e Paper Koran Madura 7 November 2014

JUMAT

KORAN MADURA

7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0480 | TAHUN III www.koranmadura.com

Dana “Kartu Sakti” Jokowi Dipertanyakan

KOMPENSASI KENAIKAN HARGA BBM

Nasional hal 2

E-Money Lebih Riskan Dibanding Raskin BERITA

TERKAIT Hal 4

ant/sahrul manda tikupadang

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menutup jalan dan menyandera mobil truk trailer saat berunjuk rasa di depan kampus UNM, Makassar, Sulsel, Kamis (6/11).

Aksi tutup jalan tersebut sebagai aksi protes terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena dinilai tidak pro kepada rakyat miskin.

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

Pragmatisme Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Tokoh atau pemuka dari sebuah komunitas, ibarat air dalam kemasan botol yang masih utuh. Orang-orang, memandang air dalam botol tersebut sebagai konsumsi pelepas dahaga. Karena itu, tuan rumah memersilakan tamu untuk meminum air di dalamnya. Begitu air habis, botol dimigrasi ke halaman. Ketika keluar dari ruang keluarga, botol itu ditendang; sekeras mungkin. Ibarat pepatah, ada peran disayang, habis pentas panggung diterjang. Inilah wujud pragmatisme yang sesungguhnya dimana seseorang diperlukan hanya karena pertunjukan belum berakhir.

Pada rentang waktu 1842-1910, William James (18421910), mengusung relativisme dan melahirkan pragmatisme. Itu dimaksudkan supaya kemanusiaan berhadapan dengan masalah besar sebentuk industrialisasi dan kapitalisasi. Di dalam politik, hal itu dominan dalam getting things done (ada karena berguna secara pragma). Bagi kaum pragmatis, dalam hal mengambil tindakan tertentu, ada dua hal penting yang dipertimbangkan.

Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk bertindak tertentu yang dianggap berguna secara pragmatis. Kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri yang tidak bisa dipisahkan antara tindakan dan kegunaan. Dua-duanya tidak dapat dipisahkan karena substansi dari pragmatisme adalah kepentingan untuk memenuhi syahwat kebutuhan sebagaimana ditiupkan psikolog Abraham Memandangi politik Maslow.

Di panggung politik tanah negeri yang dijejali air, Orde Baru menganut para Sengkuni, re- pragmatisme. Rezim itu tidak publik ini merindu peduli nilai. Apapun dikerjakan Puntadewa yang rezim asal menguntungkan. sadu, ambeg brah- Pragmatisme ini, pada akhirnya mana, tenang, sa- destruktif dan menyebabkan inkonsistensi pada penganutnya. bar, cinta damai Sikap pragmatis cenderung menempuh segala cara untuk mencapai kepentingannya dengan mengabaikan prinsip kebenaran. Sikap pragmatis ini tidak memberikan kontribusi apapun dalam menyelesaikan problematika kehidupan dan justru sebaliknya, mendatangkan bahaya laten yang merusak nilai-nilai kebenaran.

Dalam ranah kehidupan publik, pragmatisme politik hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Bermanfaat atau menguntungkan bukan berarti benar, tetapi hanya sekedar memuaskan syahwat. Di sinilah sikap plin-plan yang tidak berpendirian sangat nagras. Begitu kemanfaatan jangka pendek lenyap, mereka akan mencari dan memangsa kemanfaatan lain. Akibatnya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat tidak terselesaikan. Lalu, politik kemudian hanya sebagai alat untuk melestarikan kepentingan elit, bukan kebutuhan kaum alit.

Lebih buruk lagi, pragmatisme politik bisa menimbulkan citra buruk karena masyarakat akan semakin skeptis terhadap partai politik dengan menganggap politik itu kotor, buruk, menipu, dan manipulatif. Jika ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan mendatangkan bahaya bagi upaya penegakan nilai. Karena itu, Soe Hok Gie dalam konteks politik negeri ini menulis puisi; kawan-kawan, kuberikan padamu cinta, dan maukah engkau selalu berjabat tangan dalam hidup ini?

Memandangi politik negeri yang dijejali para Sengkuni, republik ini merindu Puntadewa yang sadu, ambeg brahmana, tenang, sabar, cinta damai, dan tidak mudah marah.

Negeri ini juga mendamba Bagaspati, Antasena dan Resi Subali sebagai perlambang kesucian hati yang berhasil membunuh syahwat politik Mussolini. Tetapi menatap keruwetan anak bangsa saat ini, masih adakah sosok serupa Puntadewa yang lahir dari ubun-ubun Kunti itu? Atau haruskah bersepakat dengan Afrizal Malna, yang menulis : Dalam rahim ibuku tak ada anjing? Bahwa seseorang pada akhirnya menjadi yang tidak diinginkan, lingkungan yang menjadikannya seperti itu, serupa pragmatisme, di sekitar kita. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

2

Gerakan Sederhana ala Kabinet Jokowi Jangan Rapat di Hotel, Jangan Naik Pesawat Kelas Bisnis JAKARTA-Gerakan penghematan anggaran dengan pola kerja sederhana mulai diwacanakan oleh beberapa menteri Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri BUMN Rini Sumarno yang mengimbau direkasi BUMN untuk menggunakan pesawat kelas bisnis, dan Menteri PAN yang melarang kegiatan dinas dilakukan di hotel, baik di pusat maupun di daerah.

Pegawai negeri sipil dilarang menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel, dan harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi.

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara,” kata Yuddi kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan usai

dirinya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menerima arahan, saran dan petunjuk berkaitan dengan tugas-tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait melaksanakan gerakan revolusi metal melakukan reformasi birokrasi di seluruh organisasi di kegiatan pemerintah.

“Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah,” katanya.

DPR TERBELAH

Selesaikan Dualisme dengan Duduk Bersama!

JAKARTA-Dualisme kepemimpinan di DPR belum juga mencapai titik temu. Masingmasing kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), masih bersikukuh dengan pendapatnya.

Opsi kocok ulang pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) sempat mencuat meski jalan untuk mencapai kompromi masih sulit.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella, mengatakan, untuk menyelesaikan pertikaian politik ini, perlu dimulai dengan kesadaran masingmasing pihak bahwa sudah terjadi kekeliruan bersama.

“Perlu kesadaran semua fraksi bahwa kita ini sudah sama-sama keliru,” ucap Patrice di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).

Karena itu, Patrice mengimbau agar semua pihak yang berseteru

mau duduk bersama dan menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada dengan musyawarah. “Situasi ini diselesaikan dengan duduk bersama. Jangan anggap kita paling benar,” kata Patrice.

Menurut dia, untuk menggelar pemilihan pimpinan komisi kembali diperlukan kehadiran setengah plus satu anggota fraksi.

Sebab, dalam Pasal 232 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dijelaskan, aturan dalam setiap mengambil keputusan dalam rapat harus dihadiri setengah tambah satu. Begitu pun dalam Tata Tertib DPR Pasal 251 Ayat 1.

“Menurut saya, belum ketemunya itu kita tidak penuhi proses tatib. Situasi ini perlu duduk bersama,” kata Patrice Dia mengaku, kocok ulang formasi pimpinan komisi menjadi salah satu opsi untuk mengakhiri konflik. Namun KMP masih belum sepaham. Baru dua fraksi dari KMP yang setuju dengan opsi KIH, yaitu mengocok ulang posisi pimpinan Komisi DPR. Dua fraksi yang setuju untuk

Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia. “Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan,” katanya.

Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno yang mengimbau agar pejabat menggunakan kelas ekonomi.

Menurut Rini, imbauan tersebut dalam rangka efisiensi anggaran perusahaan dari pos perjalanan luar kota.

Berdasarkan catatan, jumlah BUMN saat ini berkisar 138 perusahaan atau rata-rata satu perusahaan terdapat 30 orang yang masuk kategori pejabat, secara keseluruhan jumlahnya berkisar 4.000 orang. =ANT/JUWITA/BETH

kocok ulang adalah Gerindra dan PAN, namun Rio mengaku belum tahu sikap fraksi-fraksi lain di KMP. Rio menyambut baik kesediaan dari pimpinan DPR untuk mengajak musyawarah mufakat dalam pembagian pimpinan AKD secara proporsional. Rio mengatakan tujuan KIH menghendaki kursi di pimpinan komisi bukan untuk bagi-bagi jabatan, melainkan agar peraturan DPR ditegakkan menganut asas keadilan.

Namun Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membantah adanya wacana untuk mengulang kembali pemilihan pimpinan AKD. “Nggak ada wacananya, ketua dan wakil itu ‘kan sudah ditetapkan dan sudah mulai kerja, jadi sulitlah,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).

Namun, menurut dia, memungkinkan jika ingin penambahan komisi. “Tapi itu juga kalau disepakati oleh anggota,” imbuhnya.

Fadli menegaskan, apapun perubahan itu harus sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. “Yang pasti semua kemungkinan kita jajaki karena kita memang selalu terbuka, tapi kita juga tak mau memaksakan mengakomodasi,” tandasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

33

GARONG NEGARA

Ada Modus Korupsi Lewat Target Pajak JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan bahwa ada modus korupsi dalam perencanaan target pajak yang perlu diwaspadai pemerintah daerah.

ant/wahyu putro a

TUNTUTAN ARTHA MERIS. Terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Artha Meris Simbolon bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/11).

“Ada modus menurunkan target pajak dari potensi pajak yang bisa diserap,” katanya saat memberi sambutan dalam Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Kaims.

Ia mencontohkan pajak reklame DKI Jakarta yang potensinya dapat mencapai Rp2 miliar namun dalam penyusunan target hanya Rp1 miliar.

Realisasi pajak yang mencapai Rp2 miliar, kata dia, berpeluang dikorupsi dan pejabat terkait melaporkan bahwa realisasi hanya Rp1 miliar.

“Termasuk realisasi pajak reklame DKI Jakarta yang baru terealisasi 18 persen pada Agustus 2014 menjadi sorotan karena potensi pajak reklame sangat tinggi,” katanya.

Ia juga menyoroti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut bahwa lelang lahan lokasi reklame tidak masuk menjadi pendapatan DKI Jakarta.

Target pendapatan daerah

Dana Kartu ‘Sakti’ Jokowi Dipertanyakan JAKARTA-Program unggulan Presiden Joko Widodo yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai mengabaikan amanat konstitusi. Pasalnya, payung hukum untuk pelaksanaan program-program tersebut hingga kini belum ada.

“Tidak bisa suatu tindakan dilakukan terlebih dahulu kemudian dasar hukumnya menyusul.

Tindakan itu bisa dianggap ilegal sampai payung hukumnya diterbitkan,” ujar peneliti Divisi Kajian Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M. Nasef saat dihubungi, Kamis (6/11).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meluncurkan 3 kartu sakti di awal pemerintahannya.

Program ‘kartu sakti’ tersebut dinilai sejumlah kalangan tidak sesuai prosedur yang ada. Sebab, alokasi anggaran yang digunakan dalam program tersebut belum disahkan dalam APBN 2015. “Kita bertanya apakah semua ini sudah

benar sudah legal,” tanya Nasef.

Menurutnya, sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum maka seluruh tindakan pemerintah juga wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam melaksanakan program ketiga kartu sakti Jokowi tersebut.

Nasef menambahkan, meski tujuan penerbitan Kartu Sakti untuk memberi jaminan kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi warga kurang mampu, namun tetap harus berpedoman pada konstitusi.

“Konstitusi harus dijadikan pemerintah sebagai rambu dalam melaksanakan

tugas-tugasnya. Bahaya apabila bernegara tidak mempedomani konstitusi,” tegasnya Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan segera mengkaji kedua program andalan Presiden Jokowi itu. Ia tidak mau program yang diunggulkan tersebut menjadi kebijakan yang hanya sekadar pencitraan dan jauh dari azas legalitas.

“Kita tentu akan melihat sejauh mana. Kalau ada pelanggaran kita ingatkan kepada pemerintah agar tidak melanggar aturan,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu men-

menurut Samad harus disusun serealistis mungkin berdasarkan potensi yang ada.

Selain target pajak, Samad juga mengapresiasi realisasi belanja modal DKI Jakarta pada tahun anggaran 2013.

Sebesar Rp82 triliun belanja langsung terserap untuk berbagai program pembangunan, namun masih ada Rp418 miliar yang belum terserap.

“Seharusnya serapan juga ditingkatkan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jakarta masih tinggi seperti jalan dan kanal untuk mengatasi banjir,” ucapnya.

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan serapan APBD tahun anggaran 2014.

“Terutama dinas-dinas yang penyerapannya masih tergolong rendah, harus ditingkatkan sebelum kita memulai tahun anggaran baru,” katanya. =ANT/HELTI

jelaskan, DPR akan mempelajari program pemerintah KIS dan KIP itu apakah menggunakan dana APBN atau CSR dari perusahaan.

Bila dari APBN, tentu hal tersebut menyalahi aturan karena kedua program tersebut belum dianggarkan. “Ini kita pelajari, jangan sampai membohongi masyarakat.

Kita akan pelajari, program ini menggunakan dana apa. Kalau menggunakan dana BPJS disulap KJS, ini berarti membohongi rakyat,” jelasnya.

Namun, kata Fadli, jika KIS dan KIP menggunakan dana CSR perusahaan, maka juga harus dilihat prosedurnya. Terlebih, kedua program tersebut menyangkut kepentingan nasional dan tentunya harus menggunakan alokasi APBN. “Saya kira harus dilihat betul. Kalau dilihat BUMN apakah melanggar atau tidak. Dijelaskan kepada rakyat, supaya tidak ada overlap. CSR sudah diatur, jangan mengakali. Harus dijelaskan,” tandasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari melakukan unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11).

Dalam aksi tersebut mereka menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena dinilai akan berdampak dengan kenaikan harga bahan pokok yang sangat merugikan rakyat khususnya rakyat miskin. ant/ekho ardiyanto

E-Money Lebih Riskan Dibanding Raskin JAKARTA- Kalangan pakar pangan menilai rencana pemerintah mengganti bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan emoney lebih memiliki risiko tinggi dibanding subsidi beras.

Ketua Tim Independen Kajian Pangan Universitas Andalas, Sumatera Barat, Jhon Farlis dalam keterangan tertulis di Jakarta, menyatakan, tidak ada jaminan masyarakat menggunakan e-money itu untuk membeli beras.

“Dengan raskin ini ada dua hal sekaligus yang diatasi. Pertama kerawanan pangan, kedua kerawanan ekonomi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno menyatakan, pemerintah akan menggantikan bantuan beras untuk masyarakat raskin dengan uang elektronik

(e-money) mulai 2015.

“Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, tapi e-money (uang elektronik) di rekening mereka. E-money itu bisa untuk beli beras,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/11) lalu.

Rini mengatakan dengan e-money, masyarakat bisa membeli beras sesuai selera mereka. Misalnya, kata dia, ada beras seharga Rp10 ribu/kilogram untuk beras pecah 2 (broken 2) dan ada yang Rp6.000u/ kilogram untuk beras pecah 10 (broken 10).

RTS, kata dia, bisa memanfaatkan e-money untuk keperluan lain, sepanjang kebutuhan beras terpenuhi.

Langkah pemerintah tersebut, tambahnya, bertujuan agar bantuan itu bisa tepat sasaran. Nantinya, program ini berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

Sementara itu, Jhon Farlis mengakui, dengan penggunaan e-money memang terkesan demokratis, masyarakat bisa membeli apapun, namun masalah kerawanan pangan tidak teratasi.

Saat ini, menurut dia, 95 persen

masyarakat Indonesia mengonsumsi beras, sehingga kalau beras tidak disubsidi, harga di pasar bisa kacau.

Hal senada dinyatakan Pakar Pertanian Univesitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) Tuhana bahwa rencana menghapus raskin dan menggantinya dengan e-money berpotensi melanggar UUD 1945 dan UU Pangan.

“Dari sisi regulasi, negara wajib memberi perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, terutama soal pangan.

Dalam hal implementasi, kebijakan mengganti Raskin dengan e-money bisa menimbulkan banyak masalah baru,” ujarnya.

Tuhana menyatakan, raskin pada awalnya bertujuan mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Beras langsung dikonsumsi oleh masyarakat, tambahnya, kalau digantikan dengan uang dapat menimbulkan banyak masalah baru.

“Masyarakat bisa terjebak pola konsumtif akut. Karena tak ada jaminan e-money itu akan digunakan untuk apa,” katanya.

Perbaikan khusus kedua pakar tersebut

sepakat agar pemerintah tidak menghapuskan program raskin, sebaliknya justru mempertahankannya dengan perbaikan khusus.

Menurut Jhon, subsidi pangan, khususnya raskin, saat ini perlu diperluas jangkauannya, bukan dikurangi bahkan dihapuskan.

Dia menyatakan, dalam APBN 2015, besaran subsidi pangan untuk raskin dianggarkan Rp18,9 triliun, sementara subsidi BBM mencapai Rp291 triliun.

“Seandainya 240 juta masyarakat Indonesia digratiskan berasnya, APBN hanya mengeluarkan sebesar Rp216 triliun per tahun. Rakyat senang walaupun BBM naik, tapi beras aman,” katanya.

Jadi, menurut dia, seharusnya Raskin diganti dengan beras untuk masyarakat (Rasmas) sehingga yang menikmati beras murah tidak terbatas pada masyarakat miskin.

Sedangkan Tuhana berharap Pemerintah mempertahankan Raskin dengan perbaikan dari sisi aturan dan implementasi, yakni dengan mempertegas petunjuk teknis, pemantauan, dan pengawasan terhadap program serta memberi reward dan punishment yang sesuai bagi pelaksana raskin.

“Implementasinya saja diperbaiki, distribusi, dan indikator yang berhak agar berjalan ideal dan tepat sasaran. Selain itu, hubungan tim raskin pusat, provinsi dan kota harus satu persepsi terkait program raskin ini, dari koordinasi hingga pengawasannya,” katanya.=ANT/SUBAGYO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

PERTUMBUHAN EKONOMI

Triwulan III2014 Masih Melambat JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III -2014 sebesar 5,01% (yoy) melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2014 sebesar 5,12% (yoy).

Untuk tiga triwulan pertama tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11%. Realisasi pertumbuhan PDB ini sejalan dengan perkiraan BI bahwa pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2014 akan cenderung berada dalam batas bawah kisaran 5,1%-5,5%.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs menjelaskan konsumsi swasta tercatat masih tumbuh cukup tinggi yaitu 5,44% pada triwulan III-2014, meskipun lebih rendah dari triwulan II-2014 sehubungan dengan pengeluaran pascapemilu.

Kinerja investasi juga masih tumbuh cukup baik yaitu tercatat 4,02% pada triwulan III- 2014, meskipun melambat dari triwulan sebelumnya didorong oleh terkontraksinya investasi nonbangunan terutama investasi alat angkut dan alat berat.

“Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh meningkat didorong oleh penyerapan belanja barang yang lebih kuat. Secara keseluruhan permintaan domestik masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Jakarta, Kamis (6/11).

Dari sisi eksternal, ujarnya kinerja ekspor cenderung membaik, meskipun mengalami kontraksi, sejalan dengan terselesaikannya permasalahan ekspor barang tambang dan mulai meningkatnya ekspor manufaktur. Sejalan dengan itu, pertumbuhan impor masih mengalami kontraksi sebagai respon atas moderasi permintaan domestik yang masih berlanjut.

