e Paper Koran Madura 5 Desember 2014

JUMAT

5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

SUDAH DITAHAN KPK DIPECAT DARI GERINDRA Karier politik Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan, KH Fuad Amin Imron benar-benar tamat.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan tak memberi toleransi terhadap kader partainya yang melakukan korupsi. “Setiap kader Gerindra yang korupsi langsung saya pecat. Saya juga akan evaluasi pembinaan partai terhadap yang bersangkutan,” tulis Prabowo dalam akun resmi Twitter-nya @Prabowo08 di Jakarta, Kamis (4/12).

KORAN MADURA

1

0328-6770024 JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III www.koranmadura.com

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

2

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

Berita Utama

Godfather

Abrari Alzael Godfather, sang pemimpin (mafia) bernama Don Vito Corleone. Ia lelaki pemurah dan kikir dalam memberi kekuasaan. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, kekuasaan pasti dipertahankan. Ia juga ramah dan rasional dan pemimpin kelompok paling mematikan di Cosa Nostra. Pusat komando Godfather berada di Long Island, tempat ia memimpin kerajaan bawah tanah raksasa yang menguasai berbagai kegiatan bisnis ilegal, perjudian, taruhan pacuan kuda, dan serikat buruh.

Godfather juga tiran, pemeras, dan pembunuh dan tak ada yang berani menolak titahnya. Film ini memaparkan kehidupan mafia New York City : perebutan kekuasaan, penghargaan terhadap keluarga, cinta, loyalitas, dan berbagai konsekuensi hidup di tengah pembunuh, korupsi maupun balas dendam. Para tokohnya merupakan karakter-karakter kompleks yang memiliki harapan, impian, dan ketakutan, tapi juga pembunuh, keji!

Penulis novel ini, Mario Puzo, mengemas kisah keluarga Corleone dengan kerajaan bawah tanah yang menarik. Sepak terjang Godfather beserta tokohtokohnya memiliki beragam karakter yang kompleks.

Terlepas dari benar tidaknya gambaran yang diberikan Puzo dalam novel ini, sepak terjang mafia dalam kehidupan masyarakat Amerika memang tak dak dapat dipungkiri keberadaannya. Cara berutur Puzo yang detail dan sangat hidup dalam The Godfather membuat pembacanya bertanya-tanya, apakah ini merupakan kisah nyata?

Usai membaca novel lawas itu, secara spontan terbayang sosok yang diserupakan Godfather kecil di Madura.

Memang tidak sama persis. Selain karena Madura tidak sebesar Amerika, cara berpikir warga Pulau Garam tidak melompat seperti di negeri Paman Sam terutama dalam film maupun novel. Tidak berarti warga Amerika lebih maju dari warga Madura, dan sebaliknya.

Lalu yang terjadi pada Fuad Amin Imron saat ini, tentu berbeda dengan Don Vito Corleone di Amerika.

Fuad mungkin hanya lupa jalan pulang dan menempuh rutenya sendiri yang dianggapnya benar meski orang lain menganggapnya tersesat. Siapapun yang melaju di luar markanya, hanya ada tiga hal yang dapat membuatnya sadar dan kembali ke jalan yang benar.

Pertama, ia akan menyadari dirinya telah memilih jalur yang tidak umum, yang tidak biasa. Kedua, ia akan disadarkan oleh orang lain dengan cara memperhatikannya atau memberikan perhatian dalam bentuk yang lain. Ketiga, alam yang akan membuatnya sadar sebagaimana pembalap liar di jalan yang tidak diketahuinya berlubang.

Fuad, pada posisi yang tertangkap tangan oleh KPK sesungguhnya ia sedang mendapat peringatan meski belum tentu Fuad bersalah. Oleh sebab itu, Fuad harus dibela bukan karena ia pantas diduga bersalah.

Melainkan, ia layak mendapat pembelaaan agar hakhak konstitusinya untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak digergaji oleh atas nama apapun. Bahwa pada akhirnya dibela dan ia tetap dinyatakan bersalah menurut hukum, ia harus menyadari tuhan terlibat dalam skenario ini untuk menjadikan hambanya lebih berkualitas. Walaupun, mungkin saja terdapat banyak pihak yang jauh lebih pantas diduga diabdning Fuad dan saat ini belum ketiban sial.

Di luar Fuad sebagai tersangka tipikor, ada sisi-sisi menarik yang tidak bisa dilupakan dari Fuad sebagai sosok yang lucu, apa adanya, dan blak-blakan. Apa yang dikatakannya, itulah yang mungkin dipikirkannya. Apa yang dilakukannya, pastilah belum sempat dipikirkan pada akhirnya, seperti saat ini. Meski sementara tidak leluasa, Fuad masih bebas bernyanyi termasuk melantunkan lagu Cita Citata; Sakitnya Tuh di Sini. =

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam penutupan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12). Prabowo menyatakan setiap kader Partai Gerindra yang korupsi langsung dipecat dari partai tersebut.

Gerindra Pecat Fuad Amin Imron JAKARTA-Karier politik Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan, KH Fuad Amin Imron benar-benar tamat. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan tak memberi toleransi terhadap kader partainya yang melakukan korupsi.

“Setiap kader Gerindra yang korupsi langsung saya pecat. Saya juga akan evaluasi pembinaan partai terhadap yang bersangkutan,” tulis Prabowo dalam akun resmi Twitternya @Prabowo08 di Jakarta, Kamis (4/12).

Prabowo juga menegaskan Partai Gerindra lebih baik memiliki kader sedikit yang bersih dan jujur, ketimbang banyak kader tapi korupsi. “Lebih baik Gerindra hanya punya 100 kader, tetapi kesemuanya jujur, berani, dan mengabdi kepada rakyat -daripada banyak tapi koruptor,” terangnya.

Dia menegaskan, tidak ada ruang untuk koruptor di Gerindra. Sebab, partai ini mengemban misi untuk membela rakyat yang bersih dari korupsi. “Partai Gerindra harus jadi partai pembela rakyat. Harus beri contoh. Kalau Gerindra mau hantam koruptor, masak kader Gerindra korupsi. Tidak ada tempat bagi koruptor di Partai Gerindra. Jika mengetahui ada kader Gerindra korupsi,

mohon laporkan ke Majelis Etik Partai (Gerindra),” tuturnya.

Seperti diketahui, petugas KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan selama dua periode, Fuad Amin, di rumahnya, pada Selasa 2 Desember 2014, sekira pukul 01 00 WIB. Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita tiga koper besar berisi uang yang dijadikan barang bukti.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, dalam proses rekruitmen Gerindra memiliki pakta integritas. Dia pun meyakini jika Fuad paham soal itu sehingga langsung dipecat dari partai. “Gerindra waktu rekruitmen terbuka pakta integritas. Korupsi, narkoba dia harus siap, komitmen itu yang akan kita pegang,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Fadli mengeluhkan jika memang sulit mencari seorang politisi yang bisa memegang komitmen.

Dia menjamin jika Fuad akan langsung dipecat oleh partai pimpinan

Prabowo Subianto ini. “Sekarang sulit mencari orang yang komit seratus persen,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Desmon Juanidi Mahesa menegaskan partainya tidak akan membela kadernya yang terlibat korupsi. “Pilihannya dipecat. Tinggal bagaimana mahkamah etik bersidang, karena saya anggota majelis akan bersidang pada awal tahun,” ujarnya.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menilai tepat sikap partai Gerindra terhadap Fuad Amin. “Sudah tepat sikap Partai Gerindra yang tidak memberikan pembelaan kepada Fuad Amin. Begitulah seharusnya sikap partai apabila mendapati anggotanya terlibat dalam kasus korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, adalah sikap yang keliru melihat apa yang terjadi selama ini ketika partai memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Tak jarang bahkan ada partai yang berusaha membela mati-matian kadernya.

“Itu adalah yang keliru! Sikap semacam itu tidak mencerminkan semangat anti-korupsi dari partai bersangkutan,” ungkapnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

DESEMBER 2014 JUMAT 5JUMAT DESEMBER52014 | No. 0500| TAHUN III No. 0500 | TAHUN III

33

RAZIA PKL MONAS. Petugas Satpol PP mengangkut barang dagangan milik Pedagang Kaki Lima yang disembunyikan ke atas kendaraan saat melakukan razia pedagang kaki lima di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (4/12). Razia yang dilakukan aparat gabungan Satpol PP, Kepolisian dan Garnisun TNI tersebut akan terus dilakukan hingga Monas bebas dari PKL .

Titiek Soeharto Waketum Golkar Formasi Lengkap Kabinet ARB JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie resmi mengumumkan struktur kepengurusan Partai Golkar periode 2014-2019. Ical menunjuk MS Hidayat sebagai Ketua Harian serta Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Di bawah kepemimpinan pria yang biasa disapa Ical itu, jumlah pengurus mencapai sekitar 200 orang.

Pengumuman ini disampaikan Aburizal pada Rapat Paripurna Munas IX Partai Golkar di hotel Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12). Hadir pula dalam rapat paripurna tersebut Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Anis Matta, mantan Ketum DPP PPP Surya Dharma Ali dan Ketum DPP PPP Djan Faridz.

Sejumlah posisi memang bertambah. Misalnya, jumlah wakil ketua umum partai bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Periode ini ada 9 wakil ketua umum, lebih banyak dari periode

sebelumnya yang hanya 5 orang wakil ketua umum.

Putri mendiang Soeharto, Titiek Soeharto bahkan didaulat menjadi salah satu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Adapun delapan Wakil Ketua Umum Golkar yang lain adalah Nurdin Halid, Theo Sambuaga, Setya Novanto, Syarif Tjitjip Sutardjo, Fadel Muhammad, Ahmadi Noor Supit, Ade Komarudin dan Aziz Syamsuddin. “Dulu (jumlah pengurus) 360 orang, sekarang 200 orang,” katanya.

Selain itu, ada jabatan baru yang disiapkan Ical untuk “me-

nampung aspirasi”. Jabatan yang dimaksud adalah Ketua Harian Partai Golkar. Yang terpilih menempati posisi ini adalah MS Hidayat sempat maju sebagai calon ketua umum untuk bersaing dengan Ical. Belakangan ia menarik diri.

Titiek mengaku tidak menyangka akan hal tersebut. “Saya tidak tahu. Beneran baru tahu sekarang. Suwer, tidak menyangka saja,” ujar Titiek, sambil menunjukkan 2 jarinya sebagai tanda bahwa dirinya memang tidak tau.

Soal posisi tersebut memang sempat namanya disebut-sebut.

Tapi dia menampik bahwa hal itu tidaklah mungkin. “Saya baru percaya, ya saat tadi dibacakan.

Makanya kaget juga,” ucapnya.

Dengan kepercayaan ini, dia akan berusaha untuk bekerja dengan baik untuk partai sesuai den-

gan apa yang diamanahkan. Tentu kata Titiek akan mencoba untuk mengajak kaum wanita lebih berani tampil dalam menunjukkan

suaranya. “Pastinya di bidang perempuan, saya akan akomodir suara perempuan,” kata dia. =GAM

4

Nasional

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

PENGAWASAN PELAKSANAAN UU PERPAJAKAN. Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD/RI Haripinto Tanuwidjaya (kiri), Ajiep Padindang (tengah), Ghazali Abbas Adan (kanan) ketika menggelar jumpa pers di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Komite IV DPD menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU Perpajakan dan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2014, serta pertimbangan DPD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan khusus pendidikan terkait penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana (Unud) pada 2009.

Kedua tersangka itu adalah MM (Marisi Matondang) dan MDM (Drs. Made Meregawa).

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, terungkapnya kasus itu merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk Nazaruddin.

Hasil pengembangan kasus menemukan dua alat

Petinggi Unud & Anak Buah Nazar Tersangka Korupsi bukti buat mengenakan status tersangka. “Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alkes pendidikan terutama berkaitan dengan penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana,� kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/12).

Tersangka pertama adalah MDM (Drs. Made Meregawa).

Saat ini dia menjabat Sekretaris

LPPM Universitas Udayana.

Sewaktu proyek berjalan, Made menjabat Kepala Biro Umum dan Keuangan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Udayana.

Kemudian, tersangka selanjutnya adalah MM (Marisi Matondang) selaku Direktur PT Mahkota Negara. Perseroan itu adalah salah satu perusahaan milik Muhammad Nazaruddin. Marisi juga menjabat Manajer Operasional PT Anugrah Nusantara dan salah satu tangan kanan Nazaruddin

dalam menggarap proyek buat Grup Permai.

Nilai keseluruhan proyek adalah Rp 16 miliar dengan skema pembiayaan tahun jamak (multi years). Modus kejahatannya sudah menjadi ciri khas permainan Nazaruddin. Yakni ditengarai ada penggelembungan (mark up) dan rekayasa dalam proses pengadaan dengan cara memenangkan tender tapi mengambil barang dari produsen lain dan di luar spesifikasi disepakati dalam kontrak.

Keduanya diduga melakukan

penggelembungan harga dan pemufakatan serta rekayasa dalam pengadaan. Hal itu menyebabkan negara diperkirakan merugi hingga Rp 7 miliar.

Baik Made maupun Marisi dijerat dengan dua pasal.

Yakni Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. =GAM/ABD

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

DESEMBER 2014 JUMAT 5JUMAT DESEMBER52014 | No. 0500| TAHUN III No. 0500 | TAHUN III

5

Tembus Rp 12.300

Rupiah Sudah Lampu Merah

JAKARTA-Nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pelemahannya bahkan sudah menembus level Rp 12.318 per dolar AS. Direktur Currency Management Board, Farial Anwar menilai posisi rupiah sudah sangat mengkhawatirkan karena akan mengganggu perekonomian Indonesia. “Kurs rupiah mencapai Rp 12.300 per dolar AS, ini sudah lampu merah,” katanya di Jakarta, Kamis (4/12).

Data valuta asing Bloomberg menunjukan nilai rukar rupiah menyentuh level 12.337 per dolar AS pada saat pembukaan perdagangan. Namun menjelang siang, nilai tukar rupiah terus berfluktuasi dan berada di kisaran Rp 12.309 per dolar AS hingga Rp 12.337 per dolar AS. Dampak dari anjloknya kurs rupiah, tambah Farial mengakibatkan kredit macet, kewajiban pembayaran utang dan bunga utang semakin membengkak, dan sebagainya.

Dia menjelaskan, pelemahan rupiah disebabkan faktor sentimen dan fundamental ekonomi Indonesia.

Faktor sentimen global datang dari rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed, AS. “Baru rencana saja sudah memberikan dampak luar biasa. Nilai tukar dolar AS menguat ke seluruh mata uang dunia, dan rupiah kita pun ikut mengalami tekanan,” terangnya.

Faktor global ini, lanjut Farial, mengakibatkan penurunan harga di sejumlah komoditas seperti minyak mentah, emas, batubara, nikel dan lainnya. Kondisi ini memicu peralihan investasi para pelaku pasar dari komoditas ke dolar AS. “Dari pada pegang komoditas, lebih baik pegang dolar. Profitnya lebih besar karena bisa dipermainkan spekulator.

Hasilnya kita terkena imbas karena kita menganut rezim bebas di mana asing bebas keluar masuk tanpa ada aturan,” paparnya. =GAM

PRODUK REKSADANA SYARIAH. CEO PT Pratama Capital Indonesia, Mustofa (kiri), Ketua Komite Ekonomi Masyarakat Syariah, Sugiharto dan Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management, Iwan Margana (kanan), berbincang di sela soft launching dua produk reksadana PT Pratama Capital Assets Management, di Jakarta, Rabu (3/12). Kedua reksadana berbasis syariah masing-masing reksadana saham “Pratama Syariah” dan reksadana campuran “Pratama Syariah Imbang” tersebut akan mulai dipasarkan atau efektif NAB 1000 pada 10 Desember 2014.

Pemerintah Desak Lapindo Bayar Ganti Rugi Rp 781 M JAKARTA-Pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk secepatnya membayarkan ganti rugi kepada warga korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan sebesar Rp 781 miliar. “Tentang ganti ruginya sendiri memang masih ada kewajiban pemerintah Rp 300 miliar, kewajiban dari Lapindo Rp 781 miliar,” ujar Seskab Andi Widjajanto usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, (4/12).

Pada Kamis (4/12), pemerintah menggelar rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk membahas jumlah utang PT Lapindo dan pemerintah kepada warga yang terkena dampak lumpur.

Selain itu, rapat tersebut membahas tanggul penahan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang jebol sehingga menyebabkan lumpur di kolam penampungan meluber serta mengancam rumah warga. “Kami sudah rapat untuk penanggulangan lumpur. Karena ada tanggul

yang kondisinya sudah kronis kalau tidak ditangani lumpurnya akan meluap dan akan meluas,” jelasnya.

Sejak sepekan lalu, BPLS kata Andi, sudah mulai bekerja untuk memperbaiki tanggultanggul yang jebol akibat luapan lumpur. “Saat ini kendalanya adalah masyarakat sekitar yang ganti ruginya belum dibayarkan.

Mereka meminta agar segera diganti dulu sebelum BPLS bekerja.

Masyarakat mengizinkan BPLS bekerja,” terangnya.

Presiden kata Andi mem-

inta masalah ganti rugi korban lumpur Lapindo sudah tuntas pada 2015. “Presiden memerintahkan lakukan apa saja yang bisa dilakukan. Delapan tahun sudah warga Lapindo menunggu, jangan biarkan mereka menunggu lagi. Apalagi secara perhitungan finansial tidak ada alasan PT Lapindo tidak membayar,” kata Andi.

Selain Rp 781 miliar, jelas Seskab, PT Minarak Lapindo Jaya juga masih mempunyai kewajiban membayar utang Rp 500 miliar kepada pengusaha yang terkena dampak bencana tersebut. “Jadi masih ada utangnya sekitar Rp 1,4 triliun. Itu belum dibayar itu masih ditunggu,” ujar Andi.

Adapun pemerintah sendiri, lanjut Seskab, masih mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sekitar Rp 300 miliar.

Namun uang tersebut baru bisa dibayarkan bila PT Lapindo juga melakukan hal yang sama. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan

dananya sekitar Rp 300 miliar.

“Sekarang kami sedang mencari cara untuk membantu Lapindo supaya juga bisa melaksanakan kewajibannya, misalnya lewat penjualan aset,” katanya.

BPLS ujarnya akan melakukan koordinasi dengan Bappenas untuk mencari cara supaya Lapindo dengan aset yang ada bisa melunasi kewajibannya. “Supaya Lapindo tidak lepas tangan, tidak lemparkan pada pemerintah karena kami akan desak Lapindo untuk segera lakukan solusi konkrit dengan perhitungkan aset yang ada,” tandasnya.

BPLS ujarnya akan melakukan koordinasi dengan Bappenas untuk mencari cara supaya Lapindo dengan aset yang ada bisa melunasi kewajibannya. “Supaya Lapindo tidak lepas tangan, tidak lemparkan pada pemerintah karena kami akan desak Lapindo untuk segera lakukan solusi konkrit dengan perhitungkan aset yang ada,” tandasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

APBD TERBATAS

Pemda Bisa Manfaatkan Obligasi untuk Biayai Infrastruktur

PROGRAM OVOP. Petani membersihkan gulma pada tanaman stroberi di perkebunan Desa Pelaga, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (3/12). Pemerintah Kabupaten Badung mengembangkan sejumlah tanaman di lahan pertanian dan perkebunan untuk menyeimbangkan perekonomian dalam program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product/OVOP).

