Koran Madura

1

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

8 MARET 2013

g PAMANGGHI

Koboy Oleh : Abrari Alzael

T

TNI-Polisi Kembali “Berantem” Mapolres OKU Dibakar, Empat Anggota Polisi Tertusuk JAKARTA-Kasus pembakaran dan perusakan kantor Polres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh puluhan oknum TNI yang diduga berasal dari satuan Artileri Medan (Armed) membuktikan buruknya tingkat koordinasi antar intelijen Polri dan TNI. “Kordinasi intelijen buruk sekali. Sehingga mekanisme deteksi dini tidak berfungsi dan selalu terlambat diantisipasi,” kata anggota Komisi I DPR F-PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta,Kamis,(7/3).

Seperti diketahui, puluhan oknum TNI itu datang menyerbu Polres menggunakan lima truk sekitar pukul 08.00 WIB. Mereke melakukan penyerangan dan pembakaran. Petugas kepolisian yang berjaga tak bisa berbuat banyak. Api membesar dan membakar Mapolres.

Penyerangan dan pembakaran ini diduga dipicu kasus pada Januari lalu. Saat itu karena cekcok, seorang petugas kepolisian menembak seorang anggota TNI hingga tewas. Kasus ini sebenarnya sudah diselesaikan, namun kemudian meletus kembali, puncaknya pembakaran ini.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan ini, sebenarnya ini kasus klasik.

Karena beberapa kejadian di OKU selalu muncul kembali. Padahal ada pertemuan rutin antara Panglima TNI dan Kepala staf TNI dengan Kapolri dan di daerah diikuti per-

INDONESIA GABUNG ICC

DPR Respon Positif Ratifikasi Statuta Roma JAKARTA-Langkah pemerintah melakukan ratifikasi statuta Roma untuk bergabung dalam International Criminal Court (ICC) pada 2013 dinilai sebagai langkah maju.

Hal ini semata-mata untuk menuju proses demokrasi yang lebih sehat. “Ini langkah baik, ini kebutuhan untuk menjaga demokrasi kita agar lebih secure. Kalau tidak diratifikasi kita akan selalu punya preseden pelanggaran HAM di masa lalu,” kata anggota Komisi III DPR dari F-PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Kamis (7/2) Menurut Eva, kasus-kasus pelanggaran HAM di dalam negeri sudah seharusnya menjadi pelajaran yang berharga. Makanya harus didukung. “Dengan ratifikasi kita tercegah untuk kembali melakukan pelanggaran HAM di masa depan.

Langkah baik ini kita dukung,” tegasnya.

Diakui Eva, dukungan untuk meratifikasi statuta Roma telah dibahas di Komisi III DPR sejak lama. Bahkan DPR memang mendorong dilakukannya ratifikasi. “Dan kita selama ini di-approach sama parlemenparlemen internasional untuk meratifikasi.

Dengan ratifikasi, akhirnya tentara tahu, kita tidak retrospektif,” ujarnya.

Seperti diketahui, Statuta Roma adalah aturan yang mengatur bahwa International Criminal Court (ICC) bisa menyidangkan kasus-kasus kejahatan kategori tertentu yang terjadi setelah 1 Juli 2002 di suatu negara. Kejahatan yang bisa disidang oleh ICC seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi. (cea)

Mantan Sesmil jaman Presiden temuan dan komunikasi yang sama antara Kapolda, Kapolres, Pangdam Megawati ini menegaskan, dalam dan Korem serta Kodim. Tentu saja kasus ini harus segera diambil ini bertujuan untuk membangun tindakan yang cepat. “ Ambil tinkomunikasi dan kebersamaan dakan kepada semua komandan menjaga stabilitas daerah. “Sehing- termasuk Danyon, Dandim dan ga deteksi dini selalu terlambat di- Kapolresnya,” pintanya. antisipasi,” tegasnya.

Lebih lanjut kata HasanudSementara itu, Wakil Ketua din, baik Polri maupun TNI harus Komisi I DPR F-PDI Persama-sama menahan diri. “Lalu segera juangan, TB HasanudBERITA pimpinan kedua belah din meminta keseriusan TERKAIT pemerintah mengatasi pihak duduk mencari solusi dasar. Buat team bentrok antar aparat.

Halaman 12 “Para pimpinan TNI dan investigasi mengapa masalah yang sudah 1 Polri termasuk Presiden harus benar-benar serius. bulan berlalu tidak diselesaikan Bagaimanapun juga, mereka ada- dengan tuntas,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Kepala Staf lah aparat bersenjata yang dibiayai rakyat, dan bertugas melindungi Angkatan Darat, Jenderal Pramono dan mengayomi rakyat. Bukan se- Edhie Wibowo melakukan koordibaliknya membuat rakyat menjadi nasi dengan Mabes Polri terkait takut akibat perkelahian diantara peristiwa pembakaran Mapolres mereka,” ujarnya.

Ogan Komering Ulu (OKU) oleh

oknum TNI Yon Armed 15.

Bahkan Pramono, sudah memerintahkan kepada Pandam II Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo guna meminimalisir aksi yang tidak diinginkan selanjutnya. “Kami sudah adakan pembicaraan, dan saya memintakan kepada Pangdam tidak boleh berkembang. Titik,” tegasnya.

Pramono juga menyerukan kepada Pangdam agar peristiwa tadi tidak terulang. Karenanya, seorang komandan di lapangan harus dekat dengan prajurit dan mengerti betul masalah yang terjadi dengan anak buahnya. “Kalau ini terjadi, saya tidak bisa salahkan komandan karena saya belum mendapat hasil investigasi. Enggak boleh gentar.

Harus jelas dulu. Makanya, kirim orang untuk investigasi. Setelah dapat keterangan baru kita ambil kputusan,” pungkasnya. (cea/beth)

RUU TEMBAKAU

Petani Tembakau Minta Dilindungi JAKARTA-Sejumlah petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau (APTI) minta dilindungi.

Mereka meminta agar budidaya tembakau diatur secara tegas dalam RUU Pertembakauan.

“Usaha tani tembakau perlu dipertahankan karena sudah memberikan kontribusi terhadap negara,” kata Ahmad Surowi, petani tembakau asal Temanggung, Jawa Tengah, saat memberi masukan dalam Rapat Dengar Pendapat di Badan Legislasi (Baleg) saat membahas RUU Pertembakauan, Kamis (7/3).

Menurut Surowi, jika pemerintah tidak melindungi, maka para petani tembakau tidak akan menanam tembakau lagi. Karena itu, para petani meminta agar budidaya tembakau harus diatur secara tegas dalam RUU Pertembakauan. Saat ini, usaha budidaya yang paling menguntungkan hanya tembakau dibandingkan padi dan tanaman lain.

Namun, harga tembakau dalam beberapa bulan terus turun. Apalagi setelah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal tembakau. Setelah ada RPP tembakau, harga jadi murah. Sementara dari sisi tata niaga, petani tembakau tidak punya daya tawar. “Karena itu RUU Pertembakauan harus mengatur tata niaganya,” kata Surowi.

Terkait isu bahwa tembakau bisa digunakan untuk kosmetika atau pestisida, menurut Surowi masih membingungkan mengingat pabriknya saja tidak ada.

Sementara Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Indonesia (Gappri)

mengaku terjepit dengan banyaknya regulasi soal pertembakauan di Indonesia.

“Saat ini yang disasar adalah penghisap rokok dan pabriknya,” kata Ketua Gappri Ismanu. Menurut Ismanu, pabrik rokok berhasil membangun hilirisasi industri.

Mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak, ada sekitar 24 jura orang. Itu adalah konstituen.

Ismanu menambahkan, pabrik tembakau tidak tergantung pemerintah.

Mereka telah berdaulat secara ekonomi.

Menurut Ismanu, perusahaan kretek-

kretek besar sudah milik bangsa Indonesia.

Sementara Tim Revitalisasi Pertembakauan Jawa Timur mengakui, tembakau telah menjadi sumber konflik karena ada yang pro dan kontra. Dan pemerintah masih sangat membutuhkan tembakau karena memberikan pendapatan. Namun, kata Ketua Tim Revitalisasi Fendi Setiawan, Undang-undang yang ada masih sangat sektoral. Belum mengatur sistem pertembakauan secara komprehensif. (bud)

Pemimpin Redaksi Koran Madura

idak tahu siapa yang memulai. Ada anggota tentara yang tertembak.

Diduga, korban tentara yang gugur itu terkena peluru yang dimuntahkan dari sebuah pistol oknum anggota polisi di Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatra Selatan. Aksi ini berakhir dengan pembakaran Mapolres OKU. Api menjilati benda yang mudah terbakar. Asap mengepul dan membubung di sana.

Sebagai warga biasa, yang bukan anggota tentara dan polisi, hanya mengelus dada karena mengusap gagang pistol tentu tak mungkin sebab negeri ini tidak mewajibkan rakyatnya bersenjata. Andai ini film Koboi, pasti itu adegan terburuk. Tidak lazim seorang jenderal polisi mendesak jenderal tentara untuk mengusut anak buahnya yang ditengara membakar mapolres.

Jenderal tentara sebenarnya juga bisa mendesak jenderal polisi dengan mengatakan hal serupa.

Warga, dalam kasus ini, semakin tidak sepenuhnya percaya bahwa polisi melindungi dan mengayomi masyarakat. Warga juga ragu motto tentara, disiplin adalah nafasku. Di sini publik bertanya, sekali lagi dalam kasus OKU, polisi melindungi dan mengayomi siapa bila terdapat anggota tentara yang gugur di sana? Begitu pula oknum tentara yang diduga membakar mapolres, disiplin macam apa yang menjadi nafas di situ?

Pimpinan tentara dan polisi mulai dari satuan terekecil hingga yang terbesar butuh penegasan tentang jati dirinya masing-masing sebagai warga negara yang menjunjung persatuan, kesatuan, dan keamanan. Bila anggota tentara dan polisi terancam, bagaimana dengan warga sipil? Jika oknum polisi berani menembak anggota tentara, apakah oknum itu tidak lebih berani menembak yang bukan tentara? Mengapa Pimpinan tentara koboy ala okdan polisi mulai num tentara dari satuan dan polisi di terekecil hingga negeri ini sepyang terbesar erti itu, itulah butuh penegasan yang harus tentang jati diurai petinggi dirinya polisi dan tentara dan harus menemukan formulanya.

Bentrok ini bukan sekali saja terjadi.

Di berbagai tempat, perseteruan berlangsung. Memang oknum. Tetapi jika oknum selalu muncul di berbagai tempat, lama-lama bisa menjadi wabah. Ini mengingatkan pada bisnis lokal. Tetapi yang lokal ini menyebar ke lokal-lokal di seluruh nusantara. Lama-lama lokalitas dengan model begini bisa menasional.

Nah, apakah personifikasi ini bisa diillustrasikan terhadap koboy yang oknum tentara dan polisi, publik pasti memiliki jawabannya.

Narasi ini tidak bermaksud menggurui tetapi siapa tahu para petinggi tentara dan polisi bisa lebih mengerti dengan cara ini. Hanya sekedar berbagi bahwa ada cara pandang oknum anggota yang tidak seperti pimpinannya, yang santun, damai, dan memberi keteduhan. Tetapi bukan tanpa alasan bila bawahan bersikap seperti itu. Sebab, bisa jadi; kesantunan, kedamaian, dan keteduhan pimpinannya berwajah dan terasa garang. Lalu para oknum itu mengekspresikan kekesalannya ke luar markas, kepada sesama oknum tentara, polisi dan warga biasa.

Ini mengingatkan pada cerita seorang bawahan di kantor. Ia usai mendapat arahan dan kemarahan dari atasannya. Begitu sampai di rumah, pegawai itu marah pada istri dan anaknya, bahkan dilengkapi aksi lempar kaleng bekas. Namun, oknum polisi yang diduga menembak tentara di OKU, belum tentu karena melepaskan kesal karena usai mendapat atensi pimpinannya. Tetapi apapun alasannya, oknum tentara dan polisi di OKU, maupun di tempat lainnya, sudah pasti ada yang bermasalah, dan tidak beres. =

Pengalaman Guru: Anak-anak, pengalaman adalah guru yang paling baik. Ayo siapa yang tahu, kenapa pengalaman kok disebut guru yang paling baik?

Murid: Karena pengalaman tidak pernah memberikan PR (Pekerjaan Rumah).

Guru: Ayo Keluarkan Buku Kalian. Ada tugas... kkhhhh..

Cak Munali

2

SUMENEP

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 TAHUN II

Pelajar Galang Dukungan Tolak UN 124 Kepala SLTP Ikuti Bedah Standar Kelulusan dan Kisi-Kisi Ujian Nasional Sumenep - Sejumlah organisasi pelajar di Kabupaten Sumenep saat ini sibuk menggalang kekuatan untuk menolak ujian nasional (UN) yang akan digelar pada April mendatang. Mereka menggalang dukungan kepada akademisi, organisasi sosial keagamaan, guru, dosen, siswa, wali siswa dan dewan untuk menolak UN. Mereka yang tergabung dalam aksi tersebut adalah PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep, GP Ansor, Lakpesdam NU, PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Sumenep, PC Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep, Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), BEM STKIP, STITA, INSTIKA, UNIJA, YUNIAM dan beberapa organisasi lainnya.

Aksi galang dukungan menolak UN muncul dari hasil diskusi beberapa organisasi tersebut. “Dan akhirnya antara kita sepakat akan menggalang kekuatan untuk menolak UN dengan hasil analisa bahwa UN bukan untuk bertujuan sebagai standardisasi mutu lulusan, hanya sebagai standarisasi nilai. Apalagi sesuai sosialiasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan RI bahwa ada perubahan paket,” kata Ketua Umum PC PMII Sumenep Satnawi di Gedung DPRD, Kamis (7/3).

Dia menilai, penambahan paket soal hanya akal-akalan pemerintah. “Kalaupun berdalih untuk meningkatkan efektifitas belajar siswa, saya kira itu hanya alasan pribadi saja, dan jika punya alasan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan, jelas tidak mungkin. Kecurangan dalam UN itu pasti ada kalau UN tetap dilaksananakan,” tegasnya.

Ketua PC IPNU Sumenep Saiful Harir menyatakan, langkah menolak UN perlu dilakukan agar pendidikan tidak hanya mengedepankan pe-

nilaian kognitif siswa. “Masih banyak yang harus dipikirkan selain hanya memikirkan angka, karena siswa itu punya beragam potensi yang berbeda selain hanya mengedepankan nilai kognitif belaka, masih ada afektif dan psikomotorik,” katanya.

Harir mencontohkan, Sekolah Qoryah Thoyyibah yang mandiri tanpa UN. “Tetapi siswa-siswinya mampu berkreasi dengan potensinya, bahkan ada banyak yang berprestasi di tingkat nasional,” jelasnya.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep Moh Fikri mengatakan bahwa penolakan UN masih dalam tahap pendalaman fakta. “Tetapi pada prinsipnya, kita sudah temukan beberapa fakta terkait dengan pelaksanaan UN yang menurut sebagian dari kami memang harus dihapus,” katanya.

Saat ini aliansi pelajar tersebut selain menyediakan form tanda tangan untuk menggalang dukungan, juga menggalang dukungan melalui pesan singkat. “Saat ini, selaian gerakan tanda tangan dan audiensi yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat, kita sudah menggalang dukungan melalui SMS ke beberapa elemen kepemudaan. Gerakan yang dilakukan melalui pesan singkat itu sudah kami sebar ke beberapa tokoh pendidikan, termasuk ke DPKS, semua anggota DPRD, para wartawan, para guru, orang tua dan elemen masyarakat,” kata Presma STKIP PGRI, Veri.

Saat ini, pelajar tersebut

sudah mendapat dukungan dari 200 orang. “Setelah dikulkulasi, dukungan itu baru sampai sekitar 200 orang.

Dukungan itu setelah kita gerakkan melalui SMS dan tanda tangan,” kata Koordintor lapangan, Eno Saputra.

Khawatir Tak Lulus Sementara sebanyak 124 Kepala SLTP se-Kabupaten Sumenep, Kamis (7/3) mengikuti bedah standar kelulusan (SKL) dan kisi-kisi soal ujian nasional (UN) di Gedung Ki Hajar Dewantara. Bedah SKL dan kisi-kisi tersebut untuk mengantisipasi angka ketidaklulusan peserta didik, termasuk untuk menjawab kekhawatiran perubahan paket soal dari lima menjadi 20 paket.

Kabid Pendidikan Mengengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Athaurrahman mengatakan, bedah SKL dan kisi-kisi bersama seluruh kepala sekolah se Kabupaten Sumenep merupakan langkah dan upaya Diknas sebagai antisipasi terhadap perubahan paket. “Bedah SKL dan kisi-kisi ini merupakan upaya antisipasi terhadap perubahan paket UN yang menjadi 20 paket dengan varian soal yang berbeda,” katanya kepada wartawan.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaan UN tahun 2013 akan sangat berbeda dengan tahun 2012. Selain ada perubahan paket dengan varian soal yang berbeda. “Tidak seperti kemarin, diletakkan dalam set yang berbeda. Jika ada salah satu siswa salah mengerjakan salah satunya, maka akan diganti secara keseluruhan, sehingga menuntut siswa dalam mengerjakan soal dituntut sangat hati-hati,” paparnya.

Selain perbedaan tersebut, Athorrahman juga menjelaskan bahwa ada perbedaan lain, seperti paket C yang dulu pelaksanaannya tidak bersamaan dengan ujian SLTA

syamsuni/koran madura

BEDAH UN. Sebanyak 124 Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se-Kabupaten Sumenep, Kamis (7/3) mengikuti bedah standar kelulusan dan kisi-kisi Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Sumenep di Gedung Ki Hajar Dewantara. pada tahun ini waktunya akan bersamaan. “Bedanya, waktu pelaksanaan ujian paket C akan dilaksanakan pada waktu sorenya,” jelasnya.

Perbedaan lainnya terjadi pada pengawas. Kalau tahun 2012 perguruan tinggi adalah pendamping Dinas Pendidikan, tetapi sekarang sebal-

inya, Dinas Pendidikan yang jadi pendamping perguruan tinggi. “Artinya, mekanisme UN tahun ini jauh sangat berbeda dengan tahun lalu.

Untuk itulah bedah SKL dan kisi-kisi wajib kita laksanakan untuk menyikapi kekhawatiran-kekhatiran yang terjadi,” tandasnya. (sym/mk)

PILGUB JATIM

TERKENDALA TRANSPORTASI

Calon PPS Belum Lengkapi Persyaratan

Tes Panwascam Kepulauan Batal Digelar

SUMENEP – Calon panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur banyak yang belum melengkapi berkas pendaftaran ke KPU Sumenep.

Mayoritas calon PPS belum menyerahkan kartu tanda penduduk. Padahal, pelaksanaan tes wawancara tinggal tiga hari lagi.

Anggota KPU Sumenep Moh. Ilyas mengatakan, KTP merupakan salah satu berkas calon PPS yang harus lengkapi. Pihaknya meminta calon PPS yang masing-masing diusulkan kepala desa segera melengkapi berkasn-

ya. “Kami pastikan setelah sampai pada waktu tes semua peserta sudah melengkapi berkas persyaratannya, karena kekurangannya hanya foto copy ijazah dan KTP. Dan kami pastikan disetiap desa tidak akan kekurangan peserta karena dari 332 desa itu mayoritas kades mengusulkan minimal 3 orang calon PPS,” ujarnya.

Jika sampai pelaksanaan tes wawancara calon PPS belum melengkapi berkas, KPU bisa saja menggagalkan yang bersangkutan. ”Kalau ternyata tetap tidak menyerahkan tentu saja konsekuesinya

bisa gagal. Tapi, kami tetap saja menunggu terlebih dahulu. Kami sudah meminta untuk melengkapi. Itu terjadi hampir di setiap desa,” kata Ilyas.

Sesuai jadwal KPU Jawa Timur, tes wawancara akan dilaksanakan pada 11-16 Maret di masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK). ”Itu akan lebih efisien.

Sebab, personel kami di KPU terbatas. Jadi, sangat tidak mungkin untuk melakukan tes wawancara kepada ratusan calon PPS itu. Maka, disiasati melalui PPK saja,” ucapnya.

Sekalipun tes seleksi tidak dilakukan KPU, Ilyas memastikan pelaksanaan tes PPS akan berlangsung objektif dan profesional, karena tes wawancara yang akan dilakukan sudah ada standar yang KPU berikan. ”Dipastikan tidak akan ada main mata.

Semuanya akan berlangsung objektif,” tegasnya.

Dari hasil seleksi selama enam hari, KPU akan mengambil tiga orang dari masing-masing desa sebagai anggota PPS. ”Mungkin bulan depan sudah ada kepastian masalah PPS ini,” tukasnya. (yat/rif/mk)

BANTUAN APBN

Data Penerima PUAP Menyusut SUMENEP – Penerima program usaha agribisnis perdesaan (PUAP) Kabupaten Sumenep tahun ini menurun. Jumlah penerima program APBN itu tahun ini hanya 11 gabungan kelompok tani (Gapoktan), sedangkan pada tahun 2012 lalu sebanyak 16 Gapoktan.

Pada tahun ini, APBN mengucurkan dana Rp 1,1 miliar untuk 11 Gapoktan di Sumenep.

Masing-masing Gapoktan mendapatkan dana Rp 100 juta. Pada tahun lalu kabupaten ujung timur pulau Madura ini mendapatkan dana Rp 1,6 miliar dari APBN. Kepala Bidang Agribisnis Dinas Pertanian (Disperta), M. Hafi menjelaskan, penentuan kuota penerima dan anggaran itu tergantung kepada Kementerian Pertanian.

Disperta hanya bertugas mel-

akukan verifikasi ke lapangan. ”Pengajuannya ke Kementan. Sedangkan verifikasinya, kami yang melakukan. Untuk tahun ini memang jatahnya berkurang,” ujarnya, Kamis (7/3).

Dia mengungkapkan, Gapoktan yang mengajukan untuk mendapatkan dana itu sebanyak 13 kelompok. Hanya saja, dua Gapoktan harus dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan. Selain, jatah untuk Sumenep memang 11 Gapoktan. ”Jatahnya memang 11 Gapoktan, tentu saja tidak bisa dipaksa. Ini sudah ketentuan,” tuturnya.

11 Gapoktan itu sudah final sebagai penerima dana tahunan dari APBN itu. Kecuali nanti Kementan menemukan adanya persyaratan yang usang sebelum dana itu

dicairkan. ”Intinya, dari hasil verifikasi kami sudah pasti menerima. Namun, apabila misalnya nanti ada KTP yang mati sebelum dicairkan bisa jadi gagal,” ujarnya.

Hafi mengungkapkan, penerima dana PUAP itu merupakan Gapoktan baru. Sehingga, Gapoktan yang sudah menerima tidak bisa menerima kembali. ”Aturannya, Gapoktan hanya menerima satu kali saja selama program ini ada. Gapoktan penerima yang betul-betul punya program,” ucapnya.

Para penerima dana PUAP saat ini menunggu pencairan dana. Pihaknya belum bisa memastikan waktu pencairan dana tersebut. ”Kami tidak tahu pastinya. Namun, lumrahnya ketika nama penerima sudah ada, setengah bulan

atau satu bulan setelahnya biasanya langsung cair ke rekening penerima,” tukasnya.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep Ach. Fausi meminta semua Gapoktan penerima PUAP tidak main-main dengan dana APBN itu. Dana harus dilaksanakan sesuai dengan petunujuk teknis yang ada. ”Misalnya, untuk usaha, pengembangan kelompok tani dan yang lainnya,” ujarnya.

Pihaknhya memastikan akan melakukan pengawasan secara intensif. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, dewan bisa bertindak tegas dengan cara memanggil poktan atau memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian. ”Siapapun jangan main-main dengan dana itu,” tegasnya. (yat/mk)

S

UMENEP – Tes Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) daerah kepulauan yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (7/3) kemarin gagal digelar karena terkendala alat transportasi. Panwaslu rencananya akan menggelar tes wawancara untuk lima kecamatan kepulauan.

Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan mengatakan sudah memberitahukan keterlambatan rekrutmen Panwascam daerah kepulauan ke Bawaslu Jawa Timur. “Kami sudah memberitahukan tentang faktor keterlambatan perekrutan Paswascam di Kabupaten Sumenep kepada provinsi tadi malam,” katanya, Kamis (7/3).

Panwaslu Sumenep akan menggelar rapat untuk membahas keterlambatan rekrutmen Paswascam di kepulauan. “Maka dari itu, kami akan mengadakan sidang pleno untuk masalah ketertundaan tersebut, apakah bisa menunda sampai besok atau besok lusa,” katanya.

Ia berharap, peserta yang berada di daerah kepulauan proaktif, sehingga cepat selesai. Karena batas terakhir tes harus selesai pada hari ini, 8 Maret 2013. “Maka sebab itu, tidak boleh tidak tanggal 7 atau tanggal 8 Maret ini harus selesai sehingga, kami mengharapkan bagi peserta Panwascam yang berada di kecamatan untuk proaktif

dalam mengikuti tes ini,” tegasnya.

Selain itu, ia menganjurkan semua peserta tidak bergantung terhadap kapal.

“Kami harap semua peserta tidak menggantungkan terhadap kapal saja, pakek perahu juga bisa yang penting sampai kedaratan Sumenep,” harapnya Zamrud mengatakan, jika cuaca sudah membaik dan ada kapal yang berlayar tapi calon Panwascam tidak berangkat, Panwas akan menganggap yang bersangkutan gugur tidak mengikuti tes.“Kita akan tuggu, ya nanti kalau kapal sudah ada, yang bersangkutan tidak hadir, saya akan nyatakan gugur,” tegasnya. (edy)

SUMENEP

3

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 TAHUN II

DUGAAN KORUPSI

Dewan Sarankan Kejaksaan Negeri Tuntaskan Kasus Pugar SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep mendesak kejaksaan negeri (kejari) setempat segera menuntaskan penyelidikan dugaan penyimpangan dana program usaha garam rakyat (Pugar) di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget. Sebab, perkembangan dugaan penyimpangan dana peremajaan alat dan perbaikan lahan sekitar Rp 50 juta yang dilaporkan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu sampai saat ini belum jelas.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep Juhari mengatakan, pihaknya mempertanyakan dugaan penyimpangan kasus Pugar karena sampai detik ini belum ada peningkatan status terhadap tersangkanya. ”Masalahnya kasus

ini sudah lama menggelinding di kejaksaan, tapi belum ada kejelasan,” katanya, Rabu (6/3).

Dewan minta kejaksaan serius menangani kasus dugaan penyimpangan Pugar itu. Sebab, menurut Juhari, ini menjadi atensi masyarakat. ”Dana APBN itu jatah untuk masyarakat, ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ada. Makanya, harus diusut tuntas,” ujar politisi PPP ini.

Juhari menambahkan, dugaan penyimpangan Pugar tidak hanya di Kalimook. Ada laporan dugaan penyimpangan di wilayah lain yang juga harus ditindaklanjuti. ”Jangan tebang pilih, kabarnya sudah beberapa wilayah di laporkan ke kejaksaan. Semuanya

harus diusut tuntas,” ucapnya dengan penuh harap.

