Koran Madura

1

SENIN 6 MEI 2013 NO. 00111 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

6 MEI 2013

g PAMANGGHI

UN

Oleh : MH. Said Abdullah Anggota DPR RI Asal Madura

K

ant/abror

PRESIDEN DI BROMO. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono didampingi putra mereka Agus Yudhoyono berdialog dengan warga Tengger usai menikmati keindahan matahari terbit (sunrise) di Kaldera Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (5/5). Dari titik ini wisatawan biasa menikmati keindahan momen matahari terbit.

KONFLIK ALIRAN AGAMA

Masjid Ahmadiyah Dibakar Massa TASIKMALAYA - Masjid Ahmadiyah dirusak dan dibakar massa tak dikenal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu dini hari.

Massa yang melakukan penyerangan ke masjid Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, melakukan pembakaran sejumlah barang seperti sajadah dan kitab yang disimpan dalam masjid serta bagian bangunan masjid.

Salah seorang warga setempat, Asep Rahmat (45) mengatakan sebelum terjadi kericuhan sempat melihat kelompok orang berjumlah puluhan, sekitar pukul 03.30 WIB. “Awalnya saya melihat ada puluhan orang datang pakai motor lalu melempari batu ke arah masjid,” katanya.

Selain melakukan perusakan dan pembakaran, kata Asep, sejumlah rumah warga sekitar masjid mengalami kerusakan pecah kaca serta sejumlah perabotan dalam rumah.

Sementara beberapa anggota kepolisian, menurut Asep, tampak kesulitan mengendalikan aksi massa tersebut. Beruntung peristiwa itu, kata Asep, tidak menyebabkan korban jiwa atau terluka, namun warga sekitar sempat ketakutan sambil melihat kelompok orang tak dikenal itu dari kejauhan.

“Warga disini hanya melihat dari kejauhan saja. Korban jiwa sepertinya tidak ada hanya kerusakan saja,” kata Asep saat kejadian sedang ronda malam bersama warga lainnya.

Sebelumnya, massa tak dikenal melakukan aksi penyerangan dan perusakan masjid dan rumah warga Jamaah Ahmadiyah di Kampung Kutawaringin, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, sekitar pukul 01.00 WIB. Akibat penyerangan itu, kaca masjid dan rumah warga pecah dilempari batu oleh kelompok orang tersebut. Kedatangan massa itu karena sebelumnya ada aktivitas pengajian di masjid Ahmadiyah Kecamatan Salawu, sejak Jumat (3/5) dan Sabtu (4/5). (ant/fer/beth)

Hutang Luar Negeri Kita Makin Membahayakan Hutang Luar Negeri Indonesia Mencapai Rp 2.400 Triliun JAKARTA-Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng mengatakan tingginya utang luar negeri pemerintah dan swasta, serta tingginya beban hutang dan cicilan utang sudah sangat mengkhawatirkan.

Beban hutang ini bisa menjadi pemicu ambruknya ekonomi Indonesia.

“Saya kira, posisi hutang kita membahayakan dan bisa membuat kita bangkrut kalau tidak ada langkah radikal mengurangi utang,” kata Salamuddin di Jakarta, Minggu (5/5).

Berdasarkan catatan Daeng, posisi hutang luar negeri pemerintah dan swasta sampai 2013 ini sebesar 251,200 juta dollar AS atau sekitar 2.400 trilun rupiah.

Sementara, bunga hutang dan cicilan utang pokok yang harus ditanggung oleh pemerintah dan swasta dalam periode yang sama mencapai 169,118 juta dollar AS atau sekitar 1.620 trilun rupiah.

Padahal, lanjut Daeng, pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia antara tahun 2011 - 2012 hanya sebesar 819 triliun rupiah.

Hal ini menunjukkan, pendapatan dihasilkan oleh bangsa ini telah habis diserahkan kepada asing. Selain itu, Cadangan Devisa RI yang diklaim BI turun Menjadi 104,8 miliar dollar AS, sesungguhnya telah hilang. “Maka dengan demikian seluruh hasil yang diperoleh dari ekonomi Indonesia yang tercermin

dalam PDB, telah habis seluruhnya untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok,” papar dia.

Senada dengan Daeng, Direktur Koalisi Anti Utang (KAU) menilai perjanjianperjanjian utang juga menyebabkan perampasan kekayaan alam oleh asing. Saat ini 80 persen produksi migas nasional didominasi oleh perusahaan asing. Alhasil, selain dominasi modal asing dalam perekonomian

nasional, 60 tahun pembangunan yang dibimbing utang hanya menghasilkan 150 orang terkaya di Indonesia.

Di sisi lain, kata dia transaksi hutang telah menyebabkan negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi semakin kaya. Perjanjian hutang telah memberikan fasilitas bagi

perusahaan-perusahaan asing dari negara-negara tersebut mengontrol perekonomian Indonesia. “Menguasai kontrak-kontrak karya pertambangan, mengoperasikan jutaan hektar lahanlahan perkebunan besar dan mengontrol sektor-sektor publik yang penting bagi rakyat,” jelas dia.

Dia menambahkan, transfer kekayaan juga terjadi lewat pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang yang sangat besar setiap tahun dari Indonesia.Ditambah dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak kreditor dengan meninggikan biaya hutang. “Jumlah yang sangat besar bagi pembiayaan pembangunan di Indonesia.Jumlah itu cukup untuk mendirikan ribuan bangunan sekolah di seluruh Indonesia dan menggratiskan biaya pendidikan.

Membangun rumah sakit, memberi makan rakyat miskin, membangun perumahan rakyat, membiayai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membuka lapangan kerja di pedesaan, dan membangun infrastruktur dasar yang menghidupi ekonomi di daerah,” jelas dia.

Tetapi yang terjadi justeru sebaliknya. Semakin banyak utang baru masuk, beban pembayaran hutang semakin besar. Rakyat Indonesia pun menjadi semakin miskin. 49 persen rakyat Indonesia hidup miskin dengan penghasilan di bawah 1 dollar AS perhari. 9,43 juta orang masih menganggur. 11,7 juta anak indonesia di 33 provinsi putus sekolah.

Dan jutaaan keluarga masih belum memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat. (gam)

JELANG PILGUB JATIM

BANGSA Siap ‘Tumbangkan’ Pasangan Incumbent SURABAYA- PDI Perjuangan siap tak gentar menghadapi pasangan incumbent dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2014-2019 mendatang.

Yang jelas, partai yang mengusung Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah (BANGSA) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tersebut bertekat untuk ‘menumbangkan’ Soekarwo-Saefullah Yusuf (KarSa) pada pemungutan suara, 29 Agustus 2013 mendatang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji Tj, mengatakan pasangan BANGSA tidak gentar dengan pasangan

incumbent yang lebih dulu muncul sebagai kandidat Cagubcawagub. Seluruh pengurus yang jumlahnya 200.000 lebih mulai DPD, DPC, PAC, Ranting, hingga Anak Ranting se-Jatim, sudah terkonsolidasi dengan baik.

Kader struktural itu siap menggalang dukungan di wilayahnya masing-masing.

Meski kalah start dalam pemunculan calon, ditegaskannya, tidak akan berpengaruh dalam pemenangan Pilgub mendatang.

Dalam hal ini, mesin partai sudah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya dan telah siap memenangkan BANGSA. “ Memang kita kalah start.

Namun, mesin partai sewaktuwaktu telah siap bergerak memenangkan pasangan BANGSA,” ujarnya, Minggu ( 5/5) Tidak hanya jajaran pengurus partai, sambungnya,

struktural organisasi sayap PDI Perjuangan pun akan mendukung upaya pemenangan BANGSA. Organisasi sayap yang

juga siap bergerak itu, di antaranya Taruna Merah Putih (TMP), Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).

“Jadi, bagi kami, kesiapan incumbent sama sekali bukan

masalah. PDI Perjuangan pun sudah berpengalaman untuk itu, contohnya Pilkada DKI Jakarta itu kurang apa. Tapi kita kan bisa menang,” ungkapnya.

Sebagaimana Jakarta, Sirmadji yakin rakyat Jawa Timur sudah cerdas dalam memilih pemimpinnya. Yang jelas, tambahnya, rakyat Jatim juga rindu perubahan.

Meski hanya PDI Perjuangan yang mengusung Bambang-Said dan kebetulan dua-duanya kader internal, bagi Sirmadji bukan masalah. Hal itu, paparnya, sudah dibuktikan PDI Perjuangan dalam beberapa pilkada, dan bisa menang.

Sebaliknya, pasangan yang

diusung banyak parpol pun belum tentu lempang jalannya.

Sebab, terang Sirmadji, tidak gampang mengurus bermacam personel tim pemenangan dari bermacam parpol tersebut.

PDI Perjuangan, imbuh dia, tidak hanya sudah menghitung kekuatan pasangan incumbent, tapi juga terhadap bakal kandidat lainnya yang sudah muncul di permukaan. “Kalau incumbent dikatakan punya kelebihan, tapi pasti juga punya kelemahan.

Itu sudah kami perhitungkan, termasuk terhadap kandidat lainnya,” jelas Sirmadji.

PDI Perjuangan sudah menyiapkan jurus-jurus untuk menghadapi hadapi incumbent dan kandidat lainnya. Bahkan rumusan pemenangan sudah dibuat sebelum rekomendasi untuk pasangan BANGSA diputuskan DPP. (mag/han)

isruh ujian nasional tahun ini sebenarnya mempertegas fakta riil tentang rasionalitas penolakan ahli pendidikan dan masyarakat luas, termasuk para guru. Bahwa ujian nasional pada dasarnya memang potensial bermasalah hingga tataran teknis. Jika pencetakan dan pendistribusian saja menimbulkan kesemrawutan apalagi menyangkut subtansinya.

Yang layak mendapat perhatian, apa yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini bisa dianggap sebagai buah dari pembangkangan Kemendiknas pada keputusan hukum. Secara moral kisruh ujian nasional bisa jadi merupakan “kutukan” pada Kemendiknas yang tidak menghargai keputusan hukum.

Sebagaimana diketahui sesuai keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga keputusan Mahkamah Agung pelaksanaan ujian nasional seharusnya dihentikan. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan ujian nasional baru bisa dilaksanakan setelah memenuhi beberapa persyaratan antara lain evaluasi komprehensip seluruh pelaksanaan ujian nasional.

Dan fakta memperlihatkan sampai saat ini, Kemendiknas belum melaksanakan evaluasi dan melaporkan secara terbuka baik kepada DPR Bagaimana maupun ke mungkin sebuah masyarakat. kondisi berbeda A r t i n y a diuji berdasarkan pelaksanaan standar dan ujian nasionukuran sama. al tahun ini sama sekali tidak memiliki pijakan hukum. Bahkan secara ekstrim bila mengacu pada keputusan Mahkamah Agung, ujian nasional batal (tidak sah) secara hukum.

Lalu, di luar persoalan normatif secara faktual masih banyak persoalan pelaksanaan ujian nasional. Yang kasat mata adalah kualitas prasarana dan sarana pendidikan di berbagai daerah yang timpang atau tidak merata. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi efektivitas dan kualitas proses belajar siswa.

Persoalan kesetaraan mutu guru juga menjadi masalah yang belum terpecahkan. Di Pulau Jawa saja, untuk kawasan daerah-daerah yang agak terpencil, ketimpangan kualitas guru masih sangat terasa. Apalagi bila dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa, yang masih terkendala persoalan komunikasi, transportasi, sarana dan prasarana.

Dengan kondisi ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah itu, sulit memahami pemaksaan kebijakan pendidikan yang menyeragamkan atau menyamaratakan seperti ujian nasioanal. Bagaimana mungkin sebuah kondisi berbeda diuji berdasarkan standar dan ukuran sama. Sudah pasti hasilnya jauh dari mencerminkan kondisi obyektif.

Ketimpangan serius itu disamping mempersulit proses pengukuran kondisi pendidikan melalui ujian nasional berpotensi berkembangnya manipulasi pelaksanaan ujian nasional. Ketika aspek citra mengemuka pada para elite pimpinan daerah, pembocoran ujian sistematis mudah terjadi. Alasannya sederhana, daerah berusaha keras agar citra pendidikannya tergambar baik.

Memang sewajarnya Kemendiknas selalu melakukan evaluasi perkembangan pendidikan di negeri ini. Namun cara evaluasi untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional di seluruh Indonesia sangat ironis jika melalui pendekatan kebijakan seragam sampai pada tataran teknis melalui ujian nasional. Usulan ujian regional jauh lebih rasional untuk mengetahui perkembangan pendidikan di negeri ini.

Seharusnya keputusan gerbang keadilan tertinggi di negeri ini, dijadikan acuan Kemendiknas dalam soal ujian nasioanl dan bukan justru melawan yang ternyata menghasilkan kekisruhan lebih parah. Sayang memang. =

Adzan Subuh Kesal tiap waktu sholat subuh warga jarang datang ke masjid, Matrawi sekali waktu sengaja adzan jam 9 pagi.

Karuan warga berbondong-bondong datang.

“Wi, ente sudah stress ya, adzan jam segini,” teriak seorang warga.

“Sampeyan semua yang stress.

Adzan subuh ngak mau datang, eh giliran adzan jam segini datang ramairamai,” balas Matrawi tak mau kalah.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 6 MEI 2013 NO. 0111 TAHUN II

DUGAAN KORUPSI

Kejari Butuh Waktu Setahun Lagi SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep menargetkan kasus dugaan korupsi yang sudah lama mengendap di kejaksaan akan selesai pada akhir April 2014. Beberapa kasus yang sudah rampung pemberkasannya, yaitu kasus APBD, Raskin dan P2SEM. Tapi dari kasus yang menjadi agenda utama kejari, salah satunya sudah masuk SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan negeri Sumenep Wahyudi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan beberapa kasus yang dianggap sebelumnya mengendap di kejari. “Kami telah menyelesaikan beberapa kasus yang sudah lama masuk ke sini (kejari),” tuturnya, Jumat (03/5).

Dari beberapa kasus yang sudah masuk ke mejanya, memang sebagian telah dituntaskan pada bulan sebelumnya dan sebagian lagi masih diproses.

Pihaknya sudah menyiapkan pemberkasan terhadap beberapa kasus yang belum ditangani, sehingga kasus tersebut secara bertahap dapat diselesaikan.

Ia berharap, kasus tersebut secepatnya bisa selesai sehingga tidak menghambat pemberkasan datangnya kasus baru

yang masuk ke mejanya.

Sedangkan untuk kasus seperti dugaan korupsi pugar di Desa kalimo’ok dan Desa Kalianget, sebagian sudah masuk tahap penyidikan dan penyelidikan. Pihaknya sampai saat ini masih mengumpulkan data untuk dijadikan alat bukti yang valid. “Syarat agar kasus itu valid dan masuk P21 di perlukan dua alat bukti.Yakni keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya,” paparnya.

Menurutnya, kasus penyalahgunaan bantuan pugar di desa Kalimo’ok sudah masuk pada tahap penyidikan.Dan pihaknya sudah memeriksa 5 orang saksi dari sembilan saksi kunci dari anggota kelompok pugar tersebut. Dari sembilan saksi itu, satu orang di ataranya ada yang meninggal dunia.

Sedangkan penyalahgunaan pugar di Desa Kalianget sudah masuk pada tahap penyelidikan dan pihaknya sudah memanggil anggota kelompok tersebut untuk diperiksa dan dijadikan saksi.

“Pada gilirannya, kami panggil anggota kelompok untuk diperiksa sebagai saksi.

Sehingga secepatnya dapat ditemukan bukti,” pungkasnya. (athink/mk)

PENDIDIKAN

SDN Ketupat II Bisa Melaksanakan UN

PEMBUATAN KERIS. Tiga orang saat melakukan pemprosesan dalam membuat keris di salah satu pande Kabupaten Sumenep

pusatkeris

Sumenep Direncanakan Jadi Kota Keris SUMENEP - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat akan mengundang pemerhati keris dan budayawan untuk mempersiapkan pagelaran pameran keris yang akan dilaksankan pada hari jadi Kabupaten Sumenep, 31 Oktober 2013 dan diupayakan bisa meraih penghargaan rekor MURI. Kepala Disbudparpora Bambang Iriyanto mengatakan, dirinya menyambut positif rencana Sumenep jadi

kota keris. Ia merencanakan, deklarasi tersebut dilakukan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumenep. "Kami

mengundang beberapa budayawan, pemerhati keris dari Surabaya, dan kelompok empu keris di Sumenep untuk berkoordinasi terkait beberapa rencana kegiatan pelestarian budaya keris dalam rangkaian kegiatan hari jadi Sumenep," ujarnya.

Bambang menambahkan, pihaknya merancang beberapa kegiatan, selain pendeklarasian Sumenep sebagai kota keris, diantaranya seminar keris secara nasional. "Seminar keris ini akan

dibuat sebelum deklarasi kota keris. Dalam seminar ini akan mendatangkan pemerhati keris dan para empu keris dari berbagai kota," katanya.

Diadaknnya seminar keris ini sebagai langkah awal untuk mendongkrak perekonomian para perajin dan empu keris di Sumenep kedepan. “Ini proses awal supaya keris buatan Sumenep makin dikenal di Indonesia menuju internasional” jelasnya.

Selain kegiatan seminar, lanjut Bambang, pihaknya juga berencana menggelar pameran 5000 keris, dan akan dicatatkan dalam rekor MURI. "Selama ini pameran keris terbanyak hanya 2000 keris. Sekarang kami akan memamerkan hingga 5000 keris. Kami sudah mengecek pada para empu keris, ternyata mereka sanggup untuk memamerkan 5000 keris. Jadi ini layak masuk MURI," tukasnya. (edy/mk)

PELABUHAN RA'AS

Akhir Bulan ini Kapal DLU Akan Beroperasi

junaedy/koran madura

SEPAKAT. Ahli waris dengan pihak SDN Ketupat II saat hearing dikantor UPT Pendidikan di Kecamatan Ra’as, Sabtu (4/5).

SUMENEP – Pengelola SDN Ketupat II dengan ahli waris melakukan hearing ke UPT Pendidikan Kecamtan Ra’as, Sabtu (4/5). Permasalahan penyegelan sekolah beberapa waktu lalu dibuka kembali setelah ada kata mufakat antara ahli waris dengan Dinas Pendidikan Sumenep. Dan hari ini, siswa bisa mengikuti ujian nasional di sekolah tersebut.

Pantauan Koran Madura, proses mediasi cukup alot. Rapat kedua belah pihak dimulai puluk 09:00 WIB dan berakhir pukul 14:00 WIB. Turut hadir dalam mediasi itu Kepala Desa setempat Nasiruddin, Kepsek Halimatus Sa’diyah, Kepala UPT Pendidikan Ra’as Na’im, Camat Ra’as Mohammad Warsono, Kapolsek Ra’as Mohammad Rahmatullah, Danramil Ra’as Kapten Soubari, juga utusan Dinas Pendidikan Sumenep yang diwakili Kabid Dikdas Fajar Santoso.

Sebelum ahli waris membuka segel, mereka masih memberikan pertimbangan kepada pihak Disdik untuk memenuhi persyaratan yang diajukannya, diantaranya pemerintah membayar ganti rugi tanah dan ahli waris meminta untuk menjadi tenaga sukwan di sekolah tersebut.

Permintaan yang diajukan oleh ahli waris sampai berita ini diturunkan belum mendapat jawaban yang pasti dari Disdik.

Namun, permasalahan ganti rugi tanahnya dipastikan akan segera selesai. ”Kami segera menurunkan tim untuk mengukur luas dan panjang tanah tersebut,” kata UPT Pendidikan setempat Na’im.

Menurut Na’im, sebelumnya ahli waris mengatakan luas tanahnya mencapai 10.380 meter persegi. Namun walaupun ahli waris telah menentukan, pihaknya tidak akan terburu-buru sebelum ada kejelasan dari tim yang akan diturunkan nanti. ”Kami tidak akan melakukan ganti rugi sebelum ada kejelasan dari tim, siapa tahu kurang atau lebih dari yang diucapkan,” ungkapnya.

Pihaknya meminta ahli waris untuk bersabar, agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun ia meminta agar ahli waris dan masyarakat untuk membuka segel, hal ini demi berlangsungnya KBM di SDN Ketupat II. ”Kami pasti memenuhinya, namun sebelumnya, kami meminta untuk dibuka terlebih dahulu, agar KBM terus berjalan,” pintanya.

Setelah mediasi berakhir, akhirnya ahli waris membuka segel pintu masuk sekolah tersebut. Saya sangat bersyukur, karena siswa akan belajar di kelas lagi,” ujarnya. Apalagi, siswa kelas akhir akan mengikuti ujian nasional, Senin hari ini.

Kebahagiaan ini juga dirasakan oleh salah satu guru yang bertugas di SDN Ketupat II. Ia merasa bahagia dengan berakhirnya polemik tanah yang dibangun sekolah itu. Sebab, konsentrasi belajar siswa diyakini akan penuh kembali, tak seperti belajar di emperan rumah warga yang mudah pecah konsentrasinya karena bising. ”Tak ada lain yang diinginkan semua guru, hanya konsentrasi belajar siswa bisa full,” ujar Mohammad Johan. (edy/mk)

SUMENEP — Kapal Dharma Lautan (DLU) pada akhir bulan ini akan mulai melayani penyebrangan panjang lintas Kalianget dan Sapudi, yaitu dari Pulau Raas ke Pelabuhan Jangkar, kemudian dari Raas ke Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan dalam rute pendek hanya dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Raas, pulang pergi.

Kepala Dinas dan Perhubungan Hery Koentjoro Pribadi mengatakan, rute penyebarangan dari Kalianget ke Pulau Raas merupakan rute pendek di dalam kabupaten. Sedangkan rute

penyeberangan panjang antar provinsi dari pelabuhan Jangkar dan Gilimanuk langsung dari pelabuhan penyeberangan Brakas pulau Raas.

Menurutnya, secara teknis jadwal pembagian eksisting Kapal Dharma Lautan tersebut nantinya dua kali dari Kalianget dan dua kali dari Jangkar. Sedangkan untuk yang ketiga kalinya khusus dari Jangkar pulang pergi dalam satu minggu.

Dioperasikannya kapal DLU dan bukan jenis kapal ASDV tersebut sudah pasti.

Pihaknya sudah mendapatkan bocoran langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, karena pihak operator kapal sudah siap, hanya tinggal menunggu jadwal dan tarif kapal tersebut. Sementara draf usulan mengenai jadwal dan tarif kapal DLU, katanya, dari Kabid Dishub Provinsi yang dilanjutkan kepada kepala dinas sudah diusulkan ke gubenur. Sehingga dapat dipastikan operasi kapal DLU tersebut, akan dioperasikan pada akhir bulan Mei ini.

“Untuk kapasitas daya

tampung kapal, disesuaikan dengan kemampuan dermaga Pulau Brakas yaitu 500 GT.250 orang untuk penumpang dan mobil 20 buah,” paparnya, Minggu (5/5).

Dengan dibukanya pelabuhan penyeberangan di Pulau Raas tersebut, ia berharap dapat mendorong tingkat pertumbungan ekonomi masyarakat kepulauan sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan pembangunan antara kepulauan dan daratan. Sebab tujuan dari pengembangan pelabuhan penyeberangan

Brakas Pulau Raas tersebut dimaksudkan untuk membuka kawasan terisolir kepulauan dan menjamin kebutuhan sembako masyarakat kepulauan.

Disamping untuk meningkatkan tingkat keselamatan pelayaran, sebab dari jarak Pelabuhan Kalianget menuju Brakas itu sekitar 50 mil perjalanan laut. Menurutnya, dioperasikannya kapal DLU tersebut, juga akan memudahkan kepada penumpang untuk menaikkan kendaraannya ke dalam kapal. (athink/mk)

MATA PENCAHARIAN

Menyisir Kehidupan Warga Kalianget SUMENEP – Sebagian warga Desa Kertasada Kecamatan Kalianget menggantungkan hidupnya pada hasil produksi garam dan tambak dari sejumlah petak lahan yang dimiliki. Warga yang tidak memiliki lahan berprofesi sebagai penjual pasir tambang yang dikirim dari Jawa.

Hanni, 56, warga desa setempat sudah 8 tahun menjadi pengusaha pasir tambang. Menurutnya, sejak awal usaha pasir tambang dikampungnya hanya ditekuni oleh satu dua orang. Tetapi, semakin hari usaha pasir tambang tersebut kemudian menjadi usaha alternatif yang hampir dikerjakan oleh seluruh warga desa Kertasada. “Saya jual pasir ini sudah sejak tahun 2005. Lama sekali,” paparnya, Minggu (5/5).

Usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat setempat, menurutnya, diuntungkan oleh Kali Marengan yang melewati kampungnya. Kali tersebut telah memudahkan pengangkutan pasir tambang dan pera-

athink/koran madura

TAMBANG PASIR. Terlihat para pekerja tambang pasir sedang mengangkut pasir hasil tambangnya, kebanyakan dari pekerja itu adalah perempuan. Inilah keseharian warga Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, mereka menggantungkan nasib pada produksi garam dan tambang pasir. hu yang hilir-mudik dengan leluasa menurunkan muatannya. Perahu yang menurunkan pasir tambang dalam setiap bulannya 6 sampai 8 kali. Dalam setiap minggunya bisa mencapai 2 sampai 3 kali.

Hal senada juga dikatakan Suamna, 43, warga setempat.

Menurutnya, ia dan keluarganya menjadikan usaha pasir tambang sebagai alternatif

setelah lahan produksi garam miliknya tidak bisa lagi untuk digarap. Ia dan keluarganya kemudian menekuni usaha pasir tambang karena usaha tersebut lebih stabil, selain tidak tergantung kepada musim seperti halnya produksi garam.

Ia menjelaskan, harga jual pasir tambang dalam 1 kubik seharga 160 ribu.

Tapi ia membeli dari awak

perahu perkubiknya 120 ribu. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Perubahan tersebut, menurutnya, bukan hanya karena tingginya tingkat kompetensi sesama penjual pasir tambang. Sulitnya BBM, seperti solar dan kebutuhan bahan pokok ikut menentukan naiknya harga pasir tambang. “Jadi tidak pasti harganya,” tuturnya.

Suamna menambahkan, setiapkali perahu pengangkut pasir tambang datang, pasir tambang yang diangkutnya sampai 3-5 kubik. Beban angkutan pasir itu juga ditentukan oleh daya tampung perahu. Tetapi, untuk pengangkutan dari gladak perahu ke depan rumahnya, ia mempekerjakan 8 sampai 15 orang ongkos 13 ribu rupiah perorang. Ia mengakui, meskipun keuntungannya tidak seberapa, namun karena dilakukan secara rutin dan stabil dapat mengatasi kebutuhan hidup keluarganya.

Banyaknya perumahan maupun toko-toko yang dibangun di perkotaan, katanya, ikut menambah pemesan pasir tambang.

Para pemesan yang datang ketempatnya biasanya tukang proyek. Meskipun tidak semua pemesan tersebut, merupakan tukang proyek.

Sebab, menurutnya ada juga para pemesan tersebut dari sebagian orang yang hanya memperbaiki rumahnya sendiri sehingga perlu memesan pasir tambang sampai ratusan kibik. (athink/mk)

3

SENIN 6 MEI 2013 NO. 0111 TAHUN II | SENIN 6 MEI 2013 NO. 0111 TAHUN II

Caleg Moncong Putih Rapatkan Barisan SUMENEP - Menyongsong pesta demokrasi 2014 mendatang, semua calon legislatif (caleg) dari partai berlambang moncong putih, baik caleg DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten diminta bergerak cepat untuk segera merapatkan barisan. Pasalnya, target PDIP pada pemilu tahun 2014 mendatang lebih tinggi daripada tahun 2009. Target PDIP pada pemilu tahun ini bukan hanya menang dalam satu, dua atau tiga dapil. Tetapi semua dapil harus dapat kursi.

Hal tersebut di sampaikan oleh Said Abdullah, pengurus DPD PDIP Provinsi Jawa saat menghadiri acara sosialisasi calon legislatif DPR RI-DPRD ProvinsiDPRD Kabupaten periode 2014/2019 di Hotel Utami, Sabtu (4/5).

Menurut Said, para caleg, kader dan simpatisan PDIP jangan terjebak pada nalar seremonial. Sudah saatnya acara model sosialisasi ditinggalkan, dan telah sampai pada waktunya untuk turun ke bawah, menyapa masyarakat.

"Menyapa masyarakat, karena PDIP adalah partai yang peduli kaum grass root. Elite boleh, tapi lebih baik menjadi sosok yang populis, bergelut dengan rakyat kecil," ucapnya saat memberikan sambutan mewakili dari pengurus DPD. Dia menambahkan, para caleg bergerak cepat untuk segera merapatkan barisan agar dapat menuai hasil maksimal. "Promosi dan sosialisasi sudah cukup, PDIP tidak boleh

terjebak pada nalar seremonial. Harus benar-benar turun ke bawah, bergandeng dan seiring seirama bersama masyarakat. Karena kekuatan kita adalah masyarakat," katanya.

Selain itu, Said juga mengimbau agar tidak larut pada tren positif hasil survei bahwa PDIP menjadi diposisikan sebagai pemenang, yaitu dapat 14,1 persen, mengungguli yang lain, baik PD, Golkar, PKB, PPP maupun yang lain. "Tetapi itu hanya bagian dari motivasi, yang paling penting jadikan angka itu benar-benar jadi realistis," terangnya.

Seperti yang telah diketahui, sebagai partai oposisi dengan kader dan simpatisan yang kuat dengan basis massa yang tidak di ragukan, tetapi menurut Said, PDIP harus masih melakukan evaluasi agar akseptibilitas partai terjaga dan terus meningkat.

"Karena sesuai arahan dari DPP PDIP ternyata kita harus terus evaluasi, seakan akan di antara kita masih belum sepenuhnya sinkron, baik dari DPP hingga DPC. Karena saat di Provinsi dan Kabupaten menuai target maksimal, tetapi di Pilpres tidak jadi pemenang. Makanya perlu ada evaluasi," papar Said.

Dalam sosialisasi calon legislatif itu dihadiri oleh 400 kader dan simpatisan PDIP. Termasuk juga ikut hadir semua caleg dari Dapil masing-masing. Ada 53 calon legislatif yang hadir. Caleg DPR RI berjumlah 6 orang, DPRD Provinsi sebanyak 10 orang, dan caleg DPRD Kabupaten berjumlah 37 orang. (sym)

syamsuni/koran madura

SOSIALISASI. Said Abdullah bersama para caleg saat menyayikan mars PDIP

Cawagub Jatim Peduli Pendidikan

PDIP Tak Akan Berkoalisi dalam Pilgub SUMENEP – DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dalam pemilu yang akan digelara 29 Agustus 2013 mendatang, PDI Perjuangan mengusung kader sendiri Bambang DH dan Said Abdullah tanpa akan berkoalisi dengan partai lain.

Bendahara PDIP Jawa Timur sekaligus cawagub yang akan maju menuju Grahadi, Said Abdullah menyatakan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengusung jagoannya tanpa kualisi dengan parpol lain.

Pasalnya, secara aturan, dikursi legislatif Provinsi Jatim, PDIP memiliki 17 kursi, layak untuk memajukan calonnya tanpa ada koalisi.

"Dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jatim, PDIP tidak akan berkoalisi dengan parpol lain karena persyaratan kursi di legislatif sudah memenuhi. Kami hanya akan berkoalisi dengan rakyat yang akan memilih kami," kata Said Abdullah, Minggu

Anggota DPR RI Perhatikan Anak Yatim SUMENEPSaat masih banyak anak-anak yang terlantar, bahkan tak sedikit dari mereka kekurangan asupan gizi.

Sehingga perlu ada perhatian penuh, agar mereka tidak bernasib seperti Balqis,seorang anak yang meninggal lantaran kekurangan gizi, dan tak dapat perhatian dari pihakpihak terkait, termasuk kaum elit bangsa ini.

Itulah yang di sampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Madura Said Abdullah usai memberikan sambutan pada acara bantuan asupan gizi dan santunan anak Yatim di Desa Karangsokon, Kecamatan Guluk-Guluk, Minggu (5/5). Menurut Said, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk berbagi. Berbagi cinta, kasih dan sayang, termasuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu. "Bangsa ini bisa besar karena punya etika untuk berbagi. Berbagi bagi mereka yang tidak mampu, terutama kurang mampu secara ekonomi," ucapnya di depan ratusan warga Karangsokon.

Dalam kesempatan itu Said Abdullah santuni 71 anak yatim, dan memberikan 45 asupan gizi bagi anak kurang gizi. Selain itu, suasana ramai menjadi terhenti saat Cawagub Jatim tersebut mengunjungi

3 anak dengan kelainan penyakit yang sudah bertahun-tahun tak dapat sentuhan dari kaum elite di negeri ini. "Dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi anakanak yatim, anak kurang mampu maupun 3 anak yang punya kelainan penyakit,” ungkapnya.

Said juga berharap agar pertemuannya dengan warga Karangsokon bukan hanya sekali tatap muka, tetapi terus berlanjut sampai ajal menjemput. "Karena kehadiran saya ke Karangsokon sudah empat kali, dan tali silaturrahmi ini akan terus saya jaga dan rawat, karena warga sini sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga saya sendiri," imbuhnya.

Kedatangan Said bertandang ke Desa Karangsokon bukan karena sebuah kepentingan, melainkan dimaknai sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat yang di berikan Allah kepadanya. "Mari kita maknai pertemuan hari ini sebagai bagian dari rasa memiliki antara saya dan warga sini. Karena harus saya akui, warga Karangsokon selalu mendukung dan menyukseskan pada setiap even-even politik PDIP," ucap Cawagub Jatim 2013 tersebut.

Pada kesempatan yang

syamsuni/koran madura

SAMBUTAN. Said Abdullah dalam memberikan sambutan di Acara sosialisasi caleg

sama, Said Abdullah juga memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Karangsokon, karena dirinya diamanahi partai untuk menjadi Cawagub Jatim 2014 mendatang.

"Saya juga memohon doa restu kepada masyarakat Karangsokon agar niatnya membangun Madura melalui Cawagub Jatim bisa terealisasi," tambahnya.

Sementara, kepala Desa Karangsokon, H. Moh Hasan mengaku bangga, Pak Said berbagi rasa dan cinta kepada masyarakat dia yang kurang mampu.

"Alhamdullilah, semoga bantuan kepada 71 anak yatim dan 45 anak yang kekurangan gizi dapat bermanfaat, menjadi amal baik dan diganti yang lebih besar sama yang maha kuasa," katanya kepada Koran Madura usai acara.

Disinggung masalah figur Pak Said dalam menjadi Cawagub pada Pilgub Agustus mendatang, H Moh. Hasan mengatakan bahwa masyarakat warga Karangsokon siap kapanpun mendukung dan mengawal Pak Said kemana dia pergi. “Termasuk dalam Pilgub Agustus mendatang, karena bagi kami, Pak Said bukanlah orang yang baru, beliau sudah sangat kami kenal,” ujarnya. (sym)

(5/5).

Menurut Said, tidak berkoalisinya parpol nomor urut empat peserta pemilu 2014 itu bukan tanpa alasan, melainkan kekuatan struktur parpol sudah dapat diandalkan, tinggal memanasi mesin politiknya saja.

Setelah deklarasi cagubcawagub nanti, duet kader PDIP itu akan bergerilya di masing-masing basis pendukungnya untuk menyapa mereka.

"Kekuatan struktur kami sudah kuat, tinggal memanasi saja, makanya tidak perlu ada koalisi lagi dengan parpol lain, cukup dengan masyarakat. Setelah deklarasi, saya dan Pak Bambang akan menyapa pendukung

kami di masing-masing daerah. Kalau Pak Bambang di wilayah Mataraman dan saya di Madura dan Tapalkuda," paparnya.

Meski belum ada program kerja jagoan PDIP, utamanya Bambang DH yang nampak kepada masyarakat, namun Said optimis memenangkan pilgub tahun ini, karena pasangan tersebut bertekat untuk mengangkat program membangun desa, menata kota. Anggota DPR RI dari dapil Madura tersebut menilai, program itu selama 5 tahun terahir ini masih belum maksimal dilakukan pemimpin Jatim.

"Kami bertekat untuk mengusung program membangun desa, menata kota yang selama ini diabaikan. Semua program kami akan berpihak pada rakyat. Kemiskinan masyarakat tidak pernah turun, itu menjadi konsentrasi kami," janjinya.

Ia berharap, dalam pelaksanaan pilgub nanti semua calon akan bersaing dengan sehat. Masyarakat pemilih

tidak hanya dijadikan objek politik yang tidak bermartabat. Beri pelajaran politik sehat bagi masyarakat Jawa Timur sehingga kedewasaan masyarakat benar-benar tertata baik. "Harapan kami, semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bisa bertindak objektif, tidak mementingkan politik saja," harapnya.

Saat ini, sekalipun pasangan cagub cawagub Jawa Timur Bambang DH Said Abdullah (Bangsa) belum melakukan deklarasai, Said mulai menyapa warga Madura dengan berbagai kegiatan sambil menunggu hari deklarasi pasangan cagub-cawagub dari PDIP. Deklarasi pasangan Bangsa akan dilaksnakan pada 11 Mei 2013 di Kota Malang yang akan dihadiri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno. Kendati demikian, surat keputusan (SK) majunya dua kader PDIP itu secara resmi sudah disampaikan beberapa hari yang lalu di Surabaya. (rif/mk)

SUMENEP - Calon wakil gubernur Jawa Timur Said Abdullah seusai memberikan sambutan pada acara sosialisasi di Hotel Utami, Sabtu (4/5), bersama rombongan langsung menuju Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek. Kedatangannya ke Lapa Taman, selain silaturrahim, juga menghadiri acara tasyakkuran Yayasan As-Salam.

Pantauan Koran Madura, Sabtu (4/5)terlihatadaribuanwargamemadati area lembaga Yayasan As-Salam untuk sekadar menyambut anggota DPR RI yang dikenal bermasyarakat itu. Selang beberapa waktu, saat Pak Said duduk, Kepala Sekolah MTs As Salam, Abdul Kholik mengatakan bahwa masyarakat Desa Lapa Taman perlu ada perhatian khusus dari pemerintah soal pendidikan. “Selain terpencil, dan kesadaran berpendidikan lemah, masyarakat Desa Lapa Taman juga butuh fasilitas. Sehingga kadang anak-anak belajar di langgar ketika kelas lagi penuh,” katanya, Sabut (4/5).

Kholik menambahkan, menyambut baik kehadiran Said Abdullah ke Desa Lapa Taman. Menurutnya, Said Abdullah bukan orang yang baru di mata masayarakat. “Karena masyarakat memang tahu siap Pak Said,” ucapnya.

Sementara Said Abdullah merasa bangga atas sambutan meriah dari masyarakat Desa Lapa Taman.

“Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya sendiri, sekali ke Desa Lapa Taman langsung disambut meriah. Maka dari itu, sebagai rasa terimakasih atas itu semua, saya sebagai pribadi akan ikut membantu sekolah MTs As-Salam yang sepertinya masih belum selesai pembangunannya,” katanya .

Menurut Said Abdullah, soal pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena pendidikan adalah jantung peradaban. Jika pendidikannya lemah, maka tak akan ada generasi yang tangguh kuat dan cerdas. “Maka dari itu, mari kita sama-sama bangun pendidikan.Jelas tidak hanya soal modal, tetapi juga soal kesadaran untuk berpendidikan,” ucapnya.

Saat hendak pulang, Said Abdullah masih sempat menyapa dan bercanda gurau bersama masyarakat, utamanya ibu-ibu yang ada di dapur. Pada saat bersamaan, Said Abdullah juga memberikan bantuan berupa uang kepada lembaga Yayasan As Salam untuk menyelesaikan bangunan MTs yang terbengkalai. Sekitar Rp 50 juta Said Abdullah kucurkan bagi lembaga tersebut. (sym)

Said Abdullah Minta Restu pada Warga SUMENEP - Said Abdullah mendatangi Warga Pragaan, Minggu (5/5). Kedatangannya ke Pragaan tidak ada maksud lain adalah meminta restu dalam pencalonannya bersama Bambang DH pada pilgub Jawa Timur mendatang.

Dalam sambutannya, Said mengungkapkan bahwa selain diamanahi partai, niatnya maju juga dimotivasi oleh mantan Gubernur Jatim dari Madura, Mohammad Noer. "Selain adalah amanah partai, saya maju pada pilgub untuk mengawali kembali tokoh Madura tampil dipermukaan. Karena sejak Moh Noer tiada, tak ada lagi tokoh Madura tampil di permukaan. Maka dari itu, saya mohon doa restu kepada warga Pragaan untuk maju pada pilgub," ucapnya, Minggu (5/5) saat silaturrahim ke Desa Karduluk.

Namun, Said sangat mengharapkan dan mengimbau bahwa pesta demokrasi yang sebentar lagi digelar harus berjalan tanpa ada ketegangan, apalagi harus saling jelek menjelekkan. "Pilihan boleh beda, tetapi jangan

PEDULI MASYARAKAT. Said Abdullah di acara macopat sampai karena itu masyarakat harus bertengkar. Apalagi harus merusak tali silaturrahim antara saya dan masyarakat Pragaan," terangnya.

Jadi, lanjut Said, pendewasaan politik itu penting. Karena ini adalah demokrasi, bukan ajang pertunujukan. “Bagi saya tak masalah jika masyarakat tidak menyoblos dan memilih saya. Tetapi jangan suruh

syamsuni/koran madura

saya untuk berhenti bersama masyarakat, karena masyarakat adalah kekuatan bagi saya,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Said Abdullah juga sedikit menyentil tentang eksistensi pemimpin hari ini. Menurut Said, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang saat rakyat susah, hadir di tengah-tengah mereka.

“Bukan soal apa dan bagaimana

programnya, yang paling penting adalah saat masyarakat lagi kesusahan, baik kenak banjir, longsor maupun musibah lainnya wajib hadir di tengah-tengah mereka,” terangnya.

Sementara pada waktu bersamaan, warga Pragaan sangat berharap Said Abdullah dalam pemilihan gubernur Jatim bukan ada di nomor dua atau jadi cawagub. Tetapi harapan besar warga Pragaan adalah di Jatim 1, yaitu di calon gubenur. “Seharusnya, Pak Said jadi calon gubernur, bukan di wakil, tetapi karena ini merupakan amanah partai maka apapun posisi dia bagi kami tak jadi masalah, yang penting dia bisa menang,” ucapa ketua AKD Pragaan H Zainul Hasan Ketika lebih lanjut ditanya tentang sosok Said Abdullah, H Zainul Hasan sudah tidak meragukan lagi kemampuan dan loyalitas Said. “Saya sudah 11 tahun kenal beliau, jadi sangat pantas melihat kapabilitas dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai politisi,” katanya. (sym)

Novandri: Kami Akan Mengabdi kepada Masyarakat

VISI MISI. Calon Kepala Desa Kolor Nomor Urut 3 Novandri Prasetiawan saat menyampaikan visi dan misi di Gedung Ki Hajar Dewantara Sumenep, Rabu (1/5)

SUMENEP – Calon Kepala Desa (Cakades) Kolor Kecamatan Kota Novandri Prasetiawan berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan aparatur jika terpilih sebagai kepala desa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses pelayanan secara mudah.

Janji tersebut disampaikan dalam Uji Publik Calon Kepala Desa Kolor yang diselenggarakan panitia pilkades setempat di Gedung Ki Hajar Dewantara Sumenep, Rabu (1/5).

Calon nomor urut 3 (bukan 1 sebaimana diberitakan sebelumnya) itu jika kelak terpilih juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan kualitas pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat.

Selain itu, Novandari juga komitmen meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. ”Jika Allah meridhai kami, kami akan benar-benar akan menjalankan amanah, akan mengabdikan diri kepada masyarakat,” katanya. (*/edy/yat)

4

PAMEKASAN

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111| TAHUN II

PARIWISATA

Objek Wisata Perlu Diperhatikan

BIBIT TEMBAKAU. Sejumlah perempuan menyiangi bibit tembakau, di Desa Ponteh, Larangan, Pamekasan, Jatim, Minggu (5/5). Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, Pemkab Pamekasan membagikan 0.5 ton bibit tembakau jenis Prancak 95 N1 dan N2 kepada kelompok tani se-kabupaten tersebut, awal April lalu.

Penyelewengan Raskin akan Di-KPK-kan PAMEKASAN- Kelompok Masyarakat Larangan Slampar Bersatu (MSLB) Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, berencana melaporkan kasus dugaan penyelewengan jatah beras untuk warga miskin (raskin) di desa itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah itu akan dilakukan jika proses hukum terhadap dugaan kasus korupsi raskin itu tidak ada perkembangan yang berarti.

Menurut Koordinator MLSB, Subianto, Minggu (5/5), sementara ini kasus dugaan raskin yang sedang ditangani Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, belum ada perkembangan. Ia berharap, jika sudah dilaporkan ke KPK, penanganan kasus itu akan lebih cepat.

MSLB, sudah menyiapkan ada beberapa bukti-bukti penyelewengan dan akan digunakan sebagai penguat laporan ke KPK. Dari bukti yang sudah dimiliki itu, kelompok tersebut menduga kasus raskin di Larangan Slampar memang diselewengkan.

“Yang sudah kami pegang, bukan hanya bukti penyaluran, namun juga pengakuan dari rumah tangga sasaran

lalu, setidaknya tujuh orang Kepala Dusun di desa itu dan Sekretaris Desa setempat dimintai keterangan penyidik.

MLSB, kelompok yang sejak awal melakukan protes

atas dugaan penyimpangan penyaluran beras murah itu menduga, nilai kerugian negara akibat penyimpangan itu mencapai Rp. 2,6 miliar.

Sebab sejak 2010 lalu, ja-

tah beras itu tidak disalurkan secara keseluruhan, karena warga penerima hanya menerima tiga kali penyaluran selama setahun atau sembilan kali dalam tiga tahun. (awa/muj)

bahwa mereka tidak menerima jatah beras sesuai dengan seharusnya,” kata Subianto.

MSLB, kata dia, sudah mengira bahwapenanganan kasus ini akan berjalan lama dan terkesan sengaja diperlambat. Namun, dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat sudah bertekad untuk mengawal kasus itu hingga ke proses hukum.

Akibat tekadnya itu, dirinya dan sejumlah aktivis lainnya seringkali menerima ancaman teror dari orang-orang tak dikenal. Diantara ancaman itu adalah ancaman fisik berupa tabrak lari.

“Intinya, mereka meminta kami untuk berhenti mempersoalkan kasus raskin ini. Tapi kami tidak takut, karena ini demi kebenaran,” katanya.

Kasus dugaan penyelewengan Raskin di Desa Larangan Slampar sudah ditangani Polres Pamekasan. Pada Sabtu

Bupati Janji Segera Atasi Ketimpangan Guru

Belum Temukan Kasus Pekerja di Bawah Umur

si (Dinsosnakertrans) Pamekasan menyatakan belum

ngan gelar Kabupaten Batik itu tidak memiliki potensi wisata yang cukup menarik.

Namun, dalam pandangannya, ketertarikan itu salah satunya disebabkan oleh pengelolaan dari pemerintah setempat yang maksimal.

Dicontohkan, obyek wisata Lombang di Kabupaten Sumenep yang cukup jauh dari pusat pemerintahan masih sering dikunjungi dan dikenal oleh pihak luar. Hal itu karena pengelolaan yang baik serta promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat cukup maksimal.

“Dengan promosi itu, lokasi itu banyak dikunjungi dan mungkin lebih dikenal oleh warga Pamekasan daripada obyek wisata yang ada di Pamekasan sendiri,” katanya.

Selain kurangnya pengelolaan, hal yang masih dirasa kurang oleh Husnan adalah inovasi dan kreasi.

Pemerintah hanya melakukan penataan dan tidak melakukan pengembangan. Akhirya, obyek wisata itu hanya terlihat lebih rapi namun belum mengundang ketertarikan.

Ia mencontohkan, obyek Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang awalnya hanya berupa pantai biasa, namun karena dikelola dipromosikan dengan baik, investor akhirnya mau menanamkan investasinya untuk melakukan pengembangan.

“Mari kita manfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin agar sektor pariwisata ini bisa berkembang,” kata Husnan Ahmadi. (awa/muj)

PENDIDIKAN

Dinsosnakertrans

PAMEKASAN- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasnmigra-

PAMEKASANKetua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Husnan Ahmadi, meminta agar pemerintah setempat memiliki perhatian lebih terhadap pengembangan sektor wisata. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke wilayah tersebut.

“Sudah waktunya pemerintah mencurahkan perhatian yang lebih di sektor ini.

Sebab, potensi pengembangannya cukup bagus, hanya kurang dikelola secara baik,” kata Husnan, Minggu (5/5).

Husnan menilai, sejumlah tempat wisata dan kawasan yang memiliki potensi wisata belum dikembangkan secara baik. Padahal, Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang cukup besar di sektor tersebut asal dikelola dengan baik.

Ia mengatakan, sejauh ini tempat wisata di wilayah itu yang dikenal hanyalah wisata ziarah di Batu Ampar dan Api Tak Kunjung Padam di Larangantokol. Padahal, di luar dua obyek wisata itu, masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan. ‘’Jika tempat-tempat wisata di Pamekasan, dikeloa dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan dapat meningkatkan kunjungan ke Pamekasan,” katanya.

Pengelolaan itu, kata dia, dilakukan dengan pembenahan dan penambahan fasilitas yang ada serta meningkatkan kegiatan yang bersifat promosi. Kedua hal tersebut, dinilai masih kurang dilakukan secara maksimal.

Ia menampik anggapan bahwa kabupaten de-

menemukan perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Bambang Edy Suprapto, instansinya belum bisa menjatuhkan sanksi apapun ke perusahaan yang diduga mempekerjakan karyawan di bawah umum, karena pada saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan adanya kasus tersebut.

Sebelumnya, pihaknya menerima laporan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas), bahwa ada pekerja dibawah umur di sejumlah perusahaan tembakau di Pamekasan.

“Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap 120 perusahaan yang ada dikabupaten ini, termasuk menerjunkan tim, untuk melakukan pemantauan secara langsung kepada perusahaan,” kata Bambang, Minggu (5/5).

Jika di perusahaan itu ditmukan adanya karyawan di

bawah umum yang diperkerjakan, maka Dinsosnakertrans akan menjatuhkan sanksi.

Sanksi itu akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ada.

Bambang menjelaskan, tidak semua kasus mempekerjakan anak dikategorikan pelanggaran terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan.

Sebab, dalam undang undang tersebut terdapat beberapa pengecualian.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 69 ayat 2 undang undang tersebut mempekerjakan karyawan di bawah umum diperbolehkan dengan catatan harus mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian tertulis antara orang tua/wali dengan pengusaha, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.

Selain itu mempekerjakan mereka harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, serta menerima ke-

tentuan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi undang undang tidak melarang, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Jika persyaratan itu sudah dilengkapi dan ketentuannya sudah diikuti, meski ditemukan pekerja di bawah umur, kami tidak akan memberi sanksi,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun menghimbau perusahaan di Pamekasan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Sebab, mereka masih dalam usia belajar. Seandainya tidak ada alasan untuk tidak mempekerjakan mereka, maka tugas yang harus diberikan adalah tugas yang sesuai dengan kondisi fisik dan kejiwaan mereka.

“Memang agak dilematis, terkadang jika menolak, sama artinya tidak membantu mereka yang bekerja untuk biaya sekolah karena keterbatasan ekonomi orangtuanya. Ini tidak sedikit ditemui bahkan di kota besar sekalipun,” kata Makmun. (awa/muj)

PAMEKASAN- Bupati Pamekasan Achmad Syafii memastikan akan segera mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi ketimpangan guru yang terjadi di Kabupaten tersebut.

Langkah ini menjadi perioritas bupati guna pemerataan kualitas dan mutu pendidikan antara wilayah utara dan selatan sesuai visi missi bupati-wakil bupati.

Menurut bupati, ketimpangan guru yang terjadi di Pamekasan sudah memperihatinkan terutama dalam tiga bulan terakhir. Dalam masa itu, kata bupati, banyak guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah utara ditarik ke wilayah selatan sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa.

Bahkan terdapat beberapa sekolah yang hanya ditangani oleh satu atau dua guru kelas. Dari beberapa sekolah diantaranya terpaksa merekrut guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru agar proses belajar mengajar tidak terbengkalai.

“Sejauh ini memang ada ketimpangan yang sangat luar biasa terutama dalam tiga bulan ini. Banyak guru-guru yang ditarik ke selatan sehingga banyak sekolah kekurangan guru.

Bagaimana pendidikan di Pamekasan Ini kan tidak tertata dengan baik,” katanya, Minggu (5/5).

Bupati Syafii mengatakan, dalam upaya penataan ketimpangan guru ini, pihaknya akan melibatkan semua elemen agar satu semangat untuk mewujudkan pemerataan guru bersama-sama. Karenanya, dia meminta kesadaran semua pihak terutama para guru, jika nantinya ditugaskan di sekolah-sekolah yang terletak di tempat terpencil.

Selain akan melakukan penataan guru PNS, bupati juga akan menyikapi banyaknya pengkatan guru tidak tetap (GTT) oleh kepala sekolah. Dia mengatakan akan memperhatikan tingkat kebutuhan guru di sekolah itu, apakah benar-benar dibutuhkan, atau karena kepala sekolah terdesak karena banyaknya pelamar.

Menurut bupati, jika pengangkatan guru itu sesuai kebutuhan bisa ditoleransi, namun pihaknya menemukan beberapa sekolah yang kelebihan guru, tapi masih merekrut GTT. Wacana pemerataan guru di Kabupaten Pamekasan yang digulirkan sejak 2010 lalu, sampai saat ini belum terwujud.

Hal itu diyakini menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan pelayanan pendidikan antara wilayah utara-selatan di Kabupaten tersebut. Sebab, guru PNS yang bertugas di wilayah utara berasal dari wilayah selatan sehingga memicu guru bolos mengajar.

Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, beberapa waktu lalu mengatakan, pemerataan guru di Kabupaten tersebut merupakan suatu keharusan agar peningkatan mutu pendidikan bisa terwujud secara merata.

Langkah itu, kata Khairul Kalam, harus ditopang dengan komitmen pemegang kebijakan karena selama ini disinyalir masih setengah hati. Terbukti dengan mudahnya mutasi guru dari wilayah utara ke wilayah selatan, tanpa melalui prosedur yang benar.

Pendataan juga perlu dilakukan terhadap jumlah guru yang berasal dari wilayah utara dan selatan sehingga dari perbandingan tersebut bisa didistribusikan ke masingmasing wilayah berdasar jarak rumah dengan wilayah tugas. Sebab, salah satu alasan banyaknya guru bolos di wilayah utara karena jarak rumah dengan tempat tugas terlalu jauh. (uzi/muj)

PAMEKASAN

Pemerintah Prioritaskan Sektor Pendidikan dan Kesehatan PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan disamping percepatan pembangunan infrastruktur publik pada program pembangunan tahun ini. Dua sektor tersebut dinilai penting untuk dikedepankan karena merupakan pondasi utama pencapaian pembangunan berbsis partisipasi masyarakat.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan, Nur Kodim, saat dihubungi Koran Madura, Minggu (5/5), mengatakan dua sektor itu menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan pada awal kepemimpinan Bupati Ahmad Syafii dan wakilnya, Halil disamping sektor prasarana publik.

“Yang paling prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan. Itu yang kami dorong untuk digerakkan bersama melalui pola-pola strategi pembangunan. Dua sektor itu merupakan basis utama pencapaian pembangunan parti-

5

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111| TAHUN II

sipatif,” kata Nur Kodim.

Nur Kodim mengatakan pada sektor pendidikan, akan ditekankan pada pendidikan berbasis karakter. Hal itu berangkat dari penilaian bahwa saat ini kesadaran akan hak dan kewajiban serta nilai-nilai luhur kemanusiaan sudah mulai terkikis, ditandai dengan lunturnya karakter kejujuran, kebersamaan dan kegotongroyongan yang mulai luntur.

Sehingga hal kecil bisa menyebabkan satu peristiwa besar yang tidak diinginkan.

Karena itu, kata dia, pendidikan berbasis karakter menjadi hal yang penting sebagai tonggak utama

pembangunan kesadaran dan mengembalikan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang sudah mulai luntur tersebut.

“Dorongan pertama dalam pembentukan insan gerbang salam adalah pembentukan watak yang mulia. Apapun dimensi dan substansi pendidikan itu, haruslah berbasis pada pembentukan watak dan karakter yang mulia,” jelasnya.

Jika itu tercapai, lanjut Nur Kodim, maka hasil pendidikan bukan hanya akan berupa insan yang cerdas dan trampil, namun juga memiliki kepribadian yang luhur dan mengedepankan kewajiban daripada hak individunya.

Mantan pimpinan di salah satu lembaga pendidikan di Pamekasan itu juga mengatakan, disamping pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan tersebut, pada masamasa awal periode kepemimpinan lima tahun kedepan, juga akan dilakukan percepatan pembangunan infrasturk-

tur publik.

Tujuan utama dari percepatan ini untuk segera memberi kemudahan bagi masyarakat dalam hal akses di bidang ekonomi dan akses peningkatan sumber daya.

“Tiga priorita program itu akan berjalan beriringan disamping percepatan reformasi birokrasi,” kata Nur Kodim.

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno, mengatakan ketiga sektor itu sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Sebab, ketiganya merupakan basis utama pencapaian tujuan pembangunan yang sebenarnya.

“Jangan terjebak bahwa yang disebut pembangunan adalah pembangunan infrastruktur belaka, sebab yang tidak kalah penting adalah pembangunan mental dan kepribadian,” kata Heru.

Ketua Forum Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) di Pamekasan itu menjelaskan, seberapapun pesatnya pembangunan infrastruktur, jika tidak dilandasi mental dan kepribadian yang sempurna, pencapaian kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai.

Disamping itu, jelas Heru, yang juga mendesak untuk dilaksanakan adalah percepatan reformasi birokrasi. Sebab, dirinya menilai masih banyak unsur birokrasi yang kurang berjalan sesuai yang diharapkan dan kurang kreatif dalam menyusun dan menjalankan program.

“Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh bupati beberapa waktu lalu, agar para pejabat di Pamekasan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan mengedepankan kegiatan yang bersifat substansial dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini cukup bagus,” katanya. (muj)

KARTU TANDA PENDUDUK

Dispenduk Lakukan Pendataan Penduduk Belum Ber-KTP PAMEKASAN- Sebanyak 196 ribu wajib kartu tanda penduduk (KTP) di Kabupaten Pamekasan belum melakukan perekaman data elektronik KTP (e-KTP). Ratusan wajib KTP itu tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Belum diketahui pasti alasan, para wajib E-KTP itu belum melakukan perekaman data, padahal nama-nama mereka tercantum dalam database Dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) setempat.

Kepala Dispendukcapil Pamekasan, Mohammad Alwi, Minggu (5/5), mengatakan timnya terus berupaya proaktif dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan melibatkan aparat desa yang tersebar di 189 desa dan kelurahan se Pamekasan.

Itu dilakukan untuk memastikan alasan para wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Apakah, yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat atau memang tidak orangnya. Pengecekan ini sudah berlangsung selama sepekan dan belum diketahui hasilnya.

“Sejak Senin lalu kami sudah terjunkan aparat desa untuk mengecek langsung, agar para wajib KTP ini bisa segera melakukan perekaman jika yang bersangkutan masih berdomisili sesuai alamat yang tercantum,” katanya.

Dijelaskan, dari 629. 977 wajib KTP di Pamekasan, saat ini sudah tercetak sebanyak 400 ribu E-KTP. Sehingga sisa E-KTP yang belum tercetak sebanyak 33. 977 wajib KTP, dari 433.

977 warga yang melakukan perekaman. Pendistribusian EKTP yang sudah tercetak hampir rampung seratus persen, karena pendistribusiannya dilakukan langsung setelah terkirim dari pemerintah pusat.

Alwi meminta para wajib KTP yang belum melakukan perekaman agar segera mendatangi kantor pelayanan E-KTP di masing-masing kecamatan, agar tidak ada warga yang tidak memiliki salah satu administrasi penting kependudukan tersebut.

Selain itu, terang Alwi, Dinas Kependudukan juga meminta warga yang sudah cukup umur untuk melakukan perekaman agar segera mengurus, karena selain sebagai kartu identitas diri, KTP ini sangat dibutuhkan serta sangat penting untuk keakuratan data kependudukan dalam upaya pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengurusan E-KTP bagi warga yang pindah tempat belum bisa dilakukan, dan akan dilakukan menyusul. Saat ini, Dispendukcapil Pamekasan masih terus mengupayakan penerbitan E-KTP yang belum tercetak agar segera didistribusikan kepada pemiliknya. Bagi mereka yang belum menerima E-KTP itu, masih mendapat toleransi untuk memanfaatkan KTP lama karena masih berlaku sampai 31 oktober mendatang. (uzi/muj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU Hanya Pasang Bendera Nasdem

KUOTA PEMAIN ASING. Pesepak bola asal Maroko, Abdullah (28) dan Cristopher Gomes (19) Australia, saat seleksi pemain asing, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim. Persepam Madura United (P-MU) kembali menyeleksi pemain, guna memenuhi kuota lima pemain Asia dan nonAsia. Sementara hingga berakhirnya putaran pertama kompetisi Indonesia Super League (ISL) Pemain asing P-MU tinggal dua pemain, menyusul diputusnya kontrak Osas Saha, Pemain asal Negeria.

KRIMINAL

Pembunuhan Bermotif Dendam Asmara

PAMEKASAN- Perkelahian dengan senjata tajam yang merenggut satu nyawa dan dua orang terluka yang terjadi di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, pada Sabtu (4/5) lalu, diduga dilatar belakangi dendam asmara.

Penganiayaan dengan celurit yang melibatkan warga satu desa ini, diduga bermula dari tuduhan perselingkuhan yang dilakukan korban terhadap istri salah satu pelaku setahun

lalu.

Korban meninggal dunia atas nama Ismail, sedangkan dua korban luka masing-masing, Ruji dan Sinol, ketiganya merupakan warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

Korban Ismail dan Ruji tidak memiliki hubungan kekerabatan, sedangkan Sinol, korban sekaligus tersangka pelaku, diketahui sebagai anak dari Nali, terduga pelaku

lainnya.

Salah satu warga Desa Tebul Timur berinisial MT, kepada Koran Madura mengatakan, sebelum pembunuhan terjadi, Ismail korban meninggal dunia, sempat terlibat cekcok mulut dengan Nali, setahun lalu.

Percekcokan itu terjadi, karena korban dituduh selingkuh dengan istri Nali. Dari percekcokan ini, Nali diduga menaruh dendam sehingga merencanakan pembunuhan terhadap korban.

“Saya kira, pembunuhan ini terjadi karena Nali dendam kepada Ismail. Sebab mereka pernah bertengkar tahun lalu.

Kata orang, Ismail ini selingkuh dengan istri Nali,” katanya.

Dijelaskan, setelah percekcokan itu, korban dan pelaku sempat tidak akur atau bermusuhan. Namun paska percekcokan itu tidak terdengar lagi kabar pertengakaran keduanya sampai terjadi peristiwa yang menyebabkan salah satu diantara keduanya meninggal dunia itu.

Sementara itu, Ruji korban luka-luka mengaku tidak

mengetahui penyebab pembunuhan dan penganiyaan tersebut. Saat itu, ia mengendarai motor berboncengan dengan Ismail usai menghadiri undangan hajatan di Desa Ambender Kecematan Pegantenan.

Namun setibanya ditempat sepi, mereka dicegat oleh enam orang yang langsung menyerang dengan senjata tajam. Upaya bela diri tidak membuahkan berhasil karena jumlah pelaku lebih banyak.

Setelah puas menganiaya keduanya, para pelaku langsung melarikan diri.

Kepala Satreskrim Polres Pamekasan Ajun Komisaris Muhammad Nur Amin, menyatakan belum mengambil kesimpulan terhadap motif pembunuhan itu. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengngungkap motif sebenarnya serta pelaku yang diduga lebih dari satu orang.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban, pelaku penganiyaan dan pembunuhan diduga berjumlah enam orang, satu diantaranya sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, atas nama

Sinol, yang merupakan anak kandung Nali.

Ruji saat ini sedang dirawat di RS. Dokter Soetomo Surabaya karena mengalami luka parah pada bagian perutnya. Sedangkan Sinol, saat ini masih dirawat di RS. Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan karena mengalami luka pada bagian tangannya.

Sedangkan Ismail yang meninggal dunia dalam peristiwa itu mengalami luka parah pada bagian kepala punggung dan bagian perut.

“Kami belum bisa mengungkap identitas para pelaku karena sedang kami dalami, termasuk motif pembunuhannya,” katanya.

Berdasar keterangan saksisaksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP), pembunuhan ini diduga sudah direncanakan sebelumnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami kasus ini serta memburu para pelaku lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun barangbukti yang sudah disita polisi berupa celurit, pakaian korban, serta motor yang digunakan korban saat peristiwa terjadi. (uzi/muj)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, hanya memasang bendera Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dari seharusnya 12 partai politik peserta Pemilu 2014.

Menurut anggota KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain, Sabtu, pihaknya hanya memasang bendera Nasdem, karena hanya parpol bernomor urut 1 itu yang sudah menyerahkan bendera partai.

Dia mengaku sudah berulang kali meminta kepada semua pengurus partai politik di Kabupaten Pamekasan untuk memberikan bendera partai, tetapi belum juga mendapat respons kecuali dari Nasdem.

Selain bendera, struktur kepengurusan KPU Kabupaten Pamekasan hingga kini juga belum diubah, meski semua anggota KPU telah diganti sejak sebelum pelaksanaan Pilkada Pamekasan 9 Januari 2013.

Nuzulul menjelaskan, KPU tidak menyediakan anggaran khusus untuk membuat bendera partai politik peserta pemilu.

Di Pamekasan, katanya, ada 12 partai peserta Pemilu 2014, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Ger-

indra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Tapi dari 12 partai politik itu, baru 1 partai politik yang menyetorkan bendera, sedangkan 11 partai lainnya belum. Makanya bendera yang kami pasang terpaksa hanya satu,” kata Nuzulul Qurnain menjelaskan.

Sementara, sejumlah pengurus partai politik di Pamekasan mengaku, belum menyetorkan bendera ke KPU Pamekasan karena terkendala teknis, yakni banyak kesibukan mempersiapkan berkas bakal calon.

Disamping itu, permintaan berbeda yang disampaikan KPU kepada pengurus partai hanya sebatas permintaan lisan, bukan melalui surat resmi.

“Memang beberapa waktu lalu ada staf KPU yang secara lisan meminta bendera kepada kami. Tapi kalau berbentuk surat tidak ada,” kata Ketua DPD PAN Pamekasan Zainal Alim.

Selain bendera, struktur kepengurusan KPU Kabupaten Pamekasan hingga kini juga belum diubah, meski semua anggota KPU telah diganti sejak sebelum pelaksanaan Pilkada Pamekasan 9 Januari 2013.

Dalam struktur kepengurusan itu masih tercantum nama Moh Ramli sebagai Ketua KPU Pamekasan dengan anggotanya masing-masing Ali Wafa, Atnawi, Nur Azizah, dan M Dhohiri.

Menurut anggota KPU Pamekasan Nuruzul Qurnain, selain karena sibuk, struktur kepengurusan KPU yang baru belum diganti karena tidak ada dananya. (ant/mk)

6

SAMPANG

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111 | TAHUN II

KLB LEPTOSPIROSIS

Pasien Masih Dikenakan Biaya SAMPANG - Penetapan status kejadian luar biasa (KLB) penyakit leptospirosis berlaku 30 hari sejak diumumkan 30 April 2013 lalu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Menurut keterangan dari pihak Dinkes setempat penderita penyakit tersebut pengobatannya tidak dipungut biaya alias gratis.

Akan tetapi, yang terjadi tidak seperti yang dinyatakan pihak Dinkes. Salah satu pasien leptospirosis dengan nama Riski Afisi Maula (7), warga Kelurahan Gunungsekar Sampang Kota, yang sudah menjalani perawatan di RSUD Sampang selama 7 hari, ternyata diharuskan mengeluarkan biaya sendiri dengan total biaya sebesar Rp 2.500.000.

Menurut Harijah (43), ibu Riski pasien leptospirosis, saat ditemui di rumahnya, mengatakan selama 7 hari Riski dirawat di RSUD Sampang harus mengeluarkan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari pemkab Sampang. Biaya yang dikeluarkan selama dalam pengobatan itu sebesar 2.500.000.

Apa yang dialami keluarga pasien tersebut sangat tidak cocok dengan pernyataan pemkab Sampang yang akan menanggung beban biaya perawatan.

Menurut Harijah, menjelang membawa pulang Riski, sebenarnya dirinya telah menanyakan langsung pada pihak RSUD kabar adanya biaya gratis tersebut, tapi kenyataannya pertanyaan itu tak digubris dan dirinya tetap diminta melunasi semua biaya pengobatan.

“Memang saat anak saya Riski masuk rumah sakit pada Kamis (29/4/13) dan keluar pada Rabu (1/5/13) sangat memprihatinkan dan kondisinya sangat buruk. Pada saat

ini, meski ekonomi kami paspasan, kami tetap memakai jalur umum tidak memakai jamkesmas agar cepat tertangani, mengingat anak saya sudah lemas dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.

Adapun bukti pembayarannya hingga saat ini masih kami simpan sebagai tanda bukti,” jelas Harijah kepada Koran Madura, Minggu (05/5).

Harijah berharap Pemkab Sampang bisa membuktikan ucapannya untuk menanggung biaya perawatan bagi pasien leptospirosis.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sampang, dr. Firman Pria Abadi, saat dihubungi melalui telepon pribadinya, ia memang membenarkan jika pasien yang terjangkit leptospirosis biaya perawatannya gratis selama penetapan status KLB sejak 30 April 2013 selama tiga puluh hari.

Saat dikonfirmasi mengenai salah satu pasien leptospirosis atas nama Riski Afisi Maulana warga Kelurahan Gunungsekar Sampang kota yang dikenai biaya perawatan oleh RSUD Sampang, Kepala Dinkes Sampang dr. Firman berjanji akan mengecek langsung kebenaran hal itu, sebab hingga saat ini pasien leptospirosis yang ditangani lebih dari 50 orang.

“Sekedar diketahui hingga saat ini pasien leptospirosis yang menjalani perawatan lebih dari 50 orang, tujuh di antaranya sudah meninggal.

Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan juga melakukan pencegahan dini. Di antaranya berburu tikus di daerah endemis banjir, memberikan terapi kepada masyarakat di sekitar rumah korban tewas akibat bakteri leptospira dan penyuluhan agar menerapkan pola hidup sehat kepada penduduk,” tandas Firman. (hol/msa/rah)

holis/koran madura

AKSI TURUN JALAN: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komuniasi Mahasiswa Sampang (Formakasa) melakukan aksi turun jalan, Minggu (5/5) kemarin sebagai bentuk keprihatinan terhadap para korban jiwa yang diserang wabah bakteri leptospirosi.

Forkamasa Buka Posko Basmi Bakteri Leptospirosis SAMPANG – Wabah bakteri leptospirosis di Kabupaten Sampang yang menelan korban jiwa mendapat perhatian serius Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa).

Bukti keseriusan perhatian Forkamasa terhadap penyakit mematikan itu dengan membukan posko basmi bakteri leptospirosis di monumen Sampang. Pembentukan posko tersebut sejatinya untuk mengajak masyakat Sampang yang tinggal di areal banjir agar bersama-sama membasmi bakteri leptospirosis yang muncul akibat kencing tikus yang tersebar di genangan air bekas banjir.

Dengan berbekal spanduk isi ajakan membasmi tikus dan membagikan masker dan obat anti biotik pada warga yang bermukim di tempat-tempat areal banjir, Forkamasa terus berupaya menggugah kesadaran masyarakat terutama pada warga di keluarahan Delpenang dan Kelurahan Gunungsekar Sampang Kota agar terus waspada terhadap serangan penyakit leptospirosis.

Menurut Edi Suyanto, Ket-

ua LSM Forkamas, pihaknya akan ikut andil untuk mengajak warga Sampang yang berada di lokasi banjir untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan memburu tikus yang menyebabkan bakteri leptospirosis. Gerakan membasmi tikus ini direncanakan akan dilakukan selama satu pekan ke depan.

“Bahkan kami membuka posko basmi tikus di monumen Sampang, guna mengajak warga untuk bersama-sama menangkap tikus. Sedangkan warga yang berhasil menangkap satu tikus akan biberikan hadiah cuma-cuma. Satu tikus mendapatkan hadiah

satu sabun. Pemberian hadiah itu untuk mendorong minat warga untuk terus menjaga lingkungan bersih dan Sampang terbebas dari bakteri leptospirosis yang saat ini sudah ditetapkan status KLB oleh Dinas Kesehatan Sampang sejak tanggal 30 april 2013,” terang Edi Suyanto, Minggu (05/5).

Hal senada juga diungkapkan Jakfar. Menurutnya aksi gerakan memberantas bakteri leptospirosis ini merupakan bentuk kepedulian untuk ikut andil membasmi penyakit leptospirosis di kabupaten Sampang.

Semala satu pekan aksinya akan diteruskan, sifatnya

mencegah agar tidak terjadi korban penyakit leptospirosis.

Bahkan bila ada warga yang terjangkit bakteri tikus itu, pihaknya siap untuk membawa pasien ke rumah sakit agar ditangani medis.

“Anti biotik yang kami berikan pada warga hanya bersifat pencegahan agar tidak terjangkiti penyakit leptospirosis. Kami berharap Pemkab Sampang juga ikut andil pada program yang bersifat pencegahan, tidak hanya menunggu adanya korban penyakit leptospirosis, sebab mencegah itu lebih baik daripada mengobati,” ucapnya Jakfar. (hol/msa/rah)

BANTUAN

Pemkab Hentikan Bantuan Logistik Pengungsi

holis/koran madura

KWITANSI PEMBAYARAN: Ibu Riski Afisi Maula tunjukkan kwitansi pembayaran setelah menjalani perawatan di RSUD Sampang, Minggu (5/4) kemarin.

PASAR IKAN

SAMPANG - Pedagang ikan di pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang merasa senang karena nelayan datang lebih awal.

Biasanya pedagang ikan menunggu datangnya para nelayan hingga tengah malam, namun Minggu (5/5) ternyata sejumlah nelayan datang lebih awal sekitar jam 15.00 wib, hingga ikan bisa langsung dilelang kepada para pedagang yang memang sudah menunggunya.

Para nelayan bisa datang lebih awal daripada biasanya karena cuaca yang sangat mendukung. Tambahan lagi, para nelayan yang datang sore hari itu dengan membawa hasil tangkapannya yang sangat banyak hingga pelabuhan itu laksana kebanjiran ikan.

Salah satu pedagang ikan Mat Siri (45) mengatakan, tidak biasanya nelayan datang pada waktu sore hari.

Biasanya dia menunggu malam hari sampai pagi. Jika pedagang terlambat datang maka akan sulit mendapatkan ikan, karena sudah banyak pedagang lain yang juga menunggu di pelabuhan

SAMPANG – Pemkab Sampang menghentikan bantuan pada pengungsi Syiah yang hingga kini masih mau bertahan di GOR Tennis Indoor Sampang. Pemerintah menghentikan bantuan karena kabar tentang kelanjutan pengungsi itu belum jelas, akan dikembalikan ke kampung halaman di Dusun Nangkernang desa Karang Gayam Omben ataukan dipindah ke tempat relokasi yang telah disiapkan pemerintah.

Otomatis pengungsi yang berjumlah 167 jiwa tersebut terancam tak mendapatkan

bantuan kemanusiaan lagi.

Sebab Pemerintah Kabupaten Sampang telah menghentikan segala bentuk bantuan baik berupa makanan, pengiriman air bersih untuk segala kebutuhan memasak, mandi dan mencuci.

Ikrillah (40), salah satu juru bicara pengungsi, yang juga masih saudara kandung Ali Murtadho alias Tajul Muluk dan Rois Al Hukama menjelaskan, penghentian bantuan logistik dan air bersih sudah terjadi sejak tanggal 1 Mei. Akibat pemerintah meng-

hentikan bantuan makanan dan air bersih, saat ini pengungsi yang masih berada di pengungsian GOR Tenis Indoor Sampang tersebut hanya bisa memasak sisa bantuan yang masih ada.

“Selain bantuan makan, bantuan air bersih untuk kami juga sudah tidak diberi lagi, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena selama di pengungsian ini kita hanya menggantungkan hidup ke pemerintah,” jelasnya kepada Koran Madura, Minggu (5/5).

Lebih lanjut Ikrillah men-

ceritakan, kebutuhan air untuk memasak, mandi, dan mencuci hanya mengandalkan air kran di lokasi pengungsian saja, meski sebenarnya belum bisa memenuhi kebutuhan pengungsi. Di samping itu, dengan keadaan seperti ini, dirinya dan pengungsi yang lain hanya bisa pasrah dengan keadaan masa depannya yang makin tidak jelasnya.

“Kami hanya mengandalkan air bersih dari kran yang masih mengalir di sini, meskipun sebenarnya tidak mencukupi kebutuhan kami,” terangnya.

Ikrillah mengaku tidak mengerti dengan alasan pemkab Sampang yang menghentikan bantuan logistic dan pengiriman air kepada para pengungsi. Dirinya pun belum mendapat informasi dari pemerintah tentang pemberhentian bantuan dari pemerintah tersebut.

“Tidak tahulah Mas, saya juga sudah tidak bisa komentar lagi untuk saat ini. Apa maksud dari pemerintah ini dengan menghentikan bantuan, padahal kami juga tidak mau selamanya berada di sini,” ucapnya. (ryn/msa/ray)

Pedagang Ikan Senang Nelayan Datang Lebih Awal Tanglok.

Sebab sejumlah nelayan bisa membawa pulang ikan lebih awal, sejumlah pedagang ikan bisa cepat mendapatkan ikan yang dibelinya untuk kemudian dijajakan ke masyarakat di sejumlah tempat yang telah menjadi rute jualan masing-masing pedagang ikan.

“Kalau (nelayan) datang jam segini terus, saya merasa senang, karena saya pun tidak setiap malam bisa mendatangi pelabuhan Tanglok.

Kalau cuaca sudah tidak bersahabat, biasanya setiap jam 12 malam sampai pagi saya sudah berada di sini, karena kalau tidak menunggu maka akan sulit mendapatkan ikan,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (05/5).

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang lainnya, Siti Mu’ah (40). Dia mengatakan jika nelayan datang pada sore hari akan meringankan bebannya, karena malam harinya bisa tidur nyenyak.

Lain halnya bila para nelayan datang malam hari, dia harus rela bangun dan mulai memesan ikan yang akan dijualnya, karena jika

tidak memesan lebih awal dikhawatirkan tidak akan mendapat ikan.

“Saya senang kalau nelayan datang pada sore hari. Kalau datangnya tengah malam, sebenarnya saya malas keluar. Ikan yang saya beli sekarang ini akan dijual besok pagi, nanti kami kasih es batu agar tidak busuk dan tetap bisa dijual kembali besok paginya,” terangnya.

Sementara itu, seorang nelayan bernama Mustar (34) menjelaskan, dirinya datang lebih awal karena memang cuaca yang sangat mendukung, sehingga mudah sekali mendapatkan ikan di tengah lautan. Berbeda ketika cuaca sudah tidak mendukung sehingga sangat sulit mendapatkan ikan, apalagi ketika angin sangat kencang, dirinya bersama nelayan lainnya lebih memilih memarkir perahunya untuk tidak melaut.

“Hari ini memang mudah mendapatkan ikan karena memang cuacanya yang sangat junaidi/koran madura baik dan juga saat ini meBEREBUTAN: Beberapa pedagang ikan mendatangi nelayan yang baru tiba melaut. Mereka saling berebutan untuk mendapatkan ikan yang baru datang mang musim ikan. Berbeda pada sore hari di pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang, Minggu (5/5) kemarin. Pedagang ikan yang sudah lama menunggu ketika cuaca buruk, kami lebih kedatangan para nelayan hingga tengah malam, namun ternyata sejumlah nelayan datang lebih awal sekitar jam 15.00 WIB. Mereka sangat merasa memilih diam di rumah,” tansenang atas kedatangan nelayan karena datang lebih awal. dasnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG

7

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111 | TAHUN II

Serangan Perecularya Jangan Terulang SAMPANG – Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang mengingatkan sejumlah petani di wilayah setempat akan serangan penyakit perecularya. Penyakit tersebut bersumber dari jamur yang menempel pada bagian pohon tanaman padi yang mengakibatkan daun dari tanaman padi tersebut mongering sehingga pertanian padi bisa terancam gagal panin.

Kepala Bidang (Kabid) Tehnik Disperta, Suyono mengatakan perecularya menyerang tanaman padi menginjak berbuah beras. Bahkan, menurut data Disperta tahun 2013 lalu terdapat sebanyak 120 hektar tanaman padi di sawah terserang pricularya.

Sehingga produksi padi di tahun 2013 menurun.

“Di daerah Sampang pertanian diserang penyakit perecularya, yang berasal dari jamur menempel di bagian daun tanaman padi sehingga daun men-

KLB

Dinkes Bentuk Tim Siaga Leptospirosis SAMPANG - Dinas Kesehatan Sampang, Jawa Timur, kini membentuk tim siaga lapangan guna mempercepat proses penanganan penyakit leptospirosis, yakni jenis penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus di wilayah itu.

Menurut Kasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) dr Bhakti Setiyo, tim siaga lapangan itu merupakan tim gabungan antara petugas medis dari Dinas Kesehatan Sampang, Provinsi, dan Kementerian Keseharan RI.

gering," terangnya kepada Koran Madura, Minggu (5/5).

Di samping itu, petani tak perlu gegabah dan khawatir terkait adanya penyakit perecularya tersebut. Menurutnya, Disperta sudah mempersiapkan obat-obatan jenis pestisida untuk diberikan terhadap para petani di Kabupaten Sampang. Sehingga Perecularya yang menyerang tanaman padi bisa teratasi. ”Jangan khawatir dalam penanggulangannya karena di Dinas ini (Disperta) akan

memberikan pestisida secara gratis, tapi petani harus melapor,” jelas Suyono.

Menurut Suyono pada tahun 2014 Disperta akan mengurangi penggunaan bahan kimia untuk membasmi penyakit. Dengan membentuk program Pusat Pelayanan Agen Hayati (PPAH), segala penyakit yang menyerang tanaman padi akan teratasi. PPAH akan disebar ke berbagai Kecamatan di Kabupaten Sampang.

“Kita (Disperta) akan mengembangkan program PPAH. Jadi, dengan itu sedikit bisa mengurangi bahan kimia.

Sebab semua penyakit seperti Perecularya juga bisa diobati dengan agen hayati. Sementara ini yang terserang Perecularya sebanyak 120 hektar tanaman padi tapi itu sudah kita kendalikan,” kata Suyono. (ryn/msa/rah)

ant/ari bowo sucipto

DIALOG BROMO PRESIDEN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono berfoto bersama pelaku wisata dan petani di lereng Gunung Bromo dalam Kunjungan Kerja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo, Jawa Timur. Dialog yang diadakan di lautan pasir Gunung Bromo tersebut untuk mencari solusi dalam meningkatkan potensi pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Gunung Bromo.

JALUR TRANSPORTASI

PENELITIAN

Pengguna Jalan Keluhkan Jalan Rusak SAMPANG – Pengguna jalan roda dua dan tukang becak mengeluhkan ruas jalan Kakak Tua yang berada di sebelah barat pasar Srimangunan kabupaten Sampang.

Pasca banjir bandang yang melanda Kota Sampang pada Senin (8/4) lalu telah ditemukan sejumlah jalan tersebut aspalnya sudah banyak yang mengelupas, bahkan terjadi gundukan lumpur sisa banjir setinggi 30 centimeter.

Para pengendara yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati dan menghindari gundukan lumpur sehingga sangat membahayakan saat berpapasan karena pengendara sama-sama menghindari lubang dan gundukan terse-

but.

Pengendara harus ekstra hati-hati ketika melewati jalan Kakak Tua tersebut, karena sampai sekarang masih belum ada perbaikan jalan.

Karena para pengendara ketika melewati jalan tersebut sama menghindari tumpukan lumpur dan jalan yang rusak, maka tak jarang terjadi kemacetan terutama ketika memasuki hari pasaran.

Salah satu tukang becak, Saklawa (45) mengaku merasa terganggu ketika melewati ruas jalan Kakak Tua, karena harus menghindar dari gundukan dan lubang, apalagi di badan jalan tersebut juga digunakan sebagai lahan parkir.

“Untuk menghindari dari gundukan dan lubang, saya sering mengalah ketika saya berpapasan, karena pengendara yang datang dari arah berlawanan juga memaksa melewati jalur saya. Kalau ini dipaksakan sama-sama tidak mau mengalah maka nanti akan terjadi benturan. Apalagi sepanjang jalan itu juga digunakan sebagai lahan parkir, akibatnya jalan menjadi sempit,” terangnya kepada Koran Madura, Minggu (05/5).

Hal senada juga dikeluhkan oleh Ulam (32), pengendara sepeda motor yang mengantarkan istrinya belanja ke pasar Kota Sampang tersebut. Dia mengeluhkan karena sampai saat ini tidak

ada perhatian dan perbaikan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Padahal jalan tersebut seringkali dilewati oleh masyarakat yang pergi berbelanja. Dia juga mengaharapkan ada perhatian yang serius dengan keadaan jalan dimaksud.

“Ini sangat membahayakan pengguna jalan, karena dari arah berlawanan juga sama-sama berusaha menghindari gundukan. Lain lagi ketika yang menggunakan roda empat seperti kemarin, saya harus ikut antri karena yang masuk jalan ini bukan hanya roda 2. Tidak sedikit juga yang melintas seperti roda 4, roda 2, dan becak,” ujarnya. (jun/msa/rah)

Pembentukan tim siaga ini sematamata agar wabah leptospirosis ini bisa segera tertangani,”

dr. Bhakti Setiyo

Kasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) “Pembentukan tim siaga ini semata-mata agar wabah leptospirosis ini bisa segera tertangani,” kata Bhakti menjelaskan.

Ia juga menjelaskan tim dari Kementerian Kesehatan yang diutus ke Sampang untuk membantu pengobatan dalam kasus itu ialah dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BPTKL), dan juga tim sukarelawan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (BP2P2VRP) Salatiga.

Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Pemprov Jatim terjun langsung menangani kasus leptospirosis yang terjadi di Sampang dan hingga kini telah menelan korban sebanyak enam orang meninggal dunia.

“Mereka sepakat siaga lapangan untuk menangani KLB leptospirosis dan mereka akan siaga lapangan selama beberapa hari mendatangi rumah warga,” kata Bhakti.

Bhakti menambahkan pola penanganan penyakit leptospirosis yang dilakukan oleh tim siaga itu dengan cara mendatangi semua rumah warga di delapan desa dan enam kelurahan korban banjir.

Hingga saat ini sebanyak 46 orang dinyatakan sakit leptospirosis dan sebanyak enam orang meninggal dunia.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang menyatakan kasus ini sebagai kejadian luar biasa dan baru pertama kali terjadi di wilayah itu. (ant/rah)

junaidi/koran madura

MENGHINDARI PECAHAN ASPAL: Pengguna jalan sedang melintas dan berhati-hati untuk menghindari pecahan aspal di sebelah barat pasar Srimangunan Jl. Kakak Tua Kecamatan Kota Sampang. Para tukang becak beserta pengguna jalan khususnya roda dua mengeluh karena selain pecahan aspal juga harus melewati gundukan lumpur yang sangat membahayakan.

Kemenkes Teliti Wabah Leptospirosis

SAMPANG - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meneliti wabah penyakit leptospirosis, jenis penyakit dengan penyebab kencing tikus di Sampang, Jawa Timur, yang terjadi dalam sebulan terakhir ini.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Firman Pria Abadi, Jumat, penelitian dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Sampang, khususnya pada warga yang diduga terkena serangan jenis penyakit itu.

"Nantinya akan dilakukan uji laboratoriun, dengan tujuan agar jenis penyakit ini bisa segera ditanggulangi," kata Firman.

Kedatangan rombongan Kemenkes ke Sampang ini, karena jenis penyakit tersebut tergolong ganas, bahkan hingga saat ini sudah ada enam orang yang telah meninggal dunia dan sebanyak 46 orang di antaranya terpaksa harus dirawat di rumah sakit.

Menurut Firman Pria Abadi, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi banjir di Sampang dengan menerjunkan semua tim media, di masingmasing puskesmas di Kabupaten Sampang.

Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis).

Jenis penyakit ini dikenal juga dengan nama penyakit "weil", demam "icterohemorrhage", penyakit "swineherd's", demam pesawah (Ricefield fever), demam pemotong tebu (Cane-cutter fever), demam lumpur, jaundis berdarah, penyakit Stuttgart, dan demam Canicola.

Leptospirosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air (wa-

ter borne disease). Urine (air kencing) dari individu yang terserang penyakit ini merupakan sumber utama penularan, baik pada manusia maupun pada hewan.

Kemampuan leptospira untuk bergerak dengan cepat dalam air menjadi salah satu faktor penentu utama dapat menginfeksi induk semang (host) yang baru.

Hujan deras akan membantu penyebaran penyakit ini, terutama di daerah banjir.

Di Indonesia sendiri, katanya, penularan paling sering terjadi melalui tikus pada kondisi banjir.

Dijelaskan, pada kondisi banjir menyebabkan adanya perubahan lingkungan seperti banyaknya genangan air, lingkungan menjadi becek, berlumpur, dan banyak timbunan sampah yang menyebabkan mudahnya bakteri leptospira berkembang biak.

Air kencing tikus terbawa banjir kemudian masuk ke tubuh manusia melalui permukaan kulit yang terluka, selaput lendir mata, dan hidung.

"Sebab sejauh ini kan tikus merupakan reservoir dan sekaligus penyebar utama Leptospirosis, karena bertindak sebagai inang alami dan memiliki daya reproduksi tinggi," kata Firman.

Beberapa jenis hewan lain yang juga berpotensi menjadi penyebar jenis penyakit ini antara lain sapi, kambing, domba, kuda, babi, dan anjing. "Akan tetapi potensi menularkan kepada manusia tidak sebesar tikus," katanya.

Di Sampang, wabah penyakit leptospirosis ini sejak terjadi banjir selama delapan kali dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini akibat meluapnya Sungai Kalikemuning di wilayah itu. (ant/rah)

MENJELANG KEMARAU

Warga Tak Perlu Khawatir Kekurangan Air

SAMPANG – Sejumlah warga di Sampang mulai khawatir menghadapi musim kemarau, karena pada musim kemarau biasanya sumursumur kering. Mereka sangat kesulitan mendapatkan air.

Padahal ketersediaan air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dibutuhkan untuk menghidupi tanaman para petani.

Seharusnya sejumlah warga tak perlu merasa khawatir dengan pergan-

tian musim, sebab kalau pun kemarau datang warga pun sebenarnya masih bisa menggunakan aliran sungai sebagai alternatif konsumsi air untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) dan mengairi sawah.

Namun yang terjadi justeru sebaliknya, warga sudah maraca cemas duluan menghadapi musim kemarau yang dipastikan datang beberapa pekan lagi.

Abdaul Mannan (38), war-

ga Desa Glugur Kecamatan Torjun Sampang, misalnya, mengeluhkan ketika sudah memasuki musim kemarau yang sering diikuti dengan adanya kekeringan lahan yang berdampak pada meranggasnya tetumbuhan.

“Ironisnya, wilayah kami ini bisa terbilang subur sumber airnya. Tapi terkadang kalau musim kemarau panjang, air sumur tidak dapat mengatasi dan akhirnya memanfaatkan air sungai yang

ada,” ujarnya, Minggu (05/5).

Kondisi kekeringan ini tentu sangat menggangu tanaman padi milik para petani. Terutama petani yang mempunyai sawah jauh dari sungai. Sistem pengairan yang ada tidak sanggup mencukupi kebutuhan petani jika sumur dan sumber air lainnya mengering.

“Akibatnya, para petani merasa khawatir tanaman padinya nanti mengering dan mati,” ungkapnya.

Sebagian lainnya, khusus bagi petani yang lahannya dekat dengan sungai, mereka mengairi sawahnya dengan mengambil air dari sungai terdekat dengan mesin yang memang sudah disediakan.

Namun, keterbatasan ekonomi yang banyak dialami petani membuat mereka tak mampu membeli mesin air tersebut sehingga hal itu menjadi kendala serius bagi aktivitas warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

”Harga mesin penyedot air mahal, banyak petani yang tidak memilikinya meskipun dekat dengan sungai,” jelasnya kembali.

Menghadapi ancaman kekurangan air, sejumlah warga mulai membuat kolam penampungan air untuk menyediakan dan menghemat air. Agar jika musim kemarau sampai mengeringkan sumur, maka dapat sedikit teratasi dengan adanya kolam tersebut. (ryn/msa/rah)

8

SENIN 6 MEI 2013 NO. 0111 TAHUN II

LINTAS JATIM

LINTAS JATIM

9

SENIN 6 MEI 2013 NO. 0111 TAHUN II

wan/koran madura

PAWAI BUDAYA. Semarak pawai budaya dalam rangka memperingati HJKS ke 720 yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya. Nampak berbagai parade budaya yang disuguhkan, marching band dari Akademi Angkatan Laut sebagai barisan depan dan pembuka jalan iringan pawai bunga dan parade budaya HJKS. Ada juga salah satu mobil hias dengan bentuk naga. HJKS juga diikuti oleh peserta dari Jember Fashion Carnaval (JFC), dan pawai budaya dengan nuansa majapahit juga menyemarakkan HJKS ke 720

Pemkot Surabaya Gelar Pawai Bunga dan Parade Budaya Hindari Kemacetan, Dishub dan Polisi Rekayasa Lalu Lintas SURABAYA – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) yang ke 720. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pawai bunga dan parade budaya, Minggu (5/5), kemarin. Dengan start di Tugu Pahlawan dan finis di Balai Kota Surabaya, acara ini di saksikan dan dipadati penonton yang mayoritas warga Surabaya.

Untuk menghindari kemacetan di tengah kota, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisian melakukan

rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup ruas jalan protokol.

Hal ini diungkapkan Kepa-

la Urusan Bina (kaurbin) Operasi, Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, AKP. Harna. Dirinya mengatakan, jika rute yang di tempuh oleh iringan pawai bunga dan parade budaya dimulai dari Tugu Pahlawan, menuju jalan Kramat Gantung, Gemblongan, Tunjungan, Gubernur Suryo, Yos Sudarso, dan finis di Balai Kota Surabaya melewati Jl. Jaksa Agung.

"Jalur dari Jl Ambengan ke

Jl Jaksa Agung akan kami tutup dan disterilkan sejak pukul 12.00 WIB siang tadi," kata dia.

Selain itu, beberapa simpul jalan juga akan dilakukan penutupan di antaranya dari Blauran ke Genteng Kali, lantas dari Bubutan ke Tembakan akan dialihkan ke Kebon Rojo.

Arah dari Simpang Dukuh ke Grahadi juga ditutup total.

Begitu juga yang dari Basuki Rahmat ke Gubernur Suryo.

Adapun arah dari Pasar Besar

ke arah tol akan dilakukan sistem buka tutup.

Dirinya menghimbau, kepada para penonton pawai budaya yang membawa kendaraan, dia berharap dapat memilih parkir yang tepat seperti di parkiran mal dan perkantoran yang saat ini sedang tutup.

"Pihak polisi dan Satpol PP akan siaga menjaga keamanan lokasi dan rute yang dilalui pawai budaya," jelas

dia.

Pawai yang diikuti oleh sekitar 35 peserta mobil hias dan puluhan parade budaya dari berbagai daerah di indonesia ini merupakan rangkaian pembuka kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke 720 tahun ini.

Selain itu, selama bulan Mei ini masyarakat juga akan disuguhi sejumlah kegiatan mulai dari Festival Rujak Uleg,

Surabaya Shopping Festival (SSF), Surabaya Urban Culture Festival, konser musik, Surabaya Health Season, hingga kegiatan Timbang Balita Serentak.

Selain menjadi agenda tahunan, semua kegiatan dalam peringatan Hari Jadi Kota Surabaya diharapkan menjadi hiburan bagi warga kota, serta menarik kunjungan wisata ke Kota Surabaya. (wan)

KUNJUNGAN

Karwo - SBY Nikmati Matahari Terbit PASURUAN - Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo menikmati keindahan matahari terbit di Puncak Gunung Penanjakan satu Kabupaten Pasuruan Minggu, (5/5) kemarin. Kepada masyarakat dan wisatawan baik domestik dan mancanegara, Karwo mengajak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan lokasi pemandangan matahari dari ketinggian ± 2.200 M ini.

Rombongan berangkat dari tempat menginap pada pukul 04.30 WIB dan tiba di Penanjakan tepat pukul 04.45 WIB. Tepat saat matahari terbit, Presiden serta rombongan tidak lupa untuk mengabadikan moment tersebut bersama masyarakat.

Kawasan Puncak Penanjakan Kecamatan Tosari ini telah dipersiapan untuk menyambut kedatanganPresiden SBY. Salah satunya yakni akses jalan dari lautan pasir menuju puncak penanjakan sudah diperbaiki dan telah dilakukan pengaspalan dan diberikan rambu-rambu lalu lintas, sehingga pengguna jalan dapat melaju tanpa terhalang jalan

PN Surabaya Buka Layanan SMS Center

Ingin Cek Kasus Cukup Lewat SMS SURABAYA- Guna memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat terkait seputar kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, baik dalam perkara Peradilan Umum, Peradilan Niaga, Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan Peradilan Khusus atau Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), PN Surabaya telah membuka layanan SMS center.

Cukup dengan mengirimkan nomor register kasus ke no 087855123888, masyarakat sudah tidak perlu lagi mendatangi PN Surabaya untuk menanyakan perkembangan perkara yang

dialaminya, Karena Dengan sms ke nomor tersebut, pihak layanan SMS Center akan memberikan penjelasan perkembangan perkara yang ditanyakan, termasuk jadwal persidangan maupun agenda persidangan.

“Dengan mengirimkan sms ke nomer tersebut, publik yang membutuhkan informasi tidak perlu lagi mendatangi pengadilan," kata Panitera Muda (Panmud) PN Surabaya, kemarin.

Tidak hanya itu, rencananya, setiap ruang sidang nantinya akan di pasang kamera yang terhubung langsung dengan internet. Dengan demikian,

masyarakat yang ingin menyaksikan sidang di rumah, maupun ditempat lain diluar pengadilan, dapat mengaksesnya melalui internet.

“Untuk yang live streaming, ini masih kita gagas.

Kalau yang sms center kan sudah dapat diakses,” jelas dia.

Dalam mensosialisasikan program tersebut, Soedi mengaku telah membagi-bagikan brosur sms layanan informasi kepada masyarakat Surabaya."Jum'at kemarin sudah kita sebarkan di 10 titik jalan, antara lain, Jl Arjuna, Jl Semarang, Jl Tidar, Jl Argopuro hingga di Jl Bubutan."Ujar dia. (kas)

berlubang maupun tersesat.

Dalam kunjunganya tersebut Presiden sangat menikmati pemandangan alam yang dilihat dari puncak gunung.

“Allhamdulillah, kita sampai di atas dan disuguhi oleh pemandangan yang sangat luar biasa bagus serta memiliki udara yang masih sangat asri yang tidak kita dapatkan di perkotaan,” ujarnya.

Karwo juga sempat berpesan kepada masyarakat yang turut menikmati keindahan lokasi wisata agar selalu menjaga lingkungan baik secara kebersihan maupun keamanan. “Pemprov Jatim terus melakukan upaya terkait pengembangan potensi wisata agar menarik wisatawan asing maupun domestik. Untuk itu, semua masyarakat dan wisatawan juga harus turut menjaga kemanan dan kebersihan demi kenyamanan kita bersama,” papar orang nomer satu di Jatim ini.

Disela-sela kunjungan kerjanya, Presiden SBY dan Karwo berkunjung ke salah satu stand produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hasil kreasi atau buah tangan khas dari masyarakat sekitar. (neu)

neu/koran madura

BERKUNJUNG. Presiden SBY bersama Ani Yudhoyono dan Gubernur Jatim, Soekarwo saat menuju ke kawasan puncak penanjakan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk melihat matahari terbit, kemarin.

10

BANGKALAN

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111 | TAHUN II

SD/MI Gelar Ujian Nasional BANGKALAN - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) akandilaksanakan hari ini, Senin (6/5). Ujian tersebut dijadwalkan akan dilakukan selama tiga hari, yang diikuti sebanyak 20.329 siswa di seluruh Bangkalan. Jumlah tersebut sesuai Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang meliputi, SD, MI, dan Madrasah Ula.

ant/joko sulistyo

PERSIAPAN UN. Beberapa siswa SD sedang belajar bersama untuk menghadapi Ujian Nasional (UN) di dampingi seorang relawan pengajar di perkampungan nelayan Bulang, Pulau Akar, Batam, Minggu (5/4). Puluhan anak nelayan di Pulau Akar harus belajar secara mandiri karena kurangnya tenaga pendamping, di pulau yang dihuni lebih dari 100 kepala keluarga itu hanya terdapat satu sekolah dasar dengan guru yang didatangkan dari Pulau Batam.

KECELAKAAN

tersebut, ada tiga mata pelajaran di antaranya Bahasa Indonesia, Matematika, dan mata pelajaran terakhir IPA. ”Untuk jumlah varian soal untuk UN SD hanya satu varian soal saja, beda dengan UN di tingkat SMP dan SMA,” ujarnya.

Menurutnya, untuk naskah soal UN saat ini sudah tiba di gudang masingmasing mapolsek jajaran

LAYANAN KESEHATAN

Empat Bulan 21 Orang Tewas di Jalan BANGKALAN - Dalam empat bulan terakhir, sejak awal Januari-akhir April 2013 telah terjadi 67 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dari jumlah tersebut sedikitnya 21 orang tewas di jalanan dan 30 orang mengalami luka berat serta 65 orang menderita luka ringan.

Rata-rata korban kecelakaan menimpa pengguna sepeda motor. Hal itu diakibatkan karena kurang berhatihati saat berkendara.

Berdasarkan data Laka Lantas Polres Bangkalan, selama empat bulan terkhir menunjukkan begitu tingginya angka kecelakaan yang terjadi.

Pada bulan Januari 2013 telah terjadi 17 kecelakaan lalu lintas, dengan 2 korban meninggal dunia, kemudian luka berat 9 orang dan luka ringan 15 orang. Kerugaian materiil yang harus ditanggung mencapai Rp 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

Sedangkan untuk bulan Februari terdapat 11 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia. Korban luka berat sebanyak 3 orang dan luka ringan 15 orang. Kerugian materi yang harus ditanggung sebesar Rp 37.000.000 (Tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pada bulan Maret jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 20 kejadian, yang mengakibatkan 6 orang meninggal dua dan 11 orang mengalami luka berat serta 13 menderita luka ringan. Adapun kerugian materi sebesar Rp 59.500.000 (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bulan April lalu sebanyak 67 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban tewas 10 orang dan korban luka berat 7 orang serta 22 korban luka ringan.

Adapun kerugian materi yang harus ditanggung sebanyak Rp 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta).

Dari jumlah keseluruhan untuk Daerah yang rawan terjadi kecelakaan yaitu Galis dan Tanah Merah. Semuanya itu disebabkan oleh faktor manusia yang kurang hati-hati.

Sementara itu Kasat Lan-

“Sesuai DNT peserta UN tingkat SD yang akan berlangsung di Bangkalan sebanyak 20.329 peserta dari 778 lembaga penyelenggara,” terang Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni, kemarin (5/5).

Dia menjelaskan, mata pelajaran yang diujikan dalam pelaksanaan UN SD yang akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Mei

dengan digembok tiga rangkap. Khusus untuk kecamatan kota tetap ada di Mapolres Bangkalan. ”Pendistribusian dilakukan Sabtu pagi oleh masingmasing kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdik kecamatan dengan dikawal oleh petugas kepolisian dari gudang Mapolres,” ungkapnya.

Selain itu, untuk madrasah ula yang diadakan di pondok pesantren, pelaksanaan ujiannya sedikit akan berbeda. Meski bukan terletak secara teknis, tetapi waktu pelaksanaannya yang berbeda.

Menurutnya, ujian pada madrasah ula dan paket A dilakukan pada siang hari, setelah pelaksanaan ujian pada SD/MI. (ori/rah)

tas Polres Bangkalan AKP. Yusis Budi mengatakan penyebab begitu tingginya angka kecelakaan karena pengemudi tidak hati-hati dan tidak memperhatikan rambu-ranbu lalu lintas.

Menurutnya, terjadinya kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Jika, para pengendara lebih memperhatikan rambu-rambu yang ada, kemungkinan tingginya angka kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir.

“Kalu pengendara itu lebih berhati-hati, insyaallah kecelakaan bisa diminimalisir, karena kebanyakan saat berkendara tidak mengutamakan keselamatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menekan angka terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan mengajak seluruh elemen masyarakat agar lebih santun saat berkendara mengingat begitu besarnya resiko yang harus ditanggung jika terjadi kecelakaan di jalan raya.

Penyebab utama terjadinya kecelakan itu adalah faktor manusianya sendiri, misalnya berkendara dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak aman.

“Kadang pengendara itu lalai dengan memacu kendaraannya begitu kencang tanpa melihat pada resiko,’’ imbuhnya.

Untuk itu, sambung Yusis Budi, ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk selalu disiplin dalam berkendara, karena begitu tingginya anggka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tidak sedikit dan menimbulkan kerugian materi.

Yusis Budi mengimbau untuk pengendara jangan hanya patuh terhadap peraturan jika hanya ada petugas saja. Akan tetapi sekalipun tidak ada petugas, peraturan itu sebaiknya tetap dipatuhi.

“Kadang-kadang pengendara itu hanya patuh kalau ada petugas yang sedang berjaga, tapi jika tidak ada petugas yang berjaga para pengendara sering melanggar tata tertib berlalu lintas,” tandasnya. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN: Salah satu motor korban kecelekaan yang diamankan di halaman kantor Satlantas Polres Bangkalan, Minggu (5/5) kemarin.

Pemohon SPM Diklaim Tepat Sasaran

BANGKALAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan menilai penggunaan kartu berobat jalur Surat pernyataan Miskin (SPM) sudah tepat sasaran karena pihaknya sudah melakukan validasi data tiap bulannya.

Kepala Dinkes Bangkalan Ahmad Aziz mengatakan sasaran SPM adalah masyarakat miskin. Dalam penggunaannya, pihaknya telah melakukan uji publik pada setiap kecamatan. Sebab, tiap bulan sering dilakukan update database agar penggunanya bisa tepat sasaran. Hasil dari pendataan tersebut berupa database yang nantinya akan dicocokkan dengan pengguna SPM. ”Tak berhenti di situ, kita kembali mengecek kembali

apakah benar penggunanya sudah miskin,” kata Aziz, kemarin (5/5).

Menurutnya, ada kriteria khusus dalam pelayanan SPM, yang juga merupakan parameter dari Dinas Sosial dan BKKBN. Di antaranya, mata pencaharian, kondisi tempat tinggal dan kriteria lainnya. ”Kita bertugas sebagai pelayan masyarakat, jika masyarakat sudah memenuhi persyaratan dalam pembuatan SPM, kita akan berikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Aziz menjelaskan dari Januari 2013 hingga bulan ini jumlah pengguna SPM mencapai 175 ribu pemohon. Angka tersebut sudah mengalami penambahan pada bulan lalu sebanyak 5

ribu pemohon. ”Semuanya

sudah

kita

layani dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan hingga akhir tahun jumlahnya bertambah,” ungkapnya.

Sementara itu, jumlah anggaran SPM tahun 2013 sebesar Rp 6,650 miliar. Angka tersebut merupakan anggaran pembiayaan pelayanan dari Puskesmas ke tempat rujukan. ”Misalnya pasien tidak tertangani di Puskesmas, maka akan dirujuk ke rumah sakit kota. Kalau pun masih perlu rujukan akan diantar ke RS luar kota, seperti RS Dr Soetomo Surabaya,” katanya.

Dari proses rujukan pasien tersebut, masih tetap menggunakan anggaran SPM, jika yang bersangkutan pasien miskin. Menurutnya, sampai di rumah sakit Surabaya pun

biayanya gratis. Sedangkan, pola pembayarannya langsung dari kasda ke rekening rumah sakit yang bersangkutan. ”Intinya masyarakat miskin dapat berobat ke mana saja pada pelayanan rumah sakit pemerintah. Nantinya, kita hanya melaporkannya saja ke pemkab,” akunya.

Sementara itu, anggaran yang diberikan khusus untuk RSUD Syamrabu Bangkalan dalam penanganan SPM sebesar Rp 10 miliar. Total keseluruhan anggaran pemkab Bangkalan hampir mencapai 17 Milyar dari APBD. ”Kalau pun anggarannya masih kurang karena terlalu banyak pengguna SPM, masih bisa diambil lewat dana DAK,” ungkapnya. (ori/rah)

ori/koran madura

MENDETEKSI: Aparat Kepolisian menggunakan anjing pelacak (K9) untuk mendeteksi sosok mayat seorang gadis yang ditemukan tewas di semak-semak belukar perkebunan Alas Kemarong.

PEMBUNUHAN

Warga Temukan Mayat di Perkebunan Alas Kemarong BANGKALAN - Warga Kecamatan Kwanyar dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat seorang gadis di semaksemak perkebunan Alas Kemarong, Desa Janteh, Minggu (5/5) pagi. Selain itu, ada yang menyebut lokasi kejadian di Desa Sumur Koneng, karena kawasan tersebut merupakan perbatasan dengan desa Janteh. Warga menemukan mayat tersebut dalam kondisi telungkup dan bersimbah darah.

Identitas korban tewas diketahui bernama Suci Nurul Hidayati (15), warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar. Dia merupakan siswi kelas tiga di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Cendana, Kwanyar. Selain itu, Suci tidak lain merupakan teman korban penganiayaan yang menimpa

Qurrotul Ayun (13), ditemukan dibuang di semak-semak tambak kawasan Ring Road Barat Desa/Kelurahan Mlajah, dua hari lalu.

Kapolsek Kwanyar AKP Jaswadi, saat berada di TKP mengaku belum tahu pasti mengenai motif yang melatarbelakangi peristiwa itu.

Namun, mayat tersebut diketahui warga saat jalan-jalan pagi sekitar pukul 05.15 Wib. Sebab, kejadiannya bertepatan dengan hari libur sekolah. ”Pertama kali yang menemukan warga yang sedang jalan-jalan pagi. Korban sepertinya sengaja ditaruh di perkebunan, tepat di jalan setapak biasa dilewati orang, yang tidak jauh dari jalan raya,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Endar Pri-

antoro, melalui Kasatreskrim AKP Muhammad Lutfi menjelaskan korban ditemukan oleh warga sekitar. Ketika mendapat laporan tersebut, petugas langsung ke TKP untuk melakukan penyelidikan.

Dengan melibatkan anjing pelacak (K9) KP2T Tanjung Perak, polisi mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dijadikan petunjuk. Meski begitu, tak banyak bukti yang bisa ditemukan. ”Korban ditemukan dalam keadaan telungkup dengan mengeluarkan darah segar, korban menggunakan baju warna ping, celana warna hitam, dan di TKP ada sandal jepit milik korban,” ujarnya.

Setelah dilakukan olah TKP, polisi langsung mengevakuasi korban. Saat ini korban dibawa ke kamar mayat

RSUD Syamrabu untuk dilakukan otopsi. Sebab, banyak luka yang ditemukan di tubuh korban.

Ditanya apakah ada hubungannya dengan korban seorang gadis yang dibuang ke semak-semak tambak yang ditemukan warga dalam keadaan setengah sadar Sabtu malam. Mantan Kapolsek Arosbaya tersebut membenarkan, korban tewas merupakan teman korban yang dibuang ke areal tambak tersebut. ”Untuk motif dan pelakunya dari kejadian pembunuhan ini, polisi masih dalam proses lidik,” ucapnya.

Perlu diketahui, sebelum kejadian pembunuhan yang menimpa Suci, Sabtu malam, seorang gadis juga ditemukan warga dibuang ke dalam tambak tepat di Ring Road barat,

Desa Mlajah, Kelurahan Mlajah. Diduga kuat motif tersebut terkait asmara.

Identitas korban diketahui bernama Qurrotun Ayun (13), salah seorang siswi MTs Sunan Cendana di kecamatan Kwanyar yang juga satu sekolah dengan Suci. Yuyun panggilan akrabnya, ditemukan warga sekitar dalam keadaan menangis minta pertolongan. Dari TKP ditemukan sebuah tas yang berisi parvun, bedak, kalung, gelang, dan juga ditemukan sepasang sepatu karet.

Yuyun yang pada saat itu setengah sadar, langsung dilarikan ke RSUD Syamrabu untuk mendapat perawatan medis. Sebab, rahang sebelah kanan mengalami bengkak dengan mengeluarkan darah. (ori/rah)

BANGKALAN

11

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111 | TAHUN II

PENERIMA BANPOL

PKB Dapat Dana Bantuan Politik Terbanyak

ant/m risyal hidayat

HARDIKAL TRIATHLON 2013: Peserta memacu kecepatan sepedanya dalam mengikuti “Hardikal Triathlon 2013” ketika melintasi Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Jatim, Minggu (5/5).

Hardikal Triathlon 2013 yang diikuti 182 orang yang terdiri dari 140 personil TNI dan 42 orang kategori umum untuk memperingati Hari Pendidikan Angkatan Laut (Hardikal) ke-67.

Bantuan Pugar Rp 950 Juta Disalurkan BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyalurkan dana bantuan program usaha garam rakyat (Pugar) dari pemerintah pusat untuk kelompok usaha musim produksi 2013 sebesar Rp 950 juta.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan Achmad Faji, Minggu, bantuan rutin sejak tiga tahun lalu itu disalurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Hanya saja, dana bantuan Pugar tahun ini lebih kecil dari sebelumnya,” ka-

tanya menjelaskan.

Menurut Achmad Faji, bantuan pugar sebelumnya yakni tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan kelompok usaha garam (kugar) penerima bantuan kali ini sama dengan tahun sebelumnya, yakni 26 kelompok.

Di Kabupaten Bangkalan, kata dia, terdapat lima kecamatan penghasil garam dengan total luas lahan mencapai 155,6 hektare dan produksinya mencapai 6.306,12 ton per tahun.

Kelima daerah penghasil garam itu meliputi Kecamatan Tanjum Bumi, Kwanyar, Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Kamal.

“Di Kecamatan Tanjum Bumi itu mampu menghasilkan produksi garam sebanyak 2.674,4 ton per tahun, terbanyak dibanding empat kecamatan lainnya,” terang

Achmad Faji.

Selanjutnya Kecamatan Kwanyar sebanyak 1.351.3 ton per tahun, Klampis 995,52 ton, Sepulu 885,3 ton, dan Kecamatan Kecamatan Kamal sebanyak 409,2 ton per tahun.

Dijelaskan Faji, bantuan pugar kepada para kelompok usaha garam di Kabupaten Bangkalan itu dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah mewujudkan swasembada garam nasional pada 2015.

“Kami optimis meski bantuan dana pugar tahun ini

berkurang, produksi garam di Bangkalan tidak akan menurun, karena para kelompok usaha sebagian besar telah memahami teknik produksi yang mampu menghasilkan produksi yang bagus,” kata Kepala DKP Bangkalan Achmad Faji menjelaskan.

Penyerahan bantuan Pugar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu disampaikan secara langsung kepada para petani di Bangkalan melalui rekening masingmasing kelompok usaha yang tersebar di lima kecamatan itu. (ant/rah)

doni heriyanto/koran madura

RUMAH MAKAN RAKYAT: Bangunan Pusat Makanan Rakyat (pumara) yang ditengarai menyalahi Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 karena tidak memasang papan proyek.

PUSAT MAKANAN RAKYAT

BCW Tengarai Pembangunan Pumara Salahi Aturan

BANGKALAN – Bangkalan Corupption Watch (BCW) menengarai pembangunan pumara baru yang bertempat di depan Stadion Gelora Bangkalan menyalahi Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 karena tidak memasang papan proyek.

Menurut BCW papan proyek seharusnya ada dalam setiap pembangunan yang menggunakan dana pemerintah. Papan proyek biasanya berisi informasi tentang jumlah dana yang dipakai dan sumber dana

serta nama pelaksana proyek tersebut.

“Bangunan Pumara yang baru menyalahi Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena, pembangunan Pumara yang baru tidak memasang papan proyek,” ujar Syukur, direktur Bangkalan Corupption Watch (BCW).

Selain masalah tidak menggunakan papan nama proyek, pumara juga menyimpan masalah lain, hingga sekarang bangunan tersebut

tak kunjung ditempati, sehingga bangunan yang menelan bisa sebesar Rp 900 juta dari Dana Alokasi Khusus 2012 terkesan sia-sia.

Karena lama tak terpakai, pumara kondisinya sangat memprihatinkan, sudah bauh sangat kotor lagi.

Sebenarnya, pumara tak ditempati karena stan yang disediakan untuk para pedagang itu terlalu kecil dan sempit, sehingga banyak di antara pedagang itu merasa tak cocok menetapi stan pumara tersebut. Sejumlah

pedagang sangat mengeluhkan kondisi stan pumara yang terlalu sempit itu.

“Paling ini hanya 1,5 kali 2 meter Mas, sedangkan rombong saya saja panjangnya 3 meter. Tapi mau bagaimana lagi, ikuti saja apa kata pemerintah,” keluh Imron, salah satu pedagang nasi bebek yang mengaku telah 3 kali dipindah ini.

Salah seorang pedagang lain, Salam juga sempat menyampaikan kekecewaannya.

Beberapa waktu lalu, dalam pengundi-

an nomor stan yang dilakukan Disperindah, diketahui ada 6 stan yang paling strategis ternyata tak diundi dan belum diketahui untuk siapa stan tersebut.

“6 stan itu sangat strategis dan lebar, namun tidak dimasukkan dalam undian.

Menurut informasi keenam stan itu dikhususkan bagi orang-orang di luar paguyuban, ini kan tidak adil.

Kami minta para pedagang yang jumlah 37 itu harus diprioritaskan,” ujar Salam. (dn/rah)

BANGKALAN - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menerima dana bantuan partai politik terbanyak dibanding parpol lainnya yang memiliki perwakilan di DPRD setempat.

Menurut Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Linmas Bangkalan Mujiono, Minggu, PKB mendapatkan jatah bantuan partai politik terbanyak, karena jumlah perwakilan partai itu di DPRD Bangkalan memang lebih banyak dibanding partai politik lainnya.

“Secara otomatis, maka hasil perolehan suara PKB juga terbanyak. Bantuan bagi partai politik ini kan berdasarkan perolehan suara,” kata Mujiono menjelaskan.

Mujiono menjelaskan sistem penghitungan bantuan kali ini berbeda dengan sebelum Pemilihan Umum 2009.

Kini dana banpol dibagi dengan mekanisme perhitungan suara parpol yang mempunyai kursi di DPRD. Pada tahun 2004, dana banpol dihitung berdasarkan jumlah kursi. Setiap kursi sebesar Rp 15 juta.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bantuan Dana Partai Politik, dana banpol dihitung dari jumlah suara partai. Setiap suara seharga Rp 1.904,91.

“PKB merupakan penerima dana banpol terbesar mencapai Rp 212.995.606, sedangkan penerima dana terkecil adalah Partai Gerindra senilai Rp 19.904.404,” katanya menjelaskan.

Secara keseluruhan, dana banpol yang disediakan Pemkab Bangkalan kali ini sebanyak Rp 870.858.200 untuk semua partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD

Bangkalan.

Menurut Mujiono, di Kabupaten Bangkalan ada 15 partai politik yang berhak mendapatkan dana banpol.

Mereka memperoleh dukungan suara hingga memiliki perwakilan di DPRD pada pemilu legislatif 2009.

PKB merupakan penerima dana banpol terbesar mencapai Rp 212.995.606, sedangkan penerima dana terkecil adalah Partai Gerindra senilai Rp 19.904.404,”

Mujiono

Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Linmas Bangkalan

Ke-15 parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 10 kursi, PPP 5 kursi, PKNU 5 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 3 kursi, dan Partai Bintang Reformasi (PBR) 3 kursi. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 3 kursi dan Partai Republikan 2 kursi.

Selanjutnya Partai Persatuan Daerah (PPD) 2 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2 kursi, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) 2 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 kursi. Partai Golkar 1 kursi dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 1 kursi. (ant/rah)

KESEHATAN

Dinkes Waspadai Wabah Leptospirosis BANGKALAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Jawa Timur, mewaspadai kemungkinan adanya wabah penyakit leptospirosis di sejumlah daerah rawan banjir.

“Kami telah menginstruksikan kepada sejumlah petugas puskesmas di Bangkalan ini agar intensif melakukan pengecekan kepada warga, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir,” kata Kepala Dinkes Bangkalan dr Ahmad Aziz.

Ia menjelaskan daerah yang selama ini dilaporkan rawan terjadi banjir ialah di Kecamatan Blega, sekitar 20 kilometer dari pusat Kota Bangkalan.

Menurut dia, di wilayah itu hampir setiap musim hujan apalagi hujan deras selalu terjadi banjir, karena sungai yang ada di Kecamatan Blega tersebut tidak mampu menampung debit air.

Sedangkan, kata dia, penyebaran leptospirosis itu melalui genangan air seperti banjir. Di mana kuman tersebut akan masuk ke tubuh manusia ketika ada yang luka. Bila sudah terjangkit bisa berakibat fatal.

Bahkan, bisa meninggal dunia.

“Kan yang diserang adalah liver. Leptospirosis merupakan kasus yang langka atau jarang terjadi, tetapi sangat berbahaya. Sehingga masyarakat harus waspada terhadap serangan kuman tersebut,” ucapnya, menjelaskan.

Menurut dr Ahmad Aziz, hingga saat ini di Kabupaten Bangkalan memang belum ada laporan warga yang terserang jenis penyakit leptospirosis itu.

Hanya saja, kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan, dengan cara mengintensifkan menyampaikan penyuluhan kepala masyarakat di daerah rawan banjir, melalui petugas medis yang ada di kecamatan dan desa.

Ia menjelaskan penyakit leptospirosis berasal dari kotoran tikus. Adapun penyebaran biasanya melalui genangan air atau banjir.

Kemudian masuk ke kulit yang sedang luka. Selanjutnya menyerang pembuluh darah.

Penyakit ini bisa menular antar manusia, tetapi jarang terjadi. Untuk mengantisipasi yang pertama menengah banjir oleh lintas sektor. Lalu masyarakat diimbau supaya seminimal mungkin berendam di air banjir.

“Jadi, kalau ada banjir jangan masuk, itu pencegahannya. Walaupun daya tubuh sehat kalau terkena kuman dari kotoran tikus, bisa jatuh sakit. Penyakit ini medianya air yang tergenang atau banjir,” katanya, menjelaskan.

Aziz menuturkan di Bangkalan memang sempat dilanda banjir. Namun hingga kini tida ada ada warga yang terkena Leptospirosis.

Hal ini terjadi karena genangan air cepat surut dan terjadi satu kali. Berbeda dengan di Sampang yang banjirnya belum surut hingga tiga hari. Bahkan, kata dia, dalam sebulan terjadi 7 kali banjir.

Kepala Dinkes Sampang dr Ahmad Aziz juga berharap kepada semua lapisan masyarakat agar menjaga kebersihan, baik tubuh maupun lingkungan. Hal itu dilakukan agar tidak sampai terkena penyakit. (ant/rah)

12

NASIONAL

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111| TAHUN II

LEMBAGA SURVEI NASIONAL

Pemilih Pemula Enggan Pilih Demokrat

KAMPANYE PUSPAYOGA-SUKRAWAN. Kader PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) menjadi juru kampanye bagi calon gubernur, A.A Ngurah Puspayoga (kedua kanan) saat melepas jalan santai sekaligus kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2013 di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Minggu (5/5). Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Puspayoga-Sukrawan yang disebut paket “PAS” itu didukung oleh PDIP untuk Pilkada Bali 15 Mei 2013.

JAKARTA-Pemilih pemula diingatkan menghindari Partai Demokrat sebagai tujuan dalam pemilu 2014. Bahkan dalam kajian yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebut peringkat Partai Demokrat berada di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. “Untuk partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Golkar masih bersaing ketat untuk menjadi pemenang di kalangan pemilih pemula,” kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry di Jakarta, Minggu (5/5) Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) untuk partai politik, Partai Demokrat berada di posisi ke-enam dengan perolehan 4,6% responden. Sementara PDI Perjuangan dan Partai Golkar masing-masing mendapat 19,5% suara dan 19,3%.

Sementara Partai Hanura dan Partai Gerindra sama-sama mendapat 12,8 %, disusul Partai NasDem sebesar 10,8 %. Sedangkan posisi lima terbawah adalah PAN yang mengantongi 3,6 % suara, PKS dengan 1,8 %, PKB 1,6 %, PPP 1,1 %, dan PBB 0,4 %. Kemudian,

sebanyak 11,7 % tidak tahu dan tidak memilih.

Lebih jauh kata Umar lagi, Partai Hanura dan Partai Gerindra menjadi harapan baru para pemilih pemula setelah Partai Demokrat terbenam oleh serangkaian kasus korupsi. Sementara partai-partai Islam masih belum bisa merebut hati para pemilih pemula. “Para pemilih pemula mempersepsikan partai-partai Islam cenderung bersifat konservatif dan anti perubahan,” terangnya Survei LSN ini didapat dari 1.230 responden pemilih pemula, yakni berusia 16-20 tahun, atau yang akan melakukan pemilihan pertamanya pada 2014 nanti. Capres yang menjadi opsi adalah capres struktural, yaitu orang yang memiliki posisi penting dari tiap partai.

Survei ini dilakukan pada 1-7 April 2013 di 33 provinsi seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan memberikan kuisioner, dengan margin of error sebesar 2,8 %.

Disisi lain, sambung Umar, pemilih pemula tidak mempertimbangkan faktor-

faktor primordial seperti suku, agama ataupun kedaerahan sebagai pertimbangan mereka. “Mayoritas responden, sekitar 41,3 % tidak mempermasalahkan suku asal calon presiden,” tegasnya Hal ini berbeda dengan pandangan pemilih di Indonesia secara umum yang cenderung lebih memilih calon dari suku Jawa. Penyebabnya. Kemungkinnan oleh karakteristik pemilih pemula yang rasional dan otonom, sehingga faktorfaktor yang sifatnya primordial tidak dilirik oleh mereka. “Suku, usia, TNI, sipil, agama, tidak mempengaruhi bagi pemilih pemula. Mungkin bagi pemilih tua masih memikirkan faktor-faktor itu.

Misalnya mungkin mereka lebih senang dari TNI karena waktu jaman pak Harto aman,” terangnya Karakter rasional pemilih pemula dapat terlihat dalam hasil survei tersebut, yang menyebutkan mayoritas responden 46,4 % lebih mengutamakan faktor kemampuan (capability) capres dalam menyelesaikan masalah. (gam/ cea)

Popularitas Jokowi Belum Tertandingi JAKARTA-Hasil riset Pol-Tracking Institute menyebutkan sekitar 10 tokoh yang pernah atau tengah memimpin daerah dianggap layak menjadi kandidat capres/cawapres alternatif pada pemilih presiden (pilpres) 2014. Namun dari sejumlah nama itu, lag-lagi Joko Widodo alias Jokowi tak tergoyahkan posisinya. “Kejenuhan publik terhadap figur-figur lama kembali berkonsentrasi dalam Pemilu 2014 juga mendorong munculnya nama-nama alternatif yang menjanjikan tapi belum diwacanakan,” kata Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yudha di Jakarta, Minggu (5/5).

Beberapa waktu lalu, Lembaga suvey Indonesia Network Election Survei (INES) juga menyebut Jokowi unggul sebagai capres alternative. Lalu survey Pusat Data Bersatu mengungkapkan Jokowi memimpin di capres alternative.

Yang jelas survei Pol Tracking Institut ini dilaksanakan Januari-April 2013 melalui metode dan melibatkan opinion leaders seperti akademisi, pakar daerah, politisi senior, tokoh mahasiswa, jurnalis, pimpinan LSM, tokoh budaya dan pengamat politik. “Aspek yang dinilai, integritas, gaga-

san, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian ambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik dan penerimaan partai,” tambahnya.

Dosen Universitas Paramadina ini menambahkan awalnya pihaknya menyusun 100 tokoh yang pernah menjadi kepala daerah di era reformasi atau dipilih langsung oleh rakyat. Dari 100 tokoh itu, kemudian diseleksi menjadi 14 tokoh terbaik melalui beberapa focus grup discussion.

Diakui Hanta, banyak figur daerah yang sukses memimpin daerah dan berpotensi menjadi pemimpin nasional. Mereka layak diangkat untuk menambah “menu” calon pemimpin selanjutnya. “Persoalan disambut publik seperti apa, paling tidak kita sampaikan mereka punya potensi,” imbuhnya Dari 10 aspek yang dinilai maka Jokowi menempati posisi tertinggi dengan nilai 82,54, disusul oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini (76,33); Fadel Muhammad (70,38); Syahrul Yasin Limpo (70,31); Isran Noor (70,14); Gamawan Fauzi (70,00).”Enam figur dengan bobot nilai tertinggi secara berurutan. Keenam nama ini dinilai paling direkomendasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai partai politik harus berani mengajukan tokoh alternatif sebagai calon presiden 2014 bukan tokoh ‘wajah lama’. “Seharusnya ini jadi pekerjaan bagi parpol, jangan sampai itu-itu lagi ‘menunya’,” tegasnya Parpol wajib melaku-

kan rekrutmen bakal capres dengan cara terbuka dan demokratis. Ini penting agar bakal capres yang diusung sudah memiliki dukungan dari masyarakat. “Tokohtokoh daerah juga diberikan akses untuk menjadi pemimpin. Diwajibkan parpol merekrut pasangan calon secara tidak tertutup,” tuturnya Adapun hasil survey Pol Tracking Institut, yakni 1.

Jokowi (skor 82,54), 2. Walikota Surabaya Tri Rismaharini (skor 76,33), 3. Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad (skor 70,38), 4. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (skor 70,31), 5. Bupati Kutai Timur Isran Noor (skor 70,14), 6. Mantan Gubernur Sumatera Barat yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (skor 70,01), 7. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (skor 69,93), 8. Walikota Yogyakarta Herry Zudianto (skor 69,78), 9. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang (skor 68,39), 10.

Mantan Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat (skor 68,38). **cea

PENETAPAN CALEG KISRUH. Sejumlah calon legislatif (caleg) mengamuk saat mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat Brebes, Jateng. Mereka mengamuk karena nomor urut daftar caleg tidak sesuai yang diharapkan dan sebanyak 40 caleg mengancam akan mengundurkan diri.

jelang pemilu legislatif

Akan Marak Penyimpangan Anggaran JAKARTA - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) menduga akan terjadi penyimpangan penggunaan anggaran di DPR untuk kepentingan pemenangan partai politik (parpol) pada Pemilu 2014 mendatang.

“Diprediksi DPR akan menutup akhir jabatan 2009-2014 dengan cerita buruk terkait pengawasan yang lemah dengan potensi korupsi yang semakin subur,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (5/4).

Karena itu peran Badan Akuntabilitas Keuangan Ne-

gara (BAKN) dituntut lebih optimal mengawasi mafia anggaran di DPR, apalagi banyak temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. Perlu revisi UU MD3 guna menguatkan BAKN. “BAKN ini bekerja atau tidak? Kasus-kasus yang ditangani BAKN terkesan berhenti.

Justru pengawasan BAKN perlu ditingkatkan menjelang pemilu,” tambah Koordinator Program Transparancy International Indonesia (TII) Fahmi Badoh.

Dalam lima tahun terakhir, BPK menyerahkan 199.302 rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi temuan senilai

PARTAI POLITIK

RUU ASN

Jangan Mudah Percaya Janji Manis Parpol

Sepakati Pensiun PNS 58 Tahun

JAKARTA-Kampanye partai politik yang mengusung adanya perubahan, lalu politik bersih dan jujur dinilai masih sebatas janji manis belaka. Karena itu, masyarakat jangan terlalu berharap banyak dari Pemilihan Umum 2014 mengingat semua Parpol polanya masih berjalan sama seperti sebelumnya. “Jangan terlalu banyak berharap di 2014, ini cuma pesta politik biasa yang menguntungkan partai politik,” kata Direktur Lembaga Pemillih Indonesia (LPI), Boni Hargens Jakarta Pusat, Minggu (5/5) Lebih jauh Dosen FISIP UI ini mengungkapkan indikator dari perilaku parpol yang tak berubah itu, didasari oleh sejumlah hal.

Misalnya, salah satunya adalah potret dari 90,5% anggota DPR saat ini yang kembali maju menjadi caleg di 2014.

Dari caleg wajah lama itu, Boni tidak melihat adanya proses seleksi terhadap caleg petahana. Sehingga caleg petahana yang malas dan rajin, yang bermasalah atau tidak, tetap dicalonkan kembali oleh masing-masing partainya.

Boni menilai, kondisi anggota legislatif di 2014 tidak akan mengalami kemajuan selama bakal calon legislatifnya masih banyak diisi oleh orang-orang lama. “Kami menilai karakter dan kualitas DPR di 2014 dengan 2009 tak ada perubahan signifikan,” ujarnya.

Menurut Boni, menteri jadi caleg, membuka peluang akan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan partai, seperti mengalokasikan program kementerian ke daerah pemilihannya.

“Dengan begitu, fasilitas publik dipakai untuk kepentingan pribadi dan pelayanan publik bisa terabaikan karena mereka mengurusi partainya. Ini yang disebut spoil-system yang merusak demokrasi,” tukasnya.

Adapun 10 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang maju sebagai caleg dan tersebat di sejumlah partai, antara lain, Partai Demokrat antara lain EE Mangindaan (Menhub), Syarif Hasan (Menkop UKM), Amir Syamsudin (Menkum HAM), Jero Wacik (Menteri ESDM), Roy Suryo (Menpora). Dari PKS ada Suswono (Mentan), Tifatul Sembiring (Menkominfo), dari PAN ada Zulkifli Hasan (Menhut), dari PKB ada Muhaimin Iskandar (Mennakertrans), dan Helmi Faishal Zaini (Menteri PDT). (gam/abd/cea)

JAKARTA-Kalangan DPR dan Pemerintah mulai menyepakati beberapa pasal krusial dalam Rancangan UndangUndang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Salah satunya, soal perpanjangan batas usia pensiun (BUP) PNS “Di internal panja sudah kompak mendukung perpanjangan usia pensiun itu. Termasuk juga di internal pemerintah,” kata anggota

Panja RUU ASN, Malik Haramain di Jakarta,Minggu,(5/5).

Menurut politisi PKB asal Probolinggo ini, perubahan BUP PNS ini nantinya akan diatur dalam UU ASN. Untuk PNS kategori struktural, BUP dinaikkan dari saat ini 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan BUP PNS kategori fungsional, naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun. “Tentu perubahan batas usia pensiun

ini berpengaruh pada keuangan negara. Tetapi itu adalah konsekuensi yang harus dijalankan,” tambahnya Selain konsekuensi pembengkakan anggaran belanja gaji pegawai, peningkatan BUP PNS itu juga membuat seleksi CPNS baru tidak serapat saat ini. Seperti diketahui, saat ini hampir setiap tahun selalu ada rekrutmen CPNS baru dimana

ongkosnya juga sangat mahal.

Lebih jauh kata Malik, sejumlah pembahasan butir-butir RUU ASN yang masih alot. Di antaranya adalah pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Pembentukan KASN ini masih mendapat pertentangan dari pemerintah, karena dikhawatirkan terjadi overlapping fungsi,” tandasnya.

Seperti diketahui, urusan pembindaan dan penerimaan PNS selama ini sudah ditangani keroyokan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pembehasan pasal lain yang belum beres terkait kebijakan pembinaan PNS, khususnya di pemerintah daerah (pemda).

Selama ini kepala daerah yang sejatinya jabatan politis, diberi wewenang membina PNS di lingkungannya. “Akibatnya pembinaan PNS kental dipolitisasi,” tutur Malik.

Muncul pula masukan bahwa kebijakan pembinaan PNS dipasrahkan saja ke sekretaris daerah (sekda) selaku pejabat PNS tertinggi di pemda. “Kalau kami di Fraksi PKB

Rp 85,55 triliun ini baru 54,8 % ditindaklanjuti pemerintah, atau senilai Rp 33,58 triliun.

Sisanya, Rp 51,97 triliun, belum juga ditindaklanjuti.

KUAK menyoroti, majunya 90 persen anggota DPR di pemilu legislatif akan menjadikan Badan Anggaran DPR sebagai mesin uang kampanye. Belum lagi 10 orang menteri juga akan maju caleg.

“Parpol harus melakukan evaluasi menyeluruh. Dana kampanye juga harus dibuka.

Kalau ada masalah, masih ada kesempatan untuk mengganti DCS,” tutup Badoh. (gam/aji/ abd)

mendukung pembina PNS itu sekda saja. Alasannya itu tadi, menghindari politisasi PNS,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto, permasalahan mendasar dari reformasi birokrasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya.

“Harus benar-benar selektif dalam mengangkat dan mengembangkan seorang PNS. Kinerja PNS dengan eselon dan golongan apapun harus memperhatikan kesejahteraan publik. Jangan sampai masyarakat tidak dapat apa-apa,” ujarnya Tahun ini, lanjutnya, penyeleksian PNS makin ketat berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Bila suatu instansi pusat atau daerah minta penambahan SDM tapi belum melakukan analisis beban kerja dan analisis jumlah pegawai dengan tepat, maka KemenPAN-RB tidak akan memberikan formasi. “Jangan mimpi jadi PNS bisa kaya, harus siap menderita karena kita mengemban amanah rakyat,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

EKONOMI

13

SENIN 6 MEI 2013 NO. 00111 | TAHUN II

PROPERTI

Pemerintah Dorong Developer Bangun Rumah Murah JAKARTA - Pemerintah meminta agar pengusaha properti meningkatkan ketersediaan rumah murah dan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Pasalnya, sejauh ini pengembang perumahaan masih sangat minim membuka ruang bagi masyarakat untuk memiliki rumah murah.

Hal tersebut seperti diutarakan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo di Jakarta, akhir pekan lalu. “Selama ini pameran yang menawarkan rumah murah dan bersubsidi masih sangat terbatas,” kata Sri Hartoyo dalam pameran properti yang digelar Real Estat Indonesia (REI) di Jakarta Convention Center (JCC).

Dia menegaskan, para pengembang properti diminta untuk membuka ruang lebih lebar bagi MBR untuk dapat memiliki unit hunian. Lebih lanjut Sri Hartoyo mengatakan, keterbatasan penyediaan rumah murah dan rendahnya informasi yang bisa diperoleh publik telah menjadi kendala bagi MBR untuk memiliki rumah.

“Saya berharap agar dibuka ruang untuk rumah bersubsidi agar terbuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk memiliki rumah. Bisa saja pembangunannya di pinggir kota dan ini perlu dilihat sebagai peluang. Karena, bukan berarti mengembangkan perumahan murah akan membuat rugi,” papar Sri Hartoyo.

Namun demikian, jelas dia, hal ini bukan berarti pemerintah akan membatasi pengembangan unit-unit hunian bagi kalangan menengah ke atas. Mengingat, pembangunan properti yang menyasar kalangan ekonomi menengah ke atas telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih lagi, menurut Sri Hartoyo, peningkatan jumlah penduduk di kelas ekonomi menengah juga harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi kelompok masyarakat itu. “Kita beruntung kelas menengah sudah banyak, jadi pengembang juga sudah banyak peminatnya. Tetapi, diharapkan pengembangannya harus berimbang,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum REI, Setyo Maharso mengungkapkan, situasi perekonomian Indonesia yang semakin membaik telah menggairahkan industri properti nasional. Sehingga, lanjut dia, sektor properti telah menjadi sasaran investasi baru dan diharapkan situasi ini bisa menjembatani masyarakat untuk memiliki hunian.

Setyo mengatakan, sepanjang 2012, sektor properti juga turut memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Situasi ekonomi kita baik dan perbankan juga memberikan pembiayaan dengan bunga 6 persen, sehingga properti menjadi tujuan investasi yang baik saat ini,” katanya.

Menyinggung keterbatasan lahan di kota, Presiden Direktur PT Hutama Karya Realtindo, Putut Ariwibowo mengatakan, pihaknya akan mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki lahan di kota untuk mengembangkan perumahan. “BUMN yang memiliki lahan di kota, akan kami ajak bareng-bareng membangun rumah-rumah murah,” kata Putut di tempat yang sama.

Rencananya, kata Putut, pengembangan proyek perumahan di perkotaan akan mengusung skenario pembangunan unit-unit hunian berbentuk apartemen atau rumah susun.

Hal ini diharapkan mampu memaksimal penggunaan lahan yang memang sulit diperoleh di perkotaan.

Anak usaha PT Hutama Karya (Persero) mengaku tengah mematangkan rencana tersebut. “Belum koordinasi secara lebih luas, tetapi beberapa BUMN sudah ada yang sepakat dengan kami. Mereka juga masih mematangkan ide ini.

Awalnya kami akan bergabung dengan BUMn yang memiliki lahan luas di Jakarta,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Hutama Karya Realtindo memiliki proyek apartemen di kawasan Cawang, Jakarta Timur yang sedang membangun satu tower apartemen berisi 600 unit hunian. “Kami sudah siapkan apartemen di Cawang dengan harga Rp500 hingga Rp 1,2 miliar per unit,” ujarnya. (gam/bud)

PEMANGKASAN UTANG

Peringkat Tidak Ganggu Perekonomian JAKARTA- Lembaga Pemeringkat Internasional Standard and Poor’s (S&P) melakukan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level ‘BB+’ long-term dan ‘B’ shortterm serta merevisi outlook Republik Indonesia menjadi stabil dari positif. Namun Bank Indonesia (BI) yakin, pemangkasan peringkat utang ini tidak akan memicu lembaga rating lain untuk menanggalkan status investment grade Indonesia. “Kita sudah investment grade dari Fitch dan Moody’s.

Keduanya masih tetap beri investment grade,” ujar Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah di Kompleks Perkatoran BI Jakarta, Jumat (3/5).

Menurut Halim, masing-masing lembaga rating memiliki pertimbangan berbeda untuk menaikkan atau menurunkan peringkat utang negara. Karena itu, dia yakin, pemangkasan peringkat utang Indonesia dari posisi positive outlook menjadi stable outlook tidak akan diikuti dua lembaga rating lain. Pasalnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan masih menjanjikan sebagai negara tujuan investasi. “Seharusnya disikapi S&P dengan memberikan status investment grade seperti yang dilakukan Fitch dan Moody’s. Merurut hemat saya kita sudah investment grade dari S&P,” ujar dia.

Halim yakin, pemangkasan peringkat oleh S&P tidak akan mempengaruhi pasar di Tanah Air “Sekarang ini kita masih BBB- (dari S&P). Kita masih investment grade saat ini.

Memang ada tiga lembaga rating besar, Fitch dan Moody’s masih tetap (investment grade),” kata Halim.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pemangkasan peringkat surat utang Indonesia, belum berdampak ke perekonomian secara jangka panjang. Untuk itu, BI selalu mengingatkan pelaku pasar agar tidak panik karena kondisi ini hanya berdampak sementara. “Ini hanya reaksi sesaat saja. Memang pasar sempat kaget atas sentimen tersebut. Tapi sekarang sudah stabil,” kata Perry.

Perry menegaskan konsumsi domestik masih menjadi penopang perekonomian Indonesia ke depan. Di sisi lain, Indonesia masih didorong oleh pertumbuhan kelas menengah yang naik signifikan. Dengan hal ini, bisa menjadi peluang bisnis di segala sektor dan akan berimbas pada peningkatan investasi asing di dalam negeri. “Kami yakin pertumbuhan ekonomi di 2013 masih sesuai target. Bahkan kami belum melihat risiko adanya penurunan perekonomian Indonesia di bawah 6 persen. Tapi semuanya akan sangat tergantung dengan infrastruktur yang ada,” jelasnya. (gam/bud)

ant/dewi fajriani

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa dari Front Gerakan untuk Kemerdekaan Nasional berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Gubernur, Makassar, Sulsel, Rabu (1/5).

Aksi yang sekalgus memperingati Hari Buruh Internasional tersebut menuntut pemerintah untuk menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi ayat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Bila BBM Tidak Naik Subsidi Energi Bakal Tembus Rp400 Triliun JAKARTA-Berlarut-larutnya ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mengendalikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa mendorong pembengkakkan subsidi energi di 2014 untuk menembus angka Rp400 triliun.

Hal ini semakin membebani fiskal yang pada gilirannya mengganggu seluruh kegiatan perekonomian dalam negeri. “Resiko APBN terlalu besar kalau opsi pemangkasan subsidi tidak jelas,” ujar Direktur Indef, Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (5/5).

Seharusnya kata Enny, DPR tidak terjebak dalam skenario perdebatan bahwa pemerintah perlu mencari cara lain untuk mendapatkan dana sebesar 30 triliun rupiah dari penghematan konsumsi BBM tersebut. “Ada diwacanakan fraksi di DPR bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara dan penghematan belanja,” ujar dia.

Menurut Enny, langkah yang patut ditempuh pemerintah adalah bisa secara tegas mengambil kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat menyelesaikan masalah efektivitas stimulus fiskal. “Kalau terusmenerus tidak berani bersikap tegas, tentunya alokasi anggaran kita akan lebih banyak untuk mengurusi subsidi,” kata Enny.

Seharusnya, terang dia, ketika pemerintah menghadapi masalah, maka harus segera memutuskan kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara umum. “Risiko sudah pasti ada, tetapi pemerintah harus jeli untuk memilih kebijakan yang lebih menguntungkan.

Kalau ini tidak pernah dimu-

lai, nantinya anggaran kita akan habis untuk subsidi,” imbuhnya.

Enny beranggapan, persoalan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi seharusnya tidak bisa dipandang dengan pertimbangan secara parsial.

Pemerintah diharapkan tidak semata-mata berbicara efketivitas dari salah satu aspek, mengingat ada alokasi subsidi untuk masyarakat, tetapi di sisi lain dihamburkan secara tidak efektif.

“Situasi yang terjadi saat ini tentunya telah mengusik rasa keadilan publik. Karena, ketika hak masyarakat dicabut, tetapi hak birokrat tidak dicabut, sehingga hal itu akan menimbulkan resistensi dari masyarakat,” tutur Enny.

Lebih lanjut dia menjelaskan, selama ini pemerintah hanya mengeluhkan bahwa beban subsidi terlalu besar dan tidak efektif, maka solusinya pemerintah mewacanakan untuk mengurangi besaran subsidi BBM. Namun sayangnya, kata Enny, pemerintah tidak mengeluarkan langkah solutif untuk mengawali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

Sementara itu, ucap Enny, kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pasca kenaikan harga BBM diyakini tidak akan efektif menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Jika kebijakan BLT tersebut tetap berjalan,

menurut Enny, langkah yang ditempuh pemerintah itu justru bertolak belakang dari logika penyelesaian masalah melalui kompensasi.

“Skenariao pemberian kompensasi berupa BLT, pemberian beras untuk orang miskin atau bea siswa untuk siswa miskin itu pada dasarnya memang tugas yang sudah melekat pada pemerintah melalui Kementerian Sosial. Ada atau tidak adanya kenaikan BBM, mereka itu memang harus dilindungi,” paparnya.

Bentuk kompensasi yang paling layak untuk diberlakukan pemerintah, ujar Enny, adalah pemberdayaan pada pembiayaan program-program kerja pemerintah yang menyasar pada pembukaan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur. “Skenario semacam ini yang seharusnya dipersiapkan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga BBM. Mestinya program ini dahulu yang digulirkan, baru selanjutnya menaikkan harga BBM,” tegasnya.

Saat ini, tambah Enny, pemerintah justru menunggu datangnya dana kompensasi dari perubahan APBN 2013 dan selanjutnya berani bersikap untuk menaikkan harga BBM. “Ini logikanya menjadi terbalik,” ucap Enny.

Pada dasarnya, jelas dia, pemerintah sudah memiliki senjata untuk menaikkan harga BBM tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR yang diatur dalam Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013. “Karena sekarang pemerintah tidak berani lagi menaikkan harga, maka kenaikkannya bisa dibarengi dengan keluarnya

dana kompensasi yang harus disetujui DPR,” kata Enny.

Strategi pemerintah tersebut, jelas dia, tidak ubahnya sebagai upaya pemerintah untuk berlindung dibalik keputusan DPR. “Pemerintah takut dengan risikonya, sehingga semakin jelas ketidakjelasan sikap pemerintah yang tidak berani mengambil keputusan,” tuturnya.

Enny memperkirakan, akan berat bagi pemerintah untuk mendapatkan persetujuan dari DPR terkait dengan perolehan dana kompensasi yang akan disalurkan dalam bentuk BLT. Namun, kata dia, akan mungkin dana BLT bisa cair, jika pemerintah membagikan dana tersebut ke masing-masing kementerian koalisi.

“Kalau porsinya dibagi rata ke menteri-menteri koalisi, itu pasti disetujui.

Katakanlah dana kompensasi itu 25 triliun rupiah sampai 30 triliun rupiah seperti di 2011. Paling tidak nanti ada pengambilan keputusan secara voting. Koalisi pasti menang,” tegasnya.

Tetapi, tambah Enny, partai-partai oposisi sudah pasti akan mampu menggerakkan kampus-kampus, jika kompensasi dari kenaikkan harga BBM bersubsidi dalam bentuk BLT. “Saya yakin APBN Perubahan 2013 tidak akan selesai pada Mei ini. Karena, masa reses DPR baru akan berakhir pada 12 Mei dan rapat pembahasan kemungkinan baru dimulai akhir bulan ini.

Perdebatan akan panjang dan di luar akan ada demonstrasi,” ungkapnya.

Tidak Tegas Di tempat terpisah, Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OF Palit mengatakan, keinginan pemerintah untuk memberikan BLT sesaat setelah pengumuman kenaikan harga BBM semakin mempertegas sikap pemerintah yang tidak serius untuk menyehatkan fiskal.

“Pemerintah mau menyelesaikan persoalan BBM bersubsidi atau pemerintah sebenarnya mau menyalurkan BLT? Kalau pemerintah mau menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang setiap tahun terus membengkak, seharusnya ada upaya penyelesaian secara komprehensif,” tegas Dolfie.

Bercermin pada janji pemerintah di 2012, menurut Dolfie, pada saat itu pemerintah mencanangkan bahwa pada tahun ini merupakan tahun persiapan peralihan penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG). “Tetapi, ini tidak dilakukan sampai

sekarang dan tiba-tiba mau menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Politisi dari PDI Perjuangan itu.

Hingga kini, tambah Dolfie, pemerintah tidak bekerja untuk merealisir penerapan konversi BBM ke BBG, karena tidak ada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menambahkan dispenser BBG. “Ketersediaan converter kit juga tidak ada, sehingga masyarakat tidak ada pilihan. Daya beli masyrakat memang naik, tetapi pemerintah menambah beban masyrakat. Ini tidak fair,” ujarnya.

Kalau pun pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, jelas Dolfie, penghematannya pun hanya senilai Rp30 triliun yang diyakini tidak akan menyelesaikan persoalan fiskal. Bahkan, kata dia, dana penghematan tersebut diharapkan bisa dicairkan untuk kompensasi berupa BLT. “Apa penyaluran BLT ini untuk kepentingan politik?” kata Dolfie mempertanyakan.

Dolfie mengatakan, tidak sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan dana sebesar 30 triliun rupiah dalam upayanya meningkatkan kesehatan fiskal.

“Pemerintah bisa melakukan efisiensi belanja pemerintah pusat dan mencari sumber penerimaan lain, seperti pengenaan bea keluar untuk batubara,” kata Dolfie.

Menurut dia, saat ini batubara menjadi satu-satunya mineral tambang yang tidak dikenakan bea ekspor.

“Dalam satu tahun, nilai ekspor batubara kita berkisar 200-300 triliun rupiah.

Kalau dikenakan bea keluar sebesar 20 persen seperti mineral lainnya, maka potensi penerimaan negara bisa 40-60 triliun rupiah,” ujar dia.

Dia menambahkan, pada pembahasan RUU APBN 2013 pemerintah ‘ngotot’ agar pihaknya diberi kewenangan untuk dapat menaikkan harga BBM tanpa harus melewati persetujuan dari DPR. “Kami dari PDI Perjuangan sudah menolak, tetapi setgab mendukung pemerintah. Sekarang kewenangan itu ada di pemerintah,” ucapnya.

Namun dengan adanya wacana pemberian kompensasi, kata Dolfie, saat ini pemerintah tengah membangun kesan bahwa naik atau tidaknya BBM bersubsidi tergantung pada DPR. “Jadi, seolah-olah keputusan naik atau tidaknya BBM itu berada di DPR, karena kalau DPR setuju BLT maka pemerintah akan menaikkan harga BBM,” ungkap Dolfie. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111| TAHUN II

Dewan Jangan Terpedaya Calo CPNS PROBOLINGGO – Sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) saat ini tidak memungkinkan bagi para calo untuk bisa meluluskan kecuali atas kemampuan CPNS itu sendiri.

Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, mengingatkan masyarakat khususnya calon pendaftar seleksi masuk pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak tergiur dengan iming-iming para calo.

“Saya dihubungi puluhan konstituen terkait rekrutmen CPNS, saya jelaskan kepada mereka, pada saatnya pengumuman mengenai formasi dan pelaksanaan akan diumumkan pemerintah secara resmi,”ujar Suhud, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, Minggu (5/5).

Suhud mengatakan pada kondisi saat ini besar kemungkinan akan banyak bermunculan para calo memanfaatkan kesempatan mencari mangsa dengan mengiming-imingi CPNS untuk bisa diluluskan dengan mengatasnamakan para pejabat di lingkungan pemerintah.

“Dengan berbagai alasan untuk meyakinkan, mereka (calo) mengaku punya akses

dengan pejabat daerah dan bisa meloloskan para pendaftar, untuk segera diterima jadi CPNS, “ kata dia.

Perbuatan sepeti itu, kata dia, tidak lain adalah penipuan. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa merugikan calon pelamar CPNS itu, diingatkan agar selalu waspada dan berhati hati dengan oknum itu.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak mempunyai kewenangan. Sebab rekrutmen CPNS itu menjadi wilayah kewenangan eksekutif untuk melakukan rekrutmen pegawai baru.

Begitu ada informasi mengenai tes CPNS, banyak yang laporan bahwa ada calo yang mengaku bisa menjadikan CPNS, dan berharap masyarakat jangan percaya.

“Saya khawatir informasi ini dimanfatkan oleh pihak ketiga. Yang mengaku – ngaku bisa memfasilitasi menjadi CPNS. Padahal yang bersangkutan hanya mau menipu, padahal se-

mua rekrutmen menjadi kewenangan BKD yang biasanya diumumkan kepada publik, ” tandas politisi PDI P ini.

Jika informasi mengenai rekrutmen itu sudah jelas khususnya juklak dan juknisnya, lanjut Suhud, pemerintah bisa mengumumkan kepada seluruh elemen masyarakat. Shingga public bisa menerima dengan utuh informasi tersebut.

“Menjadi CPNS harapan banyak orang. Mereka rela melakukan apa saja. Hati –hati jangan terpancing.

Lebih baik mempersiapkan materi tes, agar ketika tes peserta bisa menjawab dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari mengatakan semua kebijakan yang berkaiatan dengan pemerintah akan dilakukan dengan transparan dan pihaknya selalu menerima masukan dari masyarakat.

“Semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, akan kita publikasikan, agara masyarakat bisa mengaksesnya dengan baik. Dan publik bisa memberikan kritikan yang

sifatnya membangun,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono menegaskan, pihaknya sampai hari ini belum mengeluarkan dan memberikan informasi secara luas terkait dengan informasi rekrutmen CPNS. “Kalau formasinya sudah diketahui berapa jumlahnya, juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan juknisnya (Petunjuk Teknis) dari pusat sudah ada. Maka kita akan segera umumkan kepada publik, tidak akan kami tutupi. Semua masayarakat bisa mendaftar dengan syarat yang telah ditentukan,” kata mantan Asisten Pembangunan ini.

Dengan demikian, masyarakat jangan percaya jika ada orang yang mengaku bisa memuluskan menjadi CPNS. “Banyak yang menjadi korban seperti itu. Jadi jangan lahir korban – korban lagi. Masyarakat harus yakin bahwa rekrutmen CPNS di Kabuapten Probolinggo disesuaikan dengan kebutuhan dan profesional serta transparan,” pungkas Sigit. (hud).

RAZIA PNS DI NUNUKAN. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan kaltim, Syafruddin Arta SH (pakai topi) memimpin langsung razia terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di Jalan Sei Sembilan Nunukan. PNS yang terjaring didata nama lengkap dan instansinya dan selanjutnya akan dilaporkan kepada atasan langsungnya dalam rangka penegakan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kedisiplinan PNS.

Infrastruktur

Presiden Minta Pembenahan Infrastruktur di Kawasan Bromo PROBOLINGGO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah setempat dibantu pemerintah pusat membenahi sejumlah sarana infrastruktur di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan.

“Kalau ditanya apakah ada bantuan pemerintah, insya Allah ada karena saya beserta para menteri, datang

justru untuk mengetahui situasi yang ada dan memikirkan apa yang perlu dibangun, dibantu, dan ditingkatkan,” katanya saat bertemu dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional itu di Probolinggo, Sabtu.

Ia mengatakan salah satu permintaan yang disampaikan masyarakat adalah pembenahan infrastruktur.

“Saya memang lihat jalan relatif sempit, sebelah sini tebing dan sebelah sana jurang,” katanya.

Untuk itu, Presiden meminta pada Sabtu malam, para menteri terkait antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, dan Menteri Koperasi UKM Syarif Hassan dapat bertemu dengan muspida setempat serta tokoh masyarakat untuk membicarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui anggaran yang ada.

“Setelah itu nanti malam Pak gubernur, Ibu Bupati

Pada kesempatan bertemu dan berdialog dengan sekitar 300 masyarakat di kawasan Kaldera Bromo atau yang dikenal dengan lautan pasir itu, tradisi dan menjaga kelestarian alam.

tas.

Pada kesempatan bertemu dan berdialog dengan sekitar 300 masyarakat di kawasan Kaldera Bromo atau yang dikenal dengan lautan pasir itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas peran warga dalam mempertahankan dan memelihara tradisi dan menjaga kelestarian alam.

“Nilai lokal budaya dan adat tidak boleh terganggu dan dipengaruhi nilai negatif, pastikan aturan sehingga tidak ganggu nilai bu-

daya,” katanya.

Saat dialog yang berlangsung satu jam tersebut, Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur, Bupati Probolinggo, Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Presiden memberikan bantuan sembako pada sejumlah komponen masyarakat dan bantuan Rp1 miliar kepada masyarakat untuk digunakan sesuai kebutuhan warga. (ant/mk)

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Gadis Panter Mas Kembali Digelar

Pagi Sehat Bersama DPPKA

PROBOLINGGO – Luar biasa, sambutan warga Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam Jalan Sehat Bertajuk “Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2013“ dalam rangka Bina Kelurahan tahun 2013, yang diselenggarakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Probolinggo, Minggu (5/5).

Sedikitnya ribuan warga tumpah ruah di halaman depan kantor Kelurahan Wonoasih. Mulai anak-anak, orang dewasa hingga kaum manula. Bahkan agenda ini mendapatkan apresiasi dari Walikota Probolinggo, HM.Buchori, SH.MSi, yang rela datang usai bersepeda, hanya untuk melepas peserta, karena masih ada acara di tempat lainnya.

Namun begitu, warga pun merasa terhibur dengan

dan tokoh masyarakat yang dituakan, dengan para menteri sampaikan yang perlu ditata, duduk dengan satu jam, apa kebutuhannya, pemerintah bekerja dengan sistem dan rencana karena harus dipertanggungjawabkan. Mana yang bisa dilakukan tahun ini, tahun depan, dan masa mendatang,” katanya.

Presiden mengharapkan dari pertemuan itu bisa dibuat perencanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan melihat skala priori-

kedatangan orang pertama di Kota Probolinggo itu. Buktinya, warga menyempatkan kesempatan tersebut, selain untuk foto bersama hingga berjabatan tangan. Pejabat yang memang dikenal dekat dengan warganya ini pun, secara sabar meladeni satu persatu warga yang ingin bersalaman dengannya, usai mengangkat bendera start.

“Ini kegiatan bagus, dan perlu mendapat apresiasi.

Ini bukti kelurahan punya massa, dan garda terdepan dalam pembangunan. Jadi kegiatan ini bukan jalan santai, tetapi Jalan Sehat, sehingga kesannya bertujuan positif, sekaligus menjadi sosialisasi program dan wadah silahturahmi,” ujarnya sebelum melepas peserta jalan sehat.

Menurutnya, lurah harus senantiasa menjalin kedeka-

tan dengan warganya, dan peka terhadap apa yang terjadi. Sehingga bisa menjadi penyambung sosialisasi program dari pemkot. Ia berharap, kegiatan semacam ini bisa berkelanjutan dan dicontoh kelurahan lainnya.

Terakhir, Walikota HM.Buchori meitip pesan agar kita semua harus melakukan pola makan yang teratur, yakni melakukan pola minum air secara teratur, minimal dua gelas sebelum dan sesudah makan.

“Total minum air dalam sehari 12 gelas . Insya’allah, standar orang normal minum 1,5 liter perhari. Sedangkan orang sehat minum 2 – 3 liter perhari. Jangan banyak tingkah karena pikiran tidak sehat, maunya sensasi yang dilihat. Itu tidak disukai Allah,”tandas Walikota HM.Buchori.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Penggelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Probolinggo, Drs. Imam Suwoko, MSi mengungkapkan kegiatan ini digelar untuk mendukung dan meningkatkan program percepatan pelunasan PBB 2013, serta membudayakan berolahraga pada seluruh lapisan masyarakat.

“Semua akan mendapatkan kupon, dengan menukarkan bukti pelunasan PBB dari Kelurahan.Bank Jatim.

Jalan sehat ini dalam rangka. Peserta berasal dari Forum Silaturrohim Pimpinan Daerah, SKPD, Camat, Lurah, Pelajar, dan masyarakat umum,”tandasnya.

Secara terpisah, Lurah Wonoasih, H. Samsul Arif

S.Ag.M.Si, mengatakan, apa yang dilakukan kelurahan, semata-mata menyenangkan warganya. Karena ini momen penting untuk mengajak warga Kelurahan Wonoasih untuk segera melunasi PBB tahun 2013, sudah sepantas warganya menikmati dan merayakannya.

“Alhamdulillah, cuaca cerah, warga juga banyak sekali yang datang, itu di luar dugaan kami. Yang terpenting, kegiatan ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan Dinas Pendapatan Penggelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Probolinggo dalam kegiatan ini, yang tak bisa kami sebutkan,” ucapnya.

Tampak, ribuan warga telah memadati halaman depan Kantor Kelurahan Wonoasih, lokasi start dan finish Jalan Sehat Bertajuk “Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2013“ dalam rangka Bina Kelurahan Tahun 2013.

Aparat keamanan dan panitia pun sampai kewalahan mengatur massa yang begitu besar jumlahnya, sehingga saat dilepas pun peserta harus berjalan berdesak-desakan.

Jalan sehat yang mengambil start dan finish dari halaman depan Kantor kelurahan Wonoasih, menuju Jl. KUA, JL. Klengkeng, Jl. Rambutan, dan Jl.Jeruk.

Puluhan hadiah disiapkan, seperti 1 buah kulkas, 5 buah sepeda gunung, 5 buah TV berwarna 21 Inchi dan ratusan door price. (hud/Advetorial).

PROBOLINGGO - Pemandangan berbeda di lokasi Pasar Sabtu dan Minggu (Pasar Tugu), untuk kelima kalinya Gelar Diseminasi Informasi Pelayanan Terpadu Pada Masyarakat (Gadis Penter Mas) kembali digelar, oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Probolinggo, Minggu (5/5) pagi.

Bertempat di sisi selatan Alun –Alun Kota Probolinggo (depan Pendopo Kabupaten) sebanyak 12 tenda pelayanan telah siap sejak pukul 05.00 WIB, menanti warga masyarakat Kota Probolinggo yang berakhir pekan untuk datang berbondong-bondong, baik sendiri maupun bersama keluarganya, untuk

memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Nampak dari arah timur berjajar secara berurutan, yakni, Dinas Pendidikan, Parusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Kesehatan, Perpustakaan Umum, Badan Pelayanan Perijinan (BPP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Probolinggo.

Walikota Probolinggo, HM.Buchori meminta selu-

ruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo untuk membudayakan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat diperlukan komitmen semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih ditingkatkan,”ujarnya .

Dengan pelayanan yang prima, kata dia, masyarakat akan merasa menjadi nyaman, mendapat layanan cepat, efektif dan efisien. “Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang sesuai harapan dan mampu memenuhi standar kualitas kepuasan pelanggan atau masyarakat,”terang Walikota HM.Buchori.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, selaku penggagas kegiatan ini berharap bahwasannya masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan terpadu ini dengan baik.

“Saya berharap warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kota Probolinggo, dapat memanfaatkan gelar pelayanan terpadu ini dengan baik. Jangan disia-siakan karena banyak pelayanan yang kami tampilkan di sini sifatnya gratis,” ucap Tiyok, panggilan akrabnya, disela-sela kegiatan Gadis Penter Mas. Menurutnya, acara ini rencananya akan digelar setiap dua minggu sekali, setiap akhir pekan, dengan tempat-tempat pelayanan yang berganti-ganti.

“Mungkin sekarang di Alun-Alun, bisa jadi dua pekan lagi kita akan menggelarnya di GOR Mastrip, dan ditempat lain,”pungkas Rey Suwigtyo. (hud).

OPINI

15

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111 | TAHUN II

salam songkem Siap Membangun Jatim

Pendidikan (yang) Diskriminatif Oleh: Edi Sugianto | Pengamat Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amien

S

etelah lama menanti siapa yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), akhirnya kini masyarakat Jatim mengetahui jawabannya. DPP PDI P ternyata merekomendasikan Bambang DH-MH Said Abdullah sebagai pasangan cagub-cawagub Jatim yang resmi akan diusung oleh PDI P Jatim.

Turunnya rekomendasi DPP PDI P tersebut otomatis menepis pemberitaan selama ini yang memprediksi PDI P akan berkoalisi dengan PKB dalam pilgub Jatim, dengan memasangkan Khofifah Indar Parawansa-MH Said Abdullah, dengan nama Kasih.

Pasangan Bambang DH-MH Said Abdullah dengan nama Bangsa akan segera mendeklarasikan pasangannya sebagai cagub-cawagub Jatim resmi dari PDI P Jatim, bila tidak ada perubahan, pada tanggal 11 Mei mendatang di Kota Malang. Tentunya pasangan Bangsa dipandang siap untuk membangun Jatim apabila mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Jawa Timur.

DPP PDI P merekomendasikan Bangsa karena menganggap Bambang merupakan sosok yang berpengalaman memimpin rakyat Jawa Timur, sedangkan Said diyakini sebagai senior PDIP memiliki kemampuan mendampingi Bambang, baik dalam mendongkrak perolehan suara maupun menjalankan roda pemerintahan di Jatim, karena dia seorang legislator Senayan yang telah berakar di Madura dan beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Hasil survei selama ini yang menyatakan apabila Said menjadi pasangan dengan Khofifah diprediksi akan mengungguli sebagian besar kabupaten di Jatim kecuali di Surabaya. Hasil survei itu tampaknya akan terantisipasi dengan Bambang DH, sebab cagub PDI P tersebut pernah dua periode menjabat Wali Kota Surabaya.

Pengalaman menjadi Wali Kota Surabaya apalagi sampai dua periode cukup mengindikasikan kepemimpinan Bambang di eranya cukup memenuhi keinginan warga Surabaya.

Pemilihan tempat deklarasi di Malang kiranya juga mengandung unsur politis. Setidak-tidaknya yang dapat ditebak, deklarasi Bangsa di Malang diharapkan dapat merebut simpatik warga Malang, yang pada ujung-ujungnya berimplikasi pada keunggulan suara pasangan Bangsa di kota tersebut daripada pasangan lain yang menjadi rivalnya.

Menjadi harapan DPP PDIP dan PDI P Jatim, pasangan Bangsa dapat bersaing ketat dengan pasangan incumben SoekarwoSaifullah Yusuf (Karsa jilid II).

Selama ini Karsa II diprediksi mengungguli pasangan Khofifah bila tidak berpasangan dengan Saib Abdullah. Menurut penelitian Initiative hanya pasangan Khofifah-Said Abdullah (Kasih) yang dianggap dapat menjadi saingan terberat Karsa II. Terbukti Khofifah memang tidak berpasangan dengan Said, karena Said telah direkomendasikan menjadi pendamping Bambang, maka dengan demikian peta kekuatan politik otomatis berubah.

Oleh karenanya, pasangan Karsa II masih tak terkejar oleh pasangan cagub-cawagub lain, termasuk oleh pasangan Bangsa, bukan prediksi mustahil. Prediksi keunggulan Karsa II bukan berarti tak terkejar oleh pasangan lain. Semua pasangan cagub, termasuk Bangsa masih memiliki kesempatan dan peluang yang cukup untuk mengejar bahkan mengungguli Karsa II, apabila memang Karsa masih bertahan sebagai pasangan incumben yang teratas.

Mempergunakan waktu yang ada menjelang pelaksanaan pilgub pada bulan Agustus mendatang kiranya menjadi satu-satunya peluang bagi pasangan Bangsa untuk menjadi cagub-cawagub Jatim yang teratas. =

P

endidikan seharusnya disadari sebagai layanan publik (public goods), bukan layanan privat, sehingga mekanismenya diserahkan pada peran negara (role of state) bukan peran pasar (role of market).

Oleh karena itu, tanggung jawab Negara terhadap layanan dan pembiayaan pendidikan untuk semua anak bangsa adalah hal yang mutlak.

Namun realitanya, peran negara yang kurang maksimal dalam mengelola pendidikan, membuat banyak kalangan masyarakat mendirikan lembaga pendidikan swasta sebagai layanan alternatif yang lebih baik.

Dewasa ini kualitas lembaga pendidikan swasta memang cenderung lebih baik dibandingkan lembagalembaga pendidikan negeri. Tapi sayangnya, kualitas itu harus dibeli dengan harga mahal, karena mekanismenya sudah berada dalam role of market, yang tentunya hanya bisa dirasakan oleh anak-anak orang kaya.

Seperti RSBI/SBI Di tengah bobroknya kualitas pendidikan negeri ini, justru muncul kebijakan kontrovesial yang turut memperkeruh titik hitam pendidikan. Salah satunya adalah munculnya rintisan sekolah bertaraf internasional. Lebih tepatnya bertarif internasional.

Mudjia Rahardjo (2010), yang melatarbelakangi pendirian RSBI/SBI adalah keharusan lembaga pendidikan untuk bersaing secara kompetitif di era globalisasi. Tujuan ini sangatlah baik, namun harusdi pahami secara

Jika pendidikan masih dimaknai sebagai suatu ‘layanan publik’ yang berperan penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia secara utuh, maka seharusnya pemerintah mengelolanya dengan biaya murah/ gratis.

Education For All RSBI/SBI tidak dikenal di Negaranegara yang sistem pendidikannya sudah teruji kestabilannya. Namun sebaliknya, di Negara seperti Inggris, Jerman, Amerika dan Belanda, justru yang digalakkan adalah sekolah-sekolah nasional untuk ‘semua warga’ negaranya. Hal itu dimaksudkan agar pemerataan dan pemberantasan kemiskinan pendidikan bisa terealisasi secepat mungkin.

Bahkan, pendidikan bermutu bagi semua orang atau education for all (EFA), pernah disuarakan dalam pesan bersama Dirjen UNESCO, ILO, UNDP, Unicef dan Presiden Pendidikan Internasional.

Pertanyaannya kemudian, mau dan mampukah pemerintah kita menciptakan pendidikan berkualitas, yang murah/gratis untuk semua warga negara?

Puti Guntur Soekarno (2012),

pendidikan layak menjadi skala prioritas pembangunan di Indonesia.

Saat ini, dari sisi anggaran, pemerintah masih belum mengutamakan anggaran pendidikan jika dibandingkan dengan negara lain.

Anggaran pendidikan kita yang 20 persen itu, masih sangat jauh disbanding negara lain, belum masih dibagi untuk gaji guru, dosen, dan 18 kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan.

Misalnya di Amerika Serikat 68 persen, Belanda 30 persen, Israel 37 persen, Thailand 36 persen, dan tetangga terdekat kita, Malaysia, 26 persen. Jadi, tidaklah mengherankan jika di sana kemajuan dunia pendidikan menyumbang pengetahuan dan teknologi yang signifikan dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada 2011 lalu, education development index (EDI) mencapai 0,934, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia.

EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Di tingkat Asia, Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Sementara Jepang berada di posisi nomor satu Asia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65, Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109). (SINDO, 24/12/2012).

Akhirnya, jika pendidikan masih dimaknai sebagai suatu ‘layanan publik’ yang berperan penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia secara utuh, maka seharusnya pemerintah mengelolanya dengan biaya murah/ gratis. Menaikkan anggaran pendidikan guna meningkatkan kualitasnya. Tentu bagi semua warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan UUD. Semoga! =

Oleh: Ahmad Anwar Musyafa’ | Peneliti Ilmu Hukum Monash Institute

H

A

mempertebal tembok pemisah antara si kaya dan si miskin Begitu juga persyaratan-persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik di RSBI/SBI yang tercantum pada Pasal 16 Ayat (1) Permendiknas Nomor 78 Tahun 2008 berlawanan dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No 20/2003. Bunyinya, ”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Ketika Dilema Melanda KPK

Hari Ini UN SD/MI

ari ini, seluruh Sekolah Dasar Negeri di Indonesia menyelenggarakan Ujian Nasional secara serentak. Tentu saja UN SD/MI berlangsung 3 hari, mulai tanggal 6- 8 Mei 2013.

Dalam pelaksanaannya UN SD/MI ada perbedaan dengan pelaksanaan UN SMA/sederajat dan UN SMP/sederajat. Bila UN SMA/SMU/sederajat dalam penyelenggaraannya menggunakan sistem 20 jenis soal yang berbeda, tidak demikian halnya dengan pelaksanaan UN SD/MI. Untuk UN SD/MI bentuk soalnya serupa dan sejenis.

Selain itu, masih ada perbedaan lain antara UN SD/MI dengan SMA/SMP/sederajat. Tidak seperti UN jenjang pendidikan di atasnya, UN SD/MI mengenai pengerjaan percetakan soalnya dilakukan di tiap provinsi, sehingga pengiriman naskahnya bisa lebih mudah dan tidak akan mengalami kendala yang berarti.

Mengenai substansi soal UN SD/MI yang dibuat oleh Pemerintah Pusat hanya 25 persen. Sedangkan sisanya yang 75 persen dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah yang dianggap paling tahu dengan kondisi pembelajaran di daerahnya, maka soal UN SD/MI diprediksi dapat disesuaikan dengan tingkat kecerdasan peserta didik yang sedang mengikuti ujian nasional.

Perbedaan sistem paket soal ujian nasional tingkat SD/MI/ sederajat dengan UN SMP/SMA/Sederajat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena peserta UN tingkat SD/MI masih dianggap belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengisi soal-soal yang rumit dengan 20 paket/varian sebagaimana UN SMP/SMA. Faktor lain, boleh jadi karena pemerintah sejak awal sudah merasa bebannya terlalu berat dalam menyiapkan materi UN. Pemerintah dalam hal ini Mendikbud sudah kalang kabut mengurus persiapan dan pelaksanaan UN SMA, diteruskan dengan UN SMP, yang ternyata menimbulkan masalah hingga tak terlaksana secara serentak. Apalagi jika beban berat itu ditambah dengan UN SD/MI, tentu akan lebih berat lagi kementerian terkait. Oleh karena itu, untuk menghindari beban yang terlalu berlebih diambillah penyesuaian dengan tingkat kemampuan peserta UN SD/MI dengan tidak menambah varian (paket) soal sebagaimana paket UN SMA/SMP/sederajat.

Selain itu, bisa jadi masih ada pertimbangan lain, misalnya dana UN yang terbatas. Sebab bila UN SD/MI ditambah dengan 20 paket juga, maka anggara Rp 600 miliar dianggap tidak cukup.

Tetapi apa pun alasannya, pelaksanaan UN SD/MI hari diharapkan dapat terlaksana lebih baik daripada pelaksanaan UN jenjang sekolah di atasnya.

Mengenai data peserta UN SD/MI di Jawa Timur, berdasarkan data yang ada di Kabid TK/SD/PK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, peserta UN SD/MI/SDLB/Paket A secara keseluruhan berjumlah 653.928 pelajar, tercatat untuk SD mencapai 522.681 siswa, sedangkan MI mencapai 131.247 siswa. =

radikal, arif dan bijaksana.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dievalusi mengenai kebijakan RSBI/SBI tersebut; Pertama, komponen standar pendidikan nasional. Syarat mutlak dari pendirian RSBI/SBI adalah bahwa sekolah yang bersangkutan harus memiliki dan memenuhi delapan standar pendidikan nasional yang mapan. Hal ini mengingat, bahwa RSBI/SBI merupakan sekolah pengembangan bukan percobaan belaka. Jika hal itu masih dilakukan oleh sekolah di bawah standar, yang terjadi adalah kerancuan. Dan berujung komersialisme, sebab pendiriannya akan memakan biaya besar, yang melibatkan stakeholders.

Namun, yang terjadi di tengahtengah kita banyak sekolah yang jauh dari delapan standar pendidikan nasional, justru ikut-ikutan bagkan berlomba-lomba merintis sekolah bertaraf internasional itu.

Kedua, masalah paradigma internasional. RSBI/SBI hanya dipahami secara kerdil, bahwa bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajarnya. Bukan pada sistem pendidikan, kurikulum, standar dan kualitas yang internasional.

Ketiga, hegemoni si kaya. Salah satu polemik pendirian RSBI/SBI (Pasal 61 Ayat (1) UU No 20/2003), adalah berujung pada pertanyaan; untuk siapa RSBI/SBI didirikan?.

Kalau kita semua mau jujur, sekolah tersebut hanya bisa dirasakan si kaya. Dengan pungutan biaya yang sangat besar, si miskin hanya bisa menonton di depan pintu RSBI. Dan itu juga bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) UU No 20/2003, ”pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural dan kemajemukan bangsa”.

Bertentangan, karena yang terjadi bukan ‘bertarafinternasional’, namun lebih tepat disebut ‘bertarif internasional’. Karena mereka yang berkantong tebal sajalah yang bisa menyekolahkan anaknya di sana. Jelaslah dengan adanya RSBI/SBI kian

menyikapi kasus tersebut, KPK seharunya tak perlu memandang dari segi manapun (tidak pilih kasih).

Walaupun keterkaitan adndi dengan partai penguasa, seharusnya ketegasan KPK juga bisa dilaksanakan secara rill. Sehingga nantinya tidak menjadi pandangan negatif dalam suatu masyarakat. Ironis, jika KPK menganggap kasus tersebut sebagai angin lewat. Dan seharusnya KPK juga segera menindak lanjuti kasus tesebut hingga kursi pengadilan.

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya hingga kini masih belum bisa dikatakan berhasil. Karena realita yang terjadi pada saat ini, kriminalitas kasus korupsi semakin diminati oleh pejabat-pejabat, terutama pejabat tinggi negara.

KPK yang seharusnya bisa membumihanguskan (menuntaskan) kasus korupsi di negeri ini masih menuai berbagai tanda tanya di mata publik. Mengapa demikian?. Realita yang terjadi saat ini, karena korupsi yang kian marak digemari oleh pjabat tinggi negara misalnya saja kasus yang menyangkut nama Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) Andi Malarangeng yang terbukti sebagai tersangka kasus Hambalang.

Mengapa hal demikian bisa terjadi?

Karena, pihak KPK terlalu lemah dan lengah dalam mengusut tuntas terjadinya suatu perkara. kasus yang menyeret nama besar menteri negara (Andi malarangeng), menjadinkan keambiguan KPK dalam menyelesaikannya. Karena, kemungkinan KPK seperti halnya menjadi dilema, karena nama besar Menpora (Andi Malarangeng) masih yang aktif dalam lingkaran partai penguasa pada saat ini. Dalam

Tidak Mengerti Hukum Dalam hukum di Indonesia ada sebuah istilah yang dikenal sebagai asas fiksi, yaitu asas yang menganggap setiap orang tahu suatu UndangUndang yang telah dipatenkan. Hal ini adalah ilmu dasar yang diajarkan disetiap fakultas hukum yang ada di Indonesia. Maka para pejabat tidak boleh berdalih atau berlindung dari kasus korupsi yang melilitnya dengan alasan tidak mengerti hukum.

Alasan “tidak tahu” atau “tidak paham”, adalah alasan yang paling banyak dipakai oleh para terdakwa di Pengadilan Tipikor untuk menghindari tanggung-jawab hukum atas tindak pidana korupsi yang telah mereka lakukan. Biasanya alasan tersebut dipakai disaat mereka tersudut dan merasa tidak ada lagi alasan atau argumentasi hukum lain yang diangap bisa menguatkan pembelaan mereka dalam persidangan.

Dalam konteks di atas bisa dikatakan bahwa, sangat ironis pejabat negara yang tidak mengetahui atau tidak paham atas berlakunya suatu hukum. Hal ini menggambarkan bahwa, betapa dangakalnya pemikiran dan pengetahuan yang tertanam pada fikiran pejabat yang berkorup (melakukan korupsi).

Mengemban amanat negara memang sangat sulit. Apalagi berkaitan

dengan masalah pemberantasan korupsi. Seringnya muncul korupsi yang pelakunya kebanyakan dari lingkaran partai penguasa menyebabkan dilemanya Lembaga KPK. Tapi tak seharusnya hal tersebut terjadi di KPK. Karena pada dasarnya KPK mendapat dukungan yang penuh dari kepala pemerintahan (SBY). Presiden (SBY) juga pernah mengatakan bahwa akan memimpin sendiri jalannya pemberantasan kasus korupsi. Dan SBY juga menyatakan bahwa, dalamhal pemberantasan korupsi tidak mengenal yang namanya pilih kasih atau istilahnya “Pandang Bulu”.

Jika presiden sudah menyatakan seperti halnya di atas, maka tugas KPK seharusnya bisa semakin progresif. Tapi realita yang terjadi hingga sampai saat ini KPK masih memendam perasaan ewoh (dilema).

Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian rakyat Indonesia. Karena masalah pemberantasan korupsi presiden maupun rakyat sudah sepenuhnya menyerahkan tugas tresebut kepadaKPK. Dalam konteks di atas, KPK yang seharusnya bisa menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran (amal ma’ruf nahi mungkar) dalam konteks memberantas korupsi masih mengalami suatu sikap yang ambigu. Yaitu, dilema.

Hal tersebut seharusnya tidak terjadi. karena dari pihak presiden sekaligus yang mempunyai partai penguasa menyatakan dukungan penuh adanya pemberantasan korupsi. Tapi realita yang terjadi saat ini ketegasan KPK masih dipertanyakan. Sikap yang tidak bisa tegas dalam menegakkan suatu perkara harus segera dihapus, supaya nantinya hukum yang diterapkan di negeri ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa dampak yang progresif.

Sifat Profetik Dalam menyikapi kasus yang semakin tak karuan arahnya, alangkah sampurnanya jika dalam suatu lembaga independent negara (KPK) menerapkan sifat kenabian (Profetik). Yang di antaranya adalah, Sidiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabliqh (menyampaikan), Fathonah (cerdas).

Dalam suatu lembaga, jika seseorang mempunyai empat elemen sifat Profetik (kenabian) pasti nantinya ketika dalam hal menegakkan suatu keadilan dan mencegah kemungkaran akan terealisasi dengan nyata. Karena, ke-empat sifat tersebut sudah dibuktikan oleh Muhammad S.W.A yang hingga sampai saat ini masih jasanya masih dikenang umat islam bahkan duniapun telah mengakuinya. Bawa, dengan keempat sifat tersebut, Nabi Muhammad bisa mendirikan negara MekkahMadinah dengan keadan bersih dan terbebas dari yang namanya korupsi.

Jika Nabi bisa menegakkan keadilan dengan mengatas namanakan individualisme, mengapa KPK yang berstatus sebagai Lembaga (orang banyak) masih mengalami kesulitan dalam hal menegakkan keadilan. Ini menjadi suatu tanda tanya besar.

Dalam konteks ini, kemungkinan besar seorang yang berada dalam lembaga tersebut (KPK) tidak sifat profetik. Padahal sebagai lembaga independen yang mengatas namakan kesucian negara dari tindakan korupsi sangat dibutuhkan sekali yang namanya sifat kenabian tersebut (profetik). Maka dari itu, perlu adanya penerapan sifaat Profetik trsebut kedalam jiwa anggota KPK. Ironis, jika anggota KPK masih saja tergantung dengan pemikiran paradigma kerdil yang mengabaikan begitu saja kemungkaran terjadi .Wallahu a’alam bi-al Shawab =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 GOL TERCEPAT

Premier League Musim ini

1

Theo Walcott Arsenal

oo:20

Theo Walcott mencatatkan diri sebagai pencetak gol tercepat di Liga Utama Inggris ketika dia menjaringkan bola ke gawang Queens Park Rangers 20 detik setelah pertandingan dimulai, Sabtu (4/5). Para fans di Loftus Road masih mencari tempat duduknya masing-masing ketika pemain Inggris itu menundukkan penjaga gawang Rob Green setelah menerima umpan dari Aaron Ramsey. Arsenal menang 1-0 atas QPR.

2 Robin Van Persie Manchester United

oo:31

Old Trafford, Kamis (29/11), pemain depan Manchester United Robin Van Persie menceploskan gol cepat ke gawang West Ham 31 detik setelah kick off. Berawal dari umpan terobosan Michael Carrick, Van Persie melepas tendangan lambung yang membentur kaki James Collins sebelum masuk gawang.

3

Emmanuel Adebayor Tottenham Hotspur

oo:33

Adebayor mencetak gol cepat ke gawang Everton saat laga baru berjalan 33 detik, menyambut umpan Jan Vertonghen. Pada laga yang dihelat di Stadion White Hart Lane, Minggu (7/4) kedua tim bermain imbang 2-2.

4 Kevin Nolan

West Ham United

oo:51

Laga West Ham United vs Fulham di stadion Boleyn Gorund Upton Park, diwarnai gol cepat yang dicetak oleh Kevin Nolan dari assist dari Ricardo Vaz Te. Laga ini sendiri berkesudahan 3-0 untuk kemenangan West Ham United atas Fulham. pengumpul data: dar

SENIN

SENIN 6 MEI 2013 NO.0111 | TAHUN II

grafis: dar

6 MEI 2013

Walcott Dongkrak Posisi Arsenal LONDON - Gol tunggal Theo Walcott ke gawang Queens Park Rangers (QPR) pada laga di Loftus Road Sabtu (4/5) malam atau Minggu (5/5) dini hari WIB mendongkrak posisi Arsenal ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Utama Inggris menggeser Chelsea ke peringkat keempat.

Chelsea sendiri baru melakoni laga berat melawan juara Liga Utama Inggris musim ini, Manchester United (MU) pada Minggu (5/5). Sedangkan Tottenham Hotspur yang juga memetik kemenangan 1-0 atas Southampton pada laga terpisah di White Hart Lane berada di peringkat kelima dengan nilai yang sama dengan Chelsea.

Gol Walcott ke gawang QPR terjadi ketika pertandingan baru berjalan 20 detik. Inilah gol tercepat di Liga Utama Inggris musim ini. Walcott mengalahkan gol cepat Robin van Persie ke gawang West Ham United, di mana ketika itu gol terjadi di detik ke-31. Daftar gol cepat di Liga Inggris musim ini diisi juga oleh Emmanuel Adebayor dengan 33 detik, Kevin Nolan (West Ham United) dan Theo Walcott lagi di posisi lima setelah menjebol gawang Everton di detik ke-51.

Walcott mencetak gol itu menyambut umpan pendek yang dilepaskan Mikel Arteta.

Begitu mendapat bola, dengan tenang pemain Tim Nasional Inggris itu memperdaya kiper QPR dari dalam kotak penalti. “Selalu menyenangkan bisa mendapatkan gol cepat dan mengurangi ketegangan. QPR layak mendapatkan pujian karena mereka membuat kami sedikit di bawah tekanan, tapi pertahanan kami solid dalam beberapa bulan terakhir,” kata Walcott.

Dengan kemenangan ini, Arsenal naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 67 poin dari 36 laga, unggul dua poin atas Chelsea dan Tottenham Hotspur di peringkat keempat dan kelima. Tapi, Chelsea baru main 34 kali, sementara Spurs 35 kali. Posisi Arsenal itu masih berpeluang digeser oleh Chelsea yang unggul dua pertandingan dari mereka.

Di dua laga sisa, ‘Meriam London’ akan menjamu Wigan Athletic dan bertandang ke kandang Newcastle United. Walcott yakin

dua laga tersebut akan mampu dimenangi timnya. “Bisakah kami memenangi laga sisa kami? Tanpa keraguan. Cara kami bermain sebagai sebuah unit, kami tahu bahwa kami akan selalu mencetak gol. Ketika tekanan ada pada kami, semua pemain tampil bagus,” kata Walcott.

Sementara itu pada laga terpisah di White Hart Lane, Gareth Bale lagi-lagi menunjukkan kelasnya sebagai pemain Liga Utama Inggris musim ini. Dia mencetak gol tunggal Tottenham Hotspur ke gawang Southampton pada menit ke-86. Pemain ini mendapat bola sodoran dari pemain pengganti Lewis Holtby dan begitu mendapat ruang tembak, pemain ini melepas tendangan keras kaki kiri dari jarak 25 meter dan gol.

Ini adalah gol ke-20 pemain i n ternasional Wales ini di Liga Utama Inggris musim ini.

Bale sudah dinobatkan sebagai pemain terbaik dan pemain muda terbaik Liga Utama Inggris versi Professional Footballers Association atau PVA. Bale juga dipilih sebagai pemain terbaik Liga Utama Inggris musim ini versi Football Writers’ Association (FWA) mengalahkan striker MU Rovin van Persie dan striker Liverpool Luis Suarez.

Sedangkan pada pertandingan lainnya, Fulham kalah 2-4 dari Reading, Norwich City kalah 1-2 dari Aston Villa, Manchester City hanya bermain imbang tanpa gol melawan Swansea City. Wigan Athletic memetik kemenangan penting 3-2 atas West Bromwich dan Newcastle United main imbang tanpa gol melawan West Ham United. (espn/aji)

GOL CEPAT. Pemain depan Arsenal Theo Walcott mencetak gol cepat pada menit ke-20, sekaligus menjadi satu-satunya gol dalam laga di Loftus Road markas Queens Park Rangers

1-0 Persepam MU Taklukkan Arema PAMEKASAN - Persepam Madura United U-21 berhasil memenangi pertandingan melawan Arema U-21 dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga tersebut dibuat oleh pemain Persepam MU Moh. Sa’id pada menit ke-84. Laga tersebut digelar di Stadion Soenarto Hadiwdjojo Pamekasan, Minggu (5/5) dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) Usia 21 musim 2012/2013. Dengan hasil ini, Persepam MU yang tergabung dalam Grup 3 berada di peringkat ke-3 dalam klasemen sementara. Dua peringkat di atasnya Persija U-21 dan Gresik United U-21. Sementara posisi juru kunci dihuni oleh Arema U-21. (dar)

POPSIVO PGN JUARA. Pemain putri Jakarta Popsivo PGN merayakan kegembiraan usai memenangkan pertandingan melawan Manokwari Valeria Papua Barat pada putaran Grand Final Proliga 2013 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (5/5). Tim putri Jakarta Popsivo PGN menjadi juara Proliga 2013 setelah menaklukkan Manokwari Valeria Papua Barat dengan skor 3-1 (28-26, 26-24, 20-25, 25-14).

Jakarta Popsivo PGN Juarai Proliga 2013 JAKARTA - Tim bola voli putri Jakarta Popsivo PGN menjuarai BSI Proliga 2013 setelah pada babak grand final di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, mengalahkan Manokwari Valeria Papua Barat dengan skor 3-1 (28-26, 2624, 20-25 dan 25-14).

Kemenangan anak asuh Anshosi ini terasa istimewa karena mampu mempertahankan predikat juara bertahan Proliga serta mampu mematahkan kutukan karena tidak pernah menang atas Valeria di fase reguler maupun final four.

Sebenarnya Manokwari Valeria Papua Barat terlihat dominan diawal set pertama.

Maya Kurnia Indria, Devota yang ditopang pengatur serangan Shinta bermain cukup taktis sehingga membawa timnya meski lawan juga bermain bagus.

Keunggulan tim debutan ini terjadi hingga kedudukan 24-23. Hanya saja, meski tinggal menunggu satu poin saja kondisi tim ternyata melemah sehingga permainan

mampu dikuasai oleh Jakarta Popsivo PGN. Akhirnya tim asal Papua Barat ini menyerah 26-28.

Memasuki set kedua permainan berlangsung jauh lebih ketat. Meski Jakarta Popsivo PGN sempat unggul lewat “jump shoot” Amalia Fadjrina.

Namun, Valeria Papua Barat mampu menyusul bahkan sempat unggul 22-20.

Unggul dua poin membuat anak asuh Eko Waluyo bermain lepas. Keunggulan bisa dipertahankan hingga kedudukan 24-21. Sama seperti set pertama, kondisi kurang percaya diri terlihat pada pemain Valeria. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik olah anak asuh Anshori.

Jutarat, Ayu Cahyaning Siam serta pengatur serangan Rita bermain cukup taktis. Poin demi poin akhirnya diraih dengan cepat dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 24-24.

Permainan apik terus diperagakan dan akhirnya Popsivo PGN mampu mengakhir set kedua dengan 26-24.

Unggul 2-0 membuat pola permainan Jakarta Popsivo PGN semakin bagus. Jutarat, Amalia Fadjrina maupun Eva terus menjadi motor untuk mengumpulkan pundi-pundi poin. Bahkan diawal set pertama sang juara bertahan ini mampu unggul 8-4. Valeria ternyata tidak kehilangan semangat. Anak asuh Eko Waluyo itu berusaha bermain tenang.

Hasilnya pelan tapi pasti poin berhasil diraih. Maya Kurnia Indri menjadi salah satu pemain yang cukup berperan bagi Valeria untuk membawa timnya unggul 16-15.

Mampu unggul, Valeria Papua Barat terus berupaya menunjukkan kemampuan terbaik. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Popsivo PGN yang sering melakukan kesalahan sendiri. Akhirnya

anak asuh Eko Waluyo ini mampu mengambil set ketiga dengan skor 25-20.

Momen kebangkitan Valeria Papua Barat ternyata kurang dimanfaatkan diawal set keempat. Justru Popsivo yang mulai menunjukkan dominasinya bahkan langsung unggul 8-3. Jutarat dan kawankawan terus berusaha mempertahankan keunggulannya hingga kedudukan 16-7.

Valeria Papua Barat yang cukup perkasa di vase reguler dan final four atas Popsivo terlihat mulai kehilangan motivasi. Smessmes keras dari Amalia Fadjrina membuat pertahanan tim debutan ini kocar kacir.

Hasilnya Popsivo mampu mengakhiri set keempat ini dengan skor 25-14.

Sementara itu diposisi tiga direbut oleh Gresik Petrokimia. Posisi tiga bagi anak asuh asuh Sudarto diraih setelah mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-2 ( 21-25, 23-25, 2624, 30-28 dan 15-8).(ant/ bay/dar)