Kemenkeu Incar Orang Kaya JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal fokus mengejar penambahan wajib pajak pribadi. Ini demi memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo, penerimaan pajak minimal bertambah Rp 600 triliun tahun depan. “Maka itu kita mencoba mem-push wajib pajak orang pribadi yang di mata masyarakat itu hidup cukup mewah,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, di Jakarta, Kamis (4/12).

Mardiasmo mengungkapkan, penerimaan pajak di negara maju mayoritas berasal dari wajib pajak individu. Pemerintah, menurutnya, bisa menjadikan artis, akuntan, dan dokter, sebagai target wajib pajak. “Mereka kan Fee-nya cukup besar. Dalam waktu dekat bisa beli mobil, rumah mewah,” ujarnya. “Ini akan kita lihat, kita sasar kita coba. Kalau sudah bagus akan kita apresisasi,” jelas Mardiasmo yang juga Dirjen Pajak ini.

Di luar itu, Mardiasmo mengatakan, hampir 80 persen pengusaha tambang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk itu, dia mengancam bakal menutup usaha pertambangan tersebut. “Bagaimana bisa bayar pajak kalau tak punya NPWP? Padahal dia mengeruk kekayaan

sumber daya alam Indonesia. Ini tidak fair. Untuk itu, Kemenkeu bakal menggandeng aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam mendukung langkah pemerintah menggenjot penerimaan pajak dari kaum profesional, tapi harus dibarengi dengan langkah-langkah yang pas dalam menggenjot penerimaan pajak di 2015. “Jadi selama ini penyumbang penerimaan pajak terbesar dari Pajak Penghasilan (PPh). Tapi kebanyakan PPh pribadi yang banyak terjadi penyimpangan. Dengan terjadi hal itu, pemerintah harus punya langkah yang pas untuk menertibkan penyimpangan di PPh pribadi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu

cara menertibkan PPh pribadi agar patuh terhadap pajak yaitu melakukan pemeriksaan langsung kepada PPh pribadi seperti profesi artis, dokter, pengacara, konsultan, dan lainnya. “Bisa saja pemeriksaan kepada manajer artis yang meng-handle uangnya artis, bisa ditanya pendapatan yang didapatkan sebulan dan dalam sebulan berapa dana pajak yang telah dibayar,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini bisa dilakukan kepada profesi tersebut, sehingga target pajak untuk tahun depan bisa tercapai dengan baik. “Memang mereka mengaku sudah ada yang kena potong untuk pajak, tapi kita enggak tahu kan berapa dana pajak yang sudah dibayarkan. Pengetatan ini yang harus dilakukan, agar mereka patuh terhadap pajak yang dibayarkan tiap bulannya. Jangan sampai penghasilan besar, tapi dana pajak yang dibayarkan sangat kecil,” tutupnya.

Sekadar informasi, pemerintah dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 telah menetapkan sebesar Rp1.370,8 triliun, atau naik 10 persen dari target APBNP 2014 sebesar Rp1.246,1 triliun. =GAM

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah daerah (Pemda) agar lebih memanfaatkan pasar modal Indonesia, dalam mencari pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Hal ini sangat penting guna menghindari pemanfaatan dana APBD untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah yang jumlahnya sangat terbatas. “Kalau menunggu APBD itu lama, sehingga diperlukan langkah ke pasar modal, mencari pendanaan dari swasta,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad usai menjadi pembicara dalam Seminar Pembiayaan Alternatif bagi Kota/Kabupaten dan Kelayakan Kredit yang didahului oleh Pembukaan Perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesiaa (BEI), Jakarta, Kamis (4/12).

Muliaman, mengatakan tantangan semakin bertambah karena sulitnya mengharapkan pembiayaan infrastruktur dari luar negeri di kondisi perekonomian dunia saat ini. Salah satu solusinya mengatasi masalah tersebut, kata Muliaman, bisa melalui opsi pendanaan yang melibatkan pihak swasta, yakni penerbitan obligasi daerah.

Dengan adanya obligasi daerah akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan wilayahnya. Namun, pendanaan yang diperoleh dari obligasi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. “Kepala daerah perlu melihat potensi apa yang ada di daerahnya, misalnya pembangunan untuk air minum yang bisa langsung diminum, atau pembangunan bandara seperti keinginan Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Hingga saat ini, OJK mencatat, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru sekitar 10 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah melakukan proses pemeringkatan status kelayakan kredit. Padahal, status dan peringkat kelayakan kredit merupakan salah satu syarat utama yang diperlukan dalam mengakses pembiayaan dari pihak swasta, terutama dalam penerbitan obligasi daerah. “Melalui peringkat ini, akan terlihat tingkat risiko gagal bayar dari Pemda, semakin tinggi peringkatnya, maka akan semakin rendah risiko gagal bayarnya,” jelasnya.

Muliaman pun melihat, status kelayakan kredit kota

ataupun kabupaten tersebut menjadi salah satu kendala Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah. Hal ini disebabkan masih minimnya informasi tentang tentang pentingnya status kelayakan kredit. “Selain itu informasi program yang tersedia atau diperlukan untuk penguatan kapasitas keuangan Pemda berstatus layak kredit dan proses serta prosedur pemeringkatan juga masih minim,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan obligasi daerah untuk Jakarta dan menjadikan provinsi pertama yang mencari dana melalui pasar modal. “Saya tantang Ahok untuk terbitkan obligasi ini, itu baru Gubernur yang hebat,” ucap Irman di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (4/12).

Mengatakan tantangan semakin bertambah karena sulitnya mengharapkan pembiayaan infrastruktur dari luar negeri di kondisi perekonomian dunia saat ini. Salah satu solusinya mengatasi masalah tersebut, kata Muliaman, bisa melalui opsi pendanaan yang melibatkan pihak swasta, yakni penerbitan obligasi daerah.

Irman menantang Ahok bukan tidak mendasar, tetapi dirinya melihat provinsi DKI Jakarta yang lebih mapan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan, dibandingkan provinsi lainnya. “Jakarta kan kita lihat sudah siap,” ucap Irman sambil tersenyum.

Selain Jakarta, Irman pun mengungkapkan, banyak daerah yang berkeinginan menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan infrastrukur. “Jawa Barat kan tadi dijelaskan berkeinginan bangun bandara dengan biaya obligasi, lalu ada juga provinsi lainnya, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan lainnya.

Kita dorong ini,” tuturnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014

No. 0500 JUMAT 5 DESEMBER 2014||TAHUN No. 0500 |IIITAHUN III

OPINI 77

Ingatan

Cerpen: Julia Hartini* syarifhidayath

K

au harus tau! Benda-benda di rumah itu adalah kenangan.

Lalu, segala yang tersimpan di teras rumahnya adalah ingatan yang masih bisa kuindra meski tak sedekat masa lalu. Rerumput yang mengubah dirinya menjadi alang-alang setinggi bayangan kesedihan atau lantai yang meninggalkan nyeri penghujan. Tapi percayalah, segalanya pernah indah bahkan menyenangkan.

Kemudian, pagar yang saat ini telah mewujud lapisan kekuningan pada putihnya cat yang kian kusam adalah tempatku bersembunyi. Dulu, diam-diam tubuh mungilku akan berada di balik pintu gerbang. Berusaha agar badanku tidak terlihat saat ayah mengucapkan salam kepulangan.

Sambil membawa lelah yang selalu saja ditutup-tutupi di balik kemejanya, ayah akan mengembangkan senyumnya yang paling manis.

“Dor!!!” kataku mencegat langkahnya di ambang pintu.

Meskipun tubuh ayah terperanjat, tapi aku tahu ayah hanya pura-pura memasang muka kaget untuk membuatku tertawa saat mata kita beradu. Jujur saja, wajah ayah begitu lucu bahkan

lebih lucu dibandingkan saat ayah menggoda masakan ibu di meja makan.

Lalu pot-pot yang saat ini hanya menyisakan tanah seretak hatiku, adalah bagian dari kebahagiaanku bersama ibu. Percayalah, meski ruas tumbuhannya dipenuhi duri yang menusuk jemariku yang manis, itu tak berarti apa-apa jika ketimbang onak kehidupan.

Masa kecil adalah saat aku dan ibu merawat bunga-bunga cantik yang mengembuskan wewanginya di beranda senja. Meski terkadang wewanginya kalah dengan bau knalpot, namun aku masih bisa membayangkan aromanya yang segar.

“Ann, lihat bajumu basah. Kau malah main air,” tegur ibu sambil memperlihatkan matanya yang melotot. “Aku tidak main air, bu.

Aku hanya memercikan sedikit saja ke arah bunga” kilahku sedikit berbohong.

Ketahuilah, percakapan itu selalu mengiringi jejak langkah saat aku berada tak jauh dari jarak rumah masa lalu. Saat memandang rumah itu, ingatan yang paling menyakitkan pun muncul.

Satu bulan sebelum malam nahas itu terjadi, diam-diam aku mendengarkan pertengkaran ayah dan ibu. Tak semuanya bisa kudengar jelas, tapi keduanya selalu menyangkutpautkan segala hal dengan uang dan bank.

Tibalah siang di akhir bulan ke lima yang telah menjawab segala

rasa penasaranku. Dengan wajah ketakutan, ayah membuka pintu depan yang sedari tadi di ketuk kasar, entah oleh siapa.

Tak banyak yang kulihat di balik lubang kecil pintu, aku hanya memerhatikan ibu yang masih terdiam di ruang tengah.

Segalanya begitu cepat, sangat cepat hingga aku hanya mendengar teriakan ibu.

Mataku mengikuti siapa saja di lubang pintu. “Sudah kubilang dari jauh-jauh hari, jangan pernah berurusan dengan Bank,” umpat ibu sambil memasukan semua benda berharga yang bisa dimasukkan ke dalam koper.

“Diamlah, kemasi semua barangmu,” teriakan ayah membuat ibu terisak.

Ayah menggendongku. Entah berapa jarak yang kami lewati dengan kebisuan ditambah air mata ibu yang membasahi seluruh wajahnya. Tak ada percakapan selama kami berjalan menuju rumah bibi, yang tersisa hanya luka. Celakanya, sebulan setelah pengusiran itu, ayah pergi tak pernah kembali.

Lima tahun pertama, ibu masih tegar dengan apa yang menimpa keluarga kami. Namun, Ibu semakin tak berdaya menahan takdir yang kejam ini, ibu semakin ringkih dan tak mau melakukan apa-apa kecuali menangis dan menjerit. Setiap malam terus begitu, hingga bibi membujukku melakukan ini semua.

“Bibi tahu ini berat untukmu Ann, bahkan untuk kita semua.”

“Apa tidak ada cara lain?”

“Inilah cara terbaik agar ibumu sembuh. Selama masa penyembuhan, kau akan kurawat seperti anakku.”

Aku mengangguk meski aku merasa anak durhaka. Anak mana yang tega membiarkan ibunya dianggap tidak waras dan menjebloskan ke rumah sakit jiwa.

“Inilah dosaku yang paling besar,Bu. Anak durhaka seperti aku memang pantas kau doakan untuk masuk neraka,” kataku sambil mengusap kepala ibu yang sudah dipenuhi pudarnya harapan.

“Dasar Bank sialan. Kau hancurkan keluargaku, kau ambil hartaku, Asu!! Kakinya menendang-nendang ke arahku lalu teriakan ibu tiba-tiba memecah kesunyian menguhujam kerikil di ulu hatiku.

“Jancuk, akan kubunuh kau, kalau kau berani-berani memukuli suamiku lagi!!!” teriakan ibu yang satu ini telah membawa perawat menyuntikkan cairan penenang agar ibu tidur.

Umpatan ibu waktu itu masih bisa kuingat dan tengah menyerangku hebat saat ini. Ibu tak pernah tahu, aku Ann, anak semata wayangnya malah bekerja sebagai pegawai bank. Tadi pagi tepatnya, takdir membuatku berlabuh bekerja di tempat yang telah memporakporandakan keluargaku. Namun hidup di kota besar memang tak semudah yang kaukira. Setelah bertahun-tahun

hidup bersama bibi di pinggiran kota, dan untuk membayar semua rasa terima kasihku padanya aku memutuskan untuk bekerja di tempat luka mulai hari ini.

Seandainya ibu tahu kenyataannya kalau aku berencana untuk membayar semua pengobatan dari hasil kerja keras sebagai pergawai bank, aku yakin ibu akan semakin terpuruk. Aku ingin langsung mengundurkan diri saja, tapi biaya pengobatan ibu lebih penting dari egoku. Tapi tak ada yang bisa kulakukan kecuali melanjutkan semuanya. Pekerjaan dambaan semua wanita tapi tidak menurutku. Meski gajinya cukup menggiurkan, namun aku bisa membayangkan kesalahan ini akan terus menguntitku setiap malam bahkan setiap aku bernapas. Nyatanya aku hanya akan mendapatkan ketidakbahagiaan.

Sambil memandang rumah itu, aku pun mengingat kebahagiaan, sekaligus ingin mengajukan pertanyaan, padamu. Apakah aku harus tetap menjadi pegawai bank dan membohongi ibu seumur hidupku atau keluar dari tempat derita ini?= Ruang semesta, November 2014 *) Lahir di Bandung 19 Juli 1992. Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Aktif bersastra bersama Arena Studi Apresiasi Sastra UPI. Tulisannya bertebaran di berbagai media cetak dan online.

KORAN MADURA Lintas Jatim 8 PROBOLINGGO Oleh: Nurrizqy 8 MuhaiminKORAN

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

MADURA

Puisi Puan Bermain Hujan* Tak mungkin tawa Puan masih terang sedang di langit awan gelap terus memekakkan loteng yang sudah seminggu ini menciptakan sebuah simponi.

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Oleh: Junaidi Khab* Kehadiran Seri Buku Tempo ini akan mencoba menguak rahasia panggung politik Ali Mortopo yang menjadi terowongan atas terbitnya sinar Orde Baru (Orba). Ali Mortopo merupakan dalang yang bermain di balik layar. Sementara dalang utamanya adalah Soeharto untuk naik ke panggung presiden melalui Surat 11 Maret 1965 (Supersemar).

Perjalanan politik Ali Mortopo untuk menopang kursi kekuasaan Soeharto berjalan lancar dan mulus.

Masih saja Puan duduk di sudut jendela memandang bulir yang berlari-lari bulir yang saling menyatu, lalu pecah di tepi bingkai kayu.

Bingkai kayu yang lapuk, Lantas Puan pun ikut bermain bersama bulir, bersama hujan sebab, sudah seminggu ini darah Puan membeku menahan rindu pada orang itu.

“Keluarlah Puan. Cipratkan air hujan yang tergenang di lubang itu, di lubang yang kita bikin seminggu lalu.”

Padang, 2014 * Puan Bermain Hujan adalah salah satu judul dari lagu Payung Teduh.

Bilik Jantung

Sedang aku terus mengalir ke arah lubang kencing yang baunya pahit sekali.

Padang, 2014

Muhaimin Nurrizqy

lahir di Padang 12 Oktober 1995. Mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Menjadi penulis analisa film di Cinemama. Bergiat di Labor Penulisan Kreatif (LPK).

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Menyingkap Rahasia Ali Mortopo dan Orde Baru

Simponi hujan Desember,

Ada ruang bangkai di bilik kiri jantungmu. Aku masuk Aku mendengar lagu melow yang keras, terus diulangulang.

Ternyata di sudut ruang ada setangkai bunga mengayun mengiringi lagu.

Aku terlena.

Lalu kakiku dibenami lumpur merah. Lalu kelam Ketika aku tersadar, aku sudah menjelma darah di tubuhmu. *** Darahmu (Aku) menggelogak. Panas Aku tiba di kepalamu. Mengaliri urat-urat bola matamu hanyut kesana-kemari di labirin benakmu.

Aku entah dimana–hanyut di tubuhmu ke tempat yang aku tidak tahu namanya.

Tubuhmu semakin sempit untuk aku, untuk aku yang makin menggelogak. Makin banyak. *** Aku melihat wanita itu, dengan perut terburai dan tangan menggenggam belati terduduk di sudut kamar mandi.

JUMAT 5 DESEMBER 2014 No. 0500 | TAHUN III

S

ehingga, tak heran jika Seri Buku Tempo ini menguak rahasia-rahasia panggung politik Ali Mortopo. Sebenarnya, bukan kali pertama ini panggung politik Ali Mortopo ditelusuri. Majalah Prisma edisi khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991 juga mengulas dan menelusuri hal serupa, yaitu tentang Sejarah dari Sultan ke Ali Murtopo.

Sebagaimana diungkap oleh Krissantono (Prisma, 1971-1991:137) bahwa Ali Mortopo merupakan seorang intelijen militer. Memiliki peranan menonjol dalam perintisan dan konsolidasi politik Orba. Dia telah membantu Jenderal Soeharto sejak di KODAM Diponegoro sampai menjadi Aspri (asisten pribadi) bidang politik. Ali Mortopo, seorang kepercayaan Pak Harto, ia mampu menerjemahkan pikiran-pikiran atasannya. Di tengah lawan dan kawan politiknya, dia ternyata mampu mewarnai kehidupan politik Orba.

Kehadiran majalah Prisma yang lebih awal tersebut merupakan titik lemah kehadiran Seri Buku Tempo di saat menguak dan menelusuri tentang Ali Mortopo yang sudah menjadi bayang-bayang sejarah nasional. Kekalahan

langkah terhadap majalah Prisma ini bukan hal buruk dalam sejarah detektif pengungkapan rahasia Ali Mortopo.

Namun, sebagai tolok ukur saja untuk melihat panggung sejarah politik Orba agar lebih luas dan jelas.

Hal ini menjadi sebuah garis takdir yang mesti diterima dan disadari bahwa bukan hanya Seri Buku Tempo saja yang menelusuri dengan bersumber wawancara dan buku rujukan berjudul Kepak Sayap Putri Prajurit yang ditulis oleh Ani Yudhoyono, buku TB Simatupang yang berjudul Laporan dari Banaran dan buku AH Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas. Meskipun demikian, buku ini sangat mengagumkan, ulasan dan paparannya lebih dalam serta mengena terhadap peran politik Ali Mortopo.

Tulang Punggung Soeharto Hakikatnya, pemerintahan Orba yang dipegang oleh Soeharto tidak akan berdiri tegak tanpa ada peran politik Ali

Mortopo yang menopang dari belakang.

Soeharto tidak akan memiliki kekuatan dan pamor apa-apa untuk merebut kursi Orde Lama dari pangkuan Soekarno tanpa ada sokongan dari Ali Mortopo di belakangnya. Titik terang kekuasaannya yaitu setelah penerimaan Supersemar yang dimandatkan oleh Soekarno dan MPRS. Setelah menerima Supersemar, Soeharto sebagai pemegang amanat tersebut, posisinya semakin kuat. Mandat untuk dia datang dari MPRS, bukan hanya dari Soekarno. Sebagai mandataris MPRS, Soekarno tak bisa lagi menarik atau melakukan tindakan apa pun atas pemegang Supersemar. Pada saat itulah, jalan bagi Soeharto makin lapang, walau dia belum tegas menyatakan kesediaan.

