e Paper Koran Madura 6 November 2014

KAMIS

KORAN MADURA

6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III 0328-6770024 www.koranmadura.com

1

LSM Minta n KPK Bubarka DPR Berita Utama hal 2

ant/wahyu putro a

IRWANSYAH DIPERIKSA KPK. Artis Irwansyah (tengah) berbincang dengan rekannya ketika berada di ruang tunggu Gedung KPK Jakarta, Rabu (5/11). Irwansyah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardhana (TCW) atau Wawan.

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pemain film dan sinetron Irwansyah dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka komisaris utama PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Pemeriksaan terhadap suami dari artis Zaskia Sungkar ini dilakukan untuk menelusuri aliran dugaan pencucian uang yang dilakukan Wawan. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (5/11).

Usai diperiksa selama 6 jam lebih, Irwansyah enggan berkomentar saat ditanya awak media mengenai adanya

KPK Periksa Irwansyah dugaan transaksi miliaran rupiah dengan Wawan. Padahal ditengarai terdapat sejumlah transaksi uang yang dilakukan Wawan kepada sejumlah artis dan nama lainnya.

Irwansyah mengaku, sudah menjelaskan semuanya kepada penyidik KPK. Termasuk soal R-One, rumah produksi atau production house (PH) hasil kerja samanya dengan Wawan.

“Begini teman-teman, alhamdulilah saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya kepada pihak KPK, soal film (PH). Insya Allah setelah itu tidak ada yang dirugikan lagi atau tidak ada fitnah lagi kepada saya atau pihak lain,” kata Irwansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

Saat ditanya apakah ada bisnis lain dengan Wawan selain bisnis PH R-One itu, ia mengaku tidak ada. “Nggak ada,” ujar

Irwansyah.

Setelah itu, Irwansyah tidak mau berkomentar lagi meski diberondong sejumlah pertanyaan terkait pemeriksaan. Dia langsung masuk ke dalam mobil mewahnya, Toyota Alphard warna putih B 151 ZAS dan meninggalkan Gedung KPK. Irwansyah disebut-sebut mempunyai kongsi rumah produksi (atau PH) ROne bersama Wawan. PH tersebut diduga menjadi tempat pencucian uang dari TCW. Wawan diduga menyamarkan sejumlah aset dari hasil tindak pidana korupsi yang dia lakukan.

Sejumlah artis diduga menerima aliran dana Wawan. Selain Irwansyah, artis yang

disinyalir menerima uang haram Wawan adalah Jennifer Dunn dan Catherine Wilson. Dua artis tersebut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di KPK. Bahkan Jennifer dan Catherine telah menyerahkan mobil mewah mereka ke KPK sebelumnya. Mobil tersebut disinyalir pemberian Wawan sebagai bentuk terima kasihnya karena keduanya telah bergabung di production house milik Wawan dan Irwansyah.

Keterlibatan Irwansyah sudah santer terdengar dalam kasus pencucian uang Wawan. Menurut pengacara keluarga Atut, Tubagus Sukatma, Wawan dan Irwansyah memilki bisnis rumah produksi bernama RI Production. Konon, Raffi Ahmad juga terlibat dalam bisnis yang didirikan pada 2012 itu. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

Rini Tantang Buktikan Dirinya Terlibat Korupsi Pekan Depan Rini Janji Laporkan LHKPN ke KPK JAKARTA- Rekam jejak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang diduga tersangkut sejumlah skandal korupsi terus menjadi sorotan sejumlah pihak.

Baru-baru ini, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun setelah lama berdiam diri, Rini pun akhirnya angkat bicara terkait sejumlah tudingan korupsi yang dialamatkan kepadanya.

Mantan Ketua Tim Transisi JokowiJK ini pun menantang pembuktian rumor yang menyebut dirinya termasuk salah satu menteri yang tersangkut korupsi.

“Coba tolong buktikan saja. Saya tidak merasa ada apa-apa kok,” kata Rini Soemarno usai mengunjungi pameran senjata internasional 2014 (Indo Defence) di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (5/11).

Dia membantah menjadi salah satu menteri yang mendapat stabilo merah dari lembaga antirasuah.

Apalagi, dia mengaku telah diminta keterangan oleh KPK dan tak terbukti. Selain itu, dia membantah tudingan terkait

kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Megawati Soekarnoputri. “Saya dimintai keterangan (KPK), tidak ada masalah. Saya tidak merasa korupsi apa pun,” terang dia.

Sementara itu, terkait dengan laporan harta kekayaannya kepada KPK, dia mengaku belum sempat menunaikan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaannya. ”Selama ini belum sempat saja, kami sedang siapkan karena baru lihat berita, oh iya belum lakukan itu,” katanya.

Namun demikian, dia berjanji akan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK pekan depan. Menurut Rini, ia tengah mempersiapkan laporan tersebut. Rini mengatakan ia telah menerima formulir LHKPN dari

sekretaris kementerian. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengaku tidak ada kendala dalam mengisi formulir LHKPN. “Enggak ada kendala, cuma isi saja,” kata dia.

Diketahui sebelumnya, ratusan demonstran yang mengatasnamakan Relawan Penyelamat Jokowi-JK menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan. Aksi itu dilakukan sehari sebelum diumumkannya nama-nama menteri pada Kabinet Kerja Jokowi - JK. Dalam aksinya mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya menolak Rini Soemarno masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Relawan itu juga mengklaim Rini Soemarno termasuk dari 8 nama calon menteri yang terindikasi kasus hukum oleh KPK. Sehari sebelumnya, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak KPK membuka catatan menteri yang bernoktah merah.

2 kelompok tersebut menilai Rini tak pantas jadi menteri karena pernah diperiksa dan diduga terlibat dalam penerbitan surat keterangan lunas atau SKL dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. =GAM/ABD

DPR TERBELAH

LSM Minta MK Bubarkan DPR JAKARTA-Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), melakukan constitutional complaint terhadap seluruh anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

ant/ho/agus suparto

KUNJUNGAN KERJA JOKOWI. Presiden Joko Widodo (kiri) mencoba mesin pengolah padi otomatis karya inovator mesin pemotong padi lulusan SMP, Faizal Chandoe, di Desa Mojong Bendoro, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulsel, Rabu (5/11). Joko Widodo mengawali rangkaian kunjungan di Sulawesi dengan meresmikan sarana saluran irigasi yang mengairi lahan sawah seluas 12.000 hektare.

Mereka menuntut MK membubarkan DPR dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemilu ulang tingkat DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kepala daerah dan presiden. Pasalnya, anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat.

“Bahwa dikarenakan hal ini sangat mendesak maka harus segera dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Ayat Hadiyat dari LBH Pendidikan di Jakarta, Rabu (5/11).

Aktivis yang tergabung dalam aliansi ini adalah Ayat Hadiyat (LBH Pendidikan), Syahrul E. Dasopang (Indonesian Reform Institute), Najar Ludin Latief (Jaringan Kesejahteraan/ Kesehatan Masyarakat Jakarta), Muhammad Ibrahim (Reaksi Cerdas Indonesia), M. Wildan (Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah) dan Fandi A. Sukardin (Yayasan Samira) Definisi constitutional complaint secara bebas adalah pengaduan warga negara ke MK karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU No 24 Tahun 2003 tentang MK tak memasukkan constitutional complaint sebagai kewenangan MK. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III KAMIS 6 NOVEMBER 2014

No. 0479 | TAHUN III

33

ant/vitalis yogi trisna

PROYEK REL JALUR GANDA. Pekerja mengerjakan proyek rel kereta api jalur ganda di Jakarta, Rabu (5/11). Proyek jalur ganda Manggarai-Cikarang sepanjang 32 kilometer yang nantinya akan memisah kereta rel listrik dan kereta jarak jauh itu direncanakan selesai pada tahun 2016.

Pimpinan DPRD Berdasar Perolehan Kursi Sah MK: Tidak Bertentangan dengan Konstitusi JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Pasal 377 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan demikian, pimpinan DPRD berdasar berdasarkan kursi terbanyak yang diperoleh partai politik dalam Pemilu Legislatif tidak bertentangan dengan Konstitusi .

“Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/11).

Sebelumnya, sebanyak 24 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, mengajukan permoho-

nan pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ke MK. Mereka menguji Pasal 327 dan Pasal 376 UU MD3 yang mengatur pemilihan pimpinan DPRD berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Para pemohon menilai pemilihan pimpinan DPRD berdasar kursi terbanyak itu

bersifat diskriminatif. Karenanya ketentuan yang diatur dalam kedua pasal itu berpotensi melanggar hak konstitusional. “Ketentuan pemilihan DPRD kabupaten/kota yang didasarkan pada perolehan kursi terbanyak telah melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang adil dalam hukum maupun pemerintahan,” kata Kuasa Hukum Pemohon, Refly Harun, saat sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/10).

Ketentuan penetapan pimpinan DPRD dalam UU MD3 memiliki perbedaan dengan penetapan pimpinan DPR. Padahal, ketentuan tersebut termuat dalam UU yang sama.

Terkait hal ini, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan

MK menilai mekanisme pengisian kursi pimpinan DPRD merupakan hak dari seluruh anggota parlemen. Menurut dia, kebijakan seperti ini ditetapkan untuk menegakkan prinsip demokrasi di parlemen.

“Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan pimpinan DPRD,” kata Patrialis membacakan pendapat MK. Di samping itu, terang Patrialis, mekanisme penetapan pimpinan melalui sistem kursi terbanyak tidak merugikan hak dari anggota parlemen. Hal ini merujuk pada putusan MK pada

perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 pada tanggal 29 September 2014.

“Hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait permohonan pemohon yang meminta MK memberikan putusan hanya berlaku bagi DPRD Kabupaten Purwakarta saja, Patrialis menegaskan petitum itu tidak bisa dipenuhi. Menurut dia, MK mendasarkan hal ini pada pertimbangan jika petitum tersebut dikabulkan, maka pokok permohonan bersifat kasuistik.

“Sedangkan keberlakuan Undang-undang dimaksud adalah berlaku umum,” terangnya.

Permohonan ini diajukan lantaran 24 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta menginginkan pemilihan pimpinan dilakukan dengan cara voting laiknya pemilihan pimpinan DPR. Tetapi mereka juga meminta putusan MK hanya berlaku bagi permohonan yang mereka ajukan lantaran sebagian besar DPRD di daerah lain sudah melakukan pemilihan pimpinan. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

Potensi Zakat dan Wakaf Mencapai Rp 217 Trilun JAKARTA-Potensi industri keuangan dan ekonomi syariah Indonesia sangat besar. Di sisi keuangan, sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf memiliki potensi keuangan sekitar Rp217 triliun sehingga dapat memainkan peran penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

“Dari jumlah tersebut, di wilayah Jawa Timur terdapat potensi zakat yang dapat terkumpul sebesar Rp15,5 triliun, dari 10.173.400 rumah tangga (Survei Ekonomi Nasional, 2009). Dengan kondisi tersebut, maka terdapat kekuatan yang besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (5/11).

Agus mengaku terus men-

ingkatkan peran sektor keuangan syariah di Indonesia. Untuk tahap awal, BI menandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren dan Peningkatan Layanan Non Tunai untuk Transaksi Keuangan di Lingkungan Kementerian Agama.

Kerjasama yang dijalin kedua lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan

keterampilan lembaga pondok pesantren melalui pemberian bantuan teknis antara lain berupa pelatihan dan pendampingan kelembagaan, pencatatan dan pengelolaan keuangan serta kemampuan kewirausahaan para santri, dan meningkatkan akses keuangan pada lembaga pondok pesantren antara lain melalui kegiatan edukasi.

Selain itu kerjasama ini juga ditujukan untuk meningkatkan penggunaan layanan non tunai untuk transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Agama melalui edukasi dan peran sebagai fasilitator dalam pengembangan proses bisnis.

“Implementasi Nota Kesepahaman ini untuk pertama kalinya akan dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan pertimbangan

potensi pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 6.000 lembaga serta sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Surabaya sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional. Selanjutnya gerakan awal di Jawa Timur ini diharapkan mampu menginspirasi wilayah lain sehingga mengakselerasi inklusivitas keuangan di masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, peran lembaga pesantren yang ada di Indonesia sangat penting, mendukung penerapan ekonomi dan perbankan syariah. Hal itu disampaikan pada acara bincang nasional pemberdayaan lembaga pesantren dalam rangka peningkatan kemandirian ekonomi serta mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Agus menilai potensi keuangan syariah di Indonesia sangat terbuka lebar, ini di lihat dari banyaknya lembaga pesantren yang ada di Indonesia.

“Kita akan dorong pengembangan ekonomi syariah di pesantren, ke depannya pesantren di Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, lebih jauh lagi berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya. =GAM

ant/agus bebeng

AKSI ANONYMOUS. Kelompok yang mengatasnamakan Anonymous melakukan aksi damai di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/11). Aksi tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Pengguna Internet Internasional sekaligus kampanye untuk dunia yang merdeka, berkeadilan dan damai.

PEMERINTAHAN

3 Nama Tak Layak Menjadi Kepala BIN JAKARTA-Nama sejumlah kandidat Kepala BIN sudah masuk ke kantong Presiden Jokowi. Sayangnya, dari sejumlah nama yang beredar, ada tiga nama yang tidak layak menempati posisi strategis itu. Mereka adalah Fachrul Razi, Sjafrie Sjamsoeddin, dan As’ad Ali. Penolakan terhadap ketiga nama itu datang dari Setara Institute. “Dari tiga calon (Kepala BIN) yang beredar, ketiganya adalah bermasalah. Setara Institute menolak keras ketiga calon yang beredar karena mereka semua adalah orang-orang bermasalah,” kata Hendardi, Ketua Setara Institute di kantornya kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan Presiden sudah menerima sejumlah nama calon kepala BIN. Beberapa nama yang diajukan, yakni politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Ali, Ketua Umum Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, Fachrul Razi, Politisi Partai Hanura, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamoseddin.

Hendardi menjelaskan Fachrul Razi merupakan bagian dari masa lalu, meski tidak terlibat langsung dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tapi persinggungannya dengan transisi politik dari Soeharto ke Habibie memungkinkan perannya tidak independen.

“Sementara Sjafrie sesungguhnya adalah salah satu jenderal yang bermasalah karena dugaan keterlibatannya pada berbagai peristiwa politik di masa transisi,” ucapnya.

As’ad Ali, kata Hendardi, bukanlah orang bersih meski disorong oleh Nahdlatul Ulama.

Karena menurutnya, As’ad diduga terlibat baik secara langsung atau tidak langsung pada pembunuhan Munir pada 2004 silam. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III No. 0479 | TAHUN III

55

VALUTA

Rupiah Melemah 20 Poin JAKARTA- Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu sore melemah 20 poin menjadi Rp12.130 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.110 per dolar AS.

ant/jafkhairi

TUNTUT KENAIKAN UMK. Pekerja yang tergabung dalam serikat buruh se-Kabupaten Bogor melakukan aksi long march saat unjuk rasa di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jabar, Rabu (5/11). Aksi ribuan buruh tersebut menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 30 persen yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta.

Pengangguran Tercatat 7,24 Juta Orang JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2014 mencapai 7,2 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 121,87 juta orang . Angka TPT Agustus ini sebesar 5,94% atau meningkat dibanding TPT Februari 2014 sebesar 5,7%.

Kepala BPS Suryamin mengatakan angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2014 sebanyak 121,9 juta orang, turun 3,4 juta orang bila dibandingkan Februari 2014 atau bertambah sebanyak 1,7 juta orang dibanding Agustus 2013.

Sedangkan penduduk yang bekerja pada Agustus 2014, lanjut Suryamin, sebanyak 114,6 juta orang, atau menurun 3,5 juta orang bila dibandingkan keadaan Februari

2014 atau bertambah 1,9 juta orang dibanding keadaan Agustus 2013. “Selama setahun terakhir (Agustus 2013–Agustus 2014) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi hampir di semua sektor, kecuali sektor pertanian dan sektor jasa kemasyarakatan. Kenaikan penyerapan terutama terjadi pada sektor konstruksi (930 ribu orang), sektor perdagangan (730 ribu orang), dan sektor industri (300 ribu orang),” ujar Suryamin, di Gedung BPS, Jakarta, Rabu, (5/11).

Berdasarkan data, penduduk yang bekerja di atas 35 jam ke atas per minggu (pekerja penuh) pada Agustus 2014 sebanyak 78,9 juta orang (68,8%), sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 6,7 juta orang (5,84%).

“Pada Agustus 2014, penduduk yang bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 47,07%, sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 7,21%,” urainya.

Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) mengalami penurunan menjadi 74,3 juta orang (64,83%) pada Agustus 2014, bila

dibandingkan tahun lalu di periode yang sama mencapai 74,4 juta orang (65,95%) “Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi meningkat dari 10,5 juta orang (9,35%) pada Agustus 2013 menjadi 11,2 juta orang (9,79%) pada Agustus 2014,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2014 masih didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah yakni Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebanyak 54 juta orang (47,07%), lalu untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 20,4 juta orang (17,75%). “Penduduk bekerja berpendidikan hanya sebanyak 11,2 juta orang mencakup 3 juta orang (2,58%) berpendidikan Diploma, dan sebanyak 8,3 juta orang (7,21%) berpendidikan Universitas,” tukasnya.

Menurutnya, perbaikan kualitas penduduk yang bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah (SMP kebawah) dan meningkatnya penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). =GAM

“Faktor internal menggerus mata uang rupiah, pelaku pasar sedang menanti besaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” ujar Analis Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kepastian besaran kenaikan BBM cukup penting karena akan mempengaruhi inflasi ke depannya. Diharapkan pemerintah dapat menjaga harga-harga bahan pokok setelah merealisasikan kenaikan BBM subsidi agar inflasi tidak terlalu tinggi.

“Secara historis, setelah kenaikan BBM harga bahan pokok melambung cukup tinggi karena pemerintah kurang menjaga kenaikannya,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, pelaku pasar keuangan juga akan menilai efek kenaikan harga BBM bersubsidi itu terhadap APBN. Jika dampaknya tidak terlalu signifikan maka diproyeksikan rupiah akan terus berada dalam area negatif.

Kendati demikian, menurut dia, sejauh ini nilai tukar rupiah masih bertahan di level yang relatif cukup baik. Ekonomi indonesia yang masih mengalami pertumbuhan menjadi salah satu faktornya.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5 persen masih bagus,” katanya.

Analis Monex Investindo Futures Zulfirman Basir menambahkan bahwa data aktivitas sektor jasa Tiongkok menunjukkan penurunan sehingga membuat investor khawatir dengan kinerja neraca perdagangan Indonesia.

“Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang Indonesia, jika disana mengalami penurunan ekonomi maka dampaknya bisa ke kinerja neraca perdagangan Indonesia,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada hari Rabu (5/11) tercatat mata uang rupiah bergerak menguat menjadi Rp12.092 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp12.130 per dolar AS. =ANT/ZUBI

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

PERTUMBUHAN EKONOMI

KOMODITAS

Pemerintah Optimis Tumbuh 8 Persen JAKARTA-Pemerintahan optimis dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan. Diperkirakan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 8 persen.

Optimisme tersebut lahir dari banyaknya potensi kekayaan Indonesia yang belum dimaksimalkan untuk mendorong perekonomian nasional.

