e Paper Koran Madura 8 November 2013

1

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

8 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

New Barbarisme Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

PELAYANAN publik sejumlah instansi terkait dengan kepatuhan terhadap UU 25/2009 tentang pelayanan publik masih memprihatinkan. Dalam skala global, 42,9% unit pelayanan di 18 kementerian belum memenuhi standar. Dari 18 kementerian yang disurvei, terdapat 5 kementerian masuk kategori merah, 4 tergolong hijau, dan 9 lainnya masuk kategori kuning.

Itulah gambaran penyelenggaraan negara pada tingkatan pusat. Pada level menengah ke bawah, angkanya sudah bisa diterka. Setidaknya setara atau bahkan lebih parah. Kekurangan dalam memberikan layanan publik itu karena dua hal, kelalaian dan memang sengaja diciptakan. Dalam hal pelayanan publik ini, pejabat publik tidak berusaha menaati aturan karena merasa lebih senang mencari celah. Jika publik menerima diperlakukan seperti itu, tentu ia sabar. Jika publik tidak sabar, pasti bayar. Di sinilah ruang itu sengaja diciptakan untuk kepentingan diri sendiri.

Oleh karena itu, pejabat atau bukan pejabat, pekerjaan di sektor publik menuntut inovasi agar publik tidak diperlakukan sebagai seseorang yang sabar menanti untuk sesuatu yang bisa dilakukan cepat.

Ada baiknya, Tetapi inilah wajah layanan publik republik saat ini dimana hal yang ditingkatkan mudah di birokrasi sekurangkurangnya tidak dibuat berkelok dan membuat publik berliku-liku. Padahal masyarakat sudah jengkel. stres menghadapi hidup dan begitu berurusan dengan birokrasi dibuat lebih stres karena –misalnya, oknum birokrasi lebih suka merumitkan yang mudah.

Suatu ketika, di rumah sakit dan sejumlah puskesmas, keluarga pasien kaget saat model penyapaan staf di rumah sakit dan puskesmas itu tidak ramah. Resepsionis itu perlu menyapa dengan kalimat yang santun agar pasien dan keluarganya tidak sok. Tetapi bila sapaan itu kasar, secara psikologi baik pasien maupun keluarga terganggu dan bisa semakin sakit. Ini soal hal yang sederhana, tetapi ternyata yang sederhana pun masih sulit untuk dilakukan.

Maka lengkaplah penderitaan anak bangsa; di persaingan ekonomi terhimpit, di birokrasi tertindas, di parlemen tertindih, atau inikah new barbarisme itu?

Ada baiknya, layanan publik ditingkatkan sekurang-kurangnya tidak membuat publik jengkel. Ada pendelegasian pekerjaan yang pasti dari atasan ke bawahan. Sehingga bawahan inovatif dan tidak menutupi ketidakmampuannya dalam hal melayani publik dengan menuduhkan semua pekerjaan kepada atasannya. Begitu pula publik harus memahami bila sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan bawahannya karena hal dimaksud bukan domain bawahan.

Tetapi lihatlah di instansi, saat warga masuk ke ruang tamu, sejumlah wajah resepsionis kurang santun dan menyerangap begitu saja tanpa beban. Terutama, tamu-tamu dari sisi performance tidak menampilkan visual yang berpendidikan dan tak kaya pula. Padahal, orang-orang serupa ini banyak populasinya yang tidak mengerti bahwa dirinya seolah-olah dianggap ada pada saat pemilukada. Salam dari kelompok musik Noah kepada birokrat yang membuat rumit hal yang mudah; cobalah mengerti! =

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN DIRUT PERTAMINA. Dirut Pertamina Karen Agustiawan berjalan menuju ruang tunggu setibanya di KPK, Jakarta, Kamis (7/11). Karen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Usai diperiksa hampir 10 jam, Karen terlihat tegang dan kelelahan, saat Karen menjelaskan pemeriksaannya ke wartawan. Ucapannya pun terbatah-bata.

Korupsi Juga Sedang Marak di Kemenhut?

Messi

Kembali Cetak Gol Berita di hal 8

ICW: KPK Harus Fokus Mengungkap Skandal ini JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta supaya fokus mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Pasalnya korupsi di kementerian yang dipimpin politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan itu menjelang pemilu legislatif dan presiden serta wakil presiden (pilpres) tahun depan itu sangat marak.

Desakan itu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Human Right Watch (HRW) di Jakarta, Kamis (7/11). “Calon dalam pemilu akan mencari duit dari alam yang juga akan menimbulkan konflik. Menjelang pemilu tahun depan, mereka akan mencari uang dari sumber daya alam,” kata Wakil Direktur Program HRW Joe Saunders.

Sementara anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menambahkan, salah satu modus korupsi yang

biasa terjadi di sektor kehutanan berkaitan dengan pemberian izin pengelolaan hutan yang bermasalah.

“Soal praktek SKSHH (Surat Keter-

angan Sahnya Hasil Hutan) bodong yang biasa dikeluarkan secara dokumentasi sah, tetapi secara perolehan tidak sah. Peran-peran ini bisa diambil KPK atau masyarakat sipil berkaitan informasi praktek-praktek ilegal tersebut,” papar Emerson.

Dia menilai, sejauh ini KPK be-

lum maksimal dalam mengusut korupsi di sektor kehutanan. Lembaga antikorupsi itu dinilai belum menjerat semua aktor korupsi, terutama pihak korporasi. “KPK jangan hanya menjerat aktor-aktor pelaku saja, tetapi juga harus bisa menjerat korporasi,” sambungnya.

Menurut catatan ICW, setidaknya ada tujuh kasus korupsi kehutanan dengan 26 tersangka yang ditangani KPK selama kurun waktu 2003-2012.

Sedangkan Joe mengatakan, sejauh ini vonis terhadap pelaku korupsi kehutanan juga belum maksimal. “Tren vonis kepada pelaku penjahat kehutanan 60 persen bebas di pengadilan, memprihatinkan, cukong banyak lari keluar negeri,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 22 triliun pada 2011 akibat penyelewengan di sektor kehutanan.

Kerugian itu muncul dari pajak yang tidak tertagih karena pembalakan liar dan subsidi yang tidak resmi.

Angka kerugian ini didapat dalam kurun waktu setahun setelah sistem legalitas kayu diwajibkan bagi semua pelaku industri. (gam/aji)

JELANG PEMILU 2014

KPU Sudah Miliki Data NIK dari 3,2 Juta Pemilih Bermasalah Burung Suatu hari Matrahem pergi ke sebuah toko hewan peliharaan untuk membeli burung Parkit Milik Matrawi.

Matrahem : Berapa harga yang kuning?

Matrawi : Yang Kuning 2 juta pak Matrahem : Kok Mahal Banget? Apa istimewanya?

Matrawi : Burung Parkit ini adalah salah satu yang sangat istimewa. Dia tahu ketikan dan dapat mengetik sangat cepat.

Matrahem : Kalau yang hijau?

Matrawi : Itu harganya 5 juta Pak, Matrahem : Loh Kok tambah mahal, emang dia bisa apa?

Matrawi : Karena ia tahu ketikan dan dapat menjawab panggilan telepon masuk dan mengambil catatan.’’

Matrahem : Bagaimana dengan yang merah Matrawi : itu 10 juta Pak, Matrahem : Bisa apa lagi dia?

Matrawi : Dia gak bisa apa-apa pak.

Matrahem : Gak bisa apa-apa kok lebih mahal dari yang 2 tadi kenapa?

Matrawi : Karena yang 2 tadi memanggilnya boss pak Matrahem : ?????

Cak Munali

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum berhasil mencari padanan data terhadap 3,2 juta dari 10,4 juta pemilih yang data kependudukannya bermasalah, kata Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis.

“Sejak 23 Oktober (penundaan penetapan DPT secara nasional) kami sudah menemukan 3,2 juta pemilih.

Angka tersebut tidak kami umumkan pada saat rekapitulasi pada 4 November karena saat itu kami baru mendapat proses rekapitulasinya,” kata Ferry ketika ditemui di Gedung KPU Pusat.

Perolehan angka pembersihan pemilih tersebut, lanjut Ferry, ditemukan dari sejumlah daerah antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, Jawa Barat dan Papua, dengan total 3.213.558 pemilih.

Menurut dia, data pemilih tersebut dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) bersama petugas panitia pemungutan suara (PPS).

Sebelumnya, KPU telah menetapkan sebanyak 186 juta pemilih terdaftar dalam DPT, yang 10,4 juta di antaranya ditemukan masih belum tercatat dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai basis pemutakhiran pemilih.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menjelaskan temuan KPU terhadap

10,4 juta data tersebut antara lain disebabkan oleh pemilih yang tidak mengetahui NIK mereka.

“Jadi itu bukan karena belum punya (NIK), tapi mereka tidak tahu NIK mereka sehingga tidak diberitahukan kepada petugas (Pantarlih) kami ketika pemutakhiran,” kata Hadar.

Namun, lanjut dia, tidak dapat di-

mungkiri bahwa masih ada pula pemilih yang memang tidak memiliki NIK. Persoalan pemilih terkait NIK tidak hanya pemilih yang belum memiliki NIK sama sekali. Tetapi sebagian pemilih telah memiliki NIK, hanya saja terjadi kesalahan teknis saat memasukkan dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (sidalih).

Penyebab lain tidak terdeteksinya pemilih dalam data kependudukan adalah adanya pencatatan tidak lengkap yang disebabkan penduduk tidak menghafal nomor induk kependudukan mereka.

“Seperti orang di penjara atau lapas, itu saya yakin mereka pasti punya NIK tetapi dokumen terkait itu sedang tidak dia pegang ketika petugas kami melakukan pemutakhiran,” kata Hadar di Jakarta, Selasa.

Petugas panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih) hanya bertemu dengan kepala lembaga permasyarakatan (kalapas) ketika pemutakhiran.

Selain di penjara, lanjut Hadar, temuan juga terjadi di asrama, pondok pesantren dan rumah kos tempat pelajar dari luar kota tinggal. (ant/ fran/beth)

2

EKONOMI

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II

PERBANKAN

OJK Siap Terima Pengalihan Pengawasan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerima pengalihan pengawasan perbankan mulai 1 Januari 2014 seperti yang diamanatkan UU OJK. OJK dan BI bekerja keras untuk memastikan transisi tersebut berjalan lancar.

“Akhir tahun ini tugas pengawasan oleh BI sudah beralih ke OJK. OJK dan BI sudah bekerja keras untuk meyakinkan bahwa transisi ini akan berjalan lancar.

Saya dan Pak Agus (Martowardojo, Gubernur BI-red) sudah menandatangani MoU untuk memastikan masa transisi berlangsung baik,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad seusai acara seminar yang diselenggarakan OJK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, ada beberapa area kunci untuk memastikan kelancaran transisi itu. Salah satunya ialah koordinasi antara kebijakan makro dan mikroprudensial. “BI dan OJK harus bekerjasama ketika koordinasi antara makro dan mikro

Akhir tahun ini tugas pengawasan oleh BI sudah beralih ke OJK. OJK dan BI sudah bekerja keras untuk meyakinkan bahwa transisi ini akan berjalan lancar.

Muliaman D. Hadad

Ketua Dewan Komisioner OJK

itu perlu dilakukan. Setiap kebijakan yang ditempuh oleh BI maupun OJK harus dikoordinasikan dengan baik,” kata Muliaman.

Selain itu akses kepada informasi dari kedua belah pihak harus dipastikan tidak ada persoalan. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya, baik BI maupun OJK tidak terganggu.

“Kesepakatan yang sudah kita tandatangani bisa menjadi payung kerjasama tidak hanya di level atas tapi juga di level teknis,” tutur dia.

Selain itu, Muliaman juga menyebutkan bahwa kesepakatan mengenai pengelolaan teknologi informasi dan sumber daya manusia sangat penting.

Sebab, dalam hal ini OJK

dan BI masih berbagi hal itu.

“Misalnya tentang bagaimana pegawai BI yang sekarang ditugaskan ke OJK, bagaimana perlakuannya oleh OJK. Juga gedung-gedung yang dipakai oleh OJK yang merupakan milik BI. Semua ini harus dipersiapkan supaya ada kepastian,” jelas Muliaman.

Menurut UU, OJK beroperasi secara penuh sebagai otoritas pengawas sektor keuangan mulai 1 Januari 2014. Ada pun pengalihan pengawasan pasar modal, asuransi dan dana pensiun sudah dilakukan 1 Januari 2013.

Terkendala PP Hingga saat ini kata dia, OJK belum memungut iuran kepada perusahaan yang bergerak di industri pasar modal, perbankan, dan sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberlakuan iuran belum turun. “PP-nya baru mau akan ditandatangani, kita tunggu PP-nya dulu,” kata dia.

Karena itu, Muliaman belum bisa menjawab besaran iuran yang akan dibebankan kepada industri khususnya iuran perbankan yang akan berada di bawah pengawasan OJK awal 2014 mendatang. “Nanti, tunggu saja ya,” tegasnya.

Namun demikian, dia mengaku komunikasi dengan industri jasa keuangan terkait besaran pungutan menjadi hal yang sangat penting bagi OJK. Menurut Muliaman, program kerja pihaknya yang akan dibiayai dari pungutan tersebut harus menciptakan nilai tambah bagi industri jasa keuangan itu sendiri.

“Sehingga isunya bagaimana me-recycle pungutan itu menjadi berbagai macam kegiatan yang bermanfaat buat industri.

Dengan berbagai macam program kerja dari iuran tersebut, memberikan dampak terhadap menguatnya confidence industri dan menciptakan iklim yang lebih positif,” pungkas dia. (gam)

KEUANGAN

Unit Mediasi Sengketa Segera Disiapkan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan unit mediasi untuk menyelesaikan sengketa keuangan antara institusi dengan nasabah dengan nilai diatas Rp 500 juta. Unit mediasi ini diperlukan seiring dengan meningkat pertumbuhan industri jasa keuangan. “Sekarang kasus yang terjadi itu pada umumnya di atas Rp 500 juta. Itu nanti akan kita pertimbangkan, paling tidak sengketa yang akan kita mediasi bernilai lebih besar dari Rp 500 juta,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, di Jakarta, Kamis (7/11).

Dia berharap kehadiran unit mediasi tersebut bisa memberikan rasa aman bagi konsumen dalam berinvestasi di sektor keuangan. Pada gilirannya, kestabilan industri akan terjaga. “Konsumen merasa lebih percaya diri dalam link dengan lembaga jasa keuangan,” katanya.

Disisi lain, Muliaman tidak bosan-bosan menyeru kepada pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Ini menandakan bahwa kestabilan di industri keuangan tak hanya ditentukan oleh kuatnya modal atau likuiditas. “Sudah lama kita yakin seluruh industri keuan-

gan harus dikelola dengan menerapkan prinsip kehatihatian. The way we doing business menjadi penting karena kesadaran masyarakat semakin tinggi,” tutur Muliaman.

Dia menambahkan, perilaku bisnis yang baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan jasa keuangan terkait. “Aspek yang terkait konsumen ini sudah menjadi bagian yang tak terpisah dari strategi besar korporasi dalam menjaga sustainability dan pertumbuhan perusahaan.

Sementara itu, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan pihaknya menyusun roadmap yang merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa lembaga jasa keuangan dan konsumen.

Kusumaningtuti berharap, pelaksanaan fungsi internal dispute resolution bisa dilakukan pada awal Agustus 2014. “Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan akan dilakukan melalui dua tahap, yakni internal dispute resolution dan external dispute resolution,” kata dia dalam seminar nasional di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (7/11). (gam)

ant/hermanus prihatna

PEMBANGUNAN PELABUHAN KALIBARU. Dua pekerja berjalan di atas jembatan sementara (temporary bridge) dengan latar belakang pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (7/11). Pembangunan tahap pertama Terminal Peti Kemas Kalibaru ini merupakan perluasan dari Pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan bisa beroperasi pada akhir tahun 2014 untuk meningkatkan daya tampung pelabuhan itu.

Pertumbuhan Industri Manufaktur Melorot 12-14% pada Tahun 2012 Menjadi 2-3% di Tahun 2013 JAKARTA- Pertumbuhan industri manufaktur tahun 2013 ternyata melorot tajam. Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan, industri manufaktur tahun 2013 hanya tumbuh sebesar 2% hingga 3% atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12% hingga 14%.

Penurunan pertumbuhan industri karena rendahnya daya saing produk lokal di pasar domestik. “Mengapa sekarang prediksi pertumbuhan industri hanya 2 persen hingga 3 persen bahkan minus, karena yang mengasuh berbeda, kebijakannya berbeda,” ujar Direktur INDEF Didik J. Rachbini, Jakarta, Kamis (7/11).

Saat ini kata dia, ketergantungan bahan baku lokal yang juga berkurang. Sebagai contoh, tekstil yang 99% bahan bakunya impor, industri alas kali & susu sekitar 80%, bahkan industri makanan bahan baku impor berkisar 40-50%. “Jadi masuknya barang impor ilegal terutama garmen, alas kaki, barang dari plastik masih sangat besar.

Serta hanya 7% produk industri Indonesia yang memiliki daya saing kuat melawan China,” tutur Didik.

Apalagi menurutnya, transformasi struktur ekono-

mi dari sektor pertanian ke sektor industri tidak diikuti oleh mobilitas tenaga dari sektor pertanian ke sektor industri. “Pangsa tenaga kerja terbesar masih berada di sektor pertanian, kendati sektor ini tidak lagi menjadi leading sektor. Rendahnya skill menjadi penyebab sulitnya tenaga kerja terserap ke sektor industri,” ungkap Didik.

Untuk itu Didik menyarankan agar Presiden yang harus memimpin untuk menumbuh kembangkan industri manufaktur, sebab kalau dulu relatif ada komando, komando turun kepada Menko Ekuin, maka komando itu jalan sehingga industri itu yang paling kenceng pertumbuhannya di dunia pada saat itu. “Saya bicara pada komisaris saya, semua capex dalam bentuk dollar dikurangi, karena sudah gawat keseimbangnnya, sudah tidak bagus. Jadi krisis moneter ini sekarang, krisis nilai tukar itu

akarnya dari ekspor industri yang lemah, dan percayalah, 5 tahun hingga 7 tahun lagi akan krisis lagi. Akan lebih krisis lagi kalau politiknya agak jelek,” jelas Didik.

Mengapa sekarang prediksi pertumbuhan industri hanya 2 persen hingga 3 persen bahkan minus, karena yang mengasuh berbeda, kebijakannya berbeda

Didik J. Rachbini Direktur INDEF

Krisis Rupiah Terkait dengan pelemahan rupiah, dia mengatakan adanya krisis nilai tukar rupiah dan pasar saham disebabkan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah dan DPR selama dua tahun terakhir yang tidak memberikan signal yang positif.

Dengan kelemahan tersebut maka telah mengorbankan struktur APBN menjadi

defisit ganda. Sehingga dengan adanya defisit primer tersebut maka penerimaan negara di luar utang sudah tidak lagi mampu membiayai pengeluaran pemerintah dari rencana pembiayaan yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

Didik mengatakan, kegagalan kebijakan fiskal terjadi karena kesalahan dalam mengatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat besar. Hal tersebut ditandai dari pos subsidi BBM mengalahkan pos pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji, pegawai, dan sebagainya. “Kebijakan ini terjadi selama dua tahun dan menyebabkan tekanan pada pengeluaran anggaran yang boros. Akhirnya struktur APBN menjadi rapuh karena pemerintah dan DPR saling melempar tanggung jawab untuk mengatasi masalah itu,” ujar dia.

Untuk itu menurut Didik, perlunya langkah-langkah perbaikan ekonomi yang telah rapuh untuk didesak agar segera diatasi dan janganlah bermain dengan melakukan akrobat politik sehingga APBN tersandera subsidi, dan impor BBM menguras cadangan devisa. (gam/abd)

KONSEP KEAMANAN

Ekonomi Jadi Bagian Kekuatan Kamnas JAKARTA-Kekuatan ekonomi bisa menjadi salah senjata keamanan nasional yang cukup ampuh ditengah gejolak ekonomi dunia yang belum juga mereda.

“Konsep keamanan nasional yang sekarang ini sudah kuno, bahkan konsep ini milik jaman Kerajaan Brawijaya,” ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin, dalam peluncuran bukunya “Arsitektur Keamanan Nasional” bersama Pengamat LIPI, Jaleswari Pramowardhani di Jakarta, Kamis,(7/11).

Dalam bukunya, Tb Hasannudin menyitir konsep human security atau keamanan manusia yang digunakan UNDP. Diantaranya, keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, indi-

vidu, komunitas dan politik.

“Konsep human security yang dikenalkan UNDP ini, walau bagaimanapun bukan tanpa kritik. Hal ini yang dilakukan pemerintah Kanada,” tambahnya.

Menurut Hasanuddin, economic security merupakan situasi dimana seseorang memiliki sumber pendapatan keuangan yang stabil, yang memungkinkan untuk terpeliharanya standar pemenuhan kehidupan dalam waktu dekat.

Mantan Sekmil era Presiden Megawati ini mengaku

sangat kecewa dengan konsep keamanan nasional yang

masih dipakai oleh negara untuk menjaga NKRI ini.

“Saya ini sudah judeg (kesal),

memberikan masukan soal Keamanan Nasional. Mentang-mentang kita oposisi, jadi malah dibilang kita tak paham,” ungkapnya.

Yang lebih mengecewakan, sambungnya lagi, Indonesia belum memiliki konsep dan sistem keamanan nasional yang mantap dan terintegrasi. “Saat ini, problem keamanan nasional masih menjadi momok persoalan sejak presiden pertama, hingga kepemimpinan Presiden SBY. Program leadership nasional menjadi trigger utama dalam persoalan absennya konsep dan sistem keamanan nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat militer LIPI, Jaleswari Pramowardhani mengaku Ar-

KRIMINAL

Notaris Kredit Fiktif Ditangkap JAKARTA- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Rabu (6/11), menangkap Sri Dewi (51) notaris yang bertindak sebagai pembuat akta dalam kasus pengajuan kredit fiktif di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor, Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Arief Sulistyanto menjelaskan, SD dinyatakan ikut bersalah karena merupakan notaris yang mengikat proses pengajuan kredit fiktif itu.

Tersangka SD juga diketahui membuat akta pembiayaan hanya dihadiri oleh tersangka Iyan Permana (IP) tanpa debitur lainnya.

Selain itu, SD menggunakan sertifikat tanah salinan (fotocopy) sebagai agunan.

“Ia juga menerima dana hasil kredit fiktif melalui transfer rekening sejumlah Rp2,6 miliar, ada juga tunai tapi jumlahnya mereka (tersangka IP dan SD) lupa. Ia juga menerima pemberian satu unit sedan Mercedes Benz C200,” katanya.

Atas perbuatannya, SD dipersangkakan Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat 1 KUHP atas pemalsukan dokumen oleh notaris, serta Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (ant/ ir/beth)

sitektur Keamanan Nasional yang ditawarkan Tb Hasanuddin merupakan paradigma baru dalam memandang keamanan nasional. “Konsep ini memiliki artian yang begitu luas dalam memandang faktor keamanan,” ungkapnya.

Jaleswari tak membantah pemerintah masih terpaku pada konsep-konsep lama soal NKRI, termasuk slogan NKRI harga mati. “Masalahnya batasan wilayah negara itu, juga makin kabur. Sehingga perangkat keamanan juga menjadi makin rumit,” ungkapnya.