Berkat Ali Mortopo yang memfasilitasi jalan politiknya, hingga akhirnya Soeharto siap dan Ali sendiri yang menjadi tulang punggung Soeharto sebagai pemegang pemerintahan Orba (hlm. 18).

Ali Mortopo banyak memberikan masukan bagi arah kebijakan politik presiden Soeharto. Dia pandai membaca situasi, jernih menganalisis persoalan, dan jitu merancang taktik untuk kepentingan sang presiden. Itulah kelebihan Ali di mata teman-teman dekatnya. Ali juga yang menjadi dalang dalam memperkenalkan konsep peran ganda ABRI, sehingga Orba bertahan cukup begitu lama.

Dari Seri Buku Tempo ini kita akan menjumpai peranan politik Ali Mortopo bagi tegaknya roda pemerintahan Orba.

Dia bermain di balik layar panggung sejarah pergeseran Orde Lama ke Orba, namun perannya menjadi fondasi kuat serta tulang punggung bagi kekuasaan Soeharto. Jika Ali ditanya perihal perannya di balik layar panggung politik, dia akan menjawab visi-misinya demi negara, namun sejatinya apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk sang Presiden Soeharto = *) Peresensi adalah Pecinta Baca Buku Asal Sumenep, Tinggal di Surabaya.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014

No. 0500 JUMAT 5 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0500 | III TAHUN III

Germo PSK Kelas Atas Dituntut 8 Bulan Penjara SURABAYA – Dewi Sundari (25) alias Mami Dee, terdakwa perkara prostitusi penjualan wanita sebagai PSK kelas atas, melalui Black Berry Messenger (BBM) dituntut delapan bulan penjara oleh Jaksa PenuntutUmum (JPU) Arief Fathurachman, Kamis (04/12).

Dalam persidangan yang digelar di ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, JPU Arief menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bisnis prostitusi.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman delapan bulan dikurangi masa tahanan,” ujar dia.

Tuntutan Jaksa ini sesuai dengan jeratan pasal 506 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang maksimal ancamannya satu tahun penjara. Dalam sidang sebelumnya, Mami Dee mengaku mendapat fee 30 persen. Tarif PSK kelas atas yang dijualnya juga bermacam-macam.

“Tergantung cantik atau tidaknya. Biasanya sekali kencan short time, Rp 1,5 juta dan untuk semalam suntuk Rp 10 juta,” papar terdakwa Mami Dee.

agussetyawan/koran madura

JALANI SIDANG. Dewi Sundari (25) alias Mami Dee, saat menjalani persidangan di ruang Sari 2 PN Surabaya

Mami Dee mengaku, secara pribadi dirinya tidak bersedia untuk diboking laki-laki hidung belang. Dia hanya membantu teman-temannya yang membutuhkan penghasilan tambahan sebagai PSK kelas atas.

“Kalau saya tidak mau diboking pak, kasihan anak-anak saya,” terang dia.

Sekadar diketahui, Dewi Sundari alias Mami Dee adalah terdakwa kasus prostitusi penjualan PSK kelas atas melalui BlackBerry Messenger (BBM). Terdakwa ditangkap pada Rabu (09/09/2014)

lalu oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya di sebuah hotel berbintang di kawasan Ngagel.

Modus terdakwa dalam memperdagangkan PSK kelas atas, hanya menggunakan layanan broadcast BBM melalui Black Berry miliknya. Dia tinggal pasang foto pada Profile Picture (PP) berikut nomer. Melalui PP di BBM, pria yang sudah menjadi pelanggan yang mengenalnya, tinggal menanyakan tarif dan kepastian kapan bisa dipesan.

Mami Dee, memasang tarif PSK yang ditawarkan dalam kisaran Rp 1,5juta- Rp3 juta untuk 1-2 jam (short time).

Sedang untuk long time yaitu selama sehari, tarifnya hingga Rp10 juta.

Tentang pembagian penghasilan, terdakwa mengaku hanya mengambil 30 persen, sisanya bagian PSK yang dijualnya.

Para pelanggan yang berminat biasanya diwajibkan menyediakan kamar di hotel berbintang sebelum transaksi. = AGUSSETYAWAN

UPAH MINIMUM

Disnakersos Belum Terima Penangguhan UMK 2015 MADIUN - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Madiun, Jawa Timur, belum menerima adanya penangguhan penerapan upah minimum kabupatem/kota (UMK) tahun 2015 yang akan dilakukan per 1 Januari.

"Sejak ditetapkan akhir November lalu oleh Gubernur Jawa Timur, kami belum menerima penangguhan dari perusahaan yang keberatan dengan pelaksanaan UMK 2015 Kota Madiun," ujar Kepala Disnakersos Kota Madiun Sudandi, saat sosialisasi penerapan UMK 2015, dengan sejumlah perwakilan perusahaan dan serikat pekerja, Kamis (4/12).

Menurut dia, UMK 2015

Kota Madiun ditetapkan sebesar Rp1.250.000 per bulan. Jumlah tersebut naik sekitar 17 persen jika dibandingkan UMK tahun 2014 yang mencapai Rp1.066.000 per bulan.

Untuk menampung kemungkinan adanya penangguhan, pihaknya akan membuka posko pengaduan penangguhan UMK bagi perusahaan yang keberatan dengan besaran UMK 2015.

Mengacu pada penerapan UMK tahun 2014, dari 363 perusahaan baik berskala kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kota Madiun, tidak ada yang mengajukan penangguhan UMK. Jika, nanti ada perusahan yang mengajukan penangguhan,

pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan survei ke perusahaan bersangkutan.

"Tim survei akan melihat manajemen perusahaan yang mengajukan. Mulai dari kemampuan keuangan perusahaan termasuk kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan.

Harapan kami, dengan sosialisasi UMK kali ini, manajemen perusahaan segera memberitahu kepada karyawannya tentang besaran UMK yang baru," kataya.

Adapun, waktu penangguhan akan diberikan hingga tanggal 24 Desember mendatang. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tersebut tidak ada perusahaan yang mengajukan penang-

guhan, maka semua perusahaan maupun serikat pekerja dinilai sepakat atas penetapan UMK 2015.

Dengan demikian, jika ditemukan ada perusahaan yang menyalahi aturan atau memberikan upah karyawan tidak sesuai UMK, maka akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi administratif, jalur mediasi, hingga pencabutan izin perusahaan.

Sementara, salah satu manajer pusat perbelanjaan di Kota Madiun, Andreas Nugroho, menanggapi penerapan UMK 2015, mengatakan, secara prinsip pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

99

MUSIM PENGHUJAN

BPBD Bersiap Hadapi Banjir

BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyiapkan berbagai keperluan menghadapi banjir, baik luapan Bengawan Solo, maupun banjir bandang yang bisa datang sewaktu-waktu di daerah setempat selama musim hujan.

"BPBD sudah menyiapkan berbagai keperluan dalam menghadapi banjir, mulai makanan siap saji, tenda pengungsian juga berbagai keperluan lainnya," kata Sekretaris BPBD Pemkab Bojonegoro Nadif Ulfia di Bojonegoro, Kamis (4/12).

Ia menyebutkan makanan siap saji yang tersedia sebanyak 999 paket, sembako 1.692 paket, makanan tambah gizi 1.061 paket, beras 2.200 kilogram, dan beras bulog 12.785 kilogram, dan sak 24.700 lembar.

Selain itu, berbagai kebutuhan untuk korban banjir, seperti selimut, kasur, tenda pengungsian, bahkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi korban banjir juga sudah dipersiapkan.

"Yang jelas kalau sewaktuwaktu terjadi banjir kami sudah siap dengan berbagai keperluan untuk menangani korban banjir, termasuk kesiapan personel dengan melibatkan berbagai instansi terkait," katanya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan Tim SAR yang beranggotakan 50 personel gabungan dari TNI, kepolisian resor (polres), dan BPBD. Pembentukan Tim SAR tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Suyoto No. 188/268/KEP/412.11.2014.

"Selain Tim SAR juga ada satuan reaksi cepat (TRC) dengan jumlah 22 personel yang bertugas menangani kejadian pada awal terjadi bencana banjir," katanya.

Dia menjelaskan dalam menangani banjir di daerah itu, akan dilakukan secara terpusat di kantor BPBD dengan membentuk pusat pengendali operasi (pusdalops), yang melibatkan berbagai instansi terkait.

"Posko-posko bencana di kecamatan yang daerahnya biasa menjadi langganan banjir Bengawan Solo dan banjir bandang, juga sudah kami minta diaktifkan kembali," katanya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

Penderita HIV/AIDS Didominasi Ibu Rumah Tangga JEMBER - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat penderita HIV/AIDS di kabupaten setempat didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga.

"Sekitar 30 persen dari 1.433 penderita HIV/AIDS di Jember merupakan ibu rumah tangga yang tertular penyakit mematikan itu dari suaminya," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Kamis (4/12).

Menurut dia, kalangan ibu rumah tangga sebenarnya bukan kelompok risiko tinggi tertular HIV/AIDS, namun kenyataannya di Jember kalangan ibu rumah tangga justru mendominasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

"Mereka tertular dari sua-

minya yang suka bergonta-ganti pasangan, namun ibu rumah tangga tersebut tidak tahu kalau suaminya terinfeksi virus HIV," tuturnya.

Setelah ibu rumah tangga, peringkat terbanyak kedua penderita HIV/AIDS adalah wiraswasta, dan ketiga pekerja seks komersial (PSK).

"Jumlah penderita yang meninggal dunia sekitar 400 orang dari total 1.433 penderita karena mereka sudah tahap stadium lanjut," ungkapnya.

Dinkes Jember, kata dia, berupaya menjalankan sejumlah program untuk mencegah meluasnya penularan HIV/AIDS di Jember antara lain memberikan pendidikan kepada pemilik tempat hiburan tentang penularan

dan bahaya HIV/AIDS. "Kami juga melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan larangan melakukan hubungan seks bebas kepada kalangan pelajar, supaya mereka tidak terjangkit HIV/AIDS," ujarnya.

Sementara itu, Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember menangani sebanyak 1.800 penderita HIV/AIDS sejak 2006 hingga akhir November 2014.

"Sebanyak 1.800 penderita itu tidak hanya berasal dari Jember, namun kabupaten tetangga seperti Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi," tutur kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

RAZIA

Satpol PP Kota Kediri Gagal Tutup Kafe KEDIRI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, Jawa Timur, gagal menutup sebuah kafe yang ada di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, kota tersebut, karena rencana aksi itu diduga bocor.

"Ini tadi mau ditutup, tapi tidak ada bukti operasi, jadi akhirnya dibatalkan untuk penyegelannya," kata Kepala Satpol PP Kota Kediri Ali Mukhlis di Kediri, Kamis (4/12).

Rencana penyegelan itu sebenarnya sudah diagendakan jauh hari di kafe yang berada di rumah toko, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Izin dari tempat itu adalah kafe, tapi nyatanya juga ada fasilitas karaoke.

Satpol, kata dia, sudah pernah mengingatkan untuk tidak beroperasi karena penyalahgunaan izin tersebut. Namun, hal itu sempat diabaikan oleh pengelola, hingga akhirnya berencana akan ditutup.

Petugas Satpol PP dengan rombongan datang ke lokasi tersebut, pada Rabu (3/12) malam.

Namun, saat di lokasi, ternyata sudah sepi. Tidak ada aktivitas karaoke, hanya ada sejumlah pegawai yang berada di lokasi.

Padahal, sebelum kedatangan Satpol PP Kota Kediri, tempat tersebut ramai pengunjung. Diduga, info rencana penyegelan itu bocor, sehingga para pengunjung

ant/rudi mulya

RAZIA TEMPAT HIBURAN TERSELUBUNG. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia tempat makan dan kafe yang menyalahi izin karena digunakan sebagai tempat hiburan Karaoke yang menyediakan jasa wanita Pemandu Lagu (Purel) di kawasan Blabak Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (3/12) Malam. Razia tersebut dilakukan karena banyak tempat hiburan malam di Kota Kediri yang berkedok rumah makan atau kafe yang menyediakan jasa wanita penghibur dan digunakan sebagai tempat prostitusi.

langsung meninggalkan lokasi sebelum petugas Satpol PP datang.

Disinggung adanya dugaan keterlibatan aparat yang memberikan informasi terkait rencana penyegelan itu, Ali enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan, tidak ditemukan cukup bukti untuk penyegelan, yaitu aktivitas

karaoke.

Di tempat tersebut sebenarnya masih terdapat fasilitas untuk karaoke, tapi karena tidak digunakan, Satpol PP berdalih belum cukup bukti.

"Kami nanti pantau saja. Untuk di tempat ini, ada alatnya tapi tidak dipakai," ujarnya.

Rombongan petugas dari Satpol PP Kota Kediri itu akhirnya meninggalkan kafe yang terletak di jalur Kediri-Blitar. Pengelola juga enggan untuk dikonfirmasi, dan bungkam terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan izin. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

MELIMPAH

Harga Gula Lokal pada 2015 Tertekan SURABAYA - Harga gula lokal pada 2015 diprediksi masih tertekan dan sulit naik karena melimpahnya stok hasil giling dan pengaruh rembesan gula rafinasi yang dijual ke pasar bebas sebagai gula konsumsi.

Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono kepada wartawan di Surabaya mengatakan stok gula lokal hingga akhir 2014 diperkirakan masih sekitar 1,5 juta ton, dari total produksi lebih kurang 2,4 juta ton.

"Dengan konsumsi nasional rata-rata 200.000 ton per bulan, hingga musim giling 2015 di beberapa pabrik gula yang dimulai sekitar bulan Mei, sisa stok hasil giling 2014 masih sangat besar," katanya, Kamis (4/12).

Menurut Subiyono, melimpahnya stok gula mengakibatkan harga komoditas tersebut menurun, bahkan harga penawaran dalam beberapa lelang di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 8.500 per kilogram.

Harga yang rendah tersebut membuat banyak pabrik gula dan petani tebu tidak berani melepas stok saat dilakukan lelang, karena dipastikan merugi.

"Dengan kondisi yang ada sekarang, saya prediksi hampir semua perusahaan gula mengalami kerugian, karena ongkos produksi dengan harga jual gula tidak seimbang. Petani juga kelimpungan," kata Subiyono, yang juga Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (Persero), perusahaan pengelola 11 pabrik gula di Jatim.

Khusus di PTPN X, Subiyono mengungkapkan stok gula di gudang yang belum terjual hingga akhir tahun ini diperkirakan masih 160.000 ton. Sementara total produksi gula salah satu BUMN sektor perkebunan tersebut pada 2014 sejumlah 470.000 ton.

"Tahun ini kami tidak merugi karena sebelumnya sudah melakukan berbagai langkah efisiensi pada kegiatan produksi. Tapi, keuntungan yang diperoleh juga sangat tipis," tambah Subiyono tanpa merinci proyeksi keuntungan yang dicapai. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

11

PENGHENTIAN DISTRIBUSI

Ada 17 Kecamatan Nunggak Pembayaran Raskin

ant/andreas fitri atmoko

PENGOPTIMALAN LAHAN PERTANIAN. Sejumlah pekerja memindahkan bibit tanaman padi yang siap ditanam di Desa Badekan, Margorejo, Pati, Jateng kemarin. Pada musim tanam pertama ini, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, dan alat mesin pertanian guna mengoptimalkan pemanfaatan 500 ribu hektare lahan pertanian di 12 provinsi dengan anggaran Rp 1,3 triliun.

42 Hektare Lahan Pertanian Beralih Fungsi MADIUN - Lahan pertanian seluas 42 hektare di Kota Madiun, Jawa Timur, telah beralih fungsi akibat maraknya bangunan pertokoan dan perumahan di daerah ini.

Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kota Madiun, Agoes Haryanto mengatakan setiap tahunnya luas lahan pertanian di Kota Madiun mengalami pengurangan.

Data Dinas Pertanian setempat mencatat lahan pertanian yang berkurang mulai tahun 2009 hingga 2014 telah mencapai 42 hektare dari jumlah total lahan sekitar 1.097 hektare.

"Paling signifikan, pengu-

rangan terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2013. Pengurangannya mencapai 30 hektare," ujar Agoes.

Menurutnya, pengurangan lahan paling besar untuk pembangunan pusat perbelanjaan "Sun City" seluas 6 hektare, pembangunan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) seluas 20 hektare, dan Ruko Rado seluas 4 hektare. Sedangkan sisanya untuk perumahan.

"Bangunan-bangunan tersebut, seperti "Sun City", dibangun di lahan bengkok dan tanah poduktif. Sebenarnya, jika tetap dibiarkan untuk lahan pertanian, dalam satu tahun bisa panen tiga kali," terangnya.

Untuk tahun 2014, tercatat terjadi pengurangan 12 hektare sehingga saat ini masih tersisa sekitar 1.055 hektare.

Sedangkan pada tahun 2015, pihaknya memastikan akan ada lagi pengurangan lahan pertanian.

"Rencananya untuk pembangunan gedung DPRD di wilayah Kecamatan Taman di atas lahan bengkok seluas 14

hektare," kata dia.

Pihaknya tidak menampik, beralihnya fungsi lahan pertanian tersebut berdampak pada menurunnya produksi beras di wilayah setempat per tahun.

Saat ini hanya mampu menghasilkan 10.000 ton beras untuk 205 ribu jiwa.

Padahal untuk jumlah itu, dibutuhkan beras sebanyak 20.000 ton dengan luasan sawah 2.500 hektare. Memrihatinkan lagi, kata dia, Perda RTRW telah diabaikan. Padahal dalam perda tersebut ada batasan zona yang boleh dialihfungsikan dan yang tidak boleh. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

NGAWI - Sebanyak 17 dari 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menunggak pembayaran beras bagi masyarakat miskin hingga mencapai Rp 1,7 miliar yang berakibat pada penghentian distribusi raskin di wilayah setempat.

"Hingga 2 Desember, dari 19 kecamatan hanya dua kecamatan yang sudah lunas, yaitu Padas dan Pangkur. Tunggakan tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir," kata Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Ngawi Aris Dewanto kepada wartawan, Kamis (4/12).

Menurut dia, masyarakat penerima jatah sebenarnya sudah membayar lunas pembelian raskin. Namun, pihak pengelola tidak langsung menyetorkannya ke Bulog.

"Jadi nyantolnya bukan pada masyarakat, melainkan pada pihak pengelolanya. Hal itu terjadi berulang kali meski pihak pengelola telah ditegor," kata Aris.

Sesuai data yang ada, wilayah yang masih menunggak antara lain, Kecamatan Sine sebesar Rp 333,9 juta, Ngrambe Rp 216,8 juta, dan Jogorogo Rp 55,8 juta.

Kemudian, Kecamatan Kendal Rp 6,7 juta, Geneng Rp 190,3 juta, Kwadungan Rp 64 juta, Karangjati Rp 38,5 juta, Ngawi Rp 78,7 juta, Paron Rp 108,4 juta, serta Kedunggalar Rp 169,4 juta.