Namun demikian, BI memandang bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2014 tersebut masih sejalan dengan langkah pengelolaan stabilitas makro ekonomi yang dilakukan oleh BI bersama Pemerintah selama ini. “BI akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal dan memastikan agar perekonomian nasional ke depan berjalan dengan sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.=GAM

Ekonomi

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III No. 0480 | TAHUN III

55

Ekspor Bisa Naik 300% Syaratnya, Perdagangan Ilegal Harus Dibasmi JAKARTA-Pemerintah mematok target tinggi untuk ekspor Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tak tanggungtanggung, besaran kenaikan ekspor mencapai 300 persen atau tiga kali lipat dari realisasi 2013 yang tercatat US$182,57 miliar.

“Saya mau ekspor naik. Mulai tahun depan, dalam waktu lima tahun akan bisa naik tiga kali lipat,” kata Menteri Perdagangan (Mendag), Rahmat Gobel di Hotel JS Luwansa, Kamis (6/11).

Rachmat mengatakan rencana meningkatkan ekspor tersebut nantinya ditopang dari seluruh sektor yang ada di Indonesia, dan juga ditambah dengan diversifikasi pasar atau dengan memasuki pasar-pasar nontradisional yang sudah ada.

“Saya pasang target ekspor naik 300 persen itu karena dari 10 tahun lalu kita

tidak bisa maksimalkan ini, jadi ini angka untuk mengejar ketertinggalan saja,” ujarnya Satu hal yang bisa menjadi mendorong target tersebut tercapai adalah sektor kelautan. Menurutnya, selama ini produk kelautan tidak bisa maksimal di pemerintahan sebelumnya.

Selama ini banyaknya ilegal fishing di Indonesia menyebabkan potensi penerimaan dari sektor kelautan menjadi berkurang. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera ditertibkan sehingga bermanfaat bagi negara. “Sektor ini kan ilegal fishingnya banyak sekali, saya sudah koordinasi dengan Bu Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia akan basmi semua itu.

Jadi saya optimis ekspor kita bisa tumbuh 300 persen,” paparnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2014 defisit US$ 270,3 juta, di mana Indonesia hanya mampu meraup ekspor US$ 15,28 miliar sementara impor US$ 15,55 miliar.

Sementara ekspor nonmigas September 201 4 mencapai US$ 12,65 miliar, naik 6,48 persen dibanding Agustus 2014. Demikian juga bila dibanding ekspor September 2013

naik 2,94 persen.

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2014 mencapai US$ 132,71 miliar atau menurun 0,93 persen dibanding periode yang sama tahun 2013.

Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 109,30 miliar atau menurun 0,81 persen.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan pemerintah harus memberantas semua praktek perdagangan ilegal di Tanah Air. Itu menjadi prasyarat agar target peningkatan ekspor 300 persen dalam lima tahun mendatang bisa tercapai. “Misalnya tekstil selama ini yang ilegal 70 persen. Pas dicatat naik berapa persen,” ucap Hendri usai acara Economi Outlook 2015, Jakarta, Kamis (6/11).

Selain itu, Hendri juga meminta pemerintah membuat prioritas sektor usaha mana yang akan dikembangkan. “Jangan sekadar memperbaiki (praktek) ilegal. Kementerian Perdagangan bersama Kementerin Perindustrian dan Kementerian Pertanian harus punya basisnya mau kemana. Ada prioritas sektor lah yang mau dikembangkan yang mana. Agar fokus,” tandasnya. =GAM

ant/wahyu putro a

SOFYAN DJALIL LAPORKAN LHKPN. Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung KPK Jakarta, Kamis (6/11). Harta yang dilaporkannya sebesar Rp52,8 miliar dan 580 ribu dollar AS.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

AGROBISNIS

Ambisi Menjadi Produsen Kakao Raksasa MAMUJU-Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk merehabilitasi dan perbaikan kebun Kakao di Indonesia. Kebijakan itu ditempuh untuk mendukung target menjadi produsen Kakao terbesar dunia, pada tahun 2017 mendatang.

“Tiga sampai empat tahun ini kebutuhannya Rp1,2 triliun.

Peremajaan dan rehabilitasi (kebun) dimulai tahun depan ini,” kata Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan para petani kakao di Saletto, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11).

Seperti diketahui, Indonesia tercatat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana dengan luas areal 1.563.423 hektare dan produksi 795.581.

Produksi kakao Indonesia, terbesar berasal dari Sulawesi.

Sungguh pun Indonesia dikenal sebagai negara produsen kakao terbesar di dunia, tapi produktivitasnya dan mutunya masih sangat rendah. Rata-rata produktivitasnya hanya 660 kg/ ha, sedangkan Pantai Gading produktivitasnya sudah mencapai 1,5 ton / ha.

Tahun 2008 saja luas areal kakao Indonesia sudah mencapai 1,4 juta hektare. Dilihat dari luasnya areal perkebunan kakao menurut wilayah pada tahun 2008, Sulawesi adalah yang terluas mencapai 896,6 hektare, disusul Sumatera seluas 268,1 hektare selanjutnya

Jawa dan Kalimantan masingmasing seluas 90,7 hektare dan 52,9 hektare. Selama tahun 2008, Indonesia mengekspor biji kakao sebanyak 380.512 ton senilai US$ 54,6 juta, secara total, volume ekspor kakao mencapai 500.561 ton senilai US$ 1,2 miliar. Sementara tahun 2009 ekspor kakao Indonesia turun menjadi 248.000 ton hingga 406.000 ton.

Saat berdialog dengan para petani kakao di Saletto, Presiden Jokowi juga meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang segera membenahi sertifikasi perkebunan rakyat tersebut.

Presiden juga akan memanggil kalangan perbankan agar ikut serta dalam pembiayaan kredit bagi perkebunan Kakao.

Presiden berjanji akan mendorong industri kakao berinvestasi di pusat-pusat produksi agar memberikan nilai tambah. Dia menargetkan dalam tiga tahun ini, Indonesia dapat menjadi produsen Kakao terbesar. “Kita harapkan dalam tiga tahun bisa nomer satu di atas Pantai Gading dan Ghana.

Petani juga harus kerja keras,” pungkasnya. =GAM

ant/m agung rajasa

KENAIKAN PRODUKSI KEDELAI. Pengrajin melakukan proses pembuatan tahu di salah satu industri pembuatan tahu di Jakarta, Kamis (6/11).

Badan Pusat Statistik mengatakan produksi kedelai Aram (angka ramalan) II 2014 mengalami kenaikan sebesar 141,34 ribu ton atau 18,12 persen karena adanya penambahan luas areal tanam.

ant/reno esnir

PERTEMUAN MENTERI KP DAN DUBES KANADA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) mendampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (6/11). Pertemuan tersebut berkomitmen untuk meningkatkan nilai perdagangan, terutama sektor perikanan dan kelautan di Indonesia khususnya ekspor produk perikanan dan kelautan yaitu seafood, dan rumput laut Indonesia ke Kanada baru mencapai US$ 38 juta.

Minat terhadap Reksadana Rendah JAKARTA-Potensi nasabah reksadana di Indonesia masih sangat besar.

Namun hingga kini nilai investasi masyarakat di reksa dana baru sekitar 6% dari total dana simpanan di perbankan yang mencapai Rp 3.885 triliun.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2014, dari sekitar 151,33 juta rekening nasabah di perbankan, sebanyak 55% memiliki simpanan lebih dari Rp 2 miliar.

“Perbankan merupakan jalur yang paling strategis untuk menjaring nasabah reksadana. Selain jumlah nasabah perbankan sangat besar, jaringan pemasaran bank yang mampu menjangkau berbagai wilayah di Indonesia akan memudahkan produk Ashmore cepat dikenal,” ujar Presiden Direktur Ashmore Ronni Gandahusad usai penandatanganan kerjasama dengan Bank OCBC NISP di Jakarta, Kamis (6/11).

Dia mengaku pilihan tepat menggandeng perbankan untuk memberikan akses yang luas bagi seluruh kalangan masyarakat.

Untuk itu, PT Ashmore Asset Management Indonesia (Ashmore) terus memperluas jaringan pemasaran guna meningkatkan penetrasi produk-produknya ke nasabah ritel.

Kerjasama Bank OCBC NISP dan Ashmore ini ditandai dengan penawaran dua produk reksadana terbaiknya yaitu Reksadana Ashmore Dana Progresif Nusantara (ADPN) dan Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN).

“Kerjasama dengan Bank OCBC NISP ini merupakan momentum yang tepat bagi Ashmore untuk menjaring lebih banyak nasabah ritel melalui perbankan.

Kami percaya strategi ini akan semakin mendekatkan Ashmore masuk 10 besar perusahaan aset manajemen terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, Bank OCBC NISP merupakan bank keempat yang telah menjalin kerjasama pemasaran produk-produk Ashmore.

“Tingginya kepercayaan perbankan terhadap Ashmore merupakan nilai yang sangat positif dan menjadi modal untuk mengembangkan produk-produk baru. Ke depan kami akan terus berusaha memperluas jaringan dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk dapat berinvestasi di reksadana,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Bank OCBC NISP, Andrae Krishnawan mengatakan, kerjasama dengan Ashmore untuk mendistribusikan produk reksadana akan memperkaya pilihan jenis investasi bagi nasabah Bank OCBC NISP. ”Sejalan dengan komitmen untuk menjadi Your Partner for Life bagi nasabah, Bank OCBC NISP senantiasa berupaya menghadirkan beragam produk yang bernilai tambah dan dapat menjadi solusi keuangan terbaik. Kami percaya, kerjasama dengan Ashmore ini dapat memberi layanan produk investasi terbaik serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi investasi para nasabah” jelasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 JUMAT 7 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0480 |IIITAHUN III

OPINI 77

Sumpah Pocong Cerpen: Rafi’uddin*

O

rang-orang tidak seperti biasanya, usai salat Jumat biasanya mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi kali ini keadaan yang aku lihat berbeda. Mereka masih ada di dalam masjid. Bahkan seluruh masyarakat datang. Tiba-tiba seseorang yang berpakaian gamis putih, sarung putih, dan peci putih lengkap dengan sorbannya. Dengan suara lantang dan tegas, ia mengumumkan bahwa prosesi sumpah pocong akan segera dilaksanakan.

Sumpah pocong merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Madura. Sebagai sumpah, sumpah pocong diselenggarakan untuk memberikan bukti kebenaran tuduhan dari suatu kasus yang tidak mempunyai bukti yang kuat. Untuk memberikan kebenaran satusatunya jalan dibuktikan dengan keberanian melakukan sumpah yang dikenal dengan sumpah pocong. Sumpah pocong merupakan tradisi yang berkembang sejak dulu.

Bapak tua memasuki ruangan masjid dengan dua orang yang mengiringi di belakangnya sembari membawa kain putih dan satu mushaf al-Qur’an. Kemudian Pak Tua dibungkus kain kafan layaknya orang meninggal.

Dia terlentang di depan tempat imam shalat dengan mushaf alQur’an yang ditaruh di atas. Ruangan masjid hening. Tidak satu pun orang bersuara. Apakah sedang khusuk berzikir atau mereka takut menyaksikan orang hidup dibungkus kain kafan layaknya orang meninggal.

Kemudian Pak Kiai memandu pak tua membacakan sumpah.

“Bismillahirrahanirrahim.

Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Saya bersumpah tidak pernah berbuat terkutuk dan sangat dibenci Allah, berupa menyantet orang atau menyuruh orang untuk menyantet. Jika saya benar-benar melakukannya, maka dengan sumpahku ini semoga Allah memberi laknat kepada saya, baik di

dunia lebih-lebih di akhirat kelak.

Selama sisa umur saya semoga Allah mengutuk saya hingga kepada keturunan-keturunan saya. Dan juga kepada orang-orang yang telah menuduh saya dengan perbuat terkutuk ini, semoga Allah senantiasa memberi hidayah sehingga mereka sadar bahwa tuduhannya tidak benar.” Begitu lah sumpah yang diucapkan terdakwah yang dipandu oleh Pak Kiai. *** Aku masih ingat pembicaraan orang-orang sekitar beberapa hari sebelum prosesi sumpah pocong digelar bahkan saya juga mendengar dari kakek aku sendiri bahwa sumpah pocong memang sering digunakan untuk mengatasi suatu kasus seperti santet. Kebenaran kasus santet sulit dibenarkan dengan mendatangkan bukti fisik yang jelas, melainkan hanya bermula dari tuduhan-tuduhan serta perasaan sentimen terhadap orang-orang tertentu sehingga

mudah menjustifikasi seseorang untuk melakukannya.

“Sepuluh tahun yang lalu, Pak Slamet pernah dituntut untuk melakukan sumpah pocong lantaran dia dituduh menyantet tetangganya. Waktu itu kamu masih kelas lima SD. “Atas dasar apa kek dia menuduh Pak Slamet melakukan santet?” Aku bertanya penasaran kepada Kakek yang lebih tahu tentang sumpah pocong dari pada aku. Meski sekarang aku sudah kuliah semester tujuh. Pengetahuanku mengenai kebudayaan yang berkembang di masyarakat tidak seberapa dibanding dengan kakekku meskipun dia tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

“Dulu Pak Slamet ingin mempersunting putri Pak Joko dengan anaknya sendiri, tapi Pak Joko tidak mengabulkan lantaran keluarga Pak Slamet termasuk keluarga miskin pekerjaannya hanya sebagai

nelayan biasa. Sementara Pak Joko dulu orang paling kaya di Desa ini.”

Menurut cerita Kakek, Pak Joko dengan sangat kejamnya menghina keluarga Pak Slamet.

Bahwa Putrinya tidak pantas mendapat suami seperti anaknya yang berasal dari keluarga miskin dan tidak ingin mempunyai besan seperti Pak Slamet yang pekerjaannya hanya Nelayan biasa. Padahal anaknya samasama suka, karenanya Pak Slamet mempunyai tujuan baik untuk mempersunting putrinya. Semenjak kejadian itu hubungan antara keluarga Pak Slamet dengan Pak Joko tidak baik lagi. Selang beberapa minggu Pak Joko jatuh sakit. Keluar masuk rumah sakit, bahkan sering juga melakukan pengobatan alternatif, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa bahkan sakitnya bertambah parah hingga Pak Joko menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.

Semenjak itu masyarakat mulai

mengkait-kaitkan dengan Pak Slamet, bahwa Pak Joko bukan sakit biasa yang diderita kebanyakan orang, tetapi karena dianiaya orang lain. Tuduhan itu pun diarahkan kepada Pak Slamet.

Sepeninggal Pak Joko, kabar mengenai tuduhan tukang santet kepada Pak Slamet semakin meluas. Tua muda, semua mendengarnya. Bahkan sebagian dari masyarakat merasa takut bila berurusan dengan Pak Slamet. Sementara Pak Slamet beserta keluarganya tidak menerima tuduhan tersebut. Untuk membuktikan kebenarannya, Pak Slamet mendatangi Pak Kiai dan minta pertimbangan dari Pak Kiai mengenai tuduhan yang diberikan kepadanya. Akhirnya pak Kiai menyuruhnya melakukan sumpah pocong yang disaksikan seluruh masyarakat.

“Itu hanya dugaan orang. Benar tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak boleh mempunyai perasaan jelek terhadap seseorang apalagi menuduhnya.

Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dialah yang maha Tahu.”

Kakek mengakhiri ceritanya.

Pesannya mengandung makna yang amat dalam. Pesannya telah menguatkan keyakinan dan rasa tawakalku kepada Tuhan. * ** Pak Kiai membacakan doa.

Kain kafan yang membungkus tubuh Pak Tua segera dilepas.

“Prosesi sumpah pocong sudah usai. Jama’ah boleh meninggalkan tempat. Semoga dengan dilaksanakannya sumpah pocong ini dapat memberi kesaksian terhadap masyarakat perihal kebenaran dari prasangka yang diberikan kepada Pak Yitno.” Pak Yitno adalah nama dari Pak Tua yang dituduh menyantet Pak Saleh warga setempat.

Pak Tua pun beranjak keluar dari ruangan meninggalkan masjid. Dia pun menyalami Pak Kiai dan beberapa orang yang menyaksikan prosesi sumpah pocong sembari mengajak semua jama’ah untuk menikmati jamuan yang telah disediakan di rumahnya sebagai bentuk syukur atas diselenggarakannya sumpah pocong= *) Rafi’uddin, kelahiran daerah ujung Madura Kab. Sumenep, Kec. Talango. Kesenangannya menulis cerpen telah tertanam sejak masih di Pesantren Nasy’atul Muta’allimin Gapura Timur. Sekarang sedang melanjutkan studi S2 nya Program Studi Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yog-

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: Prakoso 8 Dwi Agung

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

MADURA

Puisi Tak Ada Kepulangan Allah, sekiranya jarum waktu Serta benang cahaya kehidupan telah sampai menyulam tubuhku. aku bentangkan ampun menujuMu di sepanjang desakan doa.

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

Membongkar Skenario Asing di Indonesia Oleh: Moh. Khalili*

Aku ingin kedatangan yang sederhana: tak ada kepulangan kecuali kehendakMu adalah rindu bagiku Firdaus 2013

Perjanjian Jalan

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

:Marsten L Tarigan Masih cobacoba kuselipkan daun tinta kering dan kuku ranting yang patah bekas musim kemarau lalu pada dagumu yang lebih panjang dari lorong yang membuat mataku seperti buta.

Berharap lampu-lampu akan menyala kedalam rambutmu yang hitam juga aspal basah yang gelap agar jalan tetap menjadi suci.

Indonesia terkenal sebagai Negara yang kaya akan kekayaan alamnya.

Hampir seluruh bahan material terkandung di bumi Nusantara ini. Namun, di sisi lain Indonesia miskin akan sumber daya manusianya. Kemampuan untuk mengelola kekayaan alam yang ada menjadi tidak efektif, bahkan nyaris hampir tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Faktor inilah di antara yang kesempatan bagi pihak-pihak asing mengeksploitasinya.

2012

Duka Hari

U

Lelah siang mengejar malam menjadi gelap sore gerakan awan mengikuti arah angin menutup jejak-jejak tuhan pada langit.

Suara pesta mendung menggerung awan berganti pakaian.

Bumi mati.

Semesta menghilang tanpa isyarat.

Barangkali, malaikat sudah bosan mencatat dan tuhan tak mau lagi berbagi.

Kerinduan

2012

Malam sudah menutup tirai senja entah apa yang masih sembunyi dalam gelap itu?

Selain cahaya-cahaya yang baru saja pergi juga hujan yang menjatuhkan tubuhmu pada selimut.

Entah siapa yang sembunyi dalam gelap ini?

Mungkin engkau, akan keluar dari mataku menyalakan lampu. Sebelum udara menyisakan kerinduan pada jendela yang terbuka.

2012

Dwi Agung Prakoso

Lahir di Bekasi, 17 Mei 1994. Pegiat sastra di Forum Sastra Bekasi (FSB) dan Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS UPI). Tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia.

ntuk konteks dewasa ini, kekuasaan pihak asing begitu mencengkeram kuat terhadap keberadaan migas di Indonesia.

Fenomena tersebut ikut mewarnai wajah politik maupun kebijakan pemerintah dalam negeri yang dipengaruhi oleh dominasi modal asing pada sektor migas. Meningkatnya investasi asing dalam sektor migas misalnya, menunjukkan bahwa modal asing semakin mendominasi. Hal ini berdampak pada naiknya harga migas dan naiknya barang komoditas lainnya.

Oleh karena itu, kendati negeri ini kaya akan migasnya, mengapa justru menjadi pengimpor minyak bumi, bukankah negeri ini kaya akan kandungan migas? Awalnya, di bumi Indonesia ditemukan sumber minyak gas sejak masa penjajahan Belanda. Sejak itulah Negeri ini mulai dilirik oleh Negaranegara luar hingga mengeksploitasi, seperti Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. (hlm. 21) Mereka bersaing menanamkan modalnya dan mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia.

Buku ini menyebutkan beberapa Negara luar sejak awal telah menanamkan modal dan terjadi pertarungan bisnis yang sangat a lot. Misalnya, Jepang yang mampu merebut Indonesia dari Belanda sangat berdampak

baik bagi Jepang. Orang-orang Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat angkat kaki dari Indonesia. Berbeda dengan Belanda, Jepang tambah sangat serakah terhadap kekayaan dan rakyat Indonesia. Mereka memperlakukan rakyat Indonesia layaknya budak. (hlm. 39) Ismantoro melalui bukunya ini mencoba mengeksplorasi data-data sejarah Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga merdeka yang berkaintan dengan migas. Bagaimana kepemilikan Indonesia terhadap migas sebagai kekayaan alam ketika masih dalam jajahan dan bagaimana kepemilikan Indonesia ketika telah merdeka serta ketika melewati beberapa era. Buku ini mencoba menggambarkan dengan jelas.

Memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai presiden pertama, rakyat merasa lega karena eksploitasi dari para penjajah tidak dirasakan lagi. Negeri ini

memiliki kedaulatan atas ekonomi dan kekayaan alam tidak lagi dikuasai oleh tangan-tangan penjajah. Akan tetapi pemerintahan orde lama yang menentang kepentingan pihak asing dan menyetop modal asing masuk kembali ke Indonesia menyebabkan sulitnya ekonomi di negeri ini, sehingga kekayaan alam yang dimiliki kurang efektif dalam pengelolaannya.

Ketergantungan terhadap pasar dunia menjadi alternatif.

Bentuk pasar dunia ini menjadikan pihak asing bercokol kembali di Indonesia dalam rangka menanamkan modalnya. Mereka mampu mengendalikan pasar dunia dan dengan mudah melakukan boikot serta meluluhlantakkan ekonomi Indonesia atau negeri-negeri yang menentangnya. (hlm. 53) Hingga saat ini, meski kita kaya akan kandungan alamnya nyaris tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Skenario asing semakin kuat mengcengkram di Indonseia. Kondisi yang demikian nyaris, disadari atau tidak telah berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam negeri. Skenario-skenario tersebut bertujuan agar rakyat Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas buminya sendiri.

Setidaknya, dari penjelasan yang ditulis dalam buku ini menitikberatkan pada kajian kelas. Keberadaan kelompok borjuis dan proletar yang identik dengan kaum buruh, sedangkan kelompok borjuis mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik modal. Kedua kubu tersebut sekaligus menjadi pendekatan dalam buku ini untuk melihat lebih kritis terhadap skenario asing di Indonesia, karena secara tidak langsung rakyat Indonesia menjadi buruh terhadap orangorang asing di Negaranya sendiri. Selamat membaca= *) Pascasarjana Prodi Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014

No. 0480 JUMAT 7 NOVEMBER 2014 || TAHUN No. 0480 | III TAHUN III

99

Buruh Blokade Jalan Demi UMK SURABAYA - Ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (6/11.

Dalam aksinya, massa mendesak supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, segera menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) minimal Rp 3 juta.

Selain menuntut kenaikan UMK, ribuan buruh ini juga mempunyai beberapa tuntutan lain.

Hal ini terlihat dari beberapa poster besar yang dibawa para buruh ke depan Gedung Negara Grahadi. Beberapa tuntutan mereka yang tertulis di posterposter yang mereka bawa antara lain, “Naikkan UMK Surabaya Rp 3 Juta”, “Tolak Kenaikan Harga BBM”, dan “Hapus Iuran BPJS Kesehatan”.

Dalam unjuk rasa itu, setidaknya diikuti enam serikat pekerja di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan Serikat Pekerja Produktiva.

Aksi ribuan buruh ini berjalan konduksif, karena Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Syaifullah Yusuf menemui perwakilan massa untuk menyalurkan aspirasinya.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, proses penetapan UMK akan dilakukan jika semua daerah sudah menyerahkan usu-

agus setyawan/koran madura

BURUH TUNTUT UMK. Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (6/11).

lannya.

“Kita masih menunggu, karena belum semua daerah menyerahkan usulan UMK,” kata dia.

Hal senada juga dinyatakan Kepala Bidang Pengawasan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Timur (Jatim) Totok Nurhandajanto. Dia mengatakan hingga saat ini UMK kabupaten/ kota se Jawa Timur memang belum bisa ditetapan karena menunggu usulan UMK dari empat daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo,

Gresik, dan Jombang.

“Kita sudah kirimkan surat bagi empat daerah itu, minimal sebelum tanggal 21 November mereka sudah harus kirimkan usulannya,” kata dia. Hingga 21 November, empat daerah tersebut tidak kunjung melayangkan usulan, maka UMK akan menggunakan patokan UMK lama.

Aksi unjuk rasa ribuan buruh dari beragam serikat pekerja di gedung Negara Grahadi ini akhirnya bubar tanpa hasil. Aspirasi mereka yang mendesak UMK

Surabaya sebesar Rp3 juta tidak bisa langsung disetujui karena penetapan UMK masih menunggu usulan dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Padahal sesuai jadwal usulan UMK harusnya sudah diserahkan ke Gubernur pada akhir Oktober lalu.

Sementara itu, Andie Peci selaku perwakilan buruh mengaku kecewa karena hingga kini Pemkot Surabaya tidak kunjung menyelesaikan usulan UMKnya. Buruh sendiri berjanji akan kembali menggelar aksi unjuk

rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kita akan terus kawal sampai pemerintah benar-benar menetapkan UMK Surabaya sebesar Rp3 juta,” tandas dia.

Sementara itu akibat unjuk rasa sendiri, Jl Gubernur Suryo juga langsung ditutup karena ribuan massa buruh memenuhi seluruh badan jalan. Sebanyak 1.700 personel kepolisian juga telah diterjunkan untuk mengamankan aksi ribuan buruh ini. = AGUS SETYAWAN

PERTANIAN

Petani Berencana Akan Membakar Ladang Tebu LUMAJANG - Petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan membakar ladang tebu seluas sekitar lima hektare sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak bisa membantu petani menaikkan harga gula.

"Ladang tebu yang akan dibakar adalah milik H Marzuki.

Tebu itu akan dibakar karena kalau dipanen rugi dan kalau tidak dipanen juga rugi," kata Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR) Lumajang Budhi Susilo di Kabupaten

Lumajang, Jawa Timur, Kamis (6/11).

Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja mengikuti proses lelang di kantor PTPN XI di Surabaya, namun petani kecewa dan tidak mau melepas gula mereka yang kini menumpuk mencapai sekitar 8.000 ton, dan itu belum termasuk gula milik Pabrik Gula Jatiroto.

"Penawaran barusan hanya Rp 7.875 per kilogram, sedangkan gula milik PG Prajekan, Bondowoso, lebih tinggi sebesar Rp 7.900. Kami tidak mau me-

lepas gula kami dengan harga segitu, karena kami rugi. Kami bisa untung kalau harga gula mencapai Rp 8.500 per kilogram," katanya.

Ia menyebutkan bahwa ladang tebu milik H Marzuki nantinya akan ditanami dengan pohon sengon dan sebagian dijadikan kebun jeruk. Kemungkinan langkah itu akan diikuti oleh para petani tebu lainnya jika harga gula tidak kunjung membaik.

Apalagi, kata Budhi, harga gula saat ini jauh lebih rendah

dibandingkan dengan harga beras, padahal masa tanam padi hanya sekitar tiga bulan, sedangkan tebu memerlukan waktu satu tahun.

Sebelumnya, petani di Lumajang juga melakukan protes atas rendahnya harga gula dengan membuang gula mereka ke jalanan. Namun aksi protes mereka hingga kini berdampak untuk mendongkrak harga gula hingga di atas Rp 8.000 per kilogram.

Budhi menjelaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan

harga patokan petani (HPP) gula Rp 8.500 per kilogram dari sebelumnya Rp 8.250, namun pada proses lelang peserta tidak ada yang berani membeli sesuai HPP tersebut.

Karena tidak sesuai harapan, petani bertekad tidak menjual gulanya, meskipun gula sebanyak 8.000 ton itu menumpuk dan ditampung di rumah-rumah yang tidak dihuni. Hal itu karena gudang milik PG Jatiroto sudah tidak muat menyimpan gula yang belum laku. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

Terdakwa Narkoba Dijerat Pasal Rehabilitasi ant/m risyal hidayat

INDONESIA SHARI'A ECONOMIC FESTIVAL 2014. Wapres, Jusuf kalla (tengah) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo (kanan) didampingi Gubernur Jatim, Soekarwo (kiri) di sela-sela pembukaan Indonesia Shari'a Economic Festival 2014 di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya, Jatim, Rabu (5/11) malam.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang berlangsung hingga 9 November 2014 tersebut diikuti perwakilan otoritas moneter negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan 28 Gubernur Bank Sentral anggota OKI.

KEBIJAKAN

Pertemuan Gubernur Bank Sentral OKI Bahas Makroprudensial SURABAYA - Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Otoritas Moneter negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam di Surabaya membahas kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan.

"Kami telah bertukar pandangan soal kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam jumpa pers seusai pertemuan tersebut, Kamis (6/11).

Agus menjelaskan dalam pertemuan yang dihadiri oleh delapan Gubernur Bank Sentral dan 20 pejabat yang mewakili, juga sepakat untuk meminta bantuan lembaga internasional dalam penerapan kebijakan makroprudensial maupun pendalaman pasar keuangan tersebut.

Peran lembaga seperti Islamic Financial Service Board (IFSB) dan Accounting Auditing Organizarion for Islamic Financial Institution (AAOIFI) akan menentukan pencapaian upaya dimaksud dan membangun standar internasional yang lebih lengkap termasuk dalam penyediaan data serta informasi.

"Kami juga mendiskusikan untuk bisa melakukan 'capacity building' dan meminta keterlibatan dari organisasi IDB untuk membangun kapasitas tersebut," kata Agus yang dalam jumpa pers ditemani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Kami telah bertukar pandangan soal kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan,”

Agus Martowardojo

Gubernur Bank Indonesia Selain itu, lanjut Agus, pertemuan juga membahas mengenai upaya pendalaman pasar keuangan sebagai peningkatan keuangan yang inklusif (financial inclusion) serta menjaga stabilitas pasar keuangan di negara-negara OKI. Salah satu hal yang dilakukan untuk pendalaman pasar

keuangan adalah adanya pengelolaan zakat dan wakaf sesuai tata kelola sebagai mobilisasi kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihat ada standar pengelolaan wakaf dan zakat, yang itu bukan hanya sebagai kewajiban sosial tapi dikelola sesuai international best practise dan taat pada prinsip syariah serta menjadi sumber pendanaan untuk sistem keuangan yang sehat," kata Agus.

Ia menambahkan pembahasan mobilisasi zakat sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan zakat namun realisasinya belum terlalu optimal.

Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Otoritas Moneter negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mulai dilakukan sejak 2009 dan merupakan forum untuk berbagi pengalaman serta peningkatan kerja sama dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

"Para gubernur juga menyepakati pertemuan berikutnya akan diselenggarakan di Suriname pada 2015," tambah Agus. = ANT/SATYAGRAHA/DIK

SURABAYA - Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak kembali mendapat sorotan. Sorotan tersebut terkait dengan sikap yang terkesan mengistimewakan para terdakwa kasus narkoba. Kali yang terkesan diistimewakan adalah Dion Permana Dwi Putra (34), warga Manukan Rejo IV Surabaya. Terdakwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ini hanya dijerat dengan pasal rehabilitasi.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ika Mualidina, dari Kejari Tanjung Perak, menyatakan bahwa terdakwa Dion yang didampingi oleh pengacaranya, Budi Sampurna diduga bersalah dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sebanyak satu poket dengan berat kotor 0,4 gram.

“Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 112 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) no 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” kata JPU ika.

Dalam dakwaannya, JPU Ika mengungkapkan, bahwa terdakwa ditangkap pada 23 juli 2014 pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa Dion di jalan Raya Tengger Kandangan, Surabaya.

Pada saat itu anggota dari Satuan Reserse Narkoba (Sat Reskoba) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan pemantau peredaran gelap narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa

Dion, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan.

“Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,4 gram berikut dengan pembungkusnya dan satu pipet kaca dan tutup botol dengan sedotan warna putih yang disimpan dalam kotak jam tangan Ripcurl yang disimpan dalam almari buku di ruang tamu terdakwa,” papar dia.

Sekadar diketahui, keistimewaan pasal rehabilitasi ini juga pernah dijeratkan pada komplotan Narkoba Apartemen Metropolis, Jimmy Paxy(40) bersama temantemannya, David Alianto (23) dan Agung Wicaksono yang cuma dituntut ringan yakni 1 tahun 3 bulan oleh Jaksa Kejari Tanjung Perak.

Ketiganya didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina, melanggar pasal alternatif, yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 312 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau juga didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

TERDAKWA NARKOBA. Dion Permana Dwi Putra didampingi kuasa hukumnya Budi Sampurna menjalani sidang di PN Surabaya.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

Penaikan Harga BBM Rp 3.000/Liter Tak Realistis SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Jatim) mendukung rencana penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, namun pihaknya menilai revisi harga dengan penaikan Rp 3.000 per liter itu tidak realistis.

"Memang kami mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Silakan saja subsidi BBM dilepas, tapi revisi harga sebesar itu mengandung kepentingan di luar keberpihakan terhadap rakyat," kata Perwakilan Kadin Jatim, Puguh Iryantoro di Surabaya, Kamis (7/11).

Di sela pelatihan "Pemahaman Dunia Usaha Terhadap Energi" di Graha Kadin Jatim, ia menjelaskan dengan ditiadakannya subsidi BBM, maka dananya bisa dialihkan dan digunakan membangun infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia.

Apalagi, saat ini harga minyak dunia sedang mengalami penurunan menjadi 80-90 dolar Amerika Serikat per barel. "Sementara harga minyak di pasar internasional sebelumnya mencapai 110-115 dolar per barel," ujarnya.

Idealnya, jelas dia, penaikan BBM subsidi itu bisa ditentukan dengan skema di bawah Rp 2.500 per liter. Salah satu indikator penentuan itu adalah biaya produksi BBM oleh Pertamina masih di posisi Rp10.500 per liter.

"Kami harap penaikan harga BBM subsidi ini bisa dikaji ulang berapa besarannya supaya tidak memberatkan rakyat. Ya kalau naik Rp3.000 per liter tentu saja kami khawatir bisa menimbulkan gejolak pasar," katanya.

Ia menambahkan pengurangan subsidi BBM ibarat obat. Untuk itu, ia menilai masyarakat di Tanah Air perlu penyesuaian terhadap kebijakan baru tersebut.

"Walau obat bisa menyehatkan tapi obat yang terlalu pahit dapat mengakibatkan konsumen pingsan. Bahkan, dapat merujuk pada risiko perlambatan ekonomi," katanya.

Di sisi lain, sebut dia, terjadi kesalahan pola pikir selama ini dengan menyamakan kebutuhan untuk produktivitas dengan gaya hidup konsumerisme. Untuk itu BBM subsidi harus tepat masuk pada sektor produktif.

"Jangan keperluan individu

ant/eric ireng

PENGUKURAN KETEPATAN TAKARAN BBM. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, menyaksikan pengukuran takaran BBM dengan menggunakan bejana ukur, saat sidak pasokan BBM di SPBU Kayoon Surabaya, Kamis (6/11). Pertamina ketat dalam menjaga ketepatan takaran BBM di SPBU dan menyiapkan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran takaran, berupa pemotongan margin hingga pemutusan hubungan usaha.

atau melihat karena dia orang kaya lalu disuruh bayar lebih.

Kaya bagi pengusaha dengan ribuan karyawan, pasti berbeda dengan ukuran kaya konsumsi

untuk rumah tangga," katanya.

Ia melanjutkan di negara-negara maju pemberian insentifnya kepada sektor produktif dan strategis. Oleh karena itu, pemerintah

ada baiknya menaikkan sedikit sembari mengalihkan subsidi guna meletakkan pondasi pada energi alternatif yang baru. = ANT/INDRA S/AYU CITRA SR/DIK

11

AKSI

Penghuni Lokalisasi Gude Unjuk Gigi MADIUN - Puluhan warga penghuni Lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berdemonstrasi di gedung DPRD setempat guna menuntut penundaan penutupan yang akan dilakukan oleh pemkab setempat pada akhir November mendatang.

Massa yang berdemo adalah gabungan dari para wanita pekerja seks (WPS) yang merupakan penghuni lokalisasi setempat dan warga sekitar yang hidupnya bergantung dari kegiatan lokalisasi di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, tersebut. Demonstarsi mendapat pengamanan ketat dari Polres Madiun.

"Kami menuntut agar penutupan lokalisasi Gude ditunda dari jadwal akhir November ini. Paling tidak ditunda selama dua tahun lagi," ujar Ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna, Kabupaten Madiun, di lingkungan Lokalisasi Gude, Tohirin.

Menurut dia, tuntutan tersebut dilakukan karena ia menilai rencana Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menutup Gude sangat mendadak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Madiun sangat singkat sehingga para penghuni lokalisasi dan warga sekitar belum siap. "Kami belum siap kalau lokalisasi tersebut ditutup sekarang, sebab ada banyak warga sekitar yang hidupnya bergantung dari tempat itu," kata Tohirin.

Selain belum siap, ia menilai penutupan lokalisasi Gude akan semakin membuka peluang terjadinya praktik prostitusi dan penularan penyakit HIV/AIDS. Pihaknya berharap tuntutan penundaan penutupan dan pemulangan penghuni lokalisasi dapat dikabulkan, hal itu agar tidak menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah daerah.

"Kami akan menggelar aksi yang lebih besar sampai tuntutan kami didengar oleh pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun," katanya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

MADURA

12

REST AREA TONGAS

Dituntut Setor PAD

DIAMANKAN. Tersangka saat digelandang di Mapolres Probolinggo Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengedar dan Pengguna Sabu Dibekuk PROBOLINGGO – Upaya kerja keras Polres Probolinggo Kota memberantas habis para pengedar dan pengguna narkoba terus berlanjut. Hal itu tampak dalam satu bulan terakhir ini, gerakan yang dilaksanakan memburu para kurir maupun pengedar serta pengguna obat terlarang tersebut.

IS (32), warga Jl Yos Sudarso Keluarahn Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ditangkap Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota di Dusun Pakis Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Selasa (4/11) sekitar pukul 18.00 WIB. “Tertangkapnya IS, bermula

saat akan melakukan transaksi dengan saudara AG (30) di Dusun Pakis Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan,” ujar Kasatreskoba Polres Probolinggo Kota, AKP. Sumi Andana, kepada wartawan, Kamis (6/11).

