e Paper Koran Madura 7 Juni 2013

1

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

7 JUNI 2013

PKS Seharusnya Keluar dari Setgab

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pendapat kepada sejumlah pihak atau uji publik atas rancangan peraturan tentang dana kampanye partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014.

“Tanggal 13 - 14 Juni 2013 kami akan gelar uji publik terhadap rancangan peraturan dana kampanye dengan mengundang semua elemen dan pegiat pemilu,” kata Anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis.

Rancangan peraturan dana kampanye telah dibahas secara internal antaranggota KPU dan menghasilkan butir-butir pengaturan, antara lain soal

antaranya yaitu penambahan beras miskin dan program keluarga harapan (PKH) akan dikoordinir langsung oleh menteri sosial,” jelas dia.

Dengan begitu, kata dia dugaan bahwa Partai Demokrat yang paling mendapatkan keuntungan dari program BLSM menjadi kurang tepat. Malah, pada kenyataannya PKS-lah yang paling diuntungkan. Setidaknya PKS mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, keuntungan karena mendapat simpati masyarakat karena menolak kenaikan BBM. Kedua, keuntungan karena dinilai paling peduli karena menteri mereka yang akan berperan aktif dalam menyalurkan BLSM. “Mestinya, anggota setgab koalisi lain ikut mendesak agar SBY menindak tegas sikap PKS ini.

Apalagi, ini sudah kesekian kalinya PKS melakukan pembangkangan,” tandas dia.

Tantang PKS Secara terpisah, Menteri Hukumham, Amir Syamsuddin mentantang PKS agar jangan hanya memasang spanduk anti kenaikkan BBM, tetapi juga berani memasang spanduk anti korupsi. “Kita tunggu PKS tidak hanya menyebar atau memasang pamflet menentang kenaikan BBM tetapi juga pamflet antikorupsi,” kata dia.

Dengan keberanian PKS memang spanduk antikorupsi, kata Amir Syamsuddin, maka rakyat dibawah bisa menilai kelakuan para elit PKS. Apalagi saat ini elit PKS sedang tersandung kasus korupsi sapi impor yang menyeret mantan presiden PKS Luthfi Hasan. “Agar masyarakat tidak menilai PKS berkepribadian ganda,” tambahnya Tantangan kader Partai Demokrat itu, membuat kaum muda PKS, Fahri Hamzah meradang. Sikap kader PKS dikabinet harus dibedakan dengan kader di luar kabinet. “Menurut arahan presiden (Anis Matta) kalau menteri berpendapat sama dengan Presiden (SBY) itu haknya karena menteri milik Presiden. Dalam konstitusi menteri itu hak presiden, dia harus loyal pada presiden,” ujar dia Menurut Wasekjen PKS ini, sikap PKS menolak kenaikan harga

kewajiban menyerahkan rekening sebagai laporan dana kampanye dan pembuatan rekening khusus.

KPU pun ingin melakukan langkah signifikan tentang penggunaan dana kampanye dengan menerapkan sanksi-sanksi terkait, khususnya soal penggunaan dana haram.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay sebelumnya mengatakan bahwa risiko diskualifikasi bisa diberikan kepada parpol yang melanggar peraturan dana kampanye tersebut.

“Kalau ada parpol (peserta Pemilu) tidak melaporkan dana kampanye dan terbukti

Ruminare Oleh : Abrari Alzael

Pemimpin Redaksi Koran Madura

JAKARTA-Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi ), Lucius Karus meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap gentlemen keluar dari sekretariat gabungan (setgab) koalisi paska menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sikap tegas PKS harus dibarengi dengan penarikan semua menteri PKS dari KIB II.”Pemasangan spanduk menolak kenaikan BBM di seluruh pelosok tanah air membuktikan PKS nyata-nyata sudah berseberangan dengan pemerintah. Tidak mungkin lagi pemerintah mengharapkan mereka untuk mendukung kebijakan itu. Apalagi, para petinggi dan kader-kader PKS secara konsisten menyatakan akan menolak,” kata Lucius di di Jakarta, Kamis (06/06).

Seperti diketahui, sikap PKS terhadap kenaikan BBM mendua.

Sebagian kader PKS menolak kenaikan BBM, namun sebagian kader lagi mendukung kenaikan harga BBM. Kader PKS yang berada di pemerintah, Tifatul Sembiring mendukung penuh kebijakan pemerintah. Bahkan dia adalah tim sosialisasi kenaikan harga BBM. “Saya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden sebagai menteri, itu pakem seluruh dunia,” tuturnya.

Namun kata Lucius, sangat tidak pantas jika PKS masih berada di kabinet. Sebagai partai politik, PKS tidak menjunjung tinggi etika berpartai.

Dia menilai jika PKS tidak juga menarik para menterinya, SBY harus mengambil tindakan tegas.

Para menteri PKS harus diganti dan diisi oleh anggota setgab koalisi lain yang masih setia. “SBY tidak perlu banyak pertimbangan lagi. Fakta sudah jelas. Spandukspanduk PKS yang menolak kebijakan SBY sudah terpampang dimana-mana. Ini kan bukti konkrit ketidakpatuhan dan perlawanan PKS,” cetusnya.

Selain itu, lanjut Saleh, PKS dinilai sudah tidak etis lagi berada di dalam kabinet. Pasalnya, jika betul pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM, maka salah seorang menteri yang akan berperan dalam menyalurkan dan mendistribusikan bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM) adalah menteri sosial. Posisi ini tentu sangat bertolak belakang. Di satu pihak PKS menolak, di pihak lain mereka mendukung dan bahkan menyalurkan BLSMnya. “Jauh-jauh hari, pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada empat bentuk program BLSM yang akan dilaksanakan. Nah, dua di

g PAMANGGHI

BBM sudah menjadi keputusan partai. Karena itu harus diikuti pula oleh kader. “Sikap PKS sudah diputuskan. Kalau kita berbeda pendapat dengan publik pasti PKS dihukum. Ini sudah final,” paparnya.

Diakui Fahri, pemasangan span-

ada permainan uang secara ‘inkracht’, maka parpol itu bisa dicoret dari daftar peserta Pemilu,” kata Hadar.

duk penolakan kenaikan harga BBM yang disebar PKS adalah bagian dari upaya membentuk pencitraan di publik. Dia malah balik menyerang koalisi dengan rencana pemberian bantuan langsung ke masyarakat.

“Memberi BLT juga kan pencitraan,

Tindak permainan uang yang dimaksud antara lain terkait “pembelian” suara, kampanye hitam, politik

menaikkan BBM juga pencitraan,” kata dia.

Namun dia membantah spanduk tersebut disebar atas perintah partai. “Nggak ada arahan, itu spontan kader,” pungkas dia. (gam/abd/cea)

uang, serta kecurangan lain yang mengakibatkan kerugian bagi peserta lain dalam Pemilu 2014.

Namun, wewenang yang dimiliki KPU dalam memberikan sanksi terkait penggunaan dana haram parpol dari hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbatas.

“Kalau terdapat dana yang terindikasi kuat dan terbukti merupakan hasil korupsi dan pencucian uang, wewenang pembatalannya tidak pada kami karena otoritas kami terbatas menurut undang-undang (UU),” katanya.

Keterlibatan parpol dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan pencucian uang dapat dibuktikan

secara hukum melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor.

“Kalau pencucian uang dan korporasi belum ada pengaturannya karena UU Pemilu tidak mengatur demikian,” tambahnya.

Oleh karena itu KPU membuka ruang bagi semua pihak dalam memberikan saran atas pengaturan sanksi bagi parpol yang memiliki dana haram.

“Kalau kami bisa diyakinkan oleh para ahli bahwa KPU bisa memiliki wewenang itu, tentu pemberian sanksi (diskualifikasi) terhadap parpol bisa kami adopsi,” ujarnya.

(T.F013) Agus Salim. (ant/ frans/beth)

Hadir dalam sebuah dialog kebangsaan, beberapa tahun lalu, di Jogja. Seorang narasumber, tokoh reformasi, menyebut negeri ini sebagai bangsa pemamah (ruminare).

Ia menyebut begitu karena negeri ini begitu mudah terpengaruh, untuk tidak menyebut mudah terjajah.

Ini terbukti, saat muncul isu terorisme, semua bicara soal terorisme. Sehingga, penggiringan opini dan isu ini melupakan pokok substansi; kemiskinan. Saat bertiup angin politik menyangkut elit politik partai tertentu, semua pandangan seolah-olah tersedot perhatiannya kepada politisi ini sampai lupa pada pokok materi; korupsi.

Pada dimensi yang lain, bangsa pemamah ini terjadi dalam sepakbola.

Pemain sepakbola di republik ini memiliki tradisi bergerombol, melupakan posisinya di tengah lapangan karena semua mengejar bola. Padahal, kekompakan dan kebersamaan tim seharusnya tidak ditampilkan dengan cara yang seperti ini.

Disebutkan pula, bangsa pemamah tidak akan maju mengacu pada zoologi.

Binatang memamah biak atau lazim disebut ruminansia merupakan sebentuk hewan pemakan tumbuhan (herbivore) yang mencerna makanan dalam Pada akhirnya, dua tahap. Yaksemua ni, pemamah tahu kancil menelan maternyata tidak kanan kemusuka makan dian mengelumentimun, arkan makanan jauh dari yang yang sudah setengah dicerna diyakini selama untuk dikunyah ini. lagi.

Setelah makanan setengah dicerna dalam perut, kemudian makanan akan kembali dimuntahkan ke dalam mulut dan dikunyah sampai halus. Binatang memamah biak mempunyai lambung lebih dari satu ruang, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai binatang berperut banyak.

Ini juga terbukti, ketika bangsa lain sudah melompat jauh dan menemukan formula bagaimana caranya mengeksekusi koruptor, di republik ini masih sibuk mencari keberadaan koruptor yang dilepas sendiri. Selain itu, perut banyak dalam binatang memamah biak juga bersinergis dengan orang kaya yang masih kurang dan merasa belum kaya lalu dilakukanlah korupsi. Hanya orang yang berperut banyak yang bisa melakukan hal seperti ini sebagaimana herbivore melakukan hal yang sama.

Dari sisi ini, maka rasional bila bangsa pemamah tidak atau kesulitan untuk maju karena konsep memamah yang tidak lazim lantaran mengadaptasi bangsa ruminansia. Sebenarnya, penulis lagu Si Kancil Anak Nakal telah mengisyaratkan dari awal bahwa sesuatu yang tidak lazim akan terjadi di negeri ini. Pada akhirnya, semua tahu kancil ternyata tidak suka makan mentimun, jauh dari yang diyakini selama ini. Tetapi semua paham kancil suka mencuri ketimun bukan untuk dimakannya sendiri karena ada yang lebih kancil di ruangan yang lain.

Kancil yang dalam bahasa Latin disebut Tragulus Javanicus karena hewan ruminansia primitive ini memiliki lebih dari satu ruangan. Seperti sapi, kambing, rusa, dan domba yang memiliki empat ruangan, kancil punya ruangan yang sama. Jika dalam berbagai fabel kancil digambarkan cerdik mungkin benar. Karena ternyata kancil mampu memilih makanan yang sesuai dengan lambungnya yang sederhana dibandingkan hewan ruminansia lainnya.

Kalaupun ia mencuri mentimun, pasti yang melahapnya bukan dirinya tetapi ada yang lain. Mungkin lebih besar dari kancil serupa dewan pembina atau ketua majelis syuro kancil. =

Kacang Ijo Matrawi panik. ia datang ke dokter THT dengan wajah tegang.

M: ‘Dok, telinga saya kemasukan kacang ijo nih...’

D: ‘wah itu harus dioperasi, biayanya 2jt.’

M: ‘mahal amat dok, ngga ada yg murah?’

D: ‘ada sih yg gratis, cuma modal sabar aja.’

M: ‘Ok, dok saya akan sabaarr.’

D: ‘caranya begini : masukkan air ke telinga anda 2x sehari, nanti kalo sudah jd kecambah tinggal ditarik aja........

Cak Munali

2

SUMENEP

JUMAT 7 JUNI 2013 NO. 0133 | TAHUN II

AGAMA

CJH Bersiap Menunaikan Ibadah Haji

KECELAKAAN. Truk bernomor kendaraan L 8281 UT terguling di Desa Sera Barat Kecamatan Bluto, Sumenep, Kamis (6/6), sekitar pukul 11.20. Truk bermuatan keramik tersebut terguling saat hendak menikung menuju Toko Kemarik Jaya Abadi. Kecelakaan tersebut disebabkan jalan licin karena baru saja selesai turun hujan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi semua keramik pecah.

SUMENEP - Kabupaten Sumenep tahun 2013 ini mendapatkan kuota Jamaah Calon Haji (JCH) sebanyak 803 orang.

Dari kuota JCH tersebut, saat ini mengikuti tahapan pembuatan paspor sebanyak 754 JCH, di kantor Kemenag Sumenep sejak tanggal 5-6 Juni. Sisanya, sebanyak 31 JCH sudah mengantongi paspor sendiri, dan satu JCH lainnya masih bermasalah lantaran nama dan alamat yang tercantum dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan di Paspor tidak sama. Akibatnya, satu orang asal Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean itu ditangguhkan sambil menunggu penyelesaian terlebih dahulu. ‘’Satu JCH itu di BPIH-nya terdaftar alamat Sumenep, namun dipaspornya tercatat alamat dikabuupaten Bangkalan.

Ternyata, dia pernah menjadi TKI, kemungkinan paspor itu dimiliki sejak jadi TKI,’’ kata Jono Hadi, Kasi Haji Kemenag Sumenep, Kamis (6/6).

Jono mengungkapkan, selain itu, ada 13 JCH yang

tidak bisa mengikuti proses tahapan pembuatan paspor di Kemenag Sumenep, namun mereka sudah ijin. Untuk itu, mereka yang tidak bisa hadir akan diantar oleh petugas haji Kemenag ke Kantor Imigrasi di Surabaya untuk proses pembuatan pasrpor. ‘’Sekitar 13 JCH yang sudah minta izin pada kami karena tidak bisa hadir pada pembuatan paspor di Kantor Kemenag Sumenep. Ada yang sakit, dan bepergian keluar kota. Nanti akan kami antar ke Kantor Imigrasi di Surabaya untuk mengurus pembuatan paspornya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk proses pembuatan paspor tahun ini Kemenag sengaja mendatangkan petugas Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, untuk memproses sebagian tahapan pembuatan paspor bagi jemaah calon haji (JCH) asal kabupaten setempat. Tahapan pembuatan paspor JCH itu, berlangsung di Kantor Kemenag Sumenep. ‘’Kami sengaja mendata-

ngkan petugas Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak untuk menyelesaikan sebagian tahapan pembuatan paspor bagi JCH di Sumenep. Sebagian tahapan pembuatan paspor JCH yang bisa diproses di Sumenep adalah pemotretan, pengambilan sidik jari, dan penandatanganan berkas paspor oleh JCH,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, rencana mendatangkan petugas Kantor Imigrasi ke Sumenep itu merupakan inisiatif para JCH yang ditindaklanjuti oleh kami dengan berkoordinasi secara kelembagaan kepada pimpinan Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak. ‘’Ini merupakan keinginan JCH, kami hanya menindak lanjuti,’’ paparnya.

Dia berharap, proses pembuatan paspor ini berjalanancar baik bagi yang sudah memproses di Sumenep maupun mereka yang harus ke Surabaya sendiri. ‘’Sedangkan yang satu itu (bermasalah, red) juga kami harapkan bisa secepatnya selesai,’’ harapnya. (rif/athink)

SOSIAL

Petani Kesulitan Cari Pengganti Tembakau SUMENEP – Saat ini biasanya petani tembakau sudah mulai menanam bibit emas. Namun belum banyak petani yang menanam karena khawatir akan dampak pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif.

Petani banyak yang mengaku bingung karena tidak tahu harus mencari tanaman pengganti. Selain itu, hingga saat ini cuaca masih cukup ekstrem. ”Pengalaman kami, hanya tanaman semangka, cabai, dan mentimun yang nilai jualnya jauh berbeda dengan tembakau. Tapi karena sekarang masih belum sepenuhnya kering, hujan masih sering datang, rasanya tidak memungkinkan menanam cabai,” ujar Mahliye, warga Desa Lapa Laok, Dungkek.

Petani lainnya, Mahdi, menjelaskan, untuk menanam cabai dan mentimun saat ini tidak memungkinkan karena masih terkendala curah hujan. ”Kalau dipaksakan hasilnya bukannya untung malah buntung,” katanya, Kamis (6/6).

Dia mentuturkan, di wilayah Kecamatan Dungkek, sebagian besar lahan pertaniannya adalah berupa tadah hujan. Karena itu para petani sangat bergantung dengan musim dalam melakukan masa tanam. Tanaman

tembakau selama ini menjadi tanaman andalan sekaligus yang paling diharapkan hasilnya oleh para petani.

“Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang, kami jadi was-was untuk menanam tembakau.

Jangan-jangan nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan,” ucapnya.

Karena masih bingung mencari tanaman alternatif dan was-was untuk menanam tembakau, sebagian dari mereka belum bisa menggarap lahannya, tetapi ada sebagian yang sudah mulai membajak sawah.

“Sementara ada juga sebagian yang lain, merawat tananam rumput gajah di pematang lahan untuk mengisi waktu luang. Tanaman tersebut digunakan untuk persediaan pakan ternak,” terangnya.

Sementara secara terpisah, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Sukarnaedi mengatakan bahwa kebingugan para petani untuk tanam tembakau sebenarnya

adalah rasa khawatir hasil budidaya tembakau kambali dihargai rendah.

“Teramasuk yang membuat mereka waswas dan khawatir nilai jualnya tidak seperti yang diharapkan karena dampak Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif berupa Tembakau,” pungkasnya.

Sementara, salah satu Ketua Kelompok Tani di Desa Dungkek, Zarnuji berharap ada perubahan terhadap PP tersebut. “Harapan kami semoga segera ada perubahan peraturan dari pemerintah yang tidak sampai berdampak pada hasil pertanian tembakau. Sehingga kami tidak sampai harus was-was untuk menanamnya, karena tak ada yang bisa kami lakukan selain berharap,” harapnya.

Kedelai Kedelai sebagai komuditas terbesar tampaknya juga tidak bisa menunjang perekonomian petani. Homsinah, Warga Desa Kalabaan Daya Kecamatan Guluk-guluk, mengatakan, kedelai merupakan tanaman primadona yang diharapkan dapat menuai hasil yang banyak. Namun, banyak petani yang mengeluh. ”Kan sudah hampir setengah bulan di sini hujan melulu, Mas, sehingga kede-

lai milik saya banyak yang busuk dan berkecambah karena tidak kering,” ungkapnya.

Pantauan Koran Madura, di daerah tersebut banyak kedelai yang belum dipanen.

Kondisinya sudah mulai lapuk dan berkemcambah. ”Banyak milik warga yang masih muda sudah tumbuh di batangnya.

Sehingga terpaksa dibiarkan di tengah sawahnya masingmasing,” terananya.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Homsinah membandingkan, kedelai yang dihasilakan kali ini sangat jauh dari hasil tahun lalu. Dari hasil benih yang ditanamnya sebanyak 3 Kg, diperkirakan hanya menghasilkan sebanyak 80 Kg. Padahal, pada tahun sebelumnya dengan jumlah bibit yang sama dapat menghasilkan 1 kwintal, bahkan lebih. ”Kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya, sangat jauh, Mas, tapi mau gimana lagi.

Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan yang harus kami terima,” katanya.

Bapak dua anak ini berharap, pemerintah dapat memberikan solusi bagi petani. ”Agar masyarakat tidak selalu mendapat kerugian yang besar yang diakibatkan gagal panen, pemerintah bisa memberikan solusi terbaik bagi kami selaku petani kecil,” harapnya. (sym/edy/mk)

PSK Butuh Pemberdayaan Ekonomi SUMENEP – Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Ahmad Khotib menyambut baik upaya pemerintah untuk mensterilkan kabupaten ujung timur Pulau Seribu Pesantren dari aktivitas amoral, seperti seks komersial. Namun, setelah ditangkap dan diberikan pembinaan, menurutnya, pembinaan yang diberikan tidak efektif.

“Karena tidak cukup hanya dilakukan pembinaan berupa mental dan fatwa-fatwa.

Mereka butuh pekerjaan, bagi mereka, menjadi PSK merupakan profensi untuk menafkahi dirinya dan keluarganya,” katanya, Kamis (6/6).

Oleh karena itu, menurut Khatib, pembinaan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi akan lebih efektif. “Agar bisa mengganti profesi PSK, karena jika belum diberikan pekerjaan, maka mereka akan kembali ke-

Tidak cukup hanya dilakukan pembinaan berupa mental dan fatwa-fatwa. Mereka butuh pekerjaan, bagi mereka, menjadi PSK merupakan profensi untuk menafkahi dirinya dan keluarganya.

Ahmad Khotib Dosen Instika

pada pekerjaan semula, menjadi penjaja,” tuturnya.

Kabid Rehabilitasi Soisal Dinsos Kabupaten Sumenep Zainurul Qamari mengatakan, sampai saat ini belum ada anggaran untuk pember-

dayaan ekonomi PSK. “Sejauh ini, memang untuk anggaran dana yang mengarah pada usaha lain seperti memberkan pekerjaan kepada PSK, kami belum mempunyai anggaran,” katanya kepada wartawan.

Upaya yang dilakukan selama ini adalah memulangkan yang bersangkutan kepada daerahnya masing-masing.

“Sebab hasil dari razia, terdapat PSK yang memang bukan dari daerah Sumenep, melainkan PSK pendatang,” jelasnya.

Pada Senin (3/6) malam, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep bersama dengan Tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat melakukan razia. Dalam razia tersebut terjaring empat PSK. Tiga dinatara empat PSK tersebut ditangkap di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, dan satu diantaranya di Desa Belu’ Kene’, Kecamatan Ambunten.(sym/mk)

KESEHATAN

Pelayanan Rumah Sakit Belum Memuaskan SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, sampai saat ini pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar setempat belum mengalami perubahan, bahkan cenderung memburuk. ”Terbukti, setiap kali saya berkunjung, tidak sedikitpun menemukan perawat yang menyambut dengan penuh senyum, walaupun hampir di setiap sudut ada tulisan 3S (senyum, sapa dan salam). Bahkan, diantara salah satunya ada yang sampai membentak terhadap pasien,” katanya.

Pihaknya beberapa hari lalu menemukan pasien yang hendak dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Ketika hendak dinaikkan ke atas mobil, tidak ada satupun dokter maupun perawat yang membantu pemindahan tersebut. Sehingga, keluarga pasien dari memindahkan dari kamarnya ke dalam mobil. ”Seharusnya, jika pasien

mau dirujuk, keluarga pasien itu hanya mendampingi. Sedangkan yang membawanya adalah perawat dari dalam kamar sampai ke dalam mobil. Yang saya sangat tidak suka, salah satu perawat membentak keluarga pasien, dan menyuruh untuk membawa sendiri,” terangnya.

Menurut Politisi PKB itu, pelanan di rumah sakit adalah hal yang utama karena yang ada di situ orang-orang yang berduka cita. ”Kita lihat diberbagai RS diluar daerah yang maju, pasti pelayanannya sangat bagus.

Bahan walaupun saranannya berkurang, masyarkat pasiti merasa puas,” jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa karena dari segi anggaran, sudah dianggarkan cukup besar. Di bawah dinas pendidikan. ”Untuk apa anggaran besar jika pelayanannya masih amburadul?. kan sama halnya dengan bohong,” ucapnya dengan kecewa.

Belum memadainya pela-

nan di rumah sakit, menurut Pengurus Lembaga Kajiaan dan Pengembangan SDM NU Sumenep Ahmad Saheri, karena minimnya tenaga medis yang profesional.

“Maka dari di bidang kesehatan, Kabupaten Sumenep masih harus melakukan perbaikan demi perbaikan. Terutama dalam hal pelayanan dan menambah tenaga dokter yang profesional,” katanya, Kamis (6/6).

Terkait dengan terbatasnya tenaga medis, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep Anugrah Riska Rahadi tidak menampik.

Menurutnya, memang membutuhkan tenaga dokter baru untuk mengisi kekosongan kebutuhan tim medis.

“Untuk di Kabupaten Sumenep sendiri, memang agak sulit untuk mendatangkan dokter baru. Sebab dokter baru yang mau masuk ke sini itu sulit,” ujarnya kepada wartawan.

Riska menambahkan, kini

masih dalam proses untuk merekrut dokter baru untuk ditempatkan di Kabupaten Sumenep. “Untuk anggaran sudah ada dan sudah tersedia untuk merekrut dokter baru, akan tetapi SDM-nya yang tidak ada,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut ada berapa dokter yang ada di Kabupaaten Sumenep, menurut Riska sesuai dengan data yang terdapat di dinkes, tenaga dokter yang ada 60 orang. Dan jumlah tersebut masih jauh dari harapan untuk melengkapi kekurangan tenaga dokter yang dibutuhkan .

Pantauan Koran Madura, di salah satu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Sumenep, belum mempunyai tenaga medis, termasuk peskesmas yang berada di Kepulauan. “Memang untuk Puskesmas Sapeken, hingga kini belum ada dokternya, yang ada hanya tenaga perawatnya saja,” ucapnya. (edy/sym/mk)

ant/andika wahyu

Sejumlah orang menghadiri acara peringatan hari kelahiran Presiden pertama RI Soekarno ke-112 di Jakarta, Kamis (6/6). Acara tersebut juga digelar untuk memperingati 35 tahun Yayasan Bung Karno

SUMENEP

3

JUMAT 7 JUNI 2013 NO. 0133 | TAHUN II

Jalan Rusak Parah Mencapai 40 Persen SUMENEP - Tingkat kerusakan infrastruktur jalan, utamanya di wilayah daratan Kabupaten Sumenep, mencapai 40 persen dari 300-400 kilometer jalan yang rusak parah. ‘’Tingkat kerusakan jalan di Sumenep, utamanya di daratan memang tinggi,” aku Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Edy Rasiadi.

Salah satu jalan yang rusak parah adalah jalan menuju Bandar Udara Trunojoyo Sumenep. Jalan itu banyak yang berlubang. Akibatnya, pengendara harus bergiliran melintas untuk menghindari jalan yang rusak. Jalan tersebut hingga saat ini belum diperbaiki.

Jalan yang rusak sekitar satu kilometer itu terdapat di Desa Karang Panasan Kecamatan Kota Sumenep. Jalan yang rusak digenangi air, sehingga becek dan sulit dilalui kendaraan. Jalan tersebut juga menghubungkan beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kalianget, Gapura, Dungkek, serta Jalan Menuju Kota Sumenep.

Sejumlah pengendara yang melintas mengeluh.

Mereka harus ekstra hati-hati karena khawatir jatuh. ”Tidak mengerti kepada pemerintah kita, Mas. Jalan yang jelas-jelas berada di dekat perkotaan tak juga diperbaiki. Padahal, jalan ini sangat strategis menuju lapangan terbang,” keluh Arif, salah satu pengemudi roda dua yang melintas di jalan tersebut, Kamis (6/6).

Sementara di tempat terpisah, Anggota komisi C DPRD Sumenep Moh. Iskandar mengatakan, pihaknya seringkali mendapatkan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan di sejumlah daerah. Dan setiap kali mendapatkan laporan, pihaknya langsung mengkoordinasikan kepada dinas terkait untuk ditindak lanjuti.

“Kami segera koordinasikan ke Dinas PU Bina Marga yang

KEAMANAN

Polres Siagakan Ratusan Personel SUMENEP – Mengantasipasi masuknya teroris atau aksi teror bom ke Kabupaten Sumenep, Polres setempat menyiagakan ratusan personelnya disemua lini, utamanya dijalur yang menjadi akses keluar masuknya masyarakat, seperti pelabuhan, perbatasan antar kabupaten, maupun tempat transit masyarakat lainnya, bahkan pintu masuk menuju Markas Kepolisian Resor di jaga oleh puluhan personel.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, menjelaskan, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi masuknya aksi teroris, seperti yang terjadi di poso,

“apalagi di Sumenep saat ini marak bom rakitan seperti bom ikan (bondet)” terangnya, Kamis (6/6).

Marjoko menambahkan, peningkatan penjagaan dan razia, di berbagai tempat transit masyarakat, guna meminimalisir aksi kejahatan di Sumenep, razia akan di fokuskan di sejumlah pelabuhan, seperti dipelabuhan Kalianget, “Setiap penumpang kapal yang akan berlayar kekepulauan, akan mendapatkan pemeriksaan secara ketat oleh pihak kepolisian, maupun polair, tidak hanya penumpangnya saja yang kami periksa, melainkan barang bawaan, serta ranmor, tidak

ran tersebut, pihaknya optimis jalan yang rusak terutama diporos kecamatan dan kota bisa terselesaikan. Sehingga, tahun ini tidak dijumpai lagi jalan yang tidak layak dijalani kendaraan. ‘’Insya Allah semuanya tercover,’’ jawabnya optimis.

Lebih lanjut dia memaparkan, untuk jalan yang kondisinya rusak parah akan segera diperbaiki, seperti di Jalan Tamrin dan Jalan Menuju Bandara Trunojoyo, tepatnya di Desa Parsanga atau depan kantor badan lingkungan hidup ke selatan, Kecamatan Kota Sumenep. ‘’Yang jelas jalan diporos kecamatan akan kami perbaiki tahun ini, tanpa terkecuali,’’ tukasnya berulang kali.

Disinggung perbaikan jalan di kepulauan, pihaknya menegaskan untuk anggaran dari APBD tahun ini pihaknya prioritaskan jalan di daratan. Sedangkan untuk wilayah kepulauan ada anggarannya sendiri dari APBN. ‘’Kita prioritaskan di daratan dulu lah,’’ tambahnya. (rif/ sae/mk)

membidangi pembangunan agar jalan yang rusak di wilayah lapter segera diperbaiki. Sebab, jalan itu merupakan jalan strategis karena menjadi akses ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Untuk memperbaiki jalan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 70 miliar dari APBD tingkat dua dan Rp 9 miliar dianggarkan di dana anggran khusus (DAK) tahun ini. “Akan kami cover melalui dana APBD dan DAK nanti. Kami yakin semuanya bisa tercover,’’ jelas Edy Rasiadi, Kamis (6/6).

Mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu menjelaskan, tahun ini memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak parah, terutama di wilayah poros kecamatan di daratan. ‘’Tahun ini memang kami prioritaskan jalan rusak diporos kecamatan, baik itu pemeliharaan maupun perbaikan,’’ ujarnya.

Untuk pemeliharaan maupun perbaikan jalan, tahun ini pihaknya menggunakan jalan hotmek. Dengan angga-

akan luput dari pemeriksaan,” tegasnya.

Pelabuhan akan menjadi sasaran utama razia, kartena pelabuhan menjadi tempat transit masyarakat dari berbagai daerah, “Kami tidak ingin kecolongan, makanya penjagaan dipelabuhan ditingkatkan khususnya disaat ada kapal yang mau berlayar,” imbuhnya.

Untuk memaksimalkan razia antisipasi masuknya teroris ke Sumenep, polres memberlakukan sistem on call, yang terbagi dalam tiga kompi. Satu kompi berjumlah 60 anggota, masingmasing kompi bertugas secara bergiliran setiap hari. (edy/mk)

PARIWISATA

Pemerintah Kurang Serius Kembangkan Wisata SUMENEP Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menilai, pemerintah kurang serius dalam membenahi obyek wisata yang ada, baik yang ada di wilayah daratan maupun di kepulauan.

Komisi D sudah memberikan masukan agar objek wisata yang ada dilengkapi fasilitas yang memadai. Namun, hingga kini masukan tersebut belum direspon.

Menurut Politisi PKS itu, objek wisata di Sumenep memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada pendapa-

tan asli daerah (PAD). Termasuk meningkatkan perekonomian warga sekitar objek wisata.

“Karena itu, kita sepakat ketika selalu ada anggarananggaran atau promosi. Kita selalu minta pemkab juga memperhatikan keberadaan wisata di Sumenep yang cukup potensial mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara,” ujarnya, Rabu (5/6) Pengamat Pariwisata Faidal Ali Rahman menjelaskan, objek wisata yang amburadul pengelolaanya tidak

hanya terjadi di Sumenep, tapi juga ditiga kabupaten lain di Madura.

“Saya mengakui itu, bahwa pariwisata memang dianak tirikan di Madura, sehingga yang terjadi adalah mereka tidak serius menggarap pariwisata. Bahkan, alokasi APBD untuk pariwisata juga sangat terbatas,” terang.

Secara terpisah, Kepala Disbudparpora Sumenep Bambang Iriyanto menepis anggapan itu. Menurutnya, pemkab sudah maksimal dalam mengembangkan semua po-

tensi wisata. Dalam mengembangkan obyek wisata, kata Bambang, tidak semudah membalikkan tangan, apalagi anggaran yang disediakan sangat terbatas. Sehingga, pembenahan dilakukan secara bertahap.

“Saya pikir penilaian itu salah, karena bagaimanapun juga perhatian pemerintah justru sangat tinggi terhadp sektor-sektor wisata di Sumenep, terutama dalam hal pengembangan potensinya.

Namun, itu dilakukan bertahap,” jelasnya. (sai/mk)

KRIMINAL

Sekolah Dibobol Maling SUMENEP - SDN 2 Manding Timur Kecamatan Manding, Selasa (4/6) malam, dibobol maling. Sejumlah barang berharga bernilai jutaan rupiah raib. Pencuri diduga masuk merusak jendela bagaian belakang ruangan kantor.

Peristiwa pembobolan ini diketahui, Rabu (5/6), sekitar pukul 6.00. Sulaiman. penjaga sekolah, yang menemukan pertama kali. Saat ia hendak membuka ruang sekolah, begitu membuka ruangan kantor sejumlah barang berharga, seperti televisi, VCD, Spiker, keyboard sudah tiada.

Maling yang melakukan aksi pencurian diduga lebih dari satu orang. Mereka menerobos masuk ke kan-

tor sekolah dengan merusak jendela menggunakan alat pencungkil.

“Tadi saat saya membuka pintu kantor, melihat jendela bagian belakang terbuka dan terlihat sudah rusak, bahkan pintu jendelanya sudah ada di bawah. Lebih terkejut lagi setelah melihat barang elektronik milik kantor sudah tidak ada. Bahkan kantor terlihat berantakan.

Karena dimungkinkan maling telah mengacak-acak mencari barang-barang berharga lainnya,” ujar Sulaiman, Rabu (5/6).

Setelah melihat kejadian ia langsung melapor ke pihak sekolah. ”Melihat kejadian ini saya langsung menghubungi pihak sekolah memberi tahu telah terjadi pencurian di se-

kolah,” katanya.

Sementara Kepala Sekolah SDN 2 Manding Timur Kecamtan Manding Rahwiyono menataan, pasca kejadian tersebut langsung langsung melaporkan kepada polisi. “Ya sekolah kami telah dibobol maling-maling. Barang-barang berharga milik sekolah telah raib dicuri. Jika dinominalkan dengan rupiah menelan kerugian sekitar 4 juta rupiah lebih,” jelasnya.

Secara terpisah, Kapolsek Manding AKP Bambang Adi saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan yang pasti terkait kejadian itu. Ia mengaku baru mendapat laporan dan tengah melakukan olah TKP. (sai/mk)

WISATA. Salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Sumenep, Pantai Lombang, sudah terkenal ke segala penjuru dan senantiasa ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, nasional maupun turis asing.

PEMILUKADA JATIM

Panwaslu Surati Bawaslu Provinsi dan Polda SUMENEP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep menyurati Bawaslu Provinsi dan Polda Jatim.

Surat yang dilayangkan ke dua institusi tersebut berkaitan dengan kasus tindak pidana Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019.

Sesuai hasil investigasi dan penyidikan panwaslu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen telah melakukan dua pelanggaran, yakni menggandakan KTP dan pemalsuan tanda tangan. Termasuk juga, pasangan Eggy Sujana-Muhammad Sihad telah menipu masyarakat.

Kini berkas-berkas itu sudah diserahkan ke Polsek Dasuk. “Karena semenjak kami surati Mapolsek sampai hari ini masih belum ada kepastian hukum, maka berkas dan laporan pelanggaran tersebut juga

kami sampaikan ke Bawaslu dan Polda Jatim agar pelanggaran tersebut segera ditindak lanjuti,” kata Ketua Panwaslu Zamrud Khan, kepada Koran Madura, Kamis (6/6).

Dia menjelaskan, laporan ke Bawaslu dan Polda Jatim merupakan kehendak undangundang, bukan kehendak Panwaslu. “Sebab dalam undangundang nomor 15 Tahun 2012 ada asas kepastikan hukum.

Sehingga apa yang kami lakukan itu adalah amanah undangundang, agar masalah dugaan penipuan tersebut sudah ada kepastian hukum,” tegasnya.

Ditanya lebih lanjut apakah dari kepolisian setempat masih belum ada kepastian hukum terkait tindak pidana pemilu itu, Zamrud menyatakakan sejauh ini masih belum ada informasi. “Belum ada kepastian hukum, entahlah

Belum ada kepastian hukum, entahlah apakah berkas-berkas temuan kami sudah ditindak lanjut atau belum, ditangani sendiri oleh polsek Dasuk atau sudah dilimpahkan ke Mapolres

Zamrud Khan Ketua Panwaslu

apakah berkas-berkas temuan kami sudah ditindak lanjut atau belum, ditangani sendiri oleh polsek Dasuk atau sudah dilimpahkan ke Mapolres, tetai dua-duanya masih belum

ada informasi soal kepastian hukum,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjut Zamrud, selain kehendak undangundang, kami sampaikan tinda pidana tersebut kepada Bawaslu dan Polda Jatim. “Sebab, selain masalah ini adalah wewenang Provinsi karena berkaitan dengan Pilgub, termasuk juga jika ini sudah menandakan bahwa demokrasi kita sudah tidak sehat dan fair,” pungkansya.

Sudah jelas dalam MoU yang dibuat oleh tiga institusi terkait dengan Pemilu, yaitu Bawaslu RI, Kapolri dan Kejaksaan Agung bahwa pemilu harus berjalan lancar, fair dan tanpa pelanggaran. “Nah, melihat itu, maka sudah seharusnya dari berkas itu, pihak kepolisian sudah menindaklanjuti dan sudah ada kepastian hukumnya,” tandasnya. (sym/mk)

4

PAMEKASAN

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133| TAHUN II

UJIAN NASIONAL

86 Siswa SD Tak Lulus

BANJIR. Seorang tukang becak mendorong penumpangnya melewati jalan yang terendam banjir di Dusun Rejoso, Peterongan, Jombang, Jawa Timur, Kamis (6/6). Akibat meluapnya sungai yang melintas di wilayah setempat, puluhan rumah di dua Kecamatan Peterongan serta Jogoroto terendam banjir dengan ketinggian bervariasi sekitar 30-50 cm.

Bupati Akan Bahas Penerimaan Siswa Baru PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan segera menggelar pertemuan dengan pimpinan sekolah dan Dinas Pendidikan untuk membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayahnya.

Pertemuan itu dinilai perlu untuk membahas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PPDB, terutama bagi sekolah lanjutan. Dalam pertemuan itu akan dibahas hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing sekolah dan menekankan untuk tidak melakukan penarikan sumbangan kepada orangtua siswa.

“Hampir tiap tahun ada keluhan penarikan sumbangan baik oleh sekolah negeri maupun oknum yang mengatasnamakan sekolah untuk berbagai alasan. Padahal, saat ini pemerintah sudah meng-

gratiskan biaya pendidikan melalui program yang sudah dilaksanakan,” kata Syafii, Kamis (6/6).

Sejauh ini, kata Bupati, pihaknya belum menerima keluhan adanya penarikan sumbangan itu dari keluarga siswa.

Namun, ia mengatakan perlu melakukan antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi.

Syafii mengatakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan berupaya untuk meringankan beban biaya pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Namun, hal

tersebut masih akan dikaji kemungkinannya dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Achmad Hidayat, melalui Kepala Bidang Pen-

didikan Menengah, Mohammad Tarsun menjelaskan pelaksaan PPBD di Pamekasan akan dimulai pada tanggal 1 Juli sampai 8 Juli mendatang.

Tarsun menegaskan pada penerimaan siswa baru

tammam, tingkat kelulusan peserta UN Sekolah Dasar dan sederajat di Pamekasan, setiap tahun selalu membaik. Hal itu dilihat dari angka tingkat kelulusan yang cendrung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, Mutammam tidak merinci angka tingkat kelulusan itu.

Sementara itu, ditanya soal peraih nilai tertinggi Unas SD di Pamekasan, Mutammam menolak menyebutkannya, karena pengumuman kelulusan belum dimulai. Ia berjanji akan mengumumkannya setelah pengumuman kelulusan.

Tahun ini jumlah peserta Ujian Nasional SD dan sederajat mencapai 16.462.

Rinciannya 11 ribu merupakan peserta dari Sekolah Dasar sementara 5.462 berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Sekretaris Komisi D DPRD Pamekasan, Amin Rifki meminta Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Unas.

Ia juga meminta agar di masa yang akan datang, lembaga tersebut tidak hanya terfokus pada pencapaian nilai Ujian Nasional namun juga bisa menekan angka siswa yang tidak melanjutkan pendidikan karena menikah ataupun merantau ke luar daerah.

Tugas Dinas Pendidikan, kata Amin, tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, melainkan juga mengendalikan siswa putus sekolah dan merantau melalui penyadaran terhadap orangtua, maupun terhadap anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.(awa/muj/ rah)

PEDAGANG KAKI LIMA

ADVERTORIAL

Peringati Hari Lingkungan dengan Gerakan Tanam Pohon

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan merayakan Hari Lingkungan Hidup dengan membangun gerakan pemanfaatan pekaranan rumah dengan menanam pohon oleh kaum perempuan. Dalam kegiatan itu, pemerintah setempat menyebarkan bantuan bibit tanaman kepada kelompok perempuan di Pamekasan untuk ditanam di pekarangan masing-masing.

Bibit pohon yang penyerahan secara simbolisnya dilakukan oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii di Pendopo Agung Ronggosukowati pada Rabu (5/6) itu merupakan bibit tanaman yang memiliki banyak fungsi, antara lain bibit Alpukat, Belimbing, Jambu Biji Bangkok, dan Kelengkeng.

Dalam sambutannya,

masing-masing sekolah dilarang menarik sumbangan dari orangtua murid, karena pemerintah sudah menyediakan bantuan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program tersebut disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan di masingmasing sekolah, baik negeri maupun swasta.

Di Pamekasan kasus penarikan sumbangan dari orangtua siswa itu terjadi pada tahun lalu di beberapa sekolah, mulai Sekolah Dasar Negeri hingga sekolah lanjutan negeri. Bahkan, di salah satu sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, besar sumbangan itu mencapai Rp 750 ribu persiswa. Namun, setelah mendapat protes, dana yang sudah ditarik itu dikembalikan. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Sebanyak 86 orang siswa di Pamekasan dipastikan tidak lulus Ujian Nasioal (UN) Sekolah Dasar (SD) dan sederajat yang akan diumumkan pada Sabtu (8/6). Para siswa itu dipastikan tidak lulus ujian karena tidak mengikuti UN reguler maupun ujian susulan.

Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Mutammam, Kamis (6/6) mengatakan jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus itu termasuk siswa yang dicoret dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) karena mengundurkan diri.

Di antara yang mengundurkan diri itu adalah dua orang siswi dari dua sekolah tingkat dasar karena menikah. Dinas Pendidikan dan pengelola lembaga pendidikan tempat kedua siswi itu bersekolah, sudah berupaya membujuk agar keduanya tetap mengikuti ujian meski sudah menikah, namun ditolak. Sehingga, keduanya langsung dicoret dari DNT. Selain itu, ada pula yang mengundurkan diri dari peserta ujian karena ikut orangtuanya yang bekerja ke luar kota dan ada yang pindah ke pesantren. Mutammam menyatakan tidak bisa memaksa karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab orangtua masing-masing.

“Meski mereka tidak lulus Ujian Nasional, pemerintah masih membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan mengikuti ujian Kejar Paket A,” kata Mutammam.

Secara umum, kata Mu-

Bupati Achmad Syafi’i mengatakan dipilihnya jenis tanaman tersebut karena memiliki manfaat yang tinggi. Selain untuk memperbaiki struktur tanah karena jenis akarnya, tanaman tersebut juga bisa digunakan sebagai tanaman obat keluarga (toga), pemenuhan gizi dan memiliki nilai ekonomis, karena buahnya yang bisa dijual.

“Tanaman yang kami serahkan, memiliki daya serap air yang cukup bagus dan bisa dikonsumsi untuk gizi keluarga. Jika buahnya banyak, bisa juga untuk dijual sehingga bisa membantu perekonomian keluarga,” katanya.

Gagasan untuk pemanfaatan secara maksimal pekarangan rumah dengan jenis tanaman tersebut, karena ia melihat banyak

lahan pekarangan yang kosong dan hanya ditanami pada saat musim penghujan saja. Sehingga, pada musim kemarau nyaris tidak termanfaatkan.

“Dengan jenis tanaman tersebut, pada musim kemarau juga bisa digunakan untuk mempersejuk pekarangan rumah, disamping dengan memanfaatkan buahnya,” jelas Bupati.

Sedangkan pelibatan kaum perempuan dalam membangun gerakan tersebut, Syafii mengatakan karena tujuan utamanya, selain memaksimalkan peran kaum perempuan dalam pembangunan, gerakan itu memiliki tujuan pencapaian fungsi keluarga, fungsi pemenuhan gizi dan fungsi peningkatan ekonomi keluarga.

“Mengapa dipilih perempuan, karena ini cocok dengan kebiasaan masyarakat Madura dimana kaum perempuan terlibat dalam urusan pertanian.

Kami memanfaatkan hal ini sebagai sebuah potensi membangun gerakan tanam pohon di pekarangan, karena kaum perempuan lebih sering ada di rumah,” katanya.

Dia meminta agar organisasi perempuan yang ada di wilayahnya menjadi pelopor penanaman pohon di lingkunganya masingmasing. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang

indah dan asri.

Dia katakan pekarangan rumah diharapkan tidak dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Melainkan dapat ditanami pohon seperti apotik hidup ataupun sayur-sayuran yang bisa bermanfaat kepada pemiliknya.

Dalam kesempatan itu Syafii mewacanakan adanya pemetaan kampung khusus penanaman jenis pohon yang disesuaikkan dengan struktur tanah. Sehingga pada akhirnya Kabupaten Pamekasan memiliki sentra produksi buah-buahan yang tidak kalah dengan daerah lain yang saat ini sudah dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan.

“Misalnya, Kelurahan Bugih menjadi sentra penghasil buah pepaya, Kelurahan Parteker penghasil Mangga Kelurahan jungjancang penghasil buah jambu, Kelurahan Patemon penghasil jeruk, begitu pula dengan kelurahan dan desa lainnya di Pamekasan,” kata dia.

“Kami ingin merubah anggapan bahwa pekarangan hanya bisa ditanami tanaman obat keluarga saja, tapi juga bisa ditanami tanaman lain yang memberi manfaat lebih besar.

Di samping itu, kami ingin mengurangi serangan buahbuahan impor karena kami juga mampu untuk memproduksi,” jelas Herman. (adv/awa/muj/rah)

PKL Kembali Tempati Kawasan Terlarang PAMEKASAN - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Pamekasan yang sebelumnya sudah ditertibkan, kembali terlihat menempati kawasan yang dilarang untuk ditempati berjualan. Mereka kembali menempati kawasan jalan protokol seperti di Jalan Diponegoro dan Jalan Kabupaten.

Sebelumnya para PKL itu telah dipindahkan ke lokasi khusus di Jalan Cokroatmojo, Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan. Bahkan, di tempat itu mereka sudah disediakan tenda khusus untuk menggelar dagangan, namun mereka kembali ke lokasi yang sudah dinyatakan bersih dan dilarang untuk berjualan dengan ala-

san tempat baru itu dinilai kurang strategis.

Salah satu PKL, Ahmad Hasib mengaku lebih nyaman berjualan di tempat yang lama daripada di tempat yang disediakan pemerintah karena lebih strategis. Di tempat yang baru, kondisinya selalu sepi karena berada di jalan yang bukan jalur utama.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin mengatakan pihaknya masih belum berencana untuk kembali melakukan penertiban para pedagang karena menunggu kepastian rencana menjadikan kawasan Pasar Sore Baru sebagai tempat berjualan oleh para PKL. Dalam rencana itu, tempat yang saat ini masih men-

jadi tempat parkir akan digunakan sebagai salah satu pusat PKL. Namun, hal tersebut masih belum menjadi keputusan dan masih dalam tahap pembahasan.

Selain di Pasar Sore Baru, tempat yang direncanakan menjadi lokasi PKL adalah di sekitar Monumen Arek Lancor. Namun, di kawasan itu, akan dilakukan penataan sehingga tidak mengganggu tempat tersebut sebagai salah satu tempat bersejarah.

“Kami selalu berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan para PKL itu untuk menentukan langkah. Yang pasti, saat ini kami masih menunggu kebijakan yang pasti,” katanya.

(CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

Bupati Umumkan Tiga Calon Sekretaris Daerah PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengumumkan tiga orang pejabat yang masuk dalam bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) setempat. Ketiga calon itu sudah diusulkan ke Gubernur Jawa Timur untuk diseleksi.

Ketiga calon Sekda Pamekasan itu antara lain, Herman Kusnadi yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Alwi Beik dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Al-walid Munculnya Al-walid merupakan hal yang cukup mengejutkan karena sebelumnya nama pejabat tersebut tidak

pernah disebut-sebut sebagai salah satu yang bakal dicalonkan sebagai Sekretaris Daerah.

Bahkan, mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebut-sebut tidak masuk dalam sembilan calon Sekda.