Lalu, Kecamatan Widodaren Rp 74,1 juta, Mantingan Rp 74,1 juta, Bringin Rp 43,1 juta, Pitu Rp 3,4 juta, Gerih Rp 136,4 juta, Kasreman Rp 10,3 juta, dan Karanganyar Rp 195,1 juta.

Ia menjelaskan, selaku tim pendistribusian raskin, pihaknya sudah berusaha maksimal melakukan pengawasan dan evaluasi. Terlebih pengawasan dan evaluasi di petugas distribusi raskin di tingkat desa.

"Namun, kejadian serupa masih saja terulang. Kalau tim dari pemkab dan bulog turun, mereka baru setor atau membayarnya," kata Aris Dewanto.

Akibat tunggakan tersebut, Bulog Sub Divre IV Madiun akan menghentikan penyaluran raskin sementara. Pihaknya juga sudah meminta kepala desa bersangkutan untuk segera menyelesaikan pembayaran raskin tepat waktu. Sehingga warga penerima raskin tidak menjadi korban. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 5 DESEMBER 2014 No. 0500 | TAHUN III

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

MADURA

12

TERJARING. Tiga PNS di lingkungan Pemkot Probolinggo yang kedapatan keluyuran saat jam kerja oleh petugas Satpol PP.

Tiga PNS Terjaring Razia Akibat Keluyuran Saat Jam Kerja PROBOLINGGO - Ibarat semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Begitulah yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo berhasil menjaring tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan keluyuran saat jam kerja.

Razia PNS itu dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Probolinggo, seperti Giant, Graha Mulia (GM), Kurnia Damai Sejahtera (KDS), dan pusat perbelanjaan Sinar Terang.

“Tiga PNS kedapatan tengah keluyuran saat jam kerja

pada razia yang kami gelar di pusat perbelanjaan Giant, Toserba Graha Mulia (GM) dan Sinar Terang,” ujar Nurrahmad, Komandan Provost, Satpol PP Kota Probolinggo, kepada wartawan, Kamis (4/12).

Menurutnya, razia PNS itu digelar guna meningkatkan disiplin kerja pegawai dari semua

instansi sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Tujuan lainnya, untuk memberikan sanksi kepada PNS yang berkeliaran pada saat jam kerja.

PNS yang terjaring razia akan didata, nama dan instansi tempat bertugas PNS yang bersangkutan, selanjutnya data akan diserahkan ke pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Terkait sanksi, PNS yang terjaring razia tersebut masih didata dan diberikan peringatan sebagai salah satu upaya pembinaan. ”Untuk sanksi, diserahkan kepada SKPD dimana PNS yang terjaring ini bertugas,” tandas Nurrahmad.

Nurrahmad menambahkan, ketiga PNS yang terjaring razia tersebut kedapatan sedang berbelanja di pusat perbelanjaan pada jam kerja. Pihaknya tidak bisa menindak PNS yang keluyuran di jam kerja sehingga Satpol PP hanya memberikan rekomendasi dan nota kedisiplinan.

Instansi tempat bernaung PNS yang terjaring razia akan bertindak sebagai eksekutor karena setiap SKPD memiliki peraturan sendiri terkait dengan kedisiplinan PNS. Oleh karena PNS tersebut dapat menunjukkan surat dinas luar, dan pihaknya mempersilakan untuk melanjutkan kembali aktivitas belan-

janya.

“Kami juga lihat, apa yang terjaring razia terus itu orang yang sama. Kalau iya, berarti SKPD-nya belum memberikan tindakan agar menjadi efek jera. Akan tetapi hingga saat ini, PNS yang terjaring razia berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan mereka telah terjaring sebelumnya sudah jera,” papar Nurrahmad.

Diketahui, tiga PNS yang terjaring razia Satpol PP tersebut berasal dari staf kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran, staf kecamatan Wonoasih, dan staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500| TAHUN III

Penyandang Disabilitas Minta Diperhatikan Pemenuhan Hak Belum Seratus Persen PROBOLINGGO – Bersamaan dengan peringatan hari internasional disabilitas, para penyandang disabilitas mengukuhkan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Probolinggo. Melalui organisasi ini para penyandang disabilitas berharap dapat lebih diperhatikan lagi oleh pemegang kebijakan.

“Selama ini kami sebagai kaum minoritas masih sangat ketinggalan dalam berbagai bidang, terutama kesehatan, pendidikan, dan tentunya kesejahteraan,” kata Ketua PPDI Kota Probolinggo, Didik Sukarsidi, usai pengukuhan pengurus di Puri Manggala Bhakti, Kantor Walikota Probolinggo, Kamis (4/12).

Saat ini, kata Didik Sukarsidi, penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDI Kota Probolinggo jumlahnya sudah mencapai ratusan orang dari berbagai usia.

“Tapi saya yakin jumlah penyandang disabilitas ini di Kota Probolinggo cukup banyak, hanya saja kami belum bisa menjangkau mereka, terutama yang bertempat tinggal di daerah pelosok,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Jawa Timur, Adi Kurnia Juwanto, mengatakan PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas ditingkat nasional dan internasional.

“Secara umum penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya, sebab mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum,” tandasnya.

Menurutnya, untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, pemerintah beserta sektor umum dan swasta

perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan hukum dan sosial dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja, hidup mandiri, dan memperoleh kesempatan mengembangkan diri.

“Penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat memperoleh pendidikan yang murah dan terjangkau. Soal quota ketenagakerjaan kaum disabilitas belum sepenuhnya seratus persen

tertampung,” papar Adi Kurnia Juwanto.

Terpisah, Sekdakot Johny Hariyanto, mengajak seluruh komponen pemangku kepentingan untuk manfaatkan peringatan Hari Disabilitas Internasional sebagai momentum untuk meyakini bahwa penyandang disabilitas adalah potensi kekutan negara.

“Saya mengimbau segenap komponen untuk bersama-sama melakukan keberpihakan penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sesui potensi yang dimilikinya,” katanya.

Menurut dia, peringatan HDI bertujuan menggugah kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan yang berjalan pesat dengan pelibatan penyandang disabilitas sebagai subyek dan penikmat hasil dari pembangunan.

“Persoalan disabilitas merupakan pintu pembangunan lintas sektor, karena itulah terciptanya masyarakat inklusi penyandang disabilitas dan terbangunnya tanggung jawab kolektif para pemangku kepentingan dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya menjadi tujuan yang akan diwujudkan bersama,” tegas Johny Hariyanto. =M.Hisbullah Huda

13

PETANI SUMBER

Kembangkan Tanaman Apel PROBOLINGGO - Tanaman apel yang biasa dikenal di Kota Malang, namun sekarang petani Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, sudah mulai mengembangkan jenis tanaman apel.

Salah satu petani Apel Desa Pandansari, Basori mengatakan, dirinya tertarik untuk menanam apel. Karena dinilai daerahnya sangat cocok untuk pengembangan apel.Selain daerahnya berada di daerah dataran tinggi. “Daerah Kecamatan Sumber suhunya sama dengan lokasi pengembangan apel di Malang,” terangnya kepada wartawan, Kamis (4/12).

Menurutnya, tanaman apel yang telah dikembangkan olehnya, sudah sekitar tiga tahun kemarin. Saat ini sudah mulai berbuah, tetapi lokasi yang ditanamnya tidak hanya ditanami apel, juga dilengkapi dengan tanaman kentang dan bawang pring. “Karena jarak tanam apel 3 sampai 4 meter. Jadi masih banyak ruang kosong untuk ditanami kentang dan bawang pring,” ujar Basori.

Petani apel lainnya, Samsul, mengatakan, tanaman apel yang dimilikinya untuk tahun ini, masih belum dijual secara umum.

Dia memilih untuk membagikan kepada warga sekitar. “Tanaman apel masih tergolong langka di Kecamatan Sumber, Warga banyak yang minat untuk membelinya,” tegasnya.

Dia menambahkan, petani lainnya akan terus mengembangkan tanaman apel khusunya di desanya.

Sebab tanaman tersebut dinilai berpotensi untuk menambah pendapatan warga kalangan petani. “Kemungkinan dalam waktu 7 tahun lagi apel sumber akan dikenal masyarakat luas,” ucap Samsul.

Samsul mengaku, jenis apel yang ditanam petani di desanya, yakni apel jenis Ana. Bentuk apelnya agak lonjong dengan warna biru kemerahmerahan. ”Daerah Sumber tidak hanya tergantung dari kentang saja. Tetapi sudah mulai berkembang tanaman lainnya berupa apel,” tandasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

Pengunjung Wisata Diberi Peringatan

SKPD

Roadmap Kota Dibahas

Antisipasi Banjir ketika Turun Hujan PROBOLINGGO - Turunnya hujan memang identik dengan munculnya banjir. Untuk tidak menelan korban bencana tersebut, pengunjung wisata air terjun diberikan peringatan oleh petugas wisata ketika mendung datang untuk segera meninggalkan lokasi.

waspada ketika masuk kelokasi wisata air terjun,” tandas Anung Widiarto.

Salah satu pengunjung yang kerap datang kelokasi wisata air terjun, Lasmono, mengatakan, setiap musim hujan air terjun sering terjadi banjir, meski

tidak turun hujan. Suasana mulai mendung, setidaknya pengunjung harus lebih berhati-hati. “Ketika hujan, wisata air terjun sering terjadi banjir. Volume airnya tergolong deras,” tegasnya.

Ia berharap, petugas wisata agar tidak hanya menyampaikan

secara lisan tentang peringatan kepada pengunjung. Sebaiknya memasang papan peringatan di lokasi wisata. “Yang pasti pengujung lebih berhati-hati ketika sudah memasuki lokasi wisata,” ucap Lasmono. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Era reformasi dewasa ini perubahan lingkungan terjadi begitu cepat, semua aspek dalam kehidupan terjadi begitu cepat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dituntut untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk Reformasi Birokrasi.

“Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusiia aparatur,” ujar Sekdakot Johny Hariyanto, dalam Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Rencana Roadmap Reformasi Birokrasi dilingkungan pemkot Probolinggo, kemarin.

Sekdakot Johny Hariyanto menambahkan, adanya kesadaran dalam pembenahan birokrasi merupakan proses yang berkesinambungan dan meyeluruh, karena menyangkut perubahan mindset, sikap dan tingkah laku dari seluruh jajaran pegawai pemerintah, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat pelaksana, contohnya dengan mengubah mindset para aparatur pemerintah dari yang dilayani menjadi melayani. =M.Hisbullah Huda

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, mengatakan, di wilayah Kabupaten Probolinggo tempat wisata air terjun memang ada. Diantaranya air terjun Madakaripura dan Darungan.

“Kedua lokasi itu tergolong banyak pengunjung yang hadir kelokasi itu. Baik dari kalangan warga sekitar lokasi wisata maupun pengunjung dari luar kota,” terangnya kepada wartawan, Kamis (4/12).

Menurutnya, menghadapi musim hujan rentan akan terjadi bahaya banjir. Oleh karena itu, agar pengunjung yang ada dilokasi wisata tidak menjadi korban bencana ketika hujan deras.

Pihaknya mengantispasi sebelum hal terburuk menimpa bagi pengunjung, Agar hal itu tidak terjadi ,maka menyarankan kepada para petugas tempat wisata air terjun untuk memberikan peringatan kepada pengunjung. Sehingga mereka akan lebih waspada ketika turun hujan. “Setiap pengunjung akan mendapatkan infrormasi untuk

POTENSI DAERAH

Sepuluh Motif Batik Kabupaten Ditemukan PROBOLINGGO - Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang bertekad mengangkat batik. Sebagai upaya membantu pengusaha batik dalam mengangkat potensi daerahnya masing-masing, mulai intens memetakan motif batik.

Tiap-tiap motif batik mempunyai ciri khas seperti pewarnaan, teknik pengerjaan serta motif

khas di mana juga mengangkat potensi budaya serta sumber daya alam daerah masing-masing.

Dari hasil pemetaan, baru ditemukan 10 motif batik yang menjadi identitas 10 kecamatan. Yaitu, Senandung Lirik Biru Lancor (Dringu), Wangsit Madakaripura (Lumbang), Genggong Arsy (Pajarakan), Baku Menyono (Kuripan), Rancak Jambu Mente

(Tegalsiwalan), Sulur Kacang Pohsangit (Wonomerto), Sejatining Urip (Krejengan), Gir Sereng Gending Asri (Gending), Satria Pandan Laras (Krucil) dan Pring Tiris (Tiris).

“Hal ini penting agar Pemkab Probolinggo mempunyai potensi batik dari 24 kecamatan yang teradministrasi. Sebab selama ini masih belum ada. Padahal

semua itu bisa menjadi identitas kecamatan. Untuk selanjutnya setiap desa memiliki potensi batik yang dapat dikembangkan,” terang Taufik, kepada wartawan, kemarin.

Taufik menjelaskan motif yang digunakan hendaknya diambil dari potensi masing-masing daerah mulai dari produk unggulan dan asal usul (seja-

rah) daerah. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah, harus survei ke lokasi untuk menyerap informasi masyarakat.

“Kendalanya, ada beberapa kecamatan yang potensinya terbatas dan tidak bersifat khas.

Pemetaan motif batik ini penting untuk memudahkan dalam membina pengusaha batik,” tandasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER | No. 0500 |2014 TAHUN III JUMAT2014 5 DESEMBER

No. 0500 | TAHUN III

15 15

Barca dan Atleti Pesta Gol BARCELONA - Barcelona dan Atletico Madrid samasama memetik kemenangan telak pada babak 16 besar ajang Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol yang berlangsung terpisah, Rabu (3/12) malam waktu setepat atau Kamis (4/12) dini hari WIB. Barcelona membantai Huesca dengan empat gol tanpa balas, sedangkan Atletico Madrid menang 3-0 atas Hospitalet.

Pada laga di El Alcoraz, gelandang Kroasia Ivan Rakitic membuka pesta gol El Barca ketika pertandingan baru berjalan 12 menit dari sebuah tendangan bebas. Mantan pemain Valencia ini menempatkan bola di pojok kiri atas gawang Huesca yang tidak terjangkau kiper Daniel Jimenez.

Empat menit berselang, giliran Andres Iniesta yang baru pulih dari cedera membawa timnya unggul memanfaatkan umpan Rakitic. Selain mencetak gol, Iniesta juga ikut andil pada dua gol lainnya yang dicetak Pedro Rodriguez pada menit ke-39 dan Rafinha menit ke-72.

Menerima umpan Iniesta, Pedro sempat menggiring bola ke depan sebelum melepas tendangan keras yang merobek jala Jimenez. Sedangkan tendangan Rafinha sempat membentur Alex Garcia sebelum m a s u k ke gawang sekaligus

mengunci kemenangan tim.

Kemenangan El Barca juga tidak terlepas dari penampilan gemilang kiper cadangan dari Jerman Marc-Andre ter Stegen.

Pemain ini melakukan satu penyelamatan gemilang ketika menggagalkan tendangan Tyronne del Pino pada menit ke-32.

Dia juga tampil menawan sepanjang laga.

Iniesta cukup senang dengan hasil ini, terutama karena dia bisa bermain kembali setelah mendapat cedera saat Barcelona kalah 1-3 dari Real Madrid 25 Oktober lalu. “Kami yakin dengan apa yang kami kerjakan dan saya kira cara ini akan mengantar kami ke kesuksesan. Efektivitas kami dan cara kami bermain membuat kami merasa rileks dalam bermain,” kata Iniesta.

Dia melanjutkan, “Hal yang terpenting adalah bahwa para pemain yang berada di skuat ini harus tampil bagus saat dimainkan karena gelar juara tidak hanya ditentukan oleh lima atau eamm pemain tetapi oleh seluruh tim.”

Sementara itu Atletico Ma-

drid membekuk tim dari divisi tiga lainnya L’Hospitalet. Meski melawan tim kuat yang juga juara bertahan La Liga, Hospitalet yang bermain di kandang sendiri, Nou Municipal de Hospitalet, mampu menahan imbang tamunya dengan skor kaca mata sepanjang 45 menit pertama. Atletico baru memecahkan kebuntuan pada menit ke-67 melalui sundulan Antoine

Griezmann memanfaatkan umpan silang Jesus Gamez dari sisi kanan.

Gol kedua dicetak Babrial “Gabi” Fernadnez pada menit ke-81 dari titik putih menyusul pelanggaran terhadap gelandang serang Atletico, Alessio Cerci oleh Agustin Fernandez di dalam kotak penalti. Gol ketiga anak-anak asuh Diego Simeone

itu akhirnya dicetak oleh Cristian Rodriguez di penghujung laga. Tendangan keras pemain ini dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan kiper Hospitalet, Oliver.

Di babak selanjutnya, Atletico akan menantang rival satu kota, Real Madrid yang lolos ke babak perempat final sehari sebelumnya.=sky sports/espn/carol aji

LIGA PRIMER INGGRIS

Adaptasi Alexis Sanchez Berjalan Mulus LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger menyanjung strikernya Alexis Sanchez setelah pemain asal Cile itu mencetak satu-satunya gol kemenangan “The Gunners” atas Southampton pada lanjutan Liga Utama Inggris di Emirates Stadium Rabu (3/12) malam waktu setempat atau Kamis (4/12) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini membuat jarak mereka dengan Southampton yang masih bertengger di tempat ketiga klasemen sementara tinggal tiga poin.

Menurut Wenger, Sanchez yang didatangkan dari Barcelona pada jendela transfer

musim panas lalu beradaptasi sangat cepat dengan sepakbola Inggris. Padahal, tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. “Sulit menemukan contoh orang yang bisa langsung cocok dengan cepat bersama tim barunya. Ingatan saya tidak sempurna, tetapi (Sanchez) lebih cepat,” kata Wenger kepada wartawan seusai laga.

Dia melanjutkan, “Kami sekarang berada di bulan Desember dan dia baru datang pada bulan Juli. Tetapi bila melihat jumlah gol dan pengaruhnya pada tim, ini luar biasa. Dia adalah salah satu pemain yang harus turun lebih dalam pada laga tadi tetapi dia masih memiliki kerinduan yang sama untuk bertarung. Itulah sebabnya dia menemukan sesuatu yang spesial untuk mencetak gol.”

Menurut Wenger, kemenan-

gan ini sangat penting karena para pemainnya masih kelelahan setelah menang 2-0 atas Borussia Dortmund di Liga Champions dan pertandingan Liga Utama Inggris akhir pekan silam. “Ini hasil yang penting karena sangat sulit bagi kami untuk bermain bagus sejak awal karena kami sudah menguras tenaga saat melawan Dortmund dan laga akhir pekan lalu.

Ini adalah pertandingan ketiga kami pada tujuh hari terakhir,” ujar pelatih asal Prancis itu.

Dia meneruskan, “Anda bisa saksikan, kami bermain sangat dalam. Kami bermain melawan sebuah tim yang bagus yang sangat terorganisasi dengan baik dan bermain sangat cepat dalam serangan balik. Penting bagi kami untuk tidak gampang takluk dari srangan balik dan terus menjaga gawang tidak kebobolan.”

Dia juga menilai bahwa anak-anak asuhnya cukup sabar menunggu peluang mencetak gol pada laga ini. Meskipun cukup lelah pada 20 menit terakhir, Arsenal akhirnya memperlihatkan mental sebagai tim papan atas dengan gol yang dicetak Alexis Sanchez.

