Koran Madura 7 Mei 2013

1

SELASA 7 MEI 2013 NO. 00112 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

7 MEI 2013

SISWA MAN 2, PAMEKASAN, MOGOK BELAJAR Mereka berunjuk rasa menolak mutasi terhadap tiga guru mereka yang dimutasi oleh mantan bupati KH. Kholilurrahman sebelum Bupati baru setelahnya dilantik oleh Gubernur Jatim. ant/saiful bahri

>> halaman 5

LEBRON JAMES PEMAIN TERBAIK NBA Forward Miami Heat LeBron James mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik (Most Valuable Player) NBA untuk musim 2012/2013 pada Minggu. >> halaman 16

Anas Penuhi Panggilan KPK JAKARTA-Mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Senin, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat.

“Saya sehat, saya bisa memenuhi panggilan untuk menjadi saksi atas Pak Andi (Mallarangeng), Pak Deddy (Kusdinar) dan Pak (Teuku) Bagus, saya tidak tahu mengapa saya dijadikan saksi tapi saya sebagai Anas siap hadir untuk memberikan keterangan,” kata Anas yang datang ke gedung KPK Jakarta pada pukul 12.45 WIB, Senin.

Anas seharusnya menjalani pemeriksaan pada Senin

(29/4) tapi pengacaranya Firman Wijaya mengatakan Anas tidak bisa datang karena mengalami gangguan kesehatan akibat makan nasi kucing.

“Hari ini saya sehat karena tadi malam saya makan nasi kucing, jadi kalau minggu lalu saya tidak hadir karena tidak sehat sama sekali, bukan karena makan nasi kucing, nasi kucing justru membuat saya sehat,” tambah Anas.

Ia bahkan menganjurkan agar lapak nasi kucing semakin banyak, tapi Anas menolak menjawab pertanyaan terkait kasus. “Nanti ya kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan sampean,” kata Anas saat ditanya mengenai sertifikat tanah Hambalang.

Anas datang ke KPK did-

ampingin Wakil Sekretaris Jenderal I Partai Demokrat Saan Mustafa serta pengacaranya Firman Wijaya.

Anas terakhir memberikan kesaksian dalam kasus Hambalang pada 4 Juli 2012 sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan dalam pemeriksaan tersebut Anas mengaku bahwa tidak pernah bertemu dengan pihak PT Adhi Karya selaku konsorsium pemenang tender Hambalang.

Pada Jumat (22/2), KPK secara resmi mengumumkan Anas Urbaningrum melanggar pasal penerimaan suap atau gratifikasi oleh penyelenggara negara berdasarkan Undangundang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman pidana pelanggar pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Sedangkan tersangka lain mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor juga disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP. Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010.

Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.

Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar. (ant/beth)

PEDULI WARGA

Said Abdullah Bantu Anak Penderita Meningokel

SUMENEP-Rifqi Riyanto warga Kecamatan Guluk-Guluk ini masih berumur dua tahun. Seharusnya di usianya ini ia cukup ceria dan selalu asyik bermain.

Namun penyakit meningokel

yang dideritanya membuat ia tidak seceria teman-teman sebayanya. Di antara dua matanya muncul benjolan yang membuatnya cukup menderita dan terlihat selalu murung.

Ibunya, Maemunah mengatakan

bahwa ia sudah beberapakali berusaha mengobati anaknya di puskesmas kecamatan Ganding, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

“Kemampuan kami sangat terbatas.

Karenanya selama ini kami hanya membawanya ke puskesmas. Untuk membawanya ke rumah sakit, kami jelas tidak mampu” terang Maemunah.

Kondisi Rifqi ini membuat MH. Said Adullah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI P tergugah. Saat datang ke Kecamatan Guluk-Guluk, ia menjenguk Rifqi dan memberinya sedikit bantuan agar Rifqi bisa dibawa ke rumah sakit untuk diobati. “Kondisi Rifqi ini sangat memprihatinkan, harus segera diobati sebelum semakin parah”, ujar Said.

Selain Rifqi, Said juga memberikan bantuan kepada Ahmad Faiq yang menderita pembengkakan pada otaknya. Said berharap anak ini bisa diobati dan bisa beraktifitas seperti anak-anak seusianya. (syam/beth)

g PAMANGGHI

Legitimasi Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis tinggal di Jakarta

K

etika agama sekedar jadi legitimasi, saat itu agama kehilangan subtansi dan tujuan keberadaannya. Agama berubah fungsi sekedar sebagai pembenaran tindakan syahwat manusia. Agama lalu berada di luar kerangka dasar pikiran dan perilaku manusia. Hanya simbol.

Kepentingan yang menjadi nawaitu beragama bukan berangkat dari kesadaran, pemahaman dan keyakinan. Tak usah heran jika sekali waktu agama yang diyakini diletakkan disudut-sudut sempit, lalu di saat lain didekap erat, seakan tak boleh lepas. Standarnya kepentingan. Jika diperlukan untuk mengamankan kepentingan, diperlihatkan simbolsimbol agama yang dipeluknya.

Politik, areal paling sering memanfaatkan agama sebagai legitimasi. Muatan moral pada ajaran agama memang sangat menarik dijadikan alat menghimpun kekuatan. Muatan emosi yang ditumbuhkan dari keterikatan keagamaan, dapat dengan mudah menjadi ideologi pengikat mencapai tujuan politik atau kekuasaan.

Simpati, empati, rasa kebersamaan, ikatan persaudaraan yang memang kental sebagai ajaran agama, diplesetkan pada penggalangan kekuatan.

Secara objektif pe- para politisi yang m a n f a a t a n sebatas berbaju agama di agama itu tidak pentas polimenyadari bahwa tik masih masyarakat saat tetap berini makin cerdas langsung.

Sebagian politisi di negeri ini masih beranggapan bahwa agama bisa menjadi alat menggapai kepentingan bernama kekuasaan.

Bahwa gaya berpolitik sejenis itu laku atau tidak laku, agaknya masih menjadi tanda tanya, terutama di pemilu tahun 2014.

Sebenarnya sah saja menjadikan agama sebagai legitimasi, menjadi simbol atau identitas politik. Yang menjadi masalah apakah ada kesesuaian nilai, sikap dan perilaku politik yang sejalan agama bersangkutan atau tidak. Jika ada konsistensi antara kebenaran dan pembenaran (legitimasi) tentu terbuka posisi agama dalam format seperti itu untuk menjadi alternatif solusi pilihan masyarakat.

Sebaliknya jika agama sebatas legitimasi, apalagi berkembang paradok pemikiran dan sikap politik, tingkat resistensi bahkan hujatan masyarakat akan jauh lebih dasyat dibanding yang diarahkan pada politisi yang tidak menggunakan agama sebagai identitas perjuangan politik.

Karena itu penting disadari kekuatan politik yang ingin menjadikan agama sebagai simbol, legitimasi atau pun elan utama perjuangan politik bahwa muatan moral dan identitas suci agama, di samping dapat menjadi magnet, bisa berbalik membentuk tsunami hujatan.

Pilihan identitas agama jangan hanya sekedar mempertimbangkan daya tarik, kekuatan jual tapi juga konsekuensi arus dasyat resistensi bila ternya-ta masyarakat mengetahui manipulasi subtansi dan tujuan agama.

Ada beban berbeda yang jauh lebih berat, harus siap ditanggung pada setiap pemanfaatan agama dalam wilayah politik. Sayangnya, kesadaran ini belum berkembang sebagaimana di era Orde Lama, ketika moralitas politik politisi Islam menjadi panutan moral.

Saat ini yang mekar lebih banyak, lagi-lagi hanya menjadikan agama sekedar alat menarik meraih kepentingan.

Ironisnya, para politisi yang sebatas berbaju agama itu tidak menyadari bahwa masyarakat saat ini makin cerdas.

Masyarakat lebih membutuhkan aplikasi moral agama, yang objektif, yang mampu mewujudkan keadilan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hiburan memabukkan berupa janji-janji moral berbungkus agama. =

Melanggar Teritorial Suatu hari Matrawi ditangkap seorang polisi Malaysia saat melaut di perairan yang jauh dari kampungnya.

“Kamu telah melanggar teritorial, kamu menangkap ikan di perairan kami” ujar sang polisi.

Mendengar itu Matrawi mengerutkan kening dan protes.

“Enak saja, anda tahu tidak, ikan yang saya tangkap ini sebenarnya ikan Madura yang saya kejar karena lari kemari” ucap Matrawi enteng.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 7 MEI 2013 NO. 0112 TAHUN II

PERATURAN DAERAH

Delapan Raperda Ditarget Dua Bulan

noveradika/ant

CEGAH ANEMIA PELAJAR. Pelajar kelas XI, Khairani Afifah menunjukkan pil penambah darah sebelum diminumnya pada acara Deklarasi "Cantik dan Cerdas Tanpa Anemia" di SMAN 11 Yogyakarta, Senin (6/5). Deklarasi tersebut bertujuan untuk menekan angka remaja putri yang mengalami anemia karena pelajar yang mengalami anemia akan berpengaruh pada daya konsentrasi belajar sehingga berpengaruh pada prestasi mereka.

Pengguna Jamkesmas Masih Dipungut Biaya Berobat SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Syamsul Arijal menyayangkan temuan pengguna jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang masih dipungut biaya saat berobat. Saat melakukan reses beberapa waktu lalu, dirinya menerima keluhan warga yang dikenakan biaya sampai di atas satu juta rupiah saat menjalani opname di rumah sakit.

“Kami sangat simpati terhadap masyarkat, masak pakek jamkesmas yang seharusnya gratis masih dikenakan biaya. Itupun satu juta lebih,” katanya, Senin (6/5).

Pungutan tersebut melanggar maksud dari adanya program pemerintah pusat tersebut, sebab itu merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kese-

hatan yang maksimal terhadap masyarkat, terutama bagi yang tidak mampu. “Sesungguhnya itu adalah program yang sangat ditunggu oleh masyarakat, kita pikir jika masih melakukan pemungutan, itu sangat tidak benar bahkan itu sudah keluar dari kode etik yang ada,” tambahnya.

Ia mengaku kesal ter-

hadap pihak puskesmas Kecamatan Ambunten, tempat pasien pengguna jamkesmas tersebut dirawat, sebab ketika pasien meminta keterangan tentang rincian biaya yang telah dihabiskannya, malah pihak puskesmas seakan merahasiakannya. “Ia mengatakan, soal pembiayaan yang telah dihabiskan tidak bisa untuk diminta, sebab itu merupakan rahasia kami,” jelas Syamsul kepada wartawan.

Selain temuan pelayanan yang tidak maksimal dan adanya pungutan bagi peserta jamkesmas, pihak puskesman juga menggelembungkan kuitansi. Syamsul mencontohkan temuan bukti keterangan dalam kuitansi yang menyatakan salah satu

pasien diokname selama tiga hari dengan injeksi sampai 27 kali. “Ini sebuah lelucon kiranya, karena jika benar mampus orang itu,” ungkapnya.

Syamsul berharap, dinas kesehatan melakukan penyegaran akan tindakan yang telah dilakukan oleh sejumlah pegawai rumah sakit yang berada di kecamatan sampai ditingkat desa. “Maka dari itu, kami minta dinas kesehatan harus benar-benar aktif dalam mengawasi mitra kerjanya,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Rizka Anugerah Rahadi mengatakan, dengan adanya informasi mengenai pungutan dan pelayan yang kurang maksimal, pihaknya dalam waktu dekat akan menindaklanjuti

kebenarannya. “Kami akan prioritaskan untuk menjadi agenda kerja kami, sebab itu merupakan kesalahan yang tidak wajar,” ungkapnya.

Peraturan pemerintah dalam penggunaan jamkesmas atau jamkesda sampai saat ini belum ada perubahan yang menyatakan tidak boleh ada pungutan. “Itu merupakan tindakan yang sudah keluar dari peraturan yang ada,” tegasnya.

Jika saat meninjau nanti menemukan penyimpangan sesuai dengan informasi yang diterima, pihaknya berjanji untuk memberikan sanksi.

“Pasti kami akan beri sanksi sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dalam kepegawaian,” tukasnya. (edy/mk)

PENDIDIKAN

Disdik Akan Regrouping Sekolah yang Kekurangan Siswa SUMENEP— Banyaknya sekolah dasar yang tidak memiliki siswa akan dikaji ulang dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Siswa SD dalam Perkelas. Dalam standar itu, minimal ada 32 siswa perkelas. Namun, karena disesuaikan dengan sarana prasarana, kemudian dinaikkan menjadi 40 siswa dalam satu ruang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik. Ia menyebutkan, aturan dinaikkannya siswa dalam perkelas menjadi 40 siswa merupakan kewenangan pemerintah daerah melihat sarana prasarana yang sudah ada pada sekolah tersebut. “Apabila prasarana mencukupi dan sekolah tersebut kekurangan murid akan didatangkan dari sekolah lainnya yang secara geografis berdekatan dan nasibnya juga sama-sama kekurangan murid,” ucapnya.

Tetapi jika tuntutan regrouping tersebut tidak menguntungkan siswa karena letak sekolah yang digrouping berjauhan, sekolah lama akan tetap dipertahankan walaupun muridnya tidak sesuai dengan standar minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. “Terus kemana siswa tersebut mau sekolah jika sekolah barunya itu sangat jauh,”

asep fathulrahman/ant

SEKOLAH TIDAK LAYAK. Sejumlah murid kelas 6 SD Negeri Kasunyatan 1, Kasemen, Serang, Banten, Senin (6/5), bermain di jendela sekolah yang bolong sebelum berlangsungnya Ujian Nasional (UN). Selain sejumlah tiang kayu lapuk dan jendela rusak, juga cahaya yang masuk sangat kurang hingga siswa harus mengerjakan soal UN dengan sinar temaram tanpa bantuan penerangan lampu karena tak ada aliran listrik. paparnya, Senin (6/5).

Sementara untuk SD Dungkek II, pihaknya akan turun langsung kelapangan guna memastikan rencana regrouping sekolah tersebut. Alasan dilakukannya regrouping untuk sekolah SD Dungkek II karena

efektivitas dana dan sekolah.

Sebab jika sekolah tersebut, tidak memenuhi syarat kelayakan minimal dan perlu diregrouping tetap merugikan kepada pemerintah dari sisi penyelenggaraan pendidikan.

Selain merugikan kepada

pemerintah tentunya juga merugikan siswa sekolah setempat karena sekolah sudah tidak kondusif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Rencana dilakukannya regrouping tersebut melibatkan semua pihak dari pemerintah, meliputi pihak dikdas dari dinas pendidikan, pemerintah daerah, kepala desa dan unsur masyarakat maupun guru sekolah. Sedangkan guru sekolah yang sekolahnya sudah digrouping akan dimasukkan kepada sekolah yang kekurangan guru.

Syarat sekolah yang akan diregrouping, selain karena kurangnya siswa juga satu halaman. Meskipun siswanya banyak tapi jadi satu halaman akan digrouping. Ia mencontohkan sekolah yang sudah diregrouping karena satu halaman seperti SD Bangselok satu dua dan tiga. Sekolah tersebut, sudah digrouping menjadi sekolah SD Bangselok Satu.

Ia menambahkan, banyaknya sekolah SD yang kekurangan siswa karena diakibatkan menjamurnya sekolah-sekolah swasta. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya perhatian para guru sekolah dasar yang tidak berdiam ditempat tersebut sehingga kurang diapresiasi oleh masyarakat setempat.

“Mau bagaimana lagi, para guru SD itu mengajaranya dengan cara sorogan dan tidak berdiam ditempat,”tukasnya. (athink/mk)

SUMENEP — Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep mentargetkan delapan raperda selesai dalam dua bulan. Insiatif bamus tersebut untuk melanjutkan rancangan program legislasi daerah (prolegda) tahun 2012 yang menargetkan 27 rancangan pembangunan daerah (raperda). Raperda tersebut dijadwalkan akan diselesaikan pada akhir tahun 2013 ini.

Anggota Bamus DPRD Sukarnaedi menyebutkan, dalam dua bulan ke depan bamus mengagendakan pembahasan tujuh raperda, ditambah satu raperda yang belum disahkan menjadi perda. Sedangkan mekanisme pembahasan raperda akan dilakukan secara bertahap. “Pertama empat raperda akan dibahas lebih dulu. Kemudian sisanya sampai delapan,” paparnya, Senin (6/5).

Politisi PKB itu menyebutkan, pihaknya bertekad menyelesaikan delapan raperda tersebut selama dua bulan. Sedangkan raperda yang akan dibahas, mengenai raperda pembentukan peraturan daerah yang diusulkan DPRD. Kemudian raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Pemkab Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dan raperda tentang perubahan kedua atas Perda Pemkab Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah. Kemudian raperda, tentang tata kerja satuan polisi pamong praja dan raperda mengenai izin usaha konstruksi.

Kemudian raperda berikutnya, raperda mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, raperda bebas buta aksara Al Qur’an pada siswa sekolah dasar. Sedangkan raperda sisanya mengenai pembentukan tata kelola sumberdaya energi dan mineral.

Ke delapan raperda tersebut, empat diantaranya merupakan usulan dari k eksekutif dan empat lainnya atas prakarsa DPRD. Mekanisme pembahasan raperda tersebut akan dibentuk pansus dari antar komisi, sebab merupakan disiplin

dan kewenangan dari masing-masing komisi. Ia mencontohkan, seperti pansus II yang berwenang komisi B, karena pembahasan mengenai raperda izin konstruksi sudah dianggap mendesak untuk dilakukan.

Pihaknya ingin melakukan pembahasan raperda tersebut semaksimal mungkin agar raperda yang dihasilkan menjadi perda yang aplikatif bagi masyarakat.

Ia tidak menginginkan perda yang dihasilkan nanti hanya menjadi tulisan di atas kertas dan tidak berguna bagi masyarakat banyak karena prosesnya yang terburu-buru. “Paling tidak perda yang dihasilkan nanti menjadi warisan dari DPRD sekarang,”tuturnya.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Imam Mawardi mengakui bahwa semua raperda yang harus diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 27 raperda, 12 usulan DPRD dan 15 usulan eksekutif. Sementara raperda yang sudah selesai ada delapan. Empat raperda dari DPRD dan empatnya lagi usulan eksekutif.

Raperda yang menunggu pembahasan selanjutnya sebanyak 19 raperda.

Meskipun dari 27 raperda itu ada raperda yang memang rutin. “Raperda yang rutin seperti pertanggungjawaban APBD. Perubahan dan rancangan APBD,” jelasnya, Jumat (3/5) di ruang kerjanya.

Sedangkan untuk raperda non-APBD, katanya, sebanyak 24 raperda. Politisi PKB itu menyebutkan, pada waktunya nanti pembahasan raperda tersebut pasti dimulai. Dan pihaknya sendiri sudah menjadwalkan pembahasan tersebut untuk segera dilakukan. Tetapi kewenangan bamus. Pihaknya hanya melakukan kajian ditingkat baleg.

Mengenai rancangan jadwal pembahasan lanjutan, ia mengaku sudah dibuat dan mengagendakan dalam satu tahun menjadi tiga kwartal. Dalam tahun 2013 semua raperda diupayakan dapat diselesaikan tanpa kendala karena semua raperda tersebut dianggap penting dan tidak ada skala prioritas pembahasan. (athink/mk)

Laga SAI, AKD dan Koran Madura

Mudhar Juara Lomba Domino

abe/koran madura

KONSENTRASI. Para pemain sedang memelototi kartu dominonya masing-masing saat lomba berlangsung.

PRAGAAN – Said Abdullah Institute (SAI), Asosiasi Kepala Desa (AKD) Pragaan dan Harian Koran Madura menyelenggarakan lomba domino se kecamatan Pragaan. Kegiatan yang dipusatkan di rumah ketua AKD Pragaan Zainul Ihsan ini diikuti 28 orang perwakilan dari masing-masing desa. Dari 48 peserta hanya tersisa 4 orang masing-masing sebagai juara I, II, III, dan juara harapan.

Olahraga asah otak ini menuntut permainan pikiran yang harus terpusat dan terkonsentrasi. Sebab jika tidak, peserta dengan sangat mudah terkalahkan.

Dalam lomba ini, panitia memberlakukan sistem reli poin dan gugur. Setiap grup

yang terdiri atas 4 orang, 2 orang pasti tereliminasi dan gagal menuju babak berikutnya. Peserta yang tidak bisa mengumpulkan 10 poin dalam setiap game, pasti keluar dari barisan pemain yang lolos untuk melaju di era berikutnya.

Pada tahap pertama, jumlah pemain masih komplit, Tahap kedua, pemain tersisa 24 begitu juga pada tahap berikutnya hingga tersisa 4 orang yang berebut sebagai juara I, II, III, dan juara harapan. Begitu banyaknya peserta dan waktu yang diperlukan, lomba ini dihelat dua hari, SabtuMinggu (4-5 Mei 2013). Keluar sebagai pemenang masing-masing Mudhar (Juara I), Saiful Bahri (II), Khazin Asmawar dan Muhammad

(harapan). Setiap pemenang mendapatkan sembako dari panitia.

Ketua panitia Zainul Ihsan mengatakan, lomba domino berlangsung untuk kebersamaan. Itu dia selenggarakan selama setahun 3 sampai 4 kali.

Menurutnya, dihitung dari sisi ekonomi rugi karena peserta tidak dipungut biaya. Sebaliknya, panitia menyediakan soft drink dan makan malam serta hadiah.

Tetapi, pria yang juga kepala desa Karduluk Kecamatan Pragaan ini lebih menomorsatukan kebersamaan dan silaturrahim. “Nah, keakraban satu sama lain ini yang tak ternilai,” ujarnya didampingi ketua dewan juri Suaidi dan Sekretaris SAI, Abrari. (abe)

SUMENEP

3

SELASA 7 MEI 2013 NO. 0112 TAHUN II

KRIMINAL

PENANGANAN KASUS

Dua Penjambret Dihajar Massa

Kejari Kekurangan Jaksa

SUMENEP – Aksi nekat dua pemuda asal Dusun Patebbun Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura saat hendak menjambret dompet milik Serly Novita, 21, Senin (6/5) siang berbuah petaka. Dua pemuda tersebut, Azizurrahman, 19, dan Rifak, 26, dihajar massa.

Dua pemuda tersebut menjambret dompet dari tangan Serly, saat korban akan membayar ongkos foto copy di jalan Dr. Cipto Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep.

Melihat dompetnya sudah berpindah tangan, secara spontan korban berteriak minta tolong sambil mengejar pelaku yang lari ke jalan Trunojoyo. Korban mengejar pelaku menggunakan sepeda motor dan menabrakkan sepedanya ke sepeda pelaku di dekat Taman Bunga Sumenep. Pelaku terjatuh dan langsung dihajar oleh massa.

Beruntung ada anggota polsek yang melihat kejadian tersebut, sehingga pelaku tidak sampai mengalami luka. Pelaku yang sudah tak berdaya langsung dibawa ke Mapolsek Kota Sumenep untuk diamankan.

Kapolsek Kota

SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep mengaku kekurangan jaksa sehingga membuat sejumlah kasus lamban penyelesaiannya.

Saat ini kejari hanya memiliki enam orang jaksa sedangkan kasus yang masuk melebihi jumlah jaksa yang ada.

Kepala Kejari Sumenep Bambanga Hartoto mengatakan penyebab terkendalanya penanganan kasus korupsi di Sumenep karena kekurangan personel. “Kami akui, keberadaan 6 orang jaksa tidak mungkin bisa menyelesaikan kasus besar secara cepat, karena masih banyak proses yang harus dilakukan,” katanya.

Pihaknya berjanji, penanganan kasus yang selama ini mengendap akan cepat teratasi jika porsenel yang ada ditambah.

“Kami bisa mempercepat pemprosesan kasus besar, namun perlu banyak tim, salahsatunya jaksa ditambah,” pintanya, Senin (5/6).

Namun sekalipun jumlah jaksa belum memadai, pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk menuntaskan semua kasus yang masuk, lebih khusus tindak pidana korupsi. “Kami tetap akan melanjutkan kasus lama, bahkan itu menjadi prioritas utama bagi kami,” jelasnya.

Kasus yang saat ini menjadi prioritas kejari diantaranya, kasus KUT, penggelumbungan pengadaan dua kapal, penggelumbungan foto udara, tunjangan purna bakti DPRD tahun 2004 – 2009, kasus pasar, tanah SMA Batuan.

“Semua Kasus yang ngendap sejak lama di kejari, masih tetap diproses, seperti kasus KUT, tersangkanya sudah kami masukkan daftar pencarian orang (DPO) dan pelakunya hingga saat ini belum kami tahan karena yang bersangkutan melarikan diri ke luar negeri,” tukasnya. (edy/mk)

Sumenep AKP Moh. Heri menceritakan kronologi kejadian tersebut. Ia menjelaskan, antara pelaku dan korban sempat terjadi kejar kejaran.

Korban yang tergolong cukup berani menabrak motornya ke motor pelaku hingga akhirnya pelaku terjatuh dan dihajar beramai ramai oleh massa.

“Korban berusaha mengejar pelaku hingga ke Jalan Trunojoyo, korban menabrakkan motornya hingga pelaku terjatuh dan di pukul massa. Beruntung ada anggota kami yang melihat kejadian tersebut dan berusaha mengamankan pelaku dari amukan massa,” terangnya.

Berdasarkan pemeriksaan kepada dua pelaku, keduanya mengaku sudah dua kali melakukan penjamretan di kota. Dua pelaku penjambretan akan dikenakan Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Polsek juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp. 675 ribu , HP merek Nokia serta sepeda motor yang di kendarai pelaku. (edy/mk)

junaedy/koran madura

PENJAMBRET. Dua pemuda asal Desa Karang Buddi diamankan petugas. Mereka adalah Azizurrahman (19) dan Rifak (26).

sahrul manda tikupadang/ant

UN SEKOLAH DASAR. Seorang siswa mengerjakan soal Ujian Nasional (UN) di Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa, Makassar, Sulsel, Senin (6/5). Sekitar 4,67 juta siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah seluruh Indonesia serentak mengikuti UN untuk menentukan kelanjutan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Siswa Jalani UN di Rumah Warga SUMENEP – Terdapat 53 siswa sekolah dasar (SD) di Sumenep yang mengikuti ujian nasional (UN) di rumah warga, Senin (6/5), karena sekolahnya disegel warga pemilik lahan. 53 siswa tersebut tersebar di SDN Ketupat Kecamatan Raas 30 siswa dan SDN Duko 3 Kecamatan Arjasa 23 siswa.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Fajar Santoso mengatakan, UPT pendidikan bersama perwakilan guru sebenarnya sudah melakukan pendekatan agar segel sekolah dibuka sehingga tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan siswa saat pelaksanaan UN. Namun permintaan itu tidak dihiraukan, sehingga sejak Minggu pihaknya mencari tempat alternatif.