Kepada sejumlah wartawan, Bupati Akhmad Syafii mengatakan masih menunggu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pen-

gangkatan Sekretaris Daerah Pamekasan yang definitif. ”Saat ini para calon tengah memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi. Soal siapa yang lolos, itu merupakan kewenangan Gubernur, sedang kami hanya sebatas mengusulkan tiga calon,” ujarnya.

Ia berharap agar keputusan tentang pengangkatan Sekretaris Daerah itu segera terbit sehingga tata kelola pemerintahan di wilayahnya segera bisa berjalan dengan normal. Sebab, saat ini posisi tersebut masih dijabat oleh pelaksana tugas.

Sementara, soal tiga orang yang masuk dalam bursa

calon, yang sudah diusulkan, Syafi’i menegaskan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Di antara pertimbangan itu antara lain kepangkatan, pengalaman yang sudah mempuni, dan aspirasi masyarakat.

Salah satu calon, Alw Beik saat dimintai pernyataan tentang pencalonannya itu, memilih tidak memberikan komentar.

Bahkan, Alwi juga enggan mengakui kalau dirinya termasuk dalam tiga nama calon sekda. ”Tanya ke Bupati saja, karena yang memiliki kewenangan adalah pimpinan daerah,” kata Alwi.

Sementara dua calon lain-

nya, yakni Herman Kusnadi dan Al-walid, hingga berita ini dilaporkan belum berhasil dihubungi.

Sebelumnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah mengusulkan sembilan nama calon sekda. Kesembilan calon itu antara lain, Budi Irianto (Kepada Disperindag). Budi Ashari (Staf Ahli Bupati), Ir H Bharun (Kadishubkominfo), Zainal Abidin (Kepala Bappeda), Totok Hartono (Kadis PU), Bambang Prayogi (Kadispertan), Alwi Beikh (Kepala Inspektorat), Herman Kusnadi (Plt Sekda), dan Kadarwati (Staf Ahli Bupati).(awa/muj/rah).

KESELAMATAN BERLALU LINTAS. Dua mahasiswi membawa poster ketika menggelar aksi kampanye keselamatan berlalu lintas di Jalan Balaikota Medan, Sumut. Kampanye keselamatan yang digelar Satlantas Polresta Medan bersama Jasa Raharja, Dinas Kesehatan dan PMI tersebut bertujuan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas sehingga dapat mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan.

PERUSAK PERTANIAN

Wereng Mengintai Produktivitas Tanaman Padi PAMEKASAN - Puluhan hektar tanaman padi milik petani di Kabupaten Pamekasan, Madura terserang hama wereng. Hama menyerang bulir padi yang masih muda hingga menguning dan tidak berisi. Upaya penyemprotan berkali-kali dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Salah satu lokasi tanaman

5

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133| TAHUN II

padi yang mulai terserang hama wereng yaitu milik sejumlah petani di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan.

Para petani di desa itu mulai resah akibat serangan hama tersebut karena mengancam produktifitas tanaman mereka.

Sukardi, salah seorang petani di Desa Panempan,

Kamis (6/6), mengatakan sudah berupaya melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya untuk membasmi hama yang menempel di bulir padi yang masih muda tersebut.

Hal ini terus dilakukan karena upaya penyemprotan dengan obat-obatan yang dibeli dari kios obat pertanian mau-

pun obat yang diberikan petugas Dinas Pertanian Pamekasan, tidak berhasil.

Sukardi mengaku resah karena hama wereng itu tetap menempel di bulir padi dan memakan isinya hingga bulir menjadi kosong dan menguning. Bahkan akibat serangan hama tersebut, daun padi juga menguning dan layu.

“Saya sudah tidak tahu dengan cara apa lagi harus dibasmi, karena penyemprotan belum bisa membasmi.

Karena belum mendapat cara lain, makanya terus saya semprot,” katanya.

Sukardi menduga serangan hama wereng ini terjadi karena seringnya hujan dengan intensitas tinggi. Ia khawatir serangan hama wereng ini mengakibatkan gagal panen dan petani merugi.

Selain di Desa Panempan, hama yang sama juga menyerang tanaman padi di Desa Sopa’ah, Kecamatan Pademawu dan Desa Kangenan Kecamatan Pamekasan, serta sebagian lahan di Kecamatan Kadur. Bahkan tanaman padi milik sebagian warga Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, terpaksa harus dijadikan pakan ternak.

Nurhalimah, salah satu petani setempat, mengatakan tanaman padi itu terpaksa dijadikan pakan ternak karena bulir padi rusak dan tidak berisi. Ia mengaku rugi karena tanaman padi itu sama sekali tidak bisa dipanen.

“Mau diapakan lagi kalau sudah tidak berisi, emaneman saya sabit untuk pakan ternak,” katanya.

Nurhalimah menyadari serangan hama wereng pada tanaman padinya karena iklim tidak bersahabat. Namun demikian, ia terpaksa menanam padi untuk kedua kalinya, karena lahan itu belum bisa ditanami tembakau, karena masih sering hujan. (uzi/muj/ rah)

LISTRIK

LP2M: Proyek PLMD Dilaksanakan Secara Transparan PAMEKASAN - Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan meminta Badan Perdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes) setempat agar melaksanakan Program Listrik Masuk Desa (PLMD) secara baik dan transparan.

Rencana pembangunan jaringan listrik senilai Rp 4 miliar itu diharapkan bisa dilakukan dengan maksimal dan tidak disalahgunakan sehingga membawa manfaat yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Ketua LP2M Heru Budhi Prayitno mengingatkan para pelaksana proyek agar tidak mengulang kesalahan pelaksanaan PLMD 2008 lalu, yang kurang berdampak positif pada pemanfaatan listrik di lokasi yang dibangun saat itu. Dia jelaskan jika hal ini terjadi, maka rakyat selaku pemanfaat akan sangat dirugikan.

“PLMD ini untuk masyarakat, makanya saya minta kepada semua pihak, agar tidak mengulang kejadian 2008, yang diduga digunakan sebagai kesempatan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program ini cukup besar karena beberapa hal. Di antaranya, mental pelaksananya yang hanya memikirkan diri sendiri dan lemahnya pengawasan.

Lebih dari itu, adanya permainan antara kontraktor dengan Satuan Kerja (satker) pelaksana proyek sehingga kualitas pelaksanaan proyek tidak sesuai besaran teknis (bestek) yang ditentukan.

Oleh karenanya, pihaknya meminta agar satker pelaksana PLMD tahun ini tidak main mata dengan kontraktor yang akan mengerjakan proyek ini nantinya.

Guna mewujudkan hal itu, pihaknya memimta Bapemas dan Pemdes agar menunjuk konsultan pengawas yang profesional dan bertanggungjawab. Sebab jika konsultan pengawasan ini tidak memiliki komitmen untuk

melaksanakan program secara benar, bisa dipastikan kualitas pengerjaannya jelek.

Demikian juga rekanan pelaksana yang akan mengikuti pelelangan harus diverifikasi secara teliti. Jangan sampai kontraktor yang sudah dinyatakan bermasalah (blacklist) dijadikan rekanan dalam program tersebut.

Heru juga mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan bersama agar pelaksanaan PLMD ini berkualitas dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini bisa dilakukan masyarakat perorangan secara langsung, kelompok mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Bapemas dan Pemdes Pamekasan, Siti Hosniyah mengatakan sudah melaksanakan semua tahapan pekerjaan dengan benar dan hati-hati. Ia menyatakan selalu berkoordinasi dengan pimpinannya jika terdapat persoalan yang kurang dimengerti.

Selain karena ingin melaksanakan PLMD secara baik dan berkualitas, ia juga mengaku trauma dengan kasus PLMD 2008 yang menyeret 13 orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Dimana seluruh tersangka dalam program PLMD senilai Rp 8,2 miliar sudah menjalani hukuman penjara.

Menurutnya, hal itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, termasuk menjadi pelajaran dalam pelaksanaan PLMD tahun ini.

“Terus terang saya sangat hati-hati sekali. Dalam setiap tahapan saya selalu berkoordinasi, karena takut salah. Apalagi saya ini seorang perempuan,” katanya.

Dia jelaskan pelaksanaan PLMD tahun ini sudah memasuki tahapan pelelangan dan penunjukan konsultan pelaksana dan konsultan pengawasan.

Pelaksanaan pelelangan akan dilakukan melalui LPSE yang ditangani Bagian Pembangunan Pemkab Pamekasan. (uzi/muj/rah)

KESEJAHTERAAN

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Swasta Molor PAMEKASAN - Tunjangan profesi ribuan guru sertifikasi di Kabupaten Pamekasan sampai saat belum dicairkan.

Padahal, semestinya, dana tersebut untuk triwulan pertama sudah diterima guru pada akhir Maret lalu dan saat ini sudah memasuki akhir triwulan kedua.

Salah satu guru berinsial AW mempertanyakan tertundanya pembayaran tunjangan itu. Sebab, Dinas Pendidikan (Disdik) setempat belum memberi penjelasan penyebab tertundanya pembayaran hak gak guru tersebut. Ia mengaku heran karena beberapa kabupaten lain di Madura sudah mencairkan dana tunjangan itu.

AW menjelaskan tunjangan profesi ribuan guru di Pamekasan diperkirakan mencapai Rp 140 miliar karena besarannya sesuai besaran gaji yang diterima guru. Ia mengatakan bahwa dana itu sudah turun ke tingkat kabupaten, namun tidak ada kejelasan kapan dana tersebut akan disalurkan.

AW khawatir dana itu sengaja diendapkan di bank untuk diambil bunganya oleh oknum tertentu yang sengaja ingin mengambil keuntungan. Ia meminta agar dana tersebut segera disalurkan karena sangat dibutuhkan.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Pamekasan, Moh. Hatib mengatakan lambatnya pencairan tunjangan profesi itu karena adanya mekanisme baru dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi, yaitu dari semula menggunakan sistem manual berubah secara online.

Menurutnya, perubahan pola ini berlaku sejak 2013 ini sehingga pencairan tunjangan disesuaikan dengan data pokok pendidikan. Ia mengatakan bahwa data online harus diisi oleh operator di tiap sekolah dan kemudian dikirim ke pusat untuk diterbitkan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) ke masing-masing pemerintah daerah yang sampai saat ini belum turun.

“Kemarin memang ada yang memaksa mengurus sendiri secara manual ke pusat, tapi tidak bisa. Karena harus ada SKTP dulu. SKTP ini diterbitkan apabila data pokok pendidikan (Dakodik) yang bersangkutan memenuhi syarat. Di antaranya memenuhi ketentuan mengajar minimal 24 jam,” katanya.

Ia menjelaskan Dakodik ini tidak bisa dimanipulasi oleh siapa pun karena pengurusan online. Para guru yang belum memenuhi Dakodik ini otomatis tidak bisa menerima tunjangan profesi karena tidak akan diterbitkan SKTP. Ia menegaskan SKTP ini sampai saat ini belum terbit.

Dia perkirakan SKTP ini akan terbit secara bertahap karena berlaku secara nasional. Sementara itu, dana tunjangan ini diakui sudah ada, namun belum bisa dicairkan. Sayangnya, ia tidak menjelaskan jumlah penerima dan besaran dananya. (uzi/muj/rah)

6

SAMPANG

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133| TAHUN II

KESEHATAN

Penderita TB Bebas Biaya Pengobatan SAMPANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, membebaskan biaya pengobatan penderita tubercolosis hingga sembuh, termasuk biaya pemeriksaan setiap harinya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi, Rabu mengatakan segala bentuk biaya pengobatan yang berkaitan dengan penanganan penyakit TB itu ditanggung oleh pemerintah.

“Baik pemeriksaan, termasuk semua jenis obat yang harus diminum, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah,” kata Firman.

Menurut dia, daya yang disediakan oleh pemerintah untuk biaya pengobatan penderita TB mencapai Rp126 juta, dengan biaya pemeriksaan Rp 30 ribu.

Besaran biaya seperti itu, kata dia, mencakup semua jenis obat yang dibutuhkan penderita, hingga yang bersangkutan dinyatakan sem-

NU Ingin KNPI Minta Maaf

Puskeswan Omben Belum Difungsikan Padahal, bangunan proyek tahun 2012 sudah selesai. Gedung yang dibangun oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKKP) itu, terlihat mentereng. Namun, sampai saat ini masih belum juga dioperasikan. Tak satu pun petugas dan tidak ada aktivitas di puskeswan tersebut.

Saat Koran Madura mengunjungi puskesmas hewan tersebut, pintu masuk gedung puskeswan terkunci rapat.

Menurut warga, sudah tujuh bulan lamanya puskeswan tidak dioperasikan. Padahal,

bangunan tersebut sudah selesai sejak tahun 2012 lalu.

Sedangkan anggaran pembangunan gedung itu menghabiskan dana sebesar Rp 718.345.000.

Anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Nurhasan mengatakan, belum difungsikannya gedung tersebut karena diduga bermasalah dengan warga setempat, mengingat proyek rumah potong hewan (RPH) yang berada di belakang puskeswan hingga saat ini mangkrak dan bermasalah.

“Setiap saya melintas di depan puskeswan tidak pernah ada aktifitas di kantor tersebut. Kami berharap dinas terkait segera menindaklanjuti dan memfungsikan gedung puskeswan sebagaimana fungsinya, sebab bangunan tersebut sudah menghabiskan dana ratusan juta rupiah,” kata warga Omben itu, Kamis (6/6).

Sementara, Kepala Dinas Kelautan, Perternakan dan Perikanan (DKPP) Sampang Burhanuddin saat dikonfirmasi membantah kalau puskeswan Omben tidak difungsikan. “Bahkan, saat ini sudah ada dua petugas kami yang ditempatkan di puskeswan Omben. Perlu

DUGAAN KORUPSI

Poktan Tak Mengetahui Dugaan Pemotongan Bantuan SAMPANG- Dugaan pemotongan dana bantuan kelompok tani (poktan) di Kabupaten Sampang tahun 2012 yang saat ini sedang ditelusuri Kejaksaan Negeri setempat, menuai reaksi dari salah satu ketua poktan yang mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pemotongan dana bantuan tersebut. Pemotongan tersebut diduga dilakukan oknum Dinas Pertanian, berinisial AD telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Poktan Pangilen Bakti Desa Pangilen Kecamatan Kota Sampang Buhari mengungkapkan, kelompok taninya tidak pernah menerima bantuan berupa uang tunai dari Dinas Pertanian SAMPANG. “Kami hanya menerima bantuan berupa peralatan pertanian, pupuk, dan bibit padi saja,” ucapnya, Kamis (6/6).

Bantuan tersebut berupa 1 unit mesin traktor, gerobak traktor, pompa air dan selangnya, pupuk organik dan pupuk non organik sebayak 3 pick-up, obat hama 15 botol, 30 saset organik cair, 1 unit mesin panen padi, dan bibit padi sebanyak 150 kilogram. “Semua bantuan peralatan tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok kami yang berjumlah 20 orang,” sebutnya.

Masih katanya Bunari, dua bulan yang lalu ia sempat ditanyai petugas kejaksaan terkait bantuan dari Dinas Pertanian Sampang yang dilaksanakan akhir 2012. “Saat saya ditanya seputar pelaksanaan bantuan tersebut, ya saya hanya menjelaskan apa adanya terkait bantuan pada pokta kami, tidak nambahi dan tidak melebihi yakni apa adanya,” jelasnya.

Hal senada juga diung-

Rombongan Pesepeda Warga Syiah Singgah di Semarang Mat Rosid (24), Bujadin (40), Rohman (35), Anwar (36), dan Muis (26).

Sepuluh orang itu mengayuh lima sepeda secara bergantian.

Dengan mengenakan rompi putih yang bertuliskan “Jangan Rampas Tanah Kami” di bagian belakang dan “Presiden Mana Janjimu” di depan, mereka mulai menggenjot sepeda yang dihiasi bendera Merah Putih sejak 1 Juni 2013.

Menurut Muis, warga Syiah Sampang berharap pemerintah peduli dengan kondisi mereka yang sudah sembilan bulan terakhir tinggal GOR WIjaya Kusuma Sampang yang

diketahui puskeswan itu tidak sama dengan puskesmas, jika puskeswan aktifitas petugas lebih banyak melayani di rumah-rumah warga bukan di kantor puskeswan, jadi wajar kalau aktifitas petugas tidak terlalu nampak di kantor puskeswan,” ucapnya.

Namun saat Burhan ditanya, terkait sumber dana pembangunan puskeswan serta kondisi bangunan apa masih bermasalah dengan warga seperti halnya RPH yang berada di belakang puskeswan, pihaknya enggan berkomentar lebih jauh.

‘Tapi intinya puskeswan sudah difungsikan sebagaimana mestinya,” jawabnya diplomatis. (hol/lum)

SAMPANG- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang berharap ada permintaan maaf dari DPD KNPI Sampang. Pasalnya, PCNU Sampang keberatan dengan adanya iklan ucapan selamat dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sampang atas terpilihnya KH Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur.

Keberatan itu disampaikan oleh Sekretaris PCNU Sampang Mahrus Zamroni di Kantor PCNU Sampang, Rabu (5/6).

Dalam kesempatan itu, Mahrus menjelaskan jika PCNU Sampang merasa keberatan atas terbitnya iklan ucapan selamat dari Ketua KNPI Sampang dan Ketua Tanfidziyah PCNU Sampang, yang dimuat salah satu media lokal. ”Kami tetap berterima kasih kepada semua elemen. Tapi kami keberatan ada iklan Ketua PCNU Sampang (KH Abd Muhaimin Abd Bari) bersama ketua DPD KNPI Sampang (H Abd Wasik),” katanya kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, keberatan atas terbitnya iklan tersebut lantaran DPD KNPI Sampang tidak melakukan konfirmasi terlebih

dahulu kepada PCNU Sampang. Sehingga para pengurus PCNU Sampang kaget dan langsung melakukan rapat koordinasi. ”Setelah kami mengkonfirmasi ternyata ketua PCNU tidak berkenan namanya dicantumkan dalam iklan tersebut. Selanjutnya kami berharap DPD KNPI Sampang untuk meminta maaf,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD KNPI Sampang H Abd Wasik membantah dirinya tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Dia mengaku sudah mendatangi kediaman KH Abd Muhaimin Abd Bari sebelum iklan tersebut terbit. ”Saya sudah dating langsung ke rumah KH Muhaimin Abd Bari. Sekitar satu jam kami berbincang. Sebenarnya tidak ada masalah,” jelasnya.

Wasik menegasakan, pemuatan iklan tersebut semata-mata untuk ikut berbangga dan ingin bergandengan tangan untuk mengembangkan organisasi kepemudaan. Iklan ucapan itu tidak mengandung tendensi apa pun. Pihaknya hanya berharap terjalin kemitraan yang baik antara KNPI dan NU. ”Saya sebagai kutua KNPI yang baru ingin membangun komunikasi dengan semua pihak,” tandas Wasik. (lum)

KORBAN TKI

Keluarga Korban Datangi Lurah

kap Kepala Desa Pangilen Kecamatan Kota Sampang Zainal Abidin. Sejak awal, ia tidak pernah langsung diberitahu oleh petugas dari Dinas pertanian Sampang terkait bantuan pada poktan Pangilen. “Bahkan yang saya tahu jumlah poktan di Desa Pangilen 6 Poktan dan yang menerima bantuan tersebut hanya 1 poktan saja yakni Poktan Pangilen Bakti,” ucapnya.

“Berdasarkan laporan ketua poktan yang menerima bantuan tersebut pada saya, memang bantuan yang dikucurkan pada poktan tidak berupa uang tunai, melainkan berupa sejumlah peralatan pertanian, pupuk dan bibit.

Selebihnya pihak kepala desa tidak mengetahuinya terkait teknis pendistribusiannya seperti apa dan nilainya berapa, kami tidak mengetahuinya,” tegasnya. (hol/lum)

AKSI GOWES

Jawa Tengah Perwakilan warga Syiah Kabupaten Sampang, yang melakukan aksi “gowes” (bersepeda) dari SurabayaJakarta beserta rombongannya menyinggahi Kota Semarang sebelum melanjutkan perjalanan.

Rombongan bersepeda yang memulai perjalanan dari Surabaya itu tiba di Semarang, Rabu, disambut puluhan aktivis dari berbagai elemen yang mendukung aksi itu dengan melakukan orasi di Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan.

Setidaknya ada 10 warga Syiah Sampang yang melakukan aksi bersepeda itu, di antaranya

berkulosis sebagai “Global Emergency”. Laporan WHO tahun 2004 menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru tuberkulosis pada tahun 2002, sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis dan menurut WHO jumlah terbesar kasus ini terjadi di Asia Tenggara yaitu 33 persen dari seluruh kasus di dunia.

“Di Sampang ini ada sekitar 900 warga yang diperkirakan terinfeksi TB dengan asumsi bahwa setiap 100 ribu penduduk ada sekitar 107 orang yang terserang TB sesuai rumus yang telah ditetapkan WHO,” katanya.

Sementara, dari perkiraan sekitar 900 orang itu, Dinkes Sampang baru menemukan sekitar 600 orang yang diketahui menderita TB dan saat mereka dalam pengobatan dan pengawasan petugas medis. (ant/mk)

PCNU

kondisi gedung Puskeswan yang berada di Desa Rapa Laok Omben Sampang

SAMPANG - Bangunan Puskesmas Hewan (Puskeswan) yang ada di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, sampai saat ini belum difungsikan.

buh total dari jenis penyakit menular tersebut.

“Di Sampang, warga yang sudah terdeteksi menderita TB sekitar 600 orang dari asumsi sebanyak 900 orang,” katanya menjelaskan.

Dari jumlah itu, lima orang di antaranya menderita TB kronis atau yang disebut dengan “tubercolosis multi drug resistance (TBMDR)”.

Jenis penyakit ini sudah tidak bisa diobati dengan obat antituberculosis (OAT) biasa dan memerlukan pengobatan khusus dari tim medis khusus.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam data Kementerian Kesehatan RI, sebagai salah kabupaten yang warganya banyak menderita TB. Pada 2012 organisasi kesehatan dunia/ WHO telah mencanangkan tu-

menjadi tempat pengungsiah pascaaksi kekerasan Agustus 2012.

“Ya, melalui aksi bersepeda ini kami ingin pemerintah menepati janjinya, sebab sekarang ini kondisi pengungsi kian memburuk.

Kami ingin menyampaikan tuntutan soal kebebasan beragama bagi warga Syiah,” katanya.

“Di pengungsian sekarang ini setidaknya ada 165 warga Syiah, 38 orang di antaranya merupakan anak-anak. Karena itu, kami mendampingi mereka bersepeda untuk menghadap dan menagih janji pada Presiden SBY,” katanya. (ant/mk)

SAMPANG - Keluarga korban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal dunia di Negari Malaysia didampingi oleh pemuda Kelurahan Banyuanyar mendatangi Kantor Kelurahan. Mereka meminta agar kepala lurah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan keberedaan TKI yang meninggal. Mereka menginginkan janazah segera dipulangkan untuk dimakamkan.

Setelah bertemu dengan kepala lurah, keluarga korban menyampaikan kalau sampai saat ini setelah menerima surat dari kedutaan yang diantarkan oleh Polres Sampang belum ada tindakan, sehingga mereka meminta agar kepala lurah juga bertindak.

Sebelumnya, karena kepala lurah tidak menerima surat tersebut dan hanya mendengar informasi dari warga,

kepala Lurah Banyuanyar menganggap itu sebatas isu saja. Setelah kedatangan keluarga korban serta melihat langsung surat yang diterima dari kedutaan yang dibawa oleh keluarganya, maka lurah berjanji akan melakukan tindakan dengan mendatangi camat dan dinas sosial.

Pemuda Banyuanyar yang mendampingi keluarga korban, Mahrus Ali (28), mengatakan, kedatangannya ke kantor kelurahan untuk meminta agar kelurahan juga memperhatikan warganya yang meninggal di Malaysia, “Permintaan keluarga korban sederhana kepada kepala lurah, yaitu untuk memulangkan jenazah karena batas waktu yang ditentukan oleh kedutaan malaysia selama 90 hari. Namun, kalau ini tidak di tindaklanjuti oleh Pemerin-

tah Sampang, maka khawatir terjadi jual beli organ dalam.

Dan saya harap Pemerintah Sampang juga peduli dengan masyarakatnya,” ujarnya kepada para wartawan.

Sementara Kepala Lurah Banyuanyar Ahmad mengatakan, selama ini tidak bertindak karena merasa tidak pernah menerima surat resmi, baik dari kedutaan maupun dari Polres Sampang. Padahal, sebelum surat itu sampai kepada keluarganya surat tersebut sudah ditangan RT, bahkan informasi kalau ada warga yang meninggal dunia dianggap sebatas isu. Namun, dia berjanji akan mengarahkannya ke dinas sosial sesuai dengan bidangnya.

“Saya tidak menerima surat laporan dari Polres Sampang, dan itupun suratnya tidak langsung ke saya dan ke

kasi tantib. Namun, saya suruh untuk menindaklanjutinya dan sampai sekarang masih belum ada kabar, dan nanti akan kami tindaklanjuti ke kecamatan dan ke dinas sosial,” ucapnya Keluarga korban juga mendatangi Kantor Dinas Sosial.