Sementara Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto berjanji, kasus dugaan penyimpangan Pugar pasti selesai. Saat ini, pihaknya, masih mengumpulkan bukti dugaan penyimpangan untuk menetapkan tersangka. ”Dugaan penyimpangan ini kami selidiki secara mendalam. Kasus ini pasti diusut tuntas,” katanya.

Dia menuturkan, saat ini kejaksaan terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. ”Apabila alat bukti memang cukup, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak meningkatkan status atau menetapkan tersangka dalam kasus ini,” tukasnya. (yat/mk)

PENGHAPUSAN PERDA

GTT Merasa Terancam

S

UMENEP—Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Sukwan, Kamis (7/3) mendatangi Kantor Dewan Pendidikan Sumenep (DPS) untuk mengadukan tentang rencana penghapusan sejumlah item dalam peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan di Sumenep yang merupakan cantolan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Kordinator Forum GTT, Agus Hariyanto menuturkan, pihaknya mewakili guru lainnya mengadukan kecemasan mereka ke DPS untuk mencari solusi dan meminta DPS memperjuangkan aspirasinya. Rencana pencabutan sejumlah item tersebut dianggap menafikan peran GTT dan guru sukwan. “Masalah kami kita komunikasikan ke DPS agar didengar oleh pemerintah,” tuturnya, Kamis (7/3).

Ketua Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) Sumenep, Agus Harianto mengatakan, salah satu item yang dinilai mengancam terhadap keberadaan GTT itu diantaranya adalah setiap tenaga honorer yang diangkat satuan kerja akan dihapus. Hal ini yang menjadi salah satu kekhawatiran GTT tersebut.

“Item tersebut yang bisa mengancam keberadaan GTT di Sumenep ini. Dan kami tidak ingin terlempar gara-gara ini, karena kebanyakan GTT di Sumenep ini yang mengabdi sudah puluhan tahun,” ulasnya.

Dia mengungkapkan,

untuk guru honorer yang sudah masuk kategori dua di Sumenep mencapai 1.747 orang, sedangkan guru honorer secara keseluruhan mencapai 6.000 orang lebih. Artinya, jika mengacu pada perda tersebut, tidak menutup kemungkinan banyak guru honorer (GTT) akan kehilangan masa depan.

“Kami menginginkan GTT di Sumenep ini tidak dibayang-bayangi penghapusan sejumlah item dalam perda itu. GTT yang ada di Sumenep ini sudah banyak membantu kemajuan

Item tersebut yang bisa mengancam keberadaan GGT di Sumenep ini. Dan kami tidak ingin terlempar garagara ini, karena kebanyakan GTT di Sumenep ini yang mengabdi sudah puluhan tahun

Agus Harianto Ketua PGTT

pendidikan, meski mereka tidak menerima upah yang layak,” paparnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Komisi D DPRD Sumenep untuk melakukan hearing. Namun, sampai saaat ini belum ada jawaban. ‘Sebagai tenaga pendidik yang bersentuhan langsung, kami ingin tahu juga agar tidak timbul pra-

sangka dan kecurigaan yang berlebihan diantara sesama guru GTT,” katanya.

Mereka mengancam akan turun jalan jika pencabutan tersebut benarbenar terjadi. “Apabila rencana pencabutan Perda itu tetap diperlakukan tanpa disosialisasikan terlebih dahulu, kami para guru GTT akan turun ke jalan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPS Jamaluddin menjelaskan bahwa tuntutan guru GTT tersebut memang sudah sepantasnya dilakukan. Sebab tahapan untuk pengangkatan kategori-2 saja, menurutnya, prosesnya sudah luar biasa. Apalagi ditambah gonjanggonjang tidak jelasnya peraturan pemerintah dan diperjualbelikannya PNS yang belakangan kabarnya sudah marak.

Ia berjanji akan mengawal tuntutan Forum GTT itu sesuai kapasitasnya dan akan menyampaikan iktikad mereka ke pemerintah.

Mengenai rencana pencabutan sejumlah item tersebut, pihaknya tidak mendengar secara langsung. Namun, rencana pengangkatan secara bertahap sesuai prosentase dari jumlah keseluruhan GTT sebanyak 1742 orang yang akan diambil 35 persen.

Dia berharap kepada pemerintah, agar membela rakyat atau yang masuk K-2 secara sungguh-sungguh.

“Kami akan ikut mengawasi apapun yang berhubungan dengan K-2. Tuntutan mereka secepatnya kita rekomendasikan ke Pemkab,” tuturnya. (athink/rif/mk)

rif/koran madura

forum gtt. Sejumlah Guru Tidak Tetap Sumenep, Kamis (7/3) mendatangi Kantor Dewan Pendidikan Sumenep. Mereka mengadukan tentang rencana penghapusan item dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

hayat/koran madura

MANGKRAK. Warga sedang melintas di areal bangunan Pasar Anom Baru Sumenep yang saat ini pembangunannya belum terselesaikan. Dalam waktu dekat akan ada investor yang siap melanjutkan bangunan tersebut.

Investor Siap Lanjutkan Pembangunan Pasar SUMENEP - Komisi B DPRD Sumenep meminta Pemkab setempat pada semester kedua tahun ini melanjutkan pembangunan Pasar Anom Baru yang sampai saat ini masih mangkrak. “Bagi kami wajib hukumnya Pemerintah Sumenep pada pertengahan tahun ini memastikan siapa dan kapan selesainya pembangunan pasar tersebut,” kata Ketua Komisi B Bambang Prayogi, Kamis (7/3).

Jika sampai pertengahan tahun belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan tersebut, pihaknya meminta Pemkab melanjutkan pembangunan pasar menggunakan dana APBD. “Kalau pemerintah tidak bisa menentukan kapan dan siapa, maka kami menganjurkan kepada pemerintah untuk menggunakan dana dari APBD yang telah disediakan,” ujarnya.

Bambang menilai, pemerintah selama ini lalai dalan menangani persoalan

pembangunan pasar sehingga dana yang sudah dianggarkan pada tahun 2012 belum dimanfaatkan. “Pada tahun 2012 yang lalu, kami telah menganggarkan sebesar Rp. 16 miliar untuk melanjutkan pembangunan pasar tersebut. Namun, karena masih banyak masalah yang masih belum diselesaikan akhirnya uang tersebut tidak terpakai hingga dikembalikan lagi ke kas daerah,” tuturnya di ruang kerjanya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Imam Sukan-

di, menyatakan, akan segera melanjutkan pembangunan pasar. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Sumenep beberapa hari yang lalu terkait rencana kelanjutan pembangunan tersebut.

Pembangunan pasar akan dilanjutkan oleh investor. “Investor itu sudah memberikan pemaparan mengenai rencana kelanjutan pembangunan Pasar Anom Baru kepada Bupati,” jelasnya.

Setelah melakukan pemaparan secara detail mengenai perencaan tersebut, kata Sukandi, Bupati merespon baik.

Namun, pengerjaan pembangunan pasar kemungkinan akan dilanjutkan setelah persoalan dengan PT. Citra Bayu Sejahtera selesai.

Sampai saat ini, kuasa hukum Pemkab masih mendalami permasalahan yang ada. Kejaksaan berjanji akan segera

menyelesaikan kasus tersebut. “Masalah itu berproses, kami juga ingin yang tercepat. Tapi, kadang ada kendala yang menyebabkan lambannya pemerosesan tersebut,” terang Kajari Bambang Hartoto.

Pasar Induk Pemerintah berencana, setelah pembangunan pasar yang akan dilanjutkan inversot selesai, pasar tersebut akan dijadikan pasar induk. Semua yang ada dalam pasar akan direnovasi. “Kami berkeinginan setelah selesainya kelanjutan pembangunan pasar tersebut akan dijadikan sebagai pasar induk di Kabupaten Sumenep,” kata Sukandi.

Dengan demikian masyarat yang ada di pasar merasa nyaman dan aman. “Sehingga masyarakat aman dan nyaman ketika mengunjungi Pasar Anom,” jelasnya. (edy/rif/mk)

LINGKUNGAN

Bank Sampah Tak Diminati Nasabah SUMENEP – Tiga bank sampah yang disediakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep sejak dua tahun lalu untuk mengolah sampah plastik masih minim kiriman dari nasabah. Saat ini yang mengantarkan sampah plastik dan besi baru 200 nasabah.

Kepala BLH Kabupaten Sumenep Hari Patriadi menyatakan, tiga bank sampah tersebut terdapat di Desa Kalimook Kecamatan Kalianget, Desa Karang Duak Kecamatan Kota dan di kantor BLH sendiri.

Keberadaan bank sampah dimaksudkan untuk mengolah sampah yang tidak dimanfaatkan untuk diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Masyarakat yang menjadi nasabah mengumpulkan barang bekas diganti uang oleh petugas bank sampak.

“Setelah sampah itu terkumpul di bank sampah yang ada, para petugas kemudian mengelolanya sesuai jenis sampahnya apakah itu besi atau pun plastik. Kalau itu sampah plastik, disana (bank sampah) sudah tersedia alat pemotongnya dan begitu juga besi,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, keberadaan bank sampah itu bertujuan untuk mempermudah warga untuk menyetor atau mengumpulkan sampah tersebut, baik dari perumahan maupun diperkampungan. Dengan pengelolaan sampah de-

rif/koran madura

BANK SAMPAH. Petugas hendak membuka bank sampah, Kamis (7/3). Tiga bank sampah yang dimiliki PLH Sumenep sampai saat ini masih kurang diminati, hanya terdapat 200 nasabah. ngan baik, masyarakat akan bisa memanfaatkan sampah yang setiap hari ditemukan ditiap tempat.

“Rencananya, kami akan menambah bank sampah lagi disejumlah tempat. Karena dengan adanya bank sampah itu masyarakat lebih mudah menjual sampah kepada bank sampah itu,” ungkapnya.

Ditanya berapa jumlah sampah plastik atau besi yang

terkumpul, pihaknya mengaku belum memiliki data yang kongkrit dengan alasan disetiap bank pasti ada datanya.

Hanya saja, dengan adanya bank sampah itu, sampah utamanya besi dan plastik bisa dikelola.

“Kami memang belum mengetahui berapa jumlah sampah yang terkumpul setiap bulannya, tapi setiap nasabah dan bank sampah pasti mem-

punyai datanya karena setiap mereka setor sampah pasti dicatat seperi layaknya nasabah bank saat menyetorkan uangnya,” jelasnya berkelit.

Dia memaparkan, bahwa keberadaan bank sampah itu benar-benar membantu meningkatkan daya ekonomi sampah menjadi lebih ekonomis dan membantu masyarakat lebih kreatif dalam mengolah sampah. (rif/mk)

4 STOP BIBIT TEMBAKAU

Dishutbun Hentikan Bantuan Bibit Tembakau di Tiga Kecamatan PAMEKASAN- Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan menghentikan bantuan bibit tembakau di tiga kecamatan di kabupaten tersebut yakni Kecamatan Galis, Pademawu dan Kecamatan Pamekasan.

Penghentian itu dilakukan untuk menjaga kualitas tembakau lokal, karena di tiga kecamatan itu, dinilai produksi tembakaunya memiliki kandungan air yang cukup tinggi.

Kepala Bidang Perkebunan Dishutbun, Tri Widjaja, tiga kecamatan itu tidak direkomendasikan untuk menanam tembakau, karena berdasar hasil penelitian penelitian, tiga daerah tersebut kandungan kloor tanahnya sangat tinggi. Perusahaan rokok sendiri tidak menginginkan kualitas tembakau yang ditanam di daerah yang kandungan kloornya tinggi.

“Sudah beberapa tahun lalu kami sampaikan kepada petani agar daerah yang kloornya tinggi agar beralih ke tanaman yang lain. Maka tahun ini bantuan pembibitannya kami hentikan,” kata Tri Widjaja, kemarin (7/3).

Dishutbun sendiri, mulai tahun ini akan menyebarkan benih untuk dilakukan pembibitan di sepuluh kecamatan. Tekhnisnya bukan penanamannya diserahkan secara swadaya kepada masingmasing kelompok tani, sedang lembaga itu hanya menyediakan benih.

Namun demikian, bagi petani di tiga kecamatan itu yang memaksakan diri untuk melakukan pembibitan, Dishutbun tetap akan memberikan bantuan benih seadanya.

Saat ini, terang Widjaja, benih yang sudah disiapkannya masih sama dengan tahun lalu yakni 450 kg jenis Prancak 95 sesuai rekomendasi perusahaan rokok dan belum dilakukan pembenihan untuk varietas tembakau di luar Prancak 95. Sudah ada beberapa kelompok tani yang mengajukan permohonan bantuan benih Sementara itu, sejumlah pengusaha tembakau menilai, rapat dengar pendapat tentang budidaya tembakau antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), perwakilan pabrik rokok, komisi B DPRD, serta sejumlah asosiasi petani tembakau di Pamekasan dinilai tidak akan memberi dampak perubahan postif terhadap permasalahan petani tembakau di wilayah itu.

Sebab, para petani tetap akan menggunakan kebiasaan yang selama ini dipegang dalam melakukan budidaya tembakau yang masih dinilai baik dan benar karena sudah menjadi mata pencaharian setiap musim.

Salah seorang pengusaha tembakau Pamekasan, Suli Faris, menilai Rapat Dengar Pendapat itu memang penting dilakukan namun diyakini tidak akan mampu mengatasi permasalahan petani yang cendrung mengalami kerugian pada setiap musim.

Sebab rapat itu tidak terarah pada pembicaraan tentang kesepahaman antara petani dengan perwakilan pabrik rokok dan tetap akan memposisikan petani sebagai pihak yang cenderung dirugikan.

Menurut Suli, sebetulnya ada hal yang harus disikapi berkaitan dengan ancaman terhaap nasib petani tembakau di beberapa daerah penghasil tembakau yaitu kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada petani dan cenderung merugikan petani tembakau lokal.

“Urgensi koordinasi ini penting, karena banyak hal yang perlu disepakati untuk perbaikan produk. Tapi saya pikir ini bukan satu-satunya cara sehingga pemerintah harus mencari jalan keluar dari permasalahan yang dianggap merugikan petani,” katanya.

Kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada petani lokal itu, kata dia, adalah kemudahan pengusaha rokok untuk mengimport tembakau luar negeri tanpa bea cukai.

Menurutnya, kemudahan itu, menyebabkan pihak pabrikan memilih mendatangkan tembakau luar negeri. Akibatnya, harga tembakau lokal akan murah.

Selain itu, pungutan cukai rokok yang cedrung naik setiap tahun diyakini mengancam nasib petani tembakau lokal karena kebijakan ini juga akan memaksa pabrikan membeli tembakau yang merupakan bahan baku rokok dengan harga murah untuk menekan biaya produksi.

Yang harus dilakukan oleh pemerintah Pamekasan adalah melakukan trobosan untuk menekan pemerintah pusat, agar menaikkan tarif cukai tembakau import serta menurunkan cukai rokok dengan cara bekerjasama dengan daerah penghasil tembakau lainnya. (fik/uzi/muj)

TIDAK ADA IJIN

Satpol PP Tutup Paksa Alfamart PAMEKASAN- Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, kemarin (7/3), akhirnya menutup secara paksa toko Alfamart yang ada di Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan.

Penutupan itu karena pendirian minimarket itu tidak disertai ijin yang menjadi persyaratan beroperasinya sebuah tempat usaha modern.

Penutupan paksa itu didampingi aparat dari Polsek Tlanakan dan Koramil setempat.

Kepala Seksi Pendindakan Pol PP Pamekasan, Muhammad Yusuf, mengatakan sebelum melakukan penutupan paksa itu, toko tersebut sudah diberi teguran dan pembinaan beberapa kali sejak kali pertama beroperasi.

Sebab lembaganya sudah mengantongi informasi dari masyarakat kalau toko itu tidak memiliki ijin usaha.

“Hari Senin kemarin pihak Alfamart berjanji akan menutup usahanya. Keeseokan harinya juga kami pantau ternyata masih buka dan tidak ada tanda-tanda akan tutup.

Karena seperti dipermainkan, maka langsung kami paksa untuk menutupnya,” katanya.

PAMEKASAN

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

Seharusnya, kata dia, sebelum toko tersebut beroperasi, harus terlebih dahulu melengkapi kewajiban berupa kelengkapan administrasi perijinan. Sedang yang terjadi dalam kasus ini, toko tersebut beroperasi sebelum ijin operasional dimiliki.

Kepala Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Herman Sukamto, beberapa waktu lalu mengatakan salah satu toko moderen di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan itu belum mengantongi ijin operasional.

Pihaknya juga masih menutup pengajuan ijin pendirian pasar moderen di wilayah Pamekasan ada Peraturan Bupati yang melarang sampai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Moderen yang saat ini dibahas di DPRD setempat disahkan.

“Sampai saat ini kami belum bisa mengeluarkan ijin pendirian pasar baru karena dalam Raperda soal itu masih dalam pembahasan,” kata Herman. (fik/muj)

Komisi Garam Tunda Pembentukan Tim Advokasi PAMEKASAN: Komisi Garam Pamekasan (KGP) menunda pembentukan tim advokasi petani garam di Pamekasan. Tim itu rencananya akan menjadi mediator petani garam rakyat dengan pihak investor dan pemerintah serta membantu peningkatan kapasitas petani.

Sekretaris KGP, Yoyok R Efendi, mengatakan penundaan tersebut karena menunggu masa pergantian kepemimpinan di Kabupaten Pamekasan setelah Pemilukada lalu.

“Setelah tim Komisi Garam Pamekasan melakukan koordinasi, pembentukan tim itu ditunda, dan diputuskan untuk menunggu pergantian kepala daerah Kabupaten Pamekasan,” kata Yoyok, kemarin (7/3).

Yoyok mengatakan rencana itu akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Sehingga aktivitas tim yang akan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap tata produksi dan tata niaga garam di Pamekasan dapat terjaga.

Saat ini, kata dia, KGP sedang merampungkan pembahasan tugas dan fungsi tim yang akan dibentuk yang melibatkan beberapa komponen sehingga setelah dilakukan pembentukan, tim itu sudah bisa melaksanakan fungsinya.

Tim advokasi itu, nantinya akan membicarakan semua persoalan yang dialami petani garam pamekasan. Termasuk pula menjadi mediator petani terhadap pengusaha garam.

Yoyok berharap, setelah tim terbentuk, persoalan yang menyakut garam di Pamekasan, baik mengenai

ketentuan harga dan kualitas bisa teratasi dengan baik.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi selama ini belum ada tim yang benar-benar menjadi penyambung komunikasi antara petani dengan pengusaha garam. Sehingga masing-masing bergerak sendiri-sendiri dan tidak pernah bertemu untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dialami.

Pembentukan tim itu,

menurutnya, sangat baik asalkan benar-benar berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Sebisa mungkin, keanggotaan di dalam tim tersebut, tidak hanya dari unsur petani, namun juga melibatkan perwakilan pemerintah, dan pengusaha.

“Syukur, kalau tim itu sampai bisa mengawasi masuknya garam impor ke Pamekasan, sehingga stok bisa terjaga dan harga akan stabil,” katanya.

Rencana pembentukan tim yang berfungsi memperkuat posisi petani garam itu muncul, menyusul munculnya keluhan sejumlah petani garam yang mengaku kecewa terhadap perusahaan yang membeli garam rakyat tidak sesuai dengan harga rendah.

Persoalan tersebut muncul, saat dilakukan pertemuan antara perwakilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, petani garam, tengkulak dan

asosiasi garm di ruang pertemuan Kantor Bupati Pamekasan beberapa waktu yang lalu.

Dalam pertemuan itu, para petani menyampaikan keluhan karena hanya sebagian kecil dari garam produksi mereka yang dibeli perusahaan garam. Para pengusaha mengatakan, mereka tidak membeli garam petani karena masih memiliki persediaan garam impor.(afa/muj)

PEMILIHAN KEPALA DESA

500 Polisi Menjaga Keamanan Pilkades Serentak PAMEKASAN- Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan akan mengerahkan sebanyak 500 personel anggotanya untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang direncanakan akan digelar pada 14 april mendatang.

Jumlah itu belum termasuk anggota dari Kepolisian Sektor (Polsek) di kecamatan yang melaksanakan pilkades.

Kepala Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang

Chadarusman, mengatakan pihaknya akan menempatkan 20 personel petugas kepolisian di masing-masing desa yang menggelar pilkades secara serentak untuk pengamanan.

“Para personel itu nantinya akan melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup untuk mengantisipasi munculnya gejolak,” kata Kapolres, kemarin (7/3).

Diluar 500 personel itu, Polres juga menyiapkan pasu-

kan tambahan yang akan diterjunkan jika kondisi membutuhkan. Pasukan tambahan itu berasal dari sisa pasukan di Polres serta bantuan personel dari tiga Polres lain di Madura, yakni Polres Sampang, Bangkalan dan Sumenep.

Kapolres Berharap, semua pihak ikut membantu menjaga keamanan pada saat pelaksanaan Pilkades sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia menya-

datang. Sebanyak 25 desa dari 92 desa yang akan menggelar pilkades tahun ini, akan menggelar pemilihan pucuk pimpinan pemerintahan desa pada tanggal tersebut.

Bupati setempat, Kholilurrahman, mengatakan penetapan tanggal itu berdasar hasil kesepakatan dengan panitia pelaksana Pilkades di masing-masing desa dan disesuaikan dengan kesiapan perangkat pelaksanaan masing-masing. (afa/muj)

PENIPUAN

PERATURAN PENDIDIKAN

Baleg Prioritaskan Pembahasan Perda Pendidikan PAMEKASAN- Badan Legislasi (Baleg) DPRD Pamekasan, akan membahas lebih awal Revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pamekasan. Perubahan itu dinilai penting karena akan memasukkan pendidikan berbasis karakter dalam kurikulum pendidikan di seluruh sekolah di wilayah Pamekasan.

Ketua Badan Legislasi, Taufikurrahman, pembahasan Revisi Perda Pendidikan itu, tidak akan menafikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lain, yang saat ini sudah masuk di Baleg DPRD. “Raperda lain tetap akan dibahas segera terutama yang masuk dalam daftar prioritas, hanya karena ini menyangkut pendidikan karakter yang akan diterapkan di Pamekasan, maka pembahasannya dilakukan lebih awal,” kata Taufikurrahman, kemarin (7/3).

Raperda yang masuk dalam daftar prioritas yang dimaksud Taufik adalah empat raperda, antara lain Raperda Pengelolaan sampah,

takan akan menindak tegas siapapun yang mengganggu stabilitas keamanan tanpa pandang bulu.

“Kami juga sudah melakukan upaya pendekatan dengan tokoh masyarakat di desa-desa yang akan menggelar pilkades, untuk ikut berpartisipasi menciptakan keamanan lingkungan,” katanya.

Pelaksanaan Pilkades secara serentak tahap pertama di Pamekasan akan dilaksanakan pada 14 April men-

Raperda Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Raperda Ruang Terbuka Hijau dan Raperda penyertaan modal di PDAM Pamekasan.

Diantara penekanan itu, antara lain pembiasaan hidup sehat dan bersih serta penanaman nilai keimanan dan ketaqwaan melalui pembiasaan doa sebelum belajar, salat duha, salah duhur berjamaah, mengucap salam, pakaian menutup aurat dan lain sebagianya, Selain itu, pembahasan itu dinilai mendesak karena akan disesuaikan dengan perkembangan peraturan pemerintah tentang pendidikan serta dinamika pendidikan secara nasional. Apalagi, Perda Pendidikan itu diterbitkan tujuh tahun lalu sehingga membu-

tuhkan penyesuaian dengan kondisi saat ini.

Salah satu staf ahli Bupati Bidang Pendidikan, Yusuf Suhartono, mengatakan salah satu unsur yang harus dimasukkan dalam Perubahan Perda Kependidikan adalah pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintah pusat.

Setidaknya ada 18 komponen pendidikan karakter yang harus dimasukkan dalam peraturan daerah itu serta harus menekankan pada penanaman sikap dan kebiasaan berprilaku, bukan hanya pada tataran pengetahuan.

“Diantara penekanan itu, antara lain pembiasaan hidup sehat dan bersih serta penanaman nilai keimanan dan ketaqwaan melalui pembiasaan doa sebelum belajar, salat duha, salah duhur berjamaah, mengucap salam, pakaian menutup aurat dan lain sebagianya, “ kata Yusuf.

Pendidikan karakter itu, akan disesuaikan dengan karakter di daerah masingmasing. Yusuf mencontohkan Pamekasan yang memiliki motto Gerbang Salam, maka pendidikan karakter itu akan menyesuaikan dengan motto tersebut.

Pemuda Lapor Polisi Setelah Batal Jadi Satpam PAMEKASAN- Tiga orang warga asal Kecamatan Larangan, Pamekasan, kemarin (7/2), melaporkan dugaan penipuan bermodus pengangkatan Satpam, ke Mapolres setempat. Ketiga orang itu, dua diantaranya merupakan kakak beradik, yakni Mohammad Kholis, 21, dan Erli Hidayat, 19, warga Desa Kaduara dan Hamsun Hadi, 23 warga Desa Lancar.

Kepada polisi, ketiganya mengadukan dugaan penipuan yang dilakukan Rendi Irawan, yang mengaku warga Kecamatan Pakong, Pamekasan. Pelaku menjanjikan ketiga orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan itu untuk bekerja sebagai tenaga satuan pengaman (satpam) di salah satu bank di Pamekasan.

Erli Hidayat mengatakan, Rendi yang mengaku bekerja sebagai anggota intelejen dari Surabaya dan anak seorang kepala desa di Pakong itu mengatakan dirinya bisa membantu mengupayakan untuk bekerja sebagai satpam.

Untuk itu, ketiganya diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 1,7 juta. Uang itu digunakan sebagai biaya pengurusan administrasi, pem-

belian seragam dan senjata serta kebutuhan lainnya.

Setelah ketiganya melakukan pembayaran, pada akhir Februari lalu diajak pelaku ke Surabaya untuk dilantik sebagai satpam. Namun mereka hanya diajak bermalam di sebuah tempat penginapan.

Saat ditanya soal rencana pelantikan itu, pelaku malah mengajak pulang dengan alasan ibunya dirawat di rumah sakit dan berjanji akan tetap mengupayakan agar ketiga orang yang saat ini bekerja sebagai buruh bangunan itu segera dilantik.

Kepala Satuan Reskrim Polres Pamekasan, Muhammad Nur Amin, mengatakan segera melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Sebagai langkah awal, pihaknya mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa saksi-saksi, terutama saksi korban. Sebab, identitas yang digunakan pelaku diduga palsu.

“Kami menduga identitas yang digunakan palsu. Karenanya, kami akan lakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti serta mencari pelakunya,” katanya. (uzi/muj)

SAMPANG

Polisi Tangkap Otak Pelaku Pembunuhan Habib Alwi

BERMAIN AIR

Anak-anak Tetap Ceria Meski Dilanda Banjir DITANGKAP: Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang berhasil menangkap Mattawi (tengah) warga Kampung Mandala Desa Rabesan Kecamatan Kedungdung yang diduga sebagai otak pembunuhan Habib Alwi warga Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Kamis (7/3) kemarin.

ryan hariyanto/koran madura

SAMPANG - Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang berhasil menangkap Mattawi (60), warga Kampung Mandala Desa Rabesan Kecamatan Kedungdung yang diduga sebagai otak pembunuhan tokoh masyarakat almarhum Habib Alwi (50), warga desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Tersangka ditangkap di rumahnya, tanpa ada perlawanan.