"Kami sudah komunikasi agat sekolahnya dibuka, namun komunikasi kita gagal, bahkan kemarin sempat mengeluarkan bangku. Jadi terpaksa kami tem-

patkan di rumah warga," ujarnya, Senin (6/5).

Dia menegaskan, pemerintah bukan ingkar janji untuk memberikan ganti rugi terhadap sejumlah lahan yang disengketakan warga, cuma harganya tidak realistis sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Rata-rata pemilik lahan mengajukan harga hingga mencapai Rp 300 ribu permeter.

"NJOP-nya seharusnya maksimal Rp 31.000/meter, namun mereka meminta terlalu tinggi, sehingga sangat memberatkan, karena pemerintah walaupun memberi ganti rugi tapi harus

ada standar harganya.”

Sementara dua siswa SD di Kabupaten Sumenep terpaksa mengerjakan ujian nasional hari pertama di Rumah Sakit Daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep, karena menderita demam berdarah.

Dua siswa tersebut yakni Rulai Amanda, siswa SDN Kebun Agung, dirawat di zal internal, dan Septi Dwiantrana, siswa Madrasah Ibtidaiyah Almanar, Kecamatan Lenteng, dirawat di Graha Rawat Inap Utama (GRIU) RSD Sumenep.

Ayah Septi, Idrit Suryadi, Senin (6/5) menuturkan, anaknya terserang demam berdarah.

Sebelum dirawat di RSD, Septi sempat dirawat di Puskesmas Lenteng selama 3 hari. "Karena kondisinya tak kunjung membaik, maka anak saya dirawat di rumah sakit daerah. Sudah dua hari disini," katanya.

Idrit memaparkan, kondisi anaknya masih sangat lemah,

sehingga tidak mungkin dipaksa untuk mengikuti UN di sekolah.

"Anak saya masih lemes. Untuk duduk saja masih harus dibantu, karena masih belum kuat, ujarnya.

Karena itu, lanjut Idrit, anaknya mengerjakan UN di rumah sakit, didampingi guru dan pengawas. Jadi soal UN dibacakan, anak saya menjawab, kemudian mengisi lembar jawabannya dibantu. Karena anak saya pegang pensil susah, kan tangannya diinfus," terangnya.

Berdasarkan data di Dinas Pendidikan, peserta ujian nasional SD sederajat sebanyak 17.744 siswa yang tersebar di 1.162 sekolah penyelenggara.

Terdiri dari 11.117 siswa SD, 6.

625 siswa madrasah ibtidaiyah (MI), dan siswa SDLB 2 orang.

Sesuai jadwal, UN SD berlangsung selama tiga hari Mulai Senin (6/5), hingga Rabu (8/5). (sai/mk)

PERATURAN DAERAH

Perda RTRW Belum Direalisasikan KETENTUAN CALON PENERIMA PUGAR 2013 1. Garam pemula, mempunyai pengalaman sebagai petambak garam minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa /lurah setempat, dan untuk pengolah dan perebus garam pemula dibuktikan dengan surat pernyataan akan berusaha minimal 3 (tiga) tahun yang diketahui Kepala desa/ Lurah setempat; 2. KUGAR penerima BLM PUGAR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

3. Anggota KUGAR berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang; 4. Anggota KUGAR dapat menjadi anggota koperasi; 5. Untuk petambak garam pemula, mempunyai pengalaman sebagai petambak garam minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa /lurah setempat, dan untuk pengolah dan perebus garam pemula dibuktikan dengan surat pernyataan akan berusaha minimal 3 (tiga) tahun yang diketahui Kepala desa/Lurah setempat; 6. KUGAR penerima BLM PUGAR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

7. Pengolah garam dengan skala usaha mikro-kecil di wilayah pesisir; 8. Melakukan kegiatan produksi perebusan garam di wilayah pesisir; 9. Melakukan usaha produksi garam skala rumah tangga/pekarangan di wilayah pesisir; • Ketentuan tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa, KTP dll (Sesuai dengan Pedoman Teknis); • Bagi KUGAR lama, bisa menggunakandokumen yang lama.

SUMENEP – Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR) sampai saat ini belum ditegakkan sepenuhnya. Sebagian papan reklame yang diduga tanpa izin masih berdiri tegak, seperti di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Senin (6/5).

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep sekaligus Ketua Pansus RTRW Iskandar menyoroti ketidakjelasan reklame yang belum diturunkan tersebut. Reklame itu perlu ditindaklanjuti oleh dinas yang bertanggung jawab.

“Namun, hingga hari ini sepertinya amanah perda RTRW masih belum direalisasikan oleh dinas terkait. Padahal sudah jelas bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) RTRW kota saat ini belum baik,” ucapnya.

Ia meminta dinas untuk

mengkroscek mengenai reklame atau baliho yang diletakkan disembarang tempat, apalagi tanpa izin. “Seperti halnya reklame yang ada di kota, juga masuk dalam peraturan RDTR secara detail. Termasuk garis besarnya masuk pada perda RTRW, yang seharusnya dibahas oleh dinas terkait, akan tetapi sepertinya antar dinas yang berkaitan kurang koordinasi sehingga tidak sinkron,” ujranya.

Dugaan ketidaksinkronan tersebut, kata Iskandar, dapat dilihat dari papan reklame yang berisi iklan salah satu rokok yang dinilainya tidak berizin, karena pada tahun 2010 reklame tersebut sudah pernah dibongkar, akan tetapi hari kembali tegak berdiri.

“Entahlah, apa mungkin saat ini masih dibahas masalah Perda tersebut oleh PU Cipta Karya atau tidak,

peletakan baliho tersebut.

“Soal baliho calon kepala desa yang tersebar di manamana saya kurang tahu cara dan aturannya. Apakah juga harus mengantongi izin seperti reklame dan baliho caleg atau memang punya aturan sendiri,” katanya, Senin (6/5) Ketika disinggung lebih lanjut tentang keberadaan reklame atau baliho yang terpajang dimana-mana apakah sudah dapat laporan dan mengantongi izin, Abd Majid menegaskan bahwa untuk reklame dan baliho yang ada sudah mengantongi izin.

“Tetapi itu tidak semuanya, mungkin masih ada yang belum mengantongi izin. Tetapi jika memang ada reklame atau baliho masih tak berizin, maka kami akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti hal tersebut,” tegasnya kepada wartawan. (sym/mk)

PNPM Optimis Dapat Tanggulangi Kemiskinan

KEANGGOTAAN KUGAR 1. Anggota KUGAR berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang; 2. Anggota KUGAR dapat menjadi anggota koperasi; 3. Untuk petambak garam pemula, mempunyai pengalaman sebagai petambak garam minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa /lurah setempat, dan untuk pengolah dan perebus garam pemula dibuktikan dengan surat pernyataan akan berusaha minimal 3 (tiga) tahun yang diketahui Kepala desa/Lurah setempat; 4. KUGAR penerima BLM PUGAR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

tetapi yang penting dinas terkait punya ikhtiar untuk membuat perda RDTR tersebut yang mengacu pada RTRW, sehingga tata ruang kota seperti yang kita inginkan, indah dan elok,” jelas Iskandar.

Dewan berharap, PU Cipta Karya, Samsat, Diskominfo dan juga pihak Perizinan, bisa menjalin komunikasi yang baik agar tata ruang kota yang saat ini masih dinilai belum tertata dengan baik bisa segera ditata.

Secara terpisah Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep Abd Majid mengaku belum menerima laporan tentang aturan dan prosedur peletakan baliho-baliho calon pilkades yang tersebar dimana-mana. Menurut dia, seharusnya tim Satpol PP selaku pengawas keelokan kota mendapat laporan tentang

KANAN-KIRI. Kepla Dinas PU Cipta Karya Moh. Zain Saleh, Sekretaris Sumenep Hadi Soetarto dan Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanif saat menghadiri pembukaan Sosialisasi PNPM Perkotaan di Pandapa Agung, Senin (5/6).

SUMENEP - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan menggelar Sosalisasi Perenca-

naan Pengelolaan Anggaan Tahun 2013 di Pandapa Agung Sumenep, Senin (6/5). Acara itu dibuka bupati A. Busyro Ka-

rim didampingi Sekretarsi Daerah Hadi Soetarto.

Pada pembukaan acara yang dihadiri 160 peserta, diawali pembacaan hasil evaluasi kegiaan PNPM Perkotaan Sumenep Tahun 2012 yang disampaikan langsung Kepala Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Moh. Zain Saleh dan diteruskan dengan sambutan bupati sekaligus membuka acara.

Kepala Dinas PU Cipta Karya yang juga pengelola program PNPM Perkotaan

Zain Salah mengatakan, pihaknya akan melakukan pemberdayaan secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumenep, seperti pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan juga kelompok perempuan yang sampai saat ini keberadaannya masih terpinggirkan. “Hal ini yang menjadi prioritas kami untuk menyusun seluruh program PNPM Perkotaan Tahun Anggaran 2013,” katanya. (*/ edy)

4

PAMEKASAN

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112| TAHUN II

CALON LEGISLATIF

25 Persen Bakal Caleg Belum Penuhi Syarat Administrasi

TOLAK MUTASI GURU. Sejumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2, Pamekasan, Madura, Jatim, Senin (6/5), berunjuk rasa menolak mutasi terhadap tiga guru mereka oleh bupati KH. Kholilurrahman. Para pelajar itu akan melakukan mogok belajar hingga guru mereka dikembalikan ke sekolah tersebut.

Tuntut Pemenuhan Fasilitas Kampus PAMEKASAN- Puluhan mahasiswa Universitas Madura (Unira) Pamekasan, berunjukrasa di kampus mereka, Senin (6/5). Mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Peduli Kampus (Lima_PEKA) itu, menuntut peningkatan fasilitas kampus yang dinilai belum memadai.

Diantara yang dituntut itu adalah tempat parkir kendaraan mahasiswa yang sampai saat ini belum tersedia. Sehingga, kendaraan mahasiswa harus diparkir sembarangan di depan ruang kuliah yang setiap saat kepanasan dan kehujanan karena tidak ada tempat parkir khusus.

Selain itu, mereka juga meminta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya yang menjadi hak mahasiswa terutama yang menunjang terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Seperti LCD Proyektor yang belum tersedia

di setiap kelas, serta beberapa peralatan lain yang dibutuhkan mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung.

Dalam aksinya, mahasiswa berorasi menuntut pemenuhan fasilitas kampus. Mereka juga membentangkan posterposter berisi tuntutan kepada pengelola kampus serta seruan tidak adanya penindasan di kampus itu.

Korlap aksi, Iqlal mengatakan, keberadaan Unira sebagai universitas swasta tertua di Madura, sampai saat ini dinilai belum mampu bersaing dalam banyak hal, karena pen-

gelolaan kampus dinilai masih setengah hati.

Hal itu terlihat dari penyediaan fasilitas yang sangat minim sehingga terkesan hanya mengedepankan kuantitas tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di universitas itu. Pihaknya kawatir, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, pihaknya yakin, universitas tersebut tidak akan mampu mencetak sarjana yang berkualitas yang mampu bersaing di era global.

Oleh karenanya, mereka menuntut agar pihak rektorat segera melengkapi segala fasilitas pembelajaran serta sarana prasarana lain yang dapat menunjang prestasi mahasiswa di kampus itu.

Menurut Iqlal, pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa itu sangat memungkinkan untuk dipenuhi mengingat penarikan biaya pendidikan dari mahasiswa

cukup tinggi. Yang terpenting, pengelola kampus memiliki kometmen dan keseriusan untuk memenuhi hak mahasiswa itu.

“Kapan mahasiswa kampus ini bisa bersaing kalau fasilitasnya tidak ada. Makanya kami menuntut keseriusan pihak rektorat untuk memenuhi hak-hak kami,” katanya.

Selain menuntut pemenuhan fasilitas kampus, aktivis Lima_PEKA ini juga menuntut transparansi pengelolaan keuangan di kampus itu. Mereka mempertanyakan pengelolaan keuangan di kampus itu karena meski SPP yang ditarik meningkat setiap tahunnya, namun kebutuhan mahasiswa belum tersedia belum memadai.

Menanggapi aksi mahasiswa ini, pembantu rektor III Unira Pamekasan Abd. Raziq menyatakan sudah memahami semua kebutuhan maha-

siswa di kampus itu, termasuk aspirasi yang disampaikan demonstran.

Hanya saja, kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi sekaligus tetapi akan dilaksanakan secara bertahap. Dalam pemenuhan kebutuhan itu pihaknya sudah membuat skala prioritas untuk dipenuhi lebih awal.

Salah satunyapembangunan student center sebagai wahana pengambangan kompetensi mahasiswa.

Terkait permintaan LCD proyektor setiap kelas, pihanya belum bisa memenuhi setiap ruang kelas, karena pertimbangan keamanan.

Sebab, kampus Unira belum memiliki pagar, sehingga kawatir hilang jika dipasang di setiap kelas.

“Masalah parkir kami bukan tidak memikirkan, tetapi ada skala prioritas yang harus kami selesaikan,” katanya. (uzi/muj)

TINJAU UN

Wabup Iba Tingginya Jumlah Peserta Tidak Ikut UN SD PAMEKASAN: Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Khalil Asyari, Senin (6/5), menyatakan rasa prihatinnya akibat tingginya jumlah peserta Ujian Nasional (Unas) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat di Kabupaten Pamekasan yang

tidak mengikuti ujian di hari pertama.

Seharusnya, kata Wabup, Dinas Pendidikan setempat melakukan upaya untuk memperkecil jumlah peserta yang tidak mengikuti Unas, karena ujian tersebut cukup menentu-

kan bagi masa depan mereka.

Upaya yang bisa dilakukan, kata mantan Ketua DPRD Pamekasan itu, dengan melakukan pendekatan secara personal kepada para orangtua siswa agar anak-anak mereka tetap mengikuti ujian.

Apalagi, alasan tidak mengikuti ujian, karena ikut orangtua mereka merantau ke luar daerah dan ada pula yang dikarenakan faktor ekonomi. ”Tugas Sekolah tidak hanya memberikan pendidikan

kepada para siswa, melainkan pula juga harus memberikan pemahaman dan penyadaran kepada orang tuanya, tentang pentingnya sekolah,” kata Khalil.

Ia menilai, tingginya jumlah peserta Unas SD yang tidak mengikuti ujian itu lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orangtua siswa terhadap pentingnya pendidikan dasar. Sehingga, masa depan anak mereka menjadi korban kepentingan orangtua.

Tahun depan, kata Wabub, dirinya berharap tidak ada siswa yang tidak mengikuti ujian nasional karena alasan tersebut. Wabup meminta, agar Dinas Pendidikan bersama sekolah secepatnya mencari langkah yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian nasional tahun ini berjumlah 29 orang. Alasan mereka, selain ikut orangtua merantau ke luar daerah, karena faktor ekonomi, pindah ke pesantren dan ada pula yang karena menikah.

Sedang jumlah peserta Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar di Pamekasan tahun ini mencapai 16.462 Peserta.

Rincianya 11 ribu siswa Sekolah Dasar dan 5.462 peserta dari Madrasah Ibtidaiyah (MI). (awa/ muj).

PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan sudah menuntaskan verfikasi berkas pendaftaran bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diusulkan partai politik (Parpol) peserta pemilu.

Dari verifikasi itu diketahui banyak pendaftar yang belum memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan.

Dari 450 Bacaleg yang diusulkan 12 parpol peserta pemilu di kabupaten tersebut, 25 persen atau 112 Bacaleg diantaranya belum memenuhi syarat administrasi.

Anggota KPU Pamekasan, Didin Sudarman, Senin (6/5), menjelaskan, kekurangan persyaratan masing-masing Bacaleg berfatif, meliputi ijazah, KTP, KTA Parpol, serta belum melengkapi beberapa form pernyataan serta curikulum vitae (CV/data pribadi).

Dalam persyaratan ijazah, ada beberapa bakal caleg yang hanya menyerahkan ijazah terakhir. Padahal seharusnya ijazah itu dilengkapi dengan ijazah sekolah dasar sampai ijazah terakhir.

“Ijazah ini kebanyakan hanya nyetor ijazah terakhir, padahal seharusnya semua ijazah disetor. Ada juga yang tidak dilegalisir,” katanya.

Selain itu, kekurangan beberapa persyaratan itu, sejumlah pendaftar Bacaleg yang berlatar belakang kepala desa serta anggota DPRD yang pindah partai belum melengkapi persyaratan SK pengunduran diri dari jabatan kepala desa maupun anggota DPRD.

Yang ada kata Didin, mereka hanya menyertakan pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh masing-masing bakal caleg. Padahal, pengunduran diri harus dibuktikan dengan SK dari pejabat terkait.

Dijelaskan, setelah verifikasi berkap tahap pertama ini, KPU Pamekasan akan memberitahukan kepada masing-masing Parpol peserta pemilu, pada 7-8 Mei 2013. Setelah kekurangan ini dilengkapi, berkas ini harus dikembalikan ke KPU setempat, 2230 Mei 2013, untuk dilakukan verifiksi tahap dua.

Dalam kesempatan itu, Didin mengingatkan masing-masing Bacaleg yang melengkapi SK pengunduran diri dari keanggotaan DPRD maupun Kepala desa, paling lambat 1 Agustus 2013. Jika sampai batas waktu itu tidak dilengkapi, maka KPU Pamekasan akan mencoret para bakal caleg itu dari daftar caleg sementara (DCS).

Batas waktu yang diberikan ini memang cukup lama, mengingat proses penerbitan SK pengunduran diri itu akan memakan waktu cukup lama.

Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan yang mendaftar sebagai bakal caleg dari parpol lain sebanyak 7 orang.

Ketujuh orang itu antara lain, Busiri, Makmun dan Bahar (PKNU). Munaji dan Amin Rifki (PBR), Suli (RepublikaN) serta Mochdar Abdullah (PBB).

Sedangkan jumlah kepala yang mendaftar sebagai bakal caleg belum diketahui secara pasti dan masih diidentifikasi oleh KPU setempat. (uzi/muj)

KESEJAHTERAAN

Pembekuan Gaji Hanya untuk Anggota Dewan yang Mundur PAMEKASANKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili, mengatakan belum mendengar membekukan gaji anggota lembaga legislatif itu yang tidak mengundurkan diri setelah mereka pindah partai.

Meskipun mereka menyatakan sudah pindah partai untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada pemilu yang akan datang, namun keberadaan mereka sebagai anggota DPRD masih diakui karena belum ada pergantian dari partai politik pengusul maupun surat pengunduran diri dari anggota DPRD. “Gaji dan semua fasilitas yang diterima anggota DPRD akan dibekukan apabila mereka dinyatakan sudah mengundurkan diri,” katanya.

Halili mengatakan, akibat yang akan diterima oleh anggota DPRD yang pindah partai itu, kemungkinan berupa pencoretan nama mereka dari Daftar Caleg Sementara (DCS) karena dinilai ada persyaratan yang tidak dilengkapi.

Sesuai Peraturan KPU, seharusnya mereka mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPRD karena pindah partai, karena keberadaan mereka di lembaga tersebut dianggap tidak lagi memiliki dukungan dari partai yang mengusung mereka sebelumnya.

Diakui, sekalipun dirinya telah mengetahui anggota yang pindah partai.

Namun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penarikan semua fasilitas yang mereka terima.

Sebelumnya, komisioner KPU Pamekasan Agus Kasyanto mengatakan semua partai politik akan diberi kesempatan untuk memperbaiki dan menambah berkas bakal calegnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013.

Diantara berkas yang harus dilengkapi itu antara lain Formulir BB 5 (pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota legislatif ) bagi anggota DPRD yang pindah partai dengan dilampiri SK Pemberhentian atau Surat keterangan dari Sekretariat DPRD yang menyatakan pemberhentian tersebutsedang dalam proses.

Semua berkas itu selambatnya sudah dilengkapi sebelum diserahkan kembali ke KPU pada 9 hingga 22 Mei yang akan datang.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Makmun yang pindah ke Partai Gerindra, berencana akan melakukan gugatan judicial review Peraturan KPU Nomor 7 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Makmun juga mengancam akan menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara bersama sejumlah anggota dewan yang pindah partai jika nama mereka dicoret dari Daftar Caleg Sementara. (awa/muj)

PAMEKASAN

Ratusan Siswa MAN Mogok Belajar Menolak Mutasi Guru PAMEKASAN- Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan melakukan aksi mogok belajar menolak mutasi guru yang dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Senin (6/5).

Aksi tersebut dilakukan dengan cara menolak mengikuti kegiatan belajar dengan cara berkumpul di halaman sekolah sambil membentangkan poster berisi kecaman terhadap mutasi dan meminta guru yang yang dimutasi, segera dikembalikan.

Selain menggunakan poster yang terbuat dari kertas karton, mereka juga menurunkan papan tulis diruang kelas untuk dijadikan poster.

Unjukrasa siswa itu mem-

5

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112| TAHUN II

buat aktivitas sekolah lumpuh total. Sejumlah tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut juga terkesan membiarkan aksi protes yang dilakukan siswanya dan tidak nampak melakukan upaya untuk meredam sampai akhirnya para siswa itu membubarkan diri. Mereka hanya terlihat hanya duduk santai di teras sekolah.

Salah seorang siswa, Ahmad Wasil, mengatakan, guru-guru yang dimutasi

merupakan guru yang memiliki kedisiplinan tinggi di sekolah itu. Sementara, guru yang kurang disiplin dan jarang masuk sekolah luput dari mutasi sehingga banyak pelajaran yang kosong karena ditinggal guru yang dimutasi tersebut.

“Kami menuntut agar guru yang dimutasi untuk dikembalikan lagi ke sekolah ini. Apapun apalasannya guru-guru itu sudah menjadi teladan di sekolah ini,” kata Wasil.

Sunardi, siswa lainnya mengancam akan terus melakukan aksi serupa, jika para guru yang dimutasi tidak dikembalikan ke sekolah itu.

Ia mengatakan, kebijakan Kepala Kemenag memindah guru itu sebagai tindakan

arogan dan merugikan siswa.

Apalagi, kebijakan itu dilakukan, tanpa melihat kebutuhan sekolah.

Yang paling membuat siswa kecewa karena mutasi juga dilakukan terhadap guru menangani mata pelajaran yang sangat penting, termasuk guru teknik informatika (TI).

Tenaga pengajar yang menguasai mata pelajaran tersebut merupakan satu-satunya di sekolah itu.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Imam Suprapto mengatakan pimpinan sekolah sengaja memulangkan siswanya lebih awal agar situasi dan kondisi di sekolah itu bisa kondusif.

Pimpinan madrasah, kata Imam, sudah meny-

erap aspirasi para siswa yang berunjukrasa itu, akan ditindaklanjuti kepada kepala MAN Pamekasan.

Tanggapan dari kepala madrasah itu akan disampaikan kepada mereka.

“Kami sudah menampung aspirasi para siswa dan akan menyampaikan ke kepala madrasah. Apapun hasilnya harus diterima siswa dan saya harap proses belajar bisa normal lagi besok,” katanya.

Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaludin belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal ini. Namun informasi yang dihimpun, karyawan yang dimutasi di sekolah itu sebanyak 5 orang terdiri dari tiga orang guru dan dua staf administrasi. (uzi.muj)

PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA

Pembangunan Sirkuit Terkendala Lahan PAMEKASAN- Rencana pembangunan Sirkuit di Kabupaten Pamekasan masih terganjal pengadaan lahan. Rencananya, lokasi yang akan dijadikan tempat adu ketangkasan kendaraan bermotor itu akan dibangun berdampingan dengan Sport Centre (pusat kegiatan olahraga) di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan.

Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, Senin (6/5), mengatakan rencana pembangunan sirkuit itu bukan gagal dilaksanakan, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menemukan lahan yang akan digunakan untuk sirkuit.

Sementara lahan yang dipilih, berdekatan dengan pusat kegiatan olah raga di Desa Ceguk, peruntukannya belum jelas, apakah akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, atau akan digunakan untuk pengembangan termasuk untuk pembangunan sirkuit.

“Di Stadion Ceguk memang ada lahan, tapi belum bisa dipastikan apakah itu akan digunakan untuk RTH atau yang lainnya,” katanya kepada Koran Madura.

Sementara untuk menggunakan lahan lain di lokasi yang sama, membutuhkan pembebasan lahan yang prosesnya memakan waktu cukup lama.

Karenanya, Bupati Syafii mengatakan masih akan melihat rencana tata ruang di lokasi tersebut untuk memastikan penggunaan sisa lahan yang masih ada.

Mantan anggota DPRRI itu mengatakan kebutuhan akan sirkuit di Pamekasan cukup mendesak untuk menyalurkan bakat kelompok muda di wilayahnya yang memiliki kegemaran olah raga ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor.

Fasilitas itu juga diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang timbul akibat maraknya kegiatan balapan liar yang menggunakan jalan-jalan protokol dan mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketenangan warga.

Apalagi, kata dia, tidak jarang aksi itu menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dikawatirkan bisa menimbulkan korban jiwa.

“Hanya saja dalam pembangunan fasilitas itu, kami tetap akan memperhatikan koridor yang berlaku. Diantaranya tidak menggunakan ruang terbuka hijau dan tidak mengganggu ketentraman penduduk,” jelasnya. (uzi/muj)

KEAMANAN

Sejumlah Barang di Pendopo Bupati Dinyatakan Hilang

TOLAK MUTASI GURU. Sejumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2, Pamekasan, Madura, Jatim, Senin (6/5), berunjuk rasa menolak mutasi terhadap tiga guru mereka oleh bupati KH. Kholilurrahman. Para pelajar itu akan melakukan mogok belajar hingga guru mereka dikembalikan ke sekolah tersebut.

