1
KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II Koran Madura
KAMIS
7 NOVEMBER 2013
g PAMANGGHI
Hijriyah Oleh : Miqdad Husein
Kolumnis, tinggal di Jakarta
SAAT ditanya mengapa setiap memasuki tahun baru Islam 1 Muharram tidak segempita tahun baru miladiyah atau masehi 1 Januari, Prof. Dr. Harun Nasution menjawab singkat. “Jika ingin tahun baru hijriyah meriah seperti tahun baru masehi, Islam harus menjadi kekuatan peradaban,“ jawab mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu. Penegasan salah satu pemikir Islam itu menegaskan korelasi ceremony dengan realitas peradaban. Apa yang terjadi pada kemeriahan tahun baru masehi dan bukannya pada tahun baru Islam memperlihatkan bahwa peradaban Islam di era sekarang belum menjadi arus utama. Tak usah heran bila ceremony -yang diakui hanya aseseoris- maupun menentukan tahun buku serta berbagai aktivitas keseharian, bulanan maupun tahunan, yang dijadikan ukuran waktu adalah tahun masehi. Memang umat Islam yang berpikiran jernih tak akan iri dengan kemeriahan asesoris pergantian tahun masehi. Bagaimanapun kemeriahan malam tahun baru praktis hanya hurahura kemubaziran, yang tak cukup jelas manfaatnya. Sorotan terkait pergantian tahun lebih pada kekuatan Islam harus peradaban Islam berprestasi dalam mewarnai aktivitas kehidumemberikan pan kemasyarakat kontribusi; di seluruh penjuru berdiri di garda terdepan dalam dunia. Konteks inilah pembangunan persoalan greget pergantian tahun layak mendapat perhatian. Katakanlah sebagai sikap mawas diri internal umat Islam untuk lebih memberikan kontribusi dalam peradaban manusia; agar umat Islam memiliki semangat tinggi fastabiqul khairah (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan lebih berperan dalam pembangunan peradaban di muka bumi ini. Bukan semangat saling mengalahkan atau menghancurkan. Bukan sebuah kebencian yang dipancarkan, tetapi bagaimana semangat keislaman mewarnai peradaban manusia sehingga pararel dengan kuantitas ummat Islam yang juga sangat besar di bumi ini. Jelas ini bukan utopia karena Islam pernah menjadi pelopor peradaban. Islam seperti ditegaskan Ziauddin Sardar pernah berada pada posisi terdepan moment rangkaian perjalanan peradaban tinggi manusia. Itu artinya, ajaran Islam memiliki kekuatan untuk berperan dalam peradaban masa kini, seperti pernah dibuktikan di masa lalu. Sardar di sini juga seperti ingin menegaskan bahwa peradaban manusia merupakan proses berkesinambungan, yang tak pernah membentuk ruang kosong sehingga sebuah peradaban tertentu memulai dari nol. Ini sekaligus bisa menjadi pemikiran bahwa sesungguhnya peradaban dan kebudayaan adalah sebuah proses berkesinambungan. Bisa jadi bingkai nilai dan moralitas yang membedakan sebuah kebudayaan dan peradaban manusia. Namun itupun, belakangan setelah berkembang kesadaran urgensi kekuatan spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan batasnya menjadi semakin tipis. Di sinilah sebenarnya subtansi apa yang dikemukakan Harun Nasution bahwa umat Islam harus berprestasi memberikan kontribusi; berdiri di garda terdepan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan. Terbentang ruang luas untuk mengekspresikan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya sudah terbukti mampu menjadi pelopor peradaban manusia di masa lalu. Bukan hanya untuk sebuah asesoris ceremony pergantian tahun, yang bisa diperankan Islam. Bisa amat jauh lebih besar dari itu. Selamat tahun baru 1435 Hijriyah. =
Pencuri Suatu malam seorang hansip dan polisi ronda bersama di sebuah gang sempit di perkampungan padat. Kebetulan saat itu benar-benar ada pencuri yang sedang beraksi. Mereka berdua pun mengejar pencuri tersebut. Polisi
: Hey berhenti atau saya tembak. (pencuri tak takut oleh gertakan pak POLISI) Hansip : Berhenti atau saya tembak! (pencuri itu langsung berhenti) Polisi : Mengapa pada waktu saya suruh kamu berhenti kamu tak mau berhenti, tetapi pada waktu Pak Hansip itu menyuruh kamu berhenti? Pencuri : Ya harus berhenti lah pak... kalo bapak nembak, bidik kaki kena kaki, tapi klo Pak Hansip nembak, bidik kaki bisa kena kepala. Cak Munali
ant/widodo s. jusuf
PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) didampingi Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kedua kiri) dan sejumlah Hakim Konstitusi lainnya memimpin sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/11). Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua MK dan Wakil Ketua MK periode 2013-2016 menyusul telah diberhentikannya Akil Mochtar secara tidak hormat karena melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Skenario Penguasa di Balik Kisruh DPT?
Cassilas Pemain Terbaik Berita di hal 8
PDI P: Ini Harus Dijegal, Ini Melukai Demokrasi JAKARTA-Aksi protes terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 ternyata belum juga surut. Protes ini terkait dengan data 10,4 juta pemilih bermasalah yang ada dalam DPT tersebut. Bahkan PDI Perjuangan mengendus skenario rezim penguasa dibalik kesemrawautan DPT ini. Untuk itu, PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah-langkah hukum dan politik untuk menggugat putusan KPU yang menetapkan DPT tanpa menyertakan NIK dalam 10,4 juta DPT yang bermasalah tersebut. PDI Perjuangan mengaku tidak setuju dengan penetapan DPT yang memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah tersebut. Bahkan KPU dinilai telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012. “Itu sekenario bertahan Presiden SBY dengan menggunakan
DPT. Padahal, NIK itu sebagai syarat mutlak e-KTP. Apalagi jumlah 10,4 juta itu mencapai sekitar 10 % - 13 % suara pemilu. Belum lagi manip-
ulasi suara dan kerjasama dengan lemsaneg RI. Itu sangat behaya bagi demokrasi,” ujarnya. Hasto Kristyanto, Wasekjen PDI Perjuangan menuding ada skenario khusus yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk bisa kembali memenangkan pemilu lewat data
kependudukan yang bermasalah. Namun demikian, PDI Perjuangan tak tinggal diam. Saat ini, partai moncong putih menyiapkan beberapa skenario untuk menjabarkan kecurangan yang hendak dilakukan rezim penguasa lewat DPT bermasalah. “Masih ada upaya politik untuk mencoba skenario bertahan dari rezim berkuasa salah satunya melalui DPT yang ditetapkan nyatanya ada 10,4 juta pemilih bermasalah,” katanya. Selain itu, Hasto juga mencurigai adanya kerja sama antara Lemsaneg dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kerja sama ini juga dinilai sebagai bentuk pertahanan agar partai penguasa meraih suara setidaknya 13 persen dalam pemilu tahun depan. Skenario ini harus dijegal, kata Hasto. Sebab, hal ini dapat melukai proses Demokrasi yang sudah berjalan selama ini. “Sehingga sangat bahayakan demokrasi ke depan, apalagi Pemilu 2014 tanpa incumbent suatu resiko politik sangat besar. Seharusnya tidak ada pihak yang ditolerir, sehingga ini bahaya demokrasi,” pungkasnya. (gam)
SKANDAL KORUPSI
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Hambalang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka baru tersebut ialah Direktur PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso yang merupakan salah satu perusahaan sub-kontraktor proyek Hambalang. “Benar ada Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru untuk tersangka MS, terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11). Mahfud diketahui sebagai kerabat istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila. Athiyyah merupakan salah satu komisaris di PT Dutasari Citralaras. Suami Athiyyah juga menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) proyek Hambalang. Seusai
diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Machfud mengakui bahwa PT Dutasari menerima uang Rp63 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu, kata Machfud, merupakan uang muka dari pengerjaan elektrikal mekanikal proyek Hambalang yang disubkontrakan ke PT Dutasari Citralaras.
PT Dutasari Citralaras adalah subkontraktor proyek Hambalang yang digaet PT Adhi Karya, sebagai kontraktor utama. PT Dutasari Citralaras memiliki bidang usaha instalasi dan konstruksi kelistrikan. Mahfud diduga menerima dan memberikan suap kepada pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta beberapa Anggota
Komisi X DPR supaya meloloskan PT Adhi Karya dan menyetujui penambahan anggaran dalam proyek Hambalang. Menurut Johan, Mahfud sebagai penerima dan pemberi suap disangkakan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka kasus Hambalang. Selain Anas, KPK menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor. Sementara itu, Deddy Kusdinar, tersangka dugaan korupsi proyek Hambalang, mengaku siap menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini, Kamis (7/11). Sidang perdananya bakal digelar besok pagi, sekitar pukul 09.00 WIB. Saat ditanya wartawan ia hanya mengacungkan jempol. (ant/abd/beth)