Sebelumnya diberitakan pihak kepolisian cukup lamban mengungkap pelaku pembunuhan, karena sejak peristiwa pembunuhan itu terjadi pada 30 Oktober 2012 terduga berada di kawasan Bunda Halima Cikuning Cirebon Jawa Barat untuk berobat dikarenakan dirinya sakit lumpuh selama lima bulan.

“Saya setelah kejadian itu, saya di rumah sakit lumpuh,

5

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

saya sakit lumpuh, dan akhirnya saya berobat alternatif ke Cirebon,” ucap Mattawi, Kamis (07/3).

Ditanya mengenai motif pembunuhan, Mattawi yang saat dibawa ke ruangan Polres Sampang tertatih-tatih lantaran sakit itu mengaku karena asmara.

“Tidak ada masalah kalau saya pribadi, karena kan saya sudah saling mempertemu-

kan dalam permasalahan itu, supaya mencari yang terbaik dan tidak ada kejadian apa pun, dan saling memaafkan,” kelitnya.

Meski terduga mengelak saat ditanya sebagai otak pembunuhan almarhum Habib Alwi, aparat kepolisian menangkapnya karena keterangan sejumlah saksi yang menyatakan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut.

Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Wakapolres Kompol Sujiono menjelaskan pihaknya sudah membentuk tim untuk menangkap Mattawi. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil meringkus tersangka di rumahnya.

Sebelumnya, kata Sujiono, polisi telah berhasil menang-

kap satu tersangka lain bernama Mastuki yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat.

“Jadi untuk saat ini kami sudah berhasil mengamankan dua tersangka pembunuhan Habib Alwi,” tegasnya.

Sementara itu Kasat Reskrim AKP Roman Smaradhana Elhaj mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi, Mattawi diduga sebagai otak pelaku pembunuhan tersebut sehingga tersangka bakal dijerat pasal 55 junto pasal 340 KUHP tentang membantu perbuatan tindak pidana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

“Masih ada 3 tersangka lagi yang masih DPO, yaitu Syr, Sml, dan DJL yang saat ini berada di luar Madura,” pungkasnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG - Ada keceriaan di antara kekhawatiran mayoritas masyarakat yang berada di daerah yang terkena dampak luapan air sungai Kemuning Sampang.

Mereka seolah tak perduli luapan air dari sungai Kemuning tersebut adalah bencana banjir yang menimpa mereka. Dengan kepolosannya, mereka asyik bercanda dengan satu sama lainnya sembari bermain air luapan sungai yang meluber ke jalan-jalan di sekitar Jalan Imam Bonjol dan Jalan desa di desa Gunung Maddah Sampang.

Tampak beberapa siswa dan siswi SD yang bermain air yang meluap di Jalan Imam Bonjol. Rumah siswa dan siswi yang baru pulang sekolah ini berdekatan dengan sekolah mereka, jadi

mereka berangkat dan pulang sekolah berjalan kaki.

Tari (6), salah satu siswi yang masih duduk di kelas 1 ini dengan polos mengatakan, memang sengaja tidak langsung pulang, karena masih ingin bermain air yang meluap di jalan. “Saya senang kalau banjir, bisa bermain air,” tutur Tari, Kamis (07/03).

Sementara itu di Jalan Desa Gunung Maddah tampak tiga anak sedang asyik bermain air dengan menggunakan ban. Ryan (10), Sigit (8), dan Fafan terlihat riang sekali bermain air yang meluap di jalan yang tingginya hanya sekitar 20-30 cm.

Ryan mengaku sepulang sekolah dia cepat-cepat pulang, karena ingin bermain air banjir. “Dari sekolah saya cepat-cepat pulang karena

ingin lekas bermain air banjir,” tutur Ryan.

Sedangkan Ryan mengatakan, sebenarnya dia dan teman-temannya inginnya bermain dari pagi. Karena hari ini masih Ujian Tengah Semester (UTS), maka ia dan teman-temanya harus masuk sekolah dulu. Biasanya kalau di hari-hari bukan ujian, mereka tidak masuk sekolah.

“Sebenarnya ingin main air dari pagi, air dari tadi malam sudah ada, karena UTS harus masuk dulu,” tutur Fafan sambil tersenyum.

Air luapan sungai Kemuning meluap di jalanan sepanjang Jalan Imam Bonjol, di jalanan Desa Gunung Maddah sekitar pasar Ambunten, dan di jalanan kampung Glisgis, dengan ketinggian 20-30 cm. (cyo/ msa/rah)

cahyo wuriyanto/koran madura

BERMAIN: Tampak anak-anak asyik bermain air luapan sungai yang meluber di sekitar Jalan Imam Bonjol dan Jalan desa di desa Gunung Maddah kabupaten Sampang Kamis (07/03) kemarin.

6

Warga Tolak Pengurukan Pelabuhan Sejati

ryan hariyanto/koran madura

UNJUK RASA: Wakil Bupati, Fadhilah Budiono (pakai kopiah) saat menemui massa unjuk rasa, FMC (Forum Masyarakat Camplong) Kamis (7/3) kemarin.

SAMPANG – Setelah tiga hari Kabupaten Sampang berturut–turut dengan adanya aksi unjuk rasa, Kamis (07/03), giliran belasan FMC (Forum Masyarakat Camplong) kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak pengurukan pelabuhan di kawasan Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dinilai hanya menyengsarakan rakyat sekitarnya.

Selama ini pengurukan di kawasan tersebut telah merusak fasilitas kepentingan umum warga desa setempat, terutama merusak jalan antar kabupaten.

Bahkan mereka menilai selama ini pihak terkait masih belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kecamatan Camplong mengenai proyek pembangunan pelabuhan di desa Taddan kecamatan Camplong. Apalagi, pembangunan tersebut tidak memikirkan adanya dampak positif dan negatif dalam pembangunan tersebut.

Mereka mengawali aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sampang di jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang, sekitar pukul 10.00 Wib.

SAMPANG

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

Belasan massa FMC dalam melakukan orasinya berjalan dari depan pasar Srimangunan Sampang hingga ke Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang dengan maksud menjumpai kepala daerah Sampang yang sudah bekerja selama tujuh hari itu.

Aksi demonstrasi berjalan lancar. Para pendemo ditemui oleh pemimpin Kabupaten Sampang. Dalam demonstrasi tersebut sempat terjadi aksi saling dorong antara para demonstran dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Aksi dorong-dorongan itu terjadi karena hanya salah satu perwakilan pendemo yang dipersilahkan masuk memasuki gedung pemkab setempat. Namun mereka bersikukuh untuk bisa

menemui kepala daerah.

“Kami tidak mau masuk apalagi hanya segelintir dari kami, karena kami tidak ingin ada rasa kecemburuan. Kami ingin bisa tahu pasti jawaban pemimpin kami,” teriak Zainal.

Korlap aksi FMC Zainal Abidin usai melakukan demo mengatakan kedatangan para masyarakat Camplong meminta terhadap Bupati dan DPRD Kabupaten Sampang untuk segera mengaudit seluruh keuangan yang dimiliki oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Sampang Sarana Shorebase (SSS).

Menurut Zainal kedatangannya untuk meminta pemerintah agar bisa segera memperbaiki jalan batu karang yang telah dirusak setelah adanya pengurukan Pelabuhan Sejati.

“Kami meminta segera tangani hal itu (pengurukan Pelabuhan Sejati). Apa lagi dalam pengurukan itu terkait status pengurukan tidak jelas, bahkan tidak ada perhatian,” ujarnya.

Para pendemo mendedline

satu bulan pemerintah harus bisa menyeselesaikan tuntutan mereka, yaitu mengaudit dan mempublikasikan seluruh keuangan oleh BUMD agar dinilai transparan dan akuntable, dengan itu bisa menimalisir kecemburuan masyarakat Kecamatan Camplong. Sementara itu, setelah beberapa pendemo menunggu dengan pasti jawaban tuntutan mereka, wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menemui para warga masyarakat Samplong.

Di hadapan belasan pendemo Fadhilah Budiono mengatakan dirinya masih akan menindaklanjuti tuntutan mereka, dengan waktu kurang lebih satu bulan. Dalam memproses permasalahan itu, pemerintah Sampang masih akan mengaudit kembali yang proses tersebut membutuhkan selama dua minggu.

“Saya senang dengan adanya para aksi itu, karena dimana kita tidak tahu bisa tahu. Tapi yang jelas, kalau selama 7 x 24 jam saya gak bisa, karena ini harus buat surat untuk meng-audit nya,” ujarnya. (ryn/msa/rah)

KORBAN KONFLIK SARA

Hingga Kini Penanganan Pengungsi Belum Jelas SAMPANG – Meski Bupati Sampang K. Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono sudah dilantik, ternyata penanganan pengungsi konflik SARA yang berada di Gor Tenis Indor hingga sekarang masih belum jelas.

Pemerintahan Kabupaten Sampang di bawah kepemimpinan K. Fannan Hasib dan meski sudah beberapa kali pemerintahan provinsi Jawa Timur mendatangi para pengungsi yang hingga saat ini masih mengungsi di tempat fasilitas umum olahraga milik pemkab Sampang, belum menemukan solusi yang terbaik.

Dalam hari pertama kerja bupati K. Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono beserta jajaran Forum Pimpinan Daerah menerima kunjungan Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat.

Pertemuan berlangsung sekitar dua jam di pendopo bupati Sampang, sekitar pukul 13.00 wib pada hari Rabu (27/2) lalu, untuk membicarakan diantaranya masalah pengungsi konflik SARA. M. Imdadun Rahmat saat berkunjung ke Pendopo Bupati Sampang meminta kepada sejumlah lembaga negara Republik Indonesia untuk segera melaksanakan komitmennya untuk ikut andil dalam menyelesaikan kasus

Sara yang terjadi di Kabupaten Sampang.

“Kasus SARA yang terjadi di Sampang ini untuk segera bisa terselesaikan dan bisa mencari solusi terbaik agar semua pihak tidak ada yang merasa tersakiti,” terangnya.

Bahkan beberapa waktu lalu juga, Dewan Pertimbangan Presiden (WanTimPres)

“Kasus SARA yang terjadi di Sampang ini untuk segera bisa terselesaikan dan bisa mencari solusi terbaik agar semua pihak tidak ada yang merasa tersakiti,” M. Imdadun Rahmat Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM

kembali mendatangai lokasi pengungsian korban konflik syiah-sunni yang terjadi di desa Nangkernang dan desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang pada bulan Agustus 2012, juga membicarakan tentang penanganan masalah konflik dan pengungsi tersebut.

Dalam kunjungannya yang ketiga kalinya Wat-

impres Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan mengaku berupaya rekonsiliasi dari pemerintahan guna menyelesaikan konflik, namun a hanya memberikan harapan saja.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf saat ditemui di Kecamatan Ketapang ketika menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW, beberapa hari lalu mengatakan, pencarian solusi terbaik untuk para pengungsi di Gor Tenis Indor masih ditindak lanjuti.

Wakil Gubernur menginginkan para pengungsi itu bisa secepatnya kembali ke tempat semula, namun karena kekhawatiran para pengungsi masih merasa trauma karena situasinya hingga kini belum memungkinkan.

“Saya ketemu sama Komnas HAM, dimana komnas HAM sudah ketemu sama para pengungsi yang intinya mereka ingin bersedia untuk pindah ke hunian sementara di daerah sekitar Sampang itu, agar mereka mendapatkan tempat yang layak,” tandas Gus Ipul kepada Koran Madura.

Akan tetapi, semua pertemuan dan kunjungan para pejabat tinggi negara itu belum memenuhi harapan para pengungsi konflik SARA di Sampang.(ryn/msa/rah)

TANAMAN

Petani Bisa Gagal Panen

TERNAK BURUNG

Peternak Puyuh Dibayang-bayangi Kebangkrutan SAMPANG - Para peterrnak burung puyuh di Sampang akhir-akhir ini berkurang, karena banyak diantaranya yang sudah gulung tikar akibat kesulitan memasarkan telur burung tersebut.

Dayat (35), salah satu warga Selong Permai yang pernah mencoba berternak burung puyuh mengatakan beberapa waktu yang lalu dirinya pernah mencoba berternak burung puyuh sebanyak 500 ekor, akan tetapi akhirnya usahanya jatuh.

“Saat itu, saya pernah mencoba berternak sebanyak 500 ekor burung puyuh di desa Kasoan.

Saya memperkerjakan orang di sana. Usaha ternak saya hanya bertahan selama 2 bulan karena saya kesulitan dalam hal pemasaran telur burung puyuh,” tutur Dayat, Kamis (07/03).

Dayat mengaku tertarik

beternak burung puyuh karena ada seorang temannya yang berternak burung puyuh mendulang hasil yang besar.

Ingin mendapat hasil seperti temannya itu, dia pun mencoba berternak burung puyuh.

Akan tetapi, selama dia beternak buruh puyuh, ternyata mendapatkan masalah tidak hanya masalah pemasaran, tetapi juga aroma bau yang tidak sedap dari peternakan burung puyuhnya.

Keadaan bau itu bisa ia antisipasi dengan mencari lokasi di area pinggiran kota yang tidak padat penduduk. Bahkan dia menemukan lokasi tersebut dimana orangnya juga bisa diajak kerjasama, yaitu salah seorang warga di desa Kasoan.

“Dikarenakan rentan bermasalah dengan warga sekitar, karena bau yang tidak sedap,

maka saya mencari lokasi di pinggiran kota yang tidak padat penduduk, dan saya menemukan daerah yang cocok yaitu di desa Kasoan kecamatan Sampang,” kata Dayat.

Dayat menambahkan bahwa berternak burung puyuh ini mempunyai prospek yang baik, asalkan dari peternak mempunyai manejemen pemasaran yang baik. Hanya saja dirinya yang tidak memiliki pasaran yang jelas sehingga tidak mendapat keuntungan.

Selain itu, bagi peternak kecil seperti dirinya menjadi masalah karena kalah bersaing dengan pemasok besar telur burung puyuh. Kendati biaya pemeliharaan tidak tinggi, biaya awal juga tidak terlalu tinggi, dan harga telur di pasaran juga bagus.

“Sebenarnya prospeknya

bagus, saya dulu sempat berjalan selama sebulan, tapi setelah itu saya kesulitan menembus pasar karena kalah bersaing dengan pemasok telur dalam jumlah besar. Para pedagang takut menerima telur dari peternak kecil karena takut ditinggal oleh para pemasok besar. Hal itu terkait apabila pedagang membutuhkan telur dalam jumlah yang banyak, meski saya dulu menjual ke pedagang lebih murah dengan harga pemasok,“ tutur Dayat.

Lutfi (36), salah satu peternak burung puyuh asal kelurahan Banyuanyar yang masih eksis, mengaku bahwa ada sedikit masalah dalam pemasaran, yang membuat peternak lainnya mengalami kerugian dan akhirnya banyak diantara mereka yang gulung tikar.

Lutfi menambahkan bahwa untuk pemasaran saat ini dirinya mempunyai pelanggan dari beberapa penjual makanan yang berbahan telur puyuh, karena itulah peternakannya bisa berjalan sampai saat ini.

“Setiap hari peternakan burung puyuh saya bisa menghasilkan 8-10 kg telur, dan itu semua sudah ada yang memesan, mayoritas para penjual makanan berbahan telur puyuh,“ ujarnya.

Menurut Lutfi ketertarikan orang beternak burung puyuh, selain terjangkau, juga harga telur yang bagus. “Harga telur juga tidak pasti, sekarang mungkin sedang bagus 1 kg Rp. 20. 500, tapi suatu saat bisa turun sampai 14 ribu rupiah,” tandas Lutfi. (cyo/msa/ rah)

ROBOH: Padi milik petani di desa Kasoan kecamatan Sampang roboh tersapu angin SAMPANG – Sejumlah petani di kecamatan Sampang, terutama di desa Kasoan dan beberapa petani di desa Pelakaran kecamatan Jrengik terancam gagal panen, hampir sebagian besar tanaman padi mereka roboh terkena sapuan angin yang datang bersama turunnya hujan beberapa waktu yang lalu.

Mansyur (40), petani asal desa Kasoan mengatakan bahwa tanaman padi di petak sawah miliknya roboh dan mengering hingga bisa dipastikan bahwa panen untuk musim tanam tahun ini akan mengalami kegagalan.

Mansyur mengaku terancam akan menanggung kerugian yang tidak sedikit, karena sebelum tersapu angin tanaman padinya juga terserang wereng dan gulma.

“Karena tersapu angin yang datang di saat hujan beberapa waktu yang lalu, hampir separuh lebih tanaman padi saya roboh dan mongering. Padahal sebelumnya saya sudah bersusah payah mengatasi hama yang menyerang, tiba-tiba malah tersapu angin.

Ya gimana lagi, sulit memprediksi kalau berhubungan dengan bencana, ya anggap saja ini sebuah bencana,” tutur Mansyur, Kamis (07/3).

Mansyur menjelaskan, angin yang datang ketika hujan terjadi sekitar dua

minggu yang lalu, merobohkan lebih dari separuh petak tanaman padinya.

“Tanaman padi yang roboh, tidak di satu tempat, tetapi di berbagai sisi di petak sawah saya. Yang terparah di sisi sebelah barat yang berdekatan dengan sisi jalan,” ujarnya.

Mansyur mempredikasi hasil paninnya tidak terlalu membawa keberuntungan, karena sudah dapat dipastikan hasil panennya berkurang. “Paling banyak saya berhasil memanen padi di sawah saya hanya seperempat petak saja, selain roboh banyak padi yang rusak karena serangan hama juga,” kata Mansyur.

Sedangkan di tempat lain, yaitu di desa Pelakaran kecamatan Jrengik, juga ada beberapa petak sawah yang tanaman padinya roboh, meski tidak separah di sawah milik Mansyur. Kendati pun begitu, bisa dipastika pula mempengaruhi hasil panen padi beberapa petani di desa Pelakaran.

Hartono (43), salah satu petani asal desa Pelakaran kecamatan Jrengik yang beberapa tanaman padinya roboh tersapu angin mengatakan, hampir seperempat tanaman padinya roboh tersapu angin yang datang bersama hujan sekitar dua

cahyo wuriyanto/koran madura

minggu yang lalu. Diantaranya bahkan ada yang sudah mengering, meskipun ada sebagiannya lagi masih bisa diharapkan.

“Hampir seperempat bagian yang roboh, tapi tidak semuanya mongering. Ada sebagian yang bisa terselematkan.

Ya tetap rugi tapi tidak banyaklah. Apalagi kualitas padi saat ini tidak sebaik tahun kemarin, karena serangan hama dan penyakit padi lainnya,” ucap Hartono.

Sementara banjir yang melanda di beberapa daerah di kecamatan Sampang dan menggenangi persawahan, yaitu di kelurahan Dalpenang dan desa Gunung Maddah, diakui oleh para petani di daerah tersebut, tidak berpengaruh terhadap tanaman padi mereka.

Misturi (48), anggota Kelompok Tani Langgeng mengatakan, air yang menggenang tidak terlalu tinggi sehingga tidak mengganggu rencana panen tanaman padinya sekitar 1 minggu mendatang. Jadi, meskipun tergenang air banjir, tidaklah berpengaruh terhadap tanaman padinya.

“Padi seminggu lagi sudah saya panen, beruntung banjirnya kecil, jadi tidak terpengaruh dengan tanaman padi saya,” tutur Misturi. (cyo/ msa/rah)

BANGKALAN

Komisi I DPR RI Kunjungi Program PLIK dan MPLIK BANGKALAN - Beberapa anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI ) melakukan kunjungan ke Pemerintah daerah Bangkalan kemarin, (7/3).

Pada saat itu juga beberapa politisi DPR RI, Nirwan Bakrie, Tantowi Yahya, dan Mutya Hafid, serta Ramadan Pohan ikut hadir dalam kunjungan untuk meninjau langsung pelaksanaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile langsung pelaksanaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Akan tetapi, kunjungan itu terasa asing bagi aparatur pemerintah setempat ketika membahas tentang PLIK dan MPLIK karena dari 18 camat yang hadir mengikuti acara tersebut hanya terdapat 3 camat saja yang mengetahui tentang program tersebut.

Ketua Rombongan Komisi I DPRI RI Tantowi Yahya saat tengah meninjau langsung salah satu MPLIK yang ada di Kecamatan Kota Bangkalan, mengatakan sejumlah temuan yang ada di lapangan cukup

mengecewakan. Hal itu disebabkan apa yang telah menjadi target program tersebut sangat jauh dari harapan.

“Hasil temuan kami cukup mengecawakan ya, dari 18 kecamatan yang ada di Bangkalan hanya 3 kecamatan yang tahu apa itu PLIK dan MPLIK, selebihnya tidak paham, kemudian dari 18 kecamatan yang ada, tidak semua pernah melihat PLIK itu seperti apa,” terangnya.

Menurutnya, hasil semua temuan yang ada akan dirangkum dan diolah untuk kemudian diserahkan kepada Kemkominfo. Jika dari hasil tumuan itu dari seluruh yang telah diprogramkan tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran maka pihaknya akan merekomendasikan untuk menghentikan program ini.

“Jika ini tidak berhasil, tidak tepat sasaran maka pro-

gram ini harus dihentikan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Syaiful Djamal mengatakan bahwa dengan kunjungan ini maka semakin memperjelas bahwa program tersebut minim sosialisasi. Hal itulah yang men-

imbulkan adanya ketidakpahaman mengenai program PLIK dan MPLIK. Karena memang selama ini belum ada kordinasi secara inten tentang program Kemkominfo ini.

“Dengan ini makin jelas, bahwa program yang dilaksanakan pemerintah pusat ini tidak

ada koordinasi kepada kami di daerah, selama ini tidak pernah ada komunikasi yang intens kepada kami,” jelasnya.

Ia berharap agar program tersebut dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran untuk peruntukannya. (dn/rah)

DEMONSTRASI

PMII Desak Polres Usut Kekerasan dan Premanisme

BANGKALAN - Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia (PMII) mendatangi Polres Bangkalan. Mereka menuntut untuk mengusut tuntas kasus kekerasan dan premanisme yang sering terjadi di Bangkalan.

Katua Cabang PMII Bangkalan Helmy Fuad, menjelaskan bahwa aksi premanisme dan

kekerasan yang terjadi sangat meresahkan masyarakat. Dengan demikian ia menuntut ketegasan kepada Polres setempat untuk secara serius mengungkap dan mengusut tuntas kasus tersebut. ”Kami meminta kepada Kapolres harus tegas untuk mengungkap kasus kekerasan,” ungkapnya di hadapan Kasat

Reskrim saat audiensi, Kamis (7/3).

Menurutnya, jika hal ini dibiarakan terus menerus, kasus kekerasan tarhadap para intelektual, maka tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan kembali terjadi kasus serupa. ”Maka saya minta kepada Kapolres untuk segera tangkap

para pelaku kekerasan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Helmy mengatakan, kekerasan terhadap intelektual sering kali terjadi. Akan tetapi, para pelaku tidak pernah terungkap. Jelas ini menjadi ancaman serius bagi para intelektual yang ingin mengungkapkan aspirasinya pada pemerintah.

Salah satu contoh terjadinya kasus pembacokan beberapa waktu lalu. ”Jika para pelaku tidak segera ditangkap maka kami kecewa dengan kinerja Kapolres,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga meminta pengamanan bagi para intelektual saat menyampaikan aspirasinya. Sebab, ia menilai menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah menjadi ancaman bagi para demonstran dengan adanya kasus kekerasan dan premanisme. ”Tolong premanisme jangan sampai menjadi ancaman bagi para demonstran,”pintanya.

Ia mengatakan sering terjadi keresahan ketika melakukan aksi, karena premanisme sering menghantui demonstran Sementara itu Kasat Reskrim AKP Mukammad Lutfi mengatakan bahwa untuk

kasus pembacokan pihaknya sudah melakukan penyelidikan, akan tetapi masih terdapat kendala yaitu lemahnya pada saksisaksi. ”Sebenarnya kami sudah melakukan penyelidikan namun terdapat kendala pada saksi,” ungkapnya.

Ia membantah apabila dianggap tidak melakukan tindakan untuk mengungkap kasus pembacokan dan kekerasan yang sering terjadi. Akan tetapi selalu merasa kesulitan keterangan saksi-saksi.

Untuk itu jika nantinya ada yang terungkap pihaknya tidak akan segan-segan melakukan proses hukum kepada para pelaku sesuai dengan regulasi yang ada. ”Jika ada informasi kuat ada pelaku kekerasan kami akan tindak tegas,” imbuhnya.

Lutfi berjanji akan memperhatikan keamanan para demonstran yang sering kali mendapat ancaman yang dapat membahayakan. Dengan harapan 3 hari sebelum melakukan demonstrasi untuk segera melayangkan surat. Hal itu untuk mengantisipasi adanya ancaman bagi para demonstran.(dn/rah)

LAKALANTAS

Seorang Tewas dalam Tabrakan Ninja Vs Avanza BANGKALAN - Kecelakaan antara sepeda motor dan sebuah mobil kembali terjadi di jalan Raya Desa Bangkalan Galis Kecamatan Galis pada Rabu (6/3) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang pengendara motor tewas di tempat.

Kecelakaan itu terjadi saat motor Kawasaki Ninja warna putih dengan nopol M 6696 NK yang dikendarai oleh Zainullah (30), pegawai negeri sipil, warga Desa Gunung Maddah Sampang melaju dari arah timur. Sampai di tempat kejadian perkara (TKP), motor yang dikendarainya berjalan terlalu ke kanan karena mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Pada saat bersamaan melintas Toyota Avanza Nopol L 156 X yang dikendarai oleh H. Heji (45), warga Desa Badung Propo Pamekasan, karena jarak terlalu dekat, maka benturan keras tidak bisa dihindarkan.

Kejadian itu membuat warga sekitar berhamburan untuk memberikan pertolongan pada korban yang sudah bersimbah darah. Akibat luka

7

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

yang cukup serius di bagian kepala, korban langsung tewas ditempat.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bnagkalan AKP. Yusis Budi mengatakan, dalam kecelakaan ini murni kesalahan pengendara motor Ninja yang menyalib beberapa kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa melihat pada kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan. Sehingga akibatnya kecelakaan menimbulkan korban jiwa. Dalam kejadian ini kerugian materi diperkirakan sebesar 15 juta.

“Motor Ninja yang tergesa-gesa tidak melihat pada mobil yang melaju dari arah yang berlawanan, maka karena jarak yang terlalu dekat kecelakaan tidak bisa dihindarkan,” ungkapanya, kemarin (7/3).

Ia mengharap kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati saat berkendara.

Utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Jangan sampai saat berkendara dalam kondisi yang tergesa-gesa karena hal itu menjadi salah satu menyebab

terjadinya kecelakaan.

“Bagi masyarakat agar lebih disiplin saat berkendara. Jika tidak disiplin sangat membahayakan bagi diri sendiri dan bagi pengendara lainnya. Akibat tidak disip-

lin itu satu pngendara motor tewas di tempat. Sedangkan pengendara mobil tidak apaapa dan langsung menyerahkan diri ke polsek tempat kejadian,” terangnya.

Sementara itu, kendaraan

yang terlibat kecelakaan sudah dalam pengamanan satuan lulu lintas Bangkalan. Motor Ninja yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan yang sangat parah di bagian depan patah.(dn/rah)

PARPOL

DPC Demokrat Ingin Ketua Umum Definitif BANGKALAN – Permasalahan yang mendera Partai Demokrat yang terjadi belakangan ini membuat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Bangkalan angkat bicara. Sebab, jika hal itu terus dibiarkan semakin membuat keadaan partai tak solid lagi. Terlebih akan berpengaruh terhadap legislatif daerah. Karena itu, mereka mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menentukan Ketua Umum PD, pengganti Anas Urbaningrum.

“Kami butuh tanda tangan Ketua Umum PD seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu, kami mendesak agar KLB segera digelar,” ungkap Ketua DPC PD Kabupaten Bangkalan Ismail Hasan, Kamis (7/3).

Dia mengungkapkan, lowongnya posisi Ketua Umum PD berpengaruh pada pendaftaran calon legislatif di daerah. Desakan agar KLB segera dilaksanakan tak lepas dari semakin dekatnya batas akhir pendaftaran caleg.

Dia menambahkan, penjaringan terakhir Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 April dimulai pada 9 April mendatang.

Sementara legalitas ketua umum definitif dibutuhkan untuk mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Disinggung target per-

olehan kursi di DPR pada Pileg 2014 mendatang, pria yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan itu menyatakan delapan kursi menjadi target realistis.

“Semakin berkurangnya jumlah parpol, semakin be-

“Kami butuh tanda tangan Ketua Umum PD seperti yang telah diamanatkan UndangUndang. Untuk itu, kami mendesak agar KLB segera digelar,” Ismail Hasan

Ketua DPC PD Bangkalan

sar peluang kami menambah perolehan kursi di DPR,” terangnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan DPC PD Bangkalan memperpanjang masa pendaftaran bagi masyarakat yang hendak menjadi wakil rakyat melalui Partai Demokrat.

“Kita buka lagi sampai dengan 15 Maret, karena masih ada dapil yang belum memenuhi kuota. Sebelumnya pendaftaran ditutup 28 Pebruari kemarin,” ucap Ismail. (ori/rah)

PARLEMEN

DPRD Minta Gudang Semen Gresik Ditutup BANGKALAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan melalui Komisi C Bidang Pembangunan meminta pengelola PT Semen Gresik agar segera menutup gudang yang berada di Jalan Raya Burneh, karena keberadaaan gudang itu tidak sesuai dengan RTRW. Selain itu, keberadaannya tak strategis dan sering membuat arus lalu lintas macet.

“Kami minta Pengelola PT Semen Gresik jangan menyuplai semen ke gudang itu dulu, semen yang ada di gudang dihabiskan,” pinta Ketua komisi C DPRD Bangkalan Mukaffi Anwar saat hearing dengan pengelola gudang dan managemen PT Semen Gresik, Kamis (07/03).

Mukaffi menjelaskan, selain memang tidak sesuai denga RTRW, jalan raya Desa Burneh itu sebagai pintu masuk ke kota Bangkalan.

Daerah tersebut merupakan tempat lalulalang kendaraan dan merupakan jalan utama.

“Menurut RTWR-nya di daerah itu bukan untuk pergudangan, makanya gudang semen itu harus segera ditutup,” tukas Mukaffi Anwar.

Oleh karena itu, dewan memberikan batas waktu penutupan gudang semen di kawasan jalan desa Burneh yang dekat dengan jalan akses Suramadu itu, hingga tanggal 30 Maret 2013.

“Sampai batas waktu yang ditentukan, gudang itu harus kosong dan PT Semen Gresik jangan mensuplai semen ke gudang itu,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mahmudi, anggota dewan asal Arosbaya.

Dia mengatakan, keberadaan gudang semen di dekat jalan akses Suramadu itu sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada Pemkab Bangkalan.

“Ini hanya gudang tran-

sit saja, nggak ada nilai investasi, justru truk yang mengangkut semen gresik merusak jalan karena tonase.

30 ton ditambah beban kendaraan, gimana jalan kita nggak hancur. Padahal, untuk dapat meraih Penghargaan Adipura Pemkab menghabiskan anggaran milyaran rupiah, maka kami sarankan kepada PT Semen Gresik untuk mencari gudang di tempat lain jangan di dekat jalan akses,” kata Mahmudi.

“Menurut RTWR-nya di daerah itu bukan untuk pergudangan, makanya gudang semen itu harus segera ditutup,” Mukaffi Anwar

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Sementara itu, managament distribusi PT Semen Gresik, Zakki Multazam mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan manajemen PT Semen Gresik atas keputusan penutupan gudang itu.

“Ini kuputusan korporate, kita tunggu keputusan managemen nanti,” kata zakki Multazam.

Sementara itu pihak pengelola gudang PT Swabina Gatra Semen Gresik, Eko Supranto tidak bisa memberikan jawaban atas keputusan DPRD Bangkalan ini.

“Saya tidak bisa menjawab apa apa, namun saya harap ketika nanti dewan memanggil kami, kami minta pemilik gudang juga dipanggil akan datang, pemilik gudang Kintoro Salim juga diundang,” terang Eko. (ori/ rah)

8

UMM Bidik Pengembangan RS Pendidikan Utama MALANG - Universitas Muhammadiyah Malang membidik pengembangan pembangunan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama pada 2018.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Muhajjir Effendi di Malang, Kamis, mengatakan untuk tahap awal pembangunan yang dimulai 2010, pihaknya masih mengejar terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan UMM pada akhir 2014.

"Melalui pengembangan secara berkelanjutan, status Rumah Sakit UMM ini akan terus ditingkatkan hingga menjadi rumah

MALANG

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 TAHUN II

sakit pendidikan utama pada 2018 mendatang," katanya.

Dalam pengembangan awal, katanya, Rumah Sakit UMM dirancang dengan kapasitas tempat tidur 183 unit dengan berbagai jenis layanan medik, seperti rawat jalan, rawat darurat (emergency), rawat intensif (ICU), dan rawat inap.

Selain itu, kata Muhajjir, layanan penunjang medik, yakni radiologi, far-

masi, laboratorium klinik, gizi, MRI, dan hemodialisa, sedangkan penunjang nonmedik, adalah sterilisasi, pemeliharaan sarana laundry, kamar jenazah, dan pemulasaran jenazah serta rusunawa medik.

Program pemgembangan rumah sakit pada tahap awal memanfaatkan lahan seluas 4,5 hektare dari rencana tapak seluas 9 hektare dengan 11 item prasarana pendukung, yakni gedung utama enam lantai, gedung pendukung, rumah pembangkit, gedung rawat inap 1, gedung rawat inap 2, gedung pelayanan khusus, depo sampah, rusunawa

medik, IPAL, masjid, dana perumahan dinas dokter.

Ia mengatakan, untuk pembangunan tahap awal tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp330,71 miliar, sedangkan untuk menuntaskannya masih dibutuhkan anggaran yang cukup besar.

"Kami berusaha secepatnya selesai dan segera beroperasi. Sambil menyelesaikan pembangunan dan melengkapi sejumlah peralatan medis yang belum ada, kami juga mencari dana, sebab anggarannya murni dari swadaya (mandiri)," katanya.

Saat ini, katanya, per-

alatan kesehatan sebagian besar sudah dipasang, baik tahap I maupun II, sedangkan untuk tahap III berupa ring jantung dan CT Scan yang mampu merekam dari 64 sisi juga segera dilakukan pemasangan.

Rumah Sakit UMM itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas untuk rehabilitasi korban (pengguna) narkoba.

Selain melayani kesehatan dengan ilmu kedokteran modern, RS UMM juga akan membuka praktik pengobatan timur, khususnya ilmu kedokteran China dan pengobatan alternatif.(ant/rah)

FIGUR

Kota Malang Kehilangan Tokoh Kritis

M

ALANG - Kota Malang, Jawa Timur, kehilangan salah seorang tokoh kritisnya, yakni Dr Ibnu Tricahyo, SH MH, yang meninggal Rabu (6/3) sekitar pukul 14.30 WIB di RSSA Malang karena sakit.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) sekaligus anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) itu sempat dirawat di RSSA Malang selama satu minggu.

Almarhum yang wafat pada umur 58 tahun itu meninggalkan seorang istri dan empat orang anak.

Pria kelahiran Malang pada 12 Pebruari 1955 adalah Sarjana Hukum Tata Negara (HTN) lulusan Universitas Brawijaya tahun 1984.

Selanjutnya, almarhum meneruskan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 1991 dan mengambil program doktor di Universitas Brawijaya tahun 2002.

Almarhum mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1986. Suami Sri Widodo Ananingsih ini dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di Malang Raya.

Sejumlah kebijakan yang ditentang oleh almarhum di antara-

nya pembangunan Malang Town Square (Matos), pengalihan lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Tanjung yang dialihfungsikan menjadi perumahan mewah.

Selain itu juga kebijakan Alunalun Junction (AAJ), pembangunan Malang Olympic Garden (MOG) serta kebijakan pemerintah lainnya yang mengabaikan aspek hukum demi kepentingan sekelompok orang di pemerintahan atau pengusaha.

Hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir, Dr Ibnu Tricahyo SH MH adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016.

Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Gamalama II / 8 Malang dan rencananya dimakamkan di TPU Gading Asri, Kota Malang.

"Kami benar-benar kehilangan sosok tokoh yang kritis dan berani dalam memperjuangkan hak-hak warga serta menentang kebijakan yang dianggap menyalahi aturan, baik di bidang politik maupun lingkungan," kata salah seorang teman almarhum, Syafaat. (ant/rah)

BARANG TERLARANG

Polisi : Peredaran Narkoba di Kota Malang Tinggi

ari bowo sucipto/ant

ANTISIPASI SERANGAN HAMA. Ahmadi (30) menyemprotkan insektisida pada tanaman tomat miliknya yang berumur satu bulan di Desa Karangploso, Malang, Jawa Timur,.

Petani tomat di kawasan tersebut terpaksa menggandakan penyemprotan dari seminggu sekali menjadi seminggu dua kali untuk mengantisipasi serangan hama cabuk yang datang bersamaan dengan tingginya curah hujan.

OJK

Praktisi: Industri Keuangan di Indonesia Dikuasai Konglomerasi MALANG - Praktisi Keuangan M Ikhsan Modjo mengemukakan industri keuangan di Indonesia saat ini dikuasai oleh sistem konglomerasi keuangan.

"Dari 120 bank umum, ada 29 bank yang membentuk konglomerasi keuangan dan menguasai 71 persen pangsa dari total aset perbankan," tegas M Ikhsan Modjo yang juga Direktur Financial Reform Institute pada sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Padahal, lanjut Ikhsan, konglomerasi keuangan ini meningkatkan risiko dampak sistemik dalam industri keuangan nasional, bahkan kerap menyulitkan identifikasi pengendali utama kelompok keuangan dan dalam struktur yang kompleks memungkinkan "regulatory arbitrage" serta "moral hazard".

Konglomerasi keuangan tersebut, katanya, bisa terbentuk karena tiga alasan utama, yakni memperluas kegiatan usaha, produk atau aktivitas lembaga keuangan, memperluas jangkauan pe-

masaran serta meningkatkan efisiensi.

Menurut dia, konglomerasi keuangan telah menguasai

Kami akan mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar bisa terselenggara lebih adil, transparan, dan akuntabel

Ryantori Aziz

Direktur Komunikasi OJK

hulu sampai hilir. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa melakukan pengawasan terhadap masalah keuangan, dimana aset perbankan mencapai Rp 1.600 triliun.

Sementara itu Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK Gonthor Ryantori Aziz mengemukakan

sekitar 30 bank di Tanah Air menguasai hampir 80 persen dari total aset perbankan nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.600 triliun.

Ia mengatakan 30 bank tersebut juga bermain di pasar saham dan asuransi, sehingga perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan.

"Kami akan mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar bisa terselenggara lebih adil, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas, termasuk memberikan edukasi serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan.

"OJK telah menyiapkan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan," katanya. (ant/rah)

MALANG - Tingkat konsumsi dan peredaran narkoba di Kota Malang, Jawa Timur, masih cukup tinggi selama awal 2013 sudah ada 17 kasus yang diungkap Polres setempat.

"Dari 17 kasus yang berhasil kami ungkap itu, barang bukti yang kami dapatkan adalah 25 gram sabu-sabu dan dua kilogram ganja dengan jumlah tersangka lebih dari 20 orang, baik warga Malang maupun luar Malang," kata Wakapolres Malang Kota Kompol Wiyogo Pamungkas di Malang, Kamis.

Menurut dia, tingginya peredaran dan konsumsi narkoba tersebut yang melatarbelakangi Polres Malang Kota bersama sejumlah instansi mencanangkan program 'Zero Narkoba'.

Ia mengakui, program tersebut merupakan program Polda Jatim, namun di seluruh wilayah di Jatim juga harus menerapkannya, termasuk di Kota Malang, sebab polisi masih banyak menemukan kasus narkoba.

Dengan adanya ikrar zero narkoba tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa mengurangi tingkat konsumsi dan peredaran narkoba

di kota pelajar agar lebih maksimal, Polres Malang Kota menggandeng Pemkot Malang dan tokoh masyarakat guna membantu proses sosialisasi pada masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan narkoba. Masyarakat harus berani melapor pada polisi jika mengetahui ada kasus pengguna ataupun peredaran narkoba di sekitarnya, sehingga masyarakat punya andil dalam mencegah perkembangan narkoba.

Selain itu, tegasnya, pihaknya juga gencar melakukan penindakan hukum karena kasus narkoba, termasuk "trans national crime" dan penyebarannya terus meluas. Tidak hanya pegawai swasta, tapi pelajar, mahasiswa, PNS, notaris serta pengacara pun tak lepas dari jeratan narkoba.

"Pengguna narkoba sekarang ini sudah sangat meluas dan jaringannya pun juga sangat luas, sehingga harus ditingkatkan terus upaya pencegahannya agar tidak lebih luas lagi dan harus diberantas sampai benar-benar menjadi 'zero narkoba'," katanya. (ant/rah)

DEBAT PUBLIK

PWI Malang Gandeng IKIP Gelar Dialog Cawali

M

ALANG - Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Cabang Malang menggandeng IKIP Budi Utomo menggelar dialog publik yang bertemakan "Malang Kota Pendidikan, Yok Opo" pada Sabtu (9/3).

Ketua Panitia dialog publik tersebut Choirul Anam, Kamis mengemukakan, dialog tersebut untuk menggali sekaligus mengetahui kepedulian para calon wali kota maupun wakil wali kota terhadap dunia pendidikan di Kota Malang.

"Selama ini Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, dan kepedulian pemerintah masih belum maksimal.

Sebagai kota pendidikan tentunya harus memiliki nilai lebih," katanya, menambah-

kan.

Sementara Rektor IKIP Budi Utomo Nurcholis Sunuyeko mengatakan, kerja sama ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu, siapapun dan dari mana calon bersangkutan berasal diberikan porsi dan peluang yang sama.

Ia mengakui, pihaknya hanya memberikan kesempatan dan "panggung" politik pada para calon wali kota dan wakil wali kota untuk memaparkan gagasannya terkait dengan masalah pendidikan, sebab pendidikan di Kota Malang tidak lagi sebagai pengabdian, tapi menjadi sebuah industri yang hanya berorientasi pada keuntungan.

"Masyarakat berhak tahu bagaimana wali kota yang dipilihnya nanti memberikan

porsi lebih besar dan peduli terhadap dunia pendidikan, baik kebijakannya yang nanti dituangkan dalam peraturan daerah maupun secara umum karena Kota Malang ini adalah kota pendidikan," ujarnya, menegaskan.

Menurut dia, di panggung politik itulah para kandidat calon wali kota dan wakil wali kota menyampaikan semua yang berkaitan dengan upayanya untuk memgembalikan jargon Malang Kota Pendidikan sebagai sesuatu yang nyata, bukan hanya sekedar jargon.

Hanya saja, tegasnya, kalau semua menjanjikan pendidikan gratis, pasti semua bisa karena amanat Undang-Undang juga mewajibkan 20 persen APBN atau APBD untuk pendidikan,

apalagi untuk SD-SMP sekarang seharusnya memang sudah gratis.

"Namun, faktanya SD dan SMP Negeri pun kan tetap membayar cukup mahal, kecuali siswa yang memang benar-benar miskin baru digratiskan," tukasnya.

Dialog publik tersebut dihelat Sabtu (9/3) dengan menghadirkan enam pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang serta tiga panelis dari kalangan akademisi.

Keenam calon wali kota dan wakil wali kota tersebut adalah pasangan Sri RahayuPriyatmoko, Moch Anton-Sutiaji, Dwi Cahyono-Muh Nur Uddin, Agus Dono-Arif HS, Ahmad Mujais-Yunar Mulya, serta Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Jarwoko.(ant/rah)

PENDIDIKAN

30 Siswa Kota Malang Terjaring Razia MALANG - Sebanyak 30 siswa-siswi SMP dan SMA di Kota Malang, Jawa Timur, terjaring razia Satpol PP ketika mereka berada di kawasan Velodrom Sawojajar pada saat jam pelajaran, Kamis.

Menurut Kasi Trantib Satpol PP Kota Malang Karliono,

razia ini dilakukan atas kerja sama instansinya dengan Dinas Pendidikan Kota Malang dengan tujuan mendidik siswa agar tertib dan tidak membolos sekolah.

"Kami hanya membantu Dinas Pendidikan untuk menghalau anak-anak yang tidak taat aturan sekolah. Di saat teman-temannya

belajar, anak-anak ini malah asyik membolos di tempat umum," kata Karliono.

Ia mengakui, razia anak sekolah tersebut baru pertama kali digelar di Kota Malang.

Satpol PP dan Dinas Pendidikan berencana menggelar razia secara rutin karena hingga saat ini masih banyak anak se-

kolah yang ditemukan membolos di tempat-tempat umum seperti GOR Ken Arok dan sejumlah mal.

Menyinggung sanksi bagi anak-anak yang terjaring razia tersebut, Karliono mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Dinas Pendidikan. (ant/rah)

PROBOLINGGO

9

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

PERIJINAN

Tempat Penimbunan Pasir Ditutup PROBOLINGGO – Satpol PP, Kamis (7/3) siang, menghentikan aktifitas penimbunan pasir dari Kabupaten Lumajang. Alasannya, Penimbunan pasir yang berada di dekat pintu masuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ini, belum memiliki ijin.

Hal ini disampaikan kepala Satpol PP setempat, Nanang Agus Santoso. Menurutnya penutupan itu bersifat sementara, sampai pemilik pasir mengantongi ijin.

“Kalau ijin bongkar muat, cukup dari dishub. Kami meminta untuk segera diurus,” terang Nanang.

Jika ijin bongkar muat sudah terbit, dipersilahkan aktifitasnya, dibuka kembali.

Selain ijin bongkar-muat, mereka juga belum memiliki jin gangguan (HO), ijin usaha dari instansi terkait.

Para pekerja, tidak bisa menunjukkan ijin-ijin tersebut, saat ditanya Kasi Penyidikan Iskak. Karenanya petugas meminta, pemilik perusahaan menghadap ke kantor Satpol PP, hari itu juga.

Hanya saja, setelah seharian ditunggu, pemilik atau petugas yang diwakilkan oleh pemilik, tidak datang.

Nanang yang mengaku tidak ikut ke lokasi, karena menghadiri kegiatan lain, mengatakan tidak tahu, nama perusahaan dan pemiliknya.

“Kami belum tahu siapa pemiliknya. Mereka juga belum datang ke kantor,” jelasnya.

Selain belum bisa menunjukkan ijin, tempat penimbunan pasir itu ditutup sementara karena ada keluhan dari warga. Sejak ada aktifitas bongkar muat pasir, sering terjadi kecelakaan. Lalu lalang atau keluar masuk kendaraan pengangkut pasir dan polusi, serta tumpahan pasir di jalan, salah satu penyebabnya.

Sementara, Prasteyo Eko Karso, pemilik alat berat yang bekerja di lahan itu, mengatakan perusahaan tempatnya bekerja, memiliki ijin.

Ia tidak berani bekerja pada perusahaan yang disebutnya bernama PT Indomaning tersebut. “Buktinya Polresta tidak mempermasalahkan. ”Barusan memang ada satpol PP kesini. Mereka tidak punya kewenangan. Kami sudah berkoordinasi dengan Polresta,” katanya.

Bahkan Eko, sapaan akrabnya, menyebut jika pasir itu, bukan pasir besi seperti kabar yang beredar. Pasir

Lumajang itu akan dikirim ke berbagai daerah untuk bahan bangunan. Kabar adanya penimbunan pasir besi, terdengar pihak bea cukai setempat. Hari NT, Kasubsi penindakan dan penyidikan, pada kantor bea cukai mengatakan, ”Kabar itu sudah kami dengar, tapi kami belum mengkroscek. Dan selama pasir itu tidak di lokasi pelabuhan, bukan kewenangan kami,” katanya.

Ia juga mengaku, sehari sebelumnya, bea cukai telah rapat koordinasi dengan Pelindo dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Agendanya, membicarakan keberadaan dan antisipasi pasir besi tersebut. ”Kami belum mengetahui pasir itu di ekspor atau tidak. Jiika di ekspor, tentu ijinnya harus lengkap. Dan itu kewenangan kami,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajan, Nurul Huda mengatakan, ada sejumlah perusahaan yang telah memiliki ijin eksploitasi pasir besi. Hanya saja, ia mengaku tidak hafal nama dan jumlah pastinya. “Ada perusahaan yang telah memiliki ijin.

Tapi kami enggak hafal jumlah dan namanya,” kata Nurul Huda via selulernya (gus)

DITUTUP. Lokasi Penimbunan pasir di Lumajang yang ditutup sementara oleh Satpol PP.

SURVEY DAGING. Tim Survey Kementerian Pertanian melihat langsung harga daging di Pasar Maron

Survey Daging Nasional di Pasar Probolinggo PROBOLINGGO - Dua pasar hewan terbesar di Kabupaten Probolinggo, yakni Pasar Banyuanyar dan Maron menjadi lokasi survey Kementerian Pertanian untuk mengetahui data kebutuhan daging sapi nasional, setelah Pasuruan dan Malang.

“Survey yang dikerjakannya itu akan mempertajam data kebutuhan konsumsi daging nasional menurut jenisnya.

Hal itu penting untuk diketahui untuk mencocokkannya dengan penyediaan daging.

Ini semua harus match,” ujar I .GAP. Mahendra, dari Puslitbang Peternakan Bogor, Kamis (7/3).

I .GAP. Mahendra menambahkan, survey yang dilakukan untuk mengkarakterisasi dan mendeskripsikan pelaku usaha daging sapi yang merupakan salah satu rantai tata niaga sapi. “Pola dan pertumbuhan permintaan per jenis daging berbeda. Saat ini pemerintah melakukan sur-

vey harga daging sapi baik ke peternak sapi maupun konsumen daging sapi,” katanya.

Tujuannya, menurut dia, agar dapat ditemukan harga yang wajar untuk daging sapi baik untuk peternak maupun untuk konsumen, sehingga peternak tetap mendapatkan keuntungan yang wajar, sementara konsumen pun bisa menikmati daging sapi dengan harga terjangkau.

“Berdasarkan harga pertemuan daging sapi antara peternak dan konsumen tersebut, pemerintah bisa memperhitungkan secara tepat jumlah stok daging sapi yang dibutuhkan agar harganya berada pada kisaran harga

pertemuan. Dengan demikian bisa dibuat berapa stok yang dibutuhkan,” lanjut I .GAP. Mahendra.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono menyampaikan bahwa kebutuhan daging sapi secara nasional per tahun mencapai 549 ribu ton. Berdasarkan perhitungan ini dan sensus sapi nasional, pihaknya yakin sapi lokal mampu memenuhi 85 persen kebutuhan nasional. “Kebutuhan kita per tahun 549 ribu ton. Dari data, para ahli itu menghitung sapi lokal bisa memasok 85 persen.

Kita percaya hitungan itu,” tukasnya Namun, harga daging sapi yang terus melambung tinggi, membuat banyak pihak mempertanyakan kebenaran klaim Mentan bahwa daging sapi dari dalam negeri mampu memenuhi 85 persen kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah didesak untuk mengkaji

ulang perhitungan stok daging nasional.

Selain itu, kelompok konsumen yang meminta tiap jenis daging pun berbeda.

Restoran iga misalnya, tidak bisa menggunakan daging steak, begitu juga restoran steak tidak bisa dipasok dengan daging tetelan rawon.

Bahkan, jenis daging yang diminta di pasar tradisional misalnya berbeda dengan jenis daging yang diminta di supermarket. Begitu juga jenis daging yang diminta pedagang bakso dan pengusaha hotel tentunya berbeda.

“Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas ketersediaan pasokannya. Dan menyediakan data yang akurat mengenai kebutuhan dan suplai daging sapi nasional.

Dengan cara ini, dapat meminimalisir spekulasi harga daging,” pungkas Mahendra. (hud/dar).

RETRIBUSI PASAR

Dispenda Yakin Target Retribusi Pasar Rp 2 M Terpenuhi PROBOLINGGO – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kabupaten Probolinggo, H Nawi melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Pasar menyatakan optimis akan memenuhi target Rp 2 miliar dari pendapatan penarikan retribusi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2013, diantaranya pasar polowijo ditargetkan Rp 1,5 miliar, pasar hewan Rp 500 juta “Target retribusi Rp 2 miliar itu direncanakan dari 42 pasar milik Pemkab Probolinggo, saya yakin target dapat terealisasi,’’ kata dia kepada Koran Madura, Kamis (7/3) kemarin.

Diakui oleh H. Nawi, bila melihat perkembangan retribusi pasar beberapa waktu terakhir ini, pihaknya optimis mampu memenuhi target kontribusi dari retribusi. Terlebih saat ini Pemkab lebih fokus dalam membangun kenyamanan pasar, sarana dan prasarana sejumlah pasar tradisional.

Pihaknya yakin akan menyumbang dana yang signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Retribusi pasar merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang sangat potensial.

Penerimaan daerah dari retribusi pasar cukup besar dan ke depan apabila dikelola dengan baik prospeknya bisa diandal-

kan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

Optimisme tersebut diakuinya bisa dicapai mengingat potensinya cukup besar, tinggal pengelolaannya lebih dioptimalkan. Di Kabupaten Probolinggo terdapat 34 pasar polowijo, dan 8 pasar hewan, yang berada di Tambakrejo, Leces, Banyuanyar, Muneng, Maron, Besuk, Bucor, dan Kotaanyar.

“Sebenarnya dari 42 pasar itu, ada sembilan yang masuk katagori kelas A, yakni Pasar Maron, Semampir, Sebaung, Dringu, Leces, Banyuanyar, Bantaran, Tongas, dan Paiton,” ucap dia.

Saat ini keberadaan pasar tradisional, lanjut dia, terdesak pada kehadiran pasar modern seperti Alfamart, Indomart dan sejenisnya di pusat kecamatan - kecamatan.

Pasar tradisional kalah dari segi penampilan maupun kebersihan. Satu-satunya keunggulan pasar tradisional adalah bisa menawar. ’’Pasar tradisional memang menghadapi desakan kompetitor swalayan modern. Dari segi sarana prasarana memang kalah, pasar tradisional juga masih ada kesan kumuh walau tiap tahun selalu dibenahi, keunggulannya cuma bisa tawar menawar,” tandasnya. (hud/kas/dar)

KECELAKAAN

Dalam Sehari Dua Kecelakaan Terjadi PROBOLINGGODalam sehari, dua kecelakaan terjadi di Jalan Raya ProbolinggoSitubondo. Dalam kecelakaan di Jalan Raya Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Kamis (7/3).

Mobil sedan warna silver bernomor polisi DK 1254 IY, dari arah barat yang dikemudikan, Rudi Suhartono (34) warga Jl. Sekar Jepun VII/3 Dentim Denpasar Bali, terjun ke sungai.

Sementara itu, kcelakaan di jalan raya Pajurangan Kecamatan Gending, mobil panther bernomor polisi N 976 NM, warna hijau tua bertabrakan dengan mobil box Nopol W 8283 NJ.

Menurut Sopir Box Suandi (46) warga Sukorejo Pasuruan ini mengaku, kalau pihaknya dari arah timur dan sesampai di tikungan timur pos polisi pantai bentar, tiba-tiba ada mobil panther dari arah barat dan hampir mema-

kan jalan sebelahnya.

Kemudian, mobil box itu turun ke bahu jalan sehingga benturan keras tidak bisa terhindarkan.

Akibatnya, panther itu mengalami rusak parah di bagian depan. Sementara mobil box mengalami rusak pada bagian kanan

mobilnya.”Karena dia sudah mengambil jalan selatan, lalu saya turun dari jalan,” ujar Suandi.

Sementara sopir Phanter, Mohammad Toha (59) warga Kecamatan Pajarakan mengaku, kalau dia tidak memakan jalan hingga ke selatan. ”Saya pada posisi yang tepat, dia yang menabrak dulu. ” ucapnya.

Secara terpisah, Kanit Laka Satlantas Polres Probolingg, Iptu Heri Iswanto mengaku, pihaknya masih melakukan penyelidikan dalan kasus tabrakan dari arah yang berlawanan tersebut. ”Kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan para saksi lainnya,” pungkasnya. (hud)

10

LINTAS JATIM

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

JELANG PILGUB

Anggaran Pemilukada Jawa Timur Belum Pasti SURABAYA - Krisis keuangan membayang-bayangi pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur.

Ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur belum menerima anggaran pilgub yang telah ditetapkan bersama oleh pemprov, DPRD Provinsi Jawa Timur, KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu.

Ketidakpastian anggaran pilgub ini juga dikhawatirkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andre Dewanto, karena hingga saat ini, gubernur belum menandatangani Nota Perjanjain Hibah Daerah (NPHD) baik dengan KPU maupun Bawaslu.

“Kami (KPU, red) belum menandatangani NPHD dengan gubernur, Bawaslu juga belum. Kalau sudah tandatangan berarti sudah ada kepastian anggaran,” ungkap Andre kepada Koran Madura, Kamis (7/3) kemarin.

Meski demikian, proses pilgub tetap berjalan dengan menggunakan dana rutin KPU termasuk KPU kabupaten/kota yang diperoleh dari APBN. Menurut Andre, langkah ini terpaksa mereka ambil agar tahapan pilgub berjalan sesuai jadwal. KPU baik provinsi maupun Kabupaten/ kota tetap melakukan proses rekruitment PPS dan PPK. “Kita tetap melakukan proses rekruitment PPK dan PPS menggunakan dana operasional dari APBN baik KPU provinsi maupun kabupaten/ kota. Setelah dana pilgub cair, akan kita kembalikan.”

“Kami belum menandatangani NPHD dengan gubernur, Bawaslu juga belum. Kalau sudah tandatangan berarti sudah ada kepastian anggaran,”

Andre Dewanto Ketua KPU Jatim

Ia mengatakan, kemampuan anggaran yang dimiliki KPU daerah hanya terbatas untuk proses rekruitment PPK dan PPS. Sehingga, apabila hingga akhir Maret, dana masih ditahan pemprov, maka akan mempengaruhi tahapan pilgub,termasuk jadwal pemungutan suara yang sudah ditetapkan 29 Agustus 2013 mendatang.

Menurut Andre, anggaran itu penting karena memiliki fungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemilu. Lambannya pencairan dana pilgub Jawa Timur diduga karena anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemprov untuk KPU kurang dari kebutuhan.

Padahal tingkatan sama dan sama-sama sebagai penyelenggara. Rupanya hal tersebut tidak cukup diukur oleh pemprov pada saat penentuan anggaran. Seinggga kemudian disadari setelahnya, ternyata kurang.

Kemudian KPU minta agar disamakan dengan prinsip

equel dan legal. karena ada penyamaannya kemudian pencairan tertunda.

“Semula Rp 576 miliar, setelah dicek ternyata ada perbedaan besaran honorarium penyelenggaran antara KPU dan Bawaslu hingga kebawah. Sehingga untuk KPU, perlu tambahan Rp 10 miliar, sehingga total anggarannya mencapai Rp 586 miliar lebih,” tandasnya.

Andre sendiri tidak mengetahui secara pasti kapan kepastian pencairannya.

Mereka berharap pemprov segera mengeksekusi karena tahapan pilgub terus berjalan.

Ia mengaku untuk rekruitment PPK dan PPS yang sudah dimulai 25 Februari lalu bisa ditalangi oleh KPU sendiri. Tetapi jika hingga akhir maret tidak ada kejelasan, maka proses pilgub Jawa Timur masuk kedalam masa-masa sulit. Untuk saat ini, fokus KPU hanya pada rekruitment petugas.

Sedangkan untuk proses pengadaan barang dan jasa belum mulai jalan.

“Untuk pengadaan barang dan jasa ini menyedot sebagian besar anggaran Pilgub untuk KPU. Jangan sampai ketika tahapan ini sudah di depan mata, dana tidak kunjung cair. Bisa berabe,” pungkas Andre.

Sementara itu, Sekdaprov Jawa Timur Rasiyo yang dihubungi Koran Madura via ponselnya belum bisa memberikan penjelasan mengenai persoalan ini. Menurut ajudannya, Rasiyo tidak bisa menerima wawancara karena masih rapat di Bandung Jawa Barat. (han)

HARGA PRODUK PERTANIAN

DEMO UU PT. Massa pengunjukrasa yang tergabung dalam KOBAR Jatim membakar alat peraga mereka didepan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (7/3) kemarin.

MK Didesak Batalkan UU Perguruan Tinggi SURABAYA – Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Bersama Rakyat (KOBAR) Jatim menolak pengesahan Undang-undang Pendidikan Tinggi (PT) dan mendesak Mahkamah Konstitusi agar mencabut serta membatalkan undang-undang tersebut yang telah disahkan 13 Juli 2012 lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Desakan tersebut dibuktikan dengan massa kembali berunjukrasa di kantor gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (7/8) kemarin, menolak pengesahan PT tersebut, dan mendukung pencabutan serta pembatalan UU PT oleh Mahkamah Konstitusional pada sidang Judicial Review, kemarin di Jakarta.

Dalam orasinya yang dilakukan secara bergantian, mereka mendesak kepada MK untuk mencabut dan membatalkan UU PT yang dinilai melegalkan privatisasi dan komersialisasi pendidikan sekaligus menolak segala bentuk privatisasi dan komersialisasi pendidikan.

Massa pengunjakrasa terdiri dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Jatim, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jatim, Gerakan Mahasiswa Nasional Indone-

sia (GMNI) Surabaya, Laskar Mahasiswa Republik Mahasiswa (LAMRI) Surabaya, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Surabaya, Keluarga Besar Universitas Airlangga (KB Unair), Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK) Jatim, Serikat Pekerja Carefour Indonesia (SPCI) Jatim, Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSBI) Jatim, Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) Jatim, dan Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (Sebumi) Jatim.

“Keberadaan UU PT ini jelas tidak memihak rakyat.

Pertama, akan melambungnya biaya pendidikan karena mahasiswa dijadikan sumber pemasukan. Kedua, orientasi pendidikan yang bergeser dari memanusiakan manusia menjadi pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja. Ketiga, terpinggirkannya PTS karena ter-

paksa harus bersaing dengan PT dari negara-negara lain di dunia. Keempat, semakin elitisnya lembaga pendidikan karena aksesnya yang eksklusif terhadap orang-orang mampu, dan yang teakhir, semakin sulitnya anak-anak dari rakyat berpenghasilan kecil merasakan pendidikan layak,” teriak salah seorang orator, Fikri Ramadhan Kamis (7/3).

Saudara-saudaraku sekalian, lanjutnya, keberadaan UU PT ini sendiri sesungguhnya tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan Indonesia. Seperti termaktub dalam pasal 65 UU PT dimana negara tidak lagi ikut campur dalam pengelolaan keuangan sebuah perguruan tinggi BHMN kecuali sebagai salah satu pemegang saham.

“Semangat komersialisasi pendidikan juga termaktub dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 73 tentang penerimaan mahasiswa baru, yang dimungkinkan adanya bentuk penerimaan mahasiswa baru selain ketentuan nasional (PMDK-red). Tentu kita semua telah mengetahui, bahwa bentuk-bentuk penerimaan mahasiswa seperti ini telah terbukti menjadi ladang bagi

perguruan tinggi dalam meraup keuntungan dari calon mahasiswa,” tegas dia.

Tidak hanya itu, ketentuan mengenai adanya kuota 20 persen bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi yang tertuang dalam pasal 74 UU PT juga dianggap sangat rentan menjadi dalih untuk PT lepas tangan setelah mampu memenuhi kuota.

Sedangkan pada pasal 90 tentang internasionalisasi dimana kehadiran perguruan tinggi asing di Indonesia dinilai berpotensi menanamkan nilainilai yang tidak sesuai dengan keindonesiaan. Hal ini patut diposisikan sebagai sebuah ekspansi bisnis mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia sebagai negara dunia ketiga.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dilapangan, aksi unjuk rasa ini berjalan cukup kondusif. Meski demikian, aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya tetap berjaga ketat di depan pintu masuk Grahadi. Setelah puas menyampaikan aspirasinya selama kurang lebih satu jam, para mahasiswa dan buruh ini membubarkan diri dengan tertib. (neu/ara)

KASUS BIDUANITA

Hakim Vonis Biduanita 3 Bulan Penjara HARGA MELON ANJLOK. Petani menyortir buah melon seusai dipanen di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (7/3). Harga buah melon anjlok dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 2.000 sampai Rp.3000 per kg di tingkat petani. Menurut petani anjloknya harga Melon karena pasokan melimpah.

KASUS PEMBUNUHAN

Kejati Segera Eksekusi Mati Aris Setiawan SURABAYA- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Arminsyah melalui, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Pathor Rachman menyatakan akan mengambil sikap atas putusan Presiden Nomor 11/G/2006 tertanggal 6 September 2006 yang menolak untuk memberikan pengampunan atau grasi terhadap Aris, terpidana kasus pembunuhan.

“Artinya, putusan tersebut menguatkan putusan PN Surabaya yang memvonis mati pada terpidana,” ujar Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Pathor Rachman usai melakukan ekspose bersama Kajari Se-Jawa Timur terkait nasib lima terpidana mati, di lantai tiga gedung Kejati Jatim, Kamis (7/3) kemarin.

Dijelaskan dia, Pihaknya merasa terkejut dari laporan yang diberikan Kajari Tanjung Perak yang menyatakan putusan penolakan grasi dari Presiden tersebut sudah turun sejak 2006 silam di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Namun oleh PN Surabaya penolakan grasi itu tidak dikirimkan ke Kejaksaan “Ternyata putusannya sudah lama turun, tapi tidak dikirim ke kita. Kita jemput bola (menanyakan-red) hal tersebut ke PN Surabaya,” ujar dia.

Lebih lanjut Pathor menyatakan, jika pihaknya baru menerima salinan putusan Presiden dari Kajari Tanjung Perak, dan setelah dilakukan ekspose ternyata ada satu hak upaya hukum yang belum diambil terpidana Aris Setiawan yakni upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). “ Dia belum PK, jadi dari kasasi dia langsung grasi,” ucap dia .

Untuk itu kata dia, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengirim surat ke terpidana Aris yang sekarang mendekam di LP Nusakambangan. “ Kita akan menanyakan ke dia (Aris), masih akan melakukan upaya hukum PK atau tidak, kalau tidak ya langsung kita tembak mati,” ujar dia.

Surat untuk Aris ini akan segera dikirim oleh Kejati Jatim dalam waktu dekat dan harus segera mendapat jawaban dari Aris sendiri. “ Harus dia sendiri yang membuat pernyataan,” tambah dia.

Perlu diketahui, Aris Setiawan adalah warga Nganjuk, dia pelaku pembunuhan secara sadis terhadap Budi Santoso dan empat anggota keluarganya. Selain Aris, ada empat terpidana lagi yang divonis mati oleh Pengadilan tingkat pertama, tingkat tinggi dan tingkat MA, ke empat terpidana tersebut adalah Sugianto alias Sugik yang melakukan pembunuhan terhadap Sukardjo, istri, dan anaknya.

Selain itu ada juga nama Edi Sunaryo, terpidana pembunuhan berencana asal Tulungagung, Nur Hasan Yogi yang melakukan pembunuhan berantai, dan Raheem Abeje, warga Negara Spanyol yang divonis mati karena menyelundupkan heroin di Bandara Juanda. (kas)

SURABAYA – Majelis hakim yang diketuai Achmad Fauzi menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp 2 Juta subsider 2 bulan kurungan terhadap Yenike Venta Resti (19), terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui penulisan status di jejaring sosial Facebook.

Hakim menilai, perbuatan yang dilakukan biduan Dangdut itu telah terbukti melanggar pasal 127 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena menuliskan status dengan mencantumkan nama pelapor yang merasa dirugikan dengan sindiran dan hinaan melalui status di akun

Facebook milik terdakwa.

“Terdakwa sengaja mencantumkan kata-kata siti tong tong yang kami anggap merupakan perbuatan penghinaan dan pencemaran,” ungkap hakim Fauzi saat membacakan vonisnya di ruang sidang cakra PN Surabaya, Kamis (7/3) kemarin.

Bagi hakim, hal yang memberatkan dalam vonis itu lantaran terdakwa Venta dianggap terlalu berbelit-belit.

Sementara itu, “yang meringankan bahwa terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang,” kata hakim Fauzi kemarin.

Vonis tersebut jauh lebih

ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Nur Rachman dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang sebelumnya menuntut 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Venta maupun pengacaranya yakni Gazman Gazali dari Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Hal senada juga dilakukan Jaksa Nur Rachman.

“Pikir pikir dulu majelis,” kata Jaksa Nur menyusul pernyataan sikap terdakwa Venta.

Terpisah, usai sidang Gasman Ghazali selaku kuasa hukum Venta mengatakan bahwa

dirinya merasa keberatan dengan putusan hakim. “Klien kami dalam kasus ini sama sekali tidak berteman dengan akun Siti. Selain itu nama Siti di kehidupan sehari-hari bukanlah nama panggilannya.

Dan juga sudah ada perdamaian antara Venta dan Siti dengan saksinya saya,” kata dia usai persidangan.

Hal senada juga dikatakan terdakwa Venta. Biduan Dangdut itu awalnya meyakini dirinya bakal lepas dari jeratan hukum. “Tapi kami tetap hormati pengadilan. Saya juga akan berkonsultasi dengan pengacara untuk ajukan banding dalam 7 hari ini,” kata dia.

Diakuinya, dia akan menuntut uang Rp 27 juta masih dibawa Siswandi. “Itu adalah hak saya yang dibawa oleh Siswandi suami Siti,” ujar dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya Yenike Venta Resti dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara setelah menulis status di jejaring sosial Facebook yang dianggap menghina Siti Anggraeni.

Siti yang merupakan istri Siswandi (bos orkes Chandra Buana) melaporkan hal ini ke aparat berwenang. Siti juga mencurigai adanya perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Venta setelah melihat sendiri isi pesan singkat (SMS) antara Venta dengan Siswandi. (kas/dar)

LINTAS JATIM

Rektor IAIN Berencana Tempuh Jalur Hukum SURABAYA - Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya telah menahan 27 Mahasiswa yang diduga terlibat aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, yang berakhir anarkis dengan merusak fasilitas gedung Rektorat.

Hal ini diungkapkan oleh Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. DR. Abdul A’la M.Ag. Dirinya menghendaki supaya 27 mahasiswa yang ditahan oleh Polrestabes Surabaya diproses secara hukum. “Mereka (27 mahasiswa) supaya diproses, polisi memeriksa kebenaran tentang kekerasan dan perbuatan anarkis yang kemarin terjadi,” ungkap dia. Kamis (7/3).

Dirinya juga menambahkan, jika tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa sudah keterlaluan, terlebih ketika mahasiswa menuntut dirinya untuk diproses hukum, terkait dengan Surat Keputusan (SK) Praktikum dan Pendampingan. “Demo hari pertama, mereka menuntut soal praktikum dan

11

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

pendampingan. Nah kemarin mereka meminta yang mengSK praktimum dan pendampingan ditindak hukum. Ini sudah keterlaluan,” tambah dia.

Dirinya memaparkan, jika aksi pada hari pertama yang menuntun Praktikum dan Pendampingan masih bisa dimaklumi. “Yang penting bagaimana praktikum dan pendampingan bisa dilaksanakan,” papar dia.

Sementara itu, ketika disinggung terkait dengan sistem keuangan akan terganggu, karena ruang kantor keuangan Bagaian Layanan Umum (BLU)IAIN Sunan Ampel Surabaya juga menjadi sasaran pengrusakan mahasiswa, Abdul A’la mengiyakan. “Mudah-mudahan ada data cadangan, sehingga bisa dilacak lagi,” ujar dia.

Saat ini, sekitar 200 pegawai dan 450 dosen akan terancam telat menerima gaji, karena terganggunya sistem keuangan. “Saya akan laporkan hal ini ke Kantor Pajak dan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kalau itu berkaitan dengan gaji ya bisa telat,” kata dia. (wan/ara)

KORUPSI

Oknum Dinas PU dan Rekanan Bakal Tersangka

BAKU HANTAM. Petugas keamanan kampus dan mahasiswa terlibat baku hantam pada kejadian anarkis di gedung Rektorat IAIN Sunan Ampel Surabaya Rabu (6/3). Setelah berhasil masuk gedung rektorat, mahasiswa melakukan pengrusakan fasilitas. Polrestabes Surabaya telah menahan 27 mahasiswa yang diduga terlibat dalam aksi ini.

SURABAYA - Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya (Kejari Perak) mendalami nama-nama yang dikantongi dan diduga kuat berperan besar pada dugaan penyimpangan proyek Jalan Gresik sepanjang 11,5 kilometer, setelah penyelidikan dugaan kasus korupsi proyek tersebut mulai menemui titik terang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Bambang Gunawan melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak Nanang Ibrahim mengungkapkan, penyidik mengincar nama dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan rekanan proyek ini sebagai calon tersangka. “Bisa kedua-duanya, rekanan dan Dinas PU Propinsi ,” kata dia di kantornya kemarin.

Namun, Kasintel berpangkat Jaksa Muda itu enggan mengungkapkan nama terang atau inisial si calon tersangka, juga peran dan jabatannya dalam proyek ini. Untuk membuka lebih terang peran calon tersangka dan penyimpangan proyek ini, pihaknya telah meminta saksi ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya untuk menelaah.

Diakui Nanang, dua pekan lalu, ahli ITS sudah mengambil contoh (sample) bahan di beberapa titik jalan lokasi proyek.

Contoh bahan masih diteliti dan, dari situ, akan menjadi kuat temuan penyimpangannya berikut kerugian negara akibat korupsi ini. “Kami masih menunggu kesimpulan ahli,” ucap Kasintel asal Pamekasan itu pada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Seperi diketahui, sejak akhir 2012 lalu Kejari Perak menyelidiki dugaan korupsi proyek jalan di Jalan Raya Gresik sepanjang 11,5 kilometer. Proyek bernilai Rp 54 miliar ini ditangani Dinas PU Bina Marga dan menggandeng sebuah perusahaan kontraktor.

Diduga, ada pengurangan volume pada pengerjaan proyek yang sudah rampung itu, sehingga tidak memenuhi spesifikasi sesuai kontrak. Di antaranya ketebalan jalan, kemiringan badan dan punggung jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, jalan kerap tergenang air kala hujan dan menyebabkan cepat rusak. (kas/ara)

RANMOR

PEREKONOMIAN

Pengamat Nilai Pakde Karwo Berhasil Tingkatkan Ekonomi SURABAYA - Pengamat Ekonomi, Ikhsan Modjo mengklaim, dibawah kepemimpinan Gubernur Jatim, Soekarwo, Provinsi Jatim melakukan banyak peningkatan di berbagai sektor khususnya perekonomian. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan seluruh peserta acara Sarasehan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangkaian acara HUT PWI dan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur Kamis (7/3) di Hotel Mercure, Surabaya.

Ikhsan Modjo yang sekaligus Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat tersebut, menjelaskan perekonomian Jawa Timur mencatat angka pertumbuhan sebesar 7.27 persen pada 2012. Hal ini berarti, sedikit lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun

2011 yang hanya mencapai angka 7.22 persen. Angka ini juga lebih tinggi, jika dibandingkan pertumbuhan nasional yang tercatat hanya 6.23 persen saja.

“Ditengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Jatim tercatat masih tumbuh stabil dan mengalami percepatan dibandingkan ekonomi kawasan Sumatera atau daerah lain si Jawa. Hal ini ditopang untuk kuatnya sektor industri dan permintaan masyarakat,” papar dia.

Selain itu, lanjutnya, pada 2012 Volatile Foods (inflasi pangan) mencatat penurunan besar, didukung tingginya upaya stabilitas harga pangan daerah : operasi pasar, subsidi biaya angkut, dan pengembangan pusat informasi harga.

“Jawa Timur sekali lagi relatif termasuk sukses mengendalikan inflasi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa selama

Februari 2011, Agustus 2011, dan Februari 2012 Jatim memiliki angka pengangguran terendah di Jawa sebesar 4.91 persen, 4.25 perseen dan 4.18 persen. Baru pada Agustus 2011 Jawa Tengah yang memegang rekor terendah pengangguran di Jawa dengan angka 3.97 persen sementara Jatim 4.16 persen.

“Selama 8 tahun terakhir, kecuali di tahun 2007, pertumbuhan ekonomi di Jatim cenderung lebih tinggi dari rata-rata nasional. Demikian pula, bila ekonomi nasional mulai mengalami perlambatan di tahun 2012, ekonomi Jatim terus meningkat,” paparnya.

Bahkan, di bidang penyaluran kredit UMKM, Jatim mencapai angka Rp 68.53 triliun di tahun 2012 atau meningkat 9.93 persen.

Kredit UMKM di dominasi Bank Pemerintah mencapai

53.86 persen (Rp 37 triliun), Bank Swasta 43.53 persen (Rp 29.83 triliun), dan asing 1.58 persen (Rp 1 triliun).

Usai memaparkan segudang prestasi yang dicapai dibawah kepemimpinan Soekarwo, tak lupa Ikhsan mengingatkan warga Jatim agar prestasi-prestasi tersebut dapat dilanjutkan dengan kembali mensukseskan pemilihan gubernur Jatim, Agustus mendatang.

Sebelumnya, salah seorang pengamat Universitas Airlangga, Ucu Martanto menilai, menjelang pemilihan gubernur, merupakan hal yang lumrah saat pasangan bakal calon berusaha memanfaatkan sebuah moment untuk kampanye terselubung. Bahkan, jika kesempatan tersebut tidak ada, maka harus diciptakan. “seperti rahasia umum bahwa setiap menjelang pesta demokrasi, pasangan

bakal calon (terutama incumbent) akan selalu memanfaatkan moment-moment untuk mengambil hati masyarakat. Misalnya seperti perayaan HUT kota atau kabupaten, atau sebuah institusi atau lembaga, dan lainlain. Bahkan, kalau perlu, moment tersebut harus diciptakan,” paparnya. Sah-sah saja bagi incumbent untuk ‘numpang kampanye’ karena dalam hal ini, sebagai incumbent, mereka diberikan keuntungan, lanjut dia, yang harus diingatkan adalah jangan sampai moment tersebut merugikan rakyat karena incumbent menggunakan uang yang bukan haknya. “tentu saja semua masyarakat jawa timur menginginkan pemimpin yang bersih. Jangan sampai ada aliran dana yang digunakan tidak semestinya untuk kepentingan pribadi,” tegas dia. (neu/ara)

tornya pun dirusak.

Ketika diwawancarai, Sutrisno warga Simo Gunung Barat, Surabaya tidak mengetahui apa sebab yang terjadi, sehingga Aremania menhadangnya dan merusak motornya. Sekitar ratusan Aremania tiba-tiba saja mengahdangnya. “ saya hendak melintas dari arah Ngesong sini hendak ke Sukomanunggal, tiba-tiba Arema dating dan menghajar saya dan merusak motor saya,” ungkapnya sambil menunjukan Lukas serta bercak darah dijaketnya.

Kendati demikian, Aremania tak lantas puas membikin onar didaerah Ngesong, mereka beralih kedaerah Simo Gunung yang jaraknya 2 kilometer dari lokasi kejadian dan masih deretan dari tol, membuat onar kembali dengan me-

lempari batu dan bom molotov. Sontak, kejadian tersebuat membuat para Bonek Mania didaerah tersebut dan juga warga membalas.

Seorang warga Simo Gunung Mufid (15) megatakan supporter Arema tiba-tiba mencari gara-gara dari tol turun kejalan gang dan membuat kisruh terhadap warga. Tak terima dengan hal tersebut, kata dia, warga akhirnya membalas dengan lemparan batu.

“Sebelumnya mereka sudah ngeresek (membikin kisruh,red) didaerah Ngesong, setelah itu ngelemparin batu dan juga bom Molotov kerumah-rumah warga, tak terima kami pun membalas dan kini menunggu rombongan Arema yang lain dan juga berjagajaga hingga pulangnya seusai pertandingan,” jelasnya.

Dikonfirmasi mengenai kasus tawuran tersebut, Ketua YSS Bonek Mania, Hasyim mendesak polisi bertindak tegas dan menangkap Aremania yang melakukan pengerusakan maupun yang membawa senjata tajam. Jika polisi tidak bertindak tegas terhadap Aremania. Hasyim mengatakan tidak bisa menyalahkan warga dan bonek melakukan balas dendam.

“Saya menggarisbawahi, kenapa ketika bonek melakukan tindakan kurang terpuji, polisi langsung main tangkap dan dipenjara. Suporter lain melanggar tidak ada sanksi hukum. Polisi tebang pilih.

Bagaimana kasus lain seperti bonek yang meninggal di Lamongan, sampai sekarang tidak terungkap pelakunya, ketusnya. (mag)

SUPORTER BOLA

Aremania Berulah di Surabaya SURABAYA- Perseteruan antara supporter Aremania dan Bonek Mania, nampaknya, tidak akan pernah berujung pada perdamaian.

Meskipun, beberapa kali telah terjadi konsolidasi terkait tawuran yang telah lama melibatkan dua kubu tersebut. Hal tersebut, lantaran kembali terjadi aksi perseteruan ketika, Kamis (7/3) siang ratusan supporter Aremania yang hendak menyaksikan tim kesayangannya di Stadion Tri Dharma, Gresik merusak depo air minum isi ulang, didaerah Ngesong, Sukomanunggal Surabaya.

Ratusan supporter tersebut, menggunakan beberapa bus mini, angkutan umum dan beberapa pick-up berhenti dikilometer 7 tol WaruPerak dan langsung menuju ke depo air milik Ibu Feny dan merusak kaca sehingga, membuat kaca toko rusak berat dan 3 pegawai toko ketakutan, dan bersembunyi diruangan belakang.

Didi (22) pegawai wanita depo air isi ulang mengaku ketakutan ketika Aremania tiba-tiba berhenti dipinggir tol, kemudian merangsak masuk kejalanan dan merusak tempatnya bekerja. Kejadian tersebut, kata dia, terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Beruntung ketika penyerangan tersebut

tidak ada yang terluka. “ kejadian sekitar setengah satu siang, mas. Saat itu puluhan Aremania tiba-tiba berhenti dipinggir told an masuk kejalanan depan merusak tempat saya bekerja.

Saya juga masih belum tahu berapa kerugian yang diderita pemilik depo ini,” katanya kepada Koran Madura, kemarin Kamis (7/3) siang ketika ditemui dilokasi kejadian.

Selain itu, menurut Didi, para supporter juga turun kejalan dan menghadang motor dan montor yang mengenakan plat L. Mereka (arema,red) juga mengambil barang-barang seperti senjata tajam berupa linggis dan kunci untuk membuka ban milik tukang tambal ban sebelah.

“Mereka juga mengambil barang milik Pak Breng (tukang tambal,red) berupa linggis dan alat-alat tambal ban yang diakui pak brenk dia rugi hampir Rp. 500 ribu rupiah,” imbuhnya.

Namun, dalam aksi anarkisme yang dilakukan para Aremania menyebabkan salah seorang pengedara motor yang melintas di jalan raya Ngesong menuju Sukomanunggal Surabaya terluka akibat dihajar massa Arema. Sutrisno, seorang penggedara motor tersebut harus rela menahan luka dipelipis mata kanannya akibat dihajar massa, dan mo-

TERSANGKA. Ahmad Fauzan Bin H Mad Juri di Hadapan Kasubag Humas Komisaris (Pol) Suparti Mengakui Perbuatannya.

Polisi Tembak Pencuri Motor SURABAYA- Ahmad Fauzan Bin H Mad Juri (18), spesialis pencuri motor laki-laki di wilayah Surabaya yang tinggal di jalan tambak Pring Utama 2 Nomor 24 Surabaya itu berhasil diringkus Unit Resort Mobile (Resmob) Polrestabes Surabaya.

Saat diringkus, Polisi memberikan hadiah timah panas pada kaki bagian kiri tersangka asal Sampang Madura itu.

Saat ditangkap, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda Honda Tiger dengan Nomor Polisi L 4744 NK . Motor tersebut diketahui milik korban Mochmad Nuryadi (33) warga Petemon Sidomulyo Gang Tengah Nomor 38 Surabaya yang merupakan anggota komunitas kelompok Honda Tiger Club Indonesia (HTCI). Akibatnya saat ini tersangka yang berprofesi sebagai tukang rombeng itu mendekam di dalam tahanan Mapolrestabes Surabaya.

Menurut Kasubag Humas Komisaris (Pol) Suparti, mengatakan penangkapan dilakukan saat petugas dilapangan sedang berpatroli disekitaran wilayah Petemon dan mendapati korban dengan satu temannya yakni Samlawi warga Tambak Dalam Utama Gg1 Asemrowo Surabaya, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihaknya berupaya menggarong motor milik korban.

“Saat petugas melakukan operasi dilapangan mendapati ke-dua tersangka melakukan aksi didaerah Petemon. Satu pelaku berhasil kabur saat dilakukan penangkapan, dan kini mejadi DPO pihak kami.

Sedangkan, tersangka yang sudah tertangkap mencoba kabur dengan melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga petugas pun melakukan tindakan tegas,” kata dia di Mapolrestabes Surabaya,

Kamis (7/3) kemarin.

Dijelaskan dia , otak pelaku dari pencurian yang ditangani pihaknya ini ialah Samlawi. Keduanya merupakan spesialis sepeda motor laki-laki yang beroperasi disekitaran Petemon dan Simo Surabaya. Mengenai aksi yang dilakukan, kata Suparti, tersangka bertindak sebagai joki, sementara Samlawi bertindak sebagai eksekutor.

Diakui dia, Tersangka telah dua kali melakukan pencurian.

Nah dalam aksi kedua nya inilah tersangka berhasil diamankan petugas. Aksi pertama dilakukan tersangka didaerah Simo beberapa bulan lalu dan tidak tertangkap petugas. Dari hasil pencurian itu, masih kata Suparti , tersangka yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) itu mendapat bagian Rp 1 juta rupiah untuk setiap operasinya.

Sementara untuk penjualan motor, tersangka dan Samlawi menjualnya seharga Rp. 4 hingga 5 juta rupiah.

“Tersangka ini melakukan aksi sudah kedu kalinya, yang pertama dia melakukan aksi didaerah Simo, dan tidak tertangkap, setiap beroperasi ia mendapat jatah 1 juta rupiah,” jelas dia.

Sementara itu kepada Koran Madura tersangka mengakui jika telah melakukan aksi pencurian itu telah kedua kalinya melakukan pencurian.

Tindak kejahatan pencurian dipilihnya, lantaran pekerjaan sebagai tukang rombeng yang dijalaninya tidak mencukupi kebutuhan untuk istri dan seorang anaknya. “pekerjaan Ngerombeng, mas. Gaji tidak cukup untuk biaya anak sama istri,” dalih tersangka.

Akibat perbuatannya, tersangka diancam melanggar pasal 363 KUHP tentang tindak pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (mag/kas)

12

MATARAMAN

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 TAHUN II

80 Persen Desa Trenggalek Belum Selesaikan APBDes TRENGGALEK - Sebanyak 80 persen desa di kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, belum menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2012.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Trenggalek, Wahyudi, Kamis, mengatakan hingga kini hanya 30 dari 152 desa yang telah menyerahkan laporan.

"Kalau dilihat dari persentase memang masih sedikit sekali, padahal seharusnya, awal tahun itu SPJ

APBDes sudah harus selesai dan diserahkan ke BPMPD," katanya.

Menurut dia, molornya pelaporan itu akan berdampak pada kinerja pemerintahan di tingkat desa, karena Pemkab Trenggalek tidak akan mengucurkan bantuan anggaran apabila belum menerima SPJ tersebut.

"Karena ini adalah salah

satu syarat utama. Jadi untuk desa yang sudah menyetorkan maka dipastikan pencairan bantuan anggaran dana desa (ADD) akan berjalan dengan lancar, sedangkan yang belum akan kami tunda dulu," imbuhnya.

Meskipun banyak yang mengalami keterlambatan, Wahyudi mengaku, pihaknya tidak memberikan batas waktu pelaporan kepada masing-masing pemerintah desa (pemdes).

Ia beralasan pertangungjawaban tersebut merupakan kewajiban rutin yang harus

dikerjakan setiap tahun. Selain itu, apabila tidak segera dikerjakan justru akan merugikan masyarakat.

"Tidak kami batasi, kalau ada yang lapor maka kami terima, tapi konsekuensinya dengan pencairan ADD itu," katanya.

Untuk mempercepat laporan pertanggungjawaban tersebut, BPMPD meminta pemerintah kecamatan turun langsung ke masing-masing desa dan melakukan pendampingan.

"Sebetulnya, kami sudah

NARKOBA

Petugas Lapas Madiun Kembali Temukan Narkoba

mengumpulkan sekdes dan bendahara desa terkait dengan SPJ APBDes ini. Untuk itu kami berharap kepala desa juga ikut membantu, meskipun sebagian mau habis masa baktinya," kata Wahyudi di sela-sela Anugerah PNPM di Pendopo Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu dari penelusuran yang dilakukan BPMPD Trenggalek, molornya pelaporan itu akibat dari sejumlah persoalan, salah satunya adalah persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. (ant/rah)

aguk sudarmojo/ant

PUSAT PENGOLAHAN MINYAK. Seorang pekerja berjalan di lokasi pengolahan minyak atau "Central Processing Area (CPA)" di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, Jatim. "CPA" yang dikelola "Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina Eas Java (PPEJ) itu kapasitasnya mencapai 80 ribu barel, dimanfaatkan menampung produksi minyak lapangan Sukowati dan Blok Cepu Bojonegoro.

M

ADIUN - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur, kembali menemukan narkoba jenis sabu dan ganja di lingkungan setempat, Kamis.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Lapas Kelas I Madiun Heru Trisulistiyono mengatakan, narkoba tersebut ditemukan di ruang Ketertiban dan Keamanan lapas setempat.

Barang tersebut ditemukan dalam bentuk paket kecil-kecil yang terbungkus dua tas plastik.

"Dua tas plastik tersebut ditemukan di antara beberapa barang sitaan dalam razia yang kami gelar semalam.

Saat dilihat, ada tas plastik yang berbeda dengan barang sitaan . Setelah dibuka ternyata berisi barang diduga sabu dan ganja," ujar Heru Trisulistiyono, kepada wartawan.

Mendapati temuan tersebut, petugas lapas langsung menghubungi Satuan Reserse dan Narkoba Kepolisian Resor Madiun Kota untuk memeriksa dua tas plastik tersebut. Tiga tahanan pendamping yang biasa membersihkan ruangan Administrasi Keamanan dan Ketertiban setempat juga dimintai keterangan.

Setelah diperiksa petugas gabungan lapas dan polisi, tas plastik kecil tersebut diduga berisi sabu seberat 0,39 gram dan tiga paket kecil ganja total seberat 5 ons.

Selain sabu dan ganja yang ditemukan tadi pagi, dalam razia yang digelar Rabu (6/3) malam, petugas juga menyita sejumlah peralatan untuk mengonsumsi narkoba seperti aluminium "foil", timbangan elektrik, dan pipet kaca.

"Petugas juga menyita puluhan telepon seluler berikut 'charger' yang disembunyikan di sekitar blok narapidana. Tiga narapi-

dana juga diamankan karena terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan tes urine," paparnya.

Heru menjelaskan, pihaknya sengaja gencar melakukan razia rutin pada jam yang tak terduga, sebab Lapas Madiun merupakan lokasi rawan peredaran narkotika. Sebelumnya juga digelar Operasi Sakauw Semeru 2013 yang dilakukan kepolisian bekerja sama dengan petugas lapas.

"Meski secara resmi masa operasi polisi sudah usai selama 24 Pebruari-4 Maret 2013, kami terus melakukan razia rutin dan berkoordinasi dengan kepolisian jika ada temuan barang terlarang," kata Heru.

Selama Operasi Sakauw di dalam lapas, polisi menemukan paket kecil sabu dengan total seberat 3,58 gram, ganja seberat 11,20 gram, dan 10 butir pil koplo. Polisi juga mengamankan dua narapidana yang terbukti mengonsumsi narkoba saat dites urine.

Kepala Lapas Kelas I Madiun Giri Purbadi membantah jika petugas lapas terlibat dalam penyelundupan barang terlarang, baik narkoba, telepon genggam, dan sebagainya ke dalam lapas.

"Tidak ada keterlibatan petugas tentang keberadaan barang-barang terlarang tersebut di lapas. Namun, memang kami akui ada kelemahan pengawasan karena minimnya alat penunjang," ujar Giri.

Pihaknya menyatakan akan gencar melakukan razia guna mencegah peredaran dan penggunaan narkoba ke dalam Lapas Madiun. Adapun, modus penyelundupan narkoba selama ini beragam cara, mulai dari diselundupkan oleh pembesuk hingga dilempar dari balik pagar lapas.(ant/rah)

PILGUB

PETERNAKAN

KPU Bojonegoro Usulkan 2.785 TPS Pemilukada Jatim

Minat Peternak Pelihara Sapi Perah Rendah

B

OJONEGORO - KPU Bojonegoro mengusulkan dalam pelaksanaan Pemilukada Jatim 2013 di daerahnya ada 2.785 tempat pemungutan suara (TPS), bertambah dibandingkan pemilukada di daerah setempat yang lalu dengan jumlah sebanyak 2.602 TPS. Sekretaris KPU Bojonegoro Moch. Makhfud, Kamis mengatakan, usulan sebanyak 2.785 TPS kepada KPU Jatim tersebut, sebagai antisipasi kemungkinan jumlah pemilih di dalam Pemilukada Jatim bertambah dibandingkan pemilih pemilukada di darah setempat yang lalu.

"Jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilu sesuai kartu tanda penduduk (KTP) elektronik masih kurang tepat, sebab kemungkinan jumlahnya akan berkembang," jelas dia.

Dari data yang diterima KPU setempat, daftar penduduk potensial pemilih pemilu dari pemkab sebanyak 883.891 jiwa sesuai KTP elektronik.

Mengenai jumlah pemilih Pemilukada Jatim, menurut dia, masih menunggu pendataan yang akan dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas mendata jumlah pemilih di setiap TPS secara langsung

di lapangan, sehingga datanya akurat.

Pelaksanaannya, lanjutnya, menunggu pembentukan proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang saat ini masih berjalan.

Menurut dia, pelaksanaan tes tertulis PPK diikuti 184 pendaftar sehari lalu yang kemudian akan dilanjutkan dengan tes wawancara.

"Kebutuhannya 140 tenaga PPK yang akan ditempatkan di 28 kecamatan dengan jumlah masing-masing kecamatan lima PPK," tuturnya.

Ia menjelaskan, KPU posisinya dalam pelaksanaan Pemilukada Jatim sama dengan posisi PPK di dalam pelaksanaan pemilukada di daerah.

"Dalam Pemilukada Jatim kita hanya sebagai pelaksana, mirip PPK ketika pemilukada yang lalu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman menambahkan, jumlah pemilih di Pemilukada Jatim yang dijadwalkan pelaksanaan coblosan pada 29 Agustus 2013 maksimal 600 pemilih/ TPS, sama dengan pemilukada di daerah setempat yang lalu.

"Jumlah pemilih di setiap TPS tidak ada perubahan sama tetap maksimal 600 pemilih/ TPS," katanya.(ant/rah)

BOJONEGORO - Kepala Bidang Agrobisnis dan Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Jatim, Hariyanto menyatakan bahwa minat peternak di daerahnya memelihara sapi perah masih rendah, karena terkendala sulitnya memperoleh pakan.

"Peternak yang memelihara sapi perah hanya ada di tiga lokasi dengan jumlah sekitar 36 ekor," katanya di Bojonegoro, Kamis.

Ketiga lokasi itu adalah Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, di peternakan milik Panti Asuhan Yatim Mu-

hammadiyah, juga di peternak di Kecamatan Kalitidu, dan di Desa Sobontoro, Kecamatan Balen.

"Jumlah sapi perah yang ada sebanyak 36 ekor itu juga sudah menurun dibandingkan jumlah sapi perah di tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, para peternak sapi masih enggan memelihara sapi perah, sebab harus memiliki tanaman rumput sendiri untuk pakan sapi perah.

"Sapi perah membutuhkan makanan rumput segar tidak bisa jerami kering agar

bisa berproduksi dengan maksimal," jelas dia.

Di lain pihak, lanjut dia, pemasaran produksi susu masih dilakukan peternak sendiri belum bisa disetorkan ke perusahaan susu di Surabaya, karena menyangkut besarnya biaya pengiriman susu.

"Kami sudah menanyakan ke perusahaan susu di Surabaya yang bisa menampung produksi susu.

Hanya syaratnya produksi susu yang bisa ditampung minimal 500 ekor dengan produksi sekitar 5.000 liter/ hari," jelas dia.

Menjawab pertanyaan apakah pemkab masih kesulitan mengembangkan sapi perah di wilayahnya, ia mengatakan hal itu karena kemauan peternak memelihara sapi perah masih rendah serta dibutuhkan dana yang cukup besar agar produksi susu bisa ditampung di perusahaan.

"Harga sapi perah paling tidak sekitar Rp15 juta/ekor, sehingga kalau minimal 500 ekor jelas dibutuhkan dana yang cukup besar," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Bojonegoro,

Abdul Wachid, menjelaskan, pengembangan sapi perah di panti setempat sudah berjalan sejak 20 tahun lebih.

Saat ini, lanjutnya, di panti setempat ada tujuh ekor sapi, dengan rincian satu ekor sapi masih kecil, empat ekor lainnya sudah tua, sedangkan yang diperah hanya dua ekor dengan produksi sekitar 7 liter/hari.

"Produksi susu sapi di tempat kami masih kurang untuk memenuhi permintaan masyarakat. Rencananya sapi perah yang ada akan kami remajakan," jelas dia.(ant/rah)

BENGAWAN SOLO SURUT. Sejumlah warga menunggu perahu tambang menepi di tambangan Desa Ledokwetan, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Jatim.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tetap meminta warga waspada, meskipun sungai terpanjang di Jawa itu airnya surut, karena tetap berpeluang terjadi banjir hingga akhir Maret. aguk sudarmojo/ant

NASIONAL LAYANAN KESEHATAN

Tak Sepatutnya, Rumah Sakit Jadi Sumber PAD JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam keras praktek Rumah Sakit (RS) yang menajemennya berorientasi pada profit. Kecaman serupa juga ditujukan kepada pemerintah daerah yang masih menjadikan RS sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Di lapangan kadang sengaja dijadikan sumber PAD ketika kepala dinas menjadi tim sukses pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. Ini kalau kalau terbukti harus diberi sanksi yang keras,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Rakyat Miskin Tak Boleh Sakit” bersama pengurus harian YLKI Tulus Abadi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/3).

Dia menyerukan agar komersialisasi Rumah Sakit maupun jasa bidang kesehatan ini harus dilawan bersama. Sebab, hal tersebut menyalahi konstitusi. Apalagi, soal kesehatan masyarakat, baik orang miskin atau kaya, harus menjadi tanggung jawab negara. Hal itu sesuai dengan konstitusi, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. “Komersialisasi bidang kesehatan adalah neoliberalisme,” katanya.

Menurut Mbak Ningpanggilan akrabnya, virus komerialiasi RS semakin merebak, mulai dari obatobatan, pelayanan, dan penanganan oleh dokter terkait.

Tak heran, jika masih sering ditemui rakyat miskin tidak mendapat pelayanan dengan baik. “Padahal, konstitusi sudah memerintahkan, setiap warga negara itu berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama, pemerintah wajib memfasilitasi, dan tak boleh menolak pasien. ” tambahnya.

Dia menegaskan, komersialiasi bidang kesehatan ini harus dicegah. Sekarang ini, pelayanan kesehatan sudah dibisniskan ke masyarakat, termasuk proses kelahiran bayi cesar. “Lalu, dimana

sumpah dokter bahwa dengan ilmunya untuk mengabdi pada kemanusiaan, tapi sebaliknya untuk komersial?” tanya Ribka.

Sementara itu, Tulus menegaskan ada masalah sistemik yang terjadi dari hulu sampai hilir. Soal dokter misalnya, dengan biaya pendidikan sampai miliaran rupiah, yang semula berjanji untuk kemanusiaan, tapi ketika menjadi dokter orientasinya berubah untuk mengembalikan modal. “Untuk itu, wajar kalau ada RS yang dijadikan sumber PAD. Itu sama dengan membisniskan orang sakit,”ujarnya.

Komersialiasi RS tersebut antara lain, lanjut Tulus, dilakukan RS atau dokter mulai dari pengobatan, pelayanan, dan perlakuan terhadap pasien. Misalnya pasien yang harusnya tidak disuntik, tapi disuntik dengan obat yang mahal, kelahiran normal dengan berbagai alasan maka harus dicesar, banyaknya obat impor yang membuat harga obat di negeri ini termahal ketiga di dunia dan sebagainya. “Jadi, RS sudah profit orientad dan bisnis, maka muncullah pengobatan alternatif, yang justru banyak merugikan pasien,” pungkas.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2013 Kemenkes mengusulkan anggaran sebesar Rp 31,2 triliun. Alokasi anggaran untuk belanja birokrasi yang lebih besar daripada untuk pelayanan publik.

Anggaran pelayanan publik Rp 15,3 triliun. Sementara belanja birokrasi mencapai Rp 15,8 triliun.

Pada 2013 Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3 triliun.

Dari anggaran tersebut, Rp 1 triliun akan digunakan untuk transformasi BPJS, dan Rp 2 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian Rp 3 triliun tidak semua untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (gam/cea)

Yusril Desak KPU untuk Revisi Peserta Pemilu PTUN Putuskan PBB Ikut Pemilu 2014

ant/prasetyo utomo

PBB MENANG GUGATAN. Ketua Dewan Pembina Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan pers tantang gugatan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta, Kamis (7/3). PTUN mengabulkan gugatan PBB untuk menjadi peserta Pemilu 2014 .

JAKARTA-Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2014 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan gugatan partai tersebut. Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan PBB atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal verifikasi faktual terhadap partai calon peserta Pemilu.

Selain itu, hakim juga memerintahkan KPU mencabut Surat Keputusan (KPU) KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014, tertanggal 8 Januari 2013 yang hanya menetapkan 10 Parpol sebagai kontestan dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Mewajibkan Tergugat (KPU) untuk mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/ KPU tahun 2013, untuk menerbitkan putusan baru, yang mengikutkan PBB untuk menjadikan peserta pemilu 2014,” kata Ketua Majelis Hakim PT

TUN, Arif Nurdu’a yang didampingi dua anggota Majelis yakni Santer Sitorus dan Didik Andy Prastowo di Jakarta, Kamis (7/3).

Seperti diketahui, PBB menggugat KPU ke PTUN karena lembaga penyelenggara pemilu ini berlaku tidak adil kepada PBB. Setelah melewati beberapa kali persidangan, PTUN akahir mengabulkan gugatan PBB sebagai Pemilu 2014.

“Alhamdulillah baru saja diputuskan di PT TUN, PBB lolos sebagai peserta pemilu,” terang Sekjen PBB, BM Wibowo, kepada pers, Kamis (07/03).

DCS DEMOKRAT TERBENGKELAI

Pengganti Anas Harus Melalui KLB

JAKARTA - Keputusan Anas Urbaningrum yang berhenti dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat merugikan Demokrat secara politik. Salah satu bentuk kerugiannya adalah partai berlambang mercy ini tidak bisa mengusulkan Daftar Caleg Sementara (DCS) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena syarat pengajuan DDS harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Karena itu, Demokrat harus segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengisi kekosongan posisi Ketum. Apalagi, cara-cara lain diluar KLB tidak dimungkinkan lagi.

“Satu-satunya langkah yang bisa diambil Partai Demokrat untuk menetapkan ketua umum hanya bisa melalui KLB. Itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Untuk ketua umum Plt tidak ditunjuk untuk menggantikannya. Yang

13

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

menggantinya itu diputuskan melalui KLB”, kata Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M. Rahmat di Jakarta, Kamis (7/3).

Rahmat, mengatakan, mundurnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menjadi masalah bagi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Sebab, biar bagaimanapun KPU tidak boleh memperlakukan suatu partai politik de-

ngan istimewa dan berbeda dengan partai politik lainnya.

Apalagi, sudah ada UU yang mengatur tentang DCS. Secara de facto kata dia, Anas Urbaningrum memang sudah berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, secara de yure, Anas masih ketua umum. Artinya, selama Partai Demokrat belum melakukan KLB, maka Anas Urbaningrum secara hukum masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Apalagi, Anas masih tercatat sebagai ketua umum di Kemenkumham dan KPU. “Kalau Partai Demokrat menunjuk Plt dan kemudian diterima oleh KPU, maka akan banyak protes yang bermunculan dari berbagai partai politik.. Bahkan, bisa saja berpotensi digugat oleh partai politik lainnya”, jelas Rahmat.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hjidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan, KLB

yang akan dilakukan Partai Demokrat sekarang ini sangat beresiko besar. Bahkan, akan ada polemik yang besar bila KLB benar-benar dilakukan Partai Demokrat dalam waktu dekat ini. Karenanya, momentum tepat dengan menunggu kondisi kondusif menjadi penting bagi Partai Demokrat menyelenggarakan KLB untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum.

“Kalau untuk peta politik Cikeas, KLB sangat beresiko.

Bahkan, risikonya bisa saja berdampak pada perang terbuka di KLB tersebut. Bila itu terjadi akan memperteguh faksionalisme di Partai Demokrat”, kata Gun Gun Gun Gun sendiri menilai bahwa penetapan ketua umum Partai Demokrat hanya bisa dilakukan melalui KLB. Bahkan, penunjukan ketua umum melalui surat dari Majelis Tinggi kepada kader yang ditunjuk jadi ketua umum juga tidak bisa dilakukkan. Sebab, ketua umum sebelumnya ditunjuk

Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, PTUN telah menyatakan bahwa PBB memenangkan gugatan atas keinginan PBB maju menjadi peserta Pemilu pada 2014 mendatang. “Majelis hakim PTUN mengabulkan seluruh petitum PBB. Bahkan, putusan PTUN itu memerintahkan KPU untuk merevisi SK No. 5/KPU/2013. Selain itu, perlu juga memasukkan PBB sebagai Peserta Pemilu 2014.

Karenanya, harus secepatnya”, kata Yusril, di Jakarta, Kamis (7/3).

Yusril mengaku, putusan Majelis Hakim PTUN tersebut adalah peristiwa penting bagi seluruh kader PBB. Pasalnya, putusan itu menjadi bukti kesewenang-wenangan bisa dikalahkan melalui jalur hukum.

Pada akhirnya, PBB menyambut dengan suka cita dikabulkannya PBB menjadi partai politik peserta Pemilu pada

melalui mekanisme KLB, tidak ditunjuk melalui penyuratan yang dilakukan oleh petinggi Partai Demokrat.

“Ya tidaklah. Masa dengan surat. Aturanya itu kan jelas, harus melalui kongres.

Sebaiknya memang Partai Demokrat tidak perlu khawatir. Sebaiknya memang menunggu kondisi membaik dulu.

Konsolidasi juga dilakukan secara baik untuk kepentingan yang memang jauh lebih besar lagi”, jelas Gun Gun Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, beranggapan bahwa Anas Urbaningrum belum secara resmi lengser dari Partai Demokrat. Pasek menilai pemberhentian Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak semata-mata hanya berdasarkan pernyataan pengunduran diri saja. Pengunduran yang dimaksud harus disetujui dan disepakati oleh seluruh peserta KLB, sehingga tidak melanggar AD/ART partai.

“Putusan diberhentikannya itu harusnya sesuai dengan kesepakatan juga. Jadi, KLB yang akan memberhentikan Anas. Kalau nanti mau dipilih penggantinya bisa melalui dipilih atau aklamasi dan demokrasi. Kalau seperti itu nanti terserah bagaomana keputusan kongres”, jelas Pasek Karenanya, Pasek mendesak agar Partai Demokrat secepat mungkin melakukan KLB dengan agenda pemberhentian Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sebab, dirinya tidak berkeinginan ada polemik yang berkepanjangan terkait penunjukan Plt yang dinilai melanggar payung hukum yang telah disepakati. (abd/beth/abe)

2014 mendatang. “Inti peristiwa penting bagi warga PBB bahwa kesewenang-wenangan memang bisa kita lawan dengan hukum. Untuk itu sudah tidak ada alasan lagi bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan PTTUN ini”, tegas Yusril Menurutnya, putusan Majelis Hakim PTUN secara tegas tidak hanya memutuskan PBB memenuhi syarat sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, tetapi juga secara jelas memerintahkan kepada KPU sebagai pihak tergugat untuk segera mungkin mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. “KPU juga tidak berhak mengajukan keberatan atau kasasi ke Mahkamah Agung. Sebab, langkah hukum mengajukan kasasi sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu hanya dapat dilakukan oleh pihak peng-

gugat, yaitu PBB. Kewajiban hanya pada penggugat”, ungkapnya.

Ketua umum PBB, MS Kaban berharap KPU tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Kami berharap KPU menerima putusan PTUN ini. Jangan kasasi, arogan itu.

Kami sudah ditolak di Bawaslu, lalu (KPU) kasasi,” katanya Menurut Mantan Menhut, pasca keputusan itu PBB akan segera mempersiapkan diri mengejar ketertinggalan dari partai lain yang sudah lebih dulu dinyatakan lolos. “Kami akan mengejar partai-partai lain. Kami sudah banyak ketinggalan. Kami akan kampanye, perekrutan caleg, dan memenuhi 30 persen kuota perempuan” ucapnya Enggan Komentar Sementara itu, pihak KPU masih enggan banyak berkomentar mengenai hasil putusan PTUN yang memenangkan PBB untuk maju menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. Namun, ditekankan KPU bahwa pihaknya menghormati putusan PTUN itu. Namun, KPU mengaku masih akan membuka peluang untuk melakukan payung hukum untuk menolak putusan PTUN yang mengabulkan permohonan PBB maju sebagai partai politik peserta Pemilu 2014. “Kita hargai dan hormati. Tapi, kemungkinan kasasi itu 50 50. Tapi, kita memang tidak secara langsung mengatakan akan melakukan hal itu. Kita masih akan mengkajinya dahulu sebelum kita melakukan tindakan”, jelas Anggota KPU Sigit Pamungkas.

Menurut Sigit, KPU akan melakukan kajian mendalam terkait putusan PTUN itu.

Setelah melakukan pendalaman yang baik, KPU baru bisa menentukan langkah, apakah KPU melakukan kasasi atau tidak melakukan kasasi, dan segera mungkin membuat Surat Keputusan baru yang menambahkan PBB maju sebagai peserta Pemilu Tahun 2014.

“Kita tidak langsung ke arah itu. Tentu kita akan lihat seperti apa putusannya. Apakah putusan itu sudah menggunakan argumen yang jelas dan bukt-bukti yang memang baik. Nanti, dari situ baru kita bisa ambil langkah ke depanya seperti apa”, jelas Sigit (gam/ cea/abd)

SBY Perintahkan Kapolri Usut “Perang” TNI vs Polri di OKU BUDHAPEST - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo supaya segera mengirim tim investigasi untuk mengusut kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh sekelompok oknum prajurit TNI AD. SBY juga memerintahkan Pangdam Sriwijaya dan Kapolda Sumatera Selatan untuk segera berkoodinasi guna mengusut dan menindak tegas para pelaku. “Pangdam dan Kapolda segera turun tangan langsung mengatasi situasi,” kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Budapest, Hungaria, Kamis (7/3).

Laporan kejadian penyerangan dan pembakaran disampaikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo kepada Presiden SBY melalui telepon sekitar pukul 06.00 waktu Budapest, Hungaria atau 12.00 WIB. Presiden SBY sedang berada di sana untuk serangkaian agenda kunjungan Presiden memberi kerja. “Presiden memberi arahan arahan kepada kepada Kapolri agar mengirim Kapolri agar tim investigasi dan menindak mengirim tim tegas mereka yang terbukti terinvestigasi dan libat,” imbuh Julian.

Seperti diberitakan sebelmenindak tegas umnya, pada pukul 07.30 WIB mereka yang terjadi aksi pembakaran terterbukti terlibat hadap Mapolres Ogan Komering Ulu oleh seratusan oknum prajurit TNI AD. Aksi kekerasan Julian A. Pasha yang menyertainya juga menJuru Bicara Kepresidenan gakibatkan Kapolsek Martapura terluka parah akibat tusukan sangkur, dua pos polisi, dan beberapa mobil patroli rusak.

Total jumlah korban luka-luka dalam peristiwa itu ada 8 orang mulai dari aparat polisi, TNI, hingga masyarakat sipil.

“Lima anggota (polisi), dua anggota dari POM (Polisi Militer), dan satu dari masyarakat sipil,” rinci Wakapolda Sumsel Brigjen M Zulkarnain Kamis (7/3).

Mengenai kondisi di lokasi, Achmad menyatakan semua sudah terkendali. Tidak ada personel yang disiapkan karena memang tidak perlu ada antisipasi terhadap apa pun. “Tidak ada persoalan antara Polri dan TNI,” tutupnya.

Sekelompok anggota TNI membakar Polres OKU pada pukul 07.30 WIB. Semula, mereka datang ke Polres untuk menanyakan perkembangan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus. Anggota Batalyon Armed ini ditembak mati anggota Polres OKU, Brigadir Wijaya, akhir Januari 2013 lalu. Anggota TNI berseragam datang dengan menggunakan sepeda motor dan menenteng bendera merah putih. Selain kantor Polres, mereka juga membakar mobil patroli polisi. (aji)

14

EKONOMI

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 | TAHUN II

PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI

OJK Banyak Terima Aduan “Emas Bodong” JAKARTA- Kasus investasi emas bodong yang terjadi beberapa minggu lalu membuat investor khawatir dengan keselamatan dana mereka. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas mendapat banyak protes.

Call center OJK dipenuhi aduan dari para investor. “Kita banyak terima aduan karena takut uang tidak kembali akibat dari investasi bodong,” kata Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta, Kamis (7/3).

Seperti diberitakan, nasabah PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) bernasib sial, lantaran investasinya menguap dibawa kabur bos GTIS, Taufiq Michael Ong. Pemilik sekaligus presiden direktur perusahaan bisnis investasi emas berkedok syariah itu lenyap bak ditelan bumi. Sialnya, ia membawa dana nasabah hingga ratusan milyar rupiah.

Manajemen Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) pun mengakui bahwa dana nasabah dibawa kabur Taufiq Michael Ong. Mereka menyatakan bahwa Taufiq Michael tidak lagi menjabat sebagai direktur utama. Jabatannya dicopot dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Dia menjelaskan, kasus investasi emas bodong PT Golden Trade Investasi Syariah (GTIS) yang dalam beberapa waktu mencuat, hingga kini telah ditangani oleh Kepolisian. Menurutnya, OJK juga telah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi.

Menurut Kusumaningtuti, dalam kasus investasi bodong tersebut, sudah tentu nasabahlah yang dirugikan. Padahal, GTIS hanya memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP), yang berasal dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Dengan pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi maka diharapkan tahun ini bila ada kasus serupa tidak saja akan menjadi tanggung jawab Kepolisian, tapi juga akan diawasi satuan tersebut,” tuturnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengaku telah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk menginvestigasi kasus tersebut. “Memang saat ini kan kasusnya tengah ditangani kepolisian namun kami telah membentuk tim khusus guna membantu dan mencairkan kasusnya,” ujar dia.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/ BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua BapepamLK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi mulai dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappepti, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPDN), Kemendag, Bareskrim, Polri, PPATK, Kejagung, Kemenkop dan UKM, Kemenkominfo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jumlah anggota tim Satgas terdiri dari 41 orang. Selama ini, satgas melaporkan pelaksanaan tugasnya ke BapepamLK. Karena Bapepam-LK sudah melebur bersama OJK, maka ke depannya tim ini akan bertanggung jawab ke OJK.Diberitakan sebelumnya, Komisioner OJK Firdaus mengatakan, bahwa OJK bertanggungjawab mengawasi institusi yang resmi yang memiliki izin resmi sebagai usaha investasi. Selain itu memiliki investasi yang bertanggung jawab.

Melenceng Sementara itu, Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), Jusuf Wibisana menegaskan, investasi syariah yang menjanjikan keuntungan pasti, telah melenceng dari ketentuan Islam. Pernyataan itu menanggapi kembali maraknya penipuan berkedok investasi syariah belakangan ini, seperti terjadi dalam kasus Golden Traders Investasi Syariah (GTIS). “Mengiming-imingi nasabah dengan imbal hasil yang tinggi tidak dibolehkan dalam investasi syariah,” ujar Jusuf Wibisana di sela-sela seminar internasional yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertajuk “IFRS Dynamics 2013 and Beyond: Impact to Indonesia” di Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut dia, investasi yang mengiming-imingi nasabahnya dengan keuntungan dalam nilai tertentu, tidak bisa dikategorikan sebagai investasi berbasis syariah. Hal tersebut sudah melanggar ketentuan syariah yang menyatakan bahwa investasi bisa naik atau turun nilainya sesuai kondisi pasar. (gam)

SDA Terbatas, Implementasi IFRS Lamban JAKARTAPemerintah Indonesia harus memberi dukungan secara penuh agar standar akutansi Indonesia bisa mengadopsi Sistem Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards/IFRS). Selama ini proses adopsi sistem IFRS berlangsung lamban karena keterbatasan sumber daya, baik dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) maupun para pelaku di sektor akuntansi ini. “Dorongan dari pemerintah harus kuat.

Karena tidak mungkin DSAK dan IAI bisa melakukan hal itu sendiri. Paling tidak, Menteri Keuangan harus committed untuk memastikan IFRS ini terimplementasi dengan baik dan tepat waktu,” kata pakar akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Setiyono Miharjo, di sela-sela seminar internasional yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertajuk “IFRS Dynamics and Beyond: Impact to Indonesia” di Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut dia, perlu dihindari kemungkinan keru-

gian yang dialami perusahaan karena mengadopsi konvergensi IFRS ini, misalnya dari sisi perpajakan.

Seharusnya Menteri Keuangan bisa mengharmonisasi hal-hal yang demikian.

Harmonisasi sistem ini kata dia sangat penting bagi Indonesia. Indonesia harus menerapkan sebuah standar akuntansi yang diakui secara global, apalagi dalam konteks investasi. Setelah iklim investasi dalam negeri kondusif, investor biasanya selalu menanyakan standar keuangan yang dianut, sehingga mereka bisa melakukan komparasi global secara akurat.

Dalam konteks G-20, jelas dia, transformasi sistem akuntansi Indonesia ke IFRS ini akan menaikkan posisi Indonesia di mata investor asing, karena sistem IFRS ini sudah dianut oleh sistem keuangan yang berlaku global. “Ketika kita mengatakan standar kita konvergen dengan IFRS, investor akan langsung mendapat gambaran, sehingga memudahkan mereka membuat keputusan,” ujar dia. (gam)

ant/prasetyo utomo

RENCANA KERJA PEMERINTAH. Wapres Boediono (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) memimpin rapat di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (7/3). Rapat membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014.

Wapres Janji Akan Lebih Teliti Susun APBN JAKARTA - Pemerintah akan lebih cermat dan teliti dalam menyusun perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Keinginan ini tidak terlepas dari realisasi penyerapan anggaran di tahun-tahun sebelumnya yang dinilai kurang optimal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres), Boediono dalam rapat mengenai pagu anggaran 2014 di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, (7/3).

Karena itu, Boediono meminta, seluruh jajaran pemerintah untuk memanfaatkan masa kerja kabinet yang hanya menyisakan waktu belasan bulan saja. “Ini masa akhir tugas kita, Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Sudah ada petunjuk-petunjuk dan arahan Presiden. Tujuannya, kita menyelesaikan tugas secara maksimal,” kata dia.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengungkapkan, banyak tantangan pemerintah

menjelang 2014 yang akan diwarnai pula dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. Menkeu menyampaikan, kondisi ekonomi dunia yang masih belum pulih membuat pemerintah harus berpegang pada berbagai proyeksi kinerja ekonomi yang cenderung melemah.

Lebih lanjut Agus mencontohkan, harga komoditi di pasar dunia yang merupakan salah satu penopang ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan menurun. Selain itu, kata dia, pendapatan negara dari hasil produksi (lifting) minyak juga masih rendah.

Sementara itu, tambah Agus, pada saat yang sama

beban subsidi minyak justru semakin meningkat, karena permintaan terus meningkat.

Sehingga, kondisi ini akan berpengaruh berpengaruh pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menyikapi tantangan yang tidak ringat tersebut, lanjut Wapres, ada dua yang perlu mendapatkan perhatian khusus saat menyusun APBN 2014. Pertama, para pimpinan kementerian dan lembaga harus memperhatikan secara cermat daftar prioritas rencana kerja di 2014.

Dia berharap, tidak boleh ada lagi poin-poin yang belum terperinci, sehingga menyulitkan implementasi program atau menimbulkan revisi di kemudian hari. “Alangkah baiknya kalau kita merencanakan program sedari awal, sehingga kita bisa menghindari revisi-revisi yang tidak perlu.

Memang tidak mungkin nol revisi, karena seringkali ada perubahan dalam pelaksan-

APBN

Ekonom: Hapus Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah JAKARTA - Pemerintah Pusat diminta untuk menghapus dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada daerah. Mengingat sejauh ini dana tersebut justru dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang telah menjadi urusan daerah.

Hal tersebut seperti diutarakan pakar ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Hefrizal Handra saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (7/3).

“Banyak dana Dekonsentrasi maupun dana Tugas Pembantuan yang tidak tepat penggunaannya. Seharusnya, danadana tersebut bisa dihapus oleh Pusat,” kata Hefrizal.

Namun demikian, lanjut dia, jika memang dana tersebut harus dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), maka sepatutnya dialihkan ke Dana Penyesuaian dengan formula perhitungan yang jelas. “Tetapi, sebaiknya dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan itu tidak dialihkan ke DAK yang memang hasil akhirnya harus berbentuk fisik, seperti infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Hefrizal, problem yang selalu dihadapi terkait dengan pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut diakibatkan oleh ketidakjelasan pembagian urusan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. “Selama ini, dana-dana tersebut yang dinilai sudah tepat penggunaannya cuma ada pada kegiatan-kegiatan di bawah Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keseha-

tan,” ungkap Hefrizal.

Dana-dana yang tidak bisa ditampung ke dalam DAK tersebut, kata Hefrizal, memiliki solusi sementara, yakni dengan menyalurkannya ke program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru dan pembayaran gaji guru honorer. “Solusi ini sifatnya temporer, bagaimana pun ini akan ada masalah yang muncul. Karena pengawasannya di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota tidak mempunyai hak itu. Tetapi kalau ada penyimpangan, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota,” paparnya.

Sementara itu, anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari menilai, merosotnya peringkat kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari adanya korupsi DAK pendidikan yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, tindak pidana korupsi terbesar di bidang pendidikan berada pada penggunaan DAK. “Mengacu pada data korupsi pendidikan di 2011, paling banyak terjadi di DAK. Hingga saat ini, tindak korupsi di dunia pendidikan belum banyak berubah dan terjadi pada sektor yang sama, yakni penyimpangan dana BOS maupun dana sarana dan prasarana pendidikan,” papar Juliantari di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan, korupsi di sektor pendidikan terjadi mulai dari pejabat di tataran terbawah hingga yang paling atas.

“Korupsi di dunia pendidikan terjadi mulai dari tingkat sekolah sampai di kementerian.

Bisa dari pungutan di sekolah

maupun penyelewengan dana pendidikan di tingkat kementerian,” imbuh Juliantari.

Anggota Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Ali Masykur Musa mengungkapkan, tingkat kesenjangan antarwilayah yang terus berkepanjangan, tidak terlepas dari adanya penyimpangan pengalokasian dana ke daerah. “Per tahunnya, total DAK yang digelontorkan mencapai Rp43 triliun lebih, tetapi tidak jelas arah penggunaannya dan tidak merata pembagiannya,” kata Ali di Jakarta, baru-baru ini.

Dia mencontohkan, konflik yang berlarut-larut di Papua diakibatkan adanya ketidakadilan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. “Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Papua harus mendapatkan keadilan dan kesejahteraan,” ucapnya.

Guna dapat mengakhiri konflik di daerah yang diawali oleh ketimpangan kesejahteraan, kata Ali, ada tiga hal yang harus dilakukan Pemerintah Pusat. Pertama, strategi pembangunan di daerahdaerah tertinggal berorientasi pada peningkatan pemerataan kesejahteraan melalui DAK. Kedua, lanjut Ali, penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut kekerasan dan pembunuhan harus diusut tuntas dan dihukum secara adil. “Ketiga, aparat keamanan harus menjaga kedaulatan di setiap wilayah Indonesia secara serius. Bukan menjaganya melalui kekerasan, tetapi lebih pada langkah dialogis,” terangnya. (bud/abe)

aannya, tetapi kemungkinan anggaran dibintangi atau direvisi harus kita minimalkan dari sekarang,” kata Wapres.

Perhatiah khusus kedua, ungkap Boediono, seluruh jajaran pemerintah harus mampu menjalankan langkah-langkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus tergantung pada dana APBN. Misalnya, merumuskan kebijakan dan aturanaturan yang dapat mendorong pertumbuhan.

Langkah lainnya, tambah dia, misalnya dengan melancarkan pekerjaan proyekproyek BUMN atau public private partnerships (PPP) yang telah berjalan, tetapi terhambat berbagai persoalan.

“Proyek seperti itu yang tidak memerlukan dana dari APBN, juga harus kita dorong,” katanya.

Boediono meminta agar para menteri melihat sendiri prioritas mereka masing-masing secara detail dalam dua

atau tiga pekan ini. Dia menegaskan, seluruh menteri harus mampu memerinci sasaran dengan jelas, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya perubahan APBN 2014.

Wapres juga menekankan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bisa memiliki sistem seleksi yang optimal sebagai wasit, mengingat terbatasanya ruang anggaran 2014. Bila perlu, ujar Boediono, Bappenas bisa memanfaatkan sumber daya dari luar, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk menyeleksi prioritas rencana kerja kementerian dan lembaga.

“Kementerian dan lembaga harus siap dengan usulan yang tajam. Bappenas harus punya sistem screeening.

Maka, semoga kita bisa mempercepat proses penganggaran maupun implementasi,” kata Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto meminta perhatian ekstra bagi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Djoko juga meminta agar para menteri memperhatikan keseimbangan yang tepat antara pembangunan wilayah Indonesia barat dan Indonesia timur dalam menyusun anggaran 2014.

Selain Djoko dan Agus Marto, tampak hadir pula sejumlah menteri dalam rapat itu, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Syarief Hasan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan sejumlah wakil menteri. (gam/bud)

ASUMSI MAKRO MELESET

APBN 2013 Mengarah ke Lampu Merah JAKARTA- Pemerintah harus mempercepat pembahasan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2013 menyusul melesetnya sejumlah target asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2013.

“Biasanya, APBN P baru diajukan pada Juni-Juli. Tetapi saya kira, lebih cepat lebih baik karena APBN 2013 sudah mengarah ke lampu merah,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Robert Arthur Simanjuntak di Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut dia, sejumlah asumsi makro ekonomi dalam APBN 2013 sudah bergeser. Angka-angka asumsi makro dalam APBN 2013 banyak melenceng. Karena itu, sangat realistis kalau pemerintah mempercepat revisi asumsi makro dalam APBN 2013.

“Dalam jangka pendek, asumsi makronya terlihat tidak realistis lagi. Sehingga pemerintah harus segera tanggap melakukan konsolidasi dan pengelolaan fiskal yang baik.

Dan mengubah APBN sudah rutin dilakukan setiap tahun,” kata dia.

Robert menampik penilaian banyak kalangan, termasuk Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa pada tahun ini pemerintah dan DPR tidak perlu mengubah APBN. “Tidak bisa kalau kita tidak mengubah APBN,” jelas dia.

Kondisi perekonomian saat ini sudah menujukkan perlu adanya perubahan. Misalnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) terancam membengkak, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan tak mencapai target. Defisit neraca perdagangan di awal tahun pun menganga lebar.

Demikian juga dengan asumsi nilai tukar rupiah yang dipatok 9.300 per dollar AS meleset sejak hari pertama 2013 dan sempat berada pada level 9.700.

Inflasi bulan lalu sebesar 0,75 persen, di luar prediksi pemerintah 0,3 persen sampai 0,4 persen atau inflasi Februari tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Inflasi tahun kalender Januari-Februari lalu mencapai 1,79 persen, sedangkan asumsi inflasi APBN tahun 2013 hanya 4,9 persen.

“Inflasi Februari sudah sangat tinggi sekali, mencapai 0,75 persen, ditambah lagi dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi, mau tidak mau APBN tahun ini juga mesti mengalami perubahan seperti di tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.

Dia menambahkan, pemangkasan anggaran pada departemen dan badan pemerintah Amerika Serikat juga bisa menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk mengubah APBN tahun ini. “Tetapi pemangkasan anggaran Amerika itu dampaknya masih kecil bagi perekonomian Indonesia di 2013. Walau pun dampaknya memang ada, terutama pada ekspor kita,” urai Robert. (gam/bud)

SENI BUDAYA

15

JUM’AT 8 MARET 2013 NO. 0072 | TAHUN II

Air Mata untuk Bunda

Puisi Oong Riefalda “TENTANG IBU DALAM INGATAN KU” (ibu)

Keriangan mereka Masih seperti tawaku dulu Persis,asap sepuntung rokok Yang memagari belakang jedding kita Dari loncatan petak umpet Saat,seperti aku tinggalkan kenangan Dan selarik sajak di pinggiran kali Sambil menanam daun yang jatuh Mencerabuti dingin, Di musim yang menguning Aku tumpahi engkau dengan jam tanganku Yang entah,,, Aku sudah melupakannya (ibu) Kini aku bermain dengan rindu!

“DZIKIR HUJAN” Pada sebuah gerimis, Yang bernyanyi Di kelopak matamu Bermain-main riang, Lalu...

Berlari-lari dan bertukar diri Di keramaian yang sunyi...

“TENTANG IBU DALAM INGATAN KU” (ibu)

Keriangan mereka Masih seperti tawaku dulu Persis,asap sepuntung rokok Yang memagari belakang jedding kita Dari loncatan petak umpet Saat,seperti aku tinggalkan kenangan Dan selarik sajak di pinggiran kali Sambil menanam daun yang jatuh Mencerabuti dingin, Di musim yang menguning Aku tumpahi engkau dengan jam tanganku Yang entah,,, Aku sudah melupakannya (ibu) Kini aku bermain dengan rindu!

September 2012

*Penikmat Seni dan Penggiat Teater di salah satu Teater Sarungan Teater “TOPAN” SMK Darul Ulum PP. Banyuanyar

S

enyum indah nan merekah begitu sulit untuk dilupakan.

Tatapan matanya begitu tajam membuatku harus tertunduk hingga aku tak kuasa lagi mendongakkan kepala. Kata-katanya lembut dan penuh perhatian.

Aku tak peduli meski malam dan dingin menyelimuti seluruh tubuhku. Kepatuhan kupersembahkan untuknya. Bahkan senja mampu menemami dan menuntunku melintasi fatamorgana dan memberi secuil kebahagian untuknya. Kini, kuharus menerpa semua rintangan yang menghantuiku. Menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa sosok bunda yang menjadi teman dan penyemangat setiap langkah hidupku. Namun dosakah aku jika aku melanggar dan menyia-nyiakan kasih sayangnya yang begitu suci dan murni yang melebihi indahnya kemilau intan permata? Aku merindukan kasih sayangnya. Kasih sayang yang begitu indah kurasakan. Kasih sayang yang begitu memanjakan deretan hidupku.

Kini harus kuredam semua itu dalam sanubari. Dalam jurang kalbu yang paling dalam. Sehingga tiada satupun yang dapat mengambilnya dari genggaman tanganku. Hari-hari yang kujalani begitu suram tanpa seorang bunda di pangkuan hidupku. Tetapi semua itu tidaklah membuatku patah semangat. Keinginan dan harapanku masih tetap bersama bunda, membutnya bangga, membuatnya bahagia. Itulah rasa yang harus aku buahkan bagi bunda. Dua tahun lamanya aku harus kehilangan senyum dan kenangannya. Yang ada hanya mimpi menyelimuti mata batinku. Ketika lamunanku begitu larut kurasakan, aku terhenyak, terkejut oleh suara yang memangilku.

“Firda..., Firda...!” Suara itu begitu lembut meniup telingaku. Bersamaan dengan hembusan angin yang merasuki jiwaku.

“Iya, ayah,” aku menjawabnya penuh penghirmatan dan sopan santun.

“Kamu di mana, Fir?” tanyanya.

“Aku ada di kamar, Yah,” jawabku.

Setelah suara itu lenyap dari pendengaranku, aku segera keluar dan turun menemui ayah yang duduk santai di atas kursi sambil menikmati sarapan pagi yang telah dipersiapkan oleh ibu.

“Ada apa, Yah?” Aku menebarkan senyum. Sebuah tanda cinta dan kasih sayang kepada orang yang telah rela bekerja keras, membanting tulang, demi menghidupkan keluarganya dan memberikan yang terbaik bagi

Cerpen FAhrur Rozi

anaknya tanpa upah dan pamrih.

“Ayo kita sarapan pagi,” ia pun membalas senyumku seraya mengajakku sarapan pagi bersamanya. Tanpa basa-basi, aku segera duduk pada sebuah kursi. Aku menikmati masakan bibi yang begitu nyaman dan lezat. Kami bersama-sama melintasi lorong-lorong di hadapan kami.

Tapi, karena tempat dan tujuan kami tidak sama, kami pun harus rela berpisah walau kaki terasa berat untuk melangkah. Dengan kep-

ingan semangat dan keinginan yang telah berhias di jiwaku, aku berlari menelusuri rimba demi mencapai cita-citaku. Mentari yang bersahaja menampakkan senyum merekah perdamaian. Sinar keemasannya menyilaukan mata. Rayuan angin membawa segumpal awan. Tarian pepohonan bergoyang menghiasi dinding jagat raya. Sesampainya di sebuah kampung, aku berusaha untuk tegar dan bersabar walau mata tak mampu berpaling dari bayangan bunda. Namun kusadari, semua itu hanya ilusi yang tak patut untuk dituruti.

“Firda, kenapa kamu kelihatan pucat sekali?” tanya Dewi seraya ingin tahu keadaanku.

“Aku selalu ingat pada bunda, Dewi.

Aku tak mampu menghapus senyumnya. Aku tak mampu menghilangkan bayangannya dari benakku. Dia selalu hadir membawa cinta.

Dia selalu datang membelaiku. Aku tak mampu melupakannya,” jawabku dengan tertatih-tatih.

“Kamu sabar, ya, Fir. Karena itulah yang namanya kehidupan, tak ada yang kekal dalam hidup ini. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan.”

“Iya, aku tahu. Tapi aku masih belum bisa membuatnya bahagia. Aku belum sempat mengatakan kata maaf kepadanya. Bahkan dia telah pergi meninggalkan aku, menyelimutiku dalam kesepian dan kesedihan. Itulah rasa yang tak mampu kupendam selama aku tak dapat melihatnya lagi senyumnya.”

Mentari yang bersinar begitu cerah menerobos lapisan sutra yang melindungi tubuhku. Tarian awan

kelabu yang mencoba menutupinya tak mampu lagi membendung raut wajahnya yang penuh amarah. Sehingga, dedaunan pun tak kuasa lagi untuk melambai. Angin tak sanggup lagi menerpanya.

“Teeettt.....teeeetttt....”

Bel berbunyi. Tak lama kemudian, kami semua keluar, sorak-sorak sebagian siswa terdengar sangat jelas di setiap sela-sela jendela. Aku dan Dewi berjalan begitu akrab menuju tempat di mana kami harus menunggu sesuatu yang dapat membawa kami menuju kediaman masing-masing. Dengan berputarnya waktu, aku pun telah sampai di rumah. Melihat keadaan rumah yang sangat sepi, aku hanya bisa berteman kicauan burung dan berusaha menghapus semu rasa letih yang merasup jiwaku. Sehingga rasa kantuk menggoda kedua kelopak mataku dan membawaku ke alam bawah sadar. Membuatku tak peduli terhadap sesuatu yang akan hadir dalam tidurku.

Seiring detik waktu yang terus menjelma dalam kesendirianku, aku tak mampu memalingkan kesadaranku, membiarkan mentari terus berjalan di atas porosnya. Pindah dari titik satu ke titik yang lain. Hingga senja pun tampak begitu kelabu. Sedih karena harus berpisah dengan canda tawa penghuni semesta. Kicau burung-burung saling memamerkan suara mereka. Seraya saling bersahutan, memanggil sesama jenisnya untuk kembali ke peristirahatan mereka. Suara beduk di perumahan suci terdengar begitu lembut dan syahdu, menandakan waktu sholat magrib telah tiba. Kini, derai air mata membasahi setiap sudut mata.

Menemani setiap lantunan doa-doa yang kupersembahkan pada ibunda, meski diri ini harus berteman bayangannya, meski jiwa ini tak kuasa lagi untuk bersamanya. Namun, wajahnya yang anggun, sikapnya yang lembut, dan senyumnya yang indah merekah akan selalu terlukis dalam sanubari.

“Tok... tok..tok...tok...”

Saat aku terlelap dalam doa, suara itu mengusik telingaku. Menggodaku untuk segera bangun dan menuju ke arah asal suara itu datang. Aku pun segera beranjak menemui siapakah yang ada di balik pintu.

“Ada apa, ya?” jawabku, sembari bertanya pada sosok lelaki yang sangat aku hormati dan berwibawa sejati.

“Ada yang ingin ayah bicarakan sama kamu,” jawabnya, sembari mengajakku untuk melangkah menuju tempat yang biasa kita gunakan

untuk bercakap-cakap. Membagi suka dan duka. Setelah kami sampai, ayah mulai merangkai kalimat.

“Firda, sayang. Sebenarnya ayah merasa begitu banyak dosa yang ayah lakukan sama kalian. Terutama ibumu yang semasa ia masih ada, dia ingin agar ayah bisa menempatkanmu di pesantren. Tapi karena krisis ekonomi, ayah tidak bisa memenuhi keinginannya. Maafkan ayah, Firda,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Mendengar cerita ayah yang menyentuh hatiku, air mataku mulai menetes membasahi kedua pipiku, sehingga bibir ini tak mampu untuk berbicara.

“Firda, sekali lagi ayah minta maaf.

Ayah tidak bisa memberi yang terbaik untukmu dan tak bisa membuat kamu bahagia,”tegasnya kepadaku.

“Ayah, Firda tidak pernah merasa seperti itu. Cinta dan kasih sayang ayah, itulah kebahagiaan Firda.

Ayah membimbingku sejak kecil hingga dewasa, itulah yang terbaik bagi Firda,” jawabku dengan linangan air mata.

Rembulan yang berhiaskan cincin pelangi menerangi suasana semesta. Bintang-gemintang ikut bersahaja menari-nari menambahkan keserasian di antara mereka. Alam tersenyum menghiasi langit biru.

Suasana yang begitu dingin membuatku terasa membeku tak berdaya, membuatku harus meratapi lamunan bisu yang tak menentu.

Desir angin malam menjadi selimut kesendirianku. Hingga sajak-sajak permadani menjadi saksi hati yang sedang merindukannya. ahai panorama senja Dapatkah kau tuntun aku Menorobos petang dengan cahaya rembulan Hingga ratapanku kembali sirna Dan aku pun mulai tersenyum Wahai malam yang kelam Apakah gundah harus kuterjang Sayap-sayapku tak lagi berdaya Dan tak kuasa menggapainya Duhai engkau sang rintihan Di manakah dia pelipur laraku Tegakah dia melihatku Meninggalkanku dalam kesedihan Bunda...

Dapatkah kau jua rasakan Derai tangis air mata Tak mampu lagi aku tahan Ketika gejolak ini terus meraja lela Rasa ini semakin tak dapat kuredam *Fahrur Rosi adalah mantan Ketua OSIS Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Reng-Perreng Ganding Sumenep masa bhakti 2011-2012.

resensi buku

N

Dahsyatnya Pengaruh Public Relations

abi Muhammad merupakan tokoh tak tertandingi sepanjang masa. Ia merupakan sosok panutan yang mampu mengubah dunia. Cara-cara jahiliyah sebelum Islam lahir mampu diubah menjadi perilaku yang beradab atas petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits.

Islam betul-betul mampu menjadi agama rahmatan lil alaamiin.

Menurut L. Stoddart dalam The New World of Islam, bangkitnya Islam merupakan suatu proses paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Hanya dalam tempo seabad, dari gurun tandus dan suku bangsa terbelakang, Islam telah hampir menggenangi separuh dunia; menghancurkan kerajaan-kerajaan besar; memusnahkan beberapa agama besar yang telah dianut berbilang zaman dan abad; mengadakan revolusi berfikir dalam jiwa dan bangsa; sekaligus membina satu dunia baru, yaitu dunia Islam (hal. 7).

Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam. Agama baru yang disebarkan Nabi Muhammad pada waktu itu tentu mengalami pertentangan maha dahsyat. Ajaran-ajaran baru yang disebarkan merupakan ajaran kontradiktif dengan kebiasaan jahiliyah. Untuk

A

menghadapi hal itu, tentu diperlukan mental baja. Jika tidak, maka sosok Muhammad akan mundur secara pelan-pelan.

Sosok Muhammad merupakan seorang manager andal. Ia memiliki planing dan strategi yang baik. Berbagai teknik komunikasi melekat pada kepribadiannya. Dengan artian, ia mampu membaca kekuatan public relations dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharihari. Uniknya, ia mampu menghadapi lawan bicara dari berbagai latar belakang dan kepribadian yang beragam. Bukan hanya sahabat yang mengakui kehebatannya, musuh pun bisa takluk dengan kepribadiannya yang luhur.

Gambaran tersebut menandakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang public relations yang sangat piawai. Dengan penuh kesabaran dan perencanaan yang matang, strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ternyata dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya memperoleh dukungan dari sebagian besar masyarakat Arab. Mulai dari sinilah, Islam terus mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pada zaman Nabi Muhammad, sejarah public relations dimulai

Judul: Kiat Hebat Public Relations ala Nabi Muhammad SAW Penulis: Iqra’ al-Firdaus Penerbit: Najah Jogjakarta Cetakan: Pertama, Januari 2013 ISBN 978-602-7663-64-0 Tebal: 174 halaman ketika beliau mengutus Ja’far bin Abu Thalib sebagai delegasi umat Islam untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Najasyi di Habasyah, tepatnya pada tahun pertama Hijriyah. Nabi Muhammad memilih Ja’far bin Abu Thalib sebagai ketua delegasi bukan tanpa alasan. Jika ditelusuri, Ja’far bin Abu Thalib merupakan sosok yang dapat dipercaya, memiliki kemampuan dalam memikat lawan bicara, dan memiliki kaidah nalar akademik yang sistematis (hal. 53-54).

Dahsyatnya pengaruh public relations membuat sosok Muhammad semakin melebarkan sayapnya. Se-

jumlah sahabat karibnya dijadikan sebagai praktisi public relations.

Inilah yang menyebabkan Islam semakin diminati dan dicintai penganutnya. Bahkan, tokoh non-muslim pun secara diam-diam mengakui kehebatan ajaran Islam.

Buku ini juga mengungkap tips public relations ala Nabi Muhammad. Salah satunya adalah murah senyum. Senyum merupakan ibadah yang paling murah. Hanya dengan menampilkan gerak ekspresif dan lekukan wajah setengah tertawa dan tanpa suara, kita sudah melakukan suatu ibadah.

Selain itu, sikap ramah dan simpati terhadap orang lain merupakan bagian dari tips public relations. Sikap tersebut merupakan hal mutlak yang harus diintegrasikan dalam diri seorang public relations. Sebab, salah satu tolok ukur kualitas seorang public relations juga dapat dilihat dari seberapa jauh ia mampu bersikap ramah dalam tugas dan aktivitasnya.

Berbicara dengan retorika yang baik akan memberikan kesan positif kepada lawan bicara. Dalam berkomunikasi, seorang komunikator harus memperhatikan tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan bicaranya. Hal ini akan menyebabkan proses komunikasi berjalan dengan baik.

Seorang public relations juga harus menjaga penampilan. Berpenampilan baik dan menarik akan menimbulkan simpati kepada lawan bicara. Sikap seperti ini kadang tidak disadari oleh umat Islam. Padahal, Nabi Muhammad tidak pernah menyepelekan masalah penampilan.

Dengan memperhatikan penampilan diri, berarti orang tersebut telah menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Hal inilah yang harus dimiliki seorang public relations.

Yang tidak kalah penting, se-

orang public relations perlu memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) dan mampu membuat rencanarencana taktis dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad merupakan teladan nyata yang patut ditiru. Akibatnya, pola kepemimpinannya memiliki banyak perubahan dan dipercaya oleh masyarakat luas. Bahkan, hal tersebut membekas hingga saat ini.

Buku setebal 174 halaman ini ditulis dengan bahasa komunikatif dan mudah dicerna. Buku ini membedah seluk-beluk dan keunggulan public relations ala Nabi Muhammad. Sayang, penulis buku ini tidak memberikan contoh konkret aplikasi public relations pada saat ini. Mengingat, kondisi masa Nabi Muhammad dan kondisi saat ini memiliki banyak perbedaan. Namun setidaknya, buku ini hadir sebagai penuntun agar para pemimpin bangsa ini memiliki kepribadian yang mengagumkan. = Sumenep, Januari 2013

Penulis adalah adalah Guru MA Mambaul Ulum, Ganding, Sumenep.

Pimpinan Redaksi Abrari. Redaktur Ahli M. Husein. Redaktur Pelaksana Abdur Rahem. Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah. Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer. Desainer Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Ach. Sunandar. Redaktur Website M. Kamil Akhyari. Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi. Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal. Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat. Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan. Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan. Sidoarjo Yuyun. Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko. Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy. Manajer Pemasaran Djunaidi. Accounting Eksekutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang). Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) | Penerbit PT. Koran Madura. Komisaris Rasul Djunaidi. Direktur Utama Abrari. Direktur Keuangan Fety Fathiyah. Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Faks. (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

OLAHRAGA

JUMAT 8 MARET 2013 NO.0072 TAHUN II

RUMOR TRANSFER PEMAIN

MU Akan Lepas Rooney dengan Rp 512 Miliar MANCHESTER - Manchester United (MU) kemungkinan akan menjual strikernya, Wayne Rooney, pada musim panas mendatang seharga 35 juta pound atau Rp 512 miliar dengan asumsi satu pound senilai Rp 14.650.

Rencana penjualan ini muncul setelah rentetan kejadian yang rumit. Pada saat bersamaan MU ingin memboyong kembali Cristiano Ronaldo dari Santiago Bernabeu ke Old Trafford. Demikian disampaikan sumber "ESPN" di dalam Old Trafford .

Rumor bakal dijualnya mantan pemain Everton itu mencuat setelah secara mengejutkan pelatih MU Sir Alex Ferguson menempatkan Rooney di bangku cadangan pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid di Old Trafford pada Selasa (5/3) malam waktu setempat atau Rabu (6/3) dini hari WIB. Sudah bukan rahasia lagi bahwa MU sedang aktif berusaha mendatangkan kembali Ronaldo ke Old Trafford.

Dan, membangkucadangkan Rooney pada laga tersebut lebih dari sekedar masalah taktik atau cedera. Rooney dicadangkan lebih karena diduga akan dijual dan dana hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk membeli kembali Ronaldo dari Santiago Bernabeu.

Hubungan Rooney dengan Sir Alex Ferguson memang tidak terlalu harmonis, terutama sejak keinginan Rooney untuk pergi dari Old Trafford pada 2010 silam. Keduanya kembali bersitegang pada Natal 2011.

Puncaknya, Rooney tidak dipasang pada laga MU melawan Blackburn Rovers karena alasan disiplin.

Sementara pada musim ini, Rooney tidak lagi menjadi pilihan utama Ferguson di lini depan sejak kehadiran striker internasional Belanda Robin van Persie. Van Persie didatangkan dari Aresenal pada musim panas lalu dan

langsung tampil bagus bersama tim barunya itu. Van Persie menjadi pencetak gol terbanyak bagi MU musim ini dan berada di urutan kedua pencetak gol terbanyak di Liga Utama Inggris musim ini di bawah striker Liverpool, Luis Suarez.

Musim lalu MU sebenarnya sudah melakukan pembicaraan informal dengan Real Madrid terkait kemungkinan proses transfer Rooney ke Santiago Bernabeu. Hanya saja waktu Madrid menegaskan bahwa mereka belum membutuhkan tenaga Rooney. Sejauh ini, satu-satunya klub yang berminat untuk membeli Rooney adalah klub kaya raya Prancis, ParisSaint Germain (PSG).

Belum ada kepastian, apakah Rooney sendiri mau bergabung dengan klub yang bermarkas di Ibukota Prancis itu atau tidak. Bahkan belum diketahui pula apakah Rooney ingin meninggalkan MU atau tidak. Tetapi yang pasti, MU harus mendapat pengganti yang sepadan dengan Rooney sebelum melepas pemain bertubuh gempal ini.

Sejumlah khabar yang beredar menyebutkan bahwa Rooney akan dibarter dengan Ronaldo. Tetapi karena Madrid belum ingin meminang Rooney, maka alternatif lainnya adalah Ronaldo akan ditukar dengan rekan senegaranya Nani ditambah dengan sejumlah uang. Ronaldo sendiri ingin kembali ke klub yang sudah melambungkan namanya.

Selain ingin mengembalikan Ronaldo, MU juga ingin mendatangkan striker Borussia Dortmund asal Polandia Robert Lewandowski untuk menggantikan Rooney. Tetapi Lewandowski kemungkinan akan memilih bergabung dengan Bayern Muenchen, meskipun belum ada kesepakatan. Karena itu, MU terus memonitor rencana perpindahan Lewandowski dari Dortmund ke Bayern Muenchen. (espnfc.com/aji)

MATANGKAN STRATEGI. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) melakukan latihan di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim

saiful bahri/ant

PMU Masih Butuh Amunisi Pemain Baru PAMEKASAN-Setelah menjalani sembilan kali pertandingan di Indonesia Super Liga, Persepam Madura United (PMU) masih menyisakan beberapa persoalan di masing-masing lini. Meskipun pembenahan mental permain sudah mulai teratasi oleh pelatih Daniel Roekito, namun kekurangan pemain masih cukup dirasakan. Setidaknya ada tiga lini yang butuh tambahan pemain baru, di antaranya di bawah mistar gawang, di lini belakang dan di posisi midfield.

Galih Firmansyah yang dipercaya menjadi kiper utama PMU, penampilannya masih kurang konsisten. Beberapa gol yang seharusnya bisa diantisipasi, nampaknya

belum bisa diatasi. Termasuk pertandingan melawan Persisam Putera Samarinda Rabu kemarin. Dua kiper lainnya yakni Alfonsius Kelvan dan Firmansyah, di mata

Daniel Roekito juga belum pas.

"Saya masih bingung menentukan ketiga kiper yang ada ini. Ketiganya memiliki skil yang sama. Penampilannya sama-sama kurang konsisten dari pertandingan yang satu ke pertandingan lainnya," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Di posisi defender, pelatih asal Rembang, Jawa Tengah ini, masih butuh tambahan amunisi. Pemain yang ada saat ini harus dimaksimalkan ketika salah satu dari empat pilar yakni Firly Apriansyah, Fachruddin Wahyudi Aryanto,

Michel Orah dan Deny Rumba.

"Meskipun ada tambahan pemain baru, tidak bisa dimainkan karena harus menunggu paruh kedua kompetisi," imbuhnya.

Di posisi midfield, tandem yang pas bagi Ali Kadafi masih belum ada. Mantan pelatih Persib Bandung ini membutuhkan tipikal pemain pekerja keras yang bisa menjemput bola dari belakang ke tengah.

"Saya tidak butuh pemain mahal tetapi pemain yang bisa bekerja keras. Soal polesan biar saya yang bertanggungjawab," imbuhnya.

Meskipun dalam keter-

batasan pemain dengan skill rata-rata, Daniel yakin bisa bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya. Pernyataan Daniel terbukti dengan tren positif tiga pertandingan terakhir yang dilakoni Laskar Sape Kerrap. Sembilan poin yang harus diraihnya dalam tiga kali pertandingan, hanya kehilangan empat poin. Satu poin saat melawan Persisam Putera Samarinda dengan skor imbang 2-2, tiga poin melawan Mitra Kukar dengan skor 3-1 dan satu poin saat melawat ke kandang Persiba Balikpapan dengan skor 3-3. (fik)

kali mereka lakukan pada 1995. Ketika itu, PSG kalah dari AC Milan. Sementara, satu-satunya trofi di level Eropa yang pernah mereka menangi adalah Piala Winners pada 1996. "Kami pantas untuk lolos meskipun pertandingan ini lebih sulit dari leg pertama.

Kami tidak tampil begitu santai di babak pertama dan kami baru mulai permainan setelah gol dari Valencia," ujar pelatih PSG Carlo Ancelotti.

Tampil tanpa Marco Verratti dan Zlatan Ibrahimovic yang terkena suspensi, PSG tampak sedikit kesulitan mengembangkan alur serangan mereka. Ketidakhadiran Ibra diakui Ancelotti menimbulkan masalah bagi timnya.

"Zlatan pemain yang sangat penting. Bukan hanya untuk (membantu) lolos, tetapi juga karakternya," tandasnya.

Di laga ini, Valencia juga turun tanpa palang pintu setelah Adil Rami menderita cedera. Hal ini memaksa Jeremy Mathieu yang berposisi asli sebagai bek sayap ditarik menjadi bek tengah.

Striker Valencia Roberto Soldado melesakan tembakan pertama di laga ini pada menit ke-15. Melakukan akselerasi dari sisi kanan pertahanan lawan, Soldado meneruskannya dengan tendangan. Namun, masih mampu diamankan kiper Salvatore Sirigu.

Lapangan tengah PSG terlihat kesulitan mengembangkan permainan karena Valencia menambah satu pemain di pos gelandang, dengan meninggalkan Soldado sendirian di lini depan. Babak pertama

pun berlangsung tanpa banyak peluang dan berakhir imbang tanpa gol.

Pada babak kedua, Valencia memecahkan kebuntuan pada menit ke-55. Penyerang Valencia asal Brasil, Jonas, membawa tim "Kelelawar" memimpin lewat tendangan keras dari tepi kotak penalti. Agregat sama kuat menjadi 2-2, tetapi PSG masih unggul dalam gol tandang. Tetapi hasil ini membuat Ancelotti cemas. Maka dia mengambil keputusan untuk memasukkan Kevin Gameiro.

Keputusan arsitek asal Italia ini terbukti tepat. Pasalnya, Gameiro langsung memberikan kontribusi terhadap terciptanya gol penyama kedudukan. Pemain ini mengirim umpan bol a yang digiringnya ke dalam kotak penalti kepada Ezequiel Lavezzi yang kemudian sukses memperdayai kiper Valencia, Vicente Guaita. Para pemain cadangan PSG pun langsung merayakan gol tersebut, karena membuat mereka unggul dalam agregat. "Saya tidak tahu apakah kami bisa mencapai final. Sejak awal kompetisi, saya katakan, tidak satu orang pun yang tahu apakah kami memiliki kapabilitas di kompetisi ini. Kami akan menunggu hasil drawing," ucap Ancelotti.

Sedangkan pelatih Valencia, Ernesto Valverde menilai timnya telah menunjukan permainan terbaiknya, terutama di babak kedua. "Sayangnya, kami tidak terlallu agresif di babak pertama. Kami bermain lebih baik di interval kedua, tapi kami mulai kelelahan menjelang laga usai," kata Ernesto. (espn/aji)

Liga Champions

Juventus Sedang Berada di Pulau Impian TURIN - Pelatih Juventus Antonio Conte mengakui bahwa timnya sedang berada di sebuah pulau impian, setelah sukses tembus ke perempat final Liga Champions musim ini. Si Nyonya Tua melaju ke babak delapan besar setelah menyingkirkan Celtic dengan keunggulan agregat 5-0 di babak 16 besar. Pada laga leg kedua babak 16 besar di Juventus Arena, Rabu (6/3) malam waktu setempat atau Kamis (7/3) dini hari WIB, Juventus menang 2-0. Sementara pada leg pertama dua pekan silam di kandang Celtic, Gianluigi Buffon dan kawan-kawan menang telak 3-0.

Bagi Juventus, ini adalah perempat final pertama mereka sejak terdegradasi ke Seri B pada 2006 karena terlibat dalam skandal pengaturan skor atau calciopoli. Sedangkan untuk Conte, ini adalah Liga Champions pertamanya sebagai pelatih. Sementara sebagai pemain, mantan gelandang Juventus dan Tim Nasional Italia ini sudah cukup berpengalaman. "Ini adalah pengalaman Liga Champions pertama kami dalam beberapa tahun terakhir. Bagi saya, ini adalah Liga Champions pertama sebagai seorang pelatih.

Bagi sebagian besar pemain, ini adalah Liga Champions pertama mereka," ucapnya.

Dia melanjutkan, "Bagi kami, apa yang sudah kami capai pada Liga Champions ini mencerminkan bahwa kami layak menjuarai liga Seri A musim lalu. Kami masuk dalam sebuah grup yang sulit dan akhirnya bisa masuk ke perempat final. Ini sungguh

menggembirakan."

"Sejujurnya, bila Anda bertanya kepada saya apakah saya cukup rileks sebelum pertandingan, saya mengatakan tidak. Tidak mudah menghadapi pertandingan seperti ini, walaupun kami sudah menang 3-0 di leg pertama. Saya dan sebagian besar pemain tidak memiliki banyak pengalaman pada pertandingan dengan dua leg seperti ini. Karena itu kami harus menjalani pertandingan demi pertandingan. Kami harus hati-hati dan menghindari terjadinya tendangan bebas karena mereka sangat kuat dalam bola-bola udara. Sebab bila kemasukan gol, kami akan khawatir," lanjut Conte yang pernah dijatuhi sanksi karena mengetahui skandal pengaturan skor tetapi tidak melakukan pencegahan saat masih melatih klub Seri B Italia musim 2010/2011.

Dia menambahkan, "Kami sudah mempersiapkan pertandingan dengan membuka ruang ketika berhadapan dengan bek-bek mereka."

Pada bagian lain, Conte memuji para pendukung Celtic yang memberi dukungan penuh kepada tim kesayanangan mereka hingga pluit panjang dibunyikan, meskipun harus datang jauh-jauh dari Skotlandia ke Turin, Italia. "Saya berterima kasih kepada para pendukung atas dukungan mereka pada malam ini, terutama para pendukung dari Skotlandia.

Menyaksikan mereka tetap semangat seperti ini hingga akhir pertandingan meski sudah kalah 5-0 secara

agregat adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka layak mendapat sambutan meriah dari seluruh isi stadion," tutup Conte.

Pada laga tersebut, Antonio Conte mengistirahatkan sejumlah pemain kuncinya seperti Stephan Lichtsteiner, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, dan Mirko Vucinic. Meskipun demikian, kekuatan Juve tetap bisa diimbangi oleh tim tamunya Glasgow Celtic.

"La Vecchia Signora" sudah unggul duluan pada menit ke-24. Mencuri bola dari penguasaan Gary Hooper, Andrea Barzagli mengirimkan umpan kepada Fabior Quagliarella di kotak penalti. Tendangan sang striker mampu dibendung kiper Fraser Forster, tetapi bola muntah segera disontek Alessandro

Matri. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Juventus meningkatkan intensitas serangan. Tekanan demi tekanan tuan rumah akhirnya membawa tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-65. Arturo Vidal yang lolos dari jebakan off side untuk menyambut umpan manis Andre Pirlo kemudian mengirim umpan matang ke Fabio Quagliarella yang kemudian meneruskannya ke gawang Celtic. Hingga akhir laga Juventus tetap unggul 2-0.

Menanggapi kekalahan itu, pelatih Celtic Neill Lennon mengakui bahwa timnya kalah kualitas dari Juventus.

Meski demikian, capain mereka musim ini di Liga Champions cukup bagus, terutama karena mereka pernah mengalahkan Barcelona di fase grup. "Ada perbedaan kualitas di sini.

Kualitas y a n g

membuat perbedaan pada dua laga ini.

Tapi, para pemain muda ini telah menerima banyak hal selama kom-

petisi. Saya harap mereka bisa mendapatkan pelajaran sampai kami bisa masuk ke turnamen ini lagi," kata pelatih Celtic Neil Lennon.

PSG Lolos Sementara itu, klub kaya raya Prancis Paris Saint-Germain (PSG) juga lolos ke perempat final setelah menghentikan langkah Valencia dengan agregat 3-2. Pada leg kedua di Stade de France, Rabu (6/3) waktu setempat atau Kamis (7/3) dini hari WIB, PSG ditahan imbang 1-1 oleh Valencia. Hasil ini sudah cukup bagi PSG untuk terus melaju karena pada leg pertama di Mestalla, anakanak asuh Carlo Ancelotti itu unggul 2-1.

Keberhasilan PSG melaju ke babak delapan besar merupakan kali pertama sejak terakhir