BANTUAN

EKONOMI

Dewan Tunda Pengadaan Genset

Pertumbuhan Ekonomi Jatim Meningkat 6,62 Persen

MADURA – Komisi B DPRD Sumenep menunda pengadaan pembantu tenaga listrik berupa genset untuk warga Kecamatan Masalembu yang direncanakan direalisasikan pada bulan April kemarin.

Pengadaan genset untuk penduduk sebanyak 22.599 jiwa tersebut dianggarkan sebesar Rp. 1 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan terpaksa pihaknya menunda pengadaan genset, dan dijadwalkan akan terealisasi pada pertengahan tahun ini. “Kami berharap ketika sudah ada genset, dan juga pengelolanya,” katanya, Senin (6/5). Namun, hingga saat ini pemerintah belum menentukan pengelolanya.

Bambang menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menetukan pengelolanya dan akan merealisasrikan pengadaan genset tersebut. “Sebelum PAK direalisasikan wajib bagi kami untuk mengadakannya,” janjinya Untuk pengadaan pengelola tersebut, komisi B akan melakukan kerjasama dengan pihak ESDM yang telah menjadi konterpatnya dalam pengadaan tersebut. “Kami akan melakukan koordinasi dengan ESDM nantinya dalam pembentukan pengelolaan nantinya,” tukasnya. (edy)

SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I/2013 meningkat 6,62 persen terhadap triwulan I/2012, dengan didukung sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,98 persen.

“Secara sektoral, pada posisi berikutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,38 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 8,49 persen, dan sektor konstruksi 8,26

persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Irlan Indrocahyo, di Surabaya, Senin.

Pertumbuhan dari masing-masing sektor itu memberikan sumbangan pertumbuhan yang tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jatim pada periode sama.

Selama triwulan I/2013, sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang sumber pertumbuhan sebesar

0,80 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 2,96 persen.

“Selain itu, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0,46 persen, dan sektor konstruksi 0,25 persen. Keempat sektor itu secara total menyumbang 4,47 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, kata dia, didorong oleh pertumbuhan subsektor komunikasi, sementara sektor per-

dagangan, hotel, dan restoran dipicu subsektor perdagangan besar dan eceran.

“Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan yang tertinggi terhadap total pertumbuhan ekonomi Jatim (YoY) dibandingkan dengan sektor lain sebesar 2,96 persen,” ucapnya.

Sementara sektor industri pengolahan 1,24 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 0,80 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 0,46 persen, dan sektor jasa-jasa 0,46 persen.

“Selanjutnya, sektor pertanian 0,33 persen dan sektor konstruksi 0,25 persen, kemudian sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, dan air bersih memberi sumbangan pertumbuhan 0,05 persen dan 0,07 persen,” paparnya.

Ia juga mengemukakan besaran PDRB Jatim dihitung atas dasar harga berlaku triwulan I/2013 sebesar Rp267,49 triliun. Jika dihitung atas dasar harga konstan 2.000 pencapaiannya sebesar Rp101,64 triliun.

“Tiga sektor utama pendukung kondisi itu antara lain sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian memiliki peran lebih besar terhadap total perekonomian yakni mencapai 74,45 persen,” katanya. (ant/mk)

PAMEKASANBagian Umum Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan sejumlah barang yang tercatat sebagai inventaris Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hilang. Belum diketahui penyebab dan waktu hilangnya barang-barang tersebut.

Akibatnya, tahun ini pemerintah setempat terpaksa menganggarkan pengadaan inventaris untuk Pendopo Ronggosukowati dan Pendopo Wakil Bupati setempat. Besar dana yang dianggarkan sebesar Rp. 400 juta untuk mengganti inventaris yang hilang maupun sudah rusak.

“Kami melakukan pengecekan barang-barang di Pendopo Bupati maupun Wakil Bupati, ternyata sebagian sudah hilang dan sebagian lainnya dalam kondisi rusak,” kata Kepala Bagian Umum, Shalah Syamlan, Senin (6/5).

Diantara barang yang dinyatakan hilang itu antara lain satu unit mesin cuci, tempat tidur dan lemari.

Sedang di Pendopo Wabup, masih dilakukan pendataan. Shalah mengaku belum mengetahui kemana barangbarang yang dibeli dengan uang negara tersebut.

Pengadaan inventaris pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan itu, dilakukan, bukan karena Bupati Akhmad Syafi’I dan wakilnya Khalil Asyari, tidak mau menggunakan inventaris yang dibeli pada bupati dan wabub sebelumnya.

Melainkan, karena barang tersebut benar-benar hilang dan sebagian sudah rusak.

Mantan salah satu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Pamekasan itu enggan menyebutkan langkah yang akan dilakukan berkaitan dengan hilangnya barang-barang tersebut. ”Tugas kami melengkapi dan memenuhi semua kebutuhan yang seharusnya ada di pendopo satu dan dua tersebut,” jelas Shalah.

Saat ini kata Shalah, instansi yang dipimpinnya tengah mendata inventaris yang perlu dilengkapi karena hilang maupun diganti karena rusak. Sehingga, diharapkan besaran dana yang dianggarkan tidak terserap secara keseluruhan dan ada yang disisakan untuk kepentingan yang lain.

Shalah memastikan, proses pengadaan untuk inventaris Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tersebut, dilakukan secara transparan dan penggunaanya sesuai dengan kebutuhan.

Menanggapi hilangnya sejumlah inventaris pendopo, Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asyari memilih diam, sekalipun dirinya mengaku sudah mendegar ada beberapa barang-barang di rumah dinasnya yang hilang.

“Saya sudah mendengar masalah tersebut, namun tidak tahu barang apa saja yang hilang,” katanya. (awa/ muj)

P-MU U-21 MENANG. dalam Kompetisi Indonesia Super League (ISL) U-21 Grup tiga, di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim.

Pertandingan tersebut dimenangkan P-MU dengan skor 1-0.

6

SAMPANG

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112 | TAHUN II

DEMAM BERDARAH DENGUE

GURU

Penderita DBD Naik 50 Persen

Pemecatan GTT Perlu Ditangani Serius

SAMPANG – Penderita penyakit demam berdarah di Kabupaten Sampang sejak awal tahun hingga akhir bulan keempat sangat tinggi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menyebutkan ada peningkatan 50 persen dibandingkan penderita demam berdarah pada tahun sebelumnya.

Data triwulan pertama di tahun 2013 ini tercatat sebanyak 356 penderita DBD. Bila diperinci, pada bulan Januari terdapat 167 penderita, untuk bulan Februari sebanyak 109 penderita, sedangkan dalam bulan Maret terdapat sebanyak 80 penderita DBD. Sedangkan pada tahun 2012 lalu, di Kabupaten Sampang terdapat 166 penderita demam berdarah. Jumlah DBD pada tahun sebelumnya ini jauh lebih sedikit daripada penderita DBD pada tahun ini.

Lain halnya dengan jumlah korban meninggal dunia akibat penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tersebut. Tahun 2013 penderita DBD yang meninggal duni mencapai tiga orang. Tahun sebelumnya penderita DBD yang meninggal dunia juga mencapai 3 orang. Sehingga bila diperbandingkan jum-

lah korban DBD antara tahun 2012 dengan 2013 sama.

Salah satu staf Dinas Kesehatan setempat, Mohammad Ali mengatakan bahwa wilayah yang menjadi kantong penderita DBDyang menempati urutan pertama Kecamatan Kota Sampang dengan jumlah penderita sebanyak 127 orang, kemudian penderita DBD terbanyak kedua terdapat di Kecamatan Omben sebanyak 64 penderita serta Kecamatan Camplong berjumlah 35 penderita. “Kalau yang bulan April masih data sementara, jumlahnya 18,” ujarnya, Senin (06/5).

Menurut Ali faktor dari peningkatan jumlah tersebut adalah kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan. Maka dari itu dirinya mengimbau agar masyarakat senantiasa menerapkan kebiasaan hidup sehat agar jumlah penderita akibat nyamuk aedes aegypti tersebut bisa ditekan dan ditangani secara langsung.

“Kebersihan lingkungan adalah salah satu faktor penyebab adanya DBD, masyarakat dan diri kita sendiri harus bisa menjaga kebersihan itu,” tandasnya. (ryn/ msa/rah)

holis/koran madura

BARANG BUKTI: Tamsul (kiri), Ketua MDW menunjukan barang bukti beras bulog yang kurang dari 15 kilogram.

RASKIN

MDW Temukan Raskin Tak Sesuai Aturan di 6 Kecamatan SAMPANG - Pendistribusian raskin di Kabupaten Sampang menuai persoalan.

LSM Madura Development Watch (MDW) akhir bulan April 2013 menemukan beras raskin yang masih bersegel ditimbang beratnya tidak sampai 15 kilogram. Raskin yang tidak sesuai dengan aturan itu terjadi di 6 kecamatan di Kabupaten Sampang.

“Saat ditimbang kondisi beras raskin susut alias berkurang. Kekurangannya bervariasi mulai dari 1 hingga 3 kilogram per karung, bahkan sejumlah warga penerima yang merasa dirugikan sengaja memberikan kepada kami sebagai barang bukti bahwa raskin yang diterima tidak mencapai 15 kilogram,” terang Tamsul, ketua MDW kepada Koran Madura, Senin (06/5).

Menurut Tamsul, kebocoran beras raskin yang sampai pada sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM) ini sebagai bukti bahwa bantuan raskin di Kabupaten Sampang masih bermasalah.

Menurut Tamsul, pihak Bulog Sampang sebagai pendistribusi raskin harus bertanggungjawab terkait kebocoran raskin tersebut agar warga miskin tidak dirugikan.

“Kami dari pihak MDW memang turun langsung ke bawah melakukan investigasi untuk memastikan raskin di Kabupaten Sampang tepat sasaran dan tepat ukurannya, ternyata hasilnya sangat mengejutkan kami, dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang, kami menemukan 6 Kecamatan yang berasnya tidak sesuai timbangan, masing-masing sak 15 kilo-

gram, di antaranya terjadi di kecamatan Kota Sampang, Camplong, Kedundung, Robatal, Jregik, dan Kecamatan Tambelangan,” ungkapnya.

Tamsul juga menjelaskan kondisi susutnya beras raskin ini setelah dirinya menghitung jika dibuat rata-rata setiap kurang berkurang 1 kilogram, dengan jumlah total penerima 108.647 jiwa di Kabupaten Sampang pada tahun 2013, maka dalam satu bulan kalau diuangkan ada kebocoran Rp. 667.882.000.

“Kami juga menemukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sampang pada bulan Maret tidak ada raskin yang didistrubisikan kepada warga penerima, hal ini menjadi catatan tersendiri bagi kami,” jelasnya.

Kondisi penyelewengan pendistribusian raskin ini menuai reaksi dari beberapa desa yang menyampaikannya kepada MDW untuk melakukan Class Action dengan menempuh jalur hukum.

“Terkait sejumlah kebocoran pendistribusian raskin yang tidak pas jumlah beratnya tersebut, barang bukti hingga saat ini masih kita amankan di Kantor MDW Kabupaten Sampang,” tegas Tamsul.

Sementara itu, ditemui di tempat terpisah kepala Gudang Bulog Sampang, Imam Syafe’i saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya memastikan semua beras raskin yang dikirim oleh Bulog ke lokasi sasaran di Kabupaten Sampang semuanya dalam keadaan tersegel dan ditimbang beratnya pas 15 kilogram. Ia tetap mengelak jika dikatakan beras dari bulog berkurang. (hol/msa/rah)

holis/koran madura

MENDATANGI DINKES: Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Anak Indonesia Bersih (GAIB) mendatangi Dinas Kesehatan Sampang, Senin (6/5) kemarin mendesak Dinkes agar mengurus oknum di RSUD Sampang yang mewajibkan pasien leptospirosis membayar biaya berobat

Dinkes Diminta Segera Atasi Beban Biaya Berobat SAMPANG – Organisasi Masyarakat Anak Indonesia Bersih (GAIB) mendatangi Dinas Kesehatan Sampang, Senin (6/5). Massa GAIB mendesak pihak Dinkes agar secepatnya mengurus oknum di RSUD Sampang yang masih mewajibkan pasien leptospirosis membayar biaya berobat, karena bertentangan dengan Keputusan Bupati Sampang.

Dalam Keputusan Bupati Sampang tanggal 27 April 2013 tentang kejadian luar biasa (KLB) penyakit leptospirosis di Kabupaten Sampang disebutkan biaya pengobatan penyakit tersebut ditangung oleh Pemkab Sampang. Akan tetapi realisasinya pasien leptospirosis yang bernama Riski Afisi Maulana (7), Jalan Garuda Kelurahan Gunungsekar Sampang Kota, pihak keluarga pasien masih diwajibkan membayar sendiri segala biaya perawatan di RSUD Sampang.

Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan keluarga pasien tersebut ketika mengobati Riski di RSUD Sampang mencapai Rp 2.500.000 yang dapat dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang hingga kini masih diamankan keluarga pasien.

Menurut Habib Yusuf, ketua ormas GAIB, pihaknya menghadap Kepala Dinkes Sampang dr. Firman Pria Abadi untuk mempertanyakan komitmen Pemkab Sampang terhadap surat keputusan Bupati yang menjelaskan semua pasien leptospirosis semua biayanya akan ditanggung pemkab melalui jalur jamkesda.

"Apa pun alasannya pemkab Sampang terkait pelaksanaan biaya gratis terhadap pasien leptospirosis mestinya semua pasien leptospirosis di Kabupaten Sampang yang katagori miskin harus ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah, kalau memang titik tekannya adalah kejadian luar biasa (KLB) dan acuannya SK Bupati tanggal 27 April 2013,” tegasnya, Senin (06/5).

Sementara itu, kepala Di-

nas Kesehatan Sampang dr.

Firman Pria Abadi berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak RSUD Sampang terkait biaya pasien leptospirosis atas nama Riski.

“Memang, berdasarkan surat Bupati tanggal 27 April 2013, semua biaya pasien leptospirosis akan ditanggung oleh pemkab Sampang dengan program Jamkesda, bukan langsung dibayar tunai oleh pemkab secara langsung. Tapi, nanti akan diklaim melalui program jamkesda,” jelasnya.

Firman Pria Abadi berharap masyarakat tidak melihat kasus perkasus terkait pelayanan pasien leptospirosis, sebab hingga saat ini pihaknya selaku tim di Kabupaten terus bekerja untuk membasmi wabah penyakit leptospirosis yang sudah ditetapkan sebagai KLB sejak 27 April 2013 hingga 30 hari ke depan.

“Hingga saat ini masyarakat Sampang yang terkena penyakit sudah berjumlah 66 orang dan 8 orang di antaranya sudah meninggal dunia, bahkan angka ini masih ada kemungkinan untuk terus bertambah,” imbuhnya.

Masih kata Firman, dirinya berharap seluruh masyarakat bersama-sama untuk memberantas wabah leptospirosis dengan ikut andil melakukan pencegahan seperti membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat.

“Pekerja atau petani yang berisiko tinggi terserang wabah kencing tikus, khususnya yang memakai sepatu boot dan sarung tangan, maka dari itu hindari kontak dengan air kencing hewan penular, membersihkan dan menjauhkan sampah dan makanan, membasmi binatang pengerat, khusus tikus di rumah dan lingkungan sekitar,” harapnya.

Ditemui di tempat terpisah, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Phutut Budi Santoso saat dikonfirmasi terkait tidak gratisnya pasien yang terserang wabah leptospirosis atas nama Riski, ia mengatakan yang pasien bersangkutan tidak masuk dalam program gratis (kelas 3), sebab pada saat dilakukan perawatan di RSUD pihak keluarga meminta dirawat di ruang pavilion, yang merupakan kamar rawat inap bagi orang yang mampu. (hol/msa/rah)

PROGRAM BANK UMKM

Pengembangan Usaha Kecil Dipertanyakan SAMPANG - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Indonesia Bangkit (LSM GIB) bersama dengan calon nasabah BANK UMKM Provinsi Jawa Timur Cabang Sampang Jalan Rajawali mendatangi bank tersebut, Senin (6/5). Mereka mempertanyakan kejelasan tentang program PAK KUMIS (paket kredit untuk masyarakat ingin sejahtera) yang sampai saat ini masih belum dirasakan oleh calon nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Setelah mereka ditemui oleh pihak Bank UMKM, calon nasabah yang didampingi oleh LSM GIB mempertanyakan tentang program pengembangan bagi usaha kecil, karena sebelumnya sudah mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank UMKM tersebut, namun hingga kini masih belum ada tindak lanjut dari pihak bank.

Pihak bank tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan nasabah dengan alasan para calon nasabah masih belum memenuhi persyaratan. Menurut pihak bank untuk mendapatkan pinjaman dari Bank UMKM, calon nasabah harus membayar uang sebesar Rp 500 ribu rupiah. Karena diminta uang sebesar itu, maka calon nasabah banyak menggagalkan rencana minjam uang dalam mengembangkan usahanya.

Ketua LSM GIB, Ilyas mengatakan di depan bagian pemasaran kalau kedatangan pihak Bank ketika mendatangi para calon nasabah seperti penyidik sehingga para calon nasabah merasa ketakutan saat didatangi waktu melakukan survei ke rumahnya. Seharusnya pihak Bank bisa memfasilitasi dan menjembatani para calon nasabah untuk

junaidi/koran madura

MENDATANGI BANK UMKM: LSM GIB bersama dengan pedagang kecil ketika mendatangi bank UMKM Provinsi Jawa Timur Cabang Sampang di Jalan Rajawali, Senin (06/5) kemarin. mengembangkan usahanya.

“Para calon nasabah banyak yang menggagalkan simpan pinjamnya karena ibu ketika datang ke rumahnya seperti penyidik sehingga mereka ketakutan. Seharusnya ibu menjembataninya untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan pinjaman,” ujarnya ketika berdialog dengan pihak Bank UMKM, Senin (06/5).

Nunung yang menemui mereka langsung membantah pernyatan dari LSM. Menurut Nunung, ketika dirinya mendatangi rumah para calon nasabah mempertanyakan dengan baikbaik alasan meminjam uang di Bank UMKM. Survei yang dilakukannya merupakan salah satu tanggung jawab bagian pemasaran kepada para calon nasabah.

Kendati pun disurvei, itu juga belum jaminan serta merta pihak Bank langsung memberikan pinjaman. Kecuali apabila dirinya

sudah tahu siapa yang akan menjadi calon nasabah dan untuk apa dana pinjamannya, yang dapat meyakinkan pihaknya, baru kemudian para nasabah diharuskan membuat buku tabungan untuk pencairan dana pinjaman yang dimohon.

“Kami tidak datang seperti orang yang mau menakut-nakuti para calon nasabah, cuman ketika kami datang ke rumahnya mereka langsung gemeteran, itu pun saya juga tidak tahu kenapa mereka seperti itu,” jawabnya.

Ilyas ketika diwawancarai mengatakan kedatangannya untuk membantu pedagang kecil yang ingin mengembangkan usahanya, namun ketika dirinya bersama nasabah sampai di sini (Bank), peminjam harus menabung dulu sebesar Rp 500 ribu, nanti baru akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000. Sementara pedagang tidak mampu

untuk membayar uang tabungan tersebut.

“Ini sangat memberatkan bagi pedagang kecil yang membutuhkan modal, padahal saya sudah satu bulan yang mengajukan untuk orang yang mengembangkan usahanya. Lagipula ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga kami mencoba menjembatani keluhan masyarakat dengan Bank UMKM,” terangnya kepada Koran Madura.

Sementara Bank UMKM melalui bagian pemasaran Nunung didampingi oleh bagian umum akutansi Muhammad Ridwan ketika dikonfirmasi mengatakan calon nasabah untuk melakukan simpan-pinjam persyaratannya banyak yang kurang, karena untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 2.500.000 harus membuka tabungan dan membuat nomer rekening. (jun/msa/rah)

SAMPANG - Inspektorat kabupaten Sampang terus berupaya melakukan klarifikasi terhadap pengaduan pemecatan guru tidak tetap (GTT) yang dilakukan oleh Mahfud, kepala SDN Gunung Sekar 6. Hingga sampai hari ini pihaknya masih melibatkan SKPD terkait dan meminta saran pertimbangannya yang bisa dijadikan acuan dalam memberikan sanksi.

Pemecatan GTT yang dilakukan kepala SDN Gunung Sekar 6 menjadi perhatian masyarakat Sampang dan GTT lainnya. Apabila pemecatan GTT ini tidak ditindaklanjuti dengan secepatnya, maka kemungkinan besar kejadian seperti ini akan terulang kembali hingga banyak GTT yang masuk K2 menjadi korban kesewenang-wenangan kepala sekolah tempatnya mengabdi.

Sebaliknya, jika ada sanksi tegas dan jelas, maka akan menimbulkan efek jera terhadap oknum kepala sekolah lainnya yang bertindak diktator.

Sekretaris Inspektorat kabupaten Sampang, Suparnadi Wasis mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melengkapi laporan.

Menurutnya, memberikan sanksi kepada yang bersangkutan bukanlah wewenangnya, karena Inspektorat Kabupaten Sampang merupakan lembaga kepanjangan tangan dari Bupati Sampang, sehingga nantinya proses penyelesaian laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Sampang terlebih dahulu.

“Kami sudah menangani langsung laporan dari GTT yang dikeluarkan oleh kepala sekolahnya dari tempatnya mengajar di SDN Gunung Sekar 6. Sampai saat ini kami sudah melakukan klarifikasi kepada orang-orang yang masuk dalam pengaduan, di antaranya GTT dan kepala sekolah, karena akan lebih panjang prosesnya jika menyangkut orang banyak. Berbeda kalau hanya 1 atau 3 orang, bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu,” terang Suparnadi kepada Koran Madura, Senin (06/05).

Hal senada juga disampaikan oleh Irban Bidang Kesos, Aminatus Sakdiyah bahwa pangaduan GTT yang diberhentikan oleh kepala sekolahnya tersebut masih dalam proses penyelesaian hasil penyelidikan.

Akan tetapi, pihaknya masih belum bisa menentukan kapan hasilnya akan selesai karena masih melakukan koordinasi dan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait yang masih perlu dimintai keterangannya.

Ia menegaskan akan melakukannya secepatnya.

“Perkara ini masih dalam tahap proses penyelesaian hasil penyelidikan, karena saat ini kami masih membutuhkan informasi dari beberapa pihak yang perlu dimintai keterangan.

Mengenai hasilnya akan diupayakan secepatnya selesai,” ucapnya. (jun/ msa/rah)

BANGKALAN

7

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112 | TAHUN II

PEMILUKADA JATIM

Dukungan Terhadap Calon Independen Diduga Fiktif BANGKALAN - Proses verifikasi berkas dukungan bagi bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Timur dari jalur independen masih terus berlangsung. Selama proses itu, Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangkalan menemukan banyak dukungan fiktif dalam berkas dukungan bakal calon dari pasangan independen, Egi Sujana.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan Fajar Harianto, SH mengatakan pihaknya menemukan sejumlah dukungan fiktif dari salah satu pasangan independen calon Gubernur Jawa Timur. Temuan tersebut diketahui setelah pihaknya bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam melakukan verifikasi.

“Kami banyak menemukan dukungan fiktif setelah memverifikasi dari calon independen Egi Sujana, karena memang konsentrasi kami dari calon independen,” katanya, kemarin (6/5).

Fajar menjelaskan dukungan fiktif tersebut diketahui dari KTP yang dilampirkan oleh pasangan calon gubernur.

Pada saat diperiksa banyak KTP yang discanner sehingga hal itu masuk pada kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

Tidak hanya itu saja, namun ada juga sebagian masyarakat yang mengaku KTPnya dipinjam tanpa mengetehui maksud dan tujuan dari peminjaman tersebut, kemudian diketahui ternyata dibuat untuk dilampirkan sebagai dukungan dari pasangan independen. Oleh karena itu, bagi dukungan yang sifatnya fiktif secara otomatis nama-nama dukungan yang fiktif akan dicoret dari daftar dukungan.

“Dalam verifikasi ada dua kategori yaitu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Di sanalah kita dapat mengetahui dukungan itu sah atau tidak. Karena

Fajar Harianto, SH.

Ketua Panita Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan yang masuk pada kami sebanyak 90 persen dukungan bagi calon independen itu masuk pada kategori TMS dan hanya 10 persen saja yang masuk kategori MS,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Fajar, pihaknya akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat menghambat dan menciderai nilai-nilai demokrasi. Dengan adanya temuan itu, pihaknya mengimbau agar mereka tidak mengulangi kembali, karena proses akan terus berlanjut.

Akan tetapi, jika masih ditemukan kucurangan berupa manipulasi dukungan maka pihaknya tidak segan–segan untuk memproses pada ranah hukum pidana.

“Kami imbau agar (pasangan independen) tidak melakukan (manipulasi data dukungan) kembali, tapi jika terindakasi mengulangi kerurangan berikutnya maka kami akan memproses secara hukum. Sebab, sudah jelas masuk sebagai pemalsuan,” tegasnya.

Sementara itu, bardasarkan informasi dari panwaslu penemuan dukungan fiktif tersebut terjadi di sejumlah kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Kamal, serta Kemcatan Kokop. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

AKSI: Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Budaya (FISIB) yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas saat aksi di depan kantor Rektorat menuntut Pembantu Dekan III segera menyerahkan jabatannya, Senin (7/5) kemarin.

Mahasiswa Pertanyakan Transparansi Pembantu Dekan BANGKALAN - Aksi demonstrasi kembali mewarnai Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Kali ini puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas melakukan aksi menuntut agar Pembantu Dekan III turun dari jabatannya. Mereka menilai kinerja dari Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan tersebut perlu diperbaiki karena tidak transparan.

Gubernur BEM FISIB UTM Mohammad Adi tidak hentihentinya mengatakan dalam orasinya menuntut agar Priyono Tri Febriyanto Pembantu Dekan III FISIB turun dari jabatannya, karena selama menjabat sebagai PD III transparansi yang seharusnya menjadi pegangan dalam se-

buah jabatan seringkali diabaikan. Sehingga mahasiswa sangat dirugikan bahkan seringkali ketinggalan informasi mengenai kebijkan-kebijakan yang ada.

