e Paper Koran Madura 7 November 2013

1

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

7 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Hijriyah Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

SAAT ditanya mengapa setiap memasuki tahun baru Islam 1 Muharram tidak segempita tahun baru miladiyah atau masehi 1 Januari, Prof. Dr. Harun Nasution menjawab singkat. “Jika ingin tahun baru hijriyah meriah seperti tahun baru masehi, Islam harus menjadi kekuatan peradaban,“ jawab mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu.

Penegasan salah satu pemikir Islam itu menegaskan korelasi ceremony dengan realitas peradaban. Apa yang terjadi pada kemeriahan tahun baru masehi dan bukannya pada tahun baru Islam memperlihatkan bahwa peradaban Islam di era sekarang belum menjadi arus utama. Tak usah heran bila ceremony -yang diakui hanya aseseoris- maupun menentukan tahun buku serta berbagai aktivitas keseharian, bulanan maupun tahunan, yang dijadikan ukuran waktu adalah tahun masehi.

Memang umat Islam yang berpikiran jernih tak akan iri dengan kemeriahan asesoris pergantian tahun masehi. Bagaimanapun kemeriahan malam tahun baru praktis hanya hurahura kemubaziran, yang tak cukup jelas manfaatnya.

Sorotan terkait pergantian tahun lebih pada kekuatan Islam harus peradaban Islam berprestasi dalam mewarnai aktivitas kehidumemberikan pan kemasyarakat kontribusi; di seluruh penjuru berdiri di garda terdepan dalam dunia.

Konteks inilah pembangunan persoalan greget pergantian tahun layak mendapat perhatian. Katakanlah sebagai sikap mawas diri internal umat Islam untuk lebih memberikan kontribusi dalam peradaban manusia; agar umat Islam memiliki semangat tinggi fastabiqul khairah (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan lebih berperan dalam pembangunan peradaban di muka bumi ini.

Bukan semangat saling mengalahkan atau menghancurkan. Bukan sebuah kebencian yang dipancarkan, tetapi bagaimana semangat keislaman mewarnai peradaban manusia sehingga pararel dengan kuantitas ummat Islam yang juga sangat besar di bumi ini.

Jelas ini bukan utopia karena Islam pernah menjadi pelopor peradaban. Islam seperti ditegaskan Ziauddin Sardar pernah berada pada posisi terdepan moment rangkaian perjalanan peradaban tinggi manusia. Itu artinya, ajaran Islam memiliki kekuatan untuk berperan dalam peradaban masa kini, seperti pernah dibuktikan di masa lalu.

Sardar di sini juga seperti ingin menegaskan bahwa peradaban manusia merupakan proses berkesinambungan, yang tak pernah membentuk ruang kosong sehingga sebuah peradaban tertentu memulai dari nol. Ini sekaligus bisa menjadi pemikiran bahwa sesungguhnya peradaban dan kebudayaan adalah sebuah proses berkesinambungan. Bisa jadi bingkai nilai dan moralitas yang membedakan sebuah kebudayaan dan peradaban manusia.

Namun itupun, belakangan setelah berkembang kesadaran urgensi kekuatan spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan batasnya menjadi semakin tipis.

Di sinilah sebenarnya subtansi apa yang dikemukakan Harun Nasution bahwa umat Islam harus berprestasi memberikan kontribusi; berdiri di garda terdepan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan. Terbentang ruang luas untuk mengekspresikan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya sudah terbukti mampu menjadi pelopor peradaban manusia di masa lalu. Bukan hanya untuk sebuah asesoris ceremony pergantian tahun, yang bisa diperankan Islam. Bisa amat jauh lebih besar dari itu. Selamat tahun baru 1435 Hijriyah. =

Pencuri Suatu malam seorang hansip dan polisi ronda bersama di sebuah gang sempit di perkampungan padat.

Kebetulan saat itu benar-benar ada pencuri yang sedang beraksi. Mereka berdua pun mengejar pencuri tersebut.

Polisi

: Hey berhenti atau saya tembak. (pencuri tak takut oleh gertakan pak POLISI) Hansip : Berhenti atau saya tembak! (pencuri itu langsung berhenti) Polisi : Mengapa pada waktu saya suruh kamu berhenti kamu tak mau berhenti, tetapi pada waktu Pak Hansip itu menyuruh kamu berhenti?

Pencuri : Ya harus berhenti lah pak... kalo bapak nembak, bidik kaki kena kaki, tapi klo Pak Hansip nembak, bidik kaki bisa kena kepala.

Cak Munali

ant/widodo s. jusuf

PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) didampingi Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kedua kiri) dan sejumlah Hakim Konstitusi lainnya memimpin sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/11). Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua MK dan Wakil Ketua MK periode 2013-2016 menyusul telah diberhentikannya Akil Mochtar secara tidak hormat karena melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Skenario Penguasa di Balik Kisruh DPT?

Cassilas Pemain Terbaik Berita di hal 8

PDI P: Ini Harus Dijegal, Ini Melukai Demokrasi JAKARTA-Aksi protes terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 ternyata belum juga surut. Protes ini terkait dengan data 10,4 juta pemilih bermasalah yang ada dalam DPT tersebut.

Bahkan PDI Perjuangan mengendus skenario rezim penguasa dibalik kesemrawautan DPT ini. Untuk itu, PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah-langkah hukum dan politik untuk menggugat putusan KPU yang menetapkan DPT tanpa menyertakan NIK dalam 10,4 juta DPT yang bermasalah tersebut.

PDI Perjuangan mengaku tidak setuju dengan penetapan DPT yang memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah tersebut. Bahkan KPU dinilai telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012. “Itu sekenario bertahan Presiden SBY dengan menggunakan

DPT. Padahal, NIK itu sebagai syarat mutlak e-KTP. Apalagi jumlah 10,4 juta itu mencapai sekitar 10 % - 13 % suara pemilu. Belum lagi manip-

ulasi suara dan kerjasama dengan lemsaneg RI. Itu sangat behaya bagi demokrasi,” ujarnya.

Hasto Kristyanto, Wasekjen PDI Perjuangan menuding ada skenario khusus yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk bisa kembali memenangkan pemilu lewat data

kependudukan yang bermasalah.

Namun demikian, PDI Perjuangan tak tinggal diam. Saat ini, partai moncong putih menyiapkan beberapa skenario untuk menjabarkan kecurangan yang hendak dilakukan rezim penguasa lewat DPT bermasalah. “Masih ada upaya politik untuk mencoba skenario bertahan dari rezim berkuasa salah satunya melalui DPT yang ditetapkan nyatanya ada 10,4 juta pemilih bermasalah,” katanya.

Selain itu, Hasto juga mencurigai adanya kerja sama antara Lemsaneg dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kerja sama ini juga dinilai sebagai bentuk pertahanan agar partai penguasa meraih suara setidaknya 13 persen dalam pemilu tahun depan.

Skenario ini harus dijegal, kata Hasto. Sebab, hal ini dapat melukai proses Demokrasi yang sudah berjalan selama ini. “Sehingga sangat bahayakan demokrasi ke depan, apalagi Pemilu 2014 tanpa incumbent suatu resiko politik sangat besar. Seharusnya tidak ada pihak yang ditolerir, sehingga ini bahaya demokrasi,” pungkasnya. (gam)

SKANDAL KORUPSI

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Hambalang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka baru tersebut ialah Direktur PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso yang merupakan salah satu perusahaan sub-kontraktor proyek Hambalang.

“Benar ada Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru untuk tersangka MS, terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11).

Mahfud diketahui sebagai kerabat istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila. Athiyyah merupakan salah satu komisaris di PT Dutasari Citralaras.

Suami Athiyyah juga menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) proyek Hambalang. Seusai

diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Machfud mengakui bahwa PT Dutasari menerima uang Rp63 miliar dari proyek Hambalang.

Uang itu, kata Machfud, merupakan uang muka dari pengerjaan elektrikal mekanikal proyek Hambalang yang disubkontrakan ke PT Dutasari Citralaras.

PT Dutasari Citralaras adalah subkontraktor proyek Hambalang yang digaet PT Adhi Karya, sebagai kontraktor utama. PT Dutasari Citralaras memiliki bidang usaha instalasi dan konstruksi kelistrikan. Mahfud diduga menerima dan memberikan suap kepada pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta beberapa Anggota

Komisi X DPR supaya meloloskan PT Adhi Karya dan menyetujui penambahan anggaran dalam proyek Hambalang.

Menurut Johan, Mahfud sebagai penerima dan pemberi suap disangkakan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka kasus Hambalang.

Selain Anas, KPK menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Sementara itu, Deddy Kusdinar, tersangka dugaan korupsi proyek Hambalang, mengaku siap menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini, Kamis (7/11). Sidang perdananya bakal digelar besok pagi, sekitar pukul 09.00 WIB. Saat ditanya wartawan ia hanya mengacungkan jempol. (ant/abd/beth)

2

NASIONAL

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II

Indonesia Harus “Keras” terhadap Australia JAKARTA- Pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap keras kepada pemerintah Australia apabila terbukti negara tersebut melakukan penyadapan terhadap institusi strategis di Indonesia, kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

“Apabila pemerintah Indonesia punya cukup bukti yang menyebutkan penyadapan itu dilakukan pemerintah resmi, maka Indonesia harus ambil sikap keras, terserah bentuknya seperti apa,” kata TB Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Indonesia harus mempertanyakan dan meminta klarifikasi kepada

pemerintah Indonesia terkait penyadapan tersebut.

Menurut dia, dalam dunia intelijen pemerintah akan mengatakan bahwa penyadapan inisiatif individu dan pemerintah akan menghukum.

“Kalau perlu hubungan kerja putus tapi harus dihitung. Artinya apabila hubungan kerja diputus, jangan-jan-

gan kita yang rugi,” katanya.

Hasanuddin menilai kasus penyadapan merupakan ranah internasional dan tidak bisa menggunakan konstitusi dalam negeri Indonesia.

Dia menegaskan dalam konvensi internasional mengenai hubungan antar negara, pencarian data ilegal, pemantauan negara lain, spionase dan penyadapan dilarang.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia akan bersikap keras terhadap penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat apabila tindakan tersebut benar dilakukan dalam memata-matai pemerintahan Indonesia.

“Apabila terjadi penyadapan secara keseluruhan (se-

luruh instansi pemerintahan Indonesia), kami akan keras kepada mereka namun akan dipastikan dahulu (kebenaran penyadapan),” kata Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Jakarta, Rabu.

Purnomo mengatakan Kemhan RI akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith pada Kamis (7/11) malam untuk membicarakan masalah penyadapan tersebut. Pertemuan itu menurut dia akan meminta penjelasan dari sisi pemerintah Australia mengenai kebenaran aksi penyadapan terhadap instansi pemerintah

BPK Perlu Audit DPT

MKH Pecat Hakim Pemakai Narkoba

JAKARTA- Lembaga Demokrasi Bertanggungjawab (LDB) menobatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden (capres) 2014 yang memiliki komunikasi politik yang sangat baik. Gubernur DKI Jakarta ini meraih angka 85 dan unggul atas 11 bakal capres 2014 yang lain.

Sebelas bacapres selain Jokowi tersebut antara lain Jusuf Kalla (81), Prabowo Subianto (78), Anies Baswedan (75), Surya Paloh (73), Gita Wirjawan (70), Aburizal Bakrie (68), Wiranto (67), Dahlan Iskan (65), Megawati (63), dan Pramono Edie Wibowo (63).

“Penelitian dilakukan pada 1 September hingga 25 Oktober 2013, dengan parameter bobot menyangkut konteks/kejelasan (35), pesan (25), bahasa non verbal (15), penampilan (15), kualitas suara (5), dan humor (5),” kata pendiri LDB, Tjipta Lesmana di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (6/11).

Sejauh ini kata dia, memang hanya Jokowi yang memiliki komunikasi pal-

Informasi mengenai dugaan Kedutaan Besar Australida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan negara tersebut.

Hal itu didasarkan kesaksian Edward Snowden yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.

Koran itu memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia.

Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangoon. (ant/bud/beth)

JELANG PEMILU 2014

KRIMINAL

JAKARTA- Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan dengan tetap mendapat pensiun terhadap Hakim Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara, Raja MG Lumban Tobing karena terbukti melanggar kode etik hakim memakai narkoba.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” kata ketua MKH Eman Suparman, saat membacakan putusan MKH di Mahkamah Agung Jakarta, Rabu.

Dalam mengadili hakim pemakai narkoba ini, Eman yang juga komisioner KY bidang pengawasan hakim ini didampingi anggota majelis, yakni Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus, Komisioner KY Ibrahim, Wakil Ketua KY Abas Said, Hakim Agung Djafni Djamal, Hakim Agung Yulius, dan Hakim Agung Sofyan Sitompul.

MKH menyatakan Hakim Raja terbukti menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja, menggunakan narkoba sebelum dan sesudah menjadi hakim, serta ke rumah terdakwa dengan mobil terlapor.

Dalam hal ini, MKH menerima sebagian pembelaan hakim terlapor sehingga putusannya lebih ringan dari rekomendasi KY untuk memperhentikan dengan tidak hormat.

“Terlapor mengaku khilaf.

Menyesal dan bertobat dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatannya,” ungkap Eman.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim Raja mengakui mendatangi rumah terdakwa yang sedang ditanganinya, namun kedatangannya bukan untuk mengurus perkara. (ant/jok/beth)

Indonesia.

“Kamis (7/11) Kemhan dan beberapa lembaga terkait akan bertemu lalu pada malam harinya akan bertemu dengan Menhan Australia. Jumat (8/11) pagi akan diadakan konferensi pers bersama agar publik Indonesia tahu mengenai isu penyadapan tersebut,” ujarnya.

Namun Purnomo tidak mau berandai-andai kebijakan apa yang akan diambil pemerintah Indonesia apabila penyadapan tersebut benar dilakukan. Dia mengatakan semua pihak untuk bersabar terkait hasil pertemuan kedua pemerintah tersebut.

JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Subadri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait berlarutlarutnya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Audit BPK ini diperlukan untuk memastikan data mana yang akurat, apakah versi KPU atau versi Kemendagri. ”Ternyata dengan anggaran Rp 6,7 triliun, e-KTP tidak beres, yang berimplikasi terhadap carut-marutnya DPT pemilu 2014. Situasi ini mengancam pemilu 2014 itu sendiri,” kata Subadri dalam dialog ‘Sistem administrasi kependudukan terkait carut-

Kasus DPT ini bisa jadi karena KPUD tidak melakukan pemutakhiran atau validasi data, karena KPUD memakai data Pilkada.

marutnya DPT’ di Jakarta, Rabu (6/11).

Seperti diketahui, KPU KPU telah menetapkan DPT sebanyak 186.612.255 pemilih. DPT tersebut terdiri dari 93.439.610 pemilih lakilaki dan 93.172.645 pemilih perempuan.

Jumlah itu terdapat di 33 Provinsi, 497 Kabupaten/ Kota, 6.980 Kecamatan, 81.034 Desa/Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara.

Jumlah itu termasuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS. Sementara data bermasalah sebanyak 10,4 juta, akan segera diselesaikan

Adukan ke DKPP Forum Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia atau UI melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (6/11).

Forum menggugat penetapan daftar pemilih tetap atau DPT oleh KPU, Senin (4/11) lalu.

Tiga penggugat, yakni M Imam Nasef, Eko Prima Nanda, dan Erlanda Juliansyahputra yang tergabung dalam Forum mendaftarkan gugatan dalam surat pengaduan nomor 329/1-P/L-DKPP/2013.

“Kami ingin memastikan hasil DPT dan pleno KPU sesuai prosedur,” kata Nasef.

Nasef mengatakan, ia dan rekan-rekan dari Forum ingin menguji prosedur penetapan DPT yang dilakukan KPU. “Kami merasakan kegelisahan, maka kita ingin keabsahan. Karena DKPP yang memiliki otoritas, kami mengadu,” jelas Nasef. (gam/aji)

gan politik pemilu. Komunikasi politik itu diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap diri capres. Namun, capres yang bagus komunikasi politiknya tidak otomatis akan memenangkan pertarungan capres 2014. “Sebab, untuk memenangkannya, sejumlah faktor ikut mempengaruhi.

Seperti visi, misi partai, mesin partai, popularitas, pengalaman politik, dukungan kelas memengah, dan tentu uang,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat politik Victor Silaen menilai, Jokowi termasuk sosok yang benar-benar pemimpin otentik. Bahkan, gaya bicara Jokowi mirip pelawak Tukul Arwana yang memiliki karakter low profile. “Ini betul-betul pemimpin otentik. Bahkan satu sisi dia mirip Tukul, sebenarnya dalam arti orang mau mengatakan dirinya saya ini jelek supaya rendah hati.

Dia sering berikan contoh, ajudan saya lebih ganteng sehingga orang lebih ingin

melihat ajudan saya, makanya saya cari ajudan yang tidak lebih ganteng dari saya. Itu dikatakan Jokowi sebelum menjadi gubernur,” katanya.

Dia menambahkan, dari segi penampilan fisik Jokowi tidak ada apa-apanya ketimbang bakal capres lain. Jokowi, kata dia, tidak memiliki sifat arogan walaupun tidak pernah takut untuk mengambil keputusan apapun. “Dari segi wajah ataupun tubuh, apalagi kalau pakai baju apa adanya.

Pemimpin bersahaja kalau dekat dengan rakyat tidak ada batasan tidak ada batas.

Enggak kelihatan ada sikap arogan, (Jokowi) orang kaya walaupun dia kaya enggak seperti penguasa walaupun dia penguasa yang disukai oleh rakyat. Makanya tidak heran dia mendapat tempat teratas dari segi komunikasi politik,” tutur dia.

Dia juga menyatakan jika Jokowi bukan sosok yang sok hebat. Padahal, kata dia, saat berbicara Jokowi selalu berlogat Jawa. (gam/aji/abd)

Ahmad Subadri Anggota DPD

ant/joni

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM. Hakim PN Jombang Vica Natalia keluar ruangan usai menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (6/11). MKH memutuskan untuk memberhentikan dengan tetap mendapat hak pensiun terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jombang Vica Natalia karena terbukti melanggar kode etik hakim, yakni berselingkuh dengan seorang hakim dan advokat.

ing baik di antara tokoh lain yang digadang-gadang sebagai capres di Pemilu 2014. Bahkan, Jokowi mampu berdekatan dengan rakyat tanpa ada formalitas bahkan dipanggil rakyat anak kecil dengan namanya saja tanpa embel-embel bapak enggak ada masalah. “Dia juga terjun langsung, blusukan ke tengah masyarakat maupun dengan iklan di media,” kata dia.

Menurut Tjipta, rakyat itu ternyata tidak menyukai pemimpin yang banyak bicara bersayap, atau tak jelas yang dimaksud. “Misalnya, saya yang paling benar, sedangkan orang lain salah. Pesan dari mulut, tangan, muka, suara dan lainnya itu juga penting.

Disamping humor yang tidak penting, tapi bagus,” ujarnya.

Diakui Tjipta jika dalam penelitiannya itu tidak membahas soal elektabilitas dan popularitas, tapi hanya masalah komunikasi politik semata.. “Pada figur Jokowi dengan berbagai kekuranganya komunikasinya baik,

KOMUNIKASI POLITIK

Jokowi Paling Jago

performance apa adanya, problem solving, tidak humoris. JK juga humoris, tapi

yang paling humoris adalah Gus Dur,” tambah guru besar UI itu.

Dia mengaku, komunikasi politik memainkan peran sangat penting dalam pertarun-

dengan melengkapi kekurangannya.

Menurut Subadri, amburadulnya DPT ini menunjukkan Kemendagri dan KPU tidak serius menjalankan tugasnya. Apaagi, jumlah DPT bermasalah tersebut sangat signifikan. Ketidakakuratan data ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok untuk mengambil keuntungan politik.

“Mestinya institusi pemerintah itu satu-kesatuan dan singkron karena masalah data negara,” tutur Subadri.

Karena itu dia mendesak BPK untuk mengaudit, guna mengetahui mana data yang benar dan mana yang manipulasi.

“Kasus DPT ini bisa jadi karena KPUD tidak melakukan pemutakhiran atau validasi data, karena KPUD memakai data Pilkada. Untuk itu dengan kondisi itu, mana bisa Kemendagri dan KPU menjamin akurasi data pemilu 2014?” katanya mempertanyakan.

EKONOMI

3

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II

Target Penerimaan Pajak Meleset Hingga Oktober 2013 Penerimaan Baru 72% JAKARTA- Penerimaan negara dari sektor pajak diprediksi meleset dari target. Data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, per Oktober 2013, realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai 72% atau setara Rp 835 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 1.159 triliun.

Kendati tidak sesuai target 100 %, Dirjen Pajak optimis penerimaan pajak hingga akhir tahun ini mencapai 97 persen. “Masih ada dua bulan lagi, November dan Desember bisa ada tambahan 2225 persen,” ujar Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (6/11).

Dia mengaku, mengejar target penerimaan pajak 1005 tidak mudah, mengingat kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil, sehingga ada kemungkinan meningkat atau menurun.

“Tetapi kita lihat keadaan ekonomi, jika masih juga memburuk sampai Desember, itu tidak akan sampai. Tetapi kalau ekonomi global dan Indonesia membaik, maka dua bulan ini kita targetnya bisa lebih tinggi,” jelas dia.

Fuad enggan menargetkan penerimaan pajak. Dia berkaca dari target pertumbuhan ekonomi yang meleset dari awalnya bisa mencapai 6,3 persen tapi diperkirakan hanya akan mencapai 5,5 persen hingga 5,8 persen.

Meski pertumbuhan ekonomi direvisi menurun, tapi hal tersebut tidak serta merta menggerus penerimaan pajak secara signifikan. “Kalau pertumbuhan ekonomi

melambat sehingga secara umum juga pertumbuhan pajak melambat, tetapi bukan menurun. Tetap naik, tetapi naiknya itu tidak tinggi lagi

Masih ada dua bulan lagi, November dan Desember bisa ada tambahan 22-25 persen

Fuad Rahmany Dirjen Pajak

dan targetnya saya tidak bisa bilang,” ungkapnya.

Potensi pajak di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Menurut catatannya, hingga saat ini masih ada 35 juta wajib pajak yang belum membayar pajak. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong kecil.

“Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) ada sebanyak 115 juta orang yang bekerja dan ada 60 juta orang yang seharusnya membayar pajak, tetapi cuma 25 juta orang yang sudah bayar pajak, se-

dangkan 35 juta lagi belum bayar pajak,” tutup dia Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengharapkan Dirjen Pajak terus meningkatkan kapasitas dan pengamanan pajak yang dikelola.

Ini dilakukan untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari wajib pajak.

“Membayar pajak itu sebuah keharusan. Seperti kematian dan pajak sesuatu yang harus dibayarkan,” ungkap dia.

Larangan Lebih lanjut, Fuad dengan tegas melarang petugas pajak menagih langsung uang pajak ke masyarakat. “Saya ingatkan tidak ada petugas pajak yang menagih pajak ke masyarakat. Bukan macam Gayus. Pembayaran pajak hanya bisa dilakukan kantor pos dan bank. Kantor ataupun oknum petugas pajak tidak menerima penitipan atau setoran pajak,” tegas dia.

Dia tidak menampik masih ada pelanggaran dari oknum pegawai pajak yang memanfaatkan minimnya pengetahuan pajak masyarakat. Umumnya mereka meminta pembayaran pajak atau menerima jasa pembayaran. Namun kasusnya relatif kecil. “Ada yang melapor begitu itu salah sendiri. Itu nggak masuk ke kas negara. Kadang ada orang ngakunya pegawai pajak.

Tidak ada orang pajak nagih.

Itu preman dan oknum. Ada juga yang niru pakaian pegawai sensus pajak,” jelasnya. (gam/abd)

ant/hafidz mubarak

PENOLAKAN RELOKASI PKL PASAR BARU. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) bersama ormas Pemuda Pancasila melakukan penghadangan satpol PP pada penertiban PKL Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/11). PKL Pasar Baru menolak direlokasi kedalam pasar karena kondisi pasar yang sempit dan kotor.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia Melambat di Kuartal Ketiga JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju perekonomian Indonesia pada kuartal III mengalami perlambatan atau tumbuh 5,62 persen, lebih rendah dari kuartal kedua sebesar 5,8 persen.

