e Paper Koran Madura 05 Desember 2013

1

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254| TAHUN II Koran Madura

KAMIS

5 DESEMBER 2013

REKAPITULASI DPT NASIONAL

Sisa DPT Invalid Masih 54.692 Pemilih JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum masih belum menemukan dokumen kependudukan 54.692 pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) karena belum ditemukan data kependudukan selama pemutakhiran.

"Sebanyak 54 ribu pemilih itu belum diberikan NIK (nomor induk kependudukan) oleh Kemendagri karena sebagian tanggal lahirnya belum ada dan sebagian ada yang alamatnya tidak lengkap," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai Rapat Pleno Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional di Jakarta, Rabu (4/12).

KPU tetap akan mencari keberadaan dokumen kependudukan milik puluhan ribu pemilih tersebut, sebagai dasar pemberian NIK oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Husni mengatakan pihaknya meyakini bahwa seluruh data pemilih tersebut akan tuntas dan tetap masuk dalam DPT. Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberi ruang bagi KPU untuk menyempurnakan data pemilih tetap tersebut hingga 14 hari menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014.

"Bawaslu meminta upaya serius dari KPU terkait pembersihan dan perbaikan data pemilih, hingga paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara," kata Ketua Bawaslu Muhammad ketika ditemui secara terpisah usai Rapat Pleno.

Jika hingga tenggat waktu yang diberikan KPU masih belum memperoleh dokumen terkait, maka Bawaslu akan merekomendasikan untuk mencoret 54.692 pemilih tersebut dari DPT. KPU sendiri telah melakukan penyempurnaan DPT dengan mencoret 439.747 pemilih sehingga DPT untuk Pemilu 2014 menurun menjadi 186.172.508 orang, dengan 3,3 juta di antaranya belum memiliki NIK. Kemendagri mengakui keberadaan 3,3 juta pemilih tersebut dan akan memberikan NIK. ""Berdasarkan jaminan KPU tersebut maka Kemendagri menerbitkan NIK bagi pemilih dimaksud," kata Dirjen Dukcapil Irman. (ant/tya/war)

PARADE SANTA CLAUS. Ratusan peserta berjoget ala cesar menggunakan baju Santa Claus ketika digelar parade Santa Claus oleh It Center, di Jalan Bolevard, kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (4/12). parade itu merupakan yang kelima kalinya digelar dalam menyambut hari raya Natal.

Boediono Bisa Dipanggil Paksa Bambang Soesatyo: Kalau Merasa Benar Kenapa Harus Takut?

JAKARTA-Tim Pengawas (Timwas) Century DPR mengancam akan memanggil paksa Wakil Presiden (Wapres) Boediono jika tak mau hadir memenuhi panggilan Timwas. Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR menggelar rapat internal soal pemanggilan Wakil Presiden Boediono dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI). Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi Demokrat yang belum sepakat kembali memanggil Boediono, sementara 8 fraksi lainnya sepakat memanggil Boediono.

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) didampingi para anggota KPU Sigit Pamungkas (kiri), Hadar Nafis Gumay (kedua kiri), Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kedua kanan) dan Ida Budhiati (kanan) memimpin Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12). Setelah dilakukan verifikasi faktual ulang di lapangan selama 30 hari sejak penetapan DPT pada 4 November 2013, KPU mencoret 439.747 pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih Pemilu 2014. Perbaikan data pemilih tersebut harus dihapus karena meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan tercatat ganda.

Febby Angguni

TUMBANG di Vietnam

Anggota Timwas Century dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, siapapun wajib datang memenuhi panggilan DPR demi kepentingan rakyat.

Bambang menilai, alasan Boediono tak mau datang itu hanya sebuah dalih. "DPR akan panggil paksa sesuai ketentuan dan UU. Ah itu kan hanya alasan yang dicari-cari. Dalam UU jelas, siapapun warga negara Indonesia yang dipanggil DPR untuk kepentingan rakyat, wajib datang," jelas Bambang dalam pesan singkat, Rabu (4/12).

Dia menyatakan, jika Boediono tak datang, menandakan bahwa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tidak berjiwa kesatria. Karena itu, ia menilai, tak ada alasan Boediono untuk menolak undangan timwas. "Kalau tidak datang itu menkonfirmasi bahwa Boediono tidak kesatria. Kalau merasa benar kenapa harus takut?" tantang Bambang.

Dia menjelaskan, pemanggilan

paksa dimungkinkan karena sudah tertuang dalam UU. Pemanggilan paksa akan dilakukan setelah Boediono mangkir panggilan ke tiga. "Dua kali pemanggilan tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, panggilan ketiganya dijemput paksa," tutur dia.

Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar Boediono bersikap kesatria. Tidak berlindung di balik kekuasaan yang hanya tinggal beberapa waktu lagi.

"Kita semua sama di hadapan hukum. Janganlah berlindung di balik jabatan dan kekuasaan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi," pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Timwas Century Marzuki Alie tak sepakat jika harus mengundang Wakil Presiden Boediono. Dia malah meminta agar timwas membaca kembali keputusan paripurna soal tugas pokok timwas dibentuk.

"Saya hanya jelaskan supaya Timwas buka kembali keputusan paripur-

na, apa keputusan masih menugaskan timwas untuk melakukan tugas-tugas pansus yang sebelumnya sudah selesai. Saya minta itu saja, tidak usah saya komentari," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia menjelaskan, tugas timwas adalah melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Bank Century. Karena pemanggilan Boediono, kata dia, itu masuk dalam proses politik.

"Timwas lakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, tidak ada proses politik manggil. Itu bicara politik, ini tidak sehat buat kegaduhan politik dan itu sudah melanggar keputusan paripurna," tegas dia.

Dia pun tak mau berkomentar lebih jauh soal motif politik di balik pemanggilan Boediono. Dia kembali hanya meminta untuk membaca keputusan paripurna soal tugas timwas. "Saya minta timwas untuk membuka keputusan rapat paripurna tentang pembentukan timwas," Pungkasnya Tak Akan Hadir Sementara itu, melalui juru bicara Boediono telah menyatakan menolak menghadiri panggilan Timwas Century DPR pada 18 Desember 2013 mendatang. Pasalnya, pemanggilan itu dianggap akan mengganggu proses hukum dan penuntasan kasus tersebut kini sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diambil dari pernyataan Boedione melalui akun Twitternya @boediono.

“Pak Boediono tidak akan hadir memenuhi panggilan Timwas Century karena itu dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum,” kata Juru Bicara Boediono Yopie Hidayat di Jakarta Rabu (4/12).(gam/ abd/aji/war)

Berita di hal 8

NAPI TERORIS

Status Fadli Sadama "Dipinjam" Penyidik Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, status narapidana kasus terorisme yang baru ditangkap di Malaysia, Fadli Sadama (29), sejak melarikan diri Juli lalu adalah "pinjaman" penyidik.

Pasalnya, Fadli yang sudah divonis hukuman penjara selama 11 tahun pada 2010 itu melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, setelah sebelumnya berperan sebagai provokator kerusuhan yang berawal dari pemadaman listrik itu.

"Dengan adanya temuan baru itu, maka statusnya 'dipinjam' penyidik," kata Boy di Jakarta, Rabu.

Menurut jenderal polisi bintang satu itu, proses penahanan terhadap Fadli yang seorang narapidana bersifat administrasi dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Pihak kepolisian hanya berwenang melakukan proses penyidikan terhadap narapidana terkait temuan baru atas kasus yang melibatkannya.

"Dengan tindak pidana berlapis yang dikenai terhadap Fadli, setidaknya hukumannya tambah berat.

Apalagi dalam kerusuhan itu sampai ada yang meninggal dunia," ujarnya.

Fadli Sadama adalah salah satu

Peran Fadli memang cukup menonjol.

Apalagi dengan riwayat dia sebagai napi aksi terorisme, capa pikirnya lebih militan daripada napi lain. Perannya kuat untuk menghasut dan melakukan perusakan termasuk ‘escape’ (melarikan diri),”

Brigjen Pol Boy Rafli A

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri pelaku perampokan di Bank CIMB Niaga, penyerangan Kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak di Deli

Serdang, dan penjual narkoba untuk pembelian senjata. Ia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara pada 2010 setelah ditangkap di Malaysia.

Ia bersama sekitar 218 napi lain berhasil melarikan diri dalam kerusuhan di Lapas Kelas IA Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/7) malam.

Setelah buron selama hampir lima bulan, pada Jumat (20/11), Fadli berhasil ditangkap di Malaysia. Sepekan kemudian, pada Jumat (27/11), ia diserahkan ke pihak imigrasi dan dibawa petugas kepolisian ke Jakarta.

Atas perannya menghasut hingga ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas lapas, Fadli terancam dikenai Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dengan sengaja dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.

"Peran Fadli memang cukup menonjol. Apalagi dengan riwayat dia sebagai napi aksi terorisme, capa pikirnya lebih militan daripada napi lain. Perannya kuat untuk menghasut dan melakukan perusakan termasuk 'escape' (melarikan diri)," Boy menjelaskan. (ant/mk)

Berguru Matrawi dan Matrahem ikut menyambut kedatangan Bapak Presiden SBY ke tanah kelahirannya, Madura. Raut muka keduanya tampak berbinar-binar ketika melihat iringiringan mobil pimpinan negaranya.

Di pinggir sepanjang jalan, di antara barisan pelajar yang bersorak-sorai menampakkan kesenangannya menyambut kedatangan SBY, terlihat Matrawi juga bersorak-sorai sambil bertepuk tangan, hingga suasana menjadi lebih hidup.

Matrahem : “Matrawi, aku masih bisa mengerti bila kamu bersorak-sorai, seperti pelajar-pelajar itu. Tapi, apa maksudmu bertepuk tangan?”

Matrawi : “Aku juga berlatih seperti pelajar-pelajar itu.”

Matrahem : (masih bingong) “Maksudnya?”

Matrawi : “Bila mereka belajar menyoraki pimpinannya, aku juga belajar menepuki pimpinan,hehehe.”

Cak Munali

2

NASIONAL

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

DEKLARASI ForsiNU

Wadah Pengabdian Politisi Nahdliyin

PERESMIAN FORSINU. Deklarator Forum Silaturahim Politisi Nahdlatul Ulama (Forsinu) A Effendi Choiril (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Umum PBNU Asad Said Ali (kelima kanan) dan sejumlah kader Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam partai politik pada peresmian Forsinu di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/12). Forum tersebut dibentuk dengan tujuan dapat membangun kebersamaan dan kemaslahatan jamiyyah NU.

Max Sopacoa Diperiksa KPK Selama 6 Jam Dibrondong Pertanyaan Terkait Kongres Partai Demokrat 2010 JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/12) kembali memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat Max Sopacua. Max diperiksa selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Kepada wartawan, Max mengaku dibrondong sejumlah pertanyaan terkait Kongres Partai Demokrat 2010.

Dia sudah menjelaskan ke-

pada penyidik KPK mengenai penyelenggaraan kongres, termasuk perannya sebagai ketua tim sukses Ketua DPR Marzuki Alie yang ketika itu mencalon-

kan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat. Marzuki menjadi calon ketua umum dalam Kongres 2010 bersaing dengan calon lainnya, yakni Anas dan Andi Mallarangeng.

“Ditanya hanya seputar Kongres Demokrat 2010 di Bandung, bagaimana peran saya sebagai ketua timses Marzuki Alie, dan bagaimana hubungannya dengan yang lain,” kata Max yang juga mantan wartawan ini seusai diperiksa KPK.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meninggalkan gedung KPK usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (4/12). Max dimintai keterangan oleh KPK untuk tersangka Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Selain itu, Max mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar dugaan aliran dana ke Kongres. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku pernah mendengar adanya aliran dana ke Kongres 2010.

“Saya memang mendengar, tapi pembuktiannya enggak tahu. Kan semua orang bisa bilang begitu, tapi membuktikannya susah,” ucap Max. Saat ditanya mengenai adanya pembagian BlackBerry (BB) saat Kongres berlangsung, Max menjawab bahwa sudah banyak pihak yang mengakui dapat BB. Namun, Max selaku tim sukses Marzuki Alie mengaku tidak tahu ihwal pembagian BB yang katanya dilakukan tim sukses Anas itu.

“Pak Sutan juga mengatakan dapat, tapi kami kan bukan timnya orang sana, ya bagi kami enggak ada,” kata Max. Dalam kasus ini, KPK menduga Anas menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Diduga, ada aliran dana BUMN yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum partai. (gam/aji)

CALON PRESIDEN

PBB Mengusung Yusril Ihza Mahendra JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang ( DPP PBB) secara resmi mengusung kader terbaiknya, Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2014. Rencananya, deklarasi pencapresan Ketua Majelis Dewan Syuro PBB itu akan digelar di Surabaya pada Minggu, 8 Desember, mendatang. "Sesuai keputusan Majelis Syuro, DPP Partai Bulan Bintang memutuskan mengajukan Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden pada 2014," ujar Sekretaris Majelis Syuro PBB Bambang Setyo dalam konferensi pers pra-deklarasai calon presiden di Kantor Hukum Ihza & Ihza di Kota Kasablanca, Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut dia, , pencapresan Yusril dilakukan berdasarkan keputusan seluruh Majelis Syuro PBB. Hasil kajian Majelis Syuro PBB menyimpulkan sosok Yusril layak untuk memimpin Indonesia ke depan.

"Majelis syuro dewan pusat PBB, setelah menimbang, bagi pencapaian nasional, sesuai

dengan amanat UUD 45, memutuskan Yusril sebagai calon presiden," kata Bambang.

Yusril jelas dia merupakan calon presiden tunggal dari PBB. Yusril ditunjuk PBB sebagai calon presiden berdasarkan keputusan Majelis Syuro yang ditandatangani 25 September 2014. Partai berlambang bulan bintang ini menyatakan terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun.

Yusril sendiri mengaku siap diusung PBB sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2014. "Kalau saya sudah dicalonkan maka saya akan maju dan semoga bisa menjadi calon alternatif," kata Yusril .

Selain itu, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini mengaku jika partainya tidak perlu menggelar konvensi guna mencari Capres pada Pilpres 2014 mendatang.

"PBB mengambil jalan singkat jadi tidak menggunakan jalan konvensi seperti partai lain," imbuhnya Rencananya, deklarasi akan digelar di Surabaya pada

Minggu, 8 Desember, mendatang. Surabaya dipilih sebagai tempat deklarasi karena daerah itu jadi sejarah lahirnya partai Islam tersebut. Bermula dari partai yang didirikan Ketua Majelis Syuro Masyumi, Hasyim Asy'ari, hingga akhirnya melahirkan PBB. "Masyumi ketua Majelis Syuro nya Hasyim Asyari, kakeknya Gus Dur . Sekarang yang maju sebagai capres juga ketua majelis syuro (Yusril). Jadi kita menapaktilasi kembali perjalanan sejarah," jelasnya.

Yusril mengaku tidak akan melakukan kampanye besarbesaran seperti menyewa lembaga survei. Apalagi tebar pesona. "Kami tidak percaya hasil survei. Kami terbatas dana untuk survei, tidak penting bagi saya blusukan sanasini, senyum sana-sini, itu tidak cukup. Saat jadi presiden, dia akan diuji," tegasnya.

Sebagai capres, Yusril sesumbar tidak akan tunduk pada Amerika Serikat. "Saya tidak akan bungkuk ke AS, saya tetap akan maju. Silakan, kalau tidak dipilih, silakan

saja. Tapi kalau terjadi apaapa, jangan tanya saya lagi," ujar Yusril.

Yusril yakin bisa menjadi presiden karena teringat pesan dari Hamengkubuwono.

"Kalau Anda dianggap underdog dan underestimate, Anda sudah memenangkan separuh pertarungan," katanya.

Sayangnya, upaya PBB mengusung Yusril sebagai capres 2014, terkendala dengan rendahnya elektabilitas PBB. Apalagi, UU memberi syarat yang berat bagi partai jika mengusun capes. Namun demikian, untuk memuluskan langkahnya, PBB siap berkoalisi dengan semua parpol.

"Koalisi dengan partai mana saja tidak masalah asal sejalan," ujar Ketum DPP PBB MS Kaban.

Munculnya nama Yusril dalam bursa pencapresan diharapkan memberi pilihan alternatif kepada masyarakat.

Sehinga pada hari-H Pilpres 2014 mendatang akan tersedia kandidat baru untuk dipilih sebagai Presiden RI lima tahun mendatang. (gam/abd)

JAKARTA - Para politisi Nahdlatul Ulama (NU) mendeklarasikan berdirinya “wadah” bernama Forum Silaturrahim Politisi Nahdlatul Ulama (ForsiNU). Wadah baru ini merupakan tempat menampung semua aspirasi masyarakat.

“Ini wadah yang bermanfaat untuk megabdi pada bangsa dan negara,” kata Wakil Ketua umum PBNU, Drs KH As’ad Said Ali dalam pembukaan deklarasi ForsiNU di Jakarta, Rabu (4/12).

Deklarasi ForsiNU ‘Dari NU untuk Indonesia’ yang dibacakan oleh Hj. Lily Khotijah Wahid (Hanura), dan inisiator ForsiNU A. Effendy Choirie (Nasdem). Deklarasi ForsiNU diresmikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU KH. As’ad Said Ali dan dihadiri oleh A. Mujib Rachmat (Golkar), Isa Muchsin (PPP), Abdul Kholiq Ahmad (PAN), M. Falakh (PDIP), Arfin Hakim (PKB), dan politisi dari Gerindra, PKPI dan lain-lain Oleh karena itu,

As’ad berharap ForsiNU mampu memperjuangkan ideologi, visi, dan misi NU dalam bermasyarakat khususnya melalui politisi yang ada di semua partai, baik Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI.

Karena pemutlakan satu alat perjuangan politik tidak dibenarkan,”

KH. As’ad Said Ali Wakil Ketua Umum PBNU

“Karena pemutlakan satu alat perjuangan politik tidak dibenarkan,” tambahnya.

Menurut As’ad, dalam mengawal NKRI itu dibutuhkan lima kompnen penting bangsa ini, yaitu kiai dan ulama, intelektual, pengusaha, Birokrasi termasuk TNI/Polri dan politisi. “Jadi, kalau beragama tidak didukung

dengan perjuangan politik, maka tak bisa menuju surga dengan baik. Karena itu, politik dan agama itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” ujarnya.

Namun As’ad mewanti-wanti politisi NU harus memperjuangkan prinsipprinsip dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) NU yang diwariskan oleh para ulama.

“Partai boleh apa saja, yang penting dalam jiwanya tetap NU. Namun, dalam politik itu jangan menggunakan kekuatan uang dan modal,” tuturnya Sementara itu, penggagas ForsiNU, Efendi Choirie menegaskan sejak lama ForsiNU itu digagas para politik NU di DPR. Bahkan juga didorong oleh sejumlah Ulama NU. “Termasuk oleh KH Tolchah Hasan dan KH Hasyim Muzadi,” tambahnya.

Begitu terbentuk wadah para politisi NU ini, lanjut Gus Choi-panggilan akrabnya, masih ada ganjalan lainnya, yakni belum ada nama lembaganya(gam/war)

URUSAN DUIT 1 TRILIUN

Dua Anggota DPR Nyaris Adu Jotos JAKARTA - Dua anggota DPR yaitu Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz dan Muhammad Nasir nyaris beradu fisik di salah satu ruangan di Kompleks Parlemen Senayan. Penyebab perkelahian politisi PPP dan Partai Demokrat ini masih misterius. Namun berembus kabar, perkelahian terjadi karena urusan duit Rp 1 triliun.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengakui jika memang sempat terjadi adu mulut antara Irgan dan Nasir yang juga adik Muhammad Nazaruddin . Kejadian itu terjadi pada Senin (2/12) lalu di ruang pimpinan Komisi IX. Menurut Ribka, keduanya terlibat adu mulut di ruang pimpinan hingga menantang satu sama lain berkelahi di luar ruangan. Ribka pun tak mau keduanya ribut di dalam ruangan pimpinan.

"Memang ada ngotot-ngototan saja. Mereka teriak-teriak ayo kita keluar. Kata Nasir itu.

Saya bilang jangan di dalam ribut-ributnya," ujar Ribka di Gedung DPR, Rabu (4/12).

Politikus asal PDI Perjuangan ini mengaku tak tahu apa yang menyulut keributan tersebut. Sebab, saat terjadi keributan, dia sedang dudukduduk saja di ruang pimpinan. "Nah aku, enggak tahu apa yang diributin. Aku lagi duduk-duduk mereka ribut, bersitegang. Mereka ngototngototan apa enggak tahu," terangnya.

Ribka memaparkan, politisi PPP dan politisi Demokrat itu sudah saling tarik-menarik. Tetapi, belum sampai adu jotos. "Tapi sudah tarik-tarikan. Ayo keluar ayo keluar. Aku bilang jangan di sini," tegas dia.

Hingga saat ini, pe-

nyebab pertikaian antara kedua anggota dewan ini masih belum terungkap. Namun khabar yang berhembus menyebutkan perseturan ini terkait pembangunan vaksin flu burung.

Irgan sebagai orang yang mengetuk anggaran pembangunan gedung vaksi flu burung senilai Rp 2,3 triliun. Namun anggaran tak bisa dicairkan karena kasus

Secara terpisah, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengaku sudah tahu kabar perkelahian antara anggota fraksinya, Irgan Chairul Mahfiz, dengan anggota Fraksi Demokrat M Nasir. Namun dia mengaku belum tahu kabar itu sehingga menolak berkomentar.

Meskipun sefraksi, Hasrul Azwar mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Irgan.

Alhasil, ia belum mendapat-

ini masih dalam proses penyelidikan di Bareskrim Polri dan KPK. Nilainya mencapai Rp 1,4 triliun.

KPK sedang menyidik proyek pengadaan pabrik vaksin flu burung tersebut.

KPK menyatakan akan mengawali penyelidikan dengan memeriksa proyek konstruksi yang dimenangkan oleh PT. Anak Negeri milik Muhammad Nazaruddin kakak M Nasir, mantan bendahara Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka dalam sejumlah kasus korupsi. Meski dimenangkan oleh PT. Anak Negeri, proyek itu belakangan diketahui dikerjakan oleh PT. Biofarma, salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang vaksin.

kan keterangan langsung dari anak buahnya. "Saya sudah coba telepon Pak Irgan, sampai sekarang belum bisa.

Jadi, saya sendiri belum tahu kronologi kejadiannya secara utuh," ujar Hasrul di Jakarta, Rabu (4/12).

Hasrul menyatakan ingin mengklarifikasi soal ini ke Irgan terlebih dulu sebelum memutuskan bertindak apa atas nama Fraksi PPP. Ia juga akan berkomunikasi dengan Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning yang mengaku melihat langsung kejadian tersebut. Pun akan berkomunikasi dengan Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang sempat membantah anggota fraksinya berkelahi. (gam/war)

TOLAK PEKAN KONDOM NASIONAL. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FS LDK) Surabaya Raya, berunjukrasa menolak Pekan Kondom Nasional (PKN) di depan Grahadi Surabaya, Rabu (4/12). FS LDK menyatakan penolakan terhadap program PKN, karena justru memicu seks bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa.

EKONOMI

3

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254| TAHUN II

OJK

2014, Awasi Aset Keuangan Rp11,88 Ribu Triliun

Taperring Off Pengaruhi Arus Modal Mata Uang ASEAN

JAKARTA-Tugas dan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin berat paska meleburnya pengawasan industri perbankan dalam OJK pada awal 2014. Peleburan fungsi pengawasan ini membuat OJK akan mengawasi pengelolaan aset keuangan yang begitu besar, yakni mencapai Rp11,88 ribu triliun. OJK mengaku siap mengawasi dengan mengedepankan good corporate governance (GCG).

Wakil Ketua Dewan maka penerapan good Komisioner OJK, Rahmat governance di OJK menjadi Waluyanto mengatakan, suatu keharusan. “OJK sudah bergabungnya pengawasan diamanahkan dalam UU. industri perbankan tahun Sebagai konsekuensinya OJK depan akan menambah harus mengawasi pengelopengelolaan aset sekilaan aset keuangan yang tar Rp5.500 triliun atau besar,” pungkas Rahmat 67% dari GDP. Meski akan Sementara itu, Wakil bertambah, tetapi OJK siap Ketua KPK, Adnan Pandu karena hal tersebut sudah Praja mengatakan dalam diamanahkan upaya memberdalam Undangantas korupsi Undang (UU) di lembaga jasa tentang OJK. keuangan, KPK Saat ini mengajak OJK kapitalisasi untuk memsaham di Bursa perkuat integEfek Indonesia ritas seperti (BEI) mencainstansinya. Ke pai Rp4.130 depan diharatriliun atau 50% pkan dapat dari GDP dan terjalin kerja kapitalisasi obsama untuk ligasi mencapai Rahmat Waluyanto memberanRp1.137 t atau gus penyakit Wakil Ketua 13%. Untuk inbangsa ini.

Dewan Komisioner dustri keuangan “Sangat besar OJK non-bank samkemungkinan pai semester I-2013, aset kerja sama pemberantasan asuransi mencapai Rp610 korupsi dapat dilakukan triliun, aset perusahaan bersama ke depannya,” ujar pembiayaan Rp334 triliun Adnan Pandu Praja dalam dan aset dana pensiun acara Risk & Governance Rp163 triliun.

Summit 2013 di Grand HyRahmat menjelaskan, att, Jakarta, Rabu (4/12). pascaperalihan fungsi Untuk meningkatkan pengawasan bank dari BI ke integritas tersebut, lanOJK, maka secara keselurujutnya, perlu komitmen han OJK akan mengawasi seluruh pegawai, baik dari aset keuangan sebesar lebih level bawah sampai pejabat dari Rp11.000 triliun. Untuk tinggi. Dia mencontohkan mendukung tercapainya untuk lolos menjadi pegawai tujuan pembentukan OJK di KPK dari bawah sampai serta untuk mengelola pimpinan harus lulus uji kewenangan yang besar, integritas. (gam/abd)

HSBC GLOBAL ECONOMIC OUTLOOK. HSBC Managing Director For Asian Currency Research Paul Mackel (kanan) berbincang dengan Ekonom HSBC ASEAN Su Sian Lim (tengah) dan HSBC Indonesia Managing Director Of Global Markets Ali Setiawan (kiri) sebelum paparan pada HSBC Global Economic Outlook 2014 di kawasan SCBD, Jaksel, Rabu (4/12). Acara bertema Indonesia Connecting The Growth itu mengangkat keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan sedikitnya 5,6 persen di tahun 2013 dan di tahun 2014 pemerintah mengharapkan perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 5,8-6,1 persen.

JAKARTA-Sejumlah negara Emerging Markets (EM) seperti Indonesia terus menghadapi tantangan di dalam negeri. Salah satu tantangan terbesar adalah deficit neraca transaksi berjalan yang terus membesar.

Managing Director for Asian Currency Research HSBC Paul Mackel mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam daftar negara-negara yang mata uangnya bervolatilitas tinggi bersama dengan India, Afrika Selatan, Turki, Polandia, Brazil, Kolombia, dan Chili.

“Sebaliknya, RMB China terus meningkat pesat, terutama terhadap dolar AS, dimana penguatan itu kemungkinan

akan terus berlanjut karena adanya kebijakan liberalisasi valuta asing dan konvertibilitas modal,” ujar Paul, saat press conference HSBC Global Economic Outlook 2014, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (4/12).

Menurutnya, persepsi yang berkembang di negara-negara ASEAN atas kebijakan The Fed (Bank Sentral Amerika) yang akan mulai memotong program stimulusnya dalam wak-

tu dekat, diperkirakan akan berdampak pada keluar masuknya arus modal dan nilai tukar mata uang di negaranegara ASEAN salah satunya Indonesia. “Mata uang ASEAN memang peka terhadap langkah-langkah The Fed,” tukas Paul.

Di tempat yang sama, HSBC Economist ASEAN Su Sian Lim mengatakan, kebijakan pengetatan quantitative easing yang dilakukan oleh The Fed, dapat memberikan keseimbangan baru dalam hal moneter di kawasan ASEAN. “Ini akan terjadinya arus masuk uang ke wilayah ini akan meningkatkan apresiasi mata uang ASEAN,” paparnya.

Su Sian menjelaskan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya pada dasarnya menampilkan performa ekonomi yang kuat. Pernyataannya tersebut seiring dengan adanya permintaan domestik yang besar dan tingkat pengangguran yang relatif rendah. “Dengan begitu akan memberikan keuntungan baik dari sisi retail dan belanja rumah tangga maupun sektor bisnis,” tutupnya.

Momentum Pemilu Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), Mahendra Siregar berharap agar tahun politik

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

NILAI TUKAR RUPIAH PALING RENDAH

Penganggaran Pemda Masih Kacau

Ekonomi Indonesia dalam Bahaya JAKARTAPerekonomian Indonesia masih terus mengalami tekanan dan kini sudah berada dalam situasi bahaya. Indikasinya, nilai tukar rupiah yang terus tertekan ke tingkat paling rendah, menyamai tingkat pada waktu terjadinya krisis keuangan global lima tahun lalu.

Pada 2008 kemerosotan nilai rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu krisis keuangan yang dimulai di Amerika Serikat menyebar ke Eropa seluruh dunia. Pada tahun 2013, akar penurunan nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh persoalan ekonomi domestik yang kemudian terefleksikan dalam neraca pembayaran dan faktor eksternal lainnya.

Pengamat ekonomi Burhanuddin Abdullah mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari turunnya ekspor dan melemahnya permintaan domestik.

Hal tersebut diperparah oleh neraca perdagangan yang mengalami defisit. Pada Januari sampai dengan September 2013, angka defisit transaksi berjalan telah mencapai $24,3 milyar.

Angka tersebut lebih besar dari defisit pada tahun 2012 sebesar $24,2 milyar yang merupakan defisit terbesar dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, jelas dia posisi utang luar negeri total terus meningkat dari $ 225,3 milyar pada tahun 2011, menjadi $ 252,3 milyar tahun 2012 serta $ 259,9 milyar pada akhir September 2013. Dari jumlah tersebut sekitar 21.5%

merupakan utang berjangka pendek. Pada akhir September 2013, utang jangka pendek tersebut telah mencapai 61,4% dari cadangan devisa Indonesia.

Mantan Gubernur BI ini mengatakan, situasi neraca pembayaran Indonesia tahun 2013 bukanlah situasi yang bersifat siklikal tetapi lebih bersifat struktural.

“Kerentanan daya tahan ekonomi Indonesia dan kelemahan daya saing di pasar internasional membawa implikasi pada semakin menyempitnya penyerapan tenaga kerja dan pada menurunnya jumlah barang yang dapat dijual di pasar luar negeri,” jelas dia di Jakarta, Rabu (4/12).

Melihat kondisi perekonomian yang semakin parah tersebut, Burhanuddin mengatakan bahwa perbaikan struktur perekonomian Indonesia harus diarahkan pada dua isu pokok yaitu memperkuat daya tahan dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah perlu memaksimalkan segala kemampuan yang tersedia sehingga indikator ekonomi makro Indonesia seperti pertumbuhan, inflasi, investasi, konsumsi, ekspor dan impor tidak terlalu banyak bergantung pada faktor eksternal. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan maka hanya akan memperparah “pendarahan” ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2013 Indonesia melambat. Ekspor turun dan permintaan domestik melemah. (gam/war)

2014 harus menjadi momentum meningkatkan daya saing serta mempertahankan kepercayaan investor di Indonesia, mengingat kondisi ekonomi global saat ini masih relatif suram. “Meningkatkan daya saing dan mempertahankan kepercayaan investor menjadi sangat penting di tengah kondisi ekonomi global yang relatif suram dan ketidakpastian hasil pemilihan presiden yang akan datang,” ujarnya.

Mengingat 2014 pemerintah mengharapkan perekonomian Indonesia bisa tumbuh diangka 5,8%-6,1%. Dia mengatakan, banyak berbagai peluang investasi yang menarik, ini seiring dengan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan sedikitnya 5,6% tahun ini akan terus meningkatkan kepercayaan dan menarik investor asing.

“Meskipun dibayang–bayangi pertumbuhan ekonomi yang lebih lamban untuk beberapa bulan mendatang,” tukas Mahendera.

Oleh sebab itu untuk merespon tekanan makro ekonomi dan meminimalkan kerentanan kondisi ekonomi saat ini, Bank Indonesia (BI) sejauh ini telah mengambil serangkaian kebijakan pengetatan moneter yakni salah satunya dengan meningkatkan suku bunga acuan hingga 25bps menjadi 7,5%.

Menurutnya, langkahlangkah BI yang diiringi dengan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bertujuan untuk mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, mengendalikan nilai tukar, menahan inflasi, serta mempertahankan cadangan devisa. “Harus diakui pula, bahwa penyesuaian harga BBM pada Juni 2013 telah membantu mengurangi defisit transaksi berjalan,” ucap Mahendra. (gam)

MEMBUAT SATE LILIT. Istri Menteri Perdagangan Indonesia, Yasmin Stamboel Wirjawan (kanan) bersama istri dari Menteri anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membuat makanan khas Bali, Sate Lilit disela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO ketika berkunjung ke rumah makan kawasan Jimbaran, Bali, Rabu (4/12). Kunjungan tersebut merupakan "Spouse Program" untuk mengenalkan budaya, kuliner khas Indonesia khususnya Bali.

JAKARTA-Sistem perencanaan dan penganggaran yang didesain pemerintah daerah masih kacau sehingga mengakibatkan pembangunan infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah masih bermasalah dalam memetakan program prioritas yang kudu dibiayai APBD. Keterlibatan masyarakat dalam pemetaan program prioritas itu dirasa masih kurang.

"Penganggaran selama ini selalu terhambat. Perencanaan daerah seharusnya lebih matang. Prioritas program harus lebih baik dan dibahas terbuka," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar selepas mengikuti Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (4/12).

Menurutnya, pembenahan sistem perencanaan dan penggaraan di daerah juga harus melibatkan DPRD setempat. Pembahasan APBD di DPRD yang berbelit-belit juga menjadi biang keladi dari rendahnya penyerapan anggaran daerah saban tahun.

"Sama DPRD kita harus duduk lagi,

Azwar Abubakar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi

sepakati proyek mulai bulan berapa. Kalau enggak, kita hilang banyak sekali waktu.

Padahal time is money," tuturnya.

Saat ini, KemenPAN-RB tengah membuat pedoman penyusunan dan implementasi anggaran untuk pemerintah pusat sampai daerah.

Sayangnya, pedoman yang disebut Sistem Integritas Nasional (SIN) tidak menyangkut percepatan pembahasan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui serapan anggaran nasional masih belum 100 persen.

"Sampai akhir tahun, penyerapan anggaran 96 persen karena proyeknya sudah jalan tapi belum dibayar anggarannya," ujarnya. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO.0254 | TAHUN II

DEMONSTRASI

PKN Dorong Free Sex

ant/syaiful arif

TOLAK PEKAN KONDOM NASIONAL. Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pekan Kondom Nasional (PKN) di DPRD Jombang, Jawa Timur, Rabu (4/12). Mereka menolak kebijakan PKN karena dinilai bukan langkah untuk mencegah meluasnya HIV/AIDS melainkan lebih melegalkan seks bebas.

Madura Dominasi Pernikahan Dini SURABAYA – Jumlah pernikahan dini di Jawa Timur ternyata masih cukup tinggi. Padahal, usia pernikahan di bawah 20 tahun menimbulkan berbagai risiko bagi kaum wanita. “Karena organ reproduksinya belum sempurna jadi rentan akan penyakit,” ujar Plt Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jatim, Suhartuti, Rabu (4/11).

Data dari BKKBN Perwakilan Jatim sampai Oktober 2013, jumlah penduduk wanita yang kawin di Jatim mencapai 276.761 orang. Ironisnya wanita yang menikah di bawah usia 21 tahun jumlahnya cukup banyak mencapai 53.372 orang atau 19, 28%.

Sedangkan, daerah yang banyak ditemukan pernikahan dini atau muda di kawasan Ta-

pal Kuda dan Pulau Madura.

Untuk daerah yang penduduk wanitanya yang paling banyak kawin muda adalah Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.077 orang. Bahkan di sana ada wanita umur 14 tahun yang melahirkan.

“Sesuai dengan usia ideal pernikahan pertama adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Ternyata jumlah wanita yang kawin di bawaj usia 21 tahun cukup banyak di Jatim. Tentu saja kondisi ini tak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, faktor penyebab banyaknya wanita yang menikah pada usia muda adalah pendidikan dan budaya setempat. Salah satunya adalah adanya tradisi jika anaknya berumur di atas 20 tahun dan belum menikah, sudah dianggap perawan tua alias tak laku.

Padahal, perkawinan dini ini sangat rentan bagi kesehatan wanita. Sebab, rawan terkena kanker serviks, mudah mengalami keguguran hingga anak yang akan dilahirkan memiliki resiko kecacatan. Selain itu juga secara psikologis,

menikah usia muda emosinya masih labil. “Ini yang harus diberikan penyuluhan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskannya, untuk menekan pernikahan dini tersebut memang cukup berat.

Pasalnya ada perbedaan di UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. UU Perkawinan menyatakan wanita usia 16 tahun diperbolehkan menikah sedangkan UU Perlindungan Anak, usia tersebut masih anak-anak.

“Kami berharap para pemangku kepentingan untuk duduk bareng terkait adanya perbedaan usia wanita dalam UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak.

Harapannya, agar wanita kawin di usia 21 tahun ke atas,” je-

lasnya.

Pernikahan dini sendiri juga berimbas dengan kenaikan laju pertumbuhan penduduk. Meski belum ada penelitian secara ilmiah, kebanyakan mereka yang kawin usia muda ada kecenderungan memiliki anak banyak. Sebab, usia subur mereka cukup panjang sehingga potensi melahirkan beberapa kali masih terbuka lebar.

Kondisi ini juga berdampak terhadap kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini menaik.

Pada sensus penduduk tahun 2000, laju pertumbuhan penduduk 0,64%, sensus tahun 2005 menjadi 0,07% dan pada sensus tahun 2010 naik 0,76%. (ara)

KASUS KERUSUHAN SYIAH

PN Gelar Sidang Perdana SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar sidang perdana kasus kerusuhan Suni - Syiah yang terjadi di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jatim secara terpisah dalam lima berkas.

"Pemisahan tersebut dikarenakan ada beberapa dakwaan berbeda," kata Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo ditemui di PN Surabaya, Rabu (4/12).

Abdurohim, Sugito, dan Solikin yang masing-masing berpredikat nelayan, serta kuli angkut bernama Lukman Hakim,”

Suhartoyo

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Menurut dia, agenda tersebut merupakan pelaksanaan sidang dari kelompok Syiah dengan tujuh terdakwa. Mereka adalah Guru Pondok Pesantren Darus Solihin, Romli Hidayat, pemilik gerai telepon seluler, Sulam Taufik, dan Pelayar yakni H Ahmad Rofik.

"Kemudian, Abdurohim, Sugito, dan Solikin yang masing-masing berpredikat nelayan, serta kuli angkut bernama Lukman Hakim," ujarnya.

Pada sidang itu, ungkap dia, mayoritas dari terdakwa tampak terdiam. Bahkan, terlihat bingung ketika ditanya sejumlah pertanyaan olehnya.

"Akhirnya mereka me-

ngaku tidak mengerti dengan pertanyaan majelis hakim dan minta dijelaskan," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eko Wahyudi guna mengulang inti dakwaan kepada seluruh terdakwa. Walau begitu, setelah dibacakan berkas dakwaannya justru mereka masih tak paham jeratannya.

"Bagaimana sudah mengerti dengan dakwaannya," tanyanya kepada masing-masing terdakwa.

Kemudian, mereka diminta berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Hosnan.

Hosnan yang mewakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengatakan, berencana mengajukan eksepsi pada pekan mendatang.

"Kami akan ajukan eksepsi minggu depan," tegasnya.

Meski begitu, tampak dalam pelaksanaan sidang tersebut terlihat puluhan polisi ikut mengamankan.

Kerusuhan itu terjadi ketika Romli Hidayat dan teman-temannya sedang berpawai untuk Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Kecamatan Puger (11/9).

Selanjutnya, terdakwa ditelepon karena rumahnya dirusak oleh massa kelompok pengajian Nurul Mustofa pimpinan Ahmad Fauzi (NU). Pada saat itu, terdakwa dan kawannya membalas tindakan tersebut dengan mengejar beberapa warga yang diduga melakukan perusakan termasuk Eko Mardi.

Kemudian, mereka memburu Eko dengan membawa sejumlah kayu dan celurit serta menghajarnya hingga meregang nyawa. Padahal, pria tersebut bukan pelaku perusakan rumah Romli Hidayat. (ant/yat/dik)

rudi mulya/koran madura

PROTES PETUGAS KUA. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) saat melakukan pemeriksaan daftar nikah di kantor KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (4/12). Solidaritas Forum Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (FKK KUA) se-Jawa Timur menolak melakukan pencatatan pernikahan di luar balai nikah atau kantor KUA. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terkait kasus dugaan gratifikasi yang menimpa Ketua KUA Kecamatan Kota Kediri Romli saat bertugas mencatat akad nikah di luar balai nikah KUA.

SURABAYA – Pekan Kondom Nasional yang di gagas Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi terus menuai kecaman. Kali ini Forum Silahturahmi Lembaga Dakwa Kampus (FSLDK) Surabaya, menggelar aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi, menolak pelaksanaan Pekan Kondom Nasional (PKN), Rabu (4/12)).

“Pekan kondom nasional tak ubahnya dengan menghalalkan kebebasan untuk melakukan seks. Menghalalkan seks bebas. Kami menolak dan mengajak segenap masyarakat untuk menolak Pekan Kondom Nasional yang dicanangkan pemerintah,” ujar koordinator aksi, Muchtiyar kepada wartawan, Rabu (4/12).

Menurut Muchtar, pemberian kondom secara cuma-cuma kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda, yang dijadwalkan menjadi bagian dari kegiatan PKN tentunya tidak dapat dibiarkan. Karena dengan pembagian kondom secara cuma-cuma tersebut, secara psikologis seolah memberikan dukungan bagi mereka yang memilh melakukan seks bebas daripada menjalankan seks bertanggung jawab.

“Apakah dengan memberikan kondom secara cuma-cuma itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat?? Khususnya bagi generasi muda?? Tentu saja itu justru hanya berisi mudarat, berisi hal negatif yang tidak bermanfaat,” tegas Muchtiyar.

Oleh karena itu, FSLDK Surabaya mengajak segenap masyarakat untuk menolak pelaksanaan PKN yang hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas terutama bagi generasi muda negeri ini.

“Jika pemerintah bersikeras untuk melaksanakan PKN, itu sama artinya pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya. Padahal jelas-jelas jika pembagian kondom hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” tegas Muchtiyar dalam orasinya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa dilakukan Dengan membentangkan poster dan membagikan pernyataan sikapnya kepada pengguna kendaraan yang melintas jalan Gubernur Suryo. Aksi tersebut menarik perhatian pengguna jalan.(ddy)

DIDUGA MINTA JATAH PROYEK

Demokrat Panggil Kader SURABAYA – Pemberitaan media yang menyatakan adanya kader Partai Demokrat memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan jatah proyek dari pemkot Surabaya ditanggapi serius partai pemenang pemilu 2009 tersebut. Hal ini terlihat dari langkah Ketua Fraksi Demokrat (FD), Irwanto Limantoro yang siap memberi sanksi bagi kadernya jika terbukti melakukannya.

Partai Demokrat akan melakukan konfirmasi terkait pemberitaan di beberapa media yang mengungkap dua kader Partai Demokrat yang saat ini duduk di Komisi B diduga meminta jatah proyek baik pengadaan barang maupun petunjukan langsung (PL).

“Akan kita panggil Bu Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) dan Ivy Juana, kita krocek bener tidak. Jika bener akan kita tindak dengan memberikan sanksi,” kata Ketua Fraksi Demokrat Irwanto Limantoro.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, menuturkan sebelum memberikan sanksi terhadap anggota, pihaknya akan melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait serta mengumpulkan bukti-bukti.

“Kita juga akan kumpulkan bukti dulu, jika bener akan kita tindak. Namun kita tidak mau gegabah ya tentunya akan melakukan konfirmasi dulu,” imbuh irwanto.

Masih menurut Irwanto, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kedua kadernya tersebut meminta jatah proyek PL dan pengadaan barang dari instansi di Pemkot Surabaya. Namun yang jelas dengan adanya kabar tersebut, pihak mencoba mengumpulkan bukti serta menampung informasi yang masuk.

“Saya belum yakin, namun sebagai ketua fraksi, saya akan bentuk tim untuk mencari informasi dan bukti di lapangan dan salah satunya akan memanggil pihak yang terkait,” tegasnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Seketaris DPC Partai Demokrat Surabaya, Junaidi.

Ia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Maya dan Ivy Juana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.

Pasalnya sebagai anggota legislatif harus menjaga tiga fungsi tugasnya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Bagaimana bisa melakukan pengawasan dan menjaga tugas serta fungsinya menjadi anggota dewan jika minta jatah

Irwanto Limantoro Ketua Fraksi Partai Demokrat

proyek, untuk itu kita akan memanggil keduanya,” kata Junaidi saat di ruangan fraksi Demokrat DPRD Surabaya.

Lebih lanjut, Junaidi berharap kadernya yang sekarang duduk dikursi DPRD tetap menjalankan tiga fungsinya sebagai wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat dengan menlakukan control terhadapa kebijakan Pemkot yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan adanya kabar tersebut dirinya sangat menyayangkan dan akan melakukan konfirmasi terkait kebenaran dari pemberitaan jika kedua anggotanya diduga sering minta jatah proyek dengan memanfaatan jabatannya.

Akan kita panggil Bu Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) dan Ivy Juana, kita krocek bener tidak. Jika bener akan kita tindak dengan memberikan sanksi,” “Setelah kita konfirmasi bener dan ada bukti ya akan kita beri sanksi namun saya yakin anggota partai Demokrat tidak seperti itu,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya beberapa oknum anggota Komisi B DPRD Surabaya memanfaatkan jabatannya. Dengan kekuatan sebagai pengontrol eksekutif, oknum anggota dewan tersebut memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadinya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya diduga meminta jatah proyek di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Kebanyakan para wakil rakyat ini meminta proyek penunujukan langsun (PL) baik pembangunan paving maupun pengadaan barang. (han)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO.0254 | TAHUN II

DEMONSTRASI

PKN Dorong Free Sex

ant/syaiful arif

TOLAK PEKAN KONDOM NASIONAL. Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pekan Kondom Nasional (PKN) di DPRD Jombang, Jawa Timur, Rabu (4/12). Mereka menolak kebijakan PKN karena dinilai bukan langkah untuk mencegah meluasnya HIV/AIDS melainkan lebih melegalkan seks bebas.

Madura Dominasi Pernikahan Dini SURABAYA – Jumlah pernikahan dini di Jawa Timur ternyata masih cukup tinggi. Padahal, usia pernikahan di bawah 20 tahun menimbulkan berbagai risiko bagi kaum wanita. “Karena organ reproduksinya belum sempurna jadi rentan akan penyakit,” ujar Plt Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jatim, Suhartuti, Rabu (4/11).

Data dari BKKBN Perwakilan Jatim sampai Oktober 2013, jumlah penduduk wanita yang kawin di Jatim mencapai 276.761 orang. Ironisnya wanita yang menikah di bawah usia 21 tahun jumlahnya cukup banyak mencapai 53.372 orang atau 19, 28%.

Sedangkan, daerah yang banyak ditemukan pernikahan dini atau muda di kawasan Ta-

pal Kuda dan Pulau Madura.

Untuk daerah yang penduduk wanitanya yang paling banyak kawin muda adalah Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.077 orang. Bahkan di sana ada wanita umur 14 tahun yang melahirkan.

“Sesuai dengan usia ideal pernikahan pertama adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Ternyata jumlah wanita yang kawin di bawaj usia 21 tahun cukup banyak di Jatim. Tentu saja kondisi ini tak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, faktor penyebab banyaknya wanita yang menikah pada usia muda adalah pendidikan dan budaya setempat. Salah satunya adalah adanya tradisi jika anaknya berumur di atas 20 tahun dan belum menikah, sudah dianggap perawan tua alias tak laku.

Padahal, perkawinan dini ini sangat rentan bagi kesehatan wanita. Sebab, rawan terkena kanker serviks, mudah mengalami keguguran hingga anak yang akan dilahirkan memiliki resiko kecacatan. Selain itu juga secara psikologis,

menikah usia muda emosinya masih labil. “Ini yang harus diberikan penyuluhan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskannya, untuk menekan pernikahan dini tersebut memang cukup berat.

Pasalnya ada perbedaan di UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. UU Perkawinan menyatakan wanita usia 16 tahun diperbolehkan menikah sedangkan UU Perlindungan Anak, usia tersebut masih anak-anak.

“Kami berharap para pemangku kepentingan untuk duduk bareng terkait adanya perbedaan usia wanita dalam UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak.

Harapannya, agar wanita kawin di usia 21 tahun ke atas,” je-

lasnya.

Pernikahan dini sendiri juga berimbas dengan kenaikan laju pertumbuhan penduduk. Meski belum ada penelitian secara ilmiah, kebanyakan mereka yang kawin usia muda ada kecenderungan memiliki anak banyak. Sebab, usia subur mereka cukup panjang sehingga potensi melahirkan beberapa kali masih terbuka lebar.

Kondisi ini juga berdampak terhadap kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini menaik.

Pada sensus penduduk tahun 2000, laju pertumbuhan penduduk 0,64%, sensus tahun 2005 menjadi 0,07% dan pada sensus tahun 2010 naik 0,76%. (ara)

KASUS KERUSUHAN SYIAH

PN Gelar Sidang Perdana SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar sidang perdana kasus kerusuhan Suni - Syiah yang terjadi di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jatim secara terpisah dalam lima berkas.

"Pemisahan tersebut dikarenakan ada beberapa dakwaan berbeda," kata Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo ditemui di PN Surabaya, Rabu (4/12).

Abdurohim, Sugito, dan Solikin yang masing-masing berpredikat nelayan, serta kuli angkut bernama Lukman Hakim,”

Suhartoyo

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Menurut dia, agenda tersebut merupakan pelaksanaan sidang dari kelompok Syiah dengan tujuh terdakwa. Mereka adalah Guru Pondok Pesantren Darus Solihin, Romli Hidayat, pemilik gerai telepon seluler, Sulam Taufik, dan Pelayar yakni H Ahmad Rofik.

"Kemudian, Abdurohim, Sugito, dan Solikin yang masing-masing berpredikat nelayan, serta kuli angkut bernama Lukman Hakim," ujarnya.

Pada sidang itu, ungkap dia, mayoritas dari terdakwa tampak terdiam. Bahkan, terlihat bingung ketika ditanya sejumlah pertanyaan olehnya.

"Akhirnya mereka me-

ngaku tidak mengerti dengan pertanyaan majelis hakim dan minta dijelaskan," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eko Wahyudi guna mengulang inti dakwaan kepada seluruh terdakwa. Walau begitu, setelah dibacakan berkas dakwaannya justru mereka masih tak paham jeratannya.

"Bagaimana sudah mengerti dengan dakwaannya," tanyanya kepada masing-masing terdakwa.

Kemudian, mereka diminta berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Hosnan.

Hosnan yang mewakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengatakan, berencana mengajukan eksepsi pada pekan mendatang.

"Kami akan ajukan eksepsi minggu depan," tegasnya.

Meski begitu, tampak dalam pelaksanaan sidang tersebut terlihat puluhan polisi ikut mengamankan.

Kerusuhan itu terjadi ketika Romli Hidayat dan teman-temannya sedang berpawai untuk Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Kecamatan Puger (11/9).

Selanjutnya, terdakwa ditelepon karena rumahnya dirusak oleh massa kelompok pengajian Nurul Mustofa pimpinan Ahmad Fauzi (NU). Pada saat itu, terdakwa dan kawannya membalas tindakan tersebut dengan mengejar beberapa warga yang diduga melakukan perusakan termasuk Eko Mardi.

Kemudian, mereka memburu Eko dengan membawa sejumlah kayu dan celurit serta menghajarnya hingga meregang nyawa. Padahal, pria tersebut bukan pelaku perusakan rumah Romli Hidayat. (ant/yat/dik)

rudi mulya/koran madura

PROTES PETUGAS KUA. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) saat melakukan pemeriksaan daftar nikah di kantor KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (4/12). Solidaritas Forum Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (FKK KUA) se-Jawa Timur menolak melakukan pencatatan pernikahan di luar balai nikah atau kantor KUA. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terkait kasus dugaan gratifikasi yang menimpa Ketua KUA Kecamatan Kota Kediri Romli saat bertugas mencatat akad nikah di luar balai nikah KUA.

SURABAYA – Pekan Kondom Nasional yang di gagas Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi terus menuai kecaman. Kali ini Forum Silahturahmi Lembaga Dakwa Kampus (FSLDK) Surabaya, menggelar aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi, menolak pelaksanaan Pekan Kondom Nasional (PKN), Rabu (4/12)).

“Pekan kondom nasional tak ubahnya dengan menghalalkan kebebasan untuk melakukan seks. Menghalalkan seks bebas. Kami menolak dan mengajak segenap masyarakat untuk menolak Pekan Kondom Nasional yang dicanangkan pemerintah,” ujar koordinator aksi, Muchtiyar kepada wartawan, Rabu (4/12).

Menurut Muchtar, pemberian kondom secara cuma-cuma kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda, yang dijadwalkan menjadi bagian dari kegiatan PKN tentunya tidak dapat dibiarkan. Karena dengan pembagian kondom secara cuma-cuma tersebut, secara psikologis seolah memberikan dukungan bagi mereka yang memilh melakukan seks bebas daripada menjalankan seks bertanggung jawab.

“Apakah dengan memberikan kondom secara cuma-cuma itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat?? Khususnya bagi generasi muda?? Tentu saja itu justru hanya berisi mudarat, berisi hal negatif yang tidak bermanfaat,” tegas Muchtiyar.

Oleh karena itu, FSLDK Surabaya mengajak segenap masyarakat untuk menolak pelaksanaan PKN yang hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas terutama bagi generasi muda negeri ini.

“Jika pemerintah bersikeras untuk melaksanakan PKN, itu sama artinya pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya. Padahal jelas-jelas jika pembagian kondom hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” tegas Muchtiyar dalam orasinya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa dilakukan Dengan membentangkan poster dan membagikan pernyataan sikapnya kepada pengguna kendaraan yang melintas jalan Gubernur Suryo. Aksi tersebut menarik perhatian pengguna jalan.(ddy)

DIDUGA MINTA JATAH PROYEK

Demokrat Panggil Kader SURABAYA – Pemberitaan media yang menyatakan adanya kader Partai Demokrat memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan jatah proyek dari pemkot Surabaya ditanggapi serius partai pemenang pemilu 2009 tersebut. Hal ini terlihat dari langkah Ketua Fraksi Demokrat (FD), Irwanto Limantoro yang siap memberi sanksi bagi kadernya jika terbukti melakukannya.

Partai Demokrat akan melakukan konfirmasi terkait pemberitaan di beberapa media yang mengungkap dua kader Partai Demokrat yang saat ini duduk di Komisi B diduga meminta jatah proyek baik pengadaan barang maupun petunjukan langsung (PL).

“Akan kita panggil Bu Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) dan Ivy Juana, kita krocek bener tidak. Jika bener akan kita tindak dengan memberikan sanksi,” kata Ketua Fraksi Demokrat Irwanto Limantoro.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, menuturkan sebelum memberikan sanksi terhadap anggota, pihaknya akan melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait serta mengumpulkan bukti-bukti.

“Kita juga akan kumpulkan bukti dulu, jika bener akan kita tindak. Namun kita tidak mau gegabah ya tentunya akan melakukan konfirmasi dulu,” imbuh irwanto.

Masih menurut Irwanto, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kedua kadernya tersebut meminta jatah proyek PL dan pengadaan barang dari instansi di Pemkot Surabaya. Namun yang jelas dengan adanya kabar tersebut, pihak mencoba mengumpulkan bukti serta menampung informasi yang masuk.

“Saya belum yakin, namun sebagai ketua fraksi, saya akan bentuk tim untuk mencari informasi dan bukti di lapangan dan salah satunya akan memanggil pihak yang terkait,” tegasnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Seketaris DPC Partai Demokrat Surabaya, Junaidi.

Ia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Maya dan Ivy Juana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.

Pasalnya sebagai anggota legislatif harus menjaga tiga fungsi tugasnya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Bagaimana bisa melakukan pengawasan dan menjaga tugas serta fungsinya menjadi anggota dewan jika minta jatah

Irwanto Limantoro Ketua Fraksi Partai Demokrat

proyek, untuk itu kita akan memanggil keduanya,” kata Junaidi saat di ruangan fraksi Demokrat DPRD Surabaya.

Lebih lanjut, Junaidi berharap kadernya yang sekarang duduk dikursi DPRD tetap menjalankan tiga fungsinya sebagai wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat dengan menlakukan control terhadapa kebijakan Pemkot yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan adanya kabar tersebut dirinya sangat menyayangkan dan akan melakukan konfirmasi terkait kebenaran dari pemberitaan jika kedua anggotanya diduga sering minta jatah proyek dengan memanfaatan jabatannya.

Akan kita panggil Bu Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) dan Ivy Juana, kita krocek bener tidak. Jika bener akan kita tindak dengan memberikan sanksi,” “Setelah kita konfirmasi bener dan ada bukti ya akan kita beri sanksi namun saya yakin anggota partai Demokrat tidak seperti itu,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya beberapa oknum anggota Komisi B DPRD Surabaya memanfaatkan jabatannya. Dengan kekuatan sebagai pengontrol eksekutif, oknum anggota dewan tersebut memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadinya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya diduga meminta jatah proyek di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Kebanyakan para wakil rakyat ini meminta proyek penunujukan langsun (PL) baik pembangunan paving maupun pengadaan barang. (han)

6

PROBOLINGGO

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO.0254 | TAHUN II

KEPALA DAERAH

Walikota Rombak Pejabat

MUTASI. PNS yang terkena mutasi berjabat tangan dengan Walikota Probolinggo HM Buchori, Rabu (4/12)

hud/koran madura

Rp 1,9 M untuk HR Guru Sejumlah Guru Mengeluh karena Dipotong PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo memberikan bantuan dana hibah kepada para guru madrasah dan madrasah diniyah (Madin) tahap kedua sebesar Rp. 1,9 M untuk HR Guru per enam bulan sekali. Acara pemberian honorarium guru tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Rabu (4/12).

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Probolinggo, Ahmad Syarifuddin, mengatakan jumlah penerima honorarium guru madrasah dan Madin pada tahun 2012 sebanyak 2538 orang di 24 Kecamatan. Dari Jumlah guru tersebut diantaranya, Madrasah Ibtidaiyah 700 guru, Madrasah Tsanawiyah 250 guru, Madrasah Aliyah 98 guru, Pengasuh Pondok Pesantren 235 orang, TPQ 700 orang dan Madrasah Diniyah 475 guru.

“Pemberian honorarium guru merupakan bantuan hibah tahap yang kedua kalinya. Pencairannya dalam setahun setipa 6 bulan sekali.

Honor yang diterima beragam ada yang menerima Rp 600 ribu rupiah ada juga yang menerima Rp 900 ribu rupiah tergantung lembaga penerimanya ,” katanya.

Menurutnya, gaji yang diberikan pemerintah daerah tesebut, merupakan bantuan hibah. Namun dalam tahun 2014 mendatang, pemkab menambah kuota penerima bantuan tersebut. Diperkirakan penambahannya sekitar 50 guru dari berbagai lembaga dibawah naungan lembaga madrasah dan Madin.“Jadi

secara bertahap jumlahnya diupayakan untuk ada penambahan,” terang Ahmad Syarifuddin .

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari, dalam sambutannya menyampaikan, pemberian honorarium tersebut, merupakan bentuk penghargaan kepada guru Madrasah, Ponpes ,TPQ dan Madin. Karena guru memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Utamanya guru dilembaga tersebut bisa memberikan ilmu keagaman dan pengetahuan.“Honor guru ini adalah sebuah bentuk penghargaan pemkab atas jasa mereka dalam berjuang,” jelasnya.

Bupati mengharapkan agar para guru bisa menjadi tenaga pendidik yang mampu memberikan suri tauladan kepada anak didiknya dengan akhlakul karimah. Karena nilai akhlak merupakan hal terpenting dalam krakter siswa yang dibinanya.

“Karena orang yang memiliki pengetahuan tanpa adanya sebuah akhlak yang baik maka anak tersebut dinilai masih kurang dalam menghadapi persoalan dan tantangan zaman,” tutur Hj Puput Tan-

triana Sari.

Hj. Puput Tantriana Sari menambahkan, pihak pemkab dalam PAK tahun 2014 akan memberikan bantuan hibah kepada para Muaddin (Tukang Adzan). Namun yang akan diberikan bantuan bagi muaddin tersebut, yakni hanya dikhuskan kepada para muaddin subuh saja di setiap musholla dan Masjid yang ada di desa se-kabupaten Probolinggo.

“Nominalnya Rp 1 Juta yang akan bekerjasama dengan takmir masjid yang ada di desa itu,” tandasnya Pemberian Honorarium Guru Dipotong untuk NU Dalam pemberian honorarium para guru mengaku, kalau gaji yang diterimanya tidak akan utuh diterimnya karena masih ada pemotongan gaji, nilai yang dipotong sebanyak Rp 100 ribu rupiah.

“Memang ada pemotongan mas, tapi itu sudah menjadi kesepakan dari pihak dewan guru disetiap Kecamatan. Pemtongan tersebut diberikan kepada Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) untuk operasional organisasi,” terang salah satu dewan guru yang namanya enggan untuk diberitakan tersebut.

Bahkan dia meminta kepada wartawan agar tidak diberitakan atas persoalan itu.

“Kalau bisa jangan di tulis masalah Ini,” pinta seorang guru dengan nada sedikit ke-

takutan.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat Kabupaten Probolinggo, Ahmad Syarifuddin, mengaku tidak mengetahui atas pemotongan tersebut. Pihaknya menyerahkan honor tersebut sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.”Kalau dipotong honornya guru itu, saya menyalahi aturan,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Mustasyar NU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan Hasan Aminuddin mengatakan, kalau pemberian honor tersebut merupakan bentuk hibah pemkab Probolinggo kepada PCNU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo.

“Jadi harus dipahami dan di mengerti asal mulanya honor itu. Sedangkan PCNU memberikan kepada dewan guru dibawah naungan lembaga madrasah dan madin,” ucapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Syuriah PCNU Kabupaten Probolinggo, KH Mas Hasani Ghozali, membenarkan adanya pemotongan tersebut. Bahkan sebalum dilakukan pemotongan tersebut dewan guru sudah sepakat untuk memberikan sumbangan kepada NU dimasing-masing kecamatan.”Itu merupakan bentuk bantuan kepada NU yang sudah disepakati bersama untuk operasional kegiatan NU,” pungkasnya.(fud)

PROBOLINGGO – Di penghujung masa jabatannya sebagai Wali Kota Probolinggo, HM.Buchori masih sempat menggeser posisi anak buahnya. Kemarin ia menggelar mutasi 101 pejabat eselon II, III, dan IV, Rabu (4/12).

Kebijakan wali kota dua periode ini pun sontak mendapat respon yang baik. Selain menggeser, mutasi ini juga mempromosikan sejumlah PNS muda untuk menduduki posisi eselon II. Beberapa pejabat muda yang dipromosikan di antaranya adalah Ahmad Sudiyanto.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Probolinggo ini menduduki jabatan bagi sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Pejabat muda lainnya yang dipromosikan, yakni Nurkhamdani yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menduduki jabatan baru sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Tidak hanya itu, HM.Buchori juga mempromosikan Masdar, pejabat eselon III menjadi Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota. Sebelumnya pria yang akrab dengan dunia pendidikan itu menduduki jabatan Camat Kademangan.

Sementara itu, pejabat eselon II yang digeser di antaranya Imanto yang sebelumnya menjabat seba-

gai kepala Dinas Pekerjaan Umum digeser sebagai kepala Bappeda. Pergeseran pejabat eselon II juga dialami Tartib Goenawan. Ia harus meninggalkan jabatan lamanya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Tidak hanya pejabat eselon II dan kepala SKPD juga yang digeser. Mereka adalah Soemantri yang duduk di jabatan baru sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Sebelumnya Soemantri menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial.

Sementara Sunardi yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Perhubungan digeser menjadi Asisten Pemerimtahan Sekretaris Daerah. Mutasi pejabat struktural itu juga cukup mengagetkan kalangan pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Dalam sambutannya, Walikota HM.Buchori menegaskan bahwa mutasi ini merupakan mutasi yang lumrah terjadi di Pemkot Probolinggo.

Menurutnya, mutasi dilakukan untuk penyegaran posisi, mengisi posisi yang kosong, serta mengoptimalkan yang belum optimal. Walikota meyakini, para pejabat yang menempati posisi baru, akan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab.

PENGHAPUSAN UN SD

Diknas Belum Terima SE Kemendikbud

PROBOLINGGO - Pemerintah pusat menghapus UNSekolah Dasar pada tahun 2014 mendatang. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo belum menerima surat edaran terkait masalah tersebut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

Keputusan atas penghapusan terhadap UN SD 2014 menjadi Ujian Sekolah (US) di tingkat sekolah tersebut, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada Mei 2013 lalu.

Padahal PP tersebut menugaskan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk melaksanakan Ujian Nasional kecuali SD/MI/SDLB yang tertuang pada pasal 61 ayat (1a).“Memang penghapusan

UN SD menjadi US sudah saya dengar. Namun secara tertulis kami masih belum terima dari Kemendikbud. Jadi saya belum bisa mengambil sikap tetang masalah ini,”kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Rabu (4/12).

Tutug Edi Utomo, mengatakan pihaknya belum bisa mengambil langkah pasti karena Juklak dan juknisnya tentang sistem penilaian yang akan dilakukan oleh lembaga SD, terkait US tersebut.

Tutug Edi Utomo, juga mengatakan, jumlah SD yang ada di Kabupaten Probolinggo sekitar 600 lembaga yang tersebar di 24 Kecamatan.Karena wilayah yang ada di Kabupaten lebih luas. Dia juga menjelaskan, sistem yang diambil pemerintah pusat dalam penghapusan UN SD karena merujuk kepada wajib belajar 9 tahun.”Namun Ujian Akhir Nasional hanya bisa dilakukan oleh siswa tersebut ketika sudah di tingkat

PROBOLINGGO - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar 1,5 Triliun 2013, dalam Desember ini tersisa angaran Rp. 400 milyar.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, anggaran tersebut sudah terserap sekitar 71 persen pada November kemarin. Saat ini angarannya hanya tersisa sekitar 400 milyar.“Karena APBD 2013 sudah banyak

yang tersalurkan dan digunakan oleh seleruh SKPD. Apalagi sekarang merupaka bulan terkahir dalam 2013,” katanya, Rabu (4/12).

Menurutnya, sisa anggaran tersebut akan digunakan dalam waktu ini, karena ada sebagian anggaran tersebut masih dibutuhkan oleh Satuan Kerja dilingkungan Pemkab Probolinggo, seperti pembangunan dan kegiatankegiatan yang lain.“Karena sisa anggaran tetap dibutuhkan oleh masing-masing SKPD termasuk masalah membayar gaji pegawai,”

terang Tanto Walono.

Tanto Walono menambahkan, pada akhir tahun nantinya APBD yang bisa terserap oleh SKPD diperkirakan akan mencapai 90 persen. Secara otomatis sisa anggaran yang akan masuk pada APBD 2014 mendatang sebesar 10 persen dari total APBD 2013.“Kalau ada sisa anggaran, yang jelas akan menjadi silva pada APBD 2014.

Karena ada sebagian dinas yang mengembalikan angarannya ke kas Negara dengan alasan belum bisa me-

Pengunjung Bromo Diprediksi Membeludak

ugi/koran madura

lakukan program tersebut pada 2013 ini,”tandasnya.

Ia menyebutkan, dinas yang tidak bisa melakakan penyerapan secara utuh pada APBD 2013 ini, seperti Dinas Pendidikan, PU Cipta Karya dan dinas-dinas yang lain. Mereka beralasan belum melakukannya karena waktunya sudah tidak mencukupi jika dilaksanakan program tersebut pada tahun ini.“Jadi secara otomatis program tersebut ditunda pada tahun 2014 mendatang. Tetapi anggaran tersebut bisa dipakai pada APBD tahun itu,” pungkas Tanto Walono.(fud)

Sekolah Menengah Pertama (SMP),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Kabupaten Probolinggo, Taufik mengakui hal yang sama, kalau pihak kemenag belum menerima surat edaran dan Juknis meknisme penilain sekolah terhadap siswa tersebut.

Menurutnya, dengan adanya penghapusan UN SD menjadi US, pihak pemerintah tetap akan memberikan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari kementerian masing lembaga penyelenggara.”Jadi tetap hal itu akan diterima siswa, karena itu merupakan bentuk bukti bahwa dia sudah pernah dan dinnyatakan lulus sekolah dasar,” terang Taufik.

Taufik juga menyebutkan, untuk jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah naungan Kemenag Kabupaten Probolinggo sebanyak 382 lembaga nantinya akan melakukan ujian sekolah tahun 2014 mendatang.”Data itu termasuk MI negeri dan swasta),”pungkasnya.(fud)

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

APBD Tersisa Rp 400 Miliar

“Saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru.

Dengan mutasi ini, jadinya tambah tahu banyak hal baru,” ujarnya.

Walikota Risma mengingatkan agar semua pejabat hendaknya mengingat sumpah jabatan ketika mereka dilantik. Dalam sumpah tersebut mengandung makna tanggung jawab bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berharap para pejabat yang menempati posisi baru, bisa bekerja sama dengan dinas terkait. Sebab, dengan bersinergi, tugas yang terasa berat akan menjadi ringan.

Termasuk juga bisa segera menyatu dengan instansi yang dipimpinnya dan menjalin komunikasi yang baik dengan anak buahnya.

“Saudara harus segera menginventarisir potensi dan masalah di instansi yang dipimpin. Laksanakan yang terbaik untuk masyarakat.

Saudara diberi amanah untuk memimpin, jadi tolong jangan disia-siakan. Tolong dibina pejabat struktural di bawahnya, tolong dibina stafnya supaya sejalan dengan tujuan,”tandas HM.Buchori.

Seusai pelantikan, Walikota Risma bersama segenap hadirin yang hadir, bergantian memberikan ucapan selamat kepada mereka yang dilantik menempati posisi baru.(hud).

DIPREDIKSI NAIK. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, obyek wisata gunung Bromo diprediksi bakal membludak.

PROBOLINGGO - Menjelang hari Natal dan tahun baru, obyek wisata gunung Bromo diprediksi bakal membludak. Hal ini berdasarkan pengalaman dari tahuntahun sebelumnya. Bahkan pengunjungnya tidak hanya berasal dari wisatawan lokal, namun juga banyak wisatawan dari manca negara.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro menjelaskan, hampir setiap tahun menjelang Natal dan Tahun

Baru, obyek wisata gunung Bromo selalu dikunjungi para wisatawan. "Biasanya pengunjung Bromo membludak menjelang Natal dan Tahun Baru," katanya kepada wartawan, Rabu (4/12).

Hanya saja, Doddy Nur Baskoro tidak bisa memastikan berapa prosentase angka pengunjung di saat hari Natal dan Tahu Baru. "Saya tidak bisa memastikan. Yang pasti pengunjung Bromo menjelang Natal dan Tahun Baru pasti membludak," tandasnya.

Sementara itu, salah se-

orang tokoh masyarakat (tomas) asal Desa Sukapura, Hari Purnomo saat dimintai komentarnya menjelaskan, biasanya setiap menjelang hari Natal dan Tahun Baru semua hotel dan penginapan penuh. Bahkan, pengunjungnya tidak hanya wisatawan lokal, melainkan banyak dari manca negara."Semua hotel dan penginapan disini pasti penuh kalau sudah menjelang hari Natal dan Tahun Baru," katanya.

Menurut dia, para pengunjung biasanya datang ke Bromo sebelum hari Natal.

Bahkan, sampai pada pergantian malam tahun baru.

Membludaknya pengunjung Bromo menjelang Natal dan Tahun Baru itu, imbuh dia, menjadi incom bagi masyarakat Tengger sendiri.

Selain hotel dan penginapan penuh, para pengusaha kendaraan Jip dan pemilik kuda kecipratan incom. Tak heran, jika menjelang hari Natal dan Tahun Baru itu, mereka mendapatkan penghasilan jutaan rupiah. (ugi).

OPINI

Kesejahteraan Buruh

salam songkem

K

Tamu Agung

edatangan Susilo Bambang Yudhoyono di Madura, tak ubahnya tamu agung. Namanya tamu, serendah apa pun derajadnya, harus mendapat penghormatan dari tuan rumah. Apalagi yang bertamu ke Madura adalah seorang presiden, tentu kehadirannya sebagai orang yang terhormat, bahkan lebih terhormat daripada tamu selainnya, sehingga SBY memang layak mendapat penghormatan dan jamuan istimewa dari empat kabupaten yang disinggahi presiden di Madura.

Hanya saja, penghormatan yang diberikan terhadap SBY tampaknya terlalu berlebihan. Itu sama saja dengan mengatakan menghargai kehadiran seorang tamu agung serupa SBY terlalu mahal. Bayangkan, di Sumenep saja, anggaran yang diberikan terhadap SBY bersama rombongannya, mencapai Rp 2,2 miliar. Di Pamekasan dana yang disiapkan mencapai Rp 0,5 miliar. Belum lagi di daerah Sampang dan Bangkalan. Bahkan tidak hanya itu, kedatangan SBY di Madura juga harus dibayar dengan darah yang mengalir dari para demonstran.

Di Sumenep, sejumlah aktivis dari berbagai organisasi, PMII dan AMUG, yang menyambut kehadiran Bapak Presiden dengan demonstrasi, terpaksa membayarnya dengan kucura darah karena terlibat bentrok dengan petugas keamanan yang berusaha dengan ketat melindungi SBY dari gangguran para demonstran. Kucuran darah yang tidak bisa dihargai dengan rupiah itu, harus dikeluarkan hanya untuk menyambut kedatangan seorang tamu agung di Sumenep.

Itu saja ternyata masih belum cukup untuk membayar seorang SBY. Para aktivis masih harus membayarnya lebih mahal lagi dengan dirinya. Puluhan aktivis dari organisasi kemahasiswaan ditangkapi oleh pejabat, kemudian di’kurung’ di Polres. Sebuah upaya berlebihan telah dilakukan oleh pejabat pengaman tamu agung, padahal para demonstran itu bukan untuk mengganggunya, apalagi membahayakannya. Para demonstran hanya ingin bertemu tamu agung itu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Namun aparat keamanan telah membungkam suara rakyat yang seharusnya dibantunya agar dikomunikasikan dengan pimpinan rakyat itu. Itu juga sebagai bentuk pembunuhan karakter dan kebebasan berpendapat.

Peristiwa yang terjadi di Sumenep ini, juga terjadi di tempat lain. Di negara ini, demokratisasi masih terbelenggu, karena aparat keamanannya cenderung bertindak lebih anarkis daripada para demonstran. Brutalisme petugas ketika melakukan pengamanan pimpinan rakyat kerapkali mengabaikan keselamatan rakyat, yang seharusnya juga berhak mendapat perlindungan yang sama dari petugas yang sama pula. (*)

P

7

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

Edukasi Kondom

enolakan program tahunan ‘Pekan Kondom Nasional’ makin menguat. Program yang diadakan oleh DKT Indonesia itu tidak mendapat dukungan, karena dinilai mempersubur kegiatan asusila yang seharusnya diberantas. Kegiatan asusila seakan mendapat legalisasi di negeri ini dengan adanya program bagi-bagi kondom yang diduga dilakukan dalam bus khusus, yang bergambar Duta Kondom Julia Perez dengan pose cukup vulgar.

Pemberian kondom apalagi secara gratis bukanlah langkah yang tepat, apa pun alasannya. Sebab kondom bukanlah hal yang bagus, bahkan cenderung berkonotasi negatif, dan merusak moralitas bangsa. Itulah alasannya kondom tidak bisa dijadikan bahan edukasi bagi bangsa Indonesia. Namun bagi sebagian orang yang berkepentingan dengan kondom, tentu saja dapat dipastikan menganggap kondom bisa dijadikan bahan edukasi, misalnya kondom dijadikan alasan untuk mengantisipasi penularan virus HIV/AIDS. Akan tetapi, alasan itu sejatinya memberikan ruang sedap bagi seseorang untuk melakukan hubungan badan di luar nikah. Sangat tidak mungkin perempuan dan lelaki yang sudah terikat pernikahan sah melakukan senggama dengan menggunakan kondom. Sebab setipis apa pun sutera kondom itu, sangat diragukan apabila dikatakan tidak mengurangi kenikmatan seks.

Alasan masih tidak mengharapkan anak, kiranya kondom bukan solusi yang tepat untuk itu.

Maka kondom sejatinya hanya dipakai oleh seseorang yang menyukai seks di luar nikah, bila ini yang terjadi, bagi-bagi kondom, atau Peringatan Kondom Nasional hanyalah sebuah upaya menyuburkan asusila di negeri. Wajar kemudian apabila gerakan kondom memang layak ditentang, sebab hanya merusak moralitas dan tatanan kehidupan generasi bangsa.

Bila kondom dibiarkan mendapat ruang bebas, maka yang dampak negatifnya akan lebih dominan daripada manfaatnya. Akan banyak warga Indonesia yang tidak terselamatkan dari perbuatan dosa, sehingga kehidupannya menjadi suram, terhina sepanjang masa. Jelas tidak ada orang tua yang menginginkan memiliki anggota keluarga yang doyan makan ‘jajan’ seks komersil.

Apalagi diyakini ‘jajan’ seks komersil itu menjadi sumber utama penyebaran penyakit HIV/AIDS. Juga diyakini ‘jajan’ seks komersil itu hanya mendatangkan aib keluarga.

Memang tepat apabila berbagai kekuatan masyarakat menolak pelaksanaan peringatan HIV/ AIDS nasional, juga peringatan sejenisnya, semisal Pekan Kondom Nasional. Itu bukan pendidikan yang baik bagi rakyat Indonesia, meskipun mengenai ini masih berpeluang diperdebatkan. Untuk mencegah pergerakan massa yang lebih besar dan keras menentang bagibagi kondom itu, pemerintah sudah waktunya bertindak tegas menghentikan program yang dapat menjadi sumber petakan bagi negara Indonesia di masa yang akan datang tersebut. (*)

A

Persoalan buruh belum juga usai di negeri ini. Hampir tiap hari terjadi demontrasi dimana-mana. Demonstrasi dilakukan buruh guna menuntut hak kesejahteraannya. Hal ini karena pemerintah tidak juga mengabulkan permintaan buruh yang menuntut kenaikan gaji.

H

al ini wajar dilakukan. Sebab jika ditinjau dari kacamata agama kesejahteraan merupakan hak buruh yang harus diberikan secara penuh tanpa ada pengecualian.

Bahkan dalam sebuah hadits Nabi pernah bersabda yang artinya; “berikanlah upah pekerja (buruh)sebelum ia kering keringatnya”.

Hadits di atas menunjukkan betapa kita dianjurkan untuk memperhatikan hak-hak seorang pekerja (buruh).

Tidak diperkenankan bagi kita untuk menangguhkan upah buruh hingga 2 bulan. Sebab itu akan menyulitkan orang-orang buruh yang nota bene kelas ekonominya menengah ke bawah.

Mereka tidak hanya berstatus buruh, tapi juga mengemban tanggung jawab menafkahi keluarga dan diri mereka sendiri. Karena itu, penangguhan gaji yang sering dilakukan pengusaha kepada karyawannya merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

Hak-hak kaum buruh berupa pemberian upah, pengaturan waktu kerja yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tunjangan keluarga dan tunjuangan hari tua adalah hal yang seharusnya dipenuhi oleh pihak perusahaan. Hak-hak kaum buruh ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah.

Karena itu, kesejahteraan buruh dan hak-haknya harus menjadi perhatian ekstra oleh pemangku usaha.

Upah atau gaji harus dibayarkan

sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur’an surat Ali Imran: 57, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Bahkan dalam salah satu hadits qudsi disebutkan bahwa “orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah”.

Namum demikian, pada tataran praktisnya begitu banyak cerita pilu yang dialami oleh kaum buruh. Bahkan, seringkali terjadi diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan, parahnya, antara kerja dan kesejahteraannya seringkali tidak seimbang. Dalam konteks ini, buruh laksana sapi peliharaan dengan upah yang tidak sebanding dengan produktivitas dan lamanya waktu kerja. Hal ini dikarenakan jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar dibanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini, terkadang menjadi motif perusahaan untuk tidak mempedulikan kesejahteraan para pekerjanya. Perusahaan menganggap memiliki banyak pilihan pekerja yang akan bergabung atau melamar, sehingga ketika sebagian buruh tidak bersedia bekerja menurut keinginan pihak pemilik industri, maka perusahaan dengan sesuka hati memperlakukan pekerjanya.

Selain itu, kebebasan untuk berserikat atau berkumpul, juga mengalami hambatan yang luar biasa. Organisasi buruh dianggap sebagai bentuk kekuatan besar yang mampu menjadi hambatan bagi pelaksanaan peraturan-peraturan perusahaan yang tidak berpihak pada kepentingan kaum buruh. Padahal, serikat buruh hadir untuk memediasi kepentingan kaum buruh dengan pemilik perusahaan dalam bentuk perundingan-perundingan sehingga dapat menimalisir tingkat kekerasan yang terjadi karena adanya konflik kepentingan dari pihak buruh dengan pemilik perusahaan.

Potret Buruh di Indonesia Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja, sehingga harus bekerja untuk orang lain. Tapi, ironisnya tidak selamanya bekerja kepada orang lain mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kesengsaraan yang berbentuk diskriminasi seringkali dialami oleh para pekerja (buruh) di negeri ini.

Jangankan mendapatkan hak-haknya, mendapat perlakuan yang baikpun sulit ditemukan. Perusahaan seringkali mengambil keuntungan di antara kesulitan dan derita kaum buruh. Sehingga kesenjangan antara buruh dan perusahaan seringkali terjadi.

Kaum buruh merupakan potret kecil masyarakat di negeri ini yang masih mengalami banyak persoalan terutama dalam penuntutan kesejahtraannya. Kaum buruh yang merupakan salah satu pioner bagi pergerakan ekonomi di tanah air yang sudah sepatutnya mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah dalam upaya pemenuhan dan penjagaan hak-hak dari kaum buruh yang terkadang menjadi pemicu konflik kepentingan dengan pemilik industri.

Perhatian dari pemerintah memang sudah ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang yang membahas tentang hak-hak buruh yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan, baik itu dari segi upah, waktu kerja, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Namum pembuatan aturan-aturan ini masih dianggap belum mewakili sepenuhnya hak dan keinginan kaum buruh sehingga tidaklah mengherankan jika masih sering kita jumpai kaum buruh yang melakukan aksi demonstrasi dengan turun ke jalan sebagai bentuk pernyataan sikap dan bentuk perjuangannya.

Dari saking kompleknya persoalan buruh ini, sehingga tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, hari buruh ini juga sebagai simbol perlawanan kaum buruh terhadap kaum kapitalis yang menjadi pemilik pabrik-pabrik, hari ini juga diperingati di Indonesia dengan melakukan demonstrasi besar-besaran dengan berbagai macam tuntutan dan tentunya terkadang mendapat tindak represif dari pihak keamanan. Perlakuan represif pihak ini, keamanan makin menambah panjang cerita pilu kaum buruh di negeri ini.

Data-data yang ada menunjukan bahwa kepedulian pemerintah terhadap permasalahan kaum buruh ini masih sangat rendah. Indonesia menjadi juru kunci klasemen secara tingkat regional ASEAN dalam klasifikasi upah buruhnya. Dari data yang ada, upah buruh bangsa ini hanya bertengger pada 0,33 dolar per jamnya. Kondisi ini tentunya sangat miris sekali ketika kita membandingkan dengan upah buruh di negara-negara maju.

Bahkan Malaysia saja masih jauh diatas Indonesia. Upah buruh di negara tersebut per jamnya adalah 1,30 dolar.

Apalagi jika harus disandingkan dengan negara-negara maju di Eropa.

Angka-angka yang menunjukan kondisi perburuhan di Indonesia tadi sepertinya sangat bertolak belakang dengan cita-cita bangsa yang menitikberatkan pada kemakmuran bersama.

Buruh profesional yang sudah sepatutnya mendapat perlakuan setara lewat upah dan pelayanan yang diberikan, ternyata hanya sekedar wacana dan cita-cita normatif saja. Bahkan, hak cuti sekalipun adalah salah satu hal yang terkadang cukup sulit diperoleh oleh kaum buruh di Indonesia.

Kompleksitas permasalahan buruh dan tenaga kerja bukan berarti menutup segala pintu-pintu kemungkinan hadirnya penyelesaian untuk masalah ini. Terlebih di Indonesia, negara yang secara hukum telah berikrar menjadi pelindung dan penanggungjawab secara penuh atas hidup dan kehidupan warganya. Dengan begitu, pemerintah diharapkan mampu melindungi hak dasar buruh, baik itu dalam bentuk upah, jaminan kesehatan dan hari tua, pengaturan waktu kerja, dan bukan menjadi pembela kepentingan pemilik industri dengan dalih kepentingan ekonomi karena menganggap pemilik perusahaan sebagai partner dalam pengembangan perekonomian dalam negeri.

Kesejahteraan kaum buruh menjadi suatu harga mati yang semestinya menjadi tugas pemerintah untuk membantu terealisasinya hal tersebut.

Selain itu, pihak pemerintah haruslah mampu menjadi mediator antara kaum buruh dengan pihak pemilik industri karena kepentingan keduanya bukanlah hal yang kemudian tidak dapat dipertemukan dalam bentuk kesepakatan sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang sehat yang tentunya berdampak pada jalannya roda perekonomian dalam negeri.

Pihak pemilik industri atau majikan juga diharapkan memiliki kepekaan terhadap nasib kaum buruh dan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan yang besar dengan mengesampingkan kesejahteraan kaum buruh, perhatian dari pihak pemilik industri terhadap kesejahtraan kaum buruhpun haruslah dijawab oleh kaum buruh dengan peningkatan produktivitas kerja. * Mahasiswa Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Anti Korupsi Picu Nasionalisme

Indonesia telah melalui tahapan sejarah yang panjang dalam memaknai semangat nasionalisme. Dimulai pada era pra-kemerdekaan (Boedi Oetomo) yang meneriakkan anti kolonialisme menuju kemerdekaan Indonesia.

K

emudian pada masa orde lama, nasionalisme dimaknai sebagai kelanjutan atas semangat revolusioner dengan memaksimalkan peran pemimpin. Sampai pada masa orde baru, nasionalisme termanifestasikan dalam bentuk tafsir tunggal atau sebagai ideologi Negara untuk melawan kelompok yang kontra Negara.

Saat ini, perlu adanya redefinisi atau redesain nasionalisme Indonesia untuk mengembalikan semangat nasionalisme dari keterpurukan.

Kebangkitan Indonesia yang dulu menggebu saat ini seolah alih makna menjadi “kebangkrutan” nasional, baik di mata rakyat sendiri maupun di mata dunia. Jika dahulu semangat na-

sionalisme dihadapkan pada para penjajah, maka saat ini koruptor haruslah juga ditempatkan sebagai musuh bebuyutan yang wajib dimusnahkan, karena dampak buruknya telah “menyunat” hak banyak orang. Munculnya gerakan-gerakan anti korupsi (independen) menjadi sangat pantas untuk dijadikan sebagai dasar semangat nasionalisme saat ini. Didukung dengan pengalaman pemberantasan korupsi yang sejak dari tumbangnya orde baru tak kunjung terselesaikan.

Dalam sikologi korupsi, perilaku koruptif merupakan nafsu konsumtif yang tidak terkontrol, dan manusia pada hakekatnya cenderung mengejar kesenangan (pleasure). Namun kesenangan bisa didapatkan dengan jalan yang benar tanpa merugikan orang lain. Terjadinya perilaku menyimpang tersebut sesungguhnya terjadi karena tidak adanya asupan nilai-nilai spiritual yang berfungsi sebagai control atau filter dalam berperilaku.

Oleh sebab itu, kriteria pemimpin sudah seharusnya mencakup kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan terpenting kecerdasan spiritual sebagai control dari kecerdasan-kecerasan lainnya. Sebagaimana diungkapkan Syaikh Abdul Qadir al-jiilani, “seorang pemimpin harus menguasai ilmunya ulama (‘ilmul ulama’), kebijakan hakim (hikmatul hukama), dan strategi kepemimpinan atau kepiawaian dalam politik (siyasatul mulk)”.

Dalam membangun makna nasionalisme baru yang didasarkan pada semangat anti korupsi, juga perlu adanya argumentasi atau dukungan hukum dan etika. Indonesia masih memiliki

berbagai UU—yang bisa dikatakan— pro korupsi, misalnya 17 UU sektoral yang berkaitan tentang rahasia Negara, yang mengakibatkan keogahan untuk memulai pemerintahan yang transparan. Meski disisi lain indonesia sudah memiliki produk hukum—pasal 28 F UUD 1945 hasil amandemen— yang secara tegas mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberi informasi.

Sehingga pertama perlu adanya kemandirian hukum atau setidaknya kebranian untuk mengecek ulang semua aturan hukum yang tidak mendukung adanya agenda pemberantasan korupsi. Kedua, tercemarnya paradigma institusi-institusi hukum— mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan advokat—yang belum juga mampu menerjemahkan dan mengejawantahkan teks peraturan verbal secara adil dan jujur dalam realitas proses penegakan hukum mulai dari penyidikan (polisi) sampai pembelaan (advokat).

Terjebaknya institusi hukum dalam materialisme, mengakibatkan institusi-institusi tersebut hanya menjadi tawanan kekuasaan atau penguasa dalam uang. Yang pada akhirnya hanya mampu memenjarakan rakyat miskin namun gagal mengadili penguasa. Hukum tidak lagi menjadi ujung tombak keadilan, justru menjadi lahan bisnis dan politik kepentingan yang merusak wibawa hukum.

Memudarnya ketegasan hukum menjadi PR bersama dalam memutus mata rantai koruptor. Saat ini hukum sering diibaratkan dengan pisau dapur, tajam bila ke bawah namun tumpul jika ke atas. Istilah tersebut

memberi pengertian bahwa hukum sekarang tidak lagi memihak pada kebenaran, Hukum hanya bersifat keras bagi kalangan inferior namun lembut terhadap kalangan superior.

Sebagai negara hukum, kebenaran dan kedilan wajib ditegakkan (Qs. almaidah: 8) dengan semestinya tanpa memandang siapa tersangkanya. Ketika melanggar aturan, pejabat maupun rakyat adalah sama dimata hukum.

Sehingga dalam konteks ini hukumlah yang dapat menyelesaikannya. Karena perilaku melanggar norma dan aturan, urusannya dengan hukum. Jika hukum beroprasi atau dioperasikan tidak sesuai dengan objek bidikannya maka “nihil” negara ini akan sejahtera. Yang kaya semakin kaya yang miskin semakin menderita. Seperti yang dipekikkan banyak orang, bahwa maqosid as-syar’i dari hukum adalah harus membuat jera pelanggar hukumnya (koruptor) dengan berbagai bentuk sangsi yang diberian.

Ketiga, perlu adanya kesadaran kolektif yang ditanamkan dalam seluruh elemen masyarakat bahwa korupsi lebih kejam dari pada penjajah.

Sehingga pelakunya mendapatkan sanksi sosial atas perilakunya yang melunturkan semangat nasionalisme.

Jika semangat nasionalisme saat ini dimaknai atau dilandaskan pada anti korupsi, maka solusinya tak lain adalah gerakan anti korupsi masal yang harus dijadikan sebagai icon baru yang urgen bagi genersi saat ini (pasca Boedi Oetomo) untuk bangkit dari keterpurukan. Semoga. Wallahu a’lam bi al-shawab. * Presiden Monash Institute Semarang

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

KAMIS 5 DESEMBER 2013

Celtics Menang, Brooklyn Tak Berkutik MEMUKAU. Guard Boston Celtic Jordan Crawford terbang menuju ring basket pada pertandingan antara Boston Celtics melawan Miwaukee Bucks. kemarin.

108

100

BOSTON CELTICS

Quarter1

Quarter2

28

Quarter3 Quarter4

20

21

39

MILWAUKEE BUCKS Quarter1

23

Quarter2

Quarter3 Quarter4

18

22

37

FG %

44.4%

45.8%

85.7%

BOS MIL

77.8%

STATISTIK

49.4%

poin terbesar adalah Mayo, diikuti Knight dan Middleton masingmasing dengan 15 dan 14 poin.

Sementara itu Nets Brooklyn takluk di kandang sendiri dari tamunya Denver Nuggets dengan skor sangat telak 87-111 pada laga yang berlangsung di Barclays Center, Brooklyn New York. Sebenarnya, Brooklyn berhasil unggul pada kuarter pertama dan sukses mengimbangi tim tamu pada kuarter keempat. Tetapi mereka kehilangan banyak poin pada kuarter kedua dan ketiga.

Pada kuarter pertama, Brooklyn sukses meraih poin 29-27 atas Denver Nuggets. Tetapi di kuarter kedua, mereka disikat dengan skor mencolok 31-21 dan lebih mencolok lagi 31-15 di kuarter ketiga. Sedangkan di kuarter terakhir kedua tim samasama meraih poin 22-22.

Keberhasilan Johnson mencetak 22 poin pada laga tersebut menjadi sia-sia karena timnya tetap kalah. Pemain lain yang menyumbang angka besar adalah Blatche, Lopez dan Taylor masing-masing dengan 15 dan 12 angka. Sedangkan penyumbang poin terbesar Denver Nuggets adalah Mozgov dengan 17 angka, diikuti oleh Faried dan Hamilton masingmasing 15 poin. (NBA.com/aji)

47.4%

BOSTON - Boston Celtics berhasil menjinakkan tamunya Milwaukee Bucks dengan skor 108-100 pada pertandingan bola basket NBA yang berlangsung di TD Garden Boston, Selasa (3/12) malam waktu setempat atau Rabu (4/12) pagi WIB. Boston Celtics memenangi tiga kuarter masingmasing kuarter pertama, kedua, dan keempat, sementara Milwaukee hanya menang pada kuarter ketiga, itupun dengan perbedaan setengah bola.

Di kuarter pertama, Boston Celtics unggul 28-23 atas Milwaukee.

Di kuarter kedua, Boston Celtics hanya unggul satu bola dengan skor 20-18. Sedangkan pada kuarter ketiga, Milwaukee unggul 22-21 atas tuan rumah.

Tetapi di kuarter penentuan, Boston Celtics kembali merebut poin 39-37 hingga kedudukan akhir menjadi 108-100 untuk kemenangan Celtics.

Kemenangan Celtics sangat ditentukan oleh Crawford yang menyumbang 25 poin, diikuti Green, Bass, Bradley, dan Sullinger yang masing-masing menyumbang 18, 16, 15, dan 12 poin. Sementara di kubu Milwaukee, penyumbang

3FG%

FT %

MIL

BOS

Total Rebounds Offensive Rebounds Turnovers Fast Break Points Biggest Lead Points in the Paint

33 8 12 14 2 40

40 11 12 10 15 36

BULU TANGKIS

Febby Angguni Tumbang di Vietnam

Piala Dunia 2014

Perampungan 3 Stadion Pasti Molor

SEMARANG - Tunggal putri Indonesia asal Djarum Kudus Febby Angguni tumbang pada babak pertama kejuaraan bulu tangkis Yonex-Sunrise Vietnam Open 2013 setelah dikalahkan Pai Yu Po dari China Taipei.

Ketua PB Djarum Kudus Yoppy Rosimin ketika dihubungi dari Semarang, Rabu, mengatakan melihat skor pertandingan tersebut yang perlu ditigkatkan adalah fisik Febby Angguni supaya bisa bermain tiga gim.

“Saya kira fisik Febby harus lebih disiapkan untuk bermain tiga gim,” katanya.

Febby Angguni yang menempati unggulan pertama pada kejuaraan bulu tangkis berhadiah 50 ribu dolar Amerika Serikat tersebut dipaksa harus mengakui keunggulan pemain asal China Taipei Pai Yu Po dengan tiga gim yaitu 19-21,2119, dan 6-21 dalam waktu 55 menit.

Sementara itu, tunggal putri Djarum Kudus lainnya Dinar Dyah Ayustine berhasil melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan pemain Thailand Thamolwan Poorpradubsil dengan tiga gim 21-17,13-21, dan 21-15 dalam waktu 55 menit. Pada babak kedua Dinar Ayustine akan menghadapi pemain China

COSTA DE SAUIPE - Penyelesaian tiga stadion penyelenggaraan Piala Dunia 2014 dipastikan molor dari batas waktu yang diberikan Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA. FIFA menetapkan bahwa seluruh stadion untuk Piala Dunia tahun depan harus selesai pada akhir Desember ini. Tetapi Stadion di Sao Paulo, Curitiba dan Cuiaba dipastikan molor dari batas waktu FIFA tersebut.

Otoritas sepakbola negara itu, Selasa (3/12) menegaskan, molornya penyelesaian ketiga stadion itu akibat tertundanya pembangunan ketiga stadion tersebut setelah Komite Penyelenggara Piala Dunia mendapat laporan terbaru dari enam kota penyelenggara Piala Dunia. Dia luar ketiga stadion itu, semuanya sudah siap menggelar pertandinganpertandingan Piala Dunia.

“Dua stadion baru akan selesai Februari. Masalah paling besar adalah stadion di Curitiba. Bahkan stadion di sana belum akan rampung akhir Februari. Ini fakta,” kata Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke.

Stadion di Cuiaba diperkirakan siap dipakai pada Februari atau empat bulan sebelum pembukaan Piala Dunia yang berlangsung 12 Juni hingga 13 Juli 2014.

Sedangkan soal stadion di Sao Paulo yang roboh dan menyebabkan dua orang pekerja mininggal minggu lalu belum diketahui kepastian penyelesaiannya.

Akhir minggu ini, FIFA baru akan menerima laporan skala kerusakan stadion tersebut.

“Kami masih menetapkan bahwa pertandingan pembukaan akan dimainkan di Sao Paulo. Kami belum mencari sebuah tempat alternatif untuk menggantikan Sao Paulo karena kami percaya, stadion yang sebagiannya roboh itu akan selesai tempat waktu untuk laga pembukaan,” lanjut Valcke. (espn/aji)

Taipei lainnya Chiang Mei Hui yang mengalahkan unggulan keempat Indonesia Milliecent Wiranto.

Yoppy Rosimin mengatakan, Dinar Dyah Ayustine memiliki pukulan yang aneh karena yang bersangkutan memiliki pukulan bola kedut yang kadang-kadang menyulitkan lawan. “Kalau lawannya tidak cocok dengan pukulan Dinar tentu peluang untuk menang terbuka lebar,” katanya. (ant/dar)

MERAGUKAN. Kesiapan Piala Dunia 2014 di Brasil semakin dipertanyakan. Hal ini terkait dengan molornya pembangunan tiga stadion: Arena da Baixada di Curitiba (foto atas), Arena Pantanal di Cuiaba (foto tengah), dan Arena Corinthians di Sao Paulo (foto bawah)

LIGA PRIMER INGGRIS

Petik Tiga Poin, Marouane Chamakh Pahlawan Palace LONDON Marouane Chamakh menjadi pahlawan kemenangan bagi Crystal Palace lewat gol tunggalnya saat menekuk West Ham United 1-0 dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Inggris di Selhurst Park, Selasa (3/12) waktu setempat atau Rabu (4/12) dini hari WIB. Raihan tiga poin ini terasa semakin penting karena Palace kini beranjak dari dasar klasemen dengan mengantongi nilai 10 berkat tiga kemenangan, satu seri, dan sepuluh kekalahan. Tim promosi ini meninggalkan Sunderland yang terjerembab di posisi terbawah dengan delapan angka.

Bermodalkan kemenangan 3-0 atas Fulham pekan lalu, West Ham datang dengan penuh percaya diri. “The Hammers” pun tanpa mengambil inisiatif serangan lebih dulu.

West Ham meraih peluang ketika laga memasuki menit ke-31. Stewart Downing melepaskan umpan silang yang

STATISTIK WEST HAM

CRYSTAL PALACE Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 2 10 3 33 3 20

Penguasaan Bola

Penguasaan Bola 38%

0 6 9 4 28 11 23

61% Umpan Sukses

disambut oleh Kevin Nolan. Namun, sepakan nama terakhir masih tepat mengarah ke pelukan kiper Palace Julian Speroni.

Tuan rumah tidak tinggal diam. Pada menit ke-42, Chamakh akhirnya memecahkan kebuntuan laga. Sepak pojok yang dilekanpaskan Barry Ban-

62%

76% Umpan Sukses

nan sukses dihalau bek West Ham dan bola kembali padanya.

Mendapat kesempatan kedua, Bannan melepaskan crossing bagus yang kali ini dituntaskan dengan sempurna lewat tandukan Chamakh. Ini adalah gol perdana sang striker bagi Palace dari 14 laga yang telah di-

jalani.

Memasuki interval kedua, laga berjalan lebih sengit menyusul kedua tim yang bermain lebih terbuka. Kiper West Ham Jussi Jaaskelainen sempat dibuat berjibaku di menit 51 lewat tendangan Puncheon. Semenit kemudian, Jerome seharusnya bisa menggandakan keunggulan agi tuan rumah andaikan sontekannya di muka gawang West Ham United tidak terlalu lemah.

Pada menit ke-62, West Ham sejatinya mampu menyamakan kedudukan. Menerima umpan tendangan bebas dari daerahnya sendiri, Downing mampu membobol gawang Speroni. Namun, gol itu harus dianulir lantaran wasit menilai telah terjadi pelanggaran lebih dulu. Hingga akhir laga tidak ada gol tambahan bagi kedua tim.

Sementara itu, dari ajang Coppa Italia, Spezia, Avellino, Siena dan Parma memastikan diri melaju ke ba-

bak kelima usai mengemas kemenangan atas lawannya masing-masing pada laga yang dihelat Rabu (4/12) dini hari WIB. Spezia menaklukan Pescara 3-0, Avellino menang 2-1 atas Frosinone, Siena menekuk Bologna 2-1, dan Parma mengandaskan perlawanan Varese 4-1.

Di Stadion Renato Dell’Ara, Bologna diluar dugaan takluk secara dramatis dari Siena. Berlaga di kandang lawan tidak membuat tim yang berlaga di Serie B ini gentar. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tim tamu akhirnya berhasil unggul lebih dulu melalui Fransesco Valiani pada menit ke-78. Namun, Bologna yang tidak mau dipermalukan di hadapan pendukung sendiri mampu menyamakan kedudukan melalui aksi Davide Moscardelli pada lima menit jelang waktu normal usai. (espn/aji)

Marouane Chamakh merayakan golnya di menit ke-42 ke gawang West Ham United.

Taneyan Lanjang KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO.0254 | TAHUN II

KAMIS

5 DESEMBER 2013

1 9

ryan hariyanto/didik/koran madura

DEMONSTRASI. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Madura menggelar aksi demonstrasi atas kedatangan Presiden SBY di kabupaten Sampang dan Sumenep, Rabu (4/12). Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Madura di antaranya: menuntaskan konflik Syiah di Sampang, membubarkan BPWS, menuntaskan kasus century dan hambalang, menyelamatkan aset dan kekayaan Madura, dan menghentikan impor garam dan eksploitasi migas.

Kenapa Suara Mereka Dibungkam?

Wakapolres: Kita Amankan Selama Pak Presiden di Sumenep SAMPANG - Kedatangan rombongan kepresidenan RI di Pulau Madura disambut meriah. Sepanjang jalan tempat rombongan akan melintas, para pelajar dan masyarakat menyambutnya. Bahkan sebagian sekolah diliburkan dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekalipun kedatangannya ke Kota Sumekar masih sore hari.

Sejumlah aktivis mahasiswa juga menyabut baik kedatangan Presiden SBY untuk menyampaikan sejumlah persoalan di Madura. Mereka hendak menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi. Namun, aparat keamanan mencegatnya saat mahasiswa hendak menggelar aksi. Bahkan sampai diwarnai tindakan anarkistis.

Di Kabupaten Sampang, aksi unjuk rasa yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Madura di Jalan Rajawali Kelurahan Rongtengah Kecamatan Kota Sampang, sekitar pukul 11.00 WIB, berakhir ricuh karena aparat keamanan membubarkan aksi tersebut.

Sebagaimana dalam selebaran yang ditanda tangani empat ketua umum PMII di Madura, mahasiswa hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden untuk segera menuntaskan konflik Syiah di Sampang, membubarkan BPWS, menuntaskan kasus century dan hambalang, menyelamatkan aset dan kekayaan Madura, dan menghentikan impor garam dan eksploitasi migas.

Ahmad Sidik, korlap aksi, mengatakan, tujuan mahasiswa baik dan tidak bermaksud untuk melakukan tindakan anarkistik. Meraka hendak meminta Presiden SBY agar segera menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi atensi mahasiswa, di antaranya segera menuntaskan konflik Syi'ah di Sampang.

Pihaknya mengaku sudah

mengirimkan surat pemberitahuan kepada polisi. Karena surat tersebut bersifat pemberitahuan, sehingga tidak perlu menerima izin. "Masalah surat izin sudah dilayangkan kepada Polres Sampang melalui sahabat kami di Sampang. Itu pun sudah ada pemberitahuan bahwa kita akan melakukan demo. Tetapi, tidak ada balasan dan tanggapan dari kepolisian dan itu sudah bukan wewenang kami.

Cuman ada instruksi agar tidak ada demo selama datang Presiden," jelasnya.

Polisi membubarkan mereka karena dinilai telah berani memaksa melakukan demo saat kunjungan kerja Presiden, padahal sudah tidak diizinkan.

Akibatnya, dalam aksi tersebut terjadi saling dorong hingga

terjadi bentrok.

Namun demikian, lanjut Sidik, tidak menutup kemungkinan pihaknya masih akan melakukan aksi dengan massa lebih banyak. "Yang jelas kita ingin curhat karena Presiden juga bapak kita semua. Mungkin langkah ke depan kita akan demo karena aspirasi kami belum terdengar," ungkapnya.

Pantauan Koran Madura di lapangan, karena mahasiswa tetap menggelar aksi sekalipun polisi melarangnya, jalannya semakin memanas.

Dari insiden tersebut, sembilan aktivis PMII diamankan polisi dan empat orang aktivis harus dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Sampang, karena harus mendapatkan perawatan medis. Mahasiswa tersebut terkena benturan benda tumpul ditubuhnya.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Kompol Faruk Alfero saat dimintai keterangan tidak banyak berkomentar.

Dirinya hanya memastikan aksi demo itu tidak dilengkapi surat izin resmi dari pihaknya. Ter-

masuk reaksi polisi saat melakukan pengamanan. "Itu tidak ada izinnya masak tetap mau demo.

Apalagi masalah pemukulan itu dimulai dari reaksi pendemo karena mereka memaksa demo," terangnya singkat.

Sementara aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sampang diamankan paksa oleh aparat kepolisian berbaju preman di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang, sekitar pukul 10.30) WIB. Mereka diduga berencana melakukan aksi unjuk rasa menyambut kedatangan rombongan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Memang beberapa aparat polisi berbaju preman memadati sejumlah titik ruas gang jalan untuk melakukan pengamanan.

Hal itu agar tidak ada warga yang menjadi provokator dan melakukan tindakan-tindakan yang menentang kedatangan Presiden.

Wafi Anas, aktivis GMNI, mengatakan, ada empat mahasiswa yang diamankan polisi.

Namun, mereka belum menge-

tahui nama-namanya. Hanya saja, mahasiswa itu hendak pulang dari tempat perkumpulan mahasiwa di sekitar lokasi. "Ada empat orang diamankan tapi gak tahu namanya, karena tadi dari base camp keluar pas dikira mau demo langsung diamankan sama polisi," ujarnya.

Disambut Demo Sesampainya Presiden di Sumenep, selompok mahasiswa menyabutnya dengan aksi. Puluhan aktivis Aliansi Mahasiswa Sumenep Menggugat (AMUG) Sumenep, memulai aksinya dari depan Kantor PDAM atau Jalan dr Cipto untuk menuju Gedung Adhi Poday yang menjadi pusat kunjungan kerja SBY. Namun, aparat kepolisian saat aksi menjelang kedatangan Presiden berhasil memukul mundur. Akibatnya, mereka membubarkan diri. “Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi soal migas di Sumenep,” kata salah seorang anggota aksi, Zainollah.

Demikian juga aksi yang digelar PMII Sumenep di Jalan Adirasa. Tercatat ada 21 mahasiswa yang diamankan oleh aparat kepolisian. 20 di antaranya adalah mahasiswa yang tercatat sebagai aktivis PMII dan satu orang adalah korlap aksi AMUG, Eko Wahyudi.

Sampai pukul 20.00, mereka masih diperiksa di Mapolres dan polisi masih memburu peseta aksi lain.

Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono, ketika dikonfirmai Koran Madura tentang beberapa mahasiswa yang diciduk oleh polisi. Ia mengaku masih akan mengamankan beberapa mahasiswa tersebut selama SBY masih di Sumenep. ”Untuk sementara, kita amankan dulu sementara di Polres selama Pak Presiden masih di Sumenep,” ucapnya singkat. (ryn/sym/mk)

PENETAPAN RAPBD

Hingga Sekarang Hasil Evaluasi Gubernur Belum Turun PAMEKASAN – Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pamekasan 2014 belum bisa dilakukan saat ini, karena masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Hingga saat ini, hasil evaluasi oleh Gubernur Jatim masih belum turun.

Sehingga RAPBD belum bisa ditetapkan.

Menurut Halili, pihaknya sudah melakukan tahapantahapan pembahasan di DPRD Pamekasan, termasuk sudah melaporkan hasil pembahasan dengan tim anggaran eksekutif melalui paripurna internal.

Hasilnya sudah diserahkan ke eksekutif untuk dikirim ke

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, untuk dievaluasi. Kini pihaknya hanya menunggu hasil evaluasi itu, selanjutnya baru akan mengagendakan penetapan RAPBD 2014. "Kami masih menunggu evaluasi oleh Gubernur, baru Bamus akan menjadwal penetapannya. Yang terpenting tepat waktu," katanya.

Diperkirakan penetapan RAPBD ini bisa dilakukan pada minggu keempat pada bulan ini.

Sebab, evaluasi Gubernur itu, kata Halili, paling lama setengah bulan.

Semula penetapan RAPBD 2014 ditargetkan pada akhir Desember 2013. Sehingga pada Januari 2014, semua program Pemkab Pamekasan, bisa mengacu pada Perda yang baru.

Halili Yasin

Ketua DPRD Pamekasan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman mengatakan

sudah menyampaikan berkas RAPBD itu ke Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Bahkan pihaknya sudah diundang untuk mengevaluasi RAPBD itu sejak Rabu (4/12) kemarin.

Taufik menjelaskan evaluasi Gubernur paling lama 14 hari.

Jika setelah masa itu tidak ada koreksi, penetapan RAPBD sudah bisa dilakukan. Namun jika ada koreksi, pihaknya memiliki kesempatan untuk memperbaiki selama seminggu.

Taufik tidak bersedia menyebutkan kemampuan RAPBD Pamekasan sebelum adanya penetapan. Selain itu, juga masih ada pendapatan daerah yang belum masuk. Sehingga jika menyebutkan angka yang belum final, dikhawatirkan men-

imbulkan persepsi negatif.

Halili mengatakan kekuatan APBD 2014 memang mengalami penurunan dibanding 2013 lalu.

Penurunan itu biasa terjadi di awal tahun anggaran, karena terdapat beberapa keuangan yang belum masuk ke kas daerah. Seperti bantuan keuangan provinsi dan dana hibah yang bisa dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK).

Namun, secara keseluruhan, APBD Pamekasan ada kecenderungan bertambah.

Saat ini, kekuatan APBD 2014, berdasar program-program yang dibahas, sekitar Rp 1,2 triliun.

Jumlah ini memang mengalami sedikit penurunan dari APBD tahun sebelumnya yang mendekati Rp 1,3 triliun. (uzi/rah)

Ulifatul Ummi Mahasiswi

Programer Andal

T

ak banyak dari kita paham tentang dunia tekhnologi. Seolah tehnologi meruapakan barang yang sulit ditaklukkan, apalagi di dalamnya memuat banyak hal yang tak mudah dijinakkan, baik beruapa perangkat lunak maupun perangkat keras.

Namun, hal itu sepertinya tak berlaku bagi Ulifatul Ummi, Perempuan kelahiran Sumenep, 11 Juli 1994. Perempuan asal Desa Mandala, Kecamatan Gapura tersebut ternyata jago dalam hal tehnologi, ia seolah ingin mengatakan bahwa perempuan juga ada ahli tehnologi.

Sungguh, patut kiranya rasa bangga itu ada, bahkan pantas untuk mengelus dada.

Sebab Ia tidak hanya menjadikan tehnologi sebagai anak kandung globalisasi yang menyulap penggunanya melalui dunia maya saja, seperti FB, twiter maupun jejaring sosial lainnya, sehingga kita hanya menjadi penikmat, tetapi tidak menjadi pelaku. Sehingga baginya, tehnologi harus dijinakkan agar kita tidak serta merta menerima secara mentah. Lebih-lebih hal itu untuk memberikan bagi kita agar tidak gagap tehnologi.

Oleh karena itu, kegemarannya dalam mengotak atik komputer mengantarkan dia pada dunia tehnologi. Dalam menyeharikan tehnologi dalam dirinya, perempuan yang akrab disapa Ulie itu telah menegaskan dengan mengambil jurusan Informatika dan Komputer di Ibrahimy, yaitu di PP Salfiyah Syafi'iyah, Sukerejo, Situbondo, hanya satu motivasi, programer andal.

Kini, mahasiswa semester V tersebut sedang serius menekuni dunia tehnologi, bahkan saat ia lulus nanti, dirinya ingin menjadi programer andal, yang bisa menyulap apapun menjadi mudah. Termasuk menjadi ahli tehnologi.

Alumnus PP Annuqayah itu, kini sedang mengembara di Pondok Pesantrean Salafiyah Syafi'iyahN Sukerejo, selain kuliah, ia juga aktif di berbagai kegiatan kepesantren, bahkan perempuan yang hobi menulis itu juga sedang aktif di BEM kampus sebagai skretaris Kabinet. "Saya ingin jadi progrmer andal, paling tidak hanya ingin membuktikan bahwa ada perempuan yang juga ahli tehnologi. Sehingga nantinya akan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ucapnya.

Sungguh sempurna, selain paham tehnologi ternyata ia juga jago menulis cerpen. Sejak ia di Pondok Pesantren Annuqayah, dirinya pernah menjadi juara 1 Lomba Menulis Cerpen di PP Annuqayah, dan juara 3 Baca Puisi. Kemudian ia terpilih sebagai 10 Deklamator terbaik di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, dimana ia menempa ilmu. (syam)

10

SUMENEP

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

Presiden Tinjau Kerajinan dan Sapi Pejantan

SBY Habiskan Dana Rp 2,2 M

Sumenep - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono meninjau berbagai bahan kerajinan olahan dan sapi pejantan para peternak lokal di Gedung Serba Guna Graha Adi Poday Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu.

Presiden melakukan peninjauan pada Rabu sore, setelah perjalanan kurang lebih dua jam dari Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang Presiden makan siang dan silaturahmi dengan para ulama daerah itu, serta sempat melakukan pertemuan informal dengan tim rekonsiliasi konflik Suni-Syiah di Sampang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di tempat acara sekitar pukul 16.30 WIB, disambut dengan tarian dan pertunjukan musik soronin di halaman gedung.

Presiden dan Ibu Negara meninjau hasil-hasil kerajinan dan produk olahan tersebut dan berharap para pengrajin dapat terus meningkatkan kemampuannya.

Seusai meninjau produk kerajinan, Presiden juga meninjau sapi - sapi pejantan unggul.

Diantaranaya termasuk para pemenang kontes sapi terbaik di Sumenep.

Presiden dan Ibu Negara juga berinteraksi dengan para Saya belum peternak sapi, dan sempat pernah melihat menanyakan berapa harga sapi antusiasme karapan yang turut dipamerkan dalam acara tersebut. seperti ini, selama “Berapa harganya,” kata meliput presiden Ibu Negara yang menenteng di daerah kameranya.

“Satu M (miliar rupiah) ibu,” kata Peternak.

“Satu miliar dua (sapi karapan),” tegas Ibu Negara.

Sang pemilik pun mengiyakan.

Sementara itu, dalam kesempatan itu, Ibu Negara juga sempat mengabadikan, sapi-sapi yang dipamerkan tersebut.

Setidaknya ada 20 Sapi, empat sapi karapan yang bertubuh lebih kecil dan 16 sapi sonok yang berbadan besar.

Menurut Fadli, salah seorang peternak yang turut serta, sapi tersebut telah diminta untuk dipersiapkan di halaman gedung sejak pukul 05.00 WIB. Sapi tersebut hidungnya diikat dengan tali sehingga berdiri tegak dan tidak bisa menunduk.

Sapi-sapi itu tidak bisa makan dan hanya diberi minuman seperti jamu. Tampak diantaranya mengeluarkan air mata yang kemudian di seka oleh pemiliknya. “Sapi itu juga cape mas, kasihan juga tidak bisa makan,” katanya.

Seusai meninjau, Presiden Bergerak menuju Pendopo Kabupaten yang juga disambut antusias warga Sumenep. Warga berjejal, dan hanya menyisakan satu jalur mobil.

“Saya belum pernah melihat antusiasme seperti ini, selama meliput presiden di daerah,” kata salah seorang wartawan yang turut dalam rombongan. (ant/mk)

SUMENEP - Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Sumenep ditengarai menghabiskan dana sampai sebesar Rp 2,2 miliar. Aktivis menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak wajar.

Ketua Umum PMII Sumnep Imam Syafi’e mengatakan, pengeluaran dana tersebut terlalu besar nominalnya. Pasalnya, anggaran untuk biaya pengamanan sudah mutlak dibiayai oleh negara. Sehingga, tidak perlu ada anggaran lagi yang mesti dikeluarkan melalui APBD. “Saya kira lawatan atau kunjungan Presiden itu sudah ada alokasi anggarannya. Jadi lawatan Persiden itu sudah dibiayai oleh negara. Kalau pemerintah daerah masih mengeluarkan anggaran itu sama halnya ingin menghambur-hamburkan anggaran. Dan besaran dana yang meghabiskan miliaran itu layak dipertanyakan,” terang Imam.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Carto mengakui anggaran yang

dipersiapkan oleh pemkab untuk menyambut kedatangan SBY sekitar Rp 2,2 miliar. Namun demikian, pihaknya mengaku bukan sebagai pengguna anggaran.

Sebab, anggaran tersebut diajukan oleh dinas terkait.

DPPKA, menurutnya, hanya menjalankan tugas sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga, pengeluaran biaya itu bukaan atas inisiatif DPPKA, melainkan dinas yang bersangkutan. Terdapat tiga dinas yang terlibat dengan penyiapan anggaran tersebut, salah satunya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pendidikan dan Olahraga.

“Tugas DPPKA terkait hal ini hanya melakukan cek list. Surat pernyataan yang mengetahui Kadis terkait, surat pernyatan pengunaan anggaran sesuai DPA (dokumen pelaksana anggaran),

serta persyaratan lainnya berupa FC DPA, dan terakhir Surat Perintah Membayar (SPM). Jika hal itu sudah dipenuhi, kami bisa mencairkan dana yang diajukan dinas terkait,” terang Carto.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Disbudparpora Sumenep Bambang Iriyanto belum bisa memberikan tanggapan.

Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, yang bersangkutan mengatakan masih sibuk. “Besok saja, Mas ya,” singkatnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumenep mewanti-wanti pemkab untuk tidak menghambur-hamburkan anggaran penyambutan dan Presiden tidak berlebihan.Pasalnya, angaran yang digunakan adalah u a n g rakyat.

“Saya berharap kedatangan Presiden mendapat sambutan luar bisa dari masyarakat Sumenep. Meski demikian, kabar senang itu tidak lantas mengamini bagi terjadinya pemborosan anggaran.

Sebab jika sampai terjadi inefisiensi angaran yang dialokasikan untuk menyambut lawatan SBY, bisa dipastikan anggaran tersebut dihambur-hamburkan,” terang anggota Komisi A, Darul Hasyim. (edo/mk)

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Presiden Republik Indonesia

Madura Jadi Prioritas Percepatan Pembangunan Sumenep - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Pulau Madura menjadi salah satu daerah prioritas dalam percepatan dan perluasan pembangunan.

“Menurut saya, wilayah Madura merupakan prioritas untuk mendapatkan percepatan dan perluasan,” kata Presiden di depan para ulama dan tokoh masyarakat Madura di Pendopo Kabupaten Sumenep, Rabu (4/12).

Presiden dalam kesempatan silaturahmi dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat Madura itu didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selain itu, silaturahmi

juga dihadiri sejumlah menteri antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menteri Pendidikan M Nuh. Lainnya, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.

Presiden mengatakan, pada 2013, anggaran untuk empat kabupaten di Madura telah ditambahkan sebesar Rp760,76 miliar dari total anggaran Rp1,432 triliun.

Tambahan itu terdiri

dari Rp572 miliar untuk pembangunan infrastruktur, Rp100 miliar untuk pertanian, Rp68 miliar untuk pos agama, serta kelautan dan perikanan Rp20 miliar.

“Kita akan cek nanti apakah sudah digunakan semuanya atau ada yang sedang dijalankan, karena sudah kita alokasikan,” kata Presiden.

Presiden dalam kesempatan itu mengungkapkan prioritas untuk perluasan dan percepatan pembanguanan juga diberikan kepada sejumlah daerah lain yang tertinggal.

Hal itu, menurut Presiden, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam

BANTUAN SISWA MISKIN

PESTA PETIK LAUT

Dewan Soroti Pencairan BSM SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengeluhkan belum dicairkannya dana bantuan siswa miskin (BSM) di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat. Pasalnya sudah hampir tahun 2014.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dul Siam, mengku kecewa dengan adanya perubahan pencairan dana BSM. Karena hanya menghambat pencairan BSM. ”Kalau ada yang mudah kenapa harus mempersulit? Bahkan dengan adanya perubahan itu hanya membuat pencairan BSM semakin tidak efektif,” katanya, Rabu (4/12).

Adanya perubahan pendistribusian, membuat penyaluran BSM pada tahun 2013 tidak berjalan maksimal. ”Yang jelas itu tidak akan maksimal juga, karena di daerah kepulauan masih banyak yang tidak ada bank,” terangnya.

Politisi asal kepulauan itu mengatakan, jika perubahan tersebut hanya bertujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan, dirinya sangat tidak setu-

ju. ”Itu semua bisa disiasati. Kami siap untuk bekerjasama dalam pengawasan sampai di titik penerima,” tegasnya Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak kankemenag terkait perubahan pendistribusian BSM itu sendiri. ”Kami pasti akan mengklarifikasi persoalan itu, karena hal itu menyangkut permasalahan pendidikan ke depan,” terangnya.

Sementara Kepala Seksi Mapenda (Kasi Mapenda) Kankemenag Sumenep, Muh. Rifa’i Hasyim, mengatakan, perubahan tersebut merupakan salah satu usaha yang dinilai bisa mempercepat pendistribusian BSM. ”Ini semua kami lakukan untuk memudahkan penerima, bukan untuk mempersulit,” klarifikasinya.

Ssaat ini, pembuatan buku tabunga sudah tahap proses. ”Kalau nomor rekeningnya sudah ada, namun pembuatan buku itu yang kiranya membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, kami pastikaan akan selesaikan pada akhir tahun ini,” tegasnya.

Anggatan BSM di Kabupaten Sumenep mencapai Rp 40 miliar.

Akan dicairkan kepada 78 ribu murid. Rinciannya, MI sebanyak 36 ribu murid dengan nominal Rp 360 ribu per murid, MTs sebanyak 26 ribu murid dengan nominal Rp 475 ribu per murid, dan MA sebanyak 16 ribu murid dengan minimal Rp 475 ribu per murid. (edy/mk)

pembangunan.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Madura yang kedua kalinya tersebut, Presiden Yudhoyono akan melakukan safari keempat kabupaten selama dua malam.

Pada hari pertama ini, Presiden telah mengunjungi Kabupaten Sampang dan Sumenep. (ant/mk)

Dugaan Pungli Menyeruak

TULANG IKAN PARI

Seorang warga menjemur tulang ikan pari di Desa Kluwut, Brebes, Jateng, Rabu (4/12).

Tulang ikan Pari dan Hiu tersebut dikirim ke Jakarta dijual seharga Rp 100 ribu per kilo untuk bahan pembuatan kosmetik. ant/okky lukmansyah

SUMENEP - Kabar dugaan pungutan liar rencana pesta petik laut di Pulau Giligenting yang akan digelar pada 14 Desember, menyeruak. Informasinya, rencana pesta petik laut yang diselenggarakan setiap tahun itu membutuhkan partisipasi dari pemerintah, karena pesta petik laut akan menghabiskan dana cukup besar.

Sahrul, warga Giliraja, Kecamatan Giligenting, menyayangkan pihak pemerintah setempat yang masih tegatega menarik setoran atas pengajuan permohonan izin ritual pesta petik laut tersebut. Dia tidak habis pikir, karena sudah menyangkut kepentingan adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Terus terang saya heran dengan sikap pemerintah.

Adanya penarikan setoran sebesar Rp 40 ribu untuk acara kegiatan pesta petik laut, suatu tindakan yang menyakiti perasaan masyarakat. Mestinya, mereka malu sebab kegiatan ini bukan untuk bisnis yang meraup keuntungan melain penghormatan pada nenek moyang,” keluhnya, Rabu (4/12).

Ia menjelaskan, penarikan itu berawal dari pengajuan permohonan izin untuk menyelenggarakan pesta petik laut. Dalam permohonan surat izin tersebut, Sahrul menitipkan proposan surat permohonan itu pada sekdes.

Ternyata untuk memperoleh izin itu, dia diminta membayar biaya pengurusan izin sebesar Rp 40 ribu.

Lantaran uang tersebut diminta pihak kecamatan dengan alasan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pesta petik laut, akhirnya dengan sangat terpaksa dia menyerahkan uang yang diminta Sekdes Moh Hasim. Uang itu untuk memperoleh tanda tangan camat.

Sekdes Moh HAsim saat dikonfirmasi Koran Madura melalui saluran teleponnya mengaku tidak tahu menahu terkait dengan penarikan biaya permohonan izin tersebut.

“Gak lah, gak benar itu. Saya tidak pernah menarik uang untuk urusan izin pesta petik laut tersebut,” pungkasnya.

Camat Giligenting Amirul Muslimin saat dihibungi belum bisa dikonfirmasi. (edo/mk)

SUMENEP

11

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

KEDATANGAN PRESIDEN

UAS SD Ditunda SUMENEP – Mestinya, sekolah dasar (SD) yang ada di Kabupaten Sumenep, Rabu (4/12) menyelenggarakan ujian akhir semester (UAS). Namun, pelaksanaan ujian tersebut ditunda karena akan Pemerintah Kabupaten setempat akan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pantauan Koran Madura, sejumlah sekolah dasar di daerah Kota Sumenep, sekitar pukul 08.00 WIB sudah sepi. Siswa dipulangkan lebih awal. Hanya tinggal sebagian guru yang ada di sekolah. Pemandangan tersebut terlihat di SDN Pajagalan 1 dan 2, SDN Pangarangan, SDN Pandian.

Diva Nurhalizah, siswi SDN Pajagalan 1, mengatakan, dirinya dan semua siswa lainnya disuruh pulang oleh pihak sekolah karena akan menyambut kedatangan Presiden ke Kota Sumekar. “Dan UAS yang rencana sekarang diundur ke hari Jumat mendatang,” ucap siswi yang sedang duduk di bangku kelas III itu.

Kepala SDN 2 Pajagalan, Nurut Taufiq, membenarkan ditudanya UAS berdasarkan instruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep guna menyambut kedatangan Presiden RI. “Iya, itu berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan agar mempersiapkan penyambutan kedatangan Presiden. Sehingga UAS digagalkan, dan diundur ke tanggal 6, hari Jum’at mendatang,” jelasnya.

Ketika disinggung bahwa kedatangan Presiden masih dijadwalkan pukul 15.00, mengaku tidak tahu. “Kami hanya menerima intruksi. Soal itu saya tidak tahu. Sehingga, saya membuat surat edaran kepada semua wali siswa untuk memberitahukan bahwa UAS diundur, dan semua siswa-siswi diharap untuk menyambut Presiden di Graha Adi Poday,” jelas Taufiq.

Hal senada juga disampaikan oleh Sunari, Kepala Sekolah SDN Pajagalan 1. Menurutnya, pada hari Rabu kemarin semua siswanya dipulangkan lebih awal dan UAS digagalkan. “Iya, semestinya siswa hari ini melaksanakan UAS, namun karena ada surat edaran dari Disdik, UAS gagal, dan mereka dipulangkan,” ucapnya. (sym/mk)

TIDAK SEKOLAH. Puluhan siswa sekolah dasar di Sumenep bercanda gurau dengan sesama temannya dalam rangka menyambut kedatangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (4/12). Sejumlah sekolah dasar terpaksa menunda penyelenggaraan Ujian Akhir Semester.

Ada Bayi Dibuang

PULAU GILI LABAK

Dinas Pendidikan Merencakan Pembangunan Sekolah Kecil SUMENEP – Kepala UPT dan Kepala Desa Kombang sudah turun ke Pulau Gili Labak untuk melakukan pendataan, baik jumlah penduduk, keadaan geografis hingga anak usia sekolah yang berumur dari 6 sampai 15 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik, mengatakan, penelusuran terhadap Pulau Gili Labak masih belum selesai semua. Namun dari hasil laporan sementara, pulau tersebut hanya berpenghuni lebih kurang 30 KK. “Masih belum selesai hasil penelusuran dari pihak UPT, bahkan sekarang, UPT mengajak Kades setempat untuk melakukan pendataan.

Insya Allah hari Sabtu mendatang sudah valid,” katanya, Rabu (4/12) kepada Koran Madura.

Shadik menambahkan, apapun hasilnya nanti, jika memang di Pulau Gili Labak butuh fasilitas pendidikan sesuai permintaan warga, maka pihaknya akan mengusahakan adanya fasilitas pendidikan di Pulau Gili Labak.

“Standar minimal siswa jika hendak dibangun sekolah itu harus 120, setiap kelas 20 siswa. Sementara laporan sementara penduduk di sana masih di bawah standar.

Kalau punya anak masingmasing dua masih agak mending,” jelasnya.

Namun, jika ternyata

kebanyakan. Berdasarkan aturan sekolah kecil, hanya ada kepala sekolah dan satu guru. “Aturannya seperti itu, satu kasek dan satu guru,” terangnya.

Alternatif lain jika ternyata juga tak memungkinkan, maka pihaknya akan memberlakukan alternatif lain, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. PKBM tersebut

menuurt Shadik setara dengan kejar paket, jika paket A, maka setara dengab SD, peket B setara SMP dan paket C setara SMA. “Nanti mereka juga bisa ikut ujian seperti sekolah yang standar, sehingga dengan kejar paket, maka mereka juga bisa terus melanjutkan ke jenjang berikutnya,” paparnya.

Sementara, jika dua alternatif itu juga tak bisa, maka terpaksa, pihak dinas pendidikan akan membuat kebijakan kelas jauh. Artinya, disdik akan menfasilitasi para peserta didik pulau Gili Labak untuk menempa pendidika di SDN terdekat, yaitu Kombang.

“Karena pulau Gili Labak juga masuk desa Kombang, sehingga para peserta didik yang hendak bersekolah langsung bersekolah di SDN Kombang,” jelasnya. (sym/mk)

batas (passing grade) standar kelulusan juga belum ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB. ”Iya, hingga kini kami masih belum mendapatkan informasi tentang kuota,” ucapnya.

Titik mengatakan, kemungkinan untuk tahun 20013 kuota CPNS tidak ditentukan jumlahnya. Mel-

ainkan langsung disesuaikan dengan hasil kelulusan peserta. Jika jumlah kelulusan di Sumenep tinggi maka peluang untuk diterima juga sangat besar. ”Kemungkinan, kuota CPNS untuk tahun ini berdasarkan jumlah kelulusan,” terangnya.

Terkait pengumuman kelulusan CPNS, Titik mengatakan hingga saat ini belum jelas. Berdasarkan informasi dari pusat sebelumnya, pengumuman hasil tes CPNS dijadwalkan pada 17 Desember 2013. Namun hal itu belum final dan bisa dimungkinkan ada perubahan jadwal dikemudian hari. ”Kalau sesuai jadwal, pengumuman akan dijadwalkan pada 17 Desember, namun kami masih menunggu informasi dari pusat, khawatir ada perubahan,” lanjutnya.

Titik menambahkan, tes CPNS untuk K-2 tahun 2013 menjadi yang terakhir. Pada tahun-tahun selanjutnya tidak akan diadakan tes bagi tenaga honorer K-2 lagi, dan akan diganti dengan tes CPNS untuk umum. ”Iya, tes CPNS untuk K-2 merupakan yang terakhir. Pada tahun berikutnya akan digantikan dengan tes untuk umum,” ucapnya. (edy/mk)

Alternatif sekolah kecil akan dibangun kalau membangun sekolah standar tidak memungkinkan

A. Shadik

Kepala Disdik tidak memungkinkan di bangun sekolah, maka pihaknya punya alternatif lain. Pertama, akan dibangun sekolah kecil dengan mengirim satu kepala sekolah dan satu guru.

“Jadi, alternatif sekolah kecil akan dibangun kalau membangun sekolah standar tidak memungkinkan,” tambahnya.

Ketika ditanya sistem sekolah kecil, kata Shadik, tidak sama dengan sekolah

KEPEGAWAIAN

Kuota CPNS K-2 Belum Jelas SUMENEP - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meski sudah menjalani tes untuk menjadi PNS, namun hingga saat ini kuota CPNS tenaga honorer kategori 2 (K-2) untuk Kabupaten Sumenep masih belum diketahui. Sebulan yang lalu, sebanyak 2106 orang mengikuti tes CPNS K-2. Tes tersebut dilaksanakan di 103 ruangan di lima tempat yakni, SMA I Sumenep, SMP I, SMP II, SMP II dan SDN Pabian.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep hingga Rabu (4/12) mengaku masih belum menerima informasi terkait kuota CPNS dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Salah satu peserta tes CPNS asal Kabupaten Sumenep, mengatakan, ketidakjelasan formasi dan kuota CPNS membuat dirinya frustasi, bahkan dirinya selalu dibayangi rasa takut. Menurutnya, tidak sedikit peserta tes CPNS yang sudah mulai berfikir negatif. ”Yang jelas ketika ingat selalu ada rasa khawatir. Namun, kami tidak akan berfikir nigatif. Jika memang takdir saya jadi PNS maka saya yakin pasti kami masuk di

PENEMUAN BAYI

dalamnya,” kata orang yang enggan dibeberkan namanya.

Dirinya berharap, jika BKPP sebagai penanggung jawab di daerah sudah mendapatkan informasi mengenai kuota dan formasinya, secepatanya mengadakan pengumuman. ”Jadi biar kami tahu perkembangan itu. Kami harap BKPP juga aktif mem-

berikan informasi pada kami,” harapnya.

Sementara Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati mengakui jika hingga kini formasi dan kuota CPNS belum jelas.

Pihaknya masih belum mengetahui berapa kuota yang dibutuhkan untuk Kabupaten Sumenep.

Tidak hanya itu, ambang

SUMENEP – Warga Dusun Gelathak, Desa Bilapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Selasa (3/12) malam dikejutkan dengan penemuan seorang bayi yang masih baru lahir di dalam sumur mati. Bayi dengan jenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Informasinya, bayi tersebut ditemukan oleh Nasrun (48), warga desa setempat, yang kebetulan sedang mengontrol tanaman padi di sawahnya. Kebetulan dia menjenguk sumur yang sudah puluhan tahun tidak dipakai itu. Tidak tahunya, ada sosok barang yang menyerupai bayi yang dibungkus kain berwarna hijau Didorong rasa penasaran, dirinya langsung mengambil sebatang kayu dan dimasukkan ke dalam sumur. Ternyata barang yang ada di dalam sumur itu adalah seorang bayi yang sudah tidak bernyawa.

Nasrun langsung meminta bantuan tetangganya untuk mengevakuasi. Tidak selang kemudian bayi itu berhasil dievakuasi oleh puluhan warga setempat. Setelah itu, bayi yang diperkirakan masih berumur dua hari itu langsung dibawa ke salah satu rumah warga setempat untuk diamankan dan disucikan. Pada malam itu juga, bayi tersebut langusung disemayamkan dipemakaman umum desa setempat. ”Semula saya tidak menyangka jika benda dalam sumur mati itu bayi. Setelah diteliti agak lama, ternyata benar benda tersebut sesosok bayi yang berjenis kelamin Didorong rasa laki-laki,” katanya Nasrun, penasaran, dirinya Selasa malam. langsung mengambil Menurutnya, banyak sebatang kayu warga yang berkeinginan dan dimasukkan untuk merawatnya, namun ke dalam sumur. setelah diketahui sudah Ternyata barang yang tidak bernyawa, masyarakat ada di dalam sumur hanya menangis dan terharu melihat kondisi bayi terseitu adalah seorang but. ”Setelah berhasil di bayi yang sudah angkat dari sumur, bayi itu tidak bernyawa. sudah tidak lagi bernyawa,” terangnya.

Dirinya belum bisa menebak orangtua bayi yang membuangnya. Namun dari keterangan yang diperoleh dari warga sekitar, bayi itu diduga hasil dari hubungan gelap. ”Memang kalau isu di masyarakat bayi itu merupakan hasil dari hubungan gelap warga sekitar.

Namun, kami masih belum bisa mematikan akan kebenaran informasi itu,” terang Abdul Hadi (45), warga setempat.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, memang jauh hari sebelumnya ada warga yang dicurigai sedang hamil, padahal sudah tahunan ditinggal suaminya merantau ke daerah lain. ”Memang ada yang pernah menjadi gunjingan tetangganya, namun itu masih ada suaminya. Dan tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu,” terangnya.

Sementara Kapolsek Lenteng, AKP Syakrani, saat dihubungi melalui telepon selulernya mengaku tidak belum menerima informasi hal itu, karena sampai saat ini masih belum ada laporan dari warga yang berada dibawah wilayah hukumnya itu. ”Kami masih belum tahu, karena sampai saat ini masih belum ada laporan,” katanya. (edy/mk)

IKLAN BARIS

12

PAMEKASAN

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

DPT BOCOR

Pemilihan Himaprodi STAIN Ricuh

TOLAK KEDATANGAN SBY: Sejumlah aktivis PMII berunjukrasa memprotes penangkapan tiga pimpinan PMII Madura di Sampang oleh petugas kepolisian.

M Fauzi/Koran Madura

Tiga Ketum PMII Ditangkap Komandan Kodim 0826 Minta Aksi Membubarkan Diri PAMEKASAN - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Komisariat Universitas Madura (Unira), menggelar aksi turun jalan. Aksi digelar di Jl Raya Panglegur, atau di depan Kampus Unira, yang merupakan jalur lintasan rombongan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (4/12) kemarin. Aksi tersebut merupakan sebuah bentuk protesan keras atas ditangkapnya 3 Ketua Umum organisasi mahasiswa tersebut oleh aparat kepolisian.

Aksi puluhan aktivis ini dilakukan menyusul penangkapan 3 ketua umum PC PMII dari 3 Kabupaten di Madura, saat menggelar unjuk rasa di Kabupaten Sampang. Yaitu, Imam Syafii Ketum PC PMII Sumenep, Ahmad Sidiq Ketum PC PMII Pamekasan, dan Syaifullah Ketum PC PMII Sampang.

Selain berorasi, puluhan aktivis PMII ini juga memasang poster ucapan selamat datang kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disertai permintaan untuk mengembalikan demokrasi di negeri ini. Serta poster bertuliskan kecaman kepada aparat yang menangkap ketiga rekannya. Poster-poster itu dipasang pada tiang-tiang lampu penerangan di pembatas jalan, yang juga menjadi tempat pemasangan bendera partai

demokrat (PD).

Iklal, orator aksi mengatakan penangkapan ketiga aktivis PMII yang merupakan ketum PC PMII dari 3 kabupaten itu dinilai sebagai tindakan yang mengebiri kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Oleh karenanya, mereka menuntut agar aparat penegak hukum segera membebaskan ketiga rekan mereka.

“Lepaskan rekan-rekan kami yang ditangkap. Jika tidak, kami akan mencegat rombongan presiden. Kami juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi, kenapa rekan kami ditangkap,” katanya.

Dalam aksinya, mereka juga meminta bendera-bendera partai yang dipasang di sepanjang rute yang dilalui SBY agar segera diturunkan. Sebab, kunjungan SBY ke Madura merupakan

agenda kenegaraan, bukan kapasitas sebagai ketua umum partai.

Aksi puluhan aktivis PMII ini sempat mengganggu lalu lintas di jalur itu. Namun hal ini tidak berlangsung lama, setelah aparat yang bertugas di

Lepaskan rekanrekan kami yang ditangkap. Jika tidak, kami akan mencegat rombongan presiden.

Kami juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi, kenapa rekan kami ditangkap lokasi tersebut mengarahkan untuk berorasi di tepi jalan. Jumlah peserta aksi semakin banyak, setelah puluhan aktivis PMII lainnya mendatangi lokasi dengan menggelar konvoi sambil membawa bendera PMII. Para aktivis PMII ini akhirnya membubarkan diri setelah menda-

pat kepastian ketiga rekannya dibebaskan polisi. Mereka juga mengurungkan niatnya untuk menghadang rombongan SBY menuju Kabupaten Sumenep.

Setelah aksi bubar, Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Armed Mawardi sekaligus koordinator pengaman mendatangi lokasi. Mahasiswa yang saat itu masih berkerumun di tepi jalan, diminta untuk menepi dan membubarkan diri agar tidak mengganggu konsentrasi pengendara.

Mawardi menyatakan akan memberi pengamanan setiap aksi kelompok-kelompok masyarakat selama kunjungan presiden berlangsung.

Pengamanan yang diterapkan tetap mengacu pada prosedur tetap (Protap) yang sudah ditentukan.

Mengenai bendera parpol yang bertebaran di jalan raya, ia menyatakan sudah menyampaikan imbauan agar tidak memasang bendera itu. Ia menegaskan akan meminta pengurusnya untuk menurunkan bendera itu.

“Kami sudah sampaikan imbauan agara tidak pasang. Kami akan minta mereka agar menurunkan sampai besok sebelum presiden tiba di Pamekasan,” katanya. (uzi/rah)

PAMEKASAN - Rabu (4/12) pagi, kericuhan terjadi di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan.

Sekelompok mahasiswa tiba-tiba masuk ke ruang pimpinan kampus tersebut dan menggedor pintu setiap ruangan.

Mereka juga mengacak-acak isi ruangan hingga sejumlah kursi dan meja kerja di ruang pimpinan berantakan. Selain itu, mereka juga melarang dosen dan mahasiswa lainnya memasuki kampus.

Para mahasiswa itu memprotes mekanisme Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Study (Himaprodi), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Kampus tersebut yang dinilai menyalahi aturan.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) STAIN, Miftahul Arifin diduga membocorkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan 4 Himpunan Program Studi (Himaprodi) dan 2 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di kampus tersebut.

Setelah Miftahul Arifin mundur dari jabatannya, pimpinan STAIN menunjuk Wakil Ketua KPUM, Hasanuddin mengisi kekosongan jabatan ketua penyelenggara pemilihan tersebut.

Penunjukan tersebut yang memicu protes sekelompok mahasiswa, karena dilakukan tanpa persetujuan organisasi mahasiswa (ormawa) yang ada. Mereka meminta dilakukan pemilihan ulang Ketua KPUM. Belum diperoleh pernyataan dari para mahasiswa yang melakukan protes atas aksi mereka itu. Sementara itu, Ketua STAIN, Mohammad Muhlis mengatakan dirinya sudah meminta tim kode etik, untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Kami minta tim kode etik untuk menyelidiki kasus itu serta menyusun rekomendasi langkah apa yang perlu kami lakukan.

Untuk sementara waktu, kami tidak bisa memberi keterangan lebih lanjut,” katanya.

Polres Tak Redam Bentrok Mengetahui bentrokan di STAIN, ternyata petugas kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur tida bisa berbuat banyak. Petugas mengalami kesulitan meredam bentrok mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) setempat, karena tidak diperbolehkan memasuki halaman kampus.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, karena kami memang dilarang untuk memasuki halaman kampus,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, Rabu.

Salah satu upaya yang dilakukan polisi ialah dengan mengirim petugas keamanan berpakaian preman untuk meredam aksi mahasiswa di kampus STAIN itu. Sebab, jika petugas masuk ke kampus dengan menggunakan seragam dinas, maka tidak akan diperbolehkan oleh mahasiswa, dengan alasan, kampus merupakan tempat otonom.

“Tapi kami tetap berupaya meredam aksi kerusuhan itu dengan mengirim petugas berpakaian preman,” kata Kapolres Nanang Chadarusman menjelaskan.

Bentrok antara mahasiswa dengan petugas keamanan kampus ini dipicu oleh adanya dugaan kecurangan dalam proses pemilihan mahasiswa oleh panitia pelaksana kegiatan.

Wartawan di Pamekasan melaporkan saat ini situasi di kampus STAIN masih tegang. Sekelompok mahasiswa yang terlibat bentrok itu masih bergerombol di halaman kampus STAIN Pamekasan.

Pihak rektorat sendiri, kini terus berupaya untuk meredam emosi mahasiswa yang melakukan perusakan sejumlah fasilitas kampus. Mereka juga sempat menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan mahasiswa, karena menurutnya tindakan mereka tidak mencerminkan tindakan kelompok intelektual. (awa/muj/ ant/rah)

ist/ Koran Madura

KENAKALAN PELAJAR

Pagar Rumah Rusak Akibat Tawuran PAMEKASAN – Puluhan pelajar salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Pamekasan terlibat tawuran sesama pelajar hingga merusak pagar salah satu rumah milik warga setempat, Rabu (4/12) pagi.

Ali Syahroni/Koran Madura

KENAKALAN REMAJA: Polisi memburu pelajar yang terlibat tawuran dan lari ke perumahan warga. Akibatnya ada pagar rumah milik seorang warga rusak karena terkena imbas tawuran pelajar tersebut. Bila seperti ini siapa yang akan menanggung biaya perbaikan pagar itu.

Peristiwan tawuran pelajar itu terjadi setelah para pelajar itu pulang dari ujian di sekolahnya.

Mereka yang masih satu sekolah itu terlibat aksi tawuran di Jalan Brawijaya, tepatnya di belakang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Pamekasan.

Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut.

Sebelumnya gerombolan siswa yang berseragam putih abu-abu itu berkumpul di depan pendopo Bupati, namun karena lokasi itu sedang banyak polisi yang melakukan strerilisasi menjelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pelajar yang baru selesai ujian itu pindah ke Jalan Brawijaya.

Di tempat itu, mereka terlibat adu mulut hingga saling pukul.

Dalam tawuran yang berlangsung cepat itu tidak hanya siswa

berseragam yang terlibat, tetapi ada juga yang tidak memakai seragam sekolah.

Sebagian dari mereka saling kejar hingga ke rumah warga.

Akibatnya, pagar rumah milik Agus Priambodo, salah seorang

Mereka saling pukul dengan menggunakan helm dan saling kejar hingga ke perkampungan.

Warga langsung mengusirnya, karena khawatir merusak rumah

warga setempat rusak pada bagian depan dan samping.

Menurut penuturan salah seorang warga yang melihat tawuran itu, dua kelompok pelajar itu datang dengan menggunakan kendaraan roda dua dan tiba-tiba saling serang setelah

sebelumnya terlibat adu mulur.

“Mereka saling pukul dengan menggunakan helm dan saling kejar hingga ke perkampungan. Warga langsung mengusirnya, karena khawatir merusak rumah,” kata Romlah, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian.

Kapolsek Pegantenan AKP Osa Maliki yang kebetulan lewat di jalan itu mengatakan jumlah siswa yang terlibat tawuran diperkirakan berjumlah 80 orang.

Namun dirinya tidak melihat ada siswa yang terluka. Untuk mehindari kejadian serupa terulang kembali pihak kepolisian akan melakukan patroli di jalan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan pihaknya belum mengetahui kejadian itu.

Untuk itu dia akan mencari tahu siswa sekolah mana yang terlibat dalam tawuran tersebut.

Selanjutnya, Disdik akan memanggil kepala sekolahnya dan meminta siswa yang terlibat tawuran untuk diberi sanksi.

“Kami akan panggil kepala sekolahnya dan meminta agar para siswa yang terlibat tawuran itu diberi tindakan,” katanya. (oni/ muj/rah).

PAMEKASAN

13

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

Pelajar Sering Main Pelacur DPRD Minta Disdik Menelusuri Asal Sekolahnya PAMEKASAN - Pengakuan salah seorang PSK yang sering melayani siswa di Pamekasan dengan tarif Rp50.000 membuat beberapa pihak di wilayah itu prihatin. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini meminta Dinas Pendidikan (Disdik) menelusuri pelajar tersebut dan asal sekolahnya untuk diberi pembinaan.

kan sudah tepat. Namun, seandainya pengakuan penjaja seks tersebut tidak benar, ia menyarankan agar Disdik mengambil langkah hukum untuk

Juniadi/ Koran Madura

BENDERA: Bendera Partai Demokrat bertebaran di Kabupaten Sampang menjelang kedatangan presiden.

INSIDENTIL

KPU Izinkan Demokrat Pasang Spanduk PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengizinkan DPC Partai Demokrat memasang poster dan spanduk berlambang partai itu selama kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Pamekasan.

“Kami mengizinkan Partai Demokrat memasang spanduk dan baliho partai, karena sifatnya insidentil, yakni saat kegiatan kunjungan Presiden SBY saja,” kata anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, Rabu.

Oleh sebab itu, sambung Agus, pihak KPU mengizinkan fungsionaris Partai Demokrat Pamekasan memasang poster dan spanduk partai guna menyambut kedatangan SBY di Pamekasan.

Selain itu, sambung dia, pemasangan poster dan spanduk partai itu dimaksudkan untuk menghormati kedata-

ngan Presiden, bukan untuk tujuan kampanye. “Kebijakan ini, juga atas petunjuk dari KPU Jatim,” kata Agus Kasianto.

Agus mengemukakan hal ini menanggapi aksi protes sejumlah aktivis mahasiswa Pamekasan, terkait banyak poster dan spanduk Partai Demokrat yang dipasang pengurus partai itu di sepanjang jalur lalu lintas yang hendak dilalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga memprotes keras pemasangan spanduk dan baliho Partai Demokrat di pepohonan, karena melanggar hukum.

“Seharusnya hal itu tidak boleh, karena jelas melanggar, salah seorang mahasiswa saat berunjuk rasa memprotes penangkapan aktivis PMII Madura, Rabu siang. (ant/rah)

Menurut Juhaini, jika pengakuan pelacur tersebut benar, tindakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, telah mencoreng nama baik Pamekasan sebagai Kabupaten Gerbang Salam.

Juga membuat malu dunia pendidikan di Pamekasan. Adanya pelajar yang sering main pelacur itu merupakan kegagalan guru, lembaga pendidikan, dan dinas terkait di wilayah Gerbang Salam.

Juhaini meminta pengakuan pelacur tersebut ditindaklanjuti oleh Disdik, sebab dikhawatirkan tindakan itu akan menular ke pelajar lainnya.

Selain itu, kebiasaan bermain dengan pelacur, merupakan kebiasaan tidak baik dan merusak moral siswa.

Anggota Dewan Pendidikan Pame-

kasan, Mohammad Zaini mengatakan pengakuan pelacur tersebut merupakan tamparan keras terhadap dunia pendidikan di wilayah itu. Karenanya, ia meminta agar Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah segera melakukan evaluasi.

“Terlepas apakah benar atau salah, tapi pengakuan itu harus diambil sebagai sebuah pelajaran untuk segera berbenah. Disdik dan sekolah harus segera melakukan evaluasi diri untuk mencari jalan terbaik,” katanya.

Jika pengakuan itu benar, kata dia, semua pihak tidak harus menyalahkan pelacur yang bersangkutan. Akan tetapi harus melihat secara obyektif, apakah model pembinaan moral siswa di masing-masing lembaga pendidi-

Terlepas apakah benar atau salah, tapi pengakuan itu harus diambil sebagai sebuah pelajaran untuk segera berbenah. Disdik dan sekolah harus segera melakukan evaluasi diri untuk mencari jalan terbaik menuntutnya, karena telah melakukan pencemaran nama baik Kabupaten Pamekasan dan dunia pendidikan di wilayah itu.

Ia meminta para guru lebih proaktif dalam memberikan pembinaan moral kepada siswanya. Ia juga meminta agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah itu ikut serta melakukan penyadaran kepada pelajar untuk tidak bermain dengan pelacur.

Sebelumnya, akhir November lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan menangkap seorang pelacur.

Penjaja seks yang tertangkap di sebuah warung kopi milik Sudemah, jalan Dirgahayu itu, bernama Fatim (20), asal Dusun Karang Anyar, Desa Palerenan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Saat dimintai keterangan, pelacur itu mengaku sering melayani pelajar di Pamekasan dengan tarif Rp 50 ribu.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, Mohammad Yusuf Wibiseno mengatakan pengakuan dari pelacur tersebut akan ditindaklanjuti dan didalami. Pihaknya juga akan berkordinasi dengan Disdik setempat untuk mencari jalan keluar.(awa/muj/rah)

PERTANIAN

Dana Pugar Tidak Terserap Seratus Persen PAMEKASAN -Dana program usaha garam rakyat (pugar) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupapaten tidak terserap seratus persen. Dana yang tidak terserap itu sudah dikembalikan ke kas negara.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, (DKP) Pamekasan, Nurul Widiastutik mengatakan dari total dana Pugar 2013 yang diperoleh Pamekasan sebesar Rp 3,6 miliar, sebanyak Rp 100 juta diantaranya harus dikembalikan ke kas negara.

Sebab, kelompok penerima dana itu tidak bersedia mengelola sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan pusat.

Ketidaksiapan kelompok penerima dana pugar ini diajukan ke DKP setempat setelah mereka dinyatakan lolos verifikasi bahkan sudah memasuki proses pencairan dana. Dari kondisi ini, pihaknya tidak bisa memaksa kelompok itu untuk menerima pugar, sehingga dikembalikan ke kas negara.

“Pengembalian dana ini atas kesadaran kelompok, karena mereka tidak siap mengelola sesuai juknis,” katanya.

Sementara itu, jumlah kelompok tani garam yang merima bantuan pugar tahun ini sebanyak 170 kelompok tani lebih. Mereka merupakan kelompok yang memenuhi syarat dan bersedia mengelola sesuai juknis. Dinyatakan memenuhi syarat, karena anggota

kelompok itu mengelola lahan yang status kepemilikannya jelas. Baik berupa surat keterangan sewa, kerjasama bagi hasil atau surat keterangan kepemilikan tanah.

70 persen dari dana itu digunakan untuk pembelian peralatan pertanian garam, sedangkan 30 persen sisanya digunakan untuk optimalisasi lahan.

Sebelumnya, ploting dana pugar di Pamekasan masih dipersoalkan oleh kelompok tani yang tidak menerima pugar. Bahkan petani yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) mengancam akan menggugat DKP setempat secara hukum. Gugatan ini akan dilayangkan setelah gabungan kelompok tani itu tidak menerima penyaluran dana pugar 2013.

Koordinator HMPG Pamekasan, Agus Sumantri menuding, DKP Pamekasan tebang pilih dalam menentukan kelompok penerima bantuan dana pemberdayaan petani garam. Sebab penyaluran program itu hanya diberikan kepada salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Komunitas Petani Garam (KOMPAG).

Sedangkan petani yang tergabung dalam HMPG tidak menerima pugar meski sudah mengajukan proposal permohonan dan dilengkapi persyaratan yang dibutuhkan. (uzi/rah)

Anis Efizudin/ant

TAK PERNAH JERA: Petugas mengawasi sejumlah pelajar pelaku tawuran yang mempraktekkan shalat jenazah saat wajib lapor di halaman parkir Polsek Kranggan,Temanggung, Jateng, Rabu (4/12). Polisi setempat menerapkan hukuman wajib lapor dan wajib mempraktekkan berbagai macam shalat bagi siswa yang tertangkap saat tawuran

PENDIDIKAN

Kedatangan Presiden Tak Mengganggu KBM PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan menyatakan tidak akan meliburkan sekolah pada saat kedatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pamekasan. Disdik hanya mewajibkan sekolah yang ada di jalur yang akan dilintasi rombongan Presiden untuk menyambutnya. Meskipun begitu, proses kegiatan belajar mengajar (KBM)masih tetap wajib dilangsungkan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan Pamekasan, Mohammad Tarsun mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah sekolah di jalur yang akan dilintasi rombongan RI-1, diantaranya SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Larangan, SMA 2 Pamekasan,

SMPN 1 Pamekasan, serta sejumlah sekolah dasar.

Koordinasi itu kami lakukan untuk menyusun rencana penyambutan. Para siswa diminta untuk ikut menyambut dengan cara berbaris di sisi kanan dan kiri jalan “Koordinasi itu kami lakukan untuk menyusun rencana penyambutan.

Para siswa diminta untuk ikut meny-

ambut dengan cara berbaris di sisi kanan dan kiri jalan,” katanya.

Menurut Tarsun, kedatangan Presiden SBY ke Pamekasan tersebut dipastikan tidak akan mengganggu proses kegiatan belajar di seluruh lembaga pendidikan di wilayahnya, karena tidak ada sekolah yang diliburkan.

Tarsun menambahkan imbauan untuk menyambut kedatangan Presiden, tidak hanya untuk siswa, melainkan juga guru dan karyawan di beberapa cabang Dinas Pendidikan di Pamekasan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyiapkan anggaran untuk menyambut kedatangan SBY di wilayah itu. Besar anggaran yang disiapkan mencapai Rp 500

juta.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman menjelaskan anggaran untuk menyambut kedatangan presiden RI itu memang belum diketahui secara pasti, karena belum ada pengajuan dari panitia. Namun ia memperkirakan anggaran untuk penyambutan presiden itu sebesar Rp 0,5 miliar.

Pemkab tidak menyediakan tempat penginapan untuk presiden, karena direncanakan SBY akan bermalam di Pendopo Ronggosukowati.

Selama presiden berada di Pendopo, Bupati setempat, Achmad Syafii akan meninggalkan pendopo untuk sementara waktu selama masi ditempati presiden. (awa/muj/rah)

14

SAMPANG

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO.0254 | TAHUN II

KORBAN BENTROK PETUGAS

Dua Mahasiswa Masih Trauma

BERANDA PERJUANGAN

ant/saiful bahri

DEMO SBY RICUH. Aktifis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beradu argumen dengan Polisi, saat berlangsung unjukrasa terkait kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Sampang, Jatim, Rabu, (4/12). Aksi demo gabungan PMII se Madura tersebut berakhir ricuh dan sejumlah mahasiswa diamankan Polisi serta dua aktifis lainnya dilarikan ke RSUD setempat.

Kunjungan SBY di Madura Semoga Bukan untuk Kepentingan Politis SAMPANG - Icha, (35) warga Jalan Pliyang Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang, sudah sejak pukul 12.00 Wib menyambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama ratusan masyarakat dan pelajar dipinggir jalan, tempat rombangan kepresidenan akan lewat, Rabu (4/12).

Memang sepanjang jalan Kota Sampang dipadati masyarakat untuk menyambut dan bisa melihat sosok Presiden sekalipun hanya sepintas. Tantu mereka tak hanya ingin melihat langsung kepala negara, yang selama ini hanya dilihat dilayar televisi. Kedatangan SBY diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang melilit masyarakat Kota Bahari.

"Ya semoga dalam kedatangan Pak SBY, ekonomi Madura khusunya di Sampang semakin meningkatkan dan semua masalah bisa selesai," ucapnya kepada Koran Madura. Apalagi, kedatangan

rombongan kepresidenan menyedot banyak anggaran pemerintah daerah.

Kedatangan rombongan kepresidenan diharapkan benar-benar untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Sampang. Bukan untuk kepentingan politis. "Semoga memang dalam kunjungan kerja benar untuk rakyat, bukan untuk politisasi kayak sekarang ramai di perbincangan media," harapnya.

Indah (18), siswa salah satu SMP di Kecamatan Kota Sampang berharap, Presiden melihat dunia pendidikan Madura secara riil, bukan hanya

dari laporan bawahannya. Dengan demikian, pendidikan di daerahnya pasca kedatangan SBY lebih baik.

"Kedatangan SBY semoga bisa mengedepankan dunia pendidikan agar banyak siswa yang pintar dari tahun ke tahun, terutama di Sampang," ujarnya.

Rombongan kepresidenan yang terdiri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Ibu Negara Ani Yodhoyono; Menteri Agama Suryadharma Ali; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan; Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi; dan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, akan tinggal di Ma-

dur selama tiga hari, hingga besok.

Bertemu Tim Rekonsiliasi Setibanya di Kabupaten Sampang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan informal dengan Tim Rekonsiliasi SuniSyiah di Pendopo Kabupaten setempat. Pertemuan diketuai Abd A'la tersebut.

Pertemuan dilangsungkan seusai makan siang bersama sekitar pukul 13.45 WIB. Pertemuan itu mengawali kunjungan kerjanya di Pulau Madura. Di ruang pertemuan, tampak di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Kapolri

ePaper Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

Jenderal Polisi Sutarman dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengetahui secarang langsung perkembangan rekonsiliasi yang tengah diupayakan.

Ia menambahkan, Presiden dan jajarannya terus berupaya untuk menyelesaikan konflik di Sunni - Syiah di Sampang.

"Dalam hal ini pemerintah terus mencari upaya yang paling tepat penyelesaian konflik di Sampang, mudahmudahan masyarakat Madura mendapatkan pemahaman yang sama," katanya.

Sementara itu, Presiden yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di Pendopo Kabupaten Sampang sekitar pukul 13.00 WIB, disambut oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib serta sejumlah tokoh ulama dan masyarakat Kabupaten Sampang. (ryn/ant/mk)

SAMPANG - Dua orang mahasiswa korban bentrok dengan petugas pengamanan Presiden RI di Sampang, Rabu pagi, hingga kini masih trauma, dan belum sadarkan diri.

"Karena lukanya terlalu parah dan kebentur truk saat saat bentrok dengan aparat keamanan tadi pagi," kata juru bicara mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) asal Pamekasan, Moh Elman, Rabu (4/12) malam.

Kedua mahasiswa yang masih trauma itu masing-masing Mukoddas dan Sofwan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatut Tulab, Sampang.

Mukoddas menderita luka memar dibagian kepalanya, setelah terbentur truk saat bentrok dengan aparat keamanan Polres Sampang, sedangkan Sofwan menderita luka memar di bagian lengannya.

"Sampai saat ini, mereka masih belum bisa berdiri tegak dan orangnya trauma," tutur Elman.

Ia menjelaskan, jumlah mahasiswa yang terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Sampang akibat bentrok dengan petugas keamanan sebanyak 12 orang.

Dari jumlah itu dua orang mahasiswa diantaranya luka parah, sedang 10 orang mahasiswa sisanya mengalami luka ringan.

Bentrok antara aktivis mahasiswa dari organisasi PMII dengan petugas keamanan ini saat kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini terjadi, karena mahasiswa berupaya mendekati rombongan Presiden.

Saat itu, polisi berupaya memukul mundur para pengunjuk rasa ini, akan tetapi mereka melawan, hingga akhirnya terjadi bentrok.

Tiga orang mahasiswa ditangkap dalam peristiwa itu, yakni Ketua Umum PMII Sumenep Imam Syafii, Ketua Umum PMII Sampang Saifullah dan Ketua Umum PMII Pamekasan Sidiq.

Hanya saja, ketiga orang aktivis ini telah dibebaskan, setelah sebelumnya sempat ditahan di Mapolres Sampang selama sekitar empat jam. (ant/mk)

RAPAT PRESIDEN

Ulama Tak Dilibatkan SAMPANG - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang Buchori Maksum mengatakan, ulama tidak dilibatkan dalam rapat tertutup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jajaran Forpimda dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di pendopo Bupati, Rabu (4/12).

Sesampainya di Kota Bahari, Presiden melakukan pertemuan informal dengan Tim Rekonsiliasi Syiah dengan dipimpin Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Abd. A’la.

Menurut Buchori, dalam pertemuan tersebut Gubernur Provinsi Jatim Soekarwo menyampaikan tentang pertemuannya pada tanggal 2 Agustus 2013 di Grahadi,

yang intinya para ulama Madura mewakili masyarakat tempat kejadian Sampang mengharap adanya rekonsiliasi dan kembali ke kampung halamannya.

"Kami tidak boleh masuk ke dalam, tapi Presiden hanya berharap kepada para ulama untuk sabar, ummat dibina diberi nasehat supaya menuju kebaikan," ujarnya.

Sementara Bupati Sampang A. Fannan Hasib menegaskan, dalam pertemuan itu, ada tiga permintaan Presiden yaitu berharap tidak ada konflik lagi, menyerahkan penyelesaian konflik itu kepada pemerintah daerah dan harus diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. (jun/mk)

BANGKALAN

15

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO.0254 | TAHUN II

KUNJUNGAN KENEGARAAN PRESIDEN

SBY, Apa Misimu Datang ke Madura?

BANGKALAN - Ketua PC PDI Perjuangan Bangkalan mempertanyakan tujuan kedatangan presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ke pulau Madura. Sebab kedatangan rombongan orang nomor satu di Indonesia ini disambut dengan berbagai macam atribut partai Demokrat. Selain itu, kunjungan yang terkesan dadakan ini dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya, karena tidak memiliki tujuan yang jelas.

"Ini kunjungan ke Madura atas nama presiden apa sebagai ketua umum partai. Kalau memang atas nama presiden kok disambung dengan atribut partai Demokrat," tanya Ketua PC PDI-P Bangkalan, H. Fatkhurrahman.

Seharusnya, ujar anggota komisi C ini, jika kedatangan SBY sebagai kepala negara, sambutan itu tidak menggunakan atribut partai. Apalagi, SBY merupakan cerminan dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bukan cerminan partai berlambang mercy tersebut.

Beda halnya, apabila kedatangannya atas nama partai. Situasi seperti ini, menimbulkan kesan yang sangat berlebihan dengan adanya

doni heriyanto/koran madura

PDIP. Ketua PC PDIP Bangkalan, H. Fatkhurrahman atribut yang cenderung merusak keindahan tatanan kota.

"Ini sangat berlebihan, seharusnya yang dipasang itu bendera merah putih, bukan bendera partai. Saya sangat kecewa dan menyesalkan hal itu," ketusnya.

Menurutnya, kunjungan SBY tidak memiliki tawaran yang jelas terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Madura. Sehingga, hanya terkesan untuk melanggengkan kepentingan politiknya 2014 mendatang.

Selama ini, pemerintah pusat hanya menjadikan Madura sebagai ladang ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam. Namun, tidak pernah ada dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan

yang lain.

"SBY terbukti gagal untuk mensejahterakan masyarakat Madura. Mirisnya, Madura hanya dieksploitasi sumber daya alamnya saja. Buat apa juga SBY datang ke Madura," tuturnya.

Sementara itu, Ketua PC Partai Demokrat, Ismail Hasan menjelaskan kedatangan SBY sebagai kunjungan kepala negara, bukan atas nama partai Demokrat. Namun, tidak menampik jika ada tujuan atas nama partai. Akan tetapi, itu akan diselenggarakan di Surabaya. "Pak SBY datang atas nama kepala negara, bukan atas nama ketua umum partai," ujarnya.

Disoal mengenai atribut partai Demokrat dan tujuan kedatangan SBY ke Pulau Madura, Ismail mengatakan sebagai kader Demokrat pihaknya memberikan apresiasi terhadap kedatangan persiden Indonesia ini dengan pemasangan atribut. Sayangnya, Ismail pun tidak mengetahui tujuan kunjungan ketua umum partai Demokrat tersebut.

"Kami sebagai kader ya memberikan penghormatan dengan memasang berdera partai. Mengenai tujuannya kami sendiri kurang mengerti," tandasnya.(dn/rah)

LAHAN TEBU. Lahan tebu yang digarap oleh PTPN X, berada di Kecamatan Kamal.

ori/koranmadura

Penanaman Tebu Diprotes DPRD Bantah Kirim Surat ke PTPN X BANGKALAN - Penggarapan lahan yang akan ditanami tebu di areal seluas 200 hektare di Kecamatan Kamal menuai protes dari salah satu warga. Sebab dengan kegiatan yang dilakukan PTPN X tersebut dinilai merugikan masyarakat.

doni heriyanto/koran madura

AKSI TEATERIKAL. Rencana aksi tunggal salah satu aktivis yang urung digelar akibat diamankan petugas keamanan.

DIGAGALKAN APARAT

Aksi Teaterikal Tunggal Urung Digelar BANGKALAN - Untuk menyambut kedatangan SBY, salah satu aktivis berencana menggelar aksi tunggal teaterikal di akses Suramadu sisi Madura. Namun, sayangnya sebelum aksi menyerupai pocong tersebut digelar, aparat keamanan berhasil menggagalkan aksi protes atas kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Tadi saya sudah siapsiap untuk melakukan aksi tunggal dengan teaterikal memakai pakaian pocong sebagai bentuk pesan keadilan di Negara ini semakin hilang," terang Hardiansyah, salah seorang aktivis Bangkalan, yang berencana menggelar aksi tunggal di Akses Suramadu.

Rencana aksi tersebut akan dilakukan di akses

Suramadu pada jarak 10 meter dari jembatan terpanjang di Indonesia itu. Akan tetapi, petugas dengan sigap dapat menggagalkan rencana aksi yang dianggap dapat mengganggu kedatangan presiden.

Apalagi, sesuai dengan prosedur pengamanan, pada saat presiden datang tidak ada kegiatan apapun yang dapat mengganggu kedatangan SBY, termasuk aksi demonstrasi.

"Tadi, saya sudah berangkat, karena hujan di tengah perjalanan, saya berhenti di sebuah warung untuk berteduh. Ternyata ada intel Polres mendekati saya, sedikit menekan untuk tidak melanjutkan aksi," sesalnya.

Menurutnya, rencana aksi teaterikal memakai baju ala

pocong sebagai bentuk pesan keadilan kepada bapak Presiden SBY. Hal itu, sehubungan dengan maraknya kasus di Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Kondisi demikian menunjukkan betapa lemahnya hukum yang ada dan betapa tidak berdayanya seorang presiden menghadapi permasalahan belakangan ini. Selain itu, kemiskinan khususnya di Madura menjadi persoalan serius yang tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah pusat.

"Salah satu contoh koruptor merajalela, penegakan hukum tumpul bagi kaum miskin, saya mau menuntut tegakkan keadilan. Semua itu diperparah dengan tidak tegasnya SBY sebagai kepala negara" kecamnya.(dn/rah)

THL

Gaji K2 Masuk Anggaran APBD 2014 BANGKALAN – Tidak lulus CPNS memang bukan harapan. Akan tetapi, meskipun gagal menjadi CPNS, K2 masih patut berbangga, sebab THL yang tidak lulus CPNS tetap akan digaji oleh pemerintah setempat. Hanya saja, gaji para THL itu masuk Anggaran APBD 2014.

Persoalan THL memang sempat menjadi pertanyaan legislatif. Menanggapi pertanyaan wakil rakyat, pihak eksekutif mengaku penganggaran tersebut tetap diperlukan. Meskipun bisa diubah, jika sudah tidak sesuai dengan data THL yang ada.

Sebab bisa jadi, THL yang sudah dianggarkan dalam APBD itu ada diantaranya berhasil lulus tes CPNS, sehingga penganggarannya nanti bisa disesuaikan.

"Saya menilai tidak masalah, karena sampai sekarang mereka statusnya masih

THL, belum ada pengangkatan walau sudah mengikuti test," ungkap Wakil Bupati Bangkalan, Ir. Mondir Rofii.

Menurutnya, sekalipun penganggaran dilakukan sesuai jumlah total THL secara keseluruhan, masih bisa dilakukan revisi, jika nantinya THL yang sekarang sudah diangkat menjadi PNS. Alasan penganggaran sejumlah THL yang ada, karena statusnya masih THL dan menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Ditakutkan ada yang tidak lolos, namun tidak masuk dalam anggaran THL. Jika itu yang terjadi, daerah akan kedodoran, dan akan ada THL yang dirugikan.

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan itu, maka semua THL dimasukkan dalam anggaran APBD 2014.

"Jika nanti jumlah THL berubah akibat pengang-

katan pasca tes beberapa waktu lalu, kita bisa kok menyesuaikan melalui RAPBDP," terangnya.

Ditanya mengenai jumlah anggaran, Mondir mengaku dalam APBD 2014 dianggarkan gaji THL sebesar Rp 950.000 per orang. Hal itu disesuaikan dengan upah minimum rakyat dan juga melihat pada kinerjanya yang patut untuk diapresiasi melalui gaji, meski masih jauh dari kebutuhan hidup THL. "Pastinya berapa saya lupa totalnya, tapi setahu saya per orang itu Rp 950 ribu," paparnya.

Sementara itu, data terakhir jumlah THL di Bangkalan terdapat 5,9 ribu THL dari berbagai golongan dan instansi. Itu artinya, pemerintah menganggarkan Rp 5,6 miliar perbulannya untuk gaji para THL tersebut.(dn/rah)

Takliman Thalhah, warga Perumnas Kamal mengaku dirugikan dengan rencana penanaman tebu tersebut. PTPN X berencana menanam tebu di areal 200 hektare, yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Kebun, Desa Banyuajuah, dan Desa Gili Timur.

Dia menjelaskan, areal yang akan ditanami tebu tersebut merupakan lahan milik PT Semen Indonesia yang dibeli dari warga 35 tahun silam. Pada saat itu, warga bersedia membebaskan lahan-

nya, karena dijanjikan akan direkrut menjadi karyawan di PT Semen Gresik, yang saat ini berubah menjadi PT Semen Indonesia.

Dia mengaku pada sebagian tanah tersebut telah ditanami 500 pohon jati. Jika nanti ditanami tebu oleh PTPN X, dirinya menuntut agar PTPN X memberi ganti rugi atas tanaman yang telah ditanam warga tersebut.

"Karena sudah puluhan tahun menjadi lahan tidak produktif, sebagian warga me-

manfaatkannya dengan menanami lahan tersebut dengan berbagai tanaman. Jika ditanami tebu, kami menuntut agar ada ganti rugi kepada kami," jelasnya.

Selain itu, atas rencana penanaman tebu di kawasan tersebut, warga telah mengajukan surat ke DPRD Bangkalan untuk mengadukan persoalan ini. Anggota dewan lantas menggelar rapat gabungan antara komisi A, B, dan C. Rapat gabungan yang digelar anggota dewan mengundang BPN Kabupaten Bangkalan dan sejumlah pihak terkait.

Namun, ketika rapat gabungan antara tiga komisi di DPRD yang belum memutuskan kesepakatan ataupun ke-

bijakan apapun, muncul surat pemberitahuan yang ditujukan kepada PTPN X bernomor 0071872/433.060/2013.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan, M. Iksan membantah telah mengeluarkan surat tersebut.

Anggota Komisi A, B, dan C mengaku belum mengambil keputusan apapun terkait persoalan lahan yang ditanami tebu oleh PTPN X tersebut.

"Kami dengan tegas membantah telah mengeluarkan surat ke PTPN X. Surat tersebut jelas telah membelokkan apa yang telah disepakati dalam rapat. Bahkan, kita masih akan menggelar rapat lanjutan dengan PTPN X, BPN, dan PT Semen Indonesia," tegasnya. (ori/rah)

MENYAMBUT KEDATANGAN PRESIDEN

Petugas Jangan Bertindak Represif BANGKALAN - Mengetahui sekretariat aktivis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Sampang dijaga ketat aparat keamanan, Rabu (4/12) pagi, puluhan aktivis GMNI Bangkalan yang sedianya bergabung untuk melakukan aksi penolakan terhadap kehadiran presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, batal menuju kota bahari tersebut. Akibat batalnya rencana tersebut, GMNI mengancam akan melakukan aksi serupa sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran SBY di Madura, jumat (6/12) mendatang.

Para aktivis yang identik dengan bendera merah berlambang banteng tersebut meminta agar aparat keamanan yang bertugas tidak

bersikap “lebay” dan represif.

Apalagi, para kader GMNI merupakan kader cendikiawan, bukanlah para preman. Sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh petugas keamanan. Tindakan refresif petugas itu dinilai merampas kemerdekaan menyampaikan pendapat.

“Rekan –rekan di Sampang meminta kami untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Sampang setelah diketahui sekretariat kami di sana dijaga ketat sebelum kami berangkat aksi,” jelas Ketua Cabang GMNI Bangkalan, Samsul Arifin.

Padahal, lanjut Syamsul, segala persiapan rekan-rekannya sudah matang untuk melakukan aksi tersebut. Se-

hingga, pihaknya bersama aktivis GMNI lain sepakat untuk menunda melaksanakan aksi.

Sungguhpun begitu, Samsul dengan tegas menyatakan tidak akan pernah gentar dengan apa yang terjadi di Sampang yang kemungkinan juga akan terjadi di Bangkalan.

“Kami sepakat untuk menunda aksi hingga kehadiran SBY di Bangkalan tanggal 6 esok, kami tidak akan pernah gentar dengan apapun yang akan kita hadapai nantinya,” seru Samsul, menyikapi gagalnya aksi di Sampang.

Samsul berharap dalam aksinya di Bangkalan, Jumat esok, polisi bisa menahan diri dan tidak bersikap represif sebagaimana yang dilakukan aparat pada Rabu kemarin.

“Kami berharap polisi bisa lebih arif menyikapi aksi kami, tidak lebay dan represif seperti yang terjadi di Sampang.

Sebagai mahasiswa kami tahu apa yang harus dilakukan, kebebasan menyampaikan aspirasi tak harus dihalanghalangi, karena hal itu dilindungi Undang-Undang U nomor 9 tahun 1999 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat,” paparnya.

Sementara itu, Helmi Fuad, ketua cabang PMII Bangkalan belum bisa dimintai konfirmasi hingga berita ini ditulis.

Sedangkan kabar yang beredar melalui banyak media, 3 ketua cabang, yaitu PMII Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, diamankan kepolisian di Mapolres Sampang. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

AKSI. Aktivis GMNI saat melakukan aksi beberepa waktu lalu. Mereka meminta petugas kemanan tidak melakukan tindakan represif terhadap para aktivis.

16

IKLAN DAN BERLANGGANAN (0328) 6770024 081931012753

KAMIS 5 DESEMBER 2013 NO. 0254 | TAHUN II

S atu Hati un tuk B an gsa

H. HERMANTO KETUA

SUHARTO SEKRETARIS

SUHARTO

KETUA FRAKSI