Lihat saja, katanya, AS sendiri sedang pontang-panting mempertahankan konsep keamanan nasionalnya.

“Bagaimana tidak, beberapa negara seperti Brazil, Meksiko dan lain-lainnya menggugat soal penyadapan,” imbuhnya. (gam/abd)

3

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II

3

Liputan Khusus

Peran Pak Menteri di Balik Skandal Hambalang Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng disebut memerintahkan pengerjaan proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang sesuai keinginannya serta mendapat keuntungan Rp4 miliar dan 550 ribu dolar AS atau sekitar Rp9 miliar dari proyek tersebut.

“S

etelah Andi dilantik jadi Menpora pada Oktober 2009, dilakukan paparan awal rencana pembangunan P3SON Hambalang di ruang rapat Menpora, saat itu Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram menyampaikan status tanah Hambalang bermasalah karena belum ada sertifikat maka Andi memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah, Andi juga mengarahkan agar menambahkan asrama senior, venue olahraga ekstrim dan perkembangan dilaporkan kepadanya,” kata Jaksa Penuntut Umum I Kadek Wiradana dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Agenda dalam sidang tersebut adalah pembacaan dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora sekaligu Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut.

Akhir 2009, setelah “masterplan” Hambalang diperbaiki sesuai arahan Andi, dilakukan kembali pemaparan rencana pembangunan P3SON di kediaman pribadi Andi yang dihadiri antara lain Wafid, Deddy Kusdinar dan anggota tim persiapan pembangunan Lisa Lukitawati (CV Rifa Medika).

Saat itu Wafid menyampaikan perkiraan anggaran sekitar Rp2,5 triliun dan akan ada hambatan saat proses anggaran.

Namun Andi menanggapi dengan mengatakan, “Sudahlah, di Komisi X itu kan teman-teman saya,” ungkap jaksa Kadek.

Akhirnya Wafid meminta Deddy Kusdinar untuk merealisasikan permintaan Andi yang anggarannya akan disampaikan dalam rapat DPR. Peran Andi yang lain adalah pada akhir 2009, Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng kepada Wafid di ruangan Kemenpora dan menyatakan bahwa adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora sehingga kalau ada yang perlu dikonsultasikan silakan langsung menghubungi Choel.

Untuk mewujudkan proyek Hambalang, sekitar awal 2010 diadakan “beauty contest” atau adu konsep masterplan proyek Hambalang antara PT Metaphora Solusi Global (PT MSG) dengan PT Galeri Ide di hadapan Andi bertempat di ruangan Seskemenpora Wafid.

“Andi memuji pemaparan PT MSG dan Wafid memutuskan memakai masterplan PT MSG dan meminta PT Galeri Ide bergabung tetapi PT Galeri Ide memutuskan mundur dan meminta kompensasi Rp400 juta,” ungkap jaksa Kresno Anto Wibowo.

Kaitan DPR Sedangkan terkait proses pengajuan usulan penambahan anggaran pembangunan P3SON Hambalang, Andi minta wafid untuk berkoordinasi dengan Komisi X dan Kementerian PU untuk mengurus Hambalang Andi dan Wafid selanjutnya melakukan pertemuan di ruangan Menpora dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang bertugas di Komisi X dan Badan Anggaran DPR, yatu Mahyuddin (ketua Komisi X), Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan Nazaruddin.

Andi mengatakan APBN perubahan Kemenpora diurus Wafid dan meminta Wafid berkomunikasi intens dengan mereka dan jangan sampai ada keluhan (complain) dari teman-teman di Komisi X. “Jika ada complain, Andi menganggap Wafid gagal,” tambah jaksa Kresno.

Selanjutnya pada Januari 2010 Kemenpo-

ra mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp625 miliar dalam APBN-P 2010.

Pokja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp150 miliar dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dengan Kemenpora.

Persetujuan ditandatangani Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, Rully Chairul Azwar, Abdul Hakam Naja, dan ditandatangani anggota Pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati, dengan demikian anggaran tersedia pada tahun 2010 menjadi Rp275 miliar.

Atas persetujuan ini, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus

Wirahadi dan Rp100 juta dari Poniran, sehingga seluruhnya berjumlah Rp600 juta yang diserahkan ke Mahyudin saat kongres Partai Demokrat di Bandung.

Terlibat Terkait penyediaan jasa konstruksi yang akhirnya dimenangkan oleh Konsorsium PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, Andi juga dianggap terlibat.

Hal ini dimulai dengan Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor difasilitasi M Arief Taufiqurahman bertanya ke Wafid tentang jasa konstruksi.

Teuku Bagus dan Arief dengan difasilitasi Muhammad Tamzil menemui Andi Mallarangeng di rumahnya di Cilacap.

Teuku Bagus menyampaikan siap dan bersedia bekerja sama mendukung program Kemenpo-

ra, termasuk pembangunan P3SON Hambalang.

“Andi saat itu menjelaskan, dirinya tidak setuju dengan konsep sekolah olahraga di Ragunan karena terpisah dengan fasilitas, dia punya ide menggabungkan fasilitas belajar dengan fasilitas olahraga di satu tempat (integrated) seperti Singapura,” ungkap jaksa Atty Novyanty, Setelah bertemu Andi, Teuku Bagus meminta Arief memonitor proyek Hambalang dan harus didapat PT Adhi Karya karena sudah bertemu dengan Andi.

Dalam kesempatan berbeda di ruang Menpora, Wafid kemudian memperkenalkan Deddy ke Choel yang saat itu bersama Arief Taufiqurrahmand selaku Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I dan Mohammad Fakhruddin selaku staf khusus menpora.

Pertengahan 2010, Deddy bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Pada pertemuan itu Choel menyampaikan, bahwa abangnya Andi Mallarangeng, sudah satu tahun menjabat tapi belum dapat apa-apa.

“Maksud ucapan Choel diperjelas oleh Mohammad Fakhruddin staf khusus Menpora yang menanyakan ke Wafid tentang kesiapan memberi fee sebesar 18 persen kepada Choel untuk pekerjaan pembangunan proyek Hambalang,” jelas jaksa.

Wafid menanggapi bahwa untuk hal itu sebaiknya Choel bertemu dengan orang dari PT Adhi Karya.

Selanjutnya pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fakhruddin dan Arief dari PT Adhi Karya, saat itu Arief menyampaikan ke Choel bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam proyek Hambalang dan sebelum pertemuan berakhir, Wafid bertanya ke Choel apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel menyetujuinya dan hal ini dilaporkan Arief ke Teuku Bagus.

Penyuapan Setelah melakukan penghitungan, Teuku Bagus menyepakati permintaan tersebut dengan realisasi ‘fee’ akan diberikan melalui direktur PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso.

Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang total Andi mendapatkan dana Rp4 miliar dan 550 ribu dolar AS. Dana 550 ribu dolar AS berasal dari pengembalian uang KSO Adhi-Wika kepada Grup Permai milik M Nazaruddin yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepada Andi Alifian Mallarangeng sejumlah 550.000 dolar AS atau sekitar Rp5 miliar yang diserahkan Deddy kepada Choel.

Sedangkan uang Rp4 miliar, diperoleh didapat secara bertahap yaitu Rp2 miliar dari PT Global Daya Manunggal (GDM) yaitu perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan GOR Serbaguna.

Uang diserahkan langsung ke Choel, Rp1,5 miliar dari PT GDM diserahkan juga kepada Choel dan Rp500 juta dari PT GDM diaserahkan Mohammad Fakhruddin kepada Choel.

Atas perbuatan tersebut, negara dirugikan Rp463,668 miliar sesuai dengan perhitungan BPK. Deddy Kusdinar dalam perkara ini didakwakan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dengan denda Rp1 miliar. (ant/lid/beth)

ALIRAN “DANA HARAM” HAMBALANG

Andi Kebagian Rp 9 Miliar, Anas Kecipratan Rp 2,2 Miliar JAKARTA-Dana proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang mengalir mulai dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng hingga ke-32 perusahaan subkontraktor yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp463,66 miliar.

“Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya terdakwa dan orang lain serta korporasi yaitu terdakwa Deddy Kusdinar sebesar Rp1,4 miliar,” kata jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Dana Rp1,4 miliar itu berasal dari Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Rp1 miliar), dari perusahaan subkontraktor PT Global Daya Manunggal (GDM) sebesar Rp250 juta, Rp140 juta dari Lisa Lukotawati (CV Rifa Medika) dan Rp10 juta dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri.

Selanjutnya memperkaya mantan

Menpora Andi Mallarangeng sebesar Rp4 miliar, diperoleh didapat secara bertahap yaitu Rp2 miliar dari PT Global Daya Manunggal (GDM) yaitu perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan GOR Serbaguna.

Uang diserahkan langsung ke Choel, Rp1,5 miliar dari PT GDM diserahkan juga kepada Choel dan Rp500 juta dari PT GDM diaserahkan Mohammad Fakhruddin kepada Choel.

Andi juga tercatat menerima 550 ribu dolar AS berasal dari pengembalian uang KSO Adhi-Wika kepada Grup Permai milik M Nazaruddin yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepada Andi Alifian Mallarangeng sejumlah 550.000 dolar AS atau sekitar Rp5 miliar yang diserahkan Deddy kepada Choel.

Sekretarif Kemenora Wafid Muharam mendapatkan Rp6,55 miliar, mantan ketua umum Anas Urbaningrum mendapatkan Rp2,21 miliar yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Ketua Komisi X Mahyudin sebesar

Rp 500 juta, Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor Rp4,5 miliar, orang dekat Anas, Machfud Suroso Rp18,8

miliar, pimpinan banggar Olly Dondokambey Rp2,5 miliar.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto Rp3 miliar, direktur CV

Rifika Medika Lisa Lukitawati Rp5 miliar, arsitek PT Galeri Ide Angraheni Dewi Kusumastuti Rp400 juta, Adirusman Dault Rp500 juta.

Selanjutnya PT Yodya Karya Rp5,22 miliar, PT Metaphora Solusi Global Rp5,85 miliar, PT Malmass Mitra Teknik Rp837 juta, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves sebesar Rp94,8 juta, Imanulah Aziz selaku individual konsultan sebesar Rp378,18 juta, PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebesar Rp5,83 miliar, PT Global Daya Manunggal Rp54,92 miliar, PT Aria lingga Perkasa Rp3,33 miliar, PT Dutasari Citra Laras sebesar Rp170,39 miliar, KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya sebesar Rp144,4 miliar serta dan 32 perusahaan/perorangan sub kontrak KSO Adhi-Wika sebesar Rp17,96 miliar.

Deddy sendiri didakwakan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dengan denda Rp1 miliar. (ant/riz/beth)

4

LINTAS JATIM

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II

Warga Bawa Bambu Runcing Hadang Eksekutor SURABAYA - Puluhan warga RT/RW 1 Kalimas Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, menghalangi proses eksekusi kantor kelurahan mereka yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian, Kamis (7/11). Tidak tanggungtanggung, warga mempersiapkan diri dengan bambu runcing, sebagai tanda kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dan warga, namun tim eksekutor akhirnya mundur.

Penggusuran tersebut ditolak warga, karena dinilai hanya akal-akalan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya.

Warga juga menyesalkan sikap aparat kepolisian yang dianggap terlalu berpihak kepada PT. KAI dengan turut melakukan penggusuran.

Aparat dianggap bertindak sewenang wenang dengan melakukan upaya pembongkaran Kantor Kelurahan.

Pengacara dari pihak warga, H. Abdul Malik menyatakan bahwa tindakan aparat yang hendak melakukan penggusuran merupakan pelanggaran hukum.

"Kami sangat menyesalkan tindakan kepolisian yang telah melenceng dari tugas pokoknya, seharusnya mereka melakukan pengamanan bukan sebagai eksekutor bangunan," tegas pengacara asal Madura tersebut, Kamis (7/11).

Abdul Malik juga menyatakan bahwa PT.KAI tidak berhak menggusur Kantor Kelurahan Perak Utara karena tanah yang ditempati bangunan tersebut sejatinya milik P. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"PT. KAI tidak mempunyai hak atas lahan dan bangunan setempat, karena ini merupakan tanah milik Pelindo. Kalau memang mereka merasa memiliki, belinya kepada siapa dan mana AJBnya (Akta Jual Beli)," tambah Abdul Malik.

Hal senada diungkapkan salah satu tokoh masyarakat setempat, Abdul Ghoni, bahwa dalam hering bersama pemkot, camat pebean saat ditanya sekkota mengatakan bahwa pihak PT. KAI tidak mempunyai surat surat sebagai pemilik lahan tersebut, Senin (3/11). “Eksekusi ini terlalu dipaksakan, PT KAI mengklaim aset ini miliknya. Tapi mereka nggak bisa menunjukkan dasar hukumnya. Manuvernya sekarang sama aparat. Padahal siapa aparat? Mereka itu harusnya kan jadi pelindung dan pengayom masyarakat," tanyanya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, kedatangan tim eksekutor dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Namun ternyata tim eksekutor datang lebih awal sekitar pukul 06.00 WIB. Tim eksekutor terdiri dari

ddy/koran madura

HALANGI PROSES EKSEKUSI. Sejumlah warga RT/RW 1 Kalimas Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, menghalangi proses eksekusi kantor kelurahan mereka yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian, Kamis (7/11). puluhan pekerja dan aparat tersebut langsung dihalangi warga saat akan memindahkan barang-barang di dalam kantor kelurahan tersebut.

"Pagi-pagi jam 06.15 WIB sudah datang bawa pasukan

preman mau melakukan penggusuran sekaligus ambil barang dan aset-aset yang ada di dalam kantor kelurahan," ujar Abdul Ghoni.

Diceritakan Ghoni, warga dan tim eksekusi yang datang

UNGKAP PENCURIAN BATERAI

Siswa Mendapat Hadiah SIM Gratis SURABAYA - Polrestabes Surabaya memberi reward terhadap FZ (17) warga Wonocolo siswa kelas III salah satu SMA di Surabaya, Kamis, (7/11). Reward tersebut diberikan karena peran pelajar tersebut dalam mengungkap pencurian baterai salah satu tower seluler di Jl Prapen, Rabu (6/11).

Atas kepedulian dan keberaniannya, kepolisian lalu lintas Polrestabes Surabaya memberikan penghargaan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM). “Adik ini telah berhasil mengungkap pencurian, sesuai petunjuk Kapolrestabes, kami berikan padanya reward berupa SIM, tentunya sesuai prosedur tes praktek maupun teori," terang Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Raydian Kokrososro.

Mantan KA SPKT Polda Jatim tersebut berharap tindakan pelajar tersebut menjadi teladan bagi masyarakat. “Kami berharap juga pada masyarakat umum, apabila melihat satu kejadian, tolong laporkan pada polisi, dan ini merupakan salah satu contoh bagi kita semua," Tandasnya.

Seperti diketahui, 3 dari 4 orang pencuri bateray tower seluler, berhasil ditangkap oleh Polisi Lalu Lintas (Po-

lantas) yang sebelumnya mendapat laporan dari FZ, yang langsung dilakukan penangkapan yang sebelumnya sempat terjadi kejar kejaran di jl A.yani Saat kejadian, FZ mengaku sempat mengikuti tersangka sebelum akhirnya melapor kepada aparat ke-

polisian. "Waktu saya mau ambil KTP di kelurahan, saya melihat satpam yang mengejar mobil Senia B 1425 PZL sambil teriak maling, lantas saya ikuti mobil tersebut dan sesampai di Margorejo saya lapor polisi," terangnya, Kamis (7/11).

Aiptu Pendi yang men-

dapat laporan, lantas berkordinasi dengan anggota lantas yang berjaga di pos dolog, setelah dilakukan pengejaran terhadap mobil Senia B 1425 PZL (palsu) petugas berhasil mengamankan 3 dari 4 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.(ddy)

ddy/koran madura

UNJI MENGENDARAI MOTOR. FZ saat melakukan uji mengendarai motor untuk mendapatkan SIM gratis sebagai hadiah atas perannya dalam penangkapan komplotan pencuri baterai tower.

sempat pula melakukan adu dorong. "Hampir chaos tadi, kami sudah dorong-dorongan.

Tapi akhirnya mereka mundur," terangnya.

Hingga pukul 12.00 WIB puluhan warga masih berjaga

di depan kantor kelurahan.

Mereka masih mengantisipasi kedatangan tim eksekustor lagi.

Sementara Humas PT KAI Daops 8, Sri Winarto justru menyangkal adanya rencana eksekusi oleh timnya yang

dilakukan pada Kamis pagi.

"Nggak. Nggak ada tim eksekusi pagi-pagi tadi. Lagian jam kerja itu jam 8 pagi mulainya. Nggak mungkin kalau jam 06.00 WIB sudah mulai di lokasi," sangkalnya.(ddy)

KONFLIK SYIAH SAMPANG

Ada Titik Terang Pengungsi Kembali SURABAYA - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan ada titik terang bahwa para pengungsi Sampang yang berada di kawasan Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, dapat kembali ke kampung asal mereka.

"Hasil pembicaraan dengan para ulama di Madura, mereka terbuka untuk menerima para pengungsi karena hubungan mereka sesungguhnya saudara juga," katanya kepada pers di Surabaya, Rabu malam.

Sebelumnya, Menag bersama beberapa pejabat Pemda Provinsi Jawa Timur (Jatim) seperti asisten III Sekda setempat, Edi Purwinarto, Dirjen Pendidikan Agama Islam Nur Syam, Rektor IAIN Ampel Abdl A'la, Kakanwil Kemenag Jatim Sudjak, menemui para pengungsi itu di Jemundo.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan diisi dengan dialog tersebut, Menag mengakui ada keinginan kuat para pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya.

Tapi, ia mengingatkan juga sebelum kembali ke kampung halamannya hendaknya para pengungsi bisa ngobrolngobrol dahulu dengan pihak Pemda setempat, termasuk para ulamanya.

"Ngobrol-ngobrol dahulu itu penting, sebab dari situ

mereka bisa tahu bagaimana arti penting tentang kehidupan yang baik dengan tetangga, rukun dan damai. Sesungguhnya, siapa pun tahu, mereka itu adalah bersaudara," kata Suryadharma Ali. Abd. A'la selaku Ketua Kajian dan Rekonsiliasi Konflik Sampang, menyatakan pihaknya memang sedang mendata para pengungsi yang ingin pulang ke kampung halamannya.

"Itu artinya, intansi terkait sudah harus memikirkan dukungan logistik untuk membangun rumah di lokasi yang kini ditinggalkan pengungsi," katanya.

Pihak instansi mana saja yang terlibat untuk membangun rumah bagi para pengungsi itu, Abd. A’la belum tahu. Tapi tentu harus dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Bisa Pemda Provinsi Jatim, Bisa Kementerian Perumahan Rakyat.

Atau intansi lainnya.

Tapi, yang jelas, sebelum itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya hidup rukun di antara warga Sampang itu. Sebagai pengungsi memang harus menghormati kearifan lokal yang harus dijunjung bersama.

"Dialog perlu dikedepankan dan inisiatif harus datang dari pengungsi, sementara pemerintah hanya memfasilitasi dan tak boleh ada intervensi

dari pihak mana pun," katanya.

Ia menjelaskan para pengungsi harus steril dari pengaruh luar, namun ada saja pihak tertentu berupaya memberikan pengaruh sehingga bisa menghambat rekonsiliasi.

Kepala Kanwil Kemenag Jatim Sudjak mengatakan jumlah pengungsi Sampang di Sidoarjo tercatat sebanyak 69 kepala keluarga (KK). Selama di pengungsian, mereka mendapat perhatian berupa fasilias pendidikan bagi anakanak, pelayanan kesehatan dan termasuk pemberian uang santunan sebesar Rp1.625.000 per kepala per bulan.

Sejatinya, jika pengungsi kembali ke kampung halamannya tidak ada masalah.

Tentu sebelum itu perlu ada penyamaan persepsi. Para kiai sudah memberi pencerahan tentang arti penting hidup bertetangga, saling menghormati.

Untuk itu semua harus dipahami sampai tingkat akar rumput. Harus diperhatikan, di antara mereka harus ada dialog.

"Tidak ada pemaksaan. Pemerintah pun hanya memberi fasilitas, termasuk untuk urusan ajaran, itu bukan domain pemerintah. Tetapi lebih dekat ke kalangan ulama setempat," katanya. (ant/edy/dik)

TERAPKAN WINDOWS SYSTEM

Upaya Pelindo III Tekan Biaya Logistik Nasional SURABAYA – Sebagai wujud nyata komitmen kerjasama antara Pelindo III dengan perusahaan pelayaran petikemas domestik, telah terjadi peningkatan jumlah rute pelayaran petikemas domestik, kalau pada tahun 2012 lalu hanya 29 rute, namun hingga bulan November 2013 ini telah bertambah menjadi 32 rute.

Hal itu tak lepas dari dukungan PT Pelindo III terhadap perusahaan pelayaran yang membuka rute baru di wilayah kerjanya.

Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah pemberian previlage terhadap perusahaan pelayaran untuk melakukan ekspansi terhadap rute yang baru dirintis serta jaminan kemudahan dalam

hal pelayanan dan penyediaan fasilitas.

Salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang menjadi inovasi Pelindo III adalah Windows System on Schedule yang dirintis sejak tahun 2009 untuk rute pelayaran Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)–Pelabuhan Banjarmasin.

Dengan pelayanan Win-

dows system on Schedule ini, Pelindo III berkomitmen memberikan kepastian sandar kepada pengguna jasa (pelayaran petikemas domestic) sesuai jadwal kedatangan kapal, sehingga dapat meningkatkan kunjungan kapal dengan target Turn Round Voyage (TRV) 5 hari.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelindo III Husein Latief mengatakan bahwa penerapan sistem ini memungkinkan perusahaan pelayaran mendapatkan kepastian pelayanan jasa kepelabuhanan melalui penjadwalan kedatangan/ keberangkatan kapal. Perusahaan pelayaran dapat menekan biaya tetap yang harus

dibebankan sebagai akibat meningkatnya jumlah voyage kapal. Dengan kepastian jadwal, kegiatan operasional di pelabuhan bisa dilakukan dengan terencana, lancar dan tertib.

“Kami berinisiatif mengumpulkan perusahaan pelayaran petikemas domestik setiap akhir bulan. Kemudian kami berkoordinasi melakukan scheduling system untuk memastikan jadwal kedatangan dan jadwal sandar kapal untuk periode satu bulan kedepan. Perusahaan pelayaran yang ingin berpartisipasi dalam sistem ini diwajibkan mendaftarkan kapal dan target muatan (sesuai ketentuan yang telah disepa-

kati), dengan demikian kami dapat mengatur tambatan dan peralatan guna meningkatkan pemanfaatannya sehingga dapat tercapai optimalisasi fasilitas dan peralatan,” ungkapnya di kantornya, Surabaya, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto mengungkapkan bahwa, pelayanan berbasis Windows System on Schedule ini telah dikembangkan di beberapa pelabuhan di Pelindo III. Dan seiring perkembangan tersebut telah terealisasi beberapa rute Windows System On Schedule untuk pelayaran petikemas domestik diantaranya rute Pelabuhan Banjarmasin (Kal-

sel)–Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)–Pelabuhan Sampit (Kalteng), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)– Pelabuhan Bumiharjo (KumaiKalteng), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)–Pelabuhan Batulicin (Tanah BumbuKalsel), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)–Pelabuhan Lembar (Mataram), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)– Pelabuhan Benoa (Bali), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)–Pelabuhan Tenau (Kupang-NTT), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)Pelabuhan Makasar.

Pelindo III juga telah menyiapkan Terminal Teluk Lamong yang akan mulai

dioperasikan Mei 2014 guna mendukung pengembangan pelayanan berbasis Windows System on Schedule. Dengan dioperasikannya Terminal Teluk Lamong diharapkan dapat dibuka rute baru Windows System on Schedule dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke pelabuhan lain di wilayah kerja Pelindo III maupun pelabuhan di luar wilayah Pelindo III seperti Medan, Samarinda, Balikpapan, Bitung dan Papua. Selain itu, pengoperasian Terminal Teluk Lamong diharapkan dapat menjadi titik balik dalam mengurai kepadatan yang saat ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (ara)

LINTAS JATIM

5

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II

PENUTUPAN LOKALISASI PELACUR

PEMBAHASAN RAPBD

Pilwawali Tertunda Lagi

Pemilik Wisma Menolak, Mahasiswa Mendukung SURABAYA - Niat baik Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup seluruh lokalisasi ternyata terus menemui kendala, terutama dari pemilik wisma di lokalisasi yang hendak ditutup.

Sasaran pertama lokalisasi yang hendak ditutup adalah Moroseneng. Sebagian besar pemilik wisma yang mencari nafkah di lokalisasi yang terletak di pinggiran kota ini enggan untuk menutup usahanya. “Saya tidak tahu harus berkerja apa, namun saya tidak bisa melawan, kami tinggal menunggu pasrah saja,” ujarnya Dasinah, salah satu pemilik wisma yang berdiri sejak tahun 1986 di Lokalisasi tersebut, Kamis (7/11).

“Jika memang kawasan ini ditutup, mungkin saya mencoba membuka warung di pinggir jalan, tapi pasti nanti saya ganti berurusan dengan Satpol PP karena dianggap mengganggu,” tambahnya.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk menutup tempat terlarang tersebut tidak mampu membuat pemilik wisma luluh. Selain memberikan pelatihan khusus bagi seluruh penghuni lokalisasi, pemkot juga akan memberikan kompensasi sebesar 7 juta rupiah, bagi pemilik wisma yang menutup tempatnya dengan suka rela.

Seorang pemilik wisma, Marsono mengaku kecewa dengan perlakuan Pemkot Surabaya. Pasalnya kompensasi yang akan mereka terima dirasa tidak cukup untuk membangun sebuah usaha baru sebagai pengganti wisma yang akan dibubarkan nanti. Bahkan kompensasi yang akan mereka terima, nilainya turun menjadi 5 juta rupiah.

“Uang sebesar itu, tidak cukup untuk membuat usaha kecil sekalipun. Membuat gerobak jualan saja bisa lebih dari dua juta, sedangkan untuk membayar kontrakan saya, tiap tahunnya mencapai 9 juta rupiah,” ujar Marsono.

Marsono juga meyakini bahwa penutupan lokalisasi hanya akan membuat Pekerja Seks Komersial (PSK) menyebar dimana—mana. Hal ini terbukti sejak wacana penutupan lokalisasi digulirkan, beberapa anak buahnya memilih untuk keluar dari wisma dan menyebar ke jalan-jalan maupun beberapa tempat di Surabaya yang sekiranya masih aman.

“Saya yakin, jika lokalisasi ini ditutup pasti akan semakin banyak yang jual diri di pinggir-pinggir jalan. Asal tahu saja, kami tidak pernah memilih untuk mencari nafkah dengan cara seperti ini, kondisi yang memaksa,” ujarnya.

Menurut marsono kawasan ini tergolong tertib. “Selain pengobatannya rajin, kami juga berupaya memberikan manfaat bagi desa. Bahkan untuk pembangunan jalan kami tanggung sendiri. Apakah ini yang dibilang penyakit masyarakat,” cetus Marsono.

Sementara itu, tidak sedikit warga Surabaya yang mendukung wacana penutupan lokalisasi. Salah satunya oleh Sefry Ilhamsyah, Anggota Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya. Menurutnya, penutupan lokalisasi itu mutlak dilakukan, tidak ada alasan mencegahnya.

“Sudah jelas penutupan itu langkah positif, kok masih ditentang. Paling yang menentang hanya pemilik wisma dan PSKnya. Pemerintah harus jalan terus, tidak usah takut sama germo,” tandasnya.(ddy)

ddy/koran madura

NIKMATI SECANGKIR KOPI. Salah seorang PSK di Lokalisasi Surabaya sedang menikmati secangkir kopi di siang hari beberapa hari yang lalu.

SAPI DIJUAL. Hewan ternak sapi yang berada di Pasar Hewan jalan Achmad Yani, Surabaya saat dipajang dan siap dijual, Kamis (7/11).

ara/koran madura

Pemprov Menyarankan Petani Tebu Beternak Sapi SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengimbau petani tebu untuk bertenak sapi, pasalnya pakan sapi dapat diambilkan dari daun tebu. Hal tersebut semakin tingginya harga daging saat ini dan menurunnya jumlah populasi sapi di Jatim, sehingga peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk petani tebu.

“Petani tebu sekarang harus punya sapi, karena harga sapi sekarang cukup tinggi dan ini jelas menguntungkan petani,” ujar Soekarwo, Kamis (7/11).

Saat ini, ujar Pakde sapaan akrab Soekarwo, harga sapi untuk bobot hidup mencapai Rp 35 ribu/kg. Untuk ongkos produksi (perawatan dan pakan) hanya butuh sekitar Rp 23-25 ribu, sehingga keuntungannya sangat besar.

Menurut Pakde, dalam proses produksi (ternak) sapi yang paling tinggi adalah biaya pakan hingga mencapai 70 persen. Namun jika petani tebu mau ternak sapi, ia pun menjanjikan bakal memberikan bantuan alat pengolah pakan ternak (mini feed meal) seperti yang telah dihibahkan Pemprov Jatim.

Pakde mengatakan, jumlah sapi di Jatim 2012 lalu sekitar 5 juta ekor. Jumlah itu kabarnya menurun (dari data

PENUTUPAN LOKALISASI

BPS Jatim) yakni penurunan jumlah sapi di Jatim sekitar 1,2 juta ekor atau mencapai sekitar 24 persen menjadi 3,8 juta ekor.

“Penurunan jumlah sapi Jatim karena banyak pedagang dari Jawa Barat dan DKI Jakarta yang bawa truk ke pasarpasar di Jatim dan memborong sapi Jatim. mereka suka sapi

disini karena sehat dan dagingnya itu enak,” jelasnya.

Meski menurun, lanjut pakde, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada stok ketersediaan untuk suplai luar daerah. “Kami tetap memasok kebutuhan provinsi lain. Kontribusi suplai sapi potong Jatim sekitar 14,5% dari kebutuhan nasional,” tegasnya.

Adapun jumlah suplai untuk DKI tahun ini akan dapat suplai sebanyak 119 ribu ekor dan Jabar mendapat 104 ribu ekor. SelaIn itu, suplai juga tetap dilakukan untuk daerah lain, seperti Banten, Kalimantan Selatan, dan berbagai provinsi di Sumatera.

Tahun ini, Jatim tetap siap

ara/koran madura

DISKUSI PANEL. Paguyupan Pedagang Sapi Potong dengan Dinas Peternakan Jatim di RPH Kota Surabaya saat diskusi panel “Krisis Sapi di Jatim” , beberapa waktu lalu.

menyalurkan 288.243 ekor sapi potong untuk didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur mengatakan, hingga akhir 2012, untuk sapi potong mengalami kelahiran 992.085 ekor, pengeluaran ternak (penjualan ke luar Jatim) 169.706 ekor, pemotongan untuk konsumsi warga Jatim 520.188 ekor, dan kematian ternak 72.011 ekor.

Dari perkembangan data itu, maka pertambahan populasi sapi di Jatim 2012 mencapai 230.180 ekor. Sehingga populasi akhir dari data yang dirilis Disnak Jatim yakni sapi potong 2011 sebanyak 4.727.298 ditambah surplus 2012 sebanyak 230.180 ekor menjadi 4.957.478 ekor.

“Jika terjadi penurunan hingga 1,2 juta ekor seperti dari data BPS, maka pertanyaannya kemana sapi-sapi itu sekarang hilang dimana? Kami tidak menyalahkan data BPS Jatim, tapi data itu perlu dicermati lebih mendalam karena data parameter peternakan menunjukkan adanya pertumbuhan positif yakni kelahiran lebih besar dibanding pemotongan, pengeluaran, dan kematian ternak,” papar Maskur. (ara)

SURABAYA – Sidang Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda Pemilihan Wakil Walikota (Pilwawali) Surabaya hingga Kamis (7/11) masih berstatus skorsing.

Dalam daftar hadir peserta paripurna tercatat baru 32 anggota dewan yang hadir sejak Rabu (6/11). Hanya ada penambahan satu orang, yakni Mazlan Mansur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara total anggota DPRD Surabaya adalah 49 orang.

Pantauan Koran Madura, sidang paripurna yang diagendakan pukul 10.00 Wib tersebut terkatungkatung. Hingga pukul 15.00 Wib ruang rapat paripurna tampak sepi.

Bahkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang datang sejak pukul 10.00 Wib akhirnya sekitar pukul 11.30 Wib meninggalkan gedung DPRD Surabaya.

“Rapat belum dimulai lebih baik kita menjalankan tugas lain saja, masih banyak pekerjaan yang menanti ini,” ujar Tri Rismaharini saat akan meninggalkan Gedung DPRD Surabaya, Kamis (7/11).

Tri Rismaharini mengaku bingung rapat paripurna yang terkatung-katung sejak Rabu (6/11). Apalagi hal tersebut berdampak pada pembahasan APBD tahun 2014. Jika kondisi tersebut terus berlangsung maka akan berimbas pada pembangunan kota Surabaya. “Ini yang kita susahkan, kepentingan rakyat akan terganggu, dan pembahasan serta pengesahan APBD akan tertunda,” tegasnya.

Sementara itu, pimpinan DPRD Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengatakan, rapat paripurna dapat dilaksanakan atau dianggap kuorum jika anggota dewan yang hadir mencapai ¾ atau 37 anggota dewan.

Wisnu berharap, para politisi di DPRD Surabaya mau mengesampingkan kepentingan poltik dalam proses pemilihan wakil walikota. Jika situasi tersebut terus berlangsung, otomatis agenda sidang lainnya bakal terganggu, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. (ara)

PENYALAHGUNAAN SENJATA API

243 PSK Menerima Bantuan Rp 1,4 Miliar

Polrestabes Sidak 147 Buah Senpi Milik Anggotanya

SURABAYA – Sebanyak 243 Pekerja Sek Komersial (PSK) akhirnya menerima bantuan modal dari Kementerian sosial, setelah menunggu hampir tiga bulan setelah penutupan lokalisasi Klakahrejo, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

Total bantuan modal yang dialokasikan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 1,4 miliar.

“Dana tersebut merupakan bagian dari bantuan yang diberikan selain pelatihan keterampilan kerja,” ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos, Soni W Manalu, Kamis (7/11).

Hal tersebut dilakukan agar mantan penghuni lokalisasi Klakahrejo bisa memulai usaha baru.

Dikatakannya, bantuan dana yang diberikan Kemensos merupakan tindak lanjut dari penutupan lokalisasi Klakah Rejo pada 25 Agustus 2013 lalu. Dukungan tersebut diharapkan mampu memberikan stimulus bagi para penghuni lokalisasi untuk terjun ke profesi barunya.

Sebelum diberi bantuan modal, para PSK juga mendapat pelatihan keterampilan kerja dari pemerintah mulai dari Kemensos, Pemprov Jawa Timur, hingga Pemkot Surabaya. Ketiga instansi pemerintahan kompak memberi kontribusi penanganan

SURABAYA – Untuk mengecek kelayakan senjata api (senpi) yang dibawa anggota polisi yang berdinas di jajarannya, Polrestabes Surabaya melakukan sidak terhadap senpi yang dibawa para anggota polisi tersebut.

Sidak senjata meliputi pengecekan senpi yang dibawa para anggota, baik yang bertugas dilapangan maupun yang berada di fungsi-fungsi pembinaan, yang berdinas di Polrestabes Surabaya sendiri ataupun yang berada di polsek-polsek jajaran.

Dalam sidak yang berlangsung selama selama satu pekan tersebut, tidak ditemukan pelanggaran berat yang cukup berarti.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, sidak senjata dalam bentuk pemeriksaan rutin yang berlangsung di ruang eksekutif Polrestabes Surabaya ini adalah kegiatan rutin yang memang dilakukan provost sebagai fungsi kontrol, selama tiga bulan sekali.

“Pengecekan ini kami lakukan secara random.

Untuk jumlahnya, dalam pemeriksaan kali ini, sekitar 147 senjata dari seluruh anggota polisi yang berdinas di jajaran Polrestabes Surabaya.

Prosedur pengecekan yang dilakukan berupa pemerik-

pasca penutupan lokalisasi.

Kemensos dengan bantuan modal untuk 243 PSK senilai Rp 1 miliar lebih dan pelaksanaan bimbingan sosial selama 7 hari.

Sementara Pemprov Jatim memberikan bantuan sosial kepada keluarga rentan/ mucikari masing-masing Rp 5 juta untuk 71 orang.

Sedangkan Pemkot Surabaya lebih fokus pada pelatihan keterampilan kerja.

Soni menambahkan, Kemensos tidak sembarangan mengalokasikan dana bantuannya. Adapun alasannya selain faktor perhatian kepala daerahnya, juga karena besarnya dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Bantuan usaha semacam ini diyakini mampu membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin produktif.

Asisten IV Sekkota Surabaya, Eko Haryanto mengatakan, Pemkot tengah berusaha membuka lapangan pekerjaan baru dengan memaksimalkan pelatihan keterampilan merupakan program pemkot dalam upaya mengentaskan warga lokalisasi dari profesi lamanya.

Komitmen pemkot memberikan pendampingan pascapenutupan lokalisasi nyatanya membuahkan hasil.

Seperti yang terjadi di eks lokalisasi Dupak Bangunsari.

Di kawasan yang dulunya

terkenal sebagai pusat prostitusi kini mulai bermunculan UKM-UKM baru dan produknya cukup beragam.

Mulai dari makanan kemasan, pernak-pernik, keset, hingga aneka kue. Bahkan, cakupan bisnisnya sudah mampu menembus pasar internasional.

Sebelumnya, saat penutupan lokasilisasi pada 25 Agustus lalu, ratusan mucikari dan WTS mengamuk di hadapan Walikota Surabaya, Tri Risma Harini. Mereka berdemo membawa spanduk dan plakat berisi hujatan kepada Risma dan Pemkot Surabaya. Di antaranya, bertuliskan “Jangan lenyapkan sumber makan kami. Tolong fikirkan nasib kami, kami butuh makan. Tolong…jangan egois.”

Melihat hal itu, Risma pun mendatangi para PSK dan merebut salah satu plakat yang dibawa oleh salah satu PSK yang berada di barisan paling depan. Saat itu, PSK yang membawa spanduk tidak mau menyerah. Akibatnya, bentrok antara Risma dan massa tidak terhindarkan. Petugas kepolisian dan Satpol PP langsung mengamankan Risma dari kerumunan massa.

Sementara para massa tak bergeming dan melanjutkan unjuk rasa. (han)

ddy/koran madura

MEMERIKSA SENPI. Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Marsudianto saat memeriksa senpi beserta dokumen suratnya.

saan surat-surat identitas kepemilikan senjata api oleh anggota yang membawa senpi tersebut. Selain itu, si pembawa senjata api juga dilakukan pemeriksaan kesehatannya, apakah masih layak memegang senjata api, “ ujar Setija.

Setija menyatakan bahwa seluruh senpi yang disidak dalam kodisi baik dan dilengkapi surat resmi yang masih berlaku. “Dalam tahapan terakhir ini pimpinan kemudian memeriksa satu persatu senpi yang disidak.

Hasilnya, dari seluruh senpi yang diperiksa kemarin, untuk masalah surat-surat, masih berlaku. Namun, untuk senpinya, banyak ditemukan yang masih kotor,” lanjut Setija.

Menyikapi hal tersebut, Polrestabes membagikan minyak senpi atau lantak kepada seluruh anggota, khususnya anggota yang senpinya masih kotor.

Masih menurut Setija, pemeriksaan senpi secara rutin ini, selain untuk terus memantau kelengkapan surat-surat yang dibawa pemiliknya, juga untuk mengontrol penggunaan senpi tersebut. Jangan sampai terulang kasus penembakan oknum anggota Brimob yang terjadi di Cengkareng beberapa waktu lalu.(ddy)

6

PROBOLINGGO

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235| TAHUN II

GEDUNG

Pemkot Ambil Alih Probolinggo Plaza PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo harus belajar untuk bersabar. Pasalnya, untuk mengambil alih bangunan gedung “Probolinggo Plaza” yang ada di Jalan Panglima Sudirman (Pangsud) itu, Pemkot membutuhkan waktu selama 30 tahun lamanya.

“Untuk mengambil alih gedung itu, menunggu 30 tahun lamanya,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, As’ad Anshori kepada wartawan, Kamis (7/11).

Jawaban pengambil alihan itu, saat gelar hearing Komisi A bersama pihak PT Avila Prima, Rabu (6/11) kemarin. Dalam hearing itu, PT Avila Prima sebagai pihak yang membangun gedung tersebut diwakili oleh Herry. Sedangkan pihak Pemkot diwakili oleh Kabag Hukum, Agus Hartadi, Didik Sudiknto sebagai Ketua Tim Advokasi dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Danang Prasetyo sebagai anggota tim advokasi.

As’ad menjelaskan, untuk mengambil alih gedung

Probolinggo Plaza itu memang tidak mudah. Terbukti, hearing dewan dengan agenda penyelesaian gedung tersebut sudah terhitung ke delapan kalinya. “Hearing ini sudah yang ke delapan. Baru kemudian sekarang ditemukan jawabannya,” imbuh politisi PKNU itu.

Berdasarkan data, perjanjian antara Pemkot dengan PT Avilla itu dilakukan pada tahun 1987 silam, sejak pemerintahan Walikomadya Probolinggo, Latief Anwar.

Sedangkan Pemkot baru boleh mengambil alih gedung tersebut pada tahun 2017 mendatang.

“Jadi bukan sekarang, tapi pada tahun 2017 mendatang Pemkot baru boleh mengambil alih gedung Probolinggo Plaza itu,” tandas As’ad lagi. Sementara itu, Ketua tim advokasi, Didik Sudiknyo menjelaskan, Pemkot akan mengambil alih gedung Probolinggo Plaza itu secara keseluruhan. Baik secara fisik maupun secara pengelolaannya.(ugi).

HARUS BERSABAR, Jawaban pengambilalihan Plaza Probolinggo itu, saat digelar hearing bersama Komisi A dan pihak PT Avila Prima.

PASAR

Paguyuban Pertanyakan Retribusi PKL PROBOLINGGO - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) mempertanyakan soal penarikan retribusi.

Pasalnya, di Kota Probolinggo masih banyak PKL yang belum ditarik retribusi. Salah satunya, PKL yang ada di jalan dr. Sutomo.

“PKL di jalan itu sampai sekarang belum ditarik retribusi,” ujar Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Alif kepada wartawan, Kamis (7/11).

Tak hanya di jalan itu, namun di daerah jalan Cokroaminoto, Jalan Pahlawan dan beberapa lokasi yang

menjadi tempat mangkal PKL, hingga kini belum dilakukan penarikan. Padahal Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak Pemkot dengan paguyuban sudah dilakukan.

“MoU-nya sudah dilakukan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Padahal MoU tersebut sudah diketahui oleh Walikota,” katanya.

Banyaknya PKL yang belum ditarik retribusi, justru dinilai merugikan pihak Pemkot. “Kan eman tidak ditarik

retribusi. Paguyuban sendiri mau menarik juga tidak enak.

Makanya, sampai sekarang kita mempertanyakan soal itu. Kenapa bagian pendapatan tidak menarik retribusi terhadap sebagian PKL yang ada di Kota Probolinggo,” tandasnya.

Di Kota Probolinggo, jumlah PKL sebanyak 3000 orang. Angka itu merupakan jumlah keseluruhan. Sementara PKL yang masuk data di paguyuban hanya sebanyak 900 orang.

Untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan PKL, tahun 2014 mendatang paguyuban akan melakukan pendataan. Pendataan itu dilakukan karena hampir setiap tahun data PKL terus bertambah.

“Kalau ada program dari pemkot, PKL yang tidak terdata tidak akan mendapatkan bantuan. Karena yang mendapatkan bantuan tersebut hanya PKL yang sudah masuk data paguyuban,” terang dia.

Untuk menertibkan keberadaan PKL, paguyuban tidak hanya cukup berdiam diri. Namun terus melakukan pembinaan berupa penataan soal kebersihan yang harus tetap dijaga.(ugi).

BANTUAN SISWA MISKIN

Dewan Temukan BSM Tidak Tepat Sasaran PROOLINGGO - Bantuan Siswa Miskin (BSM) kini mulai menjadi sorotan sejumlah kalangan. Di Kota Probolinggo, ada sejumlah sekolah yang disinyalir penyaluran BSM tidak tepat sasaran.

Tidak tepatnya sasaran tersebut, siswa yang katagori berasal dari keluarga mampu, ternyata juga mendapatkan BSM. “Ini kan sudah tidak tepat sasaran,” ujar seorang anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Abd Aziz kepada wartawan, Kamis (7/11).

Padahal, kata dia, BSM tersebut peruntukannya untuk siswa dari keluarga miskin. Namun, fakta di lapangan masih ada temuan penyaluran BSM diberikan kepada siswa dari keluarga mampu. “Saya sering mendapatkan laporan, kalau penyaluran BSM itu tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Aziz mengatakan, persoalan BSM yang disinyalir tidak tepat sasaran itu sudah ia bahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Bahkan, pihaknya sempat meminta kepada Diknas setempat agar melakukan pengawasan secara ketat soal penyaluran BSM itu. “Kita sudah minta kepada Diknas agar melakukan pengawasan secara ketat

kepada setiap sekolah terkait penyaluran dana BSM itu,” terang dia.

ran,” timpalnya.

Salah satu contoh, orangtua siswa yang bekerja sebagai PNS. Nah, siswa seperti itu, menurut dia, tidak layak mendapatkan BSM. “Kalau siswa yang orangtuanya bekerja PNS kan tidak layak mendapatkan BSM itu. Namun kenyataannya, banyak siswa yang orangtuanya PNS, tetapi mendapatkan BSM,” tandas anggota FKB itu.

Tidak tepatnya sasaran tersebut, siswa yang kategori berasal dari keluarga mampu, ternyata juga mendapatkan BSM. Sayangnya, Aziz tidak menjelaskan, sekolah mana saja di Kota Probolinggo yang disinyalir penyaluran BSM itu tidak tepat sasaran. “Pokoknya ada beberapa sekolah. Saya seringkali mendapatkan laporan dari masyarakat kalau penyalurannya kurang tepat sasa-

Sementara itu, Kepala Diknas Kota Probolinggo, Endro Suroso hingga berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat. (ugi).

Fenomena Gunung Es Penderita HIV AIDS Terbongkar Kasus Tertinggi dari Kalangan Ibu Rumah Tangga PROBOLINGGO - Tingginya angka pengidap penyakit HIV AIDS di Kabupaten Probolinggo sedikit mengejutkan, pasalnya jumlah penderita penyakit tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Endang Astuti, jumlah pengidap HIV AIDS terus mengalami peningkatan. Karena penyakit tersebut seperti halnya fenomena gunung es. “Semakin terus ditelusuri penyakit tersebut mengalami kenaikan jumlahnya,” katanya kepada wartawan, Kamis (7/11).

M e n u rutnya, jumlah penderita dari tahun 2000 sampai dengan Oktober 2013 jumlah penderitanya mencapai 604 orang dengan rincian 418 orang yang masih hidup dan176 orang telah meningal dunia. Dari jumlah tersebut yang sebanyak 75 persen dari jenis kelamin perempuan sedangkan yang 25 persennya dari golongan

kaum laki-laki.

“Ini terungkap ketika ada kebijakan untuk mencari pengidap penyakit HIV AIDS guna mencegah penularannya penyakit yang berbahanya itu,” tandas Endang Astuti.

Endang Astuti menambahkan, penderita yang paling banyak mengidap penyakit berbahaya itu. Lanjut, Endang dari kalangan ibu rumah tangga. Karena penularan terhadap ibu rumah tangga

tersebut disebabkan kecerobohan dari s u a m i n y a .“ Ke m u n g k i n a n besar suaminya suka jajanan kepasangan lain. Sehingga dampaknya kepada istriistrinya,” terangnya.

Sedangkan daerah yang paling banyak penderita HIV AIDS di Kabupaten Probolinggo yakni di daerah Kecamatan Paiton, Kraksaan, Besuk, Dringu dan Krucil dan Kecamatan lainnya hanya berkisaran angka satuan penderita.”Kemungkinan daerah tersebut, banyak temapttempat lokalisasi,”beber Endang Astuti.

Sementara itu, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Ismail Panji, membenarkan tingginya pengidap penyakit tersebut. Sebab penyakit tersebut pemerintah saat ini benarbenar serius mencegah pe-

nularannya. Sehingga data tersebut terus mengalami penambahan sejalan dengan upaya itu. “Jadi kasusnya seperti gunung es, kalau dicari maka terus akan terlihat,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga terus melakukan upaya pencegahaan dengan melakukan upaya sosialisasi akan bahaya penyakit tersebut , kepada sekolah-sekolah SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Probolinggo.“Karena penyakit tersebut sekarang banyak menular lewat terlalu seringnya gonta gati pasangan. Bukan lagi dari jarum suntik,” pungkas Ismail Panji.(fud)

BISNIS

Penjual Terompet Musiman Mulai Marak PROBOLINGGO – Meski penghujung tahun masih tinggal satu bulan lagi, penjual terompet musiman di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo mulai marak.

Seperti disepanjang jalan Kota Kraksaan, beberapa penjual terompet menjajakan dagangannya dengan berbagai ukuran dan bentuk.

Salah satunya, Karmin (38) warga asli Kota Solo Jawa Tengah ini yang sudah dua minggu lalu menggelar lapak dagangan terompet.

“Kalau tahun ini, penjualan terompet kertas menurun dan pedagang banyak beralih menjual terompet plastik. Disamping tahan lama, terompet plastik juga tidak akan rusak kalau terkena hujan seperti musim sekarang,” bebernya kepada wartawan, Kamis (7/11).

Harga terompet plastik ini bervariasi. Kalau ukuran kecil, dijual seharga Rp15 ribu. Sedangkan ukuran be-

sar, dijual Rp 20 ribu. “Tapi masalahnya, pembeli masih sedikit. Paling, dalam sehari yang laku hanya 3-5 buah,” terang Karmin.

Karmin menambahkan, menjual terompet ini hanya dilakoninya saat momen jelang tahun baru saja alias musiman. Sedangkan setiap harinya, dirinya sebagai buruh serabutan. “Untuk terompet kertas, saya juga menjual. Tapi karena musim hujan, saat ini tidak saya keluarkan takut rusak,” tandas Karmin.

Tak hanya itu, terompet jenis kupu-kupu dijual seharga Rp10.000, jenis naga Rp10.000-Rp12.000, dan jenis kerucut panjang seharga Rp5.000. “Saya jual terompet dengan harga yang berbeda-beda, yang paling mahal terompet jenis naga, karena bentuknya besar dan cara membuatnya sulit, dan yang paling murah terompet jenis kerucut,

pertengahan terompet jenis kupu-kupu, ya laumayan walaupun ini usaha musiman tetapi lumayan,” paparnya.

Sementara itu, pedagang lainnya, Iwan mengaku, tahun ini omzet penjualan terompet menurun dibanding tahun lalu. Pasalnya, kalau tahun lalu meski perayaan tahun baru masih lama, sudah banyak pembeli yang memburu terompet, terutama kalangan ibu-ibu. “Sekarang ini turun dibandingkan tahun lalu,” cetusnya.

Dia mengatakan, untuk berjualan terompet ia menyediakan modal awal sebesar Rp 250 ribu. Sementara keuntungan yang diperoleh minimal Rp 50 ribu per hari dalam kondisi normal. Sedang pada saat hari H, lanjut dia, keuntungan dapat mencapai Rp 200 ribu - Rp 300 ribu.

Hal senada dikemukakan pedagang terompet musiman

Jumaenah. Menurut ibu dua orang anak ini, meskipun terompet yang dijualnya bukan buatan sendiri, namun dari setiap penjualan terompet mendapatkan keuntungan rata-rata Rp 2.500.

“Kalau dalam sehari terjual 10 terompet, maka bisa mendapatkan Rp 25 ribu. Lumayan untuk membeli lauk,” kata perempuan yang sudah ditinggal suaminya dua tahun silam.

Mengenai harga terompet tersebut, lanjut dia, harganya bervariasi mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 25 ribu per buah. Hal itu tergantung dari bahan dan modelnya.

“Kalau hanya menggunakan bahan karton dijual lebih murah dibandingkan yang terbuat dari bahan campuran plastik dan karton. Namun yang umum diminati anak-anak adalah dari bahan karton yang memiliki hiasan ber warna-warni,”pungkas Jumaenah.(hud).

BUDAYA

7

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO. 0235 | TAHUN II

Maaf untuk Bapak dan Emak Cerpen : Benazir Nafilah*

Puisi: MUSYFIQ* ANALEKTA ;m/i 1/ Serampai rindu mengendap pada senja mengabut berkisah pada malam pualam tentang_aku yang dilindas waktu ;sebentuk sabotase mengingatmu lalu kau tumbuh serupa kembang dikuncup bidara aku memetikmu sebelum embun, lalu kau mendarahiku serupa sepadang sajak nyala tahukah, darahku bersimbah menjadikanmu kata yang tak usai kueja _hanyut melebur dalam sajakku.

2/ Adalah surga yang jatuh diputikmu Lesup terpahat rindu Sementara pagi mengembul mengeringkan pelan Aku menjemputmu dengan sebilah mawar yang hampir melayu disajakku Aku menanamnya seusai september yang bisu Terimalah sebagai setandan melankoli; mawarku merindumu 3/ Jika malam mengisahkan awan yang berpendar serupa kunang Aku melukismu, sebasah perjumpaan semu Sementara sengaumu yang berserakan dirintik hujan Seakan meminangku menjadi gerimis Meresap diseonggok tanah; menguap Menjadi embun yang berarak Lalu pecah menumpah hujan 4/ _Malam berkincir memekikku Pada lipatan waktu yang memburuku Dipenghujung syair rembulan keseribu aku menemuimu dipusara tempat menunggu.

2013

MEMORANDA BASAH _mengenangmu Bulan meruncing menusuk rindu perlahan setelah hujan, nganga luka yang menyisahkan gerimis sekutip sujud yang terus saja basah seakan garang mengusir malam, menjadi pualam baru saja sekelabat sajak yang kilap tegak serupa alifmu, melahirkan bayi yang sulit kutebak “lantas diranting mana kau sisakan gelegak tawa yang tak sampai gunung memekiknya sementara embun meleburmu serupa abu” Disebaris musim tersingkap layu aku merampungkan tangis yang tak mungkin reda untuk hari ini serumpun kisah beku dipadang rindu menjelma sederai bayang yang melumut meringkuk dirapat rusuk.

2013

TUKIMIN MELUKIS KOTA (2) tukimin melukis kota. dengan jemarinya ia guratkan kota yang telah berubah. wajah-wajah manusia muram. `berapa banyak rumah yang harus di tumbangkan,tukimin?berapa sawah berubah menjelma rumah mewah?` kau tak menjawabnya dengan kata-kata. karena apa? (takutkah engkau untuk mengatakannya dengan mulutmu?) tukimin melukis kota. warna-warna memar tumpah ruah di kanvas, meledak juga tangisnya dilukisan kota yang terbakar!

Sumenep, 2013 *) Lahir pada tanggal 18-9-1993. Aktif di LPM RETORIKA dan hidup di Komisariat PMII STKIP PGRI Sumenep.

Puisinya dimuat di media lokal dan interlokal. Antologi puisinya, Perempuan Bertubuh Ombak (mubaprint, 2009), antologi bersamanya, Seperempat Waktu (PPAPrint 2010). Sekarang tercatat sebagai mahasiswa Pend.

Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumenep.

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

wan masih putih dan udara lembab. Pagi yang cerah meski mendung menyelimuti kedua mataku.

Entah alasan aku hidup satusatunya apa? yang jelas sejak aku ditinggal suamiku, rasanya langit biru menjadi abu-abu.

Bagaikan berjalan sendiri memikul utang akibat suamiku suka main judi dan janda. Seperti berada di ribuan orang tuli sekaligus buta. Seperti tak mau tahu apa persoalan hidupku.

Bahkan keluarga suamiku tak mau memikul utangnya, alasannya tidak menikmatinya.

Mungkin wajar. Tapi jujur aku tak kuat dengan semua ini. Aku memohon ampun kepada Ilahi Robbi. Aku bukan menyesali hidup di dunia, bukan juga menyesali mempunyai suami seperti dia. Namun aku lelah dengan situasi yang membelitku kini. Semua perhiasan yang aku punya sudah ludes terjual sebelum suamiku meninggal seminggu lalu. Sapi juga sudah berpindah tangan. Sawah yang tergadai belum sempat ditebus. Satu-satunya yang ada hanyalah sepeda motor yang sudah ringsek akibat kecelakaan itu.Haruskah rumah satu-satunya peninggalan orang tuaku harus aku jual untuk menutupi semua hutanghutang itu.

Masih aku ingat ketika Abah dan Emak memeras keringat bekerja di sawah dengan Bagok, sapi yang menemaninya membajak sawah setiap hari, hingga bisa punya rumah ini. Lalu, ketika mereka tiada beberapa tahun lalu, perlahan harta kami habis. Aku takkan menjual rumah ini.

Apapun yang terjadi.

Sebulan ini aku menjalaninya dengan penuh perjuangan. Aku anak tunggal yang dulunya penuh cinta dan serba cukup, kini berubah menjadi pekeja keras. Tanganku yang lembut berubah seperti kebalikan amplas.

Makin bekerja makin dirasa kasarnya.

Aku mendengar keluarga suamiku tengah menjual tanah dengan uang melimpah. Tapi aku bisa apa. Mereka tertawa renyah sedang temperatur badanku panas sekaligus menggigil.

Aku bergidik ketakutan saat mende-

ngar orang-orang berteriak di depan rumah. Tak jarang di antara mereka menendang pintu rumahku dengan kasar.

Maka aku putuskan untuk menjualnya segera. Setelah melunasi hutang suamiku, maka aku akan membeli rumah di dekat gunung yang lebih murah harganya. Banyak yang datang untuk melihat rumahku. Bahkan salah satu debt collector itu ingin membelinya beserta isinya, temasuk membeliku. Aku menolaknya.

Aku kembali ke dalam kamar.

Langit mendung semakin menghamili kesedihanku. Aku harus mengalami semua ini. Merelakan segalanya. Tapi tidak untuk harga diri. Sudah cukup aku kehilangan semuanya. Tapi tidak untuk satu itu.

Maka aku jual rumah satusatunya harta yang tersisa. Makelar itu sungguh mencekikku. Tak hanya minta jatah 2,5% seperti seharusnya.

Dia juga minta tambahan 5 juta lagi karena telah mencarikan pembeli yang mau membeli lebih tinggi daripada pembeli sebelumnya.

“Kang, aku sepertinya akan keluar rumah satu bulan lagi, karena harus mencari rumah pengganti untuk

ditinggali”, ucapku pada Kang Mi’ing, si makelar.

“Tidak terburu-buru, atau kau tinggal denganku saja”,jawabnya.

“Lagipula badanmu masih montok, kenapa tidak menyanyi lagi Mel”, tambahnya.

Memang aku dulunya penyanyi dangdut. Suamiku dulu yang paling sering maju untuk menyawerku.

Aku kira dia mencintaiku. Nyatanya, janda-janda sesama penyanyi dangdutpun dia sawer. Termasuk temanku sendiri. Cukup…

Tapi benar juga ucapan Si Mi’ing itu. Kenapa aku tak menyanyi lagi.

Badanku masih semok. Lalu aku berpose di depan kaca memastikan omongan Kang Mi’ing. Suarakupun masih serak seperti ketika perawan tiga tahun lalu. Siapa tahu aku tak perlu menjual rumah ini. Lagipula, belum masuk uang tanda jadinya, pikirku dalam hati. Hanya saja Mi’ing bilang, akan ada yang membeli dan akan dilunasi akhir bulan ini. Masih ada waktu kan?

Awal aku kembali bekerja, aku tak menemui banyak kesulitan. Pasalnya aku sudah kenal dengan sebagian besar orang yang terlibat di sini.

Tukang gendangnya masih Abang Jo, peniup sulingnya masih Akang Dede.

Si Devi temanku dulu masih nyanyi di sana. Ya, aku diterima kembali dengan mudah. Hampir aku frustasi dengan isi manusia dan carut marut di dalamnya.

Namun, uang yang aku dapati tak seperti dulu. Hal ini aku maklumi, aku tak semuda dulu. Banyak sainganku.

Temanku yang muda dan masih perawan lebih digandrungi. Meski aku sudah berusaha, aku tak bisa menepatinya. Debt collector itu kembali menagih. Maka aku segera menyuruh Kang Mi’ing untuk melunasi pembelian rumah ini. Terpaksa.

Rumah yang aku tempati kini hanyalah seperdelapan dari rumahku sebelumnya. Ruang 3x9 meter ini membatasi ruang gerakku.

Sempit. Tidak ada tanaman. Aku tak bisa bernafas leluasa. Abah, Emak, maafkan aku sudah menjual hasil jerih payah kalian. Tapi sungguh aku tak kuat dengan beban hidup ini.

Tapi, Abah dan Emak jangan risau di alam sana. Aku tak akan menggadaikan harga diriku. Aku janji Abah.

Demi kalian. Demi Indonesia Mak. Meski Indonesia mulai kehilangan martabatnya di mata dunia, tapi anakmu ini tak akan rela menjual harga dirinya. Biarlah aku tak punya apa-apa, tapi harga diri jauh lebih berharga dari semuanya.

Aku benar-benar terpuruk tanpa kalian. Ridho kalian aku rasakan sekarang, saat aku memohon restu untuk menikah dengan Bang Brodin tapi kalian tak merestuinya. Tangisku tumpah di atas sajadah. Entah Allah mengenalku atau lupa karena lama aku tak bertamu pada-Nya. Masih aku ingat, wajah Abah meregang nyawa ketika terkena serangan jantung gara-gara tahu Bang Brodin mabuk-mabukan dengan seorang janda di rumah kosong sebelah rumah. Dan Emak yang kepikiran menyusul Abah tak lama kemudian. Abah, Emak, maaf aku harus merelakan surat tanah ini berpindah tangan.

“Ya, saya jual rumah ini”, kukatakan pada pembeli dengan tangan gemetar dan berlinang airmata ketika menyerahkannya.= Agustus 2013 *) Penulis, Tinggal di Kabupaten Sumenep - Madura.

Merefresh Jiwa Oleh: M. Kamil Akhyari* Survei Yayasan SET terhadap kualitas acara televisi pada periode April-Mei 2009 menyebutkan bahwa 47,2 persen responden menilai acara televisi di Indonesia tidak memberi contoh dan perilaku yang baik. Hanya 32 persen responden yang menilai kualitas acara televisi baik. Acara terbaik didominasi program berita.

S

aat ini sepertinya juga tidak jauh beda. Bahkan sebagian tayangan berita cenderung memojokkan lawan politik. Namun demikian belum banyak masyarakat yang cerdas memilah dan memilih tayangan televisi yang pas, utamanya untuk anak-anak yang usianya masih rentan. Karena disadari atau tidak tiap adegan yang mata lihat dan suara yang masuk ke telinga disimpan dalam memori otak dan membentuk imajinasi dan sugesti.

Dalam ilmu psikologi, apa yang kita lihat dan dengar sangat mempengaruhi pembentukan jiwa. Dan terhadap imajinasi itulah kita memberi makna, entah bahagia atau tidak. Artinya, orang yang sering melihat hal-hal positif tentu memiliki sugesti yang bagus dan kemu-

dian membentuk yang bagus pula dalam persepsi dan perilaku, demikian juga sebaliknya (hlm. 90).

Imajinasi dan sugesti hal yang sangat membangun atau mengganggu seseorang.

Hasil penelitian menyebutkan, anak yang sedari kecil sering menonton film kepahlawanan atau mendengar dongeng kepahlawanan punya kecenderungan memiliki karakter seperti tokoh difilm atau dongeng itu.

Namun, kalau sedari kecil diberi tontonan film horor atau diceritakan cerita horor, bisa jadi anak itu tumbuh menjadi orang yang penakut atau suka menakutnakuti orang lain (hlm. 91).

Agar tidak terjerumus ke dalam imajinasi dan sugesti negatif, kita perlu menyeleksi setiap imajinasi dan sugesti yang masuk, dan kalau sudah terjerumus masuk kita harus melakukan klarifikasi, sehingga kita tidak

terganggu atau tersiksa. Karena kalau dibiarkan akan menarik dan menciptakan hal-hal negatif pula.

Dalam konteks ini, maraknya tauran pelajar seperti beberapa waktu lalu tidak menutup kemungkinan karena pengaruh imajinasi dari tontonan TV, karena hampir setiap saat dalam layar kaca kita diperlihatkan “tauran” antar pejabat negara.

Kalau penilaian ini benar maka untuk memberantas tauran kiranya tidak cukup hanya memperkaya wawasan intelektual, tapi juga perlu memperkaya wawasan emosional.

Di negeri ini, orang yang terus memperkaya wawasan emosional masih belum banyak. Indikasinya, lembaga-lemabaga pemulihan jiwa belum seramai rumah sakit, padahal tidak sedikit orang yang sakit jiwanya. Bahkan, orang-orang yang

mendatangi psikolog masih distigmakan negatif. Mereka biasanya orang-orang yang sakit jiwa. Dan sebagian orang malah masih menganggap profesi psikolog sebagai hal yang tabu.

Hal itu berbeda dengan di negara Barat. Di Eropa, keberadaan seorang psikolog seperti halnya dokter, bahkan ada yang dinamakan psikolog pribadi. Belum dianggap pentingnya menyisihkan tabungan untuk memeriksakan kondisi jiwa di negeri ini karena terkait dengan kebutuhan hidup. Ada yang dianggap lebih mendesak untuk dipenuhi ketimbang memeriksa kondisi jiwa, yaitu perut.

Namun kondisi ekonomi bukan alasan untuk membiarkan jiwa dalam keadaan gersang. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, kita bisa menyirami jiwa yang gersang untuk selalu sejuk tanpa harus mendatangi psikolog.

Dalam buku setebal 152 halaman itu, Dedy Susanto memberikan teknikteknik sederhana pemulihan jiwa yang sudah terlanjur terkontaminasi imajinasi dan sugesti negatif untuk kembali fitri. Sekalipun disampaikan dengan bahasa sangat sederhana, menerapakannya bukan hal yang mudah.

Selamat Memulihkan Jiwa!= *) Guru SMPI Nurul Ishlah dan SMK Nurul Huda, Kecamatan Bluto, Sumenep.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

88 Atletico Sempurna

OL AHRAGA Messi Cetak Gol Lagi JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO. 0235 | TAHUN II

JUMAT 8 NOVEMBER 2013

BARCELONA - Striker Barcelona yang juga pemain terbaik dunia tiga kali berturut-turut, Lionel Messi, akhirnya mencetak gol lagi setelah puasa tidak bikin gol pada empat pertandingan terakhir di La Liga Spanyol.

MADRID - Atletico Madrid memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Champions musim ini, setelah memetik nilai sempurna, yaitu 12 poin di Grup G hasil dari empat kali menang. Nilai mereka dipastikan tidak terkejar lagi Zenit St Petersburg yang berada di peringkat kedua Grup G dengan poin lima. Kalaupun Zenit menyapu bersih dua laga terakhir dan Atletico kalah dalam dua laga tersisa, Diego Costa dan kawan-kawan tetap unggul satu poin dari Zenit. Artinya, Atletico maju ke babak 16 besar sebagai juara grup.

Kepastian ini dicapai setelah melumat tim dari Austria, Austria Vienna dengan empat gol tanpa balas pada laga Kamis (7/11) dini hari WIB di Stadion Vicente Calderon. Empat gol Atletico itu masing-masing dicetak oleh Miranda, Raul Garcia, Filipe Luis, dan Diego Costa.

Menanggapi capaian ini, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone mengaku sangat senang dengan hasil yang diraih anak-anak asSaya bahagia uhnya. “Saya bahagia dengan kerja tim ini dan kami dengan kerja sukses mencapai babak 16 tim ini dan kami besar hari ini. Saya puas kasukses mencapai rena tim memainkan sebuah babak 16 besar pertandingan yang luar hari ini. biasa. Kami mencetak gol pertama pada waktu yang sangat tepat dan ini cukup mempermudah kami di babak kedua. Para pemain saya sama sekali tidak mengalami tekanan untuk menang karena hal itu sudah dituntaskan pada babak pertama,” ujar pelatih asal Argentina itu.

Dia melanjutkan, “Selalu penting melakukan latihan tendangan bebas dan mendapat untung dari persiapan untuk laga ini. Kami masih memiliki dua laga melawan tim kuat yaitu Zenit dan Porto, tetapi kami sudah sedikit tenang menghadapi tim-tim ini. Sebab posisi kami sudah aman di babak 16 besar.”

Menjelang dua laga sisa, Simeone yang saat masih aktif sebagai pemain pernah merumput bersama Atletico Madrid dan Inter Milan memastikan akan melakukan rotasi pemain guna memberi kesempatan bermain kepada tim pelapis.

Sedangkan striker Atletico kelahiran Brasil yang memilih bermain untuk Tim Nasional Spanyol Diego Costa menilai, timnya layak masuk ke babak 16 besar Liga Champions. Kami tahu kemenangan hari ini sangat penting karena hasil imbang yang diraih Zenit dan FC Porto.

Kami layak masuk ke babak 16,” kata Costa. (espn/aji)

Free Kick!

Aksi Diving Ashley Young Dikritik Keras LONDON - Mantan bek Liverpool Dietmar Hamann mengeritik perilaku pemain sayap Manchester United (MU) Ashley Young yang suka melakukan diving atau menjatuhkan diri di kotak penalti lawan, meski tidak berbenturan secara keras dengan pemain lawan. Menurut Dietmar, apa yang dilakukan pemain ini jauh lebih buruk dari yang dilakukan striker Liverpool Luis Suarez.

Young dikecam karena cepat menjatuhkan diri meski hanya tersentuh pemain lawan. Saat melawan Real Sociedad di Liga Champions Rabu (6/11) dini hari lalu, dia melakukan diving sehingga melahirkan tendangan penalti untuk MU. Beruntung, Robin van Persie yang mengambil tendangan penalti itu gagal menjalankan tugas dengan baik dan MU pun hanya bermain imbang tanpa gol melawan Sociedad.

Sebelumnya, Young juga melakukan aksi seperti itu saat MU melawan Crystal Palace di Liga Utama Inggris.

“Ashley Young jauh lebih buruk dari Suarez. Ini penipuan hanya untuk mendapat hadiah tendangan penalti,” kata Dietmar Hamann kepada talkSPORT. Dia menambahkan, “Kadang Anda memang harus lebih hati-hati karena Anda perlu melindungi diri saat berbenturan dengan pemain lawan. Bila ada pemain lawan yang “menerkam” Anda, secara insting, Anda harus melompat untuk melindungi diri. Tetapi Young sama sekali tidak melindungi dirinya sendiri. Padahal sentuhan terhadapnya biasa saja, tetapi reaksinya berlebihan yaitu terjatuh lalu berguling-guling. Saya hanya mau bilang kepada Young, bila Anda ingin bertahan di dalam pertandingan hingga 10 tahun ke depan, hentikan perilaku buruk itu.”

Ada desakan terhadap Young supaya meminta maaf kepada mereka yang dirugikan akibat tindakan purapuranya itu seperti yang dilakukan bek Fulham Sascha Reither yang meminta maaf kepada striker MU Adnan Januzaj karena melakukan pelanggaran tetapi luput dari pengamatan wasit dan asisten wasit pada Sabtu lalu.

Hanya saja, Ketua Football Association atau FA Gordon Taylor menekankan permintaan maaf bukan sebuah pilihan. (espn/aji)

Puasa Messi diakhirinya dengan membukukan dua gol ke gawang AC Milan saat Barcelona menjamu tim dari kota mode Italia itu pada pertandingan lanjutan Grup H Liga Champions di Camp Nou, Kamis (7/11) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Barcelona menang 3-1. Satu gol lainnya dibuat oleh Sergio Busquets.

Pada laga ini Barcelona mengandalkan trio Messi, Neymar, dan Alexis Sanchez di lini depan. Tidak mau memetik hasil imbang seperti ketika bertandang ke Milan dua pekan silam, tuan rumah tampil langsung menekan sejak menit pertama. Setengah jam pertandingan berjalan, Messi membuka keunggulan melalui eksekusi penalti.

Gol ini berawal dari pelanggaran bek Milan Ignazio Abate terhadap Neymar di kotak terlarang yang berujung kepada penalti untuk Barca. Messi tidak menyiakan peluang tersebut dengan mengecoh Christian Abbiati. Selang sepu10’ Messi 40” Messi 53’ Iniesta

luh menit, tuan rumah sukses menggandakan keunggulan.

Memanfaatkan tendangan bebas Xavi Hernandez, Sergio Busquets yang tidak terkawal menjebol gawang Abbiati melalui tandukannya.

Namun, sesaat jelang turun minum, gawang Victor Valdes kebobolan menyusul kesalahan antisipasi Gerard Pique terhadap umpan tarik Kaka yang menyebabkan bola bergulir ke gawang sendiri.

Melihat timnya memiliki peluang untuk menyamakan keadaan, arsitek Milan Massimiliano Allegri memasukan Mario Balotelli untuk menambah daya gedor di interval kedua. Peluang pertama Balotelli tercipta ketika laga baru berjalan lima menit. Mantan pemain Manchester City itu menerobos melalui sisi kiri pertahanan Barca sebelum melepaskan tembakan, tetapi usahanya belum membuahkan hasil setelah Valdes mampu mengantisipasi dengan baik.

Jual beli serangan terus terjadi. Pada menit ke-59, Barca hampir memperlebar keunggulan melalui tembakan Andres Iniesta di luar kotak penalti yang masih bisa ditepis dengan susah payah oleh Abbiati. Di menit 73, gantian Neymar yang mengancam. Bintang asal Brasil memperlihatkan kemampuannya dengan melewati empat pemain untuk menem-

3

FC BARCELONA

1

bus kotak penalti Milan, tetapi penyelesaian akhirnya masih melebar sehingga gagal mencetak gol perdananya di Liga Champions.

Terus menerus digempur, benteng pertahanan “Rossoneri” akhirnya runtuh juga pada menit ke-83. Bekerjasama dengan Cesc Fabregas, Messi tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Abbiati yang dengan tenang berhasil mengelabui sang kiper untuk menutup laga dengan tiga poin mutlak.

Dua gol Messi itu menambah jumlah koleksi golnya di Liga Champions musim ini menjadi enam. Lebih manis lagi, gelontoran gol Messi ini memastikan “Azulgrana” lolos ke fase knock out.

Menanggapi keberhasilan Messi mencetak gol, pelatih Gerardo Tata Martino kembali menegaskan bahwa dia tidak pernah ragu dengan kemampuan Messi dalam merobek jala lawan. “Leo (panggilan Messi) bermain sangat bagus.

Ia tajam, menunjukan kecepatannya, dan lebih baik ketika bermain satu lawan satu,” puji Martino.

Sedangkan soal kekalahan timnya dari Barcelona, pelatih Milan Massimiliano Allegri mengakui timnya kalah kualitas dari Barcelona.

“Barca tetaplah Barca dan mereka menunjukan sebagai tim yang lebih kuat. (espn/aji)

AC MILAN

Nocerino 32’

57% Umpan Sukses

92

1 1 13 3 8 7 23

3 3 5

Penguasaan

Bola

43% Umpan Sukses

80%

MAN OF THE MATCH LIONEL MESSI Akurasi umpan Sentuhan Peluang Gol Dribel

KARAKTERISTIK BERMAIN + KEKUATAN Kuat Penyelesaian Kuat Dribel Kuat Shot Jarak Jauh Kuat Umpan Kuat Umpan Terobosan Kuat Umpan Kunci Kuat Penguasan Bola Free kick Langsung Kuat

- KELEMAHAN Duel Udara Lemah

ANTONIO NOCERINO Midfielder

Menang Bola Atas

92% 63%

ANDRES INIESTA Midfielder

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

9 91%

STATISTIK PERTANDINGAN 3 5 12 9 19 16 17

Lionel Messi (kanan) mendapat selamat dari Neymar (kiri) usai mencetak gol ke gawang AC Milan dalam laga grup H Liga Champions, Kamis (7/11) yang berlangsung di Stadion Camp Nou

Menang Bola Atas

37%

Penguasaan

Bola

Dua Tim London Bungkam Tim-tim Jerman LONDON - Dua tim asal London, Arsenal dan Chelsea, tampil gemilang pada pertandingan Liga Champions, Kamis (7/11) dini hari WIB yang berlangsung secara terpisah. Hebatnya lagi, kedua tim Ingrgris ini sama-sama mempermalukan dua tim dari Jerman. Chelsea melumat tamunya, Schalke 04 dengan tiga gol tanpa balas pada laga di Stamford Bridge. Sementara Arsenal melunasi dendamnya atas Borussia Dortmund dengan skor tipis 1-0 pada laga di Signal Iduna Park.

Di Stamford Bridge, Samuel Eto’o tampil gemilang bersama “The Blues”. Pemain yang baru didatangkan dari Anzhi Machakhala, sebuah klub dari Rusia, pada jendela transfer musim panas lalu memborong dua dari tiga gol Chelsea. Pemain internasional Kamerun ini mencetak gol-golnya pada menit ke-31 dan 54. Sedangkan satu gol lainnya dibukukan oleh pemain pengganti Demba Ba pada menit ke-83.

Tiga gol dari dua penyerang ini merupakan jawaban paling sahih atas kritikan pelatih Chelsea Jose Mourinho terhadap barisan depan klub London Barat tersebut yang mandul sejak awal musim. Dalam satu bulan terakhir baru para pemain depan Chelsea rutin mencetak gol. Fernando Torres yang tidak dimainkan pada laga ini akibat cedera juga sudah menjawab kritikan Mourinho dengan gol-gol yang dilahirkannya di Liga Utama Inggris dan Liga Champions.

“Ia (Eto’o) telah dua ta-

STATISTIK PERTANDINGAN

7.8

0 4 11 6 33 5 19

MOTM WILSHERE

Umpan Sukses

78% 49%

Penguasaan

Bola

Jack Wilshere merayakan golnya ke gawang Borussia Dortmund bersama rekannya Mesut Ozil, pada laga antara Arsenal vs Borussia Dortmund. hun (di Anzhi) bermain tanpa motivasi besar. Ketika Anda berada di kondisi itu, maka Anda akan kehilangan ketajaman dan bahkan kehilangan hasrat,” kata Mourinho memuji pemain yang pernah bersama-sama di Inter Milan.

Dengan tambahan tiga poin itu, Chelsea kini bertengger di puncak klasemen Grup E dengan sembilan poin dari tiga kemenangan dan satu kekalahan.

Schalke menguntit di posisi kedua dengan koleksi enam angka.

Sementara itu, Arsenal membayar tuntas kekalahan 1-2 mereka dari Borussia Dortmund di Emirates dua pekan silam. Pada dini hari kemarin, mereka mempermalukan Dortmund 1-0 di depan publiknya sendiri dengan gol tunggal Aaron Ramsey pada menit ke-62.

Gol ini berawal dari umpan silang Mesut Oezil

ke dalam kotak penalti yang disundul Olivier Giroud kepada Ramsey. Nama terakhir kemudian mengelabui Neven Subotic sebelum menaklukan Roman Weidenfeller dengan tembakan terukurnya.

Tambahan tiga poin membuat wakil Inggris merajai puncak klasemen Grup F dengan sembilan poin. Diikuti Napoli yang pada laga terpisah di San Paolo menang 3-2 atas Marseille, dengan raihan angka serupa tetapi kalah dalam selisih gol. Sedangkan Dortmund berada dalam posisi terjepit karena tercecer di posisi ketiga dengan enam poin.

Meski memimpin grup, pelatih Arsenal Arsene Wenger meminta anak-anak asuhnya tetap fokus. Sebab dengan tersisa dua laga, posisi mereka di babak 16 besar belum aman betul. Langkah mereka akan ditentukan hingga laga terakhir. (Sky Sports/espn/aji)

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

8.5 MANOFTHEMATCH SAMUEL ETO’O

5/2 Eto’o menghasilkan 5 peluang dan 2 gol

50 Sentuhan terhadap bola

Dalam laga antara Chelsea versus Schalke 04, Samuel Eto’o menjadi bintang permainan. Eto’o menyumbang dua dari tiga gol kemenangan Chelsea atas tamunya itu.

Umpan Sukses

1 4 13 2 28 6 7

82% 51%

Penguasaan

Bola

Taneyan Lanjang JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235 | TAHUN II

JUMAT

8 NOVEMBER 2013

1 9

PEMERINTAHAN DESA

Tak Ada Target Laksanakan Pilkades BANGKALAN - Belum terlaksananya pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan hingga hari ini, tampaknya tak membuat risau kalangan eksekutif dan legislatif.

Karena PemerinSiti Fatonah R tah Kabupaten Sekretaris DPRD setempat maupun Bangkalan DPRD Bangkalan tak mematok target pelaksanaan pilkades harus digelar secepatnya. Terkecuali memang benarbenar mendesak.

"Sekarang sebagian besar Badan Permusyawaratan Desa sudah terbentuk dan dilantik, maka sekaranglah saatnya mereka bekerja," kata Siti Fathonah Rachmaniah, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, saat menjelaskan sejauh mana perkembangan pelaksanaan pilkades.

Ditanya mengenai target yang ditentukan pemerintah maupun legislatif atas pelaksanaan pilkades, Fatonah mengakui kedua belah pihak tidak menentukan target terkait hal tersebut. Pertimbangannya, kata Fatonah memaksakan terlaksanya Pilkades berpotensi menimbulkan konflik horizontal, yang dapat menggangu kondusifitas pemerintahan desa.

"Tidak ada, Mas. Tidak ada target yang kami tentukan, saya pikir hal seperti ini tak dapat ditargetkan, jika itu dilakukan dikhawatirkan akan mengganggu suasana kondusif di desa. Jangan sampai suasana yang sudah kondusif menjadi bermasalah akibat adanya target pelaksanaan pilkades," paparnya.

Namun demikian, Fatonah berharap agar pelaksanaan pilkades bisa dilakukan secepatnya. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga telah mempersiapkan mekanisme pilkades yang kini tengah diajukan melalui Badan Legislatif. Beberapa mekanisme baru yang akan diatur ulang diantaranya terkait pembatasan perpanjangan masa bhakti Pjs Kepala Desa yang sejauh ini belum diatur dan tidak memiliki batas berapa kali perpanjangan bisa dilakukan, dan sanksi bagi BPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. (dn/rah)

Mengejar Prestasi

B

agi Sunawiya, prestasi adalah segalanya. Untuk mengejar impiannya itu, gadis kelahiran 25 Maret 1996 ini, giat belajar. Tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan di sekolahnya, dia pun otodidak mengasah pengetahuannya.

Maka tak mengherankan, kesuksesan berpihak kepadanya. Pada 2009, dia juara satu tahfid di Madrasah Nasy’atul Muta’allimin, Candi. Tidak hanya itu, srikandi asal Bunpenang, Dungkek, Sumenep ini pun meraih juara II MTQ se-Timur Laut (Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, dan Gapura), yang diselenggarakan di MA tersebut.

Selain itu, prestasi yang juga diintainya kini adalah Bahasa Arab. Sebab menurutnya Bahasa Arab merupakan bahasa langit. Bahasa yang kini mulai mensejajari bahasa asing lain di dunia. Dengan menguasai Bahasa Al-Qur’an itu, diharapkan bisa memudahkan langkahnya mengejar prestasi lain yang lebih gemilang di masa mendatang. Semua itu hanya bagian dari ikhtiar, akhirnya Tuhan juga yang menentukan. Kesadaran itulah yang membimbingnya menjalani kehidupan ini dengan mata menatap ke bawah. Menyadari betapa sebenarnya prestasi yang diraih tidak ada artinya bila membuatnya merasa gagah.

Siswi kelas III ini meyakini prestasi tidak hanya menjadi kebanggaan, namun juga sangat bermanfaat. Setidaknya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Bila ditopang dengan kemampuan bahasa langit, optimisme hidup seseorang tentu akan semakin baik. (rah)

Sunawiya

Pelajar

ant/saiful bahri

DEMO RASKIN PAMEKASAN. Aktivis Aliansi Insan Muda Pamekasan (AIMP) menggelar unjuk rasa di depan gudang Bulog, Pamekasan, Jatim, Kamis (7/11). Mereka menuntut Bulog untuk melakukan distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) secara tepat dan menghentikan pembuatan data fiktif serta transparansi pendistribuasiannya. Berita Halaman 12

Jamaah Haji Ditinggal di Madinah 3 Kloter Tiba dengan Selamat Disambut Isak Haru Keluarga PAMEKASAN - Seorang jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan, Madura, terpaksa ditinggal di Madinah, saat jamaah yang lain pulang ke tanah air. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, Kamis (7/11), semua jamaah haji tiba di Pamekasan sepulang menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima di tanah suci, kecuali Maftuhah.

Warga Desa Tobungan, Kecamatan Galis ini tidak bisa pulang menemui keluarganya di Pamekasan, karena sedang menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.

Jamaah haji yang datang merupakan kelompok terbang (kloter) 35,36, dan 37.

Sedangkan Maftuhah termasuk dari kloter 35. Selain itu jamaah di kloter 35 itu berkurang enam jamaah yang pulang lebih awal dan tidak mengikuti shalat sunnah arbain di Masjid Nabawi Madinah. Lima jamaah diantaranya karena ada tuntutan pekerjaan dan satu jamaah karena sakit darah tinggi.

Di Lapangan Pendopo Ronggosukowati, Ketua kloter 35 , Ahmad Jailani

mengatakan jumlah awal jamaahnya saat berangkat ke tanah suci sebanyak 445 orang, namun saat kepulangan menjadi 438 orang jamaah. “Satu orang masih tinggal di Madinah untuk menjalani perawatan dan akan pulang bersama dengan kloter lain, sedang enam orang pulang

lebih awal setelah menjalankan ritual haji secara sempurna,” kata Jailani.

Kedatangan jamaah haji Pamekasasn diterima Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asyari, jajaran Forpimda, Kepala Kantor Kemenag serta jajaran dan kepala SKPD di Pendopo Ronggosukowati.

ali syahroni/koran madura

KEDATANGAN JAMAAH HAJI. Suasana penyambutan kedatangan jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan, Kamis (7/11). Satu orang jamaah masih berada di Madinah karena menjalani perawatan akibat sakit.

INFRASTRUKTUR SEKOLAH

Mereka tiba sesuai waktu yang dijadwalkan, jamaah haji kloter 35 tiba pukul 15.00 WIB, disusul kloter 36 pada pukul 17.00 WIB, dan kloter 37 pada pukul 19.00 WIB. Lokasi penyambutan mereka yang sebelumnya hanya 5 lokasi, bertambah satu lokasi, yakni di Pondok Pesantren AtTauhid, Desa Panempan.

Kloter 35 diturunkan di titik Pendopo Rongkosukowati dan di SDI Nurul Hikmah. Jamaah kloter 36 selain di Pendopo Rongkosukowati, di UD Chair, dan di lapanagn Mako Brimob Nyalaran. Sedang kloter 37 diturunkan di Pendopo Rongkosukowati, di Pondok Pesantren At-Tauhid Panempan, dan di kampus STAI AlKhairat Palengaan.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Pamekasan, Ahmad Nawawi mengatakan seharusnya dari tiga kloter itu ada 1.203 jamaah, namun tiga diantara mereka meninggal secara syahid di tanah suci.

Ia menjelaskan selain tiga kloter itu, masih ada satu kloter lagi yang saat ini masih ada di tanah suci, yakni kloter 63 yang dijadwalkan akan tiba di Pamekasan pada tanggal 18 November mendatang.

“Tidak seperti kedatangan tahap pertama, jamaah kloter 63 hanya akan diturunkan di satu titik, yakni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Panyepen,” ungkapnya.(oni/muj/rah)

APBD 2014

Sekolah Rusak Mulai Dijauhi Siswa

SUMENEP – Sejumlah bangunan sekolah yang sudah tidak layak dijadikan tempat belajar mulai ditinggal siswanya. Seperti SDN Bragung 3, Kecamatan GulukGuluk. Banyak siswa di sekolah tersebut lebih memilih sekolah swasta. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1980 itu hingga saat ini belum diperbaiki.

jarang datang ke sekolah ini. Guru yang mengajar terbatas. Semuanya berjumlah 6 guru, 2 PNS 4 non PNS,” terangnya.

Syaiful, salah satu siswa sekolah tersebut, berharap pemerintah segera memperbaiki sekolahnya. Sehingga konsentrasinya tidak mudah pecah. ”Mudahan-mudahan pemerintah peduli terhadap sekolah kami, sehingga dapat belajar lebih konsentrasi seperti siswa lainnya yang sekolah di lembaga yang lebih layak,” harapnya.

Pantauan Koran Madura, atap dan jendela sekolah bolong. Saat turun hujan siswa tidak dapat melakukan proses belajar mengajar, sebab ruang kelas digenangi air. Hal itu membuat siswa tak betah dan banyak yang pindah ke sekolah lain.

“Saat ini jumlah total siswa sebanyak 32. Satu di antaranya tidak aktif, ikut orangtuanya ke Kalimantan,” ujar Samauddin, guru PNS Bragung 3, Senin (4/11). Jumlah penduduk di desa tersebut sekitar 9000 jiwa.

Merosotnya siswa di sekolah ini diduga karena para wali murid lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang bangunanya lebih bagus. SDN Brangung 3 dinilai kurang layak sebagai tempat belajar.

Bahkan, kata dia, kepala sekolahnya merangkap jabatan dengan menjadi kepala sekolah di SDN Penanggungan 1. “Akibatnya, kondisi sekolah kurang diperhatikan karena kepala sekolahnya

TAK LAYAK DITEMPATI. Sejumlah siswa SDN Bragung III Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sedang bermain di sekolahnya yang tak layak ditempati proses belajar mengajar karena rusak.

Saat wartawan Koran Madura, mengunjungi sekolah tersebut, dari 6 lokal gedung sekolah yang ditempati untuk belajar mengajar hanya 4 ruang. Dua ruang lainnya tidak ditempati karena selain rusak juga tidak ada siswanya.

Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik saat dikonfirmasi mengatakan masih akan melakukan koordinasi. “Kami masih akan melakukan koordinasi untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi sebenarnya SDN Bragung 3,” ungkapnya.(sai/mk)

sai/koran madura

DPRD Minta Segera Dibahas SAMPANG - Keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 menjadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang geram.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengurangan Keuangan Daerah, selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober sudah dibahas.

Ketua Komisi A DPRD Hoda’i mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD tahun 2014 merupakan salah satu tanda kebobrokan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Sampang, karena pembahasan keuangan tersebut selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober 2013 sudah dibahas. Namun hingga saat ini belum juga dibahas.

“Keterlambatan ini menjadi bumerang bagi kami, karena sesuai Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengurangan Keuangan Daerah, selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober, mestinya harus ada program 100 hari. Namun, untuk pemerintahan yang baru itu tidak ada,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso ketika dikonfirmasi mengatakan APBD 2014 akan ditetapkan sebelum akhir tahun 2013, karena untuk tim anggaran masih belum selesai dan sampai sekarang masih tiga dinas yang belum selesai, salah satunya dinas pendidikan. (jun/lum)

10

SUMENEP

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO. 0235 | TAHUN II

DARI SUMENEP

Tembakau Petani Terancam Tak Bisa Terjual Dewan : Pemerintah Lobi Gudang untuk Buka Kembali

GURU DIDUGA SELINGKUH

Dewan Minta Disdik Tindak Tegas SUMENEP – Komisi D DPRD Sumenep meminta disdik menindak tegas guru PNS yang diduga selingkuh. Sepasang PNS yang kepergok berduaan di atas kapal di Pelabuhan Kalianget, Rabu (7/11) dinilai telah mencoreng dunia pendidikan.

Anggota Komisi D DPRD Nur Asyur mengatakan, jika memang benar dugaan tersebut, disdik sebagai leading sektornya harus tegas dalam memberikan sanksi. ”Tindakan itu sudah jelas mencoreng nama baik para pendidik, apalagi saat ini orangnya masih aktif mengajar. Makanya disdik segera bertindak tegas,” pintanya.

Politisi PKS itu mengaku akan memantau disdik agar tidak main-main dalam memberikan sanksi. ”Kami tidak akan main-main, jelas itu masalah moral. Makanya kami terus akan mematau perjalan itu sampai selesai,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas

Pendidikan A. Shadik tidak banyak berkomentar. Ia melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kabid Ketenagaan Disdik Sumenep. ”Maaf kalau masalah itu sudah bukan tanggung jawab kami, karena sudah dilimpahkan terhadap Kabid Ketenagaan. Silakan saja langsung ke Bapak Fajarisman,” katanya kepada Koran Madura.

Sementara ketika dikonfirmasi ke Kabid Ketenagaan Disdik Fajarisman, tidak banyak memberikan keterangan. ”Maaf saya masih ada tugas dinas di Bogor. Silakan konfirmasi kepada Kasi Ketenagaan TK/SD H. Afandi,” terangnya dalam pesan singkatnya.

Mapolsek Kalianget, Rabu mengamankan sepasang guru PNS. SB (inisial, laki-laki) warga Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, dan H (inisial, perempuan) warga Pamekasan.

Keduanya diduga telah menikah siri sekalipun sudah memiliki keluarga. (edy/mk)

KEKERINGAN

Krisis Air Bersih Masih Berlangsung

SUMENEP – Sekalipun di sebagian daerah sudah memasuki musim penghujan, hingga saat ini masih terdapat ribuan hektate tanaman tembakau yang belum dipanen. Petani tembakau yang belum memanen tembakaunya mulai resah.

Ribuan hektare tanaman tembakau yang belum dipanen tersebut terancam tidak bisa terjual. Dua gudang besar di Kota Sumekar, seperti Gudang Garam dan Wismilak sudah tutup.

Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dishutbun Nasah Bandi menjelaskan, tutupnya dua gudang itu memang sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebab, saat membuka gudang, pasti sudah ada agenda tonase pembelian. ”Target pembelian tembakau dari dua gudang itu sudah tercapai. Maka, pasti melakukan penutupan,” ucapnya.

Dua ribu hektare tanaman tembakau yang belum dipanen merupakan dari lahan sawah. Sedangkan dua gudang itu sudah tidak lagi membeli tembakau sawah.

Saat ini hanya membeli tembakau yang ditanam di gunung dan tegal. ”Bisa jadi, tembakau sawah tidak bakal terserap. Lagian meski bakal, kan tidak bisa membeli juga,” ujarnya.

Sementara, khusus tembakau gunung dan tegal, pembelian yang dilakukan oleh dua gudang tersebut sudah melebihi target. Gudang Garam sudah membeli 1.700 ton dari target 1.600 ton.

Sementara Wismilak sudah membeli 300 ton dari target 250 ton.

Kendati demikian, menurut Nasah Bandi, pihaknya masih akan melakukan

koordinasi dengan beberapa gudang, baik yang ada di Kabupaten Sumenep maupun yang ada di luar Sumenep.

“Untuk di gudang yang ada di Sumenep kami bisa melakukan lobi. Namun, untuk yang ada di luar kota Sumenep kami tidak bisa berbuat banyak. Tapi, kami yakin bisa terserap semua,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komis B DPRD Sumenep Bambang Prayogi menyesalkan tutupnya dua gudang itu.

Sebab, tembakau petani masih banyak yang belum terjual. “Kami berharap pemerintah kembali melobi gudang untuk membuka kembali, sebab masih banyak tanaman petani yang belum panen,” katanya.

Bambang menjelaskan bahwa lambatnya petani menanam tembaku bukan ada unsur kesengajaan, tapi karena faktor cuaca. ”Penutupan gudang itu tidak mempertimbangkan azas kepentingan masyarakat.

Alasan melebihi kuota, itu merupakan hal klasik. Tidak ada alasan untuk membeli tembakau petani, kami lihat kualitasnya cukup bagus,” ungkapnya. (sym/yat)

Seorang petani sedang memanen tembakau di ladangnya. Belum diketahui apakah tembakaunya akan terjual karena dua gudang besar di Sumenep sudah tutup.

DATA PEMBELIAN TEMBAKAU PETANI SUMENEP (Gudang Garam dan Wismilak)

1.600 Ton

TARGET

250 Ton 1.700 Ton

REALISASI

300 Ton

Diolah dari pemberitaan Koran Madura oleh: M. Kamil Akhyari

DUGAAN PUNGLI BOS

UPT Pendidikan Sapeken Terancam Disanksi

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan air bersih. PDAM Sumenep sampai saat ini masih mendropping air bersih ke sejumlah daerah yang membutuhkan.

SUMENEP – Meski di sebagian daerah sudah hujan, namun krisis air bersih hingga kini masih berlangsung. Dan dalam beberapa hari terakhir diperkirakan akan terus berlangsung.

Hal itu karena intensitas hujan yang turun belum maksimal.

Sehingga, debit air mencukupi kebutuhan warga.

Untuk itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum menghentikan dropping air ke berbagai daerah yang mengalami krisis air bersih. Hingga akhir bulan Oktober kemarin, PDAM sudah mendropping 94 tangki air bersih ke daerah yang membutuhkan.

Direktur PDAM Sumenep, Zainal Alim, mengatakan, dropping air bersih itu sesuai permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. ”Kami akan tetap melayani dropping air bersih selama ada permintaan dari BPBD maupun masyarakat yang membutuhkan. Sebab, wilayah Sumenep belum sepenuhnya masuk musim Kami akan tetap penghujan,” Kata Zainal Alim, melayani dropping Rabu (6/11). air bersih selama Total dropping air bersih ada permintaan pada musim kemarau tahun dari BPBD maupun 2013 yang dilakukan PDAM masyarakat yang sebanyak 94 tangki, lebih membutuhkan. rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, Sebab, wilayah PDAM mendropping lebih dari Sumenep belum 100 tangki. sepenuhnya masuk ”Kalau dilihat dari kebumusim penghujan. tuhan air bersih pada musim kemarau tahun ini, memang Zainal Alim menurun dibandingkan tahun lalu. Sesuai data yang kami Direktur PDAM terima, untuk dropping air bersih tahun 2013 sebanyak 94 tangki, sedangkan tahun lalu di atas 100 tangki,” terangnya.

Sementara daerah yang menjadi objek dropping air bersih pada tiap musim kemarau, meliputi Kecamatan Saronggi, Lenteng, Bluto, Ganding dan Talango.

Katanya, pengeriman air bersih ke daerah rawan kekeringan, tidak hanya dilakukan PDAM, melainkan juga dilakukan dinas terkait serta partai politik. ”Pengiriman air bersih ke daerah rawan kekeringan tidak melulu dari PDAM, melainkan melalui Dinas Sosial, PMI dan partai politik. PDAM hanya melayani pembelian air dan jasa pengiriman atas nama institusi masingmasing,” imbuhnya. (edy/yat)

SUMENEP – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memastikan akan memberikan sanksi kepada oknum UPT Kecamatan Sapeken yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jika terbukti.

Namun, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Sumenep Fajar Santoso belum bisa memastikan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada UPT Sapeken. Disdik masih akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. ”Kami masih akan klarifikasi terlebih dahulu soal kebenarannnya.

Supaya datanya akurat. Baru setelah itu bisa ambil tindakan,” ungkapnya.

Apabila dalam pemanggilan nanti terbukti ada

pungli, BOS tidak digunakan sesuai aturan, pihaknya akan menindak tegas. Apabila, memang ditemukan ada pelanggaran berat, bisa dipecat. ”Tindakan pelanggaran apapun tidak akan dibiarkan. Semua akan diproses dan akan diberlakukan sanksi,” ujarnya, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Fajar mengungkapkan, apabila dalam evaluasi yang dilakukan pihaknya ditemukan ada perbuatan melawan hukum, pihaknnya akan merekomendasi ke kejari atau ke kepolisian. ”Intinya, jika ada kerugian negara penegak hukumlah yang mengusut. Kami hanya dari sisi disiplin dan etik saja,” ungkapnya.

Dugaan tindakan pungli dana BOS dinilai sangat mencoreng dunia pendidikan.

Tindakan pelanggaran apapun tidak akan dibiarkan.

Semua akan diproses dan akan diberlakukan sanksi

Fajar Santoso

Kabid Dikdas Disdik Sumenep ”Seharusnya UPT Pendidikan mengikuti ritme petunjuk teknis (juknis). Kalau di luar juknis jangan menggunakan dana BOS, jelas itu melanggar,” katanya.

Secara terpisah Ketua

Komisi D DPRD Moh. Subaidi mengapresiasi langkah disdik. Apabila memang terbukti ada pelanggaran pihaknya meminta untuk diberikan sanksi tegas. ”Disdik jangan hanya menunggu bola saja.

Silakan diusut ke lapangan, supaya datanya lebih valid.

Kalau terbukti langsung disanksi,” katanya.

Menurut Politisi PPP ini, pihaknya akan terus membackup langkah disdik. Bahkan, pihaknya juga akan melakukan investigasi ke lapangan. ”Kami juga akan bergerak menelusuri ini.

Sebab, jika dilihat dari data angka nominal yang diduga dipungut cukup besar. Makanya, ini perlu diseriusi sejumlah pihak,” ungkapnya.

Sementara Kepala UPT Kecamatan Sapeken, Jailani,

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget Anda

Klik dan unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

mengklaim kebijakan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan, dana yang diterima pihaknya tidak menggunakan dana BOS. ”Itu sudah kesepakatan kepala sekolah. Bukan dana BOS yang kami gunakan. Jadi, itu sangat tidak benar,” tuturnya.

Dugaan pungli itu hampir terjadi di 29 SD. Pungutan yang ditarik mulai Rp 1,7 juta, Rp 2 juta, hingga Rp 2,8 juta. Alasan pungutan itu untuk supervisi dan pembinaan, pembuatan proposal rehap, proposal kegiatan Ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim auditor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat. (edy/yat)

SUMENEP

11

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO. 0235 | TAHUN II

Transport Raskin Ditengarai Mengendap Dana yang Tak Tersalurkan Rp 401.126.221

SUMENEP - Dana transportasi beras untuk keluarga miskin (raskin) untuk kepulauan diperkirakan tidak dibayar utuh. Informasinya, dana melalui APBD Sumenep itu hanya dibayar selama enam bulan.

Dalam APBD, anggarannya delapan bulan. Dana transportasi raskin selama dua bulan diduga mengendap.

Dugaan mengendapnya dana transportasi beras bersubsidi itu terungkap dari temuan Komisi A DPRD Sumenep. Menurut data komisi A, anggaran dana transportasi raskin dari Pelabuhan Kalianget hingga penerima manfaat selama delapan bulan senilai Rp 1.042.462.575.

Dengan demikian, dana yang digunakan hanya sebesar Rp 641.336.354. Dana selama dua bulan yang diperkirakan

masih mengendap sebesar Rp 401.126.221. Dana itu seharusnya sudah habis pada Agustus lalu. Sebab, anggaran penggunaanya terhitung mulai Januari hingga Agustus.

Anggota Komisi A DPRD Moh. Readi menjelaskan, komitmen komisi A memberikan anggaran dana transportasi supaya mempermudah distribusi raskin ke kepulauan. Namun, pada kenyataanya ternyata malah

dana dua bulan mengendap. ”Kami masih mempertanyakan dana dua bulan yang mengendap itu,” katanya, Kamis (7/11).

Dugaan tidak tersalurnya dana transportasi itu berasal dari laporan masyarakat kepulauan. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan penelusuran secara mendalam terkait masalah ini. ”Kami tidak akan tinggal diam. Pasti kami akan melakukan penelusuran,” ucapnya.

Saat ini, terang dia, pihaknya sedang mengumpulkan data. Apabila memang sudah ada akurasi data, pihaknya akan memanggil bagian perekonomian. ”Kami pasti akan menindaklanjuti. Sebab, kami tidak main-main soal ini.

Kalau memang terjadi kami

bisa merekomendasikan sanksi kepada Kabag Perekonomian kepada Bupati Sumenep,” terangnya.

Politisi PKS ini mengungkapkan, pihaknya tidak mau ada kendala lagi dalam distribusi raskin. Sebab, masalah klasik di kepulauan adalah soal transportasi. Namun, setelah ada ternyata malah mengendap. ”Kalau memang terbukti kami akan mengambil langkah, bisa jadi terkait anggaran di 2014 nanti,” ungkapnya.

Sementara Kabag Perekonomian, Moh. Hanafi enggan untuk berkomentar terkait dengan temuan Komisi A. Menurut Hanafi, dirinya tidak mau berdebat dengan Komisi A terkait dengan temuan tersebut. (sym/yat)

Seorang pekerja sedang mengangkut karung raskin di gudang penyimpanan. Terkait dengan dana transportasi raskin untuk kepulauan diperkirakan tidak dibayar utuh.

KELANGKAAN BBM KEPULAUAN

LAMPION DI MUSIM HAJI

Pemkab Sumenep Surati Gubernur Jatim

DAMAR KORONG. Sejumlah warga sedang mempersiapkan penerbangan lampion (damar korong) di Desa Campor, Kecamatan Ambunten, Kamis (7/11). Tradisi menerbangkan Lampion ini menjadi kebiasaan warga Ambunten untuk menyambut kedatangan jemaah haji. Biasanya, kegiatan tersebut berlangsung hingga tujuh hari.

JEMAAH HAJI DIDUGA MENCURI

Sudah Setahun Tertahan di Arab Saudi SUMENEP – Pasangan suami istri asal Dusun Batuputih, Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, sudah setahun tertahan di Arab Saudi. Kedua jemaah haji itu masih menjalani proses hukuman lantaran tertangkap tangan aparat kepolisian Arab Saudi sedang memegang dompet milik jemaah haji lain.

Pasangan itu H Nasuri bin Mujib dan Mayuni binti Lamri, keduanya merupakan jemaah haji asal kabupaten ujung timur Pulau Madura yang berangat pada 26 September 2012 lalu.

Informasinya, pasutri tersebut sempat diadili di Pengadilan Arab Saudi. Keduanya didakwa bersalah dan diancam dengan hukuman potongan tangan (qisas). Namun, pada akhirnya mendapat keringanan, sehingga hukum potong tangan tidak diberlakukan.

Kabar terakhir, pasutri itu disamping menunggu proses hukum bisa bekerja layaknya TKI. ”Kabarnya walaupun ditahan, kedua jemaah haji itu dibolehkan bekerja sesuai dengan profesinya masingmasing,” kata Moh. Shadik, Pen-

anggung Jawab Sementara (PJS) terus memantau jemaah haji Kepala Kantor Kementrian Agama tersebut. Sehingga keberadaan(Kemenag) Sumenep. nya tetap aman. ”Kami harap, Menurutnya, walaupun sudah walaupun sudah lama berada di Arab Saudi, tidak perlu setahun musim haji berada di Arab Saudi, sampai dikhawatirkan. Sebab, kami saat ini masih belum bisa akan terus memantau akan dipulangkan. Sebab, kekondisi jemaah haji itu,” mungkinan masa tahananungkapnya.

Jka proses hukum sunya masih belum berakhir. ”Kami tidak bisa menen- JEMAAH HAJI SUMENEP dah selesai, jemaah haji itu tukan waktu kapan mereka akan segera dipulangkan. bisa pulang, yang pasti tidak ber- ”Kami pastikan jika memang susamaan dengan jemaah haji tahun dah selesai, maka yang jelas itu 2013 ini,” terangnya. akan dipulangkan samapi daerah Kendati demikian, pihaknya asalnya,” tegasnya. (edy/mk)

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bagian Perekonomian Moh. Hanafi telah berkirim surat kepada Gubernur Jatim Soekarwo dengan tembusan Pertamina. Isi surat itu menjelaskan kelangkaan BBM di daerah kepulauan ujung timur Pulau Madura.

“Kami sudah kirim surat ke Gubernur dan tembusan ke Pertamina. Surat tersebut berisi tentang beberapa hal mengenai kelangkaan BBM di kepulauan. Salah satunya adalah Pertamina diharap membantu memberikan kemudahan terkait kelangkaan BBM yang terjadi di Kepulauan,” jelasnya, Kamis (7/11).

Dalam surat tersebut, pemkab menyampaikan rencananya untuk mendirikan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Sehingga distribusi BBM ke daerah kepulauan lebih mudah, termasuk juga sebagai mediator ketika terjadi kelangkaan BBM. “Kami minta juga dalam surat itu agar memberikan kemudahan bagi siapapun yang hendak mendirikan APMS, baik pengusaha atau yang lainnya untuk dipermudah perizinannya selagi tidak menyalahi aturan-aturan yang ada,” lanjutnya.

Untuk mengatasi kelangkaan BBM, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, seperti Pertamina, SKK Migas, dan ESDM Provinsi. “Dan Pertamina

sudah menjanjikan, khusus kepulauan yang sudah ada APMS-nya, maka permintaan mereka akan dipenuhi. Tetapi khusus untuk Kepulauan Kangean, berhubung APMSnya juga bermasalah, sekarang bisa memfungsikan beberapa rekom-rekom lama untuk kembali diajukan,” terangnya Hanafi.

Ketika ditanya alat transportasi pengangkut BBM, kata Hanafi, tetap akan menggunakan perahu biasa. “Hanya saja, perlu ada pengawalan ketat dari sahbandar. Artinya, kalau sahbandar memperbolehkan berangkat, maka berangkat.

Jika tidak maka sebaliknya,” jelasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath, meminta pemerintah lebih peka dan progresif dalam menyelesaikan kelangkaan BBM. Selain itu, distribusi BBM seringkali tidak melalui dispenser, tetapi langsung disalurkan lewat agen. Pemandangan seperti itu sudah lama terjadi, dan pemerintah terkesan membiarkan.

“Satu hal yang ingin saya katakan bahwa pemkab punya kewajiban untuk menyampaian fakta ini kepada pihak Pertamina. Karena seharusnya Pemkab tidak membiarkan pengusaha-pengusaha nakal kian liar, sebab kelangkaan BBM seringkali menguntungkan para pengusaha pasar gelap,” tandasnya. (sym/mk)

PERNAK PERNIK HAJI

Tradisi Menyambut Jemaah Haji SUMENEP – Setiap daerah memiliki tradisi tersendiri untuk mengekspresikan kegembiraan saat jemaah haji di daerahnya telah sempurna menunaikan rukun Islam yang kelima. Di Desa Campor, Kecamatan Ambunten, misalnya, warga menyambut kedatangan jemaah haji dengan melepas ratusan lampion udara dan menyulut ratusan petasan.

Tradisi melepas lapion atau yang dikenal demar korong dan menyulut petasan biasanya berlangsung selama 7 hari. ”Biasanya kalau di sini sampai satu minggu,” tutur warga setempat.

Di tengah jalan menuju rumahnya, jemaah haji diiringi puluhan konvoi sepeda motor dengan pengawalan aparat kepolisian. Sesampainya dikedimannya, ratusan warga menyambut dengan bersalaman dan berpelukan dengan jemaah haji.

Sedangkan warga yang lain berbondongbondong melepas ratusan lampion udara dan menyulut ratusan petasan. Tradisi ini biasa dilakukan setiap menyambut kedatangan jemaah haji. Hal itu sebagai bentuk kegembiraan dan kemeriahan karena telah pulang dengan selamat dari menunaikan ibadah haji.

Safiudin, salah satu warga Desa Campor, mengaku tidak takut petasan tiba-tiba meledak ditangannya. ”Saya sudah terbiasa melakukan hal itu, meskipun seringkali terjadi kecelakaan. Bahkan, pernah terjadi warga di desa ini tangannya diamputasi gara-gara saat tengah menyulut petasan tiba-tiba meledak di tangannya,” terangnya. (edy/mk)

Nelayan sedang mengisi jeriken dengan BBM untuk dibawa ke sejumlah kepulauan. Di Sumenep, kelangkaan BBM di kepulauan masih menjadi masalah yang pelik. Pemkab Sumenep telah meminta Gubernur Jatim dan Pertamina untuk memudahkan distribusi BBM di kepulauan Sumenep.

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

12

PAMEKASAN

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235| TAHUN II

KUALITAS RASKIN

Mahasiswa Mulai Mendatangi Bulog

TUNTUT GUBERNUR MUNDUR. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (GEMPA) membentangkan poster dan spanduk saat menggelar aksi di kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Kamis (7/11). Mereka menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah/Muzakir Manaf mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Party Night Ditolak Seharusnya Pemerintah dan Kepolisian pun Lebih Baik Melarangnya PAMEKASAN - Empat organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan menolak rencana pegelaran Party Night (pesta semalam) oleh salah satu perusahaan rokok terkenal. Kegiatan yang diantaranya menyajikan musik ala disk joke itu rencananya akan digelar di Stadion R. Sunarto Hadiwijoyo, Pamekasan pada Sabtu (9/11) besok.

Keempat organisasi kemahasiswaan itu antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Gerakan Pemuda Gerbang Salam (GPS), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Keempatnya menilai kegiatan tersebut tidak pantas digelar di Kabupaten Pamekasan yang mengusung slogan Kota Gerbang Salam dan Kota Santri.

Ketua KNPI Pamekasan, Nur Faisal mengatakan Party Night adalah kegiatan yang identik dengan narkotika dan minum-minuman keras. Sehingga jika kegiatan itu tetap dilaksanakan, dikhawatirkan

akan merusak moral pemuda di kabupaten itu.

Menurut Nur Faisal, seharusnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kepolisian Resor (Polres) setempat tidak memberi izin kegiatan pesta malam tersebut. ”Pamekasan ini disebut kabupaten gerbang salam, yang seharusnya bersih dari kegiatan yang bernuansa kebarat-baratan,” katanya.

Ia meminta agar pemerintah mencabut izin kegiatan itu untuk menghindari gejolak di masyarakat. Ia khawatir jika pesta semalam itu tetap digelar, warga akan bergerak sendiri untuk menggagalkan kegiatan itu.

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Mohammad Sidik mengancam akan mengerahkan semua kadernya, untuk melakukan aksi demostrasi, menolak kegiatan party night tersebut.

Menurutnya, kegiatan bernuansa hura-hura itu akan menjadi awal bagi digelarnya kegiatan serupa di kemudian hari, sehingga harus ditentang.

Gerakan Pemuda Gerbang Salam (GPBS) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan juga akan melakukan aksi serupa sebagai bentuk penolakan. Mereka pun berencana menemui Bupati Pamekasan, Achmad Syafii untuk meminta agar kegiatan itu dibatalkan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Mohammad Mansur menganggap kegiatan tersebut bertentangan dengan kebijakan politik Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui pro-

gram Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Selain melanggar kebijakan politik, pesta malam yang akan digelar tersebut, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi kalangan generasi muda di wilayah itu.

Yang sangat membahayakan, kata Manshur, karena dalam pesta itu menghadirkan penari seksi (sexi dancer) dengan pakaian yang kurang pantas untuk kalangan remaja dan pemuda di kota santri Pamekasan.

HMI secara kelembagaan sudah mengirim surat kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Dalam surat bernomor: 88/Sek/01/1435 H tertanggal 5 November 2013 itu, HMI menyampaikan pelaksanaan pesta dugem (duduk gembira) yang rencananya akan menghadirkan DJ Jimmy dan semua kelompoknya ini berpotensi besar menimbulkan kemaksiatan dan itu tidak sejalan dengan semangat kabupaten

Pamekasan yang mencanangkan program Gerbang Salam.

Selain itu pelaksanaan party night tersebut berdekatan dengan bulan Muharram.

Sehingga sangat tidak layak jika pada awal Tahun Islam diisi jenis kegiatan yang justru berpotensi menimbulkan kemaksiatan.

Selain dikirim ke Bupati, surat penolakan pesta dugem itu, juga ditembuskan ke Mapolres Pamekasan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan.

Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asyari mengaku belum bisa memberikan jawaban terhadap penolakan para pemuda dan mahasiswa tersebut. Alasannya hal itu menjadi kewenangan sepenuhnya Bupati Pamekasan.

Pada dasarnya, dirinya juga sependapat untuk menolak segala kegiatan yang berbau kemaksiatan, yang diselenggarakan di Pamekasan. (awa/muj/rah)

KEBAKARAN

Dua Rumah Warga Luluh Lantak

PAMEKASAN - Dua rumah warga yang berdempetan mi-

lik Khosaini (67), warga Dusun Turbangan, Desa Larangan

Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,

hangus terbakar hingga rata dengan tanah, Kamis (7/11).

Kebakaran rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu terjadi sekitar jam 8.30 WIB saat pemiliknya sedang keluar. Khosaini sedang membantu tetangganya membangun rumah, sedang Satima (55), istrinya, sedang bertamu ke rumah saudaranya, tidak jauh dari tempat tinggalnya, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Abu Hasan, salah satu anak Khosaini mengatakan saat kejadian dirinya sedang membantu tetangganya membangun rumah yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah orang tuanya yang terbakar itu. Ia dihubungi warga lainnya yang mengabarkan bahwa rumahnya terbakar.

“Saya datang langsung, saya dobrak pintunya yang sedang terkunci, karena saya

pikir ibu saya sedang ada di dalam, tapi ternyata tidak,” kata anak keempat Khosaini.

Sebelum rumah itu habis terbakar, warga sekitar berusaha menyelamatkan isi rumah, dan sebagian berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya.

Dari usaha itu, warga hanya berhasil menyelamatkan sebuah lemari, sementara sisanya ludes terbakar, termasuk perhiasan dan gabah sebanyak 10 sak.

Selain dua rumah seluas 12x9 meter itu, yang juga ikut terbakar dapur dan dua kandang sapi.

“Beruntung sapi di dalam kandang itu berhasil dikeluarkan oleh warga,” ungkapnya.

Menurut warga api berasal dari dapur yang juga berdempetan dengan salah satu rumah. Diduga kebakaran disebabkan konsleting listrik di bagian dapur. (oni/muj/rah)

PAMEKASAN Sejumlah aktivis mahasiswa Pamekasan, Kamis (7/11), mendatangi Gudang Bulog Madura di Jalan Raya Panglegur Pamekasan. Mereka mempersoalkan rendahnya kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin) yang diterima Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayah itu.

Para mahasiswa juga meminta transparansi data pendistribusian raskin ke seluruh desa di Pamekasan, termasuk raskin ketiga belas, empat belas, dan raskin kelima belas. Mereka juga meminta Kepala Bulog Subdivre Madura memutus kontrak kerjasama dengan mitra bulog yang tidak bekerja secara profesional dalam pengadaan beras raskin.

Koordinator mahasiswa, Apung Zaini mengatakan dalam beberapa kasus, jatah raskin yang didistribusikan sangat jelek dan tidak layak dikonsumsi, karena selain sudah rusak dan berbau, beras itu bercampur dengan pasir.

Zaini mengatakan Bulog Madura tidak memiliki kepedulian terhadap warga miskin, justru cenderung melecehkan mereka dengan memberi beras yang hanya layak dikonsumsi binatang ternak.

“Meskipun penerima program ini adalah warga miskin, tapi jangan lantas diberi beras yang tidak layak. Karena mereka juga butuh untuk asupan gizi,” katanya.

Seharusnya, sebelum mendistribusikan raskin kepada RTS, Bulog melakukan pengecekan terhadap kualitas beras yang akan didistribusikan agar penerima manfaat tidak dirugikan.

Wakil Kepala Bulog Subdivre Madura, Prayitno mengatakan pihaknya mendukung langkah para mahasiswa dalam ikut melakukan pengawasan terhadap pro-

gram pemerintah yang menjadi tanggungjawab lembaga yang dipimpinnya.

Menurut Prayitno, sudah selayaknya beras yang didistribusikan itu merupakan beras yang baik dengan kualitas tertentu dan layak untuk dikonsumsi. Sebab, meskipun program itu merupakan program bantuan, namun RTS tetap harus menebusnya meski dengan harga yang cukup murah.

Prayitno mengakui tidak semuanya raskin yang tersimpan di gudang tersebut kualitasnya baik. Apalagi beras untuk jatah raskin, sebagian sudah tersimpan di gudang selama tiga bulan, sehingga sangat dimungkinkan ada beras yang sudah rusak.

Namun demikian, sebelum beras itu didistribusikan, pihaknya sudah memerintahkan agar petugas di gudang melakukan pengecekan kualitasnya sehingga saat dikirim ke titik distribusi, beras itu sudah bisa dijamin kelayakannya.

Ia juga memastikan jika ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, bisa dikembalikan ke gudang Bulog dan akan diganti dengan beras yang lebih layak.

Menanggapi tuntutan agar Bulog memutus kontrak kerjasama dengan mitra yang nakal, Prayitno mengatakan pemutusan kontrak itu harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan bukti pelanggaran.

Ia mengakui ada beberapa persoalan yang harus dibenahi dalam pengadaan raskin. Diantaranya adalah sistem pengadaan beras raskin agar setiap beras yang diterima, dalam keadaan bagus dan layak. ”Karenanya, kami selalu melakukan pembinaan terhadap para mitra bulog yang bertugas melakukan pengadaan raskin,” jelasnya. (awa/muj/rah)

RUMAH BACA

Pengembangan Perpustakaan Umum Terkendala Lahan PAMEKASAN - Rencana pengembangan gedung Perpustakaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih terkendala oleh ketersediaan lahan. Pemerintah setempat masih mencari lahan baru yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung baca tersebut.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pihaknya berencana mengembangkan perpustakaan terpadu, yang tidak hanya menjadi gudang buku, melainkan juga dilengkapi dengan beberapa sarana pendukung, diantaranya laboratorium, museum, dan Taman Baca Masyarakat.

Syafii mengatakan rencana tersebut masih terkendala terbatasnya lahan, karena lahan yang ada di sekitar lokasi perpustakaan saat ini, sebagian masih milik Kementerian Kehakiman dan sebagian merupakan lahan TNI. Pemkab Pamekasan, terang dia, tengah berupaya agar lahan tersebut bisa dimiliki pemerintah daerah.

Salah satu upayanya dengan mengusulkan untuk dilakukan tukar guling (ruislag) dengan lahan milik Pemkab.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan fasilitas perpustakaan yang ada sangat perlu ditingkatkan, karena kondisinya tidak memancing minat warga untuk mengunjunginya.

“Kami menilai perpustakaan yang ada saat ini belum memenuhi standar dan tidak menggambarkan bahwa gedung tersebut merupakan gedung baca,”

katanya.

Khairul juga menyatakan pihaknya mendukung rencana pengembangan gedung perpustakaan itu agar lebih memancing minat kunjung warga dengan menciptakan suasana baca yang cukup bagus.

Sebelumnya, Badan Perpustakaan dan Arsip Pemkab Pamekasan menyatakan dari hasil penelitian Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur yang diterima lembaga tersebut disimpulkan minat baca masyarakat Pamekasan masih rendah.

Dalam data tersebut dinyatakan hanya 12 persen masyarakat yang memiliki minat baca dari jumlah penduduk sebanyak 795.526 jiwa.

Kepala Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pamekasan, Mohammad Zaini mengatakan meski Perpustakaan Umum Pamekasan berada di lokasi strategis, terjangkau, dan berada di pusat kota, namun jumlah pengunjung setiap harinya sangat minim.

Ia menyatakan fasilitas baca yang disediakan Perpustakaan Umum maupun perpustakaan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan sudah sangat lengkap.

“Saat ini tinggal memompa kesadaran dan semangat baca masyarakat,” katanya.

Berdasar data di perpustakaan itu, jumlah buku yang dipinjam pada dua bulan terakhir mengalami peningkatan, mencapai 500 sampai 600 buku dari sebelumnya antara 300 sampai 400 buku. Ini mengindikasikan minat baca mulai membaik.(awa/muj/rah)

PAMEKASAN

13

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235| TAHUN II

PELAKSANA TUGAS

Bupati Akan Tunjuk Plt Kades yang Ditahan

BANJIR JALAN PROTOKOL. Warga mendorong sepeda motornya yang mogok saat menerobos genangan banjir di Jalan Ahmad Yani, Serang, Banten, Rabu (6/11). Banjir di Pusat Ibukota Provinsi Banten itu terjadi setiap turun hujan lebat akibat tidak berfungsinya saluran drainase di sepanjang jalan protokol tersebut.

Kejari Bidik Tersangka Baru Diduga Kuat Ada Pihak Lain Terlibat Kasus Block Grant Kemenag PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mulai membidik tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana block grant di lingkungan Kantor Kementerian Agama setempat. Kejari menduga korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh mantan Kasi Mapenda, Juhairiyah yang sudah ditahan, namun melibatkan pihak lain di Kantor Kemenag.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiarto mengatakan saat ini penyidik tengah mencari bukti-bukti baru, untuk bisa menggiring keterlibatan beberapa pihak dalam kasus itu.

Termasuk mengkaji keterli-

batan mantan Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Normaluddin.

“Kami belum memiliki bukti cukup untuk menetapkan mantan Kepala Kantor Kemenag sebagai tersangka.

Karenanya, kami masih terus menggali dan mendalami kasus ini,” katanya.

Ia menjelaskan penanganan kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pamekasan, dan tinggal menunggu jadwal sidang.

Meski demikian, pihaknya menyatakan bahwa penanganan itu belum berakhir dan tidak menutup kemungkinan masih akan ada pihak-pihak yang akan dijadikan tersangka.

Kasus dugaan korupsi bantuan hibah dari Pemerintah RI pada Tahun Anggaran 2012

diduga mengandung unsur korupsi. Dalam kasus itu, mantan Kasi Mapenda, Juhairiyah dilaporkan menarik upeti dari lembaga penerima bantuan.

Setiap lembaga harus menyetorkan 25 persen dari total nilai bantuan diterima kepada tersangka.

Setoran itu disesuaikan dengan kategori kerusakan dan nilai bantuannya. Penerima bantuan dengan kategori rusak berat yang menerima total bantuan sebesar Rp 95 juta harus menyetorkan Rp 23,75 juta. Sedang untuk penerima kategori sedang

dengan besar bantuan senilai Rp 80 juta, harus menyetor Rp 20 juta, dan untuk penerima dengan kategori kecil yang nilai bantuannya Rp 50 juta diwajibkan membayar Rp 12,5 juta.

Penyetoran dana itu dilakukan lantaran dana tersebut langsung disalurkan melalui rekening. Alasan pemberlakuan uang tarikan itu untuk mempermudah pencairan bantuan.

Dari penarikan setoran itu, dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar. (awa/muj/rah).

ULTAH

Semarak 3 Tahun MCTV Berlangsung Meriah PAMEKASAN - Pembukaan semarak 3 tahun Madura Channel Televisi (MCTV) Biro Pamekasan yang digelar di Kampus STAIN Pamekasan, Kamis (7/11) kemarin berlangsung meriah. Perayaan hari ulang tahun yang bekerjasama dengan Kampus STAIN ini mendapat sambutan positif dari civitas akademika STAIN yang turut hadir memeriahkan acara.

Para mahasiswa juga turut serta menampilkan beberapa kreasinya, seperti putri batik yang kesemuanya merupakan mahasiswa STAIN, dan unjuk kebolehan dengan menampilkan kesenian tarik suara dengan nyanyian merdu khas Mahasiswa STAIN Pamekasan.

Presiden Direktur (Presdir) MCTV, Rasul Junaidi dalam sambutannya menyampai kan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung dan menyukseskan perayaan hari ulang tahun MCTV Biro

Pamekasan yang ke-3. Menurutnya, keberadaan MCTV yang saat usianya mulai bertambah, berkat dukungan dari masyarakat Madura, termasuk kalangan civitas akademika STAIN Pamekasan.

“Tanpa dukungan masyarakat, tentu kami bukan apa-apa. Karena kami ada, karena anda, dan kami akan terus memberi yang terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap keberadaan MCTV semakin melekat di hati masyarakat. Terus menjadi media informasi dan hiburan yang bisa mengawal kepentingan masyarakat dalam menegakkan demokrasi. Juga diharapkan menjadi teman pelepas lelah dengan sajian hiburan yang menyegarkan.

Dalam kesempatan itu, Rasul Junaidi juga membuka secara resmi bazar pameran yang digelar di STAIN Pamekasan. Bazar ini memamer-

kan berbagai produk, seperti pameran teknologi, dan sejumlah produk unggulan Pamekasan.

Semarak 3 tahun MCTV ini akan berlangsung selama sepekan, terhitung sejak 7 November-13 November 2013. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai lomba, seperti puisi, festival musik, dan lomba-lomba yang melibatkan anak usia TK seperti lomba mewarnai gambar serta beberapa lomba lainnya, yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah.

Kepala Biro MCTV Pamekasan, Nanang Sufiyanto mengatakan perayaan ulang tahun MCTV kali ini sengaja digelar dengan melibatkan masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan pelajar. Hal ini sebagai bentuk kepedulian MCTV dalam menggali dan mengasah bakat serta kemampuan mereka yang diwujudkan dalam bentuk perlombaan. (uzi/rah)

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa yang tersangkut dugaan kasus tindak pidana korupsi beras miskin (raskin). Dua kades itu antara lain Urip, Kades Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, dan Mustahep, Kades Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Menurut Bupati Ach. Syafii, penunjukan Plt Kades ini perlu dilakukan, agar dua desa itu tidak mengalami kekosongan pimpinan, guna menjalankan roda pemerintahan desa. Dijelaskan, penunjukan Plt Kades di dua desa ini masih menunggu usulan dari camat masingmasing, untuk selanjutnya diterbitkan SK pengangkatan Plt. “Karena dua kepala desa itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu kami akan segera mengangkat Plt. Kami masih menunggu usulan nama dari camat untuk selanjutnya kami terbitkan SK. Kami juga mendukung penegakan hukum yang sedang berlangsung,” katanya.

Sesuai peraturan daerah (Perda) tentang Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa (Sekdes) bisa diusulkan sebagai Plt. Kades. Jika Sekdes tidak bersedia, maka penunjukan Plt. Kades bisa diisi oleh staf kecamatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu Pamekasan, Urip ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pelaku dugaan tindak pidana korupsi raskin alokasi 2012.

Empat hari berikutnya, Polres Pamekasan menetapkan status tahanan kepada Mustahep, Kepala Desa Larangan Slampar, dalam kasus yang sama. Ia menjalani tahanan di sel tahanan Polres Pamekasan.

Kedua kepala desa itu menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak penatapan status tahanan. Mereka ditahan karena khawatir melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dugaan korupsi raskin yang dilakukan oleh Kades Tanjung ini terungkap setelah warga setempat mengadukan ke Kejari setempat pada Juli 2012 lalu. Warga melaporkan dugaan tersebut karena tidak disalurkan sesuai ketentuan. Yaitu jatah yang seharusnya diberikan secara utuh sebanyak 15 kg untuk masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) dipotong untuk kepentingan pribadi.

Salah satu perangkat Desa Tanjung mengatakan pagu raskin di desanya sejak 2010 sampai pertengahan 2012 lalu, sebanyak 789 sak atau 11,8 ton perbulan untuk sepuluh dusun di Desa itu.

Dari pagu yang diperoleh itu diduga tidak disalurkan secara utuh kepada masyarakat oleh kades setempat, sehingga dilaporkan ke Kejari Pamekasan untuk diproses hukum.

Dugaan pemotongan raskin di Desa itu diduga masih berlanjut pada pendistribusian tahun ini.

Sabab, dari pagu raskin yang

berjumlah 504 sak perbulan atau sabanyak 1008 sak untuk dua bulan hanya disalurkan sebanyak 750 sak dengan asumsi 75 sak perdusun.

Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa 15 orang saksi. Jumlah saksi lebih sedikit dibanding dengan penanganan dugaan kasus yang sama di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu yang mencapai 50 orang saksi.

Kejari setempat sudah mengekspose dugaan tipikor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim), namun belum diketahui besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka.

Sedangkan, pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tipikor raskin di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan sudah rampung termasuk beberapa kepala dusun yang diyakini mengatahui alur penyaluran raskin selama tiga tahun terakhir.

Diantara kadus yang sudah dimintai keterangan yaitu Kadus Nangger, Sahrim, Plt. Kadus Tengah, yang semula dijabat Almarhum Subhan, Kadus Gergunung, Umar, dan Kadus Morlaok, Juhram.

Dari pemeriksaan saksi dari unsur masyarakat dan kadus masih terdapat perbedaan keterangan.

Masyarakat menyebut hanya menerima raskin sebanyak 3 kali dalam setahun, sedangkan sejumlah kadus menyatakan disalurkan sebanyak 8 kali dalam setahun. Sedangkan sejumlah saksi tingkat kecamatan menyatakan bahwa jatah raskin itu sudah distribusikan secara utuh sesuai jatah desa itu.

Kesaksian ini berdasar dari keterangan saksi-saksi dari unsur pejabat kecamatan, yaitu Camat Tlanakan periode 2009-20011 Sugianto, Camat periode 20112012 Willy Agusta Saputra, dan Camat Tlanakan periode 2012-2013 Fathorrasyid. Sedangkan korlap raskin yang sudah dimintai keterangan masing-masing Ali Usman, korlap periode 2008-2011, dan Samsul Arif korlap 2013.

Dalam dugaan tipikor ini, penyidik Polres Pamekasan sudah mengajukan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada Juni lalu. Bahkan perkara ini sudah diekspose di BPKP dan tinggal menunggu hasil akhir atas perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

Selain menghitung kerugian negara, BPKP nantinya juga akan dijadikan sebagai saksi ahli dalam dugaan tipikor ini.

Dugaan tipikor raskin ini ditangani Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat Subianto, beberapa bulan lalu. Dalam laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun.

Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010 lalu.

Sehingga kerugian negera diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar untuk 30 kali pendistribusian, termasuk raskin ke-13. (uzi/muj/rah)

14

SAMPANG

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO. 0235 | TAHUN II

KRIMINAL

Pengendara Mencurigakan Diamankan

OPERASI. Polisi dan TNI menggelar operasian rutin di Jalan Jaksa Agung Suprato Kelurahan Tanggumung Kec/Kota Sampang, Rabu (6/11) pukul 22.00 Wib. Dalam razia tersebut ditemukan 192 botol miras jenis arak.

SAMPANG – Dua pengendara mobil yang mencurigakan, Rabu (6/11) malam sekitar pukul 22.00 WIB diamankan polisi. Dua orang itu ditangkap di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kec/Kota Sampang saat polisi melaksanakan operasi rutin.

Operasian resmi gabungan bersama anggota TNI itu digelar guna meningkatkan keamanan serta mencegah akses ruang gerak pelaku tindak kriminal seperti narkoba, senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), bahan peledak, memasuki wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang.

Pantauan di lapangan, aparat kepolisian juga sempat bersitegang dengan pengemudi kendaraan mobil jenis Daihatsu Grand Max Nopol W 1203 XH. Pasalnya, pengemudi tidak mau menunjukkan surat kendaraan saat operasi berlangsung.

Bahkan, mobil berwarna silver yang tidak diketahui identitas pengemudinya itu juga tidak membawa dokumen resmi lantaran mem-

bawa beberapa accesories ponsel yang diduga dicurigai ilegal. Sehingga, kedua orang dari sopir dan rekannya itu langsung diamankan ke Mapolres Sampang.

"Masak kita lagi operasian resmi tidak mau koperatif, kita sudah minta surat kendaraan dan dokumennya tidak mau menunjukkan suratnya. Langsung kita amankan saja ke Polres karena diduga dicurigai pelaku kriminal," tutur Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Tak hanya itu, pengerahan puluhan anggotanya Polres Sampang dalam operasi tersebut semua kendaraan baik roda empat maupun roda dua dilakukan penggeledahan. Baik penggeledahan surat kendaraan, penggeledahan barang bawaan, maupun penggeladahan ponsel pengemudi.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar yang memimpin langsung operasi patuh tersebut mengatakan razia yang dilakukan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang akan terus ditingkat-

kan. Tentu ini dilakukan demi memprioritaskan rasa keamanan wilayahnya agar dapat terorganisir. "Ini kegiatan rutin yang ditingkatkan, artinya kita mencegah pelaku-pelaku tindak kriminal masuk ke Kabupaten Sampang," terangnya saat ditemui dilokasi.

Dikatakan pria asli Sumatera ini, dalam oparasi kali itu pihaknya mengamankan dua kendaraan roda empat yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, serta pengguna jalan yang diketahui membawa minuman keras (Miras).

"Ada mobil baru yang hanya dilengkapi faktur, trus mobil rental yang beralasan akan diperpanjang suratsuratnya, serta ada juga yang kedapatan membawa miras," jelasnya.

Imran menambahkan, untuk lebih meningkatkan keamanan di wilayah Sampang.

Dirinya mengemukakan akan terus menggelar operasi serupa namun dilakukan secara acak, sehingga tidak bisa terbaca oleg para pelaku tindak kriminal. (ryn/lum)

Warga Menginginkan Kejari Usut Tuntas Kasus Pesangon Kasi Intel: 41 Anggota DPRD Menunggu Giliran SAMPANG- Keberanian Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengeksekusi para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang terlilit kasus pesangon mendapat pujian dari semua pihak. Sebab, proses eksekusi terhadap pimpinan DPRD Periode 1999-2004 itu sempat mangkrak bertahun-tahun hingga pimpinan Kejari diganti. Baru setelah Kejari dipimpin Abdullah, proses eksekusi tersebut terlaksana.

Menyusul prestasi tersebut, aktivis dan masyarakat juga meminta agar Kejari Sampang mengusut tuntas kasus pesangon tersebut. Selain para pimpinan, 41 anggota DPRD Sampang Periode 1999-2004 juga ikut menikmati uang haram tersebut. Terbukti, sebagian besar anggota dewan pada periode itu mulai mengemba-

likan dana pesangon yang diterimanya setelah para pimpinannya dinyatakan bersalah. ”Kalau para pimpinan yang menikmati uang pesangon itu bersalah, ya para anggotanya juga harus diusut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Itu untuk menunjukkan kesetaraan warga negara di mata hukum,” kata Tombak Abdul-

lah dalam rilisnya yang diterima Koran Madura, Kamis (7/11).

Apalagi, sambung Tombak, proses pembahasan dana pesangon tersebut tidak hanya dibahas dalam tataran pimpinan. Akan tetapi, semua anggota DPRD Sampang Periode 1999-2004 juga ikut membahas dan menyetujui pencairan dana pesangon tersebut. Sehingga, semua anggota dewan pada periode tersebut dianggap mempunyai andil yang sama dan harus bertanggung jawab secara bersamasama. Itu sebagai konsekuensi dari keputusan bersama. ”Jadi, kalau empat pimpinannya (DPRD Sampang Periode 1999-2004) dinyatakan bersalah maka 41 anggota lainnya

juga pantas diusut. Bagaimana mungkin (tidak diusut) wong mereka juga mengetahui dan menikmati uang haram tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto mengatakan, pihaknya saat ini sedang membongkar kembali berkasberkas 41 anggota DPRD tersebut. Itu untuk keperluan pendalaman data-data.

Menurutnya, Kejari saat ini juga sedang melakukan klarifikasi kembali kepada Sekwan terkait pengembalian uang pesangon tersebut. ”Saat ini kami memang sedang mendalami kembali kasus pesangon tersebut. Semua pihak-pihak sudah mulai diklarifikasi. Kalau nantinya (setelah dilakukan pendala-

man) memang memenuhi unsur pidana, 41 anggota DPRD Sampang Periode 1999-2005 itu tidak akan lolos dari jeratan hukum,” tuturnya.

Sayangnya, dia tidak bisa memastikan kapan kasus tersebut akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sebab, menurutnya, Kepala Kejari (Kajari) Sampang Abdullah masih sedang melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. ”Kami tidak bisa gegabah menaikkan ke tahap penyidikan. Sebab, kami harus punya dasar yang kuat biar nanti tidak mentah di pengadilan. Sekarang Pak Kajari (Abdullah) juga sedang berkonsultasi ke Kejati,” pungkasnya. (lum) Kapolres Sampang, AKBP Imran Edwin Siregar saat memperlihatkan minuman keras jenis arak yang diamankan dari tersangka.

WARGA MENOLAK PELANTIKAN

Sekda Menilai Pilkades Apa’an Sesuai Perbup dan Perda SAMPANG - Warga Desa Apa'an kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkab Sampang, Kamis (7/11).

Bupati Sampang A. Fannan Hasib diminta untuk tidak melantik kepala desa (kades) terpilih yang rencananya akan dilantik hari itu juga.

Menurut demonstran, pelaksanaan pilkades di daerahnya banyak terjadi kecurangan.

P2KD ditengarai melakukan kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Fausen, saksi salah satu calon, menyampaikan, dirinya tidak menandatangani berita acara hasil pilkades tersebut karena banyak kecurangan.

Bupati Sampang diminta bersikap adil dengan tidak melantik kades terpilih.

"Kami datang ke sini untuk menemui Bupati Sampang dan menuntut keadilan sesuai dengan janji Bupati Sampang yang akan meluruskan permasalahan dan akan membangun Sampang.

Tapi pada kenyataanya salah justru tidak mendengarkan aspirasi warga Apa'an dan lebih menerima yang salah," ujarnya di depan Pemkab Sampang.

Warga mengaku kecewa karena tidak ada pegawai pemkab yang menemui mereka. Meraka mengancam akan terus melakukan aksi hingga aspirasinya diterima.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso menyatakan pelaksanaan Pilkades Desa Apa'an sudah sesuai de-

MIRAS

Ibu Haji itu Memiliki 192 Botol Miras SAMPANG - Hasil operasi rutin yang dilaksanakan di Jalan Raya Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumung Kec/Kota Sampang, Rabu (6/11) malam oleh aparat gabungan polisi bersama TNI berhasil mengamankan 192 botol minuman keras (miras) jenis arak.

Dua kali melakukan pengiriman ini ke Sampang. Cuma tadi malam baru kita temukan dan langsung diamankan barangnya, dan pemiliknya kita bebaskan karena melanggar tipiring saja,”

AKBP Imran Edwin S Kapolres Sampang

Warga Apa’an saat berunjuk rasa meminta bupati tidak melantik kepala desa terpilih di daerahnya. ngan perda dan perbup, mulai dari menyusun rencana kerja, pelaksanaannya, dan sampai tahapan pelantikan sudah dilakukan. Termasuk semua saksi pun sudah menanda tangani berita acara.

Sehingga, kades terpilih tetap dilantik Kamis. Ia mengaku sering ketemu dengan

gerakan yang dilakukan oleh Warga Apa’an dan pertanyaan warga tidak berbicara tentang menang dan kalah.

Akan tetapi mempertanyakan Perda Nomor 06 Tahun 2005 ayat 37 yang isinya setelah penghitungan surat suara dimasukkan dalam kotak disimpan dan dititipkan

di kantor kecamatan, sehingga menurutnya ketika P2KD tidak menitipkan ke kecamatan tidak salah.

“Kami sudah menjelaskan kepada warga tentang perda Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 37 kalau setelah penghitungan surat suara semua berkas disimpan dalam kotak suara

dan dititipkan di kantor kecamatan, dan saya sudah menjelaskan arti dari dititipkan itu bermakna kata kerja yaitu yang punya barang menitipkan ke siapa saja sehingga ketika P2KD tidak menitipkan ke kantor kecamatan tidak salah dan itu tidak ada sanksi,” jelasnya kepada wartawan. (jun/lum)

Pemilik miras itu bernama Hj Sumrati (50) warga Jalan Raya Komplek Pondok Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Polisi langsung barang haram tersebut.

Ratusan botol miras yang dibungkus kardus air mineral itu rencananya akan

dijual di terminal Sampang.

Namun, pihak kepolisian tidak mau kecolongan saat kendaraan yang membawa miras tersebut melintas di sela-sela operasi rutin.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, 192 botol miras jenis arak tersebut diamankan dari kendaraan mobil yang mencurigakan saat melintasi target operasi.

"Jadi ada kendaraan mobil yang dicurigai melitas saat kita lakukan operasi rutin.

Setelah kita geledah ada miras jenis arak mau dikirim ke terminal Sampang," ucapnya kepada Koran Madura.

Pemilik miras tersebut langsung dijerat denda sebesar Rp 450 ribu rupiah.

Pasalnya, pemilik miras hanya telah melanggar Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

"Yang bersangkutan juga sudah kita vonis langsung karena melanggar undangundang tipiring," jelasnya.

Pengakuan pemilik miras kepada polisi, dirinya sudah dua kali mengirimkan miras. "Dua kali melakukan pengiriman ini ke Sampang.

Cuma tadi malam baru kita temukan dan langsung diamankan barangnya, dan pemiliknya kita bebaskan karena melanggar tipiring saja," kata Imran, Kamis (7/11). (ryn/lum)

BANGKALAN

15

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO. 0235 | TAHUN II

PELAYANAN PUBLIK

SKPD Menuai Kritikan BANGKALAN - Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangkalan menuai kritikan, karena pelayanannya yang dinilai masih sangat mengecewakan. Banyaknya kritikan itu ternyata membuat Pemkab setempat perlu berbenah.

Jajaran SKPD yang ada di Bangkalan dikumpulkan di Aula Diponegoro. Dengan menghadirkan Komisi Pelayanan Publik Jatim.

Pertemuan itu, kata Bupati Bangkalan RK Moh. Makmun Ibnu melaui Bidang Organisasi dan Aparatur, Moh. Hadari, diharapkan dapat membuat SKPD bisa lebih berkwalitas dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Hadari, selama ini publik tidak puas dengan pelayanan birokrasi.

Sehngga perlu diberikan pemahaman bagaimana birokrasi memberikan pelayanan publik.

Jadi kedepan semua SKPD paham bahwa sangat penting dalam pelayanan terhadap masyarakat,�

Moh. Hadari

Bidang Organisasi dan Aparatur "Tentunya sangat diperlukan bagi semua di SKPD untuk memberikan pelayanan yang prima. Dengan artian pelayanan yang berkualitas pada masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Hadari mengatakan di masa yang akan datang pimpin SKPD yang diundang, sebagai abdi negara wajib hukumnya memberikan contoh bagaimana memberikan pelayanan yang semestinya.

"Jadi kedepan semua SKPD paham bahwa sangat penting dalam pelayanan terhadap masyarakat," paparnya.

Menurutnya, di Bangkalan telah menetapkan tim penilaian dan mengawasi semua SKPD untuk pelayanan publik dan setiap tahun dilakukan evaluasi. Dengan demikian, di setiap SKPD memiliki tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsinya.

Namun, jangan sampai memeberikan pelayanan yang baik karena hanya ingin mendapatkan nilai.

"Kita lakukan evalusi tiap tahun dan akan ditetapkan enam terbaik. Dengan beberapa komponin katagori penilaian," tandasnya.(dn/rah)

KETERAMPILAN WARGA BINAAN. Warga binaan Lapas Anak Tangerang membuat miniatur perahu terbuat dari koran bekas di ruang belajar Lapas Anak Putra, Tangerang, Banten, Kamis (7/11). Warga binaan di lapas itu mendapat pendidikan berupa keterampilan tangan yang hasilnya dapat dijual kepada para pengunjung.

Lembaga Swasta Perlu Diperhatikan Pemerintah Bangkalan Perlu Belajar pada Kabupaten Jombang BANGKALAN - Banyaknya bantuan pemerintah yang mengalir ke Lembaga Pendidikan Negeri mendapat sorotan DPRD Bangkalan. Sebab bantuan pemerintah tersebut dapat berakibat pada kesenjangan antara Lembaga Pendidikan Negeri dengan Lembaga Pendidikan swasta, dalam hal ini Pondok Pesantren. Sehingga untuk menghindari kesenjangan itu, pemerintah juga harus memerhatikan pendidikan swasta, kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Kholil.

Munawwar berharap, bantuan Pemerintah terse-

but tidak hanya didominasi penuh lembaga pendidikan

negeri. Akan tetapi, lembaga lain termasuk diantaranya lembaga swasta dan pondok pesantren juga mendapat porsi yang proporsional. Sebab, pendidikan swasta yang sudah ada juga memiliki kontribusi besar dalam memerangi kebodohan serta peran untuk membentuk krakter dan mental bangsa.

"Seperti di Kabupaten Jombang misalnya, sebagian SD Negeri, SMP Negeri, dan

SMA Negeri berada di area Komplek Pondok Pesantren, sehingga sama-sama berjalan dan tidak mematikan pendidikan yang lebih dulu berdiri," terang Munawwar.

Dengan demikian, menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini, tidak terjadi kecemburuan antar Lembaga Pendidikan, karena mendapatkan perlakuan lebih dari pemerintah.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kabid SMA/

SMK Dinas Pendidikan Bangkalan, Abdullah Muad mengatakan sekolah swasta merupakan lembaga yang berdikari sendiri, sehingga keberadaannya memang harus dalam manajemen yang bagus, agar kualitasnya juga baik.

"Keberadaan sekolah swasta memang sangat berpengaruh terhadap majunya pendidikan. Meskipun begitu, kewenangan mengenai bantuan memang sudah

proporsional pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah memang lebih mengutamakan sekolah negeri. Sebab, namanya negeri merupakan lembaga yang dikelola pemerintah langsung. Meskipun lembaga sosial juga tidak luput dari bantuan dan pantauan pemerintah. "Semua sudah sesuai takaran, yang dibuat pemerintah," ujarnya. (ori/rah)

HUKUM

Eksekutor Suci Divonis 20 Tahun Penjara BANGKALAN - Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Mujib dan 18 tahun penjara bagi Imam. Keduanya merupakan warga Desa Paterongan, Kecamatan Galis, pelaku pembunuhan terhadap siswi MTs Sunan Cendana, Suci (13), warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, beberapa waktu lalu.

Ketua majelis hakim Soegiharti, SH menyatakan terdakwa Mujib terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana, dan melakukan perampasan dengan kekerasan yang me-

Majelis hakim memutuskan 20 tahun penjara bagi terdakwa Mujib dan 12 tahun penjara bagi terdakwa Imam,�

Soegiharti, SH

Ketua Majelis Hakim nyebabkan hilangnya nyawa korban. Sedangkan terdakwa Imam terbukti bersalah ikut serta dalam pembunuhan

tersebut. Namun, ia sempat melarang Mujib untuk melakukan pembunuhan. Berdasarkan pertimbangan hakim, vonis yang Imam terima lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa hukuman 15 tahun penjara.

JPU Benny Nugroho dalam tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perampasan dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sesuai dengan pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) dan pasal 365 ayat 2 ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pi-

Mujib, 20, dan Imam Syafii, 18, keduanya warga Desa Paterongan, Kecamatan Galis, pelaku pembunuhan siswi MTs Sunan Cendana, Suci (13), warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, saat mendengarkan vonis majelis hakim di ruang pesakitan PN Bangkalan.

dana (KUHP).

"Setelah melihat dan mengamati dan mempertimbangkan tuntutan JPU serta bukti-bukti persidangan, majelis hakim memutuskan 20 tahun penjara bagi terdakwa Mujib dan 12 tahun penjara bagi terdakwa Imam," ungkap Soegiharti, SH dalam putusannya.

Sidang pembacaan putusan berlangsung sangat singkat. Sebab keluarga korban berteriak histeris, karena pelaku pembunuhan hanya dihukum 20 tahun dan 12 tahun penjara. Keluarga korban menginginkan para terdakwa dihukum mati akibat perbuatan sadisnya yang telah menghabisi nyawa korban dengan menggorok lehernya menggunakan sebilah pisau.

Suasana persidangan menjadi tidak kondusif. Sehingga memaksa majelis hakim mengakhiri persidangan.

Sementara, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sudah siaga mengantisipasti terjadinya kericuhan.

Perlu diketahui, korban Suci merupakan anak tunggal dari pasangan Hafi (50) dan Hamirah (40) ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di semak-semak Alas Kemarong, Desa Sumur Koneng, Kecamatan Kwanyar, Minggu (5/5). Ia ditemukan warga setempat dengan kondisi tubuh telungkup dan mulut mengeluarkan darah. Korban menggunakan kaos warna pink, celana warna hitam, dan sandal jepit milik korban.(dn/rah)

AMBIL ALIH PASAR TRADISIONAL. Pengendara motor berusaha menghindari tumpukan sampah di area Pasar Baru Bekasi. Pemerintah kota Bekasi berencana mengambil alih seluruh pasar tradisional di Bekasi agar lebih mudah direvitalisasi dan mewujudkan pasar tradisional berkonsep modern.

MENGURAI KEMACETAN

Lokasi Relokasi Pasar Hewan Dinilai Sudah Strategis BANGKALAN - Pemindahan pasar hewan Tanah Merah ke kawasan Desa Petrah dinilai sudah melalui pengkajian matang. Sebab, tempat tersebut sudah sangat proporsional, karena dari segi dana tidak membutuhkan biaya anggaran yang terlalu besar. Alokasi anggaran yang disediakan untuk relokasi pasar hewan sekitar Rp 900 juta.

"Pemilihan tempat yang ada sekarang sudah melalui banyak pertimbangan. Selain itu, jarak pasar hewan dengan pasar Tanah Merah yang tak terlalu jauh, sekitar 500 meter," kata Mustofa, Kepala Tata Usaha, Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan, kemarin (7/11).

Alasan relokasi pasar hewan, lantaran pasar hewan yang saat ini masih jadi satu dengan pasar Tanah Merah, seringkali menyebabkan kemacetan.

Sehingga kendaraan sulit untuk melewati jalur tersebut. Bahkan, tiap tiba hari pasaran kendaraan dialihkan ke jalan alternatif.

Dia menjelaskan mengenai usulan dari legislatif yang mengatakan bahwa tempat pasar hewan seharusnya dipindah di sebelah utara pasar utama, dinilai bukan menjadi solusi. Sebab, butuh biaya anggaran yang sangat besar.

Pihaknya pernah melalukan rencana untuk memindah pasar ke sisi utara pasar

Tanah Merah. Namun, harga jual tanah di kawasan tersebut jauh dari NJOP, sehingga ada kekhawatiran penilaian mark up dana.

"Tawaran yang disampaikan pemilik tanah terlalu tinggi. Harga yang ditawarkan Rp 750 ribu permeter.

Padahal, harga jual kawasan tersebut sesuai NJOP Rp 250 ribu. Nanti, kita yang disangka menggelembungkan dana," jelasnya.

Menurutnya, tempat pemindahan yang direncanakan saat ini dinilai sudah strategis, karena tanah yang menjadi acuan juga merupakan milik pemerintah. "Otomatis kita akan lebih menghemat biaya relokasi pasar," ujarnya. (ori/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

JUMAT 8 NOVEMBER 2013 NO.0235| TAHUN II

SERTIFIKAT TANAH

BPN Dinilai Paling Tidak Profesional

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya fasilitsi 15 pasangan untuk menikah massal hari ini di Surabaya, Kamis (7/11). Ke-limabelas pasangan tersebut berasal dari lima kecamatan di Kota Surabaya, yakni Kecamatan Wonokromo, Simokerto, Sawahan, Tambaksari dan Kecamatan Tegalsari.

Ketua KPU Jatim Hanya Diperingati DKPP Bawaslu Awasi putusan Majelis Kehormatan SURABAYA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad , dalam persidangan putusan majelis kehormatan DKPP di Jakarta, Kamis (7/11).

“DKPP memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut dan memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi putusan majelis”, ujar Andry Dewanto kepada Koran Madura melalui Black Berry Massanger, Kamis (7/11).

Sanksi tersebut,ujar Andry, didasarkan pada penilaian atas fakta persidangan, pemeriksaan keterangan pengadu, jawaban teradu, dan pemeriksa terhadap buktibukti serta dokumen yang disampaikan oleh pengadu.

Sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Jatim yang digelar pukul 16.00 Wib tersebut, bermula Andry diadukan oleh Trimoelya kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) pada pemilahan Gubernur Jatim 2013. Dengan delik aduan, bahwa Andry selaku teradu atas dugaan menyebarkan berita melalui Blackberry Massanger (BBM) yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2013 pada 21 Agustus 2013 ke media dan saksi lainnya.

Dimana pada tanggal 21 Agustus 2013 tepatnya pukul

15.41 Wib, Andry mengirimkan pesan melalui BBM yang isinya “ Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP dlm debat kandidat di Metro TV Live dr Gramedia Expo mala mini jam 19.00 WIB. Sebar-

Saat melakukan pemeriksaan, Bawaslu Jatim menemukan kasus lainnya. Ada kejanggalan terhadap form BC yang ditandatangani sebelum pasangan Khofifah-Herman lolos Pilgub Jatim. Belakangan, tiga komisioner KPU Jatim yakni Najib Hamid, Agung Nufroho dan Agus Mahfud Fauzi mengaku tidak menandatangani.

Tim Bawaslu Jatim juga mendapatkan bukti ada form BC lainnya yang tertempel stiker dengan tulisan tanggal

itu dicetak pada 5 Agustus dan disetujui kelima komisioner KPU Jatim melalui pleno untuk dilakukan stikerisasi. Padahal, tiga komisioner statusnya dinonaktifkan sementara DKPP sejak 31 Juli-14 Agustus.

Sebelumnya, DKPP juga telah memberikan teguran keras kepada Andry atas laporan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja. Sedangkan, ketiga komisioner KPU Jatim yakni Najib Hamid, Agung Nugroho dan Agus Mahfud Fauzi diber-

kan…”

Beberapa saat kemudian, mantan Ketua KPUD Malang tersebut sempat meralat pesannya.

16 Agustus 2013. Kepada Bawaslu, Andry mengakui dirinya yang memberi persetujuan sebelum naik cetak form BC itu. Dia juga mengaku form BC

hentikan sementara. Mereka dinilai melanggar kode etik karena tidak meloloskan pasangan Berkah pada verifikasi parpol. (han)

BANGKALAN – Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur, ketika berkunjung ke Bangkalan, menyatakan banyak menyoroti Badan Pertanahan Nasional, sebab BPN ini dinilai paling tidak profesional. Padahal seharusnya BPN harus memiliki kinerja yang profesional sehingga tidak mengecewakan. Namun ternyata selama ini, BPN yang paling banyak dikeluhkan warga.

“Yang menempati rating teratas pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan birokrasi adalah BPN,” kata Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur, Nuning, kemarin (7/11) Menurutnya, pelayanan yang seringkali dikeluhkan masyarakat berkaitan pembuatan sertifikat tanah. Persoalan ini yang kerap kali diadukan kepada KPP. Salah satunya pembuatan sertifikat tanah dikeluhkan karena masih membutuhkan waktu yang relatif lama.

Biasanya, pada awal pembuatan, BPN berjanji pengurusan sertifikat tanah bi-

asanya membutuhkan waktu selama 3 bulan. Akan tetapi, dalam perkembangannya sampai satu tahun pembuatan sertifikat belum juga rampung dari BPN.

Menurutnya, pelayanan yang seringkali dikeluhkan masyarakat berkaitan pembuatan sertifikat tanah.

Persoalan ini yang kerap kali diadukan kepada KPP. Salah satunya pembuatan sertifikat tanah dikeluhkan karena masih membutuhkan waktu yang relatif lama.

Sebagian besar masyarakat yang mengadu terkait pelayanan BPN karena meleset dari janji awal yang disampaikan pada pemohon. Pada akhirnya, persoalan itu dimediasi sebe-

lum merambah ke ranah penegak hukum, baik kepolisian maupun polres. Kalau sudah selesai ketika mediasi, maka tidak akan sempai pada penegak hukum.

Selain itu, posisi kedua yang paling banyak diadukan masyarakat yakni pelayanan kereta api. Untuk itu, dirinya meminta kepada SKPD yang ada di lingkungan pemkab Bangkalan supaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.

Dia berharap, setiap SKPD harus dipasang kotak saran, sehingga jika ada masukan dari masyarakat bisa disampaikan melalui kotak saran tersebut. Namun selama ini kerapkali pemasangan kotak saran itu tidak berjalan maksimal. Padahal pemasangan kotak saran tersebut efektif untuk mengetahui keluhan masyarakat.

“Kotak sarannya ada, tapi kuncinya hilang. Ketika dibuka tidak ada surat yang masuk. Itu bukan berarti bagus pelayanan dari SKPD yang bersangkutan.

Tapi, ada kemungkinan lain malah sebaliknya,” sindirnya. (ori/rah)

Jatim Buat Program Edukasi Bahaya Narkotika SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta dan mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di lingkungan pemprov, dan kabupaten/kota untuk segera menyusun program aksi pelaksanaan dan strategi pencegahan pemberantasan narkotika.

“Pembentukan RAD SKPD dan kabupaten/kota di Jatim ini setelah dikeluarkannya surat peraturan Gubernur Nomer 74 tahun 2012 tentang RAD pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba,” ujar Kepala Bappeda Jatim, Dr.Ir Zainal Abidin, MM di acara pembukaan rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan Narkoba dan Kusta, di Hotel Oval Surabaya, Kamis (7/11) Lebih lanjut pernyataan surat edaran ini juga didukung dengan dikeluarkannya surat dari Sekertaris Daerah (sekda) Provinsi Jatim tanggal 16 September 2013 tentang implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 12/2011.

“Jadi ke depan diharapkan semua SKPD di pemprov baik kabupaten/kota wajib memfasilitasi dan menyusun program kegiatan pencegahan penyalagunaan narkotika melalui kegiatan yang sesuai tupoksinya,”ujarnya.

Menurut Zainal, dari tahun ke tahun penyalagunaan dan peredaran narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dimana tahun 2011 sebanyak 3,8 juta jiwa dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 4,58 juta jiwa.

Sementara itu di Jatim menduduiki peringkat kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah 2.899 kasus. “Maka itu pihaknya dengan adanya kerjasama pemerintah, BNNP, dan masyarakat dapat mencegah terjadinya penyalagunaan dan peredaran narkoba,” jelasnya.

Zainal berharap kepada orang tua untuk menjaga dan senantiasa memelihara kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dengan jalan menjaga perilaku dan gerak gerik putra putrinya dari hal-

hal yang menjurus kepada penggunaan narkotika.

“Ancaman narkoba harus dihadapi secara bersamasama. Partisipasi masyarakat utamanya pemerintah dan swasta menjadi kata kuncinya, dan adanya kader dari dalam pemerintah dan swasta diharapkan lebih memudahkan menyampaikan informasi kepada teman-teman lainnya, serta apabila ada pecandu narkoba dari pemerintah dan swasta BNNP akan memberikan fasilitas rehabilitasi secara gratis dan yang lebih penting, identitas pelapor akan dirahasiakan,” tegasnya.

Selain membahas narkoba, dalam rapat ini juga membahas masalah penyakit kusta di Jatim, dimana saat ini penderita kusta di Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah India dan Brazil, sedangkan Jatim merupakan penyumbang utama penyakit kusta di Indonesia yaitu mencapai 30% total penderita kusta, yaitu di pantai utara, dan Pulau Madura masih ada penderita penyakit kusta.(han)