e Paper Koran Madura 7 Oktober 2013

Page 1

1

SENIN 7 OKTOBER 2013 NO.0214 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

7 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Rakyat Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, Asal Madura

Kelahiran pemimpin berkualitas tak hanya tergantung personality sang pemimpin. Rakyat juga menentukan kualitas seorang pemimpin, baik saat proses memilih maupun ketika pemimpin itu menjalankan amanah rakyat. Demikian pula menyangkut tanggungjawab kepemimpinan; sang pemimpin maupun rakyat memiliki tanggungjawab sama. Bedanya, sang pemimpin bertanggungjawab sendiri, rakyat secara kolektif. Ada saling ketergantungan antara kualitas dan moralitas pemimpin di satu sisi dan kecerdasan serta moralitas rakyat pemilih di sisi lain. Jika salah satu sisi timpang, jangan berharap lahir kepemimpinan berkualitas. Katakanlah ada beberapa kandidat pemimpin yang maju bertarung. Jika rakyat tidak mengembangkan kecerdasan dan moralitasnya, yang akan terpilih sangat mungkin pemimpin yang jauh dari ideal. Demikian pula, ketika para calon pemimpin yang akan dipilih ternyata tak berkualitas lalu rakyat terpaksa memilih, juga akan tampil pemimpin jauh dari Sesungguhnya harapan. tak ada Tak salah pemimpin yang jika ada ungsakral, yang kapan bahwa bebas dari demokrasi kesalahan itu satu hal dan kesiapan masyarakat merupakan hal lain. Demokrasi sebagai instrumen untuk melahirkan pemimpin akan berjalan efektif bila ada kesiapan seluruh masyarakat. Demokrasi akan mampu melahirkan pemimpin terbaik bila rakyat pemilih memiliki kesiapan sistem, kecerdasan, kesejahteraan dan terutama moralitas. Tak ada demokrasi sehat bila para calon pemimpin dan rakyat tidak memiliki prasyarat minimal mekanisme demokrasi yang empat hal itu. Ini baru saat proses memilih. Usai pemimpin terpilih demokrasi memerlukan apa yang disebut pengawasan. Sebaik apapun pemimpin terpilih tetap memerlukan apa yang disebut instrumen pengawasan. Sistem rekrutmen pemimpin bisa saja baik. Namun bila sistem itu dibiarkan berjalan sendiri, tanpa instrumen pengawasan efektif, kecenderungan penyimpangan kepemimpinan sangat terbuka. Sebaik apapun proses pemilihan termasuk juga terpilihnya seorang pemimpin, tanpa ada titik lanjut pengawasan, penyimpangan sangat potensial. Pengawasan sama pentingnya dengan kualitas personality seorang pemimpin. Sesungguhnya tak ada pemimpin yang sakral, yang bebas dari kesalahan. Apalagi bila kepemimpian terkait kekuasaan politik, pemerintahan. Kecenderungan terjadi manipulasi, penyimpangan selalu terbuka. Kemungkinan seorang pemimpin tergoda, larut dalam arus deras kekuasaan, selalu terbuka bila terkait sosok pemimpin masih bernama manusia. Jika pemilih cerdas, bermoral dan calon pemimpin katakanlah juga memiliki kreteria sama, masih berpeluang terjadi penyimpangan kepemimpinan, apalagi bila kreteria itu terabaikan dalam proses pemilihan. Sangat sulit berharap sebuah perubahan kepemimpinan menjadi lebih baik bila kreteria minimal saat proses pemilihan terbaikan. Kepemimpinan terbaik memang memerlukan totalitas kelengkapan dari sosok, pemilih, sistem, proses sampai pada apa yang disebut pengawasan dan evaluasi. Sangat tidak mudah memang untuk melahirkan kepemimpinan ideal. =

Nasi Pecel Ayam Habis belanja di pasar, Matrawi terlihat lelah dan lapar. Didekat tempat parkir ia sengaja mampir di warung pecel. Matrawi : De’, Makan. Pecel ya.. Pedagang : Iya Pak, Silahkan duduk. Kasih sambel Pak? Matrawi : Iya Pedagang : Kasih telor Pak? Matrwi : Boleh Pedagang : Kasih ayam ya? Matrawi : Oh jangan.. Kalo dikasih ayam, saya mau makan apa... Cak Munali

AKSI POTONG JARI. Sejumlah pengunjukrasa anti korupsi melakukan aksi teatrikal potong jari menyususl ditangkapnya ketua MK, Akil Mochtar, di Solo, Jateng, Minggu (6/10).

ant/akbar nugroho gumay

MK Sarang Mafia?