“Justru buat kita lebih mudah mencapai pertumbuhan 7-8 persen dibanding negara lain. Karena potensi kita banyak yang belum tergarap,” ungkap Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) saat pembukaan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014, Jakarta, Rabu (5/11).

Ambisi pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dihadapkan pada segudang persoalan dan tantangan. Namun, tidak ada persoalan atau sektor yang diistimewakan. Menurutnya, semua sektor pembangunan saling mengisi satu sama lain. “Apa yang prioritas di negeri ini. Semua sudah prioritas,” ucapnya.

Bicara soal sektor infrastruktur, be-

berapa pembangunan sarana dan prasarana dalam negeri yang bernilai komersil atau menguntungkan akan diserahkan kepada swasta. Semisal pelabuhan, listrik, dan bandara. Sementara pemerintah punya peran dalam pembangunan infrastruktur dasar atau yang tak bernilai ekonomis di mata investor. “Nanti bendungan, jalan di pedesaan, biar negara,” jelasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan sektor prioritas, termasuk manufaktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi saat perekonomian global melemah.

Dia tidak menampik, untuk membangun infrastruktur dibutuhkan anggaran besar. Karena itu pemerintah bergantung pada peran investor swasta dengan mekanisme kemitraan bersama pemerintah.

“Maka dari itu perizinan untuk investasi swasta akan dibenahi. Akhir tahun akan banyak insentif,” kata Sofyan.

Besarnya dana untuk pembangunan infrastruktur sempat disinggung Presiden Joko Widodo saat bertemu para investor asing di Istana Negara, kemarin. Di hadapan 25 investor asing, Jokowi mengaku butuh dana segar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kita butuh dana segar, untuk infrastruktur yang saya sampaikan (ke para investor), baik jalan tol, pelabuhan, listrik dan kereta

api di luar Jawa supaya pembangunan cepat dikerjakan,” ujar Jokowi di depan Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/11).

Jokowi menyebut butuh dana segar sebesar USD 8 triliun atau setara Rp 96.848 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah bergantung pada peran investor sebab APBN tidak cukup membiayai seluruh proyek pembangunan infrastruktur. “APBN kita nggak cukup,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2014 yang hanya tumbuh 5,01% bila dibandingkan tahun lalu di periode yang sama (year-onyear/yoy).

Sedangkan bila dibandingkan kuartal sebelumnya yakni kuartal II-2014, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 2,96%.

Lalu secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga kuartal III-2014 dibandingkan periode yang sama pada 2013 tumbuh 5,11% Pasalnya, pertumbuhan ekonomi secara tahunan merupakan yang terendah sejak 2009 silam. Kepala BPS Suryamin menilai, perlambatan ekonomi Indonesia lebih disebabkan oleh situasi global yang belum menentu. Menurutnya, ada dua negara yang mengalami perlambatan ekonomi yaitu Jepang dan Tiongkok. “Dua negara itu merupakan pangsa ekspor terbesar,” ujar Suryamin. =GAM

ant/nyoman budhiana

BISNIS WISATA BERKUDA. Dua wisatawan bersama pemandu berwisata petualang dengan menunggang kuda di sepanjang Pantai Saba, Gianyar, Bali, Rabu (5/11). Wisata petualang berkuda kini mulai banyak dikembangkan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Gianyar sehingga memberi peluang bisnis baru bagi warga atau nelayan di daerah tersebut.

Ekspor Teh Nasional Turun 9 Juta Dolar JAKARTA- Nilai ekspor teh secara nasional pada 2013 mengalami penurunan 9 juta dolar AS dibandingkan pada 2011 yang mencapai 166 juta dolar AS. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap pada “The 21st Session of Intergovermental Group (IGG) on Tea” di Bandung, Rabu mengatakan, pada 2013 nilai ekspor teh secara nasional sebesar 157 juta dolar AS. “Penurunan nilai ekspor tersebut akibat rendahnya harga jual teh sebagai dampak terjadinya kelebihan produksi,” katanya.

Menurut dia, produksi teh secara nasional pada 2013 mencapai 152.674 ton meningkat 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 123 ribu ha lahan perkebunan teh.

Yusni menyatakan, hingga saat ini komoditas teh masih merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam perdagangan sektor pertanian di Indonesia.

Namun demikian, lanjutnya, agribisnis teh di tanah air masih menghadapi berbagai persoalan yakni rendahnya harga di pasar akibat kelebihan produksi, serangan hama dan penyakit tanaman, kebijakan dari negara importir, isu-isu lingkungan, rendahnya akses permodalan bagi petani kecil serta masih minimnya promosi untuk meningkatkan pasar yang lebih besar.

Selain itu, menurut dia, saat ini perkebunan teh rakyat masih mendominasi agrobisnis teh di tanah air yang mana dari 123 ribu ha area pertanaman teh sekitar 44 persen merupakan kebun rakyat.

Sementara itu, tambahnya, 31 persen merupakan perkebunan teh milik perusahaan milik negara (PTPN) dan 25 persen areal yang dikelola perusahaan swasta.

“Jumlah petani yang terlibat dalam perkebunan teh sebanyak 20 ribu rumah tangga yang mana 70 persen di antaranya berada di Jawa Barat,” katanya.

Terkait rendahnya produktivitas teh di tanah air, Dirjen PPHP menyatakan, hal itu dikarenakan tanaman yang dibudidayakan saat ini merupakan tanaman tua atau yang sudah rusak, sulitnya petani mendapatkan benih yang berkualitas, minimnya perawatan kebun. =ANT/SUBAGYO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

emerintah masih belum bisa menentukan waktu kenaikan harga BBM. Sungguhpun begitu, dipastikan kenaikan harga BBM semakin dekat. Indikasi itu terlihat dari peluncuran program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Launching paket KKS, KIP, dan KIS itu tentu tidaklah gratis, setidak-tidaknya bisa efektif digunakan untuk menanggulangi gejolak dan penolakan yang lebih besar dari rakyat apabila pemerintah menaikkan harga BBM. Jurus penangkal gejolak BBM yang dilakukan pemerintah itu menjadi suatu keniscayaan karena kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan. Bila tidak menggunakan jurus yang jitu, dipastikan pemerintahan Joko Widodo akan bercitra buruk di mata rakyat.

Kondisi penolakan rakyat atas dampak kenaikan harga BBM tentu sangat tidak menguntungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan bukan mustahil dapat memperkeruh suasana politik di tanah air.

Keadaan perang urat saraf antara KMP dan KIH yang mulai hampir menemukan keharmonisan, akan kembali memanas, karena kisruh dampak kenaikan BBM potensial dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sejak awal tidak sejalan dengan paket pemerintahan Joko Widodo-JK. Memang kenaikan BBM sudah berulangkali mengalami penundaan, mengindikasikan adanya kesiapan pemerintah mengeksekusi kebijakan di sektor BBM itu masih belum sempurna, karena pemerintah memang harus berhati-hati. Pemerintah terlebih dahulu wajib mempertimbangkan kesiapan rakyat dan kemampuannya menerima kenaikan harga BBM yang diperkirakan mencapai Rp 3000 per liter dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan mereka, sebelum harga BBM itu benar-benar dinaikkan dan menambah kesengsaraan rakyat.

Kepentingan pemerintah jangan sampai menjadi beban rakyat. Tidak juga menghibur rakyat dengan program kompensasi melalui KKS, KIP, KIS, dan lainnya.(*)

Opini

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479| TAHUN III

77

Sastra dan Retakan Bahasa

Salam Songkem

Jurus BBM

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

Pada hakikatnya karya sastra merupakan sebentuk keyakinan seseorang di dalam memperjuangkan hak kemanusiaan melalui kata-kata. Manusia adalah Animal Symbolicum, yaitu “binatang” yang menciptakan dunia simbol. Simbolsimbol yang diciptakan manusia berada pada wilayah tubuh, pikiran dan bahasa yang ditimbulkannya.

M

aka, terjadilah yang namanya sistem simbolik di dalam realitas sosial sebagai eksistensi dari keberadaan dirinya dengan orang lain. Eksistensi simbolik yang membangun peradaban manusia menjadi sebuah realitas lain di luar dirinya. Dari sanalah manusia menciptakan sebuah koloni atau kelompok dengan membawa medan simbolik sebagai peretas dari realitas (Cassier: 1956).

Walhasil, itu memberikan pengaruh terhadap cara manusia dalam membangun struktur keterhubungan dengan alam makro kosmos dan mikro kosmos yang bersifat metaforis. Maka keterhubungan di sini tidak hanya di dasarkan pada medan simbolik, tetapi memerlukan berbagai aspek lain yang menentukan keterhubungan terus berlanjut, sehingga menghasilkan sebuah sistem komunikasi interpersonal yang membawa dirinya be-

rada diantara bagian yang lain.

Hal tersebut diperantarai oleh sebuah sistem tanda sebagai bagian penting yang lain di dalam menyusun makna. Aspek keterhubungan di dalam sebuah sistem tanda merupakan sebentuk kepercayaan interdisipliner yang membangunkan medan simbolik untuk terus berada diantara keyakinan terhadap nilai dan makna.

Hubungan ini pada hakikatnya berada pada sebuah wilayah simbolik yang menjadikan dirinya mengada diantara retakan-retakan bahasa, meskipun pada sisi yang lain perlu dipahami bahwa manusia ketika berkenalan dengan karya sastra (puisi) ia tidak lagi berhadapan dengan medan simbolik, melainkan berada pada satu wilayah yang disebut metafora.

Dari sinilah terjadi yang namanya revolusi semantik di dalam proses kreativitas manusia dengan urat nadi imaji, maka secara substansial manusia hidup bersama metafora.

Terjadinya revolusi semantik akan membawa manusia pada sebuah kesadaran bahwa ia sedang berada pada wilayah daya cipta atau sebentuk kreativitas mulia yang memiliki hak kesadaran untuk membangun peradaban yang heterotonomi dengan kesadaran utuh dan menubuh.

Narasi-narasi Kecil Sesungguhnya, kesusastraan telah menggali banyak sekali bahan dari bawah sadar manusia sebelum sigmund freud membangun teori arkeologi jiwa manusia yang didebut psikioanalisis. Sophocles telah menuliskan tragedi oedipus rex yang mengungkapkan humartia-salah langkah yang dilakukan manusia yang membawa bencana, karena membunuh ayahnya dan mengawini ibunya sendiri. Iniah cikal bakal konsep Oedipus Kompleks melaju dalam konstelasi peradaban modern, meskipun barangkali merupakan peneguhan bagi larangan incest taboopada masyarakat primitif.

Hal tersebut memberikan peluang terhadap narasi-narasi kecil untuk berkiprah lebih positif di dalam mengambil dan berbuat sekaligus menciptakan realitas subsistem atau subkultur yang lebih baik. Di dalam nilai-nilai kesusastraan melahirkan sebentuk pemberontakan terhadap perilaku yang mapan atau establisment. Sastra memiliki ruang yang lebih luas di dalam menampung berbagai kemungkinan-kemungkinan kecil yang tak dapat dijamah dalam dunia fakta, karena di sanalah segala bentuk revolusi semantik melakukan perjalanan, melakukan gerakan-gerakan semiotik sebagai embrio dari segala bentuk perubahan sosial.

Kanal-kanal transformasi sosial pada hakikatnya diawali dari sebuah wilayah imajinasi (zone imagination) yang mencipta narasi-narasi kecil yang terlewatkan oleh sejarah peradaban manusia. Zona imajinasi melakukan ruwatan terhadap nilainilai kesadaran yang melakukan pola hubungan interpersonal melalui medan simbolik yang bernama metafora. Transformasi sosial pada awalnya adalah ‘meta-kata’ yang berasal dari sebuah wilayah yang tak terjamah.

Meta-kata melakukan interaksi simbolik, melebur melalui proses internalisasi bahasa bernama metafora.

Hubungan interpersonal alam bawah sadar yang bernama metafora merupakan narasinarasi kecil yang menguap menjadi retakan-retakan kecil dari bahasa yang paling purba, lantas termanifestasikan lewat bahasa-

bahasa fiksi yang tidak pernah menampik hal-ihwal yang tabu, lalu bergeraklah tafsir-tafsir logika bahasa manusia.

Metafora dalam pola keterhubungannya mencipta sebuah imajinasi sosial pada masyarakat pembaca, yang di dalamnya dipengaruhi oleh tafsir-tafsir logika bahasa, sehingga melahirkan relasi—kuasa di dalam proses pemahamannya. Relasi—kuasa bahasa lahir dari medan-medan simbol yang bergerak pada realitas kesadaran manusia. Tuntutannya adalah seberapa dalam kita mampu menafsir hakikat narasi-narasi kecil dari bahasa sastra, karena setiap kata membawa makna sosialnya, membawa makna relasi, membawa makna imajinasi, membawa makna intelektualitasnya, sehingga sastra tidak bekerja pada wilayah yang an sich, melainkan bekerja melewati ambang tanpa batas, tidak sekat-sekat, dan tidak ada penjara baginya.

Sastra adalah makhluk bebas yang mampu menyatukan yang berserak, mencipta kebencian menjadi kasih sayang, mencipta perdamaian sekaligus mampu membangunkan kesadaran manusia yang paling sublim terhadap Tuhannya.

Setidaknya narasi-narasi kecil dalam bahasa sasta menjadikan sebuah lawatan budaya yang mampu menjembatani pemahaman dan kesadaran di dalam memaknai realitas pluralisme, multikulturalisme, heterotomi terintegrasi di dalam kenyataan lain di dalam proses ‘menjadi’.

Semoga!=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: Ghozi Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

8

Merehabilitasi Kejari Tanjung Perak Mantan Ketua dan Wakil Ketua PN Diminta Bersaksi atas Kasus Pencemaran Nama Baik dan UU IT SURABAYA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak, Tatang Agus Volleyantoro mengaku akan meminta Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Hery Supriyono dan Mantan Wakil Ketua PN Surabaya, Soenardi untuk menjadi saksi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan oleh Lumongga Marbun, terpidana kasus pencemaran nama baik dan Undangundang Informasi Elektronik (UU IT).

Permintaan saksi itu akan dilakukan oleh Tatang, Jika hakim PN Surabaya yang diketuai Ekowati bersikeras menyidangkan permohonan pencabutan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Kejari Tanjung Perak.

Kesaksian dua mantan petinggi PN Surabaya ini sangat diperlukan untuk merehabilitasi nama baik Kejari Tanjung Perak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atas eksekusi Lumongga Marbun. Padahal me-

nurut Tatang, Eksekusi tersebut telah sesuai dengan Prosedur sesuai pasal 14 F Kitab UndangUndang Hukup Pidana (KUHP).

“Jelas kami akan meminta Pak Hery dan Pak Sunardi untuk menjadi saksi saya, karena penetapan pelaksanaan eksekusi itu adalah produk hukum yang dibuat PN Surabaya,” ungkap dia, Rabu (05/11).

Sebelum menjalankan eksekusi, pihaknya telah dua kali mengirim surat ke Mantan Ketua

PN Surabaya, Hery Supriyono untuk meminta petunjuk atas dua putusan pidana yang telah inkrah tersebut.

Dalam surat pertamanya, mantan Ketua PN Surabaya mengamini secara lisan langkah Kejari Perak untuk mengeksekusi Lumongga Marbun. Tidak puas dengan jawaban lisan, Kejari Perak kembali melayangkan surat kedua, hingga akhirnya PN Surabaya mengeluarkan penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Seperti diketahui, Gugatan PMH ini dilayangkan oleh pihak Lumongga Marbun pasca dieksekusi oleh Kejari Tanjung Perak pada 25 September 2014 lalu.

Saat dieksekusi, pihak Lumongga meminta agar menunda pelaksanaan eksekusinya lantaran ia masih menyelesaikan permasalaham hukum yang dihadapinya atas satu kasus yang sama

SALAHI PERATURAN

Impor Bijih Plastik Asal Arab Saudi Digagalkan SURABAYA - Petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur (Jatim) I berhasil mengamankan 240.750 kilogram bijih plastik yang diimpor dari Arab Saudi.

Ratusan kilogram bijih plastik impor tersebut dikemas dalam 9.630 karung, masing-masing karung berisi 25 Kg. Bijih plastik impor asal Arab Saudi ini diamankan petugas, karena diduga pihak pengimpor yaitu PT MUN yang berada di Gresik menjual bijih plastik impor menggunakan fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan disamarkan sebagai plastic process clear.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ditjend Bea dan Cukai Kanwil Jatim I , Agus Yulianto mengatakan, penyitaan bijih plastik impor tersebut dilakukan, karena PT MUN menyalahi aturan, dengan menjual langsung bijih plastik tersebut kepada PT DT di Sidoarjo.

Seharusnya, setelah diimpor, bijih plastik tersebut diolah menjadi barang jadi terlebih dahulu sebelum di

perjual belikan.

“Dua perusahaan (PT MUN dan PT DT-red) telah menyalahi aturan, yang menyebabkan kerugian negara.

Sehingga kami langsung melakukan tindakan dengan menyita barang tersebut (bijih plastik-red),” kata dia.

Rabu (05/11).

Kerugian negara akibat penyalahgunaan barang impor perbuatan tersebut mencapai Rp 443.416.720.

Dan bila tidak segera dilakukan tindakan, maka kerugian negara akan terus bertambah.

“Negara sudah dirugikan hampir 0,5 miliar rupiah.

Dan jika dibiarkan, negara akan terus dirugikan,” ujar dia.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya hanya mengenakan sanksi administratif terhadap PT MUN. Pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal 26 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

“Sesuai dengan UndangUndang ini pihak yang telah

melanggar wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100 persen dari bea masuk dan paling banyak 500 persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar,” tandas dia. = AGUS SETYAWAN

BARANG BUKTI BIJIH PLASTIK. Petugas menunjukkan barang bukti berupa karung berisi bijih plastik impor saat gelar kasus di halaman kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jatim I, Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (5/11).

Kantor Wilayah DBJC Jawa TImur I menindak pengiriman barang impor dengan fasilitas BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) berupa komoditi bijih plastik dengan jumlah 24,75 ton yang mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari Rp 400 juta.

foto: ant/suryanto

tapi divonis dengan dua perkara.

Namun permohonan itu tidak dikabulkan pihak jaksa eksekutor Kejari Tanjung Perak dengan dalih hanya menjalankan putusan PN Surabaya.

Pelaksanaan eksekusi itulah dianggap cacat hukum oleh Lumongga Marbun. Melalui Sudiman Sidabuke selaku kuasa hukumnya, Lumongga Marbun mengajukan perlawanan eksekusi itu melalui gugatan PMH ke PN Surabaya.

“Kami tidak pernah ada pemberitahuan eksekusi, baik secara lisan maupun tulisan, karena itu kami anggap eksekusi ini cacat hukum,” kata Sudiman.

Permasalahan terjadi Lumongga terlibat saling menjelekjelekkan melalui pesan singkat dengan pelapor. Akibatnya, Lumongga dilaporkan ke Polda Jatim pada 29 Pebruari 2012. Dia dijerat

dengan undang-undang Teknologi Informasi dan divonis 10 bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1,5 tahun pada 31 Oktober 2013.

Kasus saling menjelek-jelekkan itu ternyata bukan hanya dilaporkan di Polda Jatim. Pelapor juga melaporkannya ke Polrestabes Surabaya pada 18 September 2012. Lumongga dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atas dasar laporan yang sama. Perkara kedua itu divonis 23 April 2014 dengan hukumannya sebulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.

Kemudian Lumongga tiba-tiba dieksekusi dengan alasan adanya tindak pidana kasus pencemaran nama baik. Padahal kasus pencemaran nama baik itu bersumber dari satu perbuatan yang sama, yang dilaporkan dua kali. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim DEMONSTRASI

Perangkat Desa Demo di Gedung DPRD MADIUN - Sekitar 110 perangkat dan kepala desa Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang mengatasnamakan Parade Nusantara demonstrasi di gedung DPRD setempat guna memprotes kebijakan Pemkab Madiun terkait permasalahan di bidang pemerintahan desa, Rabu (5/11).

Massa berorasi dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan kekecewaan terhadap Pemkab Madiun yang lamban menyikapi permasalahan jabatan 80 kepala desa yang kosong, sehingga mengganggu pelayanan masyarakat.

Ke-80 desa yang tidak memiliki kades tersebut harus segera ditunjuk pejabat sementara (Pjs) kades.

"Pemkab Madiun lamban dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan desa.

Di antaranya masalah tentang pengangkatan pejabat sementara kades hingga layanan masyarakat terganggu," ujar Koordinator aksi, Dimyati Dahlan.

Menurut dia, lambannya penyelesaian permasalahan tingkat desa itu karena ada perbedaan landasan hukum dalam menetapkan pengganti pejabat sementara kepala desa yang ada di Kabupaten Madiun.

Yakni, landasan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 46 dan 57, PP Nomor 43 tahun 2014, Perda Nomor 4 tahun 2007, dan surat keputusan Bupati setempat tentang aturan penggantian pejabat sementara kades tersebut.

Setelah berorasi selama satu jam, 10 perwakilan massa kemudian diizinkan masuk ke gedung DPRD Kabupaten Madiun untuk bertemu pimpinan setempat, Komisi A, dan perwakilan Pemkab Madiun.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono mengatakan, hasil rapat disepakati, dari 80 desa yang bermasalah karena kekosongan pejabat kades. Hanya Desa Kedungbanteng, Kecamatan Pilangkenceng, yang pengisian Pjs kadesnya dipercepat.

"Sementara, 79 desa lainnya yang bermasalah, masih menunggu hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Madiun dengan pusat," ungkap Djoko Setijono. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

9

Anggota DPRD Divonis Satu Tahun Penjara JEMBER - Anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sukarso yang menjadi terdakwa kasus korupsi alokasi dana desa divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

"Memang benar sudah ada pembacaan vonis untuk terdakwa Sukarso yakni vonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember Hambaliyanto, Rabu (5/11).

Dalam amar putusan hakim, Sukarso juga diminta untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp61 juta, namun terdakwa telah menitipkan uang kerugian negara itu dalam persidangan sebelum pembacaan tuntutan jaksa tiga pekan lalu melalui kuasa hukumnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Ni Made Sudani itu menilai terdakwa melanggar Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor

karena Sukarso dinilai menyalahgunakan jabatannya saat menjabat sebagai Kepala Desa Arjasa tahun 2012.

Dana yang diselewengkan Sukarso yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut adalah alokasi dana desa (ADD) dan insentif untuk RT dan RW di desa setempat dengan nilai kerugian sebesar Rp 61 juta.

"Jaksa masih menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, apakah banding atau menerima vonis tersebut," tuturnya.

Hambaliyanto menjelaskan vonis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 18 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 61 juta.

"Majelis hakim banyak mempertimbangkan dakwaan jaksa dalam membuat putusan tersebut dan pasal yang digunakan juga sesuai dengan pasal tuntutan jaksa," paparnya.

Sukarso adalah Kepala Desa Arjasa dan dalam pemilihan legislatif pada April 2014, yang ber-

sangkutan maju sebagai calon legislator dari PPP dan terpilih menjadi anggota dewan periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Jember.

Politisi PPP tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember, namun Sukarso tetap bisa mengikuti pelantikan anggota dewan pada 21 Agustus 2014 dengan pengawalan yang ketat dan setelah pelantikan, yang bersangkutan dikembalikan ke penjara. = ANT/ ZUMROTUN SOLICHAH/ DIK

JARINGAN PIPA

Air Bersih Dialirkan ke Daerah Terisolir PACITAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berencana membangun jaringan pipa menuju daerah terisolir yang mengalami krisis air bersih cukup parah di Dusun Ngiriman, Desa Piton, Kecamatan Punung.

"Kami akan bangun jaringan pipa di daerah krisis air tersebut, maksimal akhir bulan ini," kata Direktur PDAM Pacitan, Slamet Irianto di Pacitan, Rabu (5/11).

Ia menjelaskan, keputusan itu merupakan bagian kesepakatan antara perwakilan PDAM dengan warga Dusun Ngiriman, sebagai konsekuensi aksi blokade mereka yang memprotes tidak diberikannya akses air bersih meski daerahnya berjarak tak jauh dari pusat instalasi pengolahan air perusahaan daerah tersebut.

Selain pemasangan jaringan

Kami akan bangun jaringan pipa di daerah krisis air tersebut, maksimal akhir bulan ini,�

Slamet Irianto

Direktur PDAM Pacitan

pipa air bersih, lanjut dia, PDAM juga mulai mengirim pasokan air bersih ke puluhan warga Dusun Ngiriman.

"Hasil negosiasi antara warga dengan Kepala UPT PDAM Punung dan Donorojo disepakati, akan dikirim dua tangki air bersih setiap lima hari," kata Slamet.

Kebijakan PDAM yang memberi akses air bersih untuk puluhan keluarga Dusun Ngiriman mendapat respon positif warga setempat.

Aksi blokade atau pembendungan aliran sungai menuju instalasi saluran air PDAM tidak lagi dilakukan.

Sebelumnya, puluhan warga Dusun Ngiriman, Desa Piton, Kecamatan Punung, Selasa, memblokade aliran sungai menuju instalasi pengolahan air milik PDAM setempat, karena sulitnya mendapat air bersih selama

musim kering (kemarau).

Menurut penuturan Desi, salah seorang warga setempat, aksi blokade saat itu mereka lakukan dengan membendung aliran sungai menuju pusat pengolahan air bersih di wilayah Kedung Bantheng.

Akibatnya pasokan air ke unit instalasi PDAM menyusut drastis.

Dusun Ngiriman sebenarnya berdekatan dengan pusat pengolahan air bersih PDAM Kedung Bantheng.

Namun meski hanya berjarak kurang dari satu kilometer, pemukiman mereka tak kunjung mendapat akses pemipaan untuk penyaluran air bersih.

Dampak aksi blokade tersebut, layanan distribusi air bersih ke pelanggan PDAM praktis terganggu. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

Dua Residivis Ditangkap BONDOWOSO - Tim Buru Sergap Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, menangkap dua residivis, salah seorang di antaranya ditembak karena berusaha melarikan diri.

Kapolres Bondowoso AKBP M Sabilul Alif, menjelaskan, residivis itu adalah Sujono (35), warga Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Bondowoso, yang mengalami luka tembak pada kaki kiri, kaki kanan dan pinggang kanan.

"Pelaku lainnya adalah Rudi (50), warga Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, mengalami luka pada bagian kepala akibat dikeroyok massa," katanya.

Ia menjelaskan, kedua pelaku itu ditangkap sesaat setelah beraksi di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, pada dini hari.

Keduanya melakukan pencurian di rumah Muhammad (47) yang sehari-hari sebagai pedagang.

Saat itu, anggota Buser Polres Bondowoso sedang melakukan patroli dan melintas di Desa Tangsil Wetan. Tim itu mendengar adanya teriakan perampok di sebuh toko. Ketika polisi datang ternyata pelaku masih di dalam rumah korban.

Anggota Buser yang berusaha menangkap pelaku akhirnya harus terlibat dalam pergumulan karena kedua pelaku mencoba melawan petugas dengan cara membacokkan pedangnya.

"Pada penangkapan itu tangan kiri salah satu anggota Buser terluka terkena sabetan pedang Sujono. Karena itu terpaksa anggota kami melumpuhkan pelaku dengan tembakan," katanya.

Kepada petugas kedua ter-

AKBP M Sabilul Alif Kapolres Bondowoso

sangka mengaku aksi kejatahan itu dilakukan dengan cara membobol tembok belakang dan setelah di dalam rumah membangunkan dan mengancam korban agar menunjukkan dan menyerahkan uangnya.

Barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah sebuah pedang, sebuah linggis kecil, sebuah stang dan sebuah palu. Barang-barang itu digunakan kedua pelaku untuk membobol tembok rumah korban.

Kini kedua pelaku masih mendekam di sel tahanan Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 1 ayat 2 dengan acaman kurungan penjara di atas lima tahun. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

JELANG MUSIM PENGHUJAN

Ada 58 Kawasan Rawan Bencana MALANG - Sebanyak 58 kawasan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, rawan terjadi bencana saat musim hujan, baik tanah longsor, banjir maupun puting beliung.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana (BPB) Bakesbangpol Kota Malang, Bambang Irawan, mengemukakan dari 58 kawasan yang rawan bencana itu, 38 kawasan rawan terjadi bencana banjir, 23 kawasan rawan tanah longsor dan satu kawasan rawan puting beliung.

Kawasan rawan bencana tersebut menyebar di lima kecamatan yakni Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Sukun, Blimbing, dan Kedungkandang.

"Bencana yang paling berbahaya di daerah ini adalah tanah longsor. Oleh karena itu, mulai saat ini Bakesbangpol menyiagakan petugas harian untuk mengantisipasi kondisi tersebut yang dibantu sekitar 120 relawan di lima kecamatan," ujarnya.

Data Bakesbangpol Kota

Malang mencatat 58 titik rawan bencana itu, di Kecamatan Blimbing ada 8 kawasan rawan banjir dan 4 lokasi rawan tanah longsor serta Kecamatan Kedungkandang ada 6 titik rawan banjir dan 7 titik rawan longsor.

Sedangkan di Kecamatan Sukun, ada 8 titik rawan banjir dan 7 titik rawan longsor, Kecamatan Klojen ada 5 titik rawan banjir dan 3 titik rawan longsor serta Kecamatan Lowokwaru ada 7 titik rawan banjir, 2 titik rawan longsor, dan 1 titik rawan puting beliung. Lokasi rawan puting beliung ini ada di Kelurahan Tlogomas.

Sementara itu Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, Rachmatullah Adji mengatakan saat ini sudah memasuki masa peralihan musim, dari musim kemarau menuju musim penghujan. Pada masa peralihan musim biasanya curah hujan sangat lebat. Selain itu, hujan juga sering disertai

dengan angin kencang dan puting beliung.

Menurut Aji, kondisi tersebut dipicu adanya pembentukan awan konvektif yang salah satunya adalah awan comulunimbus (CB).

"Biasanya hujan juga disertai dengan petir dan sebelum turun hujan akan terjadi awan gelap," tegasnya.

Ia menjelaskan prakiraan cuaca Malang Raya untuk 7 hari ke depan pada umumnya cerahberawan dan berpeluang hujan lokal. Angin umumnya dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 0,5-30km per jam, suhu udara antara 17-31 derajat celcius dan kelembaban udara mencapai 40 hingga 88 persen.

"Kondisi ini karena faktor masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan (pancaroba). Keadaan cuaca di daerah Malang, Batu dan sekitarnya akan mulai hujan dan masyarakat harus mewaspadai cuaca pancaroba ini," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/syaiful arif

KEBAKARAN HUTAN. Petugas dibantu warga memadamkan api yang membakar kawasan hutan jati resor pemangkuan hutan (RPH0 Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

KOMODITAS

Harga Kebutuhan Pokok Picu Inflasi Kota Malang MALANG - Harga berbagai kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan selama Oktober memicu inflasi di Kota Malang, Jawa Timur, yang cukup tinggi dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 0,26 persen pada September menjadi 0,40 persen.

Kasi Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Enny Setyo Fatmaharini mengakui harga beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan selama Oktober dan

berlanjut pada awal November ini berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, namun demikian angka tersebut masih terjaga.

"Kalau dilihat dari angkanya memang cukup tinggi, tapi masih tetap terjaga, bahkan dari delapan kota yang dihitung inflasinya di Jatim, Kota Malang masih berada di posisi keenam," ujarnya, Rabu (5/11).

Sejumlah kebutuhan pokok yang memicu tingginya angka inflasi di Kota Malang, di antaranya

adalah kenaikan harga beragam makanan seperti rawon, pecel, beras, es, siomay, nasi dengan lauk, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, dan tarif listrik. Kenaikan harga paling tinggi adalah cabai merah yang sebelumnya Rp 16 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogram.

Selain itu, katanya, kecenderungan warga Kota Malang yang akhir-akhir ini lebih memilih makan di restoran atau rumah makan juga menyumbang inflasi.

"Mungkin saja kecenderungan ini dipicu oleh kenaikan harga beras dan bahan bakar rumah tangga, sehingga banyak yang memilih makan di luar rumah," katanya.

Sementara itu sejumlah komoditas yang meredam laju inflasi karena harganya menurun adalah daging ayam, gula pasir, telur ayam ras, kelapa, apel, dan angkutan udara. Saat ini, angkutan udara tidak dalam posisi puncak kepadatan, sehingga

harga tiketnya pun tidak mahal, bahkan ada penurunan.

Hanya saja, lanjutnya, yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dalam waktu dekat ini. Jika ada kenaikan harga BBM dapat dipastikan inflasi akan melonjak tajam, kecuali pemerintah sudah menyiapkan berbagai jurus untuk meredam angka inflasi tersebut. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

11

SELAMA KEMARAU

Program Kegiatan Disesuaikan BOJONEGORO - Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta jajaran pemkab menyesuaikan program kegiatan selama kemarau terkait mundurnya musim hujan dari perkiraan awal November menjadi pertengahan November.

"Kami meminta seluruh jajaran pemkab menyesuaikan program kegiatannya terkait mundurnya musim hujan," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Bojonegoro Tedjo Sukmono di Bojonegoro, Rabu (5/11).

Ia menjelaskan pihaknya menerima laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Surabaya, yang berisi mundurnya musim hujan di daerahnya, Selasa (4/11).

Dalam surat itu disebutkan daerah Bojonegoro dan sekitarnya akan masuk musim hujan pada November Dasarian II. "Perkiraan awal masuknya musim hujan November Dasarian I," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut dia, jajaran pemkab, mulai Dinas Pengairan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga yang lainnya, menyesuaikan dengan kondisi mulainya awal musim hujan.

"Penanganan bencana kekeringan juga akan mundur, termasuk jadwal musim tanam tanaman padi, sehingga perlu ada sosialisasi kepada para petani," paparnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Bojonegoro, Dwi Harningsih, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan, sejak pekan lalu.

"Alokasi anggaran Rp50 juta untuk pengadaan air bersih sudah habis. Kami sudah mendistribusikan 250 tangki air bersih (5.000/ tangki) kepada warga," jelasnya.

Meski demikian, katanya, pendistribusian air bersih kepada warga yang terkena dampak kekeringan masih dilakukan BPBD. "Pemkab memberlakukan status siaga bencana kekeringan sampai pertengahan November.

Kalau memang awal musim hujan mundur, kemungkinan status siaga bencana kekeringan akan diperpanjang," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB Bojonegoro Sukirno, menambahkan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ist/tonny ade irawan

PENYEBERANGAN. Sejumlah pelajar saat melakukan penyeberangan di Bengawan Solo dengan menggunakan perahu tambang menuju kota Bojonegoro guna mendapatkan pendidikan beberapa waktu lalu.

Jembatan Bengawan Solo Akan Dibangun BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, berencana membangun sebuah jembatan yang melintas di Bengawan Solo, yang menghubungkan Kecamatan Trucuk, dengan Kota, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 40 miliar, sebagai usaha mempermudah akses lalu lintas warga.

"Rencana membangun sebuah jembatan di Bengawan Solo masih dalam tahap membuat desain rinci, dengan melakukan evaluasi desain rinci yang pernah dibuat 2007," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Andi Tjandra, di Bojonegoro, Rabu (5/11).

Ia menjelaskan evaluasi desain rinci jembatan tersebut, dilakukan karena untuk menyesuaikan dengan lokasi, juga

harga material yang berlaku, yang saat ini sudah berubah, agar bisa diketahui besarnya biaya.

"Kalau perhitungan kami besarnya biaya pembangunan jembatan Bengawan Solo tidak jauh berbeda dengan jembatan Bengawan Solo Kecamatan KasimanPadangan, yang menelan biaya sekitar Rp 40 miliar," katanya, menegaskan.

Menurut dia, kalau memang besarnya biaya pembangunan

jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Kecamatan Trucuk, dengan Kecamatan Kota, sudah bisa dihitung, maka akan diusulkan di dalam APBD 2015.

"Kalau lancar pembangunan jembatan Bengawan Solo sudah bisa dimulai 2015. Pada tahun pertama yang dikerjakan membangun konstruksi jembatan dan tahun kedua untuk penyelesaian akhirnya," paparnya.

Mengenai lokasi, ia menyatakan pihaknya masih mengkaji tiga lokasi yang diusulkan akan dimanfaatkan pembangunan jembatan yaitu di Desa Ledokkulon, di Desa Klangon, dan Desa Kauman, semuanya di Kecamatan Kota.

"Tiga lokasi yang akan di-

manfaatkan untuk pembangunan jembatan berdasarkan kajian teknik dan usulan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Soehadi Mulyono, menambahkan dari tiga lokasi yang diusulkan tersebut yang terbaik yakni di Desa Ledokkulon.

Di lokasi setempat, lanjut dia, cukup padat dimanfaatkan masyarakat untuk menyeberang dengan perahu, bahkan di musim kemarau warga membuat jembatan bambu untuk menyeberang.

"Di Bengawan Solo di Desa Ledokkulon itu, bisa menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Trucuk," tandasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

MADURA

12

PARKIR. Sejumlah angkutan kota berbagai jurusan di wilayah Kota Probolinggo antre menunggu penumpang.

Sopir Angkot Tolak Kenaikan BBM PROBOLINGGO - Sejumlah sopir angkutan kota di Kota Probolinggo menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena dianggap sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di daerah.

“Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tentu harga kebutuhan pokok juga akan mengalami kenaikan dan secara otomatis beban hidup masyarakat semakin meningkat,” kata Suyudi, selaku koordinator paguyupan sopir angkot Kota Probolinggo, kepada wartawan, Rabu (5/11).

Menurutnya, saat ini jumlah penumpang terus mengalami penurunan, dari sekitar 200 angkutan trayek yang beroperasi harus menunggu giliran mengangkut penumpang.

Kemungkinan setiap sopir mendapat giliran satu jam hingga dua jam sekali mengangkut penumpang dan belum tentu

penumpangnya penuh. ”Dengan kondisi seperti itu terjadi kenaikan BBM bersubsidi, bisa dibayangkan dampaknya seperti apa nanti,” tegasnya.

Terkait dengan tarif, pihaknya belum bisa memastikan adanya kenaikan harga karena kenaikan BBM belum diputuskan oleh pemerintah, dan kondisi penumpang yang sepi takut terjadi penurunan jumlah penumpang yang berkepanjangan.

Khalik, selaku sopir angkot jurusan Wonoasih – Dringu, sangat menyayangkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat perekonomian masyarakat tidak stabil.

“Sulit dibayangkan dampak dari kenaikan BBM bersubsidi tersebut terutama terhadap jumlah penumpang dan kenaikan harga barang lainnya,”ucapnya.

Menurut dia, walaupun sekarang direncanakan ada konpensasi kenaikan BBM, dampaknya terlalu kecil dan sasarannya kurang, karena banyak sopir dan rakyat kecil lainnya tidak mendapat bantuan.

Dan sangat keberatan dengan rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“Bayangkan penghasilan saya sekitar Rp30 ribu per hari, biaya BBM Rp 80 – Rp 100 ribu per hari.

Sedangkan setoran kita per hari mencapai Rp.60 – Rp. 70 ribu, jika terjadi kenaikan kami akan langsung menarikan tarif. Kalau tidak menaikkan tarif penghasilan saya pasti akan menurun, sedangkan harga barang terus meningkat,” tandas Khlalik.

Penghasilan Akan Berkurang

Sementara itu, bila saja pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka pendapatannya yang saat ini sudah minim, akan semakin minim.

Bisa menyusut sampai 50 persen dari biasanya.

“Yang pasti, BBM naik membuat penghasilan para sopir angkot menyusut antara 30 persen sampai 50 persen. Kalau lagi bagus, yang saat ini mungkin membawa uang ke rumah sekitar Rp50.000. Kalau BBM naik mungkin hanya Rp25.000,” jelas Nursalam, sopir angkot jurusan Pelabuhan – Terminal Bayuangga.

Baik Sayudi, Khalik, dan Nursalam, juga mengatakan hal senada. Ketiganya mengaku berat menghadapi rencana kenaikan BBM, dan nyaris dapat dipastikan penghasilannya akan kian menyusut. “Tak mudah dan butuh waktu setidaknya satu bulan untuk menaikkan tarif angkot. Tak semua

penumpang mengerti,” katanya.

Menyusutnya pendapatan bukan hanya karena sebagiaan penumpang membayar dengan tarif sebelum kenaikan, tapi juga kemungkinan jumlah penumpang kian berkurang lantaran lebih memilih kendaraan roda dua.

“Belum lagi, setoran dan harga sparepart yang ikut naik. Pokoknya, kenaikan BBM membuat kami kian berat,” jelas Nursalam, yang bekerja sebagai sopir hampir tujuh tahun.

Tak hanya itu, dampak kenaikan BBM lebih jauh. Karena pendapatan menyusut tajam, sementara harga sembako meningkat, tentunya ini akan berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. ”Kasihan yang di rumah, susah mengatur uang belanja. Kami tak tahu lagi kalau harga BBM naik. Sudah biaya setoran tinggi, sementara penumoangnya tidak ada,” tuturnya. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479| TAHUN III

13

ASET KEDALUWARSA

Tak Kunjung Dilelang PROBOLINGGO - Aset pemerintah Kabupaten Probolinggo memang tergolong besar setelah dilakukan pendataan.

Namun untuk aset yang dinilai sudah kedaluwarsa atau melebihi masa waktu masih belum juga dilakukan pelelangan.

Dari hasil pendataan aset yang dimiliki pemkab Probolinggo sebesar Rp 2,1 miliar. Aset tersebut beragam, mulai kendaraan dinas, gedung dan tanah. ”Ini sudah kami lakukan pendataan untuk diinventarisir,” kata Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan Kabupaten Probolinggo, Lulu’ul Fuadah, kepada wartawan, Rabu (5/11).

Menurutnya, aset yang dimiliki pemkab masih tetap baik dan layak digunakan seperti gedung dan juga tanah. Namun juga ada aset yang sudah kedaluwarsa, seperti kendaraan dinas berupa sepeda motor yang sudah lama. “Itu juga masih merupakan aset atau kekayaan pemerintah daerah,” terang Lulu’ul Fuadah.

Ketika ditanya tentang adanya rencana pelelangan kendaraan yang sudah tidak layak pakai, Lulu’ul Fuadah mengaku masih belum ada pengajuan.

Karena untuk melakukan pelelangan kendaraan harus ada persetujuan dari Bupati selaku kepala daerah. “Kalau sudah harus dilakukan pelelangan, maka kami akan segera melakukannya,” ucapnya.

Dalam pelelangan secara otomatis harga aset akan mengalami penyusutan, karena harganya juga menyesuaikan harga jual saat ini. Tetapi daripada aset itu dibiarkan begitu saja tanpa ada pemanfaatan lebih baik dilelang.

“Dari hasil penjualan lelang maka akan masuk kepada pendapatan daerah.

Aset tersebut berada di berbagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), ” tegas Lulu’ul Fuadah. =Mahfud Hidayatullah

RUSAK. Hama ulat mulai menyerang lahan tanaman bawang merah milik petani.

Petani Bawang Ambruk Dipicu Tanaman Rusak dan Harga Jual Murah PROBOLINGGO - Petani bawang merah di Kabupaten Probolinggo resah, karena tanaman mereka saat ini banyak yang terserang hama ulat hingga menyebabkan rusak. Bahkan harga jual dipasaran cenderung terjun bebas.

Salah satu petani bawang merah asal Desa Mranggon Lawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Senar (55) mengatakan saat ini petani bawang merah banyak yang tidak beruntung.

“Selain harganya murah, tanaman banyak yang terserang ulat, ”ucapnya kepada wartawan, Rabu (5/11).

Menurutnya, tahun ini mengalami kerugian yang tergolong

besar, karena dua hektare tanaman bawangnya tidak balik modal dan cenderung merugi. “Rugi tanam bawang tahun ini sangat besar, dan kalau dihitung sekitar Rp 100 juta lebih. Harganya murah dan tanamnya juga banyak yang rusak,” kata Senar.

Senar mengaku dirinya tidak mengeluarkan modal besar untuk menanam bawang merah karena kerugian yang akan diala-

minya bisa tambah besar. Untuk satu hektare tanaman bawang harus memiliki modal sekitar Rp 50 juta lebih. “Kalau modal untuk biaya obatnya tidak begitu besar, maka petani bawang merah bisa gulung tikar,” jelasnya.

Senada dikatakan Junaidi, petani bawang asal Desa Warujinggo Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, mengaku tanaman bawang merah saat ini banyak yang terserang hama ulat. “Yang dijaringpun sekarang juga terserang apalagi yang tidak dijaring,” ucapnya.

Tidak jarang saat ini, lanjut dia, banyak petani bawang merah yang membiarkan tanamnya

dimakan ulat. Karena biaya untuk penyemprotan sudah tidak bisa diharapkan lagi. “Kalau tidak menang dengan serangan ulat meski sudah disemprot.

Lebih baik dibiarkan saja,” tandas Junaidi.

Junaidi menambahkan, tanaman bawang merah tetap dilakukan penyemprotan walaupun ulatnya terus menyerang. Untuk menghindari kerugian yang sangat besar, lebih baik tanamannya dilepas.

“Ongkos pembelitan obat besar, dan harga jualnya murah.

Hanya berkisar Rp5.000 - Rp7.000 perkilogramnya,” katanya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

Mengapa Kemiskinan Kota Bayuangga Bertambah?

Angka Kemiskinan Mencapai 18,13 Persen PROBOLINGGO - Kemiskinan kian jadi ironi dalam sebuah kemajuan di mana pun.

Bisa jadi, kemiskinan akan senantiasa berjalan beriringan dengan kemajuan Kota yang berjuluk Seribu Taman. Bila hilang maka tak lebih dari sekadar angka statistik. Laporan tahunan, keberhasilan ekonomi dan kemajuan tak berarti apa-apa bila dibenturkan dengan bertambahnya kemiskinan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Teguh Bagus Sudjawanto, saat membuka bedah buku Dinasti Rente, Sabtu (2/11) kemarin, menyebutkan angka kemiskinan sebesar 18,13 persen, angka pengangguran 4,5 persen, pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, dan inflasi sebesar 7,98 persen.

Kini yang menjadi pertanyaan, seberapa efektif sejatinya program pengentasan kemiskinan mampu mengangkat kondisi orang miskin menjadi tidak miskin. Atau sekurang-kurangnya di atas garis kemiskinan ?

Data terakhir dari Bappeda Kota Probolinggo, dengan merujuk PPLS 2011 jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 19.449. Dari jumlah RTM sebanyak 19.449 RTM, yang harus segera ditangani untuk pengentasan kemiskinan sebanyak 9.208 RTSM. Setelah dilakukan kroscek sesuai dengan indikator kemiskinan menjadi 19.111 RTM, dan ada 338 RTM beralih dari status miskin, sedangkan 2779 data tidak lengkap.

Jumlah tersebut merupakan 10 persen masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan terendah dan membutuhkan support atau dukungan, mulai kebutuhan dasarnya berupa perlindungan sosial, pangan, sandang dan papan, ditambah dengan pendidikan dan kesehatan.

Begitu juga yang disampaikan Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Imanto. Pihaknya menjelaskan bahwa kategori II, adalah kategori miskin sebanyak 5.121 RTM, dan hampir miskin sebanyak 5.120 RTM. Untuk kategori ini, RTM membutuhkan

penguatan terhadap peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Belum lagi penerima Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, yang tersebar di lima kecamatan sebanyak 4.413 dari keluarga sangat miskin (KSM). Kecamatan Kademangan 780 KSM, Kecamatan Kedopok 837 KSM, Kecamatan Wonoasih 930 KSM, Kecamatan Kanigaran 1.096 KSM, dan kecamatan Mayangan 770 KSM. Sangat Ironi Aktivis Forum Komunikasi Masyarakat Kota Probolinggo, Bajong Basori, menilai sangat ironi jika berbagai program pen-

anggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota dengan melibatkan berbagai instansi pelaksana serta dengan jumlah alokasi anggaran yang cukup besar.

Ia mencontohkan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Kanigaran. pada periode 2013-2014 dari 4.717 KK miskin berkurang sebanyak 107 KK atau sebesar 2,3 persen. Namun prosentase penurunan angka kemiskinan ini dari tahun ke tahun fluktuatif dan relatif berkisar pada angka 2 – 3 persen.

“Kenyataan ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Yakni sebesar 8 persen pertahun,” ucapn-

ya.

Tentu saja penurunan ini tidak signifikan apabila dibandingkan dengan besaran anggaran yang telah dikucurkan selama ini.

Dan bisa dikatakan belum efektif dan maksimal untuk menanggulangi kemiskinan.

“Kondisi ini mempertegas bahwa program penanggulangan kemiskinan yang ditangani oleh multi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terintegrasi sebagai satu program yang saling melengkapi atau sinergis tetapi masih bersifat parsial baik dalam hal aturan, acuan, kriteria penerima manfaat dan pengelolaannya,” tegas Bajong Basori.

Diperparah lagi, kata Bajong Basori, lemahnya koordinasi antar SKPD pelaksana program kemiskinan. Akibatnya penanganan terhadap sasaran menjadi tidak fokus dan komprehensif, se-

hingga pada akhirnya penurunan angka kemiskinan menjadi lambat.

Salah satu faktor kunci dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan terletak pada peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan mewujudkan sinergitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

“Diperlukan inovasi sebagai upaya meningkatkan akselerasi atau efektivitas program-proram penanggulangan kemiskinan melalui penanganan terpadu baik dalam program dan kegiatannya maupun keterpaduan dalam target dan sasarannya. Bahkan membuat orang miskin lebih cepat keluar dari situasi kemiskinan,” harapnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER | No. 0479 |2014 TAHUN III KAMIS2014 6 NOVEMBER

No. 0479 | TAHUN III

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS

Kritik Fan, Mourinho Merasa Terlalu Jauh Mereka mengungkapkan kekesalan mereka terhadap kritikan pria Portugal itu dalam berbagai cara.

“Bagi saya, ini bukan sekedar sebuah pekerjaan.

Lebih dari itu, karena klub ini Chelsea,” kata Mourinho sehari sebelum laga melawan Maribor di Grup G Liga Champions, Rabu (5/11) malam waktu setempat atau Kamis (6/11) dini hari WIB tadi.

Dia melanjutkan, “Mungkin saya terlalu jauh. Tetapi saya melihat diri saya dari bangku cadangan, melihat Chelsea bermain, saya pun ingin bermain.

Saya ingin membantu klub ini.

Sayang, saya bukan seorang pemain sehingga tidak bisa bermain. Kalau saya bukan pelatih, saya tidak bisa mengambil keputusan.”

“Saya hanya sebagai pendukung, lalu apa yang bisa saya lakukan. Itu hanya pendapat saya. Semua orang di klub ini tahu betapa saya sangat mencintai klub ini, betapa besar keinginan saya mengembangkan klub ini dan betapa saya sangat ingin menjadi bagian dari masa depan klub ini,” paparnya lebih lanjut.

Dia menutup, “Kadang kritik harus dianalisis dengan titik pandang yang berbeda, dengan cara pandang mereka yang tahu mengapa saya kembali ke Chelsea dan mengapa saya berada di sini dengan seluruh hati saya dan mengapa saya ingin tinggal untuk waktu yang lama di klub ini.” =ESPN/CAROL AJI

Mungkin saya terlalu jauh. Tetapi saya melihat diri saya dari bangku cadangan, melihat Chelsea bermain, saya pun ingin bermain. Saya ingin membantu klub ini.

Jose Mourinho Manajer Chelsea

Pemain Anderlecht Frank Acheampong menahan pergerakan pemain Arsenal Aaron Ramsey (kiri) pada laga Liga Champions Grup D antara Arsenal kontra Anderlecht yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (5/11) dini hari WIB.

Ditahan Imbang, Wenger Kecewa LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger sangat kecewa karena timnya ditahan imbang klub Belgia Anderlaecht di Emirates Stadium, Rabu (5/11) dini hari WIB. Padahal, “The Gunners” sudah unggul dua gol tanpa balas pada babak pertama dan menjadi 3-0 hingga menit ke-60. Lemahnya barisan pertahan tuan rumah menjadi penyebab hilangnya tiga poin tim dari London Utara itu dan tertundanya mereka melaju ke babak 16 besar.

Pelatih asal Prancis ini menuding barisan pertahanan menjadi biang keladi dari hasil imbang ini. Penampilan buruk merekalah yang menyebabkan kemenangan di kandang itu menghilang dengan begitu mudah.

Arsenal unggul tiga gol tanpa balas selama pertandingan berjalan satu jam, masing-masing melalui gol Mikel Arteta dari titik putih pada menit ke-25, Alexis Sanchez pada menit ke-29 dan gol Alex Oxlade-Chambelain pada menit ke-58.

Tetapi pada 30 menit terakhir, Anderlecht sukses melesakkan tiga gol masing-masing oleh Anthony Vanden Borre pada menit ke-61 dan penalti pada menit ke73 serta gol Aleksandar Mitrovic pada menit terakhir pertandingan.

“Hasil ini sangat mengecewakan. Saya kira secara keseluruhan pertahanan kami bermain buruk sejak menit pertama sampai menit terakhir. Kami sedikit tidak beruntung karena gol pertama mereka berbau offside dan konsentrasi kami menurun karena mengira pertandingan ini sudah usai,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Ketika mereka berhasil mendekat menjadi 3-2, kami ingin bermain aman tetapi kami tidak hati-hati.

Pada saat bersamaan kami ingin mencetak gol keempat. Tetapi bila melihat gol kedua dan ketiga mereka, penyebabnya adalah barisan pertahanan yang buruk.

Saya tidak pernah tenang sepanjang pertandingan karena performa lini belakang yang buruk.”

Hasil ini membuat Arsenal harus puas berada di peringkat kedua Grup D di bawah Borussia Dortmund. Arsenal hanya butuh satu poin dari dua laga sisa untuk bisa lolos ke babak 16 besar mendampingi Dortmund yang sudah terlebih dahulu lolos setelah meraih nilai sempurnah yaitu 12, hasil dari empat kali menang pada empat pertandingan.

“Kami harus memenangkan laga berikutnya dan melihat apakah kami masih punya peluang untuk menjadi juara grup atau tidak. Tetapi kelihatannya Dortmund yang lebih berpeluang menjadi juara grup. Prioritas utama kami saat ini adalah lolos ke

babak 16 besar. Saya sangat yakin lolos karena satu poin saja sudah cukup bagi kami untuk melaju, tetapi itu belum terjadi,” tutup Wenger. =SKY SPORTS/CAROL AJI

ARSENE WENGER

LONDON - Pelatih Chelsea mengaku, kritiknya terhadap pendukung Chelsea saat “The Blues” menang 2-1 atas Queens Park Rangers (QPR) di ajang Liga Utama Inggris akhir pekan lalu terlalu jauh. Tetapi kritikan tersebut memperlihatkan cintanya yang mendalam terhadap klub dari London Barat ini.

Akhir pekan lalu, Mourinho mengungkapkan bahwa Chelsea seperti bermain di dalam sebuah stadion yang kosong selama 45 menit pertama. Mendengar tuduhan itu, pendukung Chelsea pun marah.

16

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

BACA JUGA

KORAN MADURA

Kritik Fan, Mourinho Merasa Terlalu Jauh # 15

16

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

Striker Real Madrid Karim Benzema merayakan golnya ke gawang Liverpool pada pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu (5/11) dini hari WIB.

menang dan lolos ke 16 besar Madrid dan Dortmund Peserta Pertama Babak Perdelapan Final

MADRID - Real Madrid dan Borusia Dortmund menjadi peserta pertama di babak 16 besar Liga Champions musim ini, setelah kembali memetik kemenangan atas lawan-lawannya pada laga terpisah di Madrid dan Dortmund, Rabu (5/11) dini hari WIB. Kedua tim ini sama-sama mengantongi 12 poin, hasil dari empat kali menang pada empat laga grup.

Pada laga dini hari kemarin, Madrid menang tipis 1-0 atas Liverpool di Santiago Bernabeu, sedangkan Dortmund menang telak 4-1 atas Galatasaray di Signal Iduna Park, kandang Dortmund.

Kemenangan ini mengantar kedua tim ini menguasai grup masingmasing. Madrid menjadi pemimpin di Grup B, sedangkan Dortmund menjadi penguasa Grup D. Di Santiago Bernabeu, Liverpool justru turun dengan deretan pemain mudanya. Alberto Moreno, Javier Maquillo, Emre Can, Lazar Markovic, dan Fabio Borini dipercaya merumput sejak menit awal.

Sementara, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Glen Johnson, dan Mario Balotelli diistirahatkan.

Martin Skrtel nyaris melakukan

blunder setelah gagal menguasai umpan rekannya sendiri. Karim Benzema dengan mudah merebut bola dari kakinya dan memberikan bola kepada Cristiano Ronaldo yang langsung melepas tembakan keras.

Namun, usahanya untuk menyamai rekor gol sepanjang masa Liga Champions yang dipegang Raul Gonzales dengan 71 gol masih gagal setelah tendangannya ditepis kiper Simon Mignolet.

Namun, gawang Liverpool ternyata hanya bertahan selama 27 menit ketika Benzema sukses membuka skor. Marcelo melakukan akselerasi dai sisi kiri lapangan dan mengakhirinya dengan sebuah umpan silang tajam ke kotak penalti. Bola pun disambut Benzema yang tidak terkaw-

al dengan sontekannya untuk merobek gawang Mignolet.

Unggul satu gol tidak lantas menurunkan tensi serangan tuan rumah. Mereka bahkan terus menggeber serangan begitu memasuki babak kedua. Laga baru berjalan beberapa menit, Madrid meraih peluang untuk menggandakan keunggulan. Berawal dari umpan Benzema, bola langsung disambut Ronaldo dengan tembakan terukurnya. Akan tetapi,

usahanya masih mentah ditangah Mignolet. Sang megabintang pun gagal mencetak gol sehingga mengakhiri catatan selalu melesakan gol dalam 12 laga terakhir. “Saya pikir Ronaldo tidak akan frustrasi. Ronaldo akan tetap mencetak gol dan saya pikir ia senang karena kami memenangi pertandingan,� ujar pelatih Madrid Carlo Ancelotti seusai laga.

Pada laga lain di Signal Iduna Park, Dortmund tampil perkasa ke-

tika menjamu Galatasaray. Tampil dominan sejak awal, tuan rumah membuka keran gol melalui aksi Marco Reus pada enam menit jelang turun minum. Lukasz Piszczek memberikan sodoran bola untuk dilesakkan Reus dengan tendangan first time tanpa bisa dibendung kiper Fernando Muslera.

Pada menit ke-54, Dortmund menggandakan keunggulannya lewat sontekan Sokratis memanfaatkan sodoran dari Sebastian Kehl menyusul terjadinya kemelut di dalam kotak penalti. Akan tetapi, Galatasaray mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-69 melalui tandukan Hakan Balta memanfaatkan tendangan sudut Wesley Sneijder.

Namun, usaha wakil Turki itu hanya sampai disitu. Pasalnya, Dortmund kembali menjauh ketika Ciro Immobile yang baru masuk di babak kedua melesakan gol setelah memaksimalkan sodoran PierreEmerick Aubameyang pada menit ke-73. Derita Galatasaray semakin lengkap setelah Dortmund mencetak gol keempat mereka pada menit ke-84 melalui gol bunuh diri Semih Kaya yang membelokan tendangan Immobile. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

MBA IKUTI LO L MENU IS OPINI

SAMPANG |

L

KORAN MADURA

PENGERJAAN PROYEK DI DALEMAN TAK JELAS

NETER G N O K LENA

NP

HALAMA

SAMPANG | J

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III BERADAPTASI

Banyak hal berbeda yang kita temui setiap waktu. Kuncinya, kata Sri Hidarti Khadijah, kemampuan beradaptasi.

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP - Tensi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep memanas.

Diperkirakan muncul komisi tandingan dari Fraksi Demokrat dan Golongan Karya.

Hal itu buntut dari tidak dipenuhinya usulan dua fraksi tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Fraksi Demokrat dan Golkar mengingkan semua anggotanya ditempatkan di komisi A, yaitu komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan.

Adanya komisi tandingan itu semakin kuat dengan munculnya nama-nama yang diproyeksikan sebagai pucuk pimpinan komisi tandingan. Informasi yang tersebar, komposisi pimpinan komisi tandingan, yaitu Akhmad Zainur Rakhman, Ketua Komisi A; Iwan Budiharto, Ketua Komisi B; AF. Hari Ponto, Ketua Komisi C; dan Akhmad Jasuli, Ketua Komisi D. “Itu sudah banyak dibicarakan di luar internal dewan. Namun, kebenaran itu kami masih belum mengetahui secara pasti,” kata Junaidi, Koordinator Peneliti dan Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW).

Anggota Fraksi Golkar Iwan Budiharto, saat dikonfirmasi kebenaran informasi tersebut, mengatakan, kabar adanya fraksi tandingan sangat mungkin terjadi. Hal itu jika posisi kedua fraksi dibiarkan dalam keadaan seperti sekarang ini. “Lho, apa pun pasti bisa kita lakukan. Dan apa pun kami akan lakukan,” katanya.

Menurutnya, alasan pihaknya akan melakukan perlawanan karena semua fraksi yang ada di gedung parlemen mestinya diperlakukan sama. ”Semua fraksi di DPRD ke depan harus terlibat dan tidak boleh ditinggalkan, karena masih mempunyai hak untuk dipilih dan memilih,” terangnya.

Ditanya kebenaran komposisi nama-nama pimpinan komisi yang mencuat, pihaknya

Tensi Politik Dewan Memanas Diprediksi Ada Komisi Tandingan PIMPINAN KOMISI DPRD HASIL RAPAT PARIPURNA RABU 29 OKTOBER 2014

NAMA YANG MENGEMUKA SEBAGAI CALON PIMPINAN KOMISI DPRD TANDINGAN

KOMISI A

KOMISI A

Darul Hasyim

Az. Rakhman

Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi Demokrat

KOMISI B

KOMISI B

Nurus Salam

Iwan Budiharto

Fraksi Gerindra Sejahtera

Fraksi Golkar

KOMISI C

KOMISI C

Dulsiam

AF. Hari Ponto

Fraksi PKB

Fraksi Golkar

KOMISI D

KOMISI D

Subaidi

AKHMAD JaSuli

Fraksi PPP

mengaku masih belum mengetahui secara detail. ”Kami masih belum mengarah ke sana, dan diinternal kami masih belum melakukan rapat. Karena kami masih menunggu hasil konsultasi dari pihak Pemprov Jatim,” ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat Mohammad Hanafi juga tidak menampik kemungkinan adanya komisi tandingan. Hanya saja, untuk sementara waktu dirinya tidak

Fraksi Demokrat

Lho, apa pun pasti bisa kita lakukan. Dan apa pun kami akan lakukan.

Iwan Budiharto Fraksi Golkar

bisa berbuat banyak sampai ada balasan tertulis terkait konsultasi pimpinan DPRD kepada Pemprov Jatim. ”Yang berhak melakukan evaluasi, baik yang berkenaan dengan perda (peraturan daerah) maupun yang lainnya itu kan Pemprov. Jadi kita tunggu saja sampai hasil kosultasi itu selesai, dan kami akan mematuhi terhadap semua yang dihasilkan nanti,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Sume-

nep Herman Dali Kusuma mengakui jika hasil konsultasi yang dilayangkan ke Pemprov hingga saat ini masih belum ada balasan. ”Belum, kita masih menunggu,” katanya.

Oleh karenanya, lanjut politisi PKB itu, dua fraksi tersebut hingga kini masih belum terakomodir di berbagai fraksi. ”Itu juga masih belum, karena masih belum ada balasan dari Pemprov,” tukasnya.

Untuk diketahui, proses dan hasil rapat paripurna DPRD Sumenep yang menetapkan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, utamanya komisi, Rabu (29/10), diprotes oleh anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar.

Ketika itu, 10 anggota dari dua fraksi tersebut yang menghadiri rapat paripurna DPRD, melakukan aksi walk out. Alasannya, pimpinan rapat paripurna dinilai mengeluarkan keputusan yang tidak mengacu pada tata tertib DPRD, yakni tidak memperbolehkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar hanya mendistribusikan anggotanya ke satu komisi, yakni komisi A. Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat paripurna memutuskan fraksi harus mendistribusikan anggota secara proporsional ke empat komisi, yakni komisi A, B, C, dan D, sebagaimana hasil voting dari peserta rapat (anggota DPRD).

Ketika itu, pimpinan rapat paripurna memang melakukan voting untuk memutuskan boleh atau tidaknya penumpukan anggota fraksi di satu komisi, dan hasilnya sebanyak 38 anggota DPRD setuju pendistribusian secara proporsional alias tidak boleh ada penumpukan dan 10 anggota DPRD lainnya (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar) setuju penumpukan.

Pada kesempatan itu pula, pimpinan empat komisi ditetapkan. Ketua Komisi A dijabat Darul Hasyim, Ketua Komisi B Nurus Salam, Ketua Komisi C Dulsiam, dan Ketua Komisi D Subaidi (Koran Madura, 30/10). =JUNAEDI/ANT/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

Herman Kian Meragukan Pengamat: Ukuran Pemimpin itu Kompetensi SUMENEP- Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD pilihan PKB benar-benar tak sesuai janjinya saat ia disumpah sebagai nahkoda baru legislatif, pengganti KH Imam Hasyim. Padahal belum lama yang diambil sumpah.

Ia dulu berjanji akan membawa DPRD semakin mantap dan lebih baik. Bahkan ia sesumbar dan optimis, selama lima tahun ke depan pendukung setia Bupati, A. Busyro Karim itu akan menjadikan gedung dewan sebagai rumah rakyat. Namun, melihat kinerjanya, yang terjadi malah sebaliknya, Herman kian membuat runyam kondisi parlemen.

Hal tersebut terbukti dari lambannya penetapan alat kelengkapan dewan. Bahkan membutuhkan berhari-hari untuk menyelesaikan itu semua.

Memang terpilihnya Herman, lumayan mengejutkan banyak orang, sebab hemat banyak kalangan, kurang tegas dan tak punya kharisma sebagai ketua, lebih tepat dan berkharisma Abrori Mannan, mantan Ketua DPRD sementara.

Namun, apa boleh dikata, begitulah politik, tak memandang ia cerdas, figur ataupun punya kharisma kepemimpinan. Salah

satu buktinya, Abrori Mannan, kata orang, yang lebih layak menempati posisi itu, malah terlempar.

Sepertinya hal demikian terbukti. Sebab, sejak Herman bekerja, gedung dewan tak seelok dahulu, damai, tenang dan tentram.

Malah sebaliknya, rumah rakyat itu tiba-tiba menjadi suram dan lengang. Mungkin tak jauh beda dengan di senayan sana, wakil rakyat kita sukanya bertengkar dan membuat gaduh. Seolah tak lagi ada kedamaian di wajah para anggota Dewan. Entahlah, kini kantor wakil rakyat tak jauh beda dengan pasar, ramai.

Terbukti, beberapa kali, sidang penetapan alat kelengkapan dewan, beberapa kali pula ditunda, bahkan memunculkan hawa panas hingga harus diskors beberapa kali. Memang sudah selesai pembentukan komisi-komisi, tetapi masih tetap menyisakan masalah. Fraksi Golkar dan Demokrat sampai saat ini masih belum merasakan ketidakadilan,

sebab banyak fraksi menolak.

Karena dua fraksi tersebut menumpuk dalam satu komisi, yaitu Komisi A. Dan sampai sekarang, Herman pun tak bisa berbuat apa-apa selain melakukan konsultasi ke Provinsi.

Jika ia paham, maka saya rasa tak pantas diragukan.

Tetapi jika sebaliknya, maka saya dan rakyat pun bukan hanya ragu, tetapi malah resah dan khawatir.

Sebab dewan itu adalah dapur rakyat,”

M. Ilyas

Pengamat Politik “Saya tidak mengatakan Herman tidak mampu memimpin dewan, tetapi ia terkesan kaku saat menjadi pemimpin. Sehingga saat memimpin sidang, ia sangat kelihatan kalau ia kaku dan terkesan kurang mampu menggerakkan dan mengkondisikan forum. Seharusnya, pemimpin itu mampu menggerakkan anak

buahnya. Sehingga beberapa persoalan yang terjadi hingga terlambatnya penetapan AKD disebabkan oleh pemimpin yang tidak tegas,” tegas Junaedi Pelor, aktivis LSM Lembaga Kajian Kritis.

Sementara itu, pengamat politik asal Sumenep, M. Ilyas menilai bahwa ukuran pemimpin itu adalah kredibilitas dan kompetensi. Pemimpin itu harus multitalenta, sebab ia hidup dan berdampingan dengan orangorang yang berbeda karakter dan kepentingan. “Apalagi di DPRD, nuansanya sangat berbeda dengan organ-organ yang lain. Makanya, menjadi pemimpin itu harus mampu menggerakkan anggotanya. Jika tidak, maka organ itu cenderung tak normal, bahkan bisa kehilangan arah,” katanya.

Ia terus melanjutkan, “Menjadi pemimpin, yang diperlukan adalah mampu membaca dan memetakan persoalan yang terjadi di Sumenep. Jika ia paham, maka saya rasa tak pantas diragukan.

Tetapi jika sebaliknya, maka saya dan rakyat pun bukan hanya ragu, tetapi malah resah dan khawatir.

Sebab dewan itu adalah dapur rakyat,” jelasnya. =SYAMSUNI

KONVOI. Atraksi arak-arakan sepeda motor penjemput salah satu jemaah haji di jalan Raya Kecamatan Ganding, Rabu (05/11). Sebanyak 159 personel Kepolisian Resor (Polres) Sumenep disiagakan untuk mengamankan kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 62.

SERTIFIKASI GURU

Pencairan Tunjangan Belum Lunas SUMENEP– Pencairan tunjangan sertifikasi untuk tahun 2012 per bulan Nopember dan Desember ternyata sampai saat ini belum lunas.

Dari total 2.757 orang yang mendapat sertifikasi, hanya ada 2.368 orang yang terbayar.

Sedangkan 389 orang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Dikatakan, sebanyak 2.757 orang yang mendapat tunjangan sertifikasi itu ialah terdiri dari: gutu TK sebanyak 25 orang; guru SD 1.857 orang; guru SMP 459 orang; guru SMA 235 orang; guru SMK 62 orang; dan juga pengawas sebanyak 116 orang.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Fajarisman, belum lunasnya tunjangan sertifikasi itu karena Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang bersangkutan belum terbit.

Meski begitu, Fajar memastikan, SKTP itu secara bertahap akan diterbit. Hanya saja, menurutnya, yang masih belum terbayar tersebut kewajibannya selama bulan Nopember dan Desember 2012 benar-benar dikerjakan.

“Pasti. Itu sudah janji dari Kementerian,” ungkapnya, kemarin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bisa saja SKTP itu tidak diterbitkan, jika yang bersangkutan ketahuan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. “Data-data yang dikirimkan ke kementerian juga harus valid. Tidak boleh ada kekeliruan," kata Fajar.

Setelah SKTP terbit, lanjutnya, baru pencairan tunjangan sertifikasi bisa dilakukan.

Sementara mengenai besaran tunjangan sertifikasi, menurut Fajar disesuaikan dengan besaran gaji pokok. Sedangkan tunjangan sertifikasi tahun 2014 sudah dilakukan. "Tunjangan sertifikasi itu diberikan kepada 3.515 orang, dengan total nomimal sebesar Rp. 31.836.773.534," tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479| TAHUN III

Siswa berbaur dengan wali siswa saat salah satu wali siswa mendatangi SMAN 1 Gapura, Rabu (5/11). (foto insert) Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan saat menemui massa wali siswa.

SISWA DIHUKUM

SMAN 1 Gapura Didatangi Wali Siswa SUMENEP - Puluhan masyarakat Legung Barat Kecamatan Batang-Batang mendatangi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gapura di Jl. Raya Gapura KM. 9 Panagan, Rabu (05/11). Mereka menuntut klarifikasi dari kepala sekolah SMAN 1 Gapura karena telah menghukum salah satu siswanya hingga sakit.

Salah seorang wali siswa, As'ari mengaku bahwa kedatangannya untuk meminta penjelasan dari pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah SMAN 1 Gapura karena telah menghukum anaknya, Adi Yono hingga menyebabkan sakit. Diduga, Yono sakit akibat hukuman yang diterimanya.

As'ari menceritakan, Yono dihukum karena disangka keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin.

Padahal, lanjut As'ari, Yono sudah minta izin kepada salah satu guru BK di sekolah itu. "Seharusnya yang dihukum, kan, yang memberi izin?

Tapi kenapa ini yang dihukum anak saya," kesalnya, Rabu (05/11).

Dikatakan, Yono dihukum dengan cara dijemur di halaman sekolah selama satu jam, yakni mulai pukul 12.00 sampai 13.00 tanpa memakai baju dan sepatu pada Selasa (04/11) lalu. Sehingga, kemarin Yono tidak dapat masuk sekolah karena sakit.

"Sekarang kondisi anak saya masih lemah. Ya karena dijemur. Apalagi

sekarang panasnya luar biasa. Saya saja ke Sumenep naik sepeda (motor) hampir tidak kuat," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Yono juga diancam tidak akan dinaikkan kelas oleh kepala sekolah. Oleh sebab itu, As'ari mengaku sangat terpukul dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah yang telah menghukum Yono.

"Jadi, sekali lagi saya katakan, saya sangat terpukul. Anak saya sekolah karena ingin sukses," tukasnya.

Secara terpisah, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 1 Gapura, Rafiudin mengatakan peristiwa itu terjadi karena adanya salah komunikasi antara guru BK dan kepala sekolah. Diceritakan, kepala sekolah waktu itu tidak tahu bahwa Yono sudah mendapat izin dari guru BK, karena baru datang menghadiri pertemuan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep.

"Baru datang dari Dinas Pendidikan, berpapasan dengan anak itu, sehingga melihat ada anak itu keluar,

kepala sekolah spontan memberikan tindakan, dijemur dan dimarahi.

Dikiranya anak itu tidak mendapat izin. Dijemurpun tidak sampai lima menit. Karena salah komunikasi," jelasnya.

Rafi juga membantah pernyataan wali siswa yang menyebutkan Yono diancam tidak naik kelas. Karena, menurutnya, persoalan naik kelas atau tidaknya siswa, bukan merupakan hak penuh kepala sekolah.

Dikatakan, yang menentukan siswa bisa naik kelas atau tidak adalah hasil keputusan semua guru.

Saat disinggung mengenai kondisi Yono, pihaknya mengaku masih akan mencari tau secara detail penyebab Yono jatuh sakit.

Namun untuk sementara, menurut perkiraannya, sakitnya Yono bukan karena hukuman yang diberikan oleh kepala sekolah. "Tapi kalau itu ada apa-apa, sekolah siap," tegasnya.

Pantauan Koran Madura, masyarakat Legung Barat tiba di SMAN 1 Gapura sekitar pukul 11.30.

Sesampainya di tempat, mereka langsung menuju salah satu ruangan di sekolah itu. Mereka ditemui oleh Rafiudin. Terlihat belakangan, setelah massa sudah hampir pulang sekitar pukul 12.20, aparat kepolisian baru berdatangan. =FATHOL ALIF

C

EKONOMI

BPS: Inflasi Lampaui Nasional SUMENEP - Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep mencatat inflasi di wilayah tersebut pada Oktober 2014 sebesar 0,65 persen, melampaui inflasi di Jawa Timur yang 0,44 persen maupun nasional yang 0,47 persen.

"Penyumbang tertinggi laju inflasi pada Oktober di Sumenep adalah kenaikan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 1,64 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,66 persen," kata Kepala BPS Sumenep, Suparno di Sumenep, Rabu (5/11).

Selain itu, kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami kenaikan harga dan memberikan sumbangan terjadinya inflasi, yakni kelompok kesehatan sebesar 0,58 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,45 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,39 persen.

"Untuk komoditas, beras menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober, yakni sebesar 0,20 persen, disusul cabai merah sebesar 0,14 persen, dan daging sapi sebesar 0,12 persen," ujarnya, menerangkan.

Kondisi itu membuat kelompok bahan makanan memberikan andil tertinggi atas terjadinya inflasi, yakni sebesar 0,41 persen, disusul kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09 persen, dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,06 persen.

"Secara umum di Jawa Timur, semua daerah yang menjadi lokasi survei indeks harga konsumen itu mengalami inflasi, dan Sumenep yang tertinggi dan terendah di Jember," tutur Suparno.

Angka inflasi di tujuh daerah lainnya di Jawa Timur adalah Banyuwangi sebesar 0,51 persen, dan Surabaya sebesar 0,49 persen.

Selanjutnya Probolinggo dan Madiun masing-masing 0,46 persen, Malang sebesar 0,40 persen, Kediri sebesar 0,32 persen, dan Jember sebesar 0,12 persen. =ABD AZIZ/ANT

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

PARIWISATA

Pembangunan Industri Pariwisata Abal-abal

BISNIS WISATA BERKUDA. Dua wisatawan bersama pemandu berwisata petualang dengan menunggang kuda di sepanjang Pantai Saba, Gianyar, Bali, Rabu (5/11). Wisata petualang berkuda kini mulai banyak dikembangkan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Gianyar sehingga memberi peluang bisnis baru bagi warga atau nelayan di daerah tersebut.

Banyak RTH Dialihfungsikan BLH Akui Belum Terdata dengan Baik SUMENEP – Ruang terbuka hijau (RTH) di daerah kota Sumenep, mulai banyak dialihfungsikan seperti menjadi perumahan. Pemandangan itu terlihat di Jalan Tronojoyo, sebelah barat terminal Arya Wiraraja, Sumenep.

Akibatnya, ruang terbuka hijau setiap tahunnya terus menyusut dan menyebabkan makin rawannya banjir pada musim penghujan. Sementara Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mensyaratkan ruang terbuka hijau di daerah kota minimal 30 persen dari luas wilayah kota. ”Itu perlu dilakukan pengkajian ulang oleh pemerintah daerah. Sehingga, area ruang terbuka hijau ke depannya tidak selalu berkurang,” kata pemerhati lingkungan Sumenep, Abd. Rahman.

Selain itu, belakangan ini banyak pohon di pinggir jalan ditebang, imbas dari proyek pelebaran jalan. Akibatnya, jalan raya terlihat gersang, seperti di Jalan Lingkar Barat, tepatnya di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Sumenep; Jalan Trunojoyo, tepatnya di utara STKIP PGRI; dan Jalan KH. Sajad, Sumenep.

Oleh karenanya, Badan Lingkungan Hidup harus segera bertindak. ”Nah, kalau ini terus dibiarkan, bisa saja ruang terbuka hijau tidak sesuai dangan am-

anat UU,” pintanya, Rabu (5/11).

Sementara Kabid Pengawasan dan Penanggulangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep Ernawan Utomo mengatakan, RTH di Sumenep belum terdata dengan baik. ”Sesuai amanat (UU) untuk memenuhi 30 persen kawasan RTH tidak harus terkumpul dalam satu kawasan. Namun, kawasan itu bisa menyebar di beberapa daerah,” kilahnya.

Kendati demikian, upaya pelestarian lingkungan hijau terus dilakukan. Menurutnya, BLH selama ini selalu melakukan penanaman pohon di beberapa lokasi. ”Sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan, kami terus melakukan penanaman,” ujarnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP- Meski Sumenep memiliki banyak objek wisata, namum kekayaan daerah itu dinilai tak dibangun secara serius oleh pemerintah. Dikatakan, dalam mengelola industri wisata di Sumenep, pemerintah asalasalan, tanpa proses riset yang tuntas.

Salah seorang penikmat wisata yang tergabung dalam Alomampa Songennep, Fahrur Rozi menyayangkan pengelolaan beberapa objek wisata di Sumenep.

Pasalnya, di Sumenep ada banyak tempat wisata yang dibiarkan apa adanya oleh pemerintah. Padahal, ia menilai, beberapa wisata itu memiliki keindahan yang layak dikembangkan.

Lelaki yang biasa disapa Rozi itu mencontohkan Pulau Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango. Menurutnya, Gili Labak merupakan salah satu tempat wisata di Sumenep yang layak dikembangkan oleh pemerintah karena merupakan destinasi wisata bawah laut. Di sana, imbuhnya, terdapat pemandangan bawah laut yang dihuni ikan-ikan berwarna-warni dan terumbu karang.

"Yang jelas, Gili Labak berbeda dengan tempat-tempat wisata bahari lainnya di Sumenep. Jika di tempat-tempat lain para pelancong hanya disuguhi pemandangan permukaan laut saja, tapi kalau di sana juga ada pemandangan bawah lautnya. Makanya, tidak afdol rasanya kalau datang ke sana tidak menyempatkan diri untuk menyelam," tuturnya, Rabu (05/11).

Hanya saja, Rozi menyayangkan fasilitas yang ada di Gili Labak. Ia menuturkan bahwa di sana tidak tersedia fasilitas menyelam.

Selain itu, akses jalan menuju Gili Labak juga masih terbilang sulit.

Ia menyebutkan, akses jalan di sana masih kalah dengan akses jaringan seluler yang sudah tangkapan 3G. Pasalnya, di Talango belum ada pelabuhan resmi yang melayani trayek ke Gili Labak.

"Akibatnya, orang yang mau berkunjung ke sana harus menyewa tongkang terlebih dahulu. Ini mungkin agak menyulitkan bagi pelancong dari luar Madura atau bahkan dari Madura sendiri yang belum pengalaman menyewa tongkang. Jadi hal itu perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abrari menilai bahwa selama

ini pemerintah memang hanya ingin memberi kesan kepada masyarakat bahwa pihaknya sudah banyak melakukan proyek pembangunan di Sumenep.

Meskipun, imbuhnya, setiap pembangunan itu tidak didasari dengan riset yang tuntas.

Mestinya, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) melakukan telaah akademik terlebih dulu sebelum menggarap pembangunan objek wisata. Misalnya, imbuhnya, tahun ini potensi wisata apa yang layak dikembangkan oleh pemerintah berdasarkan hasil penelusuran berbasis data.

"Dan juga yang harus jelas, apa arus balik dari masyarakat terhadap pembangunan itu? Jangan-jangan, publik tidak menginginkan pengembangan wisata itu, tapi tetap dipaksakan karena dinilai menguntungkan pihakpihak tertentu saja. Ini yang tidak pernah terjelaskan kepada publik selama ini. Jangan ujung-unjungnya ada monumen keris. Apa dasarnya itu," singgungnya.

Jika tetap dibiarkan, ia menilai, Sumenep tidak akan pernah memiliki objek wisata yang benar-benar memiliki nilai tawar kepada masyarakat luar, seperti di kota-kota lain. Ia mencontohkan kota Lamongan. Di sana, katanya, ada objek wisata yang betul-betul dikelola oleh pemerintah, yakni Wisata Bahari Lamongan (WBL).

"Karena pembangunannya diawali dengan konsep yang tidak tuntas. Yang kedua, mungkin saja, dalam membangunnya itu asalasalan," tukasnya.

Untuk itu, lelaki yang akrab disapa Abe itu meminta agar dinas terkait menghentikan kebiasaan menggarap pembangunan objek wisata tanpa didasari oleh kajian yang tuntas. Karena, lanjutnya, kalau pembangunannya seperti itu, dalam artian abal-abal, bisa dikatakan Disbudparpora telah melakukan pemborosan anggaran.

Lebih lanjut, ia mengatakan kalau resistensi masyarakat terhadap pembangunan industri wisata di Sumenep menguat, pihaknya memastikan akan menghadirkan pihak Disbudparpora untuk dimintai klarifikasi.

"Agar problem ini tidak berlarut-larut dan harus cepat diakhiri. Jadi jangan hanya asal membangun, tapi harus ada referensi yang jelas, mengapa harus membangun itu, anggarannya berapa?," tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479| TAHUN III

E

Terlambat Dua Jam Panitia Tolak Pendaftaran Cakades SUMENEP – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Masakambing, Kecamatan/Kepulauan Masalembu, menolak pendaftaran salah satu calon kepala desa, karena terlambat dua jam saat menyerahkan surat keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep.

Sebelumnya, panitia dikatakan tidak pernah mengeluarkan pemberitahuan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak pernah dihukum dari pengadilan. Panitia baru mem-

beritahukan kekurangan persyaratan tersebut pada Uyung Warsito, salah satu cakades, sehari menjelang penutupan. ”Ini tidak benar, mestinya panitia pilkades memberitahukan

semua kekurangan persyaratan cakades yang dibutuhkan jauhjauh hari pada masing-masing cakades, bukan setelah kurang satu hari,” kata Amir Faisal, tokoh masyarakat Masakambing.

Ia menilai terlambatnya pemberitahuan kekurangan persyaratan administrasi bagian dari upaya pencekalan. Pencekalan tersebut dilakukan, karena Uyung Warsito, diprediksi memiliki banyak pendukung dan berpotensi keluar sebagai pemanang pada pemilihan kepala desa Masakambing. ”Gara-gara terlambat dua jam menyusulkan keterangan

tidak pernah dihukum dari PN, Uyung Warsito ditolak, dan pelaksanaan pilkades gagal digelar karena hanya ada satu calon (yang) lolos administrasi,” timpal H. Nurhatif, tokoh masyarakat Masalembu.

Menurutnya, mestinya panitia mempertingkan letak geografis Masalembu. “Jika panitia bijak tidak akan seperti ini, Sumenep-Masalembu jauh, membutuhkan waktu 24 jam.

Masak terlambat dua jam saja tidak ada toleransi,” tambahnya.

Panitia pilkades diminta mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Sehingga,

pilkades tetap bisa digelar bersamaan dengan daerah lain, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat nantinya.

“Jika hanya satu cakades yang mendaftar ikut pilkades, maka panitia tidak boleh melanjutkan pemilihan kepala desa, tapi ini calonnya ada cuma ditolak oleh panitia lantaran terlambat 2 jam menyetorkan kelengkapan administrasi,” pungkasnya.

Panitia telah meloloskan Dody Albar sebagai calon kepala desa. Kabarnya, ia orang dekat mantan kepala desa. =JUNAEDI/MK

CSR TAK JELAS

Pemanggilan Bappeda Ditunda SUMENEP – Rencana pemanggilan pejabat penting di lingkungan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Sumenep oleh DPRD setempat ditunda, Rabu (5/11). Pemanggilan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, lantaran internal dewan ada rapat mendadak.

TERTUTUP. Jurnalis mengintip rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (5/11). Rencana pemanggilan Bappeda terkait pengelolaan CSR ditunda karena wakil rakyat ada rapat dadakan.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Sumenep telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pihak Bappeda. Pemanggilan tersebut tindak lanjut tuntutan mahasiswa terkait penggunaan CSR (corporate social responsibility) yang tidak jelas. ”Pemanggilannya gagal dilakukan, karena berbarengan dengan rapat internal dewan,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari, kemarin.

Ditanya soal waktu pemanggilan ulang, pihaknya masih belum bisa memberikan kejesalasan. ”Kita masih belum tahu, kita tunggu saja, pasti kami akan memanggilnya,” ungkapnya.

Sementara Sutrisno, aktivis MTW (Madura Transparance Watch) mengaku kecewa. Bahkan, dirinya mencurigai gagalnya pemanggilan pejabat penting Bappedda itu, dikarenakan ada kongkalikong. ”Bisa saja itu terjadi. Sebab kalau hanya berbarengan dengan rapat, masih ada sisa waktu lain untuk meladeni pejabat penting dari Bappeda itu sendiri,” katanya Selain itu, lanjut Sutrisno, gagalnya pemanggilan tersebut menunjukkan jika wakil rakyat di gedung parlemen, sudah tidak lagi mepunyai semangat untuk menyelesaikan persoalan dana CSR. ”Kalau memang ada kemauan tinggi, pasti pemanggilan itu dilakukan. Karena agenda rapat tidak mungkin sampai menelan waktu sampai 24 jam lamanya,” ungkapnya. =JUNAEDI /MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

MADURA

F

SEPAK BOLA

Bina Pemain Muda

KECEWA. Ketua dan anggota Komisi III DPRD Pamekasan saat melakukan sidak pengerjaan proyek trotoar dalam Kota Pamekasan

Proyek Trotoar Dinilai Tidak Matang

Iskandar: Keramik Terlalu Tipis dan Tidak Memerhatikan Kelestarian Pohon PAMEKASAN - Proyek perbaikan trotoar yang saat ini tengah dikerjakan oleh rekanan di sejumlah titik di dalam Kota Pamekasan diketahui perencanaannya tidak matang karena ditemukan ada beberapa hal yang tidak diperhatiakan saat membuat perencanaan proyek tersebut.

Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Iskandar, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada proyek tersebut, Rabu (4/11) kemarin. Menurutnya, temuan di lapangan, proyek trotoar tidak memperhatikan pohon pinggir jalan yang berfungsi sebagai penghijauan dalam kota.

Pemasangan keramik pada trotoar terlalu dekat dengan pepohonan, sehingga dapat mengancam kelestarian pohon. Selain itu, dengan perencanaan yang ada saat ini, umur trotoar cenderung

tidak berlangsung lama, karena akar pohon dapat dengan cepat merusak trotoar.

“Semestinya itu, pohonnya diberi pelindung, sehingga ada ruang bagi akar pohon bisa bergerak, tidak seperti sekarang yang hampir tidak ada jarak antara trotoar dan pohon. Sehingga trotoar dan pohon beradu yang paling kuat. Kalau lebih kuat pohonnya, maka trotoar akan rusak dan sebaliknya, kalau trotoar yang menang, pohonnya yang akan mati,” katanya.

Lanjut Iskandar, yang juga membuat pihaknya kecewa den-

gan proyek tersebut, yaitu perbaikan trotoar tanpa didahului dengan pembersihan saluran air di bawah trotoar, sehingga kalau terjadi hujan lebat, maka tetap saja akan mudah banjir. Menurutnya, kalau trotoar sudah dibongkar sebaiknya bersihkan dulu salurannya.

Tidak hanya dua persoalan itu yang ditemukan Komisi III. Tambah Iskandar, pihaknya juga mendapati kualitas keramik yang dipasang saat ini lebih jelek daripada yang sebelumnya, yaitu keramik yang tipis. Sehingga berpotensi mudah pecah, seperti keramik trotoar yang telah dipasang tahun lalu.

“Saat saya tanya kenapa keramiknya kurang baik, dia (petugas PU Bina Marga) beralasan memang keramik yang dipasang tidak sama seperti tahun lalu, tapi keramik khusus trotoar.

Walau rekanan tidak menyalahi perencanaan, menurut saya perlu kiranya dilakukan evaluasi terkait kualitas keramiknya,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya akan meminta PU Bina Marga untuk merencanakan ulang trotoar yang akan dikerjakan tahun berikutnya, utamanya perencanaan yang berkaitan dengan kualitas keramik digunakan, agar tidak menggunakan keramik yang tipis sehingga mudah pecah.

“Coba saja lihat keramik yang tipis, yang dipasang tahun lalu, saat ini kondisinya sudah banyak yang pecah. Semestinya kondisi yang ada dijadikan pelajaran. Jadi, kami minta keramiknya memakai yang lebih tebal, tentu harus dilakukan perencanaan ulang,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pemkab melalui PSSI Pamekasan melakukan program pembinaan terhadap pemain muda asli Pamekasan. Ini adalah awal mencari skuat baru Persepam di musim depan, apakah itu berlaga di Devisi Utama atau tetap di ISL. Pihak PSSI Pamekasan tidak bersedia mengomentari pemain lama karena belum resmi Persepam ini diserahterimakan dari PT Pojur Madura United.

PT Pojur Madura United ini adalah pengelola Persepam dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, PSSI Pamekasan juga tidak bisa membuat keputusan sendiri karena harus berembuk dengan pengelola Persepam yang baru nanti.

Meski demikian, Wakil Ketua PSSI Pamekasan, Hamzah Saleh mengungkapkan saat ini secara formal pengelola Persepam masih PT Pojur Madura United. Apalagi belum resmi PT ini mengembalikannya ke Pemkab. Hanya saja kalau secara lisan sudah. Sedangkan resminya baru nanti, yang direncanakan setelah kompetisi ISL musim berakhir.

“Bila nanti sudah diserahkan secara resmi, PSSI Pamekasan akan langsung mengambil langkah-langkah konkret, guna masa depan Persepam ini,” tukas Hamzah kemarin (5/11).

Langkah konkret pertama yang akan diambil adalah mencari pengganti PT Pojur Madura United sebagai pengelola Persepam yang baru.

Pihaknya berharap siapa pun pengelola Persepam yang baru nanti, intinya bisa memberikan prestasi Persepam yang lebih baik lagi dari sekarang.

Beberapa persiapan juga sudah dilakukan PSSI Pamekasan dalam menyambut kembalinya Persepam ini, meski belum ada pengelola baru. Salah satunya adalah pembinaan pemain muda asli Pamekasan ini.

“Secara prinsip, Persepam sudah diserahkan ke Pemkab Pamekasan, selaku pemilik asli klub sepak bola ini. Kami (PT Pojur Madura United) sudah tidak memiliki wewenang lagi untuk klub tersebut,” papar AQ. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479| TAHUN III

G

HARGA GARAM NAIK. Pekerja mengangkut garam di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Rabu (5/11). Menjelang berakhirnya musim olah tahun ini, harga garam kualitas satu (K-1), naik dari Rp 550 ribu per ton menjadi Rp 575 ribu per ton, namun harga tersebut masih jauh di bawah harga ketetapan pemerintah sebesar Rp 750 ribu per ton.

Kesra Tak Tahu Penyebab Tunggakan Raskin Bulan April Semua Desa Dilaporkan Lunas PAMEKASAN - Hingga saat ini Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan mengaku belum tahu penyebab terjadinya tunggakan beras masyarakat miskin (raskin) yang mencapai Rp 1,4 miliar.

Tidak ada langkah Kesra untuk mencari tahu hal itu. Terbukti Kesra masih menunggu pertemuan dengan pihak Bulog Subdivre XII Madura, yang direncanakan oleh Komisi IV DPRD Pamekasan. Dengan adanya pertemuan itu diharapkan ada titik terang penyebab tingginya angka tunggakan raskin ke bulog.

Kepala Bagian Kesra Pemkab Pamekasan, Amirussaleh menga-

takan pihaknya masih kebingungan mencari penyebab terjadinya tunggakan itu karena pihak Bulog Subdivre Madura belum mengirim laporan dalam 7 bulan terakhir ke Bagian Kesra.

Selama ini, jelas Amir, pihaknya hanya menerima laporan Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM 1) yang berisi laporan calon penerima manfaat di tiap desa.

Sedangkan DPM 2 yang berisi daf-

tar penerima manfaat, sekaligus berita acara penerimaan raskin sama sekali tidak ada di Kesra “Kalau secara teknis, kami belum tahu, kenapa ada tunggakan semacam itu. Kalau perkiraan kami, problemnya itu di kepala desa belum bayar, karena yang kami terima hanya DPM 1-nya” katanya.

Menurutnya, kemungkinan besar DPM 2 tetap berada di desa dan kecamatan masing-masing.

Sehingga pihaknya belum tahu desa mana saja dari data DPM 1 yang sudah menerima raskin. Namun dalam laporan yang selama ini diterimanya dari Bulog Subdivre Madura seluruhnya lunas.

Amir menengarai ada sesuatu yang janggal karena dengan sistem Cash and Carry (dibayar lalu diantar) seharusnya tidak ada tunggakan pembayaran. Tidak ada laporan bahwa ada desa tertentu yang masih belum menebus raskin ke pihak Bulog.

“Laporan terakhir dari bulog kepada kami (Kesra) bulan April.

Dalam laporan itu semua desa di Pamekasan dinyatakan lunas. Selanjutnya tidak ada laporan lagi kepada kami,” ungkapnya.

Pihaknya menunggu hasil pertemuan yang telah direncanakan oleh Komisi IV DPRD Pamekasan. Dalam pertemuan itu diharapkan bisa melibatkan pihak

Bulog, Kesra, pihak kecamatan, dan desa untuk mengevaluasi permasalahan tunggakan raskin itu. “Persoalan raskin ini harus dievaluasi secara menyeluruh, makanya kami masih menunggu rencana hearing yang akan diadakan di dewan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bulog Subdivre XII Madura, Suharyono menyatakan Kabupatan Pamekasan menjadi kabupaten yang paling tinggi tunggakannya kepada Bulog, yaitu mencapai Rp 1,8 miliar. Disusul Kabupaten Sampang sebesar Rp 1,4 miliar, Sumenep Rp 766 juta, dan Bangkalan sebesar Rp 234 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

JADI RAWA. Tanah pertanian warga di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, tergenang air embung

Tanah Warga Jadi Rawa DPRD Rekomendasi Segera Bebaskan Lahan Terdampak PAMEKASAN - Persoalan lahan yang terkena dampak pembangunan embung di Desa Bengkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat merekomendasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) secepatnya melakukan pembebasan lahan tersebut.

Selain pembebasan lahan, ada tiga poin lagi yang menjadi isi rekomendasi DPRD yang dikeluarkan melalui Komisi III, yaitu pemkab setempaat harus segera melakukan inventarisir lahan yang menjadi dampak dari embung tersebut, membuat pelengsengan sepanjang saluran embung, dan harus membuatkan jembatan bagi warga.

Akibat pembangunan embung tersebut jarak tempuh warga yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan waktu cepat, saat ini harus memutar dengan jarak tempuh mencapai 1 kilometer sehingga pemkab harus responsif dengan dampak pembangunan embung tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar. Menurutnya, reko-

mendasi yang telah dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan warga setempat karena selain lahan yang tergenang air, ternyata warga juga mengeluhkan jarak tempuh yang semakin jauh.

“Ada 4 poin yang menjadi rekomendasi kami, tapi yang menjadi titik beratnya adalah pembebasan lahan warga yang terdampak karena persoalan lahan warga ini sudah dikeluhkan oleh pemiliknya. Jika lama-lama dibiarkan, persoalannya akan jadi membesar,” katanya.

Saat ditanya perihal tuntutan warga pemilik lahan terdampak untuk mendapatkan dokumendokumen pembangunan embung tersebut, Iskandar mengaku tidak

bisa memenuhinya sebab dokumen tersebut ada di pemerintah pusat.

Mulai dari perencanaan hingga proses pengerjaan embung tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, karena anggaran yang digunakan merupakan dana direktif Presiden, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak mungkin kami memanggil pihak-pihak yang merencanakan, melelang, dan yang mengerjakan, karena semua dilakukan oleh pusat. Sedang pemerintah daerah itu hanya penyediaan lahannya, makanya kami rekomendasikan agar lahan terdampak harus segera dibebas-

kan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Dusun Lekoh Barat, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, mengadu ke Komisi III DPRD Pamekasan. Dalam Pengaduannya, warga meminta ada keterbukaan dokumen Proyek tersebut.

Ada tengara kelalaian, utamanya dalam merancang dokumen dampak lingkungan dan studi kelayakan karena setelah proyek itu diselesaikan, justru muncul luapan baru yang menggenangi tujuh petak lahan warga. Akibatnya, warga tersebut kehilangan mata pencaharian yang selama ini bersumber dari lahan tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479| TAHUN III

I

BUKU K-13

Disdik Ingatkan Sekolah PAMEKASAN - Pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan sudah mendistribusikan buku kurikulum 2013 (K-13) ke sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di kabupaten itu.

Disdik memperingatkan (warning) sekolah agar tidak menjual buku tersebut ke pada siswa.

Penyataan tersebut dikeluarkan karena ada kekhawatiran. Pengalaman-pengalaman sebelumnya ada sebagian sekolah diketahui melakukan pungutan dalam bantuan pemerintah yang diberikan pada siswa sehingga terjadi penyimpangan dalam pendistribusian buku tersebut.

Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Moh Tarsun mengatakan tidak dibenarkan sekolah menjual buku K-13 kepada siswa karena untuk sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah

menengah atas (SMA) sudah ada anggaran khusus yang diambil dari bos buku.

“Terkadang ada oknumoknum yang merecoki bantuan semacam ini untuk mendapat keuntungan. Kami berharap siswa juga tahu kalau buku K-13 itu gratis. Kalau swasta yang baru beroperasi, kami tidak bertanggung jawab, karena memang tidak ada bos buku,” katanya.

Untuk itu, lanjut Tarsun, jika dikemudian hari pihaknya mendapati sekolah negeri masih melakukan pungutan atau menjual buku tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang bersangkutan.

Jika pengadaan buku yang dilakukan berupa pengayaan, pihaknya memperbolehkan sekolah memperjualbelikan kepada siswa. Itu pun harus tidak ada paksaan yang mewajibkan siswa harus membelinya.

“Buku K-13 yang jadi pegangan bagi guru dan siswa itu sifatnya hanya hak pakai saja, jadi semuanya gratis. Dan buku itu harus dikembalikan ke sekolah,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Petani mencabut tanaman tomat yang sudah mengering di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim, Rabu (5/11).

Harga tomat di kabupaten itu naik dari Rp 2.000 per kg menjadi Rp 4.000 per kg, akibat minimnya pasokan dari Jawa, sementara sebagian besar petani di Madura, gagal panen akibat kemarau panjang.

Dana APBD Terkuras untuk Anggaran Pegawai Taufikurrahman Menilai Wajar karena Ibu Kota PAMEKASAN - Selama ini diketahui dana APBD Pamekasan lebih banyak terkuras untuk anggaran birokrasi daripada kepentingan publik (rakyat). Hal ini dapat dilihat dari persentase pembagian APBD yang didominasi oleh anggaran untuk eksekutif dan diakui oleh Pemkab Pamekasan.

Pemilik Sapi Sonok (Hias) menari saat mengendalikan pasangan sapi sonok, dalam pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-484, di Kabupaten Pamekasan, Jatim.

Beberapa pihak ingin persentase APBD itu dibalik jadi lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan birokrasi. Minimal dianggarkan seimbang antara kebutuhan birokrasi dan kebutuhan rakyat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman menyatakan wajar apabila anggaran untuk pegawai (birokrasi) lebih mendominasi diambilkan dari APBD karena kebutuhan birokrasi di Pamekasan memang banyak.

Pertama, Pamekasan adalah Ibu Kota Karesidenan, yang banyak PNSnya sehingga banyak membutuhkan anggaran. Kedua, PAD Pamekasan memang kecil, sehingga tidak ada pemasukan tambahan yang maksimal untuk menaikkan APBDnya. Pada akhirnya ketika APBD itu sudah dianggarkan untuk belanja pegawai dan kebutuhan birokrasi lainnya, langsung menguras sebagian

besar APBD. Sedangkan sisanya untuk kepentingan lain yang anggarannya jauh lebih sedikit.

“Dengan keadaan yang seperti ini, di Jatim ini tidak hanya Pamekasan saja. Banyak kabupaten lain yang mengalami problem sama dengan Pamekasan. Lihat saja beberapa kabupaten lain di Jatim yang sekelas dengan Pamekasan, pasti APBDnya juga banyak dipakai untuk kebutuhan birokrasi karena memang harus seperti itu,” tukas Taufik kemarin (5/11).

Bila dianalisa secara objektif, hampir semua APBD kabupaten/ kota. Tidak hanya di Jatim, tapi di seluruh Indonesia, terutama kabupaten yang PADnya kecil dan ketergantungan pada dana perimbangan tinggi. Kecenderungan belanja pegawainya dan kebutuhan birokrasi lainnya akan besar. Terutama kabupaten yang menjadi Ibu Kota Karesidenan.

Hal ini memang sudah demikian sejak dulu.

Akan tetapi, kali ini, pihaknya sudah berusaha untuk melakukan efisiensi sebagaimana diinginkan Bupati. Pemerintah memang mengharapkan kebutuhan birokrasi bisa ditekan seminimal mungkin agar APBD bisa digunakan lebih banyak untuk anggaran publik, setidaktidaknya lebih banyak daripada sebelumnya. Sungguhpun begitu, pihaknya masih belum bisa menyampaikan secara terperinci tentang efisiensi RAPBD 2015 karena RAPBD tersebut masih dalam tahap finishing dan drafnya juga belum disampaikan ke DPRD. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menyarankan kepada eksekutif, terutama kepada Bupati dan para pejabat teknis di bawahnya agar dalam penyusunan RAPBD 2015 dapat mengurangi belanja yang tidak terlalu urgen, misalnya kegiatan yang hanya bersifat serimonial dan kegiatan rutin yang tidak terlalu mendesak sebaiknya dikurangi bahkan kalau bisa ditiadakan. Dana rakyat harus diselamatkan melalui RAPBD dan terkawal secara baik agar dapat digunakan untuk kepentingan rakyat pula. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

MADURA

J

PEMBANGUNAN EMBUNG

Pengerjaan Proyek di Daleman Tak Jelas SAMPANG – Hingga menjelang akhir tahun 2014, proyek pembangunan di Kabupaten Sampang banyak yang belum selesai.

Misalnya, proyek pembangunan embung yang ada di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung.

Pengerjaan proyek itu terancam molor. Hal itu dikarenakan jumlah pekerja yang menggarap proyek tersebut dirampingkan, dari yang semula berjumlah 16 pekerja menjadi 6 pekerja. Selain itu, kejelasan masa kontrak pengerjaannya juga tidak jelas meski telah dipasang

papan informasi.

“Awalnya proyek ini dikerjakan oleh 16 pekerja, namun saat ini hanya ada 6 pekerja. Dan pengerjaan proyek ini sudah hampir satu bulanan,” ucap salah seorang pekerja yang tidak mau disebutkan namanya kepada Koran Madura di lokasi proyek, Rabu (05/11).

Sementara Kabid Operasi dan Pemeliharaan PU Pengairan Sampang Imam Irawan saat dikonfirmasi menuturkan, proyek pembangunan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014, yaitu sebesar Rp 341 juta.

Pihaknya optimis pengerjaan proyek pembangunan embung tersebut selesai tepat waktu. Sebab menurutnya, proyek

pengerjaan embung tersebut sudah dalam tahap penyelesaian.

“Saya rasa proyek itu tidak molor.

Sebab semua konstruksi sudah selesai.

Bahkan semua pengerjaannya sudah dilakukan,” ujarnya dengan optimis.

Mengenai pengurangan pekerja, itu terserah pada pemegang proyek. “Mungkin pada awal pengerjaannya saja proyek itu dibutuhkan banyak pekerja, tapi saat ini karena proyek itu hampir selesai maka dilakukan pengurangan pekerja. Dan pihak pengairan tidak mau tahu itu digarap berapa orang, yang penting pengerjaan proyek embung itu sesuai dengan apa yang kami harapkan (RAB),” jelasnya.

Ketika ditanya tidak dicantumkan-

SEPI. Lokasi proyek pengerjaan embung di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Rabu (5/11).

nya masa kontrak pengerjaan di papan pengumuman, pihaknya merasa kaget, namun pihaknya menuturkan bahwa pengerjaan proyek embung tersebut berakhir tanggal 17 Desember 2014.

“Jadi kami tegaskan kembali jika pengerjaan proyek itu sudah jelas yaitu berakhir pada 17 Desember 2014, dan kami rasa masih banyak waktu untuk melakukan penyelesaian pengerjaan proyek itu,” ujarnya.

Proyek pembangunan embung di Desa Daleman tersebut untuk pembangunan embung dan penampungan air.

Sedangkan pelaksana pembangunan tersebut yaitu CV Market Indotama. =MOHAMMAD MUHLIS

mohammad muhlis/ koran madura

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

K

Hasil Perjuangan Burut Terlihat SAMPANG- Perjuangan nasib buruh di Kabupaten Sampang yang sebelumnya dibantu oleh Serikat Peduli Buruh Madura (SPBM) tampaknya tidak hanya kandas di Kabupaten Sampang saja. Hal itu terbukti pada Rabu (05/11), perwakilan korban buruh Sampang menggelar pertemuan dengan mediator ahli dari Provinsi Jawa Timur untuk mencari kebenaran yang selama ini dinilai haknya telah dirampas.

Hal itu juga merupakan tanda lemahnya Pemerintah Kabupaten Sampang yang menangani honoranium tidak mampu memediasi sengketa antara pihak perusahaan penyedia jasa outsourcing dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sehingga harus dimediasi oleh tim mediator Provinsi di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Propinsi Jawa Timur.

Dalam mediasi tersebut, semua pihak terkait persoalan honoranium hadir yaitu Dinsosk-

ertrans Sampang, perusahaan penyedia tenaga outsorcing, RSUD Sampang serta pekerja yang telah dirugikan haknya.

Tim Mediator Dinsoskertrans Propinsi Jawa Timur Sugeng Lestari menyampaikan jika hak yang diperoleh buruh harus sesuai dengan ketenagakerjaan yaitu berdasarkan UMK . Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada perusahaan agar melakukan perundingan dengan pekerja tentang langkah yang akan diambil terhadap para pekerja yang merasa dirugikan.

“Perusahaan wajib untuk

PERTEMUAN. Semua pihak saat dimediasi oleh tim mediator Provinsi Jawa Timur, Rabu (04/11). memenuhi ketentuan undangundang ketenagakerjaan. Yaitu harus membayar upah pekerja

sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK),” tegasnya.

Namun di sisi lain, perwakilan

buruh yang hadir dalam mediasi, Rudi Hartono menolak tawaran perusahaan yang akan memenuhi kerugian berdasar kontrak. Karena menurutnya, nilai kontrak yang di berlakukan pihak penyedia outsourcing masih di bawah UMK. “Saya tidak mau dan menolak tawaran perusahaan, karena perintah pihak mediator sudah jelas,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah melalui perwakilannya Kabid Hubungan Industrial Insriyani Krisnawati ketika diminta tanggapan mengenai hasil mediasi malah enggan berbicara, bahkan pihaknya sebagai pihak mediasi kabupaten terkesan menghindar dari persoalan tersebut.

“Besok, besok ya. Soalnya saya masih ada di ruangan anu, ruangan kantor, jadi besok ya. Soalnya masih ada yang mau di komunikasikan dengan orang-orang Provinsi,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PENGAIRAN

Jatah Anggaran PDAM Terancam Dibekukan SAMPANG - Keluhan demi keluhan terus dirasakan para pelanggan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sampang. Amburadulnya manajemen PDAM membuat kalangan legislatif juga ikut gerah.

Wakil rakyat mengancam akan membekukan sebagian anggaran yang mengalir ke PDAM. Sebab, selama ini pihak PDAM enggan membayar dana penyertaan modal yang dialirkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Ketua Komisi II DPRD Sampang Moh. Nasir menilai manajemen PDAM dari tahun ke tahun semakin bobrok. Sebab, pihak PDAM sejauh ini belum mampu membayar pinjaman modal dan segaligus bunga pinjaman sejak Tahun 2003. Sehingga dengan tegas, pihaknya mengungkapkan tidak akan akan segan-segan untuk membekukan aliran dana yang digelontorkan ke PDAM. ”Kami ikut prihatin terhadap pengelolaan PDAM di Sampang, kenapa sejak tahun 2003 PDAM tidak mampu membayar cicilan hutang modal yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Direktur dan Bupati Sampang,” ucapnya, Rabu (05/11).

Bahkan Nasir menyatakan akan melakukan evaluasi khusus dalam setiap anggaran yang diajukan oleh PDAM pada Tahun

2015. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap PDAM untuk mempertanyakan kejelasan. ”Dalam waktu dekat ini akan mengagendakan pemanggilan terhadap PDAM, terkait kejelasan PDAM ke depannya. Bahkan jika nanti PDAM mengusulkan kembali pinjaman modal maupun penyertaan modal, maka kami tidak akan menyetujui sebelum hutang-hutang PDAM dibayar.

Sebab bagaimapun modal tersebut harus dibayar dan dipertanggungjawabkan, bukan malah terkesan lepas dari kesepakatan,” jelas.

Direktur PDAM Sampang Robert Balbut sebelumnya menyampaikan jika kesepakatan tersebut ada kesalahan penulisan dalam judul. Sehingga dirinya berkeinginan untuk mengubah kesepakatan itu yang awalnya pinjaman menjadi penyertaan modal.

”Pada Tahun 2003 dan 2004, saya masih belum menjabat.

Terkait kesepakatan bersama ini ada yang perlu diluruskan, yakni judul dalam kesepakatan itu, bukan pinjaman melainkan penyertaan modal, jadi kami punya alasan tersendiri untuk tidak membayarnya,” singkatnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2013, PDAM Sam-

DARI JAUH. Tampak seorang melintas di depan kantor PDAM di Jl Rajawali Kota Sampang, Rabu (05/11).

pang menanggung tunggakan cicilan hutang ke Pemkab Sampang.

Tercatat sampai saat ini PDAM mempunyai bunga pinjaman atas kesepatakan bersama antara Bupati Sampang dengan Direktur PDAM nomor 116/634.013/2003-856/ PDAM/2003 Tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp 250.000.000 dalam jangka waktu 10 Tahun dengan bunga 10 persen dan jatuh tempo pada Desember 2013.

Namun kenyataannya, PDAM hanya mampu menyicil bunga 7 bulan Rp 14.533.333, setelah itu PDAM tidak lagi membayar, sehingga bunga pinjaman atas kesepatakan itu PDAM mempunyai tunggakan Rp 237.500.000.

Pada tahun berikutnya, PDAM kembali mendapat dana pinjaman, sesuai kesepatakan bersama antara Bupati Sampang dengan Direktur PDAM Nomor 050/731/434.013/2004050/252/434.501/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp 350.020.000 dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 8 persen dan jatuh tempo pada tanggal 1 Septembe 2014.

Kenyataannya, PDAM pada masa jatuh tempo sama sekali tidak pernah membayar cicilan bunga segaligus modal awal. Sehingga total bunga pinjaman atas kesepatakan itu yaitu sebesar Rp 252.230.400. =MOHAMMAD MUHLIS

L

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

Sampang

PENEMUAN MAYAT

Jenazah itu Bernama Tohir SAMPANG – Identitas mayat laki-laki yang ditemukan mengapung di Sungai Tambaan, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, mulai terungkap. Sosok mayat laki-laki yang ditemukan mengenakan baju takwa berwana coklat dan celana kolor warna hitam ada yang mengenali.

Mayat yang saat ini tengah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang itu, informasikan warga Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang. Ia bernama Tohir (40). Hal itu terungkap setelah pihak keluarga ada yang mengakui jika ada salah satu anggota keluarganya yang sudah dua hari tidak pulang.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasat Reskrim AKP Hari Siswo membenarkan bahwa mayat yang ditemukan di Sungai Tambaan

Camplong sudah ditemukan identitasnya. Mayat laki-laki tersebut sudah dibawa pulang oleh keluarganya.

“Korban itu orang Gunung Maddah. Bahkan usai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, korban dibawa pulang ke rumah duka di Desa Gunung Maddah Kecamatan Kota Sampang.

Memang informasinya sudah tidak pulang selama dua hari.

Dan mayat laki-laki itu memiliki riwayat kurang normal,” jelasnya kepada Koran Madura,

MAYAT. Mayat laki-laki ketika hendak dilakukan evakuasi di Sungai Tambaan, Selasa (04/11).

Identitas mayat tersebut sudah diketahui.

Selasa (4/11).

Sebelumnya, warga Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Sampang dikejutkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas. Satu hari sebelumnya, Senin (03/11) malam, ada warga luar desa yang mencari ikan di Sungai Tambaan dan memberitahu pada warga lain terhadap sosok mayat tersebut.

Namun, mayat tersebut baru ditemukan dan dilakukan evakuasi oleh petugas pagi harinya sekitar sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (04/11). =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014

KAMIS 6 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0479 |IIITAHUN III No. 0479

KETENAGAKERJAAN

Mengapa Masih Banyak Warga Jadi TKI? BANGKALAN - Minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Bangkalan membuat masyarakat masih berminat untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sedikitnya tahun ini ada 39 orang yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan yang sedang bekerja ke luar negeri.

"Ada sekitar 39 orang yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Mereka berangkat melalui kerjasama yang dibangun oleh kami," kata Kadinsosnakertrans, Yulianto melalui Kabid Tenaga Kerja, Takdir.

Mereka yang bekerja ke luar negeri dengan beberapa negara tujuan di antaranya menjadi TKI di Malaysia sebanyak 32 orang. Selain itu, warga yang bekerja ke Hongkong ada 4 orang dan 3 orang bekerja ke Taiwan. Mereka terdiri dari 28 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Meskipun begitu, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk mengurangi angka pengangguran itu, upaya yang bisa dilakukan Dinsosnakertrans Bangkalan dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Baik perusahaan di dalam maupun perusahaan di luar negeri," ungkapnya.

Selain menjalin kerjasama dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Upaya yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan di dalam negeri, seperti kerjasama yang dilakukan dengan PT Sumber Alfaria Trijaya dan FIF. "Kalau yang bekerja di perusahaan yang ada di dalam negeri dan melalui kita ada sekitar 53 orang. Mereka ditempatkan di Alfamart sebanyak 23 orang dan FIF 25 orang," jelasnya.

Upaya kerjasama yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin tahun terus bertambah.

Sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Bangkalan. Pasalnya, jumlah pencari kerja per Oktober 2014 mencapai 548 orang. = MOH RIDWAN/RAH

NARKOBA. Tersangka (kanan) beserta barang bukti saat diamankan di Polres Bangkalan, Rabu (5/11).

doni heriyanto/koran madura

Lagi, Warga Surabaya Diringkus karena Sabu Bandar Narkoba Hanya Dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang BANGKALAN - Jajaran Satuan Resnarkoba (Satresnarkoba) Polres Bangkalan meringkus R (43), warga Surabaya di kawasan akses Suramadu, tepatnya Jalan Raya Sendeng Dajah, Kecamatan Labang , Rabu (5/11). Pria bertubuh tambun ini tertangkap basah membawa narkoba jenis sabu-sabu (SS). Di hadapan petugas, tersangka mengkonsumsi barang haram tersebut agar kondisi tubuh tetap dalam keadaan fit.

Pria yang memiliki tiga anak itu tak bisa berkutik ketika laju sepeda motor Honda Supra 125 bernopol L 3122 OW yang dikendarainya dihentikan petugas.

Apalagi saat penggeledahan, sabu 1,6 gram itu ditemukan di bawah jok motor yang dikemas dalam empat kantong plastik ke-

cil. Selain itu, petugas juga menemukan peralatan menghisap sabu.

"Saat itu, anggota curiga pada R ketika melintas di Suramadu.

Kemudian anggota kami menghentikan laju kendaraan R dan melakukan penggeledahan. Pengakuan tersangka, barang itu di-

dapat dari J warga Blega," terang Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang, kepada wartawan.

Menurut Yanuar, J masih diburu oleh petugas, sedangkan identitas sang bandar sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Pihaknya akan terus menyikat peredaran narkoba di wilayah hukum polres Bangkalan, sebab masalah narkoba merupakan target utama yang menjadi perintah atasan. Terlebih salah satu kecamatan di wilayah setempat terkenal dengan kampung narkoba.

"Tersangka memakai sabu dengan alasan agar kondisi badan tetap fit. Namun apa

pun alasan pelaku, kami tetap proses karena telah melanggar aturan. Tersangka akan dijerat pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara," jelasnya.

Sementara itu, upaya memerangi maraknya penyalahgunaan narkoba, Polres Bangkalan terus melakukan pengawasan ketat di tiga lokasi. Sebut saja, Jalan Raya Burneh, Jalan Raya Labang, dan Jalan Raya Socah.

Pasalnya, tiga akses itu merupakan jalur masuknya para konsumen yang hendak membeli sabu-sabu ke Kampung Narkoba di Desa Parseh Kecamatan Socah. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

IDENTITAS KOTA

Bangkalan Belum Punya Ikon

doni heriyanto/koran madura

BOLOS. Salah satu PNS yang ditemukan berkeluyuran di rumah makan bebek Sinjay saat jam dinas berlangsung.

13 Pegawai Pemkab Terjaring Razia 10 THL dan 3 PNS Kelayapan saat Jam Dinas BANGKALAN - Belasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas di lingkungan pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bangkalan terjaring razia, Rabu (5/11). Operasi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat berhasil menciduk sebanyak 13 orang pegawai. Ke-13 abdi negara tersebut ditemukan berkeluyuran saat jam dinas berlangsung.

Bagi pegawai PNS maupun THL yang terjaring razia dilakukan pendataan untuk dilaporkan ke instansi masing-masing.

Menurut Kastpol PP Bangkalan, Moh Fachri, razia terhadap PNS maupun THL yang keluyuran semata-mata sebagai upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berlangsung secara optimal. Sebagai pegawai harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Bukan justru tidak masuk kerja. Sebab pegawai memiliki tanggung jawab moral se-

bagai aparatur negara.

"Ya kita hanya sebagai penegak perda ingin melihat sejauh mana aturan pimpinan kita ini dilaksanakan. Terutama bagaimana para pegawai itu bisa lebih disiplin dan tidak meninggalkan kewajiban saat jam kerja kantor," ujar mantan kepala Dispertamben itu.

Selain meningkatkan kedisiplinan pegawai, razia ini sebagai bentuk penegakan peraturan daerah (Perda) serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 10 tahun 2013 tentang tenaga harian lepas (THL) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

"Keberadaan seperangkat aturan tersebut seharusnya dijalankan oleh pegawai, bukan untuk dilanggar. Maka dari itu, dengan menggelar razia diharapkan bisa menimbulkan efek jera dan pegawai patuh terhadap aturan yang berlaku," paparnya Sementara itu, dalam razia tersebut setidaknya terdapat lima lokasi yang dijadikan sasaran operasi. Sebut saja, rumah makan Bebek Sinjay, Swalayan Tom Jerry, dan Indah Swalayan. Kemudian pusat perbelanjaan Bintang Mulya dan Hypermart tak luput dari penyisiran yang dilakukan

BANGKALAN – Tak seperti di tiga kabupaten lainnya di Madura, Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih belum menemukan ikon di jantung kota yang bisa ditawarkan kepada masyarakat luar. Membuat pemkab setempat harus memutar otak, agar bisa menemukan ikon yang bisa menjadi nilai jual. Meski Stadion Gelora Bangkalan saat ini sudah dikenal masyarakat, masih belum dimiliki ikon.

Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad mengaku perlu pengembangan ikon yang bisa menjadi citra Bangkalan. Sebab tiga dari empat kabupaten di Madura sudah memiliki ikon kota tersendiri. Seperti kabupaten Sampang yang memiliki Taman Monumen Trunojoyo, Pamekasan, yang terkenal dengan Monumen Arek Lancornya.

Selain itu, Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan Taman Bunganya. Namun di Bangkalan sendiri masih belum memiliki ikon yang melambangkan keindahan kota.

"Kita memang membutuhkan sebuah ikon baru bagi kota ini. Rencananya penataan dan pengembangan Taman Paseban

yang ada di jantung kota akan dijadikan ikon baru. Itu akan dijadikan identitas baru Bangkalan," ujar Ra Momon, panggilan akrabnya.

Untuk konsep penataan Taman Paseban akan sama dengan taman-taman yang menjadi ikon kota, di tempat lain. Sebagai lokasi Taman Bermain anak-anak, keluarga maupun masyarakat umum. Bahkan akan diberikan live music, dengan meletakkan panggung kecil di Taman Paseban. Akan tetapi, hal itu tidak mengganggu nuansa lokal yang ada.

Selain itu, dirinya berencana membangun Taman Paseban dengan sebuah patung berbentuk buah salak untuk menambah nuansa kekhasan taman. Nanti taman tersebut bukan hanya sekadar menjadi tempat bersantai, tetapi menjadi ikon baru agar dikenal seluruh masyarakat luar.

"Kebutuhan panggung sendiri masih akan dikaji dulu.

Sebab lokasi taman tersebut sangat berdekatan dengan Masjid Agung. Jika lebih banyak mudaratnya mending tidak usah ada," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

Nama-nama PNS dan THL yang Terjaring Razia Syafiatur, Staf Kecamatan Burneh (THL) Ifa Wasila, Staf Kecamatan Burneh (THL) Siti Fatima, pegawai Kantor Pengelolaan Pasar (THL) Maksudah, pegawai Kantor Pengelolaan Pasar (THL) Andri Sulistiana, pegawai Disporabupar (THL) Rika Noviana, pegawai RSUD Syamrabu (PNS) Susanti, pegawai RSUD Syamrabu (PNS) Yudistira AA, pegawai PU Cipta Karya Tata Ruang (PNS) Nurul Hidayati, pegawai Kantor Pengelola Pasar (THL) Nurul Arifah, staf Pasar Kamal (THL) Intan Permatasari, staf pasar Kamal (THL) Yuli Sri S, pegawai Kantor Pengelola Pasar (THL) R.P Moh. Soleh. A, pegawai Disporabudpar (THL) sumber: satpol pp

satpol PP. Hasilnya, 13 pegawai yang berstatus PNS dan THL tak bisa berkutik saat tertangkap basah sedang bolos kerja. = DONI HERIYANTO/RAH

moh ridwan/koran madura

IKON KOTA. Taman Paseban yang rencananya akan dibangun patung salak sebagai ikon baru.

Industri Lokal

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014

KAMIS 6 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0479 |IIITAHUN III No. 0479

Usaha Camilan Rumahan Menjanjikan

ali syahroni/koran madura

BEKERJA. Sejumlah karyawan sedang membungkus camilan di rumah Subriyah, Desa Tobungan, Galis, Pamekasan.

PAMEKASAN – Tidak semua bisnis membutuhkan modal besar, bahkan masih banyak bisnis atau peluang usaha yang bisa didirikan dengan modal kecil. Tidak semua bisnis harus dilakukan di luar rumah sebab ternyata banyak juga bisnis rumahan yang menghasilkan, tidak memerlukan modal yang besar, dan bisa dikerjakan dari dalam rumah.

Salah satunya adalah usaha camilan (makan ringan). Kendati camilan merupakan makan murah yang terjangkau, namun usaha camilan sangat memberikan keuntungan yang cukup besar karena minat masyarakat membeli camilan masih tinggi.

Hanya saja, usaha camilan membutuhkan keseriusan dan ketekunan karena persaingan

pasar camilan semakin hari semakin meningkat. Sungguhpun begitu camilan yang mempunya rasa enak dan harga yang terjangkau akan tetap bertahan di pasaran.

“Usaha camilan itu tidak perlu modal besar dan bisa dilakukan di rumah. Hanya saja kita harus pintar memilih camilah yang akan dibuat. Itu tergantung pada kebiasaan atau kegemaran masyarakat memakan camilan itu,” kata Subriyah, pemilik usaha camilan Andi Cahaya.

Usaha camilan yang ia mulai dengan modah awal Rp 1 juta.

Kini omzetnya sudah mencapai Rp 15 juta dalam satu bulan.

Pertama dirinya hanya membuat marning (jagung goreng), karena belajar dari pasar camilan. Dirinya terus menambah camilancamilan lain sesuai dengan permintaan pasar.

Dengan dibantu oleh karyawannya, selain marning kini Subriyah juga telah membuat kripik sukun, kripik singkong, otok goreng, dan kedelai goreng.

Banyak camilan yang dibuat itu karena ada permintaan dari toko yang sudah berlangganan marning sebelumnya.

Menurutnya, dirinya memilih usaha camilan karena pasar camilan masih cukup luas, kemudian camilan itu masih sangat digemari, serta camilan tidak ada target umur. Pasalnya, camilan yang dibuatnya dapat dimakan mulai anak-anak hingga orang dewasa.

Lanjut Subriyah, awal mulai usaha camilan itu dirinya hanya menitipkan di toko-toko sekitar rumahnya di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan. Namun saat ini pasar usahanya itu sudah mencakup ratusan toko yang tersebar di kabupaten tersebut.

“Dulu itu saya bawa sendiri ke toko-toko, tapi sekarang saya sudah punya dua orang tenaga marketing. Karena usaha camilan itu harus mempunyai tenaga marketing yang baik. Sebab di marketing itu ujung tombak usaha camilan,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

Cara Pembuatan: Pertama kali kupas singkong yang telah disiapkan lalu cuci bersih.

Setelah itu singkong dirajang (diiris). Lalu siapkan air yang dicampur dengan kapur sirih. Kemudian masukkan bumbu halus (bawang putih dan garam) ke dalam campuran air dan kapur sirih, aduk rata.

Singkong rajangan direndam ke dalam larutan tersebut selama kurang lebih 30 menit.

Setelah itu, minyak sayur dipanaskan, kemudian masukkan bumbu halus dan diaduk-aduk. Masukkan gula pasir sampai merata.

Aduk-aduk terus hingga kering. Setelah itu kecilkan atau matikan api kompor. Langkah selanjutnya, memasukkan keripik singkong, aduk-aduk lagi sampai merata. Kemudian, kita angkat dan tiriskan.

Biarkan keripik singkong sampai dingin. Langkah terakhir adalah pembungkusan.

Bahan Bumbu : -

kapur sirih air gula pasir garam bawang putih bawang merah

KORAN MADURA

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 No. 0479 | TAHUN III

KAMIS 6 NOVEMBER 2014 | No. 0479 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Sri Hidarti Khadijah

Biasakan Beradaptasi dengan Lingkungan Dunia tidak selebar daun kelor. Peribahasa ini dapat menggambarkan pesan Sri Hidarti Khadijah, gadis kelahiran Pamekasan, 07 Juni 1993 lalu itu. Banyak hal yang dapat ditemukan di luar kebiasaan yang terjadi setiap harinya. Tentu banyak pelajaran yang bisa didapat, kalau bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Nama : Sri Hidarti kHadijah Panggilan : Darti Tetala : Pamekasan, 07 Juni 1993 Pekerjaan : Mahasiswi Alamat : Kelurahan Lawangan Daya. Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Pendidikan = SDN Barurambat Kota II, 1999 – 2005 = SMPN 2 Pamekasan, 2005 – 2008 = SMAN 2 Pamekasan, 2008 – 2011 = Politeknik Negeri Malang Jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 Manajemen Informatika, 2011 – sekarang.

G

adis yang beralamat di Kelurahan Lawangan Daya RT 09 RW 04, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini memiliki sejumlah prestasi dalam kejuaraan bridge (kartu remi), di antaranya tercatat sebagai Juara ke-2 Kejuaraan Bridge Antar Pelajar Kabupaten Pamekasan (2009) dan Juara ke-3 Kejuaraan Bridge Antar Pelajar Kabupaten Pamekasan (2009).

Selain itu, masih di kejuaraan kartu, gadis yang mengidolakan Valentino Rossi, Messi, Neymar, dan Dian Pelangi ini juga

Usaha Camilan Rumahan Menjanjikan Tidak semua bisnis membutuhkan modal besar, bahkan masih banyak bisnis atau peluang usaha yang bisa didirikan dengan modal kecil. Salah satunya adalah usaha camilan (makan ringan).

Selengkapnya INDUSTRI LOKAL | Hal. O

P

menjadi semifinalis cabang olahraga Bridge pada Pekan Olahraga Kabupaten Pamekasan (2010), Finalist Bridge Tournament Bupati Pamekasan Cup (2010), dan Juara ke 2 Kejuaraan Bridge Antar Pelajar Kabupaten Pamekasan (2011).

“Banyak hal yang bisa kita temukan di luar comfort zone (zona kenyamanan), kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita, sejauh apa kita bisa bersaing dan bagaimana kita harus bersikap. Keluar dari comfort zone itu akan memberikan kita banyak pelajaran dan kita akan lebih banyak bersyukur,” kata Darti, sapaan akrabnya.

Setelah lulus SMA pada tahun 2011 lalu, dirinya melanjutkan pendidikan dengan kuliah di perguruan tinggi politeknik di Malang. Gadis yang pernah sekolah di SDN Barurambat Kota II, SMP Negeri 2 Pamekasan, dan SMA Negeri 2 Pamekasan ini tertarik untuk tahu dan mendalami hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Bahkan ada pengalaman menarik yang diceritakan gadis yang hobi menggambar ini. Menurutnya saat sharing dengan ODHA (orang dengan HIV/AIDS), banyak hal yang dapat diambil pelajaran dari ODHA agar dapat terhindar hari penyakit yang belum ditemukan obatnya itu.

Gadis cantik yang tercatat sebagai mahasiswi Politeknik Negeri Malang Jurusan Teknik Elektro Program Studi D3, Manajemen Informatika ini pernah menjadi panitia seminar Peringatan Hari HIV/AIDS Internasional UKM Pasukan Anti Narkotika Politeknik Negeri Malang tahun 2012 serta menjadi Ketua Pelaksana Penempuhan Nomor Induk Anggota UKM Pasukan Anti Narkotika Politeknik Negeri Malang tahun 2013. =ALI SYAHRONI/RAH

MELLY ANDRIYANI

S

Harus Belajar dari Masa Lalu

etiap orang mempunyai masa lalu. Apa pun masa lalunya mungkin tetap berbekas dalam diri setiap individu.

Khususnya masa lalu yang buruk atau tidak ingin dikenang. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, maka harus berdamai dengan masa lalu.

Penyesalan terhadap apa yang telah diperbuat, tidak mengubah masa lalu, tapi bisa membantu memperbaiki masa depan.

"Masa lalu adalah pelajaran untuk hari ini. Apa pun yang terjadi biarkan menjadi sebuah kisah yang

tak akan pernah terulang kembali," ujar Melly Andriyani.

Hidup ini, kata perempuan yang akrab disapa Melly, terlalu singkat.

Jadi jangan pernah terbelenggu oleh kisah-kisah yang telah usang.

Jangan pernah mudah menyerah karena selalu teringat dengan kejadian-kejadian di masa kelam.

Ambillah pelajaran untuk berubah hidup ke arah yang lebih baik.

Bangkit itu lebih berharga dari pada hanya meratapi kehidupan dengan penuh penyesalan.

"Hidup ini terlalu indah untuk

diisi oleh ratapan, umpatan, penyesalan, rasa marah, dendam. Semua itu hanya menggerogoti keindahan hidup. Tertawa dan tersenyumlah, walau dalam suasana sedih sekalipun. Syukuri apa yang telah dimiliki.

Belajarlah dari kehidupan yang sudah dijalani," ungkapnya.

Untuk itu, menatap masa depan dengan penuh optimis harus dilakukan. Sebab kehidupan ini akan terus berjalan. Jika tidak siap untuk masa depan, justru akan terjebak pada perputaran dunia ini. =Doni Heriyanto/RAH