AKP. Sumi Andana mengata-

kan dari tangan tersangka, petugas menemukan satu buah klip kecil yang berisi sabu seberat 0,65 gram yang dibungkus dengan satu lembar alumunium poil. “Barang tersebut ditaruh di antara jempol dan telunjuk kaki kiri, beserta satu buah nomor handphone untuk bertransaksi dengan para relasinya,” tandasnya.

Ia menyatakan pihaknya tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mencari bandar besar narkoba. Karena kebanyakan pengedar yang ditangkap mendapatkan narkoba dari bandar yang berada di daerah lain.

Polisi juga tengah memburu satu tersangka, SM (30), warga

Karanganyar Kabupaten Pasuruan yang diduga pemasok sabu. Dalam penggerebekan di rumahnya, petugas tak berhasil membekuk pelaku karena kabur saat melihat petugas. Akhirnya, tersangka SAM dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). ”Saat ini kami terus kembangkan kasusnya. Dan tersangka yang sudah kami tangkap, akan dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, dan denda satu miliar,” ucap AKP. Sumi Andana. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Keberadaan Rest Area Tongas memang tergolong memprihatinkan. Sebab pengunjung yang datang di lokasi itu masih tergolong sepi. Namun pemkab menargetkan, dalam tahun depan harus bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko mengatakan tahun depan rest area diupayakan untuk bisa menyumbangkan PAD. Karena dinilai sepanjang pendirian lokasi untuk pusat oleh-oleh kas Probolinggo belum memberikan konstribusi kepada daerah. “Apalagi pendirian rest area ini sudah berdiri sejak 2008 silam,” terangnya kepada wartawan, Kamis (6/11).

Menurutnya, pedagang yang berada di lokasi rest area saat ini sebanyak 36 pedagang dari total los yang tersedia sebanyak 48 unit. Mereka terus kami lakukan pembinaan.

Tahun depan pedagang harus menyumbangkan setoran rutin sebesar Rp 20-25 ribu perbulannya. “Targert PAD untuk rest area sekitar Rp 35 juta rupiah,” kata Sidik Wijanrko.

Sidik Wijanarko mengaku rest area Tongas secara bertahap akan terus dilakukan upaya pembenahan baik secara fisik maupun segi mempromosikannya. “Kami juga akan membangunkan tempat peristirahatan untuk para pengujung,” terangnya.

Pihaknya menegaskan keberadaan rest area ini memang sangat diharapkan untuk terus berkembang, karena dipandang lokasi ini akan mampu mendongkrak para pengunjung untuk bisa berbelanja . “Semua produk yang dimiliki daerah juga akan ditampilkan disana,” tegas Sidik Wijanarko.

Nantinya di sepanjang jalan raya, lanjut Sidik Wijanarko, akan diberikan papan informasi tentang keberadaan pusat jajanan khas daerah Kabupaten Probolinggo. “Orang yang masuk ke Kabupaten Probolinggo akan bisa lebih paham tentang keberdaannya. Di jalan pantura wilayah barat akan diramaikan dengan pengumuman keberadaan rest area,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480| TAHUN III

13

DITINDAK. Kendaraan becak motor (Bentor) di kawasan Terminal Bayuangga yang terjaring operasi.

Mulai Ada Penertiban Bentor Polisi: Awal Menciptakan Kenyamanan PROBOLINGGO - Keberadaan puluhan angkutan umum yang mencari dan menurunkan penumpang di kawasan Terminal Bayuangga sangat menggangu mobilitas kendaraan umum yang akan menuju terminal maupun sebaliknya.

Kondisi yang terjadi setiap hari inilah kerap dikeluhkan warga maupun para pengendara yang kebetulan melewati kawasan Terminal Bayuangga maupun sebaliknya. Selain angkutan kota yang ngetem di sembarang tempat, banyaknya pengantar penumpang yang menggunakan sepeda motor, masuk ke dalam area terminal juga dikeluhkan warga.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Achmad Sudianto, mengatakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman calon penumpang serta ketertiban di terminal, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan

Polres Probolinggo Kota beserta Satpol PP untuk menggelar operasi penertiban.

Sedangkan angkutan umum yang ngetem di luar langsung ditindak. Kedapatan ada angkutan umum yang masih membandel dan langsung ditilang dan diberikan pembinaan. Dari hasil pembinaan tersebut, para awak menyadari kesalahannya dan tidak mengulang lagi. “Untuk angkutan yang masih membandel kami berikan sanksi dan pembinaan agar tidak ngetem sembarangan,” tegasnya.

Bukan hanya angkutan umum saja yang ditertibkan, namun kendaraan becak motor (bentor) yang

masuk di area terminal ditertibkan. Kondisi yang terjadi setiap hari inilah kerap dikeluhkan warga maupun para sopir angkutan kota dan MPU Jurusan Terminal Bayuangga- Gunung Bromo.

“Untuk memberikan rasa aman dan nyaman calon penumpang serta ketertiban di terminal Bayuangga pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Satlantas Polres Probolinggo Kota dan Satpol PP untuk melakukan penertiban,” tandas Achmad Sudianto.

Awal Menciptakan Kenyamanan Angkutan umum di wilayah Kota Probolinggo yang mangkal di Terminal Bayuangga merupakan sisi lain semerawutnya transportasi di kota yang berjuluk Seribu Taman. Banyak angkutan umum yang tidak mematuhi keselamatan berlalu lintas.

Karena dari itu masyarakat bereaksi agar pemerintah bertin-

dak tegas terhadap perusahaan angkutan umum maupun para pengemudi. Izin usaha dicabut bila angkutan umum tidak memenuhi aturan main, tidak laik operasi.

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) pun bertindak cepat.

Gerakan menertibkan angkutan umum serius dilakukan.

Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amalia mengatakan operasi terus-menerus dilakukan demi menciptakan rasa nyaman bagi penumpang.

Pemerintah Kota Probolinggo tidak diam, dan operasi gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Probolinggo Kota, Dishub dan Satpol PP berjalan terus dan tidak mengenal hari.

Setiap hari selalu ada operasi terhadap angkutan umum yang melanggar aturan, seperti tidak ada surat-surat, sopir yang tidak

memiliki surat izin mengemudi (SIM) atau pun melanggar ramburambu.

Misalnya, untuk operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan Rabu (6/11) di kawasan Terminal Bayuangga puluhan kendaraan bentor ditindak. Kendaraan yang ditindak dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

“Ini menunjukkan kita tidak pernah diam dan membiarkan angkutan umum yang tidak mematuhi aturan dalam beroperasi.

Kita pasti tindak tegas kalau melanggar aturan,” tandas AKP. Mellysa Amalia.

Lebih lanjut AKP. Mellysa Amalia, kendaraan di tilang karena melakukan pelanggaran ringan atau kecil, seperti melanggar lalu lintas atau berhenti tidak pada tempatnya atau mengetem. Sementara kendaraan melakukan pelanggar berat pasti disetop operasi. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

PANEN. Petani cabai rawit senang dengan naiknya harga cabai rawit beberapa minggu terakhir

Harga Cabai Merangkak Naik Harga Mencapai Rp 20-25 Ribu Perkilogramnya PROBOLINGGO - Petani cabai rawit di wilayah Kabupaten Probolinggo mulai lega. Dalam dua minggu terakhir, harga jual cabai rawit di pasaran mulai mengalami peningkatan. Saat ini harganya mencapai Rp 20.000 hingga Rp 25.000 perkilogramnya.

Salah satu petani cabai desa Tamansari Kecamatan Dringu, Arifin (32) mengatakan sebelumnya harga cabai memang sempat mengalami penurunan harganya mencapai Rp 4000 ribu rupiah. Namun saat ini harganya menjadi Rp 20. 000.

“Dengan harga tersebut, petani masih bisa mengalami keuntungan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (6/11).

Banyak petani cabai waktu harga murah banyak yang mengganti dengan tanaman baru. Namun cabai milik Arifin memang

Banyak petani cabai waktu harga murah banyak yang mengganti dengan tanaman baru. Namun cabai milik Arifin memang dibiarkan untuk dirawatnya meski harganya murah. dibiarkan untuk dirawatnya meski harganya murah. “Harga

cabai murah dinilai cukup lama.

Dengan harga itu petani banyak yang tidak betah menanamnya,” jelasnya.

Arifin mengaku dalam setiap minggunya bisa menghasilkan cabai rawit sebanyak 75 kilogram.

Uang yang dihasilkannya sebanyak Rp 1,5 juta. Sehingga untuk ongkos buruh pun masih bisa dicapai. “Karena biaya panennya menghabiskan Rp 300 ribu dalam sekali panen,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Zaini (30), salah satu petani cabai asal Desa Sumberkerang Kecamatan

Gending Kabupaten Proboolinggo. Ia mengatakan banyak merasakan keuntungan dari menanam cabai. “Meski harga murah saya tetap menanamnya. Saya yakin harganya pasti akan naik,” jelas Zaini.

Zaini menambahkan naiknya harga cabai di pasar karena banyak tanaman cabai petani yang sudah mulai mati. Sehingga stok cabai rawit mengalami kekurangan. “Secara otomatis harga cabai mulai mahal kembali,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER | No. 0480 |2014 TAHUN III JUMAT2014 7 NOVEMBER

No. 0480 | TAHUN III

15 15

Babak Final Champions 2022 Akan Diatur Ulang LONDON - Presiden Konfederasi Sepakbola Eropa atau UEFA Michel Platini mengungkapkan bahwa pihaknya mempersiapkan perubahan jadwal semifinal dan final Liga Champions 2022 guna mengakomodasi kemungkinan pergeseran jadwal Piala Dunia 2022 di Qatar yang bakal dilakukan pada musim dingin.

Sebuah tim dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA pekan lalu mengusulkan agar pesta sepakbola tertinggi sedunia pada 2022 itu diselenggarakan pada November-Desember atau Januari-Februari untuk menghindari cuaca ekstrem pada musim panas di Timur Tengah.

“Sebagai presiden konfederasi saya tidak punya masalah karena itu bukan masalah kompetisi di Liga Champions. Kami bisa me-

mindahkan tanggal pada 2022 dan kami punya dua pertandingan semifinal dan satu final pada Juni 2022,” kata mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Prancis itu.

Mantan pemain Juventus ini sebelumnya mengatakan bahwa Piala Dunia 2022 harus dilakukan pada Januari daripada November.

Pasalnya, bila dilakukan pada November, paling tidak ada enam kalender internasional yang men-

galami dampak dari perubahan jadawal Piala Dunia 2022 ini.

“Semua orang bicara tentang klub dan liga tetapi bila Piala Dunia dilakukan pada November atau Desember maka paling kurang ada enam jadwal internasional yang akan terdampak. Tetapi kami tidak terlalu jauh dari FIFA dan pasti akan ada solusi terbaik,” ujarnya.

Tetapi bila Piala Dunia 2022 dilakukan pada Januari-Februari 2022 juga akan berbenturan dengan Olimpiade musim dingin.

Tetapi Presiden FIFA Josep “Sepp” Blatter memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Saat masalah ini ditanyakan ke Platini, dia menegaskan, “Itulah FIFA. Mereka tidak ingin bentrok dengan Komite Olimpiade, tetapi seluruh

dunia ingin menemukan solusi terbaik untuk sepakbola.”

Pada kesempatan yang sama, Platini juga ditanyai soal kebijakan pelatih Liverpool Brendan Rodgers yang melakukan tujuh pergantian saat “The Reds” kalah 0-1 dari Real Madrid di Liga Champions Rabu (5/11) dini hari WIB lalu, Platini menegaskan bahwa Rodgers harus menjelaskan keputusannya tersebut.

Meski demikian, UEFA kemungkinan besar tidak menjatuhkan sanksi kepada Liverpool karena dengan para pemain pengganti itu justru Liverpool hanya menelan kekalahan 0-1 dibandingkan saat mereka kalah 0-3 dari Madrid di Anfield. UEFA menetapkan bahwa setiap klub harus

menurunkan skuat terbaiknya di Liga Champions.

“Pertama-tama dia harus menjelaskan kepada pendukungnya mengapa dia mengambil keputusan itu.

Bukan kepada saya maupun Anda.

Apakah Anda yakin, itu bukan tim berbaik? Bagaimana Anda bisa mengatakan begitu? Bagi pelatih Liverpool, bila saya mengatakan sesuatu, dia akan bertanya balik, Oh Michel Platini, saya sudah menurunkan tim terbaik saya saat ini. Karena itu saya akan menjadi seseorang yang sangat bodoh,” papar Platini.

Dia melanjutkan, “Bila saya pelatih Liverpool, saya akan mengatakan bahwa itulah tim terbaik saya. Tetapi bila Anda menilai itu bukan tim terbaik, saya tidak bisa intervensi.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

CHELSEA VS MARIBOR

Imbang, Mourinho Tidak Mau Salahan Hazard LONDON- Pelatih Chelsea Jose Mourinho tidak ingin menyalahkan Eden Hazard karena gagal mengeksekusi tendangan penalti sehingga timnya ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Maribor pada pertandingan Grup G Liga Champions di Ljudski VRT, Kamis (6/11) dini hari WIB. Menurut pelatih asal Portugal itu, Hazard adalah pemain terbaik Chelsea pada laga tersebut.

Chelsea tertinggal terlebih dahulu berkat gol Agim Ibraimi pada menit ke-50 sebelum disamakan oleh Nemenja Matic pada menit ke-73. Chelsea berpeluang memetik kemenangan ketika “The Blues” mendapat hadiah tendangan penalti pada menit ke-88. Tetapi tendangan Eden Hazard diselamatkan secara sensaional oleh kiper Maribor, Hasmin Handanovic.

Gara-gara hasil imbang ini, Chelsea gagal memesan satu tempat di babak 16 besar. Kini, mereka menguasai Grup G dengan nilai delapan hasil dari dua kali menang dan dua kali imbang. Mereka unggul tiga poin dari Shcalke 04 di tempat kedua dengan lima angka.

Dengan dua pertandingan tersisa, Chelsea harus memetik kemenangan pada dua pertandingan itu guna memastikan diri sebagai juara grup dan melaju ke babak 16 besar.

Gelandang menyerang Chelsea Eden Hazard (kiri) berduel dengan pemain Maribor Zeljko Filipovic pada pertandingan yang berlangsung di Maribor, Slovenia, Kamis (6/11) dini hari WIB.

“Ketika seorang pemain bermain bagus seperti Eden Hazard, bagi saya dia fantastik dan sejauh ini masih menjadi pemain terbaik di tim saya. Meski gagal dalam tendangan penalti, tetapi dia masih sebagai pemain terbaik di tim ini,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Dalam 30 menit terakhir kami bermain dengan sangat intens dan kreatif

serta memiliki kerinduan untuk menang. Sayang kami membuang banyak peluang untuk itu dan kiper mereka luar biasa. Kami ciptakan banyak peluang tetapi kiper lawan tampil sangat bagus.”

Melawan Maribor, Chelsea melakukan dua perubahan pada babak kedua, termasuk menarik keluar Diego Costa setalah tampil tidak terlalu bagus selama 45

menit pertama. “Saya tidak senang dengan tim dan cara mereka bermain selama babak pertama.

Karena itu saya melakukan pergantian pada babak kedua dengan maksud supaya tim ini lebih berkembang dan keputusan saya itu terbukti tepat,” paparnya.

Dia meneruskan, “Di babak pertama kami bermain buruk.

Pada babak kedua, setelah gol

lawan, kami bermain sangat bagus dan biasanya dengan tampil seperti itu kami bisa memenangkan pertandingan. Tetapi ketika kita tidak bermain bagus selama 90 menit, maka kita menerima resikonya. Kami membayar mahal atas penampilan buruk kami di babak pertama. Di babak kedua, kiper mereka tampil menawan.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

BACA JUGA

KORAN MADURA

Babak Final Champions 2022 Akan Diatur Ulang HALAMAN | 15

16

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

Gelandang menyerang Bayern Muenchen Franck Ribery merayakan golnya ke gawang AS Roma pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Allianz Arena, Kamis (6/11) dini hari WIB.

Muenchen, Barcelona, PSG dan Porto Lolos MUNICH - Tim-tim elite Eropa yaitu Bayern Muenchen, Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), dan FC Porto melangkah mulus ke babak 16 besar Liga Champions setelah memetik kemenangan atas lawan-lawannya pada laga Kamis (6/11) dini hari WIB. Muenchen melangkah ke babak 16 besar setelah mengandaskan tamunya AS Roma dengan skor 2-0 di Munich, PSG menang tipis 1-0 atas APOEL Nicosia di Paris. Sedangkan, Barca masih terlalu tangguh untuk tuan rumah Ajax Amsterdam yang mereka kalahkan 2-0. FC Porto juga sukses mengemas kemenangan tandang seusai menaklukan Athletic Bilbao dengan skor 2-0.

Berlaga di Allianz Arena, Muenchen yang menghajar Roma 7-1 pada pertemuan pertama di Stadio Olimpico, tampil memegang penuh kendali sejak awal

Empat Raksasa Melenggang ke 16 Besar laga. “Die Bayern” pun memecahkan kebuntuan laga pada menit ke-38 melalui aksi Franck Ribery.

Berawal dari umpan matang David Alaba, bola diteruskan Ribery dengan tembakan terukur mengarah ke sudut gawang Roma kawalan Lukasz Skorupski.

Roma tidak bisa berbuat banyak menghadapi Muenchen yang terus menggempur pertahanan mereka.

Skorupski tercatat melakukan lima kali penyelamatan gemilang dari tujuh tembakan mengarah ke gawang yang dilepaskan jawara bertahan Bundesliga ini. Dominasi Muenchen semakin tidak terbantahkan menyusul gol kedua mereka

yang dilesakan Mario Goetze melalui tandukannya memaksimalkan umpan silang Robert Lewandowski pada menit ke-64.

“Saya puas dan selamat untuk tim saya. Kami lolos (ke babak 16 besar) setelah empat pertandingan. Kini kami bisa fokus ke Piala Jerman dan Bundesliga sampai Maret mendatang,” ujar pelatih Muenchen Pep Guardiola.

Dengan tambahan tiga angka, Muenchen kini mengoleksi 12 poin untuk merajai puncak klasemen Grup E. Diikuti Roma yang berada di posisi kedua dan CSKA Moscow di urutan ketiga dengan sama-sama mengoleksi empat poin. Sedang-

kan, Manchester City terperosok di posisi terbawah dengan koleksi dua angka menyusul kekalahan atas CSKA 1-2 pada saat bersamaan.

Pada laga yang berlangsung di Parc des Princes, PSG harus bekerja keras untuk mengalahkan tamunya APOEL. Meski jauh diunggulkan di atas kertas, wakil Prancis itu ternyata tidak mampu mengeksploitasi tim asal Yunani itu. Mereka hanya bisa mencetak satu gol ke gawang APOEL ketika laga baru menginjak usai semenit.

Edinson Cavani menunjukkan kepantasannya menjadi penyerang PSG sekaligus menutupi absennya Zlatan Ibrahimovic.

