e Paper Koran Madura 9 Januari 2015

JUMAT

KORAN MADURA

1

JUMAT 9 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0521 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Perundingan li Golkar Kemba k oc dl Dea Nasional hal 3

antara foto/eric ireng

BALON PENGANGKAT EKOR PESAWAT. Seorang kru udara pesawat Casa NC212 Skuadron Udara 600 Wing Udara I Puspenerbal menata sejumlah peralatan selam dan sejumlah balon berukuran besar di dalam pesawat di Base Ops Lanudal Juanda, Kamis (8/1). Balon tersebut akan digunakan untuk mengevakuasi ekor dan body pesawat AirAsia QZ8501, yang jatuh di laut wilayah Selat Karimata.

Perburuan Blackbox Berlanjut Hari ini JAKARTA-Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) F Henry Bambang Soelistyo mengatakan, jarak pandang di dasar laut tempat lokasi ditemukannya ekor pesawat AirAsia QZ 8501 hanya satu meter sehingga tim penyelam harus menunda pencarian.

“Sejak pagi tim sudah menyelam tapi sampai di sasaran jarak pandang di bawah satu meter,” kata Marsekal Madya TNI Soelistyo di Jakarta, Kamis kemarin.

Selain jarak pandang yang sangat rendah sehingga menyulitkan tim untuk mencari kotak hitam (blackbox), maka arus bawah laut juga mencapai 3-5 knot.

Karena kondisi di lokasi pencarian tidak mendukung, maka tim penyelam hanya dapatkan puingpuing pesawat dan sudah dibawa ke kapal.

“Saat ini mereka sedang menunggu kecepatan arus bawah laut kalau nanti sudah membaik mereka akan kembali memastikan posisi blackbox,” tambah dia.

Tim penyelam juga sudah dibekali dengan gambar blackbox sehingga mereka

tahu persis apa tugas mereka jika menemukan benda tersebut.

Soelistyo menjelaskan, untuk memastikan hal tersebut, Basarnas sudah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan para penyelam di lapangan.

“Karena blackbox memerlukan perlakuan khusus untuk bisa mengambil dan mengevakuasinya,” tambah dia.

KNKT Percaya Diri Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nurcahyo Utomo optimistis “blackbox” AirAsia QZ8501 yang

akan diangkat dari dasar laut, mampu di baca, bahkan dibuatkan animasi kronologi dari mulai terbang hingga terjatuh.

KNKT Indonesia memiliki laboratorium dan ahli yang telah belajar dari luar negeri, sehingga “blackbox” tidak perlu dibawa keluar negeri, katanya di Pangkalan Bun, Kalteng, Kamis.

“Negara Rusia saja mengakui kinerja dan kecepatan KNKT Indonesia saat membaca Blackbox Sukhoi. Kondisi blackbox Sukhoi itu hancur berkeping-keping bahkan terbakar, tapi diselesaikan hanya dua minggu. Rusia saja harus 1,5 bulan,” tambah dia.

Kemungkinan terburuk apabila tidak mampu membaca blackbox AirAsia maka ahli dari negara lain yang dianggap netral akan di panggil ke laboratorium KNKT Indonesia.

Dia mengatakan apabila tidak mampu juga memperbaiki dan membaca blackbox, maka KNKT Indonesia akan membawa langsung ke pabrik pembuat blackbox dan tetap dilakukan pengawasan. =ANT/WARAMAN

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

Verba-Esensia Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Hidup dan mati, sangat tipis markanya. Jika tak hidup, mati, dan sebaliknya. Bahwa ada seseorang yang melihat orang lain dalam situasi yang tidak biasa: dipakailah istilah la ya yamutu, wala yahya, hidup tidak dan matipun tidak.

Dalam konteks hitam dan putih, tak ada dua warna yg jatuh pada satu benda dengan istilah baru.

Jika istilah ini pun digunakan dalam kata tak hidup dan tak mati, ini hanyalah untuk mewakili keterbatasan linguistik dan kemudian dijadikan kompromi menjadi la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan makan biaya.

Pada diktum bernegara, pemerintah acapkali menyebut dirinya sebagai negeri yang maju atau berkembang. Kesimpulan ini pasti lahir dari teori-teori makro. Bila indikator itu diyakini mendekati pada kesimpulan maju, maka lahirlah kesimpulan bahwa negara ini maju. Padahal maju itu berkait dengan aspek lain terutama mundur dan stagnan. Mungkin saja, negeri ini maju dalam satu hal, mundur dalam banyak hal dan stagnan pada multi hal.

Penilaian tentang apapun dan menyangkut siapapun itu seringkali menggunakan dua parameter.

Pertama, menilai sebagian dan disimpulkan untuk keseluruhan. Kedua, keseluruhan untuk sebagian.

Ketika seseorang melihat lukisan, ia akan memberi nilai indah atau tidak indah. Keindahan atau ketidakindahan lukisan itu dapat dilihat dari bentuk, pewarnaan, sapuan cat, dan komposisi. Ia akan gagal menjadi lukisan jika cara menilainya hanya dipandang dari satu unKebhinnekaan ini sur lukisan saja. Karena akhirnya terseok- itu, menilai lukisan itu seok ketika orang- memerlukan proporsi dan kompetensi. orang mengguDalam keindahan nakan kacamata lukisan sebagai verba-atenyang tidak sama sia, ia indah pada satu versi dan cenderung dan mungkin saja tidak politis indah pada ruang substansinya sebagai lukisan.

Di sinilah, cara seseorang menilai, perlu preposisi dan proporsi yang tidak melampaui kelaziman kriteria, tidak menabrak maksudnya.

Orang yang menilai dari dalam tubuh verbal seseorang berbeda dengan yang melihat dari luar.

Ini terjadi karena cara pandang dan bagaimana memandangnya tidak sama. Karena anasirnya tidak sama maka hasil amatannya berbeda. Di ruang inilah demokrasi lahir menjadi bhinneka tunggal ika.

Kebhinnekaan ini akhirnya terseok-seok ketika orang-orang menggunakan kacamata yang tidak sama dan cenderung politis. Orang-orang kontemporer sebagian besar berambisi menjadi ketua dalam bidang apapun. Padahal, ia lupa bahwa siapapun yang menjadi ketua ia lahir dari pilihan anggota.

Ketika ini massif terjadi banyak ruang, dapat dipastikan etika tercerabut dan semua ingin ditegakkannya. Akibatnya, manusia menjadi kemaruk dan tubuh verbalnya menjadi balita yang menganggap semua benda adalah miliknya.

Dalam ego yang berjemaah, betapa banyak orang yang ingin dilahirkan kembali. Ia merasa menyesal karena terlanjur menjadi tua pada diri yang tanpa makna. Ia lupa bahwa hidup seperti jarum jam dan pada kegalauan yang membuncah, ia merasa sia-sia dan ingin harakiri. Pada situasi kalut, Tuhan dicari dan kemudian dilupakan ketika hidupnya dirasa berkualitas. Padahal. Manakala ia menganggap berkualitas, ia lupa pada waktu itu juga ia tidak sedang memiliki makna karena gagal menertawakan dirinya sendiri.=

KORAN MADURA

Berita Utama

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

2

HARI KE-12 PENCARIAN KORBAN AIRASIA

Empat Jenazah Berhasil Dievakuasi PANGKALAN BUN- Badan SAR Nasional menemukan empat jenazah korban pesawat AirAsia QZ 8501 sehingga total penemuan menjadi 44 jenazah hingga hari ke-12, Kamis.

“Dari 44 jenazah itu, sebanyak 41 jenazah sudah di Surabaya. Kemudian, tiga masih berada di kapal,” kata Kepala Basarnas F Henry Bambang Soelistyo di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan jenazah tersebut hingga saat ini masih berada di kapal dan belum dievakuasi ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

“Besok rencana baru kami evakuasi, kami pindahkan dari kapal menuju ke Pangkalan Bun,” ujarnya kemarin.

Pencarian tiga jenazah itu, katanya, dilakukan di sektor 3 yang diberitahukan oleh nelayan dengan menggerakkan KN Bintang Laut, KN SAR Pacitan dan satu bantuan udara.

Tiga jenazah tersebut menurutnya berada di tiga kapal berbeda yakni satu jenazah di Kapal KN SAR Pacitan, satu jenazah di kapal KD

Kasturi milik Malaysia dan sisanya di kapal GS Onami milik Jepang.

Dikatakan, rencana untuk operasi pada hari ke-13 tetap mengupayakan pengangkatan ekor dan memastikan beberapa hasil scanning yang tertangkap di lokasi kontak terakhir pesawat AirAsia QZ8501.

Supriyadi mengatakan untuk proses pengangkatan ekor pesawat, rencananya akan dikirim dari Surabaya sebanyak 6 alat berupa pelampung keseimbangan KRI Banda Aceh saat melakukan pengangkatan.

“Mengenai deteksi scanning, ada benda dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Tapi belum dapat dipastikan apakah itu bagian dari pesawat AirAsia atau tidak,” katanya.

Memastikan hasil scanning tersebut, rencananya Tim SAR yang ada di lokasi, Jumat (9/1) pagi, akan melakukan penyelaman apakah benar atau tidak benda tersebut kerangka pesawat AirAsia.

Dir Ops Basarnas itu mengatakan penyelaman tidak dapat dilakukan hari ini karena kondisi cuaca kurang baik dan jarak pandang hanya berkisar 1 meter di dalam laut, sehingga penyelam kesulitan untuk memasti-

kan benda tersebut.

Deadline Pembayaran Asuransi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Jawa Timur (AAUI Jatim) memberi batas waktu (deadline) perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim asuransi kepada maskapai penerbangan AirAsia pada akhir Januari 2015, terkait jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501 (28/12).

“Kalau perusahaan asuransi sudah membayarkan klaimnya ke pihak maskapai maka AirAsia akan dengan mudah menyalurkan dananya kepada ahli waris korban Pesawat AirAsia QZ8501,” kata Ketua AAUI Jatim Didik Mulyono, ditemui di Surabaya, Kamis.

Bahkan, ungkap dia, per hari ini perusahaan asuransi seperti Manulife telah membayarkan klaim asuransi kepada 11 orang ahli waris, di mana sejumlah anggota keluarganya menjadi korban AirAsia dan memiliki polis asuransi di salah satu pebisnis asuransi tersebut.

“Dari belasan orang yang menerima klaim itu nilai penyaluran tertinggi mencapai Rp23 miliar untuk satu orang,” ujarnya. =ANT/WIRAMANA

ant/afp/pool/adek

LOKASI EKOR PESAWAT. Sebuah helikopter Basarnas terbang di atas kapal Geo Survey di lokasi ditemukannya ekor pesawat AirAsia QZ8501 di Laut Jawa, Kamis (8/1). Dengan ditemukannya ekor pesawat diharapkan akan ditemukan pula kotak hitam pesawat yang bisa mengungkap penyebab jatuhnya pesawat ke laut.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV JUMAT 9 JANUARI 2015

No. 0521 | TAHUN IV

33

ant/akbar nugroho gumay

PERUNDINGAN ISLAH GOLKAR. Juru runding Partai Golkar dari dua kubu (kiri-kanan) Agun Gunanjar, Andi Matalatta, Ibnu Munzier, MS Hidayat, dan Priyo Budi Santoso tertawa sebelum pertemuan tertutup di Kantor DPP Golkar Jakarta, Kamis (8/1). Hasil pertemuan kedua kubu Golkar baik pihak Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono telah mencapai 60 persen kesepahaman.

Perundingan Golkar Kembali Deadlock JAKARTA-Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono melakukan perundingan secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Perundingan yang berlangsung selama dua jam belum menemukan hasil secara final.

Persoalannya adalah keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP). Kedua kubupun sepakat melanjutkan perundingan pada pekan depan. “Beberapa hal sudah sepakat

yang jadi krusial poin KMP,” kata Ketua Harian Partai Golkar versi Munas Bali, MS Hidayat usai melakukan perundingan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/1).

Pada kesempatan perundingan ini, tambah dia, baru ada hasil 60-70 persen.

Yaitu menyamakan persepsi mengenai visi dan misi Partai Golkar. “Memang kami sudah sepakat untuk samakan visi yang prinsipil, itu 60 persen,” tegasnya.

Hidayat menjelaskan, posisi Partai Golkar terhadap pemerintah telah jelas. Yaitu mendukung keberlangsungan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 5 tahun ke depan. Partai Golkar, tegas dia, dijadikan sebagai mitra strategis. Namun demikian, bukan berarti semua program-program pemerintah didukung oleh Partai Golkar.

“Yang penting kesepakatan kami posisi Partai Golkar kepada pemerintah.

Kami sampaikan pemerintah di mata Partai Golkar adalah mitra strategis, dan kami lakukan konstruktif, kritis dan dukung keberadaannya lima tahun,” jelasnya.

Sementara itu, juru runding dari kubu Munas IX Jakarta Andi Mattalata mengaku posisi Partai Golkar di KPM menjadi salah satu pemicu deadlocknya perundingan.

Kendati demikian, kedua kubu menyepakati bahwa Golkar bakal menjadi mitra kritis pemerintah. Namun, kubu Ical menginginkan dukungan kepada pemerintah diberikan lewat hubungan koalisi, sementara kubu Agung bersikukuh agar Golkar menjadi kekuatan politik sendiri. “Cuma di sana mengatakan hubungannya koalisi per koalisi. Kalau kami tidak karena belum

tentu kepentingannya sama,” beber Andi.

Menurutnya, meski menjadi pendukung pemerintah bukan berarti Golkar harus berada di dalam pemerintahan. Begitu pula, urusan mendukung pemerintah tidak perlu melibatkan partai lain. “Membantu sendiri-sendiri atau membantu dalam koalisi.

Kalau kita jangan membawa-bawa partai lain, intinya Golkar ingin mandiri,” jelas Andi.

Selain itu, kedua kubu juga belum menyepakati susunan kepengurusan DPP Golkar untuk lima tahun ke depan. Kedua kubu menafsirkan bahwa struktur kepengurusan yang sama-sama diajukan ke Kemenkum HAM beberapa waktu lalu adalah sah sebagai subjek hukum.”Ini bagaimana menafsirkan surat menteri yang mengatakan tidak terdaftar. Keluar lisan, yang terdaftar adalah munas Riau. Tapi bagi kami ini kan sudah dimatikan di Bali dan dimatikan di Ancol,” kata Andi.

Untuk itu, kedua kubu bakal kembali menggelar perundingan ketiga pada pekan depan. “Mungkin penyelesaian, mau Munas atau apa terserah. Semangat kami adalah islah,” demikian Andi. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

PEMBERANTASAN KORUPSI

Kejagung Bentuk Satgassus Tipikor

JAKARTA- Kejaksaan Agung resmi membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan anggota 100 jaksa.

ant/m agung rajasa

PELANTIKAN SATGASSUS TINDAK KORUPSI. Ratusan anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3 TPK) mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1). Sebanyak 100 anggota Satgassus Kejaksaan pusat dan daerah akan ditugaskan untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi.

Hamzah Haz Jenguk Besannya, Fuad Amin JAKARTA-Wakil Presiden 2001-2004, Hamzah Haz menjenguk Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron yang mendekam di balik jeruji rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku memiliki hubungan emosional dengan orang tua Fuad Amin.

“Pak Fuad itu masuk keluarga besar saya, orangtuanya dulu adalah sahabat saya,” kata Hamzah di Jakarta, Kamis (8/1).

Hamzah Haz tiba di markas Abraham Samad cs sekitar pukul 10.10 WIB tadi. Dia tampil mengenakan batik cokelat panjang.

Selain keluarga, Hamzah mengaku merupakan besan dari Fuad. Tapi, dia tak tahu banyak soal kasus yang menimpa Fuad. “Saya

enggak ngerti (kasus),” jelasnya.

Hamzah mengatakan orang tua Fuad banyak membantunya. Contohnya saat Hamzah menjadi Ketua Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ketua umum partai berlambangkan Kabah itu. Karena itu, Hamzah merasa wajib menjenguk Fuad. Namun pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, 74 tahun lalu itu tidak tahu dengan bisnis gas alam yang dijalani Fuad. “Saya hanya kenal dekat dengan orang tuanya,” ujar Hamzah Seperti diketahui, Fuad Amin Imron ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam perkara suap jual beli gas untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Gresik dan Gili Timur, Madura, Jawa Timur.

Secara terpisah. Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko kembali diperiksa KPK, Kamis (8/1) terkait dugaan suap jual beli gas bumi di Kabupaten Bangkalan.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebutkan yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya se-

bagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus yang sama, Fuad Amin Imron. “Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FAI,” kata Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Priharsa mengaku juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Fuad Amin. Nah, Fuad digarap sebagai saksi untuk Antonio. “Tersangka FAI diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ABD,” jelas Priharsa.

Kuat dugaan, pemeriksaan ini masih seputar proses jual beli gas dan aliran uang yang diterima Fuad Amin. Sebab, permainan yang dilakukan PT MKS, perusahaan yang mengelola gas tersebut, dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terjadi bertahun-tahun.

Dalam perjalanannya, PT MKS membayar imbalan atas pengelolaan kontrak gas tersebut kepada Fuad Amin Imron.

Jatah itu diterima setelah Fuad menerima PT MKS sebagai pengelola tunggal gas dari PLTG Gili. Padahal, PT MKS menjadi konsorsium bersama PD Sumber Daya, yang merupakan BUMD Bangkalan, dalam kontrak penggelolaan gas yang dibeli dari PT Pertamina EP. =GAM/ABD

Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Kamis, menyatakan tugas satuan ini untuk menyelesaikan kasus lama dan menuntaskan kasus korupsi yang baru.

“Kami akan segera menjawab tuntutan masyarakat dengan adanya Satgassus ini. Baik (penyelesaian) kasus lama maupun kasus baru,” ucapnya.

Dijelaskan, dasar pembuatan satgas itu juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi yang semakin banyak hingga menjadi musuh bersama.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) R Widyo Pramono menyatakan satuan ini tidak akan tumpang tindih dengan bidang lainnya di Kejagung. Dikatakan, keberadaan dari satgasus tersebut guna memperkuat kinerja pidsus di Kejagung, terutama pada kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

Jadi, kata dia, kehadirannya tidak akan tumpang tindih karena masing-masing sudah memiliki tugas sendiri-sendiri.

“Nanti tanggung jawabnya sendiri akan langsung ke Pidsus Kejagung,” tukasnya.

Ditambahkan, personelnya nanti akan menggunakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Kejagung berencana akan menampung jaksa yang pernah bekerja di KPK seiring dengan pengalamannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana pernah menyatakan jaksa yang pernah bertugas di KPK dan saat ini kembali bekerja di kejaksaan, akan ditarik untuk memperkuat jajaran pidana khusus Kejagung.

“Saya perlu klarifikasi bahwa yang kami maksud penarikan adalah jaksa-jaksa yang dulu pernah bertugas di KPK kita kumpulkan untuk memperkuat jajaran Jampidsus ke depan,” tuturnya. =ANT/RIZA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 9 JANUARI 2015 JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV No. 0521 | TAHUN IV

55

ant/irwansyah putra

TUNA KUALITAS EKSPOR. Buruh membongkar muat ikan tuna kualitas ekspor hasil tangkapan nelayan di Ulee Lheu, Meuraxa, Banda Aceh, Kamis (8/1). Produksi ikan tuna Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia mencapai 613.000 ton atau 11 persen dari potensi produksi ikan tuna dunia dan 70 persen produksinya diekspor ke Thailand, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, serta Uni Eropa.

Lima BUMN Abaikan Saran BPK 2.034 Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tidak Ditindaklanjuti JAKARTA-Tingkat kepatuhan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor migas dalam menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sangat rendah.

Dari 11.018 rekomendasi, baru 7.132 rekomendasi atau sekitar 65 persen saja yang sudah ditindaklanjuti. Sedangkan sisanya sebanyak 2.034 rekomendasi dinyatakan belum sesuai dan 1.655 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

“Paling banyak ketidakpatuhan dan ketidakefisienan, banyak perusahaan yang

salah investasi di pengadaan barang, nanti di LHP bulan Juni akan kami sampaikan detailnya,” ujar Anggota BPK RI Achsanul Qosasih usai menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (8/1).

Pertemuan ini membahas tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan BPK terhadap seluruh perusahaan pelat merah.

Achsanul mengatakan ada lima perusahaan di bidang perdagangan, jasa dan sumber daya alam yang sangat parah dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan keuangan BPK, dengan presentasi kelengkapan nol persen. “Saya tidak bisa sebutkan sekarang, yang jelas ketidakefisienan mereka ada yang merugikan perusahaan saja dan ada juga yang merugikan negara,” katanya.