Di mata Wenger, Southampton adalah tim yang bagus dan karena itu dia menaruh hormat pada klub besutan pelatih asal Belanda Ronald Koeman itu.

“Jangan menguburkan mereka terlalu cepat. Mereka tim bagus dan bermain sangat bagus.

Barisan depan mereka sangat cepat dan begitu mendapat bola, mereka memainkannya dengan sangat cerdas. Setiap tim menganggap mereka sebagai sebuah ancaman,” tutupnya. =espn/carol aji

16 BACA

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

JUGA

Adaptasi Alexis Sanchez Berjalan Mulus HALAMAN | 15

JUMAT 5 DESEMBER 2014 No. 0500 | TAHUN III

Mourinho Sanjung drogba LONDON - Pemain veteran Chelsea Didier Drogba tampil impresif saat “The Blues” menang telak 3-0 atas Tottenham Hotspur. Selain mencetak satu gol, pemain internasional Pantai Gading ini juga menyumbang satu asis untuk gol Eden Hazard. Atas penampilan ciamiknya ini, dia disanjung pelatih Jose Mourinho. Menurutnya, Drogba adalah model seorang pemain yang tidak egois dan bermain matimatian untuk tim.

“Dia sangat luar biasa dan tidak egois, seorang pemain yang rendah hati serta bermain dan berjuang untuk tim. Tetapi hal terpenting adalah bahwa dia berada di sini dan akan mengakhiri kariernya bersama Chelsea. Menurut saya, dia akan tetap bertahan di sini melakukan pekerjaan yang lain setelah kariernya habis,” puji Mourinho seusai laga, Kamis (4/12) dini hari WIB tadi.

Pada bagian lain, Mourinho menilai kunci sukses timnya pada musim ini adalah Drogba dan Loic Remy. Pasalnya, kedua pemain ini mampu mengisi posisi yang ditinggalkan Diego Costa. Tanpa striker internasional Spanyol ini, “The Blues”

tetap mampu merobek jala lawan. “Saya tidak ingin berbicara tentang Diego yang tidak bisa bermain pada pertandingan ini karena saya tahu apa yang saya punya. Kami mempunyai Diego, Drogba dan Remy yang samasama bisa mencetak gol. Mereka semua adalah pencetak gol,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Didier dan Remy jarang bermain tetapi mereka mereka dimainkan, mereka mencetak gol dan ini penting buat kami. Kami tidak menangis ketika ada pemain yang mendapat sanksi. Kami hanya mencoba berpikir positif dan menyuntik kepercayaan diri kepada para pemain yang akan diturunkan.”

Kemenangan “The Blues” dibuka Eden Hazard pada menit ke-19. Gol ini berawal dari tendangan Cesc Fabregas yang masih mampu diblok kiper Tottenham, Hugo Lloris. Tetapi bola pantul kepada Eden Hazard yang ber-

hasil mengecoh Aaron Lenon sebelum mengirim bola kepada Didier Drogba. Pemain yang pernah membela Galatasaray sebelum kembali ke Stamford Bridge itu kemudian mengembalikan bola ke Eden Hazard yang kemudian

sukses menaklukkan Hugo Lloris di bawah mistar gawang.

Tiga menit berselang, gilirian Drogba yang memaksa Hugo Lloris memungut bola dari dalam jalanya. Drogba melepas tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti ke bagaian tengah atas gawang memanfaatkan umpan terusan dari Oscar. Upaya bek Tottenham Jan Vertonghen untuk membendung tendangan Drogba gagal. Ini adalah gol ke-6 Drogba dalam 11 laga melawan Tottenham. Terakhir kali dia menjebol gawang Tottenham sebelum pergi dari Stamford 2012 lalu.

Pada menit ke-67, pelatih Jose Mourinho menarik keluar Drogba dan digantikan striker internasional Prancis Loic Remy. Pemain yang sempat ditolak Liverpool ini hanya membutuhkan waktu enam menit di atas lapangan untuk mencetak gol. Pada menit ke73, pemain ini melepas tembakan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang, memanfaatkan umpan bek kiri Cesar Azpilicueta, dan tidak mampu dihentikan kompatriotnya, Hugo Lloris. Kedudukan 3-0 ini bertahan hingga laga berakhir.=espn/carol aji

JUMAT 5 DESEMBER 2014 No. 0500 | TAHUN III

WARGA PERTANYAKAN

PEMKAB DITUDING

ASTEK PT. GARAM

IKUT BERSALAH

SUMENEP | B

SAMPANG | J

KORAN MADURA

WAHYUNI

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

A

JANGAN ABAIKAN PEKERJAAN KECIL NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

MEGAH. Rumah milik Fuad Amin yang berada di jalan Letnan Mestu, kampung Sak-sak, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota Bangkalan.

Melacak Aset Fuad Amin Imron Diduga Punya Dua Hotel di Bali dan Apartemen di LN

BANGKALAN - Kekayaan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mencengangkan.

Tak sedikit harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Fuad Amin, seperti rumah megah yang berada di kampung Sak-sak. Selain itu, satu rumah yang berada di Surabaya. Diperkirakan juga Fuad Amin mempunyai beberapa aset di pulau Bali berupa dua buah hotel dan beberapa apartemen di luar negeri.

“Dua hotel milik Fuad Amin berada di Bali. Satu hotel namanya Avanee Residence, sedangkan satu hotel lainnya saya masih belum tahu,” kata Direktur Madura Corruption Watch (MCW), Syukur, kemarin (4/12).

Dia menjelaskan hotel Avanee Residence baru dibeli akhir-akhir ini. Hotel yang terletak di Kota

Denpasar tersebut dibeli seharga Rp 16 miliar. Pembelian dilakukan secara bertahap dengan uang muka sebesar Rp 4 miliar yang dilakukan pada bulan November 2014.

“Informasinya, sisa dari harga pembelian sebesar Rp 12 miliar akan dibayar pada dua minggu setelah pembayaran Down Pay-

ment (DP),” paparnya.

Selain mempunyai dua hotel di Bali, mantan bupati Bangkalan ini yang tak lain merupakan ayah Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, juga dikabarkan mempunyai perumahan mewah, rumah makan, dan tanah cukup luas di Bangkalan. Termasuk mempunyai rumah dan apartemen di luar Bangkalan, bahkan di luar negeri.

“Fuad Amin juga mempunyai sebuah rumah mewah di Surabaya, tepatnya berada di kawasan Jalan Kertajaya, dekat kantor Demokrat Jawa Timur, serta mempunyai rumah di Jakarta,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak KPK supaya mengungkap asetaset yang dicurigai milik Fuad Amin. Sebab Fuad Amin sempat mengakui bahwa aset-aset terse-

but miliknya. Ia berharap KPK mengungkap semua aset yang dimiliki. Apalagi ada indikasi pencucian uang untuk menghilangkan jejak kepemilikan aset.

“Saya curiga aset-aset itu hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab kalau dihitung dari gaji selama jadi bupati, 10 tahun, dan sebagai ketua dewan tidak memungkinkan untuk kepemilikan harta sebesar itu. Berapa jumlahnya, kan tidak masuk akal dengan aset yang dimiliki,” ucapnya penuh curiga.

Atas Nama Orang Lain

Sementara itu, Ketua CIDeS, Mathur Husyairi mengungkapkan dugaan kepemilikan aset harta kekayaan milik Fuad Amin yang berada di Madura, Surabaya, dan Jakarta hingga luar negeri diya-

kini bukan atas nama Fuad Amin pribadi.

“Ada dugaan beberapa harta kekayaan milik Fuad Amin yang berada di negara Singapura, Thailand, dan Malaysia. Namun, kepemilikannya diatasnamakan orang lain,” ungkap Mathur.

Untuk yang di dalam negeri, Mathur menyebut banyak harta tak bergerak milik Fuad Amin berupa gedung perkantoran AKA, rumah di Pejaten, rumah di Cawang, rumah di Pantai Kapuk dan apartemen. Selain itu, kepemilikan rumah di daerah Jawa Tengah seperti rumah di Solo, rumah di Yogyakarta. Di daerah Bandung rupanya Fuad ditengarai juga memiliki sebuah rumah. Terakhir, hotel N Resort di kawasan Denpasar Bali yang juga menjadi hartanya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 5 DESEMBER 2014 No. 0500 | TAHUN III

PERTANIAN

Warga Desa Karang Anyar dan Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, mempertanyakan proses Asuransi Sosial Tenaga Kerja di kantor Pegarangan 1 Kalianget, Kamis (4/14).

Warga Pertanyakan Astek PT. Garam Dirut Pegaraman: Kami Tidak Banyak Tahu SUMENEP – Sekitar 20 warga Desa Karang Anyar dan Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, mendatangi kantor Pegaraman 1 yang berlokasi di Desa Karang Anyar, Kamis (4/12) sekitar pukul 7.30.

Kedatangan mereka untuk mempertanykan proses Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) milik salah salah satu buruh PT Garam yang tidak terbayarkan selama kurang lebih selama empat tahun. ”Kami datang ke sini untuk menagih janji pihak PT Garam yang akan diberikan pada buruh yang sudah meninggal,” kata Agus Salim, warga Desa Pinggir Papas, di kantor Pegaraman 1, kemarin.

Program Astek ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja. Program Astek lahir sebelum diberlakukannya undang-

undang Jamsostek.

Salim menilai, penerapan Astek di perusahaan bidang produksi garam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tidak optimal. Bahkan, pemberian jaminan keselamatan itu terkesan tebang pilih. ”Dari tahun 2010 hingga tahun 2011 ada sembilan orang buruh PT Garam yang meninggal dunia. Namun yang mendapat dana dari program Astek hanya dua orang. Padahal waktu wafatanya dua orang selisihnya tidak begitu lama,” ungkapnya.

Dikatakan, dua orang yang menerima kucuran dana kematian dari program Aspek itu hanya Saijo yang meninggal pada tahun 2010, dan Pak Asmi yang meninggal sekitar bulan April 2011.

Sementara tujuh orang lainnya, yakni Marsati, Pak Sahi, Pak Suami, masing-masing meninggal dunia pada tahun 2010, tidak mendapatkan. Karyawan lainnya yang bernasib serupa, yakni Rahma meninggal sekitar bulan Maret 2011, Pak Kalong menin-

ggal sekitar bulan Januari 2011, Muhtar meniggal sekitar bulan Maret, dan Maswiyah meninggal sekitar bulan April 2011. ”Nah, ini yang kami sesalkan. Kok bisa satu dapat yang lain tidak dapat, padahal semua buruh pada saat itu bayaran bulannya selalu dipotong dengan alasan untuk pembayaran Astek itu,” tuturnya dengan nada berapi-api.

Gaji yang otomatis dipotong setiap bulannya untuk membayar iuran asuransi sebesar Rp 20 ribu. Sedangkan dana kematian yang diterima setiap buruh sebesar Rp 22 juta.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) Pegaraman 1, Sunarto mengatakan, dirinya tidak banyak tahu soal program Aspek yang ditanyakan oleh sejumlah warga tersebut. Sebab dirinya masih baru menjabat. ”Namun, walaupun kami tidak banyak tahu, bukannya kami lepas tangan, tetap kami bertanggung jawab,” katanya.

Pihaknya mengaku telah mengajukan data jumlah kar-

yawannya ke PT Aspek. Hanya saja, pengajuannya putus di tengah jalan. ”Memang kami sudah lama mengajukan, namun dari PT Aspek sendiri mentok,” ujarnya.

Dirinya meyakini, beberapa karyawan tidak mendapatkan tunjangan kematian dari PT Astek disebabkan karena pada tahun 2010, PT. Garam sedang tidak berproduksi akibat cuaca ekstrem. Sehingga, PT. Garam tidak mendaftarkan semua karyawannya untuk program Astek. ”Orang yang diikutkan Astek ini ada masanya, dan pencairannya itu harus ada SK Kampanye juga. Mungkin saja karena pada tahun itu tingkat produksinya kecil sehingga tidak diikutkan,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika semua karyawan sudah didaftarkan dan sudah mendapatkan SK Kampenye, dipastikan dapat dana kematian tersebut. ”Tahun sebelumya dan tahun ini banyak yang sudah menerima, bahkan sampai ada yang menerima sebesar Rp 23 juta,” tukasnya.=JUNAEDI/MK

Jangan Bergantung Pupuk Kimia SUMENEP - Petani bisa menggunakan pupuk organik lagi ramah lingkungan sebagai alternatif saat terjadi kelangkaan pupuk. Namun, belum banyak petani yang mencobanya sekalipun dapat menambah produktivitas tanaman.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep Bambang Heriyanto. Menurutnya, yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi karena petani terlalu terobsesi terhadap pupuk kimia.

“Sementara ini, petani kita itu ingin banyak-banyak memupuk.

Padahal, seharusnya, untuk padi itu petani hanya menggunakan 200 sampai 300 kilogram saja per hektare. Tapi kenyataannya, ada sebagian petani yang sampai menggunakan 500 kilogram per hektare. Itu yang menyebabkan kelangkaan,” jelasnya, Kamis (04/12) Oleh karenanya, pihaknya meminta petani tidak terlalu tergantung kepada pupuk kimia. Pasalnya, lahan yang selalu diberi pupuk kimia akan membunuh unsur-unsur tanah, baik makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan.

Selama ini, pihaknya mengaku sering melakukan sosialisasi kepada para petani agar menggunakan pupuk organik. Sosialisasi tersebut, telah dijalankan sejak tahun 2012 lalu. Ia yakin, para petani sebagaian sudah mengikuti hasil sosialisasi tersebut. “Karena mereka sudah mulai sadar, bahwa penggunaan pupuk kimia itu tidak bagus,” tukasnya kepada Koran Madura.

Sebelumnya, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi mendesak agar pemerintah melakukan sosialisasi cara pembuatan pupuk ramah lingkungan atau pupuk organik. Pasalnya, pupuk ramah lingkungan dapat dijadikan solusi oleh petani ketika kesulitan mendapatkan pupuk kimia.

Selain itu, ia juga menilai sosialisasi pemerintah tentang penggunaan pupuk ramah lingkungan kuran maksimal. “Cuma, selama ini sosialisasinya seperti apa? Caranya juga bagaimana? Sebenarnya masyarakat bukan tidak mau mengikuti (hasil sososialisasi, red.) tapi selama ini mereka masih butuh bukti. Mareka masih belum tahu cara mengelolanya,” tukasnya. = FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

C

KEKAYAAN DAERAH

Kandungan Migas Melimpah SUMENEP- Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik mengatakan bahwa potensi minyak dan gas (migas) di Sumenep sangat besar.

Pasalnya, dari hamparan laut Sumenep sekitar 50.000 kilometer persegi semuanya mengandung potensi migas.

Soengkono mengungkapkan, beberapa potensi migas yang ada di Kabupaten Sumenep itu tersebar di semua perairan, yang meliputi perairan Pasongsongan, Raas, Sapeken, Kangean, Giligenteng dan lainnya. “Di situ semua mengadung

potensi migas,” tukasnya saat ditemui Koran Madura usai mengikuti acara Temu Usaha di Hotel C 1, Perumahan Bumi Sumekar, Kamis (04/12) Dikatakan Soengkono, beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melakukan survei, potensi migas di Kabupaten Sumenep semua penemuannya sangat luar biasa.

Hanya saja, imbuhnya, KKKS itu tidak serta merta dapat melakukan eksplorasi. Karena harus menunggu izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Tapi sekarang, yang sudah beroperasi itu tiga. Yang dua

80 persen kandungan potensi migas ada di laut, sementara sisanya, 20 persen kandungan migas terdapat di daratan

HSG sudah melakukan seismik, pengeboran dan sebagainya dan ternyara hasilnya sangat besar sekali. Apalagi yang sekarang juga ada Pitro China yang adakan di atasnya Raas itu, yah, sekarang sudah dalam rangka seismik. Mudah-mudahan juga menghasilkan,” tukas mantan

Ketua Community Development Perusahaan Migas (CD Migas) Kabupaten Sumenep itu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan perbandingan potensi migas di daratan di lautan. Perbandingannya, menurutnya, 20 banding 80.

Jika dipersenkan, 80 persen kandungan potensi migas ada di laut, sementara sisanya, 20 persen kandungan migas terdapat di daratan.

Karenanya, Soengkono berharap, agar potensi migas yang terdapat di lautan saja yang digarap secara maksimal dan tidak sampai menggarap yang ada di darat. “Karena kenyataannya, kalau potensi migas yang di darat digarap, itu akan menuai banyak kecaman dari kalangan ulama muda di Sumenep. Mungkin

masih trauma dengan Lapindo,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep, Abd Kahir mengaku tidak mengantongi data mengenai potensi migas dan potensi tambang lainnya di Sumenap. Pasalnya, menurut Kahir, migas termasuk ke dalam ruang lingkup industri strategis dan bahan galian golongan A. Karenanya, persoalan migas dikuasai oleh pemerintah pusat.

“Jadi kalau ditanyakan kepada pemerintah daerah tentang potensi migas di Sumenep, jelas kami tidak memiliki data potensi kandungan migas di Sumenep.

Karena itu merupakan kewenangan pusat,” kata Kahir. =FATHOL ALIF

PERTEMUAN DI HOTEL

Pemkab Tidak Gubris SE Menpan SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengabaikan Surat Edaran Menpan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan atau Rapat di Luar Kantor. Sekalipun SE tersebut berlaku per 1 Desember lalu, namun Pemkab masih mengadakan pertemuan di salah satu hotel, Kamis (04/12).

Pantauan Koran Madura, kemarin, Pemkab Sumenep menggelar pertemuan dengan pelaku usaha di hotel C1, Jl. Sultan Abdurrahman kompleks Perumahan Bumi Sumekar. Acara tersebut bertajuk Temu Usaha Dalam Rangka Pengembangan dan Perluasan Entitas Dunia Usaha. Terlihat hadir dalam acara itu Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, dan Wakil Bupati Soengkono Sidik. Juga hadir beberapa kepala dinas.

Saat ditemui usai acara, Bupati Sumenep menjelaskan, acara itu merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep di hotel. Ia berdalih, acara itu dilaksanakan di hotel karena merupakan pertemuan dengan para pengusaha. “Jadi ini bukan rapat internal kami,” dalihnya.

Ketua DPC PKB Sumenep itu menjelaskan, rapat yang tidak boleh dilaksanakan di hotel itu jika merupakan rapat biasa-biasa saja dan tidak terlalu penting. “Yang bahaya itu kalau rapat biasa saja tapi dilaksanakan

di hotel dengan makan-makan model Jepang dan semacamnya,” tukasnya seraya tertawa.

Untuk diketahui, pada tanggal 17 November lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan atau Rapat di Luar Kantor.

Dalam surat edaran itu berisi larangan bagi aparatur negara untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan atau rapat-rapat teknis kedinasan di luar kantor selama masih tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masingmasing.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Abrori Mannan mengatakan, tidak diindahkannya larangan mengadakan pertemuan atau rapat di hotel itu merupakan bentuk kesalahan birokrasi di Sumenep.

Pasalnya, selama ini Sumenep sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Aset Daerah.