Penyerang internasional Uruguay itu menjadi pahlawan kemenangan tuan rumah setelah mencetak gol memanfaatkan umpan silang Lucas Moura yang dilanjutkan dengan sepakan voli nan keras.

Langkah PSG diikuti Barca yang mengalahkan Ajax 2-0 saat bertamu ke Amsterdam ArenA. Lionel Messi tampil sebagai pahlawan kemenangan “Azulgrana” setelah memborong dua gol. Messi membuka keunggulan timnya pada menit ke-36 setelah memanfaatkan

umpan lambung Marc Bartra dengan sundulannya ke gawang yang sudah tidak terkawal menyusul pergerakan kiper Jasper Cilessen yang sudah terlanjur maju.

Ajax semakin menderita karena harus bermain sepuluh orang setelah Joel Veltman menerima kartu kuning kedua alias kartu merah.

Barca pun mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemainnya dengan melesakan satu gol tambahan pada menit ke-76. Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menaklukan Cilessen dengan sepakannya hasil kerjasama satu-dua dengan Pedro.

Dua gol itu membuat Messi menyamai rekor pencetak gol terbanyak Liga Champions yang dipegang Raul Gonzalez dengan 71 gol.

Lolosnya PSG dan Barca membuat persaingan di Grup F sudah tertutup bagi Ajax dan APOEL yang berada di posisi ketiga dan keempat. PSG memuncaki klasemen dengan sepuluh poin, disusul Barca dengan sembilan angka. Mereka kini tinggal memperebutkan posisi puncak klasemen dalam dua pertandingan selanjutnya. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

MBA IKUTI LO L MENU IS OPINI

SAMPANG |

L

STATUS KEPENDUDUKAN PENGUNGSI TAK JELAS SAMPANG | J

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III TIDAK GEGABAH

Ziadita mengatakan, orang yang berhasil adalah mereka yang berangkat dari perjuangan yang bertatih-tatih.

A

NETER G N O K LENA

NP

HALAMA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Ketua UPK Kota

Ditahan Kejari Diduga Kuat Selewengkan Dana PNPM

moh. ridwan/koran madura

PENYIDIK. Jaksa Penyidik Kasus PNPM Kejaksaan Negeri Bangkalan, Arif, saat dimintai keterangan.

BANGKALAN - Kemarin (6/11), Kejaksaan Negeri Bangkalan menetapkan Ketua UPK Kecamatan Kota Bangkalan, Rahmad, sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana PNPM. Selain itu, Rahmad resmi ditahan di rumah tahanan Kabupaten Bangkalan, karena yang bersangkutan diduga kuat menyelewengkan dana kesejahteraan masyarakat tersebut.

Akibat dari perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka ditahan setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap kasus sebelumnya yang menyeret nama Hasan, mantan Kepala Desa Kramat dan Yeni selaku Bendahara PNPM Kecamatan Kota Bangkalan.

“Hari ini, kami memanggil dan memeriksa sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka Rahmad dalam kasus PNPM,” kata Jaksa Penyidik Kasus PNPM Kejaksaan Negeri Bangkalan, Arif, di hadapan sejumlah awak media.

Dia menerangkan penahanan terhadap tersangka berdasarkan pengembangan kasus PNPM yang melibatkan Yeni dan Hasan yang telah divonis oleh pengadilan Tipikor. Dalam sidangnya, kedua terdakwa telah divonis 2

tahun 8 bulan sebab perbuatan keduanya mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 425 juta. Untuk Yeni dibebankan Rp 39 juta, sedangkan Hasan dibebankan Rp 219 juta.

Sementara sisa dari kerugian uang negara tersebut diduga telah mengalir ke kantong Rahmad yang menjabat sebagai ketua. Rahmad dianggap mengetahui aliran dana tersebut dan harus bertanggung jawab atas kerugian uang negara ini. Dalam penyelewengan yang dilakukan, modusnya dengan membuat proposal fiktif dan penggelapan setoran. Pada saat masyarakat membayar angsuran, mereka memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Oleh bendahara, yakni Yeni, tidak dicatatkan dan tidak disetor ke rekening.

Atas kasus tersebut, pihaknya akan menjerat tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka Rahmad, Moh Saihu menyampaikan kekecewaannya lantaran Kejari langsung menahan kliennya. Padahal seharusnya Kejaksaan tidak perlu menahan kliennya. Apalagi kliennya selalu koperatif saat dimintai keterangan. Dirinya juga membantah kalau kliennya keterlibatan dalam kasus itu.

Menurutnya, Rahmad tidak ikut menikmati dana tersebut.

“Kita akan mengajukan penangguhan penahanan karena dia (tersangka) tidak bersalah,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

WALI SISWA DATANGI SEKOLAH

SMAN 1 Gapura Perlu Dievaluasi

DEBAT. Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dulsiam beserta sejumlah anggotanya sedang berbincang dengan Direktur Utama PT. Sumekar, Rasul Junaidy, Kamis (6/11).

RAPBD Belum Dibahas Akibat Konflik Internal DPRD yang Tak Berujung SUMENEP – Akibat konflik yang kian memanas di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep terkait legalitas komisi, pembahasan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2015 belum dilakukan.

Pantauan Koran Madura, sejumlah anggota dewan lebih mengutamakan kegiatan di laur agenda penting pembahasan RAPBD Tahun 2015. Seperti yang dilakukan oleh komisi C DPRD, Kamis (6/11). Sejumlah anggota komisi bidang pembangunan itu melakukan sidak ke bagkai kapal DBS yang berada di Pelabuhan Kalianget.

Iwan Budiharto, salah satu anggota DPRD Sumenep mengakui bahwa sampai saat ini di dewan belum ada agenda sama sekali. ”Untuk saat ini kegiatan dewan masih belum ada,” kata politisi dari Fraksi Golkar tersebut.

Vakumnya kegiatan wajib anggota dewan itu, lanjut Iwan, disebabkan belum ada kejelasan konflik antara Fraksi Golkar dan Demokrat dengan lima fraksi lainnya. ”Jadi, kami masih men-

unggu hasil konsultasi dari Pemprov, termasuk keabsahan komisi-komisi yang telah ditetapkan dalam paripurna kemarin,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Ach. Salim mengakui belum terakomodirnya dua fraksi tersebut mengganggu terhadap agenda dewan. ”Tetapi kalau sebagian agenda dewan saat ini masih terus berjalan, seperti agenda rapat fraksi kemarin. Bahkan dua fraksi tersebut juga hadir pada acara rapat itu,” kata politisi PPP itu.

Hanya saja, lanjut politisi asal Kecamatan Pragaan itu, untuk keabsahan komisi yang telah diparipurnakan, hingga kini masih belum ada kejelasan.

Sebab, Pemprov masih belum membalas surat konsultasi yang dilayangkan oleh pimpinan DPRD Sumenep be-

berapa hari yang lalu. ”Untuk saat ini masih belum ada tanggapan. Karena kami menginginkan balasan dari Pemprov itu juga tertulis. Karena nantinya akan menjadi pijakan,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya selaku bagian dari pimpinan DPRD mengimbau agar dua fraksi yang saat ini masih belum terakomodir, agar secepatnya mengusulkan anggotanya. Sehingga, anggota dua fraksi tersebut bisa segera terakomodir di komisi yang ada. ”Itu sudah kami lakukan, namun masih belum ada respons. Dan kami harapkan tahapan konsultasi ini dapat memberikan kejelasan, sehingga masalah segera diselesaikan,” harapnya, kemarin.

Menyikapi agenda di luar kegiatan legislatif, Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dulsiam mengakui jika sejumlah anggota komisi yang dipimpinnya itu, melakukan sidak ke kapal DBS. Hanya saja, tindakan yang dilakukan itu diyakini tidak akan menghambat terhadap pembahasan RAPBD. =JUNAEDI/SYM

SUMENEP- Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menyayangkan sanksi yang diberikan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gapura kepada siswanya dengan cara dijemur tanpa mengenakan baju dan sepatu, Selasa (04/11) lalu.

Menurut DPKS, model pendidikan seperti itu tidak pantas dilakukan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala SMAN 1 Gapura menghukum beberapa siswanya yang disangka keluar lingkungan sekolah tanpa izin. Padahal, si siswa telah mengantongi izin dari BK untuk mengambil SKHUN di sekolah asalnya. Akibatnya, menurut salah seorang wali siswa, As’ari, anaknya setelah sampai di rumah langsung jatuh sakit.

Dari kejadian itu, salah satu anggota DPKS, Mohammad Suhaidi mengatakan, jika memang benar ada tindakan seperti itu, DPKS sangat menyayangkannya.

Pasalnya, dalam dunia pendidikan tidak boleh ada tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Pasalnya, ketika seorang siswa dididik dengan kekerasan, ia akan menjadi pribadi yang keras.

Selain itu, Suhaidi minta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep menindak lanjuti persoalan tersebut. Menurutnya, pihak Disdik harus melihat persoalan tersebut secara objektif dan profesional.

“Jika kejadian itu benar, dan menyebabkan siswa itu sakit, maka sudah selayaknya Disnik memberi evaluasi SMA terkait,” katanya, Kamis (06/11).

Tidak hanya sebatas evaluasi, imbuhnya, jika nanti terbukti kepala sekolah melakukan tindakan yang menyebabkan siswanya sampai sakit, seharusnya Disdik juga memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, agar kejadian serupa tidak pernah terjadi untuk kedua kalinya. “Kalau benar terjadi, sekali lagi, DPKS menyayangkan hal itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid-Dikmen) Disdik Kabupaten Sumenep, Nurul Hamzah terkesan membela SMAN 1 Gapura.

Pasalnya, saat dikonfirmasi, ia mengaku miris ketika persoalan semacam itu sampai dibesar-besarkan.

Menurutnya, persoalan itu tidak seharusnya sampai berujung unjuk rasa, seperti yang dilakukan sejumlah wali siswa SMAN 1 Gapura, Rabu (05/11) lalu.

“Apalagi, informasi yang saya dengar, sampai terjadi unjuk rasa. Apa iya pantas, pak guru yang mendidik siswanya diunjuk rasa. Apalagi dari dulu tidak ada seorang guru diunjuk rasa. Karena persoalannya bukan guru mencuri, tapi mendidik,” katanya, Kamis (06/11) di kantornya.

Lelaki yang akrab disapa Nono itu juga mengatakan, setelah pihaknya melakukan klarifikasi kepada pihak SMAN 1 Gapura, ternyata ia menilai persoalannya sederhana, hanya karena terjadi kesalahan komunikasi. Oleh sebab itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Saat disinggung mengenai tindakan kepala sekolah yang menjemur siswanya, ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan memang proses kemanusiaan dan pemanusiaan. Menurutnya, tidak ada hukuman yang menyebabkan seseorang menjadi korban penyiksaan.

Pantauan Koran Madura, kemarin sekitar pukul 12.50, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Gapura Rafiudin keluar dari ruang Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Sumenep. Kata Nono, tujuan kedatangannya untuk memberi klarifikasi persoalan tersebut. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480| TAHUN III

C

PELAYANAN RSUD

Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep

Mengucapkan Selamat & Sukses Kepada para pemenang Sayembara Menulis Artikel Lepas, Puisi, dan Cerpen.

“Semoga Terus Berkarya dan Satu Hati Membangun Sumenep”

Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si

Hidayaturrahman

abd. rahem

Kepala Diskominfo

Penasihat KJS

Ketua KJS

Pemenang Sayembara Menulis Artikel, Puisi, dan Cerpen Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) Afiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep Kategori Artikel Pelajar NO

NAMA

Judul Tulisan

Delegasi

01

SUPRIYANTO

Siwalan, Tegalan dan Ekonomi Rakyat

SMA Muhammadiyah

02

ABDULLAH RAIS

Stop Transisi Moral Pemuda di Kota Santri

MA 1 Annuqayah Guluk-Guluk

03

MUSLIMATUL MAGHFIRAH

“Lalakonna Reng Songenep”

SMA Muhammadiyah

Kategori Artikel Pemuda/Mahasiswa NO

NAMA

01

SALAMATUD DAWAMAH

02

SYAMSUL ARIFIN

03

AHMAD WASIL

Judul Tulisan

Delegasi

Empowering Agraria Menuju Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Sumenep

INSTIKA Guluk-Guluk

Membaca Sumenep Lewat APBD

INSTIKA Guluk-Guluk

Sumenep; Mencari Khazanah Kebudayaan yang Hilang

STIT Aqidah Usymuni

Judul Tulisan

Delegasi

Kategori Puisi NO

NAMA

01

ACH. ZAINI (ZEN AR)

Rajun

INSTIKA Guluk-Guluk

02

DINI MARDHATILLAH

Aku Mulai Tumbang

SMAN 2 Sumenep

03

MEGA AGUSTINA

Juru Garam

SMAN 1 Kalianget

Penderita Gondok itu Terpaksa Pulang SUMENEP - Minten (70), penderita penyakit gondok asal Desa Kombang, Kecamatan Talango, terpaksa harus menerima kenyataan pahit ketika hendak menyembuhkan penyakitnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar.

Pihak rumah sakit tidak mau lagi menerima perempuan paruh baya itu setelah lima hari di rawat di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Pihak RSUD berdalih bahwa pihaknya tidak dapat membedah penyakitnya.

Keponakan Minten, Akis Murtadlah, mengungkapkan kekecewaannya dengan wajah lesu.

Ia bercerita bahwa saat neneknya masuk ke rumah sakit RSUD Moh Anwar, dokter menyatakan kalau neneknya itu dapat dioperasi di rumah sakit tersebut.

Namun setelah dokter mengadakan tes jantung, ternyata pihak rumah sakit menyuruhnya untuk mendatangkan pihak kepala desa untuk menandatan-

gani biaya operasi. “Kami pun mencoba menghubungi kepala desa, ternyata Pak Kades berhalangan untuk hadir ke rumah sakit,’’ ucapnya dengan wajah melas.

Karena kepala desa tidak bisa hadir, akhirnya dokter menyarankan untuk di rujuk ke Surabaya dengan dalih demi keamanan.

Namun, namanya keluarga tak berpunya, ia meminta toleransi sembari menjelaskan kepada pihak rumah sakit agar sang nenek tetap di rawat di RSUD untuk sementara waktu.

Akis sadar bahwa untuk dirujuk ke Surabaya, seolah hanya mimpi di siang bolong. Tetapi, karena pihak rumah sakit sudah kasih rekomendasi untuk ke Surabaya, maka ia pun tak punya alasan

lagi kecuali harus pulang, walaupun ia ingin neneknya dirawat di RSUD. “Apa boleh buat, kami manut saja. Kami warga miskin, Pak, nanti kalau maksa tambah bermasalah, walaupun sebenarnya keinginan kami nenek di rawat dulu di sini, sampai semuanya sudah siap,” ungkapnya.

Akis pantas kecewa melihat pelayanan rumah sakit yang terkesan tak berlaku untuk warga miskin. Apalagi ada perlakuan tak arif. Terbukti, sebelum ia keluar, infus yang di pakai neneknya dicabut dengan paksa oleh dokter yang bertugas. Apa boleh buat, pasien pun terpaksa pulang meninggalkan rumah sakit.

Direktur RSUD, Fitril Akbar sepertinya juga lepas tangan terkait persoalan tersebut. Sebab saat wartawan mendatanginya untuk sekadar klarifikasi, Fitril terkesan menghindar. Ia beralasan terburu-buru, padahal sudah sore hari. =SYAMSUNI

Kategori Cerpen NO

NAMA

Judul Tulisan

Delegasi

01

MAWAIDI D. MAS

Kidung Penjhung Sumenep

Rumah Buku “Dungkek Membaca”

02

ISTIYANA

03

WAHYUDI KAHA

Ngero’ Dara

INSTIKA Guluk-Guluk

Pengakuan

Komunitas Cinta Baca (Gapura)

Keterangan: Panitia mengundang para pemenang sayembara menulis Artikel (Pelajar & Mahasiswa), Puisi dan Cerpen pada malam anugerah, Minggu (Malam Senin), 09 November 2014, bertempat di Water Park Sumekar, pukul 19.00 WIB. Panitia Pelaksana, Ttd.

Syamsuni

Ketua

Ttd. Moh. Fachrul Sekretaris

TERLANTAR. Akis Murtadlah memperlihatkan penyakit gondok di leher minten, Kamis (6/11).

Nenek tersebut terpaksa pulang dari rumah sakit sekalipun penyakitnya belum sembuh karena tak punya uang untuk berobat.

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

PEMBANGUNAN LABORATORIUM

Mestinya Melalui Lelang

BERDESAKAN. Penumpang memadati Kapal Exspress Bahari, Kamis (6/11) di Pelabuhan Kalianget. Warga yang hendak ke Kangean mengeluhkan terbatasnya kapal yang disediakan pemerintah, karena yang berlayar hanya satu kapal.

Pemkab Kurang Respek Transportasi Laut Tak Kunjung Memadai SUMENEP – Minimnya transnportasi laut yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuat warga kepulauan kembali melontarkan kecewaan. Pasalnya, puluhan rombongan jemaah haji asal kepulauan terpaksa harus berdesak-desakan saat hendak pulang ke kampung halamannya.

Pantauan Koran Madura, sejumlah jemaah haji asal Pulau Kangean memadati Kapal Express Bahari, Kamis (6/11) sekitar pukul 06.30. Mereka terpaksa harus rela pulang ke kampung halamannya mengikuti kapal cepat dalam keadaan berdesak-desakan. Bahkan sejumlah penumpang rela berada di bagian atas kapal. Padahal kondisi seperti itu sangat membahayakan keselamatan.

Warga pun pasrah dengan kondisi tersebut, mengingat hanya Kapal Express Bahari satu-satunya angkutan transportasi laut yang bisa beroperasi.

Sementara, kapal milik Pemkab Sumenep itu sendiri, informasinya masih dalam proses perbaikan, sehingga tidak bisa beroperasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Salah satu warga Pulau Kangean, Taufiq mengatakan, dirinya kecewa atas minimnya armada laut yang disediakan oleh pemerintah.

Bahkan, menurutnya, pemerintah terkesan tutup mata atas kondisi tersebut. ”Persoalan

seperti ini tidak hanya terjadi saat ini saja, bahkan sering terjadi, utamanya saat cuaca lagi tidak bersahabat,” tegasnya.

Anehnya, lanjut Taufiq, walaupun pemerintah sudah mengetahui, namun upaya pemerintah untuk memenuhi transportasi laut dinilai tidak proaktif. Salah satu buktinya, pengadaan transportasi laut yang direncanakan dilakukan pada tahun 2014 hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilakukan.

Akibatnya, sejumlah warga kepulauan pun selalu menjadi korban. ”Jelas kami kecewa, karena yang seharusnya jemaah haji sampai di rumahnya kemarin, tetapi hingga kini masih banyak yang tertahan di pelabuhan,” ungkapnya.

Hemat Taufiq, semuanya ada pada keseriusan pemerintah. Jika memang krisis kapal, jauh-jauh hari sebelum jemaah haji datang, pemerintah sudah harus menyedikan alat transportasi khusus. Sehingga rombongan jemaah haji tidak telantar hingga berhari-hari.

”Itu yang semestinya dilakukan, wong sudah tahu jika kapal milik pemkab masih dalam perbaikan. Jika seperti ini kan sama halnya pemkab telah menganaktirikan warga kepulauan,” terangnya.