“Kami menilai kinerja PD III sangatlah buruk, danadana kemahasiswaan tidak transparan, bahkan sering-

kali pengumuman-pengumuman entah itu terkait beasiswa atau lomba karya tulis ilmiah, baru disampaikan kepada mahasiswa menjelang deadline, akibatnya kami kerepotan untuk memenuhi semua ketentuan,” teriaknya, kemarin (7/5).

Adi menegaskan aksi yang digalang bersama temantemanya sebagai bentuk akumulasi kekecawaan terhadap kinerja PD III dan merupakan rasa simpati terhadap kondisi fakultas yang semakin tidak menentu. Seharusnya, jika PD III melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dan berpihak kepada mahasiswa, kondisi seperti ini tidak akan pernah terjadi.

“Aksi yang melibatkan seluruh pengurus badan kelengkapan ini didasari rasa kepedulian kami ingin melakukan perbaikan atas fakultas dan mahasiswa yang ada di dalamnya, maka dari itu kami menuntut Pak Febri mundur dari jabatannya sebagai PD III,” pekik Ali. Menanggapi tuntutan puluhan mahasiswa tersebut Dekan FISIB UTM Dr. Indien Winarwati, SH mengatakan aksi demonstrasi yang digalang itu tidak fair dan tidak rasional. Mengingat jabatan PD III sudah habis masa baktinya dan selama ini apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya telah dijalankan.

“PD III sudah mau habis masa bhaktinya, selama seki-

an tahun beliau menjabat saya nilai semua program kerjanya telah dilaksanakan dengan baik, tapi kenapa baru-baru ini mahasiswa melakukan protes, saya rasa semua ini tidak fair dan tidak rasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut Indien menyatakan bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan sekaligus bahan evaluasi bagi pihaknya dan rektorat UTM, bagi Indien, jika ke depan ditemukan pelanggaran maka dirinya siap memproses yang bersangkutan dan memberinya sanksi.

“Saya tidak segan-segan memberi sanksi apabila ada temuan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya.(dn/rah)

AKTIVITAS GUDANG

PT Semen Gresik Abaikan Rekomendasi Dewan

ori/koran madura

SERIUS: Sejumlah siswa SD saat mengerjakan soal ujian nasional, Senin (6/5) kemarin dengan serius.

BANGKALAN - Pengelola gudang dan manajemen PT Semen Gresik di Jalan Raya Burneh dinilai mengabaikan rekomendasi Komisi C DPRD Bangkalan karena sesuai dengan rekomendasi tersebut sejak tanggal 30 Mei gudang itu harus tutup. Akan tetapi, hingga saat ini, puluhan truk masih melakukan aktivitas bongkar muat semen.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar mengaku merasa dilecehkan dengan masih adanya aktifitas di gudang semen yang sudah direkomendasikan untuk dipindah itu. Karena pada saat hearing beberapa waktu lalu pihaknya telah meminta kepada pengelola gudang PT Semen

Gresik di Jalan Raya Burneh ditutup karena keberadaaan gudang itu tidak sesuai dengan RTRW dan sering membuat arus lalu lintas macet.

“Tentu saja kami merasa sangat dilecehkan oleh pengelola gudang PT Semen Gresik,” ungkapanya, kemarin (6/5).

Menurut Mukaffi, setelah didaedline hingga tanggal 30 Maret, di gudang semen itu tidak ada aktifitas. Apabila hingga saat ini di gudang tersebut ada aktifitas, tentu tidak menghormati hasil hearing antara pengelola gudang dan manajemen PT Semen Gresik di dewan beberapa waktu lalu.

Keberadaan gudang se-

men di dekat jalan akses suramadu itu sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada pemkab Bangkalan. Justru truk yang mengangkut Semen Gresik merusak jalan karena tonase 30 ton ditambah beban kendaraan membuat jalan kita menjadi hancur. Padahal untuk dapat meraih penghargaan Adipura Pemkab menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

“Faktanya pada tanggal 30 Mei gudang itu kosong, kalau sekarang mereka cameback lagi, ya nanti kita akan panggil lagi,” tegas Mukaffi.

Lebih jauh Mukaffi Anwar menjelaskan dalam menyikapi gudang semen yang ada

di jalan akses Suramadu itu, pihaknya mendesak gudang semen itu dipindah ke tempat lain meskipun gudang itu sudah memiliki dokumen UPKL dan UPL. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan pengelola gudang dan manajemen PT Semen Gresik akan dipanggil lagi untuk mengklarifikasi masalah tersebut.

Di tempat terpisah Camat Burneh Salman Hidayat melalui Sekcam Hery Untoro mengaku tidak tahu kalau gudang Semen Gresik sudah beraktifitas lagi. “Kita tidak tahu karena gudang semen itu tidak pernah ada koordinasi dengan pihak kecamatan,” ucap Hery Untoro. (dn/rah)

PENDIDIKAN

DPRD Dukung Wajib Sekolah Dua Belas Tahun BANGKALAN – Program pendidikan gratis wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah (Pemda) Bangkalan mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Bangkalan. Sebab, program tersebut sudah sesuai dengan cita-cita masyarakat Bangkalan untuk lebih mensejahterakan rakyatnya.

“Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah ke depan mengenai sekolah gratis 12 tahun, DPRD Bangkalan sangat mendukung,” kata Mukaffi Cholil, ketua komisi D DPRD Bangkalan, kemarin (6/5).

Menurutnya, dengan kepedulian terhadap du-

nia pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi anak didik yang lebih baik.

Apalagi, program pendidikan gratis pada tingkat SMA. Meski tidak dipungkiri di sekolah masih ada penarikan dana tambahan. Itu tak masalah jika berkaitan dengan kemajuan sekolah yang bersangkutan.

Dia menilai memang ada sekolah yang ingin lebih memajukan diri harus mengambil biaya tambahan. Seperti adanya biaya try out, itu merupakan pembiayaan di luar sekolah. Pembiayaan tersebut tak termasuk dalam alokasi anggaran.

“Itu merupakan ekstra pendukung tambahan pelajaran. Jika harus meminta pada siswa, saya rasa tak masalah.

Asalkan ada persetujuan dari orang tua,” terangnya.

Lanjutnya, untuk mata pelajaran yang sifatnya ekstra tidak menjadi pembebanan anggaran. Namun, pemerintah hanya memfasilitasi pelajaran yang sudah baku. Meski pun demikian, pendidikan harus tetap diawasi, agar tidak menimbulkan pemanfaatan pada dunia pendidikan.

“DPRD Bangkalan sudah siap untuk mengawasi, semua bentuk kebijakan pendidikan,” ujarnya. (ori/rah)

doni heriyanto/koran madura

MASIH BERAKTIVITAS: Sejumlah kendaraan truk masih beraktivitas seperti biasanya di gudang milik PT Semen Gresik, Senin (6/5) kemarin.

8

LINTAS MADURA

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112 | TAHUN II

Pengobatan Gratis untuk Pasien Kelas 3 SAMPANG – Humas RSUD Sampang dr Yuliono mengatakan pengobatan gratis bagi penderita penyakit leptospirosis apabila menjalani perawatan sesuai dengan kelas yang telah ditentukan.

Menurutnya jika penderita penyakit bakteri kencing tikus itu mendapatkan pengobatan gratis di RSUD Kabupaten Sampang, seperti pasien yang bernama Riski Afisia Maulana, warga Jalan Garuda misalnya, seharusnya masuk perawatan di kelas 3, sehingga dipastikan melalui jalur jamkesda atau jamkesmas yang dibiayai oleh Pemkab setempat.

“Kalau pasien memang terkena penyakit leptospirosis seharusnya pindah keruangan kelas 3. Nah ini kok tidak

pindah, karena di paviliun memang tidak ada yang gratis. Kalau memang mau gratis dia juga harus dirawat di ruang kelas 3 dan mengajukan jamkesda dan jamkesmas,” terangnya kepada Koran Madura, Senin (06/5).

Menurut Yuliono penderita penyakit leptospirosis jika memang ingin dirawat di ruangan paviliun boleh, tetapi harus tetap bayar karena kebijakan pemerintah yang terkena penyakit leptospirosis yang mendapatkan pelayanan

gratis apabila berada di ruangan kelas 3. Sedangkan pasien penyakit leptospirosis sekalipun jika dirawat di pavilion tidak mendapatkan pengobatan gratis, karena memang tidak dibiayai oleh pemerintah. Sebab fasilitas pengobatan di kelas 3 dan pavilion jauh berbeda, lagi pula penderita penyakit tersebut tidak hanya seorang.

“Kalau bisa pasiennya suruh datang ke sini karena sebelumnya dia dirawat di rumah sakit, kok mengeluhnya ke Dinkes, karena dikhawatirkan nantinya akan mendapatkan jawaban yang tidak benar di sana. Masyarakat bisa datang sesuka hatinya mau dirawat di ruangan mana,” tandasnya. (jun/msa/rah)

BIAYA PENDIDIKAN

Disdik HematAnggaran BANGKALAN – Tidak efisiensinya anggaran pendidikan hanya membuat bengkak biaya pengeluaran.

Hal itu akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah, termasuk kebutuhan kegiatan pendidikan yang dinilai lebih penting.

Oleh karena itu, Disdik setempat berjanji akan memangkas biaya yang terkesan berlebih. Hal itu dilakukan untuk menghemat anggaran pendidikan agar bisa digunakan pada kegiatan yang sifatnya lebih penting. ”Kami akan memangkas biaya yang selama ini terkesan mengada-ngada,

seperti pembuatan soal dan lainnya,” kata Kepala Disdik Bangkalan, Mohni, Senin (6/5).

Salah satunya, Disdik mengimbau agar pembuatan soal di sekolah tidak menggunakan anggaran pendidikan dari pemerintah. Disdik Bangkalan bertekat mewujudkan sekolah gratis sesuai visi dan misi kepala daerah, terutama bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), karena SD dan SMP sudah gratis.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah.

Sejauh ini, Disdik Bangkalan mengaku belum mengetahui evaluasi kepala

sekolah mengenai pendidikan di tingkat SMA. Akan tetapi, mengenai biaya anggarannya, pihaknya sudah menghitung kebutuhan anggaran.

Mohni menilai dalam fungsi yang sama guru mempunyai peran untuk memajukan sekolahnya. Selain itu, guru telah memeroleh biaya sertifikasi. Dana itu juga sebagai biaya penunjang pemenuhan kerja guru.

“Kami bertekat untuk memajukan pendidikan yang ada di Bangkalan.

Setelah itu mungkin akan terlihat evaluasinya kurun waktu satu hingga dua tahun,” jelasnya. (ori/rah)

ryan hariyanto/koran madura

DICURI: Potongan kabel telkom yang terletak di sekitar Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kecamatan Kota Sampang hilang dicuri, Senin (6/5) kmarin.

KRIMINAL

Kabel Telkom Putus Dipotong Pencuri

SAMPANG – Sepanjang 100 meter kabel telpon milik PT Telkom yang terletak di sekitar Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kecamatan Kota Sampang hilang dibawa kabur pencuri.

Kejadian itu diketahui, Senin (06/5) ketika petugas lapangan PT Telkom mencoba mengecek lokasi itu, karena sebelumnya pihak PT Telkom menerima laporan ada gangguan saluran telepon di kawasan pliyang tersebut dari pelanggan PT Telkom sekitar pukul 08.00 WIB pagi.

Beberapa sambungan internet dan telepon milik warga di kawasan tersebut terganggu. Bahkan, terlihat potongan sambungan kabel telkom masih melilit ke beberapa pinggir jalan dengan bentangan kabel telkom tersebut.

Bayu (35), salah satu pelanggan PT.Telkom, di kawasan yang tak jauh dari lokasi kantornya mengatakan pada mulanya dirinya hanya hendak menggunakan saluran telepone kantor. Akan tetapi, setelah mencoba beberapa kali masih tetap saja tak bisa digunakan. Sehingga dirinya langsung mencoba melaporkan dan menanyakan penyebab saluran telepone yang tak berfungsi.

“Saya tadi sudah telpon menanyakan, ternyata katanya petugas, kabel di kawasan Jaksa Agung putus karena ada orang yang mengambilnya.

Kebetulan kantor saya memang satu jaluran dengan lokasi hilangnya kabel,” terangnya kepada Koran Madura, Senin (05/6).

Setelah mendapat laporan tersebut petugas lapangan PT.Telkom yang be-

rada di jalan Monumen Trunojoyo kecamatan Kota Sampang pun langsung bergegas ke lokasi hilangnya kabel tersebut.

“Kalau mau konformasi kepalanya di Pamekasan, tapi tadi juga sudah ada petugas yang ke lokasi,” ujar salah satu petugas Satpam PT. Telkom Sampang.

Salah satu petugas lapangan PT. Telkom Cabang Sampang, Wafi (35) mengaku tidak tahu pasti kapan kejadian pencurian tersebut.

Ia baru sadar ketika mulai ada sejumlah keluhan dari pelanggannya akan adanya gangguan sambungan telpon dan internet.

“Gak tahu kapan kronologisnya Mas. Setelah kita mendapatkan laporan dari pelanggan, kita mengecek ke lokasi, ternyata kabel telkomnya putus dicuri warga,”

jelasnya.

Ketika disinggung apakah akan dilaporkan ke pihak yang berwajib, dirinya enggan berkomentar karena semua tindak lanjut merupakan hak dari atasan.

“Saya sudah menelpon Kepala, jadi tindaklanjutnya terserah pak Muhdi. Kalau pingin jelas Anda bisa langsung menemui kantor pusatnya di Pamekasan,” tukas Wafi.

Wafi mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelanggan telkom agar tidak perlu resah, sebab saat ini pihaknya sudah melakukan pengkajian ulang atas laporan pencurian kabel tersebut.

“Masyarakat tidak perlu resah, kami secepatnya akan segera memperbaiki jaringan telpon akibat pencurian kabel milik Telkom,” ucapnya. (ryn/ msa/rah)

RUMAH MAKAN

Restoran yang Disegel Kembali Dibuka BANGKALAN - Setelah dua minggu ditutup paksa karena tidak melengkapi persyaratan administrasi, restoran dan gallery batik Maduratna kembali dibuka, kemarin (6/5).

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Bangkalan, Rizal Morris menjelaskan dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dilakukan pengukuran ulang, karena sebelumnya tak sesuai dengan apa yang telah diajukan.

Dokumen IMB yang diajukan sebelumnya seluas 972 meter persegi, tetapi kenyataannya setelah dilakukan pengukuran ternyata diketahui luasnya mencapat 1248 meter persegi.

Meskipun demikian, seluruh kewajiban yang merupakan kewajiban pihak restoran atau pemohon sudah dipenuhi setelah me-

lengkapi seluruh persyaratan.

“SIUP, TDP, dan HO juga sudah kita terbitkan. Secara resmi Maduratna mulai hari ini (Senin) bisa beroperasi,” katanya.

Dia menambahkan, secara keseluruhan beban retribusi yang sudah dibayar ke Dispenda sekitar Rp 35 juta. Dengan adanya kelengkapan persyaratan yang telah terpenuhi oleh pihak Maduratna, maka tak ada alasan lagi untuk menutup restoran dan gallery tersebut.

Menurutnya, kegiatan larangan beroperasi ini kiranya bisa dijadikan pelajaran bagi investor dan rumah makan lainnya karena tidak memenuhi persyaratan retrebusi daerah.

“Bagi siapa pun yang ingin berinvestasi baik itu di bidang kuliner dan lainnya, agar tetap mematuhi pera-

turan daerah,” katanya.

Rizal menilai rumah makan yang ada di Bangkalan sesuai data yang berada di KP2T, semuanya sudah mempunyai izin karena bagian rekomendasi turun dari Dinas Pariwisata.

Sementara itu, kepala Satpol PP Bambang Setiyawan yang juga berada di lokasi mengatakan dari teguran yang pernah dilakukan, pemilik sudah melengkapi kewajiban administrasi dan kekurangan.

Selain itu, pemilik Maduratna diimbau agar tetap mematuhi perundangan yang berlaku. Salah satunya pemenuhan pajak restoran 10 persen dari jumlah nominal pendapatan satu bulan.

“Nantinya, jika ada perubahan mengenai bentuk fisik, kita akan tetap melakukan evaluasi bersama dengan tim dan pengelola,” ujarnya. (ori/rah)

ryan hariyanto/koran madura

MENGIKUTI UN: Siswa berkebutuhan khusus saat mengikuti UN SD di SDLB, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, Senin (6/5) kemarin.

UJIAN NASIONAL

Empat Siswa Kerjakan UN di SDLB

ori/koran madura

MEMBUKA SEGEL: Petugas Satpol PP saat membuka segel stiker di restoran Maduratna, Senin (6/5) kemarin.

SAMPANG - Sebanyak 20.817 peserta Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Sampang mengikuti UN yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia sejak Senin (06/5) kemarin.

Puluhan ribu siswa SD se-kabupaten Sampang tersebut dengan rincian sebanyak 12.650 siswa SD Negeri dan 7.167 pesesrta dari Madrasah Ibtidakyah (MI). Tak terkecuali, peserta dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) pun di Kelurahan Dalpenang, meski hanya ada 4 siswa berkebutuhan khusus mengikuti UN. Mereka tetap bersemangat mengikuti ujian nasional penentu kelulusan tersebut.

Menurut Mudjianto (30), salah satu pengawas UN di

SDLB, dari tahun ke tahun peran wali murid yang menyekolahkan para putraputrinya di SDLB tersebut semakin bagus. Hal itu terbukti para orang tua sudah tidak canggung lagi dan terus memotivasi anakanaknya yang berkebutuhan khusus agar mau menerima pendidikan seperti layaknya siswa yang lain.

“Peran orang tua itu memang penting untuk meningkatkan pendidikan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus untuk disekolahkan di SDLB ini,” terangnya kepada Koran Madura, Senin (06/5).

Jumlah peserta UN di SDLB tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, tahun lalu hanya berjumlah 2 peserta, sedangkan pada tahun ini telah meningkat

menjadi 4 peserta yang berasal dari kelas tunarungu.

“Keempat peserta di sini semuanya berasal dari Kecamatan Kota Sampang, di antaranya Putri Kusantini, Achmad Amse, Nurul Hidayah Khotimah, dan Maysyaroh,” jelas Mudjianto.

Sementara itu, ditemui di tempat terpisah Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Sampang, Sumadi membenarkan jika jumlah peserta UN di tingkat SDLB mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Kami sudah memantau secara langsung pelaksanaan UN tingkat SD ini, semuanya berjalan dengan baik. Sedangkan untuk peserta di SDLB memang bertambah jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya,” ujarnya usai memantau langsung pelaksanaan UN dimaksud.

Sumadi menambahkan harapan kepala sekolah di SDLB tersebut menginginkan dengan jumlah berapa pun anak didiknya itu akan terus ditampung dan masing-masing guru bisa menangani siswa berkebutuhan khusus tersebut dengan baik. Bahkan, ia juga terus mendukung pendidikan di SDLB tersebut.

“Kami mengharapkan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar tetap menyekolahkan anaknya di SDLB, karena di sana akan mendapatkan pendidikan dengan baik, jadi tidak perlu ragu dan malu lagi,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

MATARAMAN

9

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112 | TAHUN II

PARPOL

Ibas Tegaskan Proses Rekrutmen DCS Demokrat Objektif TRENGGALEK - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan proses penentuan daftar calon sementara (DCS) partainya dilakukan secara obyektif dan transparan.

“Partai Demokrat telah menerapkan sistem rekrutmen dan penentuan daftar calon sementara (DCS) secara transparan dan objektif.

Dalam menyusun DCS, Partai Demokrat menggunakan sistem yang rapi dan persyaratan yang ketat,” tandas Ibas dalam siaran persnya, Senin.

Ia juga mengkonfirmasi bahwa penjelasannya dalam siaran pers tersebut merupakan tanggapan atas rumor politik yang menyebut sejumlah nama keluarga dan kerabat dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat masuk dalam DCS Demokrat.

Dikatakannya, proses penjaringan caleg dilakukan secara berlapis dan diseleksi awal oleh tim satgas penjaringan, sebelum kemudian diverifikasi oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat (MTP).

“DPP Partai Demokrat juga melibatkan DPD-DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia sehingga nama-nama yang masuk DCS terpilih itu bukan karena hubungan keluarga,” ujar Ibas.

Terkait nama-nama keluarga dan kerabat, Ibas menjelaskan bahwa hak semua orang untuk berkarir di bidang apapun termasuk di bidang politik.

Ibas justru mengingatkan bahwa, nama-nama tersebut sudah lama aktif berjuang dan memajukan Partai Demokrat.

“Sejak 2001 ketika Partai Demokrat baru berdiri, terus terang tidak ada yang melirik dan mau bergabung. (Bagi) yang mau dan berani bergabung adalah sejumlah tokoh dan keluarga, (isteri, kakak, adik). Setelah itu mereka aktif berkarier, jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari FPD. Kalau mereka berlanjut lagi, seperti suami-isteri, kakak-adik jadi anggota DPR RI/DPRD lagi, maka itu hak mereka,” terangnya.

Ibas menambahkan, Partai Demokrat secara objektif dan transparan juga membuka peluang bagi masyarakat umum untuk berjuang melalui Partai Demokrat.

“Selain kader yang sudah aktif, Partai Demokrat juga membuka peluang bagi nonkader, meskipun jumlahnya hanya sekitar 10 persen untuk berjuang melalui Partai Demokrat,” tambahnya.(ant/ rah)

SUMBER PAD

BP2T: Pengusaha Rumah Kos di Malang Nakal MALANG - Kepala Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kota Malang, Suhariono, mengakui banyak pengusaha kos-kosan atau rumah kos di salah satu kota pendidikan di Jawa Timur itu yang nakal, yakni enggan mengajukan permohonan izin.

“Dari tahun 2009 sampai sekarang, pengusaha atau pemilik rumah kos yang mengajukan izin hanya sekitar 30 saja. Padahal, pemilik koskosan di daerah kita dari tahun ke tahun tumbuh pesat,” tegas Suhariono di Malang, Senin.

Aturan terkait kos-kosan atau pemondokan di Kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa setiap pemilik rumah kos yang menguasai minimal 10 kamar wajib mengajukan izin ke BP2T Kota Malang, namun untuk yang kurang dari 10 kamar, cukup melapor kepada RT/RW. Selain diwajibkan mengajukan izin, para pemilik rumah kos lebih dari 10 kamar juga wajib membayar pajak.

Ketentuan membayar pajak tersebut tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 yang menyebutkan besaran pajaknya mencapai 5 persen dari penghasilan rumah kos.

Hanya saja, lanjut Suhariono, dari ratusan pemilik kos itu dalam empat tahun terakhir yang mengajukan

izin rata-rata kurang dari 10 persen, sehingga sampai sata ini baru ada 30 pemilik rumah kos yang mengajukan izin.

Sementara itu Sekda Kota Malang M Sofwan berjanji akan menertibkan seluruh pemilik rumah kos yang memenuhi ketentuan Perda 6/2006 untuk mengajukan izin dengan harapan proses pemantauan dan perlindungan bisa maksimal, disamping potensi pendapatan asli daerah (PAD)-nya juga besar.

Ia mengakui, selama ini Pemkot Malang memang belum memungut pajak rumah kos karena keterbatasan SDM. “Dalam waktu dekat ini kami melakukan penertiban dan memungut pajak kos-kosan, sebab potensi PAD-nya sangat besar,” tegas Sofwan.

Belum lama ini Wali Kota Malang Peni Suparto juga mengakui jika jumlah kamar yang dikoskan untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di daerah itu mencapai ribuan. Hal itu mengingat jumlah mahasiswa di Kota Malang lebih dari 320 ribu.

“Kalau satu kamar dihuni oleh dua orang mahasiswa, berarti ada ratusan ribu kamar yang dikoskan.

Belum lagi kamar kos premium yang hanya dihuni oleh satu orang saja, artinya potensi PAD-nya sangat besar,” tegas Peni.(ant/rah)

ant/jessica helena wuysang

SIMPATIK KAPUAS 2013: Seorang anggota polisi wanita mengendarai motor patroli, saat mengikuti konvoi sosialisasi Operasi Simpatik Kapuas 2013 di Mapolda Kalbar, Senin (6/5).

Operasi Simpatik Kapuas 2013 yang digelar oleh Polda Kalbar di 14 kabupaten/kota di wilayah Kalbar tersebut, bertujuan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas, mengurangi tingkat kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Mabes Polri Limpahkan Berkas Korupsi Pejabat TULUNGAGUNG - Bareskrim Mabes Polri melimpahkan berkas penyidikan kasus korupsi dana stimulan tahun 2009 sebesar Rp20 miliar dengan tersangka Mantan Kepala PU Bina Marga dan Cipta Karya Tulungagung, Agus Wahyudi, ke Kejaksaan Negeri Tulungagung, Senin.

Rombongan Bareskrim Mabes Polri bersama tersangka Agus Wahyudi tiba di Kejaksaan Tulungagung sekitar pukul 13.45 WIB dengan menggunakan lima unit kendaraan minibus pelat L (Surabaya).

Agus Wahyudi yang mengenakan hem bermotif batik tampak dikawal ketat tim Bareskrim, namun tidak diborgol, meski berstatus tersangka, lalu dia langsung digiring memasuki ruang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung.

"Hari ini kita serahkan seluruh berkas, barang bukti, dan tersangka di Kejaksaan Negeri Tulungagung," kata Wakil II Tim Penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri AKBP Dolifar Manurung.

Ia juga mengonfirmasi proses penyerahan berkas perkara korupsi tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Jatim.

"Kami dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan

pesawat turun di Bandara Juanda dan langsung dilanjutkan perjalanan darat menuju Tulungagung dengan menggunakan mobil," katanya.

Senada dengan itu, Kuasa Hukum Agus Wahyudi, Sollehuddin, memastikan pihaknya akan mengajukan penangguhan dan pengalihan penahanan dengan pertimbangan keluarga.

Pria asli Madura tersebut saat ini sedang mengajukan klienya sebagai tahanan kota, tetapi pihaknya belum bisa memastikan, yang jelas nantinya diajukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Kami coba ajukan penangguhan penahanan sebagai tahanan kota, apakah nanti bisa berhasil atau tidak itu nanti. Kami juga belum tahu," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intel

Kejaksaan Negeri Tulungagung Agus Rudjito membenarkan kasus korupsi Agus Wahyudi telah diserahterimakan dari tim penyidik Mabes Polri ke Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Namun, pihaknya saat ini masih memeriksa kelengkapan berkas yang ada, apakah dinyatakan telah lengkap (P-21) atau harus dikembalikan lagi untuk diperbaiki (P-18).

"Sementara ini, berkas penyidikan tahap II kami nyatakan telah diterima dan sekarang masih kami teliti lagi sebelum dilanjutkan ke rencana penuntutan," jelasnya.

Terkait nasib Agus Wahyudi apakah tetap ditahan atau ditangguhkan penahanannya, pihak Kejari Tulungagung belum bisa memberi kepastian.

"Soal itu kami belum bisa pastikan, karena saat ini pemeriksaan berkas belum selesai," jawabnya.

Sementara proses hukumnya berjalan, Agus Wahyudi tetap akan ditahan di Rutan Klas II Tulungagung.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tulungagung (PUBMCK), Jawa Timur, Agus Wahyudi terkait dugaan korupsi/penyalahgunaan dana stimulus di Dinas PU tahun 2009 sebesar Rp20 miliar (estimasi kerugian negara Rp3,6 miliar).

Juru Bicara Kepolisian Indonesia Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya telah menetapkan Agus sebagai tersangka sejak Maret 2012. (ant/rah)

CALON LEGISLATIF

KPU Kembalikan Ratusan Berkas Bacaleg PACITAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan, Jawa Timur, mengembalikan ratusan berkas bakal calon legislatif setempat karena tidak lengkap secara administratif sehingga harus diperbaiki.

Ketua KPU Pacitan, Damhudi, Senin, mengemukakan dari total 394 berkas bacaleg yang diajukan ke komisi pemilihan umum, hanya sekitar 30-an yang dinyatakan lolos

administrasi.

Selebihnya yang 90-an persen, lanjut dia, terpaksa dikembalikan ke partai induk masing-masing untuk dilengkapi dan selanjutnya dilakukan verifikasi ulang.

“Sebagian besar berkas atau 50 persen karena kesalahan penulisan, yakni antara data di kartu tanda penduduk (KTP) dan yang tertulis di berkas,” tuturnya.

Damhudi mencontohkan pencantuman nama jalan atau RT tempat bacaleg bermukim, namun tidak menyertakan nama wilayah.

Kesalahan seperti itu, terang Damhudi, sebenarnya tidak substansial dan membuat calon gugur, tetapi tetap harus diperbaiki.

Perbaikan pada berkas terbanyak kedua adalah bacaleg hanya menyertakan ijazah

terakhir dan tidak menyertakan surat tanda tamat belajar untuk sekolah setingkat SLTA. Damhudi meyakini hal tersebut terjadi karena masalah pemahaman saja. “Seharusnya ijazah SMA juga disertakan.

Mungkin mereka menganggap ijazah terakhir sudah cukup. Ini karena masalah miskomunikasi saja,” ujarnya.

Sesuai tahapan, setelah verifikasi pertama selesai, pihak

KPU akan bertemu dengan parpol melalui penghubung-penghubung yang telah ditunjuk.

Selanjutnya berkas-berkas tersebut harus diperbaiki dan diserahkan kembali.

Jadwal perbaikan berlangsung 9-22 Mei, kemudian berkas hasil perbaikan masih akan diverifikasi kembali antara tanggal 23-29 Juni. Verifikasi itu sekaligus tahapan final. (ant/rah)

PEMBANGUNAN JLS

Pembebasan Lahan Jalur Lintas Selatan Dipercepat TRENGGALEK Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berupaya mempercepat proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalur lintas selatan dengan menyediakan lahan pengganti milik Perhutani seluas 30 hektare.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Trenggalek, Totok Rudianto, Senin mengatakan, hingga kini lahan milik

Perhutani yang belum terbebaskan mencapai 111,744 hektare, yang tersebar di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul.

“Kendalanya itu karena keterbatasan anggaran dan sulitnya mencari lahan pengganti, sehingga sekarang ini kami baru bisa mencarikan lahan pengganti seluas 10 hektare di wilayah Bondowoso dan Situbondo,” katanya.

Pihaknya mengaku tidak mencari lahan untuk tukar guling di wilayah sendiri, mengingat sebagian besar lahan di Trenggalek di bawah pengelolaan Perum Perhutani.

Pencarian lahan pengganti sengaja diupayakan di daerah lain yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) lebih rendah/ murah.

“Kami tetap mengupayakan tahun ini bisa

memperoleh lahan pengganti sekitar 30 hektare.

Kami mencoba untuk mencari di wilayah Jawa Timur,” tandasnya.

Sementara itu untuk pembebasan lahan milik warga yang terkena proyek JLS hanya menyisakan 5,3 kilometer dari total 19 kilometer.

Lanjut Totok Rudianto, sisa lahan tersebut berada di Kecamatan Panggul dan Munjungan, sedangkan untuk lahan warga

yang berada di Kecamatan Watulimo telah dibebaskan 100 persen.

“Panggul hanya kurang tanah kas desa, kemudian untuk yang Kecamatan Munjungan tinggal di Desa Munjungan-nya serta di Desa Masaran, kami berharap sisanya nanti bisa segera terbebaskan,” paparnya.

Disinggung mengenai perubahan jalur (trase) yang ada di wilayah Munjungan, pihaknya optimis-

tis akan segera terselesaikan, karena pihak desa telah memberikan lampu hijau.

Bahkan kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kontraktor pelaksanannya mulai memasang tiang pancang untuk jembatan yang berada di Pal Daplang Kecamatan Munjungan.

Proyek JLS dimulai sejak tahun 2002.

Proyek ini membentang di selatan Jawa Timur

ini mencapai 626 kilometer mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi.

Seharusnya sesuai dengan rencana, pembangunan jalur lintas selatan tersebut sudah tuntas pada 2012, namun hingga kini proyek yang bertujuan untuk menunjang peningkatkan ekonomi masyarakat pesisir selatan Jawa ini belum selesai akibat berbagai macam persoalan.(ant/ rah)

10

TAPAL KUDA

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112| TAHUN II

BEDAH RUMAH

500 Rumah Bakal Dibedah

RITUAL, Siswa SDN Ambulu I Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, makan nasi bungkus dan minum susu sebelum UN berlangsung.

Sebelum UN, Siswa Makan Nasi Bungkus dan Minum Susu PROBOLINGGO - Berbagai macam cara dilakukan oleh siswa-siswi untuk menghadapi hari pertama Ujian Nasional di tingkat SD. Sebelum masuk ruangan ujian, puluhan siswa-siswi dari SDN Ambulu I Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, melakukan do’a bersama, makan nasi bungkus, dan minum susu, Senin (6/5) “Kita mengajak para siswa-siswa untuk melakukan ritual religi ini dengan membaca istiqhfar sebagai jembatan untuk berdoa memohan kemudahan pada Allah sebelum melakukan ujian,” terang Drs. Mujiman, M.MPd, kepala SDN Ambulu I Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Setelah puluhan siswa itu melakukan do’a bersama, kemudian mereka langsung melakukan persiapan masuk ruangan ujian. Selanjutnya, siswa makan nasi bungkus dan minum susu, yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

“Dengan makan nasi bungkus dan minum susu yang telah kita sediakan. Kita

berharap ini bisa menguatkan batin dari para peserta saat mengerjakan soal-saol ujian.

Jangan sampai mereka grogi saat mengerjakan soal,” sambung Mujiman.

Mujiman mengatakan, ritual ini dimaksudkan sebagai persiapan pada detik terakhir jelang ujian. Diharapkan, kegiatan sarapan dan minum susu bersama, murid-murid bisa lebih fokus mengerjakan soal ujian.

“Murid di sini kebanyakan orang tuanya bekerja di pagi hari dan tak sempat memberikan sarapan di rumah. Jadi, kami berikan sarapan tiap pagi supaya mereka siap betul mengikuti ujian tiga hari ini,” tandasnya Secara terpisah, Abdul

KRIMINAL

AJI: 56 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis JEMBER - Aliansi Jurnalis Independen mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah di Indonesia sepanjang Mei 2012 hingga April 2013 sebanyak 56 kasus.

“AJI Jember merasa prihatin masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis dan media di Indonesia,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Ikaningtyas, dalam rangka peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Kabupaten Jember, Jumat.

Dari 56 kasus kekerasan tersebut, 18 berupa serangan fisik, 15 kasus ancaman, 10 perusakan dan perampasan alat, tujuh kasus pengusiran dan pelarangan meliput, dan tiga demonstrasi disertai pengerahan massa, dua sensor, dan satu kasus peretasan situs.

Menurut dia, kemerdekaan pers di Indonesia semakin buruk yang ditandai semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan munculnya sejumlah aturan yang membatasi kebebasan pers.

“Kebebasan pers memang merupakan prasyarat utama bagi sebuah bangsa yang ingin maju dan sudah menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar lagi dalam masyarakat yang demokratis,” tuturnya.

Pers yang bebas, lanjut dia, tanpa sensor dan tekanan dari pihak manapun akan mampu menyediakan ruang yang memadai bagi setiap informasi dan komunikasi publik yang berbeda, sekaligus menjadi wahana kontrol sosial agar kepentingan publik tetap terjaga.

“Beberapa kasus kekerasan yang terjadi antara lain penganiayaan dan perampasan alat liputan disertai penganiayaan fisik seperti dilakukan perwira TNI AU Letkol Robert Simanjuntak terhadap jurnalis peliput jatuhnya pesawat Hawk 200 TNI AU di Pekanbaru dan kasus pembakaran Kantor Redaksi Palopo Pos dan Fajar Biro Palopo di Palopo, Sulawesi Selatan,” paparnya.

Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, ancaman dan menutup akses informasi, dengan pelaku kekerasan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, polisi dan masyarakat umum.

Selain itu, AJI Jember juga menyerukan kepada segenap elemen masyarakat untuk tidak takut dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila ada jurnalis yang sengaja menyalahgunakan status dan profesinya untuk melakukan tindakan yang merugikan atau tindakan kriminal demi mengeruk keuntungan pribadi. (ant/mk)

Aziz, salah satu guru agama, mengakui murid-murid sebelum ujian dimulai sejak pukul 08.00. Diawali berdoa dengan membaca istighfar , dilanjut makan nasi bungkus, dan minum susu.

“Ya, kita memang menggelar satu acara ritual yang kita harapkan memberikan sentuhan spiritual dan penyadaran diri pada diri siswa, orang tua, dan guru,” katanya.

Diharapkan pengalaman spiritual, kata dia, akan merevitalisasi kedekatan hubungan batin antara ibu dan anaknya tersebut akan memberikan suntikan semangat dan penyadaran diri pada setiap diri siswa untuk berjuang keras menyelesaikan UN menggapai hasil maksimal.

“Dengan kegiatan ini kita menanamkan kesadaran kepada para siswa, akan arti eksistensi yang luar biasa terhadap perjalanan yang kini semakin tidak disadari oleh generasi muda,”terang Abdul Aziz.

Menurutnya, ada tiga

ruang ujian, yakni ruang I berjumlah 20 siswa, ruang II berjumlah 20 siswa, dan ruang III debanyak 15 siswa, yang mengikuti UN tahun ini.

“Total siswa keseluruhan berjumlah 307. Sedangkan yang ikuti UN, sebanyak 55 anak dari 23 siswa dan 32 siswi. Pihaknya menargetkan angka kelulusan mencapai 100 persen seperti tahun sebelumnya,”ucapnya Sementara itu, sejumlah siswa-siswi mengaku sudah sangat siap untuk melakukan ujian pada hari pertama ini, mereka mengaku telah melakukan berbagai persiapan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UN. “Kita tiap hari selalu belajar dan berdoa, tadi sebelum berangkat meminta maaf dan minta doa restu dari orang tua dan juga para guru-guru, semoga kita bisa berhasil saat melakukan ujian,”pungkas M.Ilahi Cahaya Gemilang, salah satu perserta ujian di ruangan dua sekolahan tersebut. (hud).

PROBOLINGGO – Kemiskinan menyebabkan seseorang atau masyarakat tidak dapat memenuhi keperluan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup keperluan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia dan berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga.

Tahap kedua, bulan Mei 2013 ini, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo mendapat bantuan program bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 500 KK. Dalam program tersebut, lima ratus rumah warga miskin bakal dibedah dengan alokasi dana Rp 5 juta per rumah.

Hal ini diungkapkan Ir.Prijono, MUM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Probolinggo, Senin (6/5). Ia menerangkan, bahwa dari 500 rumah yang bakal dibedah, ada 78

kelompok yang beranggotakan 7-8 KK untuk tahap kedua rumah warga miskin yang bisa dibedah di Kecamatan Kraksaan.

“Fokus kita akan menuntaskan satu kecamatan terlebih dahulu. Biar dapat memastikan, berapa kekurangan rumah yang harus dibedah per kecamatan,”ucapnya.

Untuk program bedah rumah tersebut¸ dia menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan mobilisasi bahan-bahan material untuk proses bedah rumah warga miskin itu.

“Dalam waktu dekat, secepatnya bahan-bahan bagunan sudah sampai di rumah yang akan dibedah,” jelas Prijono.

Bantuan senilai Rp 5 juta yang diperuntukkan bedah rumah itu dibagi menjadi dua kategori. Dijelaskannya, 87,5 persen digunakan untuk membeli bahan material¸ sedangkan yang 12,5 persen untuk PPh dan PPn.

Ketika disinggung dengan data warga yang mendapat jatah program bedah rumah, dirinya mengatakan, bahwa pihaknya akan fokus meyelesaikan satu Kecamatan di Kraksaan. Dari 78 kelompok yang terdiri 7-8 KK, kita pastikan 500 rumah di Kecamatan Kraksaan yang mesti didahulukan.

Sedangkan dalam pelaksanannya, lanjut dia, pengerjaannya akan diserahkan pada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Dan juga tentunya program ini ada konsultan yang merancangnya agar hasilnya lebih bisa maksimal. Ada beberapa kriteria bagi masyarakat yang layak untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah. ‘’Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah ini benar-benar akan kita seleksi dengan ketat,’’pungkas Prijono.(hud).

BEASISWA

100 Pelajar Miskin Dapat Bantuan PROBOLINGGO - Sebanyak100 pelajar SMA dari golongan masyarakat miskin mendapatkan bantuan berupa beasiswa pendidikan dari Sampoerna Foundation.

Pemberian beasiswa ini dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati, Senin (6/5).

Perwakilan Sampoerna Foundation, M.Irmasyah, mengatakan, bantuan pendidikan ini merupakan program kerja pada tahun ini. Dia menyebutkan, program ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Sampoerna Foundation dalam dunia pendidikan.

“Beasiswa pendidikan ini bertujuan untuk mendorong usaha peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo. Tujuan lainnya adalah membantu pengembangan SDM yang lebih unggul dan memiliki nilai tambah serta berkualitas,” kata M.Irmasyah.

Bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada 100 pelajar SMA dengan nominal beasiswa sebesar Rp 5 juta per orang. “Dengan adanya program ini, saya berharap kepada para penerima bantuan pendidikan agar dapat mempertanggungjawab-

kan bantuan ini dengan bentuk prestasi yang cemerlang,” ujarnya.

M.Irmasyah menambahkan, selain memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa, sejumlah program lain yang dilakukan, yakni Program Peningkatan Kepemimpinan Sekolah.

Perwakilan Sampoerna Foundation, M.Irmasyah, mengatakan, bantuan pendidikan ini merupakan program kerja pada tahun ini.

“Pendidikan investasi dasar bagi Bangsa dan Negara. Sejak 2001, kita berkomitmen memberikan kontribusi positif pada pendidikan.

Intinya meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan belajar,”tandas M.Irmasyah.

Sementara itu, Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, mengungkapkan kegiatan ini perlu dicontoh, karena selaras dengan Visi

Misinya, yakni ingin menciptkan calon-calon pemimpin bangsa yang berakhlak mulia, yang mempunyai jiwa berwieausaha sosial yang tinggi, dan menciptakan rakyat Kabaupaten Probolinggo cerdas dan berakhlak.

Menurutnya, keberadaan PT. HM Sampoerna di Kota Kraksaan satu tahun hadir telah mampu memberi kontribusi 5.500 pekerja yang mayoritas perempuan. Diakui atau tidak keberadaannya luar biasa mempengaruhi kesejahteraan rakyat Kabupaten Probolinggo, mulai penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain bersyukur, kata dia, yang menerima beasiswa adalah manusia pilihan.

Dalam arti mengucap alhamdulillah, yang disampaikan dalam hati. Tidak hanya bias diukur untuk jadi action, sehingga pengejahwantahan dari rasa syukur.

“Tingkatkan kopetensi, tidak hanya cerdas dari sisi kopetensi, tapi akhlak mulia terbentuk menjadi manusia seutuhnya sesuai keinginan masing-masing. 3-4 tahun, kalian adalah pemimpin. Kuncinya ilmu dan iman,”pungkasnya. (hud).

UJIAN NASIONAL

Enam Pelajar SDLB Ikut UN PROBOLINGGO – Memiliki keterbatasan fisik tak menghalangi pelajar Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), milik Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kota Probolinggo” SDLB Sinar Harapan” di Jalan Mawar 39 Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo, menggapai cita-cita. Mereka juga mengikuti Ujian Nasional (UN) layaknya anak normal.

Suasana ruangan UN tak seperti biasa, ketika rombongan Komisi A DPRD Kota Probolinggo melihat langsung pelaksanaan UN hari pertama, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kelihatan hening, tak ada terdengar suara apapun.

Padahal ada enam pelajar tengah menyiapkan peralatan alat tulis. Ada juga yang asyik belajar. Saat ditanya pun tak ada kata-kata. Hanya bahasa isyarat. Mereka adalah para siswa tunarungu.

Bel berbunyi pukul 07.00 WIB. Pengawas menuju ruang kelas. Enam pelajar Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sudah duduk rapi, siap menerima soal ujian.

“Kebetulan hanya enam peserta. Semuanya memiliki keterbatasan pada pendengaran atau tunarungu,”ujar Sri Umiati, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Sinar Hara-

pan, yang sudah mengabdi semenjak 1981.

Seperti anak-anak normal seusia, kata Sri Umiati, enam pelajar tadi dapat mengerjakan soal, meski tidak bisa berbicara dan mendengar. Meski begitu, dia melihat semangat pelajar SDLB cukup luar biasa.

Seperti pelajar lain, mereka juga memiliki cita-cita tinggi.

“Saya salut pada anak-anak ini. Meskipun berkekurangan tapi punya keinginan tinggi,” kata Sri Umiati.

Disebutkan, sebanyak 98 pelajar menimba ilmu di SDLB Sinar Harapan. Mereka adalah para penyandang tunarungu.

Cara belajar mereka berbedabeda.“Umumnya hanya terganggu fisik, namun memiliki kemampuan. Meski sebagian ada juga yang benar-benar perlu bimbingan khusus,” bebernya.

Selain itu, lanjut dia, ada pula pelajar butuh bimbingan khusus. Mereka yang memiliki keterbatasan perilaku sosial ini, seperti nakal di luar, suka egois.

“Anak tunarungu membutuhkan ketegasan dalam mendidik. Jika memang mereka melakukan kesalahan maka dihukum dengan cara yang baik. Sebaliknya, jika dia berbuat baik atau membuat sebuah prestasi, kita beri reward,

supaya mereka terpacu untuk berbuat demikian,” terang Sri Umiati.

Yakin Seratus Persen Lulus Sedikitpun tak ada perubahan mimik mereka yang menampakan rasa canggung atau tegang. Padahal di ruang yang tak seberapa luas itu hanya ada mereka dan naskah ujian.

Kalaupun ada orang lain, hanyalah dua orang pengawas.

Setelah pengarahan dari kepala sekolah, keenam peserta UN tersebut pun langsung bersemangat menyelesaikan tugas. Kenyataan yang tergambar di lokasi, sedikit mengalami masalah terkait mencerna naskah soal.

Meski begitu, sejatinya, persiapan UN untuk keenam siswa ini, pihak sekolah telah melakukan jam pelajaran tam-

bahan serta melakukan simulasi UN yang dilakukan dari Januari sampai awal Bulan April ini.

“Kita belum ada kendala besar, cuma kendala siswa kita belum sepenuhnya memahami soal naskah UN, tetapi saya yakin anak didik saya mampu menjawab dan lulus dengan baik,” pungkas Sri Umiati. (hud).

NASIONAL

11

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112| TAHUN II

Kasus Impor Daging

Partai politik

Wanitawanita Cantik pun Terseret

Berhalusinasi Artis Bisa Dongkrak Suara

JAKARTA-Kasus dugaan korupsi quota daging impor di kementerian pertanian ternyata tidak hanya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Sejumlah sejumlah perempuan cantik seperti aharani Suciyono, Ayu Azhari hingga model cantik Vitalia Shesya juga kecipratan duit dari tersangka kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah.

Vitalis yang juga model panas sebuah majalah dewasa dengan pose-pose seksinya ini dikabarkan diberi sebuah mobil dan jam tangan mewah oleh Ahmad Fathanah, yang kini sudah disita oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sementara, Ayu Azhari mengembalikan dana pemberian Ahmad Fathanah sekitar Rp38 juta ke KPK. Kini, mobil Honda Jazz dan jam tangan Vhopard seharga Rp70 juta dari Vitalia telah disita KPK. Alasannya, KPK menduga dana yang mengalir ke Vitalia dari pencucian uang Ahmad Fathanah. Yang jelas kedekatan Ahmad Fathanah dengan Vitalia menambah panjang sederet perempuan cantik dan seksi terkait kasus tersebut.

Sebagian publik mungkin belum tahu siap Vitalia Shesya. Namun bagi pembaca majalah khusus orang dewasa “Popular”, Vitalia mungkin bukan orang asing.

Karena wajahnya sempat menghiasi sampul depan.

Dalam akun Twitter majalah khusus orang dewasa itu Vitalia terlihat mengenakan gaun putih dengan rambut panjang terurai. Tampilan majalah diberi judul “Why are you so sexy” yang artinya kira-kira “Mengapa Kamu Sangat Seksi”. Status Vitalia saat inin masih saksi. “Sudah diperiksa dua kali,” kata terang juru bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (6/5).

Sayangnya, Johan mengaku belum bisa menguraikan secara jelas hubungan antara Vitalia dan Fathanah. Penyidik masih melakukan pemeriksaan. Pastinya, KPK dalam kasus pencucian uang ini juga fokus mengejar aset milik tersangka.

“KPK menyita Honda Jazz warna putih yang diduga terkait dengan AF. Mobil diduga dalam penguasaan Vitalia,” terang Johan. Vitalia juga kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan penyitaan.

Kini, Jazz putih itu diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Jakarta. Vita sendiri sudah diperiksa KPK sebanyak dua kali. Kepada penyidik KPK, Vita mengaku diberikan mobil itu dalam rangka pertemanan. “Karena antara Vita dan Ahmad ini teman,” kata Johan.

Ditempat terpisah, Manajer Vitalia, Yuni mengungkapkan pihaknya masih berkonsultasi dengan pengacara soal nama Vita yang ramai di media. “Kita sedang konsultasi dengan pengacara,” ujarnya Sementara itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan sudah menyetor data terkait Ahmad Fathanah ke KPK. Bahkan PPATK tak membantah transaksi tersangka kasus pencucian uang dan tersangka suap itu mencapai miliaran rupiah. “PPATK sudah menyampaikan beberapa LHA ke KPK, untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi,” katanya Seperti diketahui, saat ini KPK sudah menjadi tahanan KPK dan sedang menjalani proses hukum atas kasus suap impor daging sapi dan pencucian uang. (gam/cea)

POTENSI CALEG ARTIS. Caleg artis Ridha Fidyana dari PPP (kanan) bersama Charles Bonar Sirait dari partai Golkar (tengah) dan David Khalik dari partai Hanura (kiri) memberikan pandangan saat diskusi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (3/5). Diskusi yang diprakarsai oleh Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) tersebut mengambil tema Potensi Caleg Artis dan Aktivis Muda di Pemilu 2014.

KPU Temukan 25 Daftar Bakal Caleg Ganda JAKARTA- Hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan 25 nama caleg ganda dalam proses verifikasi bakal calon legislatif. Nama-nama bakal caleg ganda itu ditemukan selama masa verifikasi yang dilakukan sejak 23 April 2013 hingga Senin 6 Mei 2013. Meski demikian KPU belum bersedia mempublikasikan nama-nama parpol pengusung para caleg tersebut.

“Beberapa caleg terdaftar di lebih dari satu daerah pemilihan. Ada juga yang terdaftar di lebih dari satu partai politik. Meski demikian KPU belum bersedia mempublikasikan nama-nama parpol pengusung para caleg tersebut. Informasi terakhir ada 25 kandidat. Nanti kita lakukan pencermatan,” kata Komisioner KPU, Arief Budiman di Jakarta, Senin (6/5).

Sebelumnya, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menemukan banyak partai politik (parpol) menggandakan nama calon legislatif (caleg) untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Itu terkait banyak nama caleg perempuan yang tidak memenuhi syarat.

Lebih jauh kata Arief, penyebab terjadinya caleg ganda ada beberapa antara lain, ada yang mencalonkan diri di lebih dari satu daerah pemilihan (dapil) atau lebih dari satu partai politik.

Namun, sambung Arief, ada juga bakal caleg yang mencalonkan diri dari lebih dari satu lembaga perwakilan.

“Misalnya ada yang sudah dicalonkan di DPRD kabupaten, tapi dicalonkan juga di DPRD provinsi. Ada juga yang (maju) di DPRD provinsi, tapi maju juga di DPD. Jadi variasinya banyak,” terangnya Sayangnya, Arief menolak menyebutkan nama-nama bakal caleg ganda tersebut.

Karena seluruh nama bakal caleg ganda akan diberitahukan kepada masing-masing parpol yang mengusung nama bakal caleg ganda tersebut.