Mereka meminta hal yang sama dan kendalanya juga sama karena tidak ada data awal untuk menindak lanjuti keberadaan TKI yang meninggal dunia di Malaysia.

“Saya minta agar untuk memfotokopi semua dokumen, yang penting ada laporan dari bawah berdasarkan dokumen yang ada, karena selama ini untuk melakukan tindakan kami tidak mempunyai data” ucap Kepala Bidang Bagian Tenaga Kerjaan Dinsos Muhadi didepan keluarga korban. (jun/lum)

BANGKALAN

7

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

Pengadaan Mobdin Harus Efektif dan Efisien BANGKALAN – Anggota DPRD Bangkalan menyarankan agar pengadaan mobil dinas (mobdin) yang memakan anggaran APBD harus lebih memerhatikan nilai ekonomis dan manfaatnya. Apalagi, penganggarannya berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Menurut salah satu anggota komisi C, Mahmudi, sebenarnya pembelanjaan di SKPD tidak menjadi persoalan. Sebab, kalau memang dinilai layak, alangkah baiknya jangan dihapus dulu.

Sebab, penambahan tersebut juga memerlukan anggaran perawatan.

Dia mempertanyakan, kalau lima tahun masih layak dipakai, kenapa harus dianggarkan. Pembelanjaan itu

harus didasarkan pada tingkat efektifitas dan efisiensi.

"Mungkin perawatannya lebih diperhatikan, karena anggaran perawatan mobdin juga besar,” kata Mahmudi.

Dia mencontohkan peremajaan mobdin di Dinas Pendidikan, sebelum menganggarkannya harus menilai kebutuhan yang lebih layak menyangkut pendidikan. Apakah masih banyak sekolah yang kurang layak.

Buktinya, di pedesaan Sekolah Dasar masih banyak

yang memiliki bangku yang sudah rusak.

"Itu kan perlu penanganan. Jangan sampai ketika sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan bantuan tidak direalisasikan," kata Mahmudi.

Menurutnya, kalau benar peremajaan tersebut merupakan tindak lanjut Mendagri dan Perbup, dirinya berpendapat tak jadi masalah asalkan tetap tidak mengesampingkan kebutuhan pokok yang mendasar di setiap

SKPD. Selain itu, dirinya menyayangkan jika penggunaan fasilitas rakyat tersebut sering kali dipakai ke tempat yang tidak tepat. Seperti penggunaan mobdin yang kadang dipakai untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, belanja, dan rekreasi.

"Kita kan juga sering lihat, mobil plat merah tersebut sering jalan di setiap waktu libur, di tempat-tempat yang bukan seharusnya ada. Itu kan mobilnya masyarakat, jangan

sampai rakyat merasa tidak nyaman dengan hal itu," ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Hafid selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berpendapat semua pengadaan dan peremajaan mobdin sudah sesuai dengan prosedur. Karena hal itu merupakan kebutuhan di setiap SKPD. Menurutnya, hal itu juga untuk kepentingan masyarakat. Sebab, kinerja di setiap satuan kerja bisa lebih

efektif, dengan tidak menyampingkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, realisasi pengadaannya juga disesuaikan dengan portal Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) sesuai jenis kendaraannya.

"Jadi sesuai kemampuan daerah akan dipenuhi standar tersebut secara bertahap. Dengan tidak menyampingkan kepentingan publik," terangnya. (ori/rah)

REVITALISASI ISLAM

Komitmen Kebangsaan Melalui Aswaja

KH. Hasani Zubair Ketua PC GP Ansor Bangkalan

BANGKALAN - Ketua PAC GP Ansor Socah H. Asis menyatakan akan meneguhkan komitmen kebangsaan melalui ahlussunah waljamaah (aswaja).Oleh karena itu, komitmen yang kuat menjadi dasar dalam menjalankan dan menjaga keutuhan negeri ini.

"Bagaimana ke depan ini kita bisa meneguhkan dan mampu menjaga keutuhan NKRI, yang terpenting bagaimana pemuda Bangkalan dapat mengambil peran didalamnya,," terangnya.

Hal senada diungkap-

kan Sekretaris PW GP Ansor Imron Rosadi di Bangkalan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah semakin majunya zaman dan tantangan di era modernisasi.

Untuk menghadapi persoalan yang pertama (kemajuan zaman), maka diperlukan revitalisasi islam aswaja, kerena akhir akhir ini bermunculan aliran dengan nama islam tetapi realitanya mengingkari islam. "Untuk membelah titik penghabisan mengalahkan ajaran aswaja di Indonesia," terangnya.

Menurut Imron, revitalisasi islam aswaja yang dimaksud adalah gerakan yang tak sebatas pada lingkup sosial keagamaan saja, tapi harus menggerakan ekonomi di pedesan yang mandiri.

"Yaitu menggerakkan potensi kewirausaan," jelasnya.

Sementara itu, ketua PC GP Ansor Bangkalan KH Hasani Zubair mengatakan untuk mengawal aqidah ahlussunah waljamaah dibutuhkan tekad dan gerakan para pemuda dalam menjalankan amanah sebaik-baiknya, karena gerakan pemuda adalah sebagai kader bangsa. "Tidak lain untuk memperkuat nahdiyah aqidah aswaja dan amaliyah nahdiyin " tandasnya.(dn/rah)

DEMOKRASI

PENDIDIKAN

Kesadaran Politik Masyarakat Perlu Ditingkatkan BANGKALAN - Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, masyarakat perlu meningkatkan kedewasaan, kecerdasan, dan kesadaran berpolitik agar kualitas demokrasi semakin baik. Mengingat perkembangan dan dinamika sosial politik menjelang Pemilu 2014 sangat tinggi, seluruh pemangku kepentingan perlu mengendalikan kegiatan politiknya agar tidak mengganggu publik.

Semestinya para elit politik memberikan contoh yang baik, bukan justru memprovokasi masyarakat demi kepentingannya sendiri,”

M. Syafi

Pakar Politik Bangkalan Pernyataan tersebut disampaikan Pakar Politik Bangkalan M. Syafi. Menurutnya, peningkatan kecerdasan politik masyarakat sangat diperlukan apalagi menjelang momentum pesta demokrasi 2014. Momen tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal apabila masyarakat dan elit politik tidak memiliki kedewasaan yang matang.

“Pada hakekatnya masyarakat sudah dewasa

ant/saptono

CENDRAMATA ONDEL-ONDEL: Dua siswi Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran memperlihatkan cendramata ondel-ondel karya mereka ketika mengunjungi Kampung Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5). Kampung Betawi tersebut merupakan cagar budaya betawi yang dilengkapi dengan segala hal beraroma betawi, mulai dari seni musik, Lenong dan Gambus serta tarian asli betawi seperti tari Topeng dan Ondel-Ondel.

dalam berpolitik. Hanya saja para elit sendiri yang tidak dewasa dalam menyikapi kekalahan yang dia terima,” kata Syafi.

Akibat tidak adanya kesiapan politisi menghadapi kekalahan, kata pakar hukum tata negara Unversitas Trunojo Madura ini, sering kali para elit tersebut melampiaskan kekalahan itu dengan memobilisasi massa untuk melakukan tindakan yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi.

Hal itu jadi salah satu bukti ketidakdewasaan para politisi dalam berpolitik. Semestinya, para politisi harus bisa bersikap dewasa karena dalam pertarungan itu sudah pasti ada yang kalah dan menang.

“Semestinya para elit politik memberikan contoh yang baik, bukan justru memprovokasi masyarakat demi kepentingannya sendiri,” imbuhnya.

Syafi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Lebih jauh lagi, Syafi berharap calon pasangan yang bertarung dapat mengdendalikan pendukungnya supaya bisa dan siap menerima kekalahan sebagai hal biasa dalam sebuah kompetisi.

“Harus disadari, masyarakat lain harus dihormati pilihannya terutama para elit politik. Kalau ada kelompok lain yang jumlah pemilihnya lebih besar, harus dihormati. Jadi kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Tidak terbawa pengaruh anarkis yang justru mencoreng pesta demokrasi itu sendiri,” tandasnya.(dn/rah)

DPRD: Sekolah Swasta Juga Harus Dilindungi BANGKALAN - Jelang penerimaan siswa baru di semua tingkatan sekolah diharapkan bisa ada kejelasan pagu untuk sekolah negeri.

Sebab, apabila hal itu tidak diperjelas, dikhawatirkan akan mengancam keberadaan sekolah swasta.

DPRD Kabupaten Bangkalan menilai pemerintah juga harus mempunyai iktikad untuk melindungi sekolah swasta, baik tingkat SMP, SMA, MA, dan SMK, karena setiap sekolah yang ada merupakan lembaga yang samasama bertugas mencerdaskan

bangsa.

Menurut Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Mukaffi Cholil, jika pemerintah tidak bisa melindungi sekolah swasta, dikhawatirkan ada diskriminasi terhadap sebuah sekolah. Sehingga bisa dipastikan sekolah swasta terancam tutup, karena kekurangan jumlah murid. Apalagi, masyarakat cenderung lebih menyukai sekolah pada lembaga pendidikan yang berstatus negeri.

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidi-

kan, yakni mempertegas pagu pada masing-masing sekolah.

Kalau pagunya 200 siswa, harus menerima 200 siswa.

Pihak sekolah tidak boleh menerima siswa diatas pagu yang telah ditentukan.

“Ya, sekolah harus menerima sesuai itu, tidak boleh lebih. Pemerintah harus tegas dalam membatasi pagu pada sekolah negeri ini,” terang Mukaffi.

Hal itu dilakukan agar memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa. Jika tidak ada ketegasan dalam

penerapan pagu, maka dikhawatirkan akan berdampak pada sekolah swasta. Padahal, sekolah swasta dan negeri mempunyai visi dan misi yang sama.

“Ketegasan pagu ini memberikan kesempatan untuk sekolah swasta agar diperlakukan sama. Pemerintah harus bisa sama mengayomi setiap sekolah yang ada, baik itu sifatnya negeri maupun swasta,” terangnya.

Pihaknya berharap, jangan sampai ruang perpustakaan dijadikan kelas, karena jumlah siswa melebihi dari

pagu. Sehingga ruang kelas yang ada tidak mampu menampung siswa.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moh Kamil menyatakan sesuai dengan Angka Partisipasi Kasar usia dari 16 hingga 18 tahun, anak yang sekolah masih 36 persen dari jumlah penduduk dari seusia itu. ”Artinya, angka anak yang sekolah masih sedikit.

Sehingga Bupati Bangkalan memprogramkan akan mengratiskan sekolah SMA dan MA,” ucapnya. (ori/rah)

TERGANJAL PERSYARATAN

Komisi C Pastikan Gudang Semen Sudah Kosong BANGKALAN - Komisi C DPRD Bangkalan memastikan pengelola gudang dan manajemen PT Semen Gresik di jalan Raya Burneh sudah mengosongkan gudang karena sesuai dengan rekomendasi dewan bahwa pertanggal 30 Mei Gudang itu harus tutup. Meskipun sebelumnya rekomendasi tersebut sempat terabaikan oleh pihak yang bersangkutan. Namun, saat ini rekomendasi itu telah dapat direlisasikan.

“Untuk saat ini gudang itu sudah kosong. Setelah kami mendesak pada saat hearing kedua. Sebab, rekomendasi awal sempat diabaikan, sehingga perlu kiranya kami mengambil sikap tegas,” tutur Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar, kemarin (6/6).

Mukaffi Anwar mengaku bahwa aktifitas yang dilakukan pengelola gudang se-

men itu sangat mengganggu kelancaran arus transportasi dan merusak keindahan sekitar akses menuju jembatan suramadu. Selain itu, keberadaaan gudang tersebut tidak sesuai dengan RTRW dan sering membuat arus lalu lintas terganggu.

“Tentu saja, kami harus mengambil sikap karena ini menyangkut kepentingan umum. Jangan sampai publik terganggu dan merasa tidak nyaman ketika melintas untuk menuju kota Bangkalan,” ungkapnya.

Keberadaan gudang semen di dekat jalan akses Suramadu itu, sambung Mukaffi Anwar, sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada pemkab Bangkalan.

Justru truk yang mengangkut semen Gresik merusak jalan karena tonase. 30 ton ditambah beban kendaraan membuat jalan menjadi hancur.

Mukaffi Anwar

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Padahal untuk dapat meraih penghargaan Adipura, Pemkab setempat menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

“Sekarang sudah tidak ada aktifitas lagi, karena kami

memberikan waktu satu bulan untuk menghabiskan semen yang ada, kemudian kami rekomendasikan untuk memindah lokasi gudang,” tegas Mukaffi.

Lebih jauh Mukaffi Anwar menjelaskan, gudang yang dikelola oleh PT Semen Gresik memang tidak memiliki dokumen lengkap seperti UPKL dan UPL serta tidak memiliki izin resmi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pihak gudang untuk tetap melakukan aktifitas penyimpanan dan bongkar muat semen. Itu sudah jelas melanggar aturan.

“Gudang semen tidak memiliki legalitas yang sah untuk operasional. Demikian, menjadi alasan yang konkrit untuk menutup gudang,” tandasnya.

Senada dengan Mukaffi, anggota komisi C lainnya Mahmudi juga mengatakan

bahwa info terakhir yang pihaknya terima menyatakan aktifitas gudang PT Semen Gresik berada di Kecamamatan Sepulu Bangkalan. Akan tetapi, pihaknya akan memastikan apakah tempat yang saat ini sesuai dengan RTRW. “ Sekarang infonya sudah pindah ke Sepulu. Namun, kami akan memastikan dengan meninjau langsung lokasi yang baru, apakah sudah sesuai dengan RTRW,” katanya.

Selain itu, lanjut politisi PKNU ini, regulasi lainnya juga harus dilengkapi terdahulu. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB). Jika nantinya segala persyaratan tidak terpenuhi maka pihaknya akan menindaklanjuti dengan menangguhkan dan memberhentikan aktifitas, sampai melengkapi persyaratan administratif.(dn/rah)

8

SURAMADU

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

USAHA GARAM RAKYAT

Bantuan Pugar Segera Dicairkan PAMEKASAN - Bantuan program usaha garam rakyat (pugar) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, segera dicairkan karena berkas administrasi pengajuan bantuan sudah dinyatakan lengkap.

“Ada sebanyak 102 kelompok yang berkasnya sudah lengkap dan bantuan segera dicairkan dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik, Kamis.

Sehingga kami dari dinas memilih melakukan pencairan terlebih dahulu kepala kelompok yang telah melengkapi berkasnya administrasi itu,”

Nurul Widiastutik

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan Nurul menjelaskan jumlah kelompok usaha garam rakyat yang mengusulkan bantuan pugar kepada pemerintah pada musim produksi garam 2013 ini sebanyak 179 kelompok.

Akan tetapi dari jumlah itu yang sudah memenuhi persyaratan administrasi, seperti pengajuan proposal rencana kerja dan rencana usaha kelompok (RUK) baru sebanyak 102 kelompok.

“Sehingga kami dari dinas memilih melakukan pencairan terlebih dahulu kepala kelompok yang telah melengkapi berkasnya administrasi itu,” kata Nurul menjelaskan.

Dengan cara seperti itu diharapkan agar kelompok usaha garam yang mengajukan proposal bantuan dalam program usaha garam rakyat

dan belum melengkapi berkas administrasinya itu akan termotivasi untuk melengkapi.

Sebab, menurut dia, cepatnya pencairan dana bantuan pugar itu bergantung kepada kelompok itu sendiri.

Jika kelompok belum juga melengkapi persyaratan, maka pencairan bantuan tidak akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jadi sekali lagi, lambat tidaknya pencairan bantuan bagi kelompok usaha garam ini bergantung pada kelompok, bukan dari dinas,” katanya menegaskan.

Jumlah kelompok usaha garam yang mengajukan bantuan pugar pada musim produksi garam tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ketika itu hanya sebanyak 157 kelompok yang mengajukan bantuan.

Pencairan bantuan program pugar ini akan dilakukan dua tahap ke rekening masing-masing kelompok.

DKP hanya sebatas fasilitator dalam program ini, sebab sistem bantuan berdasarkan pengajuan oleh kelompok secara langsung dan berupa barang, bukan dalam bentuk uang.

“Kemungkinan akhir Juni pencairan sudah bisa dilakukan kepada kelompok yang sudah memenuhi persyaratan administratif,” katanya menambahkan.

Dana yang dianggarkan pemerintah untuk program bantuan pugar di Kabupaten Pamekasan tahun ini sebesar Rp 3,6 miliar, lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai Rp 4,5 miliar.

Program Usaha Garam Rakyat ini merupakan program pemerintah pusat melalaui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi garam rakyat.

Program ini bertujuan untuk mensukseskan program swasembada garam konsumsi yang telah dicanangkan pemerintah dan berlaku di seluruh kabupaten/kota penghasil garam di seluruh Indonesia. (ant/rah)

ant/oky lukmansyah

KEKERASAN TERHADAP PEKERJA: Sejumlah pencatat meteran menggelar unjuk rasa di Kantor PLN APJ Tegal, Jateng beberapa hari yang lalu. Ratusan karyawan pencatat meteran tersebut menuntut pencopotan dan pemberhentian Site Manager PT Cita Contrac Area Tegal, RZ karena melakukan pemukulan terhadap karyawan sehingga mengakibatkan luka di rahang dan tangan.

Sekda Minta PLN Dilibatkan dalam Program Kota Hijau PAMEKASAN - Sekretaris Daerah Pamekasan, Herman Kusnadi meminta agar pimpinan PLN setempat dilibatkan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) agar ada kerjasama dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah itu.

Herman menilai perusahaan milik negara itu seringkali melakukan tindakan pemangkasan pohon di kawasan RTH tanpa ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Alasan pemangkasan itu untuk menghindari bahaya karena sebagian batang pohon itu mengancam dekat dengan saluran listrik tegangan tinggi.

“Saya yakin antara saluran yang ada di Pamekasan dengan kota-kota besar lainnya sama. Tapi di kota-kota besar

itu, pohon-pohon dirawat dengan baik dan tidak dinilai mengancam saluran listrik,” kata Herman Kusnadi dalam acara workshop pengembangan kota hijau.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa itu menilai akibat pemangkasan batang pohon itu, upaya menjadikan kawasan Kota Pamekasan sebagai kawasan hijau sedikit terganggu. Sebab, pohon-pohon di RTH selalu

dipangkas dengan alasan menyelamatkan saluran listrik.

Menurut Herman seharusnya PLN berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup ketika akan melakukan pemangkasan batang pohon yang dianggap mengganggu. Koordinasi itu dianggap penting untuk menghindari penilaian yang salah terhadap perusahaan milik negara tersebut.

Dengan pelibatan pimpinan PLN dalam program P2KH diharapkan akan ada kebijakan dari otorita pengelolaan listrik itu dalam melakukan pemeliharaan saluran listrik dengan tidak mengganggu kelestarian ruang terbuka hijau di Pamekasan.

“Kebijakan itu, misalnya

dengan menyediakan saluran khusus untuk daerah yang masuk dalam peta RTH. Sehingga antara program pemeliharaan saluran listrik oleh PLN dengan pelestarian Ruang Terbuka Hijau di pemerintah daerah bisa berjalan,” katanya.

Kepala Bidang Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Achmad Sjaifuddin mengatakan pelibatan semua pihak dalam program kota hijau tersebut mutlak dibutuhkan, termasuk PLN. Sebab, tujuan dari program tersebut adalah membangun gerakan bersama untuk menciptakan kawasan kota yang asri.

“Tidak mungkin kami hanya akan melibatkan satu

pihak saja. Semua unsur dan elemen, sebisa mungkin akan kami ajak untuk ikut terlibat dalam gerakan hijau ini,” kata Achmad Sjaifuddin.

Tidak hanya PLN, pihaknya juga akan melibatkan sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Pamekasan, agar kampanye hijau dan gerakan hijau itu bisa tertularkan ke siswa masing-masing.

Hanya saja, kata dia, saat ini program tersebut masih dalam tahapan sosialisasi dan belum melakukan aksi apa pun. Ke depan, dia harapkan program itu bisa melibatkan semua unsur, termasuk perusahaan milik negara maupun swasta untuk terlibat dalam gerakan hijau tersebut. (muj/ rah)

PERBAIKAN JALAN

LSM Laporkan Pengerjaan Proyek yang Langgar Perpres BANGKALAN - Para pegiat LSM di Bangkalan, Jatim, menemukan adanya pengerjaan proyek jalan yang melanggar Peraturan Presiden (Perpres), dan berencana melaporkan temuannya ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim.

Juru bicara LSM Bangkalan Syukur, Kamis, menjelaskan temuan adanya pengerjaan proyek yang melanggar ketentuan perundang-undangan itu ialah di pengerjaan proyek peningkatan jalan di Jalan Raya Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

“Pengerjaan proyek di jalan itu tanpa dilengkapi papan nama, padahal sesuai dengan ketentuan harus dipasang papan nama,” ungkapnya.

Menurut Syukur, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pengerjaan proyek harus dipasang papan nama, sehingga masyarakat mudah memantau pelaksanaan proyek tersebut.

Tujuan dari pemasangan papan nama pada pengerjaan proyek itu dimaksudkan agar semua pihak bisa memantau pengerjaan proyek, termasuk masyarakat secara langsung, sehingga bisa menekan terjadinya bentuk penyimpangan.

“Kalau proyek peningkatan jalan tidak ada papan namanya, masyarakat tentu akan kesulitan untuk melakukan pemantauan,” kata Syukur.

Poin-poin penting yang harus diumumkan dalam

pelaksanaan proyek itu antara lain jenis proyek, semisal seberapa panjang proyek peningkatan jalan yang hendak digarap, dan besaran nilai proyek yang dikerjaan oleh pihak kontraktor.

Kalau seperti proyek yang di jalan Desa Banyusangka yang kami temukan itu masyarakat kan tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung,”

Syukur

Juru bicara LSM Bangkalan Selain itu yang juga menjadi keharusan diumumkan dalam papan nama proyek adalah sumber dana, dan nama rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, baik perseroan terbatas (PT) maupun CV pelaksana proyek.

“Kalau seperti proyek yang di jalan Desa Banyusangka yang kami temukan itu masyarakat kan tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung,” tuturnya, menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung dia, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan pengerjaan peningkatan proyek tersebut kepada Dinas

PU Bina Marga Jawa Timur dan akan meminta pengawas proyek pada dinas itu memberikan sanksi kepala pelaksana proyek. “Kalau seperti itu kan ibarat proyek siluman.

Kita tidak tahu detail berapa meter yang akan dibangun,” tandasnya.

Direktur Amin Jaya Group selaku pelaksana pembangunan proyek peningkatan jalan di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Ikhwan Amin berdalih bahwa persoalan papan nama bukan kewenangan dirinya. Tetapi, yang membuat papan nama terkait proyek itu adalah dinas. “Kami hanya bekerja, yang seharusnya memasang papan nama dinas,” katanya, menjelaskan.

Pengerjaan proyek peningkatan jalan di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan ini merupakan satu dari sekitar 28 proyek di Kabupaten Bangkalan yang mendapatkan sorotan para pegiat LSM di wilayah itu.

Selain ditengarai melanggar ketentuan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dugaan bentuk penyimpangan lainnya ialah tidak sesuai dengan rencana besaran teknis (bestek).

Menurut juru bicara LSM Bangkalan Syukur, temuan adanya pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres itu hendak dilaporkan ke Dinas PU Jatim, karena alokasi dana proyek peningkatan jalan itu dari APBD Pemprov Jatim. (ant/rah)

REL TERENDAM: Sebuah lokomotif melintas diatas rel kereta api (KA) yang terendam air di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jatim, Kamis (6/6). Tingginya curah hujan di kawasan Porong mengakibatkan jalur rel KA di wilayah Porong, Sidoarjo, Km 32.600-33.200 tergenang air setinggi 40 Cm.

ant/dwi agus setiawan

TABUNG GAS LANGKA

Pemkab Tak Temukan Penimbunan Elpiji Bersubsidi BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tidak menemukan adanya penimbunan elpiji tiga kilogram yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah itu, selama terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi ini.

“Ini sesuai dengan hasil pemantauan yang kami lakukan di sejumlah wilayah di Bangkalan,” kata Kepala Disperindag Bangkalan Nawawi, Kamis.

Ia menjelaskan kelangkaan elpiji bersubsidi tiga kilogram di Bangkalan murni karena kebijakan pemerintah pusat mengurangi pasokannya ke Madura, termasuk Bangkalan.

Akibatnya, elpiji tiga kilogram menjadi langka dan harga di pasaran naik hingga mencapai Rp 20.000 per tabung.

Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 12.750 per tabung.

Sejumlah warga di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, terutama pedagang nasi terpaksa beralih menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak, karena elpiji tiga kilogram langka.

Hal ini karena mereka sulit mendapatkan elpiji tiga kilogram. Setiap toko yang biasanya menjual elpiji tiga kilogram kini kehabisan stok.