Pendorong dan penghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal III2013 adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan BI rate dan inflasi. “ Pada periode pelambatan ekonomi ini, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai level Rp12.500 per USD dari level sebelumnya di angka Rp9.000 per USD. Tidak hanya itu, untuk menjaga likuiditas, Bank Indonesia juga beberapa kali menaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 7,25 persen dari sebelumnya di level 6 persen,” jelas Kepala BPS Suryamin saat menggelar konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Rabu (6/11).

Suryamin menjelaskan, pelemahan rupiah yang masih terjadi sampai saat ini dan kenaikan BI rate beberapa kali dalam tahun 2013 berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Namun, perlambat-

an itu masih dibantu dengan inflasi yang menurun, sehingga daya beli masyarakat masih dapat dipertahankan dengan baik.

“Memang kondisi seperti ini berdampak pada daya beli pasar, meskipun inflasi pada triwulan II- 2013 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Namun inflasi tahun ini masih bisa terkendali,” jelas Suryamin.

Pertumbuhan ekonomi dari sektor lapangan usaha ditopang sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ketiganya tumbuh mencapai 6,16 persen. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 3,35 persen dan sektor komunikasi 3,28 persen.

“Untuk sektor perikanan dan pertanian kita ketahui mengalami pertumbuhan karena memang itu siklus tahunan, akhir tahun terjadi musim penghujan,” jelas Suryamin.

Selanjutnya, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tumbuh 8,09%, sektor konstruksi 6,24%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 5,99%, sektor jasa-jasa 5,62%, sektor industri pengolahan 4,89%, sektor listrik, gas dan air bersih 4,01%, sektor pertanian 3,02%, dan sektor pertambangan dan penggalian 1,62%.

Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan

PDB atas dasar harga konstan 2000, pada triwulan tiga 2013 meningkat sebesar 2,96% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Secara terpisah, Ekonom Bank Danamon Dian Ayu Yustina mengatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prediksi. Permintaan domestik yang melemah tersebut diakibatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat kenaikan suku bunga acuan oleh BI. “Hal tersebut terlihat dari penurunan penjualan mobil, meskipun penjualan sepeda motor memperlihatkan kenaikan.

Suplai uang yang beredar juga berkurang, karena penurunan daya beli. Namun, konsumsi pemerintah masih relatif tinggi,” katanya.

Dian menambahkan pertumbuhan ekonomi triwulan III juga dipengaruhi laju investasi secara keseluruhan yang moderat dan relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang terlihat dari penurunan impor barang modal.

“Data BKPM memperlihatkan realisasi investasi fisik telah melambat. Penjualan semen juga dalam tren menurun sejak 2011 yang berarti merupakan tanda pertumbuhan konstruksi melambat,” paparnya. (gam/abd)

GAGAL BAYAR

Utang Korporasi Berpotensi Default ant/yudhi mahatma

SOSIALISASI PAJAK UKM. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany (tengah) didampingi Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Suryo B.Sulisto (kiri) dan Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM & Koperasi Erwin Aksa (kanan) memaparkan rencana peluncuran sistem pembayaran pajak UMKM, Jakarta, Rabu (6/11).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu menetapkan aturan pajak penghasilan (PPh) 1 persen untuk pelaku UKM beromzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun, yang harus disetorkan tiap bulan, pembayarannya akan dipermudah lewat ATM.

INDUSTRI ASURANSI

ACE Optimistis Bisa Tumbuh JAKARTA- PT Ace Jaya Proteksi menargetkan, pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan hingga akhir 2013 di atas target industri perasuransian secara nasional yang sebesar 15 persen.

Penetrasi industri asuransi di Indonesia yang hanya sebesar 1 persen menunjukkan besarnya potensi bisnis perasuransian.

“Sampai Triwulan IV2013 kami menargetkan pertumbuhan double digit atau bisa melampaui ekspektasi pasar. Di atas target industri asuransi tahun ini,” kata Presiden Direktur ACE Jaya Proteksi, Tim Shields di Jakarta, Rabu (6/11).

Sebagaimana diketahui, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan rata-rata pertumbuhan industri asuransi di 2013 sebesar 15 persen. Pada semester pertama tahun ini pertumbuhan industri asuransi mencapai 10,2 persen.

Menurut Shields, pasar asuransi Indonesia masih potensial, terutama pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang semakin berkembang. “ACE memperkirakan bahwa pada tahun 2020 populasi kelas menengah di Indonesia bisa mencapai 141 juta jiwa. Sekarang ada 74 juta jiwa kelas menengah,” imbuhnya.

Dengan demikian, jelas Shields, Indonesia akan menjadi pintu masuk bagi ACE Group untuk meningkatkan market share di kawasan Asia Pasifik. “Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar ke16, sehingga ini berpotensi besar bagi kami untuk memperluas pasar,” kata Shields.

Dia menjelaskan, ada dua strategi dasar bagi ACE Jaya Proteksi untuk menguasai pasar asuransi di Indonesia.

“Kami akan meningkatkan intensitas edukasi kepada nasabah dan calon nasabah tentang pentingnya asuran-

si,” ucapnya.

Langkah kedua, perusahaan akan terus menambah jumlah kantor cabang yang saat ini berjumlah 30 unit.

“Penambahan kantor cabang ini juga untuk memenuhi banyaknya permintaan terhadap asuransi maritim maupun usaha kecil dan menengah (UKM),” tuturnya.

Shields meyakini, ambisi perusahaan untuk menguasai pasar Asia Pasifik akan terwujud, karena besarnya dukungan induk perusahaan.

“ACE Group beroperasi di 50 negara yang tersebar di Amerika Selatan, Eropa, Afrika dan Asia. ACE adalah salah satu perusahaan penyedia asuransi properti terbesar di dunia,” katanya.

Dia mengatakan, hingga Juni 2013 ACE memiliki capitalisasi market sebesar US$30,4 miliar, sehingga menjadikannya sebagai perusahaan asuransi terbesar ke enam dunia. (gam)

JAKARTA-Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang tidak kunjung mereda akan memukul sejumlah usaha skala besar. Diperkirakan, banyak perusahaan swasta yang akan mengalami gagal bayar (default) utang luar negeri. Kondisi ini menciptakan fenomena buruk bagi perekonomian domestik. “Penggunaan utang luar negeri swasta yang hanya berorientasi menghasilkan rupiah dan lebih banyak jangka pendek, ini berisiko terjadinya default,” ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu, (6/11).

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia sepanjang Agustus 2013 mencatat penurunan 0,9% dari US$ 259,61 miliar pada Juli menjadi US$ 257,3 miliar. Sejalan dengan itu, pertumbuhan tahunan utang Indonesia pada Agustus 2013 tercatat 6,6% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Juli 2013 sebesar 7,4% (yoy).

Menurut Enny, ada tiga faktor utama yang menyebabkan korporasi akan mengalami gagal bayar utang di saat terjadinya pelemahan rupiah dan tingginya inflasi. Pertama, bakal terjadinya default, terlihat dari struktur utang luar negeri swasta yang lebih banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan rupiah dan tidak berorientasi ekspor. Kedua, nominal utang luar negeri yang bertenor jangka pendek sangat besar. Ketiga, ada

pada problem high cost economy yang diakibatkan oleh beragam persoalan ekonomi domestik, selain terdepresiasinya nilai tukar rupiah. “Ketiga faktor tersebut sudah terlihat, sehingga ini berisiko besar terhadap utang korporasi dalam bentuk dolar AS,” jelasnya.

Enny mengatakan, penyebab tingginya potensi gagal bayar disebabkan oleh ulah korporasi yang tidak memperhitungkan risiko currency mismatch. “Saat itu korporasi hanya memandang bahwa suku bunga utang luar negeri swasta lebih kecil daripada utang di dalam negeri,” imbuh Enny.

Dia menilai, membanjirnya dana murah dari AS dengan bunga utang yang lebih rendah sangat menggoda perusahaan swasta domestik untuk meraup utang sebesarbesarnya. “Mereka berpikir bahwa ini dana murah, tanpa memikirkan risiko default. Padahal, dari currency mismatch saja sudah berisiko terjadinya bubble,” katanya.

Enny menegaskan, akan sulit bagi pemerintah untuk menjadi negosiator untuk merestrukturisasi utang luar negeri swasta tersebut. Karena, utang yang dilakukan korporasi menggunakan standard terms and conditions, sehingga pelu-

angnya terbatas. “Berbeda dengan utang pemerintah yang masih bisa direstrukturisasi.

Ke depannya pemerintah bisa lebih intensif memonitor rencana korporasi dalam berutang, termasuk pengawasan dalam penggunaan dana hasil utang,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom PT Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, mengatakan utang luar negeri swasta yang tercatat di BI selama ini hanya utang modal kerja, sehingga dengan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh, utang luar negeri masih akan naik. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II

TUNJANGAN FUNGSIONAL

TF Guru Madrasah di Jatim Cair Bulan ini SURABAYA - Setelah hampir selama setahun belum mendapatkan kepastian mengenai waktu pencairan tunjangan fungsional (TF), para guru madrasah di Jawa Timur akhirnya bisa bernapas legah. TF 2013 dipastikan cair bulan November ini, setelah selesai direvisi.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Mahfudh Shodar kepada Koran Madura mengatakan, setelah direvisi dananya akan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masingmasing kabupaten/kota.

"Kalau sudah masuk di masing-masing kabupaten dan kota, TF sudah bisa dicairkan.

Paling lambat November sudah cair," ujarnya.

Dijelaskan, tahun kemarin bukannya tidak cair atau tidak terealisasi, tetapi direvisi di Kanwil Jawa Timur. DIPA yang ada di Provinsi Jawa Timur, dimasukkan ke DIPA kabupaten dan kota. Pasalnya adanya kesalahan berada di persyaratan. "Kalau keluar dari persyaratan itu bukan tidak terealisasi, tetapi tidak memenuhi persyaratan," terangnya.

Ia mencontohkan, tahun 2012 kemarin di Kabupaten Bojonegoro, penerima TF bagi guru non S1 dan S1 masih belum terealisasi keseluruhan.

Tetapi ia berharap hal tersebut tidak terulang kembali.

Untuk diketahui, setiap guru yang lolos persyaratan untuk menerima TF, baik S1 maupun non S1 akan menerima Rp 250 ribu setiap bulannya. (han)

TERLILIT UTANG

Model Waria Bobol ATM SURABAYA - Ayon Kustiawan alias Mita (28), model waria yang tinggal di Jl. Bogen, Tambaksari, Surabaya, membobol tabungan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Sutjiati (40).

Mita mengaku tega membobol ATM teman kerjanya karena kepepet membayar utang.

“Saya terpaksa melakukannya, karena saya terjerat utang,” akunya, Rabu (6/11).

Naas, belum sempat menggunakan uang Rp 6,7 juta yang dikuras dari tabungan milik korban di mesin ATM SPBU Kapas Krampung, model carnival fashion yang tinggal di Jl. Rungkut Kidul ini dibekuk Unit Jatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya, Iptu MS Fery mengatakan, penangkapan berawal dari laporan korban yang terkejut ketika menerima SMS mengenai penarikan uang tunai. Korban langsung melapor ke pihak Bank Bank Negara Indonesia (BNI) dan Polrestabes Surabaya.

Aparat kepolisian Polrestabes Surabaya dengan kerjasama dengan BNI tidak butuh waktu lama untuk membekuk tersangka. Berdasarkan rekaman CCTV, aparat langsung membekuk tersangka. “Tersangka kita tangkap berdasarkan gambar CCTV kamera mesin ATM BNI, dan kebetulan korban

mengenalnya. Dari keterangan tersangka, uang yang dibobol dari ATM itu rencananya akan dipakai untuk membayar hutang,” kata Iptu MS Fery, Rabu (6/11).

Dia menambahkan, dari pengakuan tersangka, Kartu ATM didapatkan dengan cara mendatangi rumah korban. Setelah memeriksa dan dipastikan aman, tersangka lalu masuk seperti biasa karena pintu dalam keadaan tak terkunci.

“Saat berada di dalam rumah, tersangka melihat dompet dan HP korban, lalu tersangka mengambil dua ATM Bank Mandiri dan Bank BNI. Karena pernah melihat PIN ATM yang disimpan di HP lalu dicatat, tersangka langsung menuju mesin ATM di SPBU Kapas Krampung,” kata Fery.

Dalam melakukan aksinya, lanjut Fery, tersangka mengenakan cadar agar wajahnya tidak dikenali. Tersangka menguras isi dua ATM milik korban, untuk ATM Bank Mandiri diambil Rp 6 juta, sedangakn ATM Bank BNI senilai Rp 700 ribu.

Usai menguras uang korban, kedua ATM dikembalikan lagi di dompet untuk menghindari kecurigaan korban.

Sebagai barang bukti, Polisi mengamankan satu keping CD gambar CCTV kamera mesin ATM, satu kartu ATM mandiri, satu ATM BNI, bukti print out tunai dari dari BNI, dan bukti print out dari Bank Mandiri. (ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Tersangka Waria menutupi wajahnya saat aparat menunjukkan barang bukti kepada wartawan di Polrestabes Surabaya, Rabu (6/11).

ara/koranmadura

UNJUK RASA. Puluhan Massa Pagar Jati berunjukrasa di luar Gedung DPRD Surabaya, Rabu (6/11) menuntut segera ditetapkannya Wawali Surabaya, pengganti Bambang DH yang mengundurkan diri ikut dalam Pilgub Jatim.

Pilwawali Surabaya Deadlock Panlih Wawali Surabaya Akui Belum Siap SURABAYA – Pemilihan Wakil Walikota (Pilwawali) Surabaya, yang digagas oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, Rabu (6/11) batal, karena peserta sidang paripurna DPRD Kota Surabaya tidak kuorum. Jumlah anggota dewan yang hadir, tidak lebih dari 30 orang, sementara untuk sahnya proses pemilihan anggota dewan yang hadir minimal 2/3 dari jumlah anggota atau sekitar 38 orang.

“Bagi pengusaha yang keberatan, nanti ada mekanismenya. Kalau PHK kan bisa ya bisa tidak,” ujar Anggota Pengupahan dari unsur Apindo, Jonathan Sutrisno, Rabu (6/11).

Menurutnya, UMK yang ditetapkan tidak realistis.

Survei komponen yang ada di kebutuhan hidup layak (KHL) dianggap terlalu ekstrem.

Hasil survey KHL tersebut dipandang tidak sesuai untuk dijadikan dasar UMK Surabaya.

“Banyak hal yang dilewati dan tidak dibahas di survey KHL itu. Semestinya survey KHL di tiga tempat yaitu Pasar Wonokromo, Pasar Rungkut, dan Pasar Balongsari sebagai pembanding,” ujarnya.

Jonathan mengeluhkan pihaknya sudah dibebani dengan pungutan-pungutan liar ketika membuka perusahaan.

Bahkan, pihaknya khawatir perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar upah karyawan sesuai UMK. Jonathan mencontohkan, seorang office boy yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) harus dibayar sesuai UMK yaitu Rp 2,2 juta per bulan. Apalagi karyawan yang merupakan lulusan strata satu (S1) yang tentunya gajinya lebih tinggi

dari UMK. “Belum lagi banyak barang impor yang masuk membuat para pengusaha sulit bersaing. Sehingga omzet yang diperoleh tidak bertambah”, tegasnya.

Sementara itu, juru bicara Kofenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Djamaludin mengatakan, UMK Kota Surabaya yang sebesar Rp 2,2 juta jauh dari kata layak dan dapat memenuhi biaya hidup. “UMK itu hanya untuk buruh yang lajang.

Namun UMK itu menjadi standar upah yang digunakan buruh untuk membiayai hidupnya dan kelauarganya,’’ ujarnya.

Djamaludin mengaku, Gubernur sudah berjanji akan memperbaiki kualitas dan mutu KHL yaitu komponen perumahan, listrik, dan transportasi. Jadi, mekanisme survei KHL yang menggunakan 60 komponen dinilainya sangat minim dan jauh dari layak.

“Jadi penetapan UMK tahun 2014 itu masih menggunakan aturan lama yaitu peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (permenakertrans) nomor 13 tahun 2012,’’ jelasnya.

Pihaknya menegaskan, tetap menuntut UMK Kota

Surabaya sebesar Rp 3 juta per bulan. Untuk itu, ketetapan UMK Surabaya sebesar Rp 2,2 juta harus direvisi dan pemerintah juga mengatur tunjangan keluarga Sedangkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan jika dibandingkan besaran UMK tahun lalu, nilai UMK Surabaya 2014 tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,4 persen yakni dari sebelumnya Rp 1,74 juta menjadi Rp 2,2 juta.

“Saya ikuti terus prosesnya. Saya senang karena temanteman (buruh) melakukannya

Kedudukan Panlih kuat karena ada Surat Keputusan (SK) dari lembaga dewan.

Sudirjo

Sekretaris Panlih Wawali Surabaya dengan kondisi bersahabat.

Tidak ada friksi dan juga tidak emosi. Saya kira lebih tenang tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya berpesan, mari kita jaga kondusivitas Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurut mantan Bappeko ini, besaran UMK Surabaya 2014 tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya setelah melalui survei untuk menentukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang hasilnya kemudian dibawa ke beberapa rapat.

Walikota juga menegas-

kan, dirinya tidak melakukan intervensi terhadap kinerja Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Angka UMK 2014 tersebut disebutnya murni kesepakatan dan telah disetujui oleh Dewan Pengupahan.

Walikota juga menyebut besaran UMK yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan tersebut sudah sangat rasional karena didasarkan pada KHL dan juga kemampuan pengusaha yang ada di Surabaya.

“Ada perhitungan dasarnya. Kita tahu komponen pertumbuhan ekonomi di Surabaya itu meningkat dan itu membuat angka bergerak jadi Rp 2,2 juta. Diharapkan tidak ada lagi kenaikan. Temanteman di Dewan Pengupahan akan mengawal,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Hadi Subhan mengatakan, Dewan Pengupahan Kota Surabaya telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada, mulai dari melakukan survei di tiga tempat yakni di Pasar Wonokromo, Pasar Soponyono dan Pasar Balongsari untuk menentukan angka KHL di Kota Surabaya.

Survei penentuan KHL tersebut dilakukan pada tanggal 24-26 September 2013 dan survei kedua dilakukan pada tanggal 8-10 Oktober 2013. Hasil survei tersebut kemudian dibawa ke rapat Dewan Pengupahan yang kemudian disepakati dengan suara terbanyak bahwa nilai KHL September sebesar Rp 1.747.280.

Kemudian, untuk menentukan nilai KHL Desember 2013, nilai KHL September 2013 ditambah prediksi angka inflasi Oktober. Untuk men-

etapkan besaran UMK, rumusannya besaran KHL ditambah inflasi sampai Desember sebesar 0,91 persen ditambah inflasi 2013 sesuai asumsi APBN 2014 5,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi APBD Kota Surabaya 2014 sebesar 7,5 persen dan ditambah lagi 10 persen KHL. Hasil dari perhitungan tersebut, besaran UMK Kota Surabaya 2014 sebesar Rp 2.199.633 dan dibulatkan menjadi Rp 2,2 juta.

Menurut Subhan, meski terjadi beda penafsiran, tetapi semua unsur di Dewan Pengupahan baik dari kalangan pengusaha (Apindo), akademisi, buruh dan pemerintah kota, secara mayoritas telah sepakat dengan besaran angka UMK Rp2,2 juta itu.

Hingga Rabu (6/11), baru Surabaya yang menyerahkan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 ke Gubernur Jawa Timur (Jatim). Besarannya Rp 2,2 juta.

Angka ini naik 26,4 persen atau Rp 460 ribu dari UMK 2013 yang besarnya hanya Rp 1.740.000.

Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Eddy Purwinarto mengatakan usulan dari Pemkot Surabaya tersebut sudah masuk ke Dewan Pengupahan Jatim.

Pihaknya menunggu usulan dari wilayah lainnya agar bisa segera dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Jatim.

Draft UMK nantinya akan diserahkan ke Gubernur sebelum tanggal 30 November. ”Kalau masih sebatas usulan kemungkinan bisa berubah. Yang jelas UMK akan ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan,”tegasnya. (ara)

PENGALIHAN PROFESI

PSK Klakah Rejo Mendapat Bantuan Rp 1,4 Miliar SURABAYA - Sebanyak 243 eks pekerja seks komersial (PSK) Kota Surabaya di lokalisasi Klakah Rejo, Kota Surabaya mendapatkan bantuan modal dari pemerintah sebesar Rp1,4 miliar untuk digunakan memulai usaha baru.

"Membuka lapangan pekerjaan baru dengan memaksimalkan pelatihan keterampilan merupakan program pemkot dalam upaya mengentaskan warga lokalisasi dari profesi lamanya. Oleh karenanya, di setiap bekas kawasan prostitusi selalu dibangun pasar atau sentra perdagangan," kata Asisten IV Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Eko Haryanto saat menghadiri

penyerahan bantuan di Gedung Pandansari, Jl Kandangan, Rabu (6/11).

Menurut dia, sebelum diberi bantuan modal, para PSK juga mendapat pelatihan keterampilan kerja dari pemerintah mulai dari Kementerian Sosial (kemensos) RI, Pemprov Jawa Timur, hingga Pemkot Surabaya.

Ketiga instansi pemerintahan kompak memberi kontribusi penanganan pasca penutupan

lokalisasi.

Kemensos dengan bantuan modal untuk 243 PSK senilai Rp1 miliar lebih dan pelaksanaan bimbingan sosial selama 7 hari.

Lain halnya dengan Pemprov Jatim yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga rentan/mucikari masing-masing Rp5 juta untuk 71 orang. Sedangkan Pemkot Surabaya lebih fokus pada pelatihan keterampilan kerja.

Selain itu, lanjut dia, pemkot juga berencana membangun sejumlah fasilitas umum meliputi sarana olahraga, tempat ibadah, sentra ekonomi, dan pengadaan unit

Membuka lapangan pekerjaan baru dengan memaksimalkan pelatihan keterampilan merupakan program pemkot dalam upaya mengentaskan warga lokalisasi dari profesi lamanya...”

Eko Haryanto

Asisten IV Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya

mobil kesehatan.

Eko mengatakan komitmen pemkot memberikan pendampingan pascapenutupan lokalisasi membuahkan hasil. Dia mengambil contoh seperti yang terjadi di eks lokalisasi Dupak Bangunsari yang dulunya terkenal sebagai pusat prostitusi itu kini mulai bermunculan UKMUKM baru.

Produk UMK pun beragam, mulai dari makanan kemasan, pernak-pernik, keset, hingga aneka kue. Bahkan, cakupan bisnisnya sudah mampu menembus pasar internasional atau sudah diekspor ke negara lain. Kesuksesan tersebut seakan membuktikan

bahwa janji pemkot membuka peluang usaha baru di bekas lokalisasi bukan sekadar pepesan kosong.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos, Soni W. Manalu mengatakan, bantuan dana yang diberikan kemensos merupakan tindak lanjut dari penutupan lokalisasi Klakah Rejo pada 25 Agustus 2013.

Dukungan tersebut diharapkan mampu memberikan stimulus bagi para wanita harapan untuk terjun ke profesi barunya.

"Kemensos tidak sembarangan mengalokasikan dana bantuannya. Adapun alasannya selain faktor perhatian

kepala daerahnya, juga karena besarnya dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat," katanya.

Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan Kemitraan Masyarakat, Kemensos RI, Agus Hoshartono menambahkan, bantuan usaha semacam ini diyakini mampu membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin produktif.

"Kami berharap kesempatan ini tidak disia-siakan para wanita harapan. Semoga mereka mampu memanfaatkan momen ini sebagai transisi untuk hidup barunya," katanya. (ant/dul/dik)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II

PENYAKIT MASYARAKAT

Aparat Kepolisian Menangkap 32 Penjudi

SURABAYA - Sebanyak 32 tersangka kasus judi dapat diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan jajaran. Dari 20 kasus judi yang diungkap, sebagian besar didominasi kasus judi togel, yakni sebanyak 18 kasus.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Anton Prasetyo menyatakan, judi togel masih mendominasi hasil penangkapan. Walaupun upaya penggerebekan kerap dilakukan, namun masyarakat sepertinya tidak jera menghadapi ancaman hukuman.

"Yang mendominasi judi togel. Yang lainnya adalah judi remi dan judi bilyard," kata AKP Anton Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/11).

AKP Anton Prasetyo menambahkan, pengungkapan kasus judi ini terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. “32 tersangka kami amankan dalam waktu 2 pekan. terhitung dari 21 Oktober 2013. Jumlah ini sangat memprihatinkan, padahal kami berupaya memberi shock terapy kepada masyarakat agar tidak terlibat perjudian, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang berjudi,” ujarnya.

Dari 20 kasus yang diungkap, sembilan diantaranya dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sedangkan lainnya masing-masing oleh Polsek Krembangan (5 kasus), Polsek Asemrowo dan Polsek Pabean Cantikan masing-masing dua kasus, dan Polsek Semampir serta Polsek Kenjeran masing-masing 1 kasus.

Mengingat kasus yang diungkap adalah perjudian dalam skala kecil, Jumlah barang bukti yang disita juga relatif kecil, yakni Rp 15 juta. "Dari 20 kasus ini kami mengamankan uang sebanyak Rp 15 juta," tambahnya.

Selain itu, barang bukti lain juga disita seperti stik bilyard, bola bilyard, kartu remi, rekapan togel, kalkulator, sejumlah HP, dan ballpoint.

AKP Anton Prasetyo berharap, gencarnya penangkapan terhadap pelaku dan bandar judi bisa mengurangi maraknya praktek judi yang terjadi di masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menganggap judi sebagai hal yang biasa, berapapun nilai taruhannya, judi tetap melanggar hukum,” tandasnya.

Pelaku judi semakin tidak pandang bulu, tidak hanya didominasi pria, kini perempuan lanjut usia pun mulai menggemari judi. Seperti di Kabupaten Tuban misalnya, Empat ibuibu dan seorang pemuda digerebek polisi saat sedang berjudi kartu Ceki di bekas Lokalisasi Pakis Desa Penidon Kecamatan Plumpang.

Mereka yang tertangkap antara lain Kawit (50), Sriatun (50), Tutik (50), Wasiran (50) dan Kastolan (30). Semuanya merupakan warga Dusun Pakis Desa Penidon, Kecamatan Plumpang. (ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Anton Prasetyo (Baju putih) Menunjukkan Barang Bukti dan Tersangka Kasus Perjudian, Rabu (6/11). Sebanyak 32 tersangka kasus judi dapat diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan jajaran.

Apindo Khawatir PHK Massal

ara/koran Madura

AKSI. Ribuan Buruh menggelar aksi menuntut UMK 2014 yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo beberapa hari yang lalu.

SURABAYA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Surabaya masih belum bisa menerima kesepakatan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya 2014 yang besaran angka UMK Rp 2,2 juta. Pasalnya bagi pengusaha angka tersebut dinilai sangat berat, bahkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat mungkin terjadi.

"Bagi pengusaha yang keberatan, nanti ada mekanismenya. Kalau PHK kan bisa ya bisa tidak," ujar Anggota Pengupahan dari unsur Apindo, Jonathan Sutrisno, Rabu (6/11).

Menurutnya, UMK yang ditetapkan tidak realistis. Survei komponen yang ada di kebutuhan hidup layak (KHL) dianggap terlalu ekstrem. Hasil survey KHL tersebut dipandang tidak sesuai untuk dijadikan dasar UMK Surabaya.

“Banyak hal yang dilewati dan tidak dibahas di survey KHL itu. Semestinya survey KHL di tiga tempat yaitu Pasar Wonokromo, Pasar Rungkut, dan Pasar Balongsari sebagai pembanding,” ujarnya.

Jonathan mengeluhkan pihaknya sudah dibebani dengan pungutan-pungutan liar ketika membuka perusahaan.

Bahkan, pihaknya khawatir perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar upah karyawan sesuai UMK.

Jonathan mencontohkan, seorang office boy yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) harus dibayar sesuai UMK yaitu Rp 2,2 juta per bulan. Apalagi karyawan yang merupakan lulusan strata satu (S1) yang tentunya gajinya lebih tinggi dari UMK. “Belum lagi banyak barang impor yang masuk membuat para pengusaha sulit bersaing.

Sehingga omzet yang diperoleh tidak bertambah”, tegasnya.

Sementara itu, juru bicara Kofenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Djamaludin mengatakan, UMK Kota Surabaya yang sebesar Rp 2,2 juta jauh dari kata layak dan dapat memenuhi biaya hidup. "UMK itu hanya untuk buruh yang lajang. Namun UMK itu menjadi standar upah yang digunakan buruh untuk membiayai hidupnya dan kelauarganya,’’ ujarnya.

Djamaludin mengaku, Gubernur sudah berjanji akan memperbaiki kualitas dan mutu

KHL yaitu komponen perumahan, listrik, dan transportasi.

Jadi, mekanisme survei KHL yang menggunakan 60 komponen dinilainya sangat minim dan jauh dari layak.

"Jadi penetapan UMK tahun 2014 itu masih menggunakan aturan lama yaitu peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (permenakertrans) nomor 13 tahun 2012,’’ jelasnya.

Pihaknya menegaskan, tetap menuntut UMK Kota Surabaya sebesar Rp 3 juta per bulan. Untuk itu, ketetapan UMK Surabaya sebesar Rp 2,2 juta harus direvisi dan pemerintah juga mengatur tunjangan keluarga Sedangkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan jika dibandingkan besaran UMK tahun lalu, nilai UMK Surabaya 2014 tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,4 persen yakni dari sebelumnya Rp 1,74 juta menjadi Rp 2,2 juta.

“Saya ikuti terus prosesnya.

Saya senang karena teman-teman (buruh) melakukannya dengan kondisi bersahabat. Tidak ada friksi dan juga tidak emosi.

Saya kira lebih tenang tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya berpesan, mari kita jaga kondusivitas Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurut mantan Bappeko ini, besaran UMK Surabaya 2014 tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya setelah melalui survei untuk menentukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang hasilnya kemudian dibawa ke beberapa rapat.

Walikota juga menegaskan, dirinya tidak melakukan intervensi terhadap kinerja Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Angka UMK 2014 tersebut disebutnya murni kesepakatan dan telah disetujui oleh Dewan Pengupahan.

Walikota juga menyebut besaran UMK yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan tersebut sudah sangat rasional karena didasarkan pada KHL dan juga kemampuan pengusaha yang ada di Surabaya.

"Ada perhitungan dasarnya. Kita tahu komponen pertumbuhan ekonomi di Surabaya itu meningkat dan itu membuat angka bergerak jadi Rp 2,2 juta. Diharapkan tidak ada lagi kenaikan. Temanteman di Dewan Pengupahan akan mengawal," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Hadi Subhan mengatakan, Dewan Pengupahan Kota Surabaya telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada,

mulai dari melakukan survei di tiga tempat yakni di Pasar Wonokromo, Pasar Soponyono dan Pasar Balongsari untuk menentukan angka KHL di Kota Surabaya.

Survei penentuan KHL tersebut dilakukan pada tanggal 24-26 September 2013 dan survei kedua dilakukan pada tanggal 8-10 Oktober 2013.

Hasil survei tersebut kemudian dibawa ke rapat Dewan Pengupahan yang kemudian disepakati dengan suara terbanyak bahwa nilai KHL September sebesar Rp 1.747.280.

Kemudian, untuk menentukan nilai KHL Desember 2013, nilai KHL September 2013 ditambah prediksi angka inflasi Oktober. Untuk menetapkan besaran UMK, rumusannya besaran KHL ditambah inflasi sampai Desember sebesar 0,91 persen ditambah inflasi 2013 sesuai asumsi APBN 2014 5,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi APBD Kota Surabaya 2014 sebesar 7,5 persen dan ditambah lagi 10 persen KHL. Hasil dari perhitungan tersebut, besaran UMK Kota Surabaya 2014 sebesar Rp 2.199.633 dan dibulatkan menjadi Rp 2,2 juta.

Menurut Subhan, meski terjadi beda penafsiran, tetapi semua unsur di Dewan Pengupahan baik dari kalangan pengusaha (Apindo), akademisi, buruh dan pemerintah kota, secara mayoritas telah sepakat dengan besaran angka UMK Rp2,2 juta itu.

Hingga Rabu (6/11), baru Surabaya yang menyerahkan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 ke Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Besarannya Rp 2,2 juta. Angka ini naik 26,4 persen atau Rp 460 ribu dari UMK 2013 yang besarnya hanya Rp 1.740.000.

Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Eddy Purwinarto mengatakan usulan dari Pemkot Surabaya tersebut sudah masuk ke Dewan Pengupahan Jatim.

Pihaknya menunggu usulan dari wilayah lainnya agar bisa segera dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Jatim.

Draft UMK nantinya akan diserahkan ke Gubernur sebelum tanggal 30 November. ”Kalau masih sebatas usulan kemungkinan bisa berubah. Yang jelas UMK akan ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan,”tegasnya. (ara)

PERSAHABATAN ATAU UNJUK KEBOLEHAN?

Kapal Perang Malaysia Merapat ke Surabaya SURABAYA - Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara saudara serumpun memang jauh dari kata harmonis, kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, kesenian Reog dan beberapa kesenian lain yang hendak dicaplok malaysia kian memanaskan hubungan kedua Negara. Tak jarang angkatan perang kedua belah pihak nyaris terlibat baku tembak, terutama terkait perebutan kepulauan yang secara sah dimiliki Indonesia.

Untuk itu, angkatan militer dari Malaysia mencoba menjalin hubungan dengan militer Indonesia untuk mendinginkan suasana. Hal ini terlihat dari kunjungan Angkatan Laut Malaysia ke Surabaya. Kapal Perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) KD Jebat FFG-29 bersandar di Dermaga Tanjung Perak Surabaya, Rabu (6/11) pukul 08.00 WIB. Laksda Dato' Abdul Ghani Bin Othman pejabat TLDM yang mendampingi perwira dan prajurit Angkatan Laut Malaysia

ddy/koran madura

BERSANADAR. Kapal Perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) KD Jebat FFG-29 saat bersandar di Dermaga Tanjung Perak Surabaya, Rabu (6/11). Angkatan militer dari Malaysia mencoba menjalin hubungan dengan militer Indonesia untuk mendinginkan suasana. mengatakan, kunjungan kali ini untuk mempererat persahabatan antara kedua negara yang sudah terjalin sejak lama. Selain itu, mereka juga ingin menge-

tahui lebih jauh seputar angkatan laut Indonesia yang berada di Surabaya.

"Kunjungan ini telah kami rencanakan, sebelumnya kami berlayar ke Australia

untuk kunjungan, dari sana kami singgah di Surabaya ini untuk semakin mengakrapkan antara Angkatan Laut Malaysia dan Indonesia," kata Laksda Dato' Abdul

Ghani Bin Othman, Rabu (6/11).

Kapten Abd Halim Bin Hj Shaari Komandan Kapal Perang TLDM menambahkan, kapal perang jenis Frigate

Guide Missile yang merapat ke Surabaya, membawa 28 perwira dan 150 prajurit. Rencana akan berada di Surabaya selama empat hari hingga Sabtu (9/11).

Terkait kerjasama Alutsista, dia mengatakan, kunjungan kali ini pihaknya tidak akan membicarakan masalah alutsista. "Ini hanya kunjungan biasa sebagai bentuk persahabatan yang telah lama kami jalin dengan AL Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Letkol Didik Dhuwijantoko Kadis Potmar Lantamal V mengatakan, kunjungan Angkatan Laut Malaysia ke Surabaya selama empat hari akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya, kunjungan ke Pangarmatim, ke Kantor Walikota Surabaya, dan beberapa kegiatan pertandingan persahabat.

"Nantinya mereka akan melakukan kunjungan di beberapa tempat yang di miliki TNI Angkatan Laut, dan melakukan pertandingan persahabatan bola voly dan sepak bola," kata Letkol Didik.

Kedatangan AL Malaysia dengan Kapal perangnya tersebut, diterima langsung oleh Kol. Marinir Bambang Sutrisno wakil Komandan Lantamal V didampingi Kol. Laut (KH) Mithra Aspres Lantamal V dan beberapa perwira lainnya.

Kunjungan ini diharapkan benar-benar bisa memperbaiki hubungan kedua Negara yang selama bertahun-tahun kerap terlibat perselisihan.

Bukan sebagai perang dingin dengan unjuk kebolehan perlengkapan perang dari kedua belah pihak. (ddy)

6

PROBOLINGGO

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II

Program CSR PLTU Paiton Dipertanyakan Diduga Tidak Ada Kejelasan dan Transparansi

PROBOLINGGO - Organisasi Kampus dan Ormas Kabupaten Probolinggo melakukan Audensi dengan para wakil rakyat di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (06/11) kemarin.

Mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton dinilai tidak ada kejelasan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sekitar 10 orang aktifis yang menduduki kantor tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo,Ahmad Baidhawi dan Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman dan Suhut serta ada juga dari unsur anggota DPRD. Menurut salah satu aktifis dalam audensi tersebut, Taufik, mengatakan program CSR yakni suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai ben-

tuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. bentuk tanggung jawab itu, lanjut Taufik, bermacammacam mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

“CRS untuk PLTU selama ini memang belum terasa bagi masyarakat terutama bagi para kalangan mahasiswa ,Ya kami datang ke Gedung ini, ingin mengatahui apa bagimana sebenarnya kejelasan program tersebut?,” tanya Taufik di depan para wakil rakyat tersebut.

Taufik menjelaskan, dasar audensi kepada wakil rakyat tersebut, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 “tentang tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”, karena dinilai penting untuk di bahas bersama pemerintah terutamanya di legisalatif selaku wakil rakyat.”Karena tidak ada dampak dengan keberadaan PLTU Paiton ini dan CSRnya tidak transparan tetang keberadaanya,” keluhnya.

Tidak transaparannya CSR PLTU Paiton, kata Taufik, karena selama ini perkem-

Dewan Desak Pemkab ab harus merawat makam itu,” tandasnya.

Politisi asal Kecamatan Kuripan itu juga mengaku kaget dengan keberadaan makam tersebut. Sehingga iapun meluangkan waktu bertandang untuk membuktikan keberadaan makam tua itu. “Saya sempat kesana. Dan memang benar makam itu makam mantan Bupati Kraksaan pertama,” katanya.

Keberadaan makam tersebut, memang tidak banyak warga yang tahu. Selain berada di wilayah Kota Probolinggo, makam itu juga berbaur dengan makam milik warga lainnya. Ironisnya, saat perihal ini dikonfirmasi ke Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo, makam mantan Bupati Kraksaan tersebut tidak masuk dokumen. “Saya kok baru tahu ada makam mantan Bupati Kraksaan. Ada dimana itu?” ujar Kepala Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono.

Menurut dia, keberadaan makam mantan Bupati Kraksaan itu perlu masuk dalam dokumen penting Pemkab. Karena itu merupakan bagian sejarah Kabupaten Probolinggo.

Diketahui sebelumnya, makam mantan Bupati Kraksaan itu berada di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo. Sesuai dengan tulisan yang tertera pada dinding tembok pagar makam itu, Kanjeng Raden Temenggung (KRT) Adipati Ario Djojodiprodjo itu menjadi Bupati Kraksaan pertama pada tahun 1927-1933 dan wafat pada tahun 1933.

Ironisnya, makam itu konon kerap dijadikan tempat ritual bagi warga untuk mencari petunjuk “angka” judi.

Informasi warga setempat, warga yang melakukan ritual itu, tidak hanya berasal dari Kota Probolinggo, namun juga banyak yang berasal dari luar daerah. Dewan Desak Pemkab. (ugi),

UMK Naik 14 Persen

PROBOLINGGO – Pekerja dan pengusaha di Kota Probolinggo, akhirnya menyepakati besaran Upah Minimum Kota (UMK) Ta-

hun 2014 mendatang Rp 1.250.000, sedikit lebih besar dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2013 yakni Rp 1.103.200.

Kesepakatan itu lahir setelah dilakukan rapat Koordinasi Penyampaian Keputusan Walikota Probolinggo bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Probolinggo.

“Kenaikan Upah Minimum Kota Probolinggo diusulkan hanya naik Rp 146.800 dari semula Rp 1.103.200 per bulan menjadi Rp1.250.000 per bulan. Mungkin bila dibandingkan dengan tahun 2013 sangat berbeda jauh, ada kenaikan 14 persen,”ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs.Teguh Bagus Sudjawanto, MPd, kepada wartawan, Rabu (6/11).

Teguh Bagus Sudjawanto mengatakan, Upah Minimum

Kerja pada tahun 2013 saja sudah Rp.1.103.200. Namun Rancangaan UMK Kota Probolinggo ini, telah melalui proses yang panjang, mulai dari survei kebutuhan hidup layak (KHL) hingga pembahasan di tingkat dewan pengupahan kota.

“Kami merasa usulan ini sangat rasional, karena dari hasil kebutuhan hidup layak di Kota Probolinggo, sehingga ini sudah melebihi KHL,”tandas mantan Sekretaris Dewan ini.

Menurutnya, ada 60 komponen standar yang menjadi bahan survei KHL tersebut dan survei dilakukan di tiga pasar tradisional di Kota Probolinggo. Selain hasil survei, penetapan usulan nilai UMK tahun 2014 tersebut juga didasarkan dari laju inflasi yang terjadi di kota Bayuangga ini.

“Setelah digodok, kenaikan yang diusulkan Pemkot Probolinggo adalah 14 persen,

artinya ini sudah 100 persen sesuai dengan kebutuhan minimal pekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pembahasan nilai UMK di tingkat dewan pengupahan Kota Probolinggo berjalan lancar. “Kami sebagai unsur pemerintaah memberikan gambaran kepada pengusaha dan pekerja tentang kondisi riil kebutuhan hidup layak di Kota Probolinggo, sehingga semua pihak sepakat, seperti APINDO dan SPSI dengan angka Rp.1.250.000 itu,” imbuh Teguh Bagus Sudjawanto.

Sesuai dengan rencana, usulan UMK Kota Probolinggo tersebut akan dikirimkan langsung ke Gubernur Jawa Timur, Rabu (6/11). Setelah itu, tim dari provinsi akan melakukan pembahasan ulang dan apabila tidak meengalami kendala akan disahkan oleh Gubernur Jawa Timur, akhir November mendatang. (hud).

SKPD

Entas Pengangguran

Disnaker Bakal Gelar JMF

SEMANGAT, Para pelamar yang datang ke JMF tahun lalu PROBOLINGGO - Untuk mengentas angka pengangguran di Kota Probolinggo, Disnaker setempat bakal menggelar Job Market Fair (JMF) 2013. Even tahunan itu rencananya akan digelar 12 November mendatang.

Dalam even itu ada sebanyak 31 perusahaan yang akan dilibatkan. Ke 31 perusahaan tersebut berasal dari perusahaan yang ada di Kota dan Kabupaten Probolinggo.

“Kalau tahun kemarin ada sebanyak 42 perusahaan yang kita libatkan,” ujar Kepala Disnaker Kota Probolinggo, Didik Sudiknyo kepada wartawan, Rabu (6/11).

Dengan adanya JMF tersebut, angka pengangguran sedikit terkurangi. Bayangkan, tahun 2013 ini tercatat kurang lebih 3000 orang pengangguran yang ada di Kota

AUDIENSI, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo,Ahmad Baidhawi dan Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman dan Suhut saat menemui para aktifis yang melakukan audiensi di gedung dewan.

UPAH MINIMUM KOTA

Rawat Makam Mantan Bupati Kraksaan PROBOLINGGO - Keberadaan makam mantan Bupati Kraksaan pertama, Kanjeng Raden Temenggung (KRT) Adipati Ario Djojodiprodjo yang berada di Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Sikap serius itu karena KRT Adipati Ario Djojodiprodjo merupakan salah satu tokoh “penting” dan pendiri Desa Kraksaan yang kini menjadi pusat ibu Kota Kabupaten Probolinggo. “Ini harus ditanggapi serius oleh Pemkab,” ujar seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Ribut Fadilah kepada wartawan, Rabu (6/11).

Ribut juga menyayangkan karena kondisi makam mantan Bupati Kraksaan itu terkesan tidak terawat. Padahal makam tersebut merupakan bagian sejarah Kabupaten.

“Itu bagian dari sejarah. Jangan sampai terlupakan. Pemk-

bangan beasiswa tidak jelas dalam perusahaan tersebut.

“Kami juga mempertanyakan tentang beasiswa dari PLTU Paiton sendiri, selama ini dari pengamatan saya tidak ada keterbuka’an tetang masalah tersebut. Oleh karena itu, kami mengadukan hal ini pada para wakil rakyat sebagai pemimpin kami,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan dari para aktifis dalam audensi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Ahmad Baidhawi mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah cepat dengan melakukan sharing dengan pihak PLTU Paiton “Saya berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa, sudah mempercayakan kepada kami tentang persoalan ini. Nantik kami akan melakukan sharing dengan pihak manageman perusahaan tersebut,”pungkasnya.(fud).

Mangga ini. Melalui program itu, jumlah fantastis tersebut terkurangi. “JMF itu sangat berpengaruh terhadap pengurangan angka pengangguran,” tandasnya.

Didik menjelaskan, jumlah pengangguran sebanyak itu merupakan data pengangguran bagi siswa yang masih seger baru lulus sekolah. “Jadi setiap tahun angka pengangguran itu pasti ada. Karena setiap tahun sekolah-sekolah meluluskan siswanya,” terang dia.

Untuk menanggulangi persoalan itu, Disnaker menggunakan “jurus jitu” dengan menggelar JMF yang telah melibatkan sejumlah perusahaan yang ada. “Jadi kita melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan yang kita libatkan. Berapa kebutuhan karyawan yang dibutuhkan,”

tukas mantan Kabag Hukum Pemkot Probolinggo itu.

Tak heran, jika JMF tersebut diburu oleh ribuan pelamar. Bahkan, pelamarnya tidak hanya berasal dari Kota Probolinggo, melainkan juga banyak pelamar yang dari Kabupaten Probolinggo. “Namun kita tetap memperioritaskan warga yang berasal dari Kota,” imbuh dia.

Didik Sudiknyo menegaskan, target pengentasan pengangguran pada tahun 2014 mendatang harus mencapai 4 persen. Target tersebut sesuai dengan target pemerintah propinsi Jatim. “Jadi kita berharap dengan JMF itu pengangguran bisa terserap dan bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan integritas dari masing-masing pelamar yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan,” pungkasnya. (ugi).

Tingkatkan Disiplin Pegawai Lewat Baris-berbaris PROBOLINGGO – Puluhan peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Probolinggo mengikuti Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang digelar dihalaman Pemkot Probolinggo, Rabu (6/11).

Para peserta tampak antusias dan semangat mengikuti lomba, bahkan beberapa instansi mengajak pegawai untuk jadi suporter. Meski dibawah sengatan matahari, peserta lomba tetap melanjutkan perlombaan dan menuntaskan setiap gerakan yang diperintahkan komandan peleton.

“Peraturan baris berbaris terdapat filosofi kebersamaan dan kekompakan yang merupakan dasar dari disiplin.

Kebersamaan adalah modal dasar bagi kedisiplinan dalam menjalankan organisasi, apalagi sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mampu bahu membahu membangun Kota Probolingo yang lebih maju,”ujar Tim Juri, Sunariyanto.

Sunariyanto menjelaskan, lomba PBB sebagai pendidikan karakter pendisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan membentuk pegawai yang memiliki solidaritas, disiplin, tegas dan bertanggung jawab secara individu maupun institusi. Selain itu mampu memimpin dan dipimpin, memahami kebersamaan (jiwa korsa) dan kekompakan, serta meningkatkan kesetiaan pegawai terhadap NKRI. “Selama berlatih para peserta diberikan pemahaman sikap-sikap dasar PBB untuk nantinya dapat ditularkan kepada rekannya di masing-masing instansi / SKPD,”tandasnya.

Menurutnya, kriteria penilaian ada 2 yaitu nilai subyektif yang meliputi gerakan, urutan gerakan, waktu, dan ketepatan mematuhi garis. Nilai obyektif meliputi penilaian danton dan penilaian pasukan. Kriteria penilaian danton meliputi kualitas suara, ketegasan, dan penguasaan terhadap pasukan. Kriteria penilaian pasukan meliputi kelengkapan pasukan, ketegasan gerak pasukan, kekompakan pasukan, kerapihan barisan, dan semangat pasukan.

“Hasil akhir dari kegiatan lomba PBB ini diharapkan pegawai bisa saling bahu membahu dan bersinergi antara

pimpinan dan bawahannya dalam menentukan kebijakan untuk bersama-sama membangun Kota Probolingo,”tutur Nariyanto.

Salah satu peserta, Nurcahyadi (28) mengungkapkan kebersamaan dan jiwa korp pegawai negeri (Korpri) harus terus dibangun PNS sebagai abdi negara, supaya bisa selalu melayani masyarakat sebagai tugas utama pegawai di negara ini. “Kami sebagai abdi negara harus mampu menunjukkan kebersamaan, disiplin, sikap tegas dan tangkas dalam melaksanakan suatu tanggung jawab,”terangnya.

Menurutnya, pemkot Probolinggo mencanangkan gerakan disiplin PNS, banyak hal yang ditegaskan, mulai dari

tertib waktu masuk kantor, sampai mengikuti apel. Bahkan, salah satu cara untuk menilai tingkat disiplin para pegawai dalam mengikuti apel, dan diharapkan dengan hasil ini, akan menjadi makin memahami pentingnya hal itu.

“Bukan hanya melatih disiplin lomba ini pun tujuannya untuk membuat tubuh PNS sehat, karena berarti berlatih mengolah tubuh,”kata Nurcahyadi.

Nurcahyadi berharap, kegiatan ini harus terus berkesinambungan, sehingga seluruh pegawai di Pemkot Probolinggo.”Saya bangga, dan merasakan kebersamaan sebagai korps pegawai Republik Indonesia, dan mau samasama melayani masyarakat juga dengan disiplin,”pungkasnya.(hud).

OPINI

Negarawan Lahir dari DPT yang Jujur

salam songkem

Moral Universal

H

amdan Zoelva akhirnya menggantikan Akil Muchtar. Dia resmi menjadi Ketua MK setelah dilantik pada 1 November lalu. Hingga sekarang, jabatan itu masih baru baginya, namun ketua baru MK itu sudah mulai menjadi sorotan. Sebab Hamdan Zoelva dalam menangani kasus hukum di MK, dikhawatirkan berat sebelah, karena dia berasal dari unsur politisi.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, Hamdan Zoelva diketahui berasal dari Partai Bulan Bintang. Muncul traume bila pimpinan MK kembali dipimpin oleh hakim yang berasal dari politisi. Kasus MK sebagaimana ketika masih dalam kepemimpinan Akil Muchtar akan terulang kembali. Setidak-tidaknya MK dalam kepemimpinan Hamdan Zoelva tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya.

Kekhawatiran yang cukup beralasan, karena sebelumnya pimpinan MK juga berasal dari politisi. Akil Muchtar juga merupakan elit Partai Golkar, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk dua periode dari partai kuning itu, sebelum akhirnya menjabat elit MK. Dalam kepemimpinannya ternyata MK mengalami krisis kepercayaan, sebab sebagai ketua MK, Akil justeru terlibat kasus gratifikasi.

Kiranya trauma itu masih sulit dihilangkan, sehingga Hamdan Zoelva yang diketahui berasal dari politisi juga, mulai diragukan. Memang tidak seharusnya, Hamdan diperlakukan sebagaimana Akil, karena Hamdan bukanlah Akil. Di antara keduanya memang sama memiliki background partai, namun tetap saja di antara mereka beda kepribadian. Tidak mudah bagi Hamdan menepis keraguan publik terhadap kepribadiannya.

Hamdan tampaknya menyadari posisinya sebagai pengganti Akil di MK akan tidak mulus. Sehingga Hamdan menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sejak semula, mulai dirinya disumpah menjadi hakim konstitusi, sudah melepaskan segala ikatan emosional dengan partai. Apalagi ketika kini sudah menjabat sebagai ketua MK, ikatan emosional dengan partai tentu semakin dilepas selepas-lepasnya. Pernyataan itu tentu diungkapkan Hamdan untuk menepis prasangka yang meragukan kinerjanya di MK. Hanya persoalannya, cukup efektifkah pernyataan Hamdan itu? Jawabnya tentu tidak. Publik tidak butuh pernyataan an sich. Sebab dulunya Akil juga demikian.

Hamdan harus berjuang membuktikan dirinya benarbenar tidak selemah Akil, yang mudah tergiur dengan gratifikasi, apa pun bentuknya. Itu tentu harus dibuktikan dengan prestasi MK. Dalam kepemimpinan Hamdan, MK tentu menjadi pusat perhatian publik dan media. Kiranya Hamdan sebagai pimpinan baru, sudah mengetahui tindakan yang butuh dilakukan. Sehingga MK tidak makin terpuruk dan terhujat. Itu menjadi moral universal yang harus dikawal Hamdan.(*)

Candu Gratifikasi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jujur adalah modal dasar membangun masa depan Indonesia. Sebab, dalam DPT jujur itulah terkandung aspirasi rakyat yang wajib diaktualisasikan pemimpin terpilih dalam menyusun program pembangunan. Maka, jangan pernah lagi menoleransi DPT bermasalah. Yakinlah, bangsa ini akan terus berselimut masalah jika pemimpinnya muncul dari DPT yang manipulatif.

K

etidakjujuran atas DPT jangan lagi diulang, agar bangsa ini tidak lagi melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin dan para wakil rakyat. DPT yang manipulatif hanya akan menghadirkan sosoksosok Sengkuni. Maka, persiapan menuju Pemilu 2014 harus dijadikan momentum untuk memberangus semua potensi kecurangan, termasuk niat kelompok-kelompok tertentu memanipulasi DPT. Dua langkah penting nan strategis telah diambil. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan DPT bagi Pemilu tahun 2014 selama dua pekan. Penundaan itu sejalan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta KPU mencermati lagi data DPT di tiap kabupaten kota, provinsi, hingga nasional, karena dinilai tidak sesuai.

Kedua, DPR praktis menolak kerja sama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Ketika memimpin rapat gabungan antara Komisi

G

ratifikasi di negara ini tak ubahnya candu. Makin banyak saja yang menyukainya. Diam-diam tidak sedikit pejabat penting negara ini telah kecanduan gratifikasi. Padahal gratifikasi sudah menghiasi pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun penerapan hukum tersebut tampaknya masih tidak membuat candu mereka itu berhenti.

Kasus Akil Muchtar, mantan petinggi MK, yang berujung pada penyitaan uang miliknya sebesar Rp 109 miliar dan pemblokiran 6 rekening Akil, 2 rekening keluarganya, 2 rekening CV, dan 1 rekening milik anaknya, menjadi salah satu bukti gratifikasi masih bercokol di negeri ini.

Peristiwa suap yang diterima Akil, terkait sengketa pemilukada Kabupaten Lebak dan Gunung Mas, hanya sebagian kecil dari peristiwa kasus gratifikasi yang terungkap di Indonesia. Besar dugaan sesungguhnya masih banyak lagi ‘Akil-Akil’ yang lain yang hingga kini masih belum terendus petugas hukum dan media.

KPK sebagai penegak hukum, perlu terus mengembangkan strategi kerjanya untuk tetap eksis menangkap tangan ‘Akil-Akil’ lain. Termasuk mengembalikan uang yang dikantongi para koruptor itu ke kas negara, bukan ke kas KPK. Memang, bukan hanya suap dan pencucian uang yang masuk gratifikasi. Tapi tipikor lain, seperti pembiayaan kunker pejabat legislatif, cinderamata bagi PNS, pungli, fee, retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket, parsel ponsel canggih bagi pejabat, perjalanan wisata bagi pajabat daerah di akhir jabatan, pembangunan tempat ibadah di instansi pemerintahan, pengurusan surat kendaraan yang dipercepat, dan banyak lagi, juga masuk bagian dari praktek gratifikasi. Semua itu bukan hanya menjadi informasi milik KPK dan penegak hukum lainnya, namun juga perlu diketahui publik, agar penyimpangan hukum yang terjadi baik di pusat maupun di daerah bisa terungkap dan tertangkap pelakunya dengan bantuan publik.

Mengungkap dan menangkap saja tidak cukup.

Koruptor yang tertangkap harus diberi sanksi huku.

Sesuai Pasal 12 ayat 2 UU no. 20 tahun 2011, pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Penagakan sanksi hukum itu tampaknya tidak menimbulkan efek jera dan takut, hingga gratifikasi makin banyak, meski tak semuanya terungkap. Sehingga sanksi hukum berdasarkan UU tersebut kiranya perlu direvisi, agar efek jeranya muncul dan tidak berimbas pada pihak lain. (*)

A

7

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II

I DPR dan Komisi II DPR baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Bidang Hukum Priyo, Budi Santoso, minta KPU meninjau kerja samanya dengan Lemsaneg.

Gagasan memberi peran kepada Lemsaneg dalam penyelenggaraan Pemilu di era modern ini memang terkesan aneh, bahkan mencurigakan.

Lemsaneg bekerja tertutup untuk kepentingan negara, sementara pengelolaan penyelenggaraan Pemilu wajib transparan. Apa pun argumentasi dan alasannya, memberi peran kepada Lemsaneg adalah inisiatif yang terlalu dipaksakan.

Wajar jika publik curiga ada motif tak terpuji dibalik inisiasi kerja sama KPU-Lemsaneg, mengingat lembaga sandi bekerja untuk kepentingan pemerintah, utamanya dalam konteks kepentingan pertahanan negara. Karena itu, rencana pekerjaan yang akan dibebankan oleh KPU ke Lemsaneg hendaknya diserahkan ke elemen masyarakat lain yang kapabel, seperti komunitas ahli teknologi Informasi.

Dari dua langkah penting ini, semua pihak tentu sangat berharap KPU bisa menjalankan fungsinya dengan independen. Hasil kerja dan independensi KPU sangat penting dan strategis karena akan menentukan nasib dan dinamika bangsa, minimal dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

Karenanya, KPU harus bersungguh-sungguh dalam mengelola dan memfinalkan jumlah DPT. Perbedaan antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPT versi KPU harus segera disinkronisasikan. Hasil kelola data jumlah WNI di luar negeri yang berhak memilih pun harus segera dipublikasikan. Sinyalemen Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tentang 4,5 juta WNI di luar negeri yang terancam tidak dapat memilih harus diklarifikasi KPU. DP4 yang diterima KPU dari Kemendagri mencatumkan jumlah 190 juta, dan 145 juta di antaranya direkam dari data e-KTP. Dari proses pemutakhiran data oleh KPU, hanya 136 juta yang ditemukan berbasis e-KTP. Setelah dilakukan pemutakhiran data lanjutan, KPU mengumumkan, jumlah penduduk dalam DPT dan sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi

Data Pemilih (Sidalih) baru 186 juta pemilih, minus data pemilih dari Kabupaten Nduga, Papua. Selisih data ini bisa membuat persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2014 sarat masalah.

Memilih Negarawan KPU harus berambisi menjadikan Pemilu 2014 jauh lebih baik dari Pemilu 2004 dan 2009. Tak perlu ditutup-tutupi bahwa banyak elemen masyarakat yang kecewa dengan dua Pemuli terdahulu karena publik meragukan indepedensi KPU. Dalam beberapa kesempatan, publik masih sering mempergunjingkan kecurangan yang diduga terjadi pada dua Pemilu terdahulu. Bahkan, ada beberapa kasus hukum yang sering dikaitkan dengan kecurangan Pemilu sebelumnya, seperti kasus yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan skandal dana talangan eks Bank Century.

Kecurangan Pemilu dalam skala kecil mungkin sulit dicegah mengingat faktor geografis. Namun, kecurangan dalam skala masif mestinya bisa dicegah KPU. Selain karena kepedulian dan peran kelompok-kelompok relawan yang ikut bantu mengawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara, teknologi informasi yang tersedia dewasa ini mampu mengefektifkan fungsi dan kerja KPU. Tantangannya hanya pada kesediaan KPU mengambil posisi independen.

Sebab, dari DPT yang jujur dan KPU yang independen akan membuka peluang bagi rakyat untuk memilih para negarawan yang akan menduduki kursi kepemimpinan nasional dan kursi wakil rakyat. Sebaliknya, DPT yang manipulatif dan KPU yang tidak independen dalam penyelenggaraan Pemilu hanya akan menghadirkan gerombolan Sengkuni, yang sudah barang tentu tidak berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, kecuali kelompoknya sendiri.

Tantangan bagi masa depan bangsa semakin berat, karena itu Indonesia hari esok harus dikelola, dikemudikan dan dipimpin oleh para negarawan sejati yang sungguh-sungguh mencintai negara dan rakyatnya. Tak cukup hanya mencintai, tetapi pemimpin dan wakil rakyat juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada 2015 mendatang, Indonesia

akan menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC= ASEAN Economic Community). Dalam konteks perekonomian regional, Indonesia harus membuka seluruh wilayahnya sebagai pasar bagi semua anggota ASEAN. Sebuah konsekuensi yang tidak murah jika pemimpin Indonesia tahuntahun mendatang tidak punya militansi membangun kemandirian. Kalau tidak cerdas dan taktis menyikapi integrasian ekonomi ASEAN itu, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia hanya akan menjadi konsumen.

Artinya, sangat Jelas bahwa Pemilu 2014 amatlah penting dan strategis bagi masa depan bangsa. Mau tak mau, Indonesia harus berambisi mewujudkan hari esok yang lebih baik, menjadi bangsa yang kompetitif. Untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik itu, sudah barang tentu Indonesia butuh pemimpin dan wakil rakyat yang visioner, tahu akan tantangan zaman, serta mengerti apa saja yang diperlukan dan harus dilakukan untuk membangun manusia Indonesia yang bermukim di seluruh pelosok tanah air, dari sabang sampai Merauke.

Indonesia butuh Pemimpin yang tahu bagaimana mengakhri ketimpangan Indonesia Timur dan Indonesia barat. Pemimpin yang berani membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dan mampu mewujudkab pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan bertransmisi pada kesejahteraaan rakyat.

Maka, jangan bersikap masa bodoh terhadap kejujuran DPT. Kalau DPT untuk pemilu 2014 tidak jujur, Indonesia akan mengulang kesalahan yang sama, yakni memunculkan pemimpin yang sejatinya bukan pilihan rakyat, melainkan pemimpin yang berhasil meraih suara terbanyak karena bisa membeli suara hantu.

DPT bagi pemilu tahun 2014 sudah menuai protes, curiga dan keluhan dari berbagai elemen masyarakat karena akurasinya diragukan. Protes, curiga dan keluhan itu adalah refleksi dari sikap dan kehendak rakyat Indonesia untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih, serta menghargai suara rakyat.= *) Anggota Komisi III DPR RI. Presidium Nasional KAHMI 2012-2017.

Triliunan untuk Ongkos Pemilu

Bank Indonesia memperkirakan belanja persiapan pemilihan umum pada tahun 2013 dan pelaksanaannya pada tahun 2014 turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain, sejumlah pihak juga menyoal makin mahalnya biaya politik yang tidak berdampak produktif dalam jangka panjang.

Bagaimana memaknai belanja pemilu tersebut secara ekonomi politik ?

D

alam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) mengemukakan pentingnya peranan pengeluaran pemilihan umum (pemilu) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan 2014.

Sumbangan kegiatan pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi bruto (PDB), dinilai sebagai hal yang positif dari sisi ekonomi.

Doddy Budi Waluyo Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, menjelaskan, khusus untuk tahun 2013 dan 2014, pereko-

nomian domestik memang diperkirakan mendapat tambahan daya dorong dari kegiatan pemilu.

Pola tersebut didasarkan pada pengalaman persiapan dan pelaksanaan pemilu 2009. Berdasarkan data PDB Badan Pusat Statistik tahun 2008 dan 2009, estimasi BI menunjukkan bahwa belanja Pemilu 2009 sekitar Rp. 40 triliun dengan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB 2008 dan 2009, masing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,26 persen. “Kontribusi tersebut berperan cukup penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik ditengah krisis keuangan global yang sedang terjadi pada waktu itu.”

Apabila kondisi keamanan kondusif, berbagai aktifitas terkait penyelenggaraan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya, diperkirakan mendorong kegiatan usaha melalui permintaan terhadap barang manufaktur dan jasa swasta.

Secara sektoral, belanja pemilu tersebut akan mendorong sektor industri pengolahan, khususnya subsektor makanan dan minuman dan sektor keuangan, real estat dan jasa, khususnya jasa periklanan. Belanja tersebut adalah belanja yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemilu, yaitu sosialisasi, iklan, dan aktivitas pemilu lainnya. Dalam komponen PDB, belanja tersebut diperhitungkan sebagai konsumsi swasta.

Pada tahun 2008, sebanyak 26 persen dari total belanja pemilu digunakan pada triwulan IV 2008. Sisanya dibelanjakan pada triwulan I dan II - 2009. Dengan mengikuti pola yang sama, sekitar Rp. 11,5 triliun akan dibelanjakan pada triwulan III dan IV 2013, sementara Rp. 32,6 triliun akan dibelanjakan pada triwulan I dan II - 2014. Rentang belanja yang lebih panjang menyesuaikan dengan jadual kegiatan pelaksanaan Pemilu 2014.

Berdasarkan perhitungan BI, total belanja pemilu 2014 akan mencapai Rp. 44,1 triliun.

Dengan melihat pada pola belanja Pemilu 2009, diperkirakan dana sebesar Rp. 11,5 triliun akan dibelanjakan pada tahun 2013. Belanja tersebut akan memberikan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 0,13 persen. Pada tahun 2014, kegiatan pemilu diperkirakan membelanjakan dana Rp. 32,6 triliun dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,19 persen.

Perhitungan biaya tersebut mempertimbangkan informasi/survei dari berbagai lembaga, khususnya mengenai kebutuhan dana pemilu. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan pelaksanaan pemilu 2009. Dalam perbandingan tersebut, dilakukan penyesuaian perubahan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan, seperti jumlah maksimum calon anggota legislatif (caleg) dari setiap partai, jumlah partai peserta pemilu, dan perkembangan lainnya yang relevan.

Dari sisi persentase, sebenarnya nilainya lebih kecil, yaitu 0,26 persen pada pemilu 2009 dan 0,19 persen pada pemilu 2014. Namun, dari sisi nilai belanja terjadi kenaikan nilai belanja, pada Pemilu 2009 sebesar Rp. 40 triliun menjadi 44,1 triliun pada pemilu 2014.

“Biaya pemilu tersebut terbagi, yaitu biaya penyelenggaraan dan biaya kandidat”. Biaya penyelenggaraan adalah biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk keperluan Pemilu 2009, KPU mengajukan anggaran Rp. 8,2 triliun untuk tahun anggaran 2008 dan Rp. 14,1 triliun untuk keperluan tahun 2009. Untuk tahun 20014, KPU mengajukan anggaran Rp. 8 triliun, le-

bih rendah Rp. 200 miliar dari pengajuan tahun 2009.

Biaya kandidat adalah biaya yang dikeluarkan oleh calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden, termasuk biaya yang dikeluarkan partai politik pengusungnya.

Berdasarkan data dana kampanye partai politik yang dilaporkan ke KPU pada pemilu 2009, nilainya lebih dari Rp. 810 miliar. Dana kampanye partai politik terbesar dengan nilai diatas Rp. 100 miliar adalah partai Gerindra sebesar Rp. 308 miliar, parta Demokrat Rp. 243,8 miliar, dan partai Golkar Rp. 164,5 miliar.

Berkaca dari pemilu 2009 tersebut jumlah yang dapat dihitung tersebut adalah Rp. 31,412 triliun. Jumlah terbesar adalah belanja kampanye caleg sebesar Rp. 22.602 triliun. Jumlah keseluruhan belanja pemilu itu lebih kecil dari perkiraan BI yang Rp. 40 triliun.

Sebenarnya kontribusi pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tidak terlalu besar. Meskipun demikian, secara ekonomi politik, perlu dilihat bagaimana pengalokasian dana Rp. 44.1 trilun tersebut. Apakah alokasinya benar-benar bermanfaat menjadi kegiatan yang produktif dan berjangka panjang atau untuk kegiatan konsumtif yang habis dipakai.

Kita sepakat bahwa belanja pemilu itu tidak berarti apa-apa jika hasil pemilu, yaitu para anggota legislatif beserta presiden dan wakil presiden, tidak memberi prospek dapat mensejahterakan rakyat. Jadi belanja atau biaya pemilu itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Oleh karena itu, semua pihak perlu bersama-sama mendorong agar belanja pemilu tersebut dapat efesien dan menghasilkan pemimpin sesuai harapan rakyat.= *) Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi & Bankir Bank BUMN.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

KAMIS 7 NOPEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II

Bola Basket

Pacers Lumat Detroit Pistons

8.5

MANOFTHEMATCH IKER CASILLAS

10

Iker Casillas tercatat melakukan 10 kali penyelamatan

46

Melakukan sentuhan dengan bola

KAMIS 7 NOPEMBER 2013

KARAKTERISTIK BERMAIN + KEKUATAN Konsentrasi Refleks - KELEMAHAN Umpan Panjang Klaim Crossing

Kuat Kuat Lemah Lemah

JUVENTUS 2-2 REAL MADRID

Iker Casillas

Pemain Terbaik Forward Indiana Pacers Luis Scola (4) meloncat ke arah net basket Detroit Pistons yang dijaga Center Greg Monroe (10) (5/11) di Auburn Hills.

DETROIT - Indiana Pacers memetik kemenangan atas Detroit Pistons dengan skor meyakinkan 99-91 pada kompetisi bola basket NBA di Palace Of Auburn Hills, Detroit, Selasa (5/11) malam waktu setempat atau Rabu (6/11) dini hari WIB. Pacers menang pada kuarter pertama dan ketiga, sedangkan Pistons berhasil menguasai kuarter kedua dan keempat. Di kuarter pertama, Pacers menang telak 2914 atas Pistos. Tetapi pada kuarter kedua, Pistos membalas dengan meluat tim tamu dengan skor sangat mencolok 27-9. Pada kuarter ketiga, Pacers kembali unggul di kuarter ketiga dengan 36-22, tetapi di kuarter terakhir Pistons unggul tipis 28-25 atas Pacers.

Kemenangan Pacers sangat ditentukan oleh George yang menyumbang 31 poin, diikuti oleh Watson dan West yang masingmasing menyumbang 15 dan 12 poin. Sedangkan Stephenson hanya menyumbang 10 poin untuk kemenangan timnya. Di kubu Pistons, poin terbanyak dibukukan oleh Jennings dengan 17 poin, diikuti oleh Smith, Monroe, dan Singler yang masing-masing mencetak 16, 14, dan 13 angka untuk Pistons. (NBA.com/aji/dar)

Free Kick!

Semua Tim Harus Lolos Kualifikasi

TURIN-Pelatih Juventus, Antonio Conte memuji penampilan kiper Real Madrid Iker Casillas sebagai penjaga gawang kelas dunia. Conte menilai, Iker adalah pemain terbaik pada laga Juventus versus Real Madrid pada laga Grup B Liga Champions yang berlangsung di Juventus Stadium, Rabu (6/11) dini hari WIB. Casillas menggagalkan beberapa peluang emas Juventus untuk menghasilkan gol pada laga tersebut.

“Menurut saya, Iker Casillas adalah pemain terbaik pada laga ini karena melakukan sejumlah penyelamatan gemilang. Malam ini, hasil imbang sama seperti meraih kemenangan karena Real Madrid memiliki armada yang bisa mengubah permainan pada setiap saat,” kata Conte kepada Sky Sport Italia.

Sedangkan Casillas sendiri mengaku sangat bahagia dengan hasil imbang yang diraih timnya di Juventus Stadium. Lebih-lebih karena dia bermain bagus dan menggagalkan sejumlah peluang gol Si Nyonya Tua. “Saya sangat bahagia. Selalu sulit bermain pada tipe pertandingan seperti ini. Anda bisa berada pada penampilan terbaik Anda bila pelatih percaya kepada Anda. Saya hanya bermain sekali dalam dua pekan,” kata Casillas seusai laga di Turin itu.

Meski hanya memetik hasil imbang, Conte mengaku puas dengan permainan timnya karena mengalami kemajuan dari lagalaga sebelumnya. “Kami bermain pada tingkat yang paling tinggi.

Tim ini bermain sangat baik. Pada babak pertama, kami bermain sangat sempurna baik dari segi organisasi permainan, kualitas

maupun intensitas. Pada babak kedua, kami sedikit menurun dalam menjaga tempo permainan. Akibatnya, kami kemasukan dua gol masing-masing dari Ronaldo dan Gareth Bale,” ucap mantan gelandang Juventus itu.

Dia melanjutkan, “Yang memuaskan saya adalah bahwa para pemain ini menunjukkan diri sebagai pemain yang lapar kemenangan di atas lapangan dan mereka menghadapi Real Madrid dengan sangat terbuka.

Kami tidak gugup dan tidak terlalu respek terhadap lawan. Inilah sikap yang seharusnya untuk kami agar tetap bertumbuh di Liga Champions.

Perbedaan kekuatan ekonomi kedua tim sama sekali tidak kelihatan di atas lapangan.”

Meski berada di dasar klasemen Grup dengan tiga poin, Con-

STATISTIK PERTANDINGAN 2 1 10 7 12 8 19

52% Umpan Sukses

83%

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Menang Bola Atas

46%

Penguasaan

Bola

te tetap yakin masih bisa lolos dari fase grup. Syaratnya harus memetik kemenangan pada dua laga terakhir masing-masing saat menjamu FC Copenhagen di Juventus Stadium pada akhir bulan ini dan saat bertandang ke Istambul untuk melawan Galatasaray

2 1 7 3 14 12 18

48% Umpan Sukses

89%

Menang Bola Atas

54%

Penguasaan

Bola

pada Desember mendatang.

Pada laga tersebut, Juventus berhasil bangkit untuk mengakhiri laga dengan skor 2-2.

“La Vecchia Signora” membuka keunggulan lebih dulu pada lima menit jelang istirahat. Aksi gemilang Paul Pogba memancing

Raphael Varane untuk melakukan tekel yang berujung penalti. Arturo Vidal yang menjadi eksekutor pun tidak membuang kesempatan setelah tembakan kerasnya ke sudut kiri gawang tidak mampu dijangkau Iker Casillas.

Namun, Madrid mampu menyamakan kedudukan ketika babak kedua berjalan tujuh menit. Bermula dari kesalahan Martin Caceres, bola bergulir ke kaki Karim Benzema. Penyerang Prancis itu pun memberikan umpan mendatar pada Cristiano Ronaldo yang melakukan penyelesaian manis untuk mengoyak gawang Gianluigi Buffon.

“El Real” malah berbalik unggul ketika sejam laga berjalan. Berawal dari lengahnya penjagaan Caceres terhadap Ronaldo, sang mega bintang memberikan operan kepada Gareth Bale. Nama terakhir ini langsung menceploskan bola lewat tiang dekat.

Akan tetapi, keunggulan tim tamu hanya bertahan lima menit. Seperti ingin menebus kesalahannya, Caceres memberikan kontribusi dari terciptanya gol kedua dengan melepaskan crossing yang mampu ditanduk oleh Fernando Llorente.

Dengan tambahan satu poin ini, Real Madrid tetap kokoh di puncak Grup B dengan 10 poin hasil tiga kali menang dan sekali imbang. Sementara Juventus terpuruk ke dasar klasemen dengan poin tiga. Posisi kedua dan ketiga diduduki Galatasaray dan FC Copenhagen dengan samasama mengantongi nilai empat. Hanya Galatasaray berhak duduk di peringkat kedua karena unggul selisih gol. Pada laga dini hari kemarin, Copenhagen berhasil menundukkan Galatasaray dengan skor tipis 1-0. (espn/sky sports/aji)

Muenchen dan City Lolos ke Babak 16 Besar ZURICH - Presiden Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Sepp Blatter mengusulkan agar semua tim yang bermain di putaran final Piala Dunia harus lolos melalui kualifikasi, dan bukan lewat babak play off seperti yang masih terjadi hingga saat ini.

Beberapa klub Eropa elite Eropa seperti Portugal, Prancis, Swedia, Montenegro dan beberapa tim lainnya harus mengikuti play off untuk memperebutkan empat tiket tersisa benua biru itu. Sedangkan dua tiket lainnya diperebutkan oleh beberapa konfederasi seperti wakil dari Zona Amerika Tengah dan Utara, Amerika Latin, dan Pasifik.

Menurut Blatter, FIFA harus mencari jalan keluar agar ke-32 tim yang lolos ke putaran final ditentukan melalui kualifikasi. Sedangkan Presiden Federasi Sepakbola Eropa atau UEFA Michel Platini mengusulkan agar peserta Piala Dunia ditambah menjadi 40 tim.

Sementara itu, Blatter dijadwalkan akan melakukan audiensi pribadi dengan pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, di Roma pada 22 November mendatang.

Paus terkenal sebagai penggemar sepakbola.

Dia adalah pendukung yang memiliki kartu anggota klub Argentina San Lorenzo. (aji/dar)

LIVEONTV Sabtu, 09 November 2013 LIGA PRIMER INGGRIS Chelsea vs West Bromwich Albion 22:00 WIB di Indosiar LA LIGA Real Madrid vs Real Sociedad 22:00 WIB di RCTI

Juara bertahan Liga Champions Bayern Muenchen dan raksasa Liga Inggris Manchester City memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions usai menang dalam laga masing-masing.

MARIO MANDZUKIC

7.2

Mencetak satu-satunya gol kemenangan Bayern Muenchen

MANCHESTER - Bayern Muenchen dan Manchester City dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah masing-masing memetik kemenangan pada laga keempat Grup D yang berlangsung secara terpisah Rabu (7/11) dini hari WIB. Muenchen menang tipis 1-0 atas tuan rumah Viktoria Plzen di Struncovy Sady, sedangkan City menang telak 5-2 atas CSKA Moscow di Etihad Stadium. Saat ini, Muenchen memimpin Grup D dengan 12 poin, diikuti Manchester City dengan 9 poin.

Dengan menyisakan dua pertandingan, kedua tim ini tinggal memperebutkan juara grup. Bagi Muenchen, kemenangan pada dini hari kemarin membuat mereka tercatat menyamai rekor Barcelona yang selalu menang dalam sembilan laga pada dua musim terakhir.

Dan, peran pelatih Pep Guardiola yang pernah melatih Barcelona sangat penting untuk meraih rekor tersebut di musim ini.

Sementara bagi City, dua laga sisa tidak lagi berpengaruh.

Sebab tim di bawahnya CSKA Moscow baru mengoleksi tiga poin. Kalaupun tim dari Rusia ini memetik dua kemenangan pada dua laga sisa dan City kalah, maka City tetap lolos dengan unggul selisih gol. Tetapi pada 27 November mendatang, City akan menjamu tim penghuni dasar klasemen Grup D, Viktoria Plzen di Etihad Stadium. Mustahil bahwa Sergio Aguero akan kalah di depan publiknya sendiri.

Dengan lolos ke babak 16 besar, Manuel Pellegrini langsung mengukir sejarah pada musim pertamanya bersama klub itu.

Pasalnya, selama ditukangi Roberto Mancini, klub dari Eastland ini tidak pernah lolos dari fase grup. Dengan lolos dari fase grup, maka target pertama Pellegrini tercapai. Hanya saja dia tidak ingin berhenti di babak 16 besar.

“Target minimum adalah lolos ke babak selanjutnya, tapi itu bukanlah satu-satunya target kami. Saya yakin tim lawan tidak akan senang bertemu dengan kami di babak 16 besar,” ujar Pellegrini yang didatangkan dari Malaga pada musim panas 2013 lalu.

Di Etihad Stadium, pesta gol City diawali gol Sergio Aguero ketika laga baru berjalan tiga menit lewat eksekusi penalti. Wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran terhadap terlarang. Aguero yang menjadi algojo sukses menyarangkan bola ke gawang kawalan Igor Akinfeev. Pada menit ke-21, City menggandakan keunggulan lagi-lagi melalui sentuhan Aguero. Usai menerima sodoran Samir Nasri, striker internasional Argentina itu melepaskan tendangan yang menjurus ke pojok gawang dan mengubah kedudukan jadi 2-0.

Klub asal Eastland semakin menjauh setelah Alvaro Negredo menjebol gawang Akinfeev untuk ketiga kalinya. Namun, gol itu berhasil direspon tim tamu lewat lesakan Seydou Doumbia menjelang turun minum dan membuat kedudu-

kan berubah menjadi 3-1 hingga turun minum.

Di babak kedua, City tampil semakin memukau. Negredo kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya lewat golnya pada menit ke-51 memaksimalkan sodoran Samir Nasri dan membawa timnya unggul 4-1. Tetapi pada menit ke-70, CSKA berhasil memperkecil ketertinggalannya melalui tendangan penalti Doumbia dan memaksa penjaga gawang City Costel Pantilimon memungut bola. Akan tetapi, perlawanan CSKA hanya sampai disitu. Tuan rumah akhirnya menutup laga lewat hattrick Negredo di masa tambahan waktu setelah memaksimalkan kiriman umpan James Milner.

Sementara itu, gol tunggal Mario Manduzukiz pada menit ke-65 sudah cukup untuk Bayern Muenchen membawa pulang tiga poin dan membukukan nilai sempurna pada empat laga fase grup Liga Champions musim ini. (espn/sky sports/aji)

9.8

MANOFTHEMATCH ALVARO NEGREDO Akurasi umpan Menang bola atas Sentuhan Pelanggaran Peluang Dribel Tekel

Taneyan Lanjang

1

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II

KAMIS

9

7 NOVEMBER 2013

PEMILU

Ribuan NIK DPT Tak Masuk Sidalih BANGKALAN - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Namun, hingga saat di Kabupaten Bangkalan dari DPT yang telah ditetapkan masih ada ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum masuk pada Sistem Data Pemilih atau Sidalih.

"Jumlah DPT di Bangkalan yang sudah ditetapkan sejumlah 956.742 orang pemilih. Namun, dari jumlah tersebut masih ada 1.500 lebih NIK belum terbaca," ujar Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPUD Bangkalan, Tajul Anwar.

Tajul menjelaskan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dispendukcapil setempat, semua NIK yang tidak terbaca di Sidalih sudah ada. Kini, tinggal memasukkan ulang NIK tersebut. Pihaknya, tidak mengetahui penyebab tidak terbanya NIK yang dijukan ke KPU pusat. Namun demikian, dapat dipastikan pada proses input data, nantinya akan terbaca, karena sesuai dengan catatan Dispendukcapil.

"1.500 lebih NIK itu sudah kami dapatkan dari Dispenduk dan saat ini proses input ke program Sidalih, nantinya pasti akan terdaftar. Tahapan berikutnya, KPUD menunggu tahapan kampanye," ungkapnya.

Disinggung mengenai batas akhir untuk menginput NIK tersebut, Tajul menyatakan masih menunggu surat edaran dari KPU pusat maupun dari KPU provinsi. Sebab mekanisme tersebut adalah bukan kewenangan KPUD, namun menjadi kewenangan pusat.

Apalagi problem yang terjadi juga dialami oleh daerah-daerah lainnya. Sehingga dimungkinkan input NIK tidak selesai dalam waktu yang cepat.

"Sampai saat ini kami masih menunggu kapan batas akhirnya, karena belum ada perintah maupun surat dari KPU Pusat, karena problem serupa tidak hanya terjadi di Bangkalan tapi rata-rata di Kab/Kota di Indoensia mengalami yang sama," tukasnya.

Sementara itu, KPUD Bangkalan dalam penetapan DPT harus melalui tiga kali rapat pleno terbuka. Pada rapat pleno pertama, 11 September 2013 lalu, DPT ditetapkan sebanyak 960.785 pemilih. Di pleno kedua, 13 Oktober 2013, ditetapkan 956.742 pemilih. (dn/rah)

PENDIDIKAN

Pamekasan Tertinggal PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii patut merasa malu.

Sebab kabupaten yang dipimpinnya masih dihadapkan pada persoalan serius.

Sektor pendidikan di wilayah Achmad Syafii Jantung Madura Bupati Pamekasan yang menjadi kekuasaannya ternyata tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga, dirinya memprioritaskan program pembangunan di bidang itu. Meskipun demikian, Bupati meyakinkan tidak meninggalkan program pada bidang lainnya.

Hal itu dinyatakan Syafii usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Ulang Tahun Kabupaten Pamekasan ke-483 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (6/11).

Menurutnya, permasalahan pada bidang tersebut cukup banyak mulai dari.

Kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga guru dan buku kepustakaan, hingga kesadararan masyarakatnya yang rendah sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Jika dibanding dengan daerah lain yang seusia, capaian di bidang tersebut di Kabupaten Pamekasan masih tertinggal.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, tidak cukup jika hanya dengan mengupayakan penyediaan sarana dan tenaga guru yang memadai, melainkan juga perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Diantaranya dengan berupaya meningkatkan prestasi untuk menumbuhkan minat warga dan melakukan sosialisasi kependidikan dengan melibatkan semua pihak yang peduli.

Di sisi lain, perlu diperhatikan penyediaan guru dengan status Pegawai Negeri dan pemerataan pendistribusiannya, tertama untuk kawasan terpencil. Juga pemberian tunjangan profesi yang memadai, perlu mendapat perhatian lebih.

Berdasar data di Dinas Pendidikan Pamekasan, kekurangan guru dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat mencapai 852 guru. Meski demikian, saat masih kelebihan guru mata pelajaran tingkat SMP, SMA, dan SMA mencapai 101 guru. (oni/muj/rah)

syamsuni/koran madura

UNJUK RSA. Ratusan massa saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Rabu (6/11). Mereka ingin bertemu Camat setempat Purwedi, yang sudah kembali masuk kantor karena pada aksi sebelumnya Camat sedang tidak berada di kantor kecamatan.

Warga Kembali Mengepung Kantor Kecamatan Arjasa Forpimka Tanda Tangani Lima Poin Kesepakatan SUMENEP - Ratusan massa kembali mengepung Kantor Kecamatan Arjasa, Rabu (6/11). Mereka ingin bertemu Camat setempat Purwedi, yang sudah kembali masuk kantor. Pada aksi Senin sebelumnya, massa gagal bertemu dengan Purwedi karena tidak sedang di kantor.

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 dan baru berakhir pada pukul 11.00 Wib, setelah pihak formpimka menemui massa. Pihak formpimka yang menemui demonstran adalah Camat Arjasa, Kapolsek dan Danramil.

Tuntutan massa tidak berbeda dengan tuntutan sebelumnya. Pertama, kelangkaan BBM harus segera dicarikan solusi. Kedua, pemerintah harus bertanggung jawab atas normalisasi BBM di kepulauan. Ketiga, Formpimka Kangean diminta untuk memanggil APMS sebagai kepanjangan tangan dari Pertamina.

Dalam pertemuan tersebut, ada lima poin kesepakatan antara demonstran dan forpimka. Lima poin tersebut di antaranya: Pertama, forpimka wajib mengontrol dan mengawasi APMS agar harga BBM bisa dikendalikan.

Kedua, forpimka juga harus mematuhi aturan pemerintah provinsi. Ketiga, jika APMS tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM, masyarakat diberi keleluasaan untuk mendapatkan BBM. Keempat, forpimka harus mengusulkan kepada Pertamina agar memberikan identitas BBM khusus APMS Kangean untuk mengantisipasi penimbunan BBM. Kelima, forpimka harus mendatangkan saudara Iksan selaku pengelola APMS di Kecamatan Arjasa untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

Forpimka diberi waktu selama 10 hari, , terhitung sejak tanggal kemarin. Jika forpimka belum mampu memenuhi permintaan masyarakat, maka masyarakat akan tetap menyegel kantor kecamatan.

Ahmad Yani, koordinator aksi peduli BBM, mengatakan penandatanganan kesepakatan tersebut agar lima poin kesepakatan yang dihasilkan benar-benar dipatuhi. “Apalagi sudah ditandatangani oleh beberapa pihak,” ucapnya kepada Koran Madura.

Penandatanganan hasil kesepakatan tersebut, kata Yani tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pihak forpimka. “Mereka yang menandatangani hasil kesepakatan tersebut adalah Camat Arjasa Purwedi, Danramil Mulyono, dan Kapolsek Arjasa. Jadi, saya harap jangan langgar perjanjian

itu, karena itu sah dan tidak boleh ada intervensi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto, mengatakan, sudah ada perjanjian kesepakatan (MoU) antara pemerintah daerah dengan Gubernur Jatim, Kapolada, Pertamina, termasuk pihak-pihak lain berkompeten terkait distribusi BBM ke kepulauan.

“Sudah ada MoU dengan Gubernur Jatim, Kapolda dan Pertamina terkait distribusi BBM kepulauan.

Misalnya, khusus kendaraan transportasi darat, pula kebutuhan rumah tangga masih belum menggunakan BBM bersubsisi. Mereka harus menggunakan BBM non subsidi, karena hal itu masih belum ada regulasinya,” katanya.

Di lain pihak, anggota DPRD dari Kepulauan Darul Hasyim Fath mengatakan, kelangkaan BBM yang menimpa masyarakat kepulauan sebenarnya bukanlah hanya sekarang, tetapi sudah sejak dulu.

“Dari dulu hingga kini, problem kelangkaan BBM itu sangat kompleks, kita menyebut karena APMS tidak becus, saya katakana iya.

Tetapi di pulau lain tidak ada APMS-nya, malah juga langka.

Menyederhanakan persoalan bukan solusi yang tepat, seolah-olah adanya seperti ini, padahal tidak sesederhana yang kita bayangkan,” katanya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, kebikan yang diambil harus benarbenar tepat sasaran, agar tidak melahirkan kebijakan yang salah ramuan, sehingga menyebabkan BBM kembali langka. “Maka solusinya mendorong penegak hukum agar tegas dan progres. Artinya, tidak hanya merazia toko-toko kecil, tetapi penegak hukum harus mengawal sejak BBM itu disalurkan,” pungkasnya. (sym/mk)

Debat Widi

S

ekilas sedikit pendiam dan tak banyak bicara. Namun, bungkus tidak selamanya bersesuaian dengan isinya.

Demikianlah pribadi Widaytul Laily, perempuan kelahiran 28 September 1993.

Orang yang baru mengenal mahasiwi semester tiga jurusan bahasa Inggris tersebut akan mengira tidak memendam sejuta prestasi.

Namun tak ada yang meragukan ketika prestasi dalam hal berdebat adalah miliknya. Pantas rasa bangga itu dihadiahkan untuknya ketika pada Tahun 2012 lalu, perempuan berperangai lembut dan pendiam itu menjadi juara debat di Paderman View, Malang.

“Saya suka bahasa Inggris memang sejak mondok di Al-Amien. Sering juga ikut even-even bahasa inggris,” ucapnya dalam sebuah kesempatan.

Maka tak terlalau berlebihan jika beberapa prestasi ia raih, wabil khusus dalan hal bahasa Inggris. Bahkan, sejak dia di Al-Amien, pernah mendapat juara 1 dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kini, perempuan berkulit putih itu sedang memberikan pelajaran bahasa Inggris untuk anakanak SD. Tak masalah walaupun tak digaji, yang penting bisa menular kan ilmu. (sym)

Widayatul Laily

Mahasiswi

KRIMINAL

Waspadai Pencuri dengan Pura-pura Jadi Pemulung SAMPANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang, Rabu (6/11) menangkap seorang tersangka aksi pencurian di sebuah SPBU di Jalan Raya Banyuanyar, Kelurahan Banyuayar, Kecamatan Kota Sampang.

Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka diketahui bernama Rohman alias Parman (28), warga Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong. Ia melakukan aksi pencurian dengan berpura-pura sebagai pemulung. Uang yang diambil senillai 3 juta rupiah.

Dihadapan polisi, tersangka mengaku

mengincar setiap ada kendaraan berhenti untuk beristirahat di SPBU tersebut. Ia melakukan pencurian dengan berpurapura sebagai pencari barang rongsokan yang dilakukan menjelang setiap pukul 04.00 Wib pagi hari.

"Kalau ada mobil itu saya pura-pura cari barang rongsokan. Ketika orangnya tidur atau ke kamar mandi saya ambil uangnya itu di dalam mobil," ucap Rohman (28) di hadapan media.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, tersagka dalam menjalankan aksinya tidak sensendi-

rian, melainkan bersama dengan dua orang. Namun keduanya hingga kini masih buron.

"Jadi tersangka melakukan pencurian sebagai pencari barang rongsokan. Ketika ada mobil berhenti tersangka langsung menggasak uang di dalam mobil itu. Apalagi pelaku tidak sendirian. Ada dua orang temannya sekarang masih kita kembangkan dulu," ungkapnya didampingi Wakapolres Sampang Kompol Faruk Afero.

Lanjut Imran, tersangka tidak hanya sekali melakukan aksinya. Insiden kali ini sudah ketiga kalinya. Sebab, dari laporan

dan informasi masyarakat lokasi SPBU itu kerap terjadi aksi pencurian. "Sudah tiga kali kejadian pencurian di sana. Cuma tersangka mengelak terus, karena ada informasi warga jika lokasi di sana kerap kejadian," katanya.

Untuk menanggung perbuatan tersangka, kini dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tak hanya itu, dari tangan tersangka polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 3 juta dan tas warna hitam milik tersangka. (ryn/lum)

10

SUMENEP

KAMIS 7 NOPEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II

KILAS SUMENEP

BUDAYA

Konvoi Mengiringi Kedatangan Jemaah Haji

BUDAYA HAJIAN. Tradisi konvoi sepeda motor mengiringi kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci Mekkah di Jalan KH. Zainal Arifin, Terate, Pandian, Rabu (6/11).

Polisi Diduga Aniaya Warga Jika Tak Diproses, Bakal Lapor ke Polda SUMENEP – Anggota Polsek Masalembu diduga melakukan penganiyaan terhadap Feri Pranata, warga Dusun Ambulung, Desa Sukajeruk, Kecamatan/ Kepulauan Masalembu. Polisi berjenis kelamin laki-laki itu berinisial H.

H diduga melakukan penganiyaan kepada Feri Pranata pada Agustus lalu. Korban dan keluarganya sudah melaporkan kasus ini ke polsek setempat . Dia mendapatkan bukti lapor STPL/11/ VIII/2013/JATIM/RESSUMENEP SEKMASALEMBU. Namun, keluarga mengeluh, karena hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Selasa (5/11) keluarga korban melaporkan dugaan penganiyaan itu ke Propam Polres Sumenep. Keluarga mengaku sudah tidak puas dengan penanganan kasus penganiyaan yang menimpa mahasiswa Jogyakarta itu. Jika polres juga tidak menindaklanjuti, keluarga mengancam akan melapor ke Polda Jatim.

Informasinya, Jum’at

(23/8) sekitar pukul 16.00, Feri Pranata bersama temanya berkumpul di halamana syahbandar di Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. Kala itu, di lokasi terdapat dua petugas kepolisian yang juga ikut berkumpul. Feri Pranata saat itu sedang minum miras, termasuk polisi H. H saat sudah mabuk, kemudian H tiba-tiba bangun, dan langsung melancarkan aksi tendangan kepada Feri Pranata.

Akibatnya, Feri Pranata yang sedang duduk langsung tersungkur ke tanah. Akibat aksi dari oknum polisi perpangkat Bripda itu, Feri Pranata mengalami luka memar di kepala bagian kiri. Bahkan pelilipis matanya juga mengalami luka cukup serius. Karena mengalami luka serius

akhirnya Feri Pranata langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum Atas insiden tersebut keluarga tidak terima. Pada saat itu juga sekitar pukul 22.00 melaporkan aksi kekerasan itu ke Mapolsek Masalembu.

Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. ”Penganiyaan itu sudah lama memang

serius dari kepolisian. Bahkan, pihaknya mengaku sering menanyakan perkembangan penyelidikan kasus itu ke polsek setempat. ”Kami tidak paham, mengapa ini dibiarkan. Padahal, anak saya mengalami luka serius,” ucapnya.

Menurut Suadi, pihak keluarga meminta polisi untuk bersikap tegas dan tidak

Kami ingin ada sanksi tegas kepada oknum polisi yang sudah menganiaya anak kami

SUADI

Keluarga Korban

terjadi, namun kami kecewa karena tidak ada pengusutan dari polsek setempat,” kata Suadi, ayah korban.

Pihak keluarga tidak habis pikir tidak adanya penanganan

tebang pilih dalam menegakkan hukum. ”Kami ingin ada sanksi tegas kepada oknum polisi yang sudah menganiaya anak kami,” ungkapnya.

Apabila tidak ada tindak

lanjut dari pihak kepolisian di Sumenep, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim. ”Kami sudah siap untuk melaporkan tindakan itu. Jika dalam waktu dekat masih belum ada tindakan, terpaksa kami akan melaporkannya,” ancamnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko Melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto mengatakan, sampai saat ini masih belum menerima laporan terkait adanya dugaan penganiyaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektorat Masalembu. ”Kami masih kurang tahu persoalan itu. Karena kami masih belum menerima laporan,” katanya Mantan Kapolsek Kalianget itu menegaskan, walaupun masih belum ada laporan secara tertulis, pihaknya akan mengkroscek akan kebenaran dugaan tersebut. ”Tidak ada tebang pilih, kalau memang ada oknum polisi yang melanggar atau melakukan tindakan hukum, pasti akan kami tindak tegas,” ungkapnya. (edy/yat)

SUMENEP - Kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci Mekkah ke tanah kelahiran kebahagian yang tak terkira. Kegembiraan itu tidak hanya dirasakan keluarga, famili jauh hingga tetangga juga ikut merasakan suasana kegembiraan. Kegembiraan itu salah satunya diekspresikan dengan aksi konvoi.

Seperti yang terjadi Rabu (6/11), sekitar pukul 15.15 di Jalan KH. Zainal Arifin, Terate, Pandian. Kedatangan jemaah haji diiringi konvoi sepeda motor. Konvoi melibatkan puluhan kendaraan sepeda moJEMAAH HAJI SUMENEP tor. Selain motor, juga melibatkan konvoi kendaraan roda empat.

Akibatnya, jalan di sepanjang Jalan KH. Zainal Arifin padat . ”Kalau soal konvoi kendaraan itu sudah lumrah terjadi saat penjemputan musim haji. Hampir semua jemaah diiringi dengan konvoi. Itu supaya terlihat lebih meriah. Bentuk syukur kepada Allah karena sudah tiba di tanah air dengan selamat,” kata Mohammad, salah satu warga asal Lenteng ini. (yat)

DANA DBHCHT

Rp 2 Miliar Lebih Tidak Terserap SUMENEP – Lebih dari Rp 2 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun ini tidak terserap.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep terpaksa harus mengembalikan dana budidaya tanam tembakau tersebut kepada Kementerian Keuangan RI. Kabid Kehutanan dan Perkebunan Dishutbun Nasahbandy mengatakan, dana DBHCHT itu anggaran yang diproyeksikan untuk tanaman tembakau. Namun dana itu banyak tidak terserap, sehingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat. “Sedangkan jumlah dana yang dikembalikan adalah sebesar Rp 2 miliar lebih,” katanya kepada Koran Madura.

Tidak terserapnya anggaran tersebut, katanya, akibat anomali cuaca yang berefek pada optimalisasi budidaya tembakau. Oleh karena itu, banyak petani gagal tanam.

Diketahui pada bulan Mei lalu

misalnya, intensitas hujan masih sangat tinggi. Menurut taksiran musim tanam, masa tanam tembakau dimulai pada bulan Mei-Juni, namun pada tahun ini intensitas hujan terus meningkat.

“Biasanya bulan Agustus para petani sudah panen.

Namun, karena di bulan Mei intensitas hujan tak kunjung menurun, sehingga tidak mungkin program itu digunakan,” jelasnya saat ditanya alasan tidak terserapnya anggaran DBHCT, Rabu (6/11).

Nasahbandy menjelaskan, salah satu dana DBHCT yang dikembalikan adalah program PIT. Tetapi ketika disinggung soal program lain yang dialokasikan dari dana hasil cukai, menurutnya sudah ada yang direalisasikan.

“Jadi, dana yang banyak dikembalikan adalaha program PIT, sedangkan untuk program lainnya sudah direalisasikan,” terangnya. (sym/mk)

DUGAAN PEMOTONGAN BOS

Bisa Mengarah ke Tindak Korupsi SUMENEP – Pengamat hukum Ach. Novel menduga UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken telah melakukan tindakan yang melangar hukum.

Dugaan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu dinilai sudah masuk ranah tindak pidana korupsi (tipikor).

Katanya, pungutan dana BOS itu menyebabkan anggaran menyusut. Otomatis, dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan menyebabkan kerugian negara. ”BOS itu kan sudah ada petunjuk teknis (juknis)-nya.

Kalau di luar juknis tentu saja tidak dibenarkan. Itu melanggar aturan yang sudah ditentukan,” katanya, Rabu (6/11).

Dengan alasan amampun, katanya, penyelenggara negara itu jelas sudah membentur aturan yang dibuatnya.

Kalau bukan dianggap pungli, misal pemberian sukarela maka tentu saja tetap masuk gratifikasi. ”Intinnya, BOS itu untuk operasional, bukan untuk operasional UPT dan lainnya. Itu namanya tidak tepat sasaran dan jelas merugikan,” ungkapnya.

Advokat senior ini men-

Seorang mahasiswa sedang memperlihatkan pin kampanye pengawasan dana BOS. Pengawasan BOS perlu dilakukan agar tindakan yang merugikan seperti pungutan liar dalam dana BOS bisa dihentikan.

Foto: Budi Afandi/ Antara gungkapkan, warga atau kepala sekolah sudah bisa melaporkan kasus itu ke kejaksaan. Apalagi dalam pemberitaan memang sudah ada bukti bon dari pengambilan dana BOS. ”Jadi, silakan dilaporkan kalau memang ada penyimpangan bantuan BOS itu,” ungkapnya.

Dia menyarankan kepala sekolah hendaknya tidak hanya tinggal diam. Namun, kasek harus pro aktif dan tidak hanya menerima saja, kalau sudah “diperas”

oleh oknum UPT itu. ”Silakan kasek ramai-ramai melaporkan. Sekarang ini negara demokrasi, tidak perlu takut untuk melapor, kalau memang dirugikan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik membantah jika dalam penyaluran dana BOS di kepulauan terjadi pemotongan. Sebab, dana BOS itu langsung diterima oleh kepala sekolah melalui rekening sekolah. ”Mau dipotong bagaimana, wong dana

itu langsung diterima oleh kepala sekolah,” katanya.

A. Shadik hingga saat ini masih belum tahu secara pastian aksi pungli itu. Tapi, dirinya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap UPT Pendidikan Pulau Sapeken. Hal itu untuk mencari kejelasan atas informasi yang telah beredar.

Kepala UPT Sapeken Jailani saat dihubungi Koran Madura memberikan keterangan yang berbeda dari sebelumnya. Katanya, dana itu

diberikan oleh sekolah bukan melalui dana BOS, melainkan dana yang memang disisihkan untuk kepentingan pembinaan dan yang lainnya. ”Kami sudah bertemu dengan kasek, dan menyatakan bukan dana BOS. Mereka siap memberikan pernyataan,” ujarnya.

Apa yang dilakukan pihaknya dinilai sudah sesuai dengan standar yang ada.

Apabila memang ada yang hendak dilaporkan pihaknya mengaku tidak gentar. ”Kami kan sudah menjalankan sesuai standar yang ada. Makanya, kami tidak takut, karena kami benar,” ungkapnya melalui sambungan telepon.

Dugaan pungutan liar itu hampir terjadi di 29 lembaga pendidikan SD. Pungutan yang ditarik besarannya antara Rp 1,7 juta, Rp 2 juta, hingga Rp 2,8 juta. Alasan pungutan itu, super visi dan pembinaan, pembuatan proposal rehap, proposal kegiatan ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim auditor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat. (edy/yat)

Seorang warga sedang memproses pengepakan tembakaunya.

Sementara itu, dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep pada tahun ini tidak terserap. Dana yang sedianya diproyeksikan untuk tanaman tembakau itu dikembalikan ke pemerintah pusat kurang lebih Rp. 2 miliar

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

SUMENEP

11

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II

Dewan Rancang Perubahan Perda Biaya Pilkades Diusahakan Ditanggung APBDes SUMENEP - Komisi A DPRD Sumenep berencana mengubah regulasi pemilihan kepala desa (pilkades) pada tahun 2014. Biaya pendaftaran calon kepala desa rencananya akan ditanggung pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Selama ini ongkos untuk menjadi calon kepala desa sangat mahal. Biayanya cukup memberatkan para cakades.

Sehingga, dewan akan mengubah regulasi Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan. Wacana itu terungkap saat pemanggilan Kabag Pemdes Moh. Ramli, Rabu (6/11).

Anggota Komisi A DPRD Roekminto menjelaskan, perubahan regulasi pilkades 2014 merupakan hal yang penting supaya aturannya tepat dan tidak mengikat.

Biaya juga tidak mahal seperti pilkades sebelumnya.

“Ini momentum untuk menata sistem dan mekanisme pilkades lebih baik. Jangan sampai ada desa tidak ada calonnya hanya karena cost pendaftaran yang mahal, Seperti di Batuan (pada) pilkades kemarin,” katanya.

Apabila regulasi itu diubah maka dampaknya akan sangat demokratis. “Artinya, semangat yang akan kita ajukan tadi ke Kabag Pemdes agar demokrasi tingkat desa itu benar-benar demokratis.

Pada calon tidak lagi memikirkan biaya pendataran yang begitu besar. Tinggal APBDes yang menganggarkan,” ucapnya.

Semangat yang akan kita ajukan tadi ke Kabag Pemdes agar demokrasi tingkat desa itu benarbenar demokratis.

Pada calon tidak lagi memikirkan biaya pendataran yang begitu besar.

Tinggal APBDes yang menganggarkan

Ketika ditanya dampak berpotensi politisasi dari pihak-pihak tertentu, Politisi Golkar tersebut menjelaskan bahwa tidak ada politisasi. Dia menjelaskan, malahan pertarungan akan berlangsung lebih fair dan

demokratis. Sebab, biaya pilkades bukan dari calon, tetapi ABPDes. “Para calon juga diikat oleh aturan dan mekanisme yang lain. Misalnya, salah satu syarat menjadi calon adalah mengumpulkan KTP dengan jumlah yang telah ditentukan, dan juga maksimal calon itu hanya tiga orang saja, tidak boleh lebih,” paparnya.

Sementara, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Moh. Ramli mengatakan, regulasi pilkades sebelumnya menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi pihaknya. Sehingga menjadi referensi bagi eksektutif untuk membuat regulasi yang lebih mapan. ”Memang membebani. Tapi, kami harus menyusun regulasi lain supaya tidak membludak calon. Sebab, calon kalau gratis biasanya banyak,” ungkapnya. (sym/yat)

Seorang petugas sedang memeriksa kotak suara dalam proses pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu. Komisi A DPRD Sumenep berencana mengubah regulasi pemilihan kepala desa pada tahun 2014. Biaya pendaftaran calon kepada desa akan ditanggung APBDes.

DIDUGA SELINGKUH

Polisi Amankan Sepasang PNS SUMENEP – Sepasang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan dinas pendidikan diamankan Polsek Kalianget, Rabu (6/11).

Oknum PNS laki-laki berinisial SB, warga Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, dan pasangannya H, warga Pamekasan.

Pasangan tersebut diamankan di atas kapal saat hendak ke kepulauan.

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, SB dan H dikabarkan sudah nikah siri meskipun keduanya sudah punya pasangan masing-masing. Rabu, pasangan ini hendak berangkat ke tempat mengajar di salah satu kepulauan yang ada di Kota Sumekar. Pasangan ini rencananya bakal berangkat bareng menggunakan kapal perintis.

Namun, belum sempat berangkat tiba-tiba orangtua H datang melabrak pasangan ini. Akhirnya, terjadi perang mulut. Suasana di atas kapal tegang. Bahkan, kejaidan itu menjadi tontonan para pe-

numpang. Amarah orangtua H sudah tidak terbendung.

Akhirnya, orangtua H membawa keduanya ke Mapolsek Kalianget untuk diamankan.

Sumber lain menyebutkan, sebelum aksi penggeerbekan itu terjadi, orangtua H

SB dan H dikabarkan sudah nikah siri meskipun keduanya sudah punya pasangan masing-masing.

sudah pernah mengontak SB untuk datang ke Pamekasan.

Hanya saja, saat ditunggu SB tidak kunjung datang. Tidak sabar, akhirnya orangtua H mendatangi rumah SB di Kecamatan Lenteng. Namun, upaya itu juga tidak membuahkan hasil. SB yang dicari

ternyata tidak ada di tempat.

Pada saat hendak berangkat itulah dimanfaatkan orang tua H untuk menangkap basah keduanya.

Akhirnya, upaya itu berhasil hingga keduanya diamankan di Mapolsek Kalianget. ”Ya, tadi memang ada penggerebekan kepada dua oknum PNS yang bertugas di pulau. Kabarnya, digerebek oleh orangtua si perempuan. Langsung digiring ke Polsek,” kata salah satu warga R (inisial) di lokasi kejadian.

R mengungkapkan, kejadian itu membuat penumpang kapal terkejut, sebab tidak menyangka bakal ada PNS yang digerebek. ”Kami tidak pernah menyangka, tapi memang kabar dari temanteman guru di kapal, kalau keduanya sudah lama menjalin hubungan asmara. Tapi, soal itu kami tidak tahu pasti.

Yang jelas, penggerebekan itu karena faktor selingkuh,” ungkapnya.

Memang, sambung dia, SB

kabarnya sudah menikah. Namun, sejak bertugas di kepulauan sudah tidak begitu perhatian kepada istrinya. ”Itu yang kami dengar di lokasi.

Kami sangat menyesalkan tindakan itu. Kasihan digerebek di banyak orang lagi,” ungkapnya.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Kalianget AKP Suwardi membenarkan adanya dua oknum PNS yang diamanakan di mapolsek. Kendati demikian, pihaknya tidak melakuakn proses lebih lanjut, sebab itu masuk wilayah dinas pendidikan (disdik). ”Kami langsung menyerahkan ke Disdik untuk diusut. Jadi, detailnya langsung tanya ke disdik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik A. Shadik sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi Koran Madura.

Saat menghubungi telepon genggamnya tidak direspon.

Demikian pula dengan Sekretaris Disdik Moh. Kadarisman. (edy/yat)

KONTAK LANGGANAN 0328-6770024 | 081931012753 (Manajer Pemasaran)

SEREMONIAL

RSUD dr. Moh. Anwar Meraih Juara Harapan Satu

SUMENEP – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep meraih juara harapan I pada Pameran Pembangunan dan Expo Pondok Pesantren Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 744 yang dilaksanakan di Gor A. Yani Panglegur Sumenep, beberapa waktu lalu.

Dalam pameran yang berlangsung selama 4 hari itu, RSUD dr. H. Moh. Anwar meluncurkan pijat bayi

gratis. RSUD juga menyediakan alat anatomi bayi.

Peluncuran itu mendapat apresiasi dari ribuan pengunjung. Selama pemaran berlangsung, stan RSUD tidak pernah sepi.

Dalam pameran itu, RSUD juga mengenalkan layanan akupunktur khusus masyarakat dewasa. Pihak RSUD juga menyediakan berbagi door prize yang nominalnya mencapai jutaan rupiah yang nantinya akan diundi.

Hadiah yang akan diperebutkan berupa sepeda gunung sebagai hadiah utama, kompor gas, kipas angin, dispenser, dan beraneka ragam hadiah lainnya.

Pantauan Koran Madura, setiap pengunjung yang masuk ke dalam stan RSUD dr.

Moh. Anwar diberi souvenir.

Hal itu untuk memeriahkan stan yang telah didesain khusus dalam rangkan memeriahkan hari jadi Kota Sumekar.

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Fitril Akbar, mengatakan, dirinya mengaku sangat bahagia atas prestasi yang diraih itu.

Penghargaan itu menjadi cambuk untuk semakin giat dalam memberikan pelayanan terbaik. ”Demi kepuasan masyarakat, kami tidak akan tinggal diam. Bahkan, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan segala kekurangan yang ada. Sehingga, RSUD mampu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat umum,” katanya (adv/edy)

SEREMONIAL DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP

Disperta Serukan Rumah Pangan Lestari

SUMENEP – Dinas Pertanian (Disperta) berkometmen akan mensejahterakan petani yang ada di Kabupaten Sumenep. Salah satu langkahnya melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Tujuan dari KPRL itu menjadikan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Sehingga, masyarakat secara ekonomis bisa diuntungkan.

KPRL ini sudah diterapkan

sebagian kelompok tani, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) Jambu Air, di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan. Bahkan, KWT sudah melakukan panen raya, Senin (4/11). Panen raya dilakukan setelah sukses melakukan berbagai tanaman pangan. Misalnya, terong, lombok dan lainnya.

Data Disperta, KWT yang mendapatkan kucuran KPRL itu tidak hanya KWT Jambu Air saja, mel-

ainkan ada 12 kelompok. Kelompok itu tersebar di sejumlah kecamatan. Yakni, Kecamatan Rubaru, Pragaan, Sumenep, Ambunten, Pasongsongan dan Dasuk. Masingmasing mendapatkan Rp 47 juta.

Peruntukannya salah satunya bisa pembuatan kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan pangan olahan.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto menjelaskan, KPRL ini cukup urgen dilakukan oleh masyarakat. Keberadaanya memanfaatkan pekarangan warga yang selama ini dibiarkan. ”Secara ekonomis cukup menguntungkan, apalagi suntikan dana melalui APBN cukup jelas. Masyarakat bisa lebih mandiri membantu kehidupan sehari-hari,” katanya.

Bambang mengungkapkan, progam ini juga bisa mencegah adanya pemanasan global. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan upaya untuk menggenjot program ini kepada seluruh lapisan masyarakat. ”Makanya, ini tidak hanya dijalankan secara kontinyu.

Yakni, setiap program dipastikan bakal ada,” ungkapnya. (adv/yat)

Disperta Panen Prestasi SUMENEP – Kinerja Dinas Pertanian (Disperta) Sumenep membanggakan. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak prestasi yang sudah diraih salah satu SKPD pimpinan Bambang Heriyanto ini. Terakhir, pada pagelaran Pameran Pembangunan dan Expo Pesantren Hari JADI Kota Sumekar yang ke 744 berhasil menyabet juara 1.

Prestasi yang diraih tersebut bukan kali pertama. Bahkan, prestasi itu sudah diraih sejak 2011 lalu sampai 2013. Disperta meraih juara 1 di pameran pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Prestasi ini diraih karena disperta memamerkan produk unggulan sebagai ciri khas. Yakni, produk olahan dari bahan daun kelor yang diolah menjadi teh, tepung, kerupuk dan jenis olahan lainnnya.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraihnya. Apalagi, penghargaan ini secara kesinambungan.

”Ini penghargaan yang kedelapan kalinya sepanjang 2013. Ini merupakan kerja keras dari semua pihak di Disperta. Sehingga, prestasi yang membanggakan diraih dengan baik,” katanya.

Menurut Bambang, bahan olahan daun kelor memang menjadi andalan disperta selama ini. ”Untuk itu, pengolahan semacam ini memang terus dikembangkan.

Sebab, keberadaannya cukup bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ucapnya.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, pihaknya akan terus memberdayakan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). ”Setidaknya dengan begitu, bisa transfer teknologi untuk menciptakan kemandirian.” pungkasnya. (adv/yat)

12

PAMEKASAN

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II

MUSIM HUJAN

BPBD Siaga Darurat Bencana PAMEKASAN -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai bencana alam memasuki musim hujan tahun ini. Bencana banjir, longsor, puting beliung, dan bencana lain, sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman serius, sehingga dibutuhkan kewaspadaan.

Plt. Kepala BPBD Pamekasan Ismail Rabu (6/10) mengatakan potensi banjir dan tanah longsor masih mengancam sebagian wilayah di Pamekasan, teruma di wilayah yang sudah menjadi langganan tiap tahunnya. Daerah rawan banjir, yaitu di Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, dan sekitarnya serta di Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan. Sedangkan daerah yang termasuk wilayah longsor, yaitu di wilayah Ponjuk, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, sebagian daerah Pademawu, serta beberapa lokasi di wilayah utara Pamekasan seperti Waru dan Palengaan.

“Kami belum bisa sebutkan satu-satu, tetapi data bencana tahun sebelumnya akan kami pelajari. Di daerah Pademawu ini ada beberapa daerah yang rawan longsor terutama daerahdaerah yang terkena dampak banjir,” katanya.

BPBD Pamekasan belum bisa memetakan daerah mana saja yang tergolong rawan terkena angin puting beliung karena hasil rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana di Jawa Timur belum merinci daerahnya. Prakiraan badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) juga belum bisa memprediksi secara kongkrit. Hanya saja, wilayah Pamekasan termasuk kategori daerah yang rawan terkena angin, teruma di daerah-daerah yang letaknya berada di hamparan luas seperti di daerah Pademawu dan Larangan, serta wilayah Palengaan dan Pegantenan yang pada tahun-tahun sebelumnya terkena bencana

angin puting beliung.

Dia menjelaskan pihaknya sudah menerima edaran peringatan dini dari tingkat provinsi menyusul terjadinya hujan sedang yang disertai angin kencang dan gumpalan awan tebal yang terjadi beberapa waktu lalu. Sehingga pihaknya kini menetapkan status siaga darurat bencana terhitung pada bulan ini sampai Desember mendatang.

Selanjutnya, pihaknya akan menetapkan status tanggap darurat bencana pada Januari mendatang yang akan disertai dengan pendirian Posko tanggap bencana sebagai pusat pelayanan bagi korban bencana alam di Pamekasan.

Menurut Ismail, pihaknya sudah mengagendakan untuk melakukan sosialisasi siaga bencana untuk memberi pemahaman kesiagaan menghadapi bencana banjir dan longsor kepada masyarakat yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sedangkan untuk kegiatan simulasi tanggap bencana belum bisa dilakukan karena terkendala anggaran.

Ia menambahkan BPBD sudah mengajukan tambahan peralatan dan bantuan bagi korban bencana ke tingkat Jawa Timur. Peralatan yang diajukan diantaranya, gergaji mesin (Sinzu) untuk penanganan korban angin dan perahu karet untuk korban banjir serta makanan siap saji dan usulan bantuan sembako.

Pada musim hujan tahun lalu, bencana puting beliung merobohkan puluhan rumah dan sejumlah bangunan tempat usaha milik warga Desa Trasak, Kecamatan Larangan serta sejumlah rumah warga di Kecamatan Pademawu Pamekasan. Sedangkan bencana banjir, seringkali merendam sejumlah pemukiman penduduk di kelurahan Patemon dan Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan, akibat luapan sungai yang tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi. (uzi/rah)

Lokasi rawan longsor di jalan raya Pakong, (Ponjuk, Desa Pamoroh, Kadur)

aktivitas jual beli daging di pasar 17 Agustus, Pamekasan. Pasar tersebut direncanakan segera diperluas.

Penyimpangan BSM Ditelusuri Komite Sekolah Mengaku Akan Bertanggung Jawab PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan telah menelusuri informasi pemerataan dana batuan siswa miskin (BSM) di SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Kertagena Tengah, Kadur Pamekasan.

Penelusuran ini dilakukan oleh Abdul Munif, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Kadur, untuk memperoleh informasi yang utuh terkait pemerataan itu.

Dari penelusuran yang dilakukan kedua lembaga itu diketahui bahwa kebijakan pemerataan di SD Negeri 1 dan pembelian seragam di SD Negeri 3 Kertagena Tengah, atas permintaan komite sekolah.

Pihak komite sekolah menyatakan akan mempertanggungjawabkan pemerataan dan pembelian seragam itu tanpa melibatkan satu gurupun. Sebab, jika tidak dibagi rata, Komite Sekolah khawatir akan menimbulkan gejolak, karena penerima BSM tidak semuanya berasal dari keluarga miskin sesuai pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

“Saya konfirmasi soal itu.

Ternyata kebijakan itu diberlakukan atas permintaan komite sekolah yang disetujui wali murid, yang dituangkan dalam surat pernyataan” katanya.

Meski demikian, Kabid TK/ SD Disdik Pamekasan Prama

Jaya tidak membenarkan adanya pemerataan BSM dengan alasan apapun. Sebab, BSM itu merupakan hak penerima yang terdaftar agar digunakan untuk menunjang kebutuhan anak selama menempuh pendidikan.

Seperti diberitakan, dua kepala sekolah (Kasek) Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan diduga menyiasati penyaluran dana bantuan siswa miskin (BSM). Yaitu, Kasek SD Negeri 3 Kertagena Syamsul Arifin dan Plt. Kasek SD Negeri 1 Kertagena Tengah, Sudahri.

Kasek SD Negeri 3, tidak menyalurkan BSM dalam bentuk uang tetapi dana itu dibelikan seragam untuk dibagikan kepada semua siswa, termasuk yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM. Sisa dari pembelian seragam itu, akan digunakan untuk membangun pagar sekolah.

Sedangkan di SD Negeri 1 Kertagena Tengah, semua siswa menerima dana BSM meski tidak tercantum sebagai penerima. Siswa yang terdaftar sebagai penerima, memperoleh dana lebih banyak Rp 100 ribu dari siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Salah satu wali murid SD Negeri 3, yang namanya enggan dikorankan mengatakan pihak sekolah memang sudah mengumpulkan semua wali murid dan komite sekolah untuk merealisasikan rencana pembelian seragam dari dana BSM untuk semua siswanya.

Dalam musyawarah itu, Syamsul Arifin selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa siswa yang memperoleh BSM sebanyak 40 orang dengan total dana sekitar Rp 16 200 000. Sedangkan jumlah siswa di sekolah itu sebanyak 60 siswa lebih sehingga terdapat 20 siswa yang tidak kebagian BSM. Atas dasar itu, pihak sekolah kemudian menyampaikan keinginannya untuk membeli seragam untuk semua siswa di sekolah itu, dengan alasan siswanya belum berpakaian rapi dan alasan kasihan kepada siswa yang tidak menerima BSM. Sehingga pihak sekolah meminta kesediaan wali murid penerima BSM untuk menyetujui rencana itu. Untuk

sekolah tinggi, kami tidak bisa membuka banyak program studi,” kata Atiqullah menjelaskan.

Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Mohammad Makmun membenarkan adanya permintaan dukungan politik pihak STAIN terkait rencana perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institute itu.

Makmun menjelaskan pihaknya memang pernah menggelar pertemuan segitiga yang melibatkan pimpinan STAIN, DPRD, dan Kepala Kemenag Pamekasan.

Hasil kajian yang dilakukan internal komisi D bersama unsur pimpinan DPRD. DPRD Pamekasan menyepakati STAIN Pamekasan memang sepantasnya untuk mengajukan perubahan status dari sekolah tinggi ke institute.

“Karena selain memang

menjadi kebutuhan, peningkatan status dari sekolah tinggi menjadi institute, nampaknya memang menjadi keharusan dan ini seirama dengan program pemkab Pamekasan,” kata Makmun menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung dia, pihak legislatif nantinya akan mendorong pihak eksekutif, yakni pemkab Pamekasan dan Kemenag setempat untuk ikut memperjuangkan perubahan status dari sekolah tinggi ke institute itu.

Disamping itu, dengan adanya perubahan status, maka STAIN juga berpeluang membuka program strata 2, sehingga masyarakat Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya, tidak terlalu jauh melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. (ant/rah)

PERUBAHAN STATUS

STAIN Minta Dukungan Politik PAMEKASAN - Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta dukungan politik DPRD setempat, terkait rencana perubahan status sekolah tinggi itu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Menurut Pembantu Ketua (PK) I STAIN Pamekasan Dr Atiqullah, Rabu, dukungan dari pihak DPRD Pamekasan penting, karena rencana perubahan status lembaga itu, memang butuh dukungan politik dari pihak legislatif setempat.

“Disamping itu, jika kami mendapatkan dukungan politik, maka keberadaan STAIN bisa lebih optimal, dalam ikut mendukung suksesnya program pemerintahan di lingkungan pemkab Pamekasan,” katanya menjelaskan.

STAIN Pamekasan berencana mengubah status dari sekolah tinggi menjadi institute dengan tujuan agar bisa memperbanyak program studi, sehingga keberadaan kampus itu nantinya mampu mewadahi kebutuhan masyarakat dan tenaga pendidik di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Atiq, di Pamekasan saat ini masih banyak kekurangan tenaga pendidik lulusan Pendidikan Tinggi Islam. Terutama lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

Disamping itu, dengan adanya perubahan status dari sekolah tinggi ke institute, maka lembaga itu nantinya bisa lebih banyak membuka program studi kependidikan atau “tadris” sesuai dengan bi-

dang studi yang dibutuhkan di masing-masing lembaga pendidikan. Seperti, matematika, bahasa inggris, IPA, biologi, dan matematika.

Menurut Atiq, di Pamekasan saat ini masih banyak kekurangan tenaga pendidik lulusan Pendidikan Tinggi Islam. Terutama lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

“Kalau

statusnya

masih

pembelian satu stel seragam pramuka, satu baju putih, sepasang sepatu, kaos kaki, topi, dan dasi.

Dari semua yang hendak dibeli itu, pihak sekolah sudah menentukan total harganya dan para wali murid hanya diminta persertujuan. Dari total pembelian seragam untuk 60 siswa lebih di sekolah itu, menghabiskan dana sebesar Rp 15 jutaan, sehingga masih menyisakan dana sekitar Rp 1 juta lebih. Dana itu kemudian diminta persertujuan untuk dibuatkan pagar.

Menurut wali murid itu, saat musyawarah berlangsung, terdapat beberapa wali murid yang mengajukan keberatan dengan rencana sekolah itu. Sebab, BSM merupakan hak siswa miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima. Namun keberatan dari wali murid itu kurang mendapat respon dan pihak sekolah terkesan memaksakan kehendaknya.

“Apa boleh, pembelian seragam dari BSM dikoordinir kepala sekolah dan dibagi rata kepada semua siswa. Dan apa benar, dana BSM dibangun sekolah. Pembangunan itu kan sudah ada anggaran tersendiri,” katanya.

Lebih dari itu, pembelian seragam itu juga dinilai tidak sesuai kebutuhan siswa, karena kebanyakan dari mereka

masih memiliki seragam yang layak dipakai. Oleh karenanya, mereka sangat mengharapkan dana itu diberikan utuh, agar bisa digunakan untuk kepentingan lain yang menujang kebutuhan pendidikan murid.

Sementara itu, Plt. Kepala SD Negeri 1 Kertagena Tengah, memberlakukan cara lain dalam penyaluran BSM. Di sekolah itu, semua siswa yang berjumlah sebanyak 95 orang menerima dana BSM meski tidak tercantum sebagai penerima. Siswa yang terdaftar sebagai penerima, memperoleh dana lebih banyak Rp. 100 ribu dari siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Sebanyak 58 siswa yang tercantum sebagai penerima memperoleh dana sebesar Rp 283.000 persiswa, sedangkan 37 siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima kebagian sebanyak Rp 183.000 persiswa. Dari pembagian dana itu, diperkirakan masih ada sisa dana sebanyak Rp 1.465.000.

Pembagian dana BSM kepada semua siswa di SD Negeri 1 Kertagena Tengah ini, juga melibatkan wali murid dan komite sekolah. Dalam kesempatan itu, Sudahri mengatakan bahwa sisa dana itu digunakan untuk pembuatan rekeneng siswa dan biaya transportasi guru yang mengurus bantuan itu. (uzi/rah)

PAMEKASAN

13

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II

SENTRA NIAGA

Pembangunan Pasar Induk Seharusnya di Luar Kota

PAMEKASAN Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menilai selayaknya pemerintah setempat membangun pasar induk di luar kawasan kota. Tujuannya untuk pengembangan kawasan ekonomi terpadu di wilayah itu dan menghindari ketimpangan ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Menurut Hosnan, pemerintah tidak perlu memperluas pasar induk yang ada di kawasan kota, karena pada akhirnya pasar-pasar itu akan kelebihan kapasitas.

Anggaran yang ada, kata dia, sebaiknya digunakan untuk melengkapi fasilitas di pasarpasar itu dan membangun pasar induk di luar kawasan kota agar terjadi penyebaran sentra ekonomi rakyat.

Sementara ini, dalam pandangan Hosnan, pasar induk di luar kawasan kota hanya ada di Kecamatan Waru. Sementara di kecamatan lain, terutama di wilayah timur dan selatan Pamekasan belum ada.

Hosnan menyatakan pada dasarnya Komisi B mendukung rencana pengembangan pasar induk yang ada di wilayah kota, namun rencana itu dinilainya bukan solusi untuk mengurangi kepadatan di pasar tersebut.

“Harus ada upaya penyebaran sentra kegiatan ekonomi sehingga ada alternatif bagi masyarakt untuk melakukan kegiatan ekonomi,” jelas Hisnan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana mem-

perluas tiga pasar induk di wilayah kota antara lain, Pasar Kolpajung, Pasar 17 Agustus, dan Pasar Gurem.

Ketiga pasar itu dinilai sudah tidak mampu menampung aktifitas jual beli, karena makin banyaknya pedagang di dalamnya dan mengakibatkan akses jalan makin sempit.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat, Taufiqurrahman mengatakan semua los di tiga pasar itu sudah terisi, sehingga banyak pedagang yang berjualan di halaman dan lorong pasar. “Perluasan itu sudah kami rencanakan. Mungkin pelaksanaannya tahun depan,” kata Taufik.

Tahun ini ada beberapa pasar yang dikelola pemerintah, infrastrukturnya akan dibenahi. Diantaranya, akses jalan, saluran irigasi, lampu penerangan, dan perbaikan los sehingga tidak nampak kumuh.

Selain pasar induk, 13 pasar tradisional milik Pemkab Pamekasan lainnya, juga direncanakan akan dibenahi.

Sedangkan untuk pasar desa, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintahan desa dari hasil pengelolaan keuangan pasar desa tersebut.

Direncanakan dalam perbaikan itu, pasar tradisional akan didesain menjadi seperti pasar modern. Di masingmasing los akan disediakan tempat barang yang terlihat bersih dan nyaman. (awa/ muj/rah).

MENYAMBUT TAMU ALLAH

500 Porsonel Akan Mengamankan Kepulangan Jamaah Haji PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, hari ini (Kamis, 7/11), menerjunkan 500 anggota polisi untuk mengamankan kedatangan jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan. Para personel kepolisian itu akan disebar di beberapa titik di sekitar lokasi penurunan para jamaah.

Kepala Bagian Operasional Polres, Komisaris Wurianto mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Polres dengan Kantor Kemenag Pamekasan, lokasi penyambutan para jamaah ada dii lima titik, antara lain di lapangan Pendopo Ronggosukowati, Arek Lancor, Lapangan Mako Brimob, UD. Chair, dan SD Plus Nurul Hikmah. Di masingmasing titik tersebut, Polres mengerahkan 100 personel dari berbagai kesatuan dengan sistem pengamanan terbuka dan tertutup.

Wurianto meminta agar warga yang akan menjemput keluarganya dalam jumlah besar untuk melapor ke Polsek terdekat untuk mendapatkan pengawalan dan tidak mengganggu kendaraan lain.

“Biasanya mereka menjemput dengan konvoi.

Akan lebih bagus jika satu kecamatan ada satu konvoi sehingga pengamanan dan pengawalannya lebih mu-

dah,” katanya.

Menurutnya, jika koordinator penjemputan itu melapor ke Polsek, maka mereka akan dikoordinir dan pengawalan langsung dilakukan sekali.

Ia juga mengingatkan agar para peserta konvoi itu untuk tetap menggunakan aturan berlalu lintas, karena polisi akan menindak setiap pengendara yang melanggar peraturan.

Jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 35, 36, dan kloter 37 akan tiba pada hari ini, (Sabtu, 7/11) secara bertahap.

Pelaksana tugas Kasi Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Akhmad Nawawi mengatakan jamaah pada tiga kloter itu sudah selesai melakukan ziarah di Madinah dan melakukan persiapan untuk kepulangan ke tanah air.

Menurut Nawawi, hingga kemarin, jamaah haji asal Pamekasan yang meninggal sebanyak tiga orang antara lain, Suroji, asal Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Riyati Mastuki Nurjareh binti Mastuki, asal desa Durbuk, Pademawu dan Abdul Bahri Rahbini, dari Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan. (awa/muj/rah).

PERTANYAKAN JANJI MEN BUMN. Buruh mengangkut garam di Lahan garam Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Rabu (6/11). Petani garam Madura mempertanyakan janji Menteri BUMN yang akan menyalurkan dana bantuan bagi petani miskin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam melaui program membranisasi lahan yang sampai saat ini belum terwujud.

Kementerian Agama Dililit Hutang Puluhan Miliar Tunjangan Guru Belum Terbayarkan PAMEKASAN – Tidak salah ketika dikatakan Kementerian Agama dililit hutang. Sebab Kemenag Pamekasan hingga saat ini masih memiliki tanggungan pembayaran dana Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebesar puluhan miliar rupiah. TPP tersebut sejatinya bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Swasta, sejak tahun 2010 lalu, hingga saat ini masih belum juga dilunasi oleh Kemenag.

Data yang dimiliki Komisi D DPRD Pamekasan menyebutkan TPP guru PNS yang belum terbayarkan, pada tahun 2010 mencapai Rp 39,3 juta, anggaran 2011 mencapai Rp 941,3 juta, sedang pada anggaran 2012 sebesar Rp 1,6 miliar, dan pada anggaran tahun ini sebesar Rp 2,7 miliar.

Sementara untuk guru non PNS, pada anggaran tahun 2011, TPP yang belum terbayarkan mencapai Rp 3,36 miliar, pada anggaran 2012

Rp 10,98 miliar. Sedang untuk anggaran tahun ini belum dihitung, namun jumlahnya diperkirakan lebih besar.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin mengatakan saat ini Kanwil Kemenag Jawa Timur tengah berkonsentrasi agar tunjangan guru tersebut segera bisa dicairkan, termasuk Tunjangan Sertifikasi, yang jumlahnya juga cukup banyak.

Menurut Zainal, tanggungan tunjangan guru itu sepe-

nuhnya menjadi tanggungan Pemerintah RI, sehingga pencairannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di APBN. “Semua tunjangan guru tersebut dianggap hutang oleh pemerintah pusat, dan pencairannya hanya dicairkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan APBN,” terangnya.

Sayangnya dia tidak menjelaskan mulai kapan seluruh tunjangan itu akan direalisasikan. Zainal hanya menjelaskan terhambatnya penyaluran tunjangan tersebut disebabkan adanya kesalahan penganggaran, tanpa adanya pembatasan atau kuota guru yang akan mendapatkannya. Hal tersebut berdampak pada kelebihan kuota akibat kurangnya persediaan anggaran yang disiapkan pemerintah.

“Seharusnya pemerintah

membatasi kuota guru yang mendapatkan tunjangan serta besaran nilainya. Sehingga hal ini bisa digunakan untuk menyeleksi guru sesuai standar kualitas yang ditentukan,” kata Zainal.

Ia memperkirakan tanggungan tunjangan guru tersebut, baru bisa dipenuhi mulai tahun depan. Namun ia tidak bisa memastikan tunjangan itu akan disalurkan semua, karena besarnya nilai tanggungan.

“Seluruh Jawa Timur mencapai Rp 3 trilliun. Sehingga memberatkan bagi beban anggaran,” kata Zainal.

Puluhan guru agama yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Guru Pendidikan Agama Indonesia (ATPAI) Pamekasan, bulan lalu, bertemu DPRD setempat menanyakan tunjangan sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama Islam yang belum terbayarkan.

Ketua ATPAI, Syamsul Arifin mengatakan jumlah guru agama yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru pada tahun 2011 mencapai 84 orang, sementara tahun 2012 sebanyak 135 orang. Padahal untuk guru-guru mata pelajaran lainnya sudah menerima penyaluran sesuai dengan jadwal.

Syamsul menambahkan tidak hanya tunjangan guru sertifikasi tahun 2011 dan 2012 yang tidak terbayarkan, tunjangan sertifikasi tahun 2007 hingga 2010 juga selalu berkurang dari pencairan yang semestinya.

Jumlah tanggungan utang pemerintah pusat, untuk tunjangan sertifikasi guru pada tahun 2011 hingga 2012, di Jawa Timur mencapai Rp 3 triliun. Sementara untuk guru di Kabupaten Pamekasan mencapai Rp 58 miliar. (awa/ muj/rah).

Muafa menceritakan, saat itu dia menaruh helm di sepeda motornya yang diparkir di sekitar monumen. Tidak berselang lama, tiba-tiba seorang pengunjung mengambilnya dan segera kabur. Ia segera mengejar pemuda itu sambil meneriakinya maling.

Beberapa pengunjung juga ikut membantu mengejar sehingga pemuda itu berhasil ditangkap.

Sejumlah pengunjung memukuli pelaku hingga tidak

berdaya. Beruntung lokasi tertangkapnya pemuda itu tidak jauh dari Pos Satpol PP, sehingga bisa segera diamankan dan langsung dibawa ke Polres setempat.

Dalam pemeriksaan di kantor Polisi, pelaku berdalih hanya berniat meminjam helm tersebut, karena mengira itu milik temannya. “Saya hanya mau pinjam untuk beli air. Saya mengira itu milik teman saya,” katanya. (oni/muj/ rah)

KRIMINAL

Mahasiswa Dihakimi karena Mencuri PAMEKASAN – Joko Purnomo, 25, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Pamekasan mengalami babak belur serius di sekujur tubuhnya setelah dipukuli berramai-ramai oleh warga, Selasa (5/11). Warga Dusun Tacempa, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan itu didapati mencuri helm milik Ahmad Muafa, 21, warga Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, di sekitar Monumen Arek Lancor.

14

SAMPANG

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II

PASAR

Dispendaloka Bantah Kenaikan Tarif Pasar

KRIMINAL. 19 tersangka pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Sampang dalam sepekan terakhir.

19 Pelaku Kriminal Diamankan Hasil Operasi Polisi dalam Sepekan SAMPANG – Dalam sepekan terakhir, Satreskrim Polres Sampang sedikitnya telah mengamankan 19 tersangka pelaku kriminal. 12 tersangka terlibat kasus perjudian, 5 tersangka terlibat kasus senjata tajam (Sajam), dan 2 orang lainnya jadi tersangka kasus narkoba.

Dari 12 tersangka kasus perjudian, mereka ditangkap di 7 tempat kejadian perkara (TKP), yaitu Kecamatan Sokobanah, Ketapang, Karang Penang, Jrengik, Torjun, Camplong, dan Kota Sampang.

12 tersangka perjudian berinisial, A (45), S (32), P (40), E (38), M (40), R (54), M (37), U (42), B (28), H (41), S (43), dan F (47). Mereka ditangkap lantaran terlibat berbagai kasus perjudian seperti, judi toto gelap (togel), judi burung dara, judi dadu, dan judi saat pemilihan kepala desa (pilkades).

Sedangkan pelaku kasus tindak pidana senjata tajam (Sajam) diamankan di lima TKP.

Di antaranya di Kecamatan Robatal, Tambelangan, Omben, Karang Penang, serta Kecamatan Camplong. Tersangkanya yaitu berinisial H (42), M (29), R (36), B (40), dan A (43).

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, penangkapan tersangka selama seminggu itu didominasi oleh tindak pidana perjudian. 19 tersangka kini mendekam di balik sel tahanan mapolres untuk menjalani pemeriksaan.

"Selama sepekan ini kami amankan kebanyakan dari perjudian, dan kita amankan di balik sel tahanan," ucapnya, Rabu (6/11) kepada Koran Madura.

Tak hanya itu, lanjut Im-

ran, dalam kasus narkoba didapati dua orang tersangka berinisial S (46), dan M (48). Kedua tersangka pengangguran itu merupakan warga Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang. Bahkan, tersangka ditangkap setelah keluar dari terminal Jalan Raya Imam Ghozali, sekitar pukul 04.30 WIB. "Keduanya ini pemakai yang kita tangkap setelah keluar dari terminal Sampang berkat informasi dari warga," jelasnya.

Tersangka kasus narkoba terancam dijerat Pasal 112 ayat 1 junto 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009. Apalagi, dari tangan tersangka kriminal polisi berhasil mengamankan barang bukti kasus perjudian berupa uang sebesar Rp. 3 juta, sabu-sabu seberat seperempat gram, 4 buah ponsel, dan 3 sajam dan 1 buah clurit. (ryn/lum)

SAMPANG - Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang mengaku sudah mengevaluasi Perda Retribusi Nomor 05 Tahun 2011, dan tidak ada kenaikan tarif retribusi pasar secara signifikan. Karena sesuai dengan hitungannya, masyarakat hanya dibebankan sampai 50 persen.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang Suhartini Kaptiati menyatakan, tidak ada kenaikan retribusi, karena untuk menyusun tarif sudah ada hitungannya dari pembangunan pasar, kebutuhan keamanan serta pelayanan. Masyarakat hanya dibebankan 50 persen dari total biaya keseluruhan yang mencapai Rp 182 juta perbulan.

Pihaknya sudah melakukan penyisiran ke setiap pasar dan tidak pernah ada masalah. Hanya sebagian orang saja yang belum menerima dengan kemungkinan memiliki jumlah los yang banyak sehingga terasa berat.

“Perda Nomor 05 Tahun 2011 sudah dievaluasi ulang dan sudah diajukan ke pimpinan serta mengundang masyarakat dan perlu disosialisasikan karena sudah batas kewajaran dibandingakan pada tahun 2002 sampai 2009 yang masih belum mendapatkan fasilitas. Sehingga, muncul perda tahun 2011 untuk menjamin keamanan dan pelayanan masyarakat yang berjualan didalam pasar,” ujarnya kepada wartawan Masih kata Suhartini Dari semua total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat sebesar 50 %. Sedangkan untuk Pasar Srimangunan Sampang masyarakat dibebankan sebesar 45 persen untuk biaya setiap bulannya termasuk kebersihan, dan keamanan pasar.

Sebelumnya ketua LSM MDW Tamsul ketika mendatangi Pemkab Sampang mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) paling besar senilai Rp. 61 miliar diperoleh dari pendapatan pasar di Sampang dan pemberlakuan perda tidak pernah melibatkan para pedagang pasar.

Perda Nomor 05 Tahun 2011 sudah dievaluasi ulang dan sudah diajukan ke pimpinan serta mengundang masyarakat dan perlu disosialisasikan karena sudah batas kewajaran dibandingakan pada tahun 2002 sampai 2009 yang masih belum mendapatkan fasilitas. Sehingga, muncul perda tahun 2011 untuk menjamin keamanan dan pelayanan masyarakat yang berjualan didalam pasar,”

Suhartini Kaptiati

Kepala Dispendaloka Kabupaten Sampang Sehingga, dalam pembekuan perda baru dan lama secara otomatis pedagang tidak mempunyai hak untuk membayar. “Pastinya ada penarikan retribusi lebih besar yang tidak sesuai dengan perda sampai 300 persen dari perda lama. Apalagi ditambah dengan adanya pasar modern serta dengan adannya pembayaran retrbusi harian bulanan juga,” ungkapnya. (jun)

Pada berita “Hasil Produksi Penerima Bantuan Pugar Meningkat” tertulis Desa Dharma Kecamatan Torjun. Semestinya Desa Dharma Kecamatan Camplong.

Demikian kesalahan telah diperbaiki.

DUGAAN PENGANIAYAAN

Disdik Klarifikasi ke Guru dan Siswa SAMPANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Rabu (6/11) sekitar pukul 09.30 WIB mendatangi SMP Negeri 2. Kedatangan tim disdik untuk memastikan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh salah satu guru terhadap tiga orang siswanya. Tim disdik memeriksapelaku dan korban.

Pemeriksaan tertutup tersebut dilakukan di ruang Bimbingan Konseling (BK) SMP Negeri 2. Tim disdik yang melakukan pemeriksaan mengaku belum bisa memberikan kesumpulan, karena guru yang diduga

melakukan penganiayaan tidak mengakui.

Kasi Promosi dan Mutasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Ach Fathori mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan dugaan insiden

penamparan tersebut.

Sebab, kedatangan dirinya hanya sebatas memotret kejadian di lapangan.

"Kita ke sini masih hanya sebatas memotret saja, dalam artian ingin mengetahui realita di lapangan dengan mengklarifikasi pemeriksaan antara guru dan siswanya itu," ucapnya kepada Koran Madura.

Ditanya apakah memang ada penamparan, Fathori tidak bisa memberikan komentar banyak. Pasalnya, dari hasil permintaan kete-

DIPERIKSA. Siswa korban penganiyaan keluar dari ruang BK SMP Negeri 2 Sampang usai diperiksa oleh tim dari Dinas Pendidikan setempat, Rabu (6/11).

rangan kedua belah pihak itu masih menunggu proses selanjutnya dengan hasil laporan nantinya. Apalagi, menurutnya, tim disdik saat melakukan pemeriksaan hanya menerjunkan satu tim yang dibagi menjadi dua.

"Kita masih akan tunggu laporan dulu kepada kepala dinas dan kesimpulannya juga nanti pasti tau secara formil, saya tidak punya hak.

Kalau masalah penamparan itu tadi saya sudah tanyakan kepada 3 siswa tapi hasilnya nanti kita tunggu saja.

Karena ada 1 tim melakukan pemeriksaan dibagi menjadi dua yang pertama memeriksa kepada siswa dan satunya lagi kepada guru," jelasnya sembari meninggalkan ceceran pertanyaan media.

Tak hanya 3 korban siswa saja saat diperiksa oleh pihak disdik, melainkan ada beberapa siswa lainnya juga dilakukannya pemeriksaan. Alasanya mengapa siswa lain ikut terpanggil dalam pemeriksaan, Fathori menuturkan hanya sebagai refresensi saja dalam pemeriksaan itu. "Ketua kelas senior juga diminta masalah lainnya sebagai refrensi saja," tuturnya.

Dirinya menambahkan, jika memang benar nantinya ada kesalahan terhadap oknum guru, dirinya tidak

bisa berbuat banyak dalam memberikan sanksi. "Kami itu memberikan sanksi terbatas sekali. Karena yang mempunyai kewenangan itu pihak inspektorat setelah ada laporan dari pihak disdik bagaimana hasil pemeriksaan di lapangan atau data awal. Kalau memang berkembang akan dibentuk tim untuk menulusuri sekarang kan masih belum bisa menyimupulkan dulu," terangnya.

Sementara SH, guru yang diduga melakukan penamparan terhadap tiga siswanya, menuturkan, dalam tindakan dirinya menampar hanya sebagai rasa tangggung jawab agar siswa tidak melanggar tata tertib sekolah. Sebab, terlihat kesalahan tiga siswa itu dari kuku serta rambut panjang. Apalagi dengan pakaian kaos kaki pendek yang dinilai melanggar tata tertib sekolah.

"Jangan hari ini saya masih mau ngajar dulu.

Pokoknya tamparan dari saya itu rasa tanggungjawab saya supaya siswa tidak seperti itu. Apalagi, kuku rambut panjang, dan kaos kakinya pendek.

Mereka itu kan sudah melanggar aturan sekolah," katanya bergegas menuju ruang kelas. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II

PANCAROBA

18 Kecamatan Siaga

SITUS TERANCAM TROWULAN. Seorang wisatawan mengunjungi situs bangunan kuno, Candi Brahu, di kawasan bekas kota Kerajaan Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (6/11). Organisasi internasional bidang pelestarian warisan budaya, World Monument Fund (WMF), memasukkan Trowulan sebagai salah satu dari 67 situs di dunia, yang terancam akibat faktor alam atau dampak perubahan sosial, politik dan ekonomi.

Dewan Akan Memanggil BLH dan Rekanan Pemasangan Instalasi Listrik Belum Dikerjakan BANGKALAN - Belum rampungnya pengerjaan proyek pertamanan memaksa DPRD Bangkalan angkat bicara. Sebab taman yang secara juknis harus dipasang lampu, hingga kemarin (6/11) masih belum terpasang. Oleh karena itu, DPRD akan memanggil pihak terkait guna mengetahui permasalahan yang tengah terjadi, sehingga pelaksanaan proyek tersebut tersendat.

"Kami akan menindaklanjuti dan memanggil Badan Lingkungan Hidup (BLH) terkait permasalahan tersebut. Kita akan membahas hal itu di internal komisi," kata

Fatkhurrahman, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Untuk itu, pihaknya terlebih dahulu akan memeriksa proses kontrak kerjanya.

Sebab, jika itu sudah dibahas.

Tentunya, Komisi akan mengetahui permasalahan yang ada diantara kontraktor dengan dinas terkait.

"Jika ini sudah dibahas, baru kita nanti bisa mengetahui dasar permasalahannya. Sebab, sanksi denda terus mengalir sesuai kontrak kerja apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pengerjaan proyek belum selesai," ungkapnya.

Fathurrahman menjelaskan pihaknya juga bisa melacak kendala belum cairnya ter-

min terakhir, yang dimaksud oleh pihak kontraktor, yakni sisa dana sebesar Rp 198 juta yang menurut pemberitaan belum dicairkan.

"Yang jelas kita pasti akan mencari tahu kendalanya, nanti bisa ketahuan permasalahan yag mendasar. Kita akan mengagendakan pertemuan antara komisi C dengan BLH dan rekanan, setelah agenda intern yang telah ditetapkan komisi," terangnya.

Dia pun menyayangkan, proses pengerjaan yang

dinilai belum rampung.

Sebab, pemasangan instalasi listrik belum dikerjakan.

Apalagi, posisi proyek pekerjaan yang tepat berada di kantor DPRD, Dispora, dan Polres Bangkalan.

"Proyek yang di depan mata kita, yakni kantor DPRD sendiri masih tersendat-sendat pelaksanannya. Apalagi proyek lain yang jauh. Saya yakin dalam dua hari tidak akan selesai. Mau dipasang bagaimana instalasi listriknya," tanyanya. (ori/rah)

BANGKALAN - Memasu- siaga darurat bencana terseki musim pancaroba Badan but, pada musim pancaroba Penanggulangan Bencana pihaknya akan turun langDaerah (BPBD) Bangka- sung untuk melakukan sosilan memberlakukan siaga alisasi di semua Kecamatan. darurat bencana bagi 18 Ke- Dengan harapan, seluruh camatan setempat. Keten- masyarakat dapat mengetetuan tersebut diberlakukan hui terkait kondisi alam sejak tanggal 10 November serta apa saja yang harus hingga 31 Desember men- dilakukan apabila tiba-tiba datang. Hal itu, sehubungan terjadi bencana. Sebab, peridengan terjadinya cuaca ek- ngatan sejak dini merupakan strem beberapa langkah konkwaktu terakhir rit dan sangat dan berpotensi penting untuk menimbulkan dilakukan bencana ban"Kita akan jir, longsor, dan melakukan Kita akan angin puting sosialisasi ke melakukan beliung. masyarakat, sosialisasi ke K e p a l a dan memmasyarakat, dan buat posko di BPBD Bangmembuat posko tempat rawan kalan, Wahid di tempat rawan bencana, jadi Hidayat menbencana,� jelaskan bersemuanya dadasarkan pepat di antisinetapan Badan pasi melalui Wahid Hidayat Metereologi petugas yang Kepala BPBD Klimatologi ada di poskoBangkalan dan Geofisika posko," jelas(BMKG) pada nya. kondisi saat Untuk itu ini semua wilayah termasuk lanjut Dayat, masyarakat Bangkalan harus siaga ter- harus waspada terhadap hadap ancaman datangnya bencana, terlebih bagi yang bencana. Oleh sebab itu, pi- berdomisili di daerah yang haknya memberlakukan sia- rawan terjadinya longsong, ga bencana bagi 18 Kecama- banjir dan angin puting tan yang ada. beliung. Oleh karena itu, "Penetapan siaga daru- untuk masyarakat yang rat bencana sebagai bentuk wilayahnya rawan diharapupaya antisipasi terjadi- kan segera melapor agar nya bencana alam yang bisa bisa di pantau secara inmengancam kapan saja, tens oleh BPBD. Demikian dengan demikian seluruh itu, memudahkan pihakmasyarakat agar dapat ber- nya dalam menanggulangi hati-hati," terangnya. bencana, jika terjadi secara Menurutnya, dengan tiba-tiba.(dn/rah)

KECELAKAAN

Kijang Berlari Kencang kemudian Masuk Sawah

RENOVASI PASAR

Revitalisasi Wisata KLD Telan 732 Juta BANGKALAN - Meski sempat mendapat keluhan dari para pedagang yang menempati pasar wisata Ki Lemah Duwur (KLD) beberapa waktu lalu, karena tidak adanya dinding penghalang antar kios, kini para penjual kerajinan khas Bangkalan bisa bernafas lega. Sebab kios yang awalnya dibuat terbuka itu sudah mulai direnovasi dan dibuat tertutup. Biaya revitalisasi kios tersebut menelan biaya hingga ratusan juta rupiah.

"Anggaran untuk penyempurnaan pasar wisata KLD mencapai 732 juta. Sejauh ini, dari 36 buah kios, pengerjaan lebih 60 persen, sedangkan target selesai sampai akhir bulan November, " kata Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Sarman Adi Joko Sutrisno, kemarin (6/11).

Dia menjelaskan, biaya sebanyak itu tidak semua dipakai untuk pembuatan dinding kios milik pedagang. Namun, penggunaannya juga untuk kegiatan pembuatan pintu gerbang pasar wisata dan digunakan untuk pembangunan

Pasar Wisata Ki Lemah Duwur yang ada di jalan Halim Perdana Kusuma. los di pasar pagi.

Selain itu, anggaran tersebut juga dianggarkan untuk pengadaan kamera CCTV di pintu masuk dan keluar. Hal itu penting untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan di sekitar areal pasar.

"Semua dibiayai oleh dana alokasi khusus dan sharing APBD sebanyak 10 persen.

Yang dulunya pasar wisata kurang sempurna, karena konstruksi bangunannya yang mudah terkena hujan dan panas. Saat ini, sudah dibuatkan dinding," jelasnya.

Tak hanya itu, pedagang yang pada awalnya masih bongkar pasang barang dagangan, kini tak lagi melakukan hal itu, karena sudah

dibuatkan dinding yang juga berfungsi melindungi dari tindakan pencurian.

"Mereka tak perlu khawatir kehilangan barang dagangan, karena sudah ada pembatas antara los satu dengan lainnya," imbuhnya.

Pihaknya berharap, barang yang dijual mengandung nilai jual dari produk

unggulan dan kerajinan seni.

Tak hanya sebatas kerajinan tangan biasa, batik, ataupun anyaman yang bisa lebih dibuat menarik lagi.

Dengan adanya revitalisasi tersebut diharapkan para pedagang bisa lebih kreatif dalam menjual dagangannya. Sebab, hal itu berpengaruh langsung terhadap pendapatan ekonomi pedagang sendiri. Sehingga nantinya, saat pedagang bisa lebih mandiri dalam menjajakan barang dagangannya, otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

"Yang jelas pedagang harus lebih kreatif, agar lebih banyak menghasilkan keuntungan bagi ekonomi keluarganya," ungkapnya.

Menurutnya, setelah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana justru jangan sampai terlena dengan keadaannya.

Pedagang harus lebih inovatif lagi dalam menjajakan produk unggulan. Pemkab Bangkalan sudah berupaya untuk memfasilitasi setiap kebutuhan dari para pedagang.(ori/rah)

Mobil Kijang LGX dengan nomor polisi B 1326 ZVC yang dikemudikan, Moh. Syafi'ie (50), warga Desa Modung Bangkalan, mengalami kecelakaan,akibat ban depan kanan mobil meletus.

BANGKALAN - Sebuah mobil Kijang LGX dengan nomor polisi B 1326 ZVC yang dikemudikan Moh. Syafi'ie (50), warga Desa Modung Bangkalan, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Masaran, Kecamatan Trageh, Rabu (6/11).

Kecelakaan diduga karena ban Kijang tersebut meletus. Setelah ban bagian kanan depan meledak, Kijang terguling kemudian jatuh dan masuk persawahan.

Beruntung, dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Diketehui korban yang berjumlah 11 orang hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum setempat. Sedangkan mobil naas itu dievakuasi ke pos Laka Lantas Tangkel.

Kronologisnya, peristiwa kecelakaan terjadi saat mobil Kijang warna silver melaju kencang dari arah Bangkalan menuju arah Surabaya. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mobil naas tersebut tidak dapat dikendalikan akibat ban kanan depan meletus, hingga akhirnya terguling.

"Berdasarkan keterangan saksi mobil yang terlibat kecelakaan mengalami pecah ban depan kanan sehingga menyebabkan mobil terguling dan nyungsep ke area persawahan," ujar Brigadir Agung Mudo, petugas Satlantas Bangkalan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP. Yusis mengatakan peristiwa tersebut murni kecelakaan tunggal yang ditengarai penyebabnya ban depan kanan mobil meletus, karena melaju begitu cepat.

"11 korban hanya mengalami luka ringan, sedangkan kondisi mobil rusak berat, kaca pecah dan atap bagian atas ringsek. Kami imbau bagi pengendara untuk berhati-hati," ungkap Yusis.(dn/rah)

KEMANUSIAAN

Solidaritas untuk Korban Puting Beliung BANGKALAN - Peduli akan korban bencana alam puting beliung yang memporak-porandakan ratusan rumah warga di sejumlah daerah Kabupaten Bangkalan beberapa waktu lalu, menggerakkan hati sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk menggelar aksi solidaritas. Mereka menggalang dana di perempatan Jalan Halim Perdana Kusuma.

GALANG DANA. Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saat melakukan aksi solidaritas galang dana untuk korban bencana angin puting beliung di Bangkalan.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, selain melakukan aksi peduli sosial dengan menghimpun dana dari para pengendara, mereka juga berorasi. Sementara

para pengendara roda empat maupun roda dua tampak antusias ikut memberikan sumbangan kepada korban bencana angin puting beliung yang digelar oleh

sejumlah mahasiswa STKIP. "Kami turun ke jalan melakukan penggalangan dana dari pengendara tanpa harus menunggu komando, dan ini merupakan aksi solidaritas bagi korban bencana angin puting beliung," ujar koodinator aksi Khusnul Chotimah.

Menurutnya penggalangan dana ini, bertujuan untuk meringankan beban para korban bencana angin puting beliung dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sebagai makhluk sosial.

Apalagi saat ini rata-rata rumah milik korban masih rata dengan tanah akibat bencana tersebut. Hasil dari penggalangan dana rencananya akan disumbangkan langsung kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan. “Aksi ini kami gelar bertujuan untuk meringankan beban korban bencana puting beliung dan kita semua dapat mengambil hikmah bahwa bencana alam dapat menimpa siapa saja, untuk itu marilah kita saling tolong-menolong

terhadap saudara kita yang sedang tertimpa musibah," paparnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, kata Khusnul, angin puting beliung yang terjadi di wilayah Bangkalan, mengakibatkan dari 7 desa yang terkena bencana, sekitar 100 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Diantaranya, Kecamatan Burnerh 25 rumah, Kecamatan Geger 11 rumah, dan Kecamatan kota 15 rumah. (dn/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II

Dua Hari Pasca Terbakar

Pedagang Beraktivitas Tanpa Listrik SURABAYA - Dua hari pasca kebakaran yang terjadi di ruko Pacific Megah di Jl. Raya Dupak Surabaya, beberapa ruko yang selamat dari amukan si jago merah, kemarin mulai terlihat aktivitas jual beli. Namun, tidak semua pedagang melakukan aktivitas di dalam toko, sebab aliran listriknya masih padam. Sebagian lain memilih melakukan aktivitas jual beli di luar ruko.

Bambang, seorang peda-

gang penyedia kebutuhan kue di komplek ruko Pasific Megah Dupak mengatakan, dirinya terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga tidak ingin kehilangan pelanggan yang selama ini menjadi langganan kue-kuenya.

“Mulai pagi tadi (kemarin, red) sampai sore, saya akan melayani pembeli. Karena sudah tutup dua hari sejak kebakaran terjadi,” ungkap Bambang.

Dia menambahkan, sebelum kebakaran terjadi, sudah banyak pesanan dari pembeli. Dan barang yang telah dipesan harus tertunda pengirimannya karena kejadian kebakaran ruko.

“Saat ini jumlah pembeli masih sedikit, berbeda dengan sebelum kebakaran.

Mungkin masyarakat masih belum tahu kalau kami buka,” tambahnya.

Untuk diketahui, 18 pertokoan Pacific Megah di Jl. Dupak Surabaya terbakar hebat, Senin (4/11) lalu. Petugas PMK kesulitan memadamkan api, lantaran semua ruko terkunci. Petugas PMK juga harus menggunakan mobil tangga untuk memadamkan api.

Tim Labfor Polri Cabang Jatim beserta Tim identifikasi Polrestabes Surabaya, hingga berita ini ditulis masih melakukan olah TKP di Ruko Pacific Megah Dupak, untuk menyelidiki penyebab pasti terjadi kebakaran. Kebakaran tersebut juga memantik reaksi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menilai kebakaran karena salah fungsi bangunan. Menurut Risma, dilihat dari bangunan yang ada, fungsi bangunan itu harusnya untuk rumah dan toko, tapi kenyataannya banyak yang dialihfungsikan jadi gudang. Untuk itu, beberapa pemeriksaan akan dilakukan Pemkot, diantaranya IMB dan peruntukan bangunannya dari awal. (han)

KPU Sampang Kekurangan Logistik Jumlah TPS Bertambah, Butuh 8.489 Unit Kotak dan Bilik Suara

E-KTP

3,6 Juta Penduduk Belum Melakukan Perekaman SURABAYA - Sekitar 3,6 juta warga Jawa Timur belum melakukan perekaman elektronik KTP (e-KTP).

Padahal, waktu perekaman tinggal 2 bulan lagi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur DR Hari Soegiri mengatakan menyatakan hingga akhir Oktober 2013 ini masih terdapat sekitar 3,6 juta warga yang belum melakukan perekaman eKTP. Mereka tersebar di 15 kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo

PEMUSNAHAN OPERASI NARKOTIKA. Petugas memusnahkan berbagai bahan baku pembuat narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (6/11). Selama bulan Oktober 2013, aparat Polsek Metro Kebon Jeruk berhasil menangkap lima tersangka sebagai pembuat narkotika jenis sabu dan ekstasi serta mengamankan berbagai alat dan bahan baku pembuat dua jenis narkotika tersebut.

dan Trenggalek.

“Masyarakat yang belum mestinya harus segera mengurus E-KTP, karena waktunya tinggal sebentar lagi.

Untuk Kabupaten Malang sekitar 79 persen warganya belum ngurus, Banyuwangi 70 persen dan Bangkalan 60 persen,” kata Hari.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab masih ada wajib KTP yang belum terekam data e-KTP. Di antaranya, ada yang pindah dan mati, tapi kejadian itu tidak dilaporkan, serta adanya identitas yang ganda dari penduduk yang bekerja dan sekolah di luar kota, provinsi maupun luar negeri.

Sementara total kes-

eluruhan wajib e-KTP yang ada di Jatim mencapai 29.144.004 jiwa. Meski kurang dua bulan proses perekaman e-KTP, Hari menegaskan, pihaknya menargetkan sebelum akhir tahun 2013 ini, diharapkan proses perekaman di 15 kabupaten/ kota tersebut harus sudah selesai sehingga selama bulan Desember e-KTP tersebut bisa didistribusikan agar saat ditarik tidak ada masalah.

“Mudah-mudahan, sebelum target selesai, daerah-daerah yang belum sepenuhnya rampung sudah dapat menyelesaikan perekaman sesuai jadwalnya,” pungkasnya. (han)

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Madura, Jawa Timur, kekurangan sebanyak 8.489 logistik untuk pemilu legislatif 2014, akibat sebagian logistik rusak.

“Jumlah kekurangan logistik sebanyak 8.489 unit itu jenis kotak dan bilik suara,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Bagian Logistik, Hernandi Kusumadi Hadi, Rabu.

Ia menjelaskan untuk jenis bilik suara, kekurangan logistik jenis itu di Kabupaten sebanyak 4.734 unit, dan kotak

suara sebanyak 3.755 dari kebutuhan masing-masing sebanyak 10.328 unit.

Dengan demikian, jumlah logistik yang ada di Kabupaten Sampang dan masih bisa digunakan pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 1.839 unit, terdiri dari bilik dan kotak suara.

Menurut Hernandi Kusu-

KRIMINAL

Pelajar Ungkap Pencurian SURABAYA – Polrestabes Surabaya dibantu oleh seorang pelajar SMA berhasil mengungkap kasus pencurian peralatan tower operator komunikasi di Jalan Prapen, Surabaya, Rabu (6/11).

Penangkapan dilakukan oleh Anggota Satuan Lalu Lintas (Lantas) Polrestabes Surabaya, Aipda Pendi sekitar pukul 14.00 Wib, tidak lama setelah siswa tersebut mengetahui seorang satpam berupaya mengejar pelaku yang menggunakan mobil Xenia dengan nomor polisi palsu B 1425 PZL dan melaporkan petugas yang sedang berjagajaga di Pos Lantas Margorejo.

Aiptu Pendi yang mendapat laporan dari siswa yang baru mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, lantas berkoordinasi dengan anggota lantas yang berjaga di pos Dolog.

Pelaku berhasil mengamankan tiga dari empat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Petugas kami yang bertugas di pos lantas margorejo berhasil menangkap 3 pelaku pencuri salah satu tower telepon seluler yang ada di Jl prapen,” terang Kapolrestabes Surabaya

ma Hadi, rusaknya kotak dan bilik suara itu, karena beberapa hal. Selain karena memang sudah aus karena dimakan usia, juga karena logistik yang ada di Sampang sudah sejak 2009, dan tempat penyimpanan logistik tidak memadai.

KPU Sampang, kata dia, telah menyampaikan laporan ke KPU pusat melalui KPU Jawa Timur, tentang kekurangan logistik pemilu 2014 itu.

Menurut Hernandi Kusuma Hadi, kekurangan kotak dan bilik suara di Kabupaten Sampang untuk pemilu legislatif 2014 ini diketahui,

setelah pihaknya melakukan pengecekan jumlah logistik pemilu.

“Banyaknya kekurangan logistik pemilu, baik kotak dan bilik suara ini, juga karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pemilu 2014 bertambah,” katanya menjelaskan.

Pada pemilihan kepada daerah bupati dan wakil bupati Sampang yang digelar 12 Desember 2012, jumlah TPS di wilayah itu sebanyak 1.462 TPS, sedangkan pada pemilu legislatif nanti sebanyak 2.582 TPS. (ant/rah)

Tower Seluler Kombes Pol Setija Juniata, di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (6/11).

Setija mengatakan, pihaknya mengapresiasi peran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai bentuk bahwa program “Beat” yang digalakkan pimpinan telah berjalan dengan baik. “ Ini menunjukkan kapasitas sebagai anggota Polri yang mengedepankan Kamtibmas,” tandas

Kapolres Bekasi tersebut.

Untuk diketahui, pencurian tower-tower operator komunikasi yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, pelaku mengincar baterai tower. Karena itu, para operator tower harus ekstra waspada dan meningkatkan kemanan tower agar tidak dijarah maling.

Setiap Gardu berisikan 28 baterai. Baterai hasil curian tersebut dijual ke penadah berkisar Rp 7 -10 ribu per kilogram. Sekali melakukan pencurian, berat baterai total sekitar 1,04 ton. Jika dihitung rupiah, hasil yang didapat seharga Rp 7-8 juta. (ara)