Manager Operasional Kapal Cepat Exspress Bahari Saperi Kartolo mengakui bahwa muatan kapal melebihi batas. ”Kami selaku opertoar tidak bisa berbuat banyak, karena mereka sudah lama di daratan dan tergesagesa ingin sampai di kampung halamnnya,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya optimis, semua penumpang Kapal Express Bahari akan selamat sampai ditujuan, karena cuaca tidak terlalu membahayakan. ”Ukuran Kapal Express Bahari ini kan tidak sebesar DBS, dan kami yakin seandainya DBS 1 bisa beroperasi, mungkin tidak akan terjadi seperti ini,” ungkapnya.

Semantara Kapal DBS 1 yang biasa melayani angkutan dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean masih terus dalam perbaikan, walaupun tanpa ada kejelasan kapan akan kembali beroperasi. ”Informasi yang kami diterima dari Direktur Tekhnis PT Sumekar bahwa KM DBS 1 baru selesai didocking tanggal 10 November ini. Sehingga untuk sementara waktu tidak berop-

erasi,” jelas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Mohammad Fadillah melalui Kabid Laut dan Udara, Choirani Argoto.

Menyikapi hal tersebut, Komisi C DPRD Sumenep langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Kalianget. Sidak langsung dipimpin oleh Ketua Komisi C Dulsiam bersama beberapa anggota.

Politisi PKB itu menjelaskan, saat menggelar sidak, anggota komisi bertemu dengan Kepala Dishub (Dinas Perhubungan) Mohamad Fadillah.

Dalam pertemuan itu, dewan meminta agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk mengalihkan pelayaran armada kapal.

Menurutnya, pengalihan rute pelayaran itu sangat perlu dilakukan, mengingat jumlah warga Pulau Kangean dan Sapekan yang belum terangkut jumlahnya cukup banyak.

Mayoritas adalah pengantar jemaah haji. ”Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang akhirnya dari tiga armada yang biasa melayani rute pelayaran Kalianget Masalembu, bisa melayani tute Kalianget-Kangean.

Sabtu kapal itu sudah bisa berangkat,” katanya. =JUNAEDI/SYM

SUMENEP – Pengadaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebesar Rp 400 juta di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep dipecah menjadi dua bagian. Dipecahnya pekerjaan tersebut, diduga untuk menghindari pelelangan.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, Disdik Sumenep pada tahun 2013 menganggarakan dana pembuatan laboratorium IPA sebesar Rp 400 juta. Dana yang bersumber dari APBD tahun 2013 itu, diperuntukkan untuk SMKN 1 Sumenep dan SMKN 1 Kalianget. ”Sesuai besaran anggaran yang dikeluarkan, seharusnya pengadaan proyek tersebut tidak dipecah dan tidak dilakukan secara penunjukan. Hanya saja, setelah kami telusuri ke pengguna anggaran, pekerjaan proyek tersebut dikerjakan secara penujukan,” kata Junaidi Pelor, Tim Peneliti dan Investigasi Sumenep Korruption Watch (SCW) kepada Koran Madura.

Bukti bahwa proyek tersebut tidak dilelang, bisa dilihat dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan Disdik, seperti SPK Nomor 20/SPK/ PL-BR/V/435.101/2013 untuk SMKN 1 Sumenep dengan anggaran sebesar Rp 199.400.000.

Sedangkan SPK SMKN 1 Kalianget bernomor: 21/SPK/PLBR/V/435.101/2013 tertangal 9 September 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp 199.600.000. Pengadaan ini dianggarkan dalam DPA sebesar Rp 400.000.000 untuk 4C paket pekerjaan. ”Kalau dilihat dari besaran anggaran yang telah dikeluarkan, seharusnya proses pengadaan proyek tersebut dilalukan dengan cara dilelang sederhana.

Namun, faktanya itu tidak,” terangnya, Kamis (6/11).

Sebab, lanjut Junaidi, pelaksanaan pemilihan penyedia barang pada saat yang bersamaan dan juga dalam proyek tersebut terdapat barang yang sama dalam masing-masing paket. ”Pengadaan itu sudah tidak lagi sesuai dengan Pasal 39 Ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,” terangnya.

Perpres tersebut menyebutkan, PA/ KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Secara terpisah, Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Disdik Moh Iksan menuturkan, sekalipun proyek tersebut tidak dilelang, namun tidak ada masalah.

Sebab, pengerjaan proyek tersebut tidak berlangsung lama.

“Kalau yang SMKN 1 (Sumenep) itu programnya Kimia dan Biologi, sedangkan di SMKN 1 (Kalianget), Kimia dan Biologi,” ujarnya melalui saluran telepon. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan korupsi pengerjaan proyek renovasi Stadion Giling Tahun Anggaran 2013. Penyidik telah memeriksa tujuh saksi untuk mengetahui realisasi dana Rp 1,6 miliar dari APBN tersebut.

Tujuh saksi yang telah dimintai keterangan Kejari, berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ketua Pelaksana Lelang, dua panitia penerima hasil pekerjaan, dan salah satu pejabat di lingkungan Disbudparpora. ”Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ada tujuh saksi yang kami mintai klarifikasi. Setelah

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480| TAHUN III

E

Tujuh Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Renovasi Stadion Giling ini, kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kontraktornya,” jelas Kasi Kasi Intel Kejari Sumenep, I Nyoman Aryartha kepada Koran Madura.

Kendati demikian, pihak kejaksaan belum bisa memberikan kesimpulan kasus tersebut. ”Tolong kasih kesempatan kami bekerja. Sebab tim investigasi yang kami bentuk sedang bekerja untuk mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam kasus proyek tersebut. Dan sekarang kami belum bisa menentukan arah perkembangan kasus ini hendak ke mana,” terangnya, Kamis (16/11).

Selain itu, pihaknya saat ini juga belum bisa menyimpulkan apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak dalam realisasi proyek renovasi lapangan Giling yang didanai melalui APBN tersebut.

Hanya saja, menurut pria asal Bali itu, walaupun kasus tersebut dilaporkan ke Kejati, pihak Kejari tidak akan berhenti melakukan penyelidikan dan menunggu bola. Ia berjanji akan mengusut kasus tersebut. Termasuk dalam waktu dekat akan meminta keterangan dari kontraktor yang melaksanakan. ”Yang jelas ini akan diproses dan masih dalam tahap Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). Karena yang memenangkan tender atau kontraktor pelaksana dari Surabaya,” katanya.

Soal tindak lanjut pengembangan penyelidikan, ia menyatakan bahwa pihaknya juga telah memenuhi permintaan Kejagung agar memberikan laporan hasil perkembangan. “Bahkan kami sudah memenuhi permintaan itu dengan memberikan laporan hasil

perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kejagung. Sehingga tidak ada alasan pihak kejaksaan untuk menghentikan kasus tersebut jika memang ada indikasi kuat penyimpangan,” terangnya.

Menguatnya dugaan kejaganggalan dalam mega proyek renovasi tersebut lantaran pada bagian tertentu ternyata sudah ada yang ambrol. Padahal, proyek itu baru saja dilakukan rehab, namun pada bagian tertentu sudah rusak.

Sehingga beberapa kalangan, baik aktivis, LSM, maupun masyarakat menilai proses lelang ternyata telah terjadi rekayasa untuk memenangkan rekanan tertentu. Hal tersebut bisa dilihat dari proses evaluasi atas alokasi anggaran sebesar Rp 1,6 miliar, karena sejak awal kualifikasi dokumen sudah mencurigakan.

Bukti adanya rekayasa dalam

proses lelang, ketika ada salah satu rekanan yang menawar dengan harga di bawah harga lelang yang sudah disetujui pemerintah pada pihak rekanan yang memenagkan lelang tender tersebut.

Rekanan sempat ada yang menawar dengan tawaran terendah Rp 1.494.005.000.

Sayangnya, justru yang memenangkan lelang tender itu rekanan yang menawar di atas Rp 1,4 miliar. Mestinya dalam proses lelang, penawaran terendah yang diambil pemerintah karena profitnya dapat menekan biaya anggaran pemerintah yang harus tersedot untuk proyek renovasi itu.

Akhirnya, tanpa alasan yang jelas, proyek lelang jatuh ke tangan rekanan dengan penawaran di atas rekanan yang terendah tadi, yakni Rp 1.625.856.000. =JUNAEDI/SYM

PENDIDIKAN

Pembangunan SDN 1 Karang Anyar Tak Selesai SUMENEP- Meski telah dibangun pada tahun 2013 dan sudah dinyatakan selesai, ternyata pembangunan enam gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Anyar, Desa Karang Anyar, Kecamata Kalianget, belum sepenuhnya selesai. Dikatakan, anggaran sebesar Rp. 650 juta tidak cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Koran Madura, awalnya SDN 1 Karang Anyar terletak di Dusun Dung Mundung, Desa Karang Anyar. Namun, karena dinilai tidak efektif, dan lahannya juga bukan milik pemerintah, maka sekolah tersebut dipindah ke Dusun Darejeh atau di belakang balai Desa Karang Anyar.

Sesuai kontrak, gedung sekolah itu mulai dibangun sejak bulan Nopember dan dinyatakan selesai Desember. Karena di dalam kontrak kerja pembangunan gedung sekolah tersebut dinyatakan, kontrak mulai berlaku sejak tanggal 07 Nopember dan berakhir 27 Desember 2013.

Meski begitu, berdasarkan informasi dari salah seorang warga Desa Karang Anyar yang tidak ingin disebutkan identitasnya, sampai saat ini sebanyak enam gedung SDN 1 Karang Anyar masih belum selesai. Hal itu terlihat dari kondisi lantainya yang masih berupa tanah biasa, tanpa keramik.

Selain itu, meski dilihat dari sisi luar gedung tersebut sudah selesai, namun kenyataannya di sisi dalam gedung, dindingnya masih belum selesai diplester.

Bahkan, di bagian atas sisi dalam gedung juga masih belum diplafon. Akibatnya, berdasarkan informasi warga, anak-anak yang sekolah di SDN 1 Karang Anyar setelah pulang sekolah sudah dapat dipastikan baju dan sepatunya penuh debu.

Menanggapi hal itu, Kasi Sarana Prasarana SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Moh. Iksan mengatakan, secara kontrak pembangunan gedung SDN 1 Karang Anyar sudah dinyatakan selesai sesuai target, yaitu sebelum tahun 2014.

Menurut Iksan, anggaran untuk pembangunan gedung sekolah itu sekitar Rp. 650 juta diambil dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep. “Waktu itu peralihan dari gedung sain menjadi untuk Karang Anyar,” kata Iksan, Kamis (06/11).

Namun, dikatakan, anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan. Karena menurut perkiraannya, satu gedung ditaksir menghabiskan dana sebanyak Rp. 150 juta. Jika dikalikan enam gedung, maka anggaran untuk pembangunan gedung itu

Siswa SDN 1 Karang Anyar Kecamatan Kalianget di dalam salah satu ruang kelas yang pembangunannya belum selesai, Kamis (6/11).

seharusnya mencapai Rp. 900 juta.

“Karena anggarannya hanya Rp 650 juta, maka harus ada dikurang-kurangkan pekerjaan tersebut. Di antaranya adalah pekerjaan lantai. Di antaranya adalah pekerjaan plesteran.

Mungkin, yang luar dulu, yang dalam belakangan. Tapi saya nya-

takan di sini, kontrak itu sesuai dengan pekerjaannya. Karena keadaan dana, maka dicukupkan,” tukasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku akan mengusahakan agar gedung SDN 1 Karang Anyar itu diselesaikan. Mengenai anggaran, Iksan mengaku masih akan

dianggarkan di APBD tahun 2015.

Hal itu dilakukan karena penyelesaian gedung SDN 1 Karang Anyar tidak ada dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014. “Saya tidak pastikan, tapi saya usahakan betul agar tahun 2015 itu bisa selesai,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

MADURA

F

DEMO. Mahasiswa merusak sejumlah fasilitas negara di halaman kantor Bupati Pamekasan, kemarin (6/11).

Mahasiswa Rusak Fasilitas Negara Aparat Keamanan Nyaris Terlibat Bentrok PAMEKASAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (SAMAR) berunjukrasa di Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (6/11). Dalam aksi itu, mahasiswa merusak fasilitas taman di halaman kantor tersebut.

Dalam unjuk rasa itu mahasiswa mengkritisi perayaan hari jadi Pamekasan ke-484 dengan pesta kembang api pada beberapa waktu lalu. Menurut mahasiswa kegiatan itu tidak perlu diselenggarakan, sebab di sisi lain masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah.

Awalnya, mahasiswa hanya berorasi menyampaikan sejumlah tuntutannya dan meminta agar Bupati Pamekasan, Ach Syafii menemui mahasiswa. Setelah tidak kunjung ditemui, mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor, sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan

petugas polisi yang mengamankan jalannya aksi tersebut. Aksi saling dorong terjadi beberapa kali. Tapi berkat kesigapan polisi, upaya mahasiswa masuk ke kantor Bupati tidak berhasil.

Merasa tidak mampu melewati brigade polisi, kemudian mahasiswa bergerak menuju Pendopo Ronggosukowati, dengan wajah emosi yang sudah memuncak.

Dalam perjalanan menuju pendopo itu, sejumlah peserta demo merusak pot bunga di halaman kantor tersebut. Polisi hanya bisa melihat aksi brutal mahasiswa itu.

Mahasiswa yang sudah bertindak anarkis itu, kemudian menero-

bos pagar yang sedang ditutup oleh petugas Satpol PP. Tidak hanya sampai di situ, mahasiswa mendobrak pagar Pendopo, dan langsung menduduki peringgitan (aula) luar.

Amarah mahasiswa terus menjadi-jadi. Setibanya di peringgitan, sejumlah mahasiswa menaiki meja yang biasa digunakan dalam pertemuan-pertemuan, akibat diinjak mahasiswa, kaca salah satu meja pecah. Beruntung polisi yang sejak awal mengamankan jalannya aksi segera tiba di pendopo, sehingga pengrusakan itu tidak terus berlanjut.

Salah seorang polisi yang melarang mahasiswa menaiki meja tersebut mendapat perlawanan dari mahasiswa dengan menyerang polisi tersebut.

Beruntung polisi lainnya dengan cepat mengamankan polisi yang diserang itu.

Korlap aksi, Hamdi Jibril mengatakan dirinya tidak bisa men-

gendalikan amarah anggota sehingga terjadi aksi pengrusakan tersebut. Namun sebagai korlap, dirinya akan bertanggungjawab dengan aksi yang telah dilakukan anggota Samar.

“Mungkin karena kondisinya sangat panas, dan permintaan kami untuk bertemu Bupati tidak dihargai, sehingga teman-teman menjadi amarah, dan melakukan pengrusakan. Tapi saya selaku korlap akan bertanggungjawab,” katanya.

Menanggapi pengrusakan itu, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya menunggu Pemkab Pamekasan untuk diproses hukum, selaku pihak yang dirugikan.

Tanpa itu pihaknya tidak bisa mengambil langkah apa pun, kendati polisi melihat langsung aksi pengrusakan itu.

“Kalau pengrusakan itu di luar ketentuan, namun demikian

tergantung pihak pemkab nanti tindak lanjutnya. Kalau pemkab merasa ada yang dirugikan, kami siap saja untuk menindak lanjuti. Sebenarnya aksi semacam itu sudah melanggar, tentu kalau ada laporan nanti korlapnya kami panggil,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan pihaknya masih akan melaporkan semua yang terjadi dalam aksi yang dilakukan Samar, termasuk kejadian perusakan, sehingga pihaknya tidak bisa memutuskan langkah apa yang akan dilakukan. Sebab semuanya tergantung pada kebijakan Bupati Pamekasan, Ach Syafii.

“Saat ini Bupati sedang di luar kota, nanti akan kita laporkan. Bagaimana sikap yang akan diambil terkait pengrusakan itu, tergantung kebijakan pak Bupati nanti,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480| TAHUN III

G

JELANG KENAIKAN HARGA BBM

Polisi Antisipasi Penimbunan Bahan Bakar Minyak PAMEKASAN Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja mengambil keuntungan di balik rencana kenaikan harga itu. Salah satu langkah yang sedang dilakukan kepolisian setempat, yakni menerjunkan sejumlah petugas tak berseragam (intel) untuk mengintai beberapa lokasi yang terindikasi rawan penimbunan.

Hal itu dilakukan dalam rangka penertiban aksi penimbunan BBM menjelang kenaikan harga.

Sayang, tidak ada penjelasan secara detail titik lokasi kerawanan penimbunan BBM di wilayah hukum Pamekasan karena dalam proses penyelidikan.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya penimbunan BBM oleh masyarakat. Salah satunya dengan menugaskan bawahannya untuk mengintai dan melakukan penyelidikan pada sejumlah lokasi yang rawan.

Lanjutnya, kendati belum ada perkembangan informasi kapan harga BBM resmi dinaikkan. Namun tindakan antisipasi sangat perlu, sebab menjelang kenaikan BBM sangat rawan terjadi penimbunan, sehingga bisa dengan cepat digagalkan. ”Sejauh ini belum ada laporan ke kami adanya indikasi

penimbunan BBM. Tapi, kami tetap berupaya untuk melakukan antisipasi, karena penimbunan BBM itu melanggar hukum, sehingga kalau nanti kami temukan maka pasti kami tertibkan,” katanya.

Dia menjelaskan yang menjadi titik pengintaian polisi itu mulai daerah perkotaan hingga pedesaan. Menurutnya, penimbunan BBM terjadi pada momen jelang kenaikan BBM, karena ingin mendapatkan keuntungan besar dengan cara membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal setelah terjadi kenaikan.

Tidak hanya sampai di situ langkah Polres Pamekasan.

Pihaknya juga telah meminta seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) untuk juga mulai melakukan langkah antisipasi di wilayah masing-masing.

Pihaknya juga meminta laporan perkembangan dari masing-masing polsek, baik terkait kelangkaan BBM maupun antrean BBM, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Polsek masing-masing. Termasuk menyerap informasi lokasi penimbunan di seluruh wilayah Pamekasan.

“Sementara ini laporan yang kami terima semuanya masih normal-normal saja, tidak ada peningkatan antrean di SPBU. Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

NORMAL. Kondisi di salah satu tempat SPBU di Pamekasan menjelang kenaikan BBM

Peternak memberi pakan sapi ternaknya saat digelar Festival Sapi Ternak, di Lapangan Pendopo Ronggo Sukowati, Pamekasan, Jatim, Kamis (6/11). Pemkab Pamekasan, sejak beberapa tahun terakhir melakukan terobosan satu tahun satu kelahiran (1 Saka) atau disebut Smart 155 (satu indukan dalam lima tahun menghasilkan lima anakan) dan program terbaru dengan sebutan program Ekselen 158 yaitu satu indukan dalam lima tahun menghasilkan lima anakan plus anakan pertama dan kedua juga mulai melahirkan tiga ekor anakan.

Pekerjaan Proyek Fisik Belum Tuntas Dinas PU Bina Marga Optimis Capai Target PAMEKASAN - Dinas PU Bina Marga Pemkab Pamekasan memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di wilayah itu akan tuntas pada akhir tahun ini. Saat ini pekerjaan proyek itu sudah mencapai 10 persen, meliputi peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan poros desa.