“Daripada pusing-pusing mencari elpiji, lebih baik memakai kayu untuk memasak, seperti kembali ke zaman dulu,” kata salah seorang pedagang nasi pecel di Desa Tanah Merah, Siti Uswatun.

Ia menjelaskan pihaknya memilih kayu sebagai bahan

bakar untuk memasak lantaran gas elpiji seberat 3 kilogram sulit didapat. Sejumlah toko yang didatangi mengaku kehabisan stok semua. Sehingga dirinya terpaksa beralih memakai kayu. Selain mudah didapat di rumahnya, kayu bisa dibeli di pasar Tanah Merah.

Di samping itu harganya lebih murah dibandingkan dengan gas elpiji, yang sulit didapat.

“Nanti, kalau stok gas elpiji sudah normal, baru saya akan kembali lagi pakai gas,” katanya.

Meskipun selama ini dirinya memakai kompor gas, namun tempat memasak yang berbahan bakar kayu tetap disiapkan. Itu dipakai ketika kondisi seperti sekarang. “Seandainya saya mengandalkan kompor gas, ketika gas sulit di-

dapat pasti kebingungan. Tapi, karena memakai kayu bakar tidak ada masalah walapun gas elpiji sulit didapat,” kata Uswatun menjelaskan.

Ia menambahkan, memasak memakai bahan bakar kayu dengan gas elpiji sebenarnya berbeda, terutama pada rasa masakan yang dimasak. Namun, kendalanya tidak higines seperti gas elpiji. Para penjual kayu bakar di pasar tradisonal Tanah Merah Bangkalan mengaku akhir-akhir ini permintaan kayu bakar dari masyarakat memang meningkat dan umumnya para penjual nasi makanan.

“Sudah dua minggu ini kayu saya laris. Katanya mereka sulit membeli gas,” terang salah seorang pedagang kayu, Abdul Jalil. (ant/rah)

MATARAMAN

9

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

PORPROV

Pemkab Targetkan Empat Emas MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menargetkan perolehan empat medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV yang akan digelar di kabupaten ini pada Juni 2013.

"Untuk Porprov Jatim kali ini, Kabupaten Madiun minimal menargetkan empat medali emas. Semoga bisa tercapai," ujar Bupati Madiun Muhtarom, kepada wartawan, Kamis.

Menurut dia, sesuai data KONI setempat, Kabupaten Madiun akan mengikuti sebanyak 11 cabang olahraga dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov Jawa Timur IV. Dari 11 cabang olahraga yang diikuti tersebut, terdapat empat cabang olahraga yang menjadi unggulan untuk mendulang medali.

Keempat cabang olahraga itu adalah renang, pencak silat, karate, dan yudo.

"Lebih spesifik lagi, dari empat cabang olahraga unggulan tersebut, tumpuan kami berada pada cabang pencak silat. Sebab, khusus cabang tersebut, Pemkab Madiun memiliki atlet andalan yang telah lolos prakualifikasi," kata Muhtarom.

Kedua atlet tersebut adalah atlet silat putra atas nama Candra Tri Wibowo dan atlet silat putri atas nama Cinta Dewi. Keduanya akan bertanding di kelas 45 kilogram.

Ia menyatakan bahwa tumpuan perolehan medali dari cabang olahraga silat cukup beralasan, sebab di Madiun terdapat dua perguruan silat yang cukup besar.

Sehingga bisa dikatakan jika Madiun merupakan gudangnya pesilat.

Muhtarom menambahkan, guna memacu semangat atlet yang akan bertanding di ajang Porprov Jatim IV, Pemerintah Kabupaten Madiun dan KONI setempat

telah menyiapkan bonus bagi atlet yang meraih medali.

"Jika mendapat medali emas bonusnya Rp 30 juta, lalu medali perak sebesar Rp 15 juta, dan medali perunggu sebesar Rp10 juta. Dimana pemberian bonus tersebut berdasarkan jumlah medali dan bukan dihitung per kepala," tambahnya.

Seperti diketahui, Porprov Jatim IV Madiun 2013 akan berlangsung pada tanggal 23-30 Juni mendatang. Ajang tersebut akan digelar di lima kota dan kabupaten di wilayah Madiun dan sekitarnya, dengan mempertandingkan 30 cabang olahraga (cabor).

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh panitia di tingkat lokal maupun tingkat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, lokasi untuk 30 cabor tersebut tersebar di Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Magetan. (ant/rah)

SEPAK BOLA

Manajer: Keuangan Arema Sulit MALANG - Manajer Arema yang berlaga di ajang Liga Primer Indonesia Haris Fambudy menyatakan kondisi keuangan Arema saat ini masih cukup sulit, sehingga belum mampu memenuhi hak-hak pemain.

“Kondisi keuangan manajemen yang sedang krisis ini membuat hak pemain belum mampu kita berikan, terutama gaji dan kontrak,” kata Haris di Malang, Jatim, Kamis.

Ia mengaku pihaknya akan terus berupaya dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut, bahkan Haris tetap optimistis jika manajemen akan mampu memenuhi kebutuhan dan membayar hak pemainnya.

Saat ini yang menjadi masalah bagi pemain, bukan hanya soal gaji dan kontrak yang belum dibayar manajemen. Namun, kebutuhan

seharai-hari, termasuk jatah makan bagi pemain yang tinggal di mess juga mulai tidak diberikan, akibat tidak ada dana.

“Jangankan fasilitas yang layak bagi pemain, seperti kipas angin di mess, makan un-

Kondisi keuangan manajemen yang sedang krisis ini membuat hak pemain belum mampu kita berikan, terutama gaji dan kontrak,” tuk memenuhi gizi dan menjaga stamina saja sekarang tidak diberi oleh manajemen,” ungkap salah seorang pemain yang tidak mau disebutkan namanya.

Ia mengaku selama ini

manajemen Arema IPL hanya menjanjikan akan segera membayar gaji pemain dan paling lambat pada pertengahan kompetisi musim ini, namun sampai sekarang belum terealisasi.

Manajemen, tegasnya, hanya memberikan janji-janji dan harapan kosong saja pada pemain, padahal gaji tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Apalagi, lanjutnya, sekarang jatah makan pemain yang tinggal di mess saja sekarang tidak ada, sementara gaji atau kontrak juga belum dibayar. Bagaimana pemain bisa memenuhi kebutuhan primernya, tandasnya.

Sebelum diambil alih oleh manajemen kubu Winarso pada awal kompetisi musim ini, Arema LPI dikelola oleh PT Ancora. Setelah dikelola Winarso, Arema tidak pernah lepas dari krisis finansial. (ant/rah)

ant/siswowidodo

BERSEPEDA DI SIIRKUIT: Sejumlah anak bersepeda di sirkuit sepeda BMX yang belum selesai di bangun di bantaran Kali Madiun, Kota Madiun, Jatim, Kamis (6/6). Penggemar sepeda BMX dan MTB menyambut gembira atas dibangunnya sirkuit tersebut, karena selama ini di Madiun belum ada sirkuit yang bisa digunakan untuk mewadahi potensi pebalap sepeda BMX.

Panwaslu Ragukan Akurasi Verifikasi DP4 Pilgub BOJONEGORO - Jajaran Panwaslu Bojonegoro, Jatim, meragukan akurasi verifikasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pilkada/Pilgub Jatim, karena pelaksanaan verifikasi hanya dua pekan.

"Kami jajaran panwaslu meragukan verifikasi bisa maksimal dan akurat," kata salah seorang anggota Panwaslu Bojonegoro Didik Gunawan di Bojonegoro, Kamis.

Ia menjelaskan jajaran panwaslu mulai Ketua Panwaslu Mustofirin dan anggota lainnya sudah membahas pelaksanaan verifikasi DP4 Pilgub Jatim yang dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) dengan petugas

pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada pekan ini.

"Perhitungannya pelaksanaan verifikasi DP4 membutuhkan waktu satu bulan baru bisa akurat, sebab banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, di antaranya banyak pemilih yang sudah meninggal dunia masih masuk DP4 dan banyak pemilih pemula yang belum masuk," katanya.

Hal senada disampaikan

Ketua Panwaslu Bojonegoro Mustofirin yang menyebutkan jajarannya banyak menemukan perbedaan jumlah pemilih yang terdaftar di DP4 dengan jumlah pemilih ketika pelaksanaan pilkades.

Ia mencontohkan di Desa Mbareng, Kecamatan Ngasem, di DP4 tercatat sebanyak 4.021 jiwa, namun di dalam pilkades jumlahnya 5.017 jiwa.

"Banyak desa yang jumlah DP4 lebih banyak dibandingkan dengan pemilih pilkades, tapi ada juga yang lebih sedikit," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh petugas pemilu lapangan (PPL) panwaslu untuk melakukan pendataan terjadinya perbedaan antara

jumlah DP4 dengan pemilih pilkades di desanya masingmasing.

"Ibu saya saja sudah meninggal tujuh tahun lalu ternyata masih masuk dalam DP4," jelas anggota Panwascam Panwaslu Bojonegoro, Hidayat.

Sesuai penjelasan Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman, jumlah DP4 Pilgub Jatim sebanyak 1,075 jiwa sudah diserahkan kepada PPS melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 28 kecamatan.

"Meskipun penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Jatim terlambat, tapi kami masih optimistis pelaksanaan verifikasi DP4 bisa selesai," katanya, menegaskan.(ant/rah)

PEKAN OLAHRAGA

Pemerintah Bidik Juara Umum Porprov Jatim

ant/fikri yusu

HAMA KAKAO: Seorang petani kakao menunjukkan buah kakao yang rusak terserang hama di kawasan perkebunan kakao di Desa Padas, Kec. Dagangan,Kab. Madiun, Jatim, Kamis (6/6). Ratusan hektar tanaman kakao di wilayah tersebut terserang hama penggerek buah kakao (Conopomorpha cramerella) dan hama penyakit busuk buah (Phytophthora palmivora) yang menyebabkan tingkat produktivitas buah kakao turun hingga sekitar 60 persen.

MALANG - Kota Malang, Jawa Timur, membidik juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV yang digelar di Madiun pada akhir Juni mendatang.

“Kota Malang harus bisa menggeser posisi Kota Surabaya yang telah menjadi juara umum tiga kali berturut-turut, sejak Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim digelar pertama pada 2009,” tegas Wali Kota Malang Peni Suparto di Malang, Rabu.

Selama tiga kali Porprov Jatim digelar, lanjutnya, Kota Malang hanya mampu menempati posisi kedua (runner up), sehingga pada Porprov IV kontingen Kota Malang harus mampu menggeser Kota Surabaya yang posisinya belum tergoyahkan sebagai juara umum.

Untuk mewujudkan target juara umum tersebut, Wali Kota malang berjanji akan menaikkan bonus para atlet yang meraih medali, baik emas, perak maupun perunggu serta para pelatih yang mampu mempersembahkan medali.

Peni mengemukakan, bonus yang diberikan pada atlet berprestasi pada Porprov III di Kediri tahun 2011 sebesar Rp 15 juta, sedangkan untuk medali emas dan pada Porprov IV di Madiun yang digelar akhir Juni mendatang dinaikkan menjadi Rp 20 juta.

Pada Porprov IV akhir Juni nanti, Kota Malang akan diperkuat oleh 312 atlet dan didampingi oleh lebih dari 150 orang ofisial serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah itu.

Ratusan atlet tersebut

akan berlaga di 30 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov, termasuk cabang olahraga eksebisi, seperti anggar dan tarung drajat.

Peni yang juga Ketua Umum KONI Kota Malang itu berharap agar atlet yang dikirim ke Porprov tersebut mampu mempersembahkan medali emas sebanyak-banyaknya, sehingga target meraih juara umum bisa terwujud.

Meski anggaran Porprov tidak sebesar Pemkot Surabaya, tegas Peni, bukan menjadi alasan bagi kontingen Kota Malang untuk tidak meraih juara umum. Apalagi, selama perhelatan Porprov, target juara umum Kota Malang selalu lepas dan kalah bersaing dengan Kota Surabaya.

Target untuk meraih juara umum Porprov Jatim IV itu tidak hanya diiming-imingi dengan bonus besar, Pemkot Malang juga sudah memberikan dukungan fasilitas yang cukup memadai untuk seluruh cabang olahraga.

Sementara Sekretaris KONI Kota Malang Sumartoyo belum lama ini mengaku anggaran yang mendukung pencapaian prestasi terbaik bagi kontingen tersebut masih belum dikucurkan, sehingga atlet maupun pelatih belum bisa menggelar pemusatan latihan secara matang.

“Kita berharap target juara umum ini bisa tercapai. Paling tidak kita bisa mempertahankan posisi kedua dan tidak akan tergeser oleh kontingen dari darah lain,” ujarnya, menegaskan. (ant/rah)

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Negara Masih Abaikan PT MALANG - Rektor Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Prof Dr Yogi Sugito menyatakan selama ini pemerintah masih mengabaikan keberadaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

“Perguruan Tinggi di Indonesia selama ini hanya dipandang sebagai institusi pendidikan yang tugasnya mendidik generasi muda, padahal fungsi perguruan tinggi ini cukup luas,” katanya di Malang, Kamis.

Menurut dia, perguruan tinggi harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah. Artinya perguruan tinggi dimintai sumbang saran dan pendapatnya.

Perguruan tinggi, lanjutnya, memiliki banyak pakar, banyak ahli, bahkan gudangnya orang-orang pintar di bidangnya, sehingga harus dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas maupun negara.

Bahkan, tegas Yogi, pemerintah lupa jika perguruan tinggi memiliki “Tri Dharma” yang mempunyai tiga kewajiban, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pemgembangan serta pengabdian pada masyarakat.

Ia mengaku bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang hingga kini masih mengabaikan keberadaan perguruan tinggi. Pemerintah daerah

pun juga tidak pernah melibatkan secara serius untuk membangun kota atau kabupaten secara bersama-sama.

Yogi mengatakan memang pihaknya sering diundang dalam kegiatan-kegiatan di eksekutif maupun legislatif, namun sifatnya hanya sebagai undangan saja, tidak terlibat aktif dalam pembahasan.

“Kalaupun dilibatkan secara aktif dalam pembahasan topik tertentu, sering kali hanya sebagai formalitas saja, tapi saran dan pendapat yang kami kemukakan lebih banyak ditinggalkan.

Padahal, kunci keberhasilan pembangunan juga adanya keterlibatan perguruan tinggi,” katanya, menandaskan. (ant/rah)

MPFC TAKLUKKAN PSIM: Pesepakbola Madiun Putra FC (MPFC) Ainudin Devira (kanan) berebut bola dengan pesepakbola PSIM Yogyakarta Taufik Angga (kiri) saat pertandingan lanjutan Divisi Utama Liga Indonesia 2013 di Stadion Wilis Kota Kota Madiun, Jatim, Rabu (5/6) kemarin.

Dalam pertandingan tersebut, tim tuan rumah MPFC menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 4 - 1.

ant/siswowidodo

10

LINTAS JATIM

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

PEMILUKADA

FITRA Minta KPU Jatim Harus Transparan

i made ardhiangga/koran madura

HARI LINGKUNGAN HIDUP: Sejumlah orang dari Komunitas Nol Sampah menggelar aksi peringatan Hari Lingkungan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (5/6) Kemarin. Dalam aksinya mereka mengajak warga masyarakat untuk turut serta melestarikan lingkungan dengan mendaur ulang sampah yang mereka hasilkan.

Ubah Pola Konsumsi Plastik Dapat Menyelamatkan Bumi SURABAYA - Harus diakui pola konsumsi manusialah yang mengakibatkan lingkungan hidup dibumi ini rusak. Bukan tanpa alasan, faktor penyebabnya ialah kebutuhan terhadap plastik yang kian meningkat. Maka, satu perilaku tersebut, dibutuhkan kesadaran dari para konsumen plastik itu sendiri.

Menurut, Ruli Mustika, Humas Komunitas Pemulung Krestif (KPK), bahaya sampah plastik yang paling signifikan ialah masa penghancuran dari plastik butuh ribuan tahun.

Kendati demikian, tanah sebagai tempat tinggalnya sampah plastik dapat tercemari hingga berimbas kesungai dan kelaut. " Dari data "Green Peace"

setiap tahun ada jutaan biota laut rusak dikarenakan plastik," katanya, Kamis (6/6) kemarin.

Ia menjelaskan, dari tahun ke tahun pemakaian plastik terus meningkat. Dia menyebut, di Indonesia saja ditahun 2012 pemakaian plastik mencapai 3 juta ton lebih. Sedangkan, pada 2002 lalu berdasar-

kan data Indonesia Plastic Industri kebutuhan plastik di tanah air hanya mencapai 1,35 juta ton. " Peningkatan yang signifikan tersebut, dapat menyebabkan kerusakan yang sangat berlebih," ungkapnya.

Sebagian besar sampah plastik itu, sambungnya, sebagian besar menjadi samapah. Faktanya, dari hasil itu hanya 10 persen yang mampu didaur ulang. Tidak heran jika Green Peace menyatakan, bahwa 6,4 juta ton plastik mengotori laut setiap tahunnya. Fakta lain yang disebutkannya, ada sekitar 46.000 serpihan plastik mengambang disetiap 1 mil

laut. Sampah plastik di Atlantik selatan meningkat 100 kali lipat. " 27 persen sampah dikali Surabaya adalah plastik bungkus mie, makanan atau minuman, shampo, deterjen, tas kresek," terangnya.

Terkait dengan kemasan, dinyatakannya, banyak kajian membuktikan bahwa kemasan plastik dapat menyebabkan makanan dan minuman terkontaminasi bahan kimia dalam plastik yang terbahay bagi kesehatan dapat menyebabkan kanker, cacat lahir, gangguan alat reproduksi, gangguan sistem hormon dan gangguan pencernaan.

Dengan fakta yang su-

dah sangat jelas tersebut, ia menghimbau, dengan semakin adanya dampak buruk tentang sampah plastik. Maka diharuskan menganut sesuai ketetapan yuridis UU No 8 tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang diperkuat dengan PP 81 tahun 2012, masyarakat maupun perusahaan mengahargai buminya sendiri agar dapat berimbas baik dinikmati oleh anak cucu kelak." Dengan adanya peringatan hari lingkungan hidup diminta semua masyarakat dari elemen manapun terutama pemerintah dapat menjaga kelestarian lingkungan," tukasnya. (mag/kas)

SURABAYA – Besarnya anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang mencapai Rp. 576 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, dikhawatirkan banyak pihak rawan untuk diselewengkan. Hal ini beralasan karena pihak luar termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengaku sulit untuk mengaudit atau memantau transparansi alokasi anggaran tersebut.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Ahmad Dahlan menilai sikap KPU Jatim yang terkesan tertutup untuk memberikan perincian penggunaan anggaran.

Padahal, proses demokrasi Pemilukada harus terbuka dan bisa dipantau bersama oleh masyarakat. “Kami sudah mengajukan permintaan rincian anggaran, tapi belum dikasih, padahal kita sebagai masyarakat juga punya hak untuk memantau penggunaan dana Pilgub itu. Setidaknya KPU mempublikasikan rincian penggunaan anggaran Pilgub itu untuk diketahui masyarakat luas,” ungkap dia. Kamis (5/6) kemarin.

Potensi terbesar penyelewengan Pemilukada Jatim tesebut, lanut dia, terjadi pada proses pengadaan logistik seperti percetakan surat suara. Dalam proses tersebut sangat berpotensi sekali untuk dilakukan mark up oleh perusahaan yang menanganinya. “Harus ada pengawasan yang ketat mulai dari proses tender apakah terbuka atau tertutup, lalu bagaimana proses pembuatan surat suara itu dilakukan, kita berharap pengelembungan surat suara pada Pilgub 2008 lalu tidak terulang lagi. KPU harus jeli menggunakan anggaran mana yang bisa dihemat dan mana yang benar-benar membutuhkan,” papar dia.

Ditambahkan dia, jika pihaknya mencurigai adanya ketidakberesan dalam proses pengadaan logistik di Pemilukada Jatim, salah satunya seperti terjadinya penola-

kan oleh PT. Puri Panca Puji Bangun (P3B) atas sidak atau pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim pada Mei lalu.

Padahal, PT P3B mendapat jatah mencetak formulir A (form A) untuk Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Jatim. “Salah satunya bisa dilihat atas penolakan sidak KPP lalu, kalau memang perusahaan menang tender secara terbuka dan fair, kenapa tidak mau disidak oleh lembaga publik seperti KPP,” tegas dia.

Seharusnya, lanjut dia, perusahaan-perusahaan yang menang tender untuk menyediakan logistik Pilgub, haruslah perusahaan yang memang profesional, dan bersedia dipantau oleh publik mulai dari spesifikasi perusahaannya, alatnya hingga proses pengerjaan.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim telah mengucurkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada pada 29 Agustus 2013 mendatang untuk satu putaran, sebesar Rp. 792 miliar, dimana anggaran tersebut akan dialokasikan kepada 11 institusi.

11 isntitusi tersebut antara lain KPU Jatim mendapatkan anggaran sebesar Rp 576.045.731.721, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan anggaran sebesar Rp 142.253.329.000, Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebesar Rp 55 miliar, Kodam V Brawijaya Rp 11 miliar.

Selain itu instansi seperti Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Jatim juga mendapatkan kucuran sebesar Rp 3 miliar, Bakesbanglinmas Jatim sebanyak Rp 2,5 miliar dan Satpol PP sebesar Rp 400 juta. Tiga instansi Pemprov juga kebagian dana Pilgub seperti Dinas Infokom sebesar Rp 300 juta, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Rp 2,5 miliar dan biro hukum Pemprov Jatim sebesar Rp 250 juta. (neu/kas)

KRIMINAL

Penipuan SBMPTN Seret Nama Rektor SURABAYA - Aksi penipuan yang menimpa mahasiswa baru kembali terjadi.

Tak terkecuali mahasiswa ITS. Berbeda dengan korban penipuan di Universitas Airlangga yang menimpa pendaftar yang tidak diterima, penipuan di ITS kali ini, dialami calon mahasiswa yang sudah diterima. Dan lagi – lagi, kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh para penipu.

Banyaknya Calon mahasiswa yang menjadi korban penipuan saat ini berawal dari seringnya mereka membuat status di media sosial yang dapat memancing orang-orang tak bertanggungjawab untuk berbuat kejahatan. "Kadang itu mereka itu alay, update status saya diterima di ITS. Dan itu rawan sekali untuk dimanfaatkan," kata Kepala Badan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ismaini Zain.

Modusnya, penipu mengirim surat pemberitahuan berlogo ITS dan ditandatangani Rektor. Di dalamnya dinyatakan jika calon mahasiswa tersebut diterima di ITS dan diminta untuk mentransfer uang ke sebuah rekening rektor dengan besaran yang ditentukan kemudian.

Upaya penipuan ini diketahui setelah beberapa orang tua menelepon pihak ITS untuk mengonfirmasi kebenaran surat tersebut. Sejak 5 hari lalu, kata Ismaini, pihaknya menerima banyak telepon yang menceritakan tentang isi surat itu. "Waktu dicek, mereka memang di-

terima di ITS. Tapi kami tidak pernah mengirim surat yang meminta mereka untuk transfer uang," tegas Ismaini.

Kadang itu mereka itu alay, update status saya diterima di ITS. Dan itu rawan sekali untuk dimanfaatkan,” Ismaini menduga upaya penipuan ini melibatkan orang dalam. Pasalnya, semua data akademik mahasiswa baru, tidak dipublikasikan. Yang bisa mengetahui hanya pendaftar setelah memasukkan nomor peserta via online. "Bisa jadi setelah tahu diterima, mereka update status," tambahnya.

Selain itu, tidak ada pembayaran yang menggunakan sistem transfer. ITS hanya bekerjasama dengan 4 bank yang ditunjuk yaitu

BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN. Calon mahasiswa baru cukup datang dan menyebutkan nomor peserta. Dari situ akan diketahui berapa biaya yang harus dibayarkan sesuai yang tertera di bank tersebut. Besaran biaya yang dibayar sesuai verifikasi berdasarkan 7 kategori kemampuan orang tua mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 7 juta.

Pembantu Rektor II ITS M. Faqih mengatakan penipuan semacam ini sebenarnya sudah diprediksi dengan memanfaatkan segala cara.

Namun, ITS memiliki sistem proteksi. Tahapan registrasi dan daftar ulang pun bisa diakses secara online. "Tidak ada surat pemanggilan ke mahasiswa untuk registrasi, kecuali tanggal 18 Juni dimohon datang," ujarnya.

Di Tahun 2013 ini, kuota ITS sejumlah 1.737 mahasiswa baru. Sebanyak 426 diantaranya diambil dari program Bidik Misi dan sisanya non Bidik Misi seperti jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. (mag/ kas)

i made ardhiangga/koran madura

SAAT DITEMUI: Kepala Badan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ismaini Zain saat ditemui wartawan.

i made ardhiangga/koran madura

BENDA SEJARAH: Benda Lakitab 1 Mahkota Duri, salah satu benda yang berada di dalam alkitab yang menjadi benda pameran di Tunjungan Plaza Surabaya, Kamis (6/6) kemarin.

SEJARAH

Pelajari Isi Alkitab lewat Benda Bersejarah

SURABAYA - Setiap menyelami ayat-ayat dalam Alkitab, tentu sering terdengar benda-benda seperti buah tin, papirus, kirbat dan shofar. Namun, tidak banyak masyarakat yang tahu wujud nyata dari benda-benda tersebut. Karena itu, Gereja Surabaya City Blessing dan Renungan Manna Sorgawi menyelenggarakan Pameran Benda-benda Alkitab di Convention Center Tunjungan Plaza 3, Kamis (6/6) kemarin.

Sedikitnya ada 100 replika benda-benda yang tertulis dalam Alkitab dan beberapa koleksi benda asli dari Timur

Tengah.

Salah satu benda yang menarik perhatian pengunjung adalah kostum tentara Romawi. Tak sekadar melihat, para pengunjung juga diperbolehkan mencoba pakaian yang dikenakan bala tentara di masa kejayaan tentara romawi. Seperti yang dilakukan dua sahabat Shienny dan Stephanie. Keduanya kelihatan asyik bergaya bak tentara romawi lengkap dengan pedang dan perisai. Tak lupa, mereka mengabadikan momen tersebut di kamera mereka. “Kami memang tertarik dengan benda-benda

bersejarah dan sudah lama ingin mencoba kostum ala prajurit romawi seperti ini,” tutur Shienny.

Pimpinan Renungan Manna Sorgawi, Erich Unarto menuturkan di balik seragam tentara romawi ada makna religius yang terkandung di dalamnya. Setiap detail kostum dibentuk sedemikian rupa dan ada filosofinya.

Seperti ikat pinggang yang melambangkan kebenaran, baju zirah (jubah) penanda keadilan, perisai sebagai penopang keselamatan dan kasut (alas kaki) yang melambangkan kerelaan untuk

mebentangkan injil. “Harapannya dengan pameran ini, para umat bisa lebih paham dengan isi Alkitab,” ujar Erich.

Selain kostum tentara romawi, banyak benda bersejarah lain yang tertuang dalam Alkitab. Misalnya kantong kulit domba untuk tempat menyimpan anggur dari Mesir. Ada juga dua karbit air mata yang berfungsi sebagai wadah air mata ketika ada kerabat meninggal dari Palestina. Pada masa sekitar 2000 tahun yang lalu, karbit air mata berfungsi sebagai bukti kesedihan. (mag/kas)

LINTAS JATIM

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

11

ant/rudi mulya

WARGA MUSLIMAT DUKUNG KHOFIFAH: Ribuan warga Muslimat NU mengikuti peringatan Harlah ke 67 Muslimat NU di Lapangan Canda Bhirawa, Kabupaten Kediri, Rabu (5/6). Muslimat NU mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa yang merupakan ketua Muslimat NU pusat yang berpasangan dengan Herman S Sumawiredja pada Pilgub Jatim Agustus mendatang.

SURABAYA – Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Pidana Umum (Aspidum), Pathor Rahman mengakui telah menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian atas kasus dugaan penipuan berkedok bisnis investasi emas Raihan Jewellery dengan tersangka Muhamad Azhari yang merupakan pimpinan Raihan Jewellery, Muhammad Azhari.

Selain itu, Berkas perkara yang diduga telah merugikan orang banyak tersebut lanjut Pathor, sedang dikaji secara serius oleh tim jaksa pengkaji, “berkasnya sudah dilimpahkan dua minggu lalu dan sekarang masih dikaji oleh jaksa pengkaji agar lebih diperiksa secara detail,”Ungkap Pathor saat dikonfirmasi, kemarin.

Dikatakan dia, untuk lebih memaksimalkan dalam pembuktiannyam pihaknya

telah memerintahkan dua jaksa untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan nantinya. “Sudah kami tugaskan dua jaksa untuk menyidangkan kasus ini nantinya,” paparnya.

Untuk saat ini saat ini, lanjut Pathor, pihaknya masih menunggu pelimpahan tahap dua (berkas dan tersangka) dari penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. “sekarang , kami hanya tinggal menunggu pelimpahan tahap dua saja dan tidak lama lagi bisa disidangkan,” papar Pathor.

Seperti diketahui, Muhammad Azhari yang merupakan pimpinan Raihan Jewellery ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan berkedok investasi emas. Tak tanggung-tanggung, para investor diimingimingi keuntungan sebesar

1,5 hingga 2,5% perbulan.

Setelah mengetahui investasi tersebut tak memberikan keuntungan, akhirnya sebanyak 10 nasabah Raihan Jewellery melaporkan perusahaan ini ke Polda Jatim.

Bahkan, masing-masing nasabah mengalami kerugian dari ratusan hingga miliaran rupiah.

Tiga korban yang sempat melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur Ketiganya adalah Lanny Sutanto, warga Pucang Sewu, Surabaya dengan kerugian Rp 1,3 miliar dan emas berat 2 kilogram (kg) dan Ir Rudy Kandarani warga Jalan Ngagel Madya, Surabaya dengan kerugian Rp 1,61 miliar dan emas 2,3 kilogram. Selain itu, juga ada nama Laniwati warga Jalan Lidah Wisata Emas, Lakarsantri dengan kerugian Rp 1,8 miliar dan emas seberat 2,7 kg. (kas)

SURABAYA - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Jatim hingga kini belum menyerahkan dokumen proyek pembangunan jalan di kawasan kampung Tambak Asri atau Kremil 2011 lalu. Dokumen diminta Kejati Jatim Senin (3/6) lalu.

Dikonfirmasi kemarin, Rohmadi, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, mengatakan, Senin lalu penyidik mendatangi langsung kantor Dinas PU Cipta Karya dan menyerahkan surat permintaan dokumen dan data proyek pembangunan jalan di kawasan kampung Tambak Asri atau Kremil.

“Sampai saat ini Dinas PU belum menyerahkannya ke kami,” kata Rohmadi.

Pihaknya memberi batas waktu hingga Senin pekan depan. Bila belum diserahkan, penyidik akan menagihnya ke Dinas PU. Rohmadi menjelaskan, pihaknya saat ini baru melakukan pengumpulan bahan untuk mendukung dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Kremil tersebut, sesuai laporan warga. “Kami belum sampai pada pemeriksaan saksi-saksi,” tandasnya.

Kasus ini diselidiki Kejati setelah menerima laporan dari sedikitnya 50 KK

warga Tambak Asri sebulan lalu. Laporan terkait proyek pembangunan jalan di Tambak Asri oleh Dinas PU Cipta Karya Jatim dengan rekanan PT Gunung Lima Kencana.

Mulyono, kuasa hukum warga Tambak Asri, mengatakan, proyek jalan senilai Rp 3,2 miliar tersebut mangkrak sejak tahun 2011. Akibatnya, banjir terjadi kala hujan turun. Kemacetan akhirnya terjadi sehingga warga merasa terganggu.

Semula, oleh warga laporan disampaikan ke Kejari Tanjung Perak Surabaya.

Karena tak segera diproses, laporan kemudian disampaikan ke Kejati Jatim. (kas)

ant/irwansyah putra

T SEGEL PABRIK AIR KEMASAN: Tim penertiban yang dipimpin Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyegel pabrik air mineral kemasan di Banda Aceh, Selasa (5/6). Tim penertiban yang terdiri dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Banda Aceh menyegel dua pabrik air mineral kemasan merk Rencong dan Jipie karena tidak higienis dan tidak memenuhi standar kesehatan.

12

NASIONAL

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

KPK Malas Tanggapi Serangan Balik PKS JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terpancing dengan serangan balik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk rencana partai pimpinan Anis Matta itu melaporkan pimpinan KPK ke Komite Etik. Sebaliknya, lembaga antirasuah ini terus focus bekerja memberantas korupsi.

ant/zainuddin mn

BOM POSO. Sejumlah personil tim Identifikasi Mabes Polri, Polda Sulteng dan Polres Poso mengumpulkan barang bukti disekitar tempat Kejadian Perkara, di halaman Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (4/6). Bom bunuh diri yang terjadi di markas polisi itu dilakukan oleh jaringan kelompok radikal yang selama ini beraksi didaerah bekas konflik itu. Menurut Kapolres Poso AKBP Susnadi SIK, saat ini sekitar 1000 personil disiagakan untuk memperketat keamanan diwilayah itu.

BOM BUNUH DIRI

PBNU : Aksi Terorisme Terkesan Dibiarkan J A KA RTA- Pe m e r i n t a h dinilai tidak serius menangani persoalan terorisme yang kembali terjadi di Indonesia.

Karena itu, masyarakat baik muslim maupun non muslim harus bersatu melawan terorisme dan radikalisme karena apapun alasannya, tindakan pengeboman tidak bisa dibenarkan. “Terjadi serangkaian kasus bom bunuh diri ini, seperti menimbulkan kesan pembiaran. Karena itu, pemerintah harus mengedepankan pendekatan dan memberikan pemahaman,” Kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu (5/6).

Menurut Kiai Said, radikalisme yang tak terkendali bisa memperparah pelanggaran kemanusiaan. Karena itu,

harus dicegah. “Dan ini tugas semua umat manusia. Sebab membiarkan radikalisme agama berkembang sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terjadi di waktuwaktu mendatang,” tegasnya Kiai Said menilai, pemahaman Islam yang dangkal cenderung membuat pemeluk agama menjadi fanatik sempit. Seperti memahami jihad semata sebagai tindakan kekerasan yang dibenarkan agama, sama dengan kesalahan memahami Indonesia hanya sebatas pulau Jawa. “Kata jihad kini terkesan ‘angker’, sarat dengan pemahaman yang serba fisik,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Alumnus Univeristas Ummul Quro, Arab Saudi ini, istilah jihad

ini pula yang akhir-akhir ini membuat nama Islam di kancah internasional lebih mendapat sisi peyoratifnya dibanding positifnya. “Tak lain, hal ini muncul karena penyempitan makna jihad. Pemahaman seperti ini tidak-bisa-tidak perlu dikoreksi,” tuturnya Yang jelas, Kiai Said mengecam keras tindakan pengeboman yang terjadi di Mapolres Poso, 3 Juni lalu, karena Intihar (bunuh diri) dalam kondisi dan atas nama apapun tidak dapat dibenarkan. “Sebagai orang Indonesia, saya nyatakan bahwa cara-cara seperti itu bukan Islam ala Indonesia. Maka masyarakat baik muslim maupun non muslim harus bersatu melawan terorisme dan radikalisme. Karena apapun

tindakan pengeboman tidak bisa dibenarkan,” terangnya Dijelaskan Kiai Said, aksi bom bunuh diri ditengarai sebagai dendam terhadap aparat, karena itu diharapkan aparat berwenang lebih persuasif dan professional dalam menangani terorisme.

“Maka saya pikir aparat yang berwenang juga harus bisa lebih luwes, bukan dengan cara kekerasan yang membabi buta,” tandas Kang Said.

Meski demikian, dengan adanya insiden ini, peran Densus 88 harus lebih diperkuat, dengan melakukan evaluasi mendalam sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

“Jangan lagi terulang kejadiankejadian seperti salah tangkap dan tindakan lain yang tidak perlu,” pungkasnya. (gam/cea)

“Soal oknum-oknum PKS di DPR melakukan ‘serangan balik’, biarkan saja. Tidak akan ngaruh sedikit pun,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas di Jakarta, Kamis (6/6).

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berencana mengadukan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Komite Etik.

Fahri menuding Bambang telah menghina marwah DPR dalam sebuah rapat bersama Timwas Century DPR RI. Rencana pengaduan Komisioner KPK tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, PKS juga telah melapokan Johan Budi SP ke Mabes Polri.

Laporan terkait dengan upaya KPK menyita lima mobil di kantor DPP PKS menyangkut kasus suap dan pencucian uang kuota impor daging mantan Pres-

iden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, beberapa waktu lalu.

Busyro mengaku, , serangan balik tersebut tak menghambat pemberantasan korupsi. Sebab, KPK tetap fokus menuntaskan tiap perkara korupsi. “Kami akan usut dan kembangkan (setiap kasus) untuk memburu siapapun penjarah uang rakyat,” imbuh dia.

Sebaliknya, Busyro mengimbau semua pihak untuk makin mengawasi praktek-praktek korupsi yang dilakukan pejabat. Sebab, tindak pidana korupsi makin menjalar di semua lini. “Seharusnya (mereka) menangis melihat rakyat terus dimiskinkan selama ini,” tegas dia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto enggan berpikir negatif terhadap ‘seranganserangan’ yang dilakukan PKS. “Saya tak mau bersyahwasangka. Saya menghimbau siapapun untuk tidak memutarbalikan fakta, apalagi melakukan fabrikasi fitnah,” kata dia, Bambang menyebut dirinya dan komisioner serta pegawai KPK lainnya lebih baik fokus menyelesaikan pemberantasan korupsi. Sebab, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan KPK termasuk mengantisipasi serangan koruptor. “Ada begitu banyak masalah besar dan mendasar yang harus menjadi perhatian bangsa ini. KPK sebaiknya fokus terhadap soal itu,” jelas dia.

Bambang mengaku KPK saat ini harus siap menghadapi semua hambatan, bahkan yang sifatnya konstitusional.

“KPK harus ikhlas bila diperlakukan sesuai perundangan berlaku,” imbuh dia.

Karena itu, , Bambang tak mau berburuk sangka dan berserah diri kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang merintanginya. “Percayalah, tidak gunanya (berburuk sangka dan fitnah) bagi kemaslahatan umat. Hanya kepada “Zat Yg Maha Dahsyat” saja, kami berserah diri,” tutup dia.

Seperti diketahui, anggota timwas dari PKS Fahri Hamzah berang dengan pernyataan Bambang Widjojanto dalam rapat timwas, Rabu kemarin. Lantaran, dalam rapat itu, Bambang berujar: “Kami dari awal punya tekad untuk selesaikan kasus ini. Kami gunakan strategi penyelidikan yang kami miliki, jadi janganlah pakai kata-kata yang hiperbol. Ini hanya orang-orang yang pahamlah, yang satu frekuensi dengan kami.”

Perkataan itu akhirnya membuat tiga anggota Timwas Century yakni Fahri, Andi Rachmat, dan Indra keluar dari rapat. Mereka menilai Bambang menghina marwah DPR. “Saya tidak bisa terima pernyataan itu. Boleh Anda memojokkan kami, tapi anggota DPR meski bermoral buruk, tapi dia diangkat rakyat, jadi anggota DPR itu mulia.

Dan kami punya fungsi pengawasan tertinggi, sulit kalau KPK tak mau diawasi,” tegas Fahri saat hendak keluar ruang rapat.

Fahri pun berencana mengadukan Bambang ke Komite Etik. Rencana pengaduan Bambang bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, PKS juga telah melapokan Johan Budi SP ke Mabes Polri. Laporan terkait dengan upaya KPK menyita lima mobil di kantor DPP PKS menyangkut kasus suap dan pencucian uang kuota impor daging mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, beberapa waktu lalu. (gam/ abd/cea)

SEITEM POLITIK

Liberalisme Politik Lumpuhkan Kebhinnekaan

ant/yudhi mahatma

PEREDARAN UANG. Bank Indonesia (BI) menyebutkan, jumlah uang yang beredar di dalam negeri selalu meningkat setiap tahun. Data BI menunjukkan, jumlah uang yang diedarkan (UYD) hingga Mei 2013 telah mencapai Rp 403 triliun.

FINANSIAL

Jumlah Uang Beredar Rp 403 Triliun JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menyebutkan, jumlah uang yang beredar di dalam negeri selalu meningkat setiap tahun. Data BI menunjukkan, jumlah uang yang diedarkan (UYD) hingga Mei 2013 telah mencapai Rp 403 triliun.

“Sekarang itu Rp 403 triliun, sekitar Rp 400 triliun sampai posisi Mei 2013.

Kalau meningkatnya terus 15-16 persen, tiap tahun naiknya sekitar 15-16 persenan,” ujar Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Gedung Bank Indonesia, Rabu (5/6).

Ronald mengatakan, jumlah tersebut belum meliputi uang yang beredar di daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang sulit terjangkau. “Kalau kita jangkau daerah terpencil, mestinya akan naik lagi. Kasihan saudara-saudara kita yang ada di pulau terluar, uangnya kadang-kadang uang yang sudah ditarik karena tidak

pernah dapat pasokan,” imbuh Ronald.

Sementara itu, untuk jumlah uang yang ditarik dan dimusnahkan oleh BI, lanjut Ronald, telah mencapai rasio 30 persen dari total bilyet (lembar cetakan uang yang belum dipotong) yang beredar. “Data pemusnahan uang itu sekarang 30 persen dari uang yang diedarkan. Itu bilyetnya. 332 juta bilyet. Total (bilyet uang) yang beredar kira-kira hitung kasarnya kali aja 3,1 miliar bilyet,” terang Ronald.

Dari total uang yang dimusnahkan, Ronald mengatakan, paling banyak adalah dari pecahan di

bawah Rp 20.000 yang sering digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi. “Paling besar itu di angka Rp 2.000, yang dimusnahkan. “Jadi masyarakat kita itu uang paling cepat lusuh itu uang pecahan kecil, di bawah Rp 20.000-an, itu yang digunakan di pasar tradisional.

Kalau yang Rp 100.000, Rp 50.000 relatif lebih baik,” tutup Ronald.

Belum Menghitung Sementara itu, BI mengaku belum melakukan penghitungan terkait kebutuhan uang kartal menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, bank sentral masih menunggu keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembahasan mengenai estimasi uang kartal atau uang tunai yang akan disebar BI menjelang Lebaran, masih menunggu pembahasan tuntas kenaikan BBM. Utamanya

mengenai kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Belum, hitungannya belum karena kan kita juga nunggu BBM, ada BLSM ya kan. Kan BLSM itu kan tunai, itu juga akan merubah kebutuhan uang yang diedarkan,” ungkap dia.

Ronald mengatakan, kemungkinan besar kebutuhan uang tunai menjelang lebaran tahun ini akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kendati Ronald belum bisa menyebut besarannya. “Lebaran, mustinya naik, makanya saya dorong non tunai, gunakan Debit,” imbuh Ronald.

Hadapi Lebaran tahun lalu, BI mengestimasi kebutuhan uang tunai sebesar Rp 89,4 triliun. Jumlah edaran uang tersebut meningkat 16,1 persen dari tahun 2011 yang hanya dikeluarkan sebesar Rp 77 triliun. (gam/abd)

JAKARTA-Aspek liberalisme politik dan kapitalisme pembangunan ekonomi dituding telah melumpuhkan nilainilai kebhinekaan yang sudah dibangun dalam NKRI. Dominasi kapitalis semakin tidak terbendung karena tak ada elemen bangsa yang memiliki komitmen dan blue print untuk memperbaiki bangsa ini. “Liberalisme politik saat ini menghancurkan nilainilai Pancasila dan kebhinnekaan,” kata Ketua Pelaksana Harian Pusat Studi Pancasila, dari Universitas Pancasila, Dr Yudi Latief dalam dialog ‘DPD dan Kebhinnekaan Indonesia’ bersama anggota DPD RI John Pieris, dan Budayawan Radhar Panca Dahana, di Jakarta, Rabu (5/6) Apalagi, sambung Dosen Universitas Paramadina ini, arah pembangunan Orde Baru lebih besar pada aspek investasi material. “Jadi kecil dalam investasi karakter, integritas, dan alergi terhadap keberagaman, sehingga semuanya serba diseragamkan. Anehnya itu dilanjutkan di era reformasi ini,” tambahnya Celakanya, lanjut Yudi, paradigma materialistik tersebut merambah pada dunia pendidikan, sehingga wajar kalau dalam 15 tahun reformasi ini justru memperkuat liberalisasi politik, dan pragmatisme pembangunan. “Dengan begitu, maka Pancasila dan Kebhinnekaan tak bergigi, tak terlaksana dan tak diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

John Pieris justru menuding perilaku elit politik dan partai saat ini tak mampu memberikan keteladanan dalam ber Pancasila dan Kebhinnekaan berbangsa, dan bernegara. “Elit politik dan penguasa itu sebagai pelanggar Pancasila dan kebhinnekaan dengan membuat UU untuk melakukan korupsi secara kolektif,” ujarnya.

Menurut John, Untuk itu regulasi itu harus menghapus oligarki politik, dan korupsi

yang dilakukan secara struktural-bikrokratis.

“Mereka inilah yang merusak Pancasila, dan mereka pula yang paling bertanggung jawab. Bukan rakyat,” katanya.

Dia menduga munculnya terorisme dan anarkisme masyarakat akhir-akhir bisa jadi disebabkan perilaku elit dan penguasa yang korup tersebut. “Mereka bertanggung jawab terhadap terjadinya distorsi Pancasila, dan karena itu kebhinnekaan yang mencerminkan 33 provinsi, dan Pancasila itu harus diamalkan secara bertanggung jawab,” harap John.

Radhar mengakui partai sejak awal menjadi bibit penggerus Pancasila, dan kebhinnekaan. Bahkan parpol telah merampas peran tokoh-tokoh daerah, dengan mengutamakan kepentinngan oportunispragmatis, sehingga reformasi ini menghasilkan korupsi, dan keburukan-keburukan. “DPD harus berbeda dengan DPR RI dalam menjalankan fungsinya. Baik dalam pengawasan, anggaran, dan pembuatan UU. DPD harus membahwa nilainilai primordial yang kuat ke pentas politik nasional,” ujarnya.

Alhasil kata Radhar, politik dan demokrasi negara ini menjadi pragmatis-transaksional, dan hedonis. “Itu semua bisa diubah jika ada 10 % saja dari elit politik yang berani melakukan perubahan.

Tapi, saya pesimis karena pengusahanya juga sama-sama berpolitik pragmatis,” pungkasnya. (gam/abd/cea)

13

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133 | TAHUN II

RAPBN-P 2013

DPR Tolak Pangkas Anggaran Operasional Bea Cukai JAKARTA-Komisi XI DPR menolak pemotongan anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Pada RAPBN-P 2013, Kementerian Keuangan mengusulkan pemotongan anggaran instansi ini senilai Rp169,36 miliar.

Anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng mengaku tidak bisa menyetujui pemotongan anggaran pengadaan kapal patroli DJBC senilai Rp143,42 miliar.

“Kita ketahui, sangat banyak terjadi aksi penyelundupan dan pencurian di tengah laut, seperti ilegal logging, pencurian bahan bakar minyak dan ikan. Aksi tidak hanya dilakukan orang Indonesia, tetapi pengusaha asing,” kata Me-

keng di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6) malam.

Namun demikian, kata Mekeng, aksi-aksi penyelundupan dan pencurian yang kerap terjadi di tengah laut itu tidak mampu ditangani dan diantisipasi oleh pemerintah. “Bea Cukai selalu beralasan terkendala keterbatasan kapal patroli.

Jadi, saya tidak sepakat anggaran itu dipotong, karena ini juga akan mengurangi kinerja Ditjen Bea dan Cukai,” ucapnya.

Penolakan memotong anggaran itu, lanjut Mekeng, juga tidak terlepas dari peran DJBC sebagai institusi yang menjadi sumber penerimaan negara. “Selama ini masih banyak masalah di Bea Cukai yang ditimbulkan akibat

keterbatasan alat dan perlengkapan operasional,” kata Mekeng.

Sementara itu, dia mengaku masih bisa memahami usulan Kemenkeu untuk memotong anggaran DJBC pada kegiatan optimalisasi lelang/pengadaan barang dan jasa sebesar Rp25,94 miliar. Anggaran ini sedianya akan dipergunakan untuk pengadaan pita cukai sebesar Rp19,94 miliar dan pembangunan gedung Rp6 miliar.

Sebagaimana diketahui, total pemotongan anggaran di Kementerian Keuangan yang diusulkan melalui RAPBN-P 2013 sebesar Rp501,89 miliar dari sebelumnya Rp18,24 triliun (APBN 2013) menjadi Rp17,74 triliun. (gam/bud)

ant/oky lukmansyah

MENTAN TINJAU HASIL PERTANIAN. Menteri Pertanian, Suswono (kanan) memeriksa kedelai saat meninjau kedelai, pupuk dan bawang merah di Desa Sisalam, Brebes, Jateng, Kamis (6/6). Mentan meminta agar harga pupuk tidak terlalu tinggi dan akan mengendalikan impor bawang merah yang masuk ke Brebes.

Parlemen Minta Setoran Dividen BUMN Dinaikkan ant/andreas fitri atmoko

SALAK ORGANIK TEMBUS EKSPOR. Yuni (39), seorang petani salak menyortir hasil panen di kebun kelompok petani salak pondoh organik “Si Cantik”, di Ledoknangka, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta, Kamis (6/6).

Kelompok tani salak pondoh organik yang saat ini beranggotakan 67 petani tersebut sejak empat tahun terakhir mampu menembus pasar ekspor di Cina dan Australia, salak dijual Rp. 9 ribu - Rp. 10 ribu per kg tergantung kualitas.