Politisi PKB itu mengaku pernah merekomendasikan agar Bupati Sumenep menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep untuk tidak menyelenggarakan pertemuan di hotel-hotel. Namun, menurutnya, rekomendasinya itu tidak mendapat respons positif dari orang nomor satu di Sumenep itu. “Pa-

dahal Sumenep sendiri memiliki aset yang bisa ditempati untuk mengadakan pertemuan atau rapat, seperti SKB dan GNI,” tukasnya. =FATHOL ALIF

Bupati A. Busyro Karim dan Waup Soengkono Sidik (tengah) menghadiri Temu Usaha Dalam Rangka Pengembangan dan Perluasan Entitas Dunia Usaha di salah satu hotel mewah di Sumenep, Kamis (4/14). Pemkab tidak mengubris SE Menpan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan atau Rapat di Luar Kantor.

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

Rancangan APBD Belum Tersentuh SCW: Tidak Mungkin Selesai Tepat Waktu SUMENEP – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, hingga saat ini belum tersentuh.

Sementara hingga Selasa (9/12), dewan belum bisa membahasanya karena masih disibukkan dengan masa reses guna menyerap aspirasi warga di masing-masing daerah pemilihannya.

Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi, Kamis (4/12), mengatakan, sisa waktu normal pembahasan RAPBD tinggal 20 hari. Jika pengesahannya nanti terlambat,

terancam mendapat sanksi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, pembahasan dan pengesahan APBD paling lambat 30 Desember 2014.

Jika terlambat akan dijatuhkan sanksi berupa pengambilan haknya (gaji) selama 6 bulan. ”Amatan kami sangat tidak mungkin pembahasan APBD selesai tepat waktu. Walaupun akan terselesaikan, dipastikan hasilnya tidak akan maksimal, karena sudah dilakukan secara terburu-buru. Namun, kita lihat saja nanti,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, rencana penyusunan jadwal pembahasan RAPBD masih

akan dilakukan keesokan hari masa reses. ”Sesuai dengan hasil rapat kemarin, tanggal 10 Desember mendatang pembahasan APBD akan dimulai,” katanya.

Ditanya sisa waktu pembahasan yang tinggal 20 hari, politisi PKB itu terkesan lepas tangan. ”Kami sudah pasrahkan semuanya kepada anggota Bamus (Badan Musyawarah), jika pembahasan APBD ini segera diselesaikan. Karena sesuai Permendagri, penegasahan APBD paling lambat harus selesai tanggal 30 Desember,” ujarnya.

Pihaknya optimis akan selesai tepat waktu. Sebab jika tidak, akan berpengaruh terhadap pembangunan Sumenep ke depan. ”Sesuai aturan, jika tidak selesai maka kita harus menerima sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku,” terangnya.

JUNAEDI/MK

Ruang Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep terlihat sepi tanpa seorang pun, Kamis (4/12) siang.

Anggota DPRD sejak Selasa kemarin hingga Selasa (9/12) melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Reses dilakukan sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (RAPBD) Tahun 2015.

fathol alif/koran madura

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, Ahmadi, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usia bertemu dengan anggota DPRD Sumenep, Kamis (4/12). Ia mengadukan salah satu wakil rakyat yang masuk pada arena pilkades saat penghitungan surat suara dan dituding sebagai penyebab kericuhan.

PEMILIHAN KEPALA DESA

Panitia Pilkades Poteran Mengadu ke Dewan SUMENEP- Buntut dari kisruh penghitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, beberapa waktu lalu, sejumlah panitia mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (04/12).

Ketua Panitia Pilkades Poterran Ahmadi mengatakan, tujuan kedatanganya ke kantor dewan untuk menemui Ketua DPRD Sumenep guna melaporkan salah satu anggota dewan yang masuk ke areal tempat pemungatan suara (TPS) pada saat proses penghitungan surat suara Pilkades Poteran, tanpa seizin dari panitia.

Bahkan, lanjutnya, anggota dewan itulah yang memicuh terjadinya kegaduhan saat proses penghitungan pilkades di Desa Poterran, sehingga proses penghitungannya harus dilanjutkan di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dua hari lalu, Rabu (03/12) “Pada saat itu, anggota dewan tersebut masuk ke TPS dan langsung mengatakan proses penghitungan tidak bisa di lanjutkan. Menurutnya, pilkades yang kita selenggarakan harus lanjutkan di MK (Mahkama Konstitusi, red.). Bahkan, saat kami mencoba mengeluarkannya dari areal TPS, dia sampai mengatakan, kalau dirinya anggota dewan. Itu yang kami sesalkan,”

ceritanya.

Atas kejadian itu, sebagai ketua panitia, Ahmadi merasa dirugikan. Pasalnya, tahapan Pilkades Poteran tidak bisa selesai tepat waktu. Akibatnya, anggaran untuk pemilihan mengalami pembengkakan dan panitia harus urunan melakukan sumbangan.

“Jadi, sekali lagi, saya katakan, tujuan kami datang ke sini, yang pertama kami ingin nama baik panitia pelaksana kembali bersih. Selain itu, kami juga ingin agar anggota dewan yang masuk dan sempat memicu terjadinya kegaduhan saat proses penghitungan diberi sanksi oleh Ketua DPRD Sumenep,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma usai menemui panitia menyatakan siap mengakomodir pengaduan Panitia Pilkades dan BPD Poteran terhadap ulah anggota dewan tersebut. Ia juga mengatakan, pihaknya telah meminta pelapor agar secara tertulis menyampaikan laporannya.

“Untuk selanjutnya, kami selaku pimpinan DPRD akan merekomendasikannya ke Badan Kehormatan (BK) agar diproses sesuai ketentuan dan tata tertib yang ada,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 5 DESEMBER 2014 JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500| TAHUN III No. 0500 | TAHUN III

E E

PANEN GARAM MELIMPAH. Pekerja mengangkut garam di lahan pegaraman Desa Pandan, Galis, Pamekasan, Jatim, Rabu (3/12). Ratusan ton garam rakyat dan milik PT. Garam di daerah itu terancam rusak akibat kehujanan karena tidak sempat terangkut ke tempat penampungan, menyusul melimpahnya panen garam pada musim tahun ini.

Berkas Tersangka TPA Akan Dilimpahkan Januari Dua Alat Bukti Sudah Cukup Menjerat Tersangka R dan A PAMEKASAN - Berkas dua tersangka pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, sudah rampung. Pelimpahan berkas hasil pengembangan itu direncanakan pada Januari 2015 mendatang.

Berawal dari fakta persidangan dua terpidana sebelumnya, yaitu Sarwo Edi, PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pamekasan dan Moh. Riyadi warga Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, di Pengadilan Tipikor Surabaya, muncul keterangan yang menguatkan keterlibatan A

dan R dalam kasus tersebut.

Dengan fakta persidangan itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan membidik keterlibatan dua tersangka itu. Sebab dalam penyidikan sebelumnya, keterangan sejumlah saksi tidak membuka lebar keterlibatan A dan R. Kepala Kejari Pamekasan, Su-

diharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Samiaji Zakaria mengatakan dua alat bukti yang bisa menjerat tersangka R dan A ke persidangan sudah mencukupi. Selanjutnya, tinggal mempelajari kembali berkas yang sudah rampung.

“Berkasnya sudah rampung, tapi masih kami kaji kembali takut ada yang kurang lengkap. Jika tidak ada sesuatu yang menghambat bulan Januari tahun depan.

Berkasnya kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor, Surabaya,” kata Samiaji.

Keterangan sejumlah saksi dan dua terdakwa sebelumnya akan dijadikan sebagai alat

bukti untuk menjerat R dan A di persidangan. Sebelumnya kasus ini sempat menimbulkan teka teki panjang, karena Kejari Pamekasan hanya mampu menggiring dua tersangka ke persidangan.

Ditanya mengenai kemungkinan penahanan, Samiaji belum mau menjawab. Hanya saja, waktu pelimpahan berkasnya tidak lebih dari 1 bulan. Untuk kasus TPA dengan 2 terpidana sebelumnya juga belum dinyatakan tuntas, sebab masih ada upaya banding dari terpidana Sarwo Edi. “Keterangan tentang keteribatan R dan A itu yang akan kami jadikan sebagai bukti dalam

pengembangan kasus ini,” ungkapnya.

A diketehui sebagi pagawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Pasean waktu pengadan lahan ini, yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan R adalah unsur notaris. Dugaan tipikor ini terjadi pada proses pembebasan lahan TPA di Desa Bindang Kecamatan Pasean tahun 2011. Dalam proses pembebasan lahannnya diduga ada mark-up.

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 437 juta dalam perkara ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

F

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

PELUNASAN RASKIN

Bupati Desak Para Kades PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta para kepala desa (kades) agar segera menebus tunggakan raskin yang belum ditebus hingga akhir tahun ini.

Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya tunggakan raskin di Pamekasan yang mencapai Rp 1,7 miliar.

Jika tidak segera dilunasi, akan menyebabkan tersendatnya penyaluran raskin bagi rumah tangga sasaran (RTS) yang ada di Pamekasan, sementara masyarakat sangat membutuhkan bantuan raskin tersebut.

Menurut Syafii, tunggakan raskin murni dilakukan oleh kepala desa dan tidak mungkin dilakukan oleh penerima raskin. Sebab yang ia ketahui, apabila masyarakat menerima raskin, maka pada saat yang bersamaan masyarakat akan segera membayar tebusan raskin tersebut. Sehingga tidak mungkin tunggakan raskin tersebut akibat kelalaian masyarakat membayar tebusan raskin.

Syafii mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah kepala desa, Bulog, dan tim pemantau raskin. Dalam koordinasi tersebut, seluruh kepala desa menyanggupi untuk melunasi tunggakan tersebut.

Ia meminta para kades agar melakukan penebusan raskin bulan ini. Jika target itu terpenuhi, pendistribusian raskin pada awal tahun 2015 sudah normal kembali, seperti biasa.

Seperti yang dirilis Bulog Subdivre XII Madura, tunggakan raskin tidak hanya terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Melainkan juga terjadi di tiga kabupaten di Madura. Rinciannya, Kabupaten Sumenep Rp 766 juta lebih, Sampang Rp 1,4 miliar lebih, dan Bangkalan punya tunggakan Rp 234 juta.

Data itu menunjukkan dari 4 kabupaten di Madura, Pamekasan merupakan kabupaten yang tunggakan raskinnya tertinggi.

Data di Bulog Subdirve XII Madura, warga miskin penerima program bantuan raskin tahun 2014 ini, dari empat kabupaten tersebut sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TEATERIKAL. Kesengsaraan rakyat yang tertindas oleh ulah oknum aparat penegak hukum, kemarin (4/12)

Aktivis HMI Demo Mapolres Polisi Dinilai Kurang Santun dalam Operasi Zebra PAMEKASAN - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan berunjukrasa ke Markas Polisi Resor (Mapolres) Pamekasan, kemarin (4/11). Mereka meminta Polres Pamekasan tidak melakukan tindakan anarkisme dan premanisme yang dilakukan kepada aktivis dan jurnalis, seperti yang terjadi di Makassar.

Dalam aksi itu, mereka juga melakukan aksi teaterikal sebagai simbol keresahan dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam teaterikal itu ditampilkan 2 orang yang bermandikan lumpur dan satu orang berkostum ala pocong.

Mereka juga meminta Kapolres Pamekasan, untuk menandatangani kesepakatan dalam pernyataan sikap yang telah dibuat

oleh peserta aksi. Dalam isi kesepakatan itu, mereka menuntut kepada Polres Pamekasan untuk menolak rencana kebijakan yang akan mengalihkan posisi Polri di bawah kementerian.

Selain itu, pendemo juga mengkritik Satlantas Polres Pamekasan dalam menggelar operasi di jalan raya. Menurut mereka perlakuan polisi kepada

pengguna jalan harus menunjukkan cara yang santun dan benar berdasarkan peraturan yang ada. Sebab ada kejadian dimana masyarakat yang belum menerima plat nomor resmi lalu ditilang. “Ada yang tidak dilakukan oleh Satlantas adalah pemberitahuan atau melakukan operasi di persimpangan yang sangat membahayakan� kata korlap aksi, Holil, dalam orasinya.

Wakapolres Pamekasan, Kompol Hartono yang menemui pendemo tidak mau menandatangani tuntutan pendemo. Namun, pihaknya tetap melayani dan menjawab semua tuntutan pendemo. Mengenai adanya aksi anarkisme yang dilakukan polisi di Makassar karena miskomuni-

kasi.

Mengenai kritikan terhadap kinerja Satlantas Polres Pamekasan dalam operasi Zebra, Hartono menyatakan semua plat nomor yang melanggar pasti sudah diketahui. Sebab sebelum melakukan operasi di lapangan, semua anggota sudah dikumpulkan untuk mengantisipasi tindakan di luar prosedur yang ada. “Mudah-mudahan di Pamekasan tidak ada seperti di Makassar. Sebelum ke lapangan sudah kami berikan briefing supaya tetap menjalankan prosedur yang ada, anggota kami pasti sudah tahu mana pelat nomor baru dan yang bukan,� kata Hartono. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500| TAHUN III

G

Kantor DPRD Disatroni Orang-orang Tak Dikenal Tidak Suka Ada Unjuk Rasa yang Tidak Sopan PAMEKASAN - Pemandangan tidak seperti biasanya terlihat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Kamis (4/12) kemarin. Ada puluhan orang yang tidak diketahui asal dan tujuannya datang ke kantor wakil rakyat tersebut.

Puluhan orang tersebut datang sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menempati bagian lobi dan sisi-sisi luar Kantor DPRD di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Membuat pegawai yang bertugas di DPRD bertanya-tanya.

Tidak hanya pegawai, sejumlah anggota DPRD juga dibuat kebingungan dengan kedatangan mereka itu. Sebab satu sama lainnya saling bertanya-tanya, tidak satu pun dari pegawai dan anggota DPRD yang mengetahui warga dari mana dan ada kepentingan apa datang dengan jumlah yang banyak.

Setelah beberapa lama mereka duduk kursi lobi dan emperan kantor tersebut, ada desas-desus yang menyebutkan bahwa kedatangan mereka untuk memantau jalannya aksi yang akan dilakukan aktivis. Jika aksi itu anarkis, maka mereka akan melawannya.

Setelah sekitar 1 jam mereka di Kantor DPRD, dua anggota

DPRD yaitu Hosnan Ahmadi dan Sahur Abadi menemui sejumlah orang perwakilan mereka. Setelah melakukan perbincangan sekitar 2 menit, kemudian orang yang tidak dikenal itu membubarkan diri. Sayang, saat akan dikonfirmasi kepada Hosnan Ahmadi atau Sahur Abadi, keduanya enggan untuk memberikan komentar.

Sementara itu, salah seorang yang datang ke DPRD Pamekasan, Marzuki mengatakan dirinya dan warga lainnya itu datang ke DPRD karena tidak suka banyak unjuk rasa yang dilakukan dengan tidak sopan. Apalagi unjuk rasa dilakukan dengan anarkis dan bahasa yang mencaci maki.

“Tidak ada niat-niat apa, katanya sekarang (kemarin) ada untuk rasa makanya saya kesini (DPRD). Saya paling tidak suka kalau unjuk rasa sampai anarkis dan mencaci maki Bupati. Biarkan pemerintah bekerja, jangan disibukkan dengan unjuk rasa,” katanya.

Dirinya mengaku hanya ingin menyampaikan kepada anggota DPRD agar disampaikan kepada LSM untuk tidak berunjuk rasa dengan cara yang menyinggung perasaan. Dirinya tidak melarang adanya unjuk rasa, asal dilakukan dengan cara yang baik. “Saya bukan melarang, tapi jangan ada caci maki dan anarkis, itu saja yang saya sampaikan kepada Sahur (anggota DPRD),” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MENGEJUTKAN. Puluhan orang tidak dikenal mendatangi kantor DPRD, Jalan Kabupaten, Pamekasan, kemarin (4/11)

JARING PEGAWAI

47 Peserta Tak Berminat Jadi PNS PAMEKASAN - Sebanyak 47 calon peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) menyianyiakan peluang untuk menjadi abdi Negara. Sebab, mereka tidak menghadiri undangan tes CPNS, sebagaimana yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pamekasan.

Padahal, ada sekitar 500 lebih peserta yang dinyatakan gugur sebelum tes karena tidak memenuhi syarat administrasi, yakni berkasnya tidak sesuai dengan berkas dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemkab Pamekasan.

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedy Mahdiya membenarkan jumlah sementara pesarta yang tidak mengikuti tes CPNS di Pamekasan. Puluhan peserta tersebut tersebar di berbagai formasi, baik formasi guru maupun non guru.

Menurut Lukman, secara otomatis peserta yang tidak ikut tes dinyatakan gugur dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian pada hari-hari berikutnya, yang bukan jadwalnya. Dan Panselnas tidak menggelar ujian susulan.

Jumlah peserta yang gugur tersebut masih bersifat sementara, dan diprediksi akan terus meningkat. Sebab pelaksanaan tes CPNS formasi umum di lingkungan Pemkab Pamekasan, masih akan berakhir pada 12 Desember 2014.

Ia menjamin pelaksanaan tes CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan akan berjalan secara terbuka, karena nilai secara langsung akan diketahui oleh peserta.

Sehingga dipastikan tidak akan ada manipulasi peserta yang lulus ataupun yang tidak lulus.

Sebelumnya, sebanyak 649 pelamar CPNS yang masuk ke Kantor BKD Pamekasan harus tercoret, sebelum melaksanakan tes. Data dI BKD Pamekasan jumlah pelamar sebanyak 3.594 orang, dari berbagai formasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jumlah tersebut berkurang setelah dilakukan verifikasi administrasi, yang dinyatakan lolos sebanyak 2.945.

Ratusan pelamar dicoret karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi, usia su-

dah melebihi ketentuan sebagai CPNS, nomor regestrasi pendaftaran bukan untuk Kabupaten Pamekasan, melainkan instansi di pusat, serta ijazah menggunakan surat keterangan lulus. Padahal aturannya harus fotocopi ijazah asli yang dilegalisir.

Di Kabupaaten Pamekasan, kuota CPNS tahun ini berjumlah 43, tersebar di beberapa formasi.

Paling banyak guru sebanyak 19 orang, 14 orang dari formasi teknis, dan 10 orang dari formasi bidang kesehatan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

SERTIFIKASI

PGRI Dukung Pencabutan Tunjangan Guru PNS PAMEKASAN - Wacana pencabutan tunjangan sertifikasi untuk guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mendapat dukungan.

Setelah sebelumnya dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pamekasan, kini Giliran Pergerakan Guru Revolosi Indonesia (PGRI) Pamekasan mendukung pencabutan tunjangan sertifikasi untuk guru PNS. Ketua PGRI Pamekasan Akhmad Fakih menyatakan guru PNS seharusnya tidak layak menerima sertifikasi.

Sebab para abdi negara tersebut kesejahteraanya sudah dijamin oleh negara. Lebih baik, sertifikasi tersebut diberikan kepada guru tidak tetap, baik yang ada di sekolah negeri, maupun swasta, termasuk di guru pondok pesantren.