SiPP Menuntut Beberapa Putusan MK Dianulir

JAKARTA- Keabsahan putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipertanyakan. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Solidaritas Pengacara Pilkada (SiPP) meminta agar putusan-putusan di MK, terutama yang dipimpin oleh Akil Mochtar dianulir.

substantif. “Hal substantif seperti putusan yang diambil itu atas dasar tindak suap menyuap dan kemungkinan besar hakim dalam keadaan fly,” katanya. Oleh karena itu, jika menganulir keputusan memang tidak bisa dilakukan karena berbenturan dengan undang-undang, setidaknya putusan

Hal tersebut sehubungan dengan ditetapkannya Akil sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus dugaan suap, yakni sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. “Kita mendesak agar putusan MK yang terindikasi suap untuk dianulir hasilnya,” kata Koordinator SiPP Ahmad Suryono dalam diskusi bertajuk Menganulir Keputusan MK di Jakarta, Minggu (6/10). Suryono sebagai seorang pengacara sadar betul kalau dalam undangundang telah diatur bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kendati demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran karena harus dilihat pula hal-hal informal lainnya yang lebih bersifat

Hal substantif seperti putusan yang diambil itu atas dasar tindak suap menyuap dan kemungkinan besar hakim dalam keadaan fly

Ahmad Suryono Kordinator SiPP

tersebut harus disidang ulang demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui judicial review. “Ada pengakuan dari seseorang pada saya, yang mengerti kronologi uang suap tersebut. Dia

tahu betul bank mana yang menjadi transaski, di Jakarta mana saja yang dijadikan tempat bertemu. Jadi, MK ini sarang mafia,” tegas dia. Berdasarkan pemantauanya, banyak kejanggalan dalam sidang kasus sengketa pemilukada. Misanya, pemilukada Kota Palembang, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Kediri, Kota Purwakata, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Maluku. Karena itu, Suryono berharap, KPK tidak hanya berhenti pada kasus pemilukada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Gunung Mas saja dimana Akil dijadikan tersangka. Tetapi, KPK harus membongkar peristiwa serupa di daerah lain. “Kami telah menemukan informasi, bukti dan saksi. Jadi cukup kuat untuk membongkar semua kasus serupa. Dalam dua tiga hari kedepan, akan kami serahkan pada KPK,” paparnya. Sebab itu, dia mengingatkan pada seluruh rekannya agar menjaga saksi dan bukti supaya tidak ‘digembosi’ oleh pihak-pihak yang tak ingin kasus suapnya terungkap. “Karena ada upaya menghilangkkam bukti dan saksi. Ini ada mafia, dan kita harus perjuangkan bersama untuk menegakan keadilan,” jelasnya. (gam/abd/ beth)

ROMA

Makin Perkasa

AS Roma perkasa dengan menjadi satu-satunya tim Italia yang selalu memetik kemenangan pada tujuh laga perdana Liga Serie A Italia musim ini. Korban terakhir keganasan Srigala Hitam adalah Inter Milan. Francesco Totti dan kawan-kawan menjungkalkan “I Nerazzuri” dengan tiga gol tanpa balas di depan publiknya sendiri, Stadion San Siro Minggu (6/10) dini hari WIB. Berita di Halaman 8

JELANG PEMILU 2014

Aburizal: Golkar Tak Tolak Kerja Sama KPU-Lemsaneg MEDAN- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan pihaknya tidak pernah menolak kerja sama yang dijalin Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga Sandi Negara.Namun, kata Aburizal di Medan, Minggu sore, kerja sama tersebut harus benar-benar bertujuan untuk mengamankan seluruh data kepemiluan. “Kita tidak menolak asalkan kerja sama itu dimaksudkan untuk pengamanan Pemilu itu sendiri,” katanya usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Sumut hasil musdalub. Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah memiliki pemikiran buruk mengenai kinerja seseorang, termasuk kerja sama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Mantan Menko Kesra tersebut juga menyatakan tidak memiliki pemikiran jika kerja KPU-Lemsaneg itu dimaksudkan untuk kepentingan parpol tertentu. “Tidaklah, orang selalu berpikiran buruk, seharusnya kita berpikiran baik,” katanya. Sebelumnya, sejumlah pihak memberikan reaksi yang beragam atas kerja

sama KPU-Lemsaneg dalam pengamanan data dan informasi sistem teknologi informasi KPU. Sedangkan Komisi I DPR akan mengawasi kerja sama KPU dengan Lemsaneg tersebut dengan mengecek bagaimana

sistem persandian yang dijalankan. “Komisi I bisa mengawasi dengan mengontrol sampai mengecek bagaimana sistem persandian itu berjalan,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq di gedung parlemen Jakarta, Kamis. (3/10).

Target 30 Persen Sementera itu terkait target perolehan suara di pemilu 2014 mendatang, Aburizal Bakrie berharap peraihan suara partai politik yang dipimpinnya bisa mencapai 30 persen dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. “Saya (mengharapkan) 30 persen,” katanya usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Sumut hasil musdalub di Medan, Minggu sore. Perkiraan itu disampaikan Aburizal Bakrie ketika dipertanyakan tentang harapan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono agar parpol berlambang pohon beringin tersebut dapat meraih 20 persen lebih suara. Menurut Aburizal, perkiraan dan harapan tersebut menyusul respon positif dari masyarakat terhadap peranan dan keberadaan Partai Golkar. Respon yang sangat positif tersebut didapatkan dari kunjungan Partai Golkar ke berbagai daerah di Tanah Air, “Insya Allah, itu dapat menjadi indikasi Golkar akan menang dalam Pemilu 2014,” katanya. Namun, kata dia, untuk merealisasikan perkiraan dan harapan tersebut, dibutuhkan kerja keras dari seluruh pengurus, simpatisan, dan kader Partai. (ant/ir/beth)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
e Paper Koran Madura 7 Oktober 2013 by koran madura - Issuu