PERBANKAN

BTPN Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun JAKARTA-Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) melakukan penawaran umum berkelanjutan II senilai 4 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah serta Usaha Mikro dan Kecil (mass market).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, BTPN menerbitkan obligasi tahap I tahun 2013 sejumlah 1 triliun rupiah. “Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II ini merupakan bagian dari strategi BTPN untuk menjamin pendanaan jangka panjang dan sebagai pendukung dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga BTPN

dapat menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal,” ujar Direktur Keuangan BTPN, Arief Harris, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/6).

Menurut dia, obligasi berkelanjutan II terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A berjangka waktu tiga tahun dengan kisaran tingkat bunga tetap sebesar 7,5 persen8,35 persen (p.a.) dan Seri B berjangka waktu lima tahun dengan kisaran tingkat bunga tetap sebesar 8 persen - 8,85 persen (p.a.).

Selaras dengan visi menjadi bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk per-

tumbuhan usaha yang fokus dalam mengembangkan masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro dan kecil.

“Adapun, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sementara wali amanat dipercayakan kepada Bank Permata,” jelas dia.

Dia mengatakan obligasi berkelanjutan II BTPN mendapat National Longterm rating AA- (idn) dengan prospek peringkat Stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Pemeringkatan ini mencerminkan kemampuan BTPN dalam menjaga kualitas aset perusahaan, perbaikan struktur pendanaan dan kinerja yang kuat. (gam)

RAPBN

Penghematan Anggaran Pemerintah Cuma Sementara JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menilai, penghematan anggaran belanja negara 2013 yang dilakukan kementerian dan lembaga (K/L) lebih bersifat penundaan pencairan.

Pasalnya, penghematan anggaran tersebut kembali dialokasikan melalui RAPBN 2014. “Penundaan anggaran yang dilakukan K/L pada RAPBN-P 2013 sifatnya hanya menunda spending belanja modal. Nantinya, ini juga akan dilakukan di 2014,” kata Anggota DPR dari Fraksi Gerinda tersebut di Jakarta, Kamis (6/6).

Mengingat upaya penghematan tersebut bersifat penundaan, maka kata Sadar, pemangkasan anggaran tersebut sebaiknya jangan diberlakukan pada mata anggaran belanja modal. “Penghematan atau penundaan yang dilakukan pada belanja

modal, tentunya akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga di semester kedua tahun ini,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini pemerintah kembali menerapkan kebijakan penghematan dan pengendalian belanja kementerian dan lembaga yang ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2013 tanggal 14 Mei 2013. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kesehatan fiskal dan menekan besaran defisit APBN 2013.

Lebih lanjut hal senada juga dikemukakan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia. Menurut Indah, penghematan belanja modal yang dilakukan Kementerian Keuangan sama dengan penundaan pencairan anggaran di 2013.

“Bahkan seluruh ke-

menterian dan lembaga, menurut saya tidak harus dipaksa-paksa memangkas anggarannya seolah-olah menghemat padahal itu hanya menunda,” kata Indah di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6) malam.

Tidak Perlu Sementara itu di tempat yang sama, Anggota Komisi XI, Edwin Kawilarang menegaskan, pada dasarnya pemerintah tidak perlu untuk memangkas anggaran yang sudah dialokasikan. Karena, lanjut dia, selama ini penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak pernah mencapai 100 persen.

“Kalau penyerapannya masih rendah, kenapa harus di hemat? Pada 2012 saja, Kementerian Keuangan hanya bisa menyerap 85 persen dari Rp17,7 triliun (APBN-P 2012),” ujar Edwin. (gam/abd)

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menaikan besaran setoran deviden seluruh perusahaan BUMN sebesar 10 persen guna menjaga kesehatan fiskal di tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Supaya fiskal kita sehat ditengah tekanan dampak kenaikan harga BBM maka kami meminta pembagian dividen BUMN-BUMN dinakkan sebesar 10 persen dan dimasukkan ke dalam pendanaan negara,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhammad Idris Lutfi saat rapat kerja panitia kerja bersama pemerintah di Jakarta, Rabu (5/6).

Menurut Idris, kenaikan setoran dividen perusahaan BUMN ke dalam kas pemerintah diharapkan akan mampu mengurangi beban fiskal yang ditandai dengan makin melebarnya defisit anggaran. “Defisit anggaran semakin besar, ditambah lagi dengan rencana kenaikan harga BBM. Tentu

fiskal kita akan menjadi tidak sehat,” ujar dia.

Senada dengan Idris, anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OF Palit juga meminta Kementerian BUMN, untuk mengkaji tentang kemungkinan menaikkan jumlah setoran dividen perusahaan-perusahaan milik negara. “Selama ini, kontribusi BUMN pada pendapatan negara masih terbilang sangat rendah,” ucap dia.

Sementara, lanjut Dolfie, di tengah upaya penyehatan fiskal 2013, kementerian dan lembaga juga berupaya keras untuk menjaga stabilitas APBN. “Masyarakat sudah sangat terbebani, kementerian/ lembaga juga ikut bersakit-

sakit. Tetapi, BUMN tenangtenang saja dengan defisit fiskal dan rencana kenaikan BBM,” papar Dolfie Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengaku bahwa pihaknya masih terkendala penyusunan proyeksi dividen perusahaan terkait dengan peningkatan target dividen perusahaan ‘pelat merah’ di RAPBN-P 2013 sebesar 1,96 triliun rupiah. “Dinamisnya lingkungan bisnis BUMN serta masih lemahnya perencanaan di BUMN, mengakibatkan sulitnya penyusunan proyeksi dividen yang akurat,” kata Imam di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6).

Namun demikian, jelas Iman, pada tahun ini Kementerian BUMN sudah mampu melampaui target dividen yang ditetapkan pada APBN-P 2013 sebesar 33,5 triliun rupiah. Sementara, total dividen BUMN di 2013 sudah terealisasi sebesar 33,92 triliun rupiah atau sebesar 101,25 per-

sen dari target.

Imam merincikan, total dividen sebesar 33,92 triliun rupiah yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut diberikan oleh PT Pertamina sebesar 7,74 triliun rupiah, PT PLN senilai 1,44 triliun rupiah. “Sedangkan BUMN lainnya dan minoritas sebesar 24,74 triliun rupiah,” ujar dia.

Lebih lanjut dia memaparkan, BUMN go public memberikan deviden sebesar 18,02 triliun rupiah dan BUMN nonTbk senilai 15,32 triliun rupiah.

Berdasarkan sektor, perusahaan Tbk perbankan memberi dividen 7,46 triliun rupiah, sedangkan perusahaan Tbk nonperbankan 10,57 triliun rupiah.

Perusahaan non-Tbk yang terdiri atas Pertamina dan PLN memberi dividen sebesar 9,18 triliun rupiah, sedangkan perusahaan BUMN selain Pertamina dan PLN memberi dividen sebesar 6,13 triliun rupiah. (gam/bud)

PERBANKAN

120 Bank Tandatangani Bye Laws TUKAB JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melakukan penandatanganan dengan seluruh bank umum di Indonesia untuk mengimplementasikan bye laws nasional transaksi uang kartal antar bank (TUKAB).

Bye Laws Nasional TUKAB merupakan acuan yang disepakati mengenai mekanisme transaksi uang kartal antar bank secara nasional, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyediaan uang kartal. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas di Jakarta, Rabu (5/6).

Dia mengungkapkan salah satu alasan lepasnya dua pulau yakni Sipadan dan Ligitan, dari Indonesia karena tidak masuknya uang kertas rupiah.

Masyarakat di sana menggunakan uang kertas “negara tetangga” sebagai alat pembayarannya.

Selain kedua pulau tersebut, kata Ronald, masih terdapat sejumlah wilayah yang masih sulit mendapatkan uang kertas rupiah. Daerah-daerah tersebut berada di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Sementara itu, kebutuhan uang kertas nasional meningkat sekitar 15%-16% per tahun.

Oleh karena itu, BI mendorong penandatanganan dan peresmian implementasi implementasi “Bye laws merupakan acuan mekanisme transaksi uang kartal antar bank (TUKAB). Sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyediaan uang kartal secara nasional,” ujar dia.

Dia menambahkan, proses penyaluran uang kertas selama ini harus melalui BI. Bank-bank yang mengalami kekurangan pecahan uang kertas tertentu harus datang ke BI untuk membeli.

Kini, dengan adanya bye laws, bank yang kekurangan uang kartal (posisi

short) tidak dapat melakukan penarikan uang dalam pecahan tertentu di BI, selama masih ada bank yang kelebihan uang dalam pecahan tersebut (posisi long).

Bank dalam posisi short diharuskan melakukan TUKAB dengan bank yang memiliki posisi long.

“Bagi perbankan, kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan uang kartal,” tandasnya

Untuk mengatasi peningkatan aliran uang dari tahun ke tahun, kata dia, BI telah menerapkan peraturan mengenai penyetoran dan penarikan uang Rupiah oleh perbankan. Dalam hal ini, perbankan didorong untuk turut berperan dengan melakukan TUKAB. Guna menjaga pelaksanaan TUKAB dapat berjalan lancar, aman, seragam dan optimal, Bank Indonesia telah memfasilitasi perbankan untuk menyusun aturan main yang seragam diantara bank-bank. (gam/abd)

14

TAPAL KUDA

JUMAT 7 JUNI 2013 NO.0133| TAHUN II

KASUS LAPINDO

DPRD Mintaaaaa Pemerintah Ambil Alih Pembayaran SIDOARJO - Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih proses pembayaran kepada korban lumpur Lapindo yang belum terselesaikan selama tujuh tahun terakhir.

“Kami mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih proses pelunasan tersebut. Caranya bisa dengan memberikan pinjaman kepada Lapindo atau dengan cara yang lain,” kata Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Nur Achmad Syaifudin.

Ia menilai pemerintah pusat tidak bisa terus-menerus membiarkan kondisi korban lumpur Lapindo yang sudah lebih dari tujuh tahun menderita menunggu sisa pelu-

nasan ganti rugi aset mereka.

“Kami akan terus mengupayakan supaya warga korban lumpur Lapindo segera mendapatkan pelunasan.

Pemerintah pusat semestinya mengambil alih proses pelunasan tersebut,” ujarnya.

Korban lumpur Lapindo, kata dia, sebenarnya sudah jenuh dengan janji-janji dari manajemen PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar dari Lapindo Brantas Inc terkait dengan pelunasan aset mereka.

“Kami akan ke Jakarta untuk meminta kepada pemerintah pusat supaya segera melunasi aset warga yang sudah tujuh tahun belum terselesaikan,” tuturnya.

Permintaan pengambilalihan pelunasan itu merupakan jalan terakhir mengingat

manajemen PT Minarak Lapindo Jaya tidak pernah menepati janji.

“Warga sudah jenuh. Saat ini, jumlah nominal pembayaran yang harus dibayarkan Lapindo kepada korban lumpur sekitar Rp 786 miliar,” katanya.

Sementara itu, salah seorang korban lumpur Lapindo, Wiwik Wahjutini, akan ikut ke Jakarta bersama Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo untuk mengetahui solusi pemerintah pusat terkait pelunasan pembayaran aset para korban lumpur Lampindo.

“Kami berharap masalah pelunasan ini bisa segera selesai dan para korban lumpur Lapindo bisa hidup dengan tenang,” katanya. (ant/rah)

SOSIAL

Bantu Korban Rumah Roboh

TERENDAM, Genangan air di ruang rawat inap anak kelas II membuat keluarga pasien kelabakan.

Rumah Sakit Terendam Banjir PROBOLINGGO - Hujan deras yang mengguyur Kota Probolinggo sekitar pukul 21.00 WIB hingga 24.00 WIB, membuat teras dan sejumlah ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moh.Saleh Kota Probolinggo, tergenang banjir, Rabu (5/6) malam.

Ruangan Kelas I,II, III, dan tempat pengambilan obat bagi pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) terlihat digenangi air. Bahkan, teras menuju ruangan direktur, perpustakaan, dan verifikasi turut digenangi air semata kaki.

Kondisi ini jelas membuat pasien dan keluarga pasien kelabakan. Junaidi, (35), misalnya, warga Kelurahan Kademangan Kota Probolinggo yang ditemui saat menjaga keluarganya itu mengaku cukup terkejut dengan kejadian ini.

Apalagi hujan baru turun sekitar satu jam, seluruh teras rumah sakit sudah tergenang.

“katanya Rumah Sakit dr. Moh Saleh mau modernisasi, tapi banjir juga. Semakin banyak bangunan, banjir pun semakin menjadi,” tuturnya memelas.

Keluhan serupa disampaikan Eko Saputra, (40) yang sedang menjaga keluarganya di ruang rawat inap anak kelas II. Ia mengaku sangat resah dengan kejadian ini. Dan berusaha mengeluarkan air dari dalam ruangan dengan menggunakan sapu. Kata Eko Saputra, sejak anaknya dirawat di rumah sakit milik Pemkot Probolinggo itu, sudah seringkali ruangan tersebut banjir akibat hujan.

“Airnya bukan hanya mas-

uk dari depan, namun masuk juga dari kamar mandi melalui tempat pembuangan air,” timpalnya.

Tak pelak, melihat genangan air juga terlihat di ruang tempat persalinan ibu melahirkan, pengambilan obat bagi pasien. Lantaran banjir, beberapa pasien lebih memilih berdiri mencari tempat lebih tinggi dan duduk di senta ruangan sambil mengangkat kaki. ”Bangkunya basah, jadi berdiri menunggu air surut,” ucap salah seorang pasien Kusmiati(45).

Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo, Dr. Siti Nurul Qomariah, mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. “Kami ada program jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, program jangka pendek yang dimak-

sud, yakni dengan melakukan pembersihan drainase dan gorong-gorong yang kerap menjadi pemicu buruknya sanitasi di rumah sakit. Sedangkan jangka panjang yakni dengan rencana membuat masterplan untuk pembangunan rumah sakit. “Untuk masterplan pembangunan ini akan dibuat tahun ini. Masterplan tersebut untuk mengantisipasi masterplan relokasi jika tidak memungkinkan,”tandas Dr. Siti Nurul Qomariah.

Untuk pembangunan sendiri, lanjut Dr. Siti Nurul Qomariah, nantinya akan ada uji kelayakan pada seluruh ruangan rumah sakit. Dari uji kelayakan itulah diketahui ruangan mana yang sudah tidak layak dan perlu ditinggikan.

“Tentunya peninggian ruangan itu tetap mengutamakan pelayanan pada pasien,” pungkasnya.(hud).

PROBOLINGGO – Pasangan Calon WalikotaWakil Walikota Probolinggo Hj.Rukmini Buchori dan HM. Suhadak (HARUS PAS) memberikan bantuan kepada warga yang mengalami rumah roboh di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Kamis (6/6).

Calon Walikota Probolinggo Hj. Rukmini Buchori mengatakan, penyerahan bantuan yang dilakukan pasangan HARUS PAS sendiri secara insidental, bukti kepedulian terhadap masyarakat Kota Probolinggo, serta memberikan himbuan kepada masayarakat untuk waspada dan menjaga diri dengan tibanya musim hujan.

”Yang paling penting adalah keseriusan HARUS PAS peduli terhadap Wong Cilik sesuai misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan memberikan himbauan agar tetap waspada dengan turunnya hujan,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI .

Hal senada ditegaskan Calon Wakil Walikota HM. Suhadak menuturkan, dengan memberikan bantuan rumah salah satu warga yang roboh ini, merupakan bentuk kepedulian Tim Pemenangan Pasangan HARUS PAS. ”Ini salah satu bentuk komitmen kami untuk peduli pada sesama. Jika, nantinya mendapat amanah dari rakyat untuk memimpin Kota Probo-

inggo, kami akan menjadikan program prioritas,”tandas HM. Suhadak.

Sementara itu, warga penerima bantuan Salamun (65) mengatakan, rasa terima kasih atas bantuannya bisa meringankan beban keluarganya, dengan mahalnya harga bangunan saat ini, tentunya sangat membantu baginya. ”Kami mendoakan agar silahturahmi ini terus terjaga dan apa yang menjadi niat dan tujuannya HARUS PAS dikabulkan oleh Allah SWT, dan layak memimpin Kota Probolinggo untuk meneruskan perjuangan Walikota HM.Buchori yang sudah nyata terbukti,”pungkasnya. (hud).

Tolak Tes Medis

Pemilukada Bisa Terancam Batal

PROBOLOINGGO – Tahapan Pemilukada Kota Probolinggo, akan memasuki Tes Kesehatan bagi kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Tes kesehatan sendiri, sedianya berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Moh Saleh milik Pemerintah Kota Probolinggo, langsung ditolak oleh tiga Liaison officer (LO) dari tiga kandidat bacawali dan bacawawali, yakni HANDALANKU, ZAMZAM, dan DERAS kompak menolak pelaksanaan tes kesehatan.

Ketiganya menuntut pelaksanaan tes ditempat netral, seperti Surabaya atau Malang.

Hal itu terungkap, saat KPU Kota Probolinggo mengundang LO, perwakilan parpol pengusung, pihak RSUD, dan Ikatan Dokter Indonasia (IDI), dalam rapat koordinasi pemaparan petunjuk teknis tes kesehatan di Orin Hall and Resto, Rabu (5/6) malam.

Terjadi perdebatan alot antara KPU dengan tiga tim

pemenangan kandidat Cawali. Mereka mempertanyakan dasar kenapa KPU memilih RSUD dr. Moh Saleh sebagai tempat tes kesehatan. Sedangkan pasangan Hj.Rukmini Buchori – HM.Suhadak (HARUS PAS), setuju tes kesehatan di RSUD dr. Moh Saleh.

Bahkan, pihak rumah sakit terlihat kebingungan saat tiga Tim Pemenangan CawaliCawawali menolak dengan tegas, tes kesehatan dilakukan di rumah sakit bertipe B tersebut. ”Pertama jelas dari sisi administrasi, surat rekomendasi yang diberikan IDI berbeda.

Tidak hanya itu, perkara administrasi juga terjadi saat penandatanganan MoU dan surat permintaan PKB agar pelaksanaan tes dilakukan diluar kota,”ujar Habib hadi Zainal Abidin, salah satu kandidat yang hadir dalam kapasitas sebagai ketua DPC PKB. Menyikapi hal itu, KPU Kota Probolinggo beralasan penunjukan RSUD sudah ber-

dasarkan rekomendasi yang disampaikan IDI. Apalagi peralatan serta kapasitas dokter rumah sakit daerah sudah mumpuni hingga tidak perlu menggunakan rumah sakit provinsi. Terlebih pada pilkada 2008 lalu, pelaksanaan tes kesehatan juga dilakukan ditempat yang sama.

Terkait sejumlah persoalan administrasi, Sukirman mengakui jika beberapa hal memang kekeliruan KPU. “Kami mengakui memang ada kesalahan di kami saat penerimaan surat itu. Salah satu staf kami tidak segera memberikan surat hingga kami mencatat yang dari PKB baru masuk 16 April,”ucap Ketua KPU Kota Probolinggo.

Berdasarkan kesalahan itu, staf yang tidak disebutkan namanya oleh Sukirman, sudah diberikan sanksi. Sayangnya, ia tidak menyebutkan sanksi apa yang diberikan.

Secara terpisah, LO pasangan ZAMZAM, Muklas Kurniawan, ketika diberikan

kesempatan berbicara mengungkapkan, pihaknya menggugat keputusan itu karena memang tidak ada jaminan jika pelaksanaan akan berlangsung transparan.“Siapa yang berani menjamin akan dilakukan secara terbuka,” ujar pria yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Probolinggo.

Ungkapan sama, disampaikan Tim Pemenangan Pasangan DERAS. Pihaknya menuntut, mulai dari netralitas hingga peralatan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Moh Saleh Kota Probolinggo.

“KPU Kota Probolinggo, jika tetap ngotot akan melakukan tes kesehatan kandidat, maka tiga kandidat bersepakat tidak akan mengikuti tes kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo, terancan gagal digelar 29 Agustus mendatang terancam,” tandas Abd.Aziz, Ketua Tim Pemenangan DERAS, yang juga Ketua Partai Gerindra Kota Probolinggo.

Terakhir, Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, menegaskan banyak hal yang harus dilakukan. Padahal sudah memasuki pertengahan tahapan pencalonan CawaliCawawali. Secara administratif, lanjut dia, siswa waktu hanya punya 18 hari kelander, atau efektifnya 15 hari kalender. Apakah sisa waktu itu cukup.

“Saya khawatir, hal ini akan berimplikasi kalau kemudian sisa waktu itu tidak cukup bisa batal. Jika ketiga calon tetap ngotot pelaksanaan tes dilakukan diluar kota.

Kalau tetap tidak mau, tahapan selanjutnya KPU akan membuka pendaftaran baru cawali dan cawawali,”pungkas SukirmanWHP.(hud).

BUKTI KEPEDULIAN, Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Probolinggo Hj.Rukmini Buchori dan HM. Suhadak (HARUS PAS) diantara puing-puing reruntuhan rumah yang roboh.

MELAHIRKAN

Bayi Kembar Tiga Asal Banyuwangi Dirujuk ke Surabaya SURABAYA - Bayi kembar tiga (triplet) dua dempet dada perut dan satu pisah asal Banyuwangi, Jatim yang lahir lewat operasi cesar di RSU Al Huda Banyuwangi pada 29 Januari 2013 akhirnya dirujuk ke RSUD Soetomo Surabaya, Kamis.

Ketua Tim Pusat Penanganan Bayi Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD Dr. Soetomo, Agus Harianto mengatakan bayi kembar tiga yang didampingi kedua orang tuanya itu sampai di RSUD Soetomo sekitar pukul 15.00 WIB. “Dua bayi dempet dada perut berjenis kelamin perempuan dan satunya laki laki.

Untuk bayi yang pisah dirujuk juga agar semua bisa kumpul

dan mendapat kasih sayang yang sama,” kata Agus.

Menurut dia, dua bayi dempet tersebut bernama Nurul Anindiya Vina Maulida dan Rahma Anindiya Vani Maulida, sedangkan bayi pisah bernama Alfino. Berat badan bayi kembar tiga pada saat lahir masing-masing sekitar 1.300 gram. “Untuk Vani (bayi kembar dempet) mempunyai kelainan jantung,” katanya.

Agus mengatakan ketiga bayi yang dirawat di ruang rawat Irna Anak RSUD Soetomo tersebut saat ini dalam kondisi sehat. “Kondisinya bayi yang pisah sehat, saat ini berat badannya 5.300 gram, sedangkan yang dempet beratnya 6.300 gram,” katanya.

Saat ditanya kapan akan dilakukan pemisahan terhadap bayi kembar dempet, Agus mengatakan pihaknya pada Jumat (7/6) akan melakukan pemeriksaan terhadap bayi kembar dempet tersebut. “Kita evaluasi lebih lanjut, baru setelah itu diputuskan dilakukan pemisahan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, kedua orang tua bayi kembar tiga masih muda karena masing-masing berumur 22 tahun. “Saya lupa nama bapak-ibunya. Yang jelas dia dari golongan tidak mampu. Selama ini mereka memakai jamkesmas. Kami berharap ada kemudahan pada mereka,” katanya. (ant/rah)

BUDAYA

Bila Dia Datang

Puisi-Puisi

Halimatus Zahroh Intuisi Pagi Selembar pagi,,, Menyambut rasa dalam nuansa kesedihan Aku bosan, jenuh,,, Dengan semua waktu yang menjanjikan kepalsuan Tiap kali kutunggu Semuanya semakin menjauh Pergi dan takkan pernah terurai seperti dahulu Abjad-abjad kelam memeras kata Memaksa terucap walau terbata Kelu…

Pilu…

Tak mampu lagi terlihat jelas di pelupuk mata Terpuruk di lembah dusta Tersungkur dalam nostalgia Karena cinta sulit kuterka Antara sakit dan bahagia

Kelana Seribu Makna

Ingin kuceritakan kembali diary usang itu Berharap goresan tinta yang menghiasinya Membawaku jauh pergi dari sketsa duka Terlunta dalam penatnya waktu Meluapkan jatidiri yang sejati Aku tertunduk memandang cahaya dalam gelap Jiwa ini kubiarkan mengapung Berkelana mencari seribu makna Detak sang waktu yang terus berpijar pada kesunyian Menepis rindu menjadi gelisah Namun,,, Aku hanya ingin tersenyum melihat keceriaan sosok lain Merasakan setiap Kristal bening dari duka mereka Walau mungkin hanya lewat oretan tinta…

Rindu Bintang Pada Malam

Aku tak ingin lagi bercengkrama dengan senja Karena,,, Tak sanggup rasanya menatap rona malam Dengan kenangan manis yang telah pupus Aku juga tak sanggup menatap rembulan yang kian meredup Ingin ku cegah malam hadir Namun tetap saja malam memaksaku tuk tahu sejarah tentangnya Aku gelisah, karena pagi telah mencumbuinya Saat aku menerka diantara nyanyian rindu yang tak lagi menjadi nada di kesunyianku entah mengapa hati ini merasa iba… ketika malam mebelaiku penuh cinta… tapi tetap saja… malam takkan selamanya ada untukku namun,, aku tahu ia selalu hadir tanpa kuharapkan kedatangannya ingin kucegah namun tetap fana malam kan selalu terganti oleh pagi padahal bintang selalu merinduinya….