Menurut Fakih, banyak guru tidak tetap di Pamekasan yang honornya tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga sangat wajar apabila para GTT tersebut mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh. Sahur Abadi mengakau sangat mendukung apabila rencana tersebut diwujudkan dan sebaiknya dialihkan kepada guru swasta ataupun honorer yang mengabdi di sejumlah lembaga pendidikan di Pamekasan.

Sahur menambahkan, pemerintah seharusnya mengutamakan guru honorer yang mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Karena gaji bulanan guru honorer sangat terbatas. Bahkan jauh dari kebutuhan hidup.

Apabila tunjangan untuk guru PNS tersebut dihapus, secara otomatis akan memberikan peluang lebih besar terhadap guru honorer. Dan, akan memenuhi unsur kaadilan terhadap guru honorer Sementara untuk guru PNS, sebaiknya pemerintah memberikan ketentuan khusus dalam pemberian tunjangan.

Misalnya guru PNS yang memiliki prestasi baik. =FAKIH AMYAL/RAH

STOK. Pupuk jenis urea di Gudang Penyangga Pupuk di Jalan Raya Nyalaran, Pamekasan

Sosialisasi Pupuk Disperta Dinilai Lemah Isye Mengaku telah ‘Berkoordinasi’ dengan Semua Poktan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai salah satu penyebab kelangkaan pupuk jenis urea di wilayah itu karena ada ketergantungan petani atas pupuk tersebut. Sehingga muncul dugaan kinerja Dinas Pertanian (Disperta) setempat lemah dalam melaksanakan sosialisasi pemupukan.

Terbukti, dari jenis pupuk yang disubsidi pemerintah, yaitu ZA, SP-36, Phonska, Petroganik, dan Urea, hanya dua jenis pupuk yang terancam langka, yaitu jenis urea dan SP-36. Sebab dua jenis tersebut yang paling banyak dibutuhkan petani pada musim tanam pertanian tahun ini.

Kendati baru memasuki musim hujan untuk petani mulai bercocok tanam, ketersediaan pupuk dua jenis tersebut menipis. Saat ini sisa kuota pupuk urea tinggal 668 ton dan SP-36 sisa 685

ton.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Al Anwari mengatakan ada kebiasaan petani di Pamekasan yang selalu menggunakan pupuk urea pada setiap tanamannya. Menurutnya, hal itu terjadi karena ketidaktahuan petani terkait manfaat masingmasing jenis pupuk. Sehingga Disperta perlu melakukan sosialisasi kegunaan dan manfaat jenis pupuk bagi pertanian.

“Orang sini (petani Pamekasan) tidak melakukan pemu-

pukan kalau tidak menggunakan pupuk urea. Mereka sudah ketergantungan dan tidak tahu manfaat jenis-jenis pupuk lainnya.

Padahal masing-masing pupuk punya manfaat berbeda, yang harus digunakan seimbang,” kata Al Anwari.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Disperta setempat untuk mensosialisakan kegunaan masing-masing pupuk bersubsidi.

Agar ada perubahan kebiasaan petani dengan melakukan pemupukan seimbang, sehingga kelangkaan pupuk tidak selalu terjadi. “Kalau semua jenis pupuk itu dipakai secara seimbang, maka terjadinya kelangkaan pupuk urea sangat kecil,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disperta Pamekasan, Isye Windarti menungkapkan pihaknya sudah

melakukan sosialisasi kegunaan jenis-jenis pupuk melalui kelompok tani yang ada di Pamekasan.

Namun, diakuinya petani belum sadar akan pentingnya pemukukan seimbang pada hasil tanamannya.

“Petani kita (Pamekasan) lebih cenderung pada bentuk tanamannya, karena ada keyakinan kalau batangnya tinggi maka hasilnya banyak. Tapi, itu salah, karena tanpa pemupukan seimbang hasil akan sedikit,” kata Isye.

Dari data rekap perkembangan pengeluaran DO (delivery Order) pupuk per tanggal 17 November 2014, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, sisa kuota pupuk lainnya, yaitu ZA 588 ton, Phonska 591 ton, dan Petroganik 832 ton. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

JUMAT2014 5 DESEMBER 2014 JUMAT 5 DESEMBER | No. 0500 | TAHUN III No. 0500 | TAHUN III

II

PMII Demo Bappeda Penggunaan Anggaran AIPD Diduga Tidak Jelas SAMPANG– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang melakukan demonstrasi di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang, Kamis (4/12).

Itu lantaran Bappeda mengeluarkan anggaran untuk program Australia-Indonesia for Partnership Desentralisation (AIPD).

Padahal, dalam program AIPD seharusnya tidak perlu anggaran lagi dari pemerintah karena sudah ada yang membiayai.

Belasan aktivis yang menggunakan almamater PMII itu, berangkat dari Lapangan Wijaya dengan membawa bendera dan poster menuju kantor Bappeda.

Mereka membawa poster yang bertuliskan berbagai kecaman.

Di antara isi kecaman itu, yaitu “Bappeda Korup dana AIPD”, “Uang rakyat, bukan untuk AIPD.” “Kepala Bappeda harus menjelaskan dana yang dialokasikan untuk AIPD,” teriak korlap aksi, Muqoddas.

Kepala Bapedda Kabupaten Sampang Hari Suyanto berusaha menjelaskan kepada demonstrans bahwa tidak ada anggaran khusus untuk program AIPD. “Alokasi dana sebanyak Rp 100 juta bukan untuk AIPD. Itu pun hanya terserap separuh,” katanya.

Namun, penjelasan tersebut

RICUH: Suasana demo PMII di depan Kantor Bappeda Sampang yang sempat ricuh, Kamis (4/12). Demo mahasiswa tersebut berkenaan dengan penganggaran program Australia Indonesia for Partnership Desentralisation (AIPD). Semestinya, program AIPD tidak memerlukan anggaran dari pemerintah.

tidak memuaskan para demonstran. Situasi pun semakin memanas hingga akhirnya saling dorong antara massa pendemo dengan aparat polisi tak terelakkan. Bahkan salah satu pendemo perempuan sempat terhimpit petugas.

Di tengah memanasnya peserta aksi, tiba-tiba ada teriakan

untuk membubarkan pendemo.

Hanya saja, massa PMII tidak terpengaruh. Mereka tetap bertahan dan melakukan orasi di jalan raya dekat Kantor Bappeda.

Sementara Kabid Statistik dan Pelatihan Kustantina mengklaim keputusan penggunaan anggaran pada program AIPD dipilih sebagai anggaran fasili-

tas dan transport yang tidak disediakan oleh AIPD. “Bahkan dana tersebut, tidak digunakan seutuhnya, terbukti ada sisa anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp 58 juta,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Untuk diketahui, Bappeda menganggarkan untuk AIPD sebesar Rp 100 juta pada tahun

2013 dan Rp 95,5 juta pada tahun 2014. AIPD adalah program dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

TERSANGKA KORUPSI MIGAS

Penahanan Noer Tjahja Cs Diperpanjang SAMPANG - Tersangka kasus korupsi minyak dan gas (migas) dalam PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) Noer Tjahja Cs diperpanjang penahanannya hingga 30 hari ke depan. Hal itu terjadi lantaran berkas dakwaan yang disusun Tim Jaksa masih belum selesai.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Abdullah melalui Kasi Pidsus Wahyu Triantono mengatakan, belum selesainya berkas dakwaan tersangka Noer Tjahja Cs lantaran penanganannya penuh kehati-hatian dan ditangani oleh Tim Jaksa yang terdiri dari Kejak-

saan Agung (Kejagung) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Kejari Sampang. “Kami menangani kasus ini dengan penuh kehatihatian,” katanya kepada Koran Madura, Kamis (4/12).

Menurutnya, penanganan oleh jaksa dari tiga lapis dan bobot kasus yang menyangkut migas membuat penyusunan berkas dakwaan hingga saat ini masih belum selesai. Apalagi, pihaknya dalam menyusun dakwaan harus saling koordinasi dengan jaksa lain yang berbeda kantor. “Biasanya setiap berkas dakwaan yang kami susun harus saling ko-

reksi dulu dengan jaksa yang lain.

Itu biasanya kami komunikasi lewat email. Setelah itu dikirim balik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Mantan Bupati Sampang Noer Tjahja, Mantan Dirut PT SMP Hari Oetomo dan Direktur PT SMP Muhaimin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung RI dalam kasus migas di PT SMP. Saat ini mereka berada di rumah tahanan Medaeng, Jawa Timur sejak (13/10) lalu. Mereka menunggu waktu untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya. Itu setelah tim jaksa sudah menyusun dakwaan.

Polemik ditubuh PT SMP itu terjadi sejak 2012. Persoalan itu muncul ketika manajemen PT SMP berubah total mulai dari dirut hingga direktur. Itu terjadi seiring pergantian pucuk pimpinan kepala daerah yakni bupati.

Rebutan aset hingga persoalan yang mengarah ke tindak pidana korupsi pun muncul. Tidak hanya itu, milyaran duit PT SMP juga raib karena dibobol orang tak dikenal. Selain itu, aliran gas yang mengalir dari Santos dihentikan.

Puncaknya, mantan Dirut Hari Oetomo dan Muhaimin selaku direktur ditetapkan oleh Kejag-

ung sebagai tersangka pada Maret 2012. Keduanya ditetapkan tersangka setelah Kejagung melakukan proses penyelidikan pada awal Januari 2012.

Penetapan kedua tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi di tubuh PT SMP yang diakui sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Sampang.

Tak berhenti disitu, Korps Adhiyaksa tertinggi di negeri inipun terus melakukan pengembangan.

Hingga mantan Bupati Sampang Noer Tjahja juga terseret dalam korupsi PT SMP. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

J

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

Pemkab Dituding Ikut Bersalah Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Surat oleh Kades Gunung Eleh SAMPANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dituding ikut bersalah dalam kasus dugaan pemalsuan data yang disangkakan kepada mantan Kepala Desa (Kades) Gunung Eleh Ahmad Muhtadin. Sebab, Pemkab Sampang dituding terlambat menyerahkan SK pemberhentian terhadap Kades yang ada di Kecamatan Kedungdung itu.

Kasus tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Menggelindingnya kasus tersebut disinyalir akibat keterlambatan penyerahan SK pemberhentian kepada Kepala Desa Gunung Eleh Ahmad Muhtadin.

Pada 23 Maret 2013, Ahmad Muhtadin mengundurkan diri dari kursi Kades Gunung Eleh dengan alasan menjadi persyaratan akan mencalonkan anggota DPRD Jatim. Namun tidak ada balasan dari Pemkab Sampang terkait pengunduran diri tersebut.

Sehingga pada tanggal 30 September 2013 masih menandatangi sejumlah berkas. Termasuk salah satu pencairan honor perangkat desa. Namun, pada tanggal 27 November 2014, Ahmad Muhtadin menerima SK pemberhentian dari surat pengunduran dirinya sejak delapan

bulan sebelumnya.

Penandatanganan itu dilakukan dengan alasan masih sah sebagai kepala desa. Sebab belum diterimanya SK dari Pemkab.

Sementara SK pemberhentian yang disahkan Pemkab pada bulan Agustus 2014. Diduga SK itu tidak segera diserahkan sehingga terjadinya kasus penandatanganan yang dilakukan Ahmad Muhtadin.

Bupati LIRA Sampang Moh Anwar mengatakan, kasus tersebut dipicu kesalahan oknum Pemkab Sampang. Sebab terjadi kelalaian dalam menyerahkan SK pemberhentian setelah adanya pengunduran diri. Seharusnya surat penting itu segera disampaikan karena berdampak hukum. ”Itu dipicu kelalaian oknum Pemkab Sampang. Kalau memang SK turun pada bulan Agustus seharusnya segera dis-

erahkan. Sehingga tidak terjadi penandatanganan pada tanggal 30 September 2014,” katanya.

Menurutnya pihak Pemkab harus dilibatkan dalam kasus ini.

Sebab yang dilakukan Ahmad Muhtadin tidak menyalahi anuran. Selama tidak menerima SK pemberhentian masih sah menjadi kepala desa. Apalagi terkait penandatangan yang sifatnya mendesak. ”Saya menyayangkan dengan proses hukum Ahmad Muhtadin.

Sebab pihak Pemkab Sampang tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal sendainya tidak ada kelalaian pasti kasus ini tidak terjadi. Saya berharap dalam perkembangan persidangan nanti pihak pemkab dilibatkan,” ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Sampang Didik Adi Pribadi enggan berkomentar banyak terkait persoalan itu.

Menurutnya, keterlamabatan SK itu ada keterlibatan Camat setempat. ”Dari Pemkab Sampang diserahkan ke kecamatan. Silakan saja konfirmasi ke Pak Camat. Kalau saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

LINGKUNGAN

Komisi II Soroti Penambangan Ilegal SAMPANG - Aktivitas penambangan pasir di sepanjang pesisir terus marak, baik di pesisir utara (pantura) maupun pantai selatan, sepanjang Pantai Camplong.

Penambangan ini terus menggerus bibir pantai.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah sering melakukan razia terkait tambang ilegal.

Terakhir, razia di Pantai Desa Taddan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Namun hal itu tak kunjug membuat warga jera.

Jumlah penambang terlihat terus bertambah setiap harinya.

Tentu hal ini membuat kalangan dewan meminta agar dinas terkait untuk lebih aktif lagi dalam memberikan penyadaran terhadap penambang pasir.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Rahmat Hidayat Rifaie menyampaikan jika Pemkab Sampang harus mengevaluasi kembali agar persoalan penambangan pasir ilegal tidak terus terjadi. Dirinya mengaku sangat prihatin dengan kinerja Disperindagtam dan dinas lain yang masih terkait, jika sampai saat ini aktivitas penambangan masih saja terjadi. ”Sejak dari dulu kami sudah menyuarakan agar persoalan penambangan pasir ini segera dicarikan solusi. Karena bagaimapun aktivitas ini sudah melanggar hukum,” jelasnya.

Dikatakan Rahmat, persoalan di sepanjang pesisir pantai,

Sejak dulu kami sudah menyuarakan agar persoalan penambangan pasir ini segera dicarikan solusi. Karena bagaimapun aktivitas ini sudah melanggar hukum.

Rahmad Hidayat R Anggota Komisi II

khsususnya di daerah Camplong bukan hanya saja penambangan pasir. Menurutnya juga penimbunan dan pembangunan rumah yang ditengarai banyak tidak mengantongi ijin. ”Dalam persoalan ini kami tidak hanya ingin menyalahkan masyarakat, namun hal ini perlu kebersamaan dalam mencarikan solusi, agar persoalan penambangan dan reklamasi ini tidak terjadi terus menerus,” tukasnya.

Sementara Kepala Satpol PP Sampang Hamdani berdalih jika perda yang diterapkan dinilai masih masih kurang maksimal.

Sebab dalam pemberian sanksi masih terbilang ringan. ”Razia terhadap penambangan pasir bukan tidak kami lakukan, namun kenyataanya beberapa hari kemudian penambangan kembali marak,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan KK

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014

JUMAT 5 DESEMBER 2014||TAHUN No. 0500 |IIITAHUN III No. 0500

ant/suryanto

doni heriyanto/koran madura

TERTUTUP. Para awak media dilarang masuk dan meliput ke dalam rumah Fuad Amin.

BANGKALAN - Proses penggeledahan di rumah ketua DPRD Bangkalan, KH Fuad Amin Imron, tersangka kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Gili Timur Bangkalan, dan Gresik, Jawa Timur, berlangsung lama dan tertutup. Penggeledahan tersebut dipimpin langsung AKBP Novel Baswedan dari tim penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Para awak media yang hendak meliput di rumah yang berlokasi di jalan Letnan Mestu tersebut mendapatkan pengawalan ketat, bahkan tidak diperkenankan mengambil gambar dari dalam rumah megah itu. Para pemburu berita dari media cetak,

GELEDAH. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada rumah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron di Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/12). Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan selama dua periode tersebut ditangkap dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Tim Penyidik KPK Geledah Rumah Fuad Terdengar Suara Ledakan dari Dalam Kamar Mewah itu elektronik maupun televisi hanya bisa mengambil gambar seadanya dari luar pagar. Sehingga untuk mengambil gambar awak media memanfaatkan celah lubang di pagar yang terbuat dari seng.

Salah seorang kontributor SCTV, Arie Widianto mengatakan penggeledahan di rumah mantan bupati ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB masih belum selesai. Dengan demikian, wartawan asal Sampang ini hanya bisa memantau dari depan pintu masuk menunggu tim penyidik KPK. "Sudah hampir delapan jam

kami menunggu. Entah sampai kapan akan selesai. Yang jelas, kami akan tetap menunggu hingga KPK keluar," keluhnya.

Pernyataan senada juga dilontarkan, Mifathul Umar, wartawan RRI yang sejak pagi sudah stand by di lokasi. Menurutnya, ketatnya pengamanan membuat dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk menggali informasi apa saja yang telah disita oleh KPK. Sulitnya mendapatkan informasi membuat awak media hanya bisa menunggu tanpa kepastian.

"Sulit untuk mengakses informasi. Ya terpaksa harus me-

nunggu entah sampai kapan. Ya semoga nanti KPK bisa memberikan informasi terkait apa saja yang ditemukan sebagai barang bukti tambahan," jelas pria asal Kecamatan Lenteng Sumenep itu.

Meskipun begitu, di tempat penggeledahan sempat terdengar suara ledakan yang menghebohkan para petugas kepolisian yang berjaga dan wartawan yang meliput. Suara tersebut terdengar dari dalam rumah Ketua DPRD Bangkalan. Bahkan suara ledakan terdengar keras seperti suara petasan, sehingga petugas

kepolisian yang mengamankan berupaya mencari sumber suara ledakan ini.

Beberapa wartawan tampak panik, sebagian lagi ada yang berupaya merekam suasana di dalam rumah melalui lubang pagar seng yang menjadi pagar penutup. Namun, tidak berhasil mendapatkan keterangan terkait sumber ledakan. Dalam rumah mewah berukuran besar ini, tim menggeledah, memeriksa berkas, dan melakukan interogasi pada penghuni rumah yang ada di dalamnya.

Perlu diketahui, KPK menetapkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron sebagai tersangka atas dugaan menerima suap jual beli gas alam dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko, Selasa (2/2). Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kediamannya tersebut, KPK berhasil mengamankan 1 koper besar 3 koper kecil yang berisi uang berjumlah miliaran rupiah. = DONI HERIYANTO/RAH

L

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

KETAT. Personel Gegana Polda Jawa Timur bersenjata lengkap nampak siaga di depan pintu masuk rumah ketua DPRD Bangkalan, KH Fuad Amin Imron.

ISTANA KANJENG FUAD

doni heriyanto/koran madura

Polda Jatim Bersenjata Lengkap Kawal Penggeledahan Tim KPK BANGKALAN - Penggeledahan terhadap sejumlah aset yang ditengarai milik RKH Fuad Amin Imron, ketua DPRD Bangkalan, yang juga mantan Bupati selama dua periode, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres setempat dan Polda Jawa Timur, Kamis (4/12).

"Kami mengerahkan 100 personel, kemudian ditambah satu regu sekitar 20 personel dari gegana Polda Jawa Timur dan dua mobil baracuda. Mereka disebar ke beberapa titik yang menjadi target pengeledahan," ungkap

Kabag Ops Polres Bangkalan, Kompol Abdul Rokhim.