Kepala Dinas PU Bina Marga, Totok Hartono mengatakan proyek-proyek tersebut telah melalui perencanaan dan pelelangan dan kini sudah tahap pengerjaan. Bahkan beberapa di antaranya selesai seratus persen.

Pihaknya yakin, semua pekerjaan proyek itu akan selesai tepat waktu. Jika ada rekanan yang melampaui batas waktu sesuai kontrak, maka akan dikenakan sanksi keterlambatan.

Dijelaskan, beberapa jenis pekerjaan yang belum tergarap saat ini masih menunggu giliran,

namun dipastikan selesai sesuai target. “Prinsipnya, pekerjaan tetap kami laksanakan. Tetapi hal ini kami lakukan secara bergilir, sesuai dengan yang sudah diprogramkan,” jelasnya.

Anggaran untuk seluruh pembangunan dan perbaikan jalan tersebut seperti yang tertuang dalam APBD tahun 2014 mencapai Rp 170 miliar. Anggaran tersebut disebar ke seluruh kecamatan yang ada di Pamekasan.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2014, Bantuan Keuangan (BK) Provinsi sebesar

Rp 97 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 sebesar Rp 19 miliar. Dari 13 kecamatan yang ada, paling banyak mendapatkan serapan anggaran yakni Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Palengaan, Proppo, Kadur dan Kecamatan Pasean.

Untuk Palengaan Laok sebesar Rp 5 miliar, Cenlecen Rp 2 miliar, jalan Desa Pamoroh-Desa Kadur senilai Rp 2 miliar. Jalan Desa Dempo Barat menuju Desa Bindang sebesar Rp 1,7 miliar dan akses jalan Bujur Timur hingga Bujur Tengah sebesar Rp 1 miliar.

Akses jalan menuju Desa Bujur Barat menuju Desa Pangereman dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar dan untuk perbaikan berupa tambal sulam akses jalan Palengaan dan Pangereman senilai Rp 200 juta. =A. Fauzi M/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

Raperda Pilkades Belum Diserahkan Ada Enam Pjs Kades Bermasalah PAMEKASAN - Pihak eksekutif belum juga menyerahkan Draf Raperda tentang Desa dan Draf Raperda Pemillihan Kepala Desa (Pilkades) ke legislatif (Komisi I). Padahal sudah sepekan lebih komisi ini menunggu Raperda tersebut untuk segera dibahas menjadi Perda. Mengingat hal ini sangat mendesak terkait jabatan para kades ke depan.

BERDARAH. Ahmad Baihaqi, reporter Kompas TV, menunjukkan luka pada tangan kirinya.

DEMONSTRASI

Mahasiswa Keroyok Dua Wartawan PAMEKASAN - Dua orang wartawan menjadi korban pemukulan oleh peserta demo yang tergabung dalam satuan aksi mahasiswa revolusi (SAMAR), kemarin (6/11). Keduanya, Ahmad Baihaqi, Reporter Kompas TV, dan Fathor Rusi, Reporter Indosiar.

Pemukulan itu terjadi saat keduanya sedang melakukan peliputan aksi demonstrasi yang berlangsung anarkis di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

Akibat pukulan itu, Ahamad Baihagi mengalami luka pada tangan kiri, sedang Fathor Rusi mengalami lebam pada bagian mata sebelah kiri.

Reporter Kompas TV, Ahmad Baihaqi mengatakan luka yang dialaminya itu terjadi saat ada seorang peserta demo menarik tangan kirinya pada waktu dirinya sedang mengambil gambar pendemo. Tarikan itu yang kemudian menyebabkan luka tersebut.

“Saya tidak tahu pasti seperti apa wajahnya. Tiba-tiba saya dipegang dengan erat kemudian ditarik, sehingga tangan saya tercakar. Saya tidak tahu kenapa itu dilakukan, apakah karena dia mau jatuh atau sengaja melarang saya mengambil gambar,” katanya.

Sementara yang paling parah

itu terjadi pada Farhur Rusi. Reporter Indosiar ini menceritakan saat dirinya sedang mengambil gambar tiba-tiba dirinya mendapat bogem mentah dari peserta demo yang mengenai matanya yang sebelah kiri.

Setelah itu, lanjut Rusi, dirinya menarik pelaku pemukulan dari belakang, dengan maksud untuk mengingatkan agar tidak sembarangan melakukan pemukulan. Namun rupanya pelaku tidak terima dengan tarikan itu dan membalasnya dengan tendangan yang mengenai perutnya.

Setelah itu, lanjut Rusi, dirinya menarik pelaku pemukulan dari belakang, dengan maksud untuk mengingatkan agar tidak sembarangan melakukan pemukulan. Namun rupanya pelaku tidak terima dengan tarikan itu dan membalasnya dengan tendangan yang mengenai perutnya.

“Begitu saya tarik, pelaku

berbalik dan langsung menendang saya. Setelah itu temanteman pelaku langsung berusaha mengeroyok saya. Untung saja ada petugas satpol PP dan polisi yang menghalangi tindakan kekerasan pada saya,” kata pria berjenggot ini.

Dirinya sangat kecewa dengan cara aksi para pendemo itu karena tidak mencerminkan sebagai mahasiswa. Sebab mereka terlihat beringas terhadap siapa pun tanpa pandang bulu, termasuk wartawan yang sedang melaksakan tugas jurnalis.

Saat dikonfirmasi, korlap aksi, Hamdi Jibril berdalih bahwa yang melakukan pemukulan adalah wartawan. Namun dirinya masih akan mencari tahu siapa pelaku pemukulan pada wartarwan itu. Dirinya berjanji akan menyelesaikannya persoalan ini dengan cara kekeluargaan.

“Saya belum klarifikasi siapa yang melakukan pemukulan, cuma laporannya tadi (kemarin), bukan anggota kami yang memukul, tapi anggota kami yang dipukul oleh teman-teman wartawan. Kami tidak mempersoalkan hal itu, kalau persoalan dengan wartawan akan kami selesaikan secara damai,” kata Hamdi, usai menduduki pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sekarang saja, sedikitnya ada 30 desa yang sudah tak memiliki kades dan dijabat oleh pejabat sementara (pjs).

Dari jumlah itu, ada 6 pjs kades yang ditengarai bermasalah. Idealnya, awal tahun depan sudah bisa dilaksanakan pilkades serentak, untuk mengisi para jabatan kades yang sudah berakhir tersebut. Akan tetapi bila raperda yang mengatur pilkades itu tak kunjung dibahas, pilkades serentak akan molor pelaksanaannya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ekses atau permasalahan di bawah.

Ketua Komisi I, Ismail meminta eksekutif, dalam hal ini Bapemas dan Pemdes untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan draf reperda tersebut kepada Komisi I. Selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Agar cepat ada kepastian dari masalah pelaksanaan dan ketentuan pilkades di Pamekasan karena kepastian ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama para elite-elite masyarakat di pedesaan. Ditegaskan bahwa pihaknya sudah mengingatkan, namun belum juga diindahkan oleh Pemkab.

“Saat ini ada enam desa yang dipersoalkan. Karena penunjukan pjs kades yang tidak sesuai dengan perda lama. Sementara perda itu perlu direvisi.

Dan proses revisi ini hingga saat ini belum kelar,” tukasnya.

Pihaknya meminta eksekutif lebih cepat dalam menyusunnya. Bila nanti ada yang kurang sempurna atau ada persoalan dari draf tersebut, bisa disempurnakan bersama.

Karena dalam penyempurnaan nanti pihak legislatif pasti akan terlibat. Ia menyatakan proses pembahasan draf itu akan memakan waktu lama.

Jika sampai saat ini belum diserahkan ke DPRD untuk

dibahas, maka penyelesaiannya dipastikan molor.

Kepala Bapemas dan Pemdes, Masrukin mengatakan draf raperda tentang desa yang baru itu sedang dalam pembahasan dan diperkirakan baru akan selesai bulan depan. Dengan demikian draf itu baru akan diserahkan ke Komisi I di penghujung 2014, yaitu Desember. Karena itu, pihaknya sadar bahwa perda ini belum bisa disahkan awal 2015. Karena saat itu tengah dilakukan pembahasan dan penggodokan di legislatif.

Sehingga rencana pilkades serentak dilakukan awal 2015 dipastikan tidak akan terealisasi, karena perdanya belum disahkan. Masrukin memperkirakan pilkades serentak baru bisa dilakukan maksimal pertengahan 2015.

Pihaknya meminta eksekutif lebih cepat dalam menyusunnya. Bila nanti ada yang kurang sempurna atau ada persoalan dari draf tersebut, bisa disempurnakan bersama. Karena dalam penyempurnaan nanti pihak legislatif pasti akan terlibat. Ia menyatakan proses pembahasan draf itu akan memakan waktu lama. Jika sampai saat ini belum diserahkan ke DPRD untuk dibahas, maka penyelesaiannya dipastikan molor.

“Dan Raperda ini memang baru akan dimasukkan pada Prolegda 2015 mendatang.

Sehingga baru akan dibahas di DPRD tahun depan,” terang Masrukin. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480| TAHUN III

I

Model memperagakan busana batik carnival, pada pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-484, di Kabupaten Pamekasan, Jatim.

PU Bina Marga Mau Cuci Tangan Pemasangan Trotoar Dapat Merusak Pohon PAMEKASAN - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menganggap pemasangan trotoar yang dapat merusak pohon pinggir jalan di dalam kota Pamekasan di luar kendalinya. Sebab hal itu kinerja rekanan yang dinilai mengabaikan perlindungan terhadap pohon kota.

Kepala Dinas PU Bina Marga Pamekasan, Totok Hartono mengatakan sudah ada koordinasi antara PU Bina Marga dengan pihak Badan Lingkungan (BLH) Pamekasan tentang pemberian jarak saat pemasangan trotoar, antara beton trotoar dengan pohon, namun itu diabaikan dengan mengecor pohonnya.

BLH sudah membuat pengadaan tempolong yang nantinya ditanam di sekitar pohon untuk membatasi antara pohon dengan pembangunan fisik apa pun, termasuk trotoar. Sebab selain dapat mengancam keberlangsungan pohon, akar pohon juga dapat merusak trotoar apabila tidak diberikan jarak antara

keduanya. “Kami sebenarnya sudah komitmen dengan BLH untuk setiap pembangunan trotoar memberi nafas pada pohon, agar pohon tetap hidup dan trotoar tidak cepat rusak akibat akar pohon,� katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap ke depan rekanan perlu memperhatikan jarak antara pohon dan cor semen karena nantinya tempolong akan dibuat lebih besar.

Jarak itu juga berlaku untuk jenis pohon apa pun meskipun pergerakan akarnya tidak cepat.

Mengenai ulah rekanan yang tidak membersihkan saluran air sebelum dilakukan pemasangan trotoar, Totok beralasan sudah

memerintahkan kepada rekanan untuk menggali dan membersihkan saluran sebab itu sudah bagian dari kontrak dengan rekanan, namun rekanan tetap mengabai-

kannya.

Saat ditanya soal jenis keramik yang digunakan untuk trotoar, ia memastikan sudah sesuai dengan standar trotoar perkotaan.

Dan itu ada dalam kontrak lelang dengan rekanan dan anggarannya juga sudah disesuaikan. Sehingga pihaknya tidak tahu mengenai adanya rekanan yang memasang trotoar dengan keramik di bawah standar. “Saya kira sudah dirancang sesuai standar, keramik yang harus digunakan saat ini sudah sesuai dengan standar di kotakota besar, jadi kekuatannya hanya untuk pejalan kaki. Sedang trotoar di sini (Pamekasan) cepat rusak itu, kadang dijadikan tempat memarkir kendaraan,� ungkapnya.

Sebelumnya, rombongan Komisi III DPRD Pamekasan menemukan proyek trotoar bermasalah saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik di Pamekasan. Masalah itu di antaranya pengecoran pohon, membiarkan saluran air mampet lalu ditutup dengan bangunan trotoar dan pemasangan keramik yang tidak sesuai dengan standar. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

MADURA

SAMPANG – Warga Syiah Sampang sudah lebih setahun direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Sidoarjo. Sebanyak 73 keluarga (173 jiwa) kelompok Syiah diungsikan dari Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Sampang, 26 Agustus 2012. Status kependudukan mereka saat ini tidak jelas.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang juga mengaku kebingungan untuk menentukan status warga Syiah

J

KONFLIK KEAGAMAAN

Status Kependudukan Pengungsi Tak Jelas tersebut, apakah masih tetap sebagai warga Sampang atau berubah menjadi warga Sidoarjo.

Kepala Dinas Dispendukcapil Sampang M Zuhri melalui Kabid Informasi Taufik mengaku belum mengetahui rencana pemindahan status kependudukan warga Syiah. Namun menurut aturan yang ada, jika warga berdomisili ke daerah lain lebih dari satu tahun harus mengurus kepindahan. “Kalau aturannya memang harus

pindah,”singkatnya, Kamis (06/11).

Sementara Kabid Pendaftaran Kependudukan Dispendukcapil Sampang, Sutrisno mengatakan, pihaknya hanya sebatas melayani permohonan berkas untuk kepengurusan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat yang mengajukan pindah domisili.

Sutrisno menuturkan, sejauh ini status kepindahan warga Syiah secara resmi menjadi warga Sidoarjo masih belum ada surat

keterangan dari pihak kepala desa setempat dengan mengetahui pihak Kecamatan.

“Saya juga kurang paham persoalan ini, tapi sejauh ini terkait data status kepindahannya menjadi warga Sidoarjo masih belum ada. Jadi, kami tidak berani mengatakan warga Syiah sudah menjadi warga Sidoarjo,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Kabupaten Sampang Fadilah Budiono mengungkap-

kan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengurus kepindahan status kependudukan pengungsi Syiah.

“Saat ini sudah diurus surat pindahnya oleh Pemerintah Tingkat Satu, dan untuk sementara mereka dijadikan sebagai warga Sidoarjo karena hal itu berkaitan dengan keyakinan. Bahkan ada 93 lembaga yang berusaha mendamaikannya namun hasilnya gagal,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

PDAM

Beberapa Bulan Macet, Iuran Tetap Ditagih SAMPANG – Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampang, semakin bobrok. Kini, giliran pelanggan Dusun Rongrong, Desa Anggersik, Kecamatan Omben, yang mengeluhkan.

Informasinya, hampir satu tahun sejak awal tahun hingga menjelang tutup tahun 2014, saluran air PDAM di desa tersebut mati total. Sehingga warga terpaksa mengambil air dari sumur untuk kegiatan mandi, cuci, kakus (MCK).

Pantauan Koran Madura, Kamis (6/11), warga bergantian menimba air di sumur yang ada di sekitar, meski sebagian warga lainnya menggunakan pompa air untuk mengambil air sumur tersebut.

Salah satu warga Dusun Rongrong, Desa Anggersik, Kecamatan Omben, Abd Bakar (45), mengatakan, selama empat bulan macet, pihak PDAM masih menarik iuran. Sehingga, akhir Agustus lalu, warga sepakat tidak bersedia lagi membayar iuran PDAM. ”PDAM sudah lama mati, makanya warga mengambil air ke sumur. Kalau tidak salah sejak bulan Maret air PDAM mati.

Dan yang paling saya sesalkan yaitu saat awal-awal PDAM macet, kami masih dipungut denda Rp 37.000 ribu, ada air atau tidak ada air. Dan yang kami kecewakan dari PDAM yaitu sampai se-

AMBIL. Warga Desa Anggersik ketika mengambil air di sumur, akibat kekurangan air bersih meski sudah berlangganan air PDAM, Kamis (6/11). jauh ini belum ada langkah apa pun yang diambil PDAM.” ujarnya kepada Koran Madura, Kamis (06/11).

Sementara Kepala Dinas

PDAM Sampang Robet Balbut mengaku bahwa macetnya air karena disebabkan oleh kondisi cuaca saat ini. Sedangkan terkait iuran, ia membantah melakukan

pungutan saat air mati. ”Untuk para pelanggan PDAM yang tidak hidup airnya, pihak PDAM sama sekali tidak dipungut biaya, apalagi denda. Sedang-

kan penyebab tidak hidupnya air memang kondisi musim saat ini sangat berpengaruh terhadap laju debit air,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

K

PENAMBANGAN ILEGAL

Satpol PP Dirikan Pos Pantau di Pesisir Pantai Sampang - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, akan mendirikan pos pantau di pesisir partai selatan guna mengantisipasi terjadinya praktik penambangan ilegal oleh oknum warga.

“Kami sudah melakukan survei lokasi beberapa hari lalu, kemungkinan lokasi pos pantau itu di pesisir pantai Desa Taddan, Kecamatan Camplong,” kata Kasi Operasional Satpol-PP Mohammad Sadik di Sampang, Kamis (6/11).

Selain tempatnya yang memang strategis, keputusan menempatkan pos pantau di pesisir Pantai Desa Tadden itu juga karena berdasarkan pemantauan petugas di wilayah itu banyak terjadi praktik penambangan pasir ilegal oleh oknum warga.

Bahkan, katanya, kini warga telah membuat jalan khusus menuju lokasi penambangan pasir melalui sebuah gudang milik warga di pesisir pantai desa itu.

“Kami sudah meminta izin pada dinas terkait tentang pendirian pos pantau ini,” katanya.

Ia berharap dengan adanya pos pantau itu, maka praktik penambangan pasir ilegal di sepanjang pesisir pantai selatan Sampang bisa dicegah.

Praktik penambangan pasir ilegal di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Sampang itu mulai dari perbatasan Kabupaten Pamekasan hingga Kota Sampang.

Selama ini, petugas keamanan dari Satpol PP bersama jajaran Polres Sampang sudah sering menggelar operasi, bahkan beberapa orang warga sempat ditangkap petugas, karena ketahuan melakukan penambangan pasir secara ilegal.

Hanya saja, upaya petugas untuk menghentikan kegiatan warga itu belum membuahkan hasil. Oknum warga kembali melakukan penambangan pasir secara ilegal, setelah petugas pulang. =ABD AZIZ/ANT

PROSES. Satpol PP ketika melakukan penyegelan salah satu tower provider telekomunikasi di Jl Suhada Kota Sampang, Kamis (06/11).

Tower XL Disegel SAMPANG - Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel salah satu tower di Jl Suhadak di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, Kamis (6/11) sekitar pukul 11.00 WIB. Informasinya, tower tersebut milik salah satu provider telekomunikasi, yaitu XL-Axiata.

Alasan pihak Satpol PP melakukan penyegelan, karena keberadaan tower tersebut ditengarai tidak mengantongi izin, serta pihak provider dinilai enggan untuk melangkapi izin meski pihak Satpol PP sudah berulang kali menyampaikan agar kelengkapan izinnya segera diselesaikan.

Pantauan Koran Madura, petugas Satpol PP membawa sejumlah peralatan seperti linggis dan rantai serta sejumlah peralatan lainnya. Tanpa basabasi, petugas langsung membuka paksa pintu tower, kemudian langsung menyegel sejumlah aliran listrik serta menempelkan papan informasi jika tower ini disegal karena dinilai telah melanggar Perda No 04 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi.