Aku dan Sajakku

Sajakku telah pudar Membalut luka hati yang mengakar Akankah segelintir cinta mampu berkobar Karena diri telah terkapar Getar,,, Gemetar,,, Memar dan hancur…

Membekas luka yang menjelajar Sajakku memang tak seindah ciptaan Khairil Anwar Mungkin hanya sajak biasa Yang takkan terbaca Dan menunggu kejora membiaskan sinarnya Sajakku malang…

Nias tanpa ada yang memandang Biarlah…

Putaran waktu membawanya Membawa sajak ini menuju arus keabadian Tentang sepenggal kisahku bersama sosok impian…

P

anggil saja aku Fia. Sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di kotaku. Aku suka menulis. Menulis apa saja. Awalnya, tanpa sengaja aku di ajak seorang kawanku ke rumahnya untuk memberikan sebuah puisi pada sepupunya yang berulang tahun. Setelah itu kami tak bertemu lama sekali. Hingga akhirnya pada sebuah acara kami dipertemukan kembali. Tanpa disadarinya, tangannya menunjuk ke arahku, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Mungkin dalam pikirannya berkecamuk, mencoba mengingat-ingat sesuatu yang pernah dialami. Aku terus berjalan sambil memberinya senyuman, isyarat kita pernah bertemu sebelumnya.

Rupanya dia penasaran. Maka saat acara tengah berlangsung, saat aku melahap kudapan yang tersedia, dia mendekatiku.

“Coklatnya tidak terlalu manis ya”, ucapnya membuka percakapan.

“Manis sekali, bahkan terlalu manis”, ucapku.

“Tapi kue itu menjadi pahit sekarang”, ucapnya sekenanya.

“Mengapa”, tanyaku serius.

“Karena ada orang yang amat sangat manis sedang aku ajak bicara sekarang ini”, ujarnya.

Baru aku mengerti dia ingin memecah kesunyian. Aku tersenyum tipis. Lalu dia memperkenalkan diri. Sebenarnya aku sudah tahu siapa dia, tapi aku menghormatinya, maka aku berjabat tangan dengannya. Biasa saja. Tak ada yang berbeda. Singkat cerita dia meminta nomor handphoneku. Tanpa berpikir lagi akupun memberikannya.

Semenjak perkenalan itulah kami semakin dekat. Dia sering meneleponku, meski hanya untuk bertanya sudah makan siang? Semoga makan siangmu tidak terlambat. Wajahmu makin kemerah-merahan. Jaga diri jaga hati.

Jaga alismu baik-baik. Aku suka caramu menatapku. Bulu matamu melepaskan panah rindu.

Hahaha,,, aneh, baru sekali bertemu langsung berburu kata-kata. Tapi buatku hal ini biasa, karena aku menyukai menulis, dan aku sering membuat kata-kata seperti itu dalam tulisantulisanku.

Dan hubungan ini makin dekat. Akhirnya kitapun jalan. Kencan pertama. Setelah kencan pertama aku mulai mengagumi dirinya. Sosok yang periang dan lucu. Tapi aku tak berfikir akan menyukai dia. Tapi pandangannya padaku berbeda. Seperti meminta lebih. Pandangan yang tak hanya ingin berteman. Tapi tak ku ambil pusing. Memang tak ada yang tau, semuanya serba berjalan seadanya. Biar waktu yang melu-

Ketika nafas berhenti di pusaran waktu Raga terjerat himpitan masa Saat tangan tak mampu terangkat Kaki beku darah pun terikat Tetes bening menjadi banjir Yang telah membuatku tenggelam Langit memaksa…

Bumi bergoncang…

Hati bergemuruh mencari riwayat hidup Yang telah berlumur kenistaan Bibir tak mampu berucap Meski hanya satu abjad Namun, kehendak hati memeras rasa Hingga aku bisa menyebut satu nama Allah…

Tiba-tiba ragaku terjatuh Mata pun mulai merapat Dan terpejam untuk selamanya…

Halimatus Zahroh, lahir di Bondowoso, 5 Dzulhijjah 1416 H Pernah meraih juara 1 lomba poster “Open House dan Kampanye Lingkungan Se-Madura”. Saat ini masih duduk manis di lembaga tercinta “MA. AlIshlah”, Bilapora Barat Ganding Sumenep.

ruskan segalanya.

Hari terus berganti, dia makin dekat saja. Mulai tak malu-malu, tak ada rasa ragu. Kini akupun mulai menghiraukan perasaan yang dia tancapkan. Kebersamaan kita yang ragu-ragu justru menimbulkan rindu dan cinta ungu. Tuhan punya caranya sendiri menyematkan kebahagiaan kecil ini. Celotehanmu membuat aku tertawa lepas.

Hujan tak memberhentikan langkah kita, meski jejak kita dihapus olehnya. Jika satu diantara kita tak datang dengan pekabar, maka tak ada yang boleh menitikkan air mata.

Sebuah sore yang panjang dan betapa sulitnya menahan rindu padamu. Sepulang kerja, ada suara bagaimana esok, akan lebih sulit lagi menahan rindu. Tapi aku yakin bisa melewati esok dengan senyumnya. Kami akan bertemu kembali dalam waktu yang sempit. Maka aku mencintai waktu dengan dia. Aku hanya ingin kuat jika tak ada dia.

Disaat gerimis datang menyerbu kamar, cinta tak hanya soal nada atau irama. Tapi tentang kita.

Saat sore mulai surup aku paling suka mencari bayangnya yang menari ke arah barat. Begitupun sore hari ini. Dia pun mencari bayangku yang akan datang bersama purnama.

Memang ada lelaki yang menguasai segala rindu; menjarah hatiku, dan itu dia! Ini bukan puisi cinta, tapi sebuah clurit yang kini menebas jantung hatiku. Darah mengalir cepat melumuri pertarungan mata dengannya. Rindu tak bisa dikelabui. Dia hanya berkelebat di pikiran, secepat kilat. Membalut ungu. Mencuci sedih menjadi bunga-bunga. Menggenapkan rindu menjadi purnama. Pada mulanya hanyalah sekuncup perkenalan kata yang menjadi setangkai rindu dan mekar dalam kerahasiaan.

Jangan ragu memetikku, sebab aku bungamu.

Oalah... perasaan apa yang merasuki pikiranku ini. Mengangan-angan. Melayang dalam otak.

Berlari-lari kecil dalam ingatan.

Bila dia datang, menerbangkan kumbangnya ke arahku. Bila dia datang serupa kunang yang memberiku bayi-bayi cahaya. Bila dia datang darahku makin cepat mengalir. Dia dia datang, hatiku ... gedubrak...

Tuhan, beri dia rindu agar ingat aku.

Sumenep, Mei 2013 Penulis asal Madura Nongngep Ate

RESENSI BUKU

Madura dalam Pandangan Huub De Jonge DATA BUKU

Akhir Waktu

A

15

JUMAT 7 JUNI 2013 NO. 0133 | TAHUN II

Judul Buku Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi Penulis Huub De Jonge Penerbit LKiS Cetakan I, 2012 Tebal xvi + 314 halaman ISBN 979-25-5343-6

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com

B

Oleh: Junaidi Khab

uku ini adalah kumpulan tulisan hasil penelitian tentang orang Madura dan kebudayaannya. Huub De Jonge, penulis buku ini, telah dikenal sebagai antropolog yang sangat konsen terhadap Madura dan kebudayaannya. Huub De Jonge hadir dengan penelitian-penelitiannya yang kuat dan berkualitas. Secara spesifik Huub menyoroti masalah stereotipe, karakteristik, dan kepentingan ekonomi serta sosial orang-orang Madura, baik orang Madura yang tinggal dan menetap di pulau Madura maupun orang Madura yang merantau dan bertempat tinggal di luar Madura. Masalah besar yang ingin dikedepankan oleh Huub adalah pada perubahan-perubahan identitas orang Madura, lapangan kerja, penghasilan, gaya hidup, dan orientasinya pasca pengoperasian jembatan Suramadu (Hal. v).

Madura bagi sosok Huub merupakan hal unik yang perlu dikaji secara mendalam melalui pandangan stereotipe sebagai pulau yang penuh kekerasan. Sebenarnya bukan hanya Huub saja yang menganggap Madura sebagai pulau kekerasan, namun pakar peneliti selainnya juga tertarik untuk menelaah melalui penelitiannya tentang orang Madura. Misalkan A Dardiri Zubairi dari sisi positif memandang orang Madura dengan kearifan lokal yang dimilikinya melalui bukunya yang berjudul “Rahasia Perempuan Madura” (2013).

Tidak banyak kelompok etnis di kepulauan Indonesia yang menyandang stereotipe negatif dan samarsamar sebanyak yang melekat pada orang Madura. Sedikit sekali sifat positif yang terdengar tentang mereka. Seandainya orang mempercayai berbagai stereotipe itu – sikap yang tentunya tidak boleh dilakukan ter-

hadap stereotipe – kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia ini memiliki ciri negatif cukup berlimpah.

Lagi pula, sungguh menakjubkan, citra suku Madura di Indonesia hari ini hampir tidak berbeda citranya pada zaman kolonial. Dulu maupun sekarang, orang-orang sebagai kata ganti yang paling lazim jika menyangkut stereotipe – menemukan dan masih saja menemukan segala macam kekurangan pada lelaki dan perempuan Madura serta putra-putrinya (Hal. 59-60).

Meskipun sama-sama mendapat pandangan stereotipe beberapa daerah dan pulau yang ada di Indonesia, namun tak kalah banyaknya pandangan stereotipe negatif terhadap orang-orang Madura. Eksistensinya, pandangan negatif itulah yang mengubah orang-orang Madura berperilaku seperti apa yang dipersepsikan oleh kebanyakan orang (lih. Dardiri, Stereotipe itu...). Padahal tidak semuanya orang madura itu keras dan kejam yang identik dengan budaya carok dalam menghadapai berbagai persoalan kehidupannya.

Satu pandangan stereotipe dari ungkapan yaitu sejauh dimungkinkan untuk berbicara tentang sifat umum, dapat dikatakan bahwa orang Madura kurang resmi, lebih bersemangat dan lebih mandiri daripada orang Jawa. Namun kemandiriannya tak jarang terlampiaskan sebagai sejenis kekerasan dan ketidaksopanan, yang bisa terasa tidak menyenangkan, khususnya ketika baru kenal, bagi seseorang yang terbiasa bergaul dengan orang Jawa yang santun, meski lebih menghamba. Bahkan dalam bercakap-cakap dengan para petinggi pun, nada suaranya berani dan tidak sungkan-sungkan, seringkali mendekati kurang ajar (Hal. 124).

Melalui buku Garam Kekerasan dan Aduan Sapi ini, Huub De Jonge mencoba untuk melihat orangorang Madura serta kebudayaannya yang berkembang di sana. Kajiannya memberikan pandangan cukup luas tentang stereotipe negatif dari publik terhadap orang Madura yang identik dengan pulau kekerasan dan budaya carok. Selain itu pula, lebih jauh ulasan dalam buku ini mengarah pada pasca-Suramadu terbangun di antara Surabaya dan Bangkalan. Yang tentunya juga memberikan pengaruh tersendiri bagi orangorang madura serta kebudayaannya.

Istilahnya menurut D. Zawawi Imron bagi masyarakat Madura tidak akan ada lagi ungkapan naik dan turun atau alajer (berlayar) ke Jawa. * Peresensi adalah Mahasantri Pondok Pesantren Al-in’am Pajagungan Banjar Timur Gapura Sumenep Madura.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

JUMAT 7 JUNI 2013 NO. 0133 | TAHUN II

Malam ini Indonesia Jajal Belanda JAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan menjajal kekuatan salah satu tim terbaik Eropa dan dunia yaitu Timnas Belanda dalam pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat (7/6) malam ini. Menjelang laga ini, para pemain Belanda yang diperkuat oleh para bintangnya yang merumput di klub-klub elite Eropa melakukan persiapan serius.

Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Luois van Gaal ini tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada Rabu (5/7) siang disambut oleh dua artis yang digosipkan sedang menjalin hubungan khusus Raffi Ahmad dan Luna Maya.

Rovin van Persie dan kawankawan juga disambut oleh suporter Indonesia dan Belanda.

Pada Rabu malam, Van Gaal yang pernah melatih Ajax Amsterdam dan Barcelona memimpin langsung latihan pemainnya di Gelora Bung Karno yang berlangsung dari pukul 19.00 WIB hingga 20.30 WIB. Louis van Gaal membagi

beberapa sesi latihan. Para lebih senior daripada Cillesen, pemain outfield mendapatkan beberapa kali unjuk kebolehan paruh lapangan bagian utara, dengan menepis bola beberasementara para penjaga ga- pa kali. Para pelatih tampak wang berlatih bersama para mengingatkan bahwa yang palpelatih kiper di paruh ing berbahaya adalah lapangan bagian selabola yang jatuh di sisi tan. terjauh dan disambar Vorm berlatih oleh sepakan voli. bersama dua rekanSetelah sekitar nya yang sama-sama setengah jam sesi dememperkuat Ajax para pelatih FRIENDLY ngan Amsterdam, Kenneth kiper berlangsung, baVermeer dan Jasper M A T C H rulah beberapa pemain Cillesen. Ada terioutfield nimbrung. Van akan-teriakan instruksi dalam Persie, Dirk Kuyt, dan Wesley bahasa Belanda, sementara Sneijder turun menjajal keketiganya bergantian berdiri bolehan para kiper. di antara dua tiang gawang.

Pada satu kesempatan, Van Salah satu porsi latihan Persie mendapatkan umpan yang mendapatkan bagian be- dari sisi kanan lapangan, sesar adalah latihan menghalau mentara dirinya berada di sisi crossing. Di sini, para pelatih terjauh. Ketika bola mengamelepaskan umpan dari sisi rah tepat ke kakinya, bomber kiri atau kanan, sementara Manchester United itu langpara penjaga gawang diminta sung melepaskan sepakan voli sigap mengambil keputusan: kaki kiri. Bola pun menghujam memotongnya atau men- keras, masuk ke dalam gawang, unggu bola nyaris menyentuh dari sudut sempit. tanah dan bersiap menghaDi kesempatan lainnya, dapi sepakan voli lawan.

Van Persie memotong umpan Vorm dan Vermeer, yang dari sisi kanan dengan sundu-

lan menyelam, sebelum Vorm sempat memotongnya.

Sneijder pun tidak ketinggalan unjuk gigi. Dia memilih untuk me-lob bola, begitu umpan silang mengarah ke kakinya. Vorm yang sudah kepalang maju tidak mampu menghalaunya. Namun, pada akhirnya bola melambung tipis di atas gawang.

Di sisi lainnya, Arjen Robben tampak hanya melakukan latihan peregangan ringan. Menurut Louis van Gaal, kondisi pemain Bayern Munich itu belum terlalu fit.

Belum dipastikan apakah dia akan bermain pada laga Jumat (7/6) besok atau tidak.

Di pihak Indonesia, Andik Vermansyah tidak sabar lagi bermain melawan Rovin van Persie dan kawan-kawan.

Mereka juga sudah melakukan latihan dalam beberapa waktu terakhir dipimpin langsung pelatih kepala asal Brasil Jackson F Thiago. Sedikitnya dua pemain naturalisasi dari Belanda akan memperkuat Indonesia pada laga ini. (aji)

Arsenal Cuci Gudang, Atletico Madrid Incar Diego Ribas

LONDON - Arsenal melakukan cuci gudang pada jendela transfer musim panas ini. Pemain-pemain yang tidak terpakai akan dijual ke klub-klub lain yang meminati mereka. Sedikitnya sudah ada tiga pemain yang menjadi korban cuci gudang “The Gunners” yaitu Andrey Arshavin, Denilson, dan Sebastien Squillaci. Ketiga pemain ini tidak dibutuhkan lagi oleh pelatih Arsene Wenger bersamaan dengan berakhirnya kontrak mereka bulan ini.

Arshavin kesulitan untuk menembus tim inti Arsenal dalam beberapa waktu terakhir. Penyerang asal Rusia itu cuma dimainkan 11 kali pada musim ini. Nasib serupa dialami Squillaci. Pemain berposisi bek

itu malah cuma tampil sekali di musim 2012/2013. Sementara itu, Denilson sudah tak bermain untuk Arsenal dalam dua musim terakhir. Dia dipinjamkan ke klub Brasil, Sao Paulo.

“Andrey Arshavin, Denilson, dan Sebastien Squillaci akan meninggalkan klub ketika kontrak mereka habis pada 30 Juni, dan Arsenal ingin memakai kesempatan ini untuk berterima kasih atas kontribusi mereka dan mendoakan yang terbaik di masa mendatang,” demikian pernyataan Arsenal di situs resminya.

Simeone Ingin Diego Sedangkan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone mendesak manajemen klub u n t u k membeli pemain klkub Bundesliga Wolfsburg D i e g o Ribas da Cunha pada

jendela transfer musim panas ini. Diego sangat diperlukan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Radamel Falcao yang hijrah ke Monaco. Diego sempat dipinjamkan oleh Atletico dan tampil menawan bersama “Los Colchoneros” dan menyumbangkan enam gol dalam 43 partai. Dia juga membantu tim memenangi Liga Europa.

Setelah kembali ke Wolfsburg, playmaker berkebangsaan Brasil ini mampu mempertahankan performanya.

Musim ini, dia mencetak 13 gol dalam 37 pertandingan.

“Satu-satunya pemain yang saya minta dari klub adalah Diego dan saya tahu betapa kerasnya kami mencoba untuk melakukan itu. Saya juga memahami usaha yang dilakukan Diego untuk datang ke sini.

Kami sudah dekat dan saya berharap dia akan bergabung,” ujar Simeone.

Diego sendiri juga tak menutup kemungkinan kembali memperkuat klub ibu kota Spanyol itu. “Saya tahu Atletico menginginkan saya. Saya akan senang (untuk kembali ke klub),” akunya. (sky sports/ aji)

Ribery dan Van Buyten Perpanjang Kontrak di Bayern Munchen BERLIN - Pemain sayap Bayern Munchen Franck Ribery menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun untuk bertahan dengan juara Liga Champions itu sampai 2017, sedangkan bek tengah Daniel van Buyten akan bertahan untuk semusim lagi, kata

pihak klub pada Kamis.

“Kami gembira dapat mempertahankan dua pemain kunci dengan kami,” kata CEO Bayern Munchen Karl-Heinz Rummnigge dalam pernyataannya.

“Franck dan Daniel begitu mengagumkan pada musim

lalu dan kami menilai mereka dapat membuat perbedaan pada pertandingan-pertandingan penting.” Bayern menjadi tim Jerman pertama yang memenangi “Treble” setelah mereka juga memenangi Liga Utama dan Piala Jerman. (ant/ reu/dar)

Para pebalap sepeda menyusuri etape kelima dengan jalur Sawahlunto-Muara Labuh dalam Tour de Singkarak 2013, Sumatera Barat, Kamis (6/6).

Etape tersebut dimenangi oleh Pebalap Iran dari Tim Tabriz Petrochemical Tea m Cycling Team dengan waktu 3 jam 39 menit 56 detik.

Amir Kolahdozhagh Juarai Etape Lima TdS MUARO LABUH - Amir Kolahdozhagh menjuarai etape lima “Tour de Singkarak” (TdS) 2013 dari Sawahlunto menuju Muaro Labuh, Solok Selatan, Kamis, dengan catatan waktu 03.39.56.

Pebalap dari Tabriz Petrochemical Cycling Team (TPT) Iran ini masuk finis bersamaan dengan rekan satu timnya Ghader Mizbani Iranaghi dengan catatan waktu yang sama.

Untuk posisi tiga direbut oleh pebalap dari Polygon Sweet Nice (PSN) Oscar Pujo Munoz. Juara bertahan TdS ini masuk finis delapan menit lebih lambat dibandingkan dengan peringkat pertama dengan waktu 03.47.59.

Aura kemenangan pebalap asal Iran itu mulai terlihat sejak awal lomba. Pebalap dengan nomor start 64 ini terus berada dirombongan depan bahkan langsung beradu cepat di KOM km 2.

Hanya saja pebalap ini hanya mampu berada di diurutan keempat.

Setelah KOM pertama, Amir langsung ikut beradu sprint di titik sprint km 29.

Hasilnya pebalap TPT ini mampu menjadi yang tercepat kedua. Setelah sprint ini Amir terus memimpin jalannya perlombaan sejauh 138,5 km ini.

Keunggulan Amir mulai menjauh saat mampu menjadi yang tercepat di KOM km 59 yang merupakan puncak tertinggi di etape ini.

Amir bersama dengan rekan satu timnya yaitu Ghader Mizbani terus meninggalkan pebalap lainnya.

Dua pebalap yang sudah kenyang pengalaman ini juga menguasai KOM di km 75,5. Hal itu terjadi karena jarak dengan pebalap dibelakangnya cukup jauh. Setelah menyelesaikan dua KOM, semua pebalap dihadapkan dengan jalan turunan panjang.

Pada turunan panjang itu terdapat satu titik sprint

tepatnya di km 104,5. Kali ini giliran Ghader Mizbani yang tercepat disusul oleh Amir Kolahdozhagh. Meski panas cukup menyengat kedua pebalap tetap semangat mengayuh sepedanya.

Sekitar lima kilometer menjelang finis sambutan masyarakat sungguh luar biasa. Hampir sepanjang jalan hingga finis dukungan masyarakat terhadap pebalap terus dilakukan hingga finis.

Sementara itu pebalap Indonesia yang mampu masuk 10 besar adalah Bambang Suryadi dari Timnas Indonesia dengan waktu 03.50.34, disusul Hari Fitrianto dari CCN Cycling Team dab Robin Manulang dari Timnas Indonesia dengan catatan waktu yang sama.

Setelah etape lima ini semua pebalap mendapatkan jatah libur satu hari, sebelum melanjutkan etape keenam dari Padang Pariaman menuju Painan, Sabtu (8/6) dengan jarak tempuh 144,5 kilometer. (ant/bayu/dar)

Hasil Etape V

Sawahlunto - Muaro Labuh, Solok Selatan Hasil umum : 1. Amir Kolahdozhagh (Tabriz Petrochemical Team) 03.39.56 2. Ghader Mizbani (Tabriz Petrochemical Team) 03.39.56 3. Oscar Pujol Munoz (Polygon Sweet Nice) 03.47.59 4. Hossein Askari (Tabriz Petrochemical Team) 03.48.52 5. Blair Windsor (Budget Forklifs) 03.48.52 6. Kristian Juel (Budget Forklifs) 03.48.52 7. Johan Coenen (Team Differdange-Losch) 03.48.52 8. Bambang Suryadi (Timnas Indonesia) 03.50.34 9. Hari Fitrianto (CCN Cycling Team) 03.50.34 10. Robin Manulang (Timnas Indonesia) 03.50.34 Hasil pebalap Indonesia : 1. Bambang Suryadi (Timnas Indonesia) 03.50.34 2. Hari Fitrianto (CCN Cycling Team) 03.50.34 3. Robin Manulang (Timnas Indonesia) 03.50.34

Aiman Rebut Kembali Kaus Merah Putih MUARO LABUH - Aiman Cahyadi kembali merebut kaus Merah Putih sebagai tanda pebalap Indonesia tercepat pada Tour de Singkarak 2013, setelah sebelumnya digunakan pebalap senior Tonton Susanto.

Keberhasilan pebalap Timnas Indonesia merebut kaus Merah Putih (“red and white jersey”) itu, seiring dengan hasil yang cukup signifikan pada TdS etape lima dari Sawahlunto menuju Muaro Labuh, Kabupaten Solok Selatan, Kamis, dengan jarak tempuh 138,5 kilometer.

Meski tidak masuk dalam

10 besar pebalap yang finis terdepan, catatan waktu yang dibukukan Aiman Cahyadi

mampu mendongkrak posisinya ke puncak klasemen pebalap Indonesia. Hingga etape lima Aiman mampu membukukan waktu 19.25.03.

Setelah Aiman, disusul pebalap Timnas Indonesia lainnya Robin Manulang dengan catatan waktu 19.25.41, dan Hari Fitrianto dari CCN Cycling Team dengan catatan waktu 19.25.55.

“Terima kasih kepada rekan satu tim yang sudah membantu saya merebut kembali kaus Merah Putih. Memang butuh kerja keras untuk meraih hasil ini,” kata Aiman Cahyadi usai perlombaan.

Timnas Indonesia pada Tour de Singkarak 2013 menurunkan tujuh pebalap yaitu Ryan Areihan, Rohmad Nugraha, Rastra Patria Dinawan, Robin Manulang, Bambang Suryadi, Aiman Cahyadi dan Fatahillah Abdullah.

Namun, Ryan harus terhenti karena mengalami kecelakaan di etape tiga.

“Yang jelas saya tidak akan lengah lagi seperti kemarin.

Selain untuk menjadi yang terbaik untuk individu, saya juga akan membantu tim untuk mempertahankan posisi,” kata pebalap dengan nomor start 103 itu. (ant/bayu/dar)