Parpol yang akan menentukan kebijakan terhadap nama-nama bakal caleg ganda tersebut.

“Misal si A diganti dengan si B, atau si A dikeluarkan, atau misal kemarin masih kurang, sekarang ditambah itu bisa,” tambahnya Setelah masa perbaikan, Arief melanjutkan, KPU akan kembali melakukan verifikasi tahap kedua. Pada masa ini parpol tidak dapat lagi melakukan penambahan, pengurangan atau penggantian nama bakal caleg. KPU hanya memberikan dispensasi kepada parpol yang ternyata terda-

pat bakal caleg yang meninggal dunia.

Ditempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menegaskan pihaknya akan menelaah temuan ini. Jika bacaleg ini sengaja memalsukan dokumen maka bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Namun Bawaslu terlebih dahulu akan mengklarifikasi unsur kesengajaan itu. “Bawaslu harus mengklarifikasi dulu apakah hal itu merupakan kesengajaan atau lalai, sebelum ditentukan apakah mencoret tanpa sanksi, atau mencoret dengan sanksi,” terangnya.

Dikatakan Muhammad, meski bisa dilaporkan sebagai tindak pidana, namun Bawaslu masih memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengklarifikasi caleg ganda di partainya pada masa perbaikan 9-22 Mei. “Kita berharap partai yang ditemukan adanya caleg ganda segera memperbaiki pada masa perbaikan, sudah saya sampaikan ke KPU sehingga partai politik mengikuti ketentuan yang ada,”pungkasnya.

Serampangan Sementara itu, pengamat politik Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan banyak permasalahan dalam administrasi serta kualitas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) adalah bukti partai politik (parpol) tidak siap mengikuti Pemilu 2014.

“Parpol terkesan serampangan

dalam merekrut bacaleg. Tidak ada proses rekrutmen yang disiapkan sejak awal,” katanya.

Menurutnya, melonjaknya jumlah caleg ganda merupakan bentuk kegagalan parpol dalam lakukan kaderisasi. Karena ketidaksiapan itu, akhirnya parpol asal-asalan usung caleg. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan parpol memang belum siap hadapi pemilu. “Bahkan masih banyak parpol yang mengusung caleg bermasalah korupsi.

Komitmen parpol dalam pemberantasan korupsi patut dipertanyakan,” imbuhnya.

Dia menuturkan, parpol juga lebih mengedepankan aspek popularitas ketimbang kualitas bacaleg. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya artis dan selebritas yang diusung sebagai bacaleg. “Banyaknya caleg artis sangat jelas membuktikan bahwa parpol mengandalkan popularitas dibanding kualitas. Popularitas memang jadi modal utama dalam pemilu.

Tapi jika kita ingin perbaiki bangsa ini ke depan, parpol harusnya ke depankan kualitas,” tegasnya.

Dia menambahkan, DPR merupakan wadah strategis membangun bangsa. “Posisi DPR sangat strategis. Perjalanan bangsa ke depan ditentukan oleh parlemen. Produk perundangan lahir dari DPR. Karena itu, partai harus bertanggung jawab jika DPR semakin memburuk,” tandasnya. (gam/cea/abd)

JAKARTA-Pemilu legislatif 2014 mendatang menjadi etalase caleg dari kalangan artis. Hampir semua parpol berlomba-lomba mengusung artis harapan mendulang banyak suara berbekal popularitas yang dimiliki. Namun, asumsi tersebut dimentahkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa popularitas tidak berkorelasi secara signifikan terhadap elektabilitas seorang artis.

“Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, tak ada jaminan artis menjadi pendulang suara. Bahkan artis sendiri tak ada jaminan terpilih menjadi anggota DPR RI. Jadi, asumsi parpol bahwa artis akan mendongkrak suara itu hanya halusinasi,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam dialog “Menakar kompetensi caleg artis” bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli, dan anggota FPG DPR RI Tetty Kadi Bawono di Jakarta, Senin (6/5).

Menurut dia, popularitas yang dimiliki seorang figur artis, tidak otomatis akan bertransformasi menjadi keterpilihan (elektabilitas).

“Publik boleh jadi mengenalnya, tetapi belum tentu mereka memilih, terutama kalau artis itu dianggap tidak punya kemampuan menjadi pejabat negara,” kata dia.

Qodari mencontohkan pada pemilu 2009 PAN adalah paling banyak menyalegkan artis, tapi suaranya malah makin turun. Demikian pula di pemilu 2014, PAN masih tertinggi dalam pencalonan artisnya, sekitar 32 artis, disusul Gerindra, PKB, Hanura, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Nasdem dan lainnya. “Bahwa artis itu tak identik dengan elektabilitas,” tutur Qodari.

“Dalam konteks pemilu legislatif di era pemilu demokratis, saya belum pernah menemukan artis dengan perolehan suara tertinggi. Tahun 2004, caleg dengan dukungan suara tertinggi adalah Hidayat Nur Wahid dari Dapil Jakarta, kemudian Saleh Djasit dari Riau,” paparnya.

Kemudian, pada Pemilu 2009, peraih dukungan tertinggi adalah Edhie Baskoro Yudhoyono dari Dapil Jawa Timur, dan nomor duanya adalah Puan Maharani dari Dapil Jawa Tengah. “Jadi, berdasarkan pengalaman, caleg artis belum tentu mendapatkan suara terbanyak, kendati tak sedikit yang kemudian terpilih sebagai anggota DPR. Artinya, asumsi partai politik bahwa caleg artis akan mendongkrak suara patut dipertanyakan,” lanjutnya.

Bahkan, Qodari menyindir sebuah partai yang pernah menerapkan pola

pencalegan artis dalam jumlah yang cukup banyak, dengan harapan perolehan suaranya meningkat. Tetapi nyatanya perolehan suara partai itu tidak meningkat secara signifikan.

Dia berharap dengan latarbelakang apa pun DPR RI mendatang harus lebih baik dari 2009. “Problem lainnya artis dianggap hanya mampu di bidang seni, bukan tata kelola negara. Ditambah lagi tak berkompeten, maka parpol pragmatis itu makin kuat,” tegas Qodari.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli mengaku figure caleg memang diharapkan menjadi pendulang suara termasuk artis. Tapi, sebaiknya artis itu sebelum menjadi caleg dicerahkan terlebih dulu menyangkut visi, misi, dan ideologi partai. “Termasuk di dalamnya 4 pilar bangsa, agar ketika masuk DPR RI memahami dan bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai wakil rakyat,” ujarnya Melani menyatakan dirinya mengapresiasi artis masuk ke DPR RI dalam rangka mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, mengenai keterpilihan artis, dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat “Apalagi dengan sistem pemilu suara terbanyak, maka rakyatlah yang akan menentukan keterwakilannya itu,” tambahnya.

Jangan Sepelekan Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI Tetty Kadi Bawono meminta masyarakat untuk tidak menyepelekan kemampuan artis yang menjadi calon legislatif (caleg). “Jangan underestimate, karena di antara kami juga banyak yang menguasai sektoral.

Buktinya banyak anggota DPR yang ditempatkan di komisi mana pun siap,” kata Tetty.

Tetty yang sebelumnya menjadi anggota DPRD Jawa Barat, setuju perekrutan artis untuk menjadi caleg memang tidak boleh instan dan pragmatis. “Saya kira satu atau dua tahun sebelumnya sudah menjadi anggota partai,” katanya.

Tetty mencontohkan, dirinya yang sudah menjadi kader Golkar sejak 1986.

Saat itu Tetty sudah berkiprah menjadi pengurus partai dalam bidang seni budaya.

“Saya juga menguasai permasalahan sektoral khususnya di dapil saya karena selama menjadi koordinator Artis Safari Jawa Barat kita juga keliling pelosok. Saya mengerti dan menyelami permasalahan termasuk soal kemiskinan,” ujarnya. (gam/ cea)

WEWENANG DEWAN

Kewenangan Fraksi DPR Digugat ke MK

J A KA RTA- Ke we n a n g a n parpol dan fraksi yang bisa memberhentikan anggotanya di DPR lewat Pergantian

Antar Waktu (PAW) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ini dilakukan kerena keputusan fraksi melakukan

PAW telah mengebiri perkembangan demokrasi serta mengkerdilkan hak konstitusional rakyat. “Saya gugat empat UU

ini karena ini sumber kesemrawutan sistem demokrasi kita sehingga negara kita hari ini amburadul,” kata Mayjen (Purn) Saurip Kadi di Jakarta, Senin (6/4) Lebih jauh kata Ketua Dewan Penyelamat Nasional (DPN) ini, pihaknya menggugat 4 UU Politik ke Mahkamah Konstistui (MK). Antara lain, UU No 8/2012 tentang Pemilihan Legislatif, UU No 2/2011 tentang Partai Politik, UU No 27/2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 24/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Saurip, empat UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 1, pasal 6, pasal 19, pasal 22, pasal 27, jaminan dan perlindungan HAM dalam pasal 28, pasal 21 Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948.

Ditambahkan pula bertentangan dengan Pasal 5, pasal 15, dan pasal 43 dalam UU RI No 39/1999 tentang HAM. “Saya

mohon MK menyatakan pasalpasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” terangnya Purnawirawan Jenderal TNI ini menegaskan rakyat berhak mempunyai wakil di DPR untuk jangka waktu lima tahun. Namun berpotensi diberangus di tengah jalan oleh parpol akibat kewenangan partai untuk memberlakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan memberhentikan anggota DPR seperti diatur dalam Pasal 12 huruf (g) dan (h) UU Parpol. “Dengan memahami bahwa Pemilu yang kita laksanakan adalah pemilu langsung, di mana rakyat dalam pemilu memilih orang bukan partai, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan parpol,” tuturnya Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan pembatasan periodisasi anggota DPR memang perlu diatur dalam bentuk UndangUndang. Hal ini mengingat

tidak sedikit anggota DPR yang menjabat lebih dari dua periode, dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki, dan sebagainya. Namun, kendati hal tersebut merupakan hak internal partai politik, aspek regenerasi juga seyogyanya tidak dilupakan. “Pembatasan itu patut dipikirkan juga. Setahu saya, partai politik sudah punya aturan seperti itu, meski belum merata secara keseluruhan. Dan aturan itu juga masih bisa berubah,” terangnya Yang namanya anggota DPR, sambung peneliti itu, bisa diibaratkan semacam panggilan. Jadi, orang yang mendapat panggilan itu, punya hak juga untuk tetap maju sebagai legislator. “Sampai saat ini saya belum berpikir terlalu jauh hingga ke situ. Sebelum sampai ke sana, tentu ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Karena, perdebatannya akan lebih fundamental menyangkut hak asasi manusia dan sebagainya,” pungkasnya. (gam/can)

12

EKONOMI

SELASA 7 MEI 2013 NO. 00112 | TAHUN II

KUARTAL I-2013

Pertumbuhan Ekonomi 6,02 Persen

ant/yusran uccang

TOLAK KENAIKAN BBM. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Makassar, berunjukrasa di Tol Reformasi Makassar, Sulsel, Senin (6/5). Mereka menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM dan meminta agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

Bila Harga BBM Naik Bisa Ciptakan Surplus Neraca Pembayaran JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memperkirakan rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak positif dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Kebaikan BBM bersubsidi ini diyakini mampu menciptakan surplus neraca pembayaran dan penguatan nilai tukar rupiah. “Dampak kenaikan harga BBM jangan dilihat dari jangka pendek dua-tiga bulan, karena dampaknya pasti negatif dengan adanya inflasi,” kata Gubernur BI, Darmin Nasution di Kantor Menteri Dalam Negeri Jakarta, Senin (6/5).

Menurut Darmin, jika memandang kenaikan harga BBM bersubsidi dalam jangka waktu panjang, justru dampak positifnya akan lebih besar.

Bahkan, lanjut dia, dalam waktu setahun atau dua tahun, kebijakan tersebut akan terus mengarah pada surplus neraca pembayaran dan penguatan nilai tukar rupiah terh-

adap mata uang asing. “Dalam jangka lebih panjang setahun atau dua tahun, maka dampaknya itu baik. Misalnya, neraca pembayaran akan terus membaik, sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah bisa berkurang dan persepsi dari pasar akan berkurang atau menjadi baikn” paparnya.

Dengan demikian, jelas Darmin, ketika mengkaji kenaikan harga BBM perlu untuk membedakan dampak yang akan muncul secara jangka pendek dan panjang. “Artinya, kalau setahun atau lebih, dampaknya akan bagus. Tetapi, kalau dilihat dua atau tiga bulan, tentu tidak terhindarkan dampak negatifnya. Itu dinamika masalah ekonomi, dua atau tiga bulan berpengaruh

negatif, habis itu ada adjustment,” tutur Darmin.

Sejauh ini, tegas dia, BI telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menyikapi keputusan pemerintah soal pengendalian konsumsi BBM. Selain itu, tambah dia, ada juga kebijakan BI yang mengacu pada respons masyarakat dalam menghadapi kebijakan pemerintah nantinya. “Artinya, bagaimana besarnya inflasi dua-tiga bulan pasti akan mempengaruhi bagaimana BI membuat krbijakan. Tentu kenaikan BBM kan akan menaikkan inflasi, cuma seberapa besarnya kami mempunyai perkiraan itu. Tetapi, kenaikan harga BBM itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dalam jangka waktu dua tiga bulan,” terang Darmin.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih mengatakanlambatnya pemerintah mengambil kepu-

tusan membuat suplai solar langkah dan terus memberi tekanan inflasi yang tidak perlu.

Kenaikan harga sudah terjadi untuk mengantisipasi kenaikan (first round effect), pada saat diumumkan akan naik lagi (second round effect).

Pengalaman kenaikan Maret 2005 sebesar 29% ratarata membuat tekanan inflasi sebesar 2% pada bulan Maretsebagai inflasi tertinggi, tetapi dalam dua bulan kemudian kembali netral.

Sedangkan BI memperkirakan tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM menyeluruh ini sekitar 1,6%.

“Dengan kemungkinan kenaikan harga BBM subsidi ini kami perkirakan angka inflasi tahun 2013 bisa melonjak menuju 6% dari perkiraan sebelumnya 5,5%, dan suku bunga BI rate bisa naik hingga 50 bps menjadi 6,25% dari perkiraan awal 5,75%,” pungkas dia. (gam/bud)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia (produk domestik bruto/PDB) Kuartal I-2013 hanya sebesar 6,02 atau jauh dari harapan pemerintah sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini tercatat sebagai capaian terendah dalam dua tahun terakhir.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan, pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kuartal I-2013 rata-rata juga mengalami penurunan dan hanya sektor pertanian, pertambangan dan peternakan serta perikanan yang mampu bertumbuh cukup tinggi sebesar 23,06 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2013 tumbuh 6,02 persen. Sedangkan, kalau dibandingkan dengan Kuartal IV-2012, maka kuartal satu tahun ini tumbuh 4,41 persen. Ini karena krisis global masih berlangsung, tetapi masih baguslah di atas 6 persen,” kata Suryamin di Jakarta, Senin (6/5).

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama menurut pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya mengalami pertumbuhan 0,30 persen bila dibandingkan dengan kuartal akhir tahun lalu. Namun, kata Suryamin, hal ini lebih bersi-

fat musiman, karena ada hari raya dan hari libur.

Menurut dia, pengeluaran konsumsi pemerintah juga menurun dibanding Kuartal IV-2012 sebesar 42,63 persen. “Rendahnya konsumsi pemerintah juga memang karena konsumsi pemerintah belum banyak di kuartal pertama dan ini biasanya siklus dimana di kuartal tiga dan kuartal empat itu belanja pemerintah akan tinggi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryamin, pembentukan modal tetap bruto (PMTB/investasi) secara quarter to quarter (q-to-q) terjadi penurunan sebesar 5,99 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan capaian di 2012 (q-to-q) terhadap 2011 yang hanya menurun sebesar 4,74 persen.

Penurunan tersebut, jelas dia, lebih dikarenakan impor barang modal dari kuartal sebelumnya, seperti mesin dan perlengkapan mekanik dan listrik, kendaraan dan spare part, serta pesawat dan spare part impornya menurun.

“Ekspor juga secara q-toq menurun 4,33 persen atau menurun dari kuartal sebelumnya. Ini karena ekspor migas dan non migas mengalami penuruan. Batubara juga CPO (minyak sawit mentah) dan mesin maupun peralatan listrik. Ekspor ke China,

Jepang dan Eropa juga terjadi penurunan,” tuturnya.

Lebih lanjut Suryamin menambahkan, pertumbuhan PDB secara year-onyear (y-o-y) dari pengeluaran konsumsi rumah tangga masih bisa mengalami pertumbuhan 5,17 persen. Hal ini karena besarnya dorongan konsumsi masyarakat golongan menengah yang didukung pertambahan jumlah penduduk kelas menengah serta kenaikan penjualan barang-barang konsumsi rumah tangga untuk kelompok menengah.

Sementara itu, kata dia, pengeluaran konsumsi pemerintah terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,42 persen, karena daya serap APBN 2013 dibandingkan dengan kuartal I-2012 masih rendah pada belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial. “Ini karena ada penundaan belanja kementerian dan lembaga, sedangkan subsidi sedikit meningkat.

Lalu, jelas Suryamin, investasi mebgalami pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yo-y) atau sedikit melambat dibanding periode yang sama 2012 sebesar 5,99 persen.

“Kalau untuk impornya, baik secara q-to-q maupun y-o-y mengalami penurunan masing-masing 13,20 persen dan 0,44 persen,” katanya. (gam/ abd)

PERBANKAN

BI Minta Bank Mandiri Stop Monopoli Bisnis e-Toll JAKARTA- Bank Indonesia (BI) meminta Bank Mandiri agar tidak melakukan monopoli pembayaran jalan tol.

Untuk itu, dia berharap bank ‘pelat merah’ terbesar di Indonesia bisa membuka akses bagi bank lain untuk menjalani bisnis e-Toll Card. “Antrian jalan tol, panjangnya minta ampun.

Padahal, ini bisa diselesaikan lewat teknologi. Bank Mandiri sudah melakukan kerjasama e-Toll Card. Dua-tiga tahun ini cukup. Saya ingin dibuka kepada bank-bank lain,” kata Gubernur BI, Darmin Nasution di Jakarta, Senin (6/5).

Seperti diketahui, kerjasama e-Toll Card antara Bank Mandiri dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk berdurasi sepuluh tahun hingga 2018.

Bank Mandiri kata dia sudah cukup lama memonopoli pembayaran di jalan tol. Karena itu, demi kepentingan masyarakat banyak dengan membuka akses kepada bank lain untuk bisa masuk ke bisnis e-Toll Card. Dengan demikian, akan lebih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas e-Toll Card, jika lebih banyak bank yang bermain di bisnis pembayaran tol. “Saya kira, segera dibuka bisnis kartu pembayaran jalan tol tersebut kepada bank-bank lain. Makin banyak bank yang memasarkan itu lenih baik.,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, pembayaran dengan menggunakan e-Toll Card dinilai seba-

ASURANSI.Danamon-Manulife Indonesia. Minhari Handikusuma, Direktur Perbankan Mikro Danamon; Nelly Husnayati, Head of Employee Benefit and Sharia Business Manulife Indonesia; Henry Ho, Dirut Danamon; Chris Bendl, Chief Executive Officer & President Director Manulife Indonesia; dan Michellina Triwardhany, Direktur Perbankan Konsumer Danamon berbincang-bincang saat peluncuran Primajaga100 di Pasar Modern Bumi Serpong Damai, Tangerang hari ini Senin (6/5).

PERBANKAN

Danamon dan Manulife Luncurkan “Primajaga 100”

gai solusi penting, maka harus ada upaya menghindari monopoli di bisnis ini.

“Jadi, nanti kita tidak akan melihat pintu tol itu sebagai tempat bermacet-macet,” imbuh dia.

“Memang kemacetan itu merupakan masalah yang lebih struktural, tetapi paling tidak bisa mengurangi kemacetan di pintu tol,” tegas dia Interkoneksi Transfer Dana Untuk sistem pembayaran di Indonesia sendiri, BI telah mendorong terjadinya in-

terkoneksi yang dimulai dengan interoperabilitas jaringan ATM, agar seluruh nasabah bisa melakukan transfer dana antar bank antarprinsipal. Ini ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) tiga prinsipal kartu ATM/ debit domestik Indonesia, yaitu PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), PT. Rintis Sejahtera (ATM Prima), dan PT. Alto Network (ALTO).

Menurut Darmin, kerjasama ini merupakan upaya bersama industri pembayaran nasional untuk menjawab kebutuhan transfer dana

masyarakat Indonesia, yang terlihat dari tingginya pertumbuhan fitur transfer dana saat ini, baik dari segi frekuensi maupun nominal. “Penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah awal sebelum launching yang akan dilakukan pada bulan Juli 2013,” ujar dia.

Melalui interkoneksi layanan ini, kata dia masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi transfer antar bank melalui ATM secara real time dari dan ke seluruh wilayah di Indonesia. Peningkatan layanan kepada masyarakat ini tidak menambah biaya pada layanan transfer dana antar bank saat ini. “Kerjasama layanan ini merupakan cikal bakal pengembangan fitur/layanan interkoneksi layanan pembayaran lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara nasional, kerjasama ini dapat dimaknai sebagai upaya bersama mengangkat kiprah pelaku industri pembayaran nasional dalam meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas dia. (gam/bud)

JAKARTA-Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Danamon”) dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”) meluncurkan inisiatif untuk memperluas akses terhadap asuransi jiwa dengan menghadirkan solusi asuransi terjangkau melalui unit perbankan mikro Danamon, yaitu Danamon Simpan Pinjam (DSP).

Melalui inisiatif ini, produk asuransi terjangkau Danamon dan Manulife Indonesia yaitu Primajaga100 akan tersedia pada jaringan cabang DSP sehingga mudah dijangkau oleh nasabah. “Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan manfaat asuransi jiwa kepada segmen mass market, yang pada saat ini belum mendapatkan akses mudah terhadap produk asuransi,” kata Presiden Direktur Danamon, Henry Ho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/5).

Primajaga100 adalah produk asuransi jiwa berjangka dengan premi bulanan mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp 1.000.000.

Dengan premi yang terjangkau, pemegang polis Primajaga100 bisa mendapatkan perlindungan terhadap risiko meninggal dan cacat dengan kompensasi atas hilangnya pendapatan bulanan. Jika tidak ada klaim selama periode yang diasuransikan, pembayaran premium akan

dikembalikan 100 persen.

“Kesadaran atas pentingnya perlindungan asuransi di masyarakat Indonesia sedang meningkat. Hadirnya Primajaga100 melalui jaringan Danamon Simpan Pinjam memberi kesempatan kepada Danamon dan Manulife untuk menawarkan solusi asuransi kepada segmen penting dan yang sedang bertumbuh di Indonesa,” kata Chris Bendl, Chief Executive Officer dan President Director, Manulife Indonesia.

Primajaga100 adalah produk asuransi jiwa berjangka dengan premi bulanan mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp 1.000.000 Melalui Danamon Simpan Pinjam, nasabah mendapatkan proses aplikasi yang mudah, tanpa memerlukan cek kesehatan dan pembayaran premi dapat dilakukan melalui fasilitas auto debit dari rekening Si Pinter, yang merupakan produk tabungan Danamon Simpan Pinjam.

Cabang Danamon Simpan Pinjam akan menjadi lokasi terpadu untuk semua ke-

butuhan asuransi nasabah – mulai dari pengambilan kontrak asuransi, pengajuan klaim, pembayaran premi, dan konsultasi dengan ahli perencana keuangan. “Kami sangat bangga dapat memperluas kemitraan Danamon dan Manulife ke Danamon Simpan Pinjam.

Inisiatif ini akan memberikan akses terhadap produk asuransi kepada nasabah-nasabah mass market, sehingga kondisi keuangan mereka di masa depan akan lebih terjamin. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan dan menunjukkan komitmen kami untuk menyediakan rangkaian lengkap jasa keuangan, dari tabungan, peinjaman, sampai asuransi,” kata Minhari Handikusuma, Direktur Perbankan Mikro Danamon.

Implementasi inisiatif ini akan dilaksanakan secara bertahap. Mulai kuartal pertama tahun 2013, 44 cabang Danamon Simpan Pinjam di Sumatera akan menawarkan Primajaga100. Pada kuartal kedua tahun 2013, cabang yang menawarkan produk ini akan bertambah 91 unit di Sumatera. Pada kuartal ketiga tahun 2013, nasabah bisa mendapatkan perlindungan asuransi terjangkau pada 113 cabang Danamon Simpan Pinjam tambahan di Sumatera. (gam/beth)

LINTAS JATIM

13

SELASA 7 MEI 2013 NO. 0112 TAHUN II

BANTUAN

Wartawan Surabaya Berikan Bantuan untuk Bayi Hanif

mag/koran madura

OPERASI PEKAT. Hasil operasi pekat semeru II tahun 2013 Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang diperlihatkan di halaman Mapolres Pelabuhan, Kemarin, Senin (6/5) kemarin.

Polres Tanjung Perak Ungkap 122 Kasus Premanisme SURABAYA- Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil mengungkap 122 kasus tentang tindakan premanisme diwilayah hukumnya. Pengungkapan kasus tersebut ditujukan dalam penekanan kriminalitas yang tergabung dalam program pengetasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Semeru II tahun 2013 beserta dengan polsek jajarannya.

Dalam dua pekan operasi tersebut, selain kasus Premanisme pihak kepolisian juga berhasil mengungkap beberapa kasus dan mengamankan tersangka sebanyak curat 17 kasus, curas 6 kasus, curanmor 31 kasus.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Anom Wibowo, mengatakan, hasil ungkap kasus ini untuk polres tibe B ini merupakan sebuah hasil ungkapan kasus paling banyak. Hal itu dilihat dari jumlah dan penuntasan kasus

yang mampu diselesaikan pihaknya.“ Untuk wilayah polres tipe B ini ungkapan kasus paling banyak, meskipun secara keseluruhan dibawah polrestabes,” katanya, Senin (6/5) kemarin.

Selain para tersangka, pihaknya juga menyita barang bukti 12 sepeda motor, Senjata tajam (sajam) berupa pisau penghabisan dan celurit, ratusan botol miras berbagai jenis, kunci T dan uang sebesar Rp. 5.100.000.