Kabag Ops Satpol PP M. Sadik, menuturkan bahwa alasan penyegelan baru dilakukan dikarenakan sebelumnya pihak provider tak kunjung mengurus izin. Bahkan tetap memaksa membangun meski izinnya belum dikeluarkan. ”Kami sudah berikan toleransi kepada penanggung jawab untuk mengurus izin, namun saja tidak ada kejelasan. Maka dari itu, kita lakukan penyegelan apalagi pembangunan tower ini sudah berjalan dua tahun,” tuturnya, Kamis (06/11).

Ditegaskan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Moh. Jalil bahwa pembangunan tower tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 4 tentang Me-

nara Telekomunikasi. Dituturkan dengan tegas bahwa jika nanti tetap tidak ada pengurusan izin, pihaknya akan membongkar secara paksa bangunan tower tersebut. ”Dalam perda di atas, Pasal 26 Nomor 1, PT atau provider

untuk tower yang tidak berizin harus membongkar sendiri, jika tidak membongkar maka Pemkab berhak membongkar yang biayanya ditanggung PT, serta ada sanksi pidana 6 bulan dan sanksi administrasi sebesar Rp 50 juta,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Kronika

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

SEREMONIAL

Fraksi PKB Tinjau Lokasi Kebakaran SAMPANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) mengunjungi tempat kebakaran yang menghanguskan 6 rumah dengan jumlah korban 7 kepala keluarga (KK) di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kamis (6/11). Kebakaran terjadi, Minggu (02/11) malam.

Sekitar pukul pukul 09.00 WIB, rombongan F PKB tiba di Desa Marparan. rombongan juga sempat mengunjungi dan memberika bantuan kepada 1 KK di Dusun Congaben Desa Labuen Kecamatan Sreseh yang juga mengalami bencana kebakaran.

“Bantuan yang disalurkan hanya sekadarnya saja, berupa uang tunai seadanya dan diharapkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi harapan dari kami yaitu dari kegiatan sosial ini bisa bermanfaat serta membantu meringankan beban para korban kebakaran,” ujar Ketua Fraksi PKB H.M. Ahsan Jamal.

Menurutnya, itu sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat. “Selain itu kami berharap kepada Pemerintah Daerah dan pihak lainnya supaya turut ikut membantu kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah ini,” terangnya.

Rata-rata perekonomian warga Marparan menengah ke bawah dengan infrastruktur seadanya. Mata pencaha-

Terbit Petang!

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda.

Kunjungi http://issuu.com/koranmadura

riannya yaitu sebagai petani garam dan budidaya bandeng. Bahkan untuk mendapatkan makanan pokok, terkadang warga melakukan sistem barter. =ADV/MOHAMMAD MUHLIS

SERAH TERIMA. Ketua Fraksi PKB H.M. Ahsan Jamal beserta anggotanya ketika menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran melalui Kepala Desa Marparan, Kamis (06/11).

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 JUMAT 7 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0480 |IIITAHUN III No. 0480

RAWAN LAKA

Pengendara Diminta Waspadai 4 Lokasi BANGKALAN - Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres Bangkalan menyebutkan di wilayah setempat terdapat empat lokasi rawan kecelakaan. Empat titik tersebut seringkali menjadi kawasan langganan terjadinya kecelakaan lalu lintas, bahkan tidak jarang hingga memakan korban jiwa.

Bagi para pengendara yang melintasi kawasan tersebut diminta lebih waspada agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. “Untuk di kawasan Bangkalan terdapat empat titik yang kami kategorikan blackspot atau titik rawan laka. Di antaranya akses Suramadu, jalan raya Dumajah Tanah Merah, dan jalan raya Galis, serta daerah Kecamatan Blega,� kata Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo.

Dengan demikian, lanjut Puji, titiktitik tersebut perlu diwaspadai para pengendara untuk mengantisipasi Ipda Puji Purnomo timbulnya Kanit Laka Lantas korban Polres Bangkalan yang lebih banyak. Kebanyakan insiden kecelakaan tersebut, karena faktor kelalaian pengendara.

Sebab penyebab utama terjadinya kecelakaan karena pengendara melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak aman.

"Kecelakaan itu bisa kita minimalisir jika pengendara lebih ektra hati-hati. Terutama selalu mengutamakan keselamatan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Puji mengimbau kepada para pengendara baik roda dua maupun roda empat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Terlebih memperhatikan rambu lalu lintas serta berkonsentrasi saat mengemudi. Sebab keselamatan berlalu lintas tergantung dari pengemudi masing-masing kendaraan. "Jadikanlah keselamatan sebagai budaya," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

DEMO. Mahasiswa UTM menuntut panitia ospek diberi tindakan tegas karena telah melakukan pungli terhadap mahasiwa baru.

doni heriyanto/koran madura

Ada Pungli di UTM Rektor Dituntut Bertindak Tegas BANGKALAN - Sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Rektorat UTM. Mereka menuntut panitia penyelenggara orientasi studi dan pengenalan kampus (Ospek) agar diberikan tindakan tegas. Panitia telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mahasiswa baru pada saat Ospek berlangsung beberapa waktu lalu.

Tentunya tindakan panitia tersebut tidak dapat ditoleransi. Terlebih tidak ada satu pun aturan yang melegalkan praktik pungli. Sehingga pungli yang dilakukan perlu diusut secara tuntas agar tidak menjadi kebiasaan dan budaya buruk yang berkembang di lingkungan kampus negeri satu-satunya di pulau Madura itu. Tentunya praktik pungli patut disayangkan jika dilakukan oleh mahasiswa yang dinilai masih

menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme.

"Kami harap panitia mengembalikan uang pungli itu pada mahasiswa yang bersangkutan. Jangan jadikan kami sebagai sapi perah, dan kami minta pembantu rektor (PR) III menindak tegas panitia Ospek," teriak koordinator lapangan (Korlap) aksi, R.Pradana.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar pembantu rektor(PR III) dapat segera mengambil tin-

dakan tegas pada panitia yang telah melakukan pemerasan pada mahasiswa baru itu. Jika perlu tindakan hukum pun harus dilakukan. Sebab prilaku tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap kaum akademis. Apabila tidak diberi tindakan tegas, tidak menutup kemungkinan, praktik pungli akan terulang kembali di masa-masa yang akan datang.

"Kalau memang perlu, PR III harus memroses secara hukum.

Jangan sampai ada pembiaran terhadap prilaku pungli," tegasnya.

Sementara itu, di hadapan para mahasiswa pembantu rektor III , Dr. Syarif, SE, M.SE, mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab atas kejadian pungli itu. Ia tidak memungkiri jika pungli telah dilakukan oleh panitia Ospek. Pungli tersebut telah mambuat jajaran rektorat sangat kecewa. Sebab tidak ada

aturan maupun instruksi yang memperbolehkan tindakan pungli.

"Ya itu memang pungli, Mas. Kecewa terkait pungutan itu, karena itu tidak ada dalam aturan. Kami akan panggil panitia ospek nanti dan demi Allah, saya tidak pernah menginstruksikan untuk meminta pungutan sebesar Rp 30 ribu per mahasiswa itu," jelasnya.

Calon Rektor UTM terpilih itu juga meminta agar mahasiswa juga saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Kemudian bagi mahasiswa yang merasa dirugikan untuk mengajukan surat dengan melampirkan data. " Ya silakan kalau memang ada dari beberapa mahasiswa yang merasa dirugikan untuk mengajukan surat keberatan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

Warga Belum Tahu Fungsi Akta Kematian Pengurusan Dokumen itu Gratis di Dispendukcapil BANGKALAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan menyatakan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta kematian bagi keluarga yang telah meninggal sangat minim.

Padahal dokumen tersebut sangat penting dalam pembagian warisan maupun untuk kebutuhan pemerintah dalam mendata jumlah penduduk sebagai dasar penyaluran program pembangunan.

"Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dibutuhkan sosialisasi di tingkat kecamatan.

Kami juga melakukan sosialisasi dengan cara membagikan brosur terkait pentingnya membuat

akta kematian tersebut," kata Kabid Adminstrasi Kependudukan Dispendukcapil, Jayus Sayuti.

Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan agar masyarakat bisa mengurus akta kematian.

Selama ini yang membuat akta kematian rata-rata pensiunan hanya dari pegawai dan korban yang meninggal akibat kecelakaan. Ke depan pembuatan akta kematian tidak cukup hanya surat keterangan dari kepala desa saja. Akan

tetapi juga harus tercatat di Dispendukcapil.

"Ya sementara ini memang pembuatan akta kematian itu memang masih minim, padahal itu penting. Masyarakat masih memandang remeh dokumen kematian," paparnya.

Dia menjelaskan, pembuatan akta kematian sama halnya dengan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yakni tanpa dipungut biaya sepeser pun, karena termasuk adminis-

trasi kependudukan. Maka besar harapan agar masyarakat, baik yang pegawai maupun yang bukan pegawai (swasta) untuk membuat akta kematian apabila ada keluarganya yang meninggal dunia.

"Kelengkapan administrasi kependudukan, sangat diperlukan untuk kepentingan urusan kelembagaan," imbuhnya.

Kendati demikian, Jayus mengaku jumlah pemohon pembuatan akta kematian itu hingga kini terus mengalami peningkatan, sekalipun tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, lambat laun masyarakat pasti akan mengerti seiring dengan gencarnya diberikan sosialisasi mengenai akta kamatian.

"Meski pemahaman masyarakat masih kurang, namun jumlah pemohon akta kematian ada peningkatan walaupun belum signifikan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

PEMERINTAHAN DESA

Jari B Minta Perda Pilkades Segera Dirampungkan BANGKALAN - Belum rampungnya masalah peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme pemerintahan desa membuat masyarakat yang mengatasnamakan jaringan rakyat Bangkalan (Jari B) mendatangi DPRD Bangkalan. Mereka menuntut komisi A yang membidangi masalah desa segera merampungkan aturan tersebut, mengacu pada Undang-Undang yang baru nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Masalah pilkades menjadi persoalan yang berkepanjangan.

Sebab hingga saat ini masih ada 179 kades yang belum definitif.

Untuk itu, pilkades serentak menjadi langkah praktis agar masalah pilkades bisa secepatnya teratasi.

Ha'i, koordinator Jari B, mendesak agar perda mengenai aturan desa segera diselesaikan. Pentingnya perda tersebut agar permasalahan desa tidak semakin larut, sehingga bisa secepatnya dilakukan pilkades serentak.

"Kami mendesak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk melaksanakan pilkades serentak. Itu berkaitan tentang pelaksanaan amanat UU desa Nomor 6," katanya.

Menurutnya, masalah kepala desa merupakan kondisi urgen. Mengingat banyaknya jabatan kepala desa yang dijabat pejabat sementara.

Solusi yang bisa dilakukan dengan melaksanakan pilkades

moh ridwan/koran madura

HEARING. Jari B saat melakukan audiensi mendesak perda yang mengatur pemerintahan desa segera diselesaikan.

serentak secara bertahap. Dari enam tahun jabatan kades, paling tidak dilakukan tiga kali pilkades serentak.

"Kami berharap pemerintah mempunyai iktikad baik untuk menggelar pilkades serentak dan secepatnya, sebelum program desa digelontorkan ke desa-desa.

Pemerintah desa sendiri nantinya yang akan kebingungan," ungkapnya.

Dia menjelaskan sulitnya pembentukan panitia pilkades lantaran BPD tidak membentuk panitia. Oleh sebab itu, masalah itu menjadi kewenangan pemerintah untuk pelaksanaannya.

"Itu bukan alasan, karena saya kira semuanya bergantung pemerintah. BPD enggan membentuk panitia itu bukan alasan. Karena pemerintah yang mempunyai kekuatan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan produk hukum pada perda pilkades, di antara-

nyakepala desa wajib menjaga buku asal muasal tanah. Pada saat masa jabatan, wajib bagi mereka untuk menyerahkan kepada pengganti kades atau kades yang baru. Jika tidak demikian, maka akan timbul permasalahan baru karena faktor politik desa. "Jika kades yang lama tdak berkenan menyerahkan, maka wajib diberi sanksi," usulnya.

Dia menambahkan bursa calon kepala desa harus mampu menulis dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Hal itu agar kades yang terpilih nantinya bisa menjadi panutan masyarakatnya dalam masalah kebangsaannya. Jadi, pasal-pasal di perda yang akan dibuat harus benar-benar ketat, untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Sementara itu, Ketua komisi A Kasmu saat menemui para masyarakat yang seluruhnya bergelar Sarjana Hukum tersebut menuturkan, apa yang disampaikan masyarakat menjadi masukan yang baik. Apalagi terkait dengan masalah silsilah tanah.

Sebab selama ini biasanya kepala desa yang sudah lepas menjabat kades. Sulit untuk diminta arsip silsilah tanah.

"Ini menjadi masukan yang sangat berarti, dan kami akan pertimbangkan untuk dimasukkan dalam perda pedesaan. Usulan tersebut bisa dibahas dalam prokegda nanti," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 JUMAT 7 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0480 |IIITAHUN III No. 0480

KOMPAK. Anggota Komunitas MMC (Mex'z Mio Community) saat berkumpul dan berpose bersama di Area Monumen Arek Lancor, Pamekasan beberapa waktu lalu.

P

AMEKASAN - Banyak yang dilakukan masyarakat untuk membentuk suatu perkumpulan, demi mengaktualisasikan diri mereka.

Dalam bahasa ABG sekarang dikatakan sebuah geng. Istilah geng biasanya cenderung negatif seperti geng motor yang anarkis dan melakukan perampokan. Geng anak sekolah yang biasa melakukan tawuran. Geng sekelompok pemuda yang saling serang dengan geng pemuda lainnya. Dan banyak lagi yang semisal.

Para komunitas lain, ada yang

tak mau dibilang sebagai geng.

Mereka hanya mau dianggap sebagai klub atau komunitas saja, seperti komunitas pencinta motor Mio di Pamekasan. Mereka menamakan diri Mex'z Mio Community (MMC). Sekitar 20 pemuda yang terkumpul dalam klub ini ingin menunjukkan bahwa sebuah klub motor tidak selamanya negatif dan anarkis. Inilah latar belakang kenapa mereka tidak menamakan diri sebagai geng motor.

MMC ini berdiri di Pamekasan pada 14 Februari 2008. Awalnya hanya beranggotakan 10 orang pemilik motor Mio saja. Namun anggotanya terus bertambah hingga kini ada 20 orang. Motivasi mereka membentuk klub motor

berawal dari hobi dan sering nongkrong di Area Monumen Arek Lancor. Awalnya 10 orang pencetus itu tak saling kenal. Namun karena sering bertemu di Arek Lancor setiap nongkrong, terutama pada malam Minggu, mereka saling kenal. Singkat cerita, setelah saling kenal dan ternyata motor yang masing-masing mereka pakai sama, yaitu Mio. Makanya mereka membuat klub motor ini.

Menurut Ketua MMC, Ananda, kegiatan rutin dari klub motor ini sebenarnya hanya nongkrong saja, yang mereka sebut dengan istilah kopi darat (kopdar), yaitu setiap malam Minggu di Area Monumen Arek Lancor pukul 21.00 hingga selesai, rata-rata hingga jam 00.00 WIB.

Dalam kumpulannya itu mereka biasanya hanya ngobrol dan bersenda gurau. Ada sebagian yang bermain catur, remi, domino, dan lain sebagainya. Ananda menegaskan dalam klubnya itu sangat dilarang bahkan mengharamkan miras, narkoba,dan perbuatan tercela lainnya.

"Kita nongkrongnya di tempat terbuka, sangat tidak mungkin melakukan hal negatif seperti itu," tukas Ananda.

Selain rutinitas mingguan ini, mereka juga sewaktu-waktu touring ke luar daerah, untuk mengunjungi klub motor Mio lain.

Biasanya touring ke luar daerah ini mereka lakukan pada hari libur, terutama saat tanggal merah yang hingga dua hari atau lebih

mmc for koran madura

atau saat cuti bersama. Sebab mayoritas anggota MMC ini sudah bekerja, ada yang jadi PNS, polisi, pegawai swasta, dan wiraswasta.

Jika ada rezeki berlebih, terutama saat bulan puasa, MMC kerap touring sore hari ke pelosokpelosok, untuk berbagi takjil dan buka bersama dengan para fakir di desa-desa. Mereka juga memberikan sedekah, baik barang maupun uang kepada para fakir tersebut.

Hal lainnya yang menjadi rutinitas di bulan puasa ini, mereka mengumpulkan zakat fitrah semua anggota, lalu dikirimkan ke panti asuhan. Setiap tahun berpindahpindah panti asuhan dalam mengirimkan zakat fitrah ini.

"Kan kita punya kewajiban 2,5 persen dari penghasilan kita untuk kita bagikan kepada sesama.

Kegiatan sedekah dan berbagi ini juga dalam rangka mengeluarkan yang 2,5 persen itu," kata Ananda, yang sehari-hari menjadi polisi ini. = SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 No. 0480 | TAHUN III

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 | No. 0480 | TAHUN III

Ziadita

Istikamah Menjalani Hidup

KORAN MADURA

R

Untuk meraih mimpi dan mencapai sukses, perlu adanya perencanaan yang matang.

Serta dalam implementasinya kita tidak pelu gegabah bahkan harus berhati-hati.

P

erempuan yang bernama Ziadita ini mengatakan, orang yang banyak berhasil bukan orang yang bekerja dengan gegabah. Namun mereka berangkat dari perjuangan yang bertatihtatih. Sehingga hasil yang didapatkan akan berbuah baik.“Karena perbuatan terburu-buru itu dinilai perbuatan yang kurang bagus, serta terkesan hasilnya tidak maksimal,” ucapnya.

Dara ayu ini mengaku, kalau setiap perbuatan itu perlu kecermatan agar langkah yang kita lakukan tidak terkesan salah sasaran.

Sehingga langkah yang dilakukan akan berhasil sesuai dengan harapan. “Pekerjaan apapun itu harus dilandasi kecermatan yang dilakukan secara konsisten,” jelas Ziadita.

Ziadita menambahkan, untuk memilih jalan sukses, jangan sekali-kali melalaikan hal yang dianggap kecil.

Hal kecil bisa menghambat hal yang besar. Hal ini terkadang setiap manusia jarang yang

Salurkan Hobi dan Berbaur Dua puluh pemuda yang terkumpul dalam klub Mex’z Mio Community (MMC) di Pamekasan ingin menunjukkan bahwa sebuah klub motor tidak selamanya negatif dan anarkis.

Bagaimana kisah seru dan pengalamannya?

Selengkapnya KOMUNITAS | Hal. O

menghiraukannya.“Timbulnya hal yang besar berasal dari hal yang dinilai kecil,” terangnya.

Untuk menjalankan semua itu memang butuh sebuah kebiasaan dalam hidup. Kita perlu melakukan semua itu dari pola hidup seharihari. Bagitu juga dengan segala rencana hidup juga harus dijalani dengan rasa sabar dan ketabahan.

“Setiap usaha atau perbuatan hidup pasti akan menemukan hambatan. Namun itu jangan dijadikan sebuah kendala dalam hidup, tetapi jadikan semua itu sebagai peluang menuju kesuksesan,” tegas Ziadita. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Nama Tetala

: Ziadita : Probolinggo, 24 Juli 1990 Alamat : Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Hobi : Traveling Motto : Hidup Butuh Semangat

Setiap usaha atau perbuatan hidup pasti akan menemukan hambatan.”

P