Menurutnya, pihak keamanan memiliki tugas pengamanan di sejumlah lokasi penggeledahan.

Di antaranya di rumah batik di Jalan Raya Teuku Umar, Ke-

camatan Kota, kemudian sebuah rumah yang terletak di kawasan Jalan KH. Moh Kholil dan di pendopo Agung Bangkalan, serta rumah RKH Fuad Amin di Jalan Letnan Mestu, Kampung Saksak, Kelurahan Kraton. Dalam penggeledahan ini, memang harus steril dari masyarakat umum.

"Ya tugas kami hanya mengamankan saja. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama penggeladahan berlangsung," imbuhnya.

Pantauan Koran Madura, proses penggeledahan berlangsung aman. Tidak ada hambatan, semuanya berjalan lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Sementara arus lalu lintas dari pintu masuk dan pintu keluar rumah ketua Gerindra yang ditempati bersama istri mudanya, Siti Masnuri itu dialihkan hingga proses penggeledahan usai. Tak satu pun kendaraan bermotor yang melintas di jalur satu arah tersebut. "Mudah-mudahan proses penggeledahan ini ber-

langsung lancar sampai selesai," tandasnya.

Sementara itu, adanya penggeledahan menarik perhatian warga sekitar rumah penguasa Bangkalan ini. Mereka berbondong-bondong menyaksikan petugas yang tampak siaga melakukan pengamanan.

Terlebih sejumlah warga yang terjebak saat membayar listrik karena rumah bercat coklat itu berada tepat di Kantor PLN Bangkalan. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

M

FUAD AMIN

Terima Setoran Proyek hingga 20 Persen BANGKALAN - Peranan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron ditengarai terlibat dalam lingkup proyek pembangunan. Dirinya disebut-sebut menjadi makelar dan meminta setoran setiap proyek antara 17,5 persen hingga 20 persen dari nilai kontrak proyek. Jika nilai proyek yang dikerjakan sebesar Rp 1 miliar, uang yang harus disetorkan oleh kontrak-

Bagi setiap pemenang proyek harus menyetor fee proyek berkisar antara 17,5 persen dan 20 persen dari nilai proyek.

Jika tidak sanggup membayar fee dari yang ditentukan, kontraktor tidak mungkin mendapatkan proyek pekerjaan,�

H Humaidi

Anggota Kadin Kabupaten Bangkalan tor sebesar Rp 200 juta. Mekanisme penyerahan fee proyek, sebesar 10 persen dibayar sebelum proyek dikerjakan. Sisanya, fee 10 persen dibayar setelah termin turun atau sudah adanya pencairan.

"Bagi setiap pemenang proyek harus menyetor fee proyek berkisar antara 17,5 persen dan 20 persen dari nilai proyek. Jika tidak sanggup membayar fee dari yang ditentukan, kontraktor tidak mungkin mendapatkan proyek

pekerjaan," kata Anggota Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Bangkalan, H Humaidi, kemarin (4/12).

Dia menjelaskan salah satu proyek yang ditengarai membayar fee 20 persen adalah pembangunan Kantor PU yang berada di belakang Kantor Pemkab Bangkalan. Proyek tersebut bernilai Rp 12 miliar, sehingga pemenang proyek harus menyetor fee sebesar Rp 300 juta. Padahal praktik semacam itu jelas melanggar undang-undang.

"Selama jeda atau masa transisi dari Bupati Bangkalan hingga dilantik menjadi Ketua DPRD, dirinya masih menjadi makelar proyek. Semua proyek diwajibkan setor hingga 20 persen," jelasnya.

Humaidi berani memastikan tender proyek di Bangkalan penuh dengan rekayasa. Pemenang proyek sudah diketahui sejak awal, karena banyak rekayasa di setiap kegiatan pelelangan tender. Sebab pemenang tender merupakan orangorang yang sudah melakukan proses negosiasi sebelumnya.

Meskipun proses pelelangan menggunakan LPSE dan dapat diakses online.

"Semua pemenang proyek di sini penuh rekayasa. Kata siapa LPSE tidak ada rekayasa, malah LPSE ini lebih mudah rekayasanya untuk mengatur pemenang. Saya mensinyalir proyek yang ada di sini bermasalah, seperti pengerjaan jalan lingkar menuju Pesarean Syaichona Cholil dan pembangunan rumah sakit yang dananya pinjam ke pusat investasi pemerintah," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

INFRASTRUKTUR. Salah satu proyek jalan kembar menuju Buju' Sara Martajazah.

PNS. Sejumlah guru sekolah dasar saat melakukan audiensi di Dinas Pendidikan Bangkalan.

moh ridwan/koran madura

Disdik Kekurangan 3.300 Guru PNS Tiap Tahun 200 Guru PNS Pensiun BANGKALAN - Kekurangan tenaga pengajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dirasakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan. Hingga memasuki akhir tahun 2014, Disdik masih kekurangan sebanyak 3.300 orang mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Apalagi hampir setiap tahun sebanyak 200 guru memasuki masa pensiun.

Berdasarkan data Disdik Bangkalan, jumlah guru yang terdata saat ini dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10.986 orang, dengan rincian guru yang status PNS sebanyak 5.471 orang, guru yang status THL sebanyak 1.279 orang, guru sukwan sebanyak 4.236 orang.

"Dari jumlah itu kami masih membutuhkan guru yang berstatus PNS sebanyak 3.300 orang dengan rincian, guru SD 3.035 orang, guru SMP 65 orang, guru SMA 50 orang, dan guru SMK sebanyak 150 orang," kata Sekretaris Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika.

Untuk mengurangi angka kebutuhan guru yang bestatus PNS, pihaknya mengaku setiap

tahun terus mengusulkan ke Menpan dan Kementerian Pendidikan untuk memenuhi kuota tersebut, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Namun, BKD rupanya tidak bisa berbuat banyak karena beralasan merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Meski masih kekurangan guru PNS, kami terus mengadakan pelatihan-pelatihan terhap guru non PNS agar kwalitasnya untuk menjadi tenaga pendidik tidak diragukan lagi," ujarnya.

Meski ada jatah penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bangkalan waktu lalu, tetapi hal itu masih belum berdampak baik bagi Dinas Pendidikan (Disdik). Dalam penambahan tersebut kuota yang

diberikan hanya 60 orang yang terbagi dalam berbagai formasi.

Hal itu menyebabkan lembaga yang membidangi pendidikan itu merasa tidak puas. Sebab kekurangan guru PNS mencapai ribuan orang.

Kekurangan yang banyak tersebut terjadi lantaran banyak guru yang sudah memasuki masa pensiun. Kondisi yang demikian tidak dibarengi dengan perekrutan PNS yang baru, sehingga jumlah mereka terus berkurang.

Apalagi guru di tingkat SD yang sudah banyak pensiun belum juga ada penggantinya.

"Guru Agama yang ada di sekolah, yang statusnya PNS juga minim. Termasuk kekurangan guru olahraga yang PNS. Yang jelas sangat kurang yang statusnya PNS," ungkapnya.

Kekurangan PNS setiap tahun hampir 200 orang lebih. Paling banyak memang sudah memasuki masa pensiun. Akibat kekurangan tersebut, solusi yang dilakukan Disdik tentunya dengan melibatkan para guru suka relawan (sukwan). = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

LISTRIK

Tunggakan PLN Capai Rp 6 Miliar

ant/m risyal hidayat

PERESMIAN KAPAL PERANG REPUBLIK INDONESIA. Sejumlah pejabat tinggi TNI-AL dan undangan berada di samping kapal perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun (USH)-359 yang sudah terpasang bendera ular-ular perang di sela-sela peresmian pengukuhan KRI jenis Multi Role Light Fregate (MRLF) di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya, Jatim, Kamis (4/12). Dua dari tiga kapal perang jenis MRLF yakni KRI Bung Tomo (TOM)-357 dan KRI Usman Harun (USH)-359 yang merupakan buatan buatan BAE System Maritime Naval Ship Inggris tersebut memperkuat jajaran Satuan Kapal Koarmatim.

Dua Korban Kapal Oryong-501 dari Madura BANGKALAN - Dua orang korban Kapal Oryong 501 yang merupakan kapal berbendera Korea Selatan yang tenggelam di perairan Rusia, berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

"Kedua orang itu kakak saya bernama Moh Hasan (30) dan paman saya bernama Abd Manaf (47)," kata keluarga kedua korban kapal tenggelam itu, Nur Hayati (27), di Bangkalan, Kamis (4/12).

Warga Jalan Singosari, Kelurahan Pangeranan, Bangkalan itu menuturkan korban berasal dari Kampung Binteng, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.

"Kami masih menunggu kabar lebih lanjut kepastian kondisi kakak saya," kata Nur Hayati yang merupakan adik dari Moh Hasan itu.

Ia menjelaskan keluarganya

mendapat kabar tenggelamnya kapal itu, Selasa (2/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Saat ini, istri Hasan sudah berangkat ke Jakarta untuk mendatangi perusahaan yang memberangkatkan suaminya itu.

Kapal Oryong 501 merupakan kapal berbendera Korea Selatan yang tenggelam di perairan Rusia.

Sebanyak 35 WNI menjadi anak buah kapal (ABK) itu.

Berdasarkan data BNP2TKI, perusahaan yang menempatkan WNI sebagai ABK adalah PT Kimco Citra Mandiri dengan empat orang ABK, PT Koindo Maritim

Power 16 ABK, PT Mitra Samudra Cakti delapan ABK, dan PT Oryza Sativa Agency tujuh ABK. Sebanyak 10 ABK berasal dari Tegal, yakni bernama Khoirul Umam, Asep Bahrudin, Purwanto, Heru setiawan, Warno, Tarwo Rakim, Ratmono, Mujahidin, Nur kholis, dan Mohamad Idris.

Selain itu, dari Brebes ada lima orang yakni Wanto, Ahmad Khamyanto, Abdul Khalim, Abdullah, dan Wanto.

Dari Indramayu ada empat orang yakni Naryanto Bin Wastara, Jumadi, Eko Darmanto, dan Tardi.

Dua orang dari Jakarta Timur yaitu Rigo Sugi Martono dan Harzono. Asal Jakata Utara sebanyak dua orang yaitu Muhtar Mokodompit dan Abdul Manaf.

Selanjutnya, dua orang berasal dari Cirebon bernama Heriyan-

to dan Dedek Iksani. Dari Ambon sebanyak dua orang, yakni Gaspar Jantje Tomasila dan Jhondriy andries.

Masing-masing satu orang yakni dari Seram Bagian Barat bernama Albert Talapesi. Dari Sorong Papua, Teguh Hariyono.

ABK asal Pemalang, Barjo, Muhamad Hasan dari Bangkalan, Atep Roni dari Bandung, Dede Roni Rusriana asal Tasikmalaya, Syariffudin asal Slayar, dan dari Maluku Barat Daya bernama Cornelius Edison Lelapary.

Kapal Oryong 501 ini dilaporkan karam pada 1 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB. Selain 35 WNI, ada beberapa ABK lain asal Korsel, Filipina dan Rusia. Total ABK di dalam kapal itu adalah 60 orang. = ANT/ABD AZIZ/DIK

BANGKALAN - Tunggakan pelanggan PLN di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, saat ini mencapai Rp 6 miliar lebih, kata Manajer PLN Rayon Bangkalan Efendi.

"Dari sekitar Rp 6 miliar lebih itu, pelanggan yang nunggak terbanyak adalah pelanggan rumah tangga," katanya di Bangkalan, Kamis (4/12).

Ia menjelaskan pelanggan rumah yang nunggak pembayaran tagihan rekening PLN itu mencapai 80 persen, sedangkan sisanya adalah beberapa kantor, dunia usaha, dan industri di Bangkalan.

Di antara warga yang menunggak bayaran itu, katanya, karena jauh tempat pembayaran.

"Ada yang menunggak hingga empat tahun di Bangkalan ini," kata Efendi.

Dari tunggakan Rp 6 miliar itu, jumlah pelanggan yang nunggak sekitar 18 ribu orang dari total 60 ribu orang.

"Total masukan PLN dari pelanggan ini sekitar Rp 9 miliar," katanya.

Saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar segera membayar tunggakan karena merupakan kewajiban para pelanggan.

"Kami juga gencar melakukan sosialisasi dan penarikan secara langsung kepada pelanggan," katanya.

Sebelumnya, PLN Wilayah Madura area Pamekasan merilis tunggakan pelanggan PLN di Pulau Madura tidak hanya terjadi di Bangkalan, akan tetapi juga di tiga kabupaten lainnya, yakni Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan. = ANT/ABD AZIZ/DIK

ant/alviansyah pasaribu

INSTALASI LISTRIK INDUSTRI. Petugas PLN memasang kubikel atau alat pembagi arus dari sumber listrik di Kawasan Industri Gunung Putri, Cileungsi, Jawa barat, Kamis lalu.

Komunitas

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

O

Mengunjungi Penggemar Burung TUNJUKKAN. Qorib menunjukkan salah satu burung yang dipelihara

PAMEKASAN - Dalam dunia hobi kicauan di Indonesia, ada beberapa komunitas penggemar jenis burung tertentu.

Misalnya Pleci Mania Indonesia (PCMI), Komunitas Lovebird Indonesia (KLI), Indonesian Lovebird Association (ILA), Komunitas Murai Blacktail (Kombat), dan sebagainya.

Di Pamekasan ada persatuan burung Indonesia (PBI) yang berdiri sejak 1997.

Ada lima club yang bergabung dalam organisasi ini, di antaranya, Club Benhur, Club Kawista, Arek lancor, Rajawali, dan Club Bisi. Mayoritas club-club tersebut berada di wilayah perkotaan. Kecuali komunitas burung yang berada di Kecamatan Pakong dan Pasean.

Jenis burung yang ada di bawah koordinasi komunitas ini di antaranya, burung kacer, burung cendet, burung kenari, burung prajak, burung praja, burung kutilang, burung sirpu, dan burung kapasan.

Koordinator PBI, Moh. Qorib mengakui kecintaannya untuk memelihara

burung berawal dari hobinya memelihara burung. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat Pamekasan, juga ada yang hobi memelihara burung. Sehingga bermunculan pecinta burung yang berada di sejumlah kecamatan di Pamekasan.

Munculnya penggemar burung yang berada di sejumlah kecamatan tersebut, akhirnya penggemar burung membuat club dengan identitas yang berbeda-beda.

Dalam satu club bisa memiliki belasan jenis burung dan gaya yang berbeda. Dan club tersebut sepakat untuk membuat persatuan di btingkat kabupaten. Sebagai wadah untuk membawahi penggemar burung di Pamekasan.

Dalam kegiatan PBI, pengurus memberikan pembinaan kepada para penggemar burung bagaimana cara merawat burung dengan baik dan benar. Mulai dari pembuatan sangkar, tempat makanan dan minuman burung, hingga ke jenis pakan yang harus dijaga oleh penggemar burung.

Tujuannya agar burung tetap sehat

dan bunyinya bagus serta sesuai dengan keinginan penggemarnya. Dalam kesempatan itu peserta club diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya dengan perawatan burung.

Untuk menyiasati agar bunyi burung bagus, penggemar tinggal memutarkan MP3 ataupun kaset di dekat sangkar burung. Dan bunyinya sesuai dengan keinginan burung. Sehingga bunyi burung minimal bisa menyesuaikan dengan bunyi kaset.

Sesekali PBI melaksanakan even internal, pesertanya ialah club anggota di bawah PBI. Adapun kriteria penilaiannya meliputi bunyi burung, mental burung, dan kesehatan burung. Tetapi yang paling tinggi penilaiannya yakni bunyi burung berbunyi. Sehingga peserta akan berlomba-lomba melatih kegemarannya agar bunyinya terdengar sebaik mungkin.

Masih menurut Qorib, seleksi tingkat kabupaten bisa diikutkan di tingkat lokal Madura, dan regional Madura. Tak jarang

club binaan PBI selalu juara di lokal Madura. Sebab PBI selalu memberikan perhatian lebih terhadap club binaannya di Pamekasan.

Ia menjelaskan apabila ada burung yang berhasil meraih juara baik di tingkat lokal maupun nasional, maka akan berpengaruh terhadap harga burung. Jika juara di tingkat lokal Madura, maka harga burung mencapai Rp25 juta. Jika burung tersebut menjuarai level nasional, maka harganya mencapai Rp100 juta. Sehingga ia selalu meminta kepada anggota Club PBI, untuk tidak sungkan mengikuti even penggemar burung. Baik level lokal maupun level nasional. Sebab jika juara akan sangat menguntungkan terhadap penggemarnya.

Qorib mengatakan promosi burung selain dilakukan dalam setiap even, PBI Pamekasan akan mempromosikan melalui media internet. Dan mencari informasi even juga melalui dunia maya. Dengan demikian promosi burung di Pamekasan akan dikenal di mata dunia.=Fakih Amyal/rah

KORAN MADURA MADURA KORAN

P

KORAN MADURA

JUMAT 5 DESEMBER 2014 | No. 0500 | TAHUN III

JUMAT 5 DESEMBER 2014 No. 0500 | TAHUN III

P

Jangan Abaikan Pekerjaan Kecil Terkadang manusia lalai dengan sebuah pekerjaan kecil dalam hidupnya, Padahal pekerjaan kecil itu bisa membatalkan pekerjaan yang dikategorikan besar. erempuan yang mengaku namanya Wahyuni, mengatakan,semua pekerjaan di dalam hidup ini, harus dikerjakan dengan baik. Agar semua urusan bisa berjalan dengan baik dan lancer serta menghasilkan nilai yang maksimal.“Itu penting kita lakukan setiap kita bertindak dalam hidup ini,” terangnya.

Menurutnya, hal yang kecil yang sering kita jumpai dalam hidup kita. Yakni pekerjaan rumah tangga yang sehari-hari banyak di jumpai. Oleh karena itu, jangan mudah untuk menyelasaikannya.“Karena pekerjaan bila tidak diselesaikan, maka akan mempengaruhi pekerjaan

yang lebih berat nantinya,” jelas Wahyuni.

Selain itu, kata Wahyuni, untuk mengerjakan sesuatu harus juga dipetakan waktunya, Sehingga setiap waktu itu sudah punya jadwal untuk mengerjakannya. Yakinlah semua pekerjaan tidak akan terbengkalai.

“Semua pekerjaan sudah ada jadwal yang mengaturnya., Jadi tidak mudah waktu itu berbenturan,” ucapnya.

Wanita berparas cantik ini juga menjelaskan, setiap beban yang harus dikerjakan jangan mudah untuk menundanya. Hal itu akan menjadi berat manakala tidak segera diselesaikan.

“Kalau sudah waktunya maka segera untuk mengerjakannya,”ungkapnya. = MAHFUD HIDAYATULLAH

BIODATA

Wahyuni

Nama: Wahyuni Tetala: Probolinggo, 14 Maret 1993 Alamat: Kraksaan Kabupaten Probolinggo Pendidikan: STAI Zainul Hasan Hobbi: Membaca Buku Motto: Jangan remehkan persoalan Kecil