Dijelaskan dia, operasi yang dimulai dari 17 April

2013 hingga 30 April 2013 ini ada dua kasus yang menonjol, diataranya kasus perampokan di Suramadu hingga korbanya meninggal dunia dan kasus Fasikun pembacokan butal kapal KM Lambelu yang tersangkanya meninggal dunia beberapa hari yang lalu.

“Dua kasus memang cukup menonjol selama dua pekan ini yakni Tragedi KM Lambelu dan permapokan di Suramadu,” terang dia.

Meskpun demikian, Anom mengakui, bahwa krimanalitas untuk di

wilayahnya masih cukup marak , namun hal itu juga diimbangi dengan keberhasilan pengukapan yang kasus yang banyak juga.

Dalam keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran masyarakat yang ikut serta dalam pengungkapan kasus kejahatan di wilayah hukumnya.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari peran masyarakat juga, tanpa bantuan masyarakat polisi tidak akan bisa apa-apa,” tukasnya. (mag/kas)

PERSIDANGAN

Jadwal Sidang PN Surabaya Amburadul

SURABAYA- Meski sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara pihak Kejaksaan dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tentang pengaturan jadwal persidangan yang dimulai pukul 12.00 WIB. Namun hingga saat ini schedule tersebut belum terlaksana dengan baik atau amburadul.

Dikatakan pengawal tahanan Kejaksaan, sejak terjadi kesepakatan pihaknya mengaku telah berada

di PN Surabaya sejak Pukul 10.00 WIB."sehabis apel pagi jam 8.00 , kami langsung jemput tahanan dimedaeng, pokoknya jam 10 an kita sudah ada di PN, tapi sampai jam 14.00 juga belum disidangkan,"kata kedua pengawal tahanan dari Kejari Surabaya dan Perak, Kemarin.

Hal senada juga diungkapkan beberapa jaksa.

Lambatnya jadwal persidangan di PN Surabaya lantaran pihaknya meng-

alami kendala komunikasi dengan Panitera dan banyaknya jumlah perkara yang disidangkan."Kalau kita sudah standby dari jam 11, cuma kita terkendala Panitera yang kadang kadang dicari susahnya susah, dan sering terbentur dengan sidang lain,"kata bebarapa jaksa saat dikonfirmasi Sementara, Humas PN Surabaya, Unggul Achmadi menampik jika molornya jadwal persidangan lanta-

ran kesalahan institusinya.

Unggul menuding jaksa yang paling memiliki peranan tersebut."Kalau hakim sudah standby, tidak kemana mana, Ya ada disini. Begitu juga dengan panitera PN Surabaya,"pungkas dia saat dikonfirmasi wartawan melalui selulernya, kemarin.

Perlu diketahui, dua minggu lalu PN Surabaya bekerjasama dengan Korps Adhyaksa, baik Kejati Jatim, Kejari Surabaya maupun Kejari Tanjung Perak.

Dalam MOU nya, kedua lembaga penegak hukum di Surabaya itu bersepakat agar jadwal persidangan dimajukan lebih awal, yakni pukul 12.00 WIB. Ironisnya hingga senin (6/5) kemarin jadwal persidangan khususnya perkara pidana masih terlihat amburadul. Persidangan pun mulai disidangkan diatas jam 14.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. Sehingga banyak sidang yang mengalami penundaan. (kas)

ngan pengunjung mal lain dan menyaru sebagai pembeli. Melihat korban serius memilih baju dan dompet di dalam tasnya nongol, pelaku langsung beraksi dengan menutupi tas korban menggunakan baju di toko tersebut.

Sejurus kemudian, pelaku berhasil mengambil dompet korban kemudian berlalu meninggalkan toko. Namun, ia tak menyadari bahwa aksinya terekam kamera CCTV. Petugas keamanan yang menerima laporan dari korban langsung berusaha mencarinya, serta melapor ke Polsek Wonokromo.

Berdasar rekaman CCTV, petugas berhasil menangkap pelaku saat akan naik angkot meninggalkan Royal Plaza.

Mulanya, tersangka menolak diamankan. Tapi,

setelah digeledah dan ditemukan dompet milik korban di dalam tasnya, ibu pencopet inipun tak bisa mengelak lagi. Ia hanya pasrah ketika digelandang ke kantor polisi.

Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa sebelum beraksi di Royal Plaza, Suprapti juga sempat mencopet di JMP (Jembatan Merah Plasa) Surabaya.

Modusnya juga sama, ia menyaru sebagai pengunjung. Kemudian berhasil mencopet tiga ponsel milik seorang pengunjung di pusat perbelanjaan yang berada di dekat Jembatan Merah itu.

"Saat digeledah, ditemukan tiga ponsel di dalam tas pelaku. Setelah diperiksa, ternyata tiga handpone tersebut hasil dari mencopet di JMP," tukasnya. (mag)

TEREKAM CCTV

Ibu Pencopet Diamankan Petugas SURABAYASeorang ibu spesialis pencopet di mal terekam CCTV saat beraksi mencopet di Royal Plaza Jl A Yani Surabaya, Senin (6/5) kemarin. Akibat perbuatannya kini Suprapti, 49 tahun, ibu satu anak warga Gubeng Masjid VI Surabaya itu ditahan oleh Polsek Wonokromo setelah kejahatannya terungkap.

"Tersangka ini kedapatan mencopet dompet milik Ny Winarti (42), seorang guru asal Kediri yang sedang berbelanja di Royal Plaza," kata Kapolsek Wonokromo Kompol Indra Mardiana.

Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dompet, uang dan handpone hasil kejahatan pelaku.

Dalam aksinya, wanita pencopet itu berbaur de-

mag/koran madura

PENCOPET. Seorang ibu spesialis pencopet di mal diamankan oleh petugas di Polsek Wonokromo. Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa dompet, uang dan handphone hasil kejahatan pelaku.

SURABAYA- Muhammad Hanif, bayi berusia Tiga bulan memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan. Miris, melihat keadaan bayi yang hanya terkulai lemas diranjang rumahnya tersebut. Hanif, biasa anak itu akrab disapa sehari-hari tinggal di rumah petak ukuran 4x4 meter milik Sholeh yang disewa dengan tarif Rp300 ribu per bulan.

Rumahnya terletak di Jalan Jangkungan Gang I No 31, kawasan sekitar Jalan Nginden, Surabaya.

Bayi pasangan suami istri Suwondo, 21 tahun dan Sunarsih, 21 tahun itu, mendapati benjolan berisi cairan dan belum terdiagnosa secara medis. Sehingga, benjolan yang ada di kepalanya itu pun terus membesar.

Ayah Hanif, Suwondo, mengaku, dirinya hanya bekerja sebagai penarik gerobak sampah. Gaji dari pekerjaan tersebut, pastinya tak mampu untuk bebuat apa-apa.

Kondisi ekonomi yang kerap kekurangan, membuat dirinya hanya pasrah menunggu uluran tangan pihak lain.

Harapan agar anaknya bisa mendapat pertolongan terus dilakukan, salah satunya dengan terus berdoa berharap keajaiban Tuhan.

"Yang bisa saya lakukan hanya pasrah dan berdoa berharap pertolongan Tuhan," keluhnya, Senin (6/5) saat ditemui awak media dirumahnya.

Beruntungnya, beban Suwondo pun sedikit terkurangi. Hal itu dikarenakan, puluhan wartawan dari media massa Cetak, Online ataupun elektronik lainya memberikan sedikit sumbangan untuk meringankan beban keluarganya.

Menanggapi sumbangan itu, Ditegaskannya, kepedulian ini sangat membantu ia dan istri serta keluarganya. Meski tidak besar. Namun, sangat membantu meringankan beban yang ditanggung. “ Saya terharu, saya ucapkan terimakasih. Kepedulian teman-teman wartawan sangat membantu saya dan istri,” katanya.

Sebelumnya, sambungnya, Suwondo telah memeriksakan kondisi anaknya ke rumah sakit dan mendapatkan jawaban untuk menghilangkan benjolan tersebut membutuhkan biaya operasi sekitar Rp15 juta. "Buat kebutuhan sehari-hari saja sering kurang," katanya dengan kedua mata berkaca-kaca.

Suwondo hanyalah tukang angkut sampah dan

menjaga kebersihan wilayah Kelurahan Menur, Surabaya, Jawa Timur. Pendapatannya bahkan sangat kurang untuk membiayai hidup sehari-hari.

Sedangkan Ramdhan, kakak Sunarsih, yang menerima sumbangan dari rekanrekan media mengucapkan terimakasih atas kepedulian wartawan di Surabaya yang ditujukan kepada keluarganya. Ia menjelaskan, semoga dalam perawatannya di Rs. DR. Soetomo keponakannya tersebut, dapat ditangani secara intensif dan mendapat perhtian lebih melihat kondisinya yang semakin hari semakin memprhatinkan. " Semoga kepedulian teman-teman mendapat balasan dari Allah," ucap Ramadhan.

Ramadhan menyebut, keponakannya telah dirawat di RSUD Dr. Soetomo, namun karena kondisi yang belum memungkinkan , maka, Hanif belum dapat dioperasi.

Sementara itu, ketua pelaksana “ Solidaritas Wartawan Surabaya untuk Hanif”, Tudji Martudji menyatakan, puluhan wartawan sangat bersedih dan miris melihat kondisi yang dialami bayi tiga bulan tersebut.

Selain memberi semangat, tetap sabar dan tawakal, mereka yang tergabung di itu memberikan bantuan berupa uang.

"Ini terkumpul dari sumbangan spontanitas temanteman yang kita sebut 'Solidaritas Wartawan Surabaya, semoga bermanfaat," kata nya.

Dijelaskannya, ia mendapat kepercayaan penuh dalam pengumpulan sumbangan ini yang dikumpulkan dari rekan sesama profesi yang berhalangan hadir dan memberikan salam agar kedua orang tua Hanif tabah dan selalu berdoa untuk kesembuhan Hanif.

"Saya juga mengucapkan terimakasih kepada temanteman wartawan yang memberikan bantuannya, semoga kepekaan dan kepedulian seperti ini akan terus dilakukan oleh teman-teman," tegasnya.

Dia menambahkan, Sejak lahir, Hanif telah menderita benjolan berisi cairan dibelakang kepalanya, dan kini anak tersebut pun membutuhkan besarnya biaya untuk kelancaran operasinya. Diharapkan, kepedulian masyrakat yag merasa mampu dapat memberi sumbangan kepada Hanif.(mag)

14

LINTAS JATIM

SELASA 7 MEI 2013 NO. 0112 TAHUN II

Karier WW di DPRD Berakhir

Pelengseran WW Disahkan Lewat Sidang Paripurna DPRD Surabaya SURABAYA – Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan pelengseran Wisnu Wardhana (WW) dari DPRD Surabaya akhirnya terealisasi, Senin (6/5), kemarin, setelah beberapa waktu sempat tertunda karena beberapa persoalan, yakni hilangnya SK Gubernur Jatim dan hilngnya stempel dewan yang merupakan alat kelengkapan legalitas di lembaga parlemen Surabaya.

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wisnu Sakti Buana (WSB) dari Fraksi PDIP sebagai plt ketua dewan, mengesahkan pemberhentian dengan membacakan SK Gubernur Jatim, tertanggal 17 April 2013, tentang pemberhentian Wishnu Wardhana dari Ketua DPRD Surabaya dan Agus Santoso dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya.

Ini artinya, karir WW dan Agus Santoso secara resmi berakhir dari DPRD Suabaya lewat pengesahan sidang paripurna.

Bahkan, untuk melegalitas pengesahan SK Gubernur Jatim tersebut, hasil keputusan Sidang Paripurna ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Surabaya.

“Dengan telah ditanda tanganinya surat pengesahan ini maka SK Gubernur bisa dilanjutkan dalam proses pergantian,” kata Wisnu Sakti Buana , saat memimpin

Sidang Paripurna. Senin (6/5).

Teriakan takbir Allahu Akbar mewarnai jalannya sidang, ketika WSB juga menanyakan kembali kepada para legislator peserta Sidang, terkait dengan persetujuan forum tentang pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) WW.

Dengan telah ditanda tanganinya surat pengesahan ini maka SK Gubernur bisa dilanjutkan dalam proses pergantian

Wisnu Sakti Buana Pemimpin Sidang Paripurna

“Apakah keputusan pengesahan PAW ini di setujui dalam Sidang Paripurna ini,” tanya WSB. sontak, jawaban setuju yang diteriakkan anngota DPRD Surabaya menggema dalam ruangan Sidang.

Kendati mayoritas anggota DPRD Surabaya yang hadir menyetujui pelengseran WW dan Agus Santoso, namun sidang tetap diwarnai beberapa interupsi dari anggota dewan.

Diantaranya adalah

ketidakhadiran Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Di inteupsinya ketidakhadiran Walikota Surabaya ini, lantaran selalu menunjuk asisten Pemkot Surabaya untuk mewakili, bukan menunjuk Wawali Kota Surabaya.

Salah satu anggota dewan yang melakukan interupsi terkait persoalan tersebut ialag Rusli Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat. Dirinya mengatakan, jika seharusnya Walikota menunjuk Wawali Surabaya untuk hadir dalam Sidang Paripurna, kalau memang tidak bisa hadir, tapi kenapa Wawali tidak pernah diberi kewenangan untuk mewakili Walikota.

“Kenapa selalu Sekretaris Kota dan Asisten yang mewakili Walikota, sementara Wawali tidak pernah diberi kewenangan, hadir di Rapat Paripurna DPRD Surabaya,” tanya dia.

Sementara itu, usai meminta persetujuan atas keputusan Paripurna DPRD, akhirnya WSB menutup Sidang Paripurna pengesahan SK Gubernur Jatim tentang pemberhentian WW dan Agus Santoso.

“Kami tutup rapat P a r i p u r n a D P R D Ko t a S u r a b a y a ,” p u n g k a s d i a , d i d a m p i n g i w a kil ketua DPRD Surabaya, Ahmad Suyanto.(wan)

PERSIDANGAN. Terdakwa Jeanette saat mendengarkan surat dakwaan Jaksa yang dibacakan diruang sidang Kartika 1 PN Surabaya,kemarin

kas/koran madura

Terlibat Penipuan, Caleg Wanita Gerindra Diadili SURABAYA- Jeanette A.Y Damayati (35) Calon Legeslatif (caleg) wanita dari partai Gerindra ini dipastikan gagal dalam meramaikan pesta demokrasi 2014 mendatang. Saat ini , wanita yang tinggal di Jalan Manyar Praja Surabaya tersebut tersandung perkara penipuan dan penggelapan. Jeanette di adili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (6/5) kemarin.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali dari Kejati Jatim, Jeannete dijerat pasal berlapis yakni dakwaan Primair melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan subside melanggar pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. ”terdakwa mendatangi saksi korban Galvankar Dattaram Keshavrao dikantor korban dan mengajak korban untuk kerjasama jual beli batubara, tertarik penawaran terdakwa, Korban sepakat dan membayar uang muka sebesar Rp 1,275.000 (satu miliyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah-red), namun setelah dibayar oleh korban batu bara yang dijanjikan terdakwa tidak pernah dikirim ke korban,”kata Jaksa Ali

dalam surat membacakan surat dakwaannya di ruang sidang Kartika 1 PN Surabaya kemarin.

Selain itu, kata jaksa, supaya perbuatannya tidak dicurigai oleh saksi korban, Terdakwa Jeanette mengajak saksi korban Galvankar dengan ditemani Mr Vijay Miglani yang merupakan mitra kerja sekaligus calon pembeli batu bara tersebut melihat lokasi pertambangan batu bara yang diklaim sebagai milik terdakwa.” untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban ke Batu Licin Kalimantan Selatan untuk melihat pertambangan batu bara yang diakui milik terdakwa,”kata Jaksa Ali. Setelah saksi korban me-

nyetujui kerjasama dan melakukan pembayaran, ternyata terdakwa Jeanette tidak memenuhi janjinya untuk mengirimkan batu bara yang telah dipesan saksi korban,bahkan saat dihubungi oleh saksi korban, terdakwa malah menghilang.”saksi korban sudah berusaha mencari keberadaan terdakwa, tapi tidak ditemukan dan hand phone milik terdakwa pun juga tidak bisa dihubungi, sehingga saksi korban melaporkan masalah ini ke jalur hokum,”ungkap dia Dakwaan Jaksa tersebut langsung ditentang oleh terdakwa Jeanette, dihadapan majelis hakim yang diketuai Ainur Rofik, terdakwa mengaku dakwaan jaksa itu penuh dengan rekayasa. Melalui pengacaranya yakni Abdul Salam, Jeanette mengaku akan mengajukan eksepsi atau keberatan.”tidak benar semua pak hakim, saya akan mengajukan eksepsi,”ucap Jeanette ke majelis hakim.

Usai persidangan, terdakwa Jeanette meminta agar namanya tidak dipublikasikan, pasalnya saat ini dia mengaku telah mendaftarkan diri sebagai Caleg Wanita yang diusung dari Partai Gerindra, “saya minta jangan dipublikasikan.

Karena saya tidak ingin mencoreng partai Gerindra, saya lagi nyaleg di dapil 2 DPRD Jatim wilayah Pasuruan,”ungkap Jeanette.

Seperti diketahui, perkara itu terjadi pada 8 Agustus 2011 lalu, saat itu terdakwa Jeanette menawarkan bisnis batu bara ke Galvankar. Karena tertarik dengan penawaran itu Galvankar pun melakukan pembayaran sebesar Rp 1.270.000,-. Ke rekening milik terdakwa.

Setelah dilakukan pembayaran, ternyata terdakwa bukan malah memenuhi pesanan Gulvankar, Jeanette malah menghilang. Karena itulah Gulvikar melaporkan Jeanette ke Polda Jatim. (kas)

Beranda Perjuangan

PDIP All Out Menangkan "BDH - Said untuk Jatim Baru"

neu/koran madura

BDH-SAID. Konsolidasi internal Pemenangan Pasangan BDH-SAID dalam Pilgub 2013 di kantor DPD PDIP Jatim Senin (6/5)

SURABAYA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimis memenangkan pemilihan gubernur Jawa Timur periode 2014-2019, meskipun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Bambang Dwi Hartono (BDH) dan Said Abdullah (SAID) yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut, baru diumumkan ke publik.

Dalam rapat konsolidasi internal Pemenangan Pasangan BDH-SAID dalam Pilgub 2013 di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Senin (6/5), seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat hingga ranting yang hadir sepakat mengikrarkan kemenangan duet yang mewakili suku Jawa dan suku Madura tersebut.

Sebelum rapat dibuka, para wartawan yang hadir beramairamai mengabadikan BDH-SAID yang diminta berpose sambil berjabatan tangan. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, yang ditunjuk Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Pemenangan BDH-SAID tersebut berlangsung terbuka dan dalam suasana yang santai.

Dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, seluruh peserta rapat diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional “Indonesia raya”.

Setelahnya, para kader PDIP pun tak lupa menyanyikan Mars PDIP dengan semangat.acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim, Sirmadji. Sirmadji menyatakan kepada publik bahwa dalam pesta demokrasi

Jatim yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus mendatang. Di tersebut, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini bertekad untuk all out (total-red) memenangkan pasangan Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah yang mengusung slogan “BDH – Said Untuk Jawa Timur Baru”.

Menurut Sirmadji, kepercayaan diri PDIP berhadapan dengan pasangan incumbent Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa) usungan Partai Demokrat ini, karena secara politik PDIP lebih unggul dibanding partai-partai lain dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2009 lalu. “di struktural saja, total kader PDIP Jatim ada 262.883 orang. Terdiri dari 18 orang DPD Jatim, 570 orang di Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 7.205 orang di Pimpinan Anak Cabang (PAC), 76.527 orang di ranting, dan 178.563 orang di kepengurusan anak ranting,” urai pria yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim tersebut.

Tak hanya itu, lanjutnya, di tingkat nasional PDIP mampu memenangkan calon kepala daerah di 19 Kota/ Kabupaten. “untuk wilayah eksekutif, 12 orang kepala daerah dan 14 orang wakil kepala daerah yang diusung PDIP jadi pemenang. Sementara kader PDIP di wilayah legislatif saat ini sebanyak 286 orang duduk di kursi DPRD tingkat II, 17 orang yang duduk di kursi DPRD tingkat I, serta 18 orang duduk di DPR RI utuk daerah pemilihan (Dapil) Jatim,” papar Sirmadji.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat

(DPP) PDIP Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Mindo Sianipar yang turut memberikan sambutan mengingatkan kepada peserta rapat untuk turut mensosialisasikan BDH-SAID dan menguasai Tempat Pemungutan Suara (TPS). “untuk memenangkan pilgub itu kita harus menguasai TPS. Jika kita menguasai TPS, maka kita dapat meminimalisir bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi. Untuk itu kita harus siapkan saksi yang teruji kapabilitasnya, dikenal dan mengenal masyarakat serta mau bekerja sejak ditetapkan sebagai saksi. Bukannya bekerja saat pilgub saja,” urai Mindo.

Mindo menyayangkan jika peristiwa saat PDIP memiliki saksi di suatu daerah tetapi, jumlah siuara di TPS tersebut nol. “jangan sampai yang seperti itu terjadi di Jatim,” cetus dia singkat.

Diketahui, bertindak sebagai Ketua dalam Tim Pemenangan bentukan PDIP ini yakni Pramono Anung. Didukung oleh Mindo Sianipar, Hamka Haq, Djarot Saiful Hidayat, Hasto Kristiyanto, dan Ahmad Basarah selaku Wakil Ketua dengan Sirmadji sebagai Sekretaris dan Saleh Ismail Mukadar sebagai Bendahara. Sementara sebagai penghubung calon yaitu Adi Sutarwiyono dan SW Nugroho. Untuk wilayah pembagian kerja, diketahui Bambang DH akan fokus pada Dapil 1,5,6,7,8,9 sementara Said Abdullah fokus pada Dapil 2,3,4,10,11. (neu/ han)

OPINI

15

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112 | TAHUN II

salam songkem Keuangan Caleg Harus Dilaporkan

Dakwah dan Kultur Pop K

M

enjelang pelaksanaan pemilu 2014, desakan pembentukan regulasi sumber dana kampanye caleg makin kuat. Komisi Pemilihan Umum diharap segera membuat regulasi pelaporan dana kampanye para caleg.

Regulagi sumber dana masing-masing caleg merupakan suatu keharusan. Sebab dengan cara itu diyakini dapat mendeteksi sejak dini pundi-pundi keuangan yang digunakan sejumlah caleg.

Sesungguhnya regulasi pelaporan sumber dana kampanye caleg bisa dilakukan secara menyeluruh dari di daerah hingga pusat. Pelaporan tentang sumber dana, nominal dana, dan pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg kiranya bernilai positif bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sumber dana kegiatan politik, terutama dana kampanye, bila tidak terdeteksi menjadi sumber petaka. Bukan mustahil dari dana kampanye yang tak jelas itu akan memotivasi prilaku yang dapat merugikan keuangan negara.

Selain itu, regulasi juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Sebab masalah pendanaan kampanye oleh para caleg dan partai politik menjadi indikasi yang harus secepatnya dibentuk dalam sebuah Peraturan KPU. Dalam pembentukan regulasi itu, KPU bisa mengatur rekening dana kampanye masing-masing calon anggota legislatif yang harus dibuka dan dilaporkan pembukuannya ke KPU melalui parpol bersamaan dengan rekening dana kampanye parpol. Rekening dana kampanye tersebut hendaknya dipisahkan dari rekening pribadi masing-masing caleg.

Pelaporan sumber dana kampanye politik tersebut tentu menjadi awal yang baik. Tetapi bisa menjadi siasia ketika pelaporan tersebut sekedar pernyataan publik.

Oleh karena itu, keseriusan pembentukan PKPU mengenai pelaporan dana kampanye politik para caleg sama pentingnya dengan tindak lanjut dari pelaporan tersebut.

Bukti keseriusan KPU dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui upaya pembentukan PKPU, kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dilakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Baik KPK maupun PPATK akan bekerja sesuai tugasnya masing-masing, KPK akan memeriksa dana kampanye, sedangkan PPATK bertugas memeriksa rekening seorang caleg, sehingga dengan adanya kerja sama seperti itu setidak-tidaknya bisa memperketat peluang tindak pidana korupsi dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

PKPU mengenai regulasi pelaporan dana kampanye menjadi pelengkap UU Nomor 2 tahun 2008 jo UU No 2/2011 tentang Partai Politik yang hanya mengatur sumber dana bagi partai politik. Akan tetapi, rencana pembuatan Peraturan KPU ini tidaklah mudah, sebab selain dipastikan mendapat perlawanan dari kalangan caleg, juga tampaknya akan terlalu merepotkan apabila yang akan diurus nantinya jumlah dana kampanye sebanyak caleg di semua kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia serta caleg pusat.

Memang, regulasi pelaporan dana kampanye yang kini masih menjadi pembahasan di tingkat KPU itu, dianggap efektif untuk mengontrol asal muasal dana kampanye caleg, akan tetapi akan terkendala oleh sikap caleg yang diprediksi enggan melaporkan keuangannya secara jujur.

Kendati tidak semua, akan ada sejumlah caleg menganggap PKPU mengenai pelaporan dana kampanye itu sebagai tindakan diluar kewenangan. Dapat dipastikan ada caleg menolak PKPU tersebut. Dapat dipahami sejumlah caleg tidak senang melaporkan sumber dana yang digunakan berkampanye, karena diakui atau tidak, tidak semua caleg memiliki dana yang cukup untuk kampanye, sehingga harus mencari dana dari pihak lain yang sumbernya tak layak dipublikasikan.

Sungguh pun begitu, apa pun alasannya, KPU tak seharusnya merasa gentar untuk melakukan suatu itikat baiknya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu untuk menghasilkan legislatif-legislatif yang benar-benar berkualitas, bersih, berwibawa, dan berpihak kepada rakyat Indonesia. =

Muhammad Ridwan Pemerhati Media, Alumnus UIN Yogyakarta

Dalam nalar popularisme, hal yang paling dikultuskan bukanlah geliat mengkaji dan menggeluti agama secara substantif dan kritis, melainkan semarak mengedepankan agama dalam bentuk simbol-simbol yang artifisial. Agama dipoles sedemikian rupa supaya citranya tampil sesuai selera massa.

Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Biro Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Hidup dalam kungkungan ideologi kapitalis dan sikap konsumtif, nalar popularisme akan memproduksi apapun secara massal termasuk kegiatan dakwah sejauh meraup keuntungan bisnis. Televisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur pop. Tayangan dakwah di televisi tidak bisa berkelit dari cengkaraman kultur yang sudah demikian hegemonik itu.

Ketika masuk dalam industri televisi, dakwah tidak bisa punya otoritas penuh dalam mengemban misi pencerahan dan mengibarkan panji profetik agama. Kegiatan dakwah akan banyak dipengaruhi oleh motif kepentingan ekonomi. Dakwah agama mau tidak mau harus mengikuti wacana dominan dalam dunia televisi dimana selera penonton (baca; pasar) dan rating tinggi menjadi prioritas utama.

Bukan gagasan keilmuannya yang ditonjolkan melainkan sisi keahlian retorikanya. Kemampuan retorika bisa meliputi; penyampaian ceramah secara runtut atau gaya komunikasi yang khas dan unik. Dai dengan gaya komunikasi yang khas dan unik bisa ditemukan dalam sosok ustadz Nur Maulana. Dalam program “Islam itu Indah” (TransTV), sang nara sumber biasa menyapa jamaah dengan sepenggal kalimat "Jamaah oh jamaah, alhamdu....lillah..".

Ustadz dari Makassar ini mampu membius jamaah dengan apa yang disebut oleh Yasraf Amir Piliang sebagai “komunikasi popular”. Tidak ada yang istimewa dari sepenggal kalimat itu, tapi karena di dalamnya terkandung unsur komedi atau humor, ustadz Nur mempertahankannya sebagai daya pikat untuk menjaring penonton.

Komunikasi popular juga digunakan dalam program “Mama dan Aa” (Indosiar). Program dengan penceramah Mama Dedeh ini menggunakan sapaan khas “Mama dan Aa, curhat dong”.

Di samping itu, televisi juga tidak mau mengambil resiko jika mengusung tema keagamaan yang “berat” dan kritis. Tema yang diusung biasanya pesan-pesan dakwah yang ringan. Jika di kalangan cendekiawan, mengkaji agama secara mendalam dan analitis dianggap bagian dari tradisi akedemik, maka di kalangan da’i, tradisi ini bukan jalur untuk mendongkrak popularitas.

Di kalangan penggiat televisi, tema dakwah yang ringan dianggap memenuhi selera penonton. Aa Gym digemari dan menjadi kondang berkat seruanseruan dakwahnya yang sederhana dan umum diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari. Materi ceramah yang digagasnya, seperti dikutip dari wikipedia, menyinggung soal pengendalian diri, hati nurani dan keteguhan iman.

Ketulusan hati dan keluarga sakinah termasuk titik perhatian yang acapkali disampaikan dalam pesan dakwahnya.

Seiring dengan itu, industri televisi harus menyuguhkan dakwah agama dalam sebuah kemasan yang menarik.

Bukan hal aneh jika kita menonton tayangan dakwah dipenuhi dengan pernak-pernik hiburan.

Simaklah program agama di bulan Ramadhan. Hampir semua televisi berlomba-lomba mengisi bulan Ramadhan dengan paket acara yang menghibur.

Hanya sedikit media yang keluar dari pakem. Menyajikan program yang lebih mementingkan substansi daripada sekadar hiburan.

Dua Kecenderungan Jika fenomena dakwah agama seperti ini terus berkembang, maka akan bermuara pada dua kecenderungan.

Pertama, tendensi mengutamakan aspek kesalehan individual.

Ekspresi keagamaan yang muncul dari tendensi ini tercermin dalam bentuk ketaatan melaksanakan ibadahibadah ritual. Agama ditarik ke dalam, masuk ke ruang privat. Agama tidak didorong keluar, bersentuhan dengan carut marut realitas sosial.

Umat Islam lebih terdorong untuk bergelut dengan ritual-ritual keagamaan.

Kesadaran yang timbul dari gairah keagaman ini menjurus ke arah kesadaran normatif dan doktriner. Agama tidak lagi menjadi sumber kekuatan transformatif yang peduli terhadap ketimpangan sosial, kemiskinan dan korupsi.

Kedua, semangat mengedepankan simbol-simbol agama. Cikal bakal semangat ini mulai muncul sejak era 90an dan terus tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Umat Islam merasa bangga dengan merebaknya busana muslim. Jika sebelumnya busana muslim lekat dengan citra “kampungan”, sekarang malah sebaliknya, ia menjadi mode populer yang mengikuti trend dunia fashion.

Da’i-da’i di televisi punya andil besar dalam menyemarakkan deman busana muslim. Desainer terkenal, Itang Yunasz, mempercayakan Ustadz Uje sebagai ikon untuk baju koko hasil rancangannya.. Indikasi lain bisa dilihat dari mencuatnya sinetron religi. Kehadiran sinetron religi bukan hanya dinilai sebagai jawaban untuk mengobati kerinduan umat Islam akan tontonan yang bernuansa keagamaan. Lebih dari itu, televisi dianggap bersikap responsif terhadap semangat simbolisasi agama.

Apa yang ingin diraih dari gerakan ini adalah merebut ruang publik dan mengisinya dengan atribut dan formalisme agama. Tujuannya, agar agama dalam wajahnya yang simbolik dan formal bisa kian kokoh dan makin mencuat ke permukaan. Tapi karena tendensinya begitu kuat pada simbol, agama menjadi terkikis nilai-nilai substantifnya. Kegemaran umat memakai busana muslim kian merebak tapi tidak serta merta hidup mereka menjadi lebih religus. Kegigihan partai agama menyuarakan Islam makin kuat, tapi tidak berbanding lurus dengan perilaku korup petinggi dan kadernya.

Ekspresi keagamaan seperti ini lebih mementingkan kulit luar daripada kandungan isi, lebih mengkultuskan citra daripada makna, Apa yang digapai darinya bukanlah penghayatan iman tapi pseudo agama. =

BBM (Bukan Berpihak Masyarakat)

R

A Pemimpin Redaksi Abrari Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi Redaktur Ahli M. Husein Redaktur Pelaksana Abdur Rahem Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari

ematian ustadz Jeffry Al Buchori atau biasa disapa Uje Jumat, 26 April 2013, menyisakan duka mendalam bagi istri dan anak-anaknya.

Kesedihan juga dirasakan oleh umat Islam. Usai disolatkan di mesjid Istiqlal, jamaah rela berdesak-desakan untuk turut mengantar jenasah ustadz Uje ke pemakaman. Rumah duka penuh dengan pelayat, tak ketinggalan kalangan selebritis juga ikut berdatangan.

Kepergian Ustadz Jeffry Al Buchori sungguh mendadak. Ajal memang bisa datang kapan saja, entah di saat seseorang tengah naik karirnya atau sedang turun. Uje menghembuskan nafas terakhir justru pada saat popularitasnya sedang meroket.

Popularitas Ustadz Jeffry Al Buchori mulai bersinar seiring dengan meredupnya pamor Abdullah Gymnastiar.

Sosok Uje sebagai seorang da’i yang tampan dan murah senyum membetot perhatian terutama di kalangan anak muda dan ibu-ibu. Mereka memberikan respon positif terhadap gaya dakwah Uje yang berani terang-terangan membuka tabir kelam masa lalunya.

Pada fase-fase awal kegiatan dakwahnya, Uje tanpa sungkan-sungkan menyingkap rekam jejaknya yang berkelindan dengan kehidupan narkoba dan dunia malam. Keberanian Uje justru menjadi terobosan yang mengatrol ketenarannya. Bagi Ustadz Jeffry al-Buchori, sekelam apapun kehidupan seseorang, pintu taubat tetap terbuka. Tidak ada kata terlambat, seseorang bisa berubah jika benar-benar berketetapan hati dan istiqamah (konsisten) untuk kembali ke jalan yang benar. Di tengah kekhawatiran akan ancaman bahaya narkoba, dakwah Uje menjadi injeksi ruhani.

Ustadz Uje sadar betul bahwa mendekati anak muda tidak bisa dengan cara menghakimi atau menggurui.

Uje tidak mengambil sikap distansi dengan cara menjauhi mereka. Uje berusaha merengkuh dan memamahi bahasa mereka. Mengingat bidikan dakwahnya para kawula muda, tidak heran jika Jeffry Al Buchori menggunakan bahasa gaul dalam menyampaikan syiar agama.

Televisi merupakan media yang turut membesarkan dan melambungkan nama Ustadz Jeffry Al Buchori. Banyak penceramah lain seperti Aa Gym, Nur Maulana, Soleh Mahmud alias Solmed, Mama Dedeh, yang popularitasnya terdongkrak berkat “sentuhan dan polesan” industri televisi.

Popularitas inilah yang menyebabkan dai didaulat seperti layaknya kaum selebritis. Dalam posisi sebagai pesohor, para da’i di televisi kerap tersandera dalam kultur pop. Kultur pop adalah lanskap budaya yang dibangun oleh nalar popularisme.

Dalam nalar popularisme, hal yang paling dikultuskan bukanlah geliat mengkaji dan menggeluti agama secara substantif dan kritis, melainkan semarak mengedepankan agama dalam bentuk simbol-simbol yang artifisial.

Agama dipoles sedemikian rupa supaya citranya tampil sesuai selera massa.

Mahfudh Fauzi Mahasiswa Hukum Perdata Islam IAIN Walisongo Semarang

jika kebijakan justru bernada politik dan bersifat diskriminatif, maka dukungan juga harus diberikan.

Namun dalam hal ini, dukungan atas kebijakan bernada miring, adalah dukungan untuk dihapus, diboikot dan dibatalkan.

encana penaikan harga BBM pada awal Mei ini, menjadi fokus perhatian berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Tanpa terkecuali warga sipil yang notabene serasa paling diberatkan. Logikanya, jika toh BBM naik maka sandang -pangan pun begitu.

Tidak heran jika berbagai polemik ramai bermunculan. Hakikatnya, problematika BBM naik bukanlah wacana baru, namun hanya sebagai lagu lama.

Toh sebelumnya, secara perlahan dan berskala harganya pun merangkak naik.

Hal ini disebabkan oleh efek pekembangan zaman, dan hasil permainan politik.

Jika ditelisik lebih mendalam, kebijakan tentu tak lepas dari persoalan serta pertimbangan secara mendasar. Selama ini, problematika ketidakseimbangan ekonomi dunia menjadi patokan paten untuk menaikkan harga BBM. Padahal, tanpa disadari di sisi lain justru kebijakan tersebut lebih membebani rakyat proleta (jelata). Niatan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dipicu keadaan perekonomian dunia yang tidak stabil.

Sehingga, sah-sah saja jika subsidi digelontorkan untuk menjawab problematika tersebut. Dalam hal ini, tanpa disadari subsidi BBM memang cukup membantu kemaslahatan masyarakat. Namun, jika dirasionalkan kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat sasaran. Sebab, realitanya masyarakat yang miskin jauh lebih banyak dari pada yang kaya.

Jadi, kesimpulannya orang yang mempunyai kendaraan bermotor atau mobil adalah orang-orang yang berkecukupan. Sedangkan orang yang notabene di bawah garis kemiskinan hanya jalan kaki. Alhasil, justru yang dapat menikamati uluran tangan subsidi BBM adalah orang-orang elit. Bahkan, sesuai hasil perhitungan oleh Yayasan Lem-

baga Konsumen Indonesia (YLKI), dari 50 % orang kaya hampir 90% menikmati BBM bersubsidi. (Pewarta, 27/04/13) Di sisi lain, warga yang berada di bawah garis kemiskinan, kenaikan harga BBM justru dianggap semakin mencekik kehidupan mereka. Walaupun kebijakan tersebut ada unsur subsidi yang sedikit banyak membantu, toh juga pada dasarnya pemerintah justru dirugikan (Menguruskan dana APBN).

Oleh karena itu, selayaknya kebijakan tersebut harus dikaji ulang. Jika kebijakan menaikkan harga BBM adalah jalan utama, maka dukungan seharusnya kita berikan. Sebaliknya, jika kebijakan justru bernada politik dan bersifat diskriminatif, maka dukungan juga harus diberiakan.

Namun dalam hal ini, dukungan atas kebijakan bernada miring, adalah dukungan untuk dihapus, diboikot dan dibatalkan.

Sebab, menurut Warsito Ellwein politik itu indah. Jadi, jika memang kebijakan bernada politik, sudah sepantasnya potret keindahan yang nampak. Yaitu kesejahteraan menyeluruh, tanpa terkecuali.

Perlu diakui, sindrom imporisme telah menjamah negara kita. Sesuai hasil pencatatan data pun kenaikan impor sangat hebat. Di kurun Januari 2012, impor Indonesia meningkat dari 18,9% menjadi 21,9%. Tentu kalkulasi data tersebut tidaklah sedikit. Memang benar, kinerja di sektor impor meningkat pesat. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dari sektor ekspor. Justru kinerja ekspor lambat tahun menurun.

Tentu problematika tersebut menjadi perkejaan rumah bagi pemerintah.

Impor apapun dan berapapun tidak masalah asal mampu diimbangi dengan sektor ekspornya. Namun, agar Indonesia mencapai kejayaan impor harus

lebih direm. Sebab, jika impor maka kejayaan semakin molor.

Di sisi lain, problematika mendasar yang menyebabkan masyarakat enggan bahkan menolak kebijakan penaikan BBM, adalah ketidakmampuan dalam hal finansial. Logikanya, jika masyarakat Indonesia berada di taraf kemakmuran, sandang-pangan belimpahan dan segalanya berkecukupan, maka setinggi apapun naiknya jika logis masyarakat pun dengan senang hati akan Legowo menerimanya.

Menyoal tentang kemiskinan, sesungguhnya Indonesia merupakan negara surga. Karena itu, ironis jika warganya justru terkena hama kemiskinan. Salah satu virusnya adalah “Tikus Negeri”. Oleh sebab itu, usaha besar-besaran untuk memberantas hama tersebut harus benar-benar direalisasikan.

Sebab, Indonesia bukanlah surga bagi tikus, namun untuk anak bumi pertiwi.

Karena itu, semangat perubahan untuk kebaikan harus ditanamkan.

Moral dan fikiran positif harus selalu tercermin. Sebab, menurut Bang Ken pikiran positif melahirkan kepercayaan diri, kepercayaan diri melahirkan keberanian, keberanian memicu tindakan, tindakan membuahkan hasil, dan hasil itulah nasib masyarakat atau ummat.

Tentu yang harus ditekan adalah dedikasi pemerintah, karena secara tidak langsung berkembang atau tidaknya masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, segala langkahnya harus bersifat korektif dan progresif. Tanpa terkecuali soal kebijakan BBM bersubsi. Sebab, jika kebijakan hanya mengacu dengan kacamata kuda, justru cenderung BBM (Bukan Berpihak Masyarakat) Wallahu a’lam bi al-shawab =

16

OLAHRAGA

SELASA

SELASA 7 MEI 2013 NO.0112 | TAHUN II

7 MEI 2013

Indonesia Juara Umum Pencak Silat di Belgia SEMARANG - Tim Indonesia menjadi juara umum pada kejuaraan pencak silat Belgia Terbuka yang berakhir Minggu (5/5), kata Pelatih Pencak Silat Pelatnas asal Jawa Tengah Indro Catur.

“Kita berhasil menjadi juara umum pada kejuaraan di Belgia tersebut dengan meraih sembilan medali emas, dua medali perak, dan tiga perunggu,” kata Indro Catur ketika dihubungi dari Semarang, Senin.

Kesembilan medali emas bagi tim Indonesia tersebut, kata dia, disumbangkan oleh Awaluddin (kelas A), Johan (kelas B), M Adrian (kelas C), Sapto Purnomo (kelas D), Nyoman Sapurtaman (kelas H), Bagaskoro (kelas I) untuk putra. Kemudian untuk putri adalah Wenny Sasmita (kelas C), Wewey Wita (kelas C), dan Mariati (kelas E), sedangkan dua perak direbut Yulinar Tikasari (kelas A) dan Pipiet Kamela (kelas D putri).

Sedangkan tiga medali perunggu direbut oleh M Rizky Adi (kelas G putra), Afriansyah (kelas F putra), serta Indriya Milasari (kelas F putri).

“Kita menerjunkan 15 pesilat sehingga hanya satu pesilat yang tidak mendapatkan medali,” katanya menegaskan.

Pada kejuaraan pencak silat Belgia Terbuka (2-5 Mei), kata dia, diikuti 11 negara yaitu Vietnam, Malaysia, Suriname, Prancis, Jerman, Belanda, Austria, Inggris, Swiss, Indonesia, dan tuan rumah Belgia.

“Tempat berlangsungnya kejuaraan tersebut adalah Scholen Sporthall,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, dirinya bersyukur bisa menjadi juara umum pada kejuaraan di Belgia ini tetapi ini hanya ajang uji coba sebelum pesilat pelatnas diterjunkan pada SEA Games 2013 Myanmar mendatang. “Kita bersyukur bisa menjadi juara tetapi tujuan utama kita bukan di sini tetapi bisa menjadi juara umum pada pesta olahraga multievent antarnegara Asia Tenggara di Myanmar mendatang,” katanya. (ant/her/dar)

Tito: Musim Depan Barcelona Lebih Kuat BARCELONA Pelatih Barcelona Tito Vilanova yakin timnya akan makin kuat musim depan.

Karena itu, dia meminta untuk tidak menilainya hanya dari musim pertamanya sebagai pelatih “El Barca”. Dia juga berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri selama satu musim penuh.

Pada musim 2012-2013, Vilanova praktis tidak bekerja penuh selama satu musim karena gangguan kesehatan. Dia sempat absen mendamping Carles Puyol dan kawan-kawan sejak Desember tahun lalu hingga awal Maret 2013 karena harus menjalani operasi tumor kelenjar ludah yang kemudian dilanjutkan dengan menjalani terapi lanjutan di New York.

“Seseorang harus mengalami perkembangan dan mengeritik dirinya sendiri. Ini tahun yang rumit karena masalah kesehatan. Pelatih absen selama lebih dari dua bulan dan ini tidak mudah. Besok (Senin, 6 Mei 2013) ini, saya harus terbang lagi ke New York dan kembali pada Kamis. Semuanya sudah terencana dan selama proses ini, semuanya masih terkontrol,” kata Vilanova seusai timnya memetik kemenangan 4-2 atas Real Betis di Camp Nou, Minggu (5/5) malam waktu setempat atau Senin (6/5) dini hari WIB. (espn/aji)

MENANG. Pemain Chelsea Juan Mata mencetak gol kemenangan timnya pada laga melawan Manchester United di Old Trafford, Manchester (5/5). Namun FA menganggap sebagai gol bunuh diri bek Manchester United Phil Jones, karena bola freekick Mata terlebih dahulu mengenai kaki Jones sebelum masuk gawang.

0 1

Chelsea Mantapkan Posisi Ketiga

MANCHESTER-Chelsea memantapkan posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah menaklukkan musuh bebuyutannya yang juga juara liga musim ini, Manchester United (MU) dengan skor tipis 1-0 pada laga di Old Trafford, Minggu (5/5) malam WIB. Sehari sebelumnya, posisi ketiga diduduki Arsenal setelah mengalahkan Queens Park Rangers (QPR) 1-0 pada laga sehari sebelumnya.

Tambahan tiga poin ini membuat perolehan nilai “The Blues” menjadi 68 atau unggul satu angka dari Arsenal di tempat keempat dan tiga angka dari Tottenham Hotspur yang mengoleksi 65 poin di tempat kelima. Chelsea berpeluang menjauh karena masih unggul satu pertandingan dibandingkan Arsenal.

Masuk ke zona Liga Champions musim depan menjadi salah satu target klub dari London Barat itu. Target lainnya adalah merebut gelar juara Liga Europa, setelah mereka sukses mencapai final untuk menghadap klub Portugal, Benfica pada laga final di Amsterdam bulan ini.

Gol kemenangan Chelsea pada laga tersebut dihasilkan melalui gol bunuh diri oleh Phil Jones pada menit ke-87. Gol ini berawal dari tendangan bebas ge-

landang serang asal Spanyol Juan Mata. Bola tendangannya mengenai Phil Jones dan membelokkan arah bola ke gawangnya sendiri.

Hingga pluit panjang dibunyikan kedudukan 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Chelsea.

Menanggapi hasil ini, pelatih Chelsea Rafael Benitez mengungkapkan kesenangannya. Pasalnya, kini tantangan terberat dia untuk kokoh di peringkat empat. Tantang terberat berikutnya adalah melawan Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. “Kami mengendalikan posisi Liga Champions sekarang. Bila kami bisa menang atas Tottenham, kami bisa pastikan kami berakhir di empat besar musim ini,” ujar pelatih asal Spanyol ini.

Bagi Benitez, kemenangan atas MU ini sungguh berarti. Sebab ini adalah kemenangan dia secara beruntun atas rivalnya Sir Alex Ferguson. Sebelumnya dia menyingkirkan MU di babak perempat final Piala FA dengan skor 1-0 di Stamford Bridge. Sebelumnya lagi, kedua tim bermain imbang 2-2 pada babak perempat final Piala FA. Jadi, dalam empat pertemuan terakhir, Benitez unggul atas Ferguson.

Pada laga tersebut, pelatih Sir Alex Ferguson marah terhadap reaksi David Luiz yang berbenturan dengan bek MU asal Brasil Rafael da Silva di sudut kuning. Akibat

reaksi yang berlebihan itu, Rafael diganjari kartu merah oleh wasit.

Kekalahan MU itu juga tidak terlepas dari keputusan Ferguson yang mengistirahatkan sejumlah pemain intinya seperti Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Michael Carrick, dan David De Gea untuk memberi kesempatan kepada para pemain lapis kedua MU. Sayang, penampilan para pemain lapis kedua itu tidak memuaskan.

“Kami mengira mereka tampil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Manchester United Manchester City Chelsea Arsenal Tottenham Hotspur Everton Liverpool West Bromwich A Swansea City West Ham United Stoke City Fulham Aston Villa Southampton Norwich City Newcastle United Sunderland Wigan Athletic Reading Queens Park R

lebih bagus, ternyata tidak. Selain itu, Chelsea memang bermain cukup bagus,” ujarnya.

Sementara Juan Mata mengungkapkan, “Kemenangan ini sangat penting. Ini bak laga final. Kami harus bermain di Liga Champions musim depan. Bila kami bermain bersama seperti hari ini pada laga-laga sisa, saya kira kami bisa mencapai tujuan tersebut (bermain di Liga Champions).” (espn/sky sports/aji)

36 35 35 36 35 36 36 35 35 36 35 36 36 36 36 36 35 35 36 36

27 21 20 19 19 15 14 14 10 11 9 10 10 9 8 10 9 9 6 4

4 9 8 10 8 15 13 6 13 10 13 10 10 12 14 8 10 8 10 13

5 5 7 7 8 6 9 15 12 15 13 16 16 15 14 18 16 18 20 19

79-37 61-31 69-35 67-36 61-43 52-38 67-42 48-47 43-44 41-49 31-41 46-57 44-65 47-58 34-56 43-66 39-51 42-64 41-67 29-57

LeBron James Terbaik NBA NEW YORK - Forward Miami Heat LeBron James mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik (Most Valuable Player) NBA untuk musim 2012/2013 pada Minggu.

Ini merupakan keempat kalinya dalam lima tahun, James (28) memenangi penghargaan individual prestisius ini, dan mendongkrak dirinya masuk jejeran pebasket terbaik.

Hanya empat pebasket lain - Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, dan Wilt Chamberlain - yang memenangi trofi ini setidaknya sebanyak empat kali. Abdul-Jabbar memegang rekor untuk meraih enam kali MVP, unggul satu penghargaan atas Michael Jordan dan Russel, serta unggul dua penghargaan atas Chamberlain dan sekarang James.

James, yang dua kali memenangi penghargaan ini dengan Cleveland Cavaliers sebelum pindah ke Miami, rata-rata membukukan 26,8 angka, 8,0 rebound, dan 7,3 assist sepanjang musim 2012/2013, di mana Heat menuntaskannya dengan rekor terbaik di NBA. (ant/dar)

DATA DAN FAKTA

Berikut ini data dan fakta LeBron James, yang terpilih sebagai pemain terbaik (Most Valuable Player) NBA pada musim regular 2012-13, mengulang yang diperolehnya pada musim sebelumnya.

• Meraih gelar juara NBA pertama bersama Miami pada 2012 setelah sebelumnya kalah di final bersama Cleveland (2007) dan Miami (2011) • Sebagai pemain terbaik MVP pada babak final NBA 2012 • Empat kali dapat penghargaan pemain terbaik (Most Valuable Player) NBA pada (2009, 2010, 2012, 2013) • James merupakan satu dari lima pemain yang sedikitnya mendaptkan empat kali penghargaan MVP. Pemain lain adalah : Kareem Abdul-Jabbar (enam kali), Michael Jordan (lima), Bill Russell (lima) dan Wilt Chamberlain (empat).

Atlet angkat besi Pelatnas Sea Games 2013, Sinta Darmarani, berlatih di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (6/5). Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PB PABBSI) membidik setidaknya empat medali emas dari cabang olahraga angkat besi pada SEA Games 2013 di Myanmar.

* Lahir 30 Desember 1984 di Akron, Ohio (usia 28) * Tinggi: enam kaki delapan inci, 250 lbs (113 kilogram) * Terdaftar pertama kali di klub Cleveland Cavaliers pada 2003 * Sebagai pemain “rookie” terbaik NBA 2004 * Sembilan kali sebagai pemain “All-Star” NBA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Dua kali sebagai pemain terbaik “ All Star” (2006, 2008) * Pencetak gol terbanyak NBA pada 2008, sebagai pemain pertama Cavalier menempati urutan pembuat poin terbanyak * Meraih medali emas Olimpiade bersama tim Amerika Serikat di Beijing 2008 dan London 2012.

85 * 72 68 67 65 60 55 48 43 43 40 40 40 39 38 38 37 35 28 ** 25 **