Diketahui, BPK telah menyelamatkan Rp 16,7 triliun pengeluaran negara

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari koreksi atas subsidi/PSO, Rp 2,9 triliun dari koreksi atas cost recovery serta Rp 146,035 miliar dari hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK berupa penyerapan aset atau penyetoran uang ke kas negara dan perusahaan.

Dalam acara TLHP, pengarahan langsung diberikan Anggota VII BPK Achsanul Qosasi dan pemaparan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Deputi Kementerian BUMN, Direktur Utama BUMN, Komisaris Utama dan Direktur Keuangan BUMN, Kepala SKK Migas Amien Sunarya dan jajarannya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi hasil audit pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap seluruh BUMN. “Kami juga dari Kementerian BUMN sangat terima kasih atas inisiatif BPK untuk undang seluruh BUMN.

Menurut saya, komunikasi dan kerja sama yang baik sangat penting karena tujuannya sama untuk bersama mewujudkan BUMN yang sehat dan good governance,” ujarnya di kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (8/1/2014).

Menurutnya, ini menjadi harapan bersama untuk membuat sistem yang transparan dan akuntabel di seluruh perusahaan plat merah. Hal ini juga dinilai mampu menjadikan BUMN menjadi perusahaan yang handal dan kompetitif di masa mendatang.

“Tujuan kami dari Kementerian BUMN, bagaimana BUMN dapat berkompetisi di pasar global, jadi perusahaan yang setara perusahaan global dalam hal usaha atau good corporate governance. Ini dapat tercapai dengan dukungan BPK. Ini permulaan kami untuk kerja sama dan komunikasi yang baik,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

UANG BEREDAR M2

Tumbuh Positif, Meningkat 12,7% JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (Uang Beredar dalam arti luas) pada November 2014 mengalami peningkatan. Berdasarkan data bank sentral, posisi M2 pada November 2014 tercatat sebesar Rp4.076,3 T, atau tumbuh 12,7% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,5% (yoy). ant/aditya pradana putra

BONGKAR MUAT TANJUNG EMAS. Proses bongkar muat kontainer berlangsung di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (8/1). Pada 2014 total volume bongkar muat atau trougput peti kemas TPKS Tanjung Emas mencapai 575.671 TEUs atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan pencapaian 2013.

Industri Keuangan Non Bank Tumbuh Pesat Aset IKNB Tembus Rp1.514,6 Triliun JAKARTA-Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama tahun 2014 positif di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan total aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai dengan bulan November 2014 naik sekitar 12,84% dibandingkan posisi per Desember 2013 menjadi Rp1.514,6 triliun.

Humas OJK, Doddy Ardiansyah mengatakan penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian sebesar Rp772,7 triliun yang diikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp435,9 triliun, dana pensiun sebesar Rp186,1 triliun, lembaga jasa keuangan khusus sebesar Rp114,9 triliun dan industri jasa penunjang sebesar Rp4,9 triliun.

Sampai dengan November 2014, ujarnya pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 40,9% atau Rp237,7 triliun, naik dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 sebesar 9%. Adapun pertumbuhan premi tertinggi pada asuransi sosial sebesar 566,4% sebesar Rp63,2 triliun.

Sedangkan premi asuransi jiwa sebesar Rp115,6 triliun, asuransi umum Rp43,8 triliun, dan reasuransi Rp5,4 triliun. “Sementara untuk klaim asuransi juga mengalami kenaikan 40% sebesar Rp145,9 triliun,” kata Doddy di Jakarta, Kamis (8/1).

Menurutnya, angka densitas (premi bruto/jumlah penduduk) dan angka penetrasi (premi bruto/GDP) juga menunjukkan nilai positif. Densitas Asuransi Jiwa sampai November 2014 sebesar Rp458.980 naik dibanding November 2013 Rp426.530.

Angka penetrasi Asuransi Jiwa sebesar 1,26 persen naik dibandingkan tahun 2013 1,17 persen.

Densitas Asuransi Umum sampai November 2014 sebesar Rp174.090 turun dibanding November 2013 Rp175.000.

Angka penetrasi Asuransi Umum sebesar 0,48 persen atau stagnan dibanding tahun 2013. Densitas Asuransi Komersial sampai November 2014 sebesar Rp633.070 naik dibanding November 2013 Rp601.530. An-

gka penetrasi Asuransi Komersial sebesar 1,74 persen naik dibandingkan tahun 2013 1,65 persen.

Selanjutnya untuk pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan sampai dengan November 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013, yaitu piutang pembiayaan sebesar Rp364,1 miliar, sewa guna usaha sebesar Rp111,1 miliar, anjak piutang Rp9,08 miliar, dan pembiayaan konsumen sebesar Rp243,9 miliar.

Sementara itu untuk IKNB Syariah, jelasnya saat ini pangsa pasarnya baru mencapai 3,9% dari total pangsa pasar IKNB. Sedangkan untuk Sistem Jasa Keuangan Syariah, IKNB Syariah baru mencapai 8,8%.

Untuk itu, OJK akan melakukan pengembangan dan kerjasama dengan industri untuk pengembangan IKNB Syariah.

Selanjutnya, OJK akan melakukan pengembangan asuransi mikro dan asuransi syariah mikro dalam rangka peningkatan akses masyarakat atas produk dan layanan IKNB. “Khusus mengenai perijinan IKNB, OJK akan melakukan penyempurnaan proses bisnis perijinan di IKNB dan percepatan proses perijinan serta fit and proper test perusahaan di IKNB,” pungkasnya. =GAM

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan berdasarkan komponennya, peningkatan pertumbuhan tersebut terutama berasal dari komponen Uang Kuasi. Pertumbuhan komponen Uang Kuasi tercatat sebesar 13,9% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 13,7% (yoy). “Sementara itu, perkembangan M1 relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 9,8% (yoy),” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/1).

Sementara itu, berdasarkan faktor yang mempengaruhi, naiknya pertumbuhan M2 pada bulan November 2014 dipengaruhi oleh ekspansi operasi keuangan pemerintah. Ekspansi keuangan Pemerintah terjadi sejalan dengan peningkatan aktivitas belanja Pemerintah menjelang akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan masih melambat. Kredit perbankan pada November 2014 tercatat sebesar Rp3.626,2 T atau tumbuh 11,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,4% (yoy). “Perlambatan pertumbuhan kredit ini sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Dia menjelaskan suku bunga Kredit perbankan masih terus meningkat, sementara suku bunga Deposito menurun. Pada November 2014, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 12,97%, sedikit meningkat dibandingkan Oktober 2014 yang berada di level sebesar 12,93%. Sementara itu, rata – rata suku bunga Deposito berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan pada November 2014 masing – masing tercatat sebesar 8,20%, 9,02%, 9,30%, dan 8,74%, turun dibandingkan Oktober 2014 yang masing – masing tercatat sebesar 8,23%, 9,25%, 9,38%, dan 8,77%. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

Budaya

MADURA

Sajak-sajak Daruz Loka Ananta*

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015

JUMAT 9No. JANUARI 2015||TAHUN No. 0521 |IV TAHUN IV 0521

Ingin Kulukis Kelopak Matamu

Pencarian Tuhan sungguh ini kali bukan pertama aku menghitung bintang di langit petang serupa kertas buram di sini di mana angin berdesir mulai kencang dan lampu-lampu kota hanya temaram Kau kusapa: walau seringkali jalanjalan kupandang memanjanglah jawaban juga lambai daun seperti tangan di manakah Kau gerangan? kucari setinggi ini, sejauh matahari yang tenggelam tak kutemukan Bantul, 2015

Belajar Mengeja alif ba ta-ku masih sembilu dan pisau-pisau sepi itu menembus qolbu ayah tak sampai, tak pernah ajariku huruf-hurufMu tangis ibu berderai lihat anaknya gagap mengeja Tuhan, barangkali dulu mereka tak ada guru atau tak sempat, dan karena laparlapar itu tsa jim ha-ku masih bisu maafkan aku, dan kedua orangtuaku Bantul, 2015

Belajar Khusyuk aku belajar khusuk pada padi-padi yang merunduk di dalam basahnya air hujan dan tengah-tengah katak yang sibuk aku belajar khusuk pada pohon-pohon bambu yang menunduk di hamparan angin bebas dan di antara burung-burung hinggap di tangkai lapuk aku belajar khusuk pada Nabiku yang tawadlu’ Bantul, November 2014 *) Tinggal di Yogyakarta, dan bergiat di LSKY (Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta). Pernah memenangi lomba cipta puisi Penerbit Pedas.

Email: daruz99@gmail.com

77

W

alaupun bukan seorang seniman, aku memiliki bakat seni yang tinggi. Bakat itu menuruni sifat ayahku, begitu kata ibuku ketika mendorongku agar aku jadi seniman. Tapi aku tak suka jadi seniman. Masa depannya suram. Anakisteriku pasti tak suka dikasih makan karya seni.

Sering kali aku memaksakan diri menghasilkan sebuah lukisan. Hasilnya memang tidak teramat jelek. Apalagi ketika batinku menyimpan sejuta problema kehidupan. Sangat mudah menuangkannya ke dalam karya lukis, tapi rasa malas seringkali mengalahkan bakat yang kumiliki.

Ketika kutulis sederet kata ‘Kulukis Kelopak Matamu’ pada secarik kertas lusuh, seorang teman menegurku. Melukis kelopak mata tak akan pernah ada dan tak akan pernah terjadi.

Tapi bagiku, segala sesuatu yang ada di dunia ini serba mungkin, termasuk melukis kelopak mata bukanlah hal yang mustahil.

Hal tersebut kuyakini bukan karena aku terkontaminasi pemikiran para seniman yang sering ngobrol denganku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa. Betapa luas ilmu Tuhan yang masih belum kita ketahui. Termasuk melakukan sesuatu yang seakan tak mampu kulakukan.

“Kelopak mata siapa yang ingin kau lukis?” tanya Eko, sinis.

“Kelopak mata seseorang

yang senantiasa singgah di hatiku,” jawabku.

“Ah, kau selalu mengkhayal terlalu jauh. Padahal, tak seorang perempuan pun yang mau berteman denganmu.”

“Tapi tidak dengan Aisyah,” aku cepat memotong perkataannya.

“Oh, kau rupanya yakin 100 %.”

“Jika impianku jadi kenyataan, itu bukan sebuah keajaiban, tapi memang suatu hal yang sangat mungkin.”

“Oh, rupanya kau yakin betul.

Oke…! Oke…! Tidak apa-apa.

Sekarang, kau harus berterus terang denganku. Kalau kau punya kemauan dan tekad yang kuat, barangkali aku dapat membantumu.”

“Aku tak butuh bantuanmu.”

Eko menatapku. Mungkin saja dibenaknya tersirat kata ‘sombong’ menanggapi jawabanku. Bukan! Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya menghindari persepsi yang berbeda dengannya.

Bagiku, seorang perempuan cantik bukan sekedar perempuan yang berdandan minor, tapi bagaimana tipikal kesehariannya.

Sebut saja Aisyah. Kelopak perempuan itu selalu menyimpan misteri yang tak mampu kuungkap sampai saat ini. Pandangan matanya begitu menyejukkan jiwaku—atau bahkan jiwa orang-orang yang pernah melihatnya.

Dunia perempuan sering kali menjadi perbincangan publik.

Sampai saat ini, tuntutan agar hak-hak perempuan disamakan dengan laki-laki masih berlanjut.

Misalnya, kaum perempuan seringkali hanya jadi konco wingking sang suami. Sedangkan suami boleh keluar ke mana saja. Bekerja di mana saja. Atau bahkan

beristeri di mana saja. Hal tersebut memang mungkin terjadi pada siapa saja dan di mana saja.

Tapi maaf, tidak dengan diriku.

Ayahku selalu mendoktrinku agar aku tidak mempermainkan perempuan. Jangan sampai menyakiti hati perempuan.

“Jangan pernah menyakiti hati perempuan, dan jangan menyakiti hati orang lain jika kau tak mau disakiti,” begitu ayahku sering berpesan kepadaku. Aku mempercayai kata-kata ayahku walaupun ayahku punya banyak isteri simpanan. Dan aku anak kedua dari isteri ketiganya.

Tapi, kehidupan ayah tak pernah tenteram. Selalu saja berantem dengan isteri yang manapun.

Setidaknya, itulah penuturan ayahku, pada suatu malam.

Bagiku, menyakiti hati Aisyah akan mendapat imbalan dosa, atau bahkan neraka. Betapa agung Tuhan menciptakan Aisyah. Aisyah bukanlah perempuan sempurna, tapi nyaris. Ia lihai dan cerdas. Wajahnya sangat cantik. Secantik bidadari syurga.

Aku yakin, ibu-bapaknya tergolong manusia cerdas. Bagaimana tidak? Konon, seringkali orang tua memberi nama anaknya sesuai harapannya. Aisyah. Ya, Aisyah. Aisyah adalah isteri rosulullah yang cerdas dan pandai. Ia juga pernah memimpin salah satu peperangan pada masanya dulu.

Di sisi lain, Aisyah juga cantik dan lemah lembut. Rosululloh sangat menyayanginya. Oh, sungguh keluarga sakinah yang mampu mendatangkan kesejukan dan keindahan yang luar biasa.

Setelah kuteliti secara seksama, kedua Aisyah itu memiliki sedikit kesamaan. Aisyah yang sekarang ada di dekatku memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia

juga sangat membatasi pergaulan dengan lawan jenis.

Suatu ketika, Aisyah mengajakku mengadakan penelitian. Ia memperoleh proyek dari salah satu LSM. Sangat berat bagiku menolak tawaran itu, walaupun sebenarnya aku ada jadwal ngobrol dengan seorang teman seniman.

Tiba-tiba ia memarkir mobilnya di tempat parkir, dekat salah satu gedung besar. Beberapa orang berpakaian resmi dan rapi memasuki gedung itu. Aku mengikuti langkah Aisyah. Memasuki gedung itu juga.

Di dalam gedung itu, ada janur kuning melengkung. Aku tak tahu ini pesta perkawinan siapa.

Setelah semakin mendekati koadi, beberapa orang menatapku dengan senyum. Aku jadi semakin bingung. Aku kikuk. Aku serba salah. Aku tak tahu apa yang harus kuperbuat.

Tiba-tiba, seseorang yang memegang mike mengatakan bahwa aku adalah mempelai laki-laki. Aku terkejut. Keringatku melaut. Hingga seluruh tubuhku hampir tenggelam dalam keringat.

Sedangkan Aisyah hanya tersenyum seakan tak ada beban bersalah sedikitpun. Ia juga tak berpakaian pengantin sebagai mana layaknya para pengantin dalam sebuah resepsi pernikahan.

“Apakah ini mimpi?” tanyaku pada diri sendiri.

“Ini bukan mimpi,” Aisyah menjawab suara hatiku.

Seperti dalam mimpi saja.

Aku hampir tak percaya.

“Kalau begitu, ingin kulukis kelopak matamu dengan tinta air mata. Di sana hanya ada satu lelaki, yaitu aku,” aku mencoba merayunya, walaupun keringat dingin masih menyelimuti tubuhku.

“Aisyah….!” Tiba-tiba aku menjerit ketika melihat Aisyah tak ada di sisiku lagi.”Aisyah…!”

“Kalau kau tak betah begadang, jangan niru-niru kami, para seniman. Ayo bangun, matahari sudah siang. Kapan kau akan mengubah keadaanmu sendiri kalau kau tak berusaha. Tuhan tak akan memberi rizki langsung dari langit,” Eko menggoyanggoyangkan tubuhku. Mataku sangat berat kubuka.

Rupanya, aku telah mengharap sesuatu yang tak mungkin menjadi tak mungkin. Aku khawatir, ayahku telah mewariskan karma kepadaku= *Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan 8 MADURA Lintas Jatim

Bangkalan 8

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

PILKADA JEMBER 2015

Warga Dukung Bacabup Bukan dari Birokrat

ant/seno

UNJUK RASA RAPERDA. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi di Depan Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (8/1). Dalam aksinya mereka menuntut disahkannya Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tanpa opsi tambang dan prioritaskan kepentingan rakyat dalam pembuatan Raperda RTRW.

Perbaiki Perda RTRW PMII: Sahkan Pasal Tanpa Pertambangan JEMBER - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdemonstrasi untuk menuntut perbaikan naskah rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di halaman DPRD setempat, Kamis (8/1).

"Hingga kini, rancangan peraturan daerah RTRW masih belum disempurnakan dan mekanisme penyusunannya tidak sesuai dengan aturan, sehingga cacat hukum," kata Ketua PMII Jember Abdussalam.

Menurut dia, berlarutlarutnya rancangan perda yang belum disahkan oleh dewan dan pemerintah kabupaten (pemkab) membuktikan ketidakseriusan eksekutif dan legislatif.

"Kami mendesak rancangan perda RTRW itu disahkan tanpa ada pasal pertambangan karena

eksplorasi dalam pasal tambang Perda RTRW dikhawatirkan mengarah juga pada eksploitasi," tuturnya.

PMII Jember, lanjut dia, menuntut agar pemkab dan dewan memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pembuatan rancangan Perda RTRW dan bukan kepentingan kelompok.

"Perbaiki RTRW sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTRW karena di Jember tidak menyusun sesuai dengan aturan

Kami mendesak rancangan perda RTRW itu disahkan tanpa ada pasal pertambangan karena eksplorasi dalam pasal tambang Perda RTRW dikhawatirkan mengarah juga pada eksploitasi,�

Abdussalam

Ketua Umum PMII Jember itu," paparnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Jember bukan daerah kawasan pertambangan, sehingga tidak boleh ada pasal pertambangan dalam rancangan Perda RTRW

tersebut.

Sejumlah aktivitis PMII Jember mengecat tubuh mereka sebagai bentuk protes terhadap eksekutif dan legislatif yang terkesan bermain-main dengan pembuatan rancangan Perda RTRW tersebut.

Demonstrasi di bundaran DPRD Jember tersebut mendapat pengamanan yang cukup ketat dari aparat kepolisian, sehingga unjuk rasa berlangsung tertib.

"Sebanyak 30 personel diturunkan yang terdiri dari Satuan Sabhara, Polsek Rayon 2 dan dibantu pengamanan tertutup dari intelkam untuk memantau demonstrasi mahasiswa," kata Kasat Sabhara Polres Jember AKP Akhmad Musofa. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

JEMBER - Sejumlah warga dari berbagai kalangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendeklarasikan diri untuk mendukung bakal calon bupati bukan dari kalangan birokrat menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Jember 2015.

"Pengalaman Jember dipimpin oleh bupati dari birokrat atau PNS selama 15 tahun tidak menunjukkan perubahan," kata koordinator Relawan No Eks Birokrat, Abdul Kadar.

Menurut dia, jumlah warga miskin di Jember justru bertambah selama dipimpin oleh kepala daerah dari kalangan birokrasi, bahkan angka buta aksara cukup tinggi.

"PNS yang bekerja pada birokrasi pemerintahan pada dasarnya tidak dipersiapkan menjadi pemimpin, namun mereka secara kelembagaan disiapkan untuk menjadi PNS yang profesional," tuturnya.

Selama 15 tahun dipimpin kepala daerah dari birokrasi, lanjut dia, banyak kasus korupsi yang dilaporkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejaksaan Negeri Jember.

"Maraknya kasus korupsi dan sejumlah mantan pejabat Pemkab Jember yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi membuktikan bahwa birokrat tidak bisa memimpin Jember dengan baik, sehingga perlu perubahan," tegasnya.

Abdul Kadar menjelaskan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Relawan No Eks Birokrat menyatakan kesiapannya untuk mendukung bacabup yang bukan berasal dari birokrat.

Sebelumnya Politika Research Center (PRC) melakukan survei terhadap sejumlah nama bakal calon bupati yang dinilai layak untuk maju dalam Pilkada Jember.

Hasil survei dengan melibatkan 50 responden dan dilaksanakan pada November-Desember 2014 menyebutkan kalangan birokrat masih diminati masyarakat untuk memimpin Jember selama lima tahun ke depan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

9

Gubernur Tak Akan Bubarkan Bakorwil SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan tidak akan membubarkan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) karena perannya masih dibutuhkan membantu beban tugas gubernur.

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur "Terlebih lagi setelah terbitnya undang-undang baru yang menambah beban tugas gubernur," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (8/1).

Menurut dia, setelah terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU ASN tugas gubernur semakin banyak, antara lain UU Pemerintahan Daerah yang sekarang provinsi diberikan kewenangan mengelola SMA dan SMK, pengurusan tambang dan perikanan.

"Jangan dikira Bakorwil tidak ada tugasnya. Contohnya SMA/ SMK dan tambang sekarang diserahkan provinsi untuk mengurusnya. Kalau mau bentuk UPT, berapa ongkos belanjanya, justru akan semakin lebih besar anggaran yang dibutuhkan," katanya.

Justru, lanjut dia, tugas

pokok dan fungsi Bakorwil akan ditambah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, dengan banyaknya kewenangan baru maka harus ada instansi yang mengurusi, khususnya melakukan monev dan yang tepat mengurusinya adalah Bakorwil.

Kendati demikian pihaknya meminta Bakorwil tidak lengah dan tetap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sebagai pengambil keputusan.

Gubernur yang juga politisi Partai Demokrat itu menekankan keberadaan empat Bakorwil saat ini dianggap kurang dan rencananya dibuat perwakilan Bakorwil.

"Dulu Bakorwil ada tujuh seperti ada Bakorwil Kediri dan Besuki. Kalau diperlukan nanti kami buat perwakilannya," kata suami Nina Kirana tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit menjelaskan bahwa tupoksi Bakorwil selama ini mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan sebaliknya.

Contohnya, jika ada program kabupaten/kota yang tak mampu dicover APBD kabupaten/kota, tugas Bakorwil untuk mengusulkan ke gubernur agar bisa ditangani provinsi," kataya ketika dikonfirmasi terpisah oleh wartawan. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

ant/irwansyah putra

POMPA PERTAMINI. Pedagang bensin eceran menggunakan alat pompa bahan bakar minyak (BBM) mini (pertamini) untuk melayani konsumen yang menggunakan mobil di Banda Aceh. Pedagang BBM eceran mengaku dengan alat pompa yang dibeli Rp 7 juta lebih itu dapat mengisi berbagai jenis kendaraan seperti SPBU dengan takaran yang pas.

PASCA KENAIKAN LPG 12 KG

Pertamina: Peralihan Konsumsi Elpiji Dua Persen SURABAYA - PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V menyatakan peralihan konsumsi elpiji dari tabung 12 Kilogram ke 3 (tiga) Kilogram hanya dua persen pascapenaikan harga elpiji 12 Kilogram per awal Januari 2015.

"Walau ada peralihan tersebut, kami pastikan pasokan elpiji tabung tiga kilogram aman," kata Assistant Manager External Relation Pertamina MOR V, Heppy Wulansari di Surabaya, Kamis (8/1).

Ia mengungkapkan, pada tahun ini Pertamina telah menambah pasokan elpiji tiga Kilogram untuk wilayah Jatim sebanyak 1.229.847 Metrik Ton. Angka tersebut mengalami kenaikan delapan persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.140.859 Metrik Ton. "Penambahan ketersediaan elpiji sebanyak delapan persen tahun ini merupakan bagian dari antisipasi kemungkinan adanya eksodus dari konsumen tabung 12 Kilogram ke tabung melon (tiga Kilogram)," ujarnya.

Akan tetapi, jelas dia, apabila melihat pola konsumsi pada

penaikan sebelumnya maka kemungkinan eksodus masyarakat di wilayah kerjanya maksimal dua persen. Sementara itu, Pertamina telah melakukan penaikan sebanyak tiga kali dalam setahun terakhir.

"Penaikan pertama terjadi pada Januari 2014, disusul Oktober 2014, dan terakhir 2 Januari 2015," tuturnya.

Ia menambahkan, pada penaikan harga awal tahun lalu eksodus konsumen dari tabung elpiji 12 Kilogram ke tabung elpiji tiga Kilogram hanya dua persen.

Sementara penaikan harga pada penghujung tahun lalu peralihan masyarakat hanya satu persen.

"Penyebab adanya ancaman eksodus pembelian konsumen karena adanya disparitas harga yang lebar," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, Pertamina MOR V telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Pemprov Jatim), dan kepolisian. Bahkan, pihaknya telah menunjuk SPBU yang menjual elpiji sebagai patokan harga.

"Jikalau nantinya ada pembelian sporadis akan kami lakukan

tindakan, termasuk bila terjadi kelangkaan," tegasnya.

Upayanya, lanjut dia, bisa dengan melakukan penambahan pasokan elpiji sehingga diharapkan dapat mengurai penyebab kelangkaan. Pertamina MOR V telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim dan aparat kepolisan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya eksodus pembelian.

"Sementara konsumsi elpiji tabung 12 Kilogram di MOR V mencapai 8.464 Metrik Ton (MT) per bulan dan elpiji tabung tiga Kilogram terserap 96.101 MT/ bulan," ungkapnya.

Sebelumnya, Pertamina telah menetapkan penaikan harga elpiji 12 Kilogram sebesar Rp 9.069 dari harga sebelumnya Rp 7.569 per Kilogram. Harga tersebut tidak termasuk biaya pengangkutan, pengisian di SPPBE, margin agen, dan PPN. Untuk wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Barat rata-rata penaikan antara Rp 19.000-Rp 19.800 sedangkan wilayah Jatim menjadi Rp 131.700-Rp 135.500 per tabung. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

IZIN PENERBANGAN ILEGAL

Pecat Pejabat yang Terlibat

ant/sahlan kurniawan

SIAGA PASCA KERUSUHAN MAPOLSEK PUCANGLABAN. Personil Brimob siaga pasca kerusuhan di Mapolsek Pucanglaban, Pucanglaban, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (8/1). Jajaran Kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur, menangkap beberapa oknum kepala desa, perangkat dan tiga warga yang diidentifikasi sebagai provokator kerusuhan di Mapolsek Pucanglaban, sehingga menyebabkan Kholili (38) tahanan kasus ilegal logging kabur, Selasa (6/1).

Polisi Kerahkan Tiga Tim Pemburu Tahanan Kabur TULUNGAGUNG - Kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur, mengerahkan tiga tim buru sergap untuk menangkap kembali Kholili (38), tahanan kasus ilegal logging yang kabur setelah dibebaskan oleh massa saat "penyerbuan" Mapolsek Pucanglaban pada Selasa (6/1).

"Kemarin (Rabu, 7/1) tim ini langsung bergerak memburu tersangka," terang Kapolres Tulungagung, AKBP Bastoni Purnama, Kamis (8/1).

Upaya penggerebekan sebenarnya sempat dilakukan tim buru sergap di rumah tersangka Kholili di Desa Pucanglaban, namun yang bersangkutan keburu kabur.

Petugas yang mencoba menggeledah rumah tersangka bahkan sempat dihadang anak Kholili yang bernama Angga (18) serta dua warga lain, sehingga ketiganya ikut "diciduk" dengan tuduhan menghalang-halangi petugas dan diduga menjadi provokator kerusuhan di Mapolsek Pucanglaban.

Bastoni mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum berhasil menangkap Kholili, yang diperkirakan telah melarikan diri ke luar kota.

"Ada tiga tim yang saat ini sudah bergerak. Satu fokus mencari buron di dalam kota, satu tim di daerah sekitaran Tulungagung seperti Blitar, Kediri dan Trenggalek, dan satu tim lagi ke luar kota," ungkapnya.

Sumber kepolisian menyebut, Kholili diperkirakan lari ke daerah asalnya, Pasuruan.

Namun hingga Kamis sore, Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Edy Herwiyanta mengkonfirmasi bahwa tersangka Kholili masih tetap buron atau

belum berhasil ditangkap.

Upaya perburuan pelaku ilegal logging di kawasan hutan lindung Pucanglaban, Senin (5/1) terebut tidak hanya ditujukan kepada Kholili yang kabur setelah dibebaskan secara paksa oleh massa.

Menurut penjelasan Bastoni, pengejaran juga tengah mereka lakukan terhadap seorang teman Kholili yang ikut terlibat dalam pencurian kayu jati di hutan Pucanglaban, namun lebih dulu kabur saat kepergok polisi hutan.

Penangkapan salah satu pelaku ilegal logging tersebut memanas setelah ratusan warga Desa Pucanglaban yang dimotori Kepala Dusun Apak Branjang dan seorang perangkat Desa Pucanglaban "menyerbu" Mapolsek Puanglaban pada Selasa (7/1) sore.

Meski saat itu tidak terjadi bentrokan langsung dengan enam polisi yang berjaga, sejumlah warga termasuk anak Kholili bernama Angga diketahui menerobos ruang tahanan dan membebaskan tersangka pembalakan

kayu itu dengan cara merusak gembok sel tahanan.

Setelah Kholili dibebaskan, massa kemudian bergerak kembali ke dusun mereka dan sempat merusak papan nama KRPH Pucanglaban.

Tak berapa lama setelah insiden penyerangan itu, jajaran Polres Tulungagung dibantu TNI mengerahkan ratusan personel mereka untuk berjaga di sekitar mapolsek dan memburu para pelaku kerusuhan.

Sedikitnya lima orang warga yang dicurigai sebagai provokator, termasuk Angga dan dua oknum perangkat desa, ditangkap dan memeriksa 21 saksi lain dari unsur warga maupun perhutani.

Penangkapan itu memicu situasi keamanan di Desa Pucanglaban kembali memanas sehingga Kapolda Jatim menginstruksikan penambahan personel (tiga truk) Brimob dibantu jajaran TNI dari Kodim 0807 Tulungagung untuk siaga di desa tersebut. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi meminta supaya pejabat yang terbukti terlibat dan bersalah dalam izin penerbangan ilegal segera dipecat.

"Saya menyarankan kepada Menteri Perhubungan, agar pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang pemberian izin ilegal dan membahayakan nyawa orang sebaiknya dipecat dari jabatannya," kata Yuddy, usai mengunjungi keluarga korban AirAsia di Posko DVI Polda Jawa Timur di Surabaya, Kamis (8/1).

Yuddy mengatakan, pemecatan harus disertai bukti yang kuat terkait keterlibatan pejabat dalam penyalahgunaan izin penerbangan ilegal, dan bukti perlu menunggu penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia menjelaskan, pemecatan pejabat tidak sama dengan pencopotan PNS, sebab masalah pencopotan pegawai negeri perlu melalui sidang badan pertimbangan pegawai. "Kalau soal pencopotan dari pegawai negeri nanti kita bicarakan belakangan, sebab harus ada sidang yang dilalui. Namun, saran saya agar pejabat bersangkutan dipecat dari jabatannya," tutur Yuddy yang juga menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan pegawai negeri.

Ia mengatakan, dewan pertimbangan pegawai negeri mempunyai kewenangan dalam mengevaluasi akutanbilitas kinerja pemerintah, yang meliputi profesional, ketaatan, disiplin tata kelola pemerintah serta pelayanan publik.

Sementara itu, Yuddy mengaku kunjungannya ke Posko DVI Polda Jawa Timur untuk menengok dan menenangkan keluarga korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501.

Ia mengatakan, yang diinginkan keluarga korban kepada pemerintah dari peristiwa ini bukanlah tindakan yang sesaat, tapi tindakan komperhensip untuk terus mengamankan penerbangan secara berkesinambungan.

"Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah negara senantiasa hadir di tengah masyarakat, dan saat ini masyarakat berduka serta sebagian keluarga korban berharap ada saudaranya yang ditemukan," ujarnya. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

KORAN Pamekasan PROBOLINGGO Sumenep

MADURA

Oleh: Eko Prasetyo* Pada saat ini, minyak dan gas (migas) menjadi topik yang tengah hangat diperbincangkan. Terlebih setelah pemerintah memutuskan mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000, yang akhirnya diturunkan Rp 900 di pengujung tahun 2014. Kendati sektor migas ini hanya menempati posisi penyumbang kedua terbesar sesudah sektor pajak, tidak berlebihan jika dari migaslah Indonesia mendorong perputatran seluruh mesin perekonomian di dalam negeri.

D

i Indonesia, persoalan kompleks dalam penyelenggaraan migas ialah kian tingginya ketergantungan kita pada pasokan impor, baik impor minyak maupun impor BBM. Pertamina –yang didorong melakukan ekspansi ke luar negeri dalam upaya mencari tambahan lifting minyak dari wilayah kerja di Iraq dan Aljazair– ingin menjadikan produk lifting-nya di sana sebagai hasil produksinya. Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa minyak yang diperoleh di luar negeri sebagai produk nasional sehingga tidak seharusnya dimasukkan sebagai hasil kerja BUMN itu.

Di sisi lain, salah satu yang menjadi perdebatan hangat ialah implikasi dari Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Puncaknya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Oktober 2012 untuk membubarkan Badan Pengelola Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang kemudian menimbulkan keguncangan di kalangan industry maupun negara.

Sementara persepsi yang berkembang di masyarakat adalah kedaulatan atas sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia harus sepenuhnya dimiliki oleh bang-

KORAN MADURA

Resensi Buku

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

Memperkuat Kedaulatan Energi Nasional sa Indonesia. Padahal, sebagaimana disebutkan penulis dalam buku ini, sumber alam bukanlah energi. Dijelaskan bahwa sumber alam tak punya nilai ekonomis apa pun, kecuali sebatas catatan kekayaan negara. Sumber alam itu baru bermakna ekonomis dan bermanfaat apabila sudah menjadi bentuk energi seperti bahan bakar (minyak dan gas) serta produk minyak lainnya , yang langsung menentukan jalannya mesin perekonomian dan kehidupan (hal. 240).

Buku Minyak untuk Presiden ini mencoba menguraikan dengan lugas persoalan-persoalan energi yang memengaruhi kehidupan manusia. Energi memang merupakan sumber dari seluruh sektor kegiatan di muka bumi, termasuk Indonesia. Kegiatan energi akan terkait dengan sektor keuangan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kependudukan, lapangan kerja, geografis, dan bahkan politik.

Karena itu, seperti dijelaskan si penulis dalam buku ini, Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berani mengatakan adanya krisis energi dan perminyakan di Indonesia apa adanya tanpa menimbulkan kegelisahan masyarakat. ”Lima tahun berlalu for nothing, produksi minyak turun terus, subsidi tak terbendung, impor terus naik, dan tak ada perbaikan infrastruktur migas,” tegasnya (hal.238).

Lebih lanjut Pria Indirasardjana menjelaskan, kalau Indonesia harus sangat bergantung pada Singapura, kalau impor minyak mentak dan BBM Indonesia sudah lebih dari 70 persen, kalau Indonesia kini mengimpor pembangkit listrik mikrohidro dari Malaysia, kalau dari Brunei kita pun mengimpor minyak, kalau kita tak bisa mengendalikan kenaikan konsumsi energi, kalau pemakaian energi tidak merata, kalau distribusi BBM tak bisa menjangkau daerah terpencil dan perbatasan, di situlah sebenarnya kita menjelang krisis energi (hal. 238).

Krisis energi memang memberikan dampak yang kurang nyaman.

Namun, yang lebih utama ialah harus ada solusi. Krisis energi adalah kenyataan yang mendesak. Maka, harus ada skala prioritas. Mencari solusi atas krisis energi tidak cukup den-

gan menyusun regulasi atau mencari alternatif yang tidak perlu, melainkan lebih pada keberanian untuk mengambil tindakan strategis jangka pendek yang berdampak besar. Kita mungkin belum waktunya memikirkan energi alternatif.

Sebaliknya, pemerintah lebih diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar pada Pertamina untuk membawa pulang tambahan minyak bumi, meningkatkan sistem dan pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif menjangkau wilayah NKRI, kepastian tentang masa depan subsidi BBM, pola pembinaan serta pengembangan BUMN migas dan energi, dan lainnya.

Buku ini mencoba mengingatkan kita semua untuk siap dengan segala kemungkinan, termasuk krisis energi.

Di sisi lain, sejak sekarang generasi kita perlu diedukasi tentang energi alternatif meskipun untuk menggantikan fungsi BBM secara total dalam jangka pendek barangkali belum waktunya. Namun, seperti ditekankan dalam isi buku ini, yang lebih penting ialah bagaimana memperkuat kedaulatan energi nasional. *) Jurnalis, mahasiswa Program Pascasarjana Unitomo Surabaya.

Judul Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN

: Minyak untuk Presiden : Pria Indirasardjana : Grasindo : I, Oktober 2014 : 267 Halaman : 978-602-257-383-8

Judul Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN

I O C 11

: 7 Password Percepatan Rezeki : Bobby Herwibowo : Noura Book : Pertama, Agustus 2014 : 207 halaman : 978-602-1306-40-6

Kisah Peraih Percepatan Rezeki

B

Oleh: M Kamil Akhyari*

ambang, dosen sebuah perguruan tinggi, salah seorang yang menjemput rezekinya. Keinginannya memiliki mobil BMW seri 5 terkabul, sekalipun secara materi mustahil akan memiliki mobil mewah tersebut.

Keinginan tersebut bermula saat Bambang dan istrinya menumpang mobil Suzuki Carry milik adik iparnya.

Kebetulan, sang adik datang ke Jakarta untuk memenuhi undangan perkawinan saudara yang mengadakan resepsi balasan.

Saat melintas tol Grogol arah Cawang, Jakarta, tibatiba mobil buatan Jepang yang mereka tumpangi itu limbung tertiup angin, ketika sedan buatan Eropa menyalip dengan kecepatan tinggi. Sang istri mengungkapkan kekagumannya pada mobil BMW seri 5 yang baru saja menyalip.

Bambang menanggapi enteng kekaguman istrinya itu. Dengan wajah optimis, istrinya diminta berdoa semoga suatu saat bisa punya mobil seperti itu. Setiap menghadap Allah melalui salat, keinginan memiliki mobil BMW tersebut selalu disebutkan. Mereka yakin dengan janji Allah.

Menanggapi percakapan Bambang dan istrinya, adik iparnya yang sedang mengemudi berkomentar sinis. Menurutnya, mustahil memiliki mobil mewah dengan gaji tak sampai Rp 1 juta. Apalagi BMW, mobil Carry saja tak punya.

Peristiwa di tol telah berlalu sekitar dua pekan.

Usai memberi kuliah, tiba-tiba ponsel Bambang berdering. Suara di seberang mengaku Syahrial, teman kuliah dulu. Anak pejabat tersebut mengungkapkan keinginannya pinjam uang Rp 30 juta. Namun uang yang dimiliki Bambang hanya Rp 27 juta. Dari uang tersebut Bambang berhasil memiliki mobil BMW seri 5 karena Syahrial langsung menjualnya (hlm. 22-28).

Kisah nyata tersebut adalah salah satu kisah peraih percepatan rezeki dalam buku 7 Password Percepatan Rezeki. Menurut Bobby Herwibowo, Lc ada tujuh kunci sukses percepatan rezeki. Yaitu, yakin pada kepastian janji Allah, takwa, restu ibu, memberi, takwa, sabar dan syukur, serta tobat dan doa. *) Pecinta Buku. Pengelola Taman Baca Baet el Kamil. Tinggal di Kabupaten Sumenep.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

MADURA

12

Wartawan Dilarang Meliput Dua Ketua Komisi WO, Satu Menolak Hearing PROBOLINGGO - Kejadian tak biasa tersaji di gedung DPRD Kota Probolinggo. Wartawan yang biasa bertugas meliput di gedung wakil rakyat, dilarang meliput kegiatan hearing atau rapat dengar pendapat yang digelar pimpinan dewan bersama panitia malam pergantian tahun Baru 2015 dari Pemkot Probolinggo, Rabu (8/1) kemarin.

Padahal, hearing yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut membahas tentang hal yang cukup penting bagi masyarakat Kota Probolinggo yakni soal pesta kembang api menyambut pergantian Tahun Baru 2015 yang diselenggarakan oleh Pemkot Probolinggo di halaman Museum Jalan Suroyo yang membawa korban salah satu wartawan.

“Maaf, rapat ini tertutup untuk wartawan. Agendanya hanya silaturrohim untuk mendengarkan klarifikasi dari pantia malam pergantian tahun baru 2015,” ujar Agus Rudiyanto Ghafur, Ketua DPRD Kota Probolinggo, kepada sejumlah wartawan yang ingin meliput jalannya hearing di ruang komisi C. Penolakan terhadap wartawan untuk meliput hearing ini menimbulkan tanda tanya besar bagi wartawan yang sehari-hari menjalankan tugas meliput di gedung DPRD. Larangan meliput hearing itu juga terkesan ditutup-tutupi.

“Ayo kita tongkrongi lagi di sana.

Ada apa kok mereka hearing justru tertutup,” kata salah satu wartawan dengan nada curiga.

Wartawan lainnya kembali mencoba masuk ke ruang rapat.

Namun salah satu satpam yang bertugas di gedung dewan meminta wartawan yang bersangkutan untuk tidak masuk dalam ruangan. “Maaf mas, wartawan tak boleh masuk. Ini atas perintah,” kata satpam yang bertugas itu.

Tentu saja, kondisi tersebut membuat gusar para wartawan.

Sebab, sebelum hearing, banyak wartawan yang hadir untuk meliput hearing itu. “Sebelum hearing, kita sudah berada di gedung dewan. Tapi giliran kita masuk justru dilarang. Ada apa memangnya,” gerutu salah satu wartawan media cetak lokal.

Untuk diketahui, pesta kembang api menyambut pergantian Tahun Baru 2015 yang diselenggarakan oleh Pemkot Probolinggo di halaman museum jalan Suroyo, Kamis (1/1) sekitar pukul 00.30 WIB dinihari membawa korban.

Acara yang dihadiri oleh Walikota Probolinggo Hj. Rukmini beserta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan anggota DPRD Kota Probolinggo tersebut, petasan kembang apinya meledak kebawah dan menyambar para penonton dan juga tamu undangan, sehingga berhamburan karena panik.

Dari kejadian tersebut menyebabkan seorang wartawan Mingguan, Kamari (39) yang sedang melakukan kegiatan peliputan ikut terkena sambaran petasan kembang api yang meledak dibawah, mengenai kaki sebelah kirinya hingga mengalami luka sobek dan terbakar cukup serius. Terpaksa harus dilarikan ke UGD Dr. Moh Saleh untuk dilakukan pengobatan.

Dua Ketua Komisi Walk Out Hearing

Rapat dengar pendapat yang sedianya digelar secara gabungan antara pimpinan dewan, dan pimpinan komisi untuk mengurai petaka kembang api di malam pergantian tahun baru 2015, malah jadi amburadul karena mendapatkan pertentangan dari anggota sendiri. Bahkan rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) eksekutif dan panitia pelaksana tersebut dinilai menyalahi prosedur.

Ketua Komisi A, H. Ali Muchtar dan Ketua Komisi B, Roy Amran terpaksa keluar alias Walk Out (WO) karena forum rapat yang dihadirinya bukan ranah komisi. “Saya keluar karena forum itu adalah forum pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD itu adalah ketua, wakil ketua dan sekretaris. Saya kan bukan unsur pimpinan DPRD. Makanya keluar, daripada jadi persoalan dan bahan tertawaan,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Politisi PKB ini juga menilai, rapat pimpinan dewan dengan agenda evaluasi kegiatan tahun baru 2015 itu menyalahi kesepakatan rapat yang digelar hari Senin (6/1) lalu. “Katanya, ada distorsi terhadap kesepakatan

rapat apal. Ini ada apa, jadi tanda tanya bagi kita,” tegas Ali Muhtar.

Sementara itu, Ketua Komis B, Roy Amran, menambahkan, dirinya keluar juga karena bukan forum komisi. Lantas apakah rapat pimpinan itu ada landasan hukumnya dan bisa melahirkan rekomendasi?

Baik Ali Muchtar dan Agus Riyanto sebagai Ketua Komisi C, sama-sama menyatakan bahwa forum tersebut tidak bisa mengeluarkan rekomendasi. Agus Riyanto yang sejak awal tidak sepakat menilai ada kewenangan yang dilampaui yang semestinya cukup di ranah komisi.

“Kalau mau dilakukan bersama atau gabungan bersama komisi-komisi, mestinya alat kelengkapan dewan difungsikan,” tandas politisi PDIP ini yang menolak hadir di rapat tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra-Demokrat (GeDe), Hamid Rusdi, mengaku prihatin dan menolak ketertutupan untuk media meliput.. “Baru kali ini persoalan publik berlangsung tertutup. Buat apa, lebih baik terbuka saja. Saya sangat tidak sepakat dengan hal yang be-

gitu,” paparnya.

Situasi tak kondusif tersebut, Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghafur menyatakan, keluarnya Ketua Komisi A dan Komisi B karena surat undangan yang diterima ada kekeliruan redaksional.

Semestinya ketua komisi tapi justru ditulis pimpinan dewan.

Pihaknya menyalahkan sekretariat dewan yang membuat surat keliru. “Sekretariat yang keliru membuat redaksionalnya,” tegas politisi PDIP ini.

Terkait pelaksanaan rapat yang tertutup sehingga media tidak boleh meliput, Agus Rudiyanto Ghafur beralasan bahwa hal itu sudah menjadi kesepakatan rapat internal di hari Senin.

Hasil pertemuan tersebut, bahwa pimpinan dewan hanya memberi saran dan menggali informasi saja. “Forum tadi tidak meromendasi apa-apa, hanya sara supaya kejadian serupa tidak terulang. Kita hanya menggali informasi saja. Jika nantinya masih perlu dipertajam bisa ditindaklanjuti dengan dengar pendapat di komisi komisi saja,” urainya. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

13

PETANI RESAH

Bibit Kepiting Langka PROBOLINGGO - Di Kabupaten Probolinggo, pada musim penghujan tahun ini, banyak petani garam yang berubah haluan menjadi budidaya tambak ikan laut karena cuaca kurang mendukung.

Seperti yang dilakukan M.Ibnu Arroby (45), seorang pembudidaya kepiting di Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Dirinya saat ini mulai menebar kepiting gembos alias proses penggemukan kepiting, di lahan seluas sekitar 400 meter persegi miliknya.

Namun, dari usaha yang ia kelola saat ini masih terbilang resah. “Untuk pembelian benih kepiting gembos lokal di Kabupaten Probolinggo, saat ini mengalami kelangkaan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/1).

Menurutnya, kelangkaan bibit kepiting itu sendiri, disebabkan karena mendekati Hari Raya Imlek. Selain itu, kelangkaan itu juga disebabkan, para

pengepul yang biasanya memberi kebebasan kepada pembudidaya, untuk sat ini malah ditebar sendiri dilahannya.

“Para pengepul menebar sendiri dilahannya, mengingat mendekati Imlek nanti kepiting banyak diburu dipasaran dan restoran, harganyapun bisa menjadi dua kali lipat,” tandas M. Ibnu Roby.

Pria yang juga sebagai Ketua Pokmas generasi usaha muda ini mengaku, dirinya harus mengumpulkan bibit kepiting dari para pengepul di daerah Bangil, itupun hasilnya tidak maksimal, serta harganyapun lebih mahal dari harga loka di Kabupaten Probolinggo.

“Biasanya dilahan yang dikelola mampu menampung tiga kwintal bibit kepiting. Saat ini hanya mampu menebar benih sebanyak 16 kg. Dari benih yang hanya sedikit, hasilnya tidak seberapa. Sebab, termakan pembiayaan pakan dan pekerja,” tambahnya. =M.HISBULLAH HUDA

RUMAH KARAOKE

Yang Ilegal Mulai Menjamur GEGER. Warga menemukan sesosok mayat tak beridentitas tergelatak di pinggir rel kereta api.

Ada Mayat di Sisi Rel KA Identitas dan Penyebab Kematiannya Masih Dilacak PROBOLINGGO - Warga desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki tak beridentitas di pinggir rel kerata api.

Polisi dan warga kesulitan mengenali jasad korban karena kondisinya rusak. Diduga korban meninggal lebih dari seminggu sebelum ditemukan warga.

Jenazah pertama kali ditemukan oleh Hafidz (45) warga Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, yang menggarap tanaman bawang merah di sawah miliknya yang tak jauh dari lokasi kejadian.

Menurut Hafidz, sejak Senin lalu selalu tercium bau menyengat setiap kali sedang berladang di sawahnya. Bau itu semakin tercium hingga akhirnya Kamis (8/1), mencoba mencari asal bau menyengat tersebut.

“Mulanya saya menduga bau menyengat tersebut adalah bang-

kai binatang yang mati. Namun terkejut saat ditemukan ternyata sesosok jenazah yang telah rusak. Saya langsung melaporkan temuan itu ke kantor Mapolsek Leces untuk dilakukan tindakan,” ujar Hafidz kepada sejumlah wartawan.

Kapolsek Leces, AKP. S. Supriyantoro, mengatakan mendapatkan informasi dari waraga selanjutnya aparat langsung menuju lokasi. Setibanya dilokasi Tim Identifikasi Polres langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas tidak menemukan

kartu indentitas dan tanda pengenal lainnya pada jenazah korban. Karena kondisi jenazah yang telah rusak. Diduga korban meninggal lebih dari satu minggu sebelum jasadnya ditemukan warga.

Sementara Polsek Leces tidak menerima laporan dari salah satu warga yang kehilangan anggota keluarganya.

“Hasil olah TKP sementara, pihak kepolisian mendapati bagian tengkorak dan salah satu lengan korban retak serta patah.

Belum diketahui pasti, apakah merupakan korban pembunuhan atau korban tertabrak kereta api,” tandasnya.

Selanjutnya jenazah korban di bawah ke rumah sakit Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk proses autopsi guna mengungkap identitas korban dan mengetahui penyebab kematiannya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Rumah Karaoke berkedok rumah makan mulai menjamur di wilayah Kraksaan Ibu kota Kabupaten Probolinggo. keberadannya dinilai masih ilegal dan tidak mengantongi izin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman mengatakan memang di wilayah Kota Kraksaan ada sebuah warung yang menyediakan fasilitas keluarga. Namun pihaknya menilai untuk karaoke keluarga yang tidak ada izin resminya. “Sudah kami peringatkan untuk tidak meneruskan karaoke itu,” terangnya kepada wartawan, Kamis (8/1).

Menurutnya, dengan adanya teguran tersebut, setidaknya pemilik warung bisa memahami tentang larangan. Sebab Peraturan Daerah (Perda) tentang karaoke dan hiburan malam pemkab tidak memiliki. “Kalau ada yang membuka karaoke keluarga, maka itu tergolong liar,” jelas Ahmad Aruman.

Petugas penegak perda ini juga mengaku, kalau pihaknya akan tetap melakukan upaya penertiban, Jika ditengah masyarakat khususnya wilayah Kota Kraksaan ada sesuatu yang dinilai melanggar aturan

termasuk dengan ditemukannya usaha karaoke.

“Kami tidak segan-segan memperingatinya. Namun bila tidak mematuhi maka akan ditindak secara tegas,” ujarnya.

Untuk saat ini, lanjut dia, karaoke yang marak dibicarakan dikalangan masyarakan yakni hanya salah satu warung makan yang ada di Kota Kraksaan sudah memperingatinya. Ketika ditanya tentang nama warung tersebut, Ahmad Aruman enggan menyebutnya. “Kalau namanya salah tidak ingat mas,” akunya.

Menyikapi hal itu, Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, Suhud mengatakan banyak laporan tentang adanya rumah karaoke yang ada di Kota Kraksaan.

Namun pihaknya berharap, agar pihak Satpol PP untuk memperingatinya. ”Harus diperingati tentang adanya itu,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan, jika peringatan Satpol PP tidak diindahkan oleh pemilik karaoke, maka pihaknya tidak akan segansegan untuk menyidaknya. ”Kami siap melakukan sidak rumah karaoke karena dinilai tidak ada izin untuk tempat hiburan semacam itu,” tegas Suhud. =MAHFUD HIDAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

SAMPEL AIR

Bakal Diuji Lab

DIAMANKAN. Para tersangka berbagai macam kasus perjudian dengan barang bukti.

25 Pejudi Digulung Omzet Puluhan Juta Rupiah per Bulan PROBOLINGGO - Dalam waktu sebulan, mulai awal Desember 2014 hingga Januari 2015 jajaran Polres Probolinggo Kota serta Polsek membekuk dua puluh lima tersangka berbagai macam kasus perjudian dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP. Damar Bastiar mengatakan upaya memberantas salah satu penyakit masyarakat. Pihaknya melakukan operasi bersama tiga Polsek jajaran menangkap pelaku perjudian.

“Dalam sebulan ini, jajaran Polres Probolinggo Kota mengungkap sebelas kasus perjudian, dengan rincian judi toto gelap (togel) enam kasus, judi remi tiga kasus, judi kartu CAPSA satu kasus, dan judi bola satu kasus,”

ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (8/1).

Kasat Reskrim mengungkapkan, mayoritas kasus perjudian yang banyak di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota adalah judi toto gelap (Togel), disusul judi judi remi. “Warga yang memasang togel kebanyakan dari kalangan menengah kebawah.

Selain murah pemasangan nomor dengan keuntungan hasil besar jika dapat,” kata AKP. Damar Bastiar.

Selain dua puluh lima tersangka, lanjut AKP. Damar Bastiar, polisi juga mengamankan barang bukti uang senilai tiga juta rupiah. Puluhan tersangka ini di ciduk polisi atas laporan masyarakat yang semakin diresahkan dengan maraknya praktek perjudian.

“Para tersangka mayoritas pelaku lama tindak pidana perjudian yang telah menjadi target operasi polisi,” tandasnya.

Selain itu, upaya dalam pemberantasan perjudian di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota, lanjut Kasatreskrim, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan situasi aman.

“Segala bentuk perjudian selain dilarang norma agama, juga dapat memicu konflik kesenjangan sosial,” tambahnya.

Diketahui barang bukti hasil perjudian yang diamankan, yakni judi togel berupa delapan buah hand phone, tiga belas set kartu remi, satu lembar kupon togel, dua buku ramalan togel, satu lembar kertas pengeluaran togel, tiga lembar rekapan togel, empat lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel, satu buah spidol warna coklat, dan satu kertas bertuliskan angka togel.

Sedangkan judi remi, barang bukti berupa dua belas set kartu remi. Selanjutnya judi CAPSA, barang bukti berupa satu set kartu remi. Para tersangka di jerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara, dan denda sebesar dua puluh lima juta rupiah. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Penelusuran sumber mata air baru yang ada di Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo terus dilakukan oleh pihak Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Probolinggo. Sebelum air tersebut akan dikelola pihak PDAM melakukan uji laboratorium di Surabaya, agar air yang dikandungnya bisa diketahui dan layak untuk dikonsumsi publik.

Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono mengatakan, pihaknya sudah melakukan survi lokasi sumber tersebut. “Memang lokasinya baik dan debit airnya diperkirakan mencapai 500 liter perdetik,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/1).

Menurutnya, setelah melakukan survey, pihak PDAM terus melakukan upaya pengkajian tentang kandung air dari sumber mata air. Sebelum pihaknya bisa menentukan apakah sumber tersebut layak konsumsi atau tidak. ”Kami akan mengmbil sampel air untuk diuji laboratorium tentang kandungannya,” terang Bambang Lasmono.

Kalau memang nantinya sumber mata air yang berada di salah satu pesawanan warga setempat di desa Sumbersuko itu, lanjut Bambang Lasmono, memang layak konsumsi maka pihaknya akan melakukan upaya penyaluran ke lokasi yang dinilai membutuhkan air bersih. “Apalagi air bersih memang sangat dibutuhkan demi kehidupan masyarakat dan peningkatan IPM Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.

Bahkan air tersebut, direncanakan akan dialirkan ke daerah wilayah Dringu, Gending dan Kraksaan.”Karena debit airnya dinilai potensio dan mendukung untuk kebutuhan di daerah tersebut,” jelas Bambang Lasmono.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina mengatakan, keberadan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) memang harus diratakan diseluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. “Wilayah yang memiiliki potensi air memang harus dikembangkan agar air bersih bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

Real Madrid Tumbang di Calderon

Bek Atletico Madrid Jose Gimenez (empat dari kiri) menyundul bola yang bersarang ke gawang Real Madrid pada laga leg pertama babak 16 besar Copa del Rey, Kamis (8/1) dini hari WIB.

MADRID-Atleltico Madrid membuat tim sekotanya, Real Madrid, terkapar di Vicente Calderon, kandang Atletico. Mereka melumat tim bertabur bintang itu pada leg pertama babak 16 besar Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol, Rabu (7/1) malam waktu setempat atau Kamis (8/1) dini hari WIB dengan skor 2-0.

Pada laga ini, pelatih Atletico Diego Simeone langsung memasang sejak awal pemain pinjamannya dari AC Milan, Fernando Torres. Tetapi mantan pemain Liverpool dan Chelsea ini belum memperlihatkan sisa-sisa ketajamannya.

Dua gol Atletico justru dicetak oleh Raul Garcia dan bek muda Jose Gimenez pada babak kedua. Sedangkan di babak pertama kedua tim ini sama-sama tidak mampu mencetak gol alias bermain kaca mata. Sebenarnya, Madrid unggul terlebih dahulu berkat gol Gareth Bale.

Tetapi gol tersebut dianulir wasit karena melakukan pelanggaran terlebih dahulu.

Kemenangan Atletico dibuka oleh Raul Garcia di awal babak kedua dari titik putih setelah dirinya dijatuhkan oleh Sergio Ramos di kotak terlarang. Garcia

yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan penjaga gawang Madrid. Keunggulan Atletico diperbesar oleh sundulan Jose Gimenez pada menit ke-76 sekaligus memuluskan langkah Atletico ke babak perempat final.

Pasalnya, mereka hanya butuh hasil imbang di leg kedua atau kalah maksimal 0-1.

Sebaliknya Madrid harus menang minimal 3-0 saat menjamu Atletico di Santiago Bernabeu di leg kedua nanti. Untuk membalikkan keadaan ini memang tidak mudah karena Atletico juga sering menang di Bernabeu sejak dilatih Simeone. Meski demikian, ini bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi mereka memiliki striker haus gol seperti Cristiano Ronaldo.

Hanya saja, pada laga dini hari tadi tersebut, Ronaldo yang dimasukkan sebagai pemain pengganti tidak bisa berbuat apa-apa dan gagal membantu timnya mencuri gol di Calderon.

Bagi Madrid ini adalah kekalahan kedua mereka pada awal 2015 ini di kompetisi resmi setelah akhir pekan lalu juga kalah dari Valencia di Mestalla pada ajang La Liga Spanyol dengan skor tipis 1-2. Bahkan, sebelum paruh kedua musim ini dimulai, Madrid juga kalah dari AC Milan pada laga persahabatan di Dubai. Artinya, dalam tiga pertandingan terakhir, Madrid selalu kalah setelah menang terus dalam 21 pertandingan sebelumnya sepanjang 2014. =ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 20159|JANUARI No. 0521 |2015 TAHUN IV JUMAT

No. 0521 | TAHUN IV

15 15

SAGA LIONEL MESSI

Messi Ultimatum Presiden Barca BARCELONA - Pelatih Barcelona Luis Enrique mengaku, hubungannya dengan pemain bintang Lionel Messi dan presiden klub Josep Maria Bartimeu baik-baik saja. Meskipun, Enrique mendapat tekanan dari media Spanyol menyusul hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir, terutama kekalahan dari Real Sociedad akhir pekan lalu.

Laporan media-media Spanyol menyebutkan, Messi dan Enrique bersitegang sebelum dan setelah mereka kalah 0-1 dari Sociedad. Pada laga itu Messi dicadangkan oleh Enrique.

Sehari kemudian, Messi dilaporkan tidak mengikuti sesi latihan dengan alasan sakit perut. Bahkan muncul juga kabar bahwa Messi mengultimatum presiden klub, bila tidak ada pergantian pelatih, dia akan minta dijual ke klub lain.

Sedangkan media lokal lain memberitakan, Bartimeu sudah mengultimatum Enrique, bila Barcelona kalah lagi dari Elche pada ajang Copa Del Rey Kamis (8/1) malam waktu setempat atau Jumat (9/1) dini hari WIB atau pada hari Minggu nanti saat menjamu Atletico Madrid di Camp Nou pada ajang La Liga, Enrique akan dipecat.

Tetapi, mantan pelatih AS Roma dan Celta Vigo itu membantah berita-berita itu dalam konferensi pers, Rabu (7/1).

Dia menegaskan bahwa hasil selalu menentukan masa depan seorang pelatih yang didukung oleh seluruh staf dan pemain.

“Saya terus menjaga komunikasi dengan presiden, tetapi saya tidak menerima ultimatum apa pun. Bahkan sepanjang karier saya sebagai pelatih, tidak pernah mengalami hal seperti itu. Masa depan pelatih memang ditentukan oleh hasil pertandingan dan itu normal. Tetapi saya merasa didukung baik oleh klub maupun pemain.

Saya akan bekerja dengan intensitas dan profesionlaisme yang sama seperti pada hari pertama sejak diangkat,” ujarnya.

Enrique juga menegaskan bahwa Messi sungguh sakit pada Senin (5/1) sehingga tidak mengikuti sesi latihan. Tetapi saat ditanya apakah keduanya bertengkar Minggu lalu, Enrique tidak membenarkan

tetapi juga tidak menyangkal.

“Pada Senin, Messi sakit perut.

Itu yang dikomunikasikan dan itulah realitasnya. Kami akan bekerja dalam atmosfer yang lebih positif di luar dan di dalam lapangan. Apa yang terjadi di dalam ruang ganti tidak boleh dibawa ke luar. Saya tidak akan membenarkan atau menyangkal berita-berita seperti itu sebab mayoritas berita yang muncul bermaksud buruk,” paparnya lebih lanjut.

Messi berlatih sendiri pada Selasa (6/1), meski para pemain lain berlibur. Messi baru mengikuti sesi latihan bersama pada Rabu (7/1) pagi sebagai persiapan laga melawan Elche di Copa del Rey. “Saya tidak berbicara setiap hari dengan masing-masing pemain. Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan, kami bisa bicara kapan saja. Dengan Messi, Luis Suarez, dan dengan siapa saja. Messi adalah pemain

terbaik di dunia dan tidak ada yang membantah. Saya tidak memperlakukan anak-anak saya dengan cara yang sama, begitu juga dengan para pemain. Yang terpenting adalah kelompok berada di atas individu siapa pun. Tetapi ada aturan yang harus diikuti oleh siapa pun,” paparnya lebih lanjut.

Pada bagian lain, Enrique mengaku memahami kekecewaan publik Camp Nou atas kekalahan dari Sociedad karena dengan demikian mereka kehilangan kesempatan mengambil alih posisi di puncak klasemen sementara dari Real Madrid.

“Tetapi saya lihat situasinya masih positif. Para pemain masih bermain dengan sangat bagus. Saya merasa percaya diri, termotivasi, dan berpikir tentang hal-hal yang memajukan tim ini.

Saya konsentrasi pada hal yang bisa saya kontrol,” imbuhnya. =ESPN/CAROL AJI

LIO NEL MES SI

KORAN MADURA 16LIONEL MESSI

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

ULTIMATUM PRESIDEN BARCELONA

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MADRID

TERKAPAR DI CALDERON Atleltico Madrid sukses membenamkan perlawanan tim sekotanya, Real Madrid, dengan skor 2-0 saat keduanya bertanding di Vicente Calderon dalam laga leg pertama babak 16 besar Copa del Rey, Kamis (8/1) dini hari WIB. Dua gol Atletico dicetak oleh Raul Garcia dan bek muda Jose Gimenez pada babak kedua.

Bagi Madrid ini adalah kekalahan kedua mereka pada awal 2015 di kompetisi resmi.

Sebelumnya, Madrid juga takluk dari Valencia 1-2 di stadion Mestalla. Bahkan, jika dihitung dengan laga persahabatan kontra AC Milan yang digelar di Dubai, Madrid sudah tidak pernah menang lagi dalam tiga laga terakhir mereka.

SELENGKAPNYA

16

HALAMAN 15

TERJATUH. Bek kiri Real Madrid asal Brasil Marcelo terjatuh saat berduel merebut bola dengan penyerang Atletico Madrid Fernando Torres pada laga leg pertama babak 16 besar Copa del Rey yang digelar di Vicente Calderon.

KORAN MADURA

PNS CURI MOTOR

JUMAT 9 Januari 2015 No. 0521 | TAHUN IV

jagoan baru persepam mu

Ancaman Pemecatan Perlu Dibuktikan

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

SUMENEP | C

MADURA SPORT | o

BANGKALAN | L

A

50 PERSEN RUMAH KOS TANPA IZIN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kasus Raskin Larangan Slampar Akan Ditangani MA

DEMONSTRASI. Aliansi Masyarakat Larangan Slampar Bersatu (MLSB) Pamekasan desak Kejaksaan Negeri ajukan banding atas vonis Mustahep, Juli 2014 lalu

Maret 2013 MLSB melaporkan ke Mapolres Pamekasan Selasa 28/10/2013 Mustahep ditetapkan sebagai tersangka

MLSB Mendukung Upaya Hukum Kejari PAMEKASAN - Perkara tindak pidana korupsi (tipikor) jatah beras miskin (Raskin) di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dengan terdakwa Kepala Desa Larangan Slampar nonaktif, Mustahep, akan ditangani Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Sudiharto melalui Jaksa Fungsional Yulistiono mengatakan proses banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, tidak mendapatkan hasil.

Putusan PT justru menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sehingga untuk memenuhi keadilan masyarakat yang men-

Kamis 7/11/2013 Mustahep ditahan di Mapolres Pamekasan Jumat 21/2/2014 Berkas lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kamis 22/4/2014

Kamis 17/7/2014

Desember 2014 JPU mengajukan berkas kasasi ke MA setelah hasil banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, masih sama dengan keputusan di pengadilan tipikor.

jadi korban penyelewengan raskin tersebut, Kejari mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Berkas kasasi sudah kami layangkan ke MA pada akhir Desember 2014 lalu. Kasasi diajukan karena putusan banding di PT hampir sama, justru memperkuat putusan sebelumnya di Pengadilan Tipikor," kata Yulistiono.

Sebelumnya, Mustahep dituntut hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider kurungan 6 bulan. Dari tuntutan itu, majelis hakim pengadilan Tipikor memvonis terdakwa bersalah dengan hukuman

Beberapa hari setelah vonis, JPU menyatakan banding, karena putusan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Majelis hakim pengadilan tipikor Surabaya, memvonis Mustahep dengan hukuman 1 tahun 3 bulan, denda Rp 50 juta, subsidair 6 bulan, membayar uang pengganti (UP) Rp 439.449.000, subsidair 3 bulan.

yang ringan dari tuntutan JPU. Yaitu menghukum 1 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 439.449.000.

Proses hukum ke tingkatan yang lebih tinggi itu karena apabila dibandingkan dengan kasus serupa yang terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, dengan terpidana Urip, yang merugikan Negara hanya Rp 600 juta dihukum 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta.

"Kalau kami bandingkan dari nilai kerugian Negara, kasus di

Larangan Slampar lebih besar, yaitu Rp 2,1 miliar, tapi hukumannya lebih rendah dari yang di Desa Tanjung, yang kerugiannya lebih kecil. Makanya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat kami berupaya menempuh jalur kasasi," ungkapnya.

Selaku pelapor dan masyarakat Larangan Slampar, Koordinator Aliansi Masyarakat Larangan Slampar Bersatu (MLSB), Zainollah mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah hukum yang ditempuh Kejari Pamekasan. Sebab menurutnya, putusan terhadap Mus-

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, kerugian Negara sebesar Rp 2,1 miliar.

Sidang pertama terdakwa Mustahep.

tahep, belum memenuhi unsur keadilan masyarakat setempat.

Sebab koruptor adalah musuh negara yang kejahatannya hampir sama dengan teroris yang harus dihukum seberat-beratnya.

"Saya sangat mendukung langkah hukum yang dilakukan kejari. Kalau vonisnya terlalu ringan, berarti penegakan korupsi berjalan mundur dan bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang dikampanyekan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Zainollah. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Tanpa Konsep yang Jelas SUMENEP – Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan menilai pembangunan di Kota Sumekar tanpa konsep yang jelas. Meskipun setiap tahun telah dianggarkan miliaran rupiah, namun pembangunan masih menjadi masalah.

Landasan pacu Bandar Udara Trunojoyo tampak sepi, Kamis (8/1). Pada bulan ini akan ada penerbangan Perintis milik maskapai Susi Air. Namun, dewan masih meragukan masakapi tersebut.

Susi Air Dinilai Kurang Berpengalaman SMA PGRI Terancam Digusur SUMENEP - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Indra Wahyudi pesimis maskapai Susi Air bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Sumenep. Sementara pemerintah daerah telah menjalin nota kesepahaman dengan maskapai tersebut.

Menurut Indra, keputusan pemerintah menjalin kerja sama dengan maskapai Susi Air terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Pasalnya, berdasarkan yang ia ketahui selama ini, maskapai Susi Air belum memiliki pengalaman sebagai pesawat komersial yang sudah dioperasikan di beberapa bandara internasional di Indonesia.

“Pesawat ini lebih banyak dioperasikan pribadi saja oleh sang pemilik atau perusahaan Susi Air itu sendiri. Di samping memang belum memiliki rekor terbang yang memadai,

saya juga khawatir pilotnya juga masih belum memiliki lisensi,” tukasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, Komisi C DPRD Sumenep saat pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) dengan Dishub, pihaknya menyampaikan tidak sepakat dengan keputusan Dishub yang memaksakan maskapai Susi Air sebagai sarana penerbangan yang akan melayani masyarakat Sumenep.

“Ini bicara soal keselamatan pengguna jasa penerbangan soalnya. Kami di DPRD sangat tidak bangga terhadap kerja

sama yang dibangun pemerintah untuk mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Kami tidak ingin nanti harus terulang lagi tragedi yang sama seperti jatuhnya pesawat latih Merpati beberapa waktu lalu itu,” tegasnya.

Indra menambahkan, sebenarnya yang paling penting dari penerbangan itu bukan sekadar kerja sama maskapai, namun manajemen keselamatan penumpang saat melakukan penerbangan. Selain itu, infrastruktur bandara juga harus memadai sebagai sarana dan prasarana penerbangan. “Agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jasa penerbangan, khususnya masyarakat Sumenep,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Mohammad Fadillah melalui Kabid Perhubungan Laut dan Udara,

Choironi Argoto mengatakan, pemerintah telah menjadwalkan bahwa di akhir Januari ini di Bandara Trunojoyo akan ada aktivitas penerbangan perintis dengan menngunakan pesawat jenis Cessena Caravan milik maskapai Susi Air. Namun, pemerintah masih harus melakukan pembenahanpembenahan secara teknis.

Pasalnya, masih banyak tower maupun bangunan di dekat bandara yang disinyalir akan menghambat kelancaran penerbangan. “Secara regulasi, tinggi maksimal tower atau bangunan adalah 20 meter,” tukasnya.

Bangunan yang terancam digusur adalah SMA PGRI di Jalan KH. Mansyur, Sumenep. “Bangunan SMA PGRI itu sebenarnya tidak boleh, dan kami nantinya dengan tim akan melakukan pembenahan,” ungkapnya. =FATHOL ALIF/SAI/MK

”Selama ini konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum jelas. Bahkan, selama ini, pemerintah daerah hanya sukses merealisasikan anggaran saja,” katanya.

Politisi PKB itu mencontokan pengembangan wisata Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungkek. Pemerintah hanya bisa menginformasikan bahwa pulau tersebut tergolong wilayah dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia. Namun konsep pembangunannya tidak jelas. ”Pembangunan pulau itu masih belum jelas. Baik rencana wisatanya, sarana pendukungnya, dan lain semacamnya masih belum dijelaskan secara detail oleh pemerintah,” terangnya, Kamis (8/1).

Mestinya, kata politisi asal Kecamatan Pragaan itu, jika pulau itu memang akan dijadikan tempat wisata, pemerintah mempersiapkan semaksimal mungkin. Mulai penyediaan alat transportasi dan sejumlah tatanan yang bisa membuat wisatawan betah. ”Kalau memang pemerintah daerah serius, banyak hal kiranya yang harus dilakukan, mulai menjajaki kerja sama dengan daerah lain seperti Bali dan Kota Lombok di Pulau Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kalau nanti disediakan kapal wisata yang melayani rute Sumenep, Bali, dan Lombok, akan lebih menarik.

Bahkan, rute tersebut akan menjadi segitiga emas,” paparnya.

Karena konsep pembangunan di Sumenep tidak jelas, banyak tempat wisata yang tidak terawat.

Ia mencontohkan pantai Lombang yang tekenal dengan pohon cemara udangnya. Selain itu, pantai Slopeng yang saat ini keberadaannya masih amburadul.

Padahal, lanjutnya, hampir setiap tahun anggaran untuk pembangunan di Sumenep, khsusnya pembangunan jalan selalu meningkat. ”Nah, kalau seperti itu kan menjadi mubazir. Bahkan, setiap proyek yang telah dianggarkan terkesan sia-sia,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

C

BISNIS PROPERTI

50 Persen Rumah Kos Tanpa Izin SUMENEP - Bisnis properti berupa rumah kos di Kabupaten Sumenep semakin hari semakin menjamur.

Namun, dari jumlah rumah kos yang ada, lebih dari 50 persen masih belum mengantongi izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep.

Kepala BPPT Kabupaten Sumenep, Herman Purnomo mengatakan, berdasarkan data yang dikantongi oleh pihak BPPT, jumlah total rumah kos yang ada di Sumenep sebanyak 120 bangunan. Tapi, hanya ada sebanyak 50 rumah kos yang telah mengantongi surat izin. Selebihnya masih belum, meski telah ada sebagian yang dalam proses.

Herman mengatakan, salah satu faktor tingginya angka rumah kos tak berizin di Kabupaten Sumenep, akibat sulitnya pemilik rumah kos mendapatkan izin gangguan. “Karena memang kebiasaan pemilik rumah kos selama ini memang selalu mengurus proses perizinannya setelah bangunannya sudah ada. Tapi yang sering jadi kendala, ketika

sudah ada masalah, kebanyakan pemilik rumah kos tidak mendapat izin gangguan,” paparnya, Kamis (08/01).

Ia menambahkan, hal lain yang juga sering dijadikan alasan oleh pemilik rumah kos, saat diminta untuk melakukan proses perizinan adalah belum selesainya bangunan. Para pemilik rumah kos, menurutnya, enggan mengurus izin sebelum bangunannya selesai. Padahal secara regulasi, para pengusaha rumah kos itu harus mengurus izin dulu sebelum membangun.

“Bahkan, ada sebagian, setelah bangunannya selesai, mereka masih beralasan tidak punya uang.

Seharusnya, kalau mau membuka rumah kos semuanya sudah siap.

Selain uang untuk membangun rumah, uang untuk mengurus izinnya juga harus siap,” tandasnya saat ditemui di kantornya.

Pihaknya mengaku telah sering melakukan sosialisasi terkait pengurusan perizinan mendirikan bangunan. Hanya saja, kebanyakan para pengusaha rumah kos pura-pura tidak tahu.

“Sosialisasinya kami lakukan melalui media,” lanjutnya.

Karena itu, Herman berharap agar para pengusaha rumah kos mengurus izinnya terlebih dulu sebelum membangun. Selain itu, setiap rumah kos juga harus jelas

peruntukannya. “Jadi nanti harus dikasi bacaan di depannya, bahwa rumah kos ini khusus untuk lakilaki. Rumah kos ini khusus untuk perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Abd. Majid mengaku tidak tahu persis alasan masih menjamurnya rumah kos tak berizin di Sumenep.

Yang mengetahui secara pasti, menurutnya, adalah pihak BPPT. “Yang jelas, selama ini kalau kita menemukan rumah kos yang belum berizin, kami langsung menggiringnya agar segera mengurus izin,” tuturnya saat dihubungi Koran Madura. =FATHOL ALIF/MK

JELANG PEMILIHAN BUPATI

Anggaran Pilkada Disiapkan Rp 43 miliar Sumenep – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, A. Warits memprediksi biaya pemilihan Bupati-Wakil Bupati periode 2015-2010 sekitar Rp 43 miliar, jika dilaksanakan secara langsung.

"Kalau pilkada tidak langsung atau dipilih oleh anggota DPRD, tentunya anggarannya tidak akan sebesar itu. Kami memang agak fokus ke opsi pilkada langsung, karena butuh tahapan yang agak panjang dengan biaya operasional agak besar," ucapnya.

KPU masih menunggu kepastian aturan hukum tentang pelaksanaan kepala daerah. "Pada prinsipnya, kami sebenarnya dalam posisi menunggu kepastian aturan hukum tentang pelaksanaan pilkada. Pembahasan rencana anggaran pilkada itu sebagai persiapan di internal kami," tuturnya, Kamis (8/1).

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya diundang pihak terkait di Pemkab Sumenep dalam rangka rapat koordinasi tentang pelaksanaan pilkada.

"Pihak terkait di Pemkab Sumenep sebenarnya juga menunggu kepastian aturan main pilkada. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk kepentingan pilkada langsung," paparnya.

Waris mengatakan, sesuai hasil rapat koordinasi dengan pihak terkait di pemerintah daerah, dana sebesar Rp25 miliar itu merupakan biaya secara keseluruhan, yakni biaya penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan pilkada.

"Sekali lagi, kami masih menunggu kepastian aturan hukum tentang pilkada. Hingga sekarang, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai aturan terbaru pelaksanaan pilkada belum dibahas oleh anggota DPR," ujarnya, menambahkan.

Masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 20102015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =ABD AZIZ/ANT

SAPI BERKAKI ENAM. Sudahnan (40), warga Dusun Biloros, Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, memiliki sapi berkaki enam.

Sapi tersebut dibeli dari seorang nenek renta. Sebelumnya, Sudahnan mengaku bermimpi mendapat dua bilah keris dari seorang perempuan yang datang dari arah barat rumahnya.

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

DPRD Ingatkan Pemerintah Baleg: Eksekutif Belum Setorkan Raperda

Asap membumbung di atas rumah H. Husin, warga Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, akibat kebakaran, Kamis (8/1). Kondisi dalam rumah yang terbakar (foto insert).

MUSIBAH

Rumah Pengecer Bensin Dilalap Si Jago Merah SUMENEP – Rumah H. Husin, warga Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, nyaris rata dengan tanah setelah dilahap si jago merah, Kamis (8/1) sekitar pukul 15.35.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, kebakaran tersebut terjadi saat H. Husin akan memindahkan bensin dari drum ke botol ukuran 1 liter untuk dijual kembali.

Hanya saja sebelum semuanya selesai, tibatiba bensin yang berada di drum ukuran besar itu tumpah dengan sendirinya. Sehingga bensin yang mengalir mengenai lampu pijar yang letaknya tidak jauh dari lokasi. Api dengan cepat membakar rumah dan tidak bisa dip-

adamkan hingga mengalir ke atap rumahnya.

Sementara H. Husin setelah kejadian langsung dibawa ke tempat yang aman. “H. Husin pada saat itu langsung dilarikan ke puskesmas karena takut terjadi apa-apa.

Namun alhamdulillah saat ini kondisinya sudah membaik, karena lukanya tidak parah," kata Heru, Kasi Trantib Kecamatan Batang-Batang.

Sementara untuk api di rumah H. Husin baru bisa dipadamkan setelah dua mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Pemkab Sumenep dikerahkan. ”Sebelum datang mobil damkar, kami hanya menggunakan alat seadanya untuk memadamkan apinya. Namun, kami

tidak berhasil, baru api bisa dijinakkan setelah dua mobil damkar datang dan membantu memadamkannya," ungkapnya.

Kapalsek BatangBatang AKP. Mukit membenarkan kejadian tersebut. Bahkan pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). "Setelah kami dapat kabar ada kejadian, kami langsung terjun ke lapangan. Berdasarkan hasil olah TKP, kejadian itu murni karena kecelakaan," katanya.

Sementara kerugian akibat kejadian tersebut diprediksi mencapai Rp 15 juta. “Kerusakannya terjadi pada atap rumah dan beberapa alat rumah tangga yang ada di dalamnya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Selamat

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI ke-68 Tahun

H. MOH AFIF, S.Ag., M.Si

HEFNI, S.Pd.I

Kepala KUA Kec Lenteng

Ketua KKM MI Kec Lenteng

SUMENEP – Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Sumenep, mengingatkan pihak eksekutif. Pasalnya, hingga menjelang pertengahan bulan Januari 2015, pemerintah belum menyetorkan raperda yang akan menjadi program legislasi daerah (prolegda) tahun anggaran 2015. ”Hingga saat ini eksekutif masih belum menyetorkan (raperda). Sementara prolegda inisiatif DPRD, saat ini sudah selesai dirapatkan kemarin,” kata Ketua Baleg DPRD Sumenep, Iskandar, Kamis (8/1).

Sesuai hasil rapat internal Baleg, ada tujuh usulan yang dimasukkan ke prolegda tahun 2015. ”Itu semua merupakan prakarsa legislatif. Karena dari eksekutif masih belum masuk, maka kami beri waktu sampai Senin (12/1) mendatang,” terangnya.

Menurut Politisi PAN itu, jika pada waktu yang ditentukan legislatif belum juga menyetorkan raperda, pihaknya terpaksa akan membahas usulan eksekutif yang telah diusulkan tahun 2014 lalu. ”Kalau tetap tidak ada, maka terpaksa akan kami usulkan sisa tahun 2014 lalu.

Karena informasinya banyak raperda, baik raperda perubahan atau raperda yang belum tuntas dibahas tahun lalu,” paparnya.

Jika usulan eksekuitif disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan melakukan pembahasan pada semester kedua tahun 2015. ”Ini sudah kesepakatan di internal kami. Jadi, kalau sudah lewat dari waktu yang ditentukan, maka kami akan membahas di semester kedua nantinya,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya agar eksekutif segera menyetorkan usulan raperda yang akan dimasukkan ke prolegda tahun 2015 semester pertama ini. ”Kami terus proaktif, dan kami akan mendekati secara emosional. Apalagi kami telah sepakat, kami akan memprioritaskan prolegda 2015 ini lebih ke peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” terangnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupeten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto belum bisa memberikan keterangan pers. ”Coba konfirmasi langsung ke Kabag Hukum,” singkatnya melalui pesan singkat.

Sementara Kabag Hukum Setkab Sumenep, Setiawan Karyadi melalu pesan singkatnya yang diterima Koran Madura mengatakan, Senin ini akan melakukan rapat dengan Belegda. “Senin, kami rapat dengan Balegda membahas Prolegda 2015,” tulisnya.

Jumlah anggota Baleg DPRD Sumenep sebanyak 14 orang. Personelnya merupakan perwakilan anggota fraksi dari tujuh fraksi DPRD setempat. =JUNAEDI/MK

7 Raperda Usulan Dewan No

Raperda

Status Raperda Baru

Ubah

Instansi terkait

Target Penyampaian

Keterangan

2015

Propeda 2015 (Usulan Komisi A)

1

Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan

2

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dukungan Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupten Sumenep

Baru

ESDM

2015

Usulan yang belum terbahas di Prolegda 2014 (Komisi B)

3

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Baru

Bappeda dan instansi terkait

2015

Propeda 2015 (usulan Komisi B)

4

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Baru

DPPKA

2015

Propeda (Usulan Komisi B)

5

Kepelabuhan

Baru

Dinas Perhubungan

2015

Propeda (Usulan Komisi C)

Ubah Dispendukcapil

6

Kesejahteraan Lanjut Usia

Baru

Dinsos

2015

Usulan yang belum dibahas di Prolegda 2014 (Komisi D)

7

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Baru

Dinsos

2015

Propeda (Usulan Komisi D)

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

E

DAMPAK NAIKNYA LPG 12 Kg. Karyawan laundry sedang menjemur pakaian, Kamis (8/1). Seiring naiknya harga LPG ukuran 12 kg sejak 1 Januari lalu, banyak pengusaha yang beralih menggunakan LPG ukuran 3 kg.

Disperta Temukan Pupuk dari Luar Daerah

Kilas Aktivitas

MAN Datangkan Motivator

Komisi B Desak Pemerintah Menindak Pengusaha SUMENEP – Dinas Pertanian (Disperta) Sumenep, menemukan dua toko tidak berizin dengan bebas menjual pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi itu dipasok dari luar daerah. ”Dua toko itu berada di Desa Panagan dan Desa Baraji, Kecamatan Gapura,” kata Kabid Sumber Daya dan Penyuluhan Disperta Sumenep, Kurratul Aini usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kecamatan Gapura, Kamis (8/1).

Dijelaskan, setelah dirinya bersama rombongan menanyakan asal usul pupuk tersebut, pemilik toko mengaku menyuplai dari luar Sumenep. ”Kedua pemilik toko mengaku mendapatkan

pupuk dari Larangan, Pamekasan,” terangnya.

Pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkannya temuan sidak kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) . Sebab, yang berwenang untuk memberikan tindakan adalah KP3. ”Pantauan kami di lapangan yang dijual adalah pupuk jenis ZA dan pupuk organik. Sementara untuk Urea tidak tersedia,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam

mendesak pemerintah segera menindak pengusaha tersebut, sekalipun petani diuntungkan dengan penjualan pupuk ilegal tersebut. ”Saya setuju bahwa keberadaan mereka dapat membantu petani yang kekurangan pupuk. Tapi, jika dibiarkan akan muncul kasus serupa di daerah lain. Makanya saya meminta tindakan tegas,” katanya.

Menurutnya, jika praktik pengusaha itu dibiarkan akan berdampak negatif dikemudian hari. ”Kalau pupuk dari luar sudah membanjiri Sumenep, maka kuota yang ada di sini terancam tidak terserap,” tambahnya.

Kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep tahun 2015 tidak jauh berbeda den-

gan tahun sebelumnya. Yakni sekitar 24 ribu ton. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan luas areal pertanian yang mencapai 52.185 Ha. ”Kalau dilihat dari luasan dan kebutuhan petani, memang tidak sesuai. Karena kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya separuh dari kebutuhan yang ada,” kata Kepala Disperta Sumenep, Bambang Heriyanto.

Menurutnya, kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Kabupten Sumenep saja, melainkan juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia. ”Ini tidak hanya masalah di Sumenep saja, melainkan juga terjadi di daerah lain seluruh Indonesia,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

HIPNO HEART. Motivator hipno heart dari Malang saat memberikan pelatihan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sumenep, Kamis (8/1).

SUMENEP- Dalam rangka menyiapkan mental para siswa dan siswi menghadapi ujian nasional, Madrasah Aliayah Negeri (MAN) Kabupaten Sumenep mendatangkan seorang motivator hipno heart dari Malang, Kamis (08/01). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas XII MAN Sumenep.

Kepala sekolah MAN Sumenep, Abdullah mengatakan, pihaknya sengaja melaksanakan kegiatan tersebut khusus untuk kelas XII. Pasalnya, menurutnya, dalam waktu dekat siswa-siswi kelas XII akan mengikuti UN yang selama ini dianggap sebagai momok. “Makanya kami datangkan seorang motivator untuk memotivasi mereka. Agar mentalnya siap,” tukasnya. =*/FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

MADURA

Peserta BPJS Berkeluh Kesah Pada DPRD Istri Meninggal dan Anak Masih Terbentang di Inkubator PAMEKASAN - Haryanto, 30, warga Dusun Laok, Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk mengeluhkan pelayanan BPJS, Kamis (8/1) kemarin. Ia mengadukan BPJS karena tidak bisa memberi jaminan kesehatan bagi anaknya, meski sudah terdaftar sebagai peserta.

Kedatangannya untuk mencari solusi atas persoalannya, yang sudah tidak kuat membayar biaya pengobatan bayinya yang sedang dirawat di RS dr. Soetomo Surabaya. Bayi yang baru berusia 9 hari tersebut lahir secara prematur karena usia kandungan istrinya, Riskiyah, masih delapan bulan.

Haryanto menuturkan proses kelahiran anaknya yang melalui operasi sesar sudah tidak ada masalah karena istrinya peserta BPJS, sehingga biayanya ditanggung oleh BPJS. Walaupun dua hari paska operasi istrinya meninggal dunia.

Bayi yang belum diberi nama itu hanya mempunyai berat badan 1,8 kg. Saat ini ditempatkan dalam sebuah inkubator agar bisa tetap hidup. Dengan biaya perharinya antara Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.

Untuk itu, Haryanto juga mendaftarkan anaknya menjadi peserta BPJS, kendati baru bisa digunakan pada tanggal 12 Januari 2015.

Namun, terang Haryanto, kartu BPJS milik anaknya tidak bisa digunakan pada tanggal yang dimaksud karena harus dikeluarkan terlebih dahulu dari rumah sakit dan masuk sebagai pasien baru.

Namun ia khawatir kalau bayinya dikeluarkan akan berakibat fatal hingga kematian.

“Saya sudah cari cara ke manamana. Saya datangi Dinsos dan Dinkes tapi tidak ada solusi, agar anak saya bisa selamat. Selama ini saya bayar sendiri tapi sekarang saya sudah tidak mampu, kalau mampu saya tidak akan ke sini,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Kedatangan Haryanto ditemui oleh Katua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik, di ruang lobi kantor DPRD Pamekasan. Sayangnya, Apik hanya sebentar saja menemui Haryanto. Apik hanya mendengarkan keluhan Hariyanto, lalu menghubungi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hernina Agustin Arifin melalui sambun-

gan telepon tapi tidak berhasil.

Sebelum memberikan pengarahan apa yang harus dilakukan Haryanto, politisi partai Nasdem

tersebut meninggalkan Haryanto, yang masih duduk di ruang lobi kantor wakil rakyat tersebut. Haryanto hanya ditemui wartawan yang sedang liputan di DPRD. “Nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Apik sebelum meninggalkan lobi.

Haryanto mengaku bingung harus mengadu kepada siapa lagi. Sebab semuanya tidak ada yang bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapinya. Termasuk anggota DPRD Pamekasan yang justru meninggalkannya

tanpa memberikan kepastian.

Sementara itu, Kepala BPJS Pamekasan, Hernina Agustin Arifin menjelaskan jika yang bersangkutan merupakan peserta BPJS Mandiri memang harus menunggu tenggat waktu tujuh hari dari hari pertama pengurusan. “Kecuali kalau yang bersangkutan adalah peserta Jamkesmas, karena perlakuannya memang beda,” kata Hernina saat di konfirmasi melalui sambungan telepon. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

F

TUNJANGAN GURU

Aktivis BASI Demo BNI PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Barisan Anti Korupsi (BASI) melakukan aksi demonstrasi ke Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Unit Cabang Pamekasan, Jl Kabupaten.

Mereka mempertanyakan mekanisme pencairan tunjangan fungsional maupun tunjangan sertifikasi guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang pencairanya melalui bank tersebut.

Peserta aksi ini berjalan kaki dari perempatan Pengadaian Pamekasan, menuju Kantor Unit BNI Cabang Pamekasan. Setelah sampai di lokasi, satu persatu aktivis ini melakukan orasi di halaman gedung BNI Pamekasan, sebagian pula mengedarkan selebaran yang dibagikan ke sejumlah pengendara yang melintas di kawasan tersebut.

Korlap Aksi, Hasan Basri dalam orasinya menyampaikan guru penerima fungsional, ketika akan melakukan pengambilan di mesin ATM, ternyata dalam rekening sudah tidak ada saldo. Setelah guru melakukan komplin kepada pihak BNI, jawabanya harus menunggu 14 hari. Padahal, dari Kemenag Pamekasan, tunjangan fungsional guru tersebut sudah cair.

Untuk guru penerima sertifikasi guru yang terutang mulai tahun 2011 hingga 2013, ketika mengambil di mesin ATM lagi-lagi mesin tidak bisa menampilkan saldo masuk.

Termasuk tidak bisa mengambil dana sertifikasi lebih dari Rp 5 Juta.

Selain itu dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru, setiap guru selama satu tahun mendapatkan tunjangan sebesar Rp18 Juta.

Namun, saat pencairan dana tersebut terpotong sebesar Rp 200 ribu.

Menanggapi hal itu Direktur Kantor Unit BNI Cabang Pamekasan, Bagus Suhandoko mengatakan jika dalam pengambilan dalam mesin ATM tidak ada, kemungkinan uang belum diterima dari Kemenag Pamekasan. Atau persediaan uang di BNI terbatas, sehingga harus menunggu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

G

PEMERINTAH

Pemkab Berencana Bangun Kantor 5 Lantai

BERKUNJUNG. Anggota BPK dan Dirut Bulog saat mendatangi gudang penyimpanan beras, pasca hilangnya ribuan ton raskin.

Pagu Raskin Mencapai 15.551 Ton Amir: Sumenep Dapat Jatah Terbanyak PAMEKASAN - Rencana penghapusan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di pemerintahan Jokowi-JK, ternyata tidak bisa dibuktikan. Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur sudah menerima ketetapan pagu raskin tahun 2015. Itu artinya, program raskin masih tetap berjalan, sekalipun ditemukan banyak penyimpangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menerima ketetapan pagu raskin tersebut.

Totalnya mencapai 15.551 ton.

Angka tersebut tidak ada perubahan dari tahun 2014 kemarin.

Pagu tersebut berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur tentang ketetapan pagu raskin 2015 terhadap 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kepala Bagian Kesra Pemkab Pamekasan, Amirus Saleh menuturkan surat penentuan pagu raskin dari Gubernur Jawa Timur sudah turun untuk Kabupaten Pamekasan. Pagu itu ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur tertanggal 6 November 2014 dengan Nomor 518/25465/021/2014 ten-

tang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2015.

Dalam surat tersebut juga tercantum perintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian raskin 2014.

Tetapi karena bagian kesra belum memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan itu, maka untuk sementara waktu evaluasi masih belum digelar.

Menurut Amir, dalam surat itu, jatah bantuan raskin terbanyak di Pulau Madura ialah Kabupaten Sumenep, yakni 20.948 ton per tahun, Kabupaten Sampang sebanyak 19.556 ton, Kabupaten Pamekasan sebanyak 15.551 ton dan terakhir Kabupaten Bangkalan sebanyak 15.312 ton.

Amir tidak merinci pagu raskin untuk masing-masing kecamatan yang nantinya akan disebar di 189 desa dan kelurahan di Pamekasan. Termasuk pula, rencana pengelolaan raskin dari kepala desa ke pokmas, yang masih belum menyeluruh. Hanya diterapkan di Kecamatan Galis dan sebagian di Pademawu.

Sebelumnya, sempat merebak akan ada penghapusan bantuan untuk rakyat miskin. Rencananya pemerintah akan mengganti program raskin dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PMKS).

Langkah ini bertujuan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran, bukan konsumtif, tapi optimal produktif. Apalagi bantuan raskin itu seringkali diselewengkan.

Melalui program PMKS itu masyarakat bisa membeli beras sesuai selera mereka. Misalnya, ada beras seharga Rp10 ribu/kilogram untuk beras pecah 2 (broken 2) dan ada yang Rp 6 ribu/kilogram untuk beras pecah 10 (broken 10). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk membangun kantor Pemkab Baru bukan wacana semata. Terbukti saat ini pemkab telah menyelesaikan perencanaannya. Dalam Detail Engineering Design (DED) kantor tersebut akan dibangun setinggi 5 lantai.

Kantor baru itu akan ditempatkan bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan, Jl Kesehatan, Kelurahan Barurambat, Kecamatan Pamekasan. Dengan taksasi anggaran pembangunan akan menelan biaya sebesar Rp 87 miliar.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan dengan kantor berlantai 5 itu nantinya akan memuat 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga dengan keberadaan gedung baru tersebut, nantinya kantor layanan pemerintah kabupaten bisa berkumpul dalam satu atap, dan lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

“Bekas rumah sakit di Jl kesehatan itu bukan dimangkrakkan. Kami berencana pembangunan kantor Pemda baru disana. Bahkan DED-nya sudah selesai tahun 2014 kemarin.

Rencana akan dibangun lantai lima,” kata Bupati Ach Syafii.

Dijelaskan Politis Partai Demokrat ini, di bawah lantai 5 itu nantinya akan dibuatkan basement sebagai tempat parkir, agar halaman luar dapat dijadikan taman penghijauan sehingga tetap dapat menjaga kerindangan sebagai paru-paru kota.

Pembangunan diatas lahan

seluas 8.855 persegi itu akan dilakukan secara bertahap.

Dengan melalui dianggarkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2015 ini.

Namun, pihaknya menyadari jika kemampuan dana pemkab Pamekasan tidak cukup besar menyelesaikan keseluruhan pembangunan kantor tersebut.

“Kami berencana akan mulai menganggarkan pada PAK tahun ini. Selain itu, kami juga sedang mencari dana ke pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Timur, karena dalam perencanaan taksis dana yang akan dihabiskan mencapai Rp 87 miliar,” ungkapnya.

Saat ini, kantor pemerintahan tersebar di dua tempat.

Masing-masing Kantor Pemkab Barat, di Jl Kabupaten dan Kantor Pemkab Timur, di Jl Jokotole. Yang mana keduanya sudah dinilai tidak refresentatif.

Sementara sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris menilai lokasi bekas rumah sakit di Jl Kesehatan dinilai kurang tepat dijadikan lokasi komplek Kantor Pemkab Pamekasan yang baru.

Selain karena jalan yang terlalu sempit, hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

“Bukan hanya membutuhkan lahan yang luas, namun juga akses jalan yang cukup.

Karena dengan kantor terpadu akan banyak kendaraan bermotor yang melintas. Sebaiknya rencana itu dikaji ulang,” kata Politisi PBB ini. =ALI SYAHRONI/RAH

SEMAK BELUKAR. Tanah bekas rumah sakit di Jl Kesehatan, yang di atasnya akan dibangun kantor baru Pemkab Pamekasan.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

II. BELANJA

jemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa.

Struktur Belanja Daerah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar Rp.1.803.972.008.531,46. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar b. Belanja Langsung sebesar Jumlah

BUPATI PAMEKASAN SAMBUTAN

Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2015

54.25%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 45.75%

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.978.675.867.458,46 Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 796.663.353.767,06 - Belanja Hibah sebesar

Rp. 29.476.775.000,00 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 26.336.970.000,00 - Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.178.702.315,40 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 120.520.066.376,00 - Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.500.000.000,00 J u m l a h Rp. 978.675.867.458,46

Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 7 berikut : Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2015

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

50.00%

Pendapatan Daerah Belanja Daerah

I. PENDAPATAN

Pembiayaan Neto

43.24% 6.76%

Rp. 125.125.996.935,85 Rp. 1.045.630.754.000,00 Rp. 389.331.354.661,00 Rp. 1.560.088.105.596,85

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2015

Pendapatan Asli Daerah

67.02%

Dana Perimbangan

24.96%

Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah 8.02%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.825.296.141.073,00. Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar - Belanja Barang dan Jasa sebesar - Belanja Modal sebesar Jumlah

Rp. 21.630.064.508,00 Rp. 355.520.644.675,00 Rp. 448.145.431.890,00 Rp. 825.296.141.073,00

Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut : Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 54.30%

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

43.08% 2.62%

Belanja Modal

III. PEMBIAYAAN

Dalam anggaran berimbang, struktur anggaran hanya terdiri dari pendapatan dan belanja, sedangkan dalam anggaran surplus/defisit selain pendapatan dan belanja masih ditambah lagi dengan Pembiayaan.

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh defisit sebesar Rp.243.883.902.934,61. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 259.478.016.434,61 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 15.594.113.500,00 Pembiayaan Netto Rp. 243.883.902.934,61 Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut : Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.560.088.105.596,85 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar b. Dana Perimbangan sebesar c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Jumlah

1% 3.0 9% % 2.6.22 0

6% 0.3

Gambar 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa

B. BELANJA LANGSUNG

Drs. H. ACHMAD SYAFII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 58 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Belanja Pegawai

1% .3 12

BUPATI PAMEKASAN

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :

0% .4 81

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2014 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 melalui surat kabar, website : http://www.bpka-pamekasan.net/, booklet serta media informasi lainnya.

Besar harapan kami semoga dengan publikasi di Harian Koran Madura ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 9 Januari 2015

Rp. 978.675.867.458,46 Rp. 825.296.141.073,00 Rp. 1.803.972.008.531,46

50.00%

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 47.00%

Pembiayaan Netto 3.00%

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.259.478.016.434,61. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya

Rp. 259.383.902.934,61 - Penerimaan Dana Titipan Rp. 94.113.500,00 J u m l a h Rp. 259.478.016.434,61

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Gambar 10. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.125.125.996.935,85 terdiri dari :

- Hasil Pajak Daerah sebesar

Rp. 15.268.620.000,00 - Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 13.336.416.654,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp. 1.772.989.806,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

Rp. 94.747.970.475,85 Jumlah Rp. 125.125.996.935,85

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 3 berikut : Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 58.14%

Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.08% 0.68%

Lain-lain PAD yang Sah

36.10%

B. DANA PERIMBANGAN

99.96% Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya

Penerimaan Dana Titipan 0.04%

B.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.15.594.113.500,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar

Rp. 5.500.000.000,00 - Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 5.000.000.000,00 - Pembayaran Dana Titipan Rp. 94.113.500,00 J u m l a h Rp.15.594.113.500,00 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 11 berikut : Gambar 11. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.1.045.630.754.000,00 terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar - Dana Alokasi Umum sebesar - Dana Alokasi Khusus sebesar Jumlah

Rp. 128.862.791.000,00 Rp. 817.903.633.000,00 Rp. 98.864.330.000,00 Rp. 1.045.630.754.000,00

Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

Penyertaan Modal Investasi pemerintah Daerah 32.06% 32.06%

12.32%

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.389.331.354.661,00 Terdiri dari :

- Pendapatan Hibah

Rp. 446.630.000,00 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 61.699.945.985,00 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 249.243.185.676,00 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 77.941.593.000,00 Jumlah Rp. 389.331.354.661,00

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 5 berikut : Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 Pendapatan Hibah

64.02%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

15.85%

0.11%

20.02%

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Pembayaran Dana Titipan

TAHUN ANGGARAN 2015

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 9.45%

0.60%

Pemberian Pinjaman Daerah

RINGKASAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2015

78.22%

Pembentukan Dana Cadangan

35.27%

Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.680.117.765.647,93 pada SKPD Dinas Pendidikan.

Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Mana-

2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.239.437.470.360,25 pada SKPD sebagai berikut : - Dinas Kesehatan Rp. 144.602.462.608,51 - Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo

Rp. 93.504.507.751,74 - RSUD Waru Rp. 1.330.500.000,00 J u m l a h Rp. 239.437.470.360,25 Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.234.572.283.283,06 pada SKPD sebagai berikut : - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rp. 199.413.608.554,01 - Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Rp. 35.158.674.729,05 J u m l a h Rp. 234.572.283.283,06 Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Program Pembangunan/ Peningkatan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Adapun pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

4. PERUMAHAN Anggaran belanja untuk Perumahan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.89.740.308.484,68 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

Prioritas urusan perumahan adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.384.055.179,60 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.

6. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.24.451.784.586,97 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, Program Partisipasi Pembangunan Daerah, serta Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan.

7. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.420.663.997,10 pada Badan Lingkungan Hidup.

Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial.

8. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.572.815.997,48 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

9. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.11.346.606.537,02 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

10. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.17.175.927.786,38 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Prioritas urusan sosial adalah Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial.

11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.213.767.497,06 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Pembinaan Usaha Kecil Mikro.

12. PENANAMAN MODAL Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.1.304.942.318,56 pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Prioritas urusan penanaman modal adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.41.965.953.239,02 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya Daerah, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

14. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.15.729.378.851,49 pada SKPD sebagai berikut : - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp. 3.081.206.014,63 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp.6.833.299.755,02 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 5.814.873.081.84 J u m l a h Rp. 15.729.378.851,49 Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program pendidikan politik masyarakat, Program Kewaspadaan Nasional, dan Program Pengembangan wawasan kebangsaaan.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.

Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam.

15. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 341.199.677.259,92 pada SKPD sebagai berikut : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 10.055.924.000,00 - - - - - - - - -

Bupati dan Wakil Bupati Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendapatan 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan J u m l a h

Rp. 652.613.453,00 Rp. 51.265.733.398,06 Rp. 11.968.375.745,23 Rp. 213.954.901.978,34 Rp. 2.394.989.365,30 Rp. 2.956.800.524,36 Rp. 6.968.017.426,78 Rp. 17.617.916.188,00 Rp. 23.364.405.180,85 Rp. 341.199.677.259,92

Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/ agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.

16. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran

2015 dianggarkan sebesar Rp.2.403.267.864,48 pada Kantor Ketahanan Pangan.

Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Proram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan , Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan.

17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.6.439.416.076,85 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), dan Program Pemberdayaan Kader Posyandu.

18. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.187.742.151,20 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.

Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

I

1.18.00

Kepemudaan dan Olahraga

1,705,944,489.02

0.17%

1.19.00

Kesatuan Bangsa dan Politik

5,467,689,051.49

0.56%

1.20.00

Pemerintahan Umum

261,077,439,109.92

26.68%

1.21.00

Ketahanan Pangan

1,521,367,864.48

0.16%

1.22.00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1,888,835,576.85

0.19%

1.24.00

Kearsipan

1,002,304,151.20

0.10%

2.00.00

URUSAN PILIHAN

16,054,179,512.41

1.64%

2.01.00

Pertanian

8,261,918,257.10

0.84%

2.02.00

Kehutanan

3,149,421,726.04

0.32%

2.05.00

Kelautan dan Perikanan

2,534,917,291.84

0.26%

2.06.00

Perdagangan

2,107,922,237.43

0.22%

JUMLAH

978,675,867,458.46

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

JUMLAH

PROSEN

1.00.00

URUSAN WAJIB

772,042,139,173.00

93.55%

1.01.00

Pendidikan

87,228,146,717.00

10.57%

1.02.00

Kesehatan

180,423,048,069.00

21.86%

1.03.00

Pekerjaan Umum

228,158,559,927.00

27.65%

1.04.00

Perumahan

88,275,193,000.00

10.70%

1.06.00

Perencanaan Pembangunan

7,186,097,600.00

0.87%

1.07.00

Perhubungan

18,240,966,360.00

2.21%

1.08.00

Lingkungan Hidup

3,291,733,000.00

0.40%

1.10.00

Kependudukan dan Catatan Sipil

2,068,810,350.00

0.25%

1.11.00

Pemberdayaan Perempuan

4,150,380,550.00

0.50%

1.13.00

Sosial

12,574,348,400.00

1.52%

1.15.00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1,365,000,000.00

0.17%

1.16.00

Penanaman Modal

818,000,000.00

0.10%

1.18.00

Kepemudaan dan Olah Raga

40,260,008,750.00

4.88%

1.19.00

Kesatuan Bangsa dan Politik

10,261,689,800.00

1.24%

2. KEHUTANAN Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.25.606.942.726,04 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

1.20.00

Pemerintahan Umum

80,122,238,150.00

9.71%

1.21.00

Ketahanan Pangan

881,900,000.00

0.11%

1.22.00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4,550,580,500.00

0.55%

1.24.00

Kearsipan

2,185,438,000.00

0.26%

2.00.00

URUSAN PILIHAN

53,254,001,900.00

6.45%

2.01.00

Pertanian

11,024,538,400.00

1.34%

2.02.00

Kehutanan

22,457,521,000.00

2.72%

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.054.973.991,84 pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

2.05.00

Kelautan dan Perikanan

6,520,056,700.00

0.79%

2.06.00

Perdagangan

13,251,885,800.00

1.60%

B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.19.286.456.657,10 pada SKPD sebagai berikut : - - -

Dinas Pertanian Rp. 9.317.363.658,91 Dinas Peternakan Rp. 9.670.417.698,19 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rp. 298.675.300,00 J u m l a h Rp, 19.286.456.657,10

Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan kesejahteraan petani, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/ perkebunan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.

Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.

Sedangkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Program Pelayanan administrasi Perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.15.359.808.037,43 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Peningkatan Teknologi Industri Kecil dan Menengah.

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

JUMLAH

PROSEN

JUMLAH

825,296,141,073.00

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 6 Tahun selalu mengalami peningkatan anggaran, mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : TAHUN

TOTAL ANGGARAN

PROSEN

2010

350,555,305,107.41

BIDANG PENDIDIKAN

490,958,820,668.85

BIDANG LAIN

841,514,125,776.26

41.66%

2011

390,995,448,593.04

591,754,067,622.63

982,749,516,215.67

39.79%

2012

30,340,274,881.43

682,743,203,071.52

1,213,083,477,952.95

43.72%

2013

593,250,382,402.32

729,629,341,518.18

1,322,879,723,920.50

44.85%

2014

612.777.047.867,69

1.032.913.552.985,03

1.645.690.600.852,72

37,24%

2015

680,117,765,647.93

1,123,854,242,883.53

1,803,972,008,531.46

37,70%

Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2010 s.d. 2015 (dalam milyar rupiah)

1.00.00

URUSAN WAJIB

962,621,687,946.05

98.36%

2,000.00

1.01.00

Pendidikan

592,889,618,930.93

60.58%

1,800.00

1.02.00

Kesehatan

59,014,422,291.25

6.03%

1,600.00

1.03.00

Pekerjaan Umum

6,413,723,356.06

0.66%

1,400.00

1.04.00

Perumahan

1,465,115,484.68

0.15%

1,200.00

1.06.00

Perencanaan Pembangunan

2,197,957,579.60

0.22%

1,000.00

1.07.00

Perhubungan

6,210,818,226.97

0.63%

800.00

1.08.00

Lingkungan Hidup

6,128,930,997.10

0.63%

600.00

1.10.00

Kependudukan dan Catatan Sipil

1,504,005,647.48

0.15%

400.00

1.11.00

Pemberdayaan Perempuan

7,196,225,987.02

0.74%

200.00

1.13.00

Sosial

4,601,579,386.38

0.47%

0.00

1.15.00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1,848,767,497.06

0.19%

1.16.00

Penanaman Modal

486,942,318.56

0.05%

2010

2011

2012

2013

Tahun Anggaran

Bidang Pendidikan

Bidang Lain

2014

2015

KORAN J JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

PENDAPATAN DAERAH

DITAHAN: Pelaku pencabulan MA menundukkan kepalanya di Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sampang.

PAD Parkir Tak Capai Target SAMPANG – Kabid Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkiminfo) Kabupaten Sampang, Fadeli mengatakan, pendapatan parkir belum capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya akui kegiatan parkir masih belum mampu memberikan PAD sesuai dengan target,” katanya, Kamis (8/1). Hal itu, menurut Fadeli, disebabkan kegiatan parkir tidak beroperasi dengan baik.

Menurutnya, kegiatan parkir yang ada di Kota Bahari ada dua jenis. Parkir jalan dan parkir khusus. Kedua kegiatan parkir itu sampai saat ini masih belum mencapai target. Sebab, kegiatan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Dijelaskan Fadeli, pada tahun 2014 pemerintah memberikan target PAD pada parkir tepi jalan umum sebanyak Rp 168.796.800.

Semenatara Dishubkominfo menyetorkan PAD sebanayak Rp 82.110.600. Dengan demikian masih mempunyai tunggakan sebanyak Rp 86.686.300.

Sementara untuk parkir khusus, lanjut Fadeli, sebanyak Rp 263,930,400. Dan menyetor sebanyak Rp 161.032.000, sedangankan sisa tunggakannya sebanyak Rp 102.898.400. “Pada tahun 2015 ditargetkan lagi sebanyak Rp 284.388.000. Dan saat ini sedang diproses,” jelasnya.

Menurutnya, faktor yang mengakibatkan kegiatan parkir tidak mampu menyumbang PAD sesuai target yang sudah ditentukan, salah satunya pasang surut masyarakat yang memarkir di tempat yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah.

“Misalnya, saya menghitung potensi lahan parkir yang ramai sekarang, akan tetapi di hari selanjutnya tempat parkir itu surut sehingga pengelola parkirnya berhenti. Dan lahan itu juga tidak beroperasi, sehingga penyebab seperti inilah yang mengakibatkan tidak mencapai target,” ujarnya.

Tempat parkir khusus sebanyak enam, yaitu tempat wisata Camplong, parkir Pasar Srimangunan, Pasar Degedek, terminal, Pasar Kenek, GOR Sampang, RSUD. Semenatara untuk parkir yang ada di tepi jalan sebanyak 63 titik.

“Jumlah parkir khusus ada enam tempat. Sementara parkir yang ada di tepi jalan sebanyak 63 titik se-Kabupaten Sampang,” tutupnya. =CR3/LUM

J

cr3/koran madura

PENCABULAN

Habis Digagahi Ditinggal di Jalan SAMPANG – Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali menghebuhkan masyarakat Sampang. Pencabulan itu dilakukan MA (24) warga Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung terhadap anak di bawah umur NH (14), warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Senin (5/1).

Kronologis kejadian, MA yang menggunakan nama samaran Fahmi saat komunikasi dengan korban melalui sambungan seluler mengajak kencan di Kota Surabaya. Dan pelaku mengaku bekerja di salah satu dealer di Surabaya.

Pada waktu itu, pelaku dan korban belum saling mengenal rupa. Namun, mereka sudah akrab seperti layaknya orang pacaran. Pada pukul 12.00 WIB, korban yang masih berumur 14 tahun itu terjebak rayuan gombal pelaku sehingga menuruti keinginya untuk bertemu di Surabaya.

Kemudian korban berangkat ke Surabaya dengan menggunakan mobil taksi dari Desa Omben ke Terminal Sampang, kemudian korban menggunakan

bus jurusan Surabaya. Di dalam bus itu korban masih komunikasi aktif dengan pelaku. Dan pelaku menyuruh korban turun di Desa Kedinding, Surabaya.

Setelah korban tiba di lokasi yang dimaksud, pelaku langsung menyapa seperti layaknya orang sudah akrab. Bahkan, MA membujuk korban untuk membuka cicin yang terpakai di jari manisnya untuk digadaikan. Dengan alasan untuk biaya pernikahan yang akan dilangsungkan ke salah satu penghulu yang ada di daerah Surabaya.

Dengan rayuan itu, korban seakan tidak mempunyai rasa curiga terhadap pelaku. Sehingga dia mengikuti semua keinginanya. Namun, setelah pelaku mendapatkan cicin dari korban.

Pelaku langsung membawa

korban ke salah satu hotel di wilayah itu. Setibanya di hotel, korban kembali dirayu dengan paksa untuk menuruti nafsunya.

Setelah korban digagahi, pelaku meninggalkan korban di salah satu jalan daerah Surabaya. Untungknya, korban masih mempunyai sisa uang sebanyak Rp 50 ribu dan langsung pulang ke Madura. Kemudian, korban menceritakan kejadian itu ke keluarganya.

Untuk mengetahui pelaku, masyarakat langsung memberikan umpan seorang perempuan sebagai pancingan bagi pelaku sebagai sasaran berikutnya.

Pada waktu itu, pelaku juga terpancing dengan rayuan perempuan yang memiliki nama Zaitun. Akhirnya palaku datang ke Madura dan bertemu dengan Zaitun. Dan pada waktu itu pelaku ditangkap dan lansung dibawa ke Polres Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasatreskrim AKP Hari Siswo membenarkan kejadian pencabulan itu. Ia mengatakan, pelaku hanya kenal melalui ibundanya

empat hari sebelumnya. Kemudian, pelaku menghubungi korban. Akhirnya, dibujuk-bujuk dan korban menuruti ajakan pelaku.

Dan pengakuan dari korban, pelaku menyetubuhi korban sebanyak dua kali. Kemudian, hasil fisum menunjukkan terjadi kerusakan di dalam kemaluan korban.

“Keduanya ketemu di Surabaya, di sanalah korban disetubuhi, dan pelaku dikenai Pasal 81 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman 15 tahun, pelaku langsung ditahan,” singkatnya.

Sebelumnya, pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang juga terlibat kasus asusila.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono juga terbelit kasus pencabulan hingga yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya oleh Pemkab Sampang. Wisnu ditetapkan sebagai terangka oleh Polrestabes Surabaya dan sempat ditahan. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

K

Komisi III Panggil Disperindagtam Abdullah Mansur Tak Puas dengan Penjelasan Misdi SAMPANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang panggil Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan (Disperindagtam) setampat, Misdi, Kamis (8/1).

Dewan menanyakan realisasi proyek fisik TA 2014.

Namun, kedatangan Misdi mengecewakan karena memberikan jawaban yang tidak pasti dan tidak membawa data yang jelas.

Sehingga Komisi III berencana memanggil kembali dalam waktu dekat.

Ketua Komisi III DPRD Sampang, Abdullah Mansur mengatakan, pihaknya memanggil Misdi untuk mempertanyakan realisasi proyek fisik yang ditanganinya.

Dalam pertemuan itu tidak memuasakan karena data yang yang disampaikan oleh pihak Disperindagtam hanya secara lisan.

“Kita juga tidak tahu kalau tidak ada data yang tertulis apakah itu terealisasi dengan baik atau tidak, kepala Disperidagtam hanya menjawab yang penting dinas yang tahu,” jelasnya.

Dijelaskan Abdullah, Komisi III sangat kecewa ketika menanyakan hasil proyek fisik tanpa dipersentasikan dengan data tertulis. Sebab, di Disperindagtam ada kegiatan yang menyangkut

masalah proyek fisik seperti biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pasar, dan pengeboran. Dari kegiatan itu tidak disampaikan secara data tertulis.

“Kami sangat kecewa. Kepala Disperindagtam memperentasikan realisasi proyek fisik tanpa data yang jelas, berapa anggarannya, ada berapa proyek fisik yang sudah terlaksana. Namun lagilagi jawabnya hanya secara lisan,” ungkapnya.

Komisi III akan memanggil kembali Kepala Disperindagtam terkait persoalan yang sama.

Karena, Komisi III sebagai mitra dalam kegiatan proyek fisik berhak menanyakan secara jelas seperti apa realisasinya program tersebut. “Kami akan panggil kembali beberapa minggu ini.

Kerena dalam pertemuan kali ini jawabanya tidak jelas,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Disperindagtam Sampang Misdi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan secara jelas dalam

pertemuan itu sesuai dengan permintaan dewan. Menurutnya, data itu tidak harus berbentuk fisik kertas dan itu sudah disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Datanya sudah disampaikan

kok, kan data itu tidak harus secara fisik. Dan sudah disampaikan jumlah kegiatan berbentuk fisik itu ada tiga. Kan itu saya sudah disampaikan, terserah dewanlah nantinya,” kilahnya. =CR3/LUM

PENUHI PANGGILAN: Kepala Disperindagtam Sampang Misdi saat berada di ruang Komisi III DPRD Sampang.

Kadisperindagtam dipanggil untuk memberikan keterangan terkait proyek fisik TA 2014.

PUSKESMAS PEMBANTU

Tolak Kepala Pustu, Warga Palappaan Wadul Dewan SAMPANG – Warga Desa Palappaan, Kecamatan Camplong, mendatangi Kantor Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Kamis (8/1). Kedatangannya untuk meminta pihak legislatif ikut campur mengatasi persoalan mantan kepala Pustu Palappaan yang sempat diusir oleh masyarakat setempat.

Moh Jakfar, perwakilan masyarakat Palappaan, mengatakan, kedatangannya untuk meminta pihak legislatif ikut campur untuk menyelesaikan masalah terkait mantan kepala Pustu Palappaan, Edi, yang sempat dipindah beberapa bulan sebelumnya atas kehendak masyarakat setempat kerana tidak disukai.

Namun, kini santer isu yang beredar bahwa Edi akan kembali bertugas di Desa Palappaan.

“Kami tidak suka Edi dipindah lagi ke desa kami, dia dipindah kemarin atas kehendak

WADUL: Warga Desa Palappaan saat bertemu dengan para wakil rakyat di ruang Komisi IV DPRD Sampang, Kamis (8/1). masyarakat. Kenapa masih mau dikembalikan lagi,” kata Jakfar pada awak media, Kamis (8/1).

Menurutnya, Edi diisukan berniat untuk kembali bertugas di Desa Palappaan maskipun

tidak disukai oleh masyarakat.

Untuk melancarkan dia kembali, kata Jakfar, Edi menggalang tanda tangan masyarakat untuk dijadikan bukti ke kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, agar dirinya diketahui dipercaya masyarakat.

Sementara untuk mendapatkan tanda tangan masyarakat dengan cara membeli. “Edi menggalang tanda tangan masyarakat untuk dijadikan bukti kepada Kepala Dinkes dengan cara membeli. Dia sebetulnya tidak disukai oleh masyarakat Palappaan,” paparnya.

Bahkan, kata Jakfar, sebelum Edi dipindah ke tempat lain, masyarakat sempat melakukan demo karena sering melakukan pungli dan menarik tarif ke pasien terlalu mahal. Terbukti, Edi selalu menerik dua infus sebesar Rp 1 juta. Dan Jakfar mengancam akan melaporkan ke polisi apabila yang bersangkutan

masih ditugaskan di Desa Palappaan.

“Masyarakat tidak suka ke Edi kerena dia melakukan pungli dan menarik tarif terlalu besar. Saya punya datanya dan saksi terkait pungli tersebut. Jika masalah ini masih dilanjutkan, saya akan laporkan ke polisi, dan saya punya rekaman suara,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI Amin Arif Tirtana mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti untuk mengklarifikasi ke kepala Dinkes Sampang untuk mengumpulkan data yang sebenarnya. Menurutnya, penjelasan dari masyarakat, masalah tersebut sudah lama terjadi. Namun baru melaporkan ke dewan.

“Kami akan menindak lanjuti untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Kami ingin meminta kejelasan posisi Edi seperti apa. Setelah itu Komisi IV akan memberikan rekomendasi,” singkatnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

Ratusan THL Belum Terima Honorarium Perpanjangan SKnya Terlambat BANGKALAN - Ratusan guru sekolah dasar (SD) yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) hingga hari ini belum menerima honor. Hal itu lantaran SK perpanjangan di tahun 2015 terlambat turun.

Akibatnya, ratusan guru mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan administrasi perpanjangan. Meskipun begitu, Disdik mengaku tidak ada masalah terhadap keterlambatan honor tersebut. Sebab perpanjangan dilakukan setiap kecamatan.

"Honor bulan Januari 2015 belum menerima.

Biasanya setiap tanggal 3-5, kami sudah terima gaji atau honor bulanan secara rutin. Namun, untuk bulan ini sedikit terlambat karena perpanjangan SK THL belum turun," kata Sumiati, kemarin (8/1).

BANGKALAN - EHW (30), salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, terancam dipecat dan tidak bisa lagi menjadi abdi negara selama hidupnya, karena diduga terlibat dalam kasus pencurian dan penggelapan sepeda motor.

Mantan residivis tersebut, kini mendekam di balik jeruji Polres setempat setelah dibekuk jajaran reskrim beberapa waktu lalu.

Kepala Dinkes Bangkalan, dr Nur Aida Rachmawati, M Kes menyatakan kasus yang menimpa bawahannya itu telah dilaporkan ke Badan Pengawas (Inspektorat) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk diproses lebih lanjut. Untuk menentukan nasib pegawai yang terlilit kasus hukum harus melalui serangkaian proses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi PNS. "Segala keputusan ada bukan di tangan kami. Namun di lembaga yang berwenang. Yang jelas kasus ini akan diproses sesuai dengan prosedur," ungkapnya.

Menurut Kepala BKD setempat Roosli Haryono mela-

Guru yang mengajar di SDN Kecamatan Modung menjelaskan, penerimaan perpanjangan SK THL itu informasinya akan diberikan bergilir. Artinya secara bergantian SK THL diberikan per kecamatan. Dirinya berharap agar seluruh SK THL guru bisa segera dirampungkan

MENUNGGU. Sejumlah guru THL saat berada di Dinas Pendidikan Bangkalan, Kamis (8/1).

oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, agar honor yang bisa segera diterima.

"Kebetulan hari ini kami dari guru-guru SD yang berstatus THL di Kecamatan Modung yang bakal menerima perpanjangan SK THL. Mudah-mudahan besok honor sudah bisa dicairkan pak. Walaupun

honor kami cuma Rp.950 ribu/ bulan, tapi tetap kami syukuri," jelasnya.

Sementara itu, Kasubag Umum Disdik Bangkalan, Bakrun menerangkan, perpanjangan ratusan SK THL di lingkungan Disdik Bangkalan sebenarnya tidak terlambat. Akan

PNS CURI MOTOR

Ancaman Pemecatan Perlu Dibuktikan

lui Sekretaris, Arie Murvianto, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang perbuatan yang dilakukan apakah tergolong ringan maupun berat.

"Dalam ketentuan itu, PNS yang terlibat kasus hukum dan dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun lebih sanksinya dipecat," jelasnya.

Akan tetapi, kata Arie, pihaknya dalam menangani kasus yang tergolong berat harus membentuk tim khusus yang terdiri

dari BKD, Inspektorat, dan dinas terkait tempat PNS itu bekerja.

Tim itulah yang akan melakukan investigasi maupun mencari bukti-bukti untuk menentukan langkah apa saja yang harus diambil. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan akan menjadi penentu nasib PNS

moh ridwan/koran madura

tetapi, teknik pengambilan SK nya diatur per kecamatan, dari total 18 kecamatan di Bangkalan.

"Tidak ada masalah, begitu SK THL diterima, besoknya gaji atau honor Januari 2015 sudah cair," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

yang bersangkutan.

"Intinya kewenangan memecat PNS yang terlibat kasus hukum ada di pemerintah daerah.

Yang nantinya akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," tandasnya.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun Koran Madura catatan absensi selama 2014 EHW tidak pernah masuk kerja. Sementara pada bulan sebelumnya, November hanya masuk kerja dua kali.

Tidak hanya itu saja, sosok EHW ternyata sudah tidak asing terkenal memiliki kebiasan "panjang tangan" di kalangan teman kerjanya di Dinkes Bangkalan.

Meskipun EHW sudah 8 tahun diangkat menjadi PNS, prilaku EHW sering membuat geram teman sekantornya. Sebab ia sering kali mencongkel laci milik temannya lalu menguras uang yang tersimpan rapi di dalam laci. Bahkan laptop milik kantor pernah digasak oleh EHW. "Kami semua sudah tahu kalau dia punya kebiasaan buruk.

Atasan kami pun angkat tangan," ujar salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan HUKUM

11 Kasus Korupsi Sudah Terungkap BANGKALAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menuntaskan sebanyak 11 kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dalam rentang waktu satu tahun pada 2014. Kasus-kasus tipikor itu di antaranya dana Bantuan Sosial Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), korupsi Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan, korupsi Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap perizinan swalayan.

"Di antara kasus yang kami tangani itu ada sejumlah kasus hasil pelimpahan dari Polres Bangkalan. Yang jelas setiap kasus yang masuk langsung diproses sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku," ungkap Kasi Pidsus Kejari Bangkalan Agus Budianto, Kamis (8/1).

Menurutnya, dari kasus UPPO, menjerat tiga orang yang dijadikan tersangka atas nama Sakur, Amirullah, Jonhar, dan Ghozali. Sementara kasus P2SEM, Kejari menyeret tiga nama, Iksan Gani, Kholidin, dan Ikomang.

Sedangkan untuk kasus PNPM, ada dua tersangka atas nama Yeni dan Hasan. Satu tersangka Rahmad masih dalam tahap penyidikan. Sementara kasus OTT suap perizinan swalayan, menyeret dua tersangka, Syaiful dan Leo Handoko.

"Kasus (OTT) ini merupakan hasil kerja keras kami. Kasus tipikor di tahun 2014 lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2013," tuturnya.

Agus menambahkan pihaknya tidak pernah main-main dengan kasus korupsi yang benar-benar dilengkapi oleh alat bukti dan saksi. Jadi jika selama ini kinerja Kejari selalu disorot dan dinilai lamban semuanya itu tidak benar.

Besar harapan semua elemen yang ada saling bahu membahu dan ikut membantu dalam upaya memberantas kasus korupsi di wilayah setempat.

"Mari kita saling percaya dan saling membantu agar tidak ada lagi kasus korupsi. Alangkah senangnya jika kerja kami ini dibantu, persoalan hukum kami kira bukan hanya tanggung jawab kami, namun juga menjadi tugas bersama-sama," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

M

PILKADES

Sampai Kapan Masyarakat Diminta Bersabar?

BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak masih belum jelas waktunya. Sebab dalam menentukan pelaksanaannya masih menunggu peraturan daerah (perda) yang hingga saat ini masih belum dibahas. Belum dirampungkannya pembahasan mengenai perda tersebut lantaran masih menunggu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri).

Dalam klausal pelaksanaan pilkades, ada pasal yang menyebut, ketentuan peraturan daerah diatur dalam Permendagri. Untuk

itu masyarakat diminta bersabar menunggu digelarnya pilkades meskipun sudah ada yang membentuk kepanitiaan.

"Perdanya masih belum jadi. Namun pembahasannya sudah masuk dalam ploting pembahasan di tahun 2015.

Masyarakat harus lebih bersabar, agar tidak terjadi permasalahan di bawah," kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Bangkalan, kemarin (8/1).

Menurutnya, produk hukum perda yang baik harus seimbang antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan

menteri, sehingga bisa meminimalisasi gugatan hukum. Sejauh ini, masyarakat di bawah hanya boleh menggelar sebatas pembentukan panitia pelaksanaan pilkades, agar saat diumumkannya jadwal pilkades serentak bisa secepatnya menyiapkan diri, mengingat ada banyak desa yang masih dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs). "Jika ada masalah dibelakang hari, pemerintah daerah tidak disalahkan secara hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Mah-

mudi menyampaikan kalau banyak permasalahan kompleks yang terjadi di desa. Oleh karena itu, perda yang nantinya bakal dibuat harus mampu mengatur permasalahan di bawah. Hal itu untuk meminimalisasi terjadinya gesekan.

"Masih menunggu Permendagri untuk pembahasan raperdanya. Mudah-mudahan bisa secepatnya terealisasi, mengingat masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pilkades di desa masing-masing," tandasnya. = MOH RIDWAN/RAH

Razia Pol PP Diduga Bocor Petugas Hanya Dapat Menjaring 10 Pelajar BANGKALAN - Maraknya siswa yang bolos saat jam belajar berlangsung menjadi permasalahan serius di Kabupaten Bangkalan. Perilaku para pelajar tersebut menjadi sorotan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP setempat. Terlebih siswa yang tidak masuk sekolah kian meresahkan. Namun, sayangnya razia yang digelar aparat penegak perda itu tidak berjalan maksimal.

Informasi adanya razia tersebut diduga bocor di kalangan pelajar. “Razia pelajar mulai tingkat SMP, SMA, dan SMK yang bolos di kota Bangkalan sudah bocor, sehingga hasilnya kurang maksimal. Cuma dapat menggaruk pelajar bolos kurang lebih 10 orang," ujar Kepala SatPol PP Bangkalan, Moh. Fahri melalui Kasi Trantib Hamzah Suryanto ketika dikonfirmasi, Kamis (8/1).

Menurut pria yang akrab disapa Antok itu, dalam razia kali ini sejumlah titik menjadi sasaran operasi. Sebut saja, di sekitar alun-alun kota Bangkalan, tempat Biliard yang terletak di jalan Kartini dan rental play stasiun (PS) di dekat SMPN 2. Kemudian razia berlanjut ke stadion gelora Bangkalan (SGB). Akan tetapi, dari beberapa lokasi hanya men-

doni heriyanto/koran madura

BOLOS. Satpol PP Bangkalan saat menggerebek siswa yang sedang main biliard saat sajam sekolah berlangsung.

dapatkan 10 pelajar yang tertangkap basah sedang asik nongkrong dan bermain biliard.

"Terus terang kami sangat tidak puas dengan hasil hari ini.

Akan tetapi, pada razia berikutnya akan lebih dipersiapkan dengan matang agar berjalan maksimal. Tentunya ini menjadi pekerjaan ruma (PR) bagi kami sebagai aparat," janji Antok.

Kedepan sambung Antok, sesuai dengan perintah pimpinan operasi serupa akan lebih digalakan. Pastinya, bersifat rahasia sehingga kejadian bocornya informasi mengenai adanya razia tidak terulang kembali.

Selama ini, banyak keluhan dari masyarakat tentang pelajar yang sering bolos. Bahkan, mereka sama sekali tidak merasa takut

ataupun merasa bersalah ketika tidak masuk sekolah.

"Tidak masuk sekolah itu adalah kebiasaan buruk yang tidak boleh dibiarkan. Jadi bagi yang ketahuan nantinya akan langsung kami bawa ke kantor.

Dengan menggalakkan razia diharapkan dapat menimbulkan eferk jera," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Komunitas

Bangkalan N

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

SANGGAR TARI TALE TRESNA. Para penari Sanggar Tari Tale Tresna saat melakukan pertunjukan tari di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

P

AMEKASAN Selain memiliki kekayaan alam yang besar, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan budaya dan seni. Beragam budaya dan seni yang berbedabeda dalam setiap daerah menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia. Mulai dari pakaian dan tarian tradisional sampai adat dari setiap provinsi di Indonesia memiliki perbedaan dan keindahan masing-masing. Tidak terkecuali di Madura.

Namun sekarang ini banyak sebagian dari masyarakat yang lebih menyukai dan menyenangi kebudayaan yang berasal dari negara luar. Hal ini ini yang mendorong terbentuknya sanggar tari Tale Tresna. Dibentuknya komunitas pencinta tari tradisional pada tahun 2000 ini, agar pengenalan seni tari asal Madura pada generasi muda lebih kuat.

Pembentukan yang dilakukan oleh Evi Setiawaty, selaku pembina komunitas ini tidak sia-sia, terbukti sudah ada 30 anak muda yang bergabung dengan komunitas tari yang bermarkas di Jl Jingga, Kabupaten Pamekasan.

Pembina sekaligus pelatih sanggar tari Tale Tresna, Evi Setiawaty mengatakan setiap hari Minggu, 30 generasi muda Pamekasan yang bergabung di sanggar ini melakukan latihan tari. Latihan itu bertujuan agar anggota

IDENTITAS Nama: Tale Tresna Pembina: Evi Setiawaty Berdiri: Tahun 2000 Anggota: 30 orang selalu ingat dengan gerakan sebuah tarian.

Tidak hanya itu, agar kekompakan saat melakukan pertunjukan tari selalu terjaga. Selain itu, dalam latihan terkadang anggotanya harus belajar jenis tarian tradisional baru. Sehingga bisa banyak menguasai macammacam tarian tradisional Madura.

“Awal terbentuk itu karena kami sangat prihatin dengan kondisi seni tari Madura yang sudah hampir jarang dikuasai oleh anak-anak muda. Sehingga jika tidak ada wadah untuk mengenalkan tarian Madura, seni tari khas Madura akan punah,� kata Evi. Selain tarian khas Madura, tarian asal Pamekasan menjadi tarian wajib di komunitas ini untuk dikuasai oleh anggotanya, seperti tari sekar porteka, londing, topeng gettah, cak lecceng, dan se rattih se alenting. Lima tarian itu merupakan berasal dari Pamekasan.

Dijelaskan Evi, dalam tarian sekar porteka, menceritakan tentang kecantikan gadis remaja Madura, yangg ingin dikenal oleh orang di sekitarnya. Tari londing disebut juga dengan tari baris berbaris, tarian ini menceritakan tentang masyarakat Madura yang berbaris saat mela-

ali syahroni/koran madura

wan penjajahan Belanda.

Kemudian tari topeng gettah, yang merupakan hasil karya seniman tari zaman dahulu itu menceritakan tentang perjalanan prabu bala dewa yang berkelana mencari kekasih hatinya. Tarian cak lecceng, yang pemarintah wanita semua ini menceritakan tentang kelincahan gadis-gadia Madura yang enerjik. Se Rattin Se Alenteng merupakan tarian yang menceritakan tentang gadis Madura yang cantik jelita, yang kencantikannya selalu terpancar. “Anggota di sanggar ini (Tale Tresna) kebanyakan masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkatan SD sampai yang baru lulus SMA. Harapan kami dengan adanya sanggar ini, seni tari yang sudah jarang dikuasai anak muda bisa diselamatkan, untuk generasigenerasi berikutnya,� ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

Madura Sport

KORAN MADURA

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 20159|JANUARI No. 0521 |2015 TAHUN IV JUMAT

No. 0521 | TAHUN IV

O O

JAJAL L APANGAN. Erol Iba saat melakukan sesi latihan di Lapangan Kowel Pamekasan.

fakih amyal/koran madura

Erol Iba, Jagoan Baru P-MU PAMEKASAN - Setelah ditunggu-tungu oleh pecinta sepakbola Madura, akhirnya Erol Iba mulai menjajal Lapangan Kowel dan Stadion R. Soenarto, sebagai lapangan yang selama ini dijadikan tempat latihan Pasukan Laskar Sape Kerap.

Pria kelahiran Jayapura, 6 Agustus 1979 itu merupakan pemain paling senior dan kaya pengalaman. Apakah ini indikasi bahwa Erol Iba menjadi sosok paling dijagokan di Persepam MU? Berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu official P-MU, Erol Iba tiba di Pamekasan sekitar pukul 23.00

Rabu malam. Ia berangkat dari Jayapura menggunakan pesawat. Setelah sampai di Surabaya, official menjemputnya.

Kehadiran Erol Iba, selain diharapkan bisa membagi pengalamannya dengan pemainpemain lainnya yang masih muda, Erol juga diharapkan mampu menjadi contoh terhadap pemain lainnya karena

kedewasaannya.

Saat berada di Lapangan Kowel, Erol Iba langsung berbaur dengan pemain-pemain lainnya yang lebih dulu berada di Pamekasan. Tidak ada rasa sungkan sama sekali dengan pemain lainnya. Saat sesi latihan, Erol masih menunjukkan kecepatan dan skill individu yang bagus.

Pelatih Kepala P-MU, Widodo C Putro memang memberikan perhatian lebih kepada sosok pemain tersebut. Bahkan dimana pun Widodo melatih, nama Erol Iba selalu berada di tim besutannya.

Tidak banyak yang dikemu-

kakan Erol Iba, ketika koran ini menanyakan alasannya bergabung dengan P-MU. Ia hanya bertekad akan mengembalikan P-MU ke kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Indonesia Super Liga (ISL).

Media Officer P-MU, Nadi Mulyadi mengaku bangga dengan hadirnya Erol Iba dan memulai latihan. Ia berharap kahadirannya dan pemain-pemain lainnya bisa memompa semangat baru bagi kebangkitan sepakbola Madura.

Sejak awal, kata Nadi, manajemen sudah membidik Erol Iba. Manajemen terus melakukan komunikasi dengan pria

asal bumi cendrawasih tersebut. Sekalipun sebelumnya sempat ketar-ketir, karena dari jadwal yang dijanjikan yakni 6 Januari, pemain yang pernah memperkuat Sriwijaya FC itu belum juga berada di mes pemain. Namun ternyata Erol Iba memenuhi janjinya datang ke Pamekasan.

Saat ditanya kontrak, Nadi menolak memberikan keterangan. Sebab menurut pria asal Kecamatan Kadur itu, nominal kontrak harus dirahasiakan.

Yang terpenting antara manajemen dengan pemain sudah terjalin kesepakatan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

JUMAT 9 JANUARI 2015 | No. 0521 | TAHUN IV

JUMAT 9 JANUARI 2015 No. 0521 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

Utak Atik Taktik

Coach Widodo PAMEKASAN - Pelatih Persepam Madura United (P-MU), Widodo C Putro mengaku mulai menemukan gambaran formasi yang akan diterapkan selama musim kompetisi mendatang. Dalam sesi latihan di Lapangan Kowel Pamekasan, Kamis (8/1), Widodo mencoba menggunakan formasi 4-4-2. Skema permainan ini dikenal fleksibel dan bisa menjaga keseimbangan permainan.

Dalam latihan, Coach Widodo menempatkan Sirvi Arfani dan Dani Arwin sebagai duet penyerang. Keduanya disokong oleh Busari dan Rossy Noprihanis yang

bermain sebagai gelandang menyerang. Sementara untuk gelandang tengah diisi oleh Jajang Paliaman dan Tamzil Sijaya. Di lini belakang, pelatih yang terkenal karena tendangan saltonya ini memasang Denny Rumba, Erol Iba, Aang Suparman, dan FX Yanuar.

sirvi arfani

jajang paliaman

EROL IBA JAGOAN BARU PERSEPAM MADURA UNITED MADURA SPORT | O

dani arwin busari rossy noprihanis tamzil sijaya

Denny Rumba

FX YANUAR

AANG SUPARMAN

erol iba

ant/saiful bahri

Sejumlah pemain melakukan pemanasan saat seleksi pemain P-MU tahap kedua di Lapangan Kowel, Pamekasan (7/1).

Ditemui usai sesi latihan di Lapangan Kowel Pamekasan, Widodo C Putro mengakui kerangka permainan sangat terlihat dalam sesi latihan kedua paska libur natal dan tahun baru itu. Sejumlah pemain mulai menunjukkan permainan yang baik.

Tetapi, ia memastikan akan terus memantau perkembangan setiap pemain. Dirinya akan memilih pemain yang betul-betul siap bertanding, memiliki kemampuan teknik dan individu yang mumpuni, serta bisa kerjasama tim.

Menurut Widodo, seluruh pemain memiliki kesempatan selebar-lebarnya untuk menunjukkan potensi yang dimiliki. Sekalipun pada akhirnya ada pemain yang harus tersingkir, karena tidak sesuai dengan kebutuhan tim.

Untuk skema permainan, ia juga sudah menemukan gambaran. Namun, ketika ditanyakan, Widodo masih enggan membeberkan. Menurutnya, bisa saja ia menerapkan formasi 4-4-2, 4-3-3, 2-3-5, atau 4-5-1. Hal itu akan disesuaikan dengan strategi permainan dan lawan yang akan dihadapi.

Dukungan Penonton Widodo meminta masyarakat Madura bisa memberikan dukungannya kepada tim P-MU. Sebab dukungan penonton akan memberikan tambahan semangat bagi para pemain yang berlaga di tengah lapangan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH/DAR