Koran Madura

1

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

9 APRIL 2013

g PAMANGGHI

SEPAK BOLA

Persebaya Tanpa Suporter SURABAYA - Tuan rumah Persebaya kembali harus berlaga tanpa didampingi suporternya saat menghadapi Persebo Bondowoso pada pertandingan kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu (10/4).

Ketua Panitia Pelaksana Persebaya DU Baso Juherman kepada wartawan di Surabaya mengatakan, kebijakan menggelar laga tanpa penonton itu merupakan rekomendasi dari Polrestabes Surabaya yang mengeluarkan izin.

“Izin pertandingan lawan Persebo sudah turun, tetapi masih belum boleh dihadiri penonton. Polrestabes Surabaya masih berpedoman pada instruksi yang dikeluarkan Polda Jatim beberapa waktu lalu,” katanya.

Sebelumnya saat menjamu Perseba Super Bangkalan di lokasi yang sama pada 2 April 2013, Persebaya DU juga mendapatkan izin menggelar pertandingan tetapi tanpa penonton. Saat itu, Uston Nawawi dan kawankawan berhasil meraih kemenangan atas Perseba dengan skor telak 5-2.

Kendati instruksi dari Polda Jatim, larangan menggelar laga sepak bola tanpa penonton hanya berlaku bagi Persebaya, sementara tim Jatim lain, seperti Persela Lamongan, Persegres Gresik, dan Persepam Madura United tetap mendapatkan izin bertanding dengan kehadiran penonton.

“Kami patuh pada kebijakan aparat kepolisian, meskipun sebenarnya Persebaya juga dirugikan. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti akan ada perubahan,” ujar Baso.

Pertandingan melawan Persebo Bondowoso merupakan laga terakhir yang dijalani Persebaya di putaran pertama. Laga ini seharusnya digelar akhir Maret lalu, tetapi kepolisian memintanya untuk ditunda.

Dari enam laga yang sudah dijalani, tim berjuluk Bajul Ijo ini belum pernah kalah dengan meraih lima kemenangan dan sekali imbang. Mereka kini berada di puncak klasemen Grup III dengan nilai 16 dan memastikan juara paruh musim. “ Meskipun bertanding tanpa dukungan suporter, target kami tetap mengamankan poin tiga dan memperpanjang rekor tidak pernah kalah,” kata Manajer Tim Persebaya DU Bambang Pramukantoro kepada sejumlah wartawan yang menemuinya. (ant/abe)

PEMILIHAN GUBERNUR

Ada 2.557 TPS di Lamongan LAMONGAN- Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan mencapai 2.557 tempat.

“Jumlah itu hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPU Lamongan, dan tidak jauh beda dengan jumlah TPS pada pilkada sebelumnya tahun 2010,” kata Ketua KPU Lamongan Khoirul Huda usai melantik 135 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2014, Senin.

Ia berharap dengan adanya data jumlah TPS, setiap anggota PPK bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Jatim dan Pemilu Legislatif 2014.

“Data jumlah TPS ini sangat penting, dan agenda selanjutnya yakni setiap anggota PPK akan melantik panitia pemungutan suara di masing-masing kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Anggota KPU Jatim Sayekti Suindiyah yang hadir dalam kegiatan pelantikan meminta agar anggota PPK yang baru dilantik tidak tergiur dengan iming-iming yang hanya bersifat sementara.

“Iming-iming itu hanya sementara, sebab dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu yang dipertaruhkan adalah harga diri atau harkat dan martabat untuk selamanya,” katanya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan petugas pemilu sudah disediakan anggaran tersendiri, sehingga setiap orang yang terlibat di dalamnya tidak perlu tergiur dengan apa pun.

“Rencananya jika semua syarat administrasi PPK sudah lengkap, anggaran untuk PPK bulan ini sudah bisa diterima, jadi kami minta anggota PPK bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Jatim atau Pemilu Legislatif 2014,” katanya. (ant/ziz/beth)

Cebongan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

“

PEMERIKSAAN WAMENKEU. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (8/4). Anny yang diperiksa sebagai saksi tersebut dicecar soal kewenangan menggelontorkan uang dan proses revisi anggaran dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang dengan tersangka Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar.

PDI Perjuangan : Syarat Capres Jangan Dipersulit Persyaratan Harus Sarjana Dinilai Hanya Upaya Menghambat Mega JAKARTA-Persyaratan untuk menjadi calon presiden sebaiknya tidak dipersulit, apalagi harus mematok syarat harus lulus S1. Oleh karena itu Undang-Undang Pilpres yang mensyaratkan calon presiden minimal berpendidikan SMA atau sederajat tidak perlu diubah.

“Kita tidak terlalu tertarik banyak soal syarat pendidikan calon presiden, urusan gelar bukan sesuatu yang penting dan harus dipatok apakah SMA atau S1. Kalau mau kenapa tidak profesor sekalian,” kata anggota Badan Legislasi DPR, F-PDI Perjuangan, Honing Sanny di Jakarta, Senin (8/4).

Lebih jauh kata Honing, syarat akademis calon presiden tidak didasarkan pada tingkat akademis. Tapi yang terpenting adalah figur dan kemampuan memimpin. “Pengalaman di banyak negara, masyarakatnya tak mempersoalkan pendidikan untuk memimpin, tapi integritas yang dibangun dari pengalaman yang panjang,” tambahnya.

Menurut Honing, masyarakat pendidikan dalam persyaratan tidak perlu dibahas lagi. “Karenanya itu perdebatan lama yang tidak selesai,” tegasnya Dia kemudian menilai, perdebatan itu mungkin muncul karena elektabilitas Megawati yang masih tinggi dan berpeluang menjadi capres. Nah, sementara ada yang mempermasalahkan pendidikan Megawati. “Saya yakin Bu Mega tak mencalonkan diri jadi presiden, perdebatan ini selesai. Tapi hasil survei muncul lagi dan menunjukkan elektabilitas Bu Mega yang masih tinggi,” terangnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto

Edy, yang mengatakan kualitas pemimpin tidak tergantung pada tingkat pendidikan formal. Sehinggga tidak perlu ada dikotomi soal pendidikan.

“Menurut saya SMA dan S1 tidak perlu didikotomikan, pada dasarnya yang daftar S1. Pemimpin bangsa tidak tergantung pendidikan formalnya, kalau rakyat melihat dia mampu tidak masalah. Jadi syarat dibuka saja,” ujarnya Menurut Tjatur, Undangundang Pilpres yang mengatur tentang syarat calon presiden tidak perlu diubah. Syarat pendidikan dan moral bisa dipahami oleh masyarakat. “Pendidikan dan akhlak yang penting, tapi kalau soal moral dan hukum harus tetap,”tuturnya Diakui Tjatur, pembahasan revisi UU Pilpres sangat mendesak sekali waktunya. Karena itu, sebaiknya langsung saja ke pasal-pasal krusial. “Untuk efektif jangan kita terlalu keseringan merevisi. Dari dulu PAN

konsisten untuk Undang-undang pemilu tidak perlu diubah.

Kan cuma beda PT dan digugat kemarin, nanti kalau dibahas potensi besar,” imbuhnya.

Tak hanya soal syarat pendidikan capres, begitu juga dengan usulan agar presiden tak perlu rangkap jabatan di parpol yang juga tak perlu diatur dalam UU Pilpres. “Di luar negeri itu biasa, yang jelas asalkan mampu membagi waktu dan fokus, tidak masalah,” kata Tjatur.

Pun begitu dengan Ketua FPKB DPR Marwan Jafar, yang lebih menghendaki agar syarat pendidikan minimal capres S1 tidak perlu diatur. “Seorang pemimpin tidak dilihat dari segi akademis, tetapi yang penting pengalaman. Kalau rakyat menghendaki apa boleh buat? Tidak harus mensyaratkan prestasi akademis yang berlebihan, yang penting punya political will memperbaiki bangsa dan negara,” ungkapnya. (gam/cea)

KASUS SUAP HAKIM

Toto Hutagalung Resmi Menjadi Tahanan KPK

JAKARTA- Tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung Toto Hutagalung resmi menjadi tahanan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Nanti, tanyakan semua pada pengacara saya saja,” kata Toto sebelum memasuki mobil tahanan KPK di gedung KPK Jakarta, Senin malam.

Toto ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekita sembilan jam, sejak pukul 10.10 hingga pukul 19.00 WIB. Ren-

cananya, selama dua puluh hari ke depan, Toto akan menjadi penghuni rutan Jakarta Timur cabang KPK. Pengacara Toto, Johnson Siregar mengatakan bahwa kliennya sering dimintai uang oleh hakim Setyabudi Tejocahyono. Namun Johnson mengaku lupa seberapa sering dan berapa jumlah uang yang diminta.

“Saya lupa itu untuk apa. Berapa kalinya lupa karena sudah sering. Itu lihat saja nanti sambil proses,” kata Jhonson di gedung KPK Jakarta, Senin.

Pada Senin (8/4) pagi, Toto bersedia

datang untuk memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB. Ketua organisasi masyarakat Gasibu Pajajaran ini sempat menjadi buron KPK selama lebih dari dua minggu, setelah dinyatakan sebagai tersangka.

KPK menganggap Toto mangkir dari panggilan dan tidak terlacak keberadaannya.“Selama dua minggu itu Toto masih berada di Bandung, tapi lokasinya di mana itu nanti saja,” kata Soparmaru Hutagalung, yang juga merupakan salah satu pengacara Toto.

Soparmaru menjelaskan bahwa sebenarnya Toto selama ini berusaha untuk kooperatif. Toto hanya berusaha untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan perusahaan miliknya.

Toto Hutagalung disangkakan melanggar asal 6 ayat 1, atau pasal 5 ayat 1 atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Pasal 6 ayat 1 mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan pidana denda Rp150-750 juta.

Pasal 5 ayat 1 adalah tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta. (ant/dwi/beth)

Keren kopasus. Salut buat Kopassus. Anda adalah pahlawan bagi rakyat yang rindu rasa aman. Basmi preman dengan cara pereman biar kapok,” begitu komentar seorang pembaca media online. . “Jempol buat TNI dan oknum Kopassus. Walaupun cara mereka salah. Tapi tetap jempol,” kata komentar pembaca lain.

Masih banyak deretan kalimat senada terpampang pada kolom komentar berbagai website. Bahkan banyak yang terang-terangan menyebut oknum Kopassus sebagai pahlawan.

Lewat hitungan kasar, ada sekitar 90 persen, memberikan dukungan pada tindakan oknum Kopassus. Sisanya, yang mencoba mengkritisi kadang dibalas kecaman dan makian pedas, yang lagi-lagi memberikan dukungan kepada oknum Kopassus.

Adakah ini gambaran kerancuan berpikir masyarakat? Barbarkah masyarakat negeri ini? Biadabkah sehingga memberikan tepuk tangan pada tindakan kekerasan di Cebongan? Atau apakah masyarakat negeri ini membenarkan pembantaian antar manusia?

Selintas memang terkesan naif karena tindakan yang melanggar hukum justeru mendapat pujian. Namun bila ditelisik lebih dalam, ungkapan dan acungan jempol itu lebih merupakan refleksi dari akumulasi kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak semestinya.

Masyarakat Masyarakat kecewa, kesal kecewa pada pada tindamafia hukum, kan kekerasan marah pada preman yang vonis gembong dibiarkan narkoba yang merajalela. ringan, kesal Lalu, saat gembong diproses hunarkoba dapat kum ternyata grasi mendapat hukuman ringan, lalu kambuh lagi. Mereka merasa banyak kasus diselesaikan dengan cara “transaksi”.

Respon pada kekerasan juga lebih tertangkap bukan pada pembenaran tindakan penembakan tetapi pada sasaran yang ditembak. Bahasanya mewakili pemikiran dan sikap: mereka memang layak dibantai, mereka sering memeras, membunuh, memperkosa, apalagi kemudian ternyata membunuh Kopassus.

Lagi-lagi ekspresi kekecewaan. Seandainya sasarannya bukan pereman, kemungkinan sikap para komentator dadakan itu berbeda.

Masih berkembang pikiran positif.

Dukungan pada tindakan di Cebongan bukanlah ekspresi watak bangsa ini yang barbar. Yang terjadi merupakan resultan dari kekecewaan pada proses hukum di negeri ini yang makin carut marut. Masyarakat kecewa pada mafia hukum, marah pada vonis gembong narkoba yang ringan, kesal gembong narkoba dapat grasi, lalu hakim yang menghukum ringan gembong narkoba yang terkait 4,8 kg sabu, justru dipromosikan.

Ada alur dan pijakan pemikiran mengapa masyarakat bersikap bertolak belakangan dengan semangat penegakan hukum. Karena itu, harus arif mencermati ekspresi komentar yang bertebaran. Ini alarm alias peringatan untuk disikapi kongkrit dengan keseriusan menegakkan hukum di negeri ini. Saat ini kekecewaan masih berbentuk dukungan. Bukan tak mungkin bila kekecewaan makin mengental, bukan lagi dukungan yang muncul. Rakyat akan bertindak sendiri. Rakyat yang akan menjadi Kopassus-kopassus tanpa komandan itu.

Beruntung, TNI melalui Tim Investigasi memberikan penegasan mengagumkan hingga memberikan pencerahan pemikiran. Bahwa tindakan oknum Kopassus bernuansa korsa itu, tetap merupakan tindakan salah.

Sebuah penyelesaian yang melanggar rambu-rambu hukum. =

BOLEH Dalam sebuah pengajian, saat sesi dialog Matrawi bertanya. “Ustad, bolehkah kaset mengaji menjadi imam sholat.”

“Boleh saja kaset jadi imam sholat.

Tapi makmumnya juga harus kaset,” jawab Ustad singkat.

“Oh...” guman Matrawi, sambil tersenyum geli.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 TAHUN II

BUNUH DIRI

MIGAS

Pemuda Gantung Diri di Pohon Asam

Dewan Perlu Bentuk Perda Migas

SUMENEP – Rendi, 25, warga asal Banyuwangi meninggal dunia dengan cara menggantungkan diri di atas pohon asam setinggi 4 meter, Senin (8/4), sekitar pukul 6.00 di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken.

Terungkapnya perbuatan itu berawal dari penemuan Gito, 22, warga Desa Tanjung yang hendak buang air besar disalah satu hutan Kampung Darat Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapken. Ia melihat tubuh Rendi denga posisi mengantung di atas pohon asam dengan posisi kepala merunduk. “Kami sangat terkejut ketika mau BAB melihat ke atas ada orang yang bergantung,” katanya.

Gito langsung panik dan spontan berteriak meminta tolong terhadap warga sekitar untuk menyelamatkan jasad Rendri. Namun, tidak ada warga yang berani menolongnya hingga petugas kepolisian datang. “Ya tidak ada orang yang bisa, Mas, semua takut,” tuturnya.

Ramlan, 22, mengemukakan identitas korban. Menurutnya, Rendi warga Banyuangi yang sedang bekerja sebagai sopir pick up di rumah H. Zainal, Kampung Keramaian Desa Tanjung Kiaok.

Ia menduga kejadian tersebut dipicu oleh permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai. “Menurut sepengetahun kami, latar belakang ini disebabkan karena faktor permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai, disampaing itu juga ada sangkut pautnya dengan masalah perempuan,” katanya.

Setelah jasad janazah diturunkan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. (edy/mk)

HUJAN DERAS

arif firmansyah/ant

MENULIS ALQURAN. Sejumlah peserta menunjukkan ayat AlQuran yang sudah ditulis tebal dalam kegiatan Bogor Menulis AlQuran di Kebun Raya Bogor, Jabar, Minggu (10/3). Kegiatan yang diikuti 4228 peserta dari pelajar, mahasiswa, anak yatim, majelis ta'lim, ormas dan warga kaum muslim Bogor, Depok dan Bekasi ini bertujuan untuk menanamkan budaya menulis dan membaca AlQuran serta membentuk peradaban Qurani.

Baca Tulis Al Qur’an Akan Diatur Pemerintah

Hasil Panen Petani Membusuk

SUMENEP - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Baca Tulis Al Qur’an dalam waktu dekat akan diparipurnakan dan disahkan menjadi perda, sekalipun beberapa kalangan masih mempertanyakan signifikansi penerapan peraturan tersebut.

Raperda tersebut tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan.

SUMENEP- Curah hujan yang cukup tinggi dalam sepekan terakhir membuat para petani di Desa Beringin Timur, Kecamatan Manding tidak dapat menjemur hasil panennya dan mulai membusuk.

Petani terancam rugi dan kerugian tersebut diperkirakan hingga ratusan juta rupiah, karena areal persawahan warga bisa mencapai lima hektar.

Samaun, 58, seorang petani mengaku sudah sepuluh hari hujan deras melanda desanya dan mengakibatkan padi yang sudah dipanen membusuk. Ia dan keluarganya mengaku sangat terpukul sebab kehidupan sehari-hari tergantung pada hasil panennya. “30 karung hasil panen dari 4 Ha sawah yang kami miliki busuk semua,” jelasnya (8/4).

Ia tidak bisa berbuat banyak atas kejadian itu karena dianggap sudah menjadi kehendak Tuhan. Keluarganya hanya bisa bersabar, tetapi jika ingat kepada proses penanaman sejak awal dan keberanian untuk menggadaikan sisa harta kekayaan yang dimiliki, menurutnya, hatinya tidak sanggup. “Mungkin karena itu, Mas, istri saya 3 hari ini menangis terus,”katanya.

Kerugian serupa juga dialami keluarga Suninten, 49. Menurutnya, hasil panen musim ini tidak bisa diharapkan.

Semua hasil panen membusuk dan banyak yang tumbuh lagi dikarung penyimpanan. Ia memprediksi kerugian yang dialaminya tidak kurang dari Rp 11 juta.

Karena dari mulai awal penanaman bibit, pemberian pupuk hingga panen melibatkan petani pencakap yang lain.

Ia berharap, kedepan tidak terjadi hujan terus menerus agar bisa menjemur sisa-sisa dari hasil panennya. Karena jika tidak begitu, sama sekali keluarganya tidak memiliki harapan untuk mengais sisa hasil panen yang bisa dijemur dan dapat menutupi sedikit dari kerugiannya. “Hujan ini cobaan luar biasa. Tapi semoga ke depan kejadiannya tidak seperti ini terus.”tuturnya. (athink/ mk)

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep Achmad Mawardi mengungkapkan pembahasan raperda tersebut sudah selesai dan tidak ada anggota dewan yang mempermasalahkan untuk segera ditetapkan sebagai perda. “Jika tak ada yang mengganjal raperda itu tingggal menunggu diparipurnakan,” katanya, Senin (8/4).

Politisi PKB tersebut tidak membantah kalau raperda tersebut mendapat sorotan, tapi dewan menilai argumentasi yang disampaikan pihak yang mengusulkan lebih kuat dibadingkan dari pihak yang mempertanyakan penerapan peraturan baca tulis Al Qur’an. Alasan formalisasi agama, kerancuan penerapan dilapangan, dan transaksi jual beli sertfikat sebagaimana dikhawatirkan pihak yang kontra, Mawarni nilai alasan yang lemah dan mengada-ada.

Anggota Komisi D yang mengusulkan raperda Abd Rahman menilai raperda tersebut penting untuk segera disahkan mengingat perubahan zaman yang cukup cepat. Payung hukum tersebut sebagai antisipasi untuk anak-anak muslim dikemudian hari.

“Al Qur’an sebagai sumber dari semua hukum

perlu diperhatikan oleh anak cucu kita. Masak akan dikatakan umat Islam jika tidak tahu kitab sucinya nanti,” terangnya.

Memang saat ini masyarakat tidak membutuhkan peraturan tersebut karena tanpa diperdakan pun sejak dulu masyarakat sudah bisa membaca dan menulis Al Qur’an. Pihaknya memikirkan generasi yang akan datang akan pentingnya perda tersebut.

Selain itu, raperda tersebut sesuatu yang baru untuk anggota legislatif Sumenep karena hanya baru kali ini dewan membahas raperda menyangkut keagamaan.

“Sekarang masalah politik jalan, ekonomi juga begitu. Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan spiritualitas masyarakat,” jelasnya.

Pernyataan tidak jauh berbeda juga disampaikan anggota Komisi D yang lain Dulsiam. Menurut Dulsiam, raperda baca tulis Al Qur’an proteksi untuk anak-anak yang beragama Islam.

Menurutnya, selama ini banyak anak-anak Islam ditingkat SLTP sudah tidak bisa membaca dan menulis Al Qur’an. Persoalan itu sebagai kenyataan ironis dan raperda tersebut antisipasi untuk

generasi mendatang.

Pihaknya meminta dukungan kepada semua pihak agar raperda tersebut cepat selesai. “Komersialisasi tidak mungkinlah, itu tergantung dari pengawasan nanti,” pungkasnya saat ditanya kemungkinan adanya komersialisasi sertifikat jika raperda tersebut disahkan.

Bukan Solusi Ketua Dewan Pendidikan Sumenep (DPS) M Kamalil Irsyad menilai raperda tersebut bukan solusi dan tidak akan efektif untuk mengatasi pelajar yang tidak bisa baca tulis Al Qur’an.

“Mestinya masyarakat tidak disodori hukum untuk menguatkan keyakinan agar anakanaknya bisa baca tulis Al Qur’an,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan yang paling tepat adalah dengan menghidupkan lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat.

Ia sangat pesimis dengan apa yang dibayangkan anggota dewan jika raperda tersebut disahkan.

“Buktikan saja, jika raperda itu disahkan. Pasti tidak akan ada manfaatnya dimasyarakat,” katanya.

Menurutnya, pembahasan tersebut hanya buang-buang anggaran dan enegri.

Mestinya, DPRD ikut bertanggungjawab menghidupkan dan mengembalikan lembaga yang memiliki peran signifikan di masyarakat.

Pihaknya sudah mengajukan surat rekomendasi kepada bupati tentang perlunya mengkaji ulang raperda

tersebut. Tetapi sampai sekarang, pihaknya belum mendapatkan balasan. “Kami masih belum tahu bagaimana respon beliau, tapi raperda itu nanti pasti ditandatangani bersama,” ucapnya.

Anggota DPKS Mohammad Firdaus menengarai, formalisasi agama melalui reperda itu akan berdampak buruk kepada formalisasi nilai-nilai keagamaan yang lain. Karena, menurutnya, tingkat urgensitas nilai keagamaan seperti mandi janabah saat habis melakukan hubungan antara suami istri atau rukun iman dan Islam nilai urgensinya tidak kalah penting daripada raperda baca tulis Al Qur’an. Ia tidak bisa membayangkan, jika ada seorang muslim tidak hafal rukun iman atau Islam, atau tidak mandi janabah saat berhubungan suami istri. “Janganjangan nanti ada raperda rukun iman, rukun Islam.

Bahkan raperda mandi janabah,” kata Firdaus .

Firdaus mengingatkan agar memperhitungkan betul nilai koherensi dan tingkat urgensitas tafsir keagamaan. Pihaknya melihat obsesi Komisi D yang bertanggungjawab dan mengusulkan raperda itu sebagai sikap dari kecenderungan untuk memikirkan dan meniru. Sumenep karena dikenal sebagai kawasan religius juga mau dibuatkan perda baca tulis Al Qur’an sebagaimana telah dipraktikkan di Guwa Sumatera Utara. “Sumber dan asal raperda itu di copy paste,” terangnya. (athink/mk)

SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep segera membentuk peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi migas di daerah tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membentuk peraturan migas, sebab selama ini telah banyak yang melakukan eksplorasi migas di Kabupaten Sumenep tanpa melakukan proses perizinan terlebih dahulu. “Dengan alasan apapun komisi B akan segera membentuk perda tentang migas,” Kata Bambang, Senin (8/4).

Perda tersebut sebagai pengikat atas semakin menipisnya sumberdaya alam yang dimiliki Sumenep.

“Melihat sumber minyak di Kabupaten Sumenep sangat banyak, maka dengan alasan apapun, Sumenep harus mempunyai perda tentng migas,” ucapnya.

Namun sebelum memasuki pembahasan rencana pembuatan perda tentang migas, pihaknya terlebih dahulu akan memanggil Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang selama ini telah melakukan eksplorasi di Kabupaten Sumenep dengan tanpa proses surat izin terlebih dahulu, “Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil SKK Migas untuk menghadiri langsung di Komosi B DPRD Sumenep,”

ungkapnya.

Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi persoalan yang sedang dialami oleh SKK migas yang selama ini masih belum melakukan proses perizinan operasional. Disamping itu juga, komsi B akan menanyakan tentang kendala yang menghambat terhadap proses perizinan eksplorasi migas di Kabupaten Sumenep. “Mengapa selama ini masih belum memproses perizinan, apa yang menjadi penghambat, jika ada penghambat yang sekiranya seangat memerlukan bantuan, kami snaggup untuk membantunya,” ungkap Politisi PDIP itu.

Selain untuk meminta pertanggung jawaban dari SKK migas, komisi B akan menganjurkan semua SKK migas utuk mendirikan kantor perwakilan di Kabupaten Sumenep, sehingga mudah melakukan koordinasi ketika ada persoalan. “Karena sudah melakukan eksplorasi maka diwajibkan untuk mempunyai kantor, masak ada kegiatan tidak mempunyai kantor perwakilan,” katanya Selama ini pemerintah Kabupaten Sumenep telah banyak berjuang untuk membangun Sumenep agar lebih maju, namun perjuangan tersebut masih belum mempunyai nilai sedikitpun. ”Kami kurang apa sih! bandara sudah punya, pelabuhan sudah ada, gudang pun juga sudah ada,” ungkapnya. (edy/mk)

syamsuni/koran madura

ANTRI. Kelangkaan LPG membuat masyarakat resah, mereka rela antri berjam-jam untuk memperoleh LPG walau dengan harga yang relatif mahal.

Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat berdampak siginifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Sumenep.

PENYALURAN BBM

Pembatasan BBM Hambat Nelayan

S

UMENEP – Pembatasan bahan bakar nelayan karena sering kosongnya stok solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Kalianget membuat para nelayan kesulitan melaut. Aktifitas penangkapan ikan terganggu bahan bakar.

Pengelola SPBN Kalianget Riadi menuturkan sering kosongnya solar karena ada pengurangan jatah kiriman dari Pertamina hingga 50 persen. "Kalau biasanya per hari kami dapat jatah solar 8000 liter, sekarang dikurangi separuhnya.

8000 liter itu untuk dua hari," katanya, Senin (8/4).

Jatah 8000 liter untuk dua hari tidak mencukupi kebutuhan para nelayan yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. "Di Kecamatan Kalianget ini kan SPBN cuma satu. Jadi jatah 8000

liter untuk dua hari itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan.

Jumlah nelayan disini kan banyak," ujarnya.

Akibat sering habisnya stok, SPBN yang dikelolanya sering tutup lebih awal.

"Kalau hari ini solar datang, gak sampai siang ya langsung habis diserbu para nelayan. Jadi, ya, SPBN tutup. Buka lagi dua hari berikutnya kalau ada kiriman solar lagi," paparnya.

Yanto, salah seorang nelayan asal Kalianget mengakui sulitnya mendapatkan solar belakangan ini. Padahal sesuai aturan, para nelayan tidak diizinkan membeli solar di luar SPBN. "Kalau di SPBN langka seperti ini, kami para nelayan ya susah. Tidak bisa melaut karena gak dapat solar. Kami berharap stok solar bisa normal seperti sediakala," harapnya. (sai/mk)

SUMENEP

3

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 TAHUN II

Disperta Sumenep Siap Meraih Piala Citra Bhakti Abditani 2013

sae/koran madura

LANGKA. Stok LPG di daratan maupun di kepulauan sedang mengalami kekurangan. Hal itu disebabkan lambatnya penyaluran LPG ke daerah kepulauan.

Akibatnya harga LPG di kepulauan mengalami kenaikan.

Elpiji Bersubsidi Mulai Langka SUMENEP - Sejak beberapa pekan terakhir elpiji ukuran 3 kilogram di Kabupaten Sumenep mengalami kelangkaan. Kelangkaan tersebut diakibatkan permintaan meningkat, sedangkan stok elpiji terbatas.

Selain itu, kelangkaan elpiji diakibatkan oleh pasokan untuk elpiji kian dikurangi.

Pantuan Koran Madura, Senin, (8/4) di beberap agen, Supplier, termasuk di tokotoko, terlihat warga berebutan untuk dapat jatah elpiji. Bahkan ada beberapa warga yang rela mengantri, seperti yang terjadi di Desa Banselok, Kecamatan Kota Sumenep, saat mobil fuso pertamina mengantar ke Supplier.

H. Hefni, Supplier Sri Jaya, Desa Banselok, Kecamatan Kota saat duhubungi wartawan mengakui terjadi kelangkaan.

Menurutnya, sudah beberapa hari ini ratusan tabung elpiji di tokonya kosong. Pihak pertamina lamban. Akibatnya, terjadi kelangkaan dimana-mana.

“Baru sekarang mobil pengantar elpiji datang kesini, sehingga tadi ada banyak warga berebutan untuk mendapat jatah tabung elpiji,” ucapnya kepada wartawan.

Kelangkaan juga diakibatkan oleh permintaan masyarakat yang meingkat. “Karena sepertinya masyarakat Sumenep yang dulunya enggan memakai gas elpiji, sekarang sudah mulai ingin pakai semua. Sementara, stok elpiji masih belum ada penambahan. Akibatnya, permintaan meningkat, stok minim, maka elpiji menjadi langka,” terangya.

Kata H Hefni, stok elpiji untuk Kabupaten Sumenep hanya 42 ribu perbulan. “Padahal kalau di Pamekasan sudah di atas 100 ribu, yaitu 120 ribu,” jelasnya.

H Hefni berharap pemer-

intah segera mengusulkan penambahan. “Agar kelangkaan elpiji dapat diatasi, sehingga kami sebagai agen tidak menjadi bulan-bulanan warga,” tandasnya.

Ditanya lebih lanjut apakah akan ada indikasi kenaikan harga, H Hefni mengatakan pasti ada. Apalagi kalau di desa-desa, pasti ada kenaikan harga. “Termasuk juga di kepulauan yang secara akses dan transportasi sangat jauh beda dengan daratan,” jelas dia.

Sementara di Pelabuhan Kalianget ratusan tabung gas elpiji kosong. Saat wartawan konfirmasi kepada salah satu petugas dipelabuhan, mereka membenarkan bahwa sudah beberapa hari ratusan tabung gas elpiji ada di pelabuhan. “Hanya dikasih alas untuk mengamankan dari bahaya panas dan hujan,” ungkap Maswiyanto.

Dia menambahkan, sudah sekitar 10 hari tabung gas yang kosong tersebut tidak diisi ulang lagi. “Baru sekarang ini mobil pertamina datang mengantar tabung gas untuk Kepulauan Kangean. Tetapi hanya satu mobil, biasanya dua mobil,” jelasnya.

Pantauan Koran Madura, ada tiga tumpukan tabung kosong berada di pelabuhan. Sejak berita ini diturunkan, tabungtabung tersebut masih dibiarkan begitu saja. “Tabung tersebut sudah sekitar 15 hari ada di pelabuhan, sampai sekarang masih belum diisi ulang,” ujar Maswiyanto. (sym/mk)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep mencoba untuk terus berupaya menggali semua potensi baik secara administrasi maupun teknologi bidang pertanian demi mendukung program kemandirian pangan yang dicanangkan Pemerintah.

Karena itulah inovasi perlu dikembangkan melalui kegiatan yang bersumber pada peningkatan mutu dan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam hal ini, dinas pertanian melakukan lagkah strategis untuk pengembangan dan percepatan inovasi pertanian, baik dari penyampaian Informasi dan layanan data , Sertifikasi kelompok pertanian dan konsultasi layanan teknologi pertanian.

Kelompok layanan tersebut membuat dinas pertanian menargetkan di tri wulan pertama tahun 2013, dan pertama kalinya di indonesia, diresmikan Pusat Layanan Inovasi Pertanian (PPIP), sebagai langkah awal menuju penyempurnaan layanan bagi masyakata petani di sumenep.

PPIP Sebagai Langkah Stategis Meraih Penghargaan Citra Bhakti Abdi Tani PPIP yang terbentuk pada 1 Nopember 2012, melayani tiga bidang pertanian, antara lain ; a. Informasi Pertanian, mencakup layanan informasi berkaitan dengan pertanian yang dibutuhkan untuk kelompok tani maupun masyarakat umum lainnya. b. Sertifikasi Kelompok Tani , Layanan terhadap penerbitan sertifikat, dan legalisir kelompok tani sebagai bukti sah terhadap aktivitas kelompok tani, dan bertujuan agar kelompok tani di Kabupaten Sumenep menjadi legal formal secara hukum.

Data Disperta mengacu pada Surat Bupati Sumenep tanggal 27 Juli 2010, Nomor : 521/464/435.114/2010 perihal Penerbitan Sertifikat Kelompok Tani, sebanyak 3.277 kelompok tani tersebar di Kabupaten Sumenep, dan untuk proses legalisir sebanyak 522 Kelompok Tani telah dilayani, di Pusat Inovasi Pelayanan Pertanian. c. Konsultasi Teknologi Pertanian, Pelayanan konsultasi teknologi pertanian tersebut bertujuan sebagai alih pengetahuan atau transfer ilmu terutama berkaitan dengan

teknologi bidang pertanian.

Juluk mencapai 18.672 kg/ ha kering lapang.

penyuluh pertanian Pasuruan

Sangkok, Salah Satu Produk Unggulan Disperta Sumenep

Pengembangan Perbenihan PadiGogo Varietas Situ Bagendit Pengembangan perbenihan padi gogo (Situ Bagendit) seluas 0,5 Ha akan dilaksanakan pada MH 2012/2013. Jamu ternak organik dengan bahan baku empon-empon yang diproduksi oleh Gapoktan Prima Karya terus berproduiksi yang dimulai sejak tahun 2009.

Pengembangan padi gogo varietas Situ Bagendit untuk benih bersertifikat seluas 1 Ha ditanam di lahan sawah tadah hujan di desa Bunbarat Kecamatan Rubaru pada MH 2011/2012.

Pengembangan Jamu Pada Ternak

Sangkok Siap di Kemas Regulasi pemerintah melalui Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menjadi payung hukum pada pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada di wilayah, khususnya di Sumenep.

Melalui Gapoktan Nurul Amin Desa Sakala Kecamatan Sapeken, memanfaatkan singkong / ubi kayu sebagai produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi.

Produk Sangkok ini, adalah makanan yang sering digunakan para pelaut untuk berlayar, mengingat nilai belinya yang terjangkau, sehingga menjadi alternatif utama pengganti fungsi beras dan tepung, bahan baku pembuatan berbagai macam kue dan kudapan, juga disisi lainnya sangkok mampu di simpan tanpa bahan pengawet maksimum 10 bulan. Sehingga Sangkok pad tahun 2011 telah diakui oleh Pemerintah Pusat dengan diterimanya Anugrah Ketahanan Pangan Nusantara dari Presiden Republik Indonesia.

Hasil Analisa komposisi Sangkok yang terkandung oleh BPTP Jawa Timur 1. Kadar air : 9,82 % 2. Kadar abu : 1,44 % 3. Kadar lemak : 0,51% 4. Kadar protein : 0,77 % 5. Kadar karbohidrat : 87,46 % 6. Kadar serat : 1,93 %

Pengembangan Perbenihan Bawang Merah Lokal Varietas Rubaru Berdasarkan Kepmentan 2525/kpts/ SR.120/5/2011, tanggal 20 Mei 2011, Kementerian Pertanian mendukung bahwa pelepasan benih bawang merah varietas unggul Rubaru, dilaksanakan di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru di lahan seluas 0,5 Ha pada MH 2011/2012, MK1 2012 dan MK2 2012. Hal tersebut di kembangkan di 13 kecamatan. Khusus keragaan pertumbuhan bawang merah varietas Rubaru di Kecamatan Saronggi, dipilih lahan di Desa Talang dan Juluk, dengan hasil panen Desa

Keragaan padi gogo varietas Situ Bagendit pada umur 46 hari hst dengan cara tanam tunggal.

Penanaman padi gogo Situ Bagendit secara tunggaldan cara tanam pindah sistem legowo pada tanggal 25 dan tanggal 26 Desember 2012, dengan peredaran benih padi gogo (Situ Bagendit) telah mencapai 3,5 ton yang tersebar di wilayah Kecamatan Rubaru.

Kebun Bibit Desa dan Pelatihan Pembibitan Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) oleh Gapoktan Prima Karya di Desa Bunbarat, selain akan memproduksi bibit sayuran (tomat, lombok kecil, lombok besar, sawi, seledri, kobis, bawang prei, jahe merah, dll) dengan pembibitan sistem lontong, juga dilengkapi bibit buah-buahan seperti durian, klengkeng pingpong, nangkadak, cempedak, jambu merah, sirsat ratu, rambutan binjai, apokat, jambu jamaica, jeruk purut, jeruk siem dan mangga.

Gapoktan Prima Karya merencanakan memproduksi, memelihara dan memasarkan bibit sayuran dan buah-buahan, hasil pengembangan masyarakat sekitar.

Guna meningkatkan alih teknologi pertanian dalam pembibitan sayuran, tahun 2012 telah melakukan studi banding ke BTP Jawa Timur, Kelompok Tani Tawang Argo Malang, serta pasar agribisnis Puspa Agro di Sidoarjo, dan untuk meningkatkan ketrampilan dalam penyambungan bibit mangga, mendatangkan

dari

Bangunan KBD dan bibit buah-buahan di Desa Bunbarat Gapoktan Prima Karya di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, tengah mengembangkan jamu ternak, mengacu kepada musim kemarau, letak geografis Madura yang tandus, acap kali pertumbuhan sapi dan hewan ternak lainnya terganggu akibat menipisnya bahan makanan di alam.Gapoktan Prima Karya di Desa Bunbarat, meyakini Jamu Ternak Prima Rasa yang merupakan hasil olahan bahan dasar empon-empon,dapat membantu meningkatkan nafsu makan ternak. Dari sisi ekonomi, Gapoktan Prima Karya telah mampu memproduksi 200 liter perbulannya, dengan harga jual per liter sebesar 10 ribu, dan berbiaya produksi 5 ribu per liternya sehingga mampu menyerap tenaga kerja hingga 50 orang.

Klnik Agribinis Klinik agribisnis yang telah dibangun secara swadaya pada saat kegiatan Prima Tani tahun sebelumnya, sampai saat ini selain berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi masyarakat sekitarnya, serta sebagai sekretariat Gapoktan Prima Karya dan usaha menyediakan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, alsintan, dsb).

Dengan adanya Klinik Agribinis yang beroperasional secara mandiri, maka program P4S (Pu-

Produk jamu ternak Prima Rasa

sat Pengembangan dan Pelatihan Petani Swadaya) yang dikelola KJF (Kelompok Jabatan Fungsional) ditempatkan di klinik (Desa Bunbarat)

Pengembangan Agropolitan dan Replikasi M-P3MI (Prima Tani) Kegiatan Pengembangan Agropolitan oleh Bappeda dan Diperta Kab. Sumenep pada tahun 2012, berupa sosialisasi Agropolitan dan pengembangan pembibitan unggulan Kabupaten Sumenep seperti kedondong.

Lokasi inti dari Agropolitan terletak di Desa Bunbarat agar bersinergi dengan program M-P3MI, keempat desa lainnya yaitu : Duko, Matanair, Mandala dan Rubaru nantinya merupakan plasma pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan. Sosialisasi Agropolitan dengan melibatkan BPTP Jawa Timur dilaksanakan di Desa Mandala dengan peserta Gapoktan dari kelima desa Agropolitas.

Sosialisasi program M-P3MI (Prima Tani) Desa Talang, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep Melihat keberhasilan program M-P3MI (Prima Tani) yang terletak di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, maka Diperta Kab. Sumenep melakukan replikasi M-P3MI (Prima Tani) di Desa Talang, Kecamatan Saronggi. Sosialisasi program M-P3MI (Prima Tani) melibatkan BPTP Jawa Timur yang diikuti seluruh anggota Gapoktan Desa Talang dan Punyuluh Kecamatan Saronggi.

Studi Banding Gapoktan Kotamadya Batu Gapoktan Prima Karya di Desa Bunbarat Kecamatan Rubaru, pada tanggal 29 Maret 2013, menerima rombongan studi banding Gapoktan Rukun Sentosa Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu. Kehadiran Rombongan gapoktan yang beranggotakan 25 orang ini merupakan arahan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, yang bermaksud menggali potensi dan pengalaman yang telah dimiliki oleh Gapoktan Prima Karya di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, dalam memanfaatkan dan mengolah lingkungan pertanian dengan melibatkan masyakat sekitar, sehingga ampu menggerakkan ekonomi pertanian.

INOVASI PERTANIAN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengecek pelayanan PPIP kepada kelompok tani yang disaksikan oleh segenap jajaran Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep.

KUNJUNGAN GAPOKTAN. Rombongan Gapoktan Kotamadya Batu saat studi banding ke Gapoktan Prima Karya Rubaru, Sumenep, (29/3)

SERAH TERIMA. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (kiri) menyerahkan MoU Pelayanan PPIP kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto (kanan) di Kantor Disperta.

PERESMIAN. Gedung PIPP Disperta Sumenep telah diresmikan

LAYANAN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN SUMENEP

4

PAMEKASAN

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

UJIAN NASIONAL

Disdik Belum Terima Laporan Peserta yang Tersandung Hukum PAMEKASANDinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan, hingga sepekan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini belum menerima laporan adanya peserta ujian yang mengalami masalah hukum.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik, Mohammad Tarsun, seandainya ada peserta yang mengalami masalah hukum, dirinya sudah mendapat laporan dari Panitia Penyelenggara maupun Ketua Rayon.

Hal itu berkaitan dengan penyediaan petugas pengawas yang akan ditugasi melakukan pengawasan ujian di Lembaga Pemasyarakatan atau tahanan.

“Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan koordinasi dengan kepolisian.

Dan kami pastikan, sampai

RAPAT PLN. Sejumlah aktivis mahasiswa saat melakukan pertemuan dengan pimpinan PLN Rayon Pamekasan. Dalam pertemuan itu, para mahasiswa meminta agar PLN memperhatikan desa-desa yang sampai saat ini belum teraliri listrik.

Mahasiswa Minta PLN Perhatikan Desa yang Belum Teraliri Listrik PAMEKASAN- Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja) meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak membedakan layanan terhadap masyarakat dalam layanan hak mendapatkan sambungan listrik. Para aktivis meminta agar, perusahaan segera menambah sambungan untuk desa-desa yang belum mendapatkan sambungan listrik.

Hal itu disampaikan para mahasiswa saat bertemu pimpinan PLN Pamekasan di Kantor Rayon PLN setempat, Senin (8/4).

Pada kesempatan itu, aktivis Kopaja menyampaikan tiga desa di Pamekasan sampai saat ini belum mendapatkan sambungan listrik. Tiga desa itu antara lain Desa Sana Dajah, Sana Tengah dan Sana Laok, semuanya di Kecamatan Pasean.

Di tiga desa itu, masyarakat setempat menggunakan sambungan terminal melalui desa

terdekat yang sudah teraliri listrik dengan biaya yang lebih mahal dari ketentuan yang ditentukan PLN. Juru bicara Kopaja, Iam Kholil, mengatakan selain di tiga desa itu, beberapa dusun di desa yang lain juga belum mendapatkan aliran listrik sehingga masyarakatnya harus menyambung dari dusun lainnya dengan menggunakan tiang bambu.

“Bahkan, beberapa dusun diantaranya berada di Kecamatan Proppo yang letaknya tidak jauh dari Kota Pame-

kasan,” kata Iam Kholil.

Dalam kesempatan itu, Kopaja juga meminta pimpinan PLN menindak petugas lapangan PLN, yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang melakukan penyambungan baru.

“Kami juga meminta agar PLN, menyampaikan informasi secara terbuka tarif sambungan listrik kepada masyarakat” katanya.

Kepala Rayon PLN Pamekasan, Junaidi, mengatakan saat ini PLN Pamekasan masih mengajukan permohonan pemasangan sambungan listrik baru ke desa-desa yang belum teraliri listrik. Sebab, hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah.

“Pemasangan sambungan baru itu, tentu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah. Kami di sini hanya

sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah,” kata Junaidi.

Tahun ini, kata dia, pihaknya sudah mengajukan satu desa, yakni Sana Tengah untuk mendapatkan sambungan baru. Setelah itu, pihaknya akan mengupayakan sambungan baru di delapan desa lain yang sampai saat ini belum menerima sambungan listrik secara merata.

Sementara berkaitan dengan tudingan adanya petugas PLN yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat, Junaidi mengatakan pihaknya belum menerima laporan kasus tersebut. Menurutnya, sanksi akan diterapkan jika ada data yang jelas oknum petugas PLN yang melakukan pungutan liar.

“Silakan kalau ada temuan, laporkan ke kami dengan disertai bukti-bukti yang jelas dan benar. Kami akan tindaklanjuti laporan itu,” katanya.

TIDAK ADA IZIN

Pol PP Turunkan Reklame Tanpa Izin PAMEKASANPetugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Senin (8/4), menurunkan reklame tanpa ijin yang dipasang di beberapa titik di wilayah Kota Pamekasan.

Kegiatan itu merupakan bagian dari penertiban reklame tak berijin serta reklame yang masa ijinnya sudah berakhir.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyilidikan Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibisono, mengatakan kegiatan penertiban itu akan terus dilakukan sampai wilayah itu dinyatakan bersih dari reklame yang dipasang tanpa ijin atau masa ijinnya sudah berakhir.

Selain untuk reklame tanpa ijin, penertiban juga dilakukan terhadap reklame yang dipasang di sejumlah titik yang dinyatakan terlarang. Diantaranya di kawasan Monumen Arek Lancor dan di sekitar Gereja dan kawasan lainnya.

“Di kawasan yang menurut Peraturan Daerah dilarang digunakan untuk pemasangan reklame, menjadi sasaran penertiban kami,” katanya.

Selain di kawasan kota, petugas Satpol PP juga melakukan penertiban di wilayah pantai utara. Di wilayah itu, reklame yang berhasil diturunkan disita dan dibawa ke kantor Satpol PP.

Jumlah reklame tanpa ijin yang dipasang di wilayah perkotaan banyak. Diantaranya adalah spanduk dan baliho yang dipasang sejumlah partai politik yang ternyata sebagian tidak disertai ijin pemasangan.

Penertiban itu, kata Yusuf,

sudah sesuai dengan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak reklame dan ijin pemasagan reklame di Kabupaten Pamekasan.

Karenanya, ia mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan langkah itu

untuk menggunakan jalur hukum.

“Kami hanya melaksanakan tugas mengamankan Peraturan Daerah. Bagi yang merasa dirugikan, silakan menggunakan jalur hukum,” katanya. (afa/muj)

saat ini belum ada laporan peserta yang bermasalah dengan hukum yang kami terima,” kata Tarsun, Senin (8/4).

Tahun lalu, meski tidak ada peserta UN yang mengikuti ujian di tahanan, namun ditemukan seorang peserta yang mengikuti ujian di sekolah dengan pengawasan khusus dari petugas kepolisian, karena diketahui membawa senjata tajam.

Disdik, kata dia, juga belum menerima adanya laporan peserta yang sedang dalam kondisi sakit parah sehingga membutuhkan layanan pelaksanaan ujian di tempat khusus, yakni rumah sakit atau di rumah.

Meski demikian, Disdik akan memantau kondisi peserta melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pendidikan dengan meminta laporan kondisi peserra ujian masing-masing.

Wakil ketua Komisi D DPRD pamekasan, Juhaini, berharap Dinas Pendidikan mempersiapkan sedini mungkin pelaksanaan ujian di tempat khusus, rumah sakit dan ruang tahanan meski belum ada laporan adanya calon peserta yang membutuhkan pelayanan khusus.

Ia juga meminta agar kasus-kasus yang biasa terjadi di hampir setiap pelaksanaan UN juga diantisipasi, sepeti kasus soal ujian yang tertukar dan beberapa kasus lain. Sehingga, seandainya hal tersebut kembali terjadi pada UN tahun ini, langkah yang harus dilakukan sudah siap.

Pengecekan soal ujian nasional kata juhaini, jika memungkinkan tidak hanya dilakukan di Polres, melainkan juga di Polsek sebelum didistribusikan ke sekolah. (afa/muj)

DUGAAN KORUPSI RASKIN

Kejari Bidik Kades Larangan Slampar dan Pimpinan Bulog PAMEKASAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menyatakan akan segera memeriksa Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Mustahep, dan pimpinan Bulog Pamekasan dalam kasus dugaan penyimpangan penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) di desa itu. Selain kedua pihak itu, Kejari juga akan meminta keterangan Camat Tlanakan.

Kepala Seksi Intel Kejari, Indrahadi, Senin (8/4) mengatakan, untuk mendalami kasus tersebut ketiga pihak akan segera dipanggil untuk diperiksa. Arah pemeriksaan itu akan mengarah ke pendistribusian raskin di Larangan Slampar yang dilaporkan warga terjadi penyimpangan.

Pimpinan Bulog akan dimintai keterangan jumlah beras yang keluar dari gudang sebagai bahan kajian untuk melihat proses penyaluran untuk desa tersebut.

“Kami akan memeriksa Kades Larangan Slampar dan meminta keterangan dari pimpinan Bulog Pamekasan dan Camat Tlanakan,” kata Indrahadi.

Penyaluran raskin di Larangan Slampar diduga bermasalah karena selama tiga tahun berturut-turut sejak

2009 hingga 2011 hanya dilakukan sebanyak sembilan kali penyaluran. Warga menduga, beras itu sengaja diselewengkan karena mereka memiliki data, jatah untuk desa itu disalurkan secara normal.

Indrahadi mengaku sudah melakukan penyelidikan ke sejumlah warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat Raskin. Namun dia masih menolak membeberkan hasil penyelidikannya itu dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan.

Selain sudah meminta keterangan kepada warga, Kejari Pamekasan juga mengaku sudah memanggil Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan

untuk memastikan data pendistribusian di Desa Slampar.

Dijelaskan Idra, penuntasan kasus yang diduga menelan kerugian negara sebesar Rp. 2,6 milyar itu, belum bisa secepatnya dituntaskan.

Sebab masih banyak kasus korupsi yang sedang ditangani Kejari Pamekasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Larangan Slampar, Zainullah, mengaku, mendukung langkah yang akan dilakukan Kejari. Hal itu untuk membuktikan kebenaran tuduhan yang dilontarkan warga desanya ke Kades Mustahep.

“Kami sangat mendukung itu agar semuanya menjadi jelas,” katanya. (fik/muj)

OLAHRAGA

Suporter Persepam Dilarang Bawa Atribut ke Malang Suporter Persepam Madura United (P-MU) yang akan mendukung klub pujaannya bertandang ke Singo Edan Arema Malang di Malang tidak diperbolehkan membawa atribut, seperti bendera, kaos, dan sejumlah atribut lainya.

Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan mereka selama berada di kota dingin tersebut, serta menghindari adanya konflik antara pendukung Laskar Sape Kerap dengan pendukung Arema.

Ketua Yayasan Taretan Mania, Nurul Ulum, mengatakan kabar larangan tersebut diketahui, setelah dirinya bersama Korlap Taretan Mania, Abdurrahem, menghubungi panitia pelaksana pertandingan di malang, yang meminta langsung agar suporter Madura tidak membawa atribut.

Untuk menyakinkan para suporter yang berencana akan mendatangi Stadion Kanjuruan Malang, pihaknya akan menemui langsung panitia pelaksana dan Ketua Aremania di Malang.

Informasi yang diterima

Taretan Mania, kata Ulum, juga merupakan perintah dari Polda Jawa Timur, yang melarang Suporter Jawa Timur membawa atribut saat mendukung timnya, menyusul tewasnya suporter Bonek Mania beberapa waktu lalu.

Asisten Manager Persepam, Jhon Julianto, mengatakan manajemen Arema Cornes sudah menyampaikan hal itu ke Managemen Persepam.

Ketua Panitia Pelaksana Arema ISL, Abdul Haris yang dihubungi melalui telepon Ketua Yayasan Taretan Mania Nurul Ulum mengungkapkan, kepolisian tetap memastikan tidak membolehkan ada suporter tim lawan, yakni Taretanmania dalam laga tersebut.

“Pihak keamanan tetap tak memperbolehkan ada suporter tamu, karena tetap kita antisipasi ada penyusup memakai baju suporter Persepam, yang berpotensi memicu kerusuhan, sehingga jalannya pertandingan terganggu,” tambahnya.

Seperti yang dikutip dalam blog aremania.com, Media Officer Arema ISL Sudar-

maji menyebut bahwa antara Taretanmania, Aremania dan perwakilan panpel sudah melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Taretanmania menghormati keputusan panpel dan pihak kepolisian yang untuk sementara tidak mengizinkan suporter Persepam mendukung timnya 10 April nanti.

Menurut Sudarmaji, pihak Taretanmania mengerti bahwa Arema berkepentingan dengan izin penyelenggaraan di Malang. Pihak suporter Persepam sendiri juga tak ingin ditunggangi pihak yang ingin merugikan kedua belah tim yang akan bertanding 10 April nanti.

Sebelumnya, kata Sudarmaji, Taretanmania berencana datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa 4 ribu orang suporter.

“Namun demi kondisi di Malang, 4 ribu orang orang suporter Persepam tak jadi berangkat, untuk menjaga nama baik dan hubungan harmonis antara kedua suporter,” tandasnya.(afa/muj)

PAMEKASAN

5

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

KORUPSI

Kejari Kekurangan Jaksa Tangani Korupsi PAMEKASAN- Keterbatasan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menjadi salah satu kendala dalam penanganan tindak pidana korusi (Tipikor) di wilayah tersebut. Akibatnya, beberapa dugaan korupsi yang diadukan Kejari setempat harus antri menunggu giliran penanganan.

Beberapa kasus yang saat ini dalam penanganan di Kejari dan dinilai lamban antara lain, dugaan korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pantai Utara (Pantura) Pamekasan, kasus Raskin, korupsi Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) serta pengembangan beberapa dugaan kasus korupsi lainnya yang sudah memasuki tahap persidangan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan, keterbatasan jaksa itu berdampak pada penanganan perkara di Kejari. Apalagi, jaksa yang ada masih harus mengawal enam kasus dugaan Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan jadual yang berbeda.

Enam perkarang itu antara lain dugaan korupsi pengadaan 160 ekor sapi di Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan, kasus raskin jilid II di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, serta Tipikor dana pensiunan jilid II yang melibatkan pegawai kantor Pos Pamekasan.

“Jaksa yang menangani Tipikor ini hanya dua, belum lagi harus menyidangkan enam perkara dengan hari berbeda. Sidangnyapun kadang dijadwal pagi tapi mulainya siang atau sore. Jadi cukup menyita waktu,” katanya, Senin (8/4).

Dijelaskan, pihaknya tetap berkometmen untuk terus menuntaskan dugaan tipikor yang diadukan maupun yang ditemukan Kejari Pamekasan. Hal ini dilakukan, agar keuangan negara yang dikorupsi bisa dikembalikan ke Kas negara.

Menurut Samiaji, dalam waktu dekat, pihaknya akan melanjutkan beberapa kasus dugaan korupsi yang masih antre, sambil lalu menunggu kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Agus Irianto, yang sedang menunaikan ibadah umroh. (uzy/muj) PAMEKASAN, HARGA NAIK. Seorang ibu, menjemur rumput laut, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Senin (8/4). Sejak pertengahan Februari 2013, harga rumput laut kering naik dari Rp 6.500 menjadi Rp Rp 9.300 per kg.

Said Abdullah Nyatakan akan Terjadi Krisis BBM Tahun Ini PAMEKASAN- Pembatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Madura, menyebabkan sejumlah SPBU di Pamekasan sempat mengalami kekosongan persediaan solar.

Pada Senin (8/4), hampir seluruh SPBU di wilayah itu memasang papan pengumuman bertuliskan “Maaf, Pembelian Solar akan Dilayani Segera” sebagai tanda stasiun pengisian bahan bakar itu tidak memiliki persediaan bahan bakar tersebut.

Pembelian solar baru dimulai sekitar pukul 09.00 WIB setelah ada pasokan dari Pertamina Depo Camplong.

Menurut Hasbullah, salah

seorang petugas layanan konsumen di salah satu SPBU di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mengatakan pengiriman solar ke SPBU tersebut mulai dibatasi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan sejak hari ini (Selasa, 9/4), pengiriman akan dilakukan dua kali sehari dengan jatah 8 ribu liter.

“Kami sudah tidak diperbolehkan melayani pembelian menggunakan jerigen karena

pasokan solar karena pasokan akan dikurangi,,” kata Hasbullah.

Humas Pertamina Surabaya, Evy Rofraida, mengatakan pembatasan pasokan itu dilakukan akibat terjadinya kelebihan serapan solar bersubsidi di sebagian wilayah Jawa Timur, sehingga Pertamina harus melakukan penghematan agar tidak terjadi devisit persediaan pada akhir tahun.

Evy menjelaskan, jatah solar bersubsidi di Jawa Timur untuk tahun ini sebesar 1.909.500 kiloliter. Sementara hingga awal April di sebagian daerah, termasuk Madura, telah melebihi jatah hingga 30 persen.

“Sangat wajar, jika kami membatasi pembelian solar bersubsidi ini untuk menjaga

ketersediaan stok di regional Jawa Timur,” kata Evy yang dihubungi melalui telepon selularnya.

Evy menjelaskan, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota solar bersubsidi di masing-masing wilayah, karena kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

“Kami hanya menyalurkan sesuai dengan jatah yang sudah ditentukan pemerintah. Tentu, kami akan siapkan tambahan pasokan selama hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah,” katanya.

Semenara itu, anggota DPR RI asal Madura, Said Abdullah, mengatakan pengurangan jatah solar bersubsidi itu disebabkan oleh kesalahan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Sejak 2005 lalu, pemerintah yang berjanji akan membuat infrastruktur dasar seperti pipanisasi gas belum dilaksanakan.

“Sejak 2005 lalu, setiap akan menaikkan harga BBM, janji itu selalu disampaikan dan APBN menjadi korban pencitraan politik untuk meraih kekuasaan pada Pilpres 2009. Dengan pola seperti itu, pendapatan negara dari sektor migas berkurang hingga Rp. 200 trilliun,” kata Said Abdullah.

Politisi senior itu memperkirakan, kelangkaan BBM akan terjadi secara bekala karena pemerintah salah dalam melakukan analisa. Dan dengan subsidi BBM sebesar 44 juta kiloliter, ia memastikan akan terjadi krisis BBM. (uzi/ fik/muj)

LAYANAN PUBLIK

PENCURIAN

Aktivis Getar Nilai PDAM Kurang Profesional

Massa Hakimi Pencuri Love Bird

PAMEKASAN- Aktivis Gerakan Tangan-Tangan Revolusi (GETAR) Pamekasan menilai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mengejar target keuntungan dari pelanggan, tanpa memperhatikan kualitas pelayanan.

Pernyataan itu disampaikan para aktivis saat datang ke Kantor PDAM Tlanakan di Jalan Raya Tlanakan, Pamekasan, Senin (8/4).

Selain membentangkan sejumlah poster kecaman terhadap pelayanan PDAM, aktivis GETAR juga menampilkan aksi teaterikal yang menggambarkan penderitaan pelanggan PDAM di Kecamatan Tlanakan yang tidak menerima aliran air selama enam bulan.

Mereka membawa sejumlah peralatan rumah tangga seperti bak cucian, peralatan mandi serta peralatan memasak. Mereka juga membawa galon yang dipasangi slang sebagai gambaran kelangkaan air bersih akibat tidak ada pasokan air di wilayah tersebut.

Juru bicara Getat, Ilyas, menuding, PDAM setempat tidak profesional karena selalu menunggu keluhan pelanggan. Seharunya, perusahaan tersebut proaktif untuk menangani macetnya air di wilayah itu, tanpa harus menunggu keluhan pelanggan. Selain itu, PDAM hanya menarik tagihan pelanggan sebesar Rp. 25 ribu tiap bulan, meski aliran air macet.

Ia meminta perusahaan milik pemerintah itu segera mengatasi macetnya pasokan air itu, karena sebagian warga yang tak mampu membeli air galon tiap hari, terpaksa menggunakan air hujan untuk memasak.

Pelaksana Tugas Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar, mengaku sudah mengatahui kondisi tersebut dan mendata pelanggan yang tidak menerima pasokan air PDAM. PDAM, kata dia, saat ini sedang melakukan pengeboran sumur baru di wilayah Bukek, Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Pengeboran ini sudah hampir selesai, dan diharapkan bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat.

Aksi unjukrasa ke Kantor PDAM kali ini bukan yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, puluhan ibu-ibu pelanggan PDAM dari Kecamatan Tlanakan juga menggelar aksi serupa, karena tidak menerima aliran air selama beberapa bulan. (uzi/muj)

PAMEKASAN- Dua orang remaja pencuri burung cinta (love bird), berhasil ditangkap warga saat menjalankan aksinya di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan sekitar pukul 10. 00 WIB, Senin (8/4). Kedua remaja itu, Rudi Sugianto 25, warga Kelurahan Kanginan dan Daniar Dwiyanto 21, warga Jl Nogroho, Pamekasan.

Hebatnya, kedua pemuda itu bermaksud mencuri sepasang love bird di rumah anggota Polsek Prenduan, Briptu Khairul Anwar, di depan kolam renang, Jl Raya Kanginan, Kecamatan Pamekasan.

Menurut Briptu Khairul Anwar, saat kejadian, ia berada di dalam rumah bersama adik iparnya, Yuda. Tiba-tiba di teras rumah terdengar suara yang mencurigakan dan setelah dilihat, mereka melihat tersangka Rudi kabur dengan cara melompat pagar tembok di samping rumahnya.

Saat itu juga, Ia langsung mengecek love bird seharga Rp 7 juta, miliknya dan diketahui sudah hilang dengan sangkar yang ditemukan tergeletak di halaman rumahnya.

Sesaat kemudian, Yuda mencurigai tersangka Daniar Dwiyanto yang menunggu di

atas sepeda motor di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang ia berteriak maling dan menangkap Daniar.

Melihat temannya tertangkap, tersangka Rudi mengurungkan niatnya untuk membawa kabur burung curiannya dan menyerahkan diri beserta burung itu kepada pemiliknya.

Hebatnya, kedua pemuda itu bermaksud mencuri sepasang love bird di rumah anggota Polsek Prenduan, Briptu Khairul Anwar, di depan kolam renang, Jl Raya Kanginan, Kecamatan Pamekasan.

Warga yang kesal dengan pencurian itu langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Untungnya, pemilik burung cinta yang seorang anggota polisi itu segera melerai dan menyerahkan keduanya ke Polsek Kota.

Kepala Polsek Kota, Ajun Komisaris Mustaghfir mengatakan, kedua tersangka saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini juga akan dikorek keterangan keterkaitan kedua pelaku dengan aksi pencurian love bird yang belakangan ini marak di Pamekasan.

“Kami akan melihat apakah kedua tesangka ini terlibat serangkaian pencurian burung, belum bisa kami jelaskan, karena tersangka masih diperiksa,” katanya.

Kepada petugas, tersangka Rudi mengaku mencuri burung karena butuh uang buat mendaftar kuliah, karena sudah 7 tahun menganggur.

Namun pengakuan Rudi ini diragukan petugas dan hanya dijadikan alasan.

Disinyalir, tersangka Rudi spesialis burung love bird yang sering mencuri milik warga. Sebab pada pertengahan bulan lalu, sepasang burung milik warga Jl Gazali hilang dan pemiliknya mencurigai Rudi.

Tapi ketika Rudi dibawa ke Polres Pamekasan, Ia mengelak dengan alasan burung itu miliknya. Saat itu, Rudi dilepas dengan alasan tidak cukup bukti. (uzi/muj)

PAMEKASAN, RAJUNGAN. Nelayan menunjukkan kepiting perairan dalam atau rajungan tangkapannya, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim.

Sejak pertengahan Maret lalu, harga rajungan yang diekspor ke sejumlah negara Asia itu, turun dari Rp 36.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg, disebabkan melimpahnya tangkapan nelayan.

CALON LEGISLATIF

Tujuh Anggota Dewan Bisa Dicoret dari Daftar Caleg PA M E K A S A N - T u j u h orang anggota DPRD Pamekasan terancam dicoret dari daftar calon anggota legislatif (caleg) yang bakal diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan.

Mereka terancam dicorey karena pindah partai sehingga wajib melampirkan surat pengunduran diri dari keanggotaan di DPRD. Ketujuh anggota DPRD itu masing-masing Busiri, Afifurrahman, Baharudin dan Muhammad Makmun dari Fraksi Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (FPKNU) serta Muhammad Amin dan Munaji dari Partai Bintang Reformasi dan Suli dari Partai Republikan.

Komisioner KPU Pamekasan, Didin Sudarman, mengatakan, bagi anggota DPRD Pamekasan yang parpolnya tidak lolos verifikasi dan mencalonkan kembali dari Parpol lain, maka harus melampirkan surat pengunduran diri dari parpolnya dan dari keanggotaannya di DPRD. Hal itu, kata Didin, sudah menjadi ketentuan dalam Peraturan KPU. Dijelaskan, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi perdebatan karena perbedaan penafsiran dari beberapa kalangan itu telah dipertegas dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013.

“Dalam peraturan yang baru itu sudah jelas bahwa parpol yang tidak lolos verifikasi, anggotanya yang mencalonkan dari parpaol lain harus mengundurkan diri,” imbuh Didin.

Sementara di Sekretariat

DPRD Pamekasan, diperoleh konfirmasu belum ada satupun dari anggota DPRD Pamekasan yang mengajukan surat pengunduran diri.

Sekretaris DPRD, Ar-

Komisioner KPU Pamekasan, Didin Sudarman, mengatakan, bagi anggota DPRD Pamekasan yang parpolnya tidak lolos verifikasi dan mencalonkan kembali dari Parpol lain,

ifHandayani mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan pengunduran diri anggota DPRD yang dipastikan maju dari partai berbeda dengan partai sebelumnya pada pemilu yang akan datang. Samapi saat ini, pihaknya masih menunggu koordinasi dari KPU Pamekasan.

Muhammad Makmun, salah atu anggota Fraksi PKNU DPRD Pamekasan saat dikonfirmasi mengatakan, apapun yang diputuskan KPU dirinya mengaku tidak perduli. Dirinya bersikukuh akan maju sebagai anggota DPRD Pamekasan pada Pemilu 2014 mendatang meskipun tidak melampirkan surat pengunduran diri dari partainya semula.

“Saya tetap akan maju.

Sekarang masih proses,” katanya. (fik/muj)

6

SAMPANG

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

TERENDAM AIR

Rutan Pindah Tahanan ke Aula Lantai Dua

mahardika surya abrianto/koran madura

TERENDAM: Kota Sampang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter akibat luapan sungai Kemuning yang meluber ke pemukiman penduduk sehingga akses jalan utama Madura macet, Senin (8/4) kemarin.

Listrik Padam karena Meluapan Sungai Kemuning SAMPANG - Akibat luapan sungai Kemuning yang meluber ke pemukiman penduduk, Kota Sampang lumpuh total. Banjir kiriman dari wilayah utara ini juga merendam puluhan sekolah dan intansi pemerintah. Tak hanya itu, akses jalan penghubung antar Kabupaten di Madura ini juga terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Sekedar untuk mengingatkan, banjir yang terjadi kemarin (8/4), menurut warga setempat, serupa dengan banjir yang terjadi pada tahun 1991 dan 2001. Karenanya tak heran, warga berasumsi sendiri, bahwa banjir besar di Sampang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun sekali.

Pantauan di lapangan, lautan air hujan yang merendam Sampang cukup mengkhawatirkan. Karena debit banjir sangat tinggi. Sehingga pantas disebut bencana banjir yang cukup besar di tahun 2013 untuk wilayah Sampang.

“Banjir yang merendam kota rata-rata setinggi 1 me-

ter hingga 1,5 meter. Sebagian warga di Kelurahan Delpenang memilih mengungsi takut banjir makin besar saat nanti air laut pasang,” ujar Rahmad Kurniawan, warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Delpenang, Kecamatan Kota Sampang, Senin (08/4).

Di tempat terpisah, anggota tim Tagana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Rahman mengatakan, banjir yang menerjang Kota Sampang ini terjadi sekitar pukul 01.00 wib, Senin (08/4) dini hari. Hingga saat ini banjir terus membesar dan meluas.

“Tadi malam kami su-

dah mengumumkan melalui pengeras suara di Masjid dan Mushola, bahwa hari ini Sampang akan terjadi banjir yang cukup besar. Kami mengigatkan kepada warga untuk mengamankan benda dan nyawa mereka, sebab banjir kali ini lebih besar dari banjirbanjir sebelumnya,” tukasnya.

Sementara itu, Manager PLN Rayon Sampang, Edo Hanji Purnomo menjelaskan, padamnya aliran listrik memang disengaja, karena untuk keselamatan warga Kota Sampang, khusus di wilayah banjir yang ketinggian airnya mencapai 3 meter. “Kami sengaja memadamkan aliran lis-

trik untuk sebagaian wilayah Kecamatan Omben dan Kedungdung, dan untuk wilayah Kota Sampang kami padamkan total. Itu semua kami lakukan demi keselamatan warga Sampang, khususnya di wilayah yang terendam banjir, dari setrum listrik yang sangat membahayakan itu. Tapi kami usahakan maghrib bisa nyala lagi,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, banjir semakin meluas dan terus merendam 3 kelurahan dan 4 Desa di Kecamatan Kota Sampang. Pemkab Sampang dan Pendopo Bupati dijadikan posko darurat bencana banjir. (iam/msa/rah)

SAMPANG - Akibat air banjir yang merendam areal Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas II B Kabupaten Sampang di Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang, sebanyak 125 tahanan Sampang dipindahkan ke ruangan atas aula rutan Sampang.

Pemindahan tahanan karena rutan di kelas yang berada di bawah tergenang air setinggi 1,5 meter lebih, bahkan mencapai separuh badan orang dewasa. Ketinggian air banjir tersebut mulai datang sekitar pukul 06.00 wib, Senin (08/4).

Sejumlah tahanan satu persatu mulai dipindahkan ke aula lantai dua Rutan Klas IIB Sampang dengan penjagaan ketat oleh aparat kepolisian Polres Sampang dan dari pihak rutan Sampang, untuk memberikan rasa nyaman dan keselamatan bagi tahanan.

Kepala Rumah Tahanan (rutan) Negara Kelas II B kabupaten Sampang Supriyadi mengatakan ketinggian air banjir mulai masuk sejak pagi, akan tetapi guna untuk menghindari adanya tahanan yang tenggelam, pihak rutan langsung memindahkan para tahanan ke ruangan aula yang berada di

atas lantai dua.

“Seluruh tahanan sebanyak 125, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, semuanya kita pindahkan untuk sementara ke aula lantai dua. Akan kami kembalikan ke selnya setelah air banjir surut,” jelasnya, Senin (08/4).

Kapolres Sampang AKBP Solehan saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon membenarkan evakuasi terhadap narapida tersebut.

“Sementara ada yang dititipkan ke polres sebanyak 10 orang. Tolong semua pihak bisa kerjasama, ini rawan. Kalau air makin naik, kita evakuasi ke polres. Makanya kita jaga terus di sini (rutan). Tapi untuk sementara sudah kita borgol semua.

Kalau banjir tetap besar, bila perlu kita bawa ke Polda,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tingginya debit air yang muncul hingga meluap ke halaman rutan Sampang karena di belakang lokasi rutan Sampang merupakan lokasi daerah rendah.

Apalagi rutan Sampang yang berdekatan berjarak sekitar 15 meter dari bantaran sungai yang mengakibatlkan terendam banjir. (ryn/iam/ msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

DIPINDAH: Akibat banjir yang meredam 125 tahanan dipindahkan ke ruangan atas aula rutan Sampang Senin (08/4) kemarin.

AKIBAT BANJIR

Remaja Meninggal Tenggelam Saat Menjaring Ikan SAMPANG - Farhan (21), warga Dusun Ponjuk Kelurahan Polagan ditemukan tewas di tengah tambak sekitar jam 03 sore. Mengetahui ada korban meninggal, warga langsung berduyun-duyun mengevakuasi korban ke rumahnya. Pada mulanya korban tersebut ingin membantu temannya yang tenggelam, namun setelah berhasil membantu sahabatnya, korban justeru tergelincir dan terhanyut arus hingga tewas.

Menurut informasi yang dihimpun oleh wartawan Koran Madura, korban pergi berempat dengan temantemannya, masing-masing Tofik (15), Somad (20), dan Abduh (15). Kempatnya be-

rencana menangkap ikan di tambak yang airnya meluap akibat banjir di selatan Jalan Makbul.

Ketika Tofik dan Somad tenggelam, korban ingin menyelamatkan keduanya, namun setelah berhasil malah korban sendiri yang terhanyut oleh arus karena tergelincir. Korban tertahan arus di kelabengan (pintu air).

“Kami berencana mencari ikan dengan jaring di tambak yang airnya meluap akibat banjir. Ketika kami jatuh bersama dengan Somad, lalu Farhan (korban) berniat membantunya dan setelah berhasil lalu dia (korban) tergelincir dan langsung terhanyut arus.

Kami langsung meminta tolong kepada orang yang ada di sekitar yang juga menangkap ikan,” ujar Tofik kepada Koran Madura, Senin (08/4).

Sementara salah satu saksi yang sempat membantu korban, Abdul Ghoni (45) mengatakan ada teriakan yang berbunyi Allah-Allah.

“Saya mendengar orang berteriak menyebut nama Allah, terus saya langsung ke lokasi korban tenggelam, sekitar sekat pemisah antar tambak, saya terus mencari dari selatan hinggga utara, tiba-tiba menginjak kepala korban, lalu saya angkat, ternyata Farhan sudah tidak bernyawa lagi,” tukas Abdul Ghoni. (jun/msa/rah)

junaidi/koran madura

BANJIR MEMBAWA BERKAH: Warga dapat mengais rezeki hanya dengan mendorong mobil yang lewat baik berupa uang maupun rokok.

BERKAH BANJIR

Warga Mencari Rezeki dengan Mendorong Mobil

junaidi/koran madura

KORBAN BANJIR: Warga sedang mengevakuasi seorang remaja yang menjadi korban banjir saat menjaring ikat di tambak.

SAMPANG – Banjir tidak selamanya membawa petaka.

Memang satu-satunya jalan alternatif jalur Kabupaten Pamekasan menuju Kabupaten Bangkalan juga terendam banjir, namun kondisi banjir tersebut justeru membawa berkah bagi warga sekitar. Salah satunya, masyarakat di sepanjang Jalan Makbul dapat pekerjaan baru dengan mendorong sejumlah mobil dan kendaraan lainnya yang melintasi jalan tersebut.

Tak jarang para pengendara berbalas budi dengan memberikan lembaran rupiah kepada mereka sebagai tanda terimaksih karena telah telah menolongnya hingga terselamatkan dari banjir.

Jalur jalan alternatif dari Kabupaten Sampang menuju Kabupaaten Bangkalan juga terendam banjir. Di jalur alternatif ini dengan banjir yang besar menjadi sangat berbahaya,

karena di sisi kanan-kirinya terdapat sawah dan tambak.

Untuk menghindari resiko para pengendara yang tidak mengetahui kondisi lokasi sekitar jalur tersebut, para pengendara butuh pengawalan warga.

Bila tidak, maka pengendara kemungkinan besar akan kesulitan menemukan jalan, malah bisa-bisa kendaraannya mengarah ke sawah atau bahkan tambak sehingga bila itu yang terjadi keselamatan pengendara bisa terancam arus banjir.

Apabila ada pengemudi yang lalai bukan mustahil dirinya akan terseret oleh arus sampai ke tepi laut.

Memang tidak semua warga yang memberi jasa pengawalan atau mendorong kendaraan butuh pamrih. Mereka sebenarnya didorong dengan faktor kemanusiaan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana hal itu diakui oleh seorang warga Dusun

Semah Kelurahan Polagan yang namanya tidak mau dikorankan. “Ini atas dasar keinginan kami sendiri karena kasihan melihat para pengemudi yang melintasi jalan ini. Kalau ini tidak dijaga, maka akan besar kemunkinan banyak yang meleset dari jalan. Selain pengawalan ini, kami juga membersihkan sampah yang sangat berat. Kami tidak minta ongkos melakukan ini semua, tapi bila ada diantara mereka yang ikhlas memberi balas budi, ya kami terima. Semoga jadi sodakah dia,” tuturnya Pengendara yang melintasi jalan tersebut tidak menutup mata kepada masyarakat yang melakukan pengawalan. Tidak sedikit diantara mereka ada yang memberikan uang maupun rokok, sebagai bentuk terima kasih mereka kepada warga yang melakukan pengawalan hingga mereka berjejer di

sepanjang tepi jalan membentuk pagar betis agar pengendara tidak keluar dari area jalan.

Hal senada juga disampaikan oleh Jalaluddi (31), pemuda Madegan yang melakukan pengawalan kepada para pengemudi mobil mereka menganjurkan kepada para pengemudi supaya extra hati-hati karena arus yang semakin siang semakin deras dan air juga semakin tinggi.

“Hati hati masuk arena semakin ketimur semakin dalam dan arusnya juga semakin deras,” ucap Jalal kepada pengemudi.

Sementara itu terlihat pengendara sepeda motor yang tampak kebingungan ketika melintasi jalan tersebut karena tidak kuat dengan arus air yang deras, tak ayal warga pun segera memberikan pertolongan dengan membantu menuntun kerndaraan motornya hingga melintasi arus banjir yang membahayakan. (jun/msa/rah)

SAMPANG

7

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

KEMANUSIAAN

Solidaritas untuk Korban Banjir SAMPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meluncurkan makanan siap saji ke tiga desa yang menjadi korban banjir.

Ketiga desa tersebut adalah Desa Tanggumong, Pasean, dan Kamoning, yang penduduknya menjadi korban banjir.

Selain itu, bantuan kemanusiaan juga berdatangan dari PMI, Dinsos, dan BPD. PMI (Palang Merah Indonesia) membuat dapur umum di taman kota, Dinsos dan BPD membuka dapur umum di Jalan Semeru.

Imam mengaku akan melakukan evakuasi terhadap korban banjir yang dari desa Pangelen ke daerah kota, namun evakuasi tersebut masih menunggu perahu karet yang digunakan untuk pendistribusian makanan. ryan hariyanto/koran madura

DIRIKAN TENDA: Akibat air banjir yang melanda warga mendirikan tenda di tempat yang lebih tinggi di jalan Protokol Kabupaten Sampang.

Warga Berlindung di Bawah Tenda SAMPANG - Meluapnya air banjir yang melanda keenam kelurahan dan enam desa di Kecamatan Kota Sampang membuat sebagian warga di sekitar Jalan Imam Bonjol, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Garuda, Jalan Tengku Umar, Jalan Kenari, dan jalan lainnya mengungsi ke tempat lebih tinggi. Mereka mendirikan tenda dadakan di Jalanan Protokol.

Senin (8/4).

Terendamnya rumah warga yang sangat parah terjadi di Jalan Panglima Sudirman hingga ketinggian air mencapai 2 meter, karenanya sebagian warga mengungsikan kasur, ranjang tempat tidur, kursi, kulkas, televisi, dan barang lain miliknya ke jalan protokol. Bahkan, ketinggian air yang berada di Jalan Panglima Sudirman mencapai

lalu.

“Banjir kali ini hampir sama dengan tahun 2001 lalu Mas, karena ini rumah saya hampir gak bisa masuk lagi.

Dari tadi juga mengangkat barang rumah tangga, sebelum keluarga saya Mas. Tapi sampai siang ini saya masih belum makan,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wiwin (28), warga Jalan Garuda Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang. Ia mengatakan akibat air banjir yang meluap hingga masuk ke dalam rumahnya membuat sebagian para tetangganya harus dievakuasi.

“Saya terpaksa dirikan tenda ini karena kasian keluarga Mas. Soalnya biar bisa masak dan makan hingga air pasang

dada orang dewasa sehingga sebagian warga juga menggotong para saudara dekatnya dengan alat seadanya.

Harsis (37), warga Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang, mengatakan jika dibandingkan ketinggian banjir yang melanda saat ini masih akan sama dengan bencana banjir pada tahun 2001

JURNALIS

mencari tempat lebih tinggi dan menumpang di salah satu rumah warga.

“Kami tidak menduga air masuk kota secepat ini.

Saat balik kami sudah tidak bisa melalui jalan yang kedalamanya mencapai 3 meter,” ucap Hendri (29), salah satu wartawan media cetak di Kabupaten Sampang, Senin (08/4).

Hal senada juga dipaparkan oleh Iswantoro, terjangan bajir saat ini juga disertai dengan arus yang sangat de-

meliputi kelurahan Gunung Sekar, Rongtengah, Dalpenang, Karang Dalam, Polagan, dan kelurahan Banyuanyar, kecamatan kota Sampang.

Sementara untuk enam desa meliputi desa Gunung Maddah, Desa Panggung, Desa Pasean, Desa Tanggumung, Desa Kemoning, dan Desa Banyumas.

Di samping itu terdapat salah satu rumah roboh dan hanyut oleh genangan banjir yang melanda. Rumah yang roboh tersebut milik Pak So’im, warga Desa Tanggumung Kecamatan Kota Sampang. “Tadi juga ada satu rumah roboh milik warga Tanggumung akibat bencana banjir ini,” tandasnya. (ryn/ msa/rah)

SOLIDARITAS KORBAN BANJIR. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meluncurkan makanan siap saji ke tiga desa yang menjadi korban banjir.

PENGUNGSIAN TERGENANG AIR

Pengungsi Terpaksa Dievakuasi ke Pendopo

Lima Wartawan Terjebak Banjir SAMPANG - Berburu berita di lokasi banjir, lima wartawan, di antaranya 3 wartawan media cetak, satu wartawan media online, dan satu kameramen TV lokal terjebak banjir di Kelurahan Delpenang Kecamatan Kota Sampang. Sebelumya kelima wartawan tersebut berangkat melakukan liputan dengan ketinggian air sekitar satu meter, namun saat berbalik arah air tiba-tiba sudah setinggi 3 meter. Akibatnya lima wartawan tersebut harus

surut,” jelasnya.

Sementara itu salah satu anggota Tim Tagana Kabupaten Sampang, Moh. Slamet, mengatakan tim Tagana sudah mendistribusikan bantuan makanan sebanyak 2.000 bungkus nasi untuk para korban banjir. Pendistribusian bantuan makanan dilakukan setelah memasak yang berada di posko dapur umum di Jalan Semeru dengan dibantu beberapa warga. “Tadi sudah kita kasihkan ke korban banjir, untuk bisa dimakan sama keluarganya,” tukasnya.

Genangan air dalam bencana tersebut melanda di enam kelurahan dari enam desa di kecamatan kota Sampang. Enam kelurahan yang terendam banjir tersebut

Dampak hujan yang cukup lama dari daerah utara Kabupaten Sampang membuat air hujan menenggelamkan Sampang.

Selain di tempat langganan yang sering tergenang, air juga menggenangi Jalan Rajawali depan rumah sakit, dan depan kantor BPBD. Banyak masyarakat yang mencoba mengevakuasi ba-

rang-barangnya yang masih bisa diselamatkan.

Sekitar jam 10 pagi petugas BPBD mendistribusikan makanan kaleng siap saji sebanyak 43 kardus yang setiap kardus berisi 27 makanan kaleng dan jumlah itu didistribusikan ketiga desa dengan menggunakan mobil pick-up.

Kepala bidang BPBD mengatakan, sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan PMI, dinsos, polri dan TNI, kalau hari ini sudah diprediksikan akan terjadi banjir yang tergolong agak besar dan kami sudah mempersiapkan dapur umum di tiga tempat.

“Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait bahwa akan terjadi banjir besar seperti pada tahun 2012 silam.

Kami langsung membuka tiga tempat dapur umum di antaranya di taman kota dari PMI, di Jalan Semeru dibuka oleh Dinas Sosisal dan dari BPBD sendiri yang ada di kantor BPBD,” ujarnya.

Imam mengaku akan melakukan evakuasi terhadap korban banjir yang dari desa Pangelen ke daerah kota, namun evakuasi tersebut masih menunggu perahu karet yang digunakan untuk pendistribusian makanan.

“Kami akan melakukan evakuasi dari desa Pangilen ke kota Sampang karena jaraknya juga paling dekat dan sekarang masih fokus pada pendistribusian makanan karena kapal karet masih digunakan buat itu,” tandasnya. (jun/msa/rah)

ras. Bila tetap memaksa untuk balik ke kantornya yang ada di Jalan Rajawali, dikhawatirkan akan terseret arus.

“Untuk cari selamat kami naik ke atas genteng warga dan sampai saat ini kami hanya bisa berharap ada bantuan kapal yang bisa menjemput kami,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan kelima wartawan yang melakukan peliputan banjir ini masih terjebak dan menunggu bantuan. (iam/ msa/rah)

mahardika surya abriantokoran madura

SAMPANG - Tak hanya sebagian rumah milik warga kecamatan kota Sampang tergenang banjir. Bahkan luapan air banjir juga merendam halaman depan tempat pengungsian korban konflik SARA di Goor Tennis Indoor Sampang.

Puluhan korban konflik SARA berhamburan keluar dengan membawa tas yang mereka bawa sebelumnya karena mereka takut genangan air banjir kiriman tersebut akan masuk ke dalam Goor Tennis Indoor, tempat mereka mengungsi selama hampir satu tahun ini.

Kekhawaatiran terjadi, sekitar 10 menit genangan air langsung merendam kawasan depan Goor Tennis Indoor Sampang. Membuat para pengungsi kebingungan. Mereka tidak tahu lagi akan mengungsi kemana. Tak tahu kemana mereka akan membawa anak mereka agar selamat dari bencana banjir.

Menurut Iklil Mualli (40), salah satu pengungsi, hingga kini dirinya bersama para korban berencana akan mengungsi ke bascam salah satu relawan yang berada di perumahan Selong Permai. Sampai genangan air yang melanda di pengungsi surut. “Kita rencananya akan mengungsi ke salah satu relawan kita, hingga airnya surut,” ujarnya.

Beberapa pengungsi ber-

hamburan keluar. Mereka bertahan di depan teras, menunggu pihak dinas terkait melakukan evakuasi terhadap para korban konflik tersebut.

Namun, hingga beberapa jam menunggu, bantuan tak ada yang datang mengevakuasi mereka. Maka mereka pun langsung berinisiatif untuk menyeberang genangan air di

depan pengungsian mereka.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Imam sanusi mengatakan hingga kini pihaknya fokus terhadap pelayanan kebutuhan dasar para korban bencana banjir.

“Kita masih melakukan

pelayanan terhadap semua korban banjir yang melanda di daerahnya hingga surut,” terangnya.

Sejak pukul 11.00 wib ketinggian air yang merendam di depan Goor Tennis Indoor Sampang sudah mulai membesar, bahkan meluap hingga ke tengah jalan Wijaya Kusuma Sampang. (ryn/msa/rah)

8

BANGKALAN

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

SILPA

Anggaran Tahun 2012 Bersisa Rp 115 Miliar

Ahmat Hafid Kabag Keuangan Setdakab Bangkalan BANGKALAN - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2012 tersisa Rp 115 miliar, menurun dibandingkan tahun 2011 sebelumnya yang mencapai Rp 161 miliar.

Kabag Keuangan Setdakab Bangkalan Ahmat Hafid mengemukakan, adanya SILPA merupakan hal yang sangat wajar mengingat terdapat sejumlah proyek tahun 2012 yang petunjuk teknis (juknis) nya belum turun. Sehingga, pihaknya harus menunda pengerjaan-

nya hingga dasar hukumnya jelas. ”Itu jelas pengerjaannya melampui tahun penerimaan anggaran,” ujarnya, Senin (8/4).

Hafid menjelaskan, seperti halnya penyerapan anggaran proyek berkelanjutan pada pembebasan lahan menuju Pelabuhan Socah yang tetap dilanjutkan pada tahun ini.

Menurutnya, itu akan menambah neraca pada tahun anggaran berjalan tahun 2013. Termasuk dana bagi hasil dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang penerimaannya melampui tahun anggaran 2012.

Menurut Hafid, SILPA terkait dengan adanya beberapa variabel yang mempengaruhi neraca keuangan Bangkalan seperti efisiensi, sisa gaji, dana pembebasan lahan menuju Pelabuhan Socah, dan pelampauan penerimaan dari sektor bagi hasil dan PAD. “Jadi SILPA yang ada saat ini sebagian besar memang karena efisiensi anggaran. Di mana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ternyata lebih murah dibandingkan standard harga barang dan jasa yang ada,” ujarnya. (ori/rah)

UMKM

Dinas Koperasi Belum Sediakan Dana Hibah BANGKALAN – Sebanyak 778 koperasi dan ratusan ribu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Bangkalan dipastikan pada tahun ini tidak akan mendapatkan dana hibah. Sebab, tidak ada anggaran dari pusat yang turun mengenai bantuan itu. Kepala Dinas Koperasi Bangkalan, Moh. Musleh mengungkapkan kepastian tidak adanya dana hibah tersebut, Senin (8/4). ”Pada tahun ini tidak ada bantuan hibah kepada para pelaku UMKM. Kami hanya memfasilitasi saja,” ujar Moh Musleh.

Menurutnya, dana bantuan hibah tidak dianggarkan dalam APBD. Sehingga pihaknya hanya sebatas melakukan pelatihan pengembangan terhadap pelaku UMKM. Kalau pun ada dari pusat, lanjutnya, bantuan tersebut langsung masuk kepada UMKM yang bersangkutan melalui rekening masingmasing.

“Pengajuan bantuan men-

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu dilakukan, melalui fasilitas modal kerja bagi Koperasi dan UMKM dengan pihak perbankan dan membuka peluang iklim investasi bagi pelaku usaha,”

Makmun Ibnu Fuad

Bupati Bangkalan genai UMKM dan Koperasi, kami hanya merekomendasi saja. Tahun ini, kami mempunyai tugas untuk pendataan ulang tentang koperasi yang masih berjalan baik,” terangnya. Selain itu, pihaknya juga berfungsi sebagai pembina terhadap pelaku UMKM dan Koperasi dan fasilitator terhadap kemitraan, utamanya dengan bank UMKM. Sementara itu, dana yang masuk kepada Dinas Koperasi hanya 2,3 miliar. Anggaran tersebut langsung dari APBD, yang berfungsi sebagai penunjang peningkatan kegiatan koperasi.

Dana tersebut, menurutnya, masih relatif. Sebab,

GAGAL: Aparat Kepolisian saat menunggu kedatangan para demostran yang gagal melakukan aksi di kantor DPC PPP Bangkalan, Senin (8/4) kemarin.

doni heriyanto/koran madura

Kader PPP Tak Jadi Berdemo BANGKALAN – Rencana aksi damai Massa Koalisi Simpatisan Masyarakat (KSM) PPP Bangkalan untuk menolak hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangkalan ke DPRD setempat pada hari Senin (8/4) urung berlangsung.

Berdasarkan informasi sebelumnya, rencana aksi damai ratusan massa KSM PPP Bangkalan itu akan berlangsung di kantor partai berlambang ka’bah yang bertempat di Jalan Kartini pada pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 11.30 WIB, massa juga belum tampak. Sehingga membuat puluhan anggota Mapolres

setempat akhirnya mengosongkan lokasi kantor DPC PPP yang semula sudah dijaga ketat.

“Informasinya yang akan melakukan aksi berasal dari kader internal partai, tapi saya tidak bisa memastikan kader internal yang mana,” ungkap Wakil Ketua I Munawwar Cholil usai memastikan massa

tidak datang.

Pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Bangkalan ini menjelaskan, salah besar jika tuntutan mereka karena menilai Muscablub DPC PPP tidak prosedural dan cacat hukum.

Mereka salah alamat apabila melangsungkan aksi demonstrasinya di kantor PPP. “Begitu niat mereka demo ke sini (Kantor DPC PPP), salah alamat,” imbuhnya .

Menurut Munawwar, Muscablub yang digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jatim beberapa waktu lalu telah sesuai dengan AD/ART partai. Oleh karena itu, apa

yang telah pihaknya lakukan semuanya berlandaskan ketentuan yang ada dan tidak ada ketentuan manapun yang dilanggar.

“Silahkan sampaikan ke DPW, karena yang menggelar muscablub adalah Dewan Pimpinan Wilayah. Saya kira sudah sesuai prosedural,” paparnya Selain mengkritisi pelaksanaan Muscablub, sambung Munawwar, massa juga menuntut DPC PPP Bangkalan untuk tidak menerima pencalonan legislatif dari luar Bangkalan untuk Pileg Jatim dan Pusat. Akan tetapi, pihaknya akan mempertim-

bangkan secara hukum. Karena hingga saat ini tidak ada sebuah aturan mengenai larangan bagi calon yang berasal dari luar daerah.

“Karena hingga saat ini, belum ada aturan dari KPU yang melarang calon dari luar, mencalonkan di daerah. Jadi kita tetap akan mempertimbangkan secara hukum,” tegasnya.

Sementara itu, hasil dari Muscablub DPC PPP Bangkalan yang digelar oleh DPW PPP Jawa Timur beberapa waktu, RK Abd Latief Amin, adik mantan Bupati RKH Fuad Amin, terpilih sebagai Ketua DPC PPP Bangkalan periode 2011-2016.(dn/rah)

KRIMINAL

Penadah Motor Curian Divonis 3,5 Tahun

Moh. Musleh

Kepala Dinas Koperasi Bangkalan penggunaannya sudah disesuaikan dengan kemamapuan daerah. Oleh karena itu, untuk mendorong masyarakat dengan keterbatasan anggaran tersebut, dilakukan program kemitraan dengan bank UMKM. Namun, layak atau tidaknya memperoleh bantuan usaha bergantung dari pihak bank sendiri. “Sifatnya kita hanya merekom, agar pelaku UMKM memperoleh bantuan usaha,” pungkasnya.

Sementara itu, mengingat program kerja pemkab dalam program seratus hari kerja kepemimpinan Bupati Bangkalan meliputi Pencanangan Gerakan Mandiri membangun sarana infrastruktur ekonomi.

Peningkatan derajat ekonomi masyarakat perlu dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan pengalokasian Belanja Langsung APBD yang diprioritaskan pada urusan Pekerjaan Umum, urusan Perumahan, urusan Penanaman Modal, urusan Sosial, urusan Ketenagakerjaan, urusan Koperasi dan UKM, urusan Perhubungan dengan ditunjang oleh urusan pemerintahan lainnya.

Pelaksanaannya pun akan diwujudkan pada penyiapan tenaga kerja, dalam bentuk pendidikan dan pelatihan gratis yang ditindaklanjuti dengan penyaluran pada pasar kerja, di samping membentuk usaha mandiri.

“Pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu dilakukan, melalui fasilitas modal kerja bagi Koperasi dan UMKM dengan pihak perbankan dan membuka peluang iklim investasi bagi pelaku usaha,” kata Bupati Bangklan Makmun Ibnu Fuad, dalam penyampaian visi misi waktu lalu. (ori/ rah)

ant/m risyal hidayat

ANJING PINTAR: Pecinta anjing, Handoko Njotokusumo (57) bersama seekor anjing jantan jenis Golden Retriever bernama Ace (13 bulan) ketika berada di hari bebas kendaraan bermotor di Raya Darmo, Surabaya, Jatim. Menurut Handoko, dia kerap melatih Ace setiap hari dengan berkendara sepeda motor keliling Surabaya, yang juga untuk mengkampanyekan pemakaian helm saat mengendarai motor.

BANGKALAN - Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis pada Mad Sahid (25), warga Kecamatan Tanjung Bumi, dengan hukuman 3,5 tahun penjara karena terbukti menjadi penadah barang curian. Dalam persidangan yang digelar hari Senin (8/4), terdakwa terbukti membeli motor dari hasil pencurian.

Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis Hakim, terdakwa dikenakan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penadah. Vonis yang diterima terdakwa 3,5 bulan kurungan penjara, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 bulan kurungan penjara.

Kronologisnya berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diketahui saat Syaiful Rizal, salah seorang pencuri motor melakukan tindak pencurian terhadap sebuah motor jenis Jupiter MX tahun 2008 dengan nopol M 4711 G di kawasan Kraton Bangkalan, selang beberapa waktu setelah pencurian itu, tepatnya tanggal 27 Desember 2012 lalu, Syaiful menawarkan motor curiannya ke-

pada terdakwa.

Setelah melakukan pertemuan di kawasan Embong Miring Burneh, Syaiful menawarkan motor curiannya itu dengan harga hanya 3 juta rupiah. Kemudian terdakwa langsung merubah bentuk motor tersebut dan menggantinya dengan nopal (nopol palsu). Polisi yang telah memperhatikan keduanya lantas menangkap dan menahan mereka sehari kemudian.

Dalam keterangan yang diberikan terdakwa di muka persidangan, terdakwa mengaku mengenal Syaiful Rizal dari sebuah pertemuan di arena balap liar di kawasan Bancaran beberapa waktu sebelum penangkapan. Atas perkenalan tersebut Syaiful Rizal menawarkan sebuah sepeda motor dengan harga yang jauh dari harga pasaran.

“Jupiter MX , saat itu saya beli 2,2 juta. Syaiful Rizal bilang barang tersebut adalah motor yang kredit macet sehingga tidak dilengkapi suratsurat,” paparnya.

Berdasarkan keterangan dari terdakwa pula bahwa barang bukti yang tadinya plat M diganti menjadi plat L. Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa menjual barang tadahan kepada seseorang bernama Davis seharga Rp.2.800.000.(dn/rah)

PKPU NOMOR 7 TAHUN 2013

KPU Persilakan Pihak yang Dirugikan Ajukan Judicial Review

BANGKALAN – Hasil kunjungan anggota Komisi A DPRD Bangkalan beberapa hari lalu ke kantor KPU Pusat di Jakarta sebagai wujud respon atas peraturan KPU No 7 tahun 2013 yang dinilai kontroversi membawa harapan baru bagi anggota legislatif yang ingin terus berkarir sebagai wakil rakyat, karena dalam peraturan tersebut ditemukan celah untuk tetap menjabat hingga masa jabatan berakhir.

Menurut Sekretaris Komisi

A Siti Fathonah, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang selama ini membuat anggota legislatif resah akibat dalam peraturan tersebut memuat ketentuan tentang kewajiban pengunduran diri dari keanggotaan partai dan jabatan anggota dewan dipahami secara rigid dan kaku. Padahal, dari hasil pertemuan Komisi A DPRD Bangkalan dengan KPU Pusat dan Depdagri, sekalipun regulasi itu harus dilaksanakan, namun itu semua tergantung dari kebijakan partai dan

DPRD setempat untuk proses pengunduran diri.

“Semuanya wajib dijalankan, walaupun terkait masalah pindah partai tersebut, sebagaimana hasil kunjungan kami kemarin ke KPU Pusat. Semua itu tergantung kebijakan partai dan DPRD setempat, sebab proses pemberhentian dan PAW sendiri kan butuh waktu, sehingga masih sangat dimungkinkan jika proses tersebut selesai pada akhir periode nanti,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Fatho-

nah, KPU Pusat juga mempersilakan kepada pihak yang merasa dirugikan dengan PKPU tersebut agar mengajukan judicial review.

Fathonah meminta, kendati banyak pihak yang merasa dirugikan, hendaknya hal ini tidak terlalu dibesar-besarkan.

Baginya PKPU yang baru dirilis ini masih belum final dan menunggu hasil gugatan judicial review.

Seperti yang telah disampaikan oleh ketua Komisi A DPRD Bangkalan Shafiudin

Asmoro, beberapa hari yang lalu, hingga saat ini sejumlah anggota dewan dari berbagai daerah telah melakukan gugatan atas PKPU no 7 tahun 2013 tersebut.

Menurut politisi PKB ini, jika peraturan itu tetap dilaksanakan maka akan terjadi pergantian antar waktu (PAW) secara missal. Dengan demikian untuk antisipasi dengan melalui pengajuan yudisial review sebagai alternatif sebagaimana yang disasrankan KPU Pusat.(dn/rah)

MATARAMAN

9

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

PENANGGULANGAN GENANGAN AIR

Pemkot Bangun Drainase Termodern di Jatim

ant/zabur karuru

MENUJU PEMILU 2014: Ratusan peserta gerak jalan sehat melintas di jalan MH Thamrin saat di gelar gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil di Jakarta. Gerak jalan tersebut serentak dilaksanakan di seluruh KPU Provinsi dan KPU kabupaten se-Indonesia dalam rangka menyongsong pemilu 2014.

Anggota DPRD Harus Mundur TRENGGALEK - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mewajibkan sembilan anggota DPRD setempat untuk mundur dari parlemen apabila ingin maju kembali sebagai calon legislatif (caleg) Pemilu 2014.

Ketua KPUD Trenggalek Patna Sunu, Senin, mengatakan sesuai Peraturan KPU No 7/2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, anggota dewan aktif yang berasal dari partai non peserta Pemilu 2014 wajib mengundurkan diri.

“Jadi mereka nanti harus

mengisi formulir khusus yang berisi surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yang dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD,” katanya.

Apabila pengunduran diri tersebut masih dalam proses, maka anggota dewan yang bersangkutan wajib menyer-

ahkan surat keterangan dari pimpinan DPRD atau sekretaris dewan (sekwan).

Sunu menjelaskan, batas akhir pengunduran diri itu sampai dengan batas akhir masa perbaikan daftar calon sementara (DCS), 22 Mei. KPU bakal melakukan seleksi ketat terhadap daftar berkas masing-masing calon legislatif yang diserahkan oleh partai politik yang ada di Trenggalek.

“Sesuai dengan tahapan, mulai tanggal 9 April hingga 22 April adalah masa pendaftaran atau penyerahan daftar caleg oleh masing-masing

parpol, kemudian berkas itu akan kami verifikasi,” ujarnya.

Apabila dalam verifikasi tersebut masih ditemukan anggota DPRD dari parpol non peserta pemilu yang masih belum mengajukan pengunduran diri, maka KPU Trenggalek akan memberikan dua pilihan, yakni mundur dari DPRD atau dicoret dari daftar calon legislatif.

Patna Sunu menambahkan, aturan yang mewajibkan pengunduran dari juga berlaku untuk anggota dewan yang berasal dari peserta Pemilu 2014, namun yang

bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai lain.

Sesuai daftar keanggotaan di DPRD Trenggalek, terdapat sembilan anggota dewan yang berasal dari partai non peserta pemilu 2014.

Kesembilan anggota tersebut terdiri dari empat orang dari PKNU (Aripin, Mohammad Nur effendi, Ahmad Jauhari, Agus Widiyanto), dua orang dari PDP (Suparmono dan Yugro Hariyanto), dua orang dari Partai Patriot (Imam Musirin dan M Husni Tahir Hamid), serta seorang dari PPRN (Suyono).(ant/rah)

FENOMENA MUSIM

Nelayan Pasang Kuda-kuda Menjelang Musim Panen Ikan TRENGGALEK - Laiknya prajurit yang bersiap menghadapi perang, hampir semua nelayan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, saat ini sibuk mempersiapkan peralatan tempur seperti perahu dan jaring, menyambut datangnya musim panen ikan.

Mereka bahkan berani bertaruh utang hingga ratusan juta rupiah demi menggapai mimpi meraup untung maksimal.

Perumpamaan di atas rasanya tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkan suasana perkampungan nelayan di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Bagaimana tidak, hampir sepanjang jalan menuju kawasan pelabuhan pemandangannya melulu aktivitas nelayan jaring raksasa sejenis pukat harimau atau memperbaiki kapal-kapal mereka yang rusak ataupun sekadar berjemur di bawah geladaknya.

Uniknya, kegiatan itu dilakukan serempak. Hampir semua nelayan melakukan kegiatan serupa. Mereka seolah kompak tidak berlayar ke tengah laut untuk mencari ikan.

Memang ada satu-dua yang nekat mencari peruntungan, namun biasanya tidak jauh dari area kolam labuh kapal.

Selain faktor cuaca yang memang belum mendukung, rata-rata nelayan yang sudah fasih dengan tanda-tanda alam liar lautan lepas ini tahu betul jika ikan belum akan muncul ke permukaan, setidaknya hingga kisaran akhir April atau awal Mei. “Lebih baik memperbaiki kapal untuk persiapan menyambut musim ikan sebulan lagi daripada nekat melaut sekarang

jungan, Gunawan. Ia bahkan berani mengajukan pinjaman modal usaha hingga Rp 150 juta dengan alasan untuk memperbaiki dua kapal ikannya yang rusak.

Uang itu nyatanya tidak digunakan seutuhnya untuk kepentingan perbaikan kapal, namun sebagian lain dia gunakan untuk kepentingan pribadi lain, seperti untuk biaya politik pencalonannya sebagai kepala desa serta tambahan uang muka pembelian mobil jenis mini bus tahun 2011.

KESEHATAN NELAYAN: Sejumlah nelayan menarik jaring pukat di sekitar Pulau Rambut. tetapi tidak membawa hasil,” ujar Mulyono, salah seorang nelayan di Pantai Cengkrong, tak jauh dari Pelabuhan Prigi.

Di kalangan nelayan Prigi, naluri melaut mereka sangat tajam. Tidak hanya dalam hal menghitung waktu yang tepat untuk melaut, mereka juga bisa memprediksi periodeisasi waktu kapan air laut mengalami pasang maupun surut.

Pinjaman Modal Pinjaman modal salah satu fenomena menarik yang mengiringi gegap-gempita masyarakat nelayan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi setiap menjelang musim panen ikan adalah kebiasaan mencari pinjaman modal.

Tidak tanggung-tanggung, sebagaimana pengakuan sejumlah nelayan, mereka bisa mencari pinjaman modal hingga puluhan juta rupiah

atau bahkan ratusan juta rupiah.

Besarnya pinjaman tidak melulu sama, bergantung kemampuan (ekonomi) masingmasing nelayan.

Bagi yang sudah besar dan memiliki kapal jenis slerek atau porse seine, mereka bisa mengajukan pinjaman hingga ratusan juta rupiah.

Sementara yang hanya memiliki kapal kecil atau sekadar awak kapal (ABK), mereka biasanya mengajukan pinjaman antara Rp 5 juta hingga Rp 50an juta.

Kepercayaan diri mereka seolah langsung membumbung setiap kali musim panen ikan menjelang.

Ekspektasi berlebihan terhadap pendapatan puluhan juta hingga ratusan juta dalam satu kali berlayar (untuk jenis kapal slerek atau porse seine biasanya sekali berlayar membutuhkan waktu 3-5 hari)

ant/zabur karuru

membuat mereka mengabaikan risiko pembengkakan nilai utang mereka akibat pemberlakuan bunga pinjaman secara tidak wajar/berlebihan.

“Kebutuhan setiap menjelang musim tangkap ikan memang sangat banyak, terutama untuk membeli ataupun sekadar memperbaiki jaring serta kapal-kapal yang mengalami kerusakan,” kata Sobirin, salah seorang nelayan asli Prigi.

Mantan tentara yang kini mencurahkan hidupnya untuk melaut ini mengaku menginvestasikan dana sekitar Rp 100 juta untuk membuat kapal baru.

Modalnya, selain dari tabungan pribadi beserta istri, ia mengaku mengajukan pinjaman ke salah satu bank swasta nasional sekitar Rp 50 juta.

Hal serupa dilakukan pengusaha kapal ikan asal Mun-

Hasil Melaut Sebagaimana penjelasan Mulyono dan Sobiri, ia mengungkapkan satu unit kapal slereknya bisa menghasilkan uang hingga kisaran Rp50 juta untuk sekali berlayar dengan asumsi tiga hari perjalanan pergi-pulang (PP) dan tangkapan maksimal.

“Kalau musim ikan satu kapal saya bisa mengangkut ikan hasil tangkapan hingga seluruh geladak penuh. Volumenya tidak pasti, tapi bisa mencapai 100-an keranjang ikan. Sejauh harganya bagus ikan tidak rusak (membusuk), hasil kotornya bisa puluhan juta,” jelasnya.

Tentu saja gambaran hasil tangkapan ikan itu masih terlalu umum atau berdasar hitungan pendapatan kotor.

Setelah dipotong biaya solar dan hasil tangkapan dibagi untuk upah nahkoda, anak buah kapal, dan kuli angkut di pelabuhan, pemilik kapal seperti Gunawan dan Sobirin masih bisa memperoleh bagian sekitar 50 persen. Artinya, keuntungan bersih pemilik kapal dalam satu kali berlayar bisa mencapai sekitar Rp 25 juta. (ant/rah)

MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat membangun drainase termodern di provinsi ini yaitu jacking system, untuk mengatasi banjir yang selalu menggenang ketika musim hujan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawas Bangunan Kota Malang Dr Jarot Edi Sulistyono, Senin, mengatakan sistem ini sudah diterapkan di Bali dan Jakarta. Sementara di Jatim baru akan diterapkan di Malang.

“Pertengahan tahun ini sudah mulai digarap. Saat ini masih dilakukan kajian mengenai detail perencanaannya (DED) serta alokasi anggaran untuk menggarap proyek tersebut,” katanya.

Sistem jacking yang rencananya sepanjang 1.400 meter tersebut dengan membuat drainase melalui pengeboran di dalam tanah sebelum dipasang “boxculvert”. Lubang drainase nantinya mencapai dua meter kali 2,5 meter.

Proyek tersebut merupakan tahap awal untuk mengatasi banjir di lima titik terparah, yakni banjir di Jalan Galunggung, kawasan Gading Kasri, Jalan Pulosari, kawasan Dieng serta jalan menuju Kelurahan Pisang Candi.

Ia mengakui, anggaran untuk proyek tersebut memang cukup mahal, namun hasilnya bisa maksimal

untuk mengatasi banjir di daerah itu, bahkan cakupan sistem jacking itu juga akan diperluas hingga di sejumlah titik langganan banjir.

Lebih lanjut Jarot mengatakan, anggaran proyek akan diajukan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2013. Nominalnya mungkin lebih dari Rp70 miliar.

Menurut Jarot, dengan adanya sistem tersebut, air yang menggenang di lima titik langganan banjir itu akan teratasi karena air akan dialirkan ke Kali Metro melalui drainase.

Ia menegaskan, meski sistem itu pembangunann harus dilakukan di bawah tanah, dipastikan tidak akan mengganggu arus lalu lintas.

Menanggapi rencana pemkot tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Choirul Amri menyatakan dukungannya, bahkan jika sistem itu terbukti mampu mengatasi banjir di Kota Malang , maka sistem tersebut perlu diterapkan di kawasan lain yang juga menjadi langganan banjir.

“Kami berharap sistem ini segera direalisasikan dan jika berhasil, drainase itu diharapkan tidak hanya berfungsi untuk pembuangan air, tapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang bersentuhan dengan air,” kata politisi dari PKS tersebut.(ant/ rah)

DAMPAK BANJIR

Lima Warga Dievakuasi ke Rumah Sakit MADIUN - Sebanyak lima orang korban banjir kiriman di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dievakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat ke rumah sakit.

Petugas BPBD Kota Madiun, Janus, Minggu malam, mengatakan bahwa lima korban banjir tersebut adalah seorang yang sudah lanjut usia, seorang balita, dan tiga orang dewasa.

“Para korban itu dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis, namun setelah itu keadaan mereka membaik dan dibawa ke rumah saudara masing-masing,” ujar dia.

Menurut Janus, kelima korban tersebut dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sakit dan dalam kondisi kedinginan.

Selain itu, ketinggian air di dalam rumah mereka sudah mencapai sekitar 50 sentimeter atau setengah meter.

Petugas gabungan dari BPBD, PMI, tim relawan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun hingga Senin dini hari masih bersiaga guna mengantisipasi ketinggian air bertambah.

Wali Kota Madiun Bambang Irianto membenarkan adanya lima orang warganya yang dievakuasi ke rumah sakit. Namun ia mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi kelima orang tersebut.

“Sudah dievakuasi ke rumah sakit dan ditangani oleh petugas medis. Informasinya sudah membaik,” ujar Bambang saat memberikan bantuan makanan kepada korban banjir di Kelurahan Rejomulyo.

Menurut Wali Kota, pihaknya telah memberikan sejumlah bantuan awal kepada para korban banjir.

Bantuan tersebut antara lain berupa makanan siap saji, mi instan, dan nasi bungkus.

“Kami juga akan mendirikan dapur umum di kantor

Kecamatan Kartoharjo untuk memasok logistik bagi para korban banjir. Selain itu, saya meminta petugas BPBD dan pihak terkait untuk memantau perkembangan banjir tersebut,” kata dia lagi.

Banjir kiriman dari lereng Gunung Wilis dan Ponorogo telah merendam ratusan rumah warga pada empat kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, setelah hujan deras mengguyur wilayah setempat, Minggu (7/4).

Empat kelurahan yang terkena banjir adalah Kelurahan Rejomulyo, Kelun, Tawangrejo, dan Klegen. Ketinggian air bervariasi antara setinggi lutut orang dewasa hingga pinggang orang dewasa.

Para korban itu dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis, namun setelah itu keadaan mereka membaik dan dibawa ke rumah saudara masing-masing,”

Janus

Petugas BPBD Madiun Data BPBD Kota Madiun mencatat jumlah rumah warga yang terkena banjir mencapai 500 rumah lebih. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah lagi karena masih terus didata.

Kelurahan paling parah terkena banjir adalah Rejomulyo. Hingga Minggu (7/4) pukul 23.00 WIB, ketinggian air masih bertahan.

Meski demikian, kebanyakan warga memilih tetap bertahan di rumahnya sambil menjaga barang milik mereka, dan bersiaga mengantisiasi banjir susulan. (ant/ rah)

10 HARI KEDUA APEC

Tingkatkan Status CTTF Menjadi Working Group

Philipus: BPKP Tidak Memiliki Kewenangan untuk Mengaudit SURABAYA– Indikasi oknum intelektual di belakang layar sebagai dalang utama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Lab Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang (UM), nampaknya semakin kuat.

WORKING GROUP. Dihari Ke-2 APEC menghasilkan kesepakatan peningkatan CTTF dari Task Force menjadi Working Group, Senin (8/4) kemarin SURABAYA- Counter Terorism Task Force (CTTF) yang merupakan salah satu rangkaian Second Senior Officials Meeting Asia-Pacific Economic Cooperation (SOM II-APEC), menelurkan kesepakatan dalam bentuk peningkatan status CTTF dari task force (gugus tugas) menjadi working group (kelompok kerja). Kesepakatan yang disetujui 17 delegasi tersebut akan diajukan secara resmi pada akhir pertemuan SOM II-APEC, 21 April nanti.

Dikatakan Head Deputy of Counter Terorism Task Force (CTTF) APEC 2013, Harry Purwanto, peningkatan status tersebut akan mendorong efektifitas kerjasama negara kawasan AsiaPasifik dalam mencegah gangguan terorisme pada aktifitas perdagangan.

“Mandat kerja CTTF dalam bentuk gugus tugas harus diperpanjang setiap dua tahun sekali, sedangkan dalam bentuk working group hanya perlu diperpanjang lima tahun

LINTAS JATIM

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

sekali. Sehingga para anggota akan lebih praktis dalam melakukan pembahasan materimateri kontra terorisme,” kata dia dihadapan forum APEC 2013 di Surabaya, Senin (8/4/2014) kemarin.

Menurut dia, peningkatan tersebut, rencananya paling lambat akan disetujui pada forum SOM III–APEC, berikutnya di Medan. “Pengajuannya harus disetujui oleh seluruh anggota yang terdiri dari 21 negara, sedangkan empat anggota yaitu Thailand, China, Hongkong, China dan Jepang tidak hadir dalam pertemuan ini,” terang dia.

Mereka telah berjanji akan mengikuti hasil-hasil pertemuan yang dibahas dalam inter session forum, bila nanti disetujui atau setidaknya tidak muncul dissenting opinion, maka pada Mei nanti akan disetujui secara resmi forum CCTF, untuk selanjutnya disahkan pada kesempatan berikutnya di Medan, pertengahan Juni nanti. (kas)

Ini setelah saksi ahli dalam persidangan lanjutan mengungkapkan keahliannya saat memberikan keterangannya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (8/4).

Sebelumnya, Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Mindo Rosalina Manulang, membeberkan sejumlah fakta, jika dalam kasus tersebut dirinya pernah bertemu dengan Rektor UM Prof. Dr Suparno.

Lebih mengejutkan, saat Clara Mauren, staff Rosalina mengaku pernah mengirimkan sejumlah dana panas ke Malang dengan tujuan Suparno, Pembantu Rektor II Rofiudin dan Anggota DPRD Malang Subur Triono, dengan jumlah yang bervarian. Namun kemudian dibantah oleh Suparno, Subur Triono dan Rofiudin yang dihadirkan dalam sidang.

Dalam persidangan kemarin, saksi ahli yakni Prof Pilipus Hadjon, pakar hukum administrasi yang juga dosen di sejumlah universitas negeri ternama, menjelaskan jika terdakwa terindikasi tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya. Ini terlihat dari BAP yang menyebutkan jika permasalahan muncul kala

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah badan yang melakukan verifikasi keuangan di UM. Semakin menarik kala Pilipus justru menegaskan jika kasus ini menjadi salah lantaran yang diseret ke menjadi pesakitan justru adalah panitia yang telah diaudit oleh BPKP. Baginya, berdasarkan Keputusan Predisen Nomor 64 Tahun 2005, BPKP hanya berhak melakukan pengawasan, bukan memeriksa.

“Dalam Kepres tersebut telah dijelaskan jika BPKP merupakan lembaga non departemen yang tugasnya melakukan pengawasan dan pembangunan,” katanya, di muka sidang.

Terkait kesalahan BPKP yang dimaksud, Pilipus menegaskan bila BPKP tak miliki legalitas karena lembaga resmi yang berhak melakukan audit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, Ia dengan serta membawa berkas untuk dibandingkan antara fungsi BPK dan BPKP. Dimana dalam keterangannya, BPK setelah melakukan audit akan segera menyusun audit lanjutan yang disebut investigasi. Hasil dari investigasi, lantas disusun dalam se-

buah kesimpulan yang diperuntukkan bagi negara untuk menjerat oknum yang menyalahgunakan wewenangnya.

“Kalau BPK yang melakukan audit, semua lembaga pemerintahan harus percaya, karena BPK miliki akses berdasarkan peraturan presiden yang telah ditetapkan sebelumnya,” terangnya.

Indikasi kasus ini dipaksakan, lebih kuat setelah Pilipus mengetahui jika pada 2012 lalu, ternyata BPK pernah melakukan audit dan dinyatakan nihil. Sayang, penyidik tak lantas percaya begitu saja dan mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan audit ulang dan ditemukan unsure merugikan negara.

“Sekali lagi saya tegaskan.

Yang saya tahu, BPKP telah melakukan kesalahan dengan melanggar Kepres tentang fungsinya melakukan pengawasan. Ini menjadi lebih salah ketika BPKP ternyata melakukan audit bukan pada system, melainkan berkas,” tutupnya.

Ya, keterangan Pilipus memang pernah terungkap di persidangan. Pekan sebelumnya, Setia Basuki, tim dari BPKP didatangkan sebagai saksi ahli dari JPU untuk memberatkan terdakwa Handoyo, Abdullah Fuad dan Sutoyo yang menjadi terdakwa dalam kasus itu. Sayang, BPKP justru membuka ‘borok’ dengan mengungkapkan jika audit yang dilakukan pihaknya berdasarkan dari Berita Acara Perkara (BAP) yang be-

rasal dari kepolisian, bukan terjun langsung di lapangan.

“Berdasarkan BAP yang kami terima, terdapat indikasi kerugian negera yang telah dilakukan PPK panitia pengadaan alat di F-MIPA UM, yang mulia,” jelas Basuki, pekan lalu.

Akibatnya, dari keterangan saksi ahli itu, majelis menyepakati pekan depan akan diadakan konfrontir antara Mindo Rosalina Manulang, Clara Mauren, Prof. Suparno, Rofiudin dan Subur Triono. Ini untuk membongkar dugaan jika aliran dana ternyata tidak lari kepada tiga terdakwa, melainkan pihak lain yang mestinya bertanggungjawab.

Namun, JPU L. Indahwati dan Rustiningsih sebelumnya sempat menolak dengan agenda itu. Keduanya mengaku memiliki banyak bukti yang menegaskan jika ketiga terdakwa telah melakukan kesalahan selama menjabat sebagai panitia pengadaan UM. “Tetap anda harus mendatangkan kelima saksi sebelumnya untuk dikonfrontir. Agar jelas kasus ini,” tegas Hakim Ketua Antonius Simbolon.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, Sudiman Sidabukke menegaskan jika dalam keasaksian sebelumnya, Yulianis Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, telah menjelaskan jika dana RP 14,9 miliar sebagian besar lari ke dalam keuangan perusahaan pimpinan Grup Permai itu.

Yulianis bahkan menolak jika ada bagi-bagi anggaran miliaran rupiah kepada ketiga terdakwa.

“Ini lucu, karena dalam tanda terima, disebutkan jika terdakwa terima uang 35 juta.

Padahal dalam tanda terima lain, seperti Subur, Suparno dan Rofiudin, juga terima uang dengan jumlah yang lebih besar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Abdullah Fuad, Sutoyo dan Andoyo (ketiganya dosen di UNM) didudukkan sebagai pesakitan karena diduga melakukan mark up dana proyek pengadaan peralatan laboratorium di F-MIPA UNM Malang, 2009 lalu. Berdasarkan dakwaan, Abdullah dan Sutoyo didapuk menjadi panitia proyek berdasarkan SK yang diterbitkan Rektor UNM, Prof. Dr H Suparno.

Di SK juga disebutkan nama Andoyo sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Kendati pengeluar SK, hingga kini Rektor UM belum terjamah.

Dana keluar pada April 2009, berasal dari DIPA UM nomor 0514.0/999-06.1/-/2009, sebesar Rp 46.531.360.000 untuk pembelian 66 item barang.

Sebagai panitia, Abdullah dan Sutoyo disebut-sebut menerima fee dari PT Anugerah Nusantara, rekanan proyek milik Nazaruddin, sedikitnya Rp 20 juta – Rp 25 juta. Proyek ini juga sarat korupsi karena harga barang yang direalisasikan jauh lebih murah dari harga pasaran. (kas)

KEBAYA PADUAN BUDAYA

PENYAKIT MASYARAKAT

Polisi Ungkap Perjudian Dadu Dinoyo SURABAYAKepolisian Sektor Sawahan Surabaya berhasil membongkar dan menggerebek arena judi dadu dikawasan Jalan Dinoyo Surabaya.

Petugas berjasil mengamankan tujuh orang penjudi yang sedang asyik bermain dan menjadi target operasi.

Mereka adalah Suparman (47) warga Jl Dinoyo yang bertindak sebagai bandar.

Sedangkan enam penomboknya, Lukas Catur Moelyoharjo (39) warga Pakis Gunung I-B; Mujianto (41) asal Jl Dinoyo Sekolahan; Amri Prasetyo (27) warga Dinoyo Sekolahan; Heri Susanto (28) asal Dinoyo Alun-alun; Dicky Lesmana (26) warga Dinoyo Baru; dan Arvin Hendy Septiano (26) juga tinggal di Dinoyo Sekolahan.

“Mereka ini digrebek saat bermain di pinggir jalan Dinoyo Sekolahan. Selain tujuh penjudi, petugas juga menyita seperangkat alat judi dadu serta uang taruhan sebanyak Rp 334 ribu,” ungkap Kapolsek Sawahan, Kompol Manang Soebekti, Senin (8/4) kemarin.

Terungkapnya kasus judi bola dadu tersebut, Kata Manang, berdasarkan infor-

masi dari masyarakat yang mengeluh akan keberadaan arena judi yang kerap menjadi sarana keonaran diwilayah tersebut “ Dari informasi warga akhirnya kami telusuri dan mendapati 7 tersangka,” kata dia.

Diakui Manang, penggerebekkan tersebut sudah tercium lebih dulu oleh para pemain judi, padahal selain ke tujuh tersangka masih banyak lagi penjudi yang berhasil kabur saat digerebek. “ Sebetulnya ada penjudi lain.

Akan tetapi, saat kami sergap keburu kabur. Dan kini identitas sudah kami kantongi dan akan melakukan penangkapan,” ungkap dia.

Sementara, saat diperiksa petugas Suparman, salah seorang pemain judi yang tertangkap mengaku setiap kali buka arena perjudian, dia bisa mendapatkan keuntungan Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Namun, kata dia, namanya judi tidak selalu beruntung ia pun pernah merasakan kekalahan hingga menjual beberapa prabot rumah tangganya. “ Saya juga pernah bangkrut,” kata dia. (mag/kas).

UNGKAP. Tujuh tersangka beberkan alat bukti berupa dadu dan sarana judi dihadapan Kapolsek Sawahan, Kompol Manang Soebekti, senin (8/4) kemarin

KEBAYA ASAL SURABAYA. Dua model mengenakan kebaya paduan beberapa budaya karya desainer asal Surabaya, Ayok Dwipancara, di rooftop Royal Plasa Surabaya, Senin (8/4).

Kebaya bertemakan ‘Angin Barat-Angin Timur’ tersebut, terinpirasi oleh beragam budaya Nusantara, yang juga terpengaruh oleh budaya Eropa, India dan China.

JELANG UNAS 2013

PERANGKAT PEMILU

KPU Siapkan Software DP4 SURABAYA – Tak ingin kembali diprotes seperti Pemilihan Gubernur (pilgub) Jatim 4 tahun lalu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Jonathan Judianto membenarkan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan perangkat lunak atau software khusus Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Perangkat ini, ungkapnya, berguna untuk memonitor daftar pemilih dan bentuk antisipasi adanya pemilih ganda di Provinsi Jatim. “untuk persiapan ini, kami akan membentuk tim ahli informasi dan tekhnologi (IT) untuk meneliti data pemilih. Diharapkan agar tidak terjadi sengketa suara dalam pemilihan gubernur nanti,” papar Jonathan Senin (8/4/2013).

Diterangkan pria yang akrab disapa Jo ini, sebenarnya tidak hanya tahun ini ada software khusus tersebut. “pilgub lalu bahkan sampai pemilihan presiden pun

software ini digunakan,” urainya.

Sayangnya, disinggung mengenai tudingan bahwa pada Pilgub lalu mantan calon gubernur Khofifah mengaku masih menemui kecurangan dalam data pemilih, seperti ditemukannya 5 juta pemilih bernama Kartono yang beralamat tidak jelas, Jonathan bungkam.

“Potensi pemilih ganda di Jatim masih terjadi lantaran proses Elektronik KTP (e-ktp) belum rampung.

Makanya kami menyiapkan alat yang dapat membaca daftar pemilih. Perangkat itu dapat memberikan informasi nama ganda yang masuk dalam DP4,” jelasnya seraya menambahkan bahwa nantinya nama ganda tersebut tidak akan dicoret melainkan akan diverifikasi terlebih dahulu hingga ke tingkat kabupaten kota. Bila informasinya tidak benar maka KPU akan mencoret nama tersebut sebelum memasukkan nama ke daftar pemilih tetap. (neu)

Dindik Jatim Diminta Lebih Komunikatif SURABAYA – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Nur Muhidin meminta Dinas Pendidikkan (Dindik) Jatim supaya melakukan koordinasi yang baik menjelang Ujian Nasional yang akan dimulai 15 April mendatang . Hal itu , dikarenakan masih banyaknya persoalan yang didapati dari beberapa daerah yang secepatnya membutuhkan perhatian pihak pihak terkait, seperti Bojonegoro dan Probolinggo yang terancam tidak bisa mengikuti UNAS. .

“Masalah banjir di Bojonegoro dikhawatirkan memberikan dampak yang serius bagi persiapan pelaksanaan Unas disana. Sementara berdasarkan laporan, beberapa sekolah di Probolinggo kekurangan kelas atau lokal yang akan digunakan untuk pelaksanaan Unas,”Jelas dia diruang kerjanya, senin (8/4) kemarin.

Pelaksanaan Unas dengan situasi seperti itu, Kata Nur Muhidin, dikhawatirkan bisa membawa dampak buruk bagi kondisi psikologis para pe-

serta unas. “Diharapkan, pelaksanaan ujian bisa tetap berjalan lancar meski dalam kondisi kurang mendukung,” papar Nur seraya menambahkan bahwa secara teknis pelaksanaan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun di beberapa kesempatan menegaskan hingga saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan di tiap daerah demi kelancaran pelaksanaan Unas.

Sebelumnya, dalam menghadapi persiapan Unas, Pemerintah berharap semua pihak bisa bersama-sama memberikan solusi untuk persoalanpersoalan yang ada. Misalnya, Pemprov Jatim dapat merekomendasi tempat alternatif yang nyaman dan kondusif bagi para peserta ujian dari Bojonegoro dan Probolinggo. Selain itu, pelaksanaan Unas di Derah-daerah tersebut pun perlu diawasi secara khusus. (neu/kas)

LINTAS JATIM

11

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

PILGUB JATIM

KACAMATA UNTUK GURU

KPI Desak KPU Jatim Atur Iklan Kampanye SURABAYA – Geliat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2013 mulai terasa. Di Surabaya muncul sejumlah spanduk yang mendukung pasangan incumbent.

Curi-mencuri start kampanye menjadi hal yang amat sensitif. Namun pada dasarnya, yang lebih berbahaya bukanlah mencuri start dalam artian waktu, tetapi mencuri start dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang seakanakan tidak mencuri start.

Oleh karena itu, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Donny Maulana Arif mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur segera menyusun definisi yang jelas terkait kampanye dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur.

Dari pengertian kampanye, kata dia, sebagai alat propaganda partai politik maupun calon gubernur yang memanfaatkannya untuk menggelar kampanye di berbagai media.

“Saat ini sudah mulai masuk tahapan pilgub, padahal KPU belum menjelaskan definisi kampanye yang jelas,” ujarnya.

Donny mengakui, dalam undang-undang penyiaran, definisi kampanye memang tidak rinci.

“Dalam UU hanya disebut-

kan, kampanye itu jika melibatkan massa banyak, terus mengajak untuk memilih.

Tapi kalau iklannya hanya berupa kegiatan dan tidak melibatkan massa banyak, apa itu masuk kampanye harus masuk tapi karena UU tidak mengatur ya banyak yang melanggar,“tegasnya.

Untuk diketahui, dalam pasal 72 UU No12 tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar perundang-undangan.

Sementara pasal 75 (2) UU Pemilu tidak melarang presiden, wapres, menteri, gubernur, bupati, dan walikota untuk berkampanye.

Selain definisi kampanye, KPU juga diminta memberikan batasan terkait iklan kampanye misalnya beberapa kali maksimal harus diatur.

“Rencananya kami akan bikin MoU dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, sehingga bisa satu suara terkait definisi ini,” pungkasnya. (ara)

PENGELOLAAN TOW

Satgas Khusus TOW Lakukan Sweeping SURABAYA – Kabar akan “Kami membantu kebiadanya sweeping dari Satuan jakan Pemerintah kota, jadi Tugas (Satgas) Khusus ben- kami tetap pada pendirian setukan Paguyuban Pekerja mula,” kata Supari.

Terminal Tambak OsowilanDari hasil pantauan digun (PATO) kepada bus Antar lapangan, sampai saat ini, Kota Antar Provinsi (AKAP) belum ada tanda-tanda jika maupun Angkutan Kota bus AKAP maupun AKDP via Dalam Provinsi (AKDP) yang Pantura akan masuk TOW. Hal melewati jalur Pantai Utara ini diungkapkan oleh salah (Pantura), untuk memaksa satu pedagang di TOW, Parmereka masuk Terminal di. Dirinya mengatakan, jika Tambak Osowilangun (TOW) kondisi TOW masih sepi septampaknya bukan sekadar erti biasanya. “Ya, hanya angisapan jempol belaka. kot dan bus kota itu saja yang Hal ini karena sampai masuk ke TOW,” kata Pardi. tenggat waktu atau deadline Senin (8/4). yang diberikan Pemerintah Dirinya juga mengharapKota (Pemkot) Surabaya, ke- kan, jika persoalan ini segera pada seluruh awak bus AKAP diselesaikan, karena selain dan AKDP via Pantura untuk berimbas pada penumpmasuk TOW tidak tereal- ang, dirinya juga khawatir isasi. Padahal deadline Pem- jika nantinya akan terjadi kot tersebut berakhir pada, gesekan fisik antara Satgas Senin (8/4) pukul 24.00 wib. Khusus dengan para awak Artinya, semua bus AKAP bus AKAP maupun AKDP via dan AKDP via Pantura.

Pantura harus “Demo bemasuk TOW muberapa waktu lai Selasa (9/4) lalu kan sudah pukul 00.00 banyak penumpwib, jika tidak ang bus dan anJika sampai Satgas Khusus gkot yang keledeadline yang yang mayoritas ditentukan Pemkot leran, jadi hal dari Paguyuban jangan tidak terealisasi, serupa Pekerja Angkuterulang lagi, pihaknya akan tan akan melkhawatirnya jika melakukan akukan sweepdemo lagi kesweeping kepada jadiannya akan ing tersebut. bus AKAP dan Satgas Khulebih parah” sus ini akan AKDP via Pantura, harap dia. tetap menjalankarena sikap ini kan niatnya unDishub: Satgas sudah menjadi tuk melakukan Tidak Punya keputusan sweeping bus Kewenangan paguyuban.

AKAP dan AKDP Sementara via Pantura. itu, Kepala DiBahkan, untuk nas Perhubunmemperkuat gan (Dishub) Supari pemberlakuan Kota Surabaya Sekretaris PATO deadline itu, Eddi mengataratusan awak kan, pihaknya bus AKDP akan tidak mempermelakukan aksi unjuk rasa soalkan isu atau kabar sweepdengan memarkir busnya di ing yang akan dilakukan halaman TOW, Selasa (9/4) Satgas Khusus TOW. Karena besok. menurutnya, Satgas KhuHal ini diungkapkan oleh sus TOW tidak mempunyai Sekretaris Paguyubuan Ang- hak atau kewenangan untuk kot dan Pedagang TOW, Su- melakukan hal tersebut. Bahpari. Dirinya mengatakan, jika kan, dirinya menegaskan jika sampai deadline yang ditentu- sweeping itu terjadi, petugas kan Pemkot tidak terealisasi, yang ada di terminal maupun pihaknya akan melakukan penegak hukum di Surabaya sweeping kepada bus AKAP akan menangkap mereka. dan AKDP via Pantura, karena “Mereka (satgas PPA) tak sikap ini sudah menjadi kepu- punya kewenangan untuk tusan paguyuban. Sebab, Wa- melakukan sweeping. Selikota Surabaya sudah tegas mua aturan yang ada sudah menyatakan semua bus AKAP jelas, kalau sweeping itu pantura wajib masuk ke TOW, dilakukan, maka langsung tapi faktanya hal itu tidak ter- kami tindak dan tangkap,” wujud lagi. tegasnya. (wan)

3.000 KACAMATA GRATIS. Seorang perempuan mengikuti pemeriksaan mata, saat program ‘3000 Kacamata Gratis’ di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya, Senin (8/4).

Program kacamata gratis hasil kerjasama YDSF Surabaya dan Optik Nusa Group tersebut, bertujuan untuk membantu para guru ngaji dan sekolah madrasah yang memerlukan kacamata dalam aktivitas mengajar, namun terbentur biaya untuk membeli.

Tokoh Adukan Investor PTB ke Presiden dan DPR SURABAYA – Para pedagang Pasar Turi Surabaya akhirnya melaporkan PT Gala Bumi Perkasa selaku investor pembangunan Pasar Turi Baru (PTB) ke DPR RI karena dinilai telah mendzolimi para pedagang yang hampir 75 persen warga keturunan Madura.

Perusahaan milik Henry J. Gunawan tersebut secara sewenang-wenang telah melakukan perubahan jenis barang dagangan tanpa berkoordinasi dengan para pedagang dan juga merubah layout atau desain bangunan. Selain itu, para pedagang juga tidak diberi kwitansi pembayaran cicilan stan serta tidak mempunyai kepastian deadline dan kapan proses pembangunan PSB selesai.

Koordinator Majlis Pedagang Pasar Turi Surabaya, Kemas A Chalim kepada Koran Madura kemarin mengungkapkan, pihaknya sudah kehabisan cara untuk mengingatkan kontraktor nakal tersebut. “Hak-hak kami dilanggar. Karena itu, kami mengadu ke para ulama dan tokoh masyarakat Madura, agar mengawal perjuangan kami,” kata Kemas.

Pengaduan mereka diterima para ulama Madura.

Bersama ulama dan tokoh Madura, para pedagang ini kemudian mengadukan Gala Bumi Perkasa ke Presiden dan DPR RI. Para ulama yang mendampingi para pedagang

tersebut antara lain KH. Nurudin A Rahman, KH. Mahrus Abd. Malik, Ketua Umum Ikatan Keluarga Madura Indonesia RH. Ali Badri Zaini, Ketum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Jatim H. Achmad Zaini MA. Yang menarik, Ketua PWNU Jawa Timur KH. M Mutawakkil Alallah dan Ketua MUI Jatim KH. Abdussomad Bukhori turut serta mendampingi para pedagang. Mereka mendampingi 6 perwakilan pedagang antara lain Kemas A Chalim, H. Masykur, M. Taufik, H. Yasin, H. Abdul Muin dan H. Abd. Rosyid.

Rombongan mereka diterima langsung oleh Ketua DPR RI Marzuki Ali. Kepada orang nomor satu di DPR RI tersebut, mereka menyampaikan seluruh fakta yang terjadi dalam proses pembangunan kembali pasar turi yang terbakar 6 tahun yang lalu tersebut.

“Kami berharap Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dan DPR segera mengambil tindakan kongkrit guna menyelesaikan masalah dan pelanggaran hak-hak pedagang PTB,” kata KH Nuruddin A Rahman. Ia menambahkan,

“Jika persoalan ini tidak segera diselesaiakan, dikhawatirkan nantinya bisa menimbulnya gejolak sosial maupun gesekan fisik yang tidak diinginkan. Karena saat ini impact dari berlarut-larutnya persoalan pembangunan PSB sudah membuat frustasi sebagaian besar pedagang PTB. Hal ini beralasan, sebab stan PSB tersebut merupakan sumber kehidupan dan nafkah bagi keluarga mereka.”

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim yang melakukan pendamp-

ingan saat audiensi ke DPR RI juga menyatakan hal yang sama. Bahkan PWNU menegaskan, jika Pasar Turi merupakan Aset Negara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

PWNU Jatim juga mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk mengambil kebijakan guna menyelesaikan persoalan pembangangunan PSB, Karena dalam hal ini Pemkot Surabaya selaku Owner dari

proyek pembangunan PSB mempunyai otoritas untuk mengambil kebijakan tersebut. Karena itu, PWNU Jawa Timur meminta agar dilakukan dialog dengan melibatkan stake holders untuk menghindari konflik. Dialog ini dilakukan untuk mencari penyelesaian yang komperehenship dengan mengedepankan prinsip-prinsip Aladhalah (keadilan), tawassut (solusi terbaik), al amanah (saling menghargai) dan tasammut (menjunjung tinggi toleransi. (han)

KRIMINAL

Mantan Wartawan Tertangkap Usai Mencuri Kalung SURABAYAKepolisian sektor Bubutan Surabaya berhasil meringkus seorang pencuri kalung diwilayah hukumnya. Ahmadsudi 43 tahun warga Jl Manukan Tirtosari surabaya, terpaksa harus berurusan dengan Reserse Kriminal (reskrim) Polsek Bubutan Surabaya karena ulahnya. Setelah diselidiki, rupanya tersangka merupakan mantan wartawan di salah satu surat kabar mingguan di Surabaya.

Kapolsek Bubutan Surabaya, Kompol Suryo Hapsoro menyatakan, dalam melakukan aksinya, tersangka berusaha melakukan pencurian disalah satu toko dipusat grosir di Surabaya. Namun, aksi tersebut sempat dipergoki oleh pemilik toko yang kemudian mengejarnya sambil meneriakinya maling.

“ Akhirnya usaha tersangkapun dapat digagalkan pemilik toko, hingga kemudian dirinya dilaporkan ke Polisi,” katanya Senin (8/4).

Selain tersangka petugas

berhasil mengamankan barang bukti berupa, 108 biji kalung monel dan 15 cincin imitasi warna emas. Barang curian itu didapatnya di kawasan Pusat Grosir Surabaya,

di Toko Naufan milik korban bernama Fahmi (44).

Suryo menjelaskan, tersangka yang kesehariannya berjualan sebagai pedagang aksesoris keliling ini dulunya merupakan mantan wartawan media cetak mingguan Metro Post, Metro Time, dan Aspirasi Nusantara. Alasan tersangka mencuri dikarenakan gajinya sebagai wartawan tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Selain itu tersangka juga beralasan untuk biaya ibunya berobat.

Tersangka, sambungnya, dalam menjalankan aksinya yakni dengan cara berpurapura membeli barang-barang aksesoris dan memilih kalung serta cincin yang diinginkannya. Kemudian apabila pemilik toko dan pegawai sedang sibuk melayani pembeli, barulah tersangka menjalankan

aksinya dengan langsung mengambil barang yang ada didalam estalase. “Total kerugian yang diderita oleh pemilik toko atas perbuatan tersangka mencuri aksesoris kalung dan cincin yakni sebesar Rp 1,8 juta,” papar Suryo.

Sementara kepada wartawan, tersangka mengaku kenekatannya lantaran kebutuhan ekonomi yang semakin “mencekik” lehernya. Akibatnya, niat untuk mencuri pun tercetus hingga kini diamankan piha polsek bubutan Surabaya. “Karena kebutuhan ekonomi saya mencuri, dan baru sekali ini saja,” akuinya.

Kini tersangka pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun (mag)

12

NASIONAL

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 | TAHUN II

JELANG PEMILU 2014

SIGMA: Pencalonan Anggota Legislatif Berpotensi Tidak Sah JAKARTADirektur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan seluruh calon anggota legislatif yang diajukan partai politik terancam tidak memenuhi syarat dan berpotensi tidak sah.

“Hal itu terkait dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif harus terdaftar sebagai pemilih,” kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin.

Padahal, kata Said, tahapan Pemilu 2014 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru menempatkan tahap pencalonan lebih awal dari tahapan penyusunan daftar pemilih.

Oleh karena itu, tidak mungkin bakal calon anggota legislatif yang diajukan dalam daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) memenuhi syarat “telah terdaftar” sebagai pemilih.

“Semua calon dalam DCS, belum pernah ditetapkan terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT),” tuturnya.

Said mengatakan berdasar undang-undang warga

negara Indonesia baru bisa dikategorikan “terdaftar sebagai pemilih” apabila telah ditetapkan dalam DPS atau DPT oleh KPU. Menurut dia, kategori terdaftar sebagai pemilih tidak bisa ditetapkan KPU atau KPU daerah berdasar surat keterangan selain DPS atau DPT. Oleh karena itu, terjadi pelanggaran undang-undang bila KPU menetapkan bakal calon anggota legislatif terdaftar sebagai pemilih berdasar surat keterangan yang dikeluarkan jajaran KPU “Jadi, patut diduga KPU melakukan kekeliruan cukup fatal dalam menyusun tahapan pemilu. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih ditetapkan sebagai tahapan yang kedua, sementara pencalonan berada pada tahapan keenam,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPU menetapkan jadwal pendaftaran DCS pada tanggal 9-22 April 2013. Jadwal tersebut diperpanjang dari semula hanya sampai 15 April. Perpanjangan waktu pendaftaran itu dilakukan dengan alasan karena banyaknya usulan dari DPR maupun partai politik.

PEMILU LEGISLATIF. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan seluruh calon anggota legislatif yang diajukan partai politik terancam tidak memenuhi syarat dan berpotensi tidak sah

PENEGAKAN HUKUM

Kinerja Aparat Hukum Harus Dievaluasi JAKARTA-Pemerintah tampaknya merespon dengan cepat hasil kajian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terkait makin rendahnya tingkat kepuasan publik atas penegakkan hukum. Salah satu bentuk responnya adalah mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum. “Tentu dari kasus-kasus mengemuka kan ini terus dievaluasi, khususnya dari pihak yang memiliki domain terkait. Dalam hal ini tentu kepolisian, mungkin

dibantu unsur lain dari kejaksaan, atau juga KPK,” kata Jubir presiden, Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Senin (8/4).

Diakui Mantan Wakil Dekan FISIP Universitas Indonesia ini, pemerintah tidak menutup mata adanya pelanggaran hukum. Sehingga masyarakat juga harus berani mengawal. “Kita tahu bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan ketidaklancaran proses hukum itu kita amati dan perbaiki bersama. Masyarakat tentu ikut mengawal dan mengawasi proses itu berjalan,” tambahnya Menurut Julian, evaluasi akan dilihat per kasus

yang terjadi. Mengenai kasus penyerangan LP Cebongan, menurut Julian hal itu sudah selesai. “Bahwa proses hukum berjalan, itu kita ikuti, sudah jelas ditangani atas instruksi langsung dari presiden kepada panglima TNI dan Kapolri yang ditindaklanjuti,” tuturnya Lebih jauh katanya, langkah ini adalah suatu bentuk tanggung jawab negara terhadap tegakkan supremasi hukum di negeri ini. Kalau ada kasus lain yang disebut berkaitan dengan ketegangan antar instansi, itu terus dikelola dengan baik. “Semua unsur dari jajaran pemerintah berkoordinasi dengan baik, antisipasi kedepan terus dilakukan agar kasus-kasus yang sama tidak lagi terulang,” ujarnya Yang jelas, kata Julian lagi, evaluasi kinerja ini tidak terkait dengan jabatan. Setiap kasus yang dievaluasi harus dilihat secara proposional.

“Tidak sampai se spesifik itu.

Tapi yang jelas setiap tingkatan pasti ada pemimpinnya, tidak ada suatu wilayah pun yang tidak ada pemimpinnya, itu yang kita lihat secara proporsional,” ungkapnya.

Saat ditanya soal evaluasi untuk Kapolri dan Panglima TNI, Julian menjawab secara diplomatis. Pemerintah tidak mengeneralisir satu kasus saja. Namun semua kasus secara komprehensif.

“Proses berjalan ya, bahwa sebagaimana disampaikan, kita lihat penyebab masalah itu terjadi, jadi ini tidak bisa digeneralisir dan dianggap bahwa ini suatu hal kemudian seluruh tanggung jawab ditanggung pemimpin yang paling tinggi. Kita proporsional saja, memastikan semua itu berjalan berdasarkan mekanisme,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/lucky r.

PERSIAPAN JELANG UN. Sejumlah pelajar SMA Negeri 5 kota Tangerang membaca buku tentang Ujian nasional di perpustakaan sekolah, Tangerang, Banten, Senin (8/4). Menjelang Ujian Nasional tingkat SMA pada tanggal 15 April, para pelajar rutin belajar dan membaca. FOTO ANTARA/Lucky.R

TNI Larang Pengibaran Bendera GAM JAKARTA-Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap aturan Qanun Nomor 3/2013 tentang Bendera Aceh yang saat ini tengah dibahas oleh DPR Aceh (DPRA). Langkah ini ditempuh karena bendera itu mirip dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Jadi begini, Mendagri sudah menyatakan bahwa sedang dilakukan evaluasi. Untuk sementara jangan dikibarkan. Kalau sepakat ini, tidak boleh dilanjutkan ya kita turunkan,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Agus, saat ini masih dilakukan musyawarah untuk urusan bendera itu.

Pemerintah pusat pun sudah

meminta agar dalam waktu 15 hari, Pemprov Aceh memberikan keputusan. “Jadi kita ini kan menyelesaikan masalah dalam musyawarah dan mufakat. Nanti, selama ini belum disahkan tentu kita akan berupaya untuk tidak dikibarkan dulu. jangan kibarkan dulu,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak setuju de-

ngan adanya bendera khusus Aceh yang lambangnya menyerupai bendera GAM. Presiden RI kelima ini meminta pemerintah pusat bersikap tegas. “Bendera kita adalah merah putih. Bagaimanapun juga, tidak ada bendera yang lainnya,” tegasnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah Aceh mestinya tidak boleh memutuskan kebijakan yang malah akan merusak negara kesatuan. “Saya meminta pemerintah daerah di sana untuk bisa mengerti bahwa hukum Indonesia itu demikian adanya. Sehingga kalau ada bendera yang lainnya, menurut saya sebaiknya tidak diizinkan,” imbuh dia.

Ketua umum PDI Perjuan-

gan ini meminta pemerintah pusat bersikap tegas terhadap bendera mirip GAM. “Bendera Republik Indonesia adalah bendera merah putih, titik,” tegas Mega.

Sedangkan Direktur Eksekutif dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai permasalahan Qanun Nomor 3/2013 tentang Bendera Aceh sedang dibahas oleh DPR Aceh. Pemerintah pusat sebaiknya berhati-hati dalam menempuh langkah selanjutnya. “Saya menekankan ini diselesaikan melalui komunikasi, bukan prosedural. Karena kalau secara prosedural sudah problematik,” katanya Ronald berbicara usai dis-

kusi terkait revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hadir juga pembicara Reslian Pardede dari Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah dan Hendrik Rosdinar dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.

Menurut Ronald, pemerintah pusat dibenarkan untuk membatalkan qanun jika dirasa bertentangan dengan kewenangan yang lebih tinggi.

Kewenangan pemerintah pusat ini berdasar UU 32/2004.

Namun demikian, cara prosedural selugas itu berisiko memicu gejolak sosial politik. Ini bisa mengancam kesatuan NKRI. Terlebih lagi, ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lambang Daerah yang kurang dikomunikasikan dengan otoritas Aceh. “Ada PP No 77/2007 tentang Lambang Daerah yang berlaku pula untuk lambang daerah Aceh. Seharusnya qanun ini merujuk pada UU ini. Menurut orang Aceh, PP ini tidak dikonsultasikan kepada mereka,” pungkasnya. (gam/cea)

PARTAI POLITIK

Mahfud MD Senang SBY Berencana Gelar Konvensi Partai Demokrat JAKARTA - Langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat membuka konvensi calon presiden (Capres) partai itu pada pemilu 2014 mendatang disambut positif. Bahkan Mahfud MD yang sudah lama disebut-sebut bakal maju sebagai capres pada pemilu mendatang sangat senang.

Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini masih menunggu konvensi itu dibuka. Mahfud MD juga menilai, konvensi membuat tokoh-tokoh seperti Sri Mulyani, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan atau Jusuf Kalla bisa mengikuti konvensi tersebut dan berlomba untuk menjadi capres. “Sekarang orang-orang seperti Dahlan Iskan, Sri Mulyani, Gita Wiryawan, bahkan Jusuf Kalla bisa ikut kontestasi primary election. Saya belum berpikir untuk ambil bagian atau tidak,” kata Mahfud MD di Jakarta Senin (8/4).

Mahfud juga berpesan ke SBY untuk memastikan konvensi capres PD berjalan fair sehingga terlahir pemimpin pilihan rakyat yang benar-benar siap diadu di Pilpres. “Pak SBY harus mengantisipasi itu agar benar-benar bermanfaat bukan hanya bagi Partai Demokrat, tapi sekaligus bagi NKRI,” tandasnya.

Konvensi bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Pada pemilu 2004, Partai Golkar melakukan konvensi

yang kemudian dimenangkan oleh Wiranto. Sayang Wiranto kalah dalam putaran pertama pemilu sembilan tahun silam itu. Ketika itu pasangan SBY-Jusuf Kalla dan pasangan Megawati SoekarnoputriHasyim Mujadi maju ke putaran kedua yang kemudian dimenangkan pasangan SBY-Jusuf Kalla. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan sejumlah partai kecil.

Sedangkan politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana secara terpisah menilai, SBY menginginkan capres Partai Demokrat mendatang berasal dari kalangan sipil. Pasalnya, Indonesia saat ini adalah negara yang aman. “Sekarang eranya sipil. Kekuatan sipil itu kalau negara ini lagi aman, sejahtera, itu sipil yang berjalan. Kalau darurat, baru militer,” kata Sutan.

Sutan mengatakan era kepemimpinan sipil menandakan negara yang aman dan sejahtera. Menurut Sutan, SBY ingin sipil yang memimpin sebagai tanda bahwa era kepemimpinannya telah membawa Indonesia menuju

level aman dan sejahtera.

“Pak SBY ingin begitu era beliau selesai, berarti eranya aman, ambil maknanya di sana,” ujar pria yang juga ketua Komisi VII DPR ini.

Namun Sutan menegaskan bahwa apa yang disampaikan SBY adalah keinginan pribadi. Sutan mengatakan SBY tidak pernak mendikotomikan capres sipil dan militer.

“Tetap tidak mendikotomikan sipil dan militer. Siapapun yang terpilih, yang penting berkomitmen melanjutkan

pembangunan,” tuturnya.

Saat bertemu dengan sejumlah pemimpin media massa akhir pekan lalu, SBY yang selain Ketua Umum juga menjabat Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Penasihat partai berharap Presiden 2014 mendatang berasal dari sipil. Sedangkan untuk wakil presiden (wapres), bila mema ng tidak ada sipil, maka bisa dari kalangan eks militer.

Purnawirawan Sementara itu pengamat

politik yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah secara terpisah melihat SBY tak melihat ada jenderal purnawirawan TNI yang pