e Paper Koran Madura 6 Januari 2015

SELASA

KORAN MADURA

1

SELASA 6 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0518 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Basarnas Butuh Kapsul Berawak Tiga Jenazah Ditemukan Tetap Terikat Sabuk Pengaman di Kursi Pesawat JAKARTA-Badan SAR Nasional membutuhkan kapsul selam berawak yang mampu mberoperasi di bawah air untuk mencari korban dan bangkai pesawat AirAsia QZ 8501 yang terbang dari Surabaya menuju Singapura..

“Untuk kapsul turun ke bawah permukaan air yang dilakukan bukan penyelam, kita belum punya submersible terutama yang ber-awak,” kata Kepala Basarnas Bambang

takan tiga jenazah yang telah dibawa ke Soelistyo di Jakarta, Senin.

Marsekal Madya TNI Bambang SoeSurabaya saat ditemukan Kapal Diraja listyo mengatakan sejauh ini terdapat Kesturi dalam kondisi mengapung dan kapsul selam dari Rusia yang diikutkan terikat di kursi pesawat Airasia QZ 8501. dalam evakuasi korban dan Jika kursi tersebut tidak pesawat AirAsia. Akan tetapi, BERITA memiliki busa mungkin tiga kapsul selam tersebut hanya jenazah itu sulit ditemukan TERKAIT bisa dioperasikan tanpa awak. karena kembali tenggelam ke Hal 2 Tim di lapangan, kata dia, dasar laut, katanya di Pangmembutuhkan kapsul sekalan TNI Udara Iskandar lam berawak agar lebih leluasa dalam Pangkalan Bun, Senin malam. mencari korban dan bagian pesawat “Berdasarkan temuan itu, kami AirAsia yang diperkirakan tenggelam di memprediksi 50 persen penumpang perairan sekitar barat daya dari PangkaAirasia masih berada di body pesawat. lan Bun, Kalimantan Tengah.

Apabila prediksi itu benar, maka akan diambil Terikat di Kursi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional SB Supriyadi menga-

satu per satu menggunakan plastik,” katanya menambahkan.

Direktur Operasi dan Latihan Basarnas itu mengatakan jenazah penumpang Airasia yang telah ditemukan dan diterbangkan ke Surabaya telah mencapai 37 jenazah.

Mengenai pencarian di hari ke-9, Senin (5/1), ditemukan tiga jenazah beserta kursi oleh kapal Diraja Kesturi, dan Kapal USS Sampson milik Amerika menemukan dua kursi paling depan atau kursi pramugari serta telah berada di Lanud Iskandar Pangkalan Bun.

SERPIHAN PESAWAT AIRASIA Tim SAR membawa serpihan pesawat AirAsia QZ 8501 dari heli Seahawk USS Sampson milik US Navy Seal di Pangkalan Bun, Kota Waringinbarat, Kalteng, Senin (5/1). Kapal USS Sampson berhasil mengevakuasi sejumlah serpihan pesawat AirAsia QZ 8501 diantaranya kursi penumpang. ant/suryanto

=ANT/JAYA/ANOM

Kubu Ical Tuding ub K u Agung Berkhianat Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

SEMA

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Menjelang pergantian tahun, di tengah keprihatinan kompleksitas masalah hukum di negeri ini, MA memberikan sebuah kado manis berupa Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang peninjauan kembali (PK) hanya satu kali. MA melalui surat edaran itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan PK berkali-kali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memang, secara proses memperlihatkan aroma perbedaan tajam antara dua institusi hukum ini; sesuatu yang seharusnya harus dihindari. Namun dari segi subtansi terkait persoalan hukum menyangkut kepastian hukum, masyarakat Indonesia layak menyambut gembira SEMA itu. Bagaimanapun keputusan MK yang membolehkan PK lebih dari sekali terbukti menimbulkan ketakpastian hukum sangat luar biasa.

Berbagai eksekusi hukum terhambat, terhadang dan akhirnya tertunda-tunda.

Sebuah ruang lebar telah dibentangkan oleh MK yang dengan lihai dimanfaatkan para pelaku tindak pidana. Para pesakitan dibantu pengacara yang hanya berpikir kemenangan klien, tentu karena bayaran luar biasa, secara sadar lalu mengajukan PK kesekian kali terutama terkait hukuman mati hingga itu tadi, proses eksekusi tertunda-tunda.

Yang paling mencuat ke permukaan proses eksekusi kasus Narkoba yang sebelumnya dijanjikan Kejaksaan Agung akan dieksekusi tahun 2014, terpaksa tertunda lagi. Padahal Presiden Jokowi, yang bersikap jauh berbeda dengan pendahulunya, secara tegas telah menolak grasi 64 GemJika hukum yang bong Narkoba. Penolakan itu sebut saja dari sisi karena adanya peluang PK formal kehilangan berkali-kali sempat seperti kepastian apalagi kehilangan kekuatan. Setiap yang bisa diharap- akan dilaksanakan eksekusi kan dari pelaksan- hukuman, tiba-tiba munpengajuan PK hingga aan penegakan hu- cul lagi-lagi aparat eksekutor kum di negeri ini terpaksa menunda lagi.

Hukum di negeri ini, yang secara obyektif berada dalam posisi kehilangan wibawa, dengan ruang PK berkali-kali itu makin terperosok jauh lebih dalam lagi. Ketakpastian hukum seperti diformalkan melalui keputusan MK yang jauh dari semangat kearifan kenegarawanan itu.

Jika hukum yang sebut saja dari sisi formal kehilangan kepastian apalagi yang bisa diharapkan dari pelaksanaan penegakan hukum di negeri ini. Semua seperti kata orang Madura menjadi nda’ tentu. Walau sudah terbukti bersalah, belum pasti dihukum. Kalau akhirnya dihukum, prosesnya bertele-tele.

Benar kehati-hatian penting dalam memutuskan seorang bersalah atau tidak. Namun, kehati-hatian tidak boleh memberi ruang ketakpastian. Justru ketika terjebak dalam ketakpastian penegakan hukum menjauh dari kehati-hatian lalu mendekati keragu-raguan.

Dan siapapun memahami bahwa keraguan-raguan adalah areal yang memberi kesempatan pada siapapun menafsirkan atas dasar kepentingan tertentu.

Bahkan ketika merebak keraguan-raguan, sesuatu yang sudah pasti pun akhirnya mentah kembali. Yang terlihat jelas berubah menjadi kabur. Apalagi ketika keragu-raguan lantas sengaja dilumuri kepentingan sehingga makin menjadi bola liar yang entah ke mana larinya.

Yang paling aktual eksekusi terpidana mati kasus Narkoba. Persoalan yang sangat serius hingga negeri ini sudah berada dalam keadaan darurat Narkoba itu, secara kasat mata digoreng sana sini. Untung ada SEMA. Hadiah besar, yang insya Allah akan menyelamatkan negeri ini dari tragedi narkoba. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

Bung Tomo Pulang, Usman-Harun Berangkat SURABAYA- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Tomo-357 tiba di pangkalannya di Koarmatim Surabaya, Senin, usai bertugas mengevakuasi korban pesawat AirAsia QZ8501 selama delapan hari pencarian dengan membawa serpihan badan pesawat.

Komandan KRI Bung Tomo Kolonel Laut (P) Yayan Sofyan menjelaskan berdasarkan informasi dan data dari staf operasi dan staf intelijen Koarmatim, serta hasil analisa perilaku cuaca dengan kecanggihan peralatan yang dimiliki, pihaknya pada hari pertama sudah bisa menemukan pintu darurat dan koper biru.

“Pada area ditemukannya barang-barang yang diduga pecahan pesawat dan barang milik penumpang juga terdapat perubahan warna dan aroma air laut, hal tersebut menambah keyakinan bahwa area

tersebut adalah lokasi pesawat AirAsia QZ8501,” ujarnya.

Hingga saat kembali ke pangkalan, KRI Bung Tomo berhasil menemukan dan mengevakuasi 10 jenazah dan serpihan pesawat, seperti pintu darurat, tabung oksigen, koper biru, pecahan bagasi kabin, makanan, kursi penumpang, dan beberapa tas serta pakaian milik korban.

Terkait kendala saat proses evakuasi, ia mengakui musim hujan dan musim barat menjadi tantangan, sedangkan lokasi SAR adalah lautan terbuka yang menghadap ke barat sehingga kecepatan angin sangat kencang dan ombak tinggi.

“Tapi cuaca ekstrem tidak menurunkan semangat apalagi setelah melihat dan menemukan korban dan serpihan pesawat,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya.

KRI Bung Tomo-357 merupakan kapal perang patroli lepas pantai tipe F2000 Corvette. Selain persenjataan yang canggih kapal perang ini dilengkapi sensor dan alat deteksi yang sangat tajam, di antaranya Ra-

dar Navigasi dan Radar AirSurveillance untuk mendukung pengamatan permukaan lewat udara.

Selain itu kapal ini juga dilengkapi sensor bawah air yang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air atau sonar.

“Dari sonar tersebut KRI Bung Tomo-357 berhasil mendapatkan kontak bawah air yang terstruktur dengan rapi yang diduga ekor atau badan pesawat AirAsia QZ8501,” kata Yayan.

KRI Bung Tomo-357 adalah Komandan Sektor V yang merupakan area ditemukannya serpihan pesawat dan di area tersebut membawahi USS Sampson dari US Navy, KD Lekir yang merupakan Kapal Perang Malaysia dan kapal-kapal dari Basarnas serta Survei Oseanografi dari Pemerintah Indonesia.

Saat ini, TNI AL menggantikan KRI Bung Tomo-357 dengan kapal sejenis, yakni KRI Usman Harun-359 dengan komandan kapal Kolonel Laut (P) Didong Rio Duta yang saat sudah menuju lokasi pencarian. =ANT/BETH

ant/fanny octavianus

PERALATAN INVESTIGASI INSIDEN AIRASIA. Alat ‘side scan sonar’ dipersiapkan di Kapal Negara (KN) Andromeda di Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (5/1). KN Andromeda dan KN Jadayat akan melakukan investigasi bersama tim dari negara sahabat untuk mencari ‘black box’ pesawat AirAsia QZ8501 dengan menggunakan peralatan canggih seperti ‘side scan sonar’ dan ‘ping locator’.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV SELASA 6 JANUARI 2015

No. 0518 | TAHUN IV

33

KONFLIK PARTAI GOLKAR

Kubu Ical Tuding Kubu Agung Berkhianat JAKARTA-Juru runding antara Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono akan terus melakukan komunikasi damai hingga 8 Januari nanti. Hal ini sebagai upaya untuk mengakhiri kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar.

ant/Mm risyal hidayat

SERPIHAN AIRASIA QZ8501. Sejumlah anggota TNI-AL menunjukkan serpihan pesawat AirAsia QZ8501 di geladak KRI Bung Tomo (TOM)-357 ketika sandar di Dermaga Ujung Koarmatim, Surabaya, Jatim, Senin (5/1). KRI Bung Tomo (TOM)-357 yang bergabung dengan Basarnas untuk pencarian jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 tersebut telah mengevakuasi 10 jenazah serta berbagai serpihan pesawat AirAsia QZ8501 di kawasan Selat Karimata, berdekatan dengan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Johan Budi Ajukan Pengunduran Diri JAKARTA-Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai juru bicara (jubir) di lembaga antirasuah tersebut. Surat pengunduran diri sudah disampaikan ke pimpinan KPK pada Senin (5/1).

“Mencermati kondisi dan situasi yang berkembang di KPK, sekaligus posisi sebagai Deputi Pencegahan, bersama ini saya menyampaikan pengunduran diri sebagai juru bicara KPK,” kata Johan, Senin (5/1).

Johan mengaku ingin fokus pada tugas baru sebagai Deputi Pencegahan KPK. Karena itu, dia menyerah-

kan sepenuhnya ke pimpinan untuk menunjuk juru bicara baru. “Surat pengunduran diri (diserahkan) tadi siang,” imbuh Johan.

Pria berkaca mata itu selama ini masih merangkap jabatan. Dia resmi menjadi Deputi Pencegahan KPK sejak dilantik Ketua KPK Abraham Samad pada 17 Oktober 2014, menggantikan Iswan Elmi.

Johan mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan mundur. Itu dilakukannya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang paling anyar, Johan ingin fokus pada jabatan Deputi Pencegahan yang dipercayakan kepadanya. Selama beberapa waktu terakhir Johan rangkap jabatan di KPK. Alasan lain, Johan berpendapat bahwa pencegahan merupakan salah satu fungsi yang bakal diprioritaskan KPK. “Aku sudah beberapa kali minta diganti (sebagai Jubir KPK), dan sekarang sudah waktunya,” terang Johan yang sudah berkarier di KPK sejak 2006 silam.

Secara terpisah, Ketua KPK, Abraham Samad, membenarkan Johan

Budi SP mengajukan surat permohonan mundur dari jabatan Jurubicara KPK. Namun, KPK belum memutuskan menerima atau menolak surat permohonan yang diajukan Johan Budi tersebut. Mereka masih menimbang apakah Johan Budi pantas untuk meninggalkan jabatan itu.

“Jadi pimpinan belum memutuskan, karena pimpinan masih mempertimbangkan surat pengunduran diri itu, apakah diterima atau ditolak,” terang Samad.

Sebelumnya dia sudah pernah melayangkan permohonan mundur dari jabatan Jubir KPK pada Juli 2011 lalu. Penyebabnya, dia dituding oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang telah menjadi terpidana kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Tapi, pimpinan KPK saat itu, Busyro Muqaddas secara tegas menolak pengunduruan diri Johan Budi dan bertahan sebagai Jubir KPK. =GAM

Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Aziz Syamsuddin mengatakan, telah ada kesepakatan-kesepakatan antara juru runding di kedua kubu. Salah satunya adalah kubu Agung tidak melanjutkan atau mencabut gugatan di PN Jakarta Pusat. “Dan tadi dalam kesepakatan juru runding yang pertama, pihak dari juru runding Pak Andi Matalata (Kubu Agung) mengatakan mencabut gugatan 579 yang teregister di PN Jakarta Pusat,” kata Aziz kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1).

Namun anehnya, tambah Aziz, hari ini perkara yang diajukan kubu Agung tersebut tidak jadi dicabut.

Hal ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yakni tidak melanjutkan proses perdamaian melalui pengadilan. “Tadi sidang jam 10, ternyata gugatan itu tidak dicabut. Saya sudah laporkan ke Pak Cicip (Kubu Ical) silakan ambil kebijakan yang akan dilakukan untuk hal itu,” jelasnya.

Selain kesepakatan tidak melanjutkan ke jalur pengadilan, kata Aziz, kedua kubu sepakat konflik Partai Golkar tidak akan dibawa pada tingkat provinsi dan kabupaten. Perselisihan yang terjadi hanya antara elite di tingkat DPP Partai Golkar. “Perselisihan ini tidak akan membawa ke tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Bahwa ini ditingkat tataran pusat untuk bisa samasama mengendalikan,” terang Aziz.

“Para pihak sepakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun sampai tanggal 8 Januari. Itu kesepakatan pada saat runding pertama,” tandasnya.

Namun Tim kuasa hukum kubu Agung Laksono, OC Kaligis tak terlalu ambil pusing dengan ketidakhadiran kubu Ical sebagai tergugat dalam sidang gugatan terhadap Munas Golkar di Bali. Toh, kata Kaligis, datang atau tidaknya tergugat tak terlalu berpengaruh.

Seperti diketahui, sidang ditunda karena hanya satu tergugat yang hadir. Tergugat, Idrus Marham, Fadel Muhammad, dan Nurdin Khalid tak hadir di persidangan. Pihak Ical hanya diwakili tergugat Noor Supit.

“Kalau dalam hukum acara kan 60 hari, kalau mereka tidak datang, kerugian mereka. Karena mereka tidak bisa mengcounter apa yang kita gugat,” tegas Kaligis usai menghadiri sidang di PN Jakpus, Senin (5/1).

Kaligis menjelaskan dirinya merupakan salah seorang pengacara yang mewakili kubu Agung untuk menggugat keabsahan Munas Bali. Kubu Agung yakin ada yang tidak beres dengan pelaksanaan Munas Bali.

Apalagi, Ical disebut menang secara aklamasi.

Padahal, ratusan peserta Munas Bali justru ikut hadir dalam Munas Ancol bikinan Agung. “Di Bali aklamasi (kemenangan Ical), 100 persen, kita buktikan, itu aklamasi atau tidak, sebagian malah pindah ke (Munas) Ancol. Kalau 100 persen, kemudian kita punya bukti 200 yang di Bali pindah ke kita, itu pasti rekayasa,” pungkasnya.

Sementara sidang ditunda hingga 12 Januari karena hanya satu tergugat yang menghadiri persidangan.

Selain itu, ada perubahan gugatan yang dilakukan tim pengacara Agung sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

SURVEI KEPEMIMPINAN

PENGGANTI HAMDAN ZOELVA

57,61% Publik Inginkan Lahir Jokowi Baru

Pansel Hakim MK Rekom Dua Nama JAKARTA-Panitia seleksi (pansel) hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan dua nama calon hakim MK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua nama ini dipilih setelah melalui serangkaian tahapan seleksi mulai dari seleksi wawancara, penelusuran oleh rekam jejak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta tes kesehatan di RSPAD Jakarta.

“Pansel tadi malam sudah memutuskan nama-nama yang akan diajukan kepada presiden. Kami pada akhirnya bersepakat nama yang diajukan ke presiden ada dua orang yaitu I Dewa Gede Palguna (Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana) dan Prof Yuliandri (Guru Besar Fakultas

Hukum Universitas Andalas),” kata Ketua Pansel Saldi Isra di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/1).

Diketahui, Pansel melakukan seleksi untuk mencari pengganti hakim sekaligus Ketua MK Hamdan Zoelva yang masa jabatannya berakhir pada 6 Januari 2015.

Dia menyatakan, kedua nama calon hakim MK tersebut telah melalui tahapan wawancara. “Termasuk verifikasi PPATK, KPK, serta cek kesehatan di RSPAD, termasuk masukan dari masyarakat terhadap integritas dan independensi calon-calon,” ujarnya.

Dari hasil pelacakan PPATK dan KPK, lanjutnya, calon hakim MK yang direkomendasikan tidak bermasalah. “Dari segi kesehatan, lima nama terakhir yang lolos seleksi juga memenuhi syarat, tidak terindikasi narkoba,” tegasnya.

“Karena satu pos yang diisi, presiden akan pilih satu dari dua nama. Tanggal 7 Januari 2014 akan diambil sumpah di Istana Negara,” katanya.

Anggota Pansel Calon Hakim MK Harjono menyakini Presiden Jokowi tidak akan memilih hakim MK di luar

dua nama yang diajukan Panitia Seleksi. Karena Jokowi sudah berkomitmen, nama yang diambil adalah hasil sekesi.

“Yang kami tangkap tadi, Presiden akan mempertimbangkan salah satu dari dua nama yang kami ajukan,” ujarnya.

Kata Harjono, dari awal, Presiden Jokowi sudah menyerahkan proses seleksi ke Pansel. Presiden Jokowi hanya tinggal memilih salah satu dari dua nama yang diajukan Pansel. Terlebih, seleksi yang dilakukan Pansel sudah mempertimbangkan berbagai kriteria yang dibutuhkan MK. “Jadi, Pansel menyampaikan ke Presiden, itulah nama yang lolos,” ucap mantan hakim MK ini.

Anggota Pansel Todung Mulya Lubis menyatakan, pihaknya memilih dua orang tersebut karena dianggap paling mumpuni dari tiga calon lain yang lolos wawancara tahap 1. Makanya, Pansel bersepakat mengajukan dua nama itu ke Presiden. “Kita kan ada tiga kriteria, yaitu integritas, kapabilitas, dan independensi. Dan dari yang kami lakukan, mereka sangat mengusai, artikulsinya bagus,” jelas Todung. =GAM/ABD

ant/widodo s. jusuf

CALON HAKIM KONSTITUSI. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua kanan) bersama Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi Saldi Isra (kedua kiri) dan dua anggota Pansel, Maruarar Siahaan (kanan) dan Satya Arinanto (kiri) bersiap memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1). Panitia Seleksi telah menyerahkan dua nama calon hakim konstitusi kepada Presiden Joko Widodo yakni I Dewa Gede Palguna (Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana) dan Yuliandri (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas) untuk dipilih satu nama dan diumumkan serta dilantik pada tanggal 7 Januari di Istana Kepresidenan.

JAKARTA-Wacana regenerasi kepemimpinan nasional muncul kembali.

Hasil riset Founding Fathers House (FFH) menyebutkan dibutuhkan calon pemimpin alternatif di masa mendatang untuk menembus sekat-sekat yang membatasi munculnya tokoh pemimpin muda.

“Regenerasi kepemimpinan merupakan keniscayaan dalam sistem politik di negara mana pun, tidak terkecuali Indonesia. Respon publik atas regenerasi kepemimpinan nasional kini semakin tinggi,” kata Peneliti FFH, Dian Permata di kantor FFH, Jakarta, Senin (5/1).

Dian mengatakan sebanyak 57,61 persen responden menilai regenerasi kepemimpinan nasional sangat penting. Sedangkan sebanyak 29,81 persen responden menilai penting dan sebesar 2,11 persen responden menilai tidak penting. “10.36 persen responden tidak tahu.

Ini artinya, publik menginginkan tokoh-tokoh seperti Jokowi-Jokowi lainnya,” katanya.

Riset ini dilakukan 27 November sampai 29 Desember 2014 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Menggunakan metodologi rambang berjenjang (multistage random sampling). Jumlah responden 1.090 orang. Margin of Error kurang lebih 2,97 persen. Level of Confidence 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner.

Menurut Dian, tingginya respon publik mengenai isu regenerasi kepemimpinan nasional tidak bisa dilepaskan dari pelajaran pada Pilpres 2004,2009 dan 2014. Di mana tokoh saat ini masih dikuasai muka lama. “Untung saja, pada Pilpres 2014 ada sedikit warna berbeda dengan hadirnya Jokowi,” katanya.

Dian mengatakan hadirnya Jokowi dalam pilpres 2014 mengubah peta politik nasional.

Sebab, posisi Jokowi bukan sebagai ketua umum maupun ketua dewan pembina partai politik.

Selain itu, hasil survei FFH juga menunjukkan isu pemimpin alternatif di masa datang menjadi penting. Sebanyak 77,33 persen responden menilai isu tersebut sangat penting. 5,04 persen responden menilai penting.

3,11 persen responden menilai tidak penting.

1,19 persen responden menilai sangat tidak penting. 13,3 persen responden tidak tahu.

“Rakyat sudah bosan dan etika sekat-sekat tidak bisa ditembus maka lahirnya tokoh alternatif seperti Jokowi, Azwar Anas, Ridwan Kamil sudah tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.

Hasil survey FFH juga menegaskan pentingnya pembatasan usia dan latar belakang pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi syarat yang harus diterapkan dalam pemilihan pemimpin nasional di masa mendatang. Dalam riset ini diketahui 83,8 persen responden menilai perlu ada pembatasan usia seorang capres-cawapres. 16,2 persen responden tidak tahu.=GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 6 JANUARI 2015 SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV No. 0518 | TAHUN IV

55

HARGA ELPIJI SESUAI PASAR DUNIA Pekerja menurunkan tabung gas elpiji ukuran 12 kg di distributor penjualan gas di Kisamaun, Tangerang, Banten, Senin (5/1). PT. Pertamina per tanggal 2 Januari telah menaikan harga jual gas elpiji ukuran 12 kg hingga mencapai harga keekonomian dan harga tersebut terus dievaluasi setiap tiga bulan sesuai harga pasar dunia.

ant/muhammad iqbal

RAPBN-P 2015 Segera Diajukan ke DPR JAKARTA-Pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan (Senin, 12/1).

Penyerahan RUU APBN-P 2015 ini bersamaan dengan dimulainya masa sidang DPR. “Akan disampaikan tentunya saat masa sidang DPR dimulai, menurut rencana tanggal 12 minggu depan,” kata Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1).

Pertemuan ini merupakan yang pertama kali bagi Kabinet Kerja Joko WidodoJusuf Kalla sejak dibentuk pada 27 Oktober 2014.

Seperti diketahui, Sekretariat Negara mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menghadiri rapat di DPR sampai persoalan internal lembaga legisatif itu be-

nar-benar rampung. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada 4 November.

Menurut Bambang, draf RAPBN-P telah selesai disusun di Kementerian Keuangan.

Namun, sebelum diserahkan ke DPR, draf tersebut harus dilaporkan ke presiden terlebih dahulu.

“Jadi Pak Presiden ingin mendengar dari Pak Menkeu tentang kesiapan APBNP. Tidak ada yang spesifik, bagaimana ke-

siapan kita memasukkan APBNP sesuai dengan jadwal,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/1).

Bambang menjelaskan, ruang fiskal Rp 230 triliun akan didapat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 12.200 per dolar AS. Ruang fiskal Rp 230 triliun diperoleh dari pene-

Asumsi Makroekonomi RAPBN-P 2015 ITEM Pertumbuhan ekonomi (%) Inflasi (%) Suku bunga SPN 3 bulan (%) Kurs (Rp/US$) Harga minyak mentah/ICP (US$/barel) Produksi minyak (ribu barel per hari) Produksi gas (ribu barel per hari)

APBN 2015

RAPBN-P 2015

5,8 4,4 6,0 11.900 105 900 1.240

5,8 5,0 6,2 12.200 70 849 1.120

rimaan peningkatan pajak, pengalihan subsidi BBM, dan turunnya harga minyak dunia. “Itu akan dialokasikan ke berbagai belanja, paling besar untuk infrastruktur,” ujarnya.

Bambang melanjutkan, ada tiga kementerian yang akan menerima tambahan anggaran paling besar pada 2015, yakni Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

Tambahan Rp 230 Triliun Sebagaimana diketahui pada APBN 2015 yang disetujui oleh DPR pada 29 September 2014 lalu, disusun dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nikai tukar rupiah Rp 11.900 per USD, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan sebesar 6,0 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia raya-rata USD 105 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara dari sisi belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.039,5 triliun, pendapatan Rp 1.793,6 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen PDB. Sementara melalui pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya peningkatan dari penerimaan pajak, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun yang bisa digunakan untuk memperkuat APBN-P 2015. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

PERBANKAN

Bank Malaysia Dilarang Buka Cabang di Indonesia JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Bank Malaysia mengembangkan bisnis, terutama di bidang perbankan di Indonesia.

Larangan tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan dua negara mengenai prinsip-prinsip resiprokal.

ant/lucky r

TARGET PERIKANAN BUDI DAYA. Sejumlah pekerja memindahkan ikan bandeng budi daya di daerah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/1). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menargetkan produksi perikanan budi daya 40-50 juta ton dalam lima tahun kedepan dengan anggaran Rp 16,9 miliar.

Asuransi Pasti Terbayar OJK Pastikan Asuransi Lunasi Santunan Korban AirAsia JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil perusahaan asuransi yang berkewajiban membayar klaim kepada ahli waris korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura.

Hal tersebut dilakukan OJK, guna memastikan tidak adanya pelanggaran dalam proses pembayaran klaim asuransi.

“Jadi saya sudah kumpulkan, ditanyakan, masalahnya, kapan bisa dibayar klaim (kepada ahli waris),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani di kantor OJK, Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Firdaus, pada dasarnya perusahaan asuransi yang memiliki tanggung jawab pembayaran klaim sudah menyatakan kesiapannya. Namun, tentunya pembayaran klaim asuransi perlu menunggu proses evakuasi para korban dinyatakan selesai oleh pemerintah. “Jangan sampai salah bayar, kita koordinasi juga dengan Pemda, untuk memastikan ahli warisnya.

Nanti kita akan bikin upacara misalnya di Surabaya, nanti kita lakukan pemba-

yaran,” tuturnya.

Mengenai nilai asuransi yang akan didapat oleh ahli waris, Firdaus tidak dapat mengatakan saat ini karena proses belum dinyatakan selesai. “Nanti kita jelaskan, udah ada aturannya,” ucap Firdaus.

Maskapai AisAsia memiliki beberapa perusahaan asuransi yang telah bekerjasama selama beberapa tahun untuk mencover setiap perjalanan para penumpangnya. Asuransi tersebut di antaranya, Sinarmas, Jasindo, Giant Mitra dan Jasa Raharja.

Firdaus meminta, sebelum melakukan pencairan santunan, para perusahaan asuransi tersebut untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat demi mencocokkan data para ahli waris.

“Jangan sampai salah bayar, kita koordinasi juga dengan pemda, untuk memastikan ahli warisnya, baru kita berikan upacara penyerahan,” ujar Firdaus.

Sayangnya hingga saat ini Firdaus belum dapat menjelaskan berapa biaya santunan yang akan diterima para keluarga korban AirAsia QZ8501 itu.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Jasa Keuangan Non Bank OJK, Dumoly Pardede menegaskan OJK melakukan pengawasan terhadap pencairan klaim asuransi AirAsia QZ8501. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin hak

korban kecelakaan pesawat yang menimpa 155 penumpang dan 7 kru tersebut.

“OJK akan konsisten bagaimana asuransi berpihak pada korban,” kata Dumoly saat dijumpai di Gedung OJK, Senin (5/1).

Terkait siapa yang harus menanggung biaya tersebut, Dumoly masih menunggu penyelidikan dari Komite Nasional Penyelamatan Transportasi (KNKT) mengenai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. “Kami akan mempelajari kontrak (asuransi),” kata Dumoly.

Saat dikonfimasi kepada Kementerian Perhubungan, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Djoko Murjatmodjo mengatakan kompensasi yang diberikan kepada ahli waris merupakan kewajiban dari badan usaha penerbangan (maskapai). “Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 77 dan 92, setiap badan usaha wajib memberikan kompensasi,” kata Djoko.

Ia menambahkan mekanisme pemberian kompensasi dapat dilakukan oleh maskapai atau mengikutsertakan perusahaan asuransi. “Kalau maskapai punya uang yang banyak tidak mau menggunakan asuransi tidak masalah,” katanya.

Hingga saat ini AirAsia mengatakan bahwa keluarga berhak mendapatkan US$ 24 ribu, atau Rp 302,12 juta untuk satu penumpang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. =GAM

“Begini, pokoknya sebelum kita muncul (bank) di Malaysia. Mereka tidak boleh nambah, karena mereka sudah tiga di sini ,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon di Kantor OJK, Senin (5/1).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI), OJK dan Bank Sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia) telah menandatangani perjanjian bilateral untuk mendukung ASEAN Banking Integration (ABIF). Dalam frame kerja sama tersebut disepakati terkait dengan prinsipprinsip resiprokal.

Sementara tujuan dari ABIF menyediakan, membuka akses pasar dan keleluasaan beroperasi di negara ASEAN bagi Qualified ASEAN Bank (QAB). Persyaratan bank untuk menjadi kandidat QAB antara lain adalah bank-bank ASEAN yang kuat permodalannya, berdaya tahan tinggi dan dikelola dengan baik, serta memenuhi ketentuan kehati-hatian sesuai standar internasional yang berlaku.

“Kita bilang sebelum imbang dulu jumlah banknya jangan dulu. Jumlah bank mereka dan bank kita disana harus sama.

Yang namanya dikategorikan QAB kan gitu.

Jadi misalnya, sekarang kita ambil Malaysia ada tiga bank besar disini, kita bilang tunggu, kita tiga dulu dong disana bank kita muncul sebelum mereka untuk nambah disini,” ujar Nelson.

Saat ini, Malaysia memiliki tiga bank yang sudah beroperasi di Indonesia yaitu, BII, Maybank dan CIMB. Sementara di sisi lain, Indonesia belum memiliki kantor cabang satu pun di Negeri Jiran itu.

Untuk itu, Nelson meminta kepada perbankan untuk lebih terus meningkatkan permodalan sehingga nantinya dapat bersaing dengan bank-bank negara lain.

Menurut Nelson, saat ini terdapat tiga bank Indonesia yang dinilai mampu bersaing dengan bank-bank Malaysia dan beberapa negara lainnya.

Ketiga bank BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dari segi permodalan, ketiga Bank BUMN ini memiliki modal yang sangat kuat. Karena itu, OJK mendorong tiga bank BUMN untuk membuka cabang di Malaysia. Artinya, sebelum ketiga bank BUMN tersebut beroperasi di Malaysia, maka perbankan Malaysia tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di Indonesia. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015

SELASA 6No. JANUARI 2015||TAHUN No. 0518 |IV TAHUN IV 0518

77

AKIBAT CUACA BURUK

Pesawat Garuda JemberSurabaya Terlambat

ant/adhitya hendra

BURUH TUNTUT HAK NORMATIF. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), melakukan aksi demo, di depan Kontor Disnakertrans, Pasuruan, Jatim, Senin (5/1). Para buruh dalam aksinya menuntut beberapa hak normatif yang belum diberikan oleh PT Indolakto, agar jam kerja dan upah bulanan sesuai UMK, meminta pemberian THR sesuai aturan karena selama ini para buruh hanya mendapat THR sebesar Rp 275.000 dengan masa kerja sebelas tahun.

Pengadilan Agama Tangani 1.420 Kasus Perceraian MAGETAN - Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menangani sebanyak 1.420 kasus perceraian yang masuk selama tahun 2014.

"Jumlah tersebut meningkat tipis jika dibandingkan dengan jumlah kasus selama tahun 2013 yang mencapai sekitar 1.342 kasus," ujar Humas Pengadilan Agama Magetan, M. Khairul, kepada wartawan, Senin (5/1).

Menurut dia, dari 1.420 kasus perceraian yang ditangani tahun ini, didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

Jumlahnya mencapai 925 kasus, sedangkan sisanya sekitar 495

adalah cerai talak yang diajukan suami.

Adapun alasan permohonan perceraian tersebut bermacammacam. Di antaranya adalah, faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab, hingga perselingkuhan atau pihak ketiga.

"Alasan paling mendominasi adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang berimbas pada ketidakharmonisan rumah tangga," kata dia.

Sesuai pendataan, perceraian sering menimpa kepada seseorang yang bekerja di luar negeri, baik pihak istri atau suami.

Perpisahan yang lama tersebut menimbulkan perselisisihan, perselingkuhan, hingga berakhir pada perceraian.

Guna mencegah permohonan

Jumlah tersebut meningkat tipis jika dibandingkan dengan jumlah kasus selama tahun 2013 yang mencapai sekitar 1.342 kasus,�

M. Khairul

Humas Pengadilan Agama Magetan perceraian yang masuk, pihak pengadilan agama mengaku telah memberikan mediasi antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah rumah tangga kembali harmonis.

"Kami telah memberikan mediasi sebelum permohonan percerain diputus. Namun, tetap saja keputusan berada ditangan kedua belah pihak," tuturnya.

Ia menambahkan, naiknya kasus perceraian tersebut juga sebanding dengan jumlah pengajuan pernikahan dini atau dispensasi nikah selama tahun 2014.

Tercatat, selama tahun 2013 permohonan dispensasi nikah mencapai 62 permohonan. sedangkan sepanjang tahun 2014 meningkat menjadi 68 permohonan.

Adapun pemohon perceraian berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai pegawai swasta, wisausaha, TKI, hingga pegawai negeri sipil (PNS). = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

JEMBER - Pesawat Garuda Indonesia dengan rute Jember-Surabaya terlambat (delay) sekitar 3 jam akibat cuaca buruk yang terjadi di Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.

"Pesawat sudah terbang dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju ke Jember, namun tidak bisa mendarat karena di Bandara Notohadinegoro hujan deras," kata Manajer Pemasaran Garuda Indonesia di Jember Boedi Prihantoro.

Cuaca buruk yang terjadi di sekitar bandara yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember menyebabkan pesawat jenis ATR 72-600 hanya berputar-putar di atas bandara.

"Pesawat yang membawa 24 penumpang itu terpaksa kembali lagi ke Bandara Juanda karena tidak bisa mendarat di Bandara Notohadinegoro akibat hujan cukup deras, padahal pesawat sudah berputar-putar di sekitar bandara," paparnya.

Berdasarkan jadwal penerbangan dengan rute JemberSurabaya seharusnya pukul 10.20 WIB dan sebanyak 45 penumpang yang akan terbang ke Surabaya sudah berada di Bandara Notohadinegoro Jember.

"Setelah hujan deras mengguyur bandara, dua jam kemudian cuaca sudah bagus dan pesawat Garuda memutuskan kembali terbang dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Notohadinegoro," tuturnya.

Boedi menjelaskan pesawat Garuda dari Surabaya dengan 24 penumpang akhirnya bisa mendarat dengan mulus di Bandara Notohadinegoro karena cuaca sudah cerah.

"Alhamdulillah pesawat dengan 45 penumpang bisa lepas landas (take off) dari Bandara Notohadinegoro sekitar pukul 13.05 WIB untuk menuju ke Bandara Juanda," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

SERTIJAB

Tujuh Perwira Dimutasi

ant/ari bowo sucipto

ANTRE BELI PREMIUM. Puluhan pengendara motor antre untuk membeli premium di sebuah Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) di jalan Danau Toba, Malang, Jawa Timur, Senin (5/1). Sejak penurunan harga Pertamax, beberapa SPBU di kawasan tersebut kehabisan premium, pertamax bahkan solar.

Dewan Desak Pemkot Tertibkan Puluhan RHU SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota setempat segera menertibkan puluhan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang tidak memiliki kelengkapan perizinan.

Dari data yang diterima tercatat sebanyak 30 lapangan futsal di Surabaya, dari jumlah itu hanya dua yang berizin, sedangkan tempat usaha berupa salon tercatat 71 tempat, namun yang berizin hanya 68 tempat usaha, kata Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, Senin.

"Satpol PP itu kan aparat penegak perda (peraturan daerah). Maka saya minta, kalau melakukan penegakan perda seperti penutupan tempat usaha yang tidak berizin, harus menyeluruh. Jangan tempattempat tertentu saja. Nanti bisa muncul dugaan tempat itu dilindungi oknum tertentu," kata Armuji saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya.

Hingga saat ini, lanjut dia, tempat-tempat usaha itu masih

tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada tindakan tegas dari Pemkot. Tindakan itu berupa penyegelan atau penutupan usaha.

Tidak hanya lapangan futsal dan salon kecantikan, tempat usaha seperti restoran juga banyak yang tidak berizin. Ia juga mencontohkan tempat usaha yang ada disepanjang Jalan Kayoon, tempat di bantaran sungai dipastikan tidak berizin. Hal ini dikarenakan tempat itu berdiri di sisi sungai.

Sesuai aturan, lanjut dia, bangunan yang berdiri dekat dengan sungai itu dilarang. Tapi hingga sekarang, bangunan yang banyak dijadikan tempat usaha masih tetap berdiri.

"Jika nanti Satpol PP hendak melakukan penertiban, saya minta komisi A juga dilibatkan.

Kalau nanti ada yang sidak atau

menertibkan sendiri-sendiri, khawatirnya ada dugaan macam-macam.

Kemudian, biar masalah perizinan ini yang bergerak tidak hanya Satpol PP, tapi juga DPRD dalam hal ini Komisi A," katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan untuk penertiban pihaknya akan membentuk tim terpadu.

Tim ini terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait perizinan tempat usaha, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Keterlibatan sejumlah SKPD ini penting untuk mengetahui sejauh mana proses perizinan tempat usaha yang hendak ditertibkan. Seringkali Satpol PP tidak mengetahui perkembangan terbaru dari perizinan dari pemilik tempat usaha.

"Jadi, ketika semua SKPD ini ikut kan enak. Ketika sidak ke se-

buah tempat usaha, semua jenis perizinan akan diketahui dengan jelas," katanya.

Terkait dengan bangunan yang ada disepanjang Jalan Kayoon, mantan camat Rungkut ini menjelaskan, perizinan bangunan itu merupakan kewenangan dari Perum Jasa Tirta. Di kawasan ini banyak bangunan yang dijadikan depot dan juga tempat hiburan.

Namun begitu, pihaknya akan tetap menindaklanjuti. Sedangkan untuk tempat usaha hiburan, saat ini pihaknya sudah menutup sebanyak 14 tempat hiburan yang tidak berizin. Jumlah itu termasuk tujuh tempat hiburan yang sebelumnya disoroti anggota dewan.

"Tapi, lagi-lagi saya akui keterbatasan kami dalam penertiban. Ini karena personil kami terbatas. Asal diketahui saja, personil kami hanya 450 orang. Itu harus memantau semua tempat usaha di seluruh Surabaya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

JEMBER - Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, melakukan mutasi terhadap tujuh perwira untuk kebutuhan organisasi dan penataan personel polres setempat.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh perwira tersebut digelar di Rupatama Polres Jember, Senin (5/1).

"Tujuh perwira yang dimutasi adalah Kepala Bagian Operasional Kompol Imam Pauji, Kasatreskrim AKP Sunarto, Kasat Sabhara AKP Dono Sugiharto, Kasubag Humas Eddy Sudarto, Kapolsek Sumberbaru AKP Saidi, Kapolsek Balung AKP Subagio, dan Kapolsek Ambulu AKP Sutarjo," kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif.

Kompol Yakhob Silvana Delareskha yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Gubeng, Poltabes Surabaya, dipercaya menempati posisi Kabag Ops menggantikan Kompol Imam Pauji yang dimutasi sebagai Wakapolres Bondowoso.

Kasatreskrim AKP Sunarto digantikan oleh AKP Rony Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Sidoarjo dan AKP Sunarto menempati jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim.

Kasat Sabhara AKP Dono Sugiharto digantikan AKP Akhmad Mustofa yang sebelumnya menjabat Kapolsek Bantaran, Polres Probolinggo, dan AKP Dono Sugiharto bergeser mengisi jabatan baru sebagai Kasubbag Humas Polres Jember yang ditinggal oleh AKP Edy Sudarto.

Selanjutnya AKP Edy Sudarto dipercaya menempati jabatan Kapolsek Sumberbaru menggantikan AKP Saidi yang dimutasi sebagai Kasubbagsarpras Bagsumda Polres Jember.

Kapolsek Balung diserahterimakan dari AKP Subagio kepada AKP Heri Supatmo yang merupakan mantan Kanit Regident Satlantas Polres Jember dan AKP Subagio menjadi Wakapolsek Sumbersari.

Kemudian Kapolsek Ambulu diserahterimakan dari AKP Sutarjo kepada AKP Tri Joko Setyonarso yang sebelumnya menjabat Kapolsek Purwoharjo Polres Banyuwangi dan selanjutnya AKP Sutarjo mengisi jabatan baru Kasubbagbinpos Bagops Polres Jember. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

Pemerintah Jangan Hanya Eksplorasi Alam MALANG - Akademisi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Sukir Maryanto, Ph.D, meminta pemerintah untuk tidak melakukan eksplorasi terhadap alam saja, tetapi juga memikirkan dampak lingkungannya.

"Sistem pengelolaan alam di Indonesia ini harus diperbaiki, sebab selama ini pemerintah maupun warga di Tanah Air ini lebih banyak melakukan eksplorasi alam, namun minim melakukan monitor terhadap dampak dari eksplorasi itu," kata Kepala Laboratorium Geofisika UB Malang ini dalam pidato ilmiahnya pada Dies Natalis ke-52 kampus itu di Malang, Senin (5/1).

Menurut dia, sebenarnya Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat strategis, sehingga punya potensi sumber daya alam (SDA) yang bagus. Namun, potensi itu hanya dieksplorasi saja tanpa ada perawatan dari dampak eksplo-

rasinya.

Salah satu potensi alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal, katanya, adalah volcano geothermal atau energi panas bumi karena karena Indonesia berada di daerah "ring of fire" dengan jumlah gunung api terbesar di dunia, yakni sebanyak 127 gunung api.

Geothermal di Indonesia potensinya ada 40 persen, dari 40 persen itu, 80 persen di antaranya adalah volcano geothermal, namun sampai saat ini pemanfaatannya baru empat persen.

"Harapan kami, ke depan masyarakat Indonesia bisa lebih bijak dalam pemanfaatan alam, sehingga potensi terjadinya

bencana bisa diminimalisasi.

Contohnya, limbah geothermal atau panas bumi bisa dibuatkan sumur, sehingga energinya bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar gunung berapi, sebab jika energi terakumulasi dalam waktu lama tanpa ada pemanfaatan, bisa berpotensi meletus seperti yang terjadi di Gunung Sinabung," ujarnya.

Lebih lanjut lulusan Kyoto University itu mengatakan ada banyak pemanfaatan geothermal bagi masyarakat. Di antaranya sumber air panas untuk sektor pariwisata, serta pemanfaatan di bidang industri, seperti dapat digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian dan perikanan dan uap air panas yang dihasilkan juga bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik.

Penggunaan energi geothermal pada umumnya dibedakan dalam dua kategori, yakni penggunaan secara langsung

dan penggunaan secara tidak langsung. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik, misalnya untuk memasak, pengobatan dan ritual.

Sedangkan untuk pemanfaatan geothermal secara tidak langsung, air panas dan uap panas dikonversi sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Agar geothermal dapat dikonversi menjadi energi listrik maka diperlukan pembangkit.

"Oleh karena itu, sistem pengelolaan alam di Indonesia harus segera diperbaiki dan pemerintah juga mempermudah regulasi pengelolaan geothermal tersebut agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal untuk masyarakat luas," tandasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/ari bowo sucipto

POSKO PSIKOLOG AIRASIA. Seorang petugas memasang spanduk Posko Pendampingan Psikologi bagi keluarga dan sahabat korban pesawat AirAsia di kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Malang, Jawa Timur, Senin (5/1). Sebanyak 40 personel yang terdiri dari psikiater, dokter kejiwaan dan psikolog disiagakan setiap hari selama 24 jam secara bergantian untuk meringankan beban psikologi para sahabat dan keluarga korban pesawat AirAsia.

9

PBB

Target Perolehan Pajak Kota Malang Dinaikkan MALANG - Target perolehan pendapatan daerah dari sektor pajak di Kota Malang, Jawa Timur, pada tahun 2015 dinaikkan menjadi Rp 300 miliar dari yang tertuang dalam APBD 2015 sebesar Rp 270 miliar.

"Saya yakin target sebesar Rp 300 miliar ini bisa terealisasi karena sampai saat ini masih banyak potensi pajak yang belum dioptimalkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), seperti pajak aset daerah dan pajak kos-kosan," kata Wali Kota Malang Moch Anton di Malang, Senin (5/1).

Ia mengatakan sampai sekarang masih banyak pajak yang belum tertagih. Jika tahun depan bisa tertagih seluruhnya, pasti target sebesar Rp 300 miliar tesrebut bisa terealisasi, bahkan akan terlampaui seperti tahun-tahun sebelumnya.

Anton mengakui pertimbangan mematok target pendapatan pajak sebesar Rp 300 miliar pada tahun ini karena berdasarkan capaian tahun lalu. Pendapatan pajak daerah yang dikelola Dispenda pada 2014 melebihi target sebesar Rp 17,5 miliar dari target Rp 260 miliar.

"Kalau tahun lalu pendapatan pajak Dispenda mampu melebihi target, saya rasa tahun ini juga mampu, bahkan bisa lebih dari Rp300 miliar. Potensi pendapatan pajak Kota Malang sangat besar, jadi saya optimis tahun 2015 bisa terealisasi," tandasnya.

Apalagi, lanjutnya, selama ini kesadaran warga Kota Malang untuk membayar pajak sudah bagus karena mereka berasumsi bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara untuk pembangunan Kota Malang dan negeri tercinta ini.

Pada tahun 2015, Pemkot Malang akan memaksimalkan program pajak online atau e-tax. Dengan adanya program e-tax sejak 2014 lalu, pendapatan pajak Kota Malang bisa lebih optimal karena e-tax merupakan salah satu acuan Pemkot Malang dalam sistem penarikan pajak, selain lebih transparan, program e-tax juga meningkatkan potensi pajak.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto mengaku optimistis bisa mencapai target baru 2015 yang dibebankan wali kota dipundaknya. Salah satu upaya yang dilakukan Dispenda untuk merealisasikan target tesrebut ditandai dengan peluncuran program PBB di lingkungan PNS Pemkot Malang. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

PEMBANGUNAN

Pemkab Fokus RTH Wilayah Utara

ant/m risyal hidayat

Sejumlah anggota TNI AL melakukan penghormatan ketika KSAL Laksamana TNI Marsetio bersama penggantinya Laksamana Madya TNI Ade Supandi melakukan Admiral Inspection (inspeksi armada tempur laut) dari atas Kapal TNI AL (KAL) Yudhistira di perairan sekitar Koarmatim Ujung Surabaya, Jatim, Senin (5/1). Admiral Inspection merupakan tradisi TNI AL memeriksa kesiapan semua unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet kepemimpinan KSAL diserahterimakan.

DPRD Kembali Tunda Pengesahan Perda RTRW JEMBER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk kedua kalinya menunda rapat paripurna pengesahan dan penetapan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat.

"Bupati Jember MZA Djalal mengirim surat kepada dewan untuk menunda pengesahan Perda RTRW, sehingga sidang paripurna yang dijadwalkan hari ini ditunda lagi," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

DPRD Jember batal menggelar sidang paripurna pengesahan rancangan Perda RTRW pada Senin (29/12) karena ketidakhadiran Bupati Jember MZA Djalal.

Kemudian sidang paripurna dijadwalkan lagi pada Senin ini, namun sidang tersebut ditunda lagi karena Bupati Jember meminta penundaan pengesahan perda tersebut.

"Dalam surat yang dikirim Bupati menjelaskan alasan permintaan penundaan pengesahan Perda RTRW karena pihak eksekutif akan berkonsultasi kepada Gubernur Jatim terkait pasal 46 tentang tambang," kata Ayub.

Berdasarkan surat itu, lanjut dia, pimpinan dewan dan seluruh fraksi sepakat untuk menunda dan menyerahkan lagi kepada Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwal kembali sidang paripurna Perda RTRW tersebut.

"Rapat Banmus untuk menjadwalkan sejumlah kegiatan dewan, termasuk rencana sidang paripurna akan digelar

Bupati Jember MZA Djalal mengirim surat kepada dewan untuk menunda pengesahan Perda RTRW, sehingga sidang paripurna yang dijadwalkan hari ini ditunda lagi,�

Ayub Junaidi

Wakil Ketua DPRD Jember pada Kamis (8/1) dan yang menentukan kembali jadwal sidang paripurna pengesahan Perda RTRW ada di tangan Banmus," ucap politikus PKB Jember itu.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember MZA Djalal

mengatakan bahwaeksekutif secara langsung meminta kepada pimpinan DPRD Jember untuk menunda pelaksanaan paripurna penetapan Perda RTRW Jember.

"Penundaan itu untuk memberi kesempatan kami berkirim surat kepada Gubernur Soekarwo dalam rangka meminta arahan terkait polemik pasal 46 tentang pertambangan dalam rancangan Perda RTRW," paparnya.

Ia menjelaskan pihaknya sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan yang tertuang dalam sebuah perda, sehingga bukan hanya mencari kecepatan atau siapa pihak yang kalah maupun siapa yang menang.

"Perda RTRW itu menentukan pembangunan di Kabupaten Jember dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga harus berhati-hati," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo fokus pada pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) untuk wilayah utara dan wilayah barat pada 2015 untuk mempercantik wilayah itu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin mengatakan wilayah tersebut yakni mulai dari Kecamatan Taman sampai dengan Kecamatan Tarik akan dibangun ruang terbuka hijau.

"Pembangunan ruang terbuka hijau ini bertujuan untuk mempercantik wilayah kabupaten dan juga untuk memberikan tempat hiburan taman yang murah meriah kepada warga masyarakat yang ada di wilayah ini," katanya.

Ia mengemukakan, nantinya ada beberapa titik yang akan digunakan sebagai tempat ruang terbuka hijau seperti di bekas pasar sapi. "Kami juga akan melihat potensi dan juga luasan wilayah yang akan digunakan sebagai tempat ruang terbuka hijau tersebut supaya nanti bisa dipergunakan secara maksimal untuk masyarakat," katanya.

Menurutnya, selain membuat ruang terbuka hijau pihaknya juga berencana membuat bangunan batas kabupaten yang selama ini mash belum bisa direalisasikan seperti perbatasan Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto. "Kami sudah melakukan komunikasi dengan pengembang jalan Surabaya-Mojokerto untuk membuat bangunan tersebut demi mempercantik kabupaten ini," katanya.

Selain beberapa rencana besar tersebut dirinya saat ini juga sudah membuat beberapa terobosan dengan membuat beberapa asesoris taman seperti pembuatan patung yang ada di alun-alun setempat.

"Kami juga membuat asesoris taman seperti pembuatan perahu layar yang ada di bundaran aloha.

Semua asesoris yang kami buat tersebut menggambarkan potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Ia berharap, dengan adanya penambahan sejumlah fasilitas ini akan memberikan efek positif kepada warga Sidoarjo terutama yang ingin menghabiskan libur bersama keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV SELASA 6 JANUARI 2015

MADURA

No. 0518 | TAHUN IV

Melembutkan Kekuasaan

Salam Songkem

Rindu Rekonsiliasi

K

onflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Romahurmuzy dan Djan Faridz hingga kini masih belum menemukan titik temu. Proses rekonsiliasi yang selama ini digagas, bahkan oleh Ketua MUI, Din Syamsudin, tak kunjung menjadi kenyataan. Padahal konstituen PPP sangat merindukan rekonsiliasi dua kubu partai berlambang kakbah itu.

Konflik PPP sejatinya warisan dari Ketum PPP sebelumnya. Telah melahirkan dua kepemimpinan di internal PPP yang dilahirkan melalui proses Muktamar PPP di Surabaya pada 1518 Oktober 2014 dan Muktamar VIII PPP di Jakarta pada Kamis (30/10).

Fenomena ini tercatat sejarah sebagai suatu kegagalan Ketum PPP sebelumnya, Suryadharma Ali. Romahurmuzy yang merupakan Ketum PPP hasil Muktamar PPP d Surabaya kini dianggap telah melakukan kebohongan publik karena telah berupaya tidak mengakui pemecatan sejumlah kader PPP di sejumlah daerah yang dilakukannya. Tudingan yang dikeluarkan oleh lawan politiknya Djan Faridz, Ketum PPP versi hasil Muktamar PPP di Jakarta, melalui Wakil Ketua Umum DPP PPP, Fernita Darwis, menjadi pernyataan politis yang berpengaruh negatif pada kubu Romahurmuzy. Meskipun barangkali tudingan itu sebuah fakta, yang bila terbuktikan dapat membuat rival Djan Faridz kebakaran jenggot.

Memang, kalau jujur bukan politik namanya. Akan tetapi bila tipikal politik semacam ini sudah menghinggapi PPP, berarti partai kakbah ini sedang melangkah menuju kehancuran, karena akan ditinggalkan oleh rakyat yang selama ini membesarkan PPP. Di antara dua kubu itu pasti ada yang berdusta untuk menyelamatkan kepentingannya, dengan mengorbankan prospek PPP jika dua kubu itu tak bisa berdamai.

Egoisme elite hendaknya dikuburkan. Jika keduanya memang memikirkan nasib partai dan rakyat.

Rekonsiliasi pasti bisa dicapai apabila keduanya tak mementingkan kelompoknya dan syahwat menguasai PPP. Elite PPP harus membuka mata hati untuk melihat kenyataan konstituen yang sangat mengharapkan PPP kembali harmoni, tak berkubu-kubu, apalagi tercerai-berai.(*)

I

C 11

Sejarah mencatat bahwa terdapat banyak negaranegara di dunia dipimpin oleh penguasa yang menindas (zalim), misalkan Jerman saat dipimpin Adolf Hitler. Sang diktator, pembantai Yahudi, dan penyulut perang dunia ke II. Selain itu, sejarah Chili juga mencatat bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh seorang yang bingas. Ia adalah Augusto Jose Ramon Pinochet Ugarte. 11 September 1973 menjadi hari paling bersejarah bagi Augusto. Tak butuh waktu lama, setelah diangkat menjadi panglima perang, dengan sangat mudah ia melakukan kudeta terhadap Salvador. Ia berhasil mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru Negara Chili. Salvador dipaksa turun jabatan dari kursi kepresidenan (Ahmad Bahaudin, 2012: 63).

S

ama halnya dengan Indonesia. Negeri ini juga tak mau ketinggalan. Sejarah nasional mengatakan bahwa era orde lama adalah era kepemimpinan otoritas. Suara kritis dibungkam, pembantaian meraja lela, dan masih banyak lainnya. Semua ini menyadarkan kepada kita semua bahwa kekuasaan sungguh menentukan kesejahteraan dan ketentraman suatu negara. Kita semua sepakat bahwa kekuasaan

menindas lebih kejam dari binatang buas.

Melawan Penindasan Demi kelancaran lalu lalang kereta api, diperlukan sejumlah orang yang mengatur penjadwalan dan mengurusi tiap hal yang berhubungan dengan penumpang, pengemudi, dan kereta api itu sendiri. Walaupun kereta api adalah fasilitas milik semua rakyat, tetap saja rakyat tidak bisa seenaknya saja mengubah ketentuan dan jadwal perkereta apian milik bersama itu.

Pun begitu dengan negara.

Negara juga butuh pemimpin.

Tugas pemimpin tersebut adalah mensejahterakan rakyatnya. Dari sinilah kekuasaan itu lahir.

Robert M. MacIver (1882-1970) bercerita banyak tentang kekuasaan.

Menurutnya, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.

Plato, Filsuf yang lahir sekitar 300 tahun sebelum Nabi Isa dan 900 tahun sebelum Nabi Muhammad, mengutarakan, masyarakat dapat merasa aman dan bekembang biak, jika pemerintahan dipimpin oleh sedikit orang-orang bijak. Dalam bahasa Plato, mereka adalah the philosopher king, para pemimpin yang terlatih dengan filsafat dan memancarkan keraifan.

Lebih jauh lagi, Denny J.A (2006) mengatakan, sebuah pemerintahan sudah kadung memiliki kekuasaan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Ia satu-satunya lembaga yang boleh menggunakan kekerasan, memonopolinya, dalam pengaturan sosial.

Bagi Plato, ditangan benevolent leaders, lembaga ini akan

mengutamakan kepentingan dan keadilan masyarakat yang diperintah. Kekuasaan dapat dijinakkan.

Bagaimana pemimpin bijak dapat naik ke jenjang kekuasaan tertinggi. Politik praktis begitu keras. Ia mampu merangsang manusia menyimpan motif dan rencana terburuk yang dapat ia punyai.

Dengan penuh idelaisme ia masuk ke politik, namun dunia politik praktis dengan mudah melunturkannya.

Disamping itu, bagaimana mungkin manusia dapat menjadi baik jika ia begitu berkuasa?

Pilihan yang lebih mungkin untuk menjinakkan kekuasaan adalah memberlakukan konstitusi secara konsekuen. Dua subtansi menjadi pokok konstitusi. Pertama, ia mencegah sentralisasi kekuasaan. Bisa dibayangkan jika praktik sentralisasi diterapkan dewasa ini.

Tentu akan terdapat berbagai daerah yang merasa “terkekang” karena tidak bisa mengembangkan potensi yang ia miliki. Untuk mencegah sistem tersebut adalah melalui konstitusi. Dan kondisi seperti inilah yang diambil oleh Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri dari bernagai belahan daerah menjadikan sistem desentralisasi atau otonomi diberlakukan.

Kedua, menjamin kebebasan. Kontitusi itu dibuat untuk

mengontrol pemerintah. Dan inilah kewajiban rakyat. Selain itu, rakyat juga mempunyai kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan melalui konstitusi. Inilah subtansi konstitusi sesungguhnya.

Carl J. Frederich (1919-1975) bercerita banyak tentang konstitusi. Kebaikan utama konstitusi karena ia merubah corak pemerintahan, dari pemerintahan orang perorang menjadi pemerintahan hukum. Kekuasaan terstinggi tidak lagi berada pada figur tertntu tetapi pada hukum yang impersonal. Tak ada pemerintahan yang sah jika tidak bersandarkan hukum. Dan sumber hukum sebuah negara itu adalah konstitusi.

Umar bin Khattab pernah berujar sebaik-baik pemimpin atau orang yang paling bahagia adalah mereka yang mahu membahagiakan rakyatnya, dan orang yang paling sengsara atau pemimpin yang paling celaka adalah pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya.” Wallahu a’lam bi al-shawab=

Pilihan yang lebih mungkin untuk menjinakkan kekuasaan adalah memberlakukan konstitusi secara konsekuen.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

MADURA

12

POHON BESAR

Mengancam Keselamatan

GENCAR. Pekerja seks komersial yang terjaring razia Satpol PP Kabupaten Probolinggo

PSK Rentan Terjangkit PK Kesehatannya Perlu Dijaga PROBOLINGGO - Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) memang betul-betul harus diperhatikan kesehatannya. Bila hal tersebut tidak diseriusi, maka akan menimbulkan hal yang fatal. Sebab penyakit kelamin (PK) dinilai mudah mengintai mereka.

Berdasarkan data PSK yang ada di Kabupaten Probolinggo memang relatif besar. Bahkan jumlahnya bisa mencapai ratusan orang dari berbagai kecamatan.

Ketua Manager Kasus (MK) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)Kabupaten Probolinggo Badrut Tamam, mengatakan. Untuk kesehatan para PSK memang perlu harus diperhatikan terumata pada pesoalan pendampingan untuk itensitas memeriksakan kesehatanya. “Karena mereka rentan tertular penyakit kelamin

seperti HIV dan AIDS,” terangnya kepada wartawan, Senin (5/1).

Menurutnya, untuk jumlah PSK dirinya tidak ada data pastinya. Sebab jumlahnya tidak bisa tetap karena PSK yang ada terkandang pindah lokasi. Sehingga jumlah pastinya bisa berubahrubah, “Ada yang baru terkadang PSK lama pindah kelokasi lain,” tandas Badrut Tamam.

Badrut Tamam hanya memastikan kalau jumlahPSK yang ditangani dirinya memang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Mereka biasanya sering melakukan prostitusi diberbagai tempat diantaranya, Kecamatan Paiton, Besuk, Gading, Kraksaan, Dringu, Tegalsiwalan, Maron, Leces, Lumbang, Krucil, Tiris, Sumberasih , Gending. “Semuanya berjumlah di tiga belas lokasi yang tersebar di dua puluh empat Kecamatan,” katanya.

Agar kesehatan PSK bisa terpantau, pihaknya terus melakukan pendampingan dengan secara rutin agar para PSK diarahkan untuk melakukan pemeriksakan fisiknya ke puskesmas yang ada di kecamatan masing-masing.

“Agar mereka bisa terdeteksi dari penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS),” ucap Badrut Tamam.

Sementara itu, Kabid Pemeliharan dan Penyehatan Lingkun-

gan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Dyah Kuncarawati mengatakan, dengan tinggi HIV AIDS pihaknya terus meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat. “Mereka perlu untuk dilakukan pendekatan,” terangnya.

Upaya yang dilakukan pemkab, lanjut dia, akan memberikan anggaran dalam tahun 2015 ini sebesar Rp 400 juta. Dana tersebut termasuk dengan KPA kabupaten Probolinggo.

“Anggaran Rp 200 untuk Dinkes dan KPA Rp 200 juta.

Sehingga keberadaan PSK dan orang yang terjangkit HIV AIDS kesehatannya bisa benar-benar terlindungi,” papar Dyah Kuncarawati. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Jalan raya Dringu sampai dengan Paiton banyak berdiri tegak pohon besar. Namun keberadaan pohon tersebut berpotensi mengancam keselamatan pelintas jalan.

Salah satu pengendara motor asal Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Muhtar mengatakan, pohon yang ada di sepanjang jalan Kabupaten Probolinggo wilayah timur memang banyak pohon yang ukurannya realtif besar. ”Ini bisa mengancam keselamatan pengendara saat melintas,” terangnya kepada wartawan, Senin (5/1).

Menurutnya, yang paling ditakutkan pengendara saat melintas. Ketika sudah ada hujan dan dibarengi dengan angin kencang, maka pohon tersebut mudah untuk tumbang. ”Kalau ini dibiarkan maka sangat menghawatirkan mas,” kata Muhtar.

Muhtar mengaku, kondisi pohon besar saat musim hujan dan angin kencang sangat mengkhawatirkan.

Selayaknya keberadaan pohon tersebut untuk dilakukan pemangkasan ranting. Selain itu, kondisi yang dinilai menakutkan untuk pengendara juga akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. “Kami berharap agar pemerintah bisa memperhatikannya,” harapnya.

Pengguna jalan lainnya, Abdul Kadir mengatakan, pohon yang besar tersebut memang selayaknya untuk dilakukan penebangan sebelum menelan korban dijalan raya. Selain pohon yang besar kondisi yang paling menakutkan ketika pengendara melintas dimalam hari.

“Apalagi jalanan gelap dan bersamaan dengan hujan deras,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, untuk bisa menghindari hal yang idak diinginkan, pemerintah agar menyegerakan untuk melakukan pemotongan pohon. Sehingga pengendara bisa terpelihara keamanannya. “Apalagi pohonya bukan berjumlah puluhan namun jumlahnya mencapai ratusan disepanjang jalan raya Kabupaten Probolinggo,” papar Abdul Kadir. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

13

PENDAMPING PKH

Masih Terima Gaji Ganda

MINIM. Persediaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Probolinggo.

Persediaan BBM di SPBU Minim

PROBOLINGGO - Tunjangan sertifikasi yang diterima guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo di soal para guru yang hingga saat ini belum menerima tunjangan tersebut.

Sebab, diketahui ada 28 guru penerima tunjangan itu juga menerima tunjangan sebagai Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

Syafiuddin, guru madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Tongas mengatakan, seharusnya Kementerian Agama mencoret nama-nama guru yang juga menjadi pendamping PKH. Sebab, para guru itu menerima tunjangan yang sama-sama bersumber dari keuangan negara yakni APBN. “Yang satu pos Kemenag RI. Dan PKH di Kemensos,” jelasnya kepada wartawan, Senin (5/1) kemarin.

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 13 tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Kementerian. Seseorang atau pejabat atau masyarakat di larang menerima uang,bantuan, atau gaji yang bersumber dari keuangan negara secara bersamaan. “Seharusnya mereka memilih. Apakah menjadi pendamping PKH. Atau sertifikasi,” urai Syafiuddin.

Dikonfirmasi perihal itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Busthomi menjelaskan untuk sertifikasi sejak tahun 2013 masuk ke DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran) kemenag kabupaten. Sehingga

seluruh proses administrasi dan verifikasi mutlak menjadi kewenangannya berdasarkan juklak dan juknis Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan juklak itu, lanjut Busthomi, tidak ada larangan bagi guru yang dinyatakan lolos menerima sertifikasi untuk dicabut jika menjadi pendamping PKH. “Memang sudah masuk laporan itu ke sini. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Kecuali ada aturan yang pasti, tidak boleh menerima sertifikasi dan tunjangan PKH. Sejauh ini aturan yang ada masih debateble,” ucapnya.

Senada dengan Busthomi.

Kabid Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Soejianto mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan adanya tunjangan doble itu. “Memang ada beberapa aturan yang melarang menerima dua tunjangan dari satu sumber keuangan. Tapi selama ini tidak ada surat resmi dari Kemensos,” paparnya.

Selama tidak ada larangan yang jelas, Dinas Sosial tidak bisa merekomendasikan pemberhentian untuk para pendamping itu. Berbeda dengan pemberhentian pendamping yang nyaleg pada Juli lalu.

Pada saat itu, memang dengan tegas Kementerian Sosial meminta data yang nyaleg untuk diberhentikan menjadi pendamping. “Kalau ada surat seperti dulu. Pasti nanti akan tindakan,” terang Soejianto. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Tak Maksimal karena Cepat Habis Terjual PROBOLINGGO - Persediaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Probolinggo, dalam kondisi minim, sehingga operasional tidak maksimal karena cepat habis terjual. Pada Selasa (5/1) siang, SPBU di kawasan Jalan KH. Hasan Genggong Kota Probolinggo dari dua unit pompa premium dan solar yang dimiliki.

Salah seorang petugas SPBU Misnadi mengatakan pasokan bahan bakar minyak baik jenis premium maupun solar ke tempatnya bekerja sejak beberapa pekan lalu memang telah dikurangi.

“Biasanya setiap hari pasokan premium dan solar dari Pertamina masing-masing satu tangki kapasitas 16 ribu liter,” katanya.

Menurutnya, pasokan bahan

bakar minyak (BBM) yang minim ke SPBU itu, mengakibatkan jam kerjanya tidak maksimal seperti jam operasional normal. Biasanya dua unit pompa beroperasi dari pagi hingga malam hari, kini tidak beroperasi melayani masyarakat hingga malam.

Sedangkan yang lainnya sudah tutup sejak sore hari karena stok bahan bakarnya sudah habis.

Kondisi minim persediaan BBM bersubsidi itu, tidak tahu sampai kapan, namun dia berharap pasokan dapat normal kembali.

“Tanpa pasokan yang normal, dapat berakibat adanya antrean panjang kendaraan yang akan mengisi bahan bakar yang terus terjadi dan membuat para petugas SPBU itu tidak bisa lebih santai bekerja,” tandas Misnadi.

Selain minimnya pasokan bahan bakar bersubsidi itu juga terjadi di wilayah SPBU Mayangan.

Akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut, aktivitas masyarakat menjadi terganggu karena harus kehilangan waktu hingga tiga jam lebih hanya untuk mengisi bahan bakar di tangki kendaraan masing-masing. =M.HISBULLAH HUDA

DISOAL. Guru di lingkungan Madrasah Masih ada yang menerima gaji double dari PKH dan Sertifikasi.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

PROBOLINGGO - Nelayan Kota Probolinggo di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan mengakui kesulitan mencari ikan di lautan, akibat ombak besar disertai angin kencang, menyebabkan stok ikan menipis dan berdampak pada melambungnya harga ikan di pasaran umum.

Sejumlah nelayan asal Mayangan Kota Probolinggo mengakui, sejak muncul ombak besar disertai angin kencang, hingga kini sebagian besar nelayan tidak melaut, akibatnya stok ikan menipis. Termasuk kondisi di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, dalam sehari pelelangan jumlah ikan yang dilelang minim.

“Ikan yang kebetulan dilelang itu dari hasil tangkapan nelayan yang ikut kapal mini pursine dan kapal pursine yang sudahlama melaut. Kebanyakan kapal tidak melaut karena takut kapalnya diterjang ombak besar,” ujar Agus Salim (38) nelayan asal Kelurahan Mayangan.

Ditambahkan, ketika kondisi di laut tengah normal, sebagian

Harga Ikan Melambung Yang Dilelang Minim, Stok Ikan Menipis besar kapal melaut sehingga setiap hari ada kapal yang merapat dan membongkar ikan tangkapannya. ”Setiap tahunnya ada musim barat atau paceklik, ikan sulit dicari, jadi wajar kalau stok ikan menipis dan pasti harga ikan melambung. Tapi ketika ikan melimpah harga ikan turun. Jadi nelayan yang selalu merugi,” tandasnya.

Tak melautnya para nelayan mengakibatkan harga berbagai jenis ikan naik. Seperti ikan jenis pari Rp 22.000/kg sebelumnya Rp 13.000/kg. Ikan pirik Rp 80.000 perkilogram, sebelumnya hanya Rp 50.000. Cumi dari Rp 40.000/ kg menjadi Rp 75.000/kg, dan Sontong Rp 60.000/kg sebelumnya hanya Rp 30.000/kg.

“Karena harga ikan mahal, maka jumlah pembelinya juga turun, ini jelas merugikan pedagan ikan Semoga saja keadaan seperti ini tidak lama,” kata Siami (48) bakul ikan asal Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. =M.HISBULLAH HUDA

MELAMBUNG. Harga ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan melejit akibat nelayan tak melaut karena ombak besar dan angin kencang.

MUSIM HUJAN

Nekat Tanam Bawang PROBOLINGGO - Sejak awal Desember kemarin, hujan turun di wilayah Kabupaten Proboling-

go. Waktu musim hujan itu sebenarnya kurang tepat jika petani menanam bawang. Namun, pada

kenyataannya masih banyak ditemukan petani menanam bawang.

Zainullah, petani asal Desa

Tamansari Kecamatan Dringu mengaku tetap menanam bawang meski diprediksi hasilnya kurang baik. Hal itu dilakukan, karena bawang yang panen pada bulan Oktober kemarin terjual dengan harga murah.

Dalam satu kuintal bawang kualitas sedang, pedagang hanya membeli sebesar Rp 400 ribu.

“Dari pada dijual. Mendingan kami tanam,” jelasnya kepada wartawan, Senin (56).

Dengan kondisi itu, ia mengalami kerugian hingga puluhan juta. Dalam masa panen oktober kemarin, ia mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp 40 juta. Dana itu untuk biaya operasional mulai dari beli bibit, sewa lahan, ongkos petani.

Sementara hasil panennya hanya Rp 25 juta. “Akhirnya saya putuskan menanam pada desember. Sebab, bawang biasanya mahal pada Februari. Dan musim taman Desember akan di panen pada februari,” kata Zainullah.

Zainullah sendiri hanya berspekulasi. Namun, tetap optimis meski hasil bawang pada musim

hujan tidak sebaik musim kemarau. Nantinya harga bawang akan mahal. “Semoga saja nanti mahal.

Kalau memang tetap murah. Berarti memang nasib kami yang kurang beruntung,” ucapnya optimis.

Sementara itu, pedagang bawang Pasar Dringu, Saifullah, memprediksi harga bawang pada bulan februari bakal tinggi. Sebab, pada bulan itu, tidak banyak petani yang menanam bawang. Sehingga stok di tingkat petani. Pada bulan maret-mei 2015 nanti, merupakan puncak musim tanam. Sehingga permintaan bawang akan tinggi.

“Kalau sudah permintaan tinggi, bagamana lagi. Sementara stok kecil. Secara otomatis harga akan naik,” tandas bapak tiga anak ini.

Hanya saja, lemahnya atau kekurangan bawang pada masa taman saat ini banyak yang rusak.

Sebab, hampir setiap hari bawang di guyur hujan. Akibatnya, banyak ditumbuhi jamur yang akan memperlambat proses pembuahan bawang. ”Tapi meski kecil, harganya akan tinggi,” urainya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 20156|JANUARI No. 0518 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0518 | TAHUN IV

15 15

Piala FA

Menang atas Watford, Mourinho Minta Maaf kepada Wasit

Torres Ingin Temukan Sesuatu di Atletico MADRID - Fernando Torres mengaku, kepulangannya ke Atletico Madrid untuk mengembalikan semangat persaingan serta menemukan sesuatu yang hilang pada dirinya. Dia pun yakin, hal-hal tersebut bisa ditemukan di klub tersebut.

Hal itu diungkapkan Torres saat diperkenalkan kepada publik Vicente Calderon akhir pekan lalu.

Torres akan resmi menjadi pemain Atletico Madrid setelah jendela transfer musi dingin Liga Serie A Italia mulai dibuka pada Senin (5/1) kemarin. “Saya kehilangan sesuatu yang bisa memotivasi saya, sesuatu yang hanya bisa saya temukan di sini,” kata Torres yang dilepas Chelsea sebagai pemain permanen Milan pada jendela transfer musim dingin ini.

Dia melanjutkan, “Ketika saya berumur 24 tahun, saya memahami bahwa meninggalkan klub ini adalah sesuatu yang sangat sulit.

Itulah momen terburuk dalam karier saya. Klub ini sudah begitu berkembang dan memenangkan trofi penting. Saya juga meraih gelar yang saya cari, tetapi saya kehilangan sesuatu dan saya ingin memenangkannya di sini.”

Torres yang meninggalkan Atletico Madrid pada 2007 untuk hengkang ke Liverpool kini berumur 30 tahun. Meski sudah berumur dan lama meninggalkan kampung halamannya, dia masih menjadi salah satu idola klub tersebut. “Saya sudah lama memimpikan hal seperti ini dan

akhirnya terwujud saat ini. Sangat sulit mempercayai hal seperti ini,” ucap Torres lagi.

Torres memulai debutnya di Atletico pada 2001 pada usia 17 tahun dan sudah bermain pada 244 pertandingan dan mencetak 91 gol sebelum merantau ke Inggris untuk bergabung bersama Liverpool pada 2007. Pada Januari 2011, Torres dibeli Chelsea dengan rekor harga termahal. Bersama klub itu, dia menjuarai Liga Champions dan Piala FA. Sementara itu, agen pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes mengaku bahwa kliennya akan pindah ke Amerika Serikat dan bermain di Major League Soccer (MLS) atau Liga Sepakbola Amerika Serikat bila kariernya di Santiago Bernabeu berakhir.

Ronaldo sudah memperpanjang kontraknya dengan Madrid pada September 2013 dengan

durasi lima tahun. Dengan demikian, pemain ini akan bertahan di Santiago Benabeu hingga 2018 mendatang.

Ronaldo sudah lama dikaitkaitkan dengan klub kaya raya baru dari Prancis, Paris Saint-Germain.

Meski demikian, Mendes memastikan bahwa calon kuat penerima penghargaan Ballon d’Or 2014 itu tidak akan bermain untuk PSG. “Tidak akan mungkin dia membela Paris Saint-Germain,” kata Mendes.

Mendes selalu memuji kualitas Ronaldo yang tidak pernah mengalami penurunan performa sejak dibeli Madrid dari MU dengan harga 80 juta pound pada 2009 silam. “Ronaldo adalah sebuah mesin. Dia pemain terbaik sepanjang sejarah dan tidak satu pun pemain di dunia ini yang bisa menyamainya atau melakukan apa yang sudah dia kerjakan.,” imbuhnya. =ESPN/CAROL AJI

LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho meminta maaf kepada wasit Kevin Friend yang dikritiknya karena keputusan kontroversial yang diambil saat “The Blues” menang 3-0 atas Watford pada pertandingan babak ketiga Piala FA di Stamford Bridge, Minggu (4/1) tengah malam hingga Senin (5/1) dini hari WIB. Permintaan maaf itu disampaikan Mourinho dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Mourinho marah dan mengkritik Kevin Friend karena tidak memberi hadiah tendangan penalti kepada timnya saat pemain Watford, Craig Cathcart, memblok bola tendangan Diego Costa dengan tangan di dalam kotak penalti pada babak kedua. Tetapi kemarahan Mourinho reda karena bola pantul kemudian berhasil diselesaikan menjadi gol oleh Loic Remy melalui tendangan first time.

Friend memberitahu Mourinho bahwa dia memberikan hadiah tendangan penalti kalau Loic remy gagal mencetak gol. Penjelasan ini membuat Mourinho meminta maaf kepada Kevin Friend. “Saya ingin minta maaf atas pernyataan saya dalam wawancara saya di sejumlah televisi. Apa yang dilakukan wasit adalah sebuah keputusan besar.

Dia melihat bahwa itu sebuah penalti dan akan memberikan hadiah tendangan penalti tetapi dia melihat bola menuju Remy dan dia menunggu beberapa detik sebelum mengambil keputusan,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Dia memberitahu saya bahwa bila Remy tidak mengontrol bola dengan baik atau tendangannya melenceng, dia akan memberi tendangan penalti untuk Chel-

sea. Saya sempat protes, tetapi Kevin mengambil keputusan yang baik.”

Pada laga tersebut, Watford berhasil menahan imbang tanpa gol tuan rumah Chelsea sepanjang 45 menit pertama.

Kebuntuan “The Blues” baru dipecahkan Willian pada menit ke-58. Mendapat umpan Diego Costa dari dalam kotak penalti, pemain internasional Brasil ini melepas tendangan kaki kanan ke pojok kanan atas gawang Watford yang tidak terjangkau kiper Watford, Jonathan Bond.

Loic Remy memperbesar keunggulan tuan rumah pada menint ke-70. Tendangan first time kaki kanannya memaksa Bond kembali memungut bola dari dalam jalanya.

Satu gol lainnya dibuat Kurt Zouma melalui sundulan pada menit ke-72, memanfaatkan umpan bek Cesar Azpilicueta dari luar garis 16. Gol ini menjadi penutup kemenangan Chelsea dan membawa klub London Barat itu ke babak keempat.

Jose Mourinho sempat khawatir dengan kebuntuan timnya sepanjang babak pertama.

Karena itu di awal babak kedua dia memasukkan sejumlah pemain inti termasuk Willian dan Diego Costa. “Saya khawatir pada babak pertama karena pertandingan selalu terkontrol tetapi kami gagal mencetak gol.

Padahal, bila tidak mencetak gol pada pertandingan seperti ini sangat berisiko. Kami selalu mengontrol pertandingan tetapi pada babak pertama sediki khawatir. Karena itu, penting bagi kami melakukan perubahan dan mencoba mengubah pertandingan. Willian dan Diego bermain sangat baik,” kata pria Portugal itu.=ESPN/CAROL AJI

Penyerang Chelsea Willian berselebrasi usai mencetak gol perdana kemenangan timnya ke gawang Watford, Senin (5/1) dini hari WIB.

16

KORAN MADURA

SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV

KORAN MADURA

16 SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

TERJATUH DI MESTALLA. Penyerang Real Madrid Cristiano Ronaldo gagal membantu timnya meraih poin di Mestalla saat berhadapan dengan tuan rumah Valencia. Madrid harus pulang dengan kekalahan 1-2 dari Valencia.

Awal Pahit

Barca dan Madrid

MADRID - Barcelona dan Real Madrid mengawali paruh kedua La Liga musim 2014-2015 dengan kekalahan pada laga pertama 2015 yang berlangsung terpisah, Minggu (4/1) tengah malam WIB hingga Senin (5/1) dini hari WIB. Madrid keok 1-2 dari tuan rumah Valencia, sementara Barcelona juga terjungkal dengan skor tipis 0-1 dari tuan rumah Real Sociedad.

Pada laga di Anoeta Stadium, Minggu (4/1) malam waktu setempat atau Senin (5/1) dini hari WIB, Barcelona yang datang dengan ambisi merebut kembali puncak klasemen dari Madrid ternyata harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Real Sociedad. Ironisnya, gol kekalahan Barcelona ini dicetak sendiri oleh bek Barcelona alias gol bunuh diri Jordi Alba ketika pertandingan baru berjalan dua menit.

Dengan hasil ini, Barcelona gagal menggusur El Real dari puncak klasemen sementara. Madrid masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 39 poin, sedangkan Barcelona bercokol di tempat kedua dengan 38 angka.

Tetapi Madrid masih unggul satu pertandingan di tangan. Sementara bagi Sociedad, tambahan tiga poin ini mengangkat mereka ke

peringkat 13 klasemen sementara.

Kemenangan tuan rumah tidak terlepas dari kerja keras yang diperlihatkan kiper Sociedad Geronimo Rulli dan barisan pertahanan anak-anak asuh David Moyes tersebut. Mereka mampu membuat barisan depan El Barca tidak berkutik. Pedro Rodriguez, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar dibuat tidak bisa berbuat apa-apa pada pertandingan tersebut.

Real Sociedad unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan dua menit melalui gol bunuh diri Jordi Alba. Berawal dari sepak pojok, umpan silang Xabi Prieto dari jarak 18 meter ke kotak penalti dihalau Jordi Alba dengan kepala. Sayang bola justru masuk ke dalam gawang sendiri yang sulit dihentikan kiper Claudio Bravo.

Pada laga sebelumnya di Esta-

dio Mestalla, tuan rumah Valencia mampu menjinakkan tamunya, Real Madrid dengan skor tipis 2-1. Madrid unggul terlebih dahulu berkat gol Cristiano Ronaldo dari titik putih pada menit ke-14.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit, Valencia sukses menyamakan kedudukan berkat gol Antonio Barragan. Kemenangan tim berjulukkan kelelawar itu ditentukan oleh gol sundulan Nicolas Otamendi pada menit ke-65

menyambut umpan silang Daniel Parejo.

Kekalahan ini sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan Madrid pada 21 pertandingan di semua kompetisi dan mengawali 2015 ini dengan sedikit tidak manis. =ESPN/CAROL AJI

SELASA

KORAN MADURA

6 Januari 2015 No. 0518| TAHUN IV

A

6 JANUARI Tulis 2015 | No. 0518 Alquran | TAHUN IV PerdaSELASA Baca Diserahkan ke DiSDIK

Gapoktan Tagih Janji Bupati

pamekasan | h

sumenep | c

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kepala Disperta Ditahan DIJEMPUT. Kepala Disperta Agus Santoso (pakai baju dinas) saat memasuki mobil untuk dibawa ke Rutan Kelas II Sampang, Senin (5/1).

SAMPANG – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang menahan Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) Agus Santoso, Senin (5/1). Agus ditahan setelah diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengadaan bibit fiktif.

S

ebelum tim penyidik menahan Agus, Kejari Sampang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka didampingi oleh kuasa hukumnya, Vira, kemarin sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.15 WIB. Kemudian yang bersangkutan keluar dikawal oleh polisi dan Kasi Intel Kejari Sampang untuk dibawa ke sel tahanan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejeari) Sampang Wahyu Triantono mengatakan, Kadisperta Agus Santoso selaku pengguna anggaran ditahan selama dua puluh hari ke depan, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit fiktif.

“Dalam pemeriksaan Agus Santoso didampingi kuasa hu-

Kuasa Hukum: Akan Diupayakan Penangguhan Penahanan kumnya dari Sidoarjo hingga pemeriksaan selesai. Kemudian Agus ditahan oleh tim penyidik,” katanya pada awak media. Namun, kejaksaan tidak tahu tempat yang pantas untuk tersangka dan yang tahu pihak lapas.

Menurut Wahyu, ada dua dasar dalam penahanan Agus Santoso, yaitu subjektif dan objektif. Yang subjektif karena yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Sementara objektifnya dikhawatirkan mempengaruhi saksi yang

lain. Karena saksi dalam kasus tersebut orang terdekatnya Agus Santoso.

“Dasar kami menahan Agus subjektif dan objektif itu, jika tidak ditahan yang bersangkutan menghilangkan bukti dan mempengaruhi saksi. Sehingga Agus ditahan 20 hari ke dapan. Walaupun Agus ditahan, pemeriksaan tetap akan berlanjut,” katanya.

Sementara itu kuasa hukum Agus Santoso, Vira M mengatakan, pihaknya masih belum menerima penahanan terhadap kli-

ennya, karena belum diketahui letak korupsinya di mana. Sebab, Agus sudah melakukan upaya untuk tidak dicairkan. Namun, dari pihak kuasa hukum tetap akan melanjutkan proses penangguan penahanan, dikabulkan atau tidak tergantung dari Kejari Sampang.

“Jadi masalah ini masih belum masuk pada substansi permasalahannya. Masalah ini masih dikulitnya saja atau di luar, untuk pasalnya saja masih belum,” tutupnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

MADURA

PERAHU MATI MESIN

13 Nelayan Situbondo Selamat di Sapudi Situbondo - Sebanyak 13 nelayan asal Kabupaten Situbondo, yang perahunya mati mesin, kini ditemukan selamat di Perairan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Senin (1/5) siang.

"Alhamdulillah sudah ditemukan dan ditolong oleh sejumlah nelayan di perairan Pulau Sapudi. Sekarang kapal dan ke-13 nelayan itu dalam perjalanan pulang ke Situbondo," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Zainul Arifin.

Perahu Arjuna, milik nelayan asal Kalbut, Kecamatan Mangaran, Situbondo, mengalami mati mesin saat mereka berusaha menangkap ikan di Perairan Situbondo, Selat Madura, Minggu (4/1) sore.

Zainul menjelaskan bahwa ke-13 nelayan itu kini dinaikkan ke kapal milik Satuan Polisi Air (Satpolair) Polres Situbondo, sedangkan Perahu Arjuna yang mesinnya mati diseret menggunakan kapal milik nelayan lainnya.

"Perjalanan pulang dari Perairan Sapudi ke Situbondo memakan waktu sekitar satu jam lebih. Alhamdulillah, meskipun sekarang mendung, cuaca dan angin di laut tidak terlalu bermasalah sehingga diperkirakan perjalanan akan lancar," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo dan kepolisian, Senin siang mengerahkan dua kapal untuk mencari Perahu Arjuna dengan 13 nelayan yang hilang.

Kepala BPBD Kabupaten Situbondo Zainul Arifin menjelaskan bahwa tim gabungan yang melibatkan personel Polisi Air itu berangkat sekitar pukul 11.30 WIB untuk menyisir kapal yang mesinnya mati di tengah laut itu.

Ia menjelaskan bahwa kapal nelayan asal Kalbut, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, itu berangkat melaut sejak Minggu (4/1) pagi.

Pada Minggu pukul 11.00 siang kapal mereka sempat merapat di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian mereka kembali melaut di perairan sebelah utara Kabupaten Situbondo tersebut.

"Pada Minggu pukul 17.00 sore, salah satu nelayan di perahu itu sempat menghubungi keluarganya lewat telepon yang menceritakan bahwa kapal mereka mengalami masalah dengan mesin. Hanya kabar itu yang diterima keluarganya di darat," ujarnya.

Zainul menjelaskan beberapa waktu kemudian, keluarganya di Kalbut berusaha menghubungi kembali lewat telepon seluler, namun tidak tersambung.

Karena merasa khawatir, sejumlah nelayan dari Kalbut berusaha menyusul dan mencari Perahu Arjuna pada Minggu malam.

Namun satu kapal kembali karena bahan bakarnya tidak mencukupi. =ANT

Sumenep

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

Dua Kapal Berlayar Warga Sempat Tertahan Tiga Hari di Pelabuhan SUMENEP – Setelah tiga hari ratusan penumpang yang hendak ke kepulauan tertahan di Pelabuhan Kalianget, Senin (5/1) dua kapal sekaligus berlayar dari Pelabuhan 3 Kalianget.

Dua kapal yang berlayar tersebut kapal cepat Expres Bahari dan Dharma Bahari Sumekar 1, dengan tujuan Pulau Kangean dan Sapeken.

Salah satu penumpang tujuan Pulau Kangean, Mariyati (38) mengatakan, dirinya sudah bertekat pulang sejak tiga hari lalu. Sebab, anaknya harus masuk sekolah, namun karena cuaca buruk dan tidak ada kapal baru bisa pulang hari ini. ”Saya sudah tiga hari di

sini baru sekarang bisa pulang karena baru ada kapal,” katanya, kemarin, sebelum berlayar ke Pulau Kangean di Pelabuhan Kalianget.

Menejar Kapal DBS I Bamabang Suprio mengatakan, penumpang membludak disebabkan adanya penundaan jadwal keberang-

katan Kapal Dharma Bahari Sumekar 1 yang seharusnya berlayar pada Minggu (4/1). ”Sesuai jadwal yang ada, seharusnya kami sudah berangkat kemarin. Namun, karena ketinggian ombak mencapai 3.5 meter, maka kami tidak diperbolehkan. Baru di izinkan berlayar hari ini oleh syahbandar,” terangnya.

Prakiraan dari BMKG hari ini, tinggi gelombang perairan Pulau Kangean sekitar 1.5-2 meter. "Kondisi seperti itu memang sudah bisa dilalui pelayaran, yang tidak boleh ada pelataran 3,5 meter. Apalagi saat ini penunpang masih dalam taraf normal," katanya.

Sehingga, pihaknya memastikan semua penumpang bisa selamat sampai tujuan.

"Kami pastikan semua penumpang selamat hingga tujuan masing-masing," tukasnya Jumlah penumpang di perkirakan mencapai lima ratus lebih, para penumpang terbagi dua yaitu menggunakan kapal cepat Expres Bahari dan Dharma Bahari Sumekar 1. Kapal cepat Expres Bahari berangkat pukul 8.00.wib tujuan Pulau Kangean, sedangkan Kapal Dharma Bahari Sumekar 1 berangkat pukul 9.00.wib ke Pulau Kangean dan Sapeken. =JUNAEDI/MK

BERDESAK-DESAKAN. Penumpang berdesak-desakan naik kapal di Pelabuhan Kalianget, Senin (5/1). Mereka sudah tiga hari tertahan di pelabuhan.

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

C

TRANSPORTASI UDARA

Pemkab Jalin Komunikasi dengan Susi Air SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang menjalin komunikasi dengan maskapai Susi Air. Namun, hingga kini, proses negosiasinya belum selesai. Sebelumnya, pemerintah gagal menjalin kerja sama dengan maskapai Trigana Air, Malaysia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah mengungkapkan, penerbangan komersial perdana Bandara Trunojoyo kemungkinan pertengahan Januari 2015. "Semoga bisa terlaksana sesuai dengan yang telah kami jadwalkan," tuturnya, Senin (05/01) saat dihubungi Koran Madura.

Namun, Fadillah mengaku proses negosiasi dengan pihak Susi Air belum tuntas. Menurutnya, yang melakukan negosiasi bukan dari Pemerintah Sumenep sendiri, melainkan lansung dari Kementerian Perhubungan.

Saat disinggung mengenai jumlah pesawat yang akan beroperasi, menurut Fadillah hanya satu pesawat dengan kapasitas penumpang 12 orang. "Kan, masih perintis. Jadi hanya satu pesawat dulu," tukasnya.

Terkait tarifnya, Fadillah menyebutkan bahwa tarif yang telah diusulkan sebesar Rp. 150 ribu dengan rute penerbangan yang telah direncanakan adalah SumenepSurabaya, Sumenep-Bawean, dan Sumenep-Kangean. "Yang jelas, saat ini kita sudah melakukan persiapanpersiapan untuk segera melakukan penerbangan," tegasnya. =FATHOL ALIF/MK

Pasang Iklan di KORAN

MADURA

Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display

Abd. Rahman 081 934 942 499

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) saat melakukan rapat dengar pendapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (5/1). Mereka meminta Kepala Dishutbun dimutasi.

Gapoktan Tagih Janji Bupati Abd Salam: Kami Minta Bupati Mengevaluasi Kinerja Kadishutbun SUMENEP - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari berbagai kecamatan mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (05/01). Kedatangan mereka untuk menagih janji Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

Ketua Gapoktan se-Kabupaten Sumenep, Abd. Salam mengatakan, pada bulan September lalu, Bupati berjanji akan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep, Edi Sutrisno, yang dinilai tidak profesional.

"Saat itu, kami minta kepada Bapak Bupati agar mengevaluasi kinerja Kepala Dishutbun.

Karena kami menilai, kinerjanya tidak profesional. Saat itu, kami minta agar ia (Kadirhut-

bun, red.) dimutasi. Dan Bupati berjanji akan mengevaluasinya, dalam waktu satu atau dua bulan," tuturnya kepada Koran Madura saat ditemui usai melakukan dengar pendapat.

Namun, lanjutnya, sampai saat ini hasil evaluasi dari Bupati belum jelas, dan Edi Sutrisno masih menjadi Kepala Dishutbun. Karena itu, menurut ia, Bupati telah mengecewakan kelompok tani yang ada di Sumenep. "Sangat mengecewakan kelompok-kelompok tani se

Kabupaten Sumenep," tegasnya.

Selain hal itu, yang juga dipersoalkan oleh pihaknya dalam kesempatan hearing kemarin, terkait verifikasi kelompok tani. Ia mengatakan, ada beberapa kelompok tani yang tak melakukan verifikasi pada tahun 2014 tetap masuk dalam data yang ada di Dishutbun. Sebaliknya, kelompok tani yang telah melakukan verifikasi justru tidak masuk data.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Soetarto mengatakan, untuk memutasi pejabat tidak mudah.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa terkait kebijakan memutasi pejabat sepenuhnya adalah kewenangan Bupati.

"Mana Bupati membohongi

petani? Jadi memang tidak semudah itu. Apalagi pejabat eselon 2," jelasnya.

Terkait persoalan verifikasi kelompok tani di Dishutbun, Hadi meminta agar kelompok tani yang telah melakukan verifikasi namun tidak masuk data untuk berkoordinasi langsung dengan pihak Dishutbun agar persoalannya menjadi jelas. "Kalau semua pihak sudah puas, kan persoalannya akan selesai," tandasnya.

Sementara itu, Edi Sutrisno memilih irit bicara saat sejumlah awak media bermaksud mewawancarainya terkait persoalan verifikasi yang dipertanyakan oleh sejumlah Gapoktan.

"Silakan ke Pak Sekda langsung," tukasnya sambil berjalan. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

PENUTUPAN SALURAN AIR

Warga Protes Tindakan Anggota Dewan

RATA. Puluhan hektar tanaman jagung nyaris rata dengan tanah di Kecamatan Ambunten, Senin (1/5) akibat diguyur hujan deras disertai angin kencang selama sepekan.”Kalau seperti ini, maka kami terancam gagal panen. Karena sangat tidak mungkin bisa berbuah seperti biasanya,” kata Saimah (30), petani jagung asal Desa Beluk kenek, Kecamatan Ambunten. Kepala UPT Pertanian dan Tanaman Pangan, Kecamatan Ambunten, Bambang Soetrisno, mengaku tidak bisa berbuat banyak, sebab semua itu karena faktor cuaca. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar petani tidak berkecil hati, sebab dibalik kejadian tersebut disaptikan ada hikmah yang tersembunyi. ”Pasti ada hikmah tersendiri bagi petani. Makanya yang sabar saja. Sebab, keaidn ini sudah diluar teknis pertanian, dan praduga manusia,” imbaunya.

70 Pengendara Tewas Kasatlantas: Kerugian Material Rp 318.450.000 SUMENEP - Sedikitnya 70 pengendara tewas, 19 luka berat, dan 118 lainnya luka ringan dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kabupaten Sumenep sepanjang 2014. Sementara kerugian material akibat kecelakaan mencapai Rp 256.450.000.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasatlantas AKP Musa Bakhtiar menjelaskan, jumlah kecelakaan pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga 17 persen dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 270.

"Pada tahun 2013 lalu sebanyak 270, rinciannya, MD (meninggal dunia) 77 orang, LB (luka berat) 8 orang dan LR (luka ringan) sebanyak 185 orang.

Sedangkan kerugian material sebesar

Rp 318.450.000," katanya, Senin (5/1).

Namun, jumlah pelanggaran yang potensial menjadi penyebab terjadinya lakalantas pada tahun 2014 meningkat hingga 67 persen. ”Pada tahun 2013 lalu, jumlah pelanggaran sebanyak 6.672. Namun pada tahun 2014 mencapai 11.780 pelanggaran.

Itu semua berkat kerja keras penindakan yang dilakukan, utamanya sejak semester kedua,” ungkapnya.

Menurutnya, penyebab tingginya angka kecelakaan tersebut diakibatkan faktor perilaku manusia dalam menggunakan jalan raya. ”Kalau berbicara jalan khusunya di daerah kota sudah jauh lebih bagus, rambu-rambunya juga lumayan. Ini kembali ke faktor manusianya,” terangnya.

Ia mencontohkan saat akan belok arah, pengguna sering tidak menghidupkan lampu reting atau terlalu jauh mengambil jarak saat akan balik arah. Sehingga, secara otomatis akan mengambil arah yang berlawanan.

Lebih lanjut, Musa mengatakan, lokasi rawan laka (black sport) saat ini sudah bergeser ke daerah kecamatan. Yang asalanya berada di daerah perkotaan seperti di jalan raya Marengan Kecamatan Kalianget dan di jalan raya Bluto, saat ini berpindah ke daerah kecamatan. Seperti Kecamatan Talango, Kecamatan Lenteng, dan sejumlah kecamatan yang lain.

"Kalau di daerah kota bisa dikatakan sudah tidak ada lokasi rawan laka, lokasi rawan laka mulai bergeser ke daerah kecamatan. Salah satu penyebabnya selain karena kelalaian pengendara, juga karena daerah kecamatan lebar jalan masih kurang memadai," ungkapnya Kendati demikian, pihaknya ke depan berjanji akan terus menjalankan program-program penyadaran keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun yang lainnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, menutup pintu saluran air yang berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Senin (5/1). Dirinya menilai saluran air tersebut menyebabkan Desa Gedungan selalu banjir saat musim hujan. ”Untuk meminimalisir terjadinya banjir kiriman ke Desa Gedungan, jalan satu-satunya ya pintu air yang jurusan desa tersebut harus ditutup, sehingga air kiriman Desa Bangselok, Kolor, Kecamatan Kota, tidak menumpuk ke Desa Gedungan,” katanya.

Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan pemanggilan terhadap instansi yang menangani drainase tersebut. Sehingga, titik persoalan tersebut secepatnya terselesaikan. ”Dalam waktu dekat kami akan panggil Dinas PU Pengairan untuk membicarakan masalah saluran air di Desa Gedungan, kami tidak ingin masalah ini terus berlarut-larut,” jelasnya.

Namun, tindakan tersebut mendapat protes dari warga setempat. Sebab, ditutupnya saluran air di Desa Gedungan dapat menyebabkan sejumlah desa lain kebanjiaran, seperti Desa Kolor.

"Kalau pintu saluran air yang ke Gedungan ditutup, maka warga Kolor yang akan tergenang banjir, karena air dari Desa Bangselok akan menggenang ke rumah-rumah warga Desa Kolor, makanya kami tidak setuju bila pintu air ke Gedungan ditutup," kata salah satu warga setempat, Punawi (50).

Menurutnya, debit air kiriman dari Desa Bangselok, menuju Desa Kolor, dan berakhir di Desa Gedungan sangat besar. Sehingga perlu adanya perluasan saluran air agar mampu menampung genangan air hujan, supaya tidak meluap ke rumah warga. ”Mau bagaimana lagi kalau sudah ditutup seperti ini, ya kami pasrah saja, apalagi yang menutup anggota dewan. Hanya saja kami berharap, agar pemerintah segera memperlus saluran air ini, sehingga masyarakat di sini tidak selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi saat menutup pintu saluran air di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Senin (5/1).

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

E

Sejumlah warga Desa Guluk-Guluk sebelum bertemu aparat kepolisian di Markas Polres Sumenep, Senin (5/1). Mereka mengeluhkan penegakan hukum di daerahnya.

SUMENEP - Sejumlah masyarakat Desa/Kecamatan Guluk-Guluk mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sumenep, Senin (5/1) sekitar pukul 11.00.

Kedatangan warga untuk mengeluhkan penegakan hukum di desanya.

Kepada polisi, mereka menyampaikan keluh kesah akibat maraknya aksi pencurian hewan (curwan), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan ledakan bondet hampir tiap malam.

Sementara perlindungan dari aparat keamanan Guluk-Guluk dinilai sangat lemah. ”Kasus seperti itu hampir setiap malam terjadi di Desa Guluk-Guluk, namun dari pihak keamanan terkesan tutup mata.

Buktinya, ketika salah satu warga melaporkan tindakan itu, tidak ada tanggapan serius dari pihak kepolisian. Makanya, kami datang ke sini untuk menyampaikan keluhan masyarakat di bawah,” kata koordinator dengar pendapat, H. Mustafid.

Selain itu, lanjut Mustafid, pihaknya juga mengadukan pelayanan di Polsek Guluk-Guluk

Penegakan Hukum Lemah Warga Guluk-Guluk Datangi Mapolres yang dinilai kurang maksimal.

Salah satu bukti ketidakmaksimalan, banyak laporan warga tentang aksi curanmor, curwan, dan pertikian (Madura: carok) yang tak berujung. ”Dari data yang kami punya, sekitar 100 kasus, mulai kasus curanmor, curwan, dan kasus perkelahian (carok) yang mengendap di Mapolsek. Hingga saat ini tidak ada satu pun kasus yang bisa diselesaikan,” terangnya.

Mustafid mencurigai pihak keamanan yang bertugas di Polsek Guluk-Guluk telah bersekongkol dengan pelaku kejahatan. ”Anggapan masyarakat seperti itu. Dan setalah kami konfirmasi, memang benar ada salah satu petugas yang dekat dengan penjahat (maling). Ketika saya tanya, dia menjawab sebagai salah satu cara untuk melakukan penindakan aksi yang telah meresahkan warga,” jelasnya.

Padahal, kata Mustafid, untuk mencegah aksi curanwan, curanmor, dan ledakan bondet, tidak

semestinya dilakukan pendekatan secara emosional, melainkan harus ada tindakan hukum yang dilakukan aparat keamanan. ”Masyarakat inginnya aparat penegak hukum tidak dekat dengan pelaku, melainkan harus menindaknya. Karena kami yakin ketika terlalu dekat, akan mempengaruhi terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ditanya soal patrol keliling (patroli) yang dilakukan oleh pihak keamanan Guluk-Guluk, dirinya juga mengatakan tidak optimal. Pasalnya, patroli hanya dilakukan oleh segilintir petugas. ”Baru-baru ini memang ada patroli, namun yang aktif terkadang hanya dua orang, sementar yang lain ada di kantornya main game atau playstation saja. Kami punya bukti videonya saat petugas main game di kantornya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Polres Sumenep memeriksa terhadap salah satu anggota yang ditengarai sangat dekat

dengan pelaku kejahatan di Kecamatan Guluk-Guluk. ”Kami harap pihak kepolisan, Polres Sumenep serius, bahkan jika perlu propam segera melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota tersebut,” harapnya.

Itu tidak benar, tidak ada satu pun petugas yang dekat dengan pelaku. Sekali lagi itu tidak benar,”

Kompol Edy Purwanto Kabag Ops

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melaui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan oleh warga Desa/

Kecamatan Guluk-Guluk. Aspirasi tersebut, nantinya akan ditindak lanjuti. ”Kami senantiasa menerima kritikan dan masukan dari semua elemen, termasuk masyarkat. Jadi, semua aspirasi masyarkat pasti kami tampung. Dan itu menjadi agenda kami untuk ditindak lanjut,” katanya.

Ditanya soal adannya salah satu anggota kepolisan yang disinyalir dekat dengan pelaku kejahatan, pihaknya secara tegas membantah. ”Itu tidak benar, tidak ada satu pun petugas yang dekat dengan pelaku. Sekali lagi itu tidak benar,” timpalnya.

Sementar langkah yang akan dibangun untuk memberikan rasa aman terhadap semua warga, utamnya masyarakat Desa/ Kecamatan Guluk-Guluk, dirinya akan menggelar patroli secara rutin. ”Dan juga kami imbau agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan desa dengan cara mengaktifkan siskambling,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

MADURA

F

MENGKHAWATIRKAN. Jalan raya Dringu sampai dengan Paiton banyak berdiri tegak pohon besar. Namun keberadaan pohon tersebut berpotensi mengancam keselamatan pelintas jalan.

DPRD Berencana Ambil Alih Pembuatan Raperda Pilkades Hingga Kini Masih Tahap Menerima Masukan dari Camat dan Desa PAMEKASAN-Kesabaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dalam menunggu masuknya draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sudah sampai pada puncaknya. Terbukti, saat ini muncul wacana dari pimpinan DPRD setempat untuk mengambil alih pembuatan draf raperda tentang pilkades itu karena perda tersebut sangat dibutuhkan secepatya. Akan tetapi hingga saat ini draf Raperda yang dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan (eksekutif) belum masuk juga ke DPRD. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan sudah bayak masyarakat yang mempertanyakan jadwal pelaksanaan pilkades ke DPRD. Hal itu menunjukkan bahwa perda yang menjadi landasan huku-

mnya harus segera diselesaikan, agar ada kepastian waktu pelaksanaan pilkades serentak di Pamekasan.

Menurut Suli, jika draf tersebut tidak kunjung dimasukkan ke DPRD, bukan tidak mungkin

DPRD mengambil alih pembuatannya sebagai hak inisiatif DPRD. Dengan harapan pilkades tidak terkatung-katung, setelah terjadi penundaan selama 1 tahun pada 2014 lalu.

“Kami akan tindak lanjuti hal ini pada rapat pimpinan. Jika tetap tidak ada kejelasan kapan draf itu masuk, sangat mungkin DPRD mengambil alih pembuatan drafnya, sebagai hak kami anggota dewan. Karena pilkades ini sudah banyak yang mempertanyakan, kapan pelaksanaannya,” kata politisi PBB ini.

Hingga saat ini, sudah ada 69 desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir. Melihat kondisi ini, penyelenggaraan pilkades yang rencananya akan

digelar serentak itu bisa tertunda hingga akhir tahun 2015.

Lanjut Suli, hendaknya eksekutif segera memasukkan draf raperda tersebut ke DPRD. Kendati hanya cukup memenuhi standar. Yang terpenting raperda tersebut bisa dengan cepat bisa dibahas. “Untuk penyempurnaannya biar nanti dalam pembahasan bersama di DPRD,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bapemas Pemdes Pemkab Pamekasan, Masrukin mengatakan pembahasan raperda tersebut masih dalam tahap mendengar masukan dari camat dan kepala desa. Selanjutnya adalah proses finalisasi dan akan dibaca pasal demi pasal untuk evaluasi.

Dalam draf itu masih belum merancang mengenai pembiayaan pilkades. Kendati akan digelar secara serentak, pihaknya juga belum menganggarkan pembiayaannya di APBD. Selain itu, Masrukin belum bisa memastikan kapan penyelesaian pembuatan draft raperda tersebut.

“Masih proses mendengar masukan-masukan dari camat dan desa, belum sampai pada pembahasan anggaran, juga belum diajukan ke RAPBD karena kami belum bisa menghitung berapa jumlah anggarannya. Yang jelas kalau selesai nanti akan kami serahkan ke legislatif,” kata Masrukin. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

G

Taman Kowel Tak Juga Dimanfaatkan Rp 700 Juta Terkuras pada Tahap Pertama PAMEKASAN - Pada tahun 2014 lalu, hutan kota di Kelurahan Kowel dibangun menjadi Taman Kota. Tidak tanggung-tanggung, dana yang dihabiskan sebesar Rp 700 juta. Akan tetapi setelah selesai pengerjaannya, keberadaan Taman Kowel Pamekasan itu belum juga dimanfaatkan.

Yang menjadi kendala belum ada fasilitas yang memadai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di taman tersebut.

Bahkan batas ladang di taman tersebut juga belum diratakan.

Sehingga butuh proyek lanjutan agar Taman Kowel bisa segera difungsikan, kata Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Setkab Pamekasan Basri Yulianto, penanggung jawab pembangunan proyek Taman Kowel.

Dia menjelaskan pada tahap lanjutan nanti pihaknya mengaku tidak lagi menangani pembangunan Taman Kowel tersebut. Pihaknya hanya memiliki tugas untuk menyelesaikan pembangunan tahap pertamanya.

“Kami sebagai penanggungjawab dari pembangunan Taman Kowel sudah melaporkan bahwa pembangunan tahap pertama sudah selesai.

Ini baru tahap pertama, belum selesai secara keseluruhan.

Jadi belum bisa dimanfaatkan,” kata Basri.

Menurutnya, untuk pembangunan berikutnya atau tahap kedua akan dihandel oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) setempat karena memang kewenangan dan tugasnya dalam tata kota dan pertamanan di Pamekasan.

Dalam perencanaannya, kata Basri, pembangunan tahap kedua akan banyak tambahan

fasilitas di taman tersebut. Akan dibangun musala, gazebo, sarana main, kolam pancing, dan lain sebagainya. Setelah pembangunan taman tersebut final, baru akan dimanfaatkan secara maksimal.

“Tahun 2015 kelengkapan pembangunan Taman Kowel dilakukan oleh PU Cikatarung.

Tunggu pembangunan tahap kedua. Nanti sarana bermain akan dibangun. Musala, gazebo, dan kolam pancing juga disediakan di sana (Taman Kowel). Pemanfaatannya masih menunggu koordinasi dari sekkab,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Basri, nantinya di taman tersebut dibuatkan berbagai fasilitas pelengkap mulai dari olah raga maupun bermain akan disediakan demi kenyamanan setiap pengunjung. Seperti jogging track, panggung terbuka serbaguna, tempat outbound, dan lampu-lampu taman. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

PUPUK BERSUBSIDI

Di 2015 Masih Rentan Penyelewengan PAMEKASAN - Kuota pupuk bersubsidi tahun 2015 Kabupaten Pamekasan lebih banyak daripada tahun kuota 2014 lalu. Namun kondisi ini justru menimbulkan kekhawatiran, sebab kuota pupuk di kabupaten terdekat tidak sedikit sehingga rentan diselewengkan, kata Kepala Bagian Sumberdaya Alam (Kabag SDA), Selaku Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pamekasan, Shalah Syamlan. Menurutnya, kuota pupuk bersubsidi tahun ini lebih banyak daripada kuota tahun 2014 lalu.

Pada tahun 2014 lalu kuota pupuk Pamekasan dipangkas. Namun setelah terjadi kelengkaan, Pemerintah setempat mengajukan tambahan, yang kemudian disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga berdasarkan kebutuhan tahun lalu itu, kuota pupuk tahun ini jumlahnya sama dengan kuota pupuk bersubsidi tahun lalu dan tambahannya.

“Jumlah keseluruhan itu, sama dengan tahun lalu. Jumlah yang kita (Pamekasan) dapatkan sangat mencukupi untuk kebutuhan satu tahu lamanya, karena jumlahnya disamakan dengan kebutuhan pupuk tahun 2014 lalu setelah terjadi penambahan,” kata Shalah.

Dengan jumlah yang lebih ban-

yak dari kabupaten lain di Madura itu, membuat pihaknya perlu memperketat pengawasan penyaluran pupuk. Jika di kabupaten lain sedang mengalami kelangkaan, bukan tidak mungkin stok pupuk Pamekasan diselewengkan oleh oknum yang ingin mendapat untung lebih besar, dengan memasok pupuk ke kabupaten lain yang sedang kekurangan.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke semua kelompok tani di masing-masing kecamatan, dengan melibatkan pihak produsen, distributor, dan kios. Dengan harapan stok pupuk hanya digunakan pada lahan di wilayah Kabupaten Pamekasan.

“Jumlah yang lebih banyak dari kabupaten lain tentu pengawasannya harus diperketat agar tidak diselewengkan. Kami akan lakukan sosialisai seperti yang pernah kami lakukan di Kecamatan Batu Marmar beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Berdasarkan data di KP3 Pamekasan, kuota pupuk tahun ini, jenis Urea sebanyak 26.182 ton yang akan dibagi dua sub sektor, yaitu pertanian 25.766 ton dan perkebunan 417 ton. Jenis SP-36 untuk pertanian sebanyak 2.133 ton dan perkebunan 3.988 ton, sehingga total sebanyak 6.121 ton. =ALI SYAHRONI/RAH

DIKERJAKAN. Proyek pembangunan Taman Kowel di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan

SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA MH. SAID ABDULLAH

SEBAGAI MANAJER PERSEPAM MADURA UNITED

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

MH. SAID ABDULLAH

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

Perda Baca Tulis Alquran Diserahkan ke Disdik Realisasinya Masih Menanti Juknis PAMEKASAN - Klarifikasi Peraturan Daerah (Perda) Pamekasan nomor 14 tahun 2014 tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik dari Bagian Hukum, Pemprov Jawa Timur sudah tuntas.

Kini perda tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

TAMPAK LUAR. Lokasi wisata Pantai Talang Siring di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

TALANG SIRING

Belum Memenuhi Standar Lokasi Wisata PAMEKASAN - Perhatian pemerintah terhadap lokasi wisata di Pamekasan terbilang cukup rendah. Salah satunya terhadap lokasi wisata Pantai Talang Siring di Desa Montok, Kecamatan Larangan, yang masih jauh dari standar lokasi wisata kebanyakan.

Padahal dalam sejumlah kesempatan, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Pamekasan sering menyampaikan ingin menjadikan Pantai Talang Siring menjadi obyek wisata yang bagus.

Namun hingga saat ini belum ada pembangunan yang berarti di pantai tersebut. Bahkan fasilitasnya sangat minim.

Kondisi di pantai tersebut saat ini belum dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain yang memadai. Penataan kantor Talang Siring, kamar mandi, dan pedagang juga kurang rapi, sehingga pemandangan terlihat kurang elok.

Bahkan tanggul pemecah ombak juga sudah banyak yang rusak, sehingga terkesan diabaikan.

Ketua Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis), selaku pengelola pantai Talang Siring, M. Zubair Efendi mengatakan tanpa campur tangan pemerintah kas Pokdarwis tidak mencukupi untuk menambah fasilitas pantai tersebut.

Untuk itu, pada tahun 2015 ini, pihaknya berharap pemkab lebih serius melakukan penataan objek wisata Pantai Talang Siring.

Sebab tingkat kunjungan wisatawan lokal ke pantai tersebut kian tinggi. Diakuinya, sejumlah mahasiswa dari kampus di luar daerah sering menggunakan Talang Siring sebagai tempat diklat.

“Kalau Pokdarwis memang menghendaki agar pemerintah bisa bergabung di dalamnya, ikut serta dalam membangun obyek wisata Talang Siring. Kami pokdarwis juga juga akan berusaha memenuhi keinginan pengunjung walaupun sedikit demi sedikit.

Walapun tidak sebagus wisata lain, setidaknya pengunjung puas,” kata Zubair.

Terkait persoalan lahan, Zubair memastikan bahwa pihak desa sudah terbuka. Dengan cat-

atan persentase bagi hasil juga menguntungkan desa dan pengelola. Pihaknya memastikan pihak desa dan Pokdarwis akan bekerjasama dengan pemkab, agar sama-sama menguntungkan.

“Obyek wisata talang siring ini memang masih menjadi aset desa, kesepakatan kami 30 persen untuk pemkab, sedang 70 persennya untuk desa dan pokdarwis. Kami kira ini sama-sama diuntungkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Disporabudpar Pemkab Pamekasan, Jhon Julianto mengatakan pihaknya belum bisa maksimal mengelola Pantai Talang Siring karena tanah tersebut masih milik kas desa. Sehingga pemkab perlu hati-hati dalam melakukan pembangunan di pantai tersebut.

“Sebab khawatir di kemudian hari akan terjadi permasalahan.

Jadi, kami masih perlu koordinasi dulu dengan pihak desa. Sebab tanah di Talang Siring itu masih milik desa,” kata Jhon. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sekretaris Disdik Pamekasan, Slamet Gustiantoko membenarkan sudah menerima perda itu. Namun belum memastikan realisasi perda tersebut. Sebab petunjuk teknis tentang perda tersebut belum ada. Sehingga pihaknya harus menunggu rampungnya juknis perda.

Sekalipun juknisnya belum ada, pihaknya memastikan pembahasan juknis tersebut tidak akan lama. Realisasi Perda Keterampilan Baca Alquran tersebut tidak akan lama lagi.

Menurut Slamet, dalam pembahasan juknis tersebut, pihaknya akan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI), dan beberapa komponen lainnya.

Tim tersebut bertugas tidak hanya menyusun juknis, melainkan pula bertugas mengeluarkan sertifikasi peserta didik yang dinyatakan terampil baca Alquran.

Masing-masing siswa, selain mendapatkan ijazah, nantinya akan mendapatkan sertifikat terampil baca Alquran yang akan dijadikan salah satu syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Jadi selain ijazah, juga ada sertifikat terampil baca Alquran, sertifikat itu jadi salah

satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru di Pamekasan,” ungkapnya.

Sebetulnya, sejumlah sekolah sudah menerapkan keterampilan baca Alquran tersebut, tetapi tidak menyeluruh. Setelah perda terbit, maka seluruh sekolah wajib merealisasikan.

Tokoh Kecamatan Tlanakan yang juga sebagai inisiator terbitnya Perda itu, K. Juhaini berharap agar perda tersebut segera direalisasikan. Ia meminta kepada pemerintah tidak hanya sekadar mewajibkan siswa terampil baca Alquran, melainkan juga harus paham makna yang terkandung dalam Alquran.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid meminta agar sebelum perda tersebut diterapkan, dibuat regulasi berbentuk peraturan bupati (perbup), guna mengatur lebih mendetail penerapan perda tersebut.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid meminta agar sebelum perda tersebut diterapkan, dibuat regulasi berbentuk peraturan bupati (perbup), guna mengatur lebih mendetail penerapan perda tersebut.

Menurut Zahid, sanksi bagi peserta didik yang tidak memenuhi perda tersebut, tidak bisa diterapkan dulu.

Karena dinas terkait harus melakukan sosialisasi ke sekolah. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

I

PUPUK BERSUBSIDI. Tersimpan di gudang penyangga pupuk milik PT Pupuk Kaltim di Jl Raya Nyalaran, Pamekasan. (berita hal G).

Ratusan Miliar Rupiah Diprediksi Akan Mengalir ke Desa Bupati: Kepala Desa Rentan Terbelit Kasus Hukum PAMEKASAN - Pemerintah betul-betul akan memanjakan kepala desa pada tahun ini. Anggaran ratusan miliar rupiah diprediksi akan mengalir ke desa. Mulai anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp1,4 miliar per desa, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan provinsi yang dikhususkan untuk infrastruktur desa, dan program penghijauan desa yang anggarannya ditambah. Pada tahun lalu, anggaran program ini sebesar Rp 16 miliar dengan perolehan masing-masing desa sebesar Rp 55 juta. Kini anggarannya meningkat menjadi Rp 80 miliar, sehingga perolehan perdesa juga lebih banyak.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta setiap kepala desa untuk lebih berhati-hati dalam

mengelola dana desa. Sebab jika tidak berhati-hati, maka akan terbelit kasus hukum.

Buktinya, banyak kepala desa yang terbelit proses hukum, karena tidak berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan program desa lainnya, yang menjerumuskan kades terbelit kasus hukum. Misalnya, kasus bantuan raskin, kasus bantuan koperasi, dan beberapa kasus lainnya.

Ia juga mewanti-wanti kepala desa untuk segera memperbaiki infrastruktur desa, khususnya kantor pemerintahan desa. Ia meminta agar balai desa tidak dibangun di atas tanah pribadi, melainkan dibangun di atas tanah negara (percaton).

Syafii menengarai masih banyak kepala desa yang mengabai-

kan perintah tersebut dengan tetap mendirikan balai desa di tanah pribadi kepala desa. Akibatnya, saat transisi pemerintahan desa, kepala desa yang baru kesulitan untuk memindah administrasi desa.

Apalagi pada tahun 2015 ini ada beberapa desa yang akan mengalami pergantian kepala desanya.

Diprediksi pertarungan pilkades akan sengit dan memanas.

Untuk itu ia meminta Bagian Pemerintahan Desa, Pemkab Pamekasan agar mengarahkan seluruh anggaran desa yang dikucurkan untuk pembangunan balai desa, harus dibangun di tanah kas negara.

Berdasarkan data dari Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BapemmasPemdes) jumlah desa yang belum memiliki kantor pemerintahan desa kurang lebih 89 desa dari jumlah 178 desa di Kabupaten Pamekasan.

Sekalipun di desa tersebut sudah memiliki kantor desa, tetapi didirikan di atas tanah pribadi kepala desa, bukan didirikan di atas tanah kas desa yang sudah diberikan pemerintah. Akibatnya, setelah pergantian jabatan, kepala desa yang baru tidak bisa berkantor di kantor desa tersebut.

Sehingga harus kembali mendirikan kantor desa. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

J

Lagi, Kejari Terima Laporan Dugaan Pemotongan Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera SAMPANG – Sejak bulan Desember 2014, Kejaksaan Negeri Sampang setidaknya telah empat kali menerima laporan dugaan pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Senin (5/1), perwakilan warga Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, yang melaporkan dugaan pemotongan dana PSKS di Kejari Sampang.

Sebelumnya, Senin (22/12/2014), warga dengan didampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Torjun, Kecamatan Robatal, mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang. Kedatangan mereka untuk melaporkan Kepala Desa Torjun, Hadi Pranoto, lantaran diduga melakukan pemotongan dana PSKS. Pada pekan berikutnya, Senin (29/12/2014), giliran warga Desa Talaga, Kecamatan Banyuates, mendatangi Kejari Sampang untuk melaporkan kasus serupa. Pemotongan diduga dilakukan oleh aparat desa setempat.

Keesokan harinya, Selasa (30/12/2014), warga Desa Jelgung, Kecamatan Robatal yang melaporkan kasus serupa di Kejari Sampang. Pemotongan terjadi di tiga dusun, yaitu Dusun Jelgung Buraje, Bherek Sabe, dan Tarokan. Bantuan PSKS dipotong Rp 200 ribu.

Kemarin, Senin (5/1), giliran warga asal Desa Temberu Timur, Kecamatan Sokobanah, mendatangi Kantor Kejari Sampang.

Kedatanganya untuk melaporkan dugaan pemotongan dana PSKS yang diduga dilakukan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kades Temberu Timur, Munami. Munami adalah istri mantan kepala desa sebelumnya.

Tamsul, perwakilan warga Desa Tamberu Timur, mengatakan, pihaknya mempunyai data penerima PSKS di desanya. Namun dari beberapa masyarakat yang tercatat sebagai penerima, ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Padahal, orang tersebut rutin mendapatkan bantuan dari tahun sebelumnya.

“Meraka yang ikut ke Kontor Kejari adalah warga yang tercatat berhak menerima dana PSKS. Namun mereka tidak menerima

Laporan Pemotongan PSKS Senin, 22 Desember 2014 Desa Torjun, Kecamatan Robatal Senin, 29 Desember 2014 Desa Talaga, Kecamatan Banyuates Selasa, 30 Desember 2014 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Senin, 5 Januari 2015 Desa Temberu Timur, Kecamatan Sokobanah tahun ini,” kata Ketua LSM Madura Development Watch itu saat mendampingi warga di Kejari Sampang.

Dijelaskan Tamsul, sedikitnya ada 30 warga yang semangat melaporkan kasus ini ke Kejari Sampang. Karena mereka merasa dipermainkan oleh aparat desanya. Sebanyak 30 orang itu memberikan surat pernyataan tidak menerima dana PSKS dan diser-

ahkan langsung ke Kejari Sampang di ruangan Kasi Pidsus.

“30 orang ini memberikan surat pernyataan ke Kejari yang ditandatangani dengan sidik jari mereka masing-masing. Mereka melakukan itu kerana haknya merasa dirampas oleh oknum,” paparnya.

Menurutnya, pemotongan dana PSKS tersebut ada indikasi keterlibatan beberapa pihak. Seperti pejabat Kantor Pos, Muspika, dan mantan kepala desa. Karena secara aturan pencairan dana PSKS hanya bisa dicairkan di Kantor Pos dengan dibuktikan Kartu Pengaman Sosial (KPS), sementara pencairan dana tersebut dicairkan di desa.

Anenya lagi, lanjut dia, Pjs kepala desa menggunakan mudus baru dalam melakukan penyimpangan dengan membuatkan domisili dan diserahkan kepada warga yang berhak menerima.

“Ada juga enam orang yang sudah meninggal masih mendapatkan dana PSKS, masak orang mati bisa menandatangani,” kritiknya.

Untuk mencairkan dana PSKS tersebut, pejabat kepala desa mengutus orang terdekatnya dari masing-masing dusun yang ada di Tamberu Timur dengan imbalan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.

Kemudian, uang itu dicairkan kapada warga yang menerima sebanyak Rp 100 ribu dan yang menerima uang itu orang-orang yang tidak berhak menerima.

“Ketika saya kroscek ke bawah ternyata dana PSKS sebanyak Rp 400 ribu perorang hanya dikasih Rp 100 ribu. Dan yang menerima dana itu orang yang tidak berhak menerima,” tutupnya.

Semenatara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang Wahyu Triano mengatakan, sudah ada empat masayarakat yang melaporkan kasus

yang sama. Dalam kasus tersebut ada indikasi penyelewangan dana PSKS. “Laporan yang sudah diterima sebanyak empat, dan kasus itu sama terindikasi pemotongan saat dicairkan,” katanya.

Pihaknya berjanji akan menindak lanjuti kasus pemotongan PSKS yang sudah dilaporkan dari masyarakat. Namun, pihak kejari meminta kepada pelapor untuk mengajukan surat laporan agar bisa ditindak lanjuti. Dan pihak kejaksaan sudah berkoordinasi dengan pihak pejabat kantor pos terkait kasus tersebut.

“Kasus yang sudah diterima rata-rata sama pemotongan dana PSKS dan juga yang berhak menerima tidak menerima saat dicairkan. Atas laporan itu kami masih perlu analisa kasus itu. Jika ada kekuatan hukumnya pasti akan di tindak lanjuti pada penyelidikan,” jelasnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

K

80 Ribu Warga Tak Punya e-KTP SAMPANG- Sedikitnya 80 ribu warga Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum mempunya KTP elektronik (e-KTP). Padahal sejak tahun 2015 KTP manual sudah tidak berlaku lagi.

Dari 429.484 warga Kabupaten Sampang yang melakukan perekaman data e-KTP, sekitar 80.155 orang di antaranya hingga awal tahun 2015 masih belum menerima e-KTP. Seharusnya akhir bulan Desember 2014 lalu, semua pembuatan e-KTP sudah tuntas. Sebab tahun2015 ini KTP manual sudah tidak diberlakukan.

Kepala Bidang Pengemban-

gan dan Pengkajian Dispendukcapil Kabupaten Sampang Taufik Affan mengatakan, belum rampungnya pembuatan e-KTP tersebut diakibatkan lambannya proses percetakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. ”Dari jumlah warga yang tidak menerima e-KTP sebagian besar sudah melakukan perekaman. Hanya saja percetakannya yang terlam-

bat. Yang belum terekam tidak terdeteksi, sekitar 19 persen dari penduduk Sampang yang belum melakukan perekaman,” katanya kepada wartawan, Senin (5/1).

Sebenarnya, lanjut Raufik, pihaknya menginginkan adanya kepastian pengiriman sisa cetakan e-KTP dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Samoang. Sebab, e-KTP saat ini san-

gat diperlukan oleh masyarakat.

“Kita hanya menunggu dari pusat (pengiriman e-KTP), saya harap bisa cepat selesai,” imbuhnya.

Taufik Affan mengaku telah menerapkan system jemput bola dalam perekaman e-KTP terhadap masyarakat, yaitu mendatangi desa terpencil maupun sejumlah pondok pesantren. =MIFTAHUL ULUM

PROYEK NAKAL

Komisi III Sidak Proyek Pelabuhan Taddan SAMPANG - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang melakukan sidak proyek pelabuhan di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Senin (5/1). Sidak dilakukan karena proyek yang dikerjakan melewati batas waktu yang ditentukan.

Pemimpin sidak, Aulia Rahman mengatakan, setelah pihaknya mengkroscek pekerjaan proyek tersebut ke lokasi, ditemukan banyak kejanggalan dalam pekerjaannya. Dan juga banyak yang belum dikerjakan.

“Setelah kita datang ke lokasi pekerjaan proyek pelabuhan Desa Taddan, ternyata tidak selesai pada waktu masa kontrak berakhir,” kata Aulia pada awak media. Karena itu, Komisi III DPRD Sampang akan terus mengawal pekerjaan proyek pelabuhan itu.

Aulia menjelaskan, pekerjaan proyek pelabuhan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, sehingga dalam pekerjaan itu perlu diawasi secara ketat agar kontraktor pelaksana tidak mainmain dalam mengerjakannya.

Dalam pekerjaan itu, lanjut Aulia, pihak kontraktor pelaksana dan syahbandar mengakui proyek yang dilakukan sudah disanksi.

“Pekerjaan proyek itu melewati batas waktu yang ditentukan.

Dan sudah ada pengakuan dari syahbandar bahwa sudah di sanksi,” paparnya.

Menurutnya, antara pihak syahbandar dengan kontraktor pelaksana ada sesuatu yang mencurigakan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena pihak syahbandar pernah mengatakan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan diselesaikan pada tahun 2014 dan bisa beroperasi.

Namun, kenyataanya hingga kini persentase pelaksanaan proyek

masih banyak yang tidak dikerjakan, dan masih banyak tahapan yang perlu dikerjakan.

“Pihak syahbandar pernah menyampaikan proyek pelabuhan tersebut akan diselesaikan pada tahun 2014. Namun, kenyataanya tidak, bahkan banyak tahapantahapan yang masih belum dikerjakan,” kritiknya.

Dikatakan, Komisi III DPRD

Sampang pernah melakukan hearing dengan pihak syahbandar dengan disaksikan oleh Dishubkominfo Sampang bahwa faktor tidak selesainya pekerjaanya itu pada waktu yang ditentutakan dikarenakan masyarakat sekitar yang dipekerjakan tidak memadai.

“Saya tidak tahu juga yang bekerja pelaksanaan kegiatan

itu, apa masyarakat sekitar atau ada orang luar. Karena pas saya kroscek yang mengerjakan ada orang Jawa. Alasan dari pihak syahbandar karena masayarakat yang bekerja kurang maksimal sehingga pelaksanaannya tidak tepat waktu,” ucapnya.

Lebih lanjut Aulia memaparkan, pelabuhan Taddan tidak mempunyai jatah dana sharing

karenanya berpotensi dimainkan oleh oknum. Dan sepengatahuannya, dana sharing untuk pelabuhan Taddan tidak ada sejak beberpa tahun sebelumnya.

“Kalau misalnya ada dan sharing untuk pelabuhan Taddan bahaya itu, karena kalau ada dana sharing syahbandar akan lebih leluasa lagi,” ungkapnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

PROYEK PEMBANGUNAN

Rekanan Wajib Lengkapi Administrasi

doni heriyanto/koran madura

SAMPAH. Petugas sedang berusaha mengangkat tumpukan sampah ke dalam sebuah truk sampah di TPA Pamekasan.

Pembangunan TPA Terganjal Studi Analisis Tragah Dinilai Lokasi Paling Strategis BANGKALAN - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih belum bisa memastikan rencana realisasi pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA). Penyebabnya BLH belum memiliki studi analisis terkait tempat yang akan dijadikan lokasi pembangunan TPA yang baru, sehingga rencana yang sudah terdengar sejak 2014 waktu lalu hanya sebatas wacana saja.

"Ya pada studi relokasi pada tahun 2011, Kecamatan Tragah tidak ada dalam daftar, karena dinilai tidak memenuhi kelayakan tempat. Namun, pada kali ini Tragah malah menjadi pilihan di antara kecamatan lainnya," kata Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan BLH kabupaten Bangkalan, Imam Syafri.

Dengan demikian, pihaknya saat ini memang belum bisa memastikan terkait jadwal pembangunan TPA tersebut. Apalagi Studi Analisis terkait tempat yang layak untuk dijadikan sebagai objek relokasi TPA belum juga dimiliki.

Mengacu analisis 2011 kecamatan

yang menjadi target sebagi tempat relokasi TPA ialah Kecamatan Galis, Tanah merah, Kamal, dan Arosbaya.

"Setelah disurvei kembali ternyata Kecamatan Tragah yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat relokasi TPA. Sehingga BLH masih melakukan proses studi analisis relokasi pada tempat itu (Tragah)," jelasnya.

Menurutnya, indikator yang menjadi pertimbangan BLH memilih tempat relokasi TPA itu ialah jarak dan juga struktur tanah. Sementara setelah dikaji sesuai dengan letaknya, Kecamatan Trageh dinilai paling strategis

di antara kecamatan lainnya karena letaknya tidak lebih dari 25 km dari pusat sampah, selain itu struktur tanah disana juga sangat memungkinkan.

"Ya kalau ditinjau dari sisi kelayakan, Tragah merupakan wilayah paling strategis di antara pilihan wilayah lainnya, baik dari letak dan juga struktur tanah," tuturnya Dia menjelaskan untuk luas pembuatan TPA baru diperkirakan mencapai 10 hektare. Sementara untuk TPA lama yang terletak di Buluh Kecamatan Socah hanya 2,6 hektare, itupun yang dipakai efektif hanya 1,6 hektare. Terkait kepastian proses pembangunan TPA baru itu, ia tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan, namun apabila proses pembangunan itu dikerjakan dari sekarang maka dalam tahun 2015 bisa terealisasi. "Kita lihat hasil studi analisis, jika memungkinkan akan dibangun," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Pengerjaan proyek pembangunan di tahun 2015 akan lebih diperketat pengawasan. Hal itu mengingat adanya rekanan proyek yang tidak tertib administratif. Itu dilakukan untuk mendapatkan pengerjaan fisik yang lebih baik, agar para rekanan tidak asal-asalan dalam soal garapan.

Sebab banyak agenda pembangunan fisik di desa yang bakal direncanakan oleh pemerintah daerah.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno mengaku akan lebih memperketat pengawasan.

Rekanan yang tidak melengkapi administrasi atau administrasinya mati wajib diperbaharui.

Ada ratusan rekanan di Bangkalan, baik yang tergabung dalam kelompok ataupun tidak bergabung. Seluruhnya harus melengkapi administrasi proyeknya, jangan sampai ada surat yang mati. Selama ini banyak pengerjaan proyek yang syarat administrasi dimiliki oleh rekanan sudah mati.

"Pembangunan fisik akan dikerjakan oleh rekanan.

Mereka harus dievaluasi, mana yang telah mengerjakan proyek secara profesional atau asalasalan. Baik itu tender dan penunjukan langsung harus lengkap administratif, untuk menghindari kesalahan pengerjaan. Administrasinya harus dicek terlebih dahulu," ungkapnya.

Menurutnya, ada ratusan proyek baik penunjukan langsung atau melalui LPSE yang bakal direncanakan oleh pemerintah daerah, baik itu menyangkut proyek perbaikan jalan makadam, aspalan dan irigasi. Sangat disayangkan kalau pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan menyalahi aturan.

Sedikitnya di Bangkalan ada 190 rekanan yang tergabung dalam beberapa kelompok pengerjaan proyek. Namun yang tidak bergabung juga masih banyak.

"Yang kami ketahui Gapensi ada 93 rekanan. Gapeknas 44 anggota rekanan, Aspekindo 14 rekanan. Terakhir Gapeksindo 39 anggota. Di luar itu masih banyak. Untuk itu perlu mengecek administrasi, mana yang masih hidup dan lengkap surat-surat izin pengerjaannya," terangnya.

Selain itu, yang terdaftar di Kamar Dagang Indonesia

Pembangunan fisik akan dikerjakan oleh rekanan.

Mereka harus dievaluasi, mana yang telah mengerjakan proyek secara profesional atau asal-asalan.

Baik itu tender dan penunjukan langsung harus lengkap administratif, untuk menghindari kesalahan pengerjaan. Administrasinya harus dicek terlebih dahulu,�

Suyitno

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan (Kadin) Cabang Bangkalan hanya 128 rekanan. Pentingnya rekanan yang profesional sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan, ketika ada masalah mudah dilakukan evaluasi.

Meskipun demikian, pemerataan pembagian proyek penunjukan langsung bisa dilakukan agar seluruh rekanan bisa samasama bekerja. Namun, persyaratan dan administrasi kelengkapannya juga wajib dipenuhi agar tidak menimbulkan masalah baru. Setidaknya ada 25 titik pembangunan jalan kabupaten, dan ratusan pembangunan jalan desa yang bakal dikerjakan di tahun 2015.

"Dalam pembahasan Badan Anggaran sudah jelas agar setiap desa dibagi rata proyek fisiknya. Meski ada skala prioritas yang juga menjadi penilaian. Yang penting setiap desa ada pembangunan," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

Anggaran Pilkades Ditambah Rp 3,7 M Masih Menunggu Permendagri, UU, dan PP BANGKALAN - Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) bakal ditambah menjadi Rp 6,2 miliar.

Dana yang diploting sebelumnya Rp 2,5 miliar dinilai masih belum bisa mewakili seluruh desa yang ada. Sebanyak 174 desa masih harus menggelar pilkades karena kepala desa yang menjabat masih belum definitif. Pelaksanaan pilkades tersebut nantinya akan dibebankan kepada APBD, meskipun tidak sepenuhnya dibiayai oleh negara.

"Ada penambahan Rp 3,7 miliar, sehingga anggaran pilkades menjadi Rp 6,2 miliar. Harapannya, pelaksanaan pilkades serentak bisa segera terlaksana," kata Bupati Bangkalan, Muh Makmun Ibnu Fuad di Pendopo Agung Bangkalan, kemarin (5/1).

Pelaksanaan pilkades serentak belum bisa diketahui pelaksanaannya. Sebab masih harus menunggu perda desa yang sudah masuk dalam ploting pembahasan. Belum terlaksananya pembahasan, karena masih menunggu

Permendagri dalam pembuatan raperdanya.

"Setelah perda ini dibuat, kemudian akan ada perbup yang mengatur lebih detail proses pilkades dan aturan desanya. Harapannya, akhir Januari bisa cepat dibahas, hanya saja permennya masih belum turun," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Ismed Efendi menyampaikan kalau Permendagri merupakan acuan dalam pembuatan perda desa ini, selain

undang-undang dan peraturan pemerintah. Pihaknya mengaku masih menunggu aturan tersebut dalam aturan pilkades serentak yang bakal dilaksanakan di tahun 2015.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, peraturan tersebut sudah selesai dibuat. Hanya belum ditandantangani karena masih menunggu nomenklatur dari Menpan, penandatangan yang bakal dilakukan. Apakah peraturan tersebut akan masuk dalam naungan Menteri Pemerintahan Desa atau masuk dalam Kemendagri.

"Soalnya, Kementerian ada yang dipecah. Infonya masih nunggu nomenklatur dari Menpan. Padahal peraturan tersebut penting untuk membuat produk perda yang baik. Jika dipaksakan, ada kekhawatiran bertentangan dengan permen, meskipun dalam prosesnya bisa dilakukan revisi perda," imbuhnya. = MOH RIDWAN/RAH

M

moh ridwan/koran madura

COBLOS. Pelaksanaan pilkades yang telah dilakukan di tahun 2014.

KEPENDUDUKAN

Dispenduk Berlakukan Sanksi Retribusi BANGKALAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Bangkalan masih memberlakukan sanksi administrasi berupa pembayaran retribusi bagi setiap masyarakat yang terlambat dalam pengurusan administarasi kependudukan, terutama pembuatan akta kelahiran. Padahal UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk menyatakan pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan gratis tanpa dikenakan tarif.

"Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, kepengurusan dan penerbitan adminduk itu gratis, namun berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 tetap memberlakukan sanksi bagi yang terlambat melaporkan kelahiran di atas 60 hari," ujar Kepala Dispenduk Capil Bangkalan, Rudiyanto.

Menurut mantan Kasatpol PP itu pemberlakuan sanksi terkait keterlambatan pelaporan kelahiran di atas 60 hari, yaitu

dengan sanksi denda retrebusi.

Untuk anak kesatu dan kedua dikenakan denda 15 ribu rupiah, sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya dikanakan denda sebesar 20 ribu rupiah. Saat ini, agar semua menjadi gratis, pihaknya tengah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan tujuan untuk mensinergikan Undang-Undang dan Perda.

"Upaya kami yaitu agar semua gratis dengan mengajukan Perda. Sebab Undang-Undang mengamanatkan demikian," jelasnya.

Pengajuan perda itu sebagai bentuk upaya lain dalam mencegah terjadinya pungutan liar yang sering kali terjadi saat pengurusan andminduk. Pungutan tersebut seringkali menjadi cara agar lebih cepat dalam pengurusan. Padahal membuat dokumen kependudukan sama sekali tidak membutuhkan waktu yang lama, asalkan semua persyaratan secara administrasi telah dipenuhi oleh pembuat. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 6 JANUARI 2015 | No. 0518 | TAHUN IV

Bangkalan N

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

HARLAH KE-42 PPP. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz (kiri) bersama pengurus DPP PPP menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-42 PPP di Kantor PPP Jakarta, Senin (5/1). Peringatan Harlah PPP yang jatuh pada 5 Januari 2014 itu mengangkat tema Ayo Kembali ke Rumah Besar Umat Islam. ant/wahyu putro a

SURABAYA - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 merupakan "pesta rakyat" paling baik, tapi Pemilu (Pemilihan Legislatif) 2014 justru paling buruk dalam sejarah.

Itulah pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD dalam semiloka refleksi akhir tahun dan musda Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Surabaya, 16 Desember 2014.

"Dikatakan Pilpres terbaik, karena persaingannya sangat ketat dan keras tapi berlangsung demokratis tanpa kerusuhan dan bahkan sangat smart karena kandidat yang kalah dan presiden yang digantikan justru saling memberi penghormatan," ujarnya.

Sebaliknya, kata pakar hukum tata negara (HTN) dari UII Yogyakarta yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 itu, proses pemilihan legislatif justru sangat buruk.

"Dikatakan pemilu terburuk, karena calon legislator yang terpilih bukan kandidat terbaik tapi kandidat yang mampu 'membeli' suara rakyat dan pimpinan parpol, bahkan tidak sedikit suara calon terpilih mampu melampaui suara parpol," ujarnya.

Saatnya Revolusi untuk Parpol Artinya, masyarakat tidak memilih legislator atau kader parpol terbaik, namun memilih atas dasar "transaksional", sehingga fungsi parpol dalam kaderisasi politisi menjadi macet.

Oleh karena itu, kata Mahfud MD yang "dekat" dengan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, Pemilu 2014 dapat dikatakan terburuk karena politisi yang terpilih bukan yang terbaik dan parpol tidak berfungsi sama sekali.

Pandangan Mahfud MD agaknya dibenarkan oleh fakta adanya kisruh hubungan legislatif-eksekutif yang merupakan hasil dari "in put" yang buruk.

"Kisruh hubungan legislatifeksekutif itu tidak bermanfaat sama sekali untuk rakyat yang mereka wakili, sehingga mendorong keinginan untuk membenahi parpol," katanya.

Bahkan, dorongan untuk membenahi parpol itu memaksa berbagai pihak untuk mengkaji ulang konstitusi (UUD 1945) yang diduga sebagai penyebab kisruh, karena amendemen UUD 1945 yang tidak substansial.

"Ada yang meminta kembali kepada UUD 1945, namun ada juga yang menghendaki amendemen kelima, dan sebagian akademisi menghendaki perbaikan UUD 1945 sebatas tataran teknis implementasi di lapangan," katanya.

Misalnya, sistem keparta-

ian ditata kembali, karena sistem presidensiil itu tidak kompatibel dengan sistem kepartaian dengan 10 parpol seperti di Indonesia.

Agaknya, Mahfud MD sepakat dengan perbaikan implementasi (amandemen UUD 1945) itu, sehingga ia menyarankan perlunya kembali pada sistem "proporsional ketat" untuk merevolusi sistem tata kelola parpol (revolusi parpol).

"Bukan berarti kembali pada sistem proporsional tertutup, tapi sistem proporsional ketat mengharuskan parpol menentukan kader atau politisi terbaik, lalu dibuat daftar peringkat dan diserahkan kepada masyarakat untuk memilih. Jadi, parpol dan masyarakat sama-sama berperan," katanya.

Revolusi Parpol 2015 Saran Mahfud MD yang memiliki pengalaman legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu didukung pakar politik Unair, Prof Ramlan Surbakti MA, yang juga mantan Wakil Ketua KPU. Dalam forum yang sama di hadapan 150-an pakar hukum tata negara dari PTN/PTS se-Jatim, ia merinci kisruh legislatif-eksekutif itu lebih disebabkan dua kekurangan legislatif, yakni representasi dan akuntabel.

"Wajah legislatif atau DPR kita kurang mencerminkan representasi dari miniatur Indonesia, di antaranya DPD sebagai aspirasi daerah dikebiri dengan hak bica-

ra tanpa hak suara, sehingga DPD tidak terlibat dalam keputusan," katanya.

Selain itu, representasi perempuan juga belum mencerminkan 'miniatur perempuan Indonesia', bahkan miniatur kedaerahan juga belum terepresentasikan.

Misalnya, anggota DPR dari Papua, Sulsel, dan Papua Barat melebihi jumlah persentase penduduk di provinsi itu, sedangkan Riau justru kurang dalam mewakili persentase penduduk di DPR. "Untuk akuntabel juga idem.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR belum memenuhi syarat sebagai wakil, karena tidak pernah konsultasi kepada konstituen sebelum memutuskan suatu produk undang-undang, lalu laporan periodik kepada konstituen juga tidak ada, misalnya buletin pun tidak ada," katanya.

Oleh karena itu, Prof Ramlan Surbakti menyarankan perlunya revolusi parpol dengan mengembalikan sistem perwakilan parpol yang tepat yakni representasi dan akuntabel.

"Parpol memang diperlukan untuk demokrasi perwakilan, namun sistem perwakilan yang benar harus ditata dan parpol dikembalikan pada dua fungsi parpol yang benar yakni menyiapkan calon pemimpin dan menawarkan calon pemimpin itu lewat Pemilu 2014," katanya.

Namun, parpol saat ini bukan

mencetak pemimpin yang baik, karena proses kaderisasi parpol menjadi mandul, akibat proses pemilihan diserahkan kepada "pasar" yang tidak menentu.

Bahkan, proses yang ada justru menghasilkan politisi yang lebih berorientasi pada rebutan kekuasaan, sehingga konflik antarparpol dalam KMP-KIH pun sulit dipertemukan, karena parpol bukan berorientasi kaderisasi, melainkan orientasi kekuasaan.

Oleh karena itu, proses mencetak pemimpin hendaknya dikembalikan kepada parpol dan bukan "pasar", karena itu sistem "proporsional ketat" sesuai "list" parpol untuk caleg perlu dipertimbangkan kembali.

"Namun, sistem proporsional ketat itu juga direvolusi dengan pencalonan nama-nama kader yang pantas menjadi caleg itu dimulai dari usulan atau musyawarah tingkat desa/kelurahan, sehingga tidak ada vote getter seperti era Orde Baru," katanya.

Selain proses penyiapan pemimpin yang perlu dikembalikan pada sistem "proporsional ketat", parpol juga perlu mendapatkan perhatian dari negara dalam bentuk anggaran negara untuk parpol.

"Tugas parpol itu berat untuk menyiapkan pemimpin, tapi parpol sering menghadapi problem keuangan, karena itu mestinya negara membayar agar parpol tidak dibiayai oleh ketua umum yang bisa seenaknya. Kalau proses pemilihan eksekutif dan legislatif itu sama-sama bagus, maka demokrasi pun bagus," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 20156|JANUARI No. 0518 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0518 | TAHUN IV

O O

SUMENEP - Menghadapi bergulirnya kompetisi Divisi Utama yang direncanakan pada Februari 2015, Peccot Mania, sebutan supporter Perssu, menyatakan sikap untuk tak hanya mendukung klub kesayangannya saat laga kandang, namun juga saat melakukan laga tandang.

Ketua Peccot Mania Sumenep, Hasyim menuturkan, Peccot Mania tidak lahir belakangan saat Perssu sudah menemukan “era kejayaannya”, namun sudah ada sejak Perssu masih terseok-seok di level kompetisi amatir.

Menurutnya, suporter yang identik dengan warna kaos kuning hijau itu lahir pada tahun 2011 silam. Ketika itu, yang menjadi anggota Peccot Mania hanya segelintir orang. “Waktu Peccot Mania lahir, Perssu masih berkompetisi di Divisi III dan babak penentuan di Jember untuk bisa lolos ke Divisi II,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa geliat Peccot Mania mulai tampak ke permukaan saat lahir Persepam Madura United (P-MU), klub sepak bola profesional pertama di Madura. Saat itu, Peccot Mania ikut mendukung P-MU bergabung dalam basis suporter Madura bersatu,

seperti Kacong Mania, Trunojoyo Mania, Taretan Dhibik, dan Jokotole Mania.

Berangkat dari sejarah panjang itulah, Hasyim menegaskan,

saat kompetisi Divisi Utama bergulir nanti, Peccot Mania tidak hanya akan kompak mendukung Perssu saat berlaga di stadion kebanggaan masyarakat Sumenep,

Gor A. Yani, namun akan terus memberikan semangat kepada klub berjuluk Laskar Kuda Terbang itu di manapun bertanding.

“Selama Perssu bertanding di

daerah Jawa, Peccot mania akan selalu ada. Tapi jika di luar Jawa, kami masih akan berkoordinasi dengan teman-teman perantauan,” tegasnya. =FATHOL ALIF/DAR

SOLIDITAS

Korwil Suporter Menyatu Jadi Taretan Mania PAMEKASAN - Untuk menjaga soliditas antar suporter dalam memberikan dukungan kepada Laskar Sape Kerap, Yayasan Taretan Mania menghapus koordinator wilayah suporter yang ada di 13 kecamatan di Pamekasan.

Seluruh perwakilan suporter di 13 kecamatan menyatu menjadi Taretan Mania.

Ketua Yayasan Taretan Mania, Nurul Ulum mengatakan selama ini ada nama komunitas suporter yang berbeda-beda tiap kecamatan. Perbedaan nama tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan rentannya komunikasi antar suporter. Sehingga ia memutuskan seluruh komunitas suporter menyatu menjadi Taretan Mania.

Termasuk bendera yang akan dibawa oleh masing-masing komunitas tersebut juga akan melebur jadi satu. Yakni bendera Taretan Mania yang bergambar

sapi.

Pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan seluruh per-

wakilan suporter di tingkat kecamatan. Seluruh suporter masih solid mendukung Persepam MU,

sekalipun harus turun kasta ke divisi utama.

Ulum menambahkan, pihaknya akan bertemu dengan manajemen Persepam MU dalam waktu dekat. Tujuannya untuk menyatukan persepsi dalam memberikan dukungan kepada tim itu saat bertanding. Termasuk pula agar manajemen bisa mendengarkan keinginan suporter kepada manajemen.

Lebih lanjut Ulum menjelaskan, suporter, pemain, tim pelatih, dan manajemen harus satu visi. Jangan sampai terceraiberai. Apabila seluruh komponen tersebut sudah solid, maka tinggal menunggu waktu Persepam MU akan kembali mengarungi Indonesia Super Liga (ISL).

Maka dari itu, ia berharap manajemen segera berinisiatif untuk bertemu dengan seluruh elemen suporter. Jika perlu data-

ng ke masing-masing kecamatan bersama pemain, untuk bertemu dengan perwakilan suporter.

Sebab, dengan semangat itulah, suporter tidak akan haus memberikan dukungan kepada pemain dan tim secara keseluruhan.

Sekalipun harus melawan terik matahari dan hujan.

Ia meminta kepada manajemen agar meningkatkan perhatiannya kepada suporter. Sebab selama ini dukungan suporter seringkali dinafikan. Padahal untuk memompa semangat para pemain, saat didera kekalahan, hanyalah suporter.

Media officer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengapresiasi semangat suporter tersebut.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengundang perwakilan suporter, menjelang diputarnya kompetisi divisi utama. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

KORAN MADURA

SELASA 6 JANUARI 2015 No. 0518 | TAHUN IV

SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

P

Erol Iba Positif bergabung Erol Iba

Tempat & tanggal lahir: Jayapura 6 Agustus 1979 Tinggi: 170 sentimeter Posisi: Bek, Gelandang TAHUN 1998 - 2002 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2013 2013 - 2014 2015 -

TIM TAMPIL PS Semen Padang PSPS Pekanbaru Arema Malang Persik Kediri 32 Pelita Jaya Persipura Jayapura 12 Persebaya 1927 17 Persebaya Surabaya (IPL) 6 Sriwijaya FC 10 Persepam MU

TIMNAS indonesia 2001 Indonesia U-23 2006-2009 Indonesia 15

Pemain P-MU Akan Jalani Karantina

PECCOT MANIA ALL-OUT DUKUNG PERSSU MADURA SPORT | O

TARETAN MANIA BERSATU MADURA SPORT | O

PAMEKASAN, KORAN MADURA - Setelah menikmati libur natal dan tahun baru 2014 selama 10 hari, seluruh Pemain Persepam MU hari ini dijadwalkan akan tiba di Pamekasan untuk menjalani karantina. Baru selanjutnya pada keesokan harinya, 7 Januari, seluruh pemain akan kembali mengikuti seleksi tahap kedua.

Media officer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan seluruh pemain baik yang sudah mengikuti seleksi tahap pertama, maupun yang akan mengikuti seleksi tahap kedua, menjalani karantina di mess yang disiapkan oleh manajemen.

Dari seluruh pemain itu, tiga di antaranya pemain anyar akan bergabung. Yakni Aldair Makatindu, Rosi Noprianis dan Erol Iba. Ketiga pemain tersebut nantinya akan melahap sesi uji kemampuan yang akan dilakukan tim pelatih,

(GOL)

(1) (0) (0) (0) (0)

(0)

di bawah kendali pelatih kepala Widodo Cahyono Putro.

Seleksi kedua tersebut merupakan seleksi terakhir yang akan dilakukan oleh manajemen. Sehingga pada seleksi tersebut tim pelatih akan bekerja maksimal dalam memilah dan memilih pemain yang dinyatakan layak memperkuat Persepam. Baru selanjutnya, tim pelatih akan menyodorkan nama-nama yang direkomendasi ke manajemen untuk disodorkan kontrak.

Pada tahap selanjutnya, hanya tambal sulam tim yang akan dilakukan di separuh perjalanan kompetisi yang akan dijalani pada musim kompetisi ini. Kebutuhan pemain menjadi kewenangan penuh tim pelatih.

Erol Iba Sepakat Merapat

Erol Iba pemain yang sebelumnya dikhawatirkan tidak berlabuh, akhirnya dipastikan akan merapat ke Madura. Kepastian itu didapat setelah tim manajemen bertemu dengan pemain mualaf tersebut di Hotel Borobodur Jakarta.

Nadi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut tidak menjelaskan nilai kontrak yang akan diberikan kepada Erol Iba, hanya sebatas ko-

munikasi dengan manajemen.

Bergabungnya Erol Iba ke Laskar Sape Kerap tidak lepas dari sosok pelatih Widodo yang selalu menggaet Erol Iba saat menangani beberapa klub.

Saat Widodo menangani Persegres Gresik, nama Erol Iba

masuk dalam skuat Persegres. Bahkan pemain ini sering diturunkan dari menit pertama hingga terakhir.

Tandem Erol Iba yakni Siswanto.

Begitu pun saat Widodo menangani timnas, nama Erol Iba kembali masuk dalam daftar skuat timnas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH