Koran Madura 8 Mei 2013

1

RABU 8 MEI 2013 NO. 00113 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

8 MEI 2013

g PAMANGGHI

KONFLIK OPM

Tolak Kantor Papua Merdeka JAKARTA-Sejumlah poster milik massa Garda Muda Nasional terpasang diatas pagar gedung saat mereka menggelar aksi di Kedubes Inggris, Jakarta, Selasa (7/5). Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk segera menutup kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris.

Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden SBY untuk mengembalikan gelar kehoramatan yang diberikan ratu inggris beberapa waktu lalu.

November 2012 lalu, SBY memperoleh penghargaan dari Ratu Inggris berupa Knight

Realitas

Oleh : Muhammad Fadillah Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

Grand Cross in the Order of the Bath.

Penganugerahan itu sempat menimbulkan sorotan di dalam negeri. Sebab hampir bersamaan dengan waktu penganugerahan itu, SBY menyetujui pemberian konsesi lahan yang lebih besar kepada perusahaan Inggris, British Petroleum di ladang gas Tangguh, Papua Barat. Nilai konsesi itu bernilai lebih dari Rp100 triliun.

Patut ditunggu, apakah Presiden kita bisa bertindak cepat dan bijaksana sebelum papua benar-benar lepas. (ant/ beth) ant/dhoni setiawan

POLITIK

KPI Gelar Pleno Terkait Partai Hanura JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia akan membawa pengaduan masyarakat tentang beredarnya rekaman dugaan percakapan pada rapat Partai Hanura yang di dalamnya melibatkan nama lembaga penyiaran yaitu RCTI dan Indovision ke Rapat Pleno KPI Pusat yang dilaksanakan secepatnya.

“Rapat Pleno nanti akan mengambil keputusan mengenai hal ini dan hasilnya akan diumumkan kepada publik,” kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ezki Suyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Ezki mengatakan untuk menindaklanjuti pengaduan publik terkait hal tersebut, dalam waktu dekat KPI Pusat akan mengadakan dialog dengan para pemangku kepentingan di bidang penyiaran.

Dialog itu melibatkan lembagalembaga yang banyak bergerak dalam penegakan demokratisasi penyiaran.

Ia mengatakan klarifikasi dan dialog mengenai dugaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik untuk kepentingan kelompok tertentu sebelumnya pernah dilakukan oleh KPI terhadap beberapa lembaga penyiaran yaitu Metro TV, TV One, RCTI, GlobalTV, dan MNC TV. Dialog tersebut, menurut dia, juga dihadiri oleh beberapa kelompok pemangku kepentingan di bidang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada Selasa (7/5) siang mengundang RCTI dan Indovision untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan aduan masyarakat tentang beredarnya rekaman dugaan percakapan tentang rapat Partai Hanura yang di dalamnya melibatkan nama lembaga penyiaran RCTI dan Indovision.

Aduan masyarakat antara lain datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Indonesia Media Watch (IMW).

Dalam surat pengaduannya, AJI mengatakan beredarnya rekaman pembicaraan di media sosial (Youtube) tentang rencana penggunaan frekuensi publik (RCTI) untuk kepentingan politik praktis (Partai Hanura). AJI mengonfirmasi hilangnya etika dan diabaikannya norma hukum yang mengatur dunia penyiaran. (ant/mam/beth)

TIDAK TERBIT Besok, Kamis 9 Mei Koran Madura tidak terbit sehubungan dengan peringatan Kenaikan Isa Al-Masih.

Sekitar 78% Bacaleg Tak Penuhi Persyaratan JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar dan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI kepada partai politik (parpol) peserta pemilu.

Hasil verifikasi menyebutkan, sebanyak 4.701 atau 78% tidak memenuhi syarat, 1.327 memenuhi syarat, serta 549 yang tidak ada berkas pencalonannya dari total keseluruhan bacaleg yang mendaftar.

Sementara, untuk prosentase keterwakilan perempuan, ke-12 partai memenuhi syarat minimal 30 persen yang diwajibkan dalam undang-undang.

Penyerahan hasil verfikasi administrasi diberikan Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada 12 parpol yang hadir di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).

Selain itu, tercatat ada 24 nama bakal calon yang ganda. Terdapat beberapa keriteria ganda, yaitu ganda partai, indikasi ganda partai, serta indikasi ganda dapil.

Terhadap adanya calon ganda tersebut, KPU mengembalikan kepada masingmasing parpol untuk mencermati dan mengoreksi balon ganda tersebut. “Keputusan apakah dokumen itu ganda atau tidak ganda dikembalikan kepada parpol dan dimintakan mereka mengoreksinya.

Karena kegandaan ini baru didapatkan pada satu tingkatan untuk bakal calon DPR RI. Belum lagi kegandaan terhadap pencalonan di lembaga lain seperti pen-

calonan DPD, karena ada indikasi itu juga terjadi. Belum lagi kegandaan di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota,” ujar dia.

Husni juga menekankan kepada 12 parpol untuk melengkapi kekurangan dokumen yang belum disampaikan pada masa pendaftaran dan menyempurnakan dokumen yang telah diserahkan tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam masa perbaikan, kata dia pimpinan partai politik dapat mengubah penempatan nomor urut bakal calon atau penempatan daerah pemilihan (dapil) dengan ketentuan wajib memperbaiki Model BA dan Model BB sampai dengan Model BB 11 bakal calon yang bersangkutan.

“Parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, penambahan, penyempurnaan, penggantian bagi partainya. Mungkin ada yang ingin pindah partai atau penggantian nama calon dan sebagainya. Hal itu dibenarkan pada periode 9 – 22 Mei 2013,” ungkap Husni yang didamping oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar Navis Gumay serta Sekjen KPU Arief Rahman Hakim.

Untuk itu, anggota KPU Hadar Navis Gumay juga mengingatkan bahwa form model BA akan menjadi acuan dokumen yang lain. Karena dari form model BA tersebut akan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) dan informasi itulah yang akan ada di surat suara. Oleh karena itu, form model BA ini harus betul-betul diperhatikan dan kesitulah kita akan me-refer.

“Misalnya, nama calon haruslah bet-

ul-betul nama yang memang kita rencanakan akan ada di surat suara. tetapi, nama di dalam BA itu harus sama dengan KTP. Jadi kalau ada nama baru yang berbeda dengan KTP maka nanti harus ada keputusan pengadilan. Untuk gelar akademis boleh dipasang di sana (surat suara-red), tetapi harus dilampirkan ijasah dari masing-masing yang dilegalisir,” tutup Hadar Segera Dilengkapi Ditempat terpisah, Ketua Badan Pemenang Pemilu PPP Fernita Darwis menyatakan, dalam waktu dekat, partainya segera melengkapi berkas bakal caleg yang belum dipenuhi. Ia juga mengakui ada sejumlah kekurangan dalam berkas bakal caleg yang diserahkan. “Kita ratarata banyak caleg eksternal. Caleg eksternal itu kan memang pembuatan KTA-nya (kartu tanda anggota) pada saat dia menjadi caleg,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kelengkapan berkas sebagaimana diatur KPU akan dipenuhi oleh PDI Perjuangan pada masa perbaikan tanggal 9-22 Mei. “Berkasnya lengkap, hanya menambah nomor dan dapil saja. Memang belum kita tulis kok nomor dan dapilnya,” paparnya.

PDI Perjuangan juga bertekad untuk penuhi 560 kursi parlemen. “Kita ada 154 cadangan yang kemarin mendaftar ke partai, karena hanya 560 shiftnya jadi tidak mungkin masuk. Kami akan mencoba penuh 560 kami masih punya stok,” ungkapnya. (ant/fiq/beth)

Drs H.ADI PURNOMO,St

Dari PKB ‘hinggap’ di PDI Perjuangan

SURABAYA - Nama Drs.H. Adipurnomo tidak asing lagi dalam percaturan politik di kota Probolinggo. Pria yang tinggal di jln. KH. Abd. Hamid, kelurahan Jrebenglor Kota Probolinggo ini tahun 2004 –

2008 tercatat sebagai anggota DPRD kota Probolinggo dari Fraksi PKB. Pemilu legislatif tahun 2014 nanti, cak ipung panggilan akrabnya yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) ini, akan mencalonkan kembali anggota legislatif lewat PDIP, dari daerah pemilihan (dapil) 1 yaitu kecamatan kedopok dan kecamatan Kademangan.

Dipilihnya PDIP sebagai kendaraan politiknya karena dia merasa lebih pas dengan visi misinya terutama terhadap wong cilik. Penampilannya kalem dan sederhana tapi tegas dalam memperjuangkan kebenaran ,terutama dalam memperjuangkan hak hak

wong cilik,maka tidak heran bila prioritas perjuangannya terhadap masalah kemiskinan. “ Kemiskinan akan menjadi prioritas perjuangan saya ,terutama dalam hal untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan “ tegasnya kepada Koran Madura.

Kepedulian cak Ipung terhadap wong cilik, terlihat dari kesibukannya dibeberapa kegiatan sosial,seperi pemberian santunan maupun dalam upaya mendapatkan bantuan modal bagi pedagang kecil,sehingga dia optimis akan terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo periode 2014 – 2019. “ Saya optimis rakyat akan memberikan kepercayaan kepada

saya,untuk menjadi wakilnya di legislatif periode 2014 -2019,” paparnya optimis Keramahan dan murah senyum,merupakan watak dan karakter yang selalu melekat pada diri Drs. H.Adipurnomo,tidak heran jika suami Hj.Fitriah ini, disukai berbagai kalangan,tua maupun muda,hampir setiap malam dikediamannya di penuhi kalangan muda untuk memberikan motivasi dan dorongan atas pencalegkan dirinya.” Saya mohon do’a dan dukungan semoga cita cita perjuangan saya akan terwujud menjadi kenyataan” Pintanya kepada para tamu yang hadir di rumahnya,pada sebuah kesempatan. (nto/beth)

Hasil survey Lembaga Klimatologi Politik yang belum lama dipublikasikan, dapat menjadi basis kajian perkembangan kondisi Parpol saat ini. Dari seluruh publikasi hasil survey, yang menarik dicermati ternyata partai berbasis agama saat ini terus terpuruk elektabilitasnya, seakan melanjutkan status underdog sejak era 70an. Tentu masih perlu pembuktian secara empiris, pada pemilu 2014 nanti.

Fenomena berulang ini sebenarnya telah diingatkan oleh Founding Father Republik ini, dalam suatu kesempatan Kuliah Umum di Universitas Indonesia pada Mei 1953. Saat itu Bung Karno berkata, “Janganlah dibawa Agama di dalam urusan Negara, janganlah dibawa Agama di dalam urusan Politik. Ini tidak sesuai dengan Islam. Islam bukanlah apa yang dinamakan orang satu “Privaat zaak”. Islam tidak mengenal batas antara apa yang biasa disebut “agama” dengan kehidupan kemasyarakatan hidup kenegaraan”. Realitas inilah yang saat ini terjadi pada beberapa Partai yang mengusung semangat keislaman, seperti PPP, PKS, PKB, PAN, PBB. Pertanyaannya, dalam era saat ini, ketika masyarakat semakin cerdas menentukan pilihannya, masih relevankah semanagat Parpol berbasis agama?

Bukankah Islam bukanlah akan semakin apa yang rentan huja- dinamakan orang tan yang kasatu “Privaat dang memerzaak”.

Islam tidak ahkan telinga mengenal batas ketika ada antara apa yang elite Parpol biasa disebut yang tersangkut kasus, ko- “agama” dengan rupsi, asusila kehidupan misalnya. kemasyarakatan Seharus- hidup kenegaraan nya Parpol berbabis agama belajar dari pengalaman kontemporer terkait berbagai kasus membelit Parpol tersebut. Sudah saatnya Partai berbasis agama memformat partainya menjadi partai terbuka yang tidak menjual identitas keagamaan dan keislaman. Apalagi berbagai survey lain juga membuktikan bahwa partai terbuka seperti Partai Golkar, Demokrat, PDI-P, Gerindra, Hanura, yang tidak membawa nuansa agama justru terlihat lebih unggul.

Bung Karno memang bukan seorang futurolog seperti Alfin Toffler yang mampu meramalkan masa depan dengan teorinya. Namun pemikirannya tentang pemisahan Agama dan Politik, patut menjadi renungan ke depan.

Apalagi dalam prakteknya, politik merupakan pertarungan kekuasaan yang kadang syarat intrik. Sehingga terasa ironis bila kemudian membawa label agama, yang bernuansa suci itu.

Mungkin kita masih ingat juga pemikiran Nurkholis Majid yang kontroversial “Islam Yes Agama No, yang bertujuan agar masyarakat Indonesia dalam berpolitik lebih mengembangkan partai terbuka dengan mengusung konsep kerakyatan dan kebangsaan. Baik pemikiran dua Bung Karno maupun Cak Nur saat ini telah menjadi kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam nampak merasa enjoy pada pilihan partai yang lebih bersifat terbuka dan mampu berbuat hal yang nyata bagi masyarakat dengan segala permasalahannya. =

Jembatan & Bendungan Suatu hari seorang pejabat Indonesia berkunjugn ke rumah temannya di Cina yang juga pejabat.

“Rumahmu mewah sekali ya..” seru pejabat Indonesia.

“Ikut saya sini” jawab pejabat Cina sambil membuka jendela dan menujuk sebuah jembatan.

“Kamu lihat itu? itu 10%” katanya sambil mengelus sakunya.

Di lain waktu sang pejabat Cina berkujung ke rumah pejabat Indonesia ini. Setelah beramah tamah, pejabat Cina ini mengungkapkan kekagumannya pada kekayaan pejabat Indonesia.

“Wah rumahmu ternyata lebih mewah dari rumahku” seru pejabat Cina itu heran.

“Iktu saya sini” jawab pejabat Indonesia itu sambil membuka jendela dan menunjuk ke luar “Kamu lihat Bendungan itu?”

“Mana? tak ada bendungan” ucap pejabat cina heran.

“Itu 100%”, Jawab pejabat Indonesia itu dingin.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 8 MEI 2013 NO. 0113 TAHUN II

TETAP MENJABAT KEPALA SEKOLAH

TAK BERIZIN

Disdik Tidak Bantah Mutasi Dua Kasek

Pembanguan Mini Market Dikeluhkan

SUMENEP – Polemik dua Kepala Sekolah (Kasek) di Kecamatan Gayam yang sudah dimutasi ke sekolah lain tapi masih bertahan akhirnya mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Disdik mengakui kalau kedua orang tersebut sudah terkena periodesasi, dan diberi tugas hanya sebagai guru biasa.

Meski terkena mutasi, IM (inisial, lakilaki) Kepala Sekolah SDN Prambanan IV, Kecamatan Gayam dan AS (inisial) Kepala Sekolah SDN Nyamplong 1 Kecamatan Gayam tetap menjabat sebagai kasek.

Seharusnya, IM menjadi guru kelas SDN Pancor 1 Kecamatan Gayam.

Sedangkan, AS sebagai guru kelas SDN Gayam II. Itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep Nomor 821.20/259/435.203 /2012.

Kabid Ketenagaan Disdik Sumenep Moh. Kadarisman menjelaskan, dua kasek itu sudah resmi tidak menjabat sebagai kasek definitif sejak 4 September lalu.

Sebab, kedua orang itu sudah di atas 12 tahun, maka harus dimutasi. ”Jadi, sangat tidak masuk akal kalau mereka masih menjabat,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya masih tetap akan menelusuri soal bertahannya kasek yang dimutasi. Apabila memang benar masih menjabat, akan mendapat sanksi adminitratif. ”Kalau sudah SK (surat keputusan) harus menjalankan, kalau tidak maka ada sanksi,” ujarnya de-

ngan nada tegas.

Ditanya masalah keabsahan bantuan yang diterima ke dua kasek yang masih bertahan itu, Kadarisman enggan memberikan penjelasan.

Sebab, pihaknya masih akan menelusuri masalah tersebut. ”Kami tidak memastikan. Kami akan lihat dulu fakta yang sebenarnya.

Sehingga, tidak bisa gegabah,” tuturnya.

Mantan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Manding menceritakan, dua kepala sekolah tersebut sebelum dimutasi sudah diberi tugas sebagai Plt (pelaksana tugas). IM di tugaskan sebagai Plt di Kalowang IV, sedangkan AS sebagai Plt Kasek di Pancor III. ”Di samping sebagai guru, keduanya menjabat Plt. Untuk definitinya memang sudah tidak ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LSM Sango Dayat meminta disdik untuk segera menelusuri masalah ini.

Itu supaya ada kepastian, apalagi kabarnya masih menjabat. ”Disdik langsung saja turun ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan dari UPT Pendidikan saja, melainkan langsung ke lapangan. Sehingga, akan dapat data utuh,” katanya.

Dia menegaskan, disdik hendaknya tidak berlarut-larut dengan masalah. Sebab, uang negara diperkirakan terus mengalir kepada sekolah itu, termasuk BOS (bantuan operasional sekolah) dan yang lainnya. ”Kalau keduanya masih menjabat, dan menerima bantuan tentu saja kan salah sasaran,” ungkapnya. (yat/ mk)

PEMBANGUNAN JEMBATAN

Pemerintah Anggarkan Rp 1,5 Miliar SUMENEP – Pemerintah menganggarkan dana Rp 1,5 miliar untuk memperbaiki jembatan ambruk daerah yang membutuhkan akses jembatan. Dinas PU Binar Marga dalam waktu dekat akan mengucurkan dana tersebut untuk merealisasikan pembangunan dan perbaikan jembatan.

“Kami telah jadwalkan dua kegiatan, yaitu perbaikan dan pembangunan jempatan. Baik diperbaiki secara swakelolo maupun secara kontraktual,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga Edi Rasiadi, Selasa (7/5).

Dia mengungkapkan, perbaikan dan pembangunan tersebut dipustakan di empat lokasi.

Diantaranya di Pasongsongan satu lokasi, Batu-

putih dua lokasi dan Pulau Sepudi Kecamatan Gayam satu lokasi. “Anggaran yang telah diputuskan adalah 1,5 miliar,” terangnya.

Husnan, warga Batuputih berharap rencana tersebut segera direalisasikan karena jembatan di daerahnya bukan hanya rusak, tetapi memang seperti tak ada jempatan. “Maka, secepatnya jembatan itu dibangun, agar akses jalan masyarakat Batuputih menjadi lancar,” harapnya.

Harapan senada juga disampaikan Taufiq, warga Desa Pasongosongan.

Warga menyambut baik niat pemerintah. “Sebab warga khawatir, jika tidak segera diperbaiki jembatan itu akan runtuh,” ucapnya. (sym/mk)

RALAT

Kasus Kapal dan Foto Udara Wewenang Kejati SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep membantah menangani kasus dugaan korupsi dua kapal milik pemkab Sumenep dan penggelambungan foto udara sebagaimana diberitakan Koran Madura, Selasa (7/5). Sebab, dua kasus itu ditangani Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Jatim. Bahkan, kasus kapal itu kabarnya kejati sudah menetapkan tersangka sejak lama.

Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto mengklarifikasi pember-

itaan terkait kasus kapal dan foto udara tidak benar. Sebab, pihaknya memang tidak pernah menangani kasus tersebut. ”Jadi, kami tidak menangani kasus itu.

Biar tidak salah persepsi,” katanya.

Menurut Bambang, apabila ingin menanyakan perkembangan dua kasus dugaan korupsi itu, pihaknya menyarankan langsung ke kejati Jatim.”Semua pihak yang berkepentingan dengan kasus ini, silahkan saja ke kejati,” tukasnya. (yat/mk)

SEGEL GEDUNG DEWAN. Mahasiswa dan anggota Komisi D Syamsul Maarif menyegel kantor dewan, Selasa (7/5).

syamsuni/koran madura

Gedung Dewan Disegel SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif se-Kabupaten Sumenep menyegel kantor DPRD setempat. Saat mereka akan menyampaikan aspirasinya terkait upaya pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak satu pun anggota dewan yang ada dikantornya, sehingga mahasiswa terpaksa menyegel kantor yang terletak di Jalan Trunojoyo itu.

Selain menyegel kantor, mahasiswa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi swasta di Sumenep itu menduduki kursi 4 komisi DPRD, yaitu Komisi A, B, C dan D dan menyuruh para pendamping komisi untuk keluar ruangan komisi. Beselang satu jam, salah satu anggota dewan, Samsul Maarif dari Partai Hanura datang dan menemui mahasiswa. Usai menemui mahasiswa, anggota Komisi B itu ikut menyegel pintu utama kantor dewan.

Korlap aksi, Zainullah mengatakan, penyegelan yang dilakukan mahasiswa itu merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap tindakan dewan yang tidak serius dalam bekerja. Disaat ekonomi masyarakat terdesak, wakil rakyat tidak ada dikantor, mereka memilih kunjungan kerja keberbagai daerah.

"Ini bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindakan dewan yang tidak berpihak pada rakyat, mereka memilih tidak masuk kerja, padahal sebelumnya kami sudah memberi tahu kalau akan menyampaikan aspirasi kami kepada de-

wan," kata Zainullah, Selasa (7/5).

Menurut Zain, sapaan akrap korlap aksi, kenaikan harga BBM sebagaimana dicanangkan pemerintah dipastikan akan memberatkan rakyat, sebab jika harga BBM naik pasti akan berdampak pada harga komuditas yang lain seperti sembako dan kebutuhan lain. Dengan demikian, pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikan harga BBM. "Apapun alasan pemerintah, kami tetap menolak kenaikan harga BBM, karena akan berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Rakyat hingga saat ini masih banyak yang belum mampu secara ekonomi," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan harusnya peduli terhadap nasib rakyat. Jika bukan dewan yang peduli, siapa lagi. Sebab, rakyat sudah menyerahkan keterwakilannya saat pelaksanaan pemilu legislatif beberapa tahun lalu.

"Kami hanya ingin meminta kepada wakil kami dilegislatif agar menyampaikan keluh kesah rakyat jelata di bawah," teriaknya.

Mahasiswa mengancam, segel tersebut tidak akan dibuka hingga mereka ditemui anggota dewan. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM dinilai penting untuk direspon oleh wakil rakyat karena akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

“Maka dengan sangat terpaksa, kami berteriak di dalam gedung agar mereka sadar bahwa jadi dewan bukanlah duduk manis, tetapi sebagai pelayan bagi rakyat, dan jika tetap tak ada satupun yang nongol, kami terpaksa akan terus menunggu, walaupun harus menginap,” tambahya.

Sementara itu, anggota Komisi B Samsul Maarif menyatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat. "Kami mendukung masyarakat, mari kita bersama-sama tolak kenaikan harga BBM. Sebab, jika harga BBM naik akan memberatkan masyarakat. Meski kenaikan BBM itu terpaksa terjadi, tapi harus berpihak pada masyarakat," ungkapnya.

Menurut sumber di dewan, sepinya anggota dewan di kantornya karena sejumlah anggota dewan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, seperti baleg kunjungan ke Palembang dan bamus ke Banjarmasin.

Tak Bertemu Bupati Usai menggelar aksi di kantor dewan, demonstran melanjutkan aksinya ke kan-

tor pemkab untuk bertemu bupati dan wakil bupati guna menyampaikan aspirasinya terkait rencana kenaikan BBM dan mengajak orang terpenting di Sumenep itu menolak rencana pemerintah pusat itu.

Namun, sesampainya di pemkab mereka tidak bisa bertemu dengan bupati ataupun wakil bupati, termasuk sekda juga tak ada di tempat.

Mereka mengecek sendiri ke dalam. “Karena kami tidak percaya jika mereka tak ada ditempat, maka dari itu, kami harus mengecek ke dalam tentang keberadaan mereka, dan ketika kami cek memang mereka tak ada di dalam, katanya bupati ke Jakarta, dan sekda ke Bali,” ucap Zainullah di depan para aparat kepolisian.

Zain berjanji untuk datang kembali dengan tuntutan serupa untuk menemui mereka. “Karena jujur, kami tidak puas jika tidak bertemu langsung dengan mereka,” imbuhnya.

Tepat jam 11.00 WIB mereka membubarkan diri tanpa memperoleh kepastian dari bupati. Pantauan Koran Madura, pengunjuk rasa sempat ricuh dengan pihak kepolisian saat para mahasiswa menunggu empat temannya mengecek keberdaan bupati.

Namun, kericuhan itu dapat dilerai ketika Hazmi, salah satu orator aksi meminta mahasiswa untuk tenang, karena menurut dia, aksinya kali ini adalah damai, tanpa anarkism. (sym/rif/mk)

SUMENEP – Masyarakat Ganding mengeluhkan pembangunan mini market yang berlokasi di Pusat Kecamatan Ganding karena selain belum mempunyai izin dari Badan Perijinan Terpadu (BPT) Sumenep juga mengancam keberadaan pedagang kaki lima di sekitar pasar modern yang berada di utara Pasar Tradisional Ganding.

Zaenuri, warga Kecamatan Ganding, mengaku keberatan dengan pembangunan gedung yang direncanakan dijadikan pasar modern tersebut, karena lokasinya terlalu dekat dengan PKL. “Saya sebagai masyarakat merasa sangat keberatan terhadap pembangun mini market tersebut, sebab dalam jangka panjang dapat membunuh terhadap para PKL atau pedagang kecil,” katanya, Selasa (7/6).

Pembanguan yang belum sampai satu bulan ditengarai akan berdampak negatif terhadap kreatifitas masyakat setempat, karena tidak bisa membuat masyarakat menjadi kreatif dengan pola pikirnya sendiri, bahkan akan menjadikan masyarakat bersifat konsumtif. “Jelas hal ini dapat membunuh kreatifatas masayarakat.

Padahal, masyarakat membutuhkan uang untuk membangun perekonomian yang mandiri,” tegas Zaenuri.

Ia berharap, pemerintah dapat berpartisipasi dalam menanggulangi beredarnya pasar modern, agar masyarakat mendapatkan peluang untuk membangun masa depan perekonomiannya. “Seharusnya pemerintah beserta DPR segera membentuk perda akan peredaran mini market,” pintanya.

Ia yakin, dengan diterbitkannya perda yang mengatur perkembangan mini market dapat membantu terhardap pedagang kecil.

“Jika perkembangan mini market tidak segera dikendalikan, condong perekonomian masyarakat akan menurun drastis,” ungkapnya Sementara Kepala Badan Perijinan Terpadau (BPT) Sumenep Moh. Herman Poernomo mengatakan bahwa pembangunan gedung tersebut masih belum memproses izin pembangun dari Pemerintah Sumenep. “Sampai saat ini kami masih belum menerima permohonan surat izin pembangun dari pengelola mini market tersebut,” ungkapnya.

Seharusnya, menurut mantan kepala Bapeda itu, pengelola terlebih dahulu memproses izin pembangun dari Pemerintah Sumenep. “Seharusnya sebelum melakukan pembanguan ngurus izin dulu,” terangnya.

Pihakanya berjanji akan menertibkan bahkan memberhentikan pembanganan yang telah hampir selesai. “Besok kami kan turba, dan kami akan memberhentikan akan bangunan tersebut,” tukasnya. (edy)

MEDIA INFORMASI

12 SKPD Tak Aktif Perbarui Laman Pemkab SUMENEP – Terdapat 12 dari 61 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumenep belum aktif melakukan pembaruan (update) laman (website) pemkab, bahkan tidak ada data sama sekali. Hanya 15 SKPD yang telah mengisi data secara lengkap dan sejumlah SKPD lainnya mengisi data, namun belum lengkap dan tidak konsisten memperbarui data sesuai SKDPnya masing-masing.

Asisten Administrasi Umum Pemkab Sumenep Edi Sutrisno mengatakan, hasil evaluasi kinerja SKPD terkait pengelolaan website pemkab, selama ini masih banyak SKPD yang belum proaktif dalam meng-update data di website yang telah disediakan. Hal ini diduga masih minimnya sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki operator di setiap SKPD. Dengan demikian, ke depan perlu adanya stimulus dari pimpinan SKPD sendiri untuk mengisi data pada saat ada momentum atau kegiatan di masing-masing SKPD. "Masih banyak SKPD yang belum mengisi data di website.

Ada juga yang telah aktif meng-

isinya tapi jumlahnya sedikit, hanya 15 SKPD yang mengisi data secara ful. 12 SKPD sama sekali tidak mengisinya dan sejumlah SKPD lainnya telah mengisi tapi kurang aktif dan lainnya," kata Edi Sutrisno, Selasa (7/5).

Untuk meningkatkan partisipasi SKPD dalam mengisi data website pemkab, katanya, yang harus diperhatikan adalah SDM personel pengelola website di masing-masing SKPD. Selain itu, pimpinan SKPD juga bisa memantau dan mendukung oprator website agar lebih semangat lagi untuk melakukan pengisian data kegiatan dan berita terkait kegiatannya.

"Pimpinan SKPD juga harus mengontrol setiap saat bagi operator websitenya, sehingga setiap ada kegiatan bisa dimasukan ke website dan menegor personel oprator jika ada kekurangan dalam pengisian data itu," ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan, jika ada kerusakan cepat diperbaiki. Itu tanggung jawab pimpinan SKPD. "Kalau ada kendala di bidang sarana dan prasarana harus cepat diselesaikan agar tidak menganggunya," urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep Yayak Nurwahyudi menyatakan koordinasi yang dilakukan antar SKPD itu guna mengaktifkan kembali pengisian data website secara dinamis dan tidak stagnan. Sebab, selama ini pemkab menilai tingkat kepedulian SKPD terhadap penampilan data masih kurang.

"Rakor ini untuk meningkatkan semangat para SKPD yang selama ini masih kurang melakukan update data di website pemkab Sumenep, karena website ini merupakan media bagi masyarakat tentang perkembangan pembangunan dikabupaten Sumenep," ungkap Yayak.

Kedepan, lanjutnya, pihaknya sebagai penanggungjawab pengelolaan website pemkab, akan terus mengajak SKPD yang belum mengisi dan mengupdate data tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyampaikan perkembangan update data di website dari SKPD kepada Sekda.

"Dalam waktu dekat kami akan melaporkan lagi kepada sekda terkait perkembangan pengelolaan website," jelasnya. (rif/mk)

vem/koran madura

SUPER MANTAP. Warga mengunjungi laman resmi pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (7/5) malam. Website tersebut masih belum banyak digunakan oleh beberapa SKPD untuk menuliskan laporan kegiatan.

SUMENEP TEKNOLOGI INFORMASI

Sumenep Akan Miliki Warnet Sehat SUMENEP - Peraturan bupati (perbub) yang akan mengawasi dan mengendalikan warnet sehat saat ini dalam proses penandatangan Bupati A. Busyro Karim. Semua warnet, baik yang sudah dan akan beroperasi akan dikenakan peraturan tersebut sesuai ketentuan yang ada dalam perbub tersebut.

Kepala Diskominfo Yayak Nurwahyudi menyebutkan pengendalian dan pengawasan terhadap warnet akan segera diberlakukan untuk mengantisipasi maraknya pengunduhan situs-situs porno maupun permainan game judi diberbagai jejaring sosial.

Selain upaya pengendalian dan pengawasan tersebut akan dikenakan kepada pengguna juga untuk kepada pemilik warnet. Semua prosedur dan teknis yang menjelaskan mekanisme peraturan itu secara rigid sudah terwadahi dalam perbub tersebut. “Perbub itu dalam waktu dekat akan segera disosialisasikan. Pada hari pendidikan nasional, kita sudah bisa aksi,” paparnya kepada Koran Madura, Selasa (7/5).

Peraturan bupati mengenai warnet sehat tersebut, menurutnya, sejak awal memang diniatkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pengguna warnet. Sebab selama ini fasilitas yang ada belum standar baik dari keamanan instalasi jaringan listrik maupun tempat parkir. “Hal tersebut banyak membuat pengguna warnet tidak pernah merasa aman,” ujarnya.

Tidak amannya instalasi, ia mencontohkan kasus meninggalnya pengguna warnet yang menimpa seorang anak SD tempo hari di salah satu warnet. Kemudian tidak tersedianya lahan parkir sehingga tak

3

RABU 8 MEI 2013 NO. 0113 TAHUN II

sedikit pengguna warnet juga kehilangan kendaraannya.

Selain itu nanti akan disosialisasikan kepada pengola warnet larangan tidak boleh buka lebih dari jam 12 pada malam Minggu dan Sabtu. “Bagaimana tidak mengganggu, para pengelola warnet bukanya tidak kenal waktu,” tuturnya.

Namun peraturan tersebut tidak sampai mengatur izin pembangunan warnet, tetapi hak operasional (HO) izin gangguan harus dimiliki para pengelola warnet. Sebab banyak pengaduan dari masyarakat sekitar warnet tersebut yang merasa terganggu. Artinya, meskipun tidak ada izin khusus untuk membuka warnet, tapi H) izin gangguan dari masyarakat harus diketahui oleh tim pengawas nantinya.

Menurutnya, tim pengawasan dan pengendalian warnet akan dibentuk oleh bupati langsung. Sedangkan sekretariat dari tim tersebut akan ditempatkan di kominfo. Secara teknis, tim yang sudah dibentuk oleh bupati tersebut nantinya akan turun ke lapangan untuk mengetahui keberadaan warnet yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah diberlakukan.

Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Sanksinya berupa peringatan satu hingga tiga akan diperlakukan sebelum disegel. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, seperti disetrum listrik atau pengunduhan film porno status pelanggarannya diproporsionalkan. Kalau disetrum listrik, yang punya warnet dikenai ranah pidana.

Sedangkan pengguna yang ketahuan mengunduh film porno, sanksinya juga mengenai sanksi perihal pornografi. (athink/mk)

Banyak Bacaleg Tidak Lolos Verifikasi SUMENEP - Terdapat 500 lebih bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tidak lolos verifikasi administrasi saat diverifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumenep. KPUD memberikan waktu kepada bacaleg yang tidak lolos administrasi untuk perbaikan berkas yang dijadwalkan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 9 sampai 23 Mei. Anggota KPUD Sumenep Hidayat Endiyanto menjelaskan apabila dalam batas yang telah ditentukan tersebut bacaleg tetap tidak memenuhi persyaratan untuk jadi calon anggota legislatif, pihaknya akan mencoret dari kepesertaan caleg. Dengan demikian, bacaleg tersebut tidak bisa maju sebagai calon legislatif.

Dari beberapa berkas yang tidak lolos verifikasi, kata Endiyanto, KPUD menemukan berkas model B, A dan BB yang tidak lengkap.Untuk berkas model B merupakan permohonan pencalonan, model A daftar calon. Sedangkan model BB berkas dari calon masing-masing partai.

Selain tidak terpenuhinya pemberkasan dalam beberapa model itu, juga ditemukan bacaleg yang tidak menyertakan ijazah SLTA. Padahal, tutur Endiyanto, kewajiban dan syarat dari bacaleg yang paling pokok adalah ijazah SMA. “Ijazah S1 dan S2 hanya diperlukan dengan nama dalam surat suara,” paparnya, Selasa (7/5).

KPUD Sumenep akan mengumumkan daftar caleg setelah bacaleg yang tidak lolos verifikasi memperbaiki berkasnya.

Belum Mundur Dari 549 bacaleg, terdapat empat bakal calon anggota legislatif yang saat ini sedang menjabat DPRD. Tapi pada pemilu legislatif 2014, empat orang tersebut mendaftar dari partai lain. Keempat tersebut belum menyerahkan surat pendurungan diri saat mendafat sebagai bacaleg pemilu legislatif mendatang.

Sesuai Peraturan KPU No.13 Tahun 2013, bacaleg yang berangkat dari partai berbeda diharuskan mengundurkan diri terlebih dahulu dari partai asalnya, dan jika yang bersangkutan menjagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota, hendaknya melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD, dan SK pemberhentihan sebagai wakil rakyat.

Menurut Andiyanto, hasil verifikasi yang dilakukan KPU,

empat bacaleg tersebut tidak melampirkan SK Pemberhentian baik dari pimpinan dewan ataupun dari gubernur.

“Kita akan tunggu hingga batas akhir pembenahan berkas, apakah akan melengkapi kekurangan atau tidak, jika tidak, ya mau tidak mau terpaksa kita coret,” katanya, Selasa (7/5).

Ketika disinggung namanama dan dari partai apa saja yang tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota dewan, Didik, panggilan akrabnya enggan menerangkan lebih jauh dan menyarankan untuk menanyakan pada masing-masing parpol.

“Pada hari ini tanggal 7 hingga 8 Mei ini, KPU akan menyerahkan kembali kepada masing-masing partai politik untuk membenahi sejumlah kekurangan berkas dari bakal calon legislatif yang di anggap kurang,” terangnya.

BK akan Tindak Mengomentari bacaleg yang loncat partai, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep mengancam akan memproses anggota dewan yang masih aktif yang lompat partai pada pencalonan legislatif di pemilu legislatif mendatang. BK menengarai, banyak anggota DPRD yang masuk daftar calon sementara (DCS) dari parpol lain.

Ketua BK Dewan Sumenep

Miftahurrahman mengatakan, sampai saat ini, BK belum menerima surat pengunduran diri anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai lain. Sesuai aturan yang berlaku, setiap anggota dewan yang aktif harus berhenti sebagai anggota parlemen jika mau mencalonkan diri dari parpol lain. "Tapi sampai sekarang kami belum menerima surat pengunduran diri dari sejumlah anggota dewan aktif yang pindah parpol. Padahal, informasinya ada anggota dewan yang mencalonkan dari parpol lain," kata Miftah, Selasa (7/5).

BK akan menindaklanjuti DPRD yang lompat partai setelah ada bukti, minimal berupa pengumumam dari KPUD mengenai hasil verifikasi DCS. Dari pengumuman KPUD itu, nantinya akan diketahui identitas dewan sekaligus partainya yang mencalonkan dari parpol lain.

"Kami tunggu bukti fisik berupa pangumuman DCS dari KPU dulu. Dari pengumuman itu kan diketahui ada tidaknya anggota dewan aktif yang nyalon dari partai lain. Kalau sudah diketahui pasti BK tidak akan tinggal diam," ujarnya.

Politisi asal kepulauan itu mengemukakan, informasi yang diterimanya, anggota DPRD yang pindah parpol pada proses pencalonan khususnya DCS pileg 2014 itu pada umumnya politisi yang partainya tidak lolos verifikasi dan tidak menjadi peserta

pemilu. "Anggota dewan yang pindah parpol itu mayoritas dari parpol yang tidak lolos verifikasi," paparnya.

Kendati demikian, BK akan konsultasi pada pihak terkait, diantaranya Kementrian Dalam Negeri, KPU Pusat, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk memastikan apakah parpol yang tidak lolos itu dibubarkan atau berafiliasi ke parpol lain. "Kami akan konsultasikan hal itu pada pihak terkait seperti KPU pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Menkumham," pungkasnya.

Mantan Pejabat Pemilu legislatif 2014 selain akan diramaikan caleg lintas partai, sejumlah mantan pejabat juga masuk bursa caleg. Endiyanto mencontohkan mantan Sekda Moh. Saleh yang mendaftar sebagai bacaleg dari partai PDIP. Mantan Polisi Pamong Praja Asy’ari Syahid juga ikut maju dari PKB dapil kota.

Selanjutnya ada mantan Pegawai Dispendukcapil Adnan yang maju dari Partai Gerindra.

Juga mantan Asisten Pemkab Jasmo yang menjadi baceleg dari PKB. “Beberapa mantan pejabat, saya tidak bisa mematikan berapa persen. Tapi lumayan banyak,” tuturnya di Kantor KPUD jalan Asta Tinggi Sumenep. (athink/rif/sai/mk)

GILI IYANG JADI OBJEK WISATA

APBD Tak Mampu Biayai Infrastruktur SUMENEP – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Iskandar mengungkapkan cukup apresiatif jika Pulau Gili Iyang dapat dijadikan objek wisata kesehatan. Namun, karena infrastruktur daerah tersebut banyak yang perlu dibenahi, jika anggaran

Sebab jika dibebankan ke APBD maka agak sulit, andai ada anggaran dari pusat, mungkin bisa

Iskandar

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep pembangunan dibebankan kepada pemda, APBD Sumenep tidak cukup.

“Kira-kira butuh biaya banyak, dan sepertinya ABPD kita terlalu berat melihat dermaga yang sesuai standar. Apalagi saat kemarin saya juga ikut memantau, kondisi laut Pulau Gili Iyang itu agak dangkal, maka perlu satu kilometer dari bibir pantai ke tengah untuk pembangunan dermaga agar akses kapal menjadi lancar,” terangnya, Selasa

(7/5).

Menurutnya, biaya pembanguan dermaga tidak cukup Rp 400 juta, minimal butuh anggaran Rp 750 juta sampai 1 miliar. “Itupun tergantung pada kondisi lautnya,” jelasnya.

Jika pembangunan dermaga kepulauan harus dibangun melalui anggran pemerintah daerah, dewan keberatan. “Sebab jika dibebankan ke APBD maka agak sulit, andai ada anggaran dari pusat, mungkin bisa,” pungkasnya.

Dengan demikian, wisata kesehatan tidak akan terealisasi jika masih belum memikirkan tentang pembangunan infrastruktur. “Tetapi jika pusat punya komitmen, maka kami akan respon baik, sebab tidak mungkin jika harus dibebankan ke APBD. Biayanya terlalu besar. Apalagi pelabuhan Kalianget dan Dungkek itu sudah seharusnya jadi pelabuhan andalan, karena memang melihat secara geografis para perahu dan kapal sering berlabuh ke sana.

Secara tepisah Kepala Desa Banraas Gili Iyang mempersilakan daerahnya dijadikan wisata kesehatan, dengan catatan infrastruktur terlebih dahulu diperbaiki. “Jika tidak, maka warga Pulau Gili Iyang secara sama-sama akan menolak itu semua,” ucapnya. (sym/mk)

joko sulistyo/ant

IJAZAH BERMASALAH BACALEG. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan berkas ijazah milik bakal calon legislatif yang tidak sesuai antara nama sekolah dan tempat legalisir. KPU menemukan lebih dari 50 persen dari 593 ijasah bacaleg dengan masalah serupa, selanjutnya berkas akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan diberikan waktu hingga 22 Mei untuk perbaikan.

PELANGGARAN PILGUB

Panwaslu Panggil Saksi Bacagub Independen

SUMENEP — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Selasa (7/5) memangil sejumlah saksi dari kedua pelapor bakal calon gubenur Jawa Timur perseorangan pasangan Egi Sujana dan Mohammad Sihat yang telah mengelabui warga Desa Mantajun Kecamatan Dasuk beberapa waktu lalu.

Maksud pemanggilan tersebut untuk mengetahui saksi dari kedua pelapor perihal penyimpangan foto kopy KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sampai saat ini, warga desa setempat belum terima dengan hanya melaporkan kepada panitia pengawas pemilu Kecamatan Dasuk dan menandatangani surat pernyataan menolak mendukung pasangan bacagub perseorangan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Zamrud Khan mengemukakan, pihaknya sudah mengin-

truksikan panitia pengawas Kecamatan Dasuk untuk memeriksa kedua pelapor untuk dimintai keterangan. Apabila dalam pengembangan kasus penyimpangan foto kopy KTP secara ilegal ditemukan bukti yang mendukung lainnya, pihaknya akan memanggil semua saksi tersebut untuk dimintai keterangannya. “Apabila dalam pengembangan kasus pihak redes maupun UPT Kecamatan terlibat. Kami akan menindaklanjutinya,” tuturnya, Selasa (7/5).

Sampai saat ini sudah ada dua orang yang sudah diklarifikasi oleh panwaslu, semuanya dari pihak pelapor. Untuk itu pihaknya juga akan mengklarifikasi dari PPS maupun PPK, karena tidak menutup kemungkinan didapatkan pula saksisaksi lain yang belum terungkap sebelumnya.

Ia menjelaskan, saat ini

kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan. Namun pihaknya dapat memastikan kasus itu nantinya akan menyentuh level-level birokrasi kecamatan maupun pihak lain yang sebelumnya tidak tersentuh.

Menurutnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan bakal calon gubenur yang telah disengkatan itu. Tetapi, pemeriksaan itu hanya terkait kepada dukungan. “Bahwa yang mendukung ternyata masuk dalam penolakan tersebut. Itu yang akan diklarifikasi,”paparnya.

Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menyatakan sebagian berkas dukungan pasangan calon perseorangan Eggi Sudjana-Moh Sihat untuk Pilkada Jatim 2013 tidak valid.

"Itu sesuai hasil laporan sementara yang kami terima dari

panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 27 kecamatan. Sebagian dari berkas dukungan itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, karena pemilik kartu tanda penduduk (KTP) mengaku tidak memberikan dukungan," kata komisioner KPU Sumenep M Jazuli, Jumat (3/5).

Secara keseluruhan, berkas dukungan pasangan calon jalur independen yang diverifikasi faktual oleh jajaran KPU Sumenep itu sekitar 70.200 kartu tanda penduduk atau pun kartu keluarga.

"Ada juga berkas dukungan yang diduga tidak tepat. Di berkas yang kami terima, ada sejumlah nama warga desa/kelurahan tertentu yang setelah dicek ternyata bukan wilayah Sumenep," ujarnya.

Ia mengatakan berkas dukungan Eggi-Sihat yang mendaftar sebagai pasang-

an calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim dari jalur independen itu diverifikasi faktual oleh panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing desa/ kelurahan.

"PPS telah melakukan verifikasi faktual pada 14-28 April lalu. Pada Jumat ini, PPK akan menyerahkan hasil verifikasi itu kepada kami dan selanjutnya akan kami rekapitulasi secara keseluruhan," ucapnya.

Sesuai jadwal dari KPU Jatim, KPU di masing-masing kabupaten/kota akan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi berkas dukungan Eggi-Sihat pada 6-12 Mei 2013.

"Kami optimistis dalam waktu sepekan bisa menuntaskan rekapitulasi hasil verifikasi di 27 kecamatan itu dan selanjutnya akan kami laporkan secara resmi ke KPU Jatim pada 13 Mei," kata Jazuli. (athink/ ant/mk)

4

RABU 8 MEI 2013 NO. 0113 TAHUN II

IKLAN

PAMEKASAN

5

RABU 8 MEI 2013 NO.0113| TAHUN II

Petani Diimbau Gunakan Bibit Cangkreng dan Prancak PAMEKASAN: Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan, Fathorraman, mengingatkan petani di wilayah itu untuk menggunakan bibit tembakau jenis Cangkreng N1 dan N2 serta jenis Prancak 95. Sebab, berdasar informasi yang diterimanya, tahun ini hampir semua pabrikan akan membeli tembakau jenis tersebut.

Jenis bibit tersebut, kata Fathorrahman, merupakan permintaan dari pabrikan hasil kunjungan Pemerintah Daerah Pamekasan sejumlah sentra produksi tembakau di luar Madura.

Ia kawatir, jika petani menanam varietas tembakau yang lain, tidak akan terbeli karena tidak sesuai dengan keinginan pabrikan.

“Sebaiknya petani menyesuaikan dengan keinginan pabrik agar tembakau yang

diproduksi bisa dibeli. Karena bagaimanapun, kebutuhan jenis tembakau, yang menentukan adalah pabrikan,” katanya.

Namun, sekalipun petani sudah menanam bibit tembakau tersebut, bukan jaminan tembakau mereka akan dibeli. Pembelian tembakau tersebut, akan disesuaikan dengan kondisi alam dan kwalitas tembakau.

Ia juga meminta Dinas Perhutanan Dan Perkebunan

Pamekasan, untuk membantu bibit jenis Cangkreng NI dan N2 serta jenis Prancak 95, untuk petani. Sebab, dikawatirkan petani tidak akan menanam varietas tersebut, namun menanam jenis lainnya karena kesulitan mendapatkan bibit.

Jika yang terjadi pabrikan tidak membeli tembakau petani karena tidak sesuai dengan jenis yang diinginkan, dikawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial.

Jika tidak ada perubahan, tahun ini, PR Djarum Kudus akan melakukan pembelian tembakau hingga 6 ribu ton, Gudang Garam sebanyak 4 ribu ton dan HM Samporna akan melakukan pembelian tembakau 4 ribu ton. Sementara untuk pabrik rokok lainya belum menentukan jumlah pembelian.

Ketua Komisi B DPRD

Pamekasan, Hosnan Ahmadi membenarkan rencana kuota pemblian tembakau petani oleh pabrikan tersebut. Kuota itu diperoleh saat dilakukan kunjungan ke sejumlah pabrik rokok beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setiap menjelang masa tanam tembakau, komisi B DPRD Pamekasan bersama perwakilan pemerintah selalu melakukan kunjungan ke sejumlah pabrikan. untuk mengetahui rencana pembelian tembakau oleh perusahaan-perusahaan itu.

Hasil kunjungan itu akan digunakan untuk menentukan proyeksi tanam tembakau di Pamekasan.

Jika produksi tembakau lebih banyak dari kebutuhan pihak pabrikan, maka bisa dipastikan tidak semua tembakau akan terserap.

Selain itu, harga jual

tembakau petani di Pamekasan akan sangat murah, bahkan tidak akan sesuai dengan break event point (BEP/biaya produksi), sehingga petani akan mengalami kerugian.

“Kalau kami mengetahui, minimal setelah ini kami bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa rencana kebutuhan tembakau seperti ini. Sehingga kami bisa menyarakan agar produksi tembakau petani tidak melebihi rencana pembelian yang telah ditetapkan pihak pabrikan,” katanya menjelaskan.

Perkiraan break event point (BEP) tembakau tahun ini naik dari tahun sebelumnya, jika tahun 2012 hanya Rp. 26,70 perkilo, tahun ini naik menjadi rp. 26,800 perkilogram.(awa/muj).

TEMBAKAU. Seorang petani di Pamekasan menyiram bibit tembakau miliknya, beberapa waktu lalu. Tahun ini, pabrikan diperkirakan hanya membeli tembakau jenis cangkreng dan prancak.

Inventaris Pendopo Hilang

ELPIJI 3 kilogram

Legislatif Minta Pemerintah Melakukan Penelusuran

DPRD Rekomendasikan Penambahan Kuota

PAMEKASAN: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Khairul Kalam, meminta pemerintah setempat menelusuri hilangnya inventaris di Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati (Wabup) setempat.

Sebab, barang-barang tersebut dibeli menggunakan uang negara dan tercatat dalam daftar inventaris daerah sehingga keberadaannya harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

“Barang-barang di Pendopo Bupati dan Pendopo Wabup itu dibeli bukan menggunakan uang pribadi melainkan dianggarkan dalam APBD Pamekasan. Sehingga harus jelas, kemana hilangnya barang-barang tersebut,” kata Khairul Kalam, Selasa (7/5).

Menurut Khairul, penanganan kasus hilangnya barang inventaris daerah itu tidka didasarkan atas besar-kecilnya barang.

Namun harus dilihat sumber pengadaannya yang menggunakan dana APBD. Ia menduga, barang tersebut hilang pada saat masa peralihan antara mantan Bupati yang akan meninggalkan pendopo dengan bupati baru yang akan menempatinya. Diduga ada oknum yang mengambil kesempatan memanfaatkan barang milik daerah itu untuk kepentingan pribadi.

“Kalau setiap ada pergantian bupati pemerintah harus berbelanja barang baru untuk inventaris, jika diakumulasikan anggaran untuk pengadaan inventaris itu akan menjadi sangat besar,” katanya.

Anggota Fraksi Demokrat itu meminta agar pihak-pihak yang merasa membawa barang-barang tersebut untuk mengembalikan ke Sekretariat Daerah, sekalipun dengan alasan kondisi yang sudah rusak.

Khairul berencana memanggil Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pamekasan, Herman Kusnadi, dan Kepala Bagian Umum setempat, Shalah Syamlan, untuk dimintai penjelasan inventaris pendopo yang hilang.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Pamekasan, Shalah Syamlah, sejumlah inventaris di Pendopo Bupati Pamekasan hilang dan sebagian rusak. Karenanya, tahun ini direnanakan akan dilakukan pengadaan inventaris untuk mengganti inventaris yang hilang maupun rusak tersebut.

Anggaran pengadaan itu mencapai Rp. 400 juta untuk inventaris di Pendopo Bupati dan Pendopo Wabup, masing-masing dianggarkan Rp. 200 jut. Sebagian inventaris yang akan diadakan itu antara lain mesin cuci, tempat tidur, almari, televisi dan sejumlah peralatan rumah tangga. (awa/muj)

PAMEKASAN- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, merekomendasikan penambahan kuota distribusi bahan bakar elpiji ukuran tabung 3 kilogram. Penambahan kuota itu direkomendasikan menyikapi terjadinya kelangkaan bahan bakar tersebut selama dua bulan terakhir.

Wakil Ketua Komisi B, Fathorrahman, Selasa (7/5), mengatakan rekomendasi penambahan kuota itu sudah dikirim ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat beberapa waktu lalu, agar segera diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina.

Penambahan alokasi itu, dinilai Fathorrahman, perlu segera dilakukan karena stok yang tersedia, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga bahan bakar tersebut mulai sulit diperoleh.

Dijelaskan, terjadinya kelangkaan gas elpiji bersubsidi di Pamekasan selama ini, karena terjadinya peningkatan kebutuhan menyusul peningkatan animo masyarakat dalam menggunakan gas elpiji setelah subsidi minyak tanah dicabut.

Kondisi itu menyebabkanterjadinya kenaikan harga dari sebelumnya Rp. 15 ribu pertabung, menjadi Rp. 17 ribu hingga Rp. 18 ribu pert-

abung. Kenaikan harga itu diantaranya terjadi di wilayah utara Kabupaten Pamekasan.

“Kami banyak menerima pengaduan masyarakat, tentang kelangkaan ini teruma di wilayah utara. Setelah kami selidiki ternyata bukan karena ada penimbunan, tatapi faktor kebutuhan masyarakat meningkat. Makanya kami merekomendasikan untuk mengajukan penambahan kuota,” katanya.

Saat ini, DPRD Pamekasan masih menunggu tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, karena belum menerima laporan perkembangannya. Ia berharap, rekomendasi itu segera ditindaklanjuti, agar kelangkaan yang terjadi segera teratasi.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan, Djumhari Gani, mengatakan, sudah mengajukan permohonan tambahan kuota ke Dirjen Migas, Kementerian ESDM serta Pertamina Region V Surabaya. Pengajuan ini atas dasar rekomendasi DPRD serta persetujuan dari Bupati Pamekasan.

Menurut Djumhari Gani, pengajuan tambahan kuota ini sudah mendapat respon dari pemerintah pusat yang direncakan akan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013.

Usulan Penambahan kouta itu tidak menyebutkan angka karena langsung ditentukan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. “Yang pasti, penambahan ini akan mengacu pada data yang dimiliki Pertamina sesuai data perhitungan pelaksanaan konversi minyak ke gas,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi kelangkaan sementara, pemerintah sudah memberlakukan oprasi pasar dengan menambah pengiriman melalui SPBE. Ia belum mengetahui secara pasti realisasi di lapangan karena urusan tataniaga ditangani bagian perekonomian.

“Operasi pasar ini bukan dalam artian jualan keliling seperti Sembako, tapi tambahan pengisian gas ke SPBE dipercepat dan mudahmudahan dalam tiga kedepan teratasi,” katanya.

Ia menambahkan, pasokan gas elpiji ukuran 3 kg se Pamekasan masih terpantau normal. Rata-rata pengiriman dalam setiap bulannya mencapai 296.917 kg. Sedangkan, lonjakan harga yang terjadi umumnya ditingkat pengecer, karena harga di Agen dan Pangkalan resmi masih sesuai harga pokok pemerintah (HPP) yang ditapkan gubernur jatim sebesar Rp. 12.750 pertabung. (uzi/muj)

Suhairiyah saat mengendong anaknya di surau yang terbuat dari gedek yang di beberapa media disebut kandang kambing.

KEBERATAN

Keluarga Klarifikasi Anaknya Tak Tidur di Kandang P amekasan : Akhmad Turi, 60, warga Dusun Lemper, Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, menyatakan keberatan terhadap pemberitaan di sejumlah media yang menyatakan anakanaknya tidur dikandang kambing setelah rumahnya roboh beberapa waktu yang lalu.

Turi bahkan mengaku terkejut keluarganya muncul di sejumlah media, padahal, dirinya merasa tidak pernah diwawancarai wartawan.

Apalagi, pemberitaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena dinyatakan anaknya yang masih berusia 12 hari tidur di kandang kambing. ”Dalam berita itu disebutkan, anak saya yang masih berumur 12 hari, tidur di kandang kambing.

Padahal, itu surau (Kobung-Madura) yang terbuat dari gedek (anyaman bambu) dan di bawahnya digunakan untuk tempat memelihara kambing,” kata Turi, Selasa (7/5).

Di media tersebut, berita itu berkali-kali ditanyangkan, sehingga perangkat desa dan masyarakat sekitar, datang ke rumahnya, untuk memastikan hal tersebut.

Menurut Turi, beberapa waktu lalu rumahnya dikunjungi oleh beberapa wartawan dan yang menemui mereka adalah anaknya, sedang dia dan istrinya, tengah berada di sawah. ”Para wartawan itu bertemu dengan anak saya yang tengah mencari barang rongsokan di jalan. Tidak taunya mereka mengikutinya hingga ke rumah,” je-

lasnya.

Untuk itu dirinya meminta agar media tersebut, memberitakan kembali kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena secara pribadi, dia merasa keberatan dengan pemberitaan yang menurutnya cukup merugikan keluarganya tersebut.

Kepala Desa Lemper, Hosnan, juga mengaku terkejut mendapat laporan dari warganya yang mengetahui dari salah satu media tentang seorang bayi di desanya yang harus tidur di kandang kambing karena rumah orangtuanya ambruk.

“Tidak benar kalau dikatakan tidur di kandang kambing. Karena tempat yang digunakan itu bukanlah kandang, melainkan sebuah kobung yang di kolongnya digunakan untuk memelihara kambing.

Sebelumnya, di sejumlah media memberitakan, akibat rumahnya roboh, Ahmad Turi, warga Desa Lemper terpaksa tinggal di kandang kambing. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan, Ahmad Turi tinggal di kandang kambing miliknya beserta istri dan empat anaknya. Ia harus menyulap kandang kambing miliknya menjadi sebuah kamar, untuk ditempati.

Rumah milik Ahmad Turi, roboh, beberapa waktu lalu, akibat kayu penyangga yang sudah lapuk dan kondisi tanah yang labil. Saat ini rumahnya tidak bisa dijadikan tempat tinggal karena pemiliknya yang hanya bekerja sebagai buruh tani belum memiliki biaya untuk perbaikan. (awa/muj)

UN SD

82 Siswa Tidak Ikut UN PAMEKASAN- Sebanyak 82 siswa dari 16.462 peserta Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar (SD) sederajat di Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak mengikuti ujian reguler. Hal ini berdasar hasil evaluasi pelaksanaan UN sampai hari kedua, Selasa (7/5).

Para peserta yang tidak mengikuti UN ini tersebar di beberapa sekolah penyelenggara di 13 kecamatan se Pamekasan. Mereka tidak mengikuti UN sejak hari pertama sampai hari kedua pelaksanaan UN. Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Pramajaya, menjelaskan, para peserta yang tidak mengikuti UN, karena berbagai alasan, seperti sakit atau mengundurkan diri. Namun pihaknya belum merinci alasan itu karena belum dilakukan pengecekan secara keseluruhan.

Meski demikian Ke-82 siswa ini masih memiliki kesempatan untuk mengikuti UN susulan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Teknis pelaksanaan UN susulan ini belum diterang secara pasti, apakah akan dilakukan di masing-masing sekolah penyelenggara atau dilaksanakan di tempat lain.

“Para peserta yang tidak ikut UN reguler ini, nanti akan kami ikutkan dalam ujian susulan seminggu berikutnya,” katanya.

Dijelaskan, pada pelaksanaan ujian susulan nanti, pihaknya meminta para kepala sekolah untuk proaktif memantau perkembangan siswanya dan dilaporkan ke Disdik setempat.

Dapat diberitakan, penyelenggaran UN SD sederajat di Kabupaten Pamekasan mencapai 757 sekolah dengan total peserta mencapai 16.462 siswa. UN reguler ini berlangsung tiga hari yaitu pada 6-8 Mei 2013. Mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Sedangkan UN susulan akan dilaksanakan pada 13-15 Mei 2013. (uzi/muj)

6

SAMPANG

RABU 8 MEI 2013 NO.0113 | TAHUN II

ryan hariyanto/koran madura

KEPUNG KANTOR DEWAN: Ribuan massa Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang Sampang kepung kantor DPRD Kabupaten Sampang, Selasa (7/5) kemarin. Mereka mendesak Bupati Sampang bersama DPRD segera membuat surat keputusan untuk mengusir aliran sesat tersebut dari kabupaten Sampang pada khususnya dari pulau Madura pada umumnya.

Bupati Diminta Tak Ragu Usir Aliran Menyimpang SAMPANG - Selasa (7/5), ribuan massa yang mengatasnamakan anti Tajul Muluk dari Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang Sampang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang.

Mereka mendesak Bupati Sampang bersama DPRD segera membuat surat keputusan untuk mengusir aliran Tajul Muluk beserta pengikutnya dari Kabupaten Sampang, khususnya di pulau Madura pada umumnya.

Massa yang berasal dari Kecamatan Karangpenang dan Kecamatan Omben Sampang tersebut mendatangi kantor DPRD Sampang menggunakan 13 unit kendaraan truk, 5 mobil pikap, 15 mobil pribadi, dan 25 sepeda motor.

Sepanjang jalan mereka meneriakkan berorasi. Mereka minta pemerintah mengusir pengikut Tajul Muluk dari Sampang. Mereka juga memberikan selebaran dan membawa poster bertuliskan ‘Bupati Harus Tegas dan Jangan Melempem!’, ‘Usir Aliran Sesat Demi Kemaslahatan Umat!’, ‘Tajul Muluk Bertaubatlah, Kalian Sudah Sesat!’,

‘Pengikut Tajul Angkat Kaki dari Sampang!’, ‘Bupati, Jangan Takut Kami di Belakangmu!’, ‘Kami Datang Dengan Hati Nurani, Tidak Ada Tendensi Politik!’, dan lain-lain.

Setelah massa melakukan orasi di depan kantor DPRD Sampang sekitar satu jam lamanya, Bupati Sampang K. A Fannan Hasib bersama ketua DPRD Imam Uabaidillah menemui langsung massa di depan kantor dewan guna mendegarkan aspirasi massa dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Sampang.

Menurut Fathurrosi, korlap aksi, kedatangannya ke kantor DPRD tidak lain hanya

menuntut janji Bupati saat Pemilukada lalu. Jika terpilih akan merelokasi para pengungsi pengikut Tajul Muluk yang sudah sesat.

“Mereka (pengungsi) harus segera direlokasi dari Kabupaten Sampang. Jadi, kami sebagai warga dari dua kecamatan di Kabupaten Sampang lokasi konflik ini butuh kepastian tindakan nyata dari Bupati Sampang selaku kepala daerah,” tegasnya, Selasa (7/5).

Oleh sebab itu, lanjut Fathurrosi, tidak ada solusi lain, para pengikut Tajul Muluk harus direlokasi ke daerah lain di luar Sampang. Hal itu sudah menjadi harga mati agar konflik tidak semakin besar.

“Kami menuntut kepada Bupati Sampang agar secepatnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang relokasi pada pengikut aliran Tajul Muluk yang sesat. Segera realisasikan SK relokasi ke luar Madura. Kami masyarakat Karang Gayam kecamatan Omben dan desa Blu'uran kecamatan Karang Penangden-

gan tegas melarang Tajul Muluk dan pengikutnya kembali ke desa kami,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ustadz Mahfud, warga asal desa Blu'uran kecamatan Omben, Sampang yang menuntut janji Tajul Muluk pada tahun 2004 lalu. Dengan bersumbah atas nama Allah untuk kembali ke ahlu sunnah wal jamaah.

“Saat itu Tajul Muluk sendiri berjanji, jika kembali

pada aliran sesatnya akan pergi dari Sampang. Bahkan Tajul menyatakan siap dibunuh, itu merupakan janji Tajul Muluk sendiri. Banyak yang menyaksikan pada waktu itu. Kami minta dengan hormat kepada Bupati Sampang, agar aliran Tajul Muluk beserta pengikutnya segera diusir keluar dari Sampang,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sampang K. A Fannan Ha-

sib menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sampang pada bulan April lalu sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk meminta merelokasi pengungsi dari GOR Tennis Indoor Sampang.

“Sampai saat ini masih belum ada jawaban dari surat yang sudah kami kirimkan ke Gubernur. Semua aspirasi massa akan kami tampung dan dipertimbangkan. Hingga saat ini kami masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pada Pemerintah Pusat” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati berjanji dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti surat yang dikirim Pemkab Sampang kepada Gubernur Jatim sebagai Pemerintahan yang lebih tinggi untuk ikut andil merespon aspirasi warga Sampang yang lebih besar agar Tajul Muluk dan para pengikutnya segera direlokasi dari Kabupaten Sampang, bahkan disarankan direlokasi ke luar Madura.

Ketua DPRD Imam Ubaidillah di hadapan massa yang menolak Tajul Muluk dan pengikutnya meminta agar massa tetap tenang dan jangan sampai berbuat anarkis, sebab pemerintah hingga saat ini masih melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar terkait konflik yang sudah lama ini.

Ia meminta kepada masyarakat di dua kecamatan tempat terjadinya konflik agar percaya pada pemerintah yang saat ini terus bekerja untuk mencarikan solusi, termasuk tuntutan massa yang meminta untuk merelokasi Tajul Muluk dan pengikutnya ke luar Madura.

“Kami selaku lembaga legislatif berharap pada pemerintah mulai dari Bupati, Gubernur, bahkan pemerintah pusat agar bersama-sama dengan satu suara menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik di Kabupaten Sampang yang sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir ini,” ujar politisi asal PKB tersebut. (hol/msa/rah)

PERMASALAHAN GAKIN

VERIFIKASI CALEG

Sistem Pengelolaan Raskin Dipersoalkan

Ratusan Bacaleg Tak Penuhi Syarat

SAMPANG - Dugaan banyak terjadi penyimpangan pengelolaan beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kabupaten Sampang membuat tim pemantau raskin kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Sampang yang difasilitasi Komisi D di DPRD Sampang, Selasa (07/5).

Dalam rapat koordinasi tersebut banyak persoalan berkaitan dengan pelaksanaan raskin dipertanyakan oleh tim pemantau kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Malik Amrulah.

Beberapa persoalan dalam rapat koordinasi yang difasilitasi komisi D tersebut di antaranya dilontarkan oleh Karrom. Salah satu tim pemantau raskin Kabupaten Sampang itu mempertanyakan banyak temuan penyelewengan raskin, termasuk susutnya beras untuk RTSM yang tidak mencapai 15 kilogram sesuai pagu.

Selain itu, ada di beberapa desa penebusan beras untuk orang miskin melebihi pagu.

Satu kilogram mestinya ditebus Rp. 1.600, kenyataannya di lapangan banyak ditemukan warga diwajibkan menebus raskin perkilogram di atas harga pagu yang telah ditetapkan.

Karrom mengungkapkan, selain temuan itu, hingga saat ini pihak bulog Sampang terkesan menutup-nutupi jadwal pengiriman raskin pada titik lokasi sasaran.

“Kami sebagai pemantau juga kesulitan untuk mengikuti pendistribusian raskin, bahkan beberapa dugaan penyelewengan tersebut sudah sering kali kami sampaikan pada Dinsosnakertrans, tapi tidak ada tindak lanjut,” ungkapnya kepada Koran Madura, Selasa (7/5).

SAMPANG - Setelah dilakukan verifikasi bakal calon legislatif (bacaleg) dari 12 partai politik (Parpol) untuk pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menemukan 359 dari 494 calon legislatif tidak memenuhi syarat pendaftaran.

Dari 359 bacaleg tersebut di antaranya dicoret karena belum memenuhi ketentuan batasan umur dan tidak melengkapi berkas dalam pengajuan bacaleg terhadap KPU sampang.

Salah satu anggota KPU Sampang MiftahuR Rozaq menjelaskan kebanyakan dari bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat ka-

junaidi/koran madura

MENUNJUKKAN DATA: Salah satu pemantau raskin tahun 2013 Karrom menunjukkan data hasil temuan di lapangan kepada wartawan di kantor DPRD Sampang, Selasa (7/5) kemarin.

Hal senada juga diungkapkan Alan Kaisan, tim pemantau Raskin lainnya kepada kepala Dinsosnakertrans yang hadir dalam rapat koordinasi dimaksud.

Ia mempertanyakan perubahan kebijakan yang dilakukan Dinsosnakertrans terkait honor tim pemantau. Jika tahun lalu pemantau menerima honor Rp. 250.000 setiap bulan, tapi saat ini, Dinsosnakertrans menyatakan ada pengurangan honor menjadi Rp. 250.000 untuk setiap tri wulan sekali.

“Tidak hanya itu saja, bahkan besaran honor kuli angkut raskin juga tidak transparan diungkapkan oleh pihak Dinsosnakertrans sehingga hal seperti ini di lapangan akan berpotensi terjadi penyelewengan,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah dalam rapat koordinasi kemarin langsung menanggapi beberapa persoalan yang disampaikan pemantau raskin terkait honor pemantau. Dirinya sudah mengusulkan besarannya sama dengan

tahun lalu, tapi hasil rapat dengan dewan nilainya masih dibintangi, yang berarti bisa disejutui atau dihapus.

DPRD Sampang pada saat itu langsung mengagendakan rapat koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan tim koordinasi raskin, namun karena ada banjir rapat koordinasi tersebut gagal. Walaupun begitu, pihaknya masih mengagendakan kembali rapat tersebut dalam minggu ini terkait besaran nilai honor pemantau raskin.

“Terkait ongkos kuli angkut nilainya sama dengan tahun lalu, sebesar Rp. 75.000.

Kalau kemudian tim pemantau menduga ada penyimpangan, hal itu sangat kecil kemungkinannya, sebab sistem pembayaran kuli angkut itu tidak dibayar langsung, melainkan harus ada SPJnya dari kecamatan lalu disetor ke Dinsosnakertrans dan Dispendaloka, baru kemudian uang ongkos kuli bisa dicairkan. Bahkan hasil audit BPK dua minggu lalu terkait semua pengelolaan keuangan

di Dinsosnakertrans tidak ada masalah kok,” kilahnya.

Malik menambahkan, jika tim pemantau raskin menemukan penyimpangan terkait raskin, maka silakan laporkan saja pada ranah hukum agar ditindaklajuti, tapi pada intinya yang berkaitan dengan kewenangan Dinsosnakertrans termasuk Bulog.

Apa yang menjadi masukan dari tim pemantau, Dinsosnakertrans sudah sampaikan pada rapat koordinasi setiap bulan bersama bulog, misalnya terkait kualitas beras jika ada yang buruk,mengenai hal ini bulog siap mengganti.

“Memang kami sadari semua laporan yang Dinsosnakertrans sampaikan juga tidak ada tindaklanjutnya.

Bahkan terkait dengan penyimpangan dan temuan, kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena itu sudah ranah pidana,” tukasnya.

Sementara ditemui terpisah, kepala gudang bulog Sampang Imam Syafi’i ketika dikonfirmasi mengatakan pendistribusian beras banyak yang tidak sesuai karena pada waktu pendistribusian bulan sebelumnya masih belum terlunasi, sehingga untuk pendistribusian pada bulan selanjutnya tidak akan sama dengan jadwal karena harus melunasi pendistribusian pada bulan sebelumnya.

Untuk beras yang tidak tersegel sementara ini pihaknya masih belum menerima laporan dari korlap kecamatan.

“Secara prosedur ketika ada permasalahan di bawah, kepala desa harus melaporkan kepada korlap kecamatan.

Setelah itu baru dari korlap langsung ke Bulog,” tandasnya. (hol/jun/msa/rah)

rena tidak melengkapi persyaratan seperti legalisasi ijasah dan surat keterangan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.

Akan tetapi, lanjut Rozak, mengenai kekurangan berkas sebenarnya masih bisa diperbaiki. Sementara untuk tiga calon yang ditolak karena umurnya masih di bawah 21 tahun, tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan.

“Ada 359 yang berkasnya kami tolak, sedangkan tiga di antaranya telah kami coret, karena umurnya kurang. Kan minimal 21 tahun. Ya, kalau masalah umur, kami tidak bisa toleransi, meski hanya kurang satu hari pun,” kata Rozak

kepada Koran Madura, Selasa (7/5).

Di samping itu, menurut Rozaq, ratusan bacaleg yang tidak memenuhi syarat verifikasi diharuskan melengkapi kekurangan pada masa perbaikan sejak 9 hingga 22 Mei. “Yang berkasnya tidak lengkap, harus kembali menyerahkan sebelum batas waktu yang ditentukan,” imbuhnya.

Jika pada waktu yang telah ditentukan tidak melakukan perbaikan, maka akan dianggap tidak lolos untuk mengikuti pemilu 2014. Selama masa perbaikan, KPU sendiri siap membantu bacaleg jika belum paham terhadap syarat perbaikan. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

PERTEMUAN: KPUD Sampang melakukan pertemuan dengan para Calon Legislatif (Caleg), Selasa (7/5) kemarin.

SAMPANG

7

RABU 8 MEI 2013 NO.0113 | TAHUN II

DKPP Belum Berikan Salinan RUB SAMPANG - Ketua Asosiasi Petani Garam, Gada Rahmatullah berharap Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) kabupaten Sampang memberikan salinan proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) semua Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) dan Gabungan Kelompok Usaha Garam Rakyat (Bungkugar) sebagai penerima BLM PUGAR 2012 kabupaten Sampang, sesuai keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan nomer 180/127/V/KI-Prov.Jatim/2013.

“Saya masih berprasangka baik kepada DKPP Sampang, karena sebelumnya saya sudah menunggu ada koordinasi dari DKPP Sampang. Saya juga sadar karena saya sebagai pemohon seharusnya saya yang mendatangi kantor DKPP Sampang.

Namun saya tidak hadir karena saya masih menghadiri sidang pugar 2011 di pengadilan. Ketika saya menghubungi Komisi In-

formasi dari DKPP sendiri tidak mengajukan keberatan tentang surat putusan tersebut,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (7/5).

Gada juga mengatakan seharusnya dia mendapatkan salinan itu pada hari Senin lalu. Kalau DKPP Sampang mau serius. Dalam surat putusan tersebut sudah dijelaskan kalau penyerahan salinan itu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung dari pemberian

putusan.

“Kalau surat putusan ini mulai tanggal 16 April, maka seharusnya hari Senin kemarin salinan itu sudah diserahkan kepada saya.

Sampai sekarang masih belum ada informasi dari DKPP Sampang. Padahal untuk pembiayaan salinan itu sepenuhnya ditanggung oleh pemohon,” imbuh Gada.

Sementara itu, ditemui terpisah kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) kabupaten Sampang Burhanuddin ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan DKPP Sampang.

“Itu semua tidak ada hubungannya dengan DKPP. Maaf saya masih ada rapat di pendopo Bupati,” tukasnya sambil menutup saluran teleponnya. (jun/msa/rah)

GUA: Suasana lokasi wisata gua lebar kabupaten Sampang dengan kedalaman mencapai 100 meter dikhawatirkan berbahaya.

holis/koran madura

PARIWISATA

Obyek Wisata Gua Lebar Menyimpan Mesteri SAMPANG - Meski objek wisata Gua Lebar dinyatakan aman dikunjungi, namun para wisatawan masih merasa kurang aman. Mereka waswas gua yang mengandung batu kapur itu rentan akan bencana longsor.

Di sekeliling bibir gua berdiameter 50 meter dengan kedalaman mencapai 100 meter itu sangat membahayakan keselamatan jiwa para pengunjung karena tidak dipasangi pagar pembatas.

“Dinding gua yang berasal dari batu kapur tentu saja sangat rawan sekali long-

sor, karena sifat batu kapur mudah lapuk akibat tergerus air hujan. Sehingga kami khawatir jika Gua Lebar itu dibuka untuk umum, maka akan dapat menimbulkan kecelakaan,” ungkap Taufik,, warga jalan Pahlawan saat berkunjung ke objek wisata itu, Selasa (7/5) kemarin.

Dalam sejarahnya Gua Lebar ini ada kaitannya dengan sejarah perjuangan Pangeran Trunojoyo. Gua itu pernah menjadi tempat persembunyian pahlawan asal Madura dari kejaran kompeni Belanda, meski itu

tidak didukung situs atau jejak Trunojoyo sebagai bukti otentik.

Tidak hanya persoalan rawan longsor lokasi obyek wisata tersebut, namun persolan lahan yang masih menjadi milik warga sekitar juga menjadi masalah tersendiri.

Samsul (40), salah seorang pemilik tanah di sekitar tempat wisata gua lebar sempat protes karena belum ada kesepakatan harga pembebasan tanah, tapi petugas sudah menanami pohon.

“Sebelum ada kesepaka-

tan harga, kami tidak akan melepaskan tanah itu, tetapi karena kami orang kecil jangan lantas seenaknya menanami pohon tanpa minta izin terlebih dahulu kepada kami sebagai pemilik tanah,” protes Samsul.

Samsul semula mematok harga Rp 200 ribu per meter pesegi, tetapi pihak Pemkab hanya menawar dengan harga Rp 100 ribu per meter persegi.

Buntutnya, ia keberatan melepaskan tanahnya, karena harga tersebut merupakan kesepakatan seluruh anggota keluarga. (hol/msa/rah)

TENAGA KERJA

Empat TKI Meninggal di Malaysia

junaidi/koran madura

DORKAS: Sejumlah bantuan Dorkas terpajang belum jelas menjadi hak milik meskipun penerima sudah lama memakai kendaraan tersebut.

BANTUAN MOTOR

Penerima Bantuan Minta Kejelasan Hak Milik Dorkas SAMPANG - Penerima bantuan sepeda motor roda tiga berharap ada kejelasan tentang jangka waktu penarikan retribusi sebesar Rp 150 ribu per bulan, karena sebagian penerima merasa bingung dengan pembayaran yang tidak jelas waktunya sampai kapan akan selesai. Meskipun sebelumnya sudah disepakati yang tertuang dalam MOU antara penerima dengan Dishubkom Info Kabupaten Sampang.

Salah satu penerima bantuan roda tiga Moh Jakfar (27) mengatakan penarikan retribusi sebesar Rp 150 ribu per bulan secara pribadi tidak ada masalah karena pembayaran tersebut bisa ditutupi dari hasil usahanya. Namun akan terasa berat bagi penerima yang masih melakukan usaha bagi pemula atau pengusaha kecil. Maka dari itu harus ada kejelasan tentang waktu pembayaran retribusi yang akan dimasukkan pada penghasilan

asli daerah (PAD) kabupaten Sampang.

“Kalau saya pribadi ini tidak ada masalah karena pembayaran retribusi masih bisa mencukupi dengan penghasilan kami. Kami hanya kasihan pada orang yang tidak sesuai dengan penghasilannya karena yang namanya orang berusaha tidak selamanya mendapatkan untung,” ujarnya kepada Koran Madura Selasa (7/5) Jakfar menambahkan ketika menerima bantuan sepeda roda tiga tersebut masih belum menjadi hak milik, karena setiap bulannya harus membayar tanpa ada batas waktunya. Seandainya ini ada jangka waktu apakah sampai 3 tahun atau 5 tahun setelah itu akan menjadi hak milik, maka ini akan lebih baik karena sudah tidak terbebani lagi dengan pembayaran retribusi tersebut.

Sementara Sekretaris Dishubkominfo Jaya Abriyan-

to didampingi oleh Kasi ASDP Bidang Perhubungan darat Prama Artha ketika dikonfirmasi mengatakan penarikan retribusi itu sebagai PAD kabupaten Sampang.

Apabila nanti penerima tidak sanggup membayar maka pihaknya akan melakukan penarikan meskipun penerima sudah lama memakai kendaraan tersebut, sesuai dengan juknis.

Penerima bantuan dorkas bertanggung jawab merawatnya dan pihaknya bertanggung jawab memberikan pelayanan termasuk suratsuratnya.

“Kami sudah sepakat secara MOU dengan para penerima dalam penarikan retribusi. Kami akan melakukan penarikan apabila tidak sanggup membayar setiap bulannya. Memang tidak ada batas waktunya pembayaran retribusi tersebut,” tandasnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG – Sebanyak empat orang TKI ilegal asal Sampang meninggal dunia di Malaysia dengan alasan mengalami kecelakaan kerja. Dari keempat TKI tersebut baru dua orang yang diketahui oleh ahli warisnya, sedangkan dua lainnya tak diketahui ahli warisnya.

Dari data yang dimiliki Dinsosnakertrans sebanyak 2 (dua) orang yang sudah ditemukan ahli warisnya, di antaranya atas nama Samman asal Desa Samara Kecamatan Tambelangan dan Elfikah asal Desa Poker Kecamatam Jrengik, masing-masing mendapat santunan Rp 32 juta Sedangkan ahli waris dari 2 orang TKI illegal yang meninggal lainnya sampai hari

ini masih belum jelas. Kedua orang itu antara lain Muklis dari desa Sokabana Timur Kecamatan Sokabana yang meninggal sejak tahun 2010 dan Mat Yasin asal Desa Lapele Kecamatan Karangpenang yang meninggal di tahun 2006.

Dalam empat tahun terakhir, puluhan TKI illegal asal Sampang meninggal di Malaysia, namun yang terdata hanya empat orang saja. Itu pun karena pemerintah Malaysia mengirimkan surat ke Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia yang kemudian tembusannya masuk di Pemkab Sampang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Menurut Teguh Waluyo,

kasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dinsosnakertrans Sampang, sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 hanya dua orang TKI yang ditemukan identitas ahli warisnya.

Lamanya penanganan itu akibat aparat desa tempat tinggal asal TKI tersebut justru tidak mengenalinya sehingga pihaknya kesulitan mencari siapa ahli warisnya.

“Kita sudah hubungi kepala desa terkait data (TKI meninggal) yang dikirimkan pemerintah Malaysia, malah tidak tahu. Akhirnya kita kesulitan mencari ahli warisnya siapa,” ucapnya kepada Koran Madura, (07/5).

Teguh mengungkapkan setiap TKI yang meninggal akan mendapat santunan

sebesar Rp 32 juta rupiah dari Pemerintah Malaysia, tapi jika tanpa identitas yang jelas santunan tersebut tidak dapat disalurkan. Rumitnya masalah tersebut juga karena sering ditemukan TKI illegal yang bukan dari Sampang, namun di identitasnya menggunakan KTP Sampang.

Keempat jenasah TKI illegal tersebut juga masih tidak jelas akan dimakamkan di mana karena pihak Dinsosnakertrans hanya menerima dokumen pemberitahuan dari pemerintah Malaysia.

“Jenasahnya juga tidak jelas apakah dikubur di Malaysia atau dipulangkan kemana karena kita mencari ahli warisnya saja tidak ketemu,” ujar Teguh. (ryn/msa/rah

DEMI SESUAP NASI: Meski sudah berusia lanjut, kakek yang kerap di jumpai di beberapa titik lokasi jalan protokol di kawasan kota bahari tersebut terus tak henti hentinya untuk mencari nafkah demi sesuap nasi.

Dirinya adalah H. Jai atau lebih di kenal nya yakni Ba Jai (60) Warga dari desa kecamatan sokobanah kabupaten sampang.

Dengan berbekal tumpukan kepingan surat yasin yang dirinya pegang. Ia terus menjajakan sembari menukar satu kepingan surat yasin tersebut ke sejumlah orang yang ia jumpai. Tak terkecuali, orang yang duduk di beberapa jalan protokol atau di dalam kantor dinas instansi di kabupaten sampang.

Entah apa yang membuat dirinya terpaksa terus berusaha pantang menyerah meski dirinya terlihat lelah dengan langkah kakinya yang terus berjalan. ryan hariyanto/koran madura

SK KORWAS

Klaim Tentang Sembilan MI Camplong Tak Terbukti SAMPANG - Beredarnya SK Korwas Kabupaten Sampang di lingkungan Disdik Sampang yang muncul beberapa bulan lalu terhadap sembilan nama lembaga Sekolah Dasar Islam (SDI), tidak terbukti.

Kesembilan lembaga pendidikan tersebut di antaranya SDI Miftahul Ulum, SDI At-

Taubah, SDI Syariatut Th ullab, SDI Nurus Salafiyah, SDI Atsarus Salafiyah, SDI Tarbiyatul Mubtadiin, SDI Tanhidul I’lam, SDI Darul Iman, dan SDI Darul Jadid.

Kasi Mapenda Kemenag Sampang Drs. Syamsuri mengaku telah turun langsung ke wilayah kecamatan Camplong untuk memastikan kebenaran

klaim Disdik terhadap kesembilan lembaga MI tersebut.

Perlu diketahui, beredarnya surat keputusan (SK) koordinator pengawas beberapa bulan lalu bernomor 421./02/KP/VII/2012 yang ditetapkan pada 1 Juli 2011 ditandatangani oleh koordinator pengawas, berisi sembilan lembaga MI tersebut

adalah lembaga SDI. Menurut Syamsuri sembilan lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut hingga saat ini masih di bawah binaan ketua pogja pengawas Kemenang yang kantornya berada di KUA Camplong Sampang, sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Pihaknya sudah mel-

akukan investigasi dengan mengumpulkan data pendirian lembaga dan pihak pengelola setempat.

“Pada dasarnya kami dengan Dinas Pendidikan Sampang wilayah binaanya jelas.

Jika MI adalah di bawah binaan Kemenag, sedangkan SDI di bawah binaan Disdik.

Mestinya kedepan agar tidak

terjadi kesalahfahaman antar instansi, pemkab Sampang harus membuat perda atau perbub yang mengatur lebih tegas terkait sistem pendidikan yang berada di Kabupaten Sampang,” terangnya, Selasa (07/5).

Saat dikonfirmasi terkait klaim surat keputusan (SK) Koordinator pengawas yang

dilaporkan salah satu LSM di Kabupaten Sampang pada ranah hukum, Syamsuri membantahnya bahwa itu tidak benar. ”Persoalan ini hanya kesalahpahaman antar instansi saja. Bahkan kami juga sudah mengkroscek di Kejari Sampang dan tidak ada laporan tersebut,” ucapnya. (hol/msa/rah)

8

BANGKALAN

RABU 8 MEI 2013 NO.0113 | TAHUN II

KPUD Akui Ada Dukungan Fiktif Eggi Sudjana BANGKALAN – KPUD Bangkalan mengakui ada kasus dugaan dukungan fiktif terhadap Eggi Sudjana yang maju sebagai cagub Jatim 29 Agustus mendatang. KPUD Bangkalan dan jajarannya, PPK dan PPS menemukan banyak sekali dukungan palsu pada bacaleg yang yang menggunakan jargon politik Beres (Bersama Eggi-Sihat) itu. Pihak KPUD juga menyatakan bahwa sejumlah warga yang masuk dalam lembar dukungan mengaku sama sekali tidak mengenal sosok mantan pengacara Aceng Fikri ini. ori/koran madura

SEDANG MENGERJAKAN UN: Sejumlah siswa SD sedang mengerjakan soal ujian nasional (UN) pada hari kedua, Selasa (7/5) kemarin.

UJIAN NASIONAL

4 Siswa Peserta UN SD Memundurkan Diri BANGKALAN - Sebanyak 934 siswa dari 43 lembaga pendidikan negeri dan swasta yang ada di Kecamatan Modung tercatat mengikutiUjian Nasional (UN) SD/MI 2013. Namun, dari jumlah tersebut, terdapat 4 siswa yang absen dan dinyatakan mengundurkan diri. Selain

itu, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia karena sakit. Sedangkan sisanya diduga mempunyai masalah internal keluarga.

“Kami mencatat ada 4 siswa yang mengundurkan diri dan tidak ikut UN SD/MI tahun ini. Rinciannya, tiga siswa dari SDN dan 1 siswa

BERKAS BACALEG

Banyak Parpol Tak Lengkapi Persyaratan Caleg BANGKALAN - Hasil verifikasi sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap berkas bakal calon legislatif dari partai politik peserta pemilu 2014 menunjukan masih banyak syarat yang belum terpenuhi. Kuat dugaan persyaratan yang cukup rumit menjadi salah satu alasan ketidaklengkapan dokumen yang diwajibkan oleh KPUD tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari KPUD setempat, ketidaklengkapan dokumen yang diwajibkan terjadi di semua partai politik peserta pemilu. Bahkan, 80 persen persyaratan yang dilampirkan masuk pada kategori tidak memenuhi syarat (TMS) dengan tingkat variasi ringan dan berat. Sehingga setiap parpol wajib melengkapi segala persyaratan administratif pada tanggal 19-22 Mei mendatang.

“Berdasarkan hasil verifikasi sementara kami banyak menemukan partai politik yang tidak melengkapi persyaratan adminstratif. Bahkan 80 persen persyaratan yang dilampirkan oleh partai politik itu tidak memenuhi syarat. Dengan demikian wajib bagi parpol untuk melakukan perbaikan jika ingin terus mengikuti semua tahapan dan menjadi peserta pemilu 2014 mendatang,” papar Tajul Anwar, Komisioner KPUD Bangkalan, kemarin (7/5).

Persyaratan yang belum dipenuhi oleh parpol, lanjut Tajul, salah satunya surat pengunduran atau BB5 dari bakal calon yang saat ini masih aktif menjabat sebagai anggota dewan dan mencalonkan dari partai yang berbeda. Padahal, persyaratan tersebut merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi setiap partai politik apabila bakal calon yang diusung masih menjadi anggota legilatif. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap partai politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2013.

Kemudian persyaratan lainnya ialah banyakanya nama yang berbeda antar KTP dengan ijazah sehingga harus ada keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.

“Kebanyakan partai politik tidak melampirkan surat pengunduran diri bakal calon yang masih katif menjadi

anggota dewan maupun dari calon yang berangkat dari partai yang berbeda,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, sambang Tajul, batas waktu penyerahan lampiran surat pengunduran diri yaitu pada tanggal 22 Mei. Namun, untuk SK pemberhentiannya paling lambat harus diserahkan ke KPUD pada tanggal 1 Agustus. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan kelengkapan persyaratan, maka secara otomastis akan dicoret dari keikutsertaan pada pemilu mendatang.

“Tidak ada toleransi bagi parpol yang tidak melengkapi hinga batas waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Sementar itu, Sekretaris Partai Hanura Nanang mengatakan pihaknya belum menerima surat secara resmi mengenai hasil verifikasi sementara dari KPUD setempat.

Kendati demikian, pihaknya sudah siap melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi segala bentuk persyaratan yang dinilai tidak memenuhi syarat.

“Kami sudah siap melakukan pernbaikan sekalipun surat secara resmi belum kami terima, rumitnya persyaratan yang diatur dalam PKPU no 13 Tahun 2013 menjadi salah satu alasan mengapa banyak partai belum bisa sepenuhnya melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pada saat pendaftran,” tandasnya.

Tajul menjelaskan pemunduran diri itu juga berlaku pada Bacaleg yang masih aktif sebagai kepala desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru swasta yang memperoleh dana tunjangan sertifikasi. ”Yang bersangkutan jika dari anggota DPRD yang pindah parpol, pemunduran dirinya mengisi berkas model BB-5. Sedangkan untuk bacaleg dari kepala desa model BB-7. Terakhir, jika dari PNS isiannya model BB-4,” terangnya.

Sementara itu, SK pemberhentian dari Gubernur paling lambat diserahkan 1 Agustus mendatang. Namun, bila Sk tersebut belum terbit.

Anggota DPRD bisa menyerahkan surat keterangan yang menyatakan surat keputusan pemberhentian sedang dalam proses. Surat tersebut minimal dikeluarkan oleh pimpinan DPRD Bangkalan. (dn/ori/rah)

lagi berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta,” ujar Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Modung, Ach Subaidi AF. Menurutnya, sudah berkali-kali pihak sekolah mendatangi rumahnya, agar tetap mengikuti ujian.

Akan tetapi, ketiga siswa

dan wali murid bersikukuh menolak. ”Gurunya sudah mencoba membujuk, tetapi si anak tetap bersikukuh. Bahkan, kepala sekolahnya turun tangan sendiri, tetap saja ketiganya enggan mengikuti ujian dan memundurkan diri,” ujarnya. (ori/rah)

Komisioner KPUD Bangkalan divisi teknis dan data Tajul Anwar menyatakan bahwa sejumlah modus dukungan gelap dan fiktif ditemukan oleh jajarannya.

“Modus dukungan fiktif ini di antaranya lembar dukungan dan KTP tidak sama.Selain itu ditemukan sejumlah warga yang tercatat di lembar dukungan tidak tahu bahwa dirinya dimintai dukungan, karenanya KPUD meminta masyarakat terkait untuk mengisi form pernyataan tidak mendukung,” jelas Tajul, kemarin (7/5).

Selain dua hal itu, pihaknya juga menemukan KTP palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Saat dilakukan pengecekan terhadap KTP tersebut tidak ditemukan alamat yang tercantum. Disinggung kemungkinan adanya keterlibatan aparatur desa setempat, Tajul mengatakan bahwa pihaknya tidak meneliti sejauh itu.

Tajul pun menjelaskan bahwa proses verifikasi Bacagub independen ini akan berlangsung sejak tanggal 6 Mei hingga 12 Mei 2013 untuk

proses di KPUD. Menurutnya, syarat untuk maju sebagai calon gubernur melalui jalur independen, yaitu 1.118.000 KTP yang minimal tersebar di 19 kabupaten/kota.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan Fajar Harianto mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat menghambat dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Mengenai sikapnya atas temuan itu, pihaknya mengimbau agar hal ini tidak diulangi kembali. Jika masih ditemukan kecurangan berupa manipulasi dukungan, maka pihaknya tidak segan–segan untuk memproses pada ranah hukum pidana.

“Kami imbau agar tidak melakukan kembali, tapi jika terindakasi mengulangi kecurangan berikutnya, maka kami akan memproses secara hukum. Sebab, sudah jelas masuk sebagai pemalsuan,” tegasnya. (dn/rah)

PERSIDANGAN

Terdakwa Pembunuhan Polisi Hadirkan Saksi Meringankan BANGKALAN - Jelang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Musa (50), warga Galis Bangkalan, terdakwa pembunuhan anggota kepolisian Polwiltabes Surabaya tahun 1998 silam, menghadirkan saksi yang meringankan pihaknya. Saksi yang merupakan tetangga terdakwa pada saat itu membantah suara dari pengeras suara saat itu adalah suara Musa. Selain itu saksi juga mengaku tak menjumpaI Musa di sekitar lokasi kejadian.

Rosul Efendi (34) yang kini telah menetap di Cilacap Jawa Tengah merupakan saksi a de charge atau saksi meringankan sengaja

dihadirkan oleh pihak terdakwa. Menurut keterangan yang diberikan di depan majelis hakim, Rosul mengungkapkan bahwa saat itu dirinya memang mendengar adanya teriakan Ninja dan PKI dari 3 pengeras suara yang berbeda.

“Ya, saya dengar memang ada teriakan melalui speaker masjid dan musholla, ninja-ninja! PKI!” ungkap Rosul menirukan saat kejadian.

Ditanya mengenai suara siapa dari pengeras tersebut, Rosul membantah jika suara itu merupakan suara Musa.

“Saya paham betul suara Musa, dia sering adzan

Saya paham betul suara Musa, dia sering adzan di mushola setempat.

Dan, saya yakin suara saat itu bukan merupakan suara Musa,”

Rosul Efendi Saksi

di mushola setempat. Dan, saya yakin suara saat itu bukan merupakan suara

Musa,” ujar pria berambut panjang ini.

Rosul pun mengatakan pada hari kejadian itu, setelah terdengar teriakan melalui pengeras suara musholla, dirinya langsung keluar rumah dan ikut dalam kerumunan massa. Rosul yang saat itu masih remaja mengaku sempat melihat mayat tergeletak di depan musholla.

Berdasarkan BAP kepolisian yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, mayat tersebut merupakan jasad Brigadir Hadiri yang tewas setelah diamuk massa atas tuduhan terlibat sebagai Ninja (kelompok pengacau saat itu).

Mengenai keterangan saksi lain yakni Tohar, dalam persidangan beberapa waktu lalu yang menyatakan telah menyaksikan keterlibatan Musa dalam eksekusi korban saat itu, Rosul mengaku saat kejadian dirinya dan Tohar yang masih iparnya mengaku selalu bersama saat pulang dari lokasi kejadian dan tak menyaksikan hal apa pun atas keterlibatan Musa. Ditanya bagaimana saat Tohar sedang menuju TKP, Rosul mengaku tak mengetahui karena dirinya baru berjumpa dengan Tohar saat berada di rumah Klebun Tellok Galis. (dn/ rah)

ori/koranmadura

TUMPUKAN RASKIN: Para pekerja sedang mengangkut tumpukan raskin untuk disalurkan kepada yang berhak di berbagai wilayah kabupaten Bangkalan, Selasa (7/5) kemarin.

GAKIN

Pemkab Akan Percepat Penyaluran Raskin BANGKALAN – Bagian perekonomian Pemkab Bangkalan selaku tim evaluasi mengaku akan mempercepat penyaluran raskin.

Istilah percepatan spendistribusian raskin, menurut Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bangkalan Rudiyanto, adalah realisasi distribusi yang belum diberikan kepada beberapa kecamatan insyaallah bisa diselesaikan

pada bulan ini. ”Jadi sampai bulan Mei seluruh raskin diharapkan bisa terdistribusi,” kata Rudi.

Mengenai penyaluran di lima kecamatan yang sempat tersendat sudah lancar. Namun, pihaknya akan tetap melakukan upaya percepatan.

Menurut mantan kepala Satpol PP tersebut, setelah seluruh kecamatan mendapatkan jatahnya masing-masing

diharapkan penyalurannya bisa berjalan normal kembali pada setiap bulan. ”Semuanya juga bergantung dengan harga di pasaran atau tebusan. Kalau secara administratif, sudah selesai disalurkan lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K), rumah tangga sasaran penerima

manfaat (RTSM) pada tahun ini berjumlah 85.068 KK (Kepala Keluarga).

Dari data itu diketahui ada penurunan sebanyak 15,02 persen dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 100.102 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM.).

Berdasarakan Surat Gubernur Nomor 518 / 24531/021 2012 ditetapkan

untuk tahun 2013 ini kuota raskin untuk Bangkalan sebanyak 85.068 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Jumlah tersebut paling rendah dibandingkan dengan Pamekasan yang mencapai 86.397 RTS-PM dan Kabupaten Sampang 108.647 RTS-PM, kemudian disusul Sumenep sebagai angka penerima tertinggi dengan 116.378 RTS-PM. (ori/rah)

LINTAS MADURA

9

RABU 8 MEI 2013 NO.0113| TAHUN II

Pasca demo

MAN Belum Kondusif PAMEKASAN- Aktivitas belajar mengajar (KBM) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan, selama dua hari ini belum normal. Setelah siswa dipulangkan lebih awal usai menggelar aksi mogok belajar, pada Selasa (7/5), para siswa kembali dipulangkan lebih awal karena situasi di sekolah itu masih menegangkan yang diduga sebagai dampak pelaksanaan mutasi.

Ketegangan terjadi saat digelar rapat internal sekolah melibatkan keluarga besar MAN Pamekasan untuk mencari pememecahan persoalan di madrasah tersebut. Rapat juga membahas antisipasi kemungkinan adanya intimidasi dan intervensi dari pihak luar.

Suasana rapat menjadi kisruh setelah beredar kabar adanya mutasi lanjutan terhadap Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Imam Suprapto. Puluhan guru yang berada di ruang rapat itu menangis histeris, bahkan Imam Suprapto, sempat tak sadarkan diri.

Salah satu guru, yang namanya tifak mau dikorankan mengatakan, suasana dalam rapat di sekolah itu semakin menegangkan setelah ada pihak luar sekolah bergabung ke ruang rapat. Yaitu, perwakilan Mapenda, pengawas sekolah termasuk kepala salah satu MTs di Pamekasan.

“Kami heran, kenapa rapat internal sekolah ini dicampuri pihak luar sekolah. Bahkan dalam sesi tanya jawab jawab ada kabar mutasi lagi. Kami pikir ini sudah arogan,” katanya.

Sementara itu, kepala MAN Pamekasan, Mohammad Taufiqi, yang diketahui sebagai saudara kandung Kepala Kemenag Pamekasan Nurmaludin enggan berkomentar mengenai kondisi sekolahnya. Ia hanya menyampaikan permohonan maaf berkali-kali tanpa memberi tanggapan.

Demikian juga kepala Kemenag Pamekasan Nurmaludin juga masih sulit ditemui wartawan. Bahkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telpon genggamnya tidak direspon.

Sebelumnya, ratusan siswa di sekolah itu menggelar aksi mogok belajar, memprotes kebijakan mutasi oleh Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaluddin, terhadap tiga orang guru dan dua orang staf administrasi di sekolah itu.

Para siswa membentangkan poster kecamatan yang ditulis pada kertas karton dan papan tulis di sekolah itu. Bahkan mereka mengancam akan terus melakukan upaya penolakan, termasuk berencana melakukan aksi demo ke Kantor Kemenag Pamekasan, dalam minggu ini. (uzi/muj)

TOLAK PULANGKAN WARGA SYIAH. Ribuan warga Desa Blu’ran, Karang Penang dan Desa Karang Gayam, Omben, berunjukrasa, di depan kantor DPRD Sampang, Jatim, Selasa (7/5). Mereka menuntut bupati dan DPRD setempat untuk merelokasi korban konflik kerusuhan Sampang ke luar Pulau Madura dan menolak para pengungsi tersbut dikembalikan ketempat asalnya, karena dikhawatir akan terjadi bentrok yang lebih besar lagi.

“ABI” Minta Penyelesaian Kasus Sampang dengan Dialog SAMPANG - Organisasi Ahlul Bait Indonesia (ABI) meminta pemerintah menyelesaikan konflik di Sampang, Madura, lewat dialog dengan melibatkan semua pihak yang bertikai, baik dari kalangan Syiah maupun kelompok lain.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MAN Pamekasan tidak sadarkan diri setelah menerima isu bahwa dirinya menjadi korban mutasi lanjutan yang dilakukan Kepala Kemenag Pamekasan. Situasi di madrasah tersebut belum kondusif pasca mutasi sebelumnya.

POTONG GAJI UNTUK KOPERASI

Dekopindo Nilai Kemenag Salah Langkah PAMEKASANDewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Pamekasan, menilai salah langkah pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan koperasi seperti yang terjadi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan.

Ketua Dekopinda Pamekasan, Mohammad Loeqman Al-Hakim, Selasa (7/5), mengatakan pemotongan gaji guru PNS yang dilakukan oleh Kantor Kemenag Pamekasan Pamekasan diduga melanggar Undan Undang Perkoperasian.

“Seharusnya Kemenag memperhatikan normanorma tentang koperasi sebelum melakukan pemotongan,” kata Loeqman.

Dalam Undang Undang Koperasi dinyatakan, seharusnya pemotongan gaji itu tidak dilakukan sepihak, namun ditentukan oleh anggota besaran simpanan wajib maupun simpanan pokok setelah koperasi itu terbentuk.

“Jika keputusannya putuskan dan diambil alih oleh kepala kantor itu sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan di koperasi. Besaran itu diputuskan dalam rapat terbuka anggota, bukan diputuskan oleh institusi sekalipun institusi itu merupakan induk koperasi,” tambahnya.

Loeqman menegaskan, koperasi apapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan perkoperasian selama masih akan menggunakan istilah koperasi. Bahkan primer

koperasi yang dimiliki lembaga militer maupun kepolisian, masih berada pada koridor aturan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah guru PNS di lingkungan Kemenag Pamekasan mengeluhkan pemotongan gaji mereka sebesar Rp. 350 ribu oleh Kantor Kemenag setempat. Alasan pemotongan itu untuk iuran koperasi.

Belum jelas pemotongan itu untuk koperasi yang mana.

Sebab, di Kantor Kemenag Pamekasan terdapat tiga koperasi yakni Koperasi Insaf dan Koperasi Ikhlas yang merupakan koperasi yang sudah lama berdiri serta satu lagi koperasi yang baru dibentuk dan dipimpin Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaluddin, yakni Koperasi An-nur.

Sejumlah guru mengatakan, besar potongang sebesar Rp. 350 ribu itu untuk iuran wajib sebesar Rp. 100 ribu, iuran pokok Rp. 50 ribu serta tabungan hari raya dan tabungan tahun baru masing-masing Rp. 100 ribu.

Mereka juga mengatakan, jika ada yang menolak membayar iuran itu diancam akan dimutasi ke daerah sulit.

Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaluddin. Sedangkan Ketua Koperasi An-Nuur, Wildan Makmuni, saat dimintai konfirmasinya menyatakan enggan memberikan komentar dan meminta wartawan untuk melakukan konfirmasi ke Nurmaluddin. (muj)

Ketua Dewan Syuro ABI Dr Umar Shahab yang dihubungi lewat telepon, Selasa mengatakan sejauh ini belum ada dialog terbuka antara kedua belah pihak yang bertikai.

“Kami dari ABI ini sudah berkali-kali meminta supaya bertemu dan duduk bersama guna mendialogkan masalah ini, tapi sampai saat ini belum,” katanya.

Memang, kata dia, beberapa warga pernah berjumpa secara langsung dengan pimpi-

nan pemerintahan kabupaten, akan tetapi pertemuan itu informal dan bukan dalam rangka mendialogkan secara serius, guna mencari solusi alternatif atas permasalahan yang terjadi di Sampang.

Padahal, seharusnya dalam berupaya menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, melibatkan para pihak yang dianggap mewakili kelompok yang bertikai tersebut, dalam hal ini ABI untuk kelompok Islam Syiah.

Umar Shahab yang juga Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta itu juga menyayangkan adanya upaya sebagian oknum masyarakat yang berupaya melakukan penggalangan massa untuk berunjuk rasa menolak pemulangan warga Islam Syiah ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

Bahkan ia menyebut penolakan kembali warga Syiah sebagaimana disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar Selasa (7/5) di kantor DPRD Sampang itu sebagai bentuk pengusiran.

“Kami sangat menyesalkan adanya upaya pengusiran kelompok Islam Syiah dari kampung halaman mereka,” kata dia. Menurut

dia, pengusiran semacam itu justru bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, konstitusi negara, dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Jadi apa pun yang dilakukan oleh siapa pun untuk menghalangi warga Syiah Sampang kembali ke tempat asal atau tanah kelahiran mereka, itu melanggar. Jadi siapapun tidak punya hak untuk melakukan pengusiran dengan alasan apa pun,” katanya.

Umar Shahab juga menilai, alasan menolak pemulangan warga Syiah ke kampung halamannya sebagaimana disuarakan ratusan warga dalam unjuk rasa itu merupakan alasan yang dibuat-buat. Sebab faktanya, warga Syiah Sampang sebenarnya hidup rukun de-

ngan warga setempat.

“Kalaupun seandainya memang ada warga yang menolak, pemkab sebaiknya mengupayakan mencari jalan tengah dan salah satu caranya melalui dialog terbuka antara para pihak yang bertikai itu tadi,” katanya.

Umar Shahab ini juga menilai adanya upaya pengusiran kelompok minoritas sebagaimana yang menimpa warga Islam Syiah Sampang itu bisa menurunkan kewibawaan pemerintah dimata dunia.

“Selama belum ada dialog yang melibatkan semua pihak, maka akan sulit mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan kasus di Sampang ini,” kata Umar Shahab menjelaskan. (ant/rah)

JELANG PILGUB JATIM

PDI Perjuangan Siap Menangkan Pasangan BDH-Said PAMEKASAN- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pamekasan menyatkaan siap memenangkan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bambang DH-Said Abdullah (BangSa), pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur Agustus mendatang.

Dengan semangat gotong royong, para kader PDIP di berbagai tingkatan di Pamekasan menyatakan akan ber-

juang sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan yang diusung partai itu, mulai dari tingkat DPC, PAC sampai pengurus tingkat ranting.

Tidak hanya pikiran dan tenaga, para Kader PDIP Pamekasan ini bahkan siap untuk berkorban materi untuk memenangkan pasangan bacagub-bacawagub yang merupakan kader terbaik partai pimpinan Megawati Soekarono Putri tersebut.

Selain calon yang diusung

merupakan kader terbaik di Jatim, kesiapan para kader PDIP Pamekasan itu sebagai bentuk loyalitas terhadap partai.

Dalam rapat konsolidasi yang diikuti seluruh pengurus DPC, PAC serta seluruh calon legislatif (Caleg) di Kantor DPC PDIP Pamekasan, Selasa (7/5), para kader menyatakan optimis bisa memenangi Pilgub Jatim karena PDIP memiliki basis massa yang jelas dan loyal.

Hal ini dibuktikan dengan

perolehan kursi di DPRD Jatim yang mencapai 17 kursi, sehingga memenuhi syarat untuk mengusung kader meski tidak berkualisi dengan partai lain. Sebab, jumlah kursi ini sudah melebihi syaray minimal sebanyak 15 kursi.

Ketua DPC PDIP Pamekasan, Zaiful Bahri, menyatakan mesin politik PDIP Pamekasan sudah mulai dijalankan dan akan terus digenjot untuk meraih hasil maksimal pada Pilgub nanti. Ia menyebutkan, selain pengurus PAC, para kader di tingkat PAC dan Ranting mulai menjalin konsolodasi sekaligus mensosialisasikan pencalonan pasangan BangSa. Tidak hanya itu, sejumlah kelompok relawan saat ini sudah mulai menjalin komunikasi dan siap bergotong royong untuk memenangkan pasangan tersebut.

“Mesin politik kami sudah mulai bergerak. Di tingkat PAC kami memiliki 150-an tim, tingkat ranting sekitar seribu orang. Masing-masing personil ini nanti akan berjuang dan membangun jaringan secara berantai,” katanya.

Lebih lanjut Zaiful menjelaskan, pihaknya sedang melakukan persiapan untuk membentuk saksi-saksi, sekaligus dibekali dengan pelatihan khusus. Para sak-

si ini nantinya tidak hanya menjadi saksi pada Pilgub Jatim, tetapi juga akan dijadikan saksi dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Ia menambahkan, kader PDIP Pamekasan juga siap menghadiri deklarasi pencalonan pasangan BangSa yang akan dilaksanakan di Kota Malang dalam waktu dekat, sesuai instruksi partai.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Pamekasan Agus Sukarmadi menyatakan, akan mendukung penuh terhadap pasangan BangSa karena memang menjadi kewajiban setiap kader. Kader yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan ini menyatakan tak ada alasan bagi setiap kader untuk menolak, karena ia dibesarkan partai.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami wajib mendukung. Karena ini sebagai bentuk loyalitas kami kepada paratai. Siapapun calonnya harus kami dukung. Apalagi pasangan BangSa ini merupakan kader terbaik yang wajib didukung dan menang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak semua kader PDIP, agar terus menjalin komunikasi dan berkonsolidasi untuk memenangkan pasang BangSa dengan semangat gotong royong. (uzi/muj)

10

LINTAS JATIM

RABU 8 MEI 2013 NO. 0113 TAHUN II

MUTASI

4 Kapolsek Dimutasi

m agung rajasa/ant

DUKUNGAN CAGUB JATIM. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso (kiri) Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Daniel Hutapea (tengah), Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi (kedua kanan) dan Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Sholahudin Wahid (kedua kiri) mengangkat tangan bersama seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol di Jakarta. Sebanyak delapan partai politik memberikan dukungan resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018.

Khofifah Ajak Warga Awasi Pilgub Jawa Timur SURABAYA – Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mengawasi seluruh tahapan dan pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur, sehingga praktek kecurangan seperti yang terjadi pada pilgub 2008 lalu, tidak terulang kembali. Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam acara bedah buku “Melawan Pembajakan Demokrasi” Pelajaran dari Tragedi Pilkada Jawa Timur, di the Venture – Lobby Plaza Town Square Suite Surabaya (Sutos) Selasa (7/5).

“Kita harus sama-sama mengawal proses pilgub agar praktek-praktek kecurangan seperti yang terjadi pada pilgub 2008 tidak terulang kembali,” tandas perempuan yang maju kembali dalam pilgub Jawa Timur 2013 ini.

Ia menegaskan sadar atau tidak rakyat Jawa Timur sudah dikebiri. Indikasi adanya upaya pengebirian ini terungkap jelas dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Millah Hasan tersebut.

Dalam buku tersebut mencerita-

kan pengalamannya ketika pilgub tahun 2008 lalu. “Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak lawan ketika dirinya harus tersingkir di putaran ketiga saat kemenangan Khofifah di dua putaran, berbalik drastis dalam pemilihan ulang di Pulau Madura,” paparnya.

Menurutnya, beberapa kecurangan seperti suara fiktif dan alamat pemilih yang tidak jelas mewarnai pesta demokrasi Pilgub 5 tahun lalu. “betapa

lucu ada lima ribu pemilih bernama Mahmud dengan alamat di kuburan. Ribuan anak kecil yang tercatat sebagai pemilih, dan lain-lain,” ujar mantan menteri pemberdayaan perempuan di era Abdurrahman Wahid ini seraya menambahkan bahwa ketika gugatannya dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namanya tidak teregister dan dia harus menunggu lama.

Khofiah mengaku, untuk maju pilgub kali ini, dia bersama tim akan menggunakan konsep dua filsuf ternama yakni Immanuel Kant dan Ronggo Warsito. Hal ini karena politik yang dipaksakan kepada masyarakat bukanlah politik yang baik. “masyarakat akan lebih menerima implementasi politik yang sifatnya lembut dan tidak dipaksakan. Politik akan bisa berjalan baik, jika hidup berdemokrasi bisa dijunjung tinggi dalam perpolitikan Indonesia, bukan malah mengebirinya dengan segala bentuk kecurangan,”

terang dia.

Dalam teori filsuf asal Jerman, Immanuel Kant, dijelaskan bahwa pelaku politik ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat merpati dan yang kedua sifat ular. “merpati itu penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Tidak menyakiti demokrasi. Sementara ular penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat,” jelasnya.

Ekonomi Rizal Ramli yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan praktek kecurangan dalam pilgub mendatang. Menurut Rizal, seharusnya gubernur Jawa Timur tahun 2008-2013 adalah Khofifah Indar Parawansa. Namun karena dicurangi, kebenaran bukan lagi milik yang benar, tetapi milik yang kuat,” tandasnya. Ia juga mengingatkan agar pada pilgub 2013 ini, praktek-praktek kotor seperti itu tidak terjadi lagi. “ Ingat, kami semua mengawasi

anda lho, jadi jangan macammacam lagi,” kata Rizal.

Sementara itu, salah seorang pakar hukum yang juga mantan Ketua Umum DPP Ikadin, Otto Hasibuan sebagai pembicara mengungkapkan, Pilgub Jawa Timur 2008 merupakan kejahatan politik. “kasus ini adalah kasus delik pemilu dan bukan delik aduan. Tapi terindikasi adanya pembiaran. Saat hukum tidak bisa ditegakkan secara benar, ketika kejahatan politik terus berlangsung,” tambahnya menanggapi buku tersebut.

Di Pilgub 29 Agustus nanti, kata dia lagi, Jawa Timur harus mengembalikan citra demokrasi yang baik dan meninggalkan politik uang. “Jawa Timur harus menjadi contoh demokrasi yang baik di Indonesia. Maka politik kartel sebaiknya segera dihentikan. Menjegal pasangan lain, agar tidak bisa maju adalah penistaan terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” tegas Otto. (neu/han)

rannya agar dengan adanya penyegaran tersebut , dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara Polisi dan aparatur negara yang lain. Sehingga diharapkan dapat meminimalkan angka tindak kriminalitas yang ada dalam wilayah hukumnya.

“Semoga semuanya dapat terjalin harmonis hubungan ini, antara masyarakat dan juga aparatur negara yang lain,” tukasnya.

Dalam penyematan peresmian mutasi tersebut, selain dihadiri oleh Kapolrestabes dan pejabat kepolisian lainnya, para istri Kapolsek pun turut hadir dan saling bersalaman dengan Kapolrestabes Surabaya.

Beberapa Kapolsek yang dimutasi yakni, Kapolsek Genteng Kompol Hendria Lesmana, digantikan oleh Kapolsek Tandes Kompol I Wayan Winaya. Kapolsek Tandes Kompol I Wayan Winaya digantikan oleh Kapolsek Simokerto Kompol Bagus Dwi Rusiawan.

Kapolsek Simokerto digantikan oleh Kapolsek Mulyorejo Kompol Haryono. Sedangkan Kapolsek Mulyorejo Kompol Haryono digantikan oleh Kompol Pontas Narotama Oktavian yang sebelumnya menjabat Pamen Ro SDM Polda Jatim. (mag/kas)

IMIGRAN

329 Imigran Gelap Masuk Jatim

kas/koran madura

PENGANIAYAAN

Polsek Tambaksari ‘Ngedonkan’ Kasus Penganiayaan SURABAYA – Kasus penganiayaan yang dialami Ayu Komala Geni (24), ibu muda satu anak hingga saat ini masih belum ada kejalasan.

Ayu dianiaya oleh Jimmy yang tak lain adik iparnya sendiri. Sejak dilaporkan ke Polsek Tambaksari Februari 2013 lalu, kasus itu semakin tak jelas arahnya apakah akan diberhentikan atau dilanjutkan hingga ke peradilan.

Dikatakan Ayu, kasus penganiayaan yang dialaminya itu sebetulnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan jaksa telah menyatakan berkasnya sudah sempurna,”dari informasi yang saya dapat, kalau kasusnya sudah dinyatakan P 21 sejak bulan April lalu, tapi enggak tau kenapa sampai sekarang kok belum disidangkan,”ungkap Ayu pada Koran Madura, kemarin Derita Ayu semakin lengkap, setelah dianiaya adik iparnya, kini dia malah dicampakkan oleh suaminya yakni Hermanto. Diakui wanita yang tinggal di Jalan Lebak Indah Regency Blok C Surabaya ini, akibat melaporkan Jimmy ke Polisi, Dia pun digugat cerai

SURABAYAKapolrestabes Surabaya , Kombespol Tri Maryanto Selasa, (7/5) kemarin melakukan penyegaran terhadap institusinya dalam bentuk mutasi. Ada empat Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang dimutasi. yakni Kapolsek Genteng, Tandes, Simokerto, dan Mulyorejo. Kapolestabes langsung melakukan serah terima jabatan yang langsungkan di Gedung Bharawira, Mapolrestabes Surabaya.

Menurut Tri Maryanto , mutasi tersebut merupakan langkah penyegaran ditubuh Polri. Selain itu, kata dia, hal ini dimaksudkan agar dengan adanya pergantian dapat menambah kinerja pimpinan agar lebih meningkat. “Pergantian pimpinan di kepolisian itu untuk penyegaran saja,” katanya.

Pergantian tersebut, lanjut Tri , juga merupakan hal yang biasa terjadi di Korps Bhayangkara. Dengan adanya pergantian diharapkan agar kinerja pimpinan makin meningkat dan dapat menjadi pengayom masyarakat dengan baik. "Semoga pergantian ini memberikan pengaruh positif pada kinerja anggota," ujarnya.

Tri juga menghimbau kepada para anggotanya, terutama Kapolsek beserta jaja-

oleh suaminya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. ”karena saya melapor itulah, sekarang saya digugat cerai oleh suami saya.”kata dia.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Surabaya, M Judhy Ismono membenarkan jika perkara tersebut ditangani pihak Kejari Surabaya. Bahkan Judhy mengaku jika berkas perkara tersebut sudah dinyatakan sempurna.

“Sudah P21 (sempurna, red), katanya, kemarin.

Kini, lanjut dia, pihaknya tengah menunggu pelimpahan tahap kasus dua. "Sampai sekarang belum pelimpahan tahap dua dari penyidik," tandas Judhy.

Sementara Wayan Oja Miasta, jaksa yang dipercaya menangani perkara tersebut juga mengaku belum menerima berkas maupun tersangkanya. “kita juga menunggu kapan berkas dan tersangkanya diserahkan sama penyidik.”ungkap jaksa yang kerap dipanggil Oja, kemarin.

Saat ditanya apakah, pelaku penganiayaan tersebut akan di tahan oleh Pihak Kejaksaan, pasalnya sejak ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap

Jimmy.”kalau dilihat dari ancaman hukumannya,kita juga bisa melakukan penahanan,”ungkap dia.

Perlu diketahui, perkara penganiayaan itu dilaporkan Ayu ke Polsek Tambaksari Surabaya pada 7 Januari 2013 lalu dengan nomor laporan TL/B/22/1/2013/ SPKT. Penganiayaan yang dilaporkan Ayu bermula dari perubahan sikap suaminya, Hermanto, beberapa pekan sebelum penganiayaan terjadi. Saat itu, Hermanto sering jarang pulang ke rumah. Akibatnya, pertengkaran sering terjadi antara Ayu dan Hermanto.

Pada Senin Januari (7/1) lalu , Hermanto pulang bersama adiknya, Jimmy. Kepulangan Hermanto ternyata untuk berkemas-kemas meninggalkan Ayu. Ibu muda dengan anak berumur belasan bulan itu merajut, mencegah kepergian sang suami. Sembari menangis, tangannya direkatkan ke kaki Hermanto.

Hermanto tak menaruh iba pada rajut Ayu. Malah, tak dinyana, adiknya, Jimmy, memukul tangan Ayu agar melepaskan tangannya dari kaki Hermanto, hingga berdarah. Karena terus dipukul, Ayu melepaskan tangannya. Hermanto pergi hingga sekarang. (kas)

kas/koran madura

KORBAN PENGANIAYAAN. Ayu Komala Geni, korban penganiayaan memangku si buah hatinya

BENTUK SATGAS. Kanwil Kemenkumham Jatim membentuk satgas penanggulangan dan penanganan imigran ilegal di Hotel Garden Palace, Selasa (7/5).

SURABAYA- Jawa Timur merupakan Propinsi yang dikategorikan cukup aman bagi para imigran gelap.

Dari data yang dimiliki Kemenkumham Jatim.

Sepanjang tahun 2013 ini, jumlah imigran gelap dan pencari suaka yang ada di Jatim mencapai 329 orang.

Para imigran gelap dan pencari suaka itu kebanyakan berasal Myanmar, dan wilayah lain seperti Banglades, Srilanka, Iran dan Lebanon.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Indro Purwoko menjelaskan, jumlah itu bisa berubah, karena bisa jadi ada imigran yang datang dan mendapatkan suaka di negara yang dituju. "Mereka memang ditampung di rudenim," kata dia, Selasa (7/5) kemarin.

Sedangkan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ida Bagus Adnyana mengungkapkan, jika ditotal secara nasional, ada sekitar 5305 imigran

gelap yang ditampung.

Dari jumlah itu, maka salah satu negara tujuan suaka adalah Australia. Dipilihnya Australia karena negara ini telah meratifikasi konvensi PBB pada 1951 tentang pengungsi.

"Ketika imigran itu ingin mencari suaka, maka mereka harus diverifikasi dulu oleh UNHCR. Setelah dokumen itu lengkap, maka mereka bisa mendapatkan suaka. Namun untuk proses verifikasi itu memang lama, antara 8 bulan sampai setahun," ungkap dia.

Makanya, selama proses verifikasi, maka mereka ditampung dulu di rudenim yang ada. Adapun para imigran ilegal yang ada, kebanyakan atau sekitar 10-15 persen adalah dari Myanmar. "Makanya, ketika ditampung dan terjadi kontak sosial, maka bisa jadi terjadi tindak pidana pada imigran.

Inilah yang menjadi tugas satgas itu bekerjasama dengan polisi," kata dia. (kas)

LINTAS JATIM

11

RABU 8 MEI 2013 NO. 0113 TAHUN II

PEMBANGUNAN

JELANG PILGUB

Program Pembangunan Pemkot Surabaya Berjalan Merangkak

Bambang DH Izin Rektor Unesa Maju Pilkada

SURABAYA – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menjalankan program pembangunan agaknya perlu dipertanyakan. Hal ini beralasan, memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2013, serapan anggaran pembangunan di Pemkot Surabaya ratarata sekitar 7,1 persen.

Padahal, seharusnya pelaksanaan pembangunan sudah mencapai 25 persen.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachirul Alim Anwar. Dirinya mengatakan, jika realisasi pelaksanaan pembangunan di Kota pahlawan ini sangat minim. Kondisi tersebut tentunya tidak bagus, karena program pembangunan Pemkot Surabaya di bidang apa-

Kondisi demikian kami nilai tidak bagus, karena pembangunan yang dinantikan oleh masyarakat ternyata masih sangat minim sekali realisasinya

Sachirul Alim Anwar Ketua Komisi C DPRD Surabaya

pun merupakan pengabdian pemerintah terhadap rakyat.

“Kondisi demikian kami nilai tidak bagus, karena pembangunan yang dinantikan oleh masyarakat ternyata masih sangat minim sekali realisasinya,” kata dia. Selasa (7/5) kemarin.

Dirinya menambahkan, jika minimnya serapan ini terjadi di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD dengan serapan anggaran terminim ialah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), yakni sekitar 1,2 persen saja. Sedangkan SKPD serapan anggaran tersebesar adalah

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yaitu sekitar 16 persen.

“Pasalnya, dalam empat bulan terakhir penyerapan anggaran pembangunan tahun 2013 yang dialokasikan mencapai Rp 980 miliar baru terealisasi 7,1 persen,” tambah dia.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) memaparkan, jika ada persoalan yang tidak beres, terkait dengan minimnya serapan anggaran DCKTR yang hanya 1,2 persen saja. Padahal, DCKTR dibekali anggaran oleh Pemkot sebesar Rp 440 miliar.

“Masalah tersebut butuh segera dicarikan solusinya,” ujar dia.

Melihat masih minimnya serapan anggaran, pihaknya pesimis jika proyek pengerjaan fisik yang dikerjakan oleh dinas yang serapannya minim bisa selesai tepat waktu.

“Bagaimana mau tepat waktu, wong serapannya saja sampai sekarang baru segitu,” keluh dia.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi C lainnya, Reni Astuti. Dirinya mengatakan, jika kinerja DCKTR dipertanyakan. Hal ini beralasan, karena lembar pengisian proyek yang sedang dikerjakan DCKTR masih belum terisi. “ Se k a r a n g lihat s a ja , d a r i d a t a y a n g d i b e r i k a n D C KT R , u n t u k l e m b a r p e n gi s i a n p r oye k y a n g s e d a n g d i ke r ja k a n m a s i h b e lum terisi. Ini kan aneh, masak belum ada p e ke r ja a n s a m a s e k a l i ,” k a t a d i a .

Padahal, dalam beberapa hasil evaluasi yang pernah dilakukan pada tahun 2012, pemerintah kota kerap berjanji akan memperbaiki segala kekurangan yang terjadi.

Namun faktanya, untuk tahun 2013 kondisinya tetap sama dan tidak ada perubahan sama sekali.

“Saya tagih mana janjinya itu? sekarang kok tetap saja,” pungkas dia. (wan)

DEMO. Massa FPI Jatim berserta keluarga dan simpatisan Habib Alwy saat berada di Pelataran Mapolda Jatim, Selasa (7/5).

FPI Minta Polda Tangkap Otak Pembunuh Habib Alwy SURABAYA- Puluhan massa dari Front Pembela Islam Jawa Timur (FPI Jatim), keluarga besar dan simpatisan Habib Alwy, Selasa (7/5) sore kemarin mendatangi Mapolda Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Mereka menuntut agar pihak Kepolisian segera menuntaskan kasus pembunuhan yang menewaskan Habib Alwy yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Sampang.

Selain itu, mereka juga meminta agar Polisi segera menangkap Jalal yang dianggap sebagai dalang dibalik tewasnya Habib Alwy serta dua eksekutornya yakni Samsul dan Sayeri.

Menurut Koordinator aksi, Karjito, mengatakan, massa datang ke Mapolda jatim ingin menegaskan tentang pengusutan kasus yang melibatkan tiga orang yang telah membunuh Habib Alwy. Meskipun, dua dari Lima pelaku telah tertangkap. Namun, massa tetap menuntut agar adanya penangkapan kepada tiga pelaku lain yang hingga kini masih dapat berkeliaran dengan bebas. “ Kami dari simpatisan dan segenap keluarga serta massa

FPI Probolinggo, Malang dan Surabaya menuntut kasus ini segera selesai dituntaskan dan pelaku lain segera ditangkap,” kata dia.

Kasus ini bermula, sambungnya, saat adanya tuduhan dari pihak DPO yakni Jalal yang mengatakan bahwa Habib Alwy melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Indarwati yang tak lain merupakan istri Jalal.

Padahal, Habib Alwy tidak melakukan perselingkuhan.

Hubungan tersebut hanya sebuah pertolongan antara anak Habib Alwy dengan Indarwati yang sering meminta pertolongan baik maslah keluarga maupun pertolongan doa dan pemberian jimat untuk menunaikan ibadah haji.

SIDANG KETUA DPRD SURABAYA

WW Ngotot Tetap Sebagai Ketua DPRD Surabaya SURABAYA – Meski sudah resmi dilengserkan lewat Sidang Paripurna Pengesahan SK Gubernur Jatim tertanggal 17 April 2013 lalu, Wisnu Wardhana (WW) tetap ngotot jika dirinya tetap sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya yang sah. Bahkan, dirinya mengatakan jika Sidang Paripurna pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya sebagai Ketua Dewan cacat hukum. Penyataan ini cukup beralasan, karena sampai saat ini WW masih menerima Gaji, Mobdin, dan Fasilitas lainnya sebagai Ketua Dewan.

Hal ini diungkapkannya sesusai menghadiri bedah buku Khofifah Indar Parawansa, yang digelar di Lobby Plaza Town Square Suite, Surabaya, Selasa (7/5) kemarin. Dikatakan WW , selama belum ada putusan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait dengan gugatannya, dirinya masih sah secara hukum sebagai ketua DPRD Surabaya.

“Saat ini saya sedang membawa masalah ini ke PTUN dan PN, selama belum ada keputusan pengadilan ya sidang di DPRD kemarin tidak sah,” ungkap dia, kemarin.

Seperti di ketahui, WW menggugat SK Gubernur Jatim di PTUN terkait pelengserannya dari kursi Ketua DPRD Surabaya. Sedangkan di PN Surabaya, WW menggugat surat dari DPP, DPD, dan DPC Partai Demokrat, terkait dengan pemecatannya dari partai yang berlambang Tiga Berlian itu.

Dikatakan dia, Sebenarnya para koleganya yang duduk di lembaga parlemen Surabaya mengetahui, jika syarat dan ketentuan pelaksanaan Sidang Paripurna pengesahan SK Gubernur Jatim tidak sesuai dengan prosedur.

Bahkan, WW menganggap jika Sidang Paripurna yang digelar Senin (6/5) kemarin tak ubahnya sandiwara.

“Itu syarat, prosedur dan konsiderannya salah semua.

Dan kawan-kawan di DPRD sudah tahu semua. Ini (Sidang Paripurna) ketoprak humor,” ujar dia.

Ketika disinggung kenapa tidak lagi ngantor, jika masih merasa sebagai Ketua Dewan. WW mengatakan, jika langkah ini sengaja diambil untuk menjaga konduksifitas gedung wakil rakyat yang berada di jalan Yos Sudarso, Surabaya. Se-

mag/koranmadura

lain itu, dirinya juga sedang berkonsultasi ke beberapa relasinya.

“Ya biasa, saya harus berkonsultasi ke beberapa teman jadi memang belum bisa ke DPRD,”elak dia.

Pria yang sempat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC Parta Hanura Kota Surabaya ini menegaskan, jika dirinya masih menjadi ketua dewan yang sah secara hukum. Hal ini berdasar, karena sampai saat ini WW mengaku masih mendapatkan gaji penuh dan segala fasilitas sebagai Ketua Dewan “Gaji masih saya terima, kalau fasilitas itu diberikan dengan surat, kalau dikembalikan juga dengan surat pula,” tegas dia.

Sementara itu, anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya dari, Fraksi Partai Demokrat (F-PD)mengatakan, jika pihaknya telah melakukan konfirmasi ke Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), Hari Sulistyawati terkait dengan gaji dan fasilitas WW sebagai Ketua Dewan.

Dan hasilnya, Plt Sekwan mengatakan, jika gaji dan fasilitas WW lainnya seba-

gai Ketua DPRD Surabaya telah di stop.

“Sekwan bilang gaji dan fasilitas lainnya sudah di stop,” kata dia.

Dirinya menambahkan, jika untuk persoalan gaji dan fasilitas WW sebagai Ketua Dewan, pihaknya tidak punya kewenangan untuk menangguhkan apalagi menghintikannya.

“Semua dia (WW) peroleh kan milik Negara, jadi semua kewenanganya ada di Sekwan,” pungkas dia.

Hal senada juga dituturkan oleh M. Anwar. Politisi dari Fraksi-Partai Demokrat ini mengatakan, jika pelengseran WW belum final, karena hasil Sidang Paripurna pengesahan SK Gubernur Jatim tersebut masih harus di layangkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi begini, Paripurna kemarin belum final, karena masih harus kita layangkan ke Kemendagri, terkait dengan pergantian Ketua Dewan dan kita layangkan juga ke Kemenkeu terkait dengan gaji dan segala fasilitas dia (WW) sebagai Ketua DPRD Surabaya,” kata dia singkat. (wan/kas)

“ Yang menjadi keanehan ialah mereka ( komplotan pembunuh) menuding Habib Alwy melakukan selingkuh.

Padahal, yang mempunyai hubungan adalah anaknya.

Kenapa, Habib yang dibunuh.

Pasti ada motif lain dibalik pembunuhan ini,” terang dia.

Selain itu, menurut dia, pengakuan Mastuki dalam persidangan juga melakukan sebuah kebohongan dalam dakwaannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pengakuan tentang perselingkuhan itu, dibantah keras oleh pihak kami. Pasalnya, Indarwati dan sang anak tidak memiliki hubungan khusus, hanya sebatas pertolongan. Hal itu, kata dia, dapatdikroscek dengan menghadirkan Indarwati sebagai saksi. “ Indarwati itu curhat karena Jalal, akan melanjutkan bisnis orang tuanya sebagai Bandar Narkoba. Indarwati juga takut, dengan pembongkaran persoalan pribadinya dengan Mul mantan kekasihnya dahulu,” jelas dia.

Sementara itu, Istri Habib Alwy, Hj. Rochmah, menyata-

kan, kejadian yang menewaskan suaminya pada 30 Oktober 2012 tahun kemarin tersebut.

Seharusnya, dapat terselesaikan dengan penangkapan tiga pelaku lain setelah Mattawi tertangkap. Ia menjelaskan, agar kedatangan keluarga dan para simpatisan suaminya ini, dapat ditanggapi positif sehingga penuntasan kasus ini cepat terselesaikan.

“Saya masih shock (kaget,red) semoga pak polisi segera menangkap Jalal, Syaeri dan Samsul,” tukasnya.

Sebelumnya, massa juga telah melakukan aksi di Sidoarjo dengan pengawalan sidang Matluki alias Mastuki warga Bolodewo Semampir, Surabaya yang menjadi eksekutor pembunuh Habib Alwy.

Menggunakan beberapa lyn dan motor massa mencoba merangsak masuk ke Mapolda Jtim. Namun, melalui konsolidasi diakibatkan tidak adanya perizinan melakukan aksi dengan kata lain demo.

Maka, beberapa perwakilan pun dipersilahkan masuk oleh petugas. (mag/kas)

SURABAYA - Bakal Calon Gubernur Bambang Dwi Hartono meminta izin Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Dr H. Muchlas Samani terkait akan maju sebagai salah satu kandidat di bursa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur.

"Saya telah diminta partai untuk maju dalam Pilkada Jatim. Karena saya ini alumnus Unesa maka sudah sepatutnya meminta izin sekaligus arahan dari akademisi," ujarnya usai bertemu Rektor Unesa di Kampus Unesa Jalan Ketintang Surabaya, Selasa.

Wakil Wali Kota Surabaya yang sudah mengajukan pengunduran dirinya tersebut mengaku tidak ingin mencoreng nama baik almamaternya.

Dengan arahan dan petunjuk dari kalangan akademisi, Bambang DH berharap bisa berbuat dan mengabdi untuk pendidikan yang terbaik meski tidak lagi berkecimpung di dunia pendidikan.

"Saya ini guru dan pernah mengajar di sekolah maupun universitas. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk pendidikan dan tidak ingin mencorengnya, apalagi almamater sendiri.

Arahan dan petunjuk Rektor sangat berguna untuk ke depan," kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Kedatangannya ke Unesa sekaligus meminta izin diselenggarakannya bedah buku berjudul "Bambang DH Mengubah Surabaya" karya penulis Ridho Saiful Ashadi. Ia berharap mahasiswa dan kalangan akademisi pada umumnya bisa bergabung sekaligus menyampaikan saran-sarannya dalam sebuah diskusi.

"Tidak hanya di Unesa, bedah buku juga akan dilakukan di beberapa universitas lainnya, seperti Malang, Jember, Madiun dan beberapa daerah lain," katanya. (ant/ay)

PRASARANA BAWEAN

Pemkab Gresik Datangkan Kapal Baru Layani Bawean GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, segera mendatangkan kapal jenis baru yang terbuat dari aluminium untuk melayani rute Kepulauan Bawean, sehingga tidak akan terhambat oleh gelombang setinggi 3 meter di Laut Jawa.

Sekrertaris Daerah Kabupaten Gresik M Najib, Selasa mengatakan, kapal jenis baru ini akan menggantikan dua kapal sebelumnya yang dinilai tidak layak karena terbuat dari bahan fiber, dan tidak mampu menerobos gelombang laut setinggi 3 meter.

"Dengan datangnya kapal baru yang direncanakan tanggal 27 Mei 2013, otomatis menghentikan pelayaran dua kapal sebelumnya yang

melayani pelayaran Gresik - Bawean, yakni KM Expres Bahari dan Tungkal Samudra," ucapnya, menjelaskan.

Ia menuturkan, kapal baru yang rencananya diberi nama KM Gresik Samudra 1 itu mempunyai kapasitas sekitar 350 penumpang, dan secara fisik terbuat dari almunium serta mampu menerobos gelombang hingga ketinggian di atas 4 meter.

Najib mengatakan, Dinas Perhubungan Gresik kini masih menunggu proses izin kelayakan kapal dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

"Dalam waktu dekat, surat kelayakan dari kementrian perhubungan akan keluar, dan direncanakan

pada awal Juni 2013 kapal itu sudah bisa beroperasi," tuturnya, berharap.

Sementara itu, pengelolaan kapal baru akan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) Kabupaten Gresik, yakni PT Gresik Samudra.

"Kapal baru ini adalah buatan Australia tahun 1995, dan nantinya untuk harga tiket akan disesuaikan dengan hasil rapat Pemkab Gresik dengan BUMD," ujarnya.

Najib berharap dengan kehadiran kapal baru, layanan transportasi rute Gresik-Bawean atau sebaliknya sejauh 81 mil laut tidak lagi terkendala masalah gelombang tinggi. (ant/ay)

12

NASIONAL

RABU 8 MEI 2013 NO.0113| TAHUN II

APKLI

BACaleg Ganda

Ketua DPD Akan Dilaporkan ke Polda Metro

JAKARTA-Tindakan Ketua DPD RI, Irman Gusman yang hadir di Munaslub Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) pada 5 Mei 2013 berbuntut panjang, lantaran Munaslub itu dianggap illegal. Karena itu, APKLI mengancam akan melaporkan Irman Gusman ke Polda Metro Jaya. “Sebagai pejabat negara dan tokoh nasional, kehadiran Pak Irman Gusman melanggar hukum dan itu jelas bernuansa politik mendukung oknum APKLI yang telah dipecat oleh DPP APKLI,” kata Ketua APKLI, Ali Mahsun di Jakarta, Selasa (7/5).

Karena itu, sambung Ali lagi, APKLI meminta Irman Gusman meminta maaf dan mencabut dukungannya melalui media cetak nasional dalam waktu tiga hari sejak somasi ini disampaikan. Bahkan sebelumnya, pihaknya sudah memberitahukan ke Irman agar tidak menghadiri acara itu, tapi ternyata tetap hadir bersama dengan Jumhur Hidayat. “Jadi, kehadirannya selain tidak etis, juga menjadi pemicu perpecahan di tubuh APKLI. Apa kedua pejabat itu pingin jadi presiden? Sehingga kehadiran mereka untuk mencari dukungan terhadap pencapresan 2014?” ujar Ali seraya mempertanyakan.

Dalam surat somasi DPP APLKI yang ditujukan ke Irman Gusman, asosiasi pedagang kaki lima itu menyampaikan beberapa hal. Pertama, menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 25 Februari 20013, Heru J Juwono dan Sylvana Esther Maringka sudah bukan lagi pengurus DPP APKLI ber-

dasarkan surat keputusan Ketua Umum No 10/KPTS/ Ketua Umum/II/2013.

Kedua, bahwa sejak ditetapkannya surat keputusan sebagaimana disebutkan di poin 1, Heru J Juwono dan Sylvana Ester sudah tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama APKLI. Dan pelanggaran terhadap hal itu, menurut Ali, dapat dikenai tindak pidana.

Ketiga, APKLI pada 4 Mei 2013, telah membuat laporan dugaan tindak pidana pemalsuan (pasal 263 KUHP) kepada Polda Metro Jaya dengan terlapor Heru J Juwono dan Sylvana Esther. “Tindakan yang dilakukan kedua orang itu dengan mengatasnamakan dan memakai atribut organisasi APKLI, itu jelas tidak sah,” tegas Ali. Kelima, menurut ketentuan pasal 20 anggaran rumah tangga APKLI tidak ditemukan satu pun persyaratan Munaslub yang dipenuhi oleh penyelenggara Munaslub APKLI di Hotel Borobudur Jakarta.

Nah, terkait dengan Somasi kepada Irman Gusman lanjut Ali Mahsun, kalau pihaknya meminta Irman Gusman dalam waktu 2 x 24 jam menyampaikan pernyataan resmi yang menyatakan mencabut dukungan terhadap APKLI hasil Munaslub 5 Mei 2013.

“Pernyataan resmi tersebut harus dimuat sedikitnya di lima media cetak nasional.

Jika tidak dilakukan dalam waktu tiga hari sejak surat somasi itu DPP APKLI akan melaporkan Irman ke Polda Metro Jaya,” pungkas Ali. (gam/cea)

Kasus Impor Daging

Adik Anis Matta Terima Rp 50 Juta JAKARTA-Dana milik Ahmad Fathanah tersangka kasus suap impor daging sapi ternyata tidak hanya mengalir ke mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq serta sejumlah perempuan cantik seperti Maharani Suciyono, Ayu Azhari hingga model cantik Vitalia Shesya. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, aliran dana Fathanah sampai juga ke adik Presiden PKS, Anis Matta, yakni Saldi Matta. Saat diperiksa KPK, Saldi mengaku dana sebesar Rp50 juta mampir ke rekeningnya. “Ke rekening pribadi ada (transferan),” kata Saldi Matta usai diperiksa sebagai saksi untuk Fathanah di Jakarta,Selasa,(7/5).

Seperti diberitakan, Vitalia yang juga model panas sebuah majalah dewasa dengan pose-pose seksinya ini dikabarkan diberi sebuah mobil dan jam tangan mewah oleh Ahmad Fathanah, yang kini sudah disita oleh KPK untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sementara, Ayu Azhari mengembalikan dana pemberian Ahmad Fathanah sekitar Rp38 juta ke KPK. Kini, mobil Honda Jazz dan jam tangan Vhopard seharga Rp70 juta dari Vitalia telah disita KPK. Alasannya, KPK menduga dana yang mengalir ke Vitalia dari pencucian uang Ahmad Fathanah. Yang jelas kedekatan Ahmad Fathanah dengan Vitalia menambah panjang sederet perempuan cantik dan seksi terkait kasus tersebut.

Namun Saldi mengaku, uang Rp 50 juta tersebut merupakan pembayaran utang. Saldi pernah meminjamkan uang kepada Fathanah. “Dia utang sama saya Rp 50 juta,” ucapnya. Namun Saldi mengaku tidak tahu untuk apa Fathanah meminjam uang Rp 50 juta itu kepadanya.

Fathanah, katanya, meminjam uang tersebut pada September tahun lalu dan dikembalikan pada Januari 2013. “Enggak tahu juga, ada duit yang dipinjem tapi saya bilang segera balikin.

Itu pinjemnya September, dikemblikan Januari, alasannya enggak bilang,” ungkapnya.

Lebih jauh kata Saldi lagi, dirinya meminjamkan uang kepada Fathanah karena mengenal dia sebagai orang terpandang di Makassar, Sulawesi Selatan. Saldi mulai dekat dengan Fathanah pada Juni 2012 dalam rangka bisnis. “Dia (Fathanah) memprakarsai acara Smesco. Kebetulan saya punya acara, jadi konsultasi sama dia,” ungkapnya Saldi memiliki usaha dalam bidang event management untuk koorporasi dan pihak swasta. Berbeda dengan Anis Matta, Saldi mengaku tidak berkecimpung dalam dunia kepartaian. Karenanya, Saldi mengaku tidak tahu apakah Fathanah merupakan kader PKS atau bukan. “Saya enggak pernah tahu kalau dia dari partai.

Kalau sama saya urusannya pribadi langsung, enggak ada yang lain,” terangnya Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan lembaganya akan memanggil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin untuk dimintai keterangan sebagai saksi bagi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kepengurusan kuota impor daging sapi. Surat pemanggilan untuk Hilmi diantar penyidik KPK ke kantor DPP PKS, Selasa (7/5/2013), bersamaan dengan upaya penyidik menyita lima mobil di DPP PKS. Kemungkinan Hilmi akan dimintai keterangan Jumat (10/5) atau Senin (13/5). Dia dimintai keterangan karena dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi. Johan memastikan pemanggilan Hilmi tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS. “Tidak ada hubungannya karena memang disampaikan tadi, kita memang berencana, kebetulan juga dikirimkan surat-suratnya tadi untuk periksa Hilmi,” tukasnya. (gam/cea)

PKB Pertama, Gerindra Kedua

MOBIL SITAAN. Kader PKS melintas usai menutupi plat nomor mobil Mazda CX9 B 2 MDF berwarna putih yang diduga milik Lutfhi Hasan Ishaaq disita KPK diparkir di halaman DPP PKS, Jakarta, Selasa (7/5). KPK menyita mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebanyak enam mobil antara lain VW Carravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, Fortuner B 544 RFS, Nissan Navara dan Pajero Sport dan Mitsubishi Grandis B 7476 UE karena diduga berasal dari tindak pencucian uang terkait kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

KPK Gagal Sita Mobil di DPP PKS JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menyita lima unit mobil di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di bilangan Jakarta Selatan karena mendapat perlawanan dari petugas keamanan yang menjaga kantor partai tersebut. Sehubungan dengan itu, KPK akan meminta bantuan dari penegak hukum lain untuk melakukan penyitaan.

Demikian ditegaskan juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5). “KPK tentu akan meminta bantuan kepada penegak hukum yang lain jika dalam melakukan penegakkan hukum mengalami kendala,” kata Johan Budi.

Hanya saja, Johan Budi tidak mengelaborasi lebih jauh apakah penegak hukum lain yang akan dimintai bantuan itu TNI atau Polri atau keduanya. “Soal siapa penegak hukumnya dilihat dulu

keadannya. Pengamanan tentu kepada pihak kepolisian,” kilahnya.

Menurutnya, kegagalan KPK menyita kelima unit mobil disebabkan karena penjaga gedung DPP PKS menghalanghalangi penyidik yang hendak membawa mobil-mobil tersebut. “Ya KPK menyatakan penjaga gedung DPP PKS kurang kooperatif,” imbuhnya. Padahal, seharusnya mereka tidak perlu menghalang-halangi penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya. “Kita berharap

kooperatif,” ujarnya.

Pada bagian lain Johan menambahkan, selain pintu gerbang digembok, terlihat seratusan orang menjaga Kantor DPP PKS yang ada di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, siang ini. Namun Johan belum dapat memastikan apakah orang-orang tersebut adalah bagian dari PKS atau bukan.

“Tolong dipisahkan partai dengan orang-orang itu. Kita sebagai penegak hukum berpikir toh mobil itu masih ada disana,” ujar Johan.

Karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyitaan tidak jadi dilakukan hari ini.

Namun, belum tahu kapan akan dilakukan penyitaan tersebut. “Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyitaan hari ni dibatalkan. Belum koordinasi lagi kapan pengambilan akan

dilakukan,” ungkapnya.

KPK sudah menyegel lima unit mobil DPP PKS yakni Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 544 RFS yang diparkir di halaman parkir PKS. Kemudian Nissan Navara dan Pajero Sport yang diparkir bersebelahan. Serta Mazda CX 9 B 3 MDF dan Mitsubishi Grandis B 7476 UE. Keempat mobil itu terparkir di bengkel di samping markas PKS. Kelima mobil ini diduga hasil pencucian uang korupsi impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Tetapi ban-ban mobil itu ternyata sudah digemboskan. Menurut pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, hal itu sengaja dilakukan agar kader PKS tidak membawa pergi kendaraan itu. (gam/aji)

TOLAK SUBSIDI

Pemerintah Tolak Subsidi Rumah Rakyat JAKARTAKalangan DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak memberikan subsidi sebesar Rp 1 triliun guna membangun rumah rakyat miskin. Padahal total dana yang dibutuhkan itu mencapai Rp10 triliun untuk mengatasi sekitar 15 juta rakyat berpenghasilan rendah.

“DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak subsidi dana untuk perumahan rakyat miskin Rp 1 triliun per tahun, padahal yang dibutuhkan sekitar Rp 10 triliun.

Itu pun hanya untuk pembelian tanah, agar 15 juta rakyat miskin itu memiliki rumah,” kata Ketua Pansus RUU Tapera (Tabungan Perumahan Raky-

at, Yosep Umar Hadi dalam diskusi “RUU Tapera Untuk Rakyat” bersama Presiden Konfederasi SPSI Andi Gani Nena Wea, dan Nur Rahmat Ketua FSPSI-RTMM di Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp 7 triliun per tahun melalui Kemenpera dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayadan Perumahan (FLPP) dan disimpan disejumlah bank. Padahal subsidi yang paling penting adalah pembelian tanah.

Lebih jauh kata Yosep, masalah kesejahteraan rakyat mestinya didahuli dengan

ketersediaan rumah, sebelum menyinggung masalah pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Sebab, rumah itu kebutuhan dasar manusia. “Semua fraksi DPR mendukung Tapera ini,” paparnya.

Nantinya, sambung Yosep, Tapera akan kerjasama dengan lembaga asuransi, perbankan, dan berbagai pihak untuk menyukseskan rumah rakyat ini. “Tapera akan kerjasama dengan pengusaha besar sebagai amal dan sukarela untuk membantu rakyat miskin. Di mana sebesar 2,5 % akan dibayar dari APBN dan 2,5 % dari perusahaan. Itu untuk PNS dan karyawan BUMN berpenghasilan tetap meski

rendah,” tambahnya.

Sementara Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengepung istana jika pemerintah menolak RUU Tapera ini menjadi UU. Alasannya, kaum buruh justru sangat mendukung dan menunggu UU ini untuk disahkan dan secepatnya dilaksanakan. “Jadi, Presiden SBY jangan main-main dengan UU Tapera ini, karena jelas untuk rakyat miskin. Untuk itu, RUU ini berikut pelaksanaannya harus diawasi dengan serius,” ungkapnya.

Menurut putra mantan menaker, Jacob Nuwawea, Dana Rp 1 triliun hanya cukup untuk membangun 1.300 rumah/tipe 36. Kalau jumlah rakyat miskin yang belum memiliki rumah sebanyak 15 juta Kepala Keluarga (KK), maka dana yang dibutuhkan tentu mencapai puluhan triliunan rupiah. “Kalau bisa memang Rp10 triliun,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Nur Rahmat, kaum buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah sudah pasti mendukung RUU Tapera ini.

Hanya saja kata Nur Rahmat, jangan sampai RUU Tapera ini hanya menjamin perumahan bagi PNS dan karyawan BUMN, tapi juga untuk kaum buruh yang jumlahnya sangat besar. “Sebab, RUU Tapera ini sejalan dengan UU No.13/2003 tentang kesejahteraan pekerja/buruh,” pungkasnya. (gam/ cea)

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menemukan 24 nama bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang terindikasi ganda berdasarkan partai politik atau daerah pemilihan (Dapil). Data caleg ganda ini ditemukan dari hasil rekapitulasi verifikasi administrasi bacaleg tingkat DPR RI. Dari 12 Parpol Peserta Pemilu 2014,, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati urutan pertama partai yang memiliki bacaleg ganda. Sementara Partai Gerindra menjadi terbanyak kedua perihal indikasi bacaleg ganda dapil.

Setidaknya ada 10 bacaleg PKB yang terindikasi ganda dapil. Delapan diantaranya adalah bacaleg perempuan.

Sedangkan, ada enam bacaleg Partai Gerindra terindikasi ganda dapil. “Sampai tadi malam ada 24, tapi yang betulbetul ganda ada empat. Sisanya, yang 20 itu potensi ganda karena ingin mencalonkan di dua partai. Namun demikian, dokumen di kami cuma ada di satu partai. Jadi kami belum bisa memastikan apakah ini orang yang benar-benar sama,” kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Jakarta, Selasa (7/5).

Lebih lanjut, KPU menyerahkan kembali ke parpol perihal nama-nama bacaleg ganda tersebut. Pasalnya, kewenangan untuk mengganti nama-nama yang ganda dan terindikasi ganda tersebut ada pada parpol.

Jika sampai akhir masa perbaikan partai tidak memperbaiki atau mengganti, KPU akan mencoret nama-nama tersebut.

“Terserah dia mau ganti atau pertahankan. Nanti kalau ternyata di perbaikan masih ganda, dia akan kami coret di dua tempat.

Kalau sekarang kami kembalikan,” kata Hadar.

Saat ini KPU tidak bisa mencoret nama-nama tersebut karena masih ada tahap perbaikan yang harus dijalani parpol sebelum masuk menjadi ke daftar caleg sementara (DCS).

“Perbaikan mulai besok sampai 22 Mei, tapi perbaikan itu hanya diserahkan satu kali saja seperti masa pendaftaran. Silakan rapihkan betul secara lengkap, jangan ada yang kurang,” ujar Hadar.

Sementara itu, Partai Demokrat tercatat sebagai partai yang memiliki bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ganda sedikit.

Selain Demokrat, partai lain yang jumlah bacaleg sementara sedikit adalah PAN, PKS, dan Golkar.

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati merasa bersyukur. Ini membuktikan Partai Demokrat adalah partai yang unggul.

“Kalau dibandingkan dengan parpol lain, Alhamdulillah Partai Demokrat boleh saya katakan unggul ya. Unggul dari segi jumlah dokumen yang memenuhi syarat,” ujar Andi setelah pengumuman verifikasi KPU di Hotel Sahid, Jakarta (7/5).

Andi melanjutkan, tidak ada satupun caleg Demokrat yang tidak menyerahkan dokumen, itu juga merupakan prestasi.

“Prestasi lain adalah tidak ada caleg kami yang dinyatakan ganda antar partai atau internal partai. Berarti kami hanya fokus pada 100 lebih bakal calon yang perlu dicermati kekurangan dokumen,” terangnya.

Kekurangan tersebut kata Andi misalnya, ada keterangan sehat jasmani dan rohaninya belum ada, fotonya belum dilengkapi, formulir B beberapa belum diisi. “Nah ada hal-hal teknis tapi juga penting, kita tetep koordinasikan dengan calon yang bersangkutan,” tambahnya. (gam/abd)

TAPAL KUDA

13

RABU 8 MEI 2013 NO.0113| TAHUN II

PARTAI POLITIK

Zulkifli Khalik Kantongi Dukungan dari Golkar, Demokrat dan Hanura

MENGGELITIK, Arjuna Abdulah Ade, Siswa SMP Negeri 4 Kota Probolinggo yang menanyakan soal korupsi yang marak dilakukan anggota dewan.

Pelajar SMP Bertanya Tentang Tugas Dewan PROBOLINGGO – Sebanyak 100 pelajar SMP Negeri 4 Kota Probolinggo mengunjungi kantor wakil rakyat. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan banyak bertanya kepada anggota dewan. Bahkan pertanyaannya begitu menggelitik dan kritis disampaikan kepada Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Selasa (7/5).

Seperti yang dilakukan Ruli Fadita dan Arjuna Abdulah Ade. Dua bocah ini menanyakan banyaknya akedemisi yang menghujat UN, dan anggota dewan yang melakukan Korupsi di negeri ini. Apa yang menyebabkan mereka melakukan korupsi, apa karena

hokum tidak tegas ataukah gajinya masih kurang ?. Tanya Arjuna Abdullah Ade. Agung Sasongko, anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo, mengawali tanggapannya bahwa secara prinsip kami disini tidak setuju kalau UN dijadikan

satu-satunya alat untuk kelulusan.

“Kembali ke aturan dasar, bahwa UN dilakukan untuk pemetaan kualitas pendidikan. Hari ini munculnya secara resmi, bahwa UN itu bukan dijadikan satu-satunya alat untuk kelulusan,”uajar politisi Partai Keasilan Sejahtera (PKS) ini Menangapi pertanyaan kedua, soal pelaku korupsi itu juga manusia, tapi apa semuanya seperti itu, ya jawabannya tidak untuk Korupsi.

“Masih jauh lebih banyak yang tidak korupsi. Jadi sensistif ada kasus Korupsi.

Masyarakat menginginkan de-

wan bersih tidak melakukan Korupsi,”tegas politisi Partai Keasilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, sangat bisa karena punya kewenangan.”Insyaallah di Kota Probolinggo tetap amanah mengedepankan tugas dan fungsinya sebagai anggota wakil rakyat,”ucap Agung Sasongko.

Yang sering terjadi korupsi, lanjut Agung Sasongko, bukan karena kesengajaan.”Saya sepakat, kembalikan kepersonnya masing-masing. Kenapa dewan sering korupsi, karena punya kewenangan soal budget anggaran,”pungkasnya. (hud).

PROBOLINGGO - Politik selalu penuh kejutan, dalam sekian detik peta bisa berubah. Hal itu tergambar dalam koalisi yang dibangun antara Partai Golkar , Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Koalisi itu mengusung H. Zulkifli Khalik sebagai calon walikota.

“Keputusan berkoalisi ini sudah disampaikan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Rekomendasi sudah ada, dan sudah ada restu dari DPD Partai Demokrat dan Hanura,” ucap Martono, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, saat ditanya tentang rekomendasi, usai mendampingi Aburizal Bakrie, dalam penyerahan kendaraan operasional kepada 38 DPD Partai Golkar Se Jawa Timur, Selasa (7/5).

Martono, menyambut baik langkah yang dilakukan partainya bisa berkoalisi bersama. “Senang seperti ini, karena sebelumnya kami berfikir secara individual organisasi. Tapi kenyataannya bisa bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Hanura. Artinya dengan koalisi ini kekuatan yang luar biasa dan lebih bisa maksimal,”ucapnya.

Ia mengaku keputusan itu sudah menjadi takdir. “Kami memantapkan koalisi besar dalam rangka mengubah Kota Probolinggo menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandas Martono.

Menurutnya, Golkar, Demokrat dan Hanura sudah sepakat bersatu mengusung kandidat H. Zulkifli Khalik sebagai Calon Walikota Probolinggo periode 2014 -2019.

“Koalisi besar parpol untuk usung H. Zulkifli Khalik ke Pilkada 2013 sudah final jauh hari sebelumnya. Kami (Golkar, Demokrat dan Hanura) tinggal bertemu dengan partai lainnya yang ingin gabung di koalisi besar,”

jelas Martono.

Hanya saja, sejauh ini belum ditetapkan siapa yang akan dipercaya sebagai Calon Wakil Walikota pendamping H. Zulkifli Khalik untuk diusung koalisi besar di Pilkada Kota Probolinggo 29 Agustus mendatang.

“Partai kami sudah sepakat berkoalisi dengan Demokrat dan Hanura untuk mengusung H.Zukifli Khalik sebagai Cawali Kota Probolinggo. Soal siapa pendampingnya, kami masih menunggu keputusan dari pusat, ” tegas Martono.

Yang pasti, H.Zulkifli Khalik siap maju lagi ke Pilkada 29 Agustus 2013, karena merasa masih banyak program pembangunan yang belum selesai. “Program-program yang saya

rancang untuk memajukan masyarakat Kota Probolinggo masih perlu dilanjutkan lagi. Karena itu, saya siap maju lagi ke Pilkada mendatang,” tegas H. Zulkifli Khalik.

Lalu, siapa figur yang dianggap cocok untuk mendampingi di posisi Cawali?

Menurut H. Zulkifli Khlaik, siapa saja bisa, asalkan figur bersangkutan memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan masyarakat Kota Probolinggo. “Saya mencari pendamping orang yang semangat dan cekatan dalam menindaklanjuti program-program. Yang jelas sudah kami serahkan ke konsultan partai untuk tentukan, siap yang akan mendampingi nanti. ,” pungkasnya.(hud).

PARTAI POLITIK

KPU Serahkan Verifikasi DCS pada Parpol PROBOLINGGO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Probolinggo telah merampungkan verifikasi administrasi berkas pencalonan dan syarat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Probolinggo sesuai jadwal, Selasa (7/5).

Tim verifikasi yang dibentuk KPU telah meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan syarat pencalonan dan syarat bakal calon dari 12 partai politik peserta pemilu 2014 tersebut.

Secara resmi KPUD Kota Probolinggo menyerahkan hasil verifikasi tersebut kepada perwakilan 12 partai politik peserta pemilu 2014.

Penyerahan dokumen itu dilakukan Ketua KPUD Kota

Probolinggo, Sukirman, WAP didampingi anggota KPUD Yahya Ulumuddin dan Eko Purwanto.

Sukirman mengatakan, penyampaian hasil verifikasi tersebut sebagai upaya KPU untuk mengembangkan prinsip-prinsip keterbukaan.

“Kami tidak mau ada proses yang tertutup di KPU,” ujarnya.

Menurutnya, KPUD Kota Probolinggo berupaya transparan dalam setiap penyelenggaraan tahapan. Proses yang terbuka sudah dimulai sejak awal yakni saat pengumuman verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik.

“Kami juga membuka diri untuk menerima komplain dan konsultasi dari partai

politik yang ingin menanyakan hal-hal yang menyangkut dokumen persyaratan yang belum lengkap,”terang Sukirman WAP..

Partai politik diberi kesempatan untuk menyempurnakan dokumen yang telah diserahkan. Pada masa perbaikan pimpinan partai politik juga dapat mengubah penempatan nomor urut bacaleg dan/atau penempatan daerah pemilihan.

“Tapi kalaupun itu mau dilakukan kerjanya menjadi luar biasa karena dokumen yang harus diperbaiki tidak hanya satu. Dokumen lain juga harus diperbaiki,” ucap anggota KPUD Kota Probolinggo, Yahya Ulumuddin.

Yahya Ulumuddin menegaskan dokumen yang dis-

erahkan tidak dapat ditarik kembali. Kalaupun ada penggantian dokumen karena tidak memenuhi syarat, dokumen yang sebelumnya tidak dapat diambil lagi.

Perbaikan dokuman syarat pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon dilakukan pada masa perbaikan. Perbaikan itu dapat disampaikan ke KPU hanya satu kali dari tanggal 9 sampai 22 Mei 2013.

“Kami meminta partai segera melakukan perbaikan terhadap semua dokumen yang belum lengkap.

Partai memiliki waktu untuk melakukan perbaikan daftar calon dan pengajuan pengganti daftar calon, mulai 9 sampai 22 Mei 2013,”pungkasnya. (hud).

DOKUMEN, KPU Kota Probolinggo menyerahkan hasil verifikasi DCS kepada 12 Partai Politik

14

EKONOMI

RABU 8 MEI 2013 NO. 00113 | TAHUN II

PERBANKAN

agalan redenominasi di Rusia, Argentina, Brazil dan Zimbabwe, lebih disebabkan oleh tidak tepatnya waktu pemberlakuan. “Seharusnya redenominasi dilakukan di saat tren fundamental ekonomi sebuah negara tengah membaik,” ucap dia.

CIMB Niaga BizCard dan e-Tax Payment untuk Pelindo III Semarang SEMARANG-PT Bank CIMB Niaga Tbk mengembangkan layanan CIMB Niaga Cash Management Solution dengan menyediakan layanan BizCard dan e-Tax Payment kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). Layanan BizCard yang akan dipergunakan Pelindo III TPKS ini, melengkapi layanan CIMB Niaga yang dipergunakan oleh Pelindo III TPKS dalam hal kegiatan pembayaran pajak (e-Tax Payment).

Head of High End II Commercial Banking CIMB Niaga Ign. Koeswidyantoro, mengungkapkan, sebagai salah satu perusahaan negara terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor perhubungan, Pelindo III TPKS bisa memanfaatkan layanan BizCard dari CIMB Niaga untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Terutama dalam penyediaan beragam layanan terhadap customernya, yaitu perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

BizCard merupakan layanan private label dari CIMB Niaga dalam bentuk cashless solution yang berfungsi untuk membantu pengelolaan kegiatan transaksi perusahaan. “Melalui penggunaan BizCard, Pelindo III TPKS bisa meningkatkan pelayanan serta memberi kemudahan dalam proses bertransaksi yang akan memudahkan proses pengeluaran barang di pelabuhan kepada para pengguna jasanya,” kata Koeswidyantoro.

Koeswidyantoro menambahkan, layanan BizCard akan semakin memberikan value added services bagi Pelindo III TPKS dalam memperlancar dan mempercepat proses bisnis mereka, serta melengkapi beragam kemudahan lainnya yang telah berjalan saat ini dalam rangka menunjang kegiatan operasional sehari-hari.

Adapun layanan e-Tax Payment melalui BizChannel@CIMB yang telah dijalankan sebelumnya, lanjut

Koeswidyantoro, sangat meningkatkan efisiensi, efektifitas, keamanan, keakuratan dan kenyamanan. “Karena layanan e-Tax Payment CIMB Niaga terhubung langsung dengan kantor pajak untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak secara real time on-line,” terang Koeswidyantoro.

Sementara itu, Sumarzen Marzuki, General Manager Pelindo III TPKS mengatakan, pertimbangan Pelindo III khususnya Terminal Petikemas Semarang dalam menjalin kerjasama dengan CIMB Niaga antara lain karena faktor pengalaman serta jumlah jaringannya yang tersebar di berbagai lokasi di Tanah Air. Pihaknya percaya, sebagai satu bank besar di Tanah Air, CIMB Niaga akan berupaya seoptimal mungkin dalam memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya.

Sumarzen menambahkan, salah satu keuntungan Pelindo III TPKS dalam menggunakan layanan BizCard CIMB Niaga adalah faktor efektifitas, keamanan, keakuratan, serta kenyamanan yang mampu mempersingkat waktu dalam memproses transaksi di pelabuhan.

“Selain itu, dengan BizCard CIMB Niaga mampu menjawab dan mendukung kegiatan operasional Terminal Petikemas Semarang yang non stop 24 jam termasuk proses transaksi keuangan, di mana hal ini sesuai dengan salah satu misi Pelindo III yaitu menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten,” kata Sumarzen.

Oleh karena itu, lanjut Sumarzen, hal ini sangat menguntungkan dari sisi bisnis. Karena dengan proses pembayaran yang cepat dan aman, berarti semakin banyak permintaan customer yang bisa dilayani oleh Pelindo III. “Sehingga secara otomatis, dapat meningkatkan bisnis kami secara keseluruhan,” ungkapnya. (gam)

BANKIR: Larangan Foto Kopi E-KTP Sulitkan Bank JAKARTA- Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Riyanto mengatakan larangan foto kopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan menyulitkan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan pendataan nasabah.

“Kalau tidak boleh foto kopi, kegiatan bank akan susah. Sampai saat ini foto kopi KTP itu kan harus dilampirkan dalam beberapa transaksi perbankan, misalnya saat pembukaan tabungan baru, pembukaan deposito dan lain-lain,” ujar Riyanto saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui Surat Edaran (SE) No. 471.13/1826/SJ melarang foto kopi e-KTP, dengan alasan praktik itu akan merusak fisik e-KTP. Melalui SE tersebut Gamawan menekankan bahwa e-KTP tidak diperkenankan untuk difoto kopi, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap” orang bersangkutan.

Menurut SE tersebut, instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk “card reader” sebagaimana diam-

anatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Gamawan dalam SE tersebut mengimbau semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar sudah memiliki “card reader” e-KTP paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi.

Terkait hal itu Riyanto menilai ada sistem yang kurang bagus dalam implementasi e-KTP. Apabila perbankan harus menyediakan sendiri “card reader” e-KTP, maka hal itu akan menjadi pemborosan bagi perbankan.

“Kalau bank harus punya itu berarti bank harus investasikan itu minimal satu buah di setiap kantor cabang, dan saya juga tidak tahu harganya berapa. Selain itu kalau memang dibutuhkan alat itu maka diperlukan penyesuaian baru,” kata Riyanto.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa fungsi foto kopi KTP bagi perbankan sangat penting, sebagai praktik pendataan identitas para nasabah. Menurut dia tanpa foto kopi KTP maka kegiatan perbankan saat ini tidak bisa dilakukan, karena tidak ada lampiran identitas yang menjadi dasar untuk melakukan sebuah transaksi perbankan. (ant/rang/beth)

ant/muhammad iqbal

HARGA DAGING TIDAK MENENTU. Pekerja melakukan proses pemotongan sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Tangerang, Tangerang, Sabtu (20/4) malam. antan Menko Perekomian, Rizal Ramli mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan kepada publik para pelaku kartel karena aksi mereka merugikan negara dan rakyat Indonesia.

RUU Redenominasi Bisa Gagal Ditetapkan JAKARTA-Penerapan redenominasi atau penyerhanaan mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol diperkirakan baru akan terlaksana pada 2017. Sampai saat ini, redenominasi masih berada pada tahap konsultasi publik.

“Kalau ada yang mengatakan redenominasi akan diterapkan di 2014, itu bohong. Karena, sosialisasi saja memakan waktu dua sampai tiga tahun,” kata Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral BI, Iskandar Simorangkir dalam seminar redenominasi di Auditorium Institut Perbanas Jakarta, Selasa (7/5).

Per defenisi Redenominasi adalah penyederhanaan

atau pengurangan jumlah digit pada denominasi/pecahan uang tanpa mengurangi daya beli uang. Dalam berbagai sosialisasi program Redenominasi Rupiah selama ini, BI dan Pemerintah mengusulkan pengurangan tiga nol, sehingga Rp1000 menjadi Rp1, Rp10.000 menjadi Rp10 dan seterusnya.

Bahkan, kata Iskandar, Rancangan Undang-undang

(RUU) Redenominasi baru diajukan ke DPR dan belum masuk pada tahap pembahasan.

Dengan demikian, bisa dipastikan redenominasi tidak akan terlaksana pada tahun depan seperti rumor yang berkembang. “Redenominasi yang dikatakan mulai berlaku pada 2014, saya tegaskan di sini, itu rumor,” imbuh dia.

Iskandar mengatakan, RUU Redenominasi memang menjadi salah satu RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Namun, RUU Redenominasi berada pada antrian nomor urut ke-68 untuk dibahas DPR. “Diperkirakan RUU Redenominasi masih

lama mendapatkan persetujuan DPR,” kata Iskandar yang juga sebagai Ketua Tim Konsultasi Publik Redenominasi Rupiah BI itu.

Dia menyatakan, ide untuk memberlakukan redenominasi terhadap rupiah memang sudah sejak lama bergulir. “Ide redenominasi sudah lama, sepuluh tahun lalu sudah kami rumuskan.

Perjalanannya masih panjang,” ujar Iskandar.

Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, pemberlakuan redenominasi akan bisa terealisasi apabila prasyaratnya sudah terpenuhi dan mitigasi risiko bisa diantisipasi secara baik. Dia mencontohkan, keg-

Bisa Batal Walaupun RUU Redenominasi Rupiah sudah diajukan ke DPR, tidak menutup kemungkinan RUU tersebut dibatalkan. Sebab salah satu prasyarat dari keberhasilan Redenominasi ialah dukungan kuat dari masyarakat. “Kalau dukungan masyarakat tidak kuat, ya tidak dijalankan. Itu sebabnya perlu sosialisasi yang mendalam. Saat ini kita melakukan konsultasi publik,” kata dia.

Selain memerlukan dukungan masyarakat, kata Iskandar, Redenominasi Rupiah akan berhasil jika mempunyai landasan yang kuat. Iskandar mengatakan, ada kemungkinan terjadinya perselisihan di masyarakat apabila dasar hukum Redenominasi lemah.

“Itu sebabnya nantinya pelaksanaan Redenominasi Rupiah harus berdasarkan undang-undang. Harus ada UU Redenominasi,” kata dia Faktor lain yang menentukan jalannya Redenominasi Rupiah ialah waktu yang tepat.” Kondisi ekonomi makronya harus baik. Saat ini keadaan ekonomi relatif stabil, pertumbuhan ekonomi diatas enam persen, politik stabil bila dibanding negara lain,” tutur Iskandar.

Iskandar mengatakan masa transisi pelaksanaan Redenominasi juga harus panjang. “Misalnya DPR menyetujui UU Redenominasi tahun ini, maka minimal harus ada 2-3 tahun masa transisi. Artinya, paling cepat Redenominasi dijalankan tahun 2017,” kata Iskandar.(gam/bud)

ASUMSI MAKRO EKONOMI

Pemerintah Pastikan Revisi Pertumbuhan Ekonomi

DEWAN KOMISARIS. PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk Selasa (7/5) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Paparan Publik (Public Expose) 2013 di kantor pusat Bank Ekonomi, Jakarta. Agenda RUPS tahun ini adalah menyetujui perubahan sususan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu Jayant Rikhye menggantikan Guy Daniel-Harvey Samuel sebagai Komisaris Utama, dan Jeffrey C M Cheung menggantikan Mei Tjioe Tjuen sebagai Direktur Operasional.

PERBANKAN

Laba Bank Ekonomi Turun 24 Persen JAKARTA-Bank Ekonomi mencatat laba sebelum pajak sejumlah Rp 246,9 miliar (US$26 juta) untuk tahun berakhir 31 Desember 2012, menurun sebesar 24% dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011 sebesar Rp 326,8 miliar. Penurunan laba ini dipicu oleh meningkatnya beban operasional menjadi Rp 194,1 miliar (US$20 juta), sedangkan pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga bersih) meningkat sebesar Rp 72,6 miliar (US$7 juta). “Beban operasional untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 sejumlah Rp 885,8 miliar (US$94 juta), meningkat sebesar 28% atau Rp 194,1 miliar (US$20 juta) dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011, yang disebabkan adanya peningkatan dari beban karyawan dan beban terkait dengan pengembangan infrastruktur. Sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan dan ekspansi Bank, Bank telah berinvestasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur sehingga menyebabkan peningkatan signifikan dalam beban operasional,” ujar Direktur Keuangan Bank Ekono-

mi, Helena Suryawani saat pemaparan kinerja 2012 di Jakarta, Selasa (7/5).

Sementara itu kata dia, pendapatan bunga bersih untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp 957,9 miliar (US$102 juta), mengalami peningkatan sebesar 3% atau Rp 29,3 miliar (US$2 juta) dibandingkan tahun 2011.

Peningkatan ini umumnya berasal dari pertumbuhan kredit yang diberikan sepanjang tahun berjalan khususnya kredit modal kerja.

Dia menjelaskan, pendapatan non-bunga sejumlah Rp 157,5 miliar (US$17 juta) untuk tahun berakhir 31 Desember 2012, meningkat sebesar 38% atau Rp 43,2 miliar (US$4 juta) dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih dari instrumen yang diperdagangkan dan penjualan aset yang diperoleh dari penyelesaian kredit bermasalah. “Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 mengalami peningkatan menjadi 79,4% dibandingkan dengan 66,3%

pada tahun berakhir 31 Desember 2011,” imbuh dia.

Total aset sejumlah Rp 25.365,3 miliar (US$2,588 juta) pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp 1.266,2 miliar, atau 5% dibandingkan dengan Rp24.099,1 miliar (US$2.658 juta) pada tanggal 31 Desember 2011.

Sejalan dengan peningkatan ini, total kredit yang diberikan kepada nasabah (gross) meningkat sebesar Rp 3.192,0 miliar (US$210 juta) dimana Bank terus melakukan ekspansi portofolio kreditnya. “ Rasio modal inti mengalami sedikit penurunan menjadi 13,23% pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan 15,44% pada tanggal 31 Desember 2011,” tutur dia.

Simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar 4% atau Rp 888,1 miliar menjadi Rp 20.960,5 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Peningkatan ini sejalan dengan strategi Bank dalam meningkatkan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan kredit. (gam/bud)

JAKARTA-Pemerintah memastikan akan merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang tercatat sebesar 6,8 persen menjadi 6,3 persen atau 6,4 persen. Koreksi asumsi makro ekonomi tersebut akan dilakukan pemerintah melalui kebijakan APBN Perubahan 2013.

Hal tersebut seperti dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan, Hatta Rajasa di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (7/5).

“Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di APBN 2013 sebesar 6,8 persen.

Tentu saja itu harus diubah, karena kita harus realistis karena ekonomi dunia masih lesu,” kata Hatta.

Dia menegaskan, pada revisi pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah akan mengusung angka berkisar 6,3 persen hingga 6,4 persen.

Pada APBN 2013, kisaran angka pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,5 persen sampai 6,8 persen. “Kami bikin range 6,3-6,4 persen.

Tetapi, masih kami dalami range-nya. Kami optimistis dengan pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.

Selain merevisi pertumbuhan ekonomi, jelas Hatta, pemerintah juga akan mengubah asumsi lifting minyak. Dia mengatakan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah menyampaikan bahwa lifting minyak tidak akan mencapai target yang ditetapkan pada APBN 2013.

“Lifting-nya yang jelas di bawah 900 ribu barel per hari, karena itu sudah diumumkan oleh SKK Migas bahwa itu tidak akan bisa dicapai angka di atas 900 ribu.

Jadi, sekitar 800 ribu barel per hari,” papar Hatta yang juga menjabat sebagai Men-

ko Perekonomian.

Lanjut dia memperkirakan, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) akan mengalami perubahan. “Semuanya itu kan berpengaruh terhadap penerimaan, jadi itu semua nanti akan kami lakukan pembahasan,” ujarnya.

Namun demikian, tegas Hatta, sejauh ini rata-rata harga minyak dunia masih sesuai dengan asumsi pemerintah sebesar USD100 per barel. “Harga crude mungkin kita lihat. Itu nanti akan kami bahas,” tegas Hatta.

Ditetapkan Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, APBN-P 2013 harus segera ditetapkan terkait dengan upaya pemerintah untuk mendapatkan dana alokasi dana kompensasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Begitu anggaran kompensasinya sudah siap, maka harga BBM kamin sesuaikan,” kata Yudhoyono di Jakarta Selasa (7/5).

Sejauh ini, kata SBY, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi untuk rakyat miskin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kompensasi yang disiapkan, antara lain, transfer dana tunai melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penyaluran beras bersubsidi, beasiswa dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sebelum saya melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR pada 13 Mei nanti, jajaran Kementerian Perekonomian dan Keuangan sudah harus menyusun ini. Hati-hati dalam merumuskan pertumbuhan dalam APBN-P. Mari, pilih angka yang bisa kita capai,” papar SBY. (gam/abd/bud)

OPINI

15

RABU 8 MEI 2013 NO.0113 | TAHUN II

salam songkem Janji Manis

Guru; Profesi atau Pengabdi?

J

anji politik memang manis. Berbagai macam kebutuhan yang didambakan konstetuen seakan mendapat kepastian yang meyakinkan akan dapat terpenuhi oleh mereka yang maju dalam peserta demokrasi di tanah air.

Janji-janji manis seperti itu diprediksi sakan marak lagi menjelang pemilihan, baik dalam momen pilkades, pilgub, maupun pileg, dan pilpres pada tahun 2014 mendatang.

Memang sejatinya, siapa pun yang maju dalam pemilihan itu berkeinginan untuk dapat terpilih menjadi yang terunggul, sehingga berhasil melenggang menempati kursi jabatan yang dilamar. Untuk itu, di antara peserta pemilu itu kadang-kadang cenderung mudah mengucapkan janji kepada konstetuennya.

Apalagi dalam pileg tahun 2014 yang notabene orang-orangnya masih tetap wajah-wajah lama, baik di daerah hingga di pusat.

Sebagaimana data yang dimiliki Direktur Lembaga Pemillih Indonesia (LPI), Boni Hargens, indikator perilaku parpol yang tak selektif ketat terhadap caleg yang malas dan rajin yang terdata dalam DCS yang diusulkan masing-masing parpol ke KPU kiranya mempertebal keyakinan legislative tahun 2014 tidak akan mengalami kemajuan.

Apalagi sejumlah partai politik juga masih bersedia memajukan sejumlah menteri dan beberapa di antaranya justeru mantan napi dan terindikasi koruptor. Berikut data LPI mengenai caleg yang diduga terindikasi korupsi terdapat di dua parpol, masing-masing Partai Demokrat (14,7 %), Partai Golkar (8,7 %), PDIP (7,1 %), PKB (5,7 %), PBB (5,1 %), PKS (5,0 %), PAN (4,5 %), PPP (4,0 %), Partai Gerindra (3,0 %), Partai Hanura (1,4 %), PKPI (0,1 %), dan Partai NasDem: 0,1 %.

Apabila datang caleg tahun 2014 terindikasi mayoritas berasal dari wajah lama yang terlibat korupsi, masih terpilih lagi menjadi caleg pada pemilu mendatang otomatis tak akan ada perbaikan yang signifikan di sektor legislasi.

Majunya kembali caleg 2019 pada caleg 2014 memang memiliki dampak negatif dan positif. Di satu sisi nilai baiknya mereka dapat meneruskan kinerja pada periode sebelumnya yang belum tuntas dengan lebih jeli dan kritis karena sudah berbekal pengalaman, namun di sisi lain perubahan menjadi lebih baik tampaknya akan sulit menjadi kenyataan, sebab mentalitas para legislatif berwajah lama itu kiranya tak akan lebih bersih daripada periode yang sudah lewat.

Selain itu, majunya kembali caleg senior tak ubahnya kalangan yang ingin mempertahankan status quo di era Orde Baru.

Memang tidak ada hukum yang dilanggar apabila caleg senior itu kembali maju di pileg 2014. Akan tetapi, majunya kembali caleg muka lama itu mengesankan tidak ada regenerasi kader partai. Sehingga yang mengemuka justeru sinyalir untuk mempertahankan kekuasaan dan memperebutkan lahan basah di lembaga perwakilan rakyat.

Semangat mempertahankan kekuasaan dan memperebutkan lahan basah itu kemudian dibungkus dengan kemasan deplomasi kerakyatan, sebagai salah satu trik politik untuk mendapatkan simpatik rakyat dan meraih kemenangan di pileg mendatang. Tidak hanya itu, bahkan sering pula mereka mengumbar janji-janji politis yang jarang ditepati. Mereka seakan sudah melupakan bahwa janji itu adalah termasuk satu dari sejumlah ciri orang munafik. Tentu rakyat dapat menilai orang yang berkarakter munafik ketika menempati posisi penting di negara ini akan sangat berpengaruh negatif pada pertumbuhan kebaikan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

Nur Faizah Rahmawati Staf pengajar PAUD MELLATENA Semarang

K

Istilah pahlawan tanpa tanda jasa sudah tidak pantas lagi dipersembahkan untuk guru jika, guru berorientasi materialistis.

Lantas untuk siapa jabatan pahlawan tanpa tanda jasa itu dipersembahkan?

K

K

A

eberhasilan pendidikan adalah kemampuan mengaplikasikan atas apa yang sudah diajarkan, baik itu peserta didik ataupun pendidik.

Jika antara peserta didik dan pendidik sudah mampu melampaui indikator keberhasilan pendidikan, maka sistem yang telah tercanangkan tidak perlu diotak-atik. Namun, realita yang terjadi selama ini, setiap pergantian Kementerian Pendidikan sistemnya pun ikut berganti. Entah dengan dalih tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pendidikan Indonesia, atau hanya karena faktor pendukung pendidikan yang dalam konteks ini adalah dana.

Berbicara tentang pergantian sistem pendidikan di Indonesia yang sudah mengalami pergantian nama, diantaranya adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), Kurikulum 1999.

Dalam dunia pendidikan ini sungguh sangat membingungkan bagi peserta didik, bahkan pendidiknya pun tidak banyak yang mengetahui akan hal

itu. Di era modernisasi seperti saat ini, segala sesuatu sangat bergantung pada pendanaan. Dalam konteks ini pemerintah cukup tanggap akan realita yang ada di kalangan pendidik. Sehingga, inisiatif memberikan berbagai tunjangan kepada para pendidik inilah yang dipilih pemerintah sebagai solusi. Akan tetapi, reaksi pemerintah ini tidak memberikan efek yang signifikan untuk kemajuan pendidikan. Justru memberikan peluang bagi para pelaku komersial di dunia pendidikan untuk melancarkan aksinya.

Adanya tunjangan pendidikan untuk para pendidik justru semakin mengecewakan kepercayaan negara. Sebab, meskipun sudah mendapat gaji dan tunjangan yang layak, para pendidik tetap merasa haus akan materi. Hal ini disebabkan sifat manusia yang materialistis dan tidak pernah merasa puas.

Hal inilah yang menyebabkan dunia pendidikan di Indonesia tidak kunjung tercerahkan. Jika Paulo Freire berjihat di dunia pendidikan dengan keadaannya yang miskin justru memperoleh hasil yang maksimal, sehingga mampu mengangkat derajat pendidikan di Brazil.

Lain halnya dengan pengajar di Indonesia yang terlalu memprioritaskan honor sehingga mengesampingkan hak peserta didik. Sehingga pendidikan tak lagi sebagai tugas dan tanggung jawab, justru pada saat ini digunakan sebagai profesi.

Tidak heran jika para orang tua murid harus mengeluarkan banyak uang demi memenuhi hak pendidikan anaknya. Melihat konstalasi pendidikan yang carut marut, tentu tidak bisa dibiarkan. akibat riil dari rusaknya sistem pendidikan adalah hasil yang berimplikasi buruk pada keberlangsungan negara. Negara akan semakin banyak dihuni oleh generasi kapitalis dengan karakter saku, apabila ada indikasi “kanker” (kantong Kering) maka berbagai strategi akan dilakukan. Pemuda adalah masa depan bangsa, dengan begitu dapat dipastikan bahwa negara tidak memperkokoh pondasi generasinya, namun justru menanamkan pondasi yang rapuh. Jika benar pemuda adalah

masa depan bangsa, maka karakter baiklah yang seharusnya ditanamkan kepada setiap siswa.Keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu komponen (pendidik). Namun, karena pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu negara dan merupakan masalah urgen, maka perlu adanya sinergitas untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang mulia. Jika pendidikan dinyatakan berhasil, maka kualitas SDM (sumber daya manusia) nya tidak perlu diragukan lagi, karena nasib bangsa berada di tangan generasinya.

Tindakan pemerintah memberikan tunjangan kepada para pendidik ternyata tidak menyelesaikan problema dalam dunia pendidikan. Jika demikian, maka tindakan bijak yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus mampu membuat program baru untuk memperbarui kualitas pendidik dalam koridor amal yang kongkrit, yaitu memotong minimal 1% saja dari gaji pendidik guna menunjang anak bangsa yang tidak mampu merasakan pendidikan. Sehingga ada bukti kongkrit dari pengaplikasikan slogan jawa GURU, digugu lan ditiru. Digugu itu didengarkan setiap apa yang disampaikan oleh guru, dan ditiru itu adalah apa yang disampaikan, dilakukan oleh guru memang pantas dan patut untuk ditiru. Sehingga tidak ada lagi istilah menimbun harta untuk perut sendiri, yang ada adalah menimbun harta untuk anak bangsa.

Jika cara tersebut masih saja tidak mampu memperbaiki keadaan, maka hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menarik semua tunjangan untuk dialihfungsikan pada biaya pendidikan peserta didik.

Istilah pahlawan tanpa tanda jasa sudah tidak pantas lagi dipersembahkan untuk guru jika, guru berorientasi materialistis. Lantas untuk siapa jabatan pahlawan tanpa tanda jasa itu dipersembahkan? ataukah pangkat pahlawan tanpa tanda jasa itu harus terkikis oleh guru “model” sekarang? wa allahu al a’lam bi al shawab =

Subsidi BBM, Tidak Tepat dan Pemborosan APBN

Mengarifi Kegagalan egagalan bisa menimpa siapa saja. Orang terkaya pun di dunia saat ini, Lily Safra, yang konon bisa membeli apa pun dengan pundi-pundi kekayaannya, juga mengalami kegagalan. Kegagalan seharusnya tidak perlu ditakuti, tetapi perlu disikapi secara arif sambil terus bangkit dari kegagalan agar ketidaksuksesan itu terus terulang.

Demikian juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengalami kegagalan ketika hendak menyita lima unit mobil di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di bilangan Jakarta Selatan.

Kelima mobil yang hendak disita oleh KPK itu, masingmasing Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 544 RFS, Nissan Navara, Pajero Sport, dan Mazda CX 9 B 3 MDF, serta Mitsubishi Grandis B 7476 UE. Lima mobil DPP PKS tersebut akan disita oleh KPK karena diduga hasil pencucian uang korupsi impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Gagalnya KPK menyita mobil bermasalah tersebut hanya karena menghindari keributan dengan ratusan massa yang diduga simpatisan PKS menjaga ketat asset DPP PKS tersebut. Sebuah alasan yang cukup baik untuk menyembunyikan ketakutan KPK menghadapi massa yang begitu banyak mengamankan mobil-mobil yang seharusnya disita itu.

Tidak bisa dibayangkan apa jadinya ketika juru sita tergentarkan oleh tantangan yang menghadang di tempat penyitaan. Tentu saja kegentaran tersebut menjadi presiden buruk bagi kelangsungan sita di hari-hari berikutnya. Pihak yang merasa terancam kepemilikannya akan disita dapat dipastikan akan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk menggagalkan rencana eksekusi penyitaan.

Memang, kegagalan bukanlah berarti akhir segala-galanya. Gagal hari ini, masih bisa dicoba lagi penyitaan di hari besok. Apabila besoknya masih gagal lagi, penyitaan pun tak boleh berakhir. Barangkali juru sita perlu menyiapkan lebih matang rencana penyitaan barang yang diyakini hasil tindak kejahatan korupsi, suap, dan sejenisnya.

Tindakan menyegel lima mobil mewah yang diduga hasil korupsi impor daging sapi dan menggembosi ban-ban kendaraan tersebut kiranya menjadi alternatif yang bisa dilakukan KPK saat itu. Sebuah upaya yang barangkali kurang begitu terencana setelah merasa dibingungkan oleh kegagalannya melakukan penyitaan.

Seharusnya pihak KPK sebelum menerjunkan juru sitanya ke lapangan sudah memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk kemungkinan hambatan terburuk sekalipun.

Dengan adanya persiapan yang matang sejatinya penyitaan mobil-mobil yang diduga hasil korupsi itu tak perlu terjadi.

Rakyat akan memantau tindakan apa yang bisa dilakukan KPK setelah rencana penyitaan digagalkan oleh himpunan massa PKS. (*)

Realitas pendidikan di Indonesia seakan sangat jauh dari harapan bangsa, bahkan terkesan memupuskan harapan rakyat Indonesia. Menyoal tentang pendidikan memang tidak pernah luput dari masalah yang kontroversial. Semua berkaitan erat dengan masalah uang.

Seakan pendidikan di negeri ini identik dengan kepentingan materi. Secara umum, komponen pendidikan terdiri dari seorang pendidik, peserta didik, dan lingkungan didikan.

Dengan demikian, dapat dipastikan segala problematika yang berada di lingkungan pendidikan, tentu bersumber dari tiga komponen tersebut.

M Saiful Umam Pengajar di Mahrus Foundation

Dalam kenyataannya, subsidi BBM itu justru malah menguntungkan “orang kaya”. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengendara mobilmobil pribadi merek bergengsi menguras BBM bersubsidi.

ebijakan pemerintah untuk menaikkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu hal yang sangat urgen bahkan hal ini mendapatkan perhatian serius masyarakat. Pasalnya, kebijakan akan subsidi BBM akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pergolsksn itu menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik.

Dan tak kalah pentingnya yaitu subsidi BBM juga menyangkut APBN. Oleh karena itu, berbagai pro-kontra akan terus mewarnai seiring rencana kenaikan subsidi BBM tersebut. Bagi yang pro, mengangap bahwa kebijakan ini sangat membantu rakyat miskin dalam menjangkau harga BBM untuk aktivitas uasahanya, karena semaikin meningkatnya harga minyak mentah dunia. Tujuan awal adanya subsidi BBM tidak lain karena agar orang miskin bisa menikmati BBM dengan harga yang lebih rendah.

Kita sangat apresiatif terhadap kebijakan pemerintah ini.

Setidaknya, masyarakat miskin mulai ada perhatian dari fihak pemerintah. Karena selama ini rakyat miskin cenderung “dianaktirikan” ditengah hirukpikuk politik dan hukum dalam negeri yang melelahkan. Dalam konteks ini para petani, industri kecil-menengah dan nelayan sedikit bernafas lega. Aktifitas kerja dan usaha mereka kan tetap berjalan meskipun harga BBM semakin tinggi. Nah, inilah orang yang berhak menerima subsisdi BBM. Kebijakan pemerintah yang tepat ini akan semakin memberikan angin segar bagi mereka dalam upaya memperlancar produktifitasnya. Disamping itu, rakyat akan merasa sedikit puas karena harta mereka tidak “dizalimi” oleh pejabat negara (baca: korupsi) Namun, hal ini tidak seperti apa yang diharapkan oleh banyak pihak terutama masyarakat menengah-kebawah yakni rakyat miskin. Mengapa demikian. Dalam kenyataannya, subsidi BBM itu justru malah menguntungkan “orang kaya”. Hal ini dibuktikan dengan

masih banyaknya pengendara mobilmobil pribadi merek bergengsi menguras BBM bersubsidi.

Inilah yang menyebabkan banyak orang kontra atas kebijakan Subsidi BBM. Pasalnya, subsidi itu dinilai tidak tepat sasaran. Diperkirakan 7290 persen subsidi BBM dinikmati oleh kalangan menengah-keatas. Jika diambil angka moderat saja yakni 70 persen.

Maka subsidi yang tidak tepat sasaran dari total anggaran sebesar 187 triliun, 130, 7 triliun jatuh ketangan orang tak berhak. Sebuah angka yang fantastis, coba saja angka itu digunakan untuk

memberikan modal kepada pengusaha kecil dan para petani pasti akan sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara dan tidak hilang secara cumacuma.. Disamping itu masih banyak lagi alasan yang intinya adalah terdapat sebuah “kejanggalan”. Misalnya, kecurangan didalam pihak atau intuisi tertentu, entah itu pembocoran, manipulasi maupun yang berbau politisi.

Ketidak janggalan seperti itu jika diteruskan tentunya akan sangat disay-

angkan karena tidak hanya merugikan sekolompok masyarakat saja melainkan juga negara. Apalagi subsidi tersebut diambil dari APBN sehingga menyedot bahkan menjebol APBN. Mengingat konsumsi dan daya beli motor/mobil semakin meningkat. Akibatnya, belanja APBN melonjak tinggi karena terjadi penambahan kuota subsidi BBM, sebelumnya didalam APBN 2012, subsidi BBM ditetapkan sebanyak 40 juta kilo liter, namun seiring berjalannya waktu ternyata komsumsi masyarakat semakin meningkat, bahkan sampai menyebabkab kelangkaan di sejumlah daerah. Atas dasar itu, pada 15 Oktober 2012, DPR menyetujui penambahan kuota 4,04 juta kilo liter dengan anggaran 12 triliun. Namun. penambahan kuota tersebut tidak dapat mengcover kebutuhan masyarakat akan subsidi BBM. Melihat situasi pelik seperti yang terjadi saat itu, pada 03 Desember 2012 juga mengajukan penambahan kuota lagi 1, 23 juta kilo liter dan DPR-pun kembali menyetujuinya. Jadi, total subsidi BBM tahun 2012 semula 40 juta kilo liter menjadi 45, 27 juta kilo liter yang akhirnya menyedot anggaran sangat signifikan. Sungguh ironis bukan?

Oleh karena itu, satu solusi yang penulis tawarkan kepada pemerintah yaitu sudah seharusnya para pemangku negara mengarahkan kebijakan subsidi, bukan lagi terfokus pada BBM. Akan tetapi kebijakan yang lebih menitik beratkan pada sektor penguatan ekonomi nasional.

Misalnya, pemberian modal usaha, penggalakan di sektor pertanian, subsidi kesehatan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kebijakan subsidi harus menukik pada kegiatan ekonomi riil. Jika sudah demikian kesejahteraan akan merata dan APBNpun bisa lebih bermanfaat untuk anggaran aspek lainnya. Misalnya, seperti termaktub dalam UUD 1945 yakni “ mencerdaskan kehidupan bangsa” dan cara ini bisa ditempuh melalui pendidikan, karena pendidikan adalah dasar kesejahteraan masyarakat. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Website M. Kamil Akhyari Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

RABU 8 MEI 2013 NO.0113 | TAHUN II

Duel Perebutan Spot Liga Champions

RABU 8 MEI 2013

KREATIVITAS DUA PEMAIN KUNCI

Juan Mata: Kami Harus Menang Lawan Tottenham LONDON - Gelandang serang Chelsea Juan Mata berharap timnya bermain di Liga Champions musim depan. Karena itu mereka bertekad mengalahkan Tottenham Hotspur di Stamford Bridge pada Rabu (8/5) malam ini. Mata berperan besar pada gol kemenangan 1-0 Chelsea atas Manchester United pada Minggu (5/5).

Kemenangan itu mengantar “The Blues” kembali ke peringkat ketiga klasemen sementara dan unggul satu poin dari Arsenal di tempat keempat. Dan tambahan tiga poin dari laga melawan Tottenham akan semakin memantapkan posisi mereka di kompetisi terelit di Eropa musim depan.

Kemenangan atas Tottenham membuat mereka unggul enam poin dari klub London Utara tersebut dan secara matematis, anak-anak asuh Andre Villas-Boas itu tidak bisa mengejar Chelsea lagi.

“Kami tahu, mungkin satu poin juga tidak terlalu buruk di Old Trafford, tetapi kami ternyata menang. Sekarang kami akan melawan Tottenham dan ini adalah pertandingan final. Tiga poin akan sangat luar biasa karena kami sekarang ada di tempat ketiga. Kalau kami menang atas Tottenham kami akan bermain di Liga Champions,” kata Juan Mata kepada Chelsea TV. Dia melanjutkan, “Secara mental, kami tidak punya waktu untuk tidak terkoneksi. Kami bermain hari Minggu, Rabu, dan Sabtu. Jadi secara mental kami sangat fokus. Secara fisik, kami memang butuh istirahat. Tetapi dua hari ini sangat penting untuk kami, Senin

dan Selasa. Kami butuh istirahat, latihan dan persiapan. Kami ingin dan harus menang lawan Tottenham.”

Sementara itu, Pelatih Tottenham Hotspur Andre Villas-Boas juga bertekad untuk mempermalukan Chelsea di kandangnya sendiri guna memastikan satu tempat di Liga Champions musim depan.

Pasalnya, bermain di kompetisi paling elite di Eropa itu akan sangat memudahkan klub itu mendapatkan para pemain bintang pada jendela transfer musim panas nanti.

Kemenangan atas Chelsea akan sangat penting bagi klub berjulukkan “The Lilywhites” untuk mendapat satu tempat di Liga Champions musim depan. Tetapi kalaupun gagal ke Liga Champions, Villas-Boas tetap akan memperkuat timnya dengan mendatangkan pemain-pemain baru. “Kami harus menganalisis perihal masa depan kami dan hanya ada satu jalur komando. Bagi kami, tujuannya adalah bahwa tim ini selalu mengalami kemajuan. Bermain di Liga Champions akan

sangat memudahkan kami memperkuat tim ini. Tetapi kalau tidak, kami tetap harus investasi dengan sedikit mengambil risiko,” kata mantan pelatih FC Porto itu seraya menambahkan, “Tetapi tujuan kami adalah selalu menjadi lebih baik dari musim sebelumnya.”

Menghadapi Chelsea pada dini hari nanti adalah “comeback” untuk pertama kali ahli taktik dan strategi dari Portugal itu ke Stamford Bridge setelah dipecat sembilan bulan silam. “Saya tidak yakin kalau waktunya sudah cukup bagi saya untuk menghilangkan perasaan-perasaan saya selama berada di Stamford Bridge. Saya belum genap satu musim meninggalkan tempat itu.

Saya habiskan waktu tiga tahun di sana ketika saya masih menjadi staf pelatih, tetapi ketika saya diberi tanggung jawab lebih besar, saya tidak diberi waktu yang cukup. Saya punya banyak teman yang tidak boleh saya anggap enteng dan para pemain sudah memberikan banyak hal kepada saya,” ujar Villas-Boas. (Sky Sports/aji/dar)

Penghasilan Henry Terbesar di MLS

MENANG. Petenis asal Rusia Maria Sharapova meluapkan kegembiraannya usai menang atas Alexandra Dulgheru dari Romania

Sharapova Awali Kemenangan di Madrid MADRIDMaria Sharapova bermain keras ketika mengawali kemenangan pada putaran kedua turnamen WTA Madrid Masters, Senin, dengan keunggulan 7-5, 6-2 atas Alexandra Dulgheru dari Romania.

Petenis Rusia itu, yang memenangi turnamen tanah liat Prancis Terbuka tahun lalu, memenangi 16

pertandingan di permukaan lapangan di Madrid dan ia difavoritkan memenangi laga lawan petenis yang didera cedera kaki itu.

Tapi ia harus berjuang keras pada set pertama sebelum menemukan irama permainannya pada set berikutnya. “Saya merasa perbedaan besar di sini dibanding pertandingan minggu lalu. Di sini dingin dan bola terasa berat ketika

dipukul. Lingkungan dan cuacanya amat berbeda,” katanya.

Pada pertandingan lain, mantan petenis nomor satu dunia Victoria Azarenka dari Belarus tetapi unggulan ketiga dari Belarusia itu harus bermain “tie-break” dua set ketika memenangi laga 7-6 (10/8), 7-6 (7/3) lawan petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova, yang memenangi Portugal Terbuka Sabtu lalu. (ant/afp/dar)

NEW YORK - Penyerang Red Bulls yang pernah membela Arsenal dan Barcelona Thierry Henry menjadi pemain dengan penghasilan paling besar di Major League Soccer (MLS) atau Liga Utama Sepakbola Amerika Serikat untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Dia mengalahkan total penghasilan yang didapat striker Los Angeles Galaxy asal Irlandia yang pernah merumput bersama Tottenham Hotspur, Robbie Keane.

Menurut daftar gaji pemain sepakbola Amerika Serikat yang dikeluarkan MLS Players Union atau persatuan para pemain MLS pada Senin (6/5), sebenarnya gaji Thierry Henry mengalami penurunan dari USD 5 juta pada musim lalu menjadi USD 3,75 juta di musim ini. Seiring dengan itu, total penghasilan Thierry Henry juga mengalami penurunan dari USD 5,6 juta musim lalu menjadi USD 4,35 juta musim ini.

Sementara Robbie Keane tetap menjadi pemain dengan gaji terbesar di MLS dengan USD 4 juta atau naik USD 2.917.241 dari musim lalu. Kenaikan gaji ini berdampak pada meningkatnya penghasilan Keane secara keseluruhan dari USD 3.417.243 pada musim lalu menjadi USD 4.333.333 musim ini, menyusul keberhasilan LA Galaxy meraih gelar juara MLS. Ini adalah gelar kedua mereka secara beruntun.

Meski gaji dan penghasilan Robbie Keane mengalami peningkatan pada musim ini dan gaji dan penghasilan Henry mengalami penurunan, tetapi secara keseluruhan pendapatan Henry masih lebih banyak dari Robbie Keane.

Walaupun selisihnya sangat tipis. Total pendapatan Henry mencapai USD 4,35 juta, sedangkan Keane USD 4,33 juta.

Sedangkan gelandang Red Bulls asal Australia yang merumput bersama Everton sebelum hengkang ke Amerika Serikat, Tim Cahill berada di tempat ketiga dengan total pendapatan USD 3,625.000 dan diikuti gelandang Tim Nasional Amerika Serikat London Donovan di tempat keempat dengan total pendapatan USD 25, juta. Urutan kelima diduduki oleh pendatang dari di MLS asal Italia, Marco Di Vaio dengan total penghasilan USD 1.937.508. (aji/dar)

Rexy: Pemain Paling Siap Yang Terpilih

JAKARTA - Kepala Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rexy Mainaky, mengatakan 19 pemain yang terpilih dalam Tim Sudirman Indonesia merupakan atlet Pelatnas yang paling siap untuk berlaga di Kejuaraan Piala Sudirman tanggal 19-26 Mei, di Putra Stadium, Bukit Jalil, Kuala lumpur, Malaysia.

“Dari semuanya pemain yang masuk tim itu sudah kita lihat dari

hasil evaluasi penampilan, team building, dan latihan. Yang paling siap yang diambil,” kata Rexy, yang juga menjabat Manajer Tim Sudirman Indonesia itu, Selasa.

PBSI telah mengumumkan 19 nama pemain yang memperkuat tim Sudirman Indonesia untuk kejuaraan Piala Sudirman 2013, Senin (6/5) malam. Sesuai kebijakan yang

ditetapkan pengurus, pemain yang diambil hanya dari atlet yang tergabung dari Pelatnas.

Sedangkan atlet non Pelatnas yang berprestasi dan memegang peringkat yang cukup bagus tetap tidak bisa bergabung, misalnya pasangan ganda putri Pia ZebadiahRizki Amelia yang saat ini sebagai ganda putri terbaik Indonesia dengan peringkat 12 dunia.

“Itu kebijakan yang sudah diambil karena kita tidak bisa pantau mereka setiap hari. Kita perlu orang yang bisa terus kita pantau,” jelas Rexy. Menurut Rexy, atlet non Pelatnas “Kita tidak tahu kesiapan fisik mereka sudah sampai mana begitu juga perkembangan latihan,” tambahnya yang tetap mengapresiasi atlet non Pelatnas yang berprestasi.

Pada turnamen tahun ini, Ketua Umum PBSI Gita Wirjawan menargetkan Indonesia mencapai babak semifinal mengingat Indonesia yang masuk dalam grup neraka karena bergabung dengan India dan juara bertahan China. (ant/mon/dar)

PEMAIN ASING. Pesepakbol asing asal Mali, Ammadou Konte (kiri) Abdul Haq, Maroko (2kanan) dan Ibrahim Cesse (kanan) saat mengikuti seleksi skuad Persepam Madura United (P-MU), di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Senin (6/5).

Manajemen P-MU akan mengumumkan nama pemain asing yang dinilai layak menggunakan jersey Laskar “Sape Kerap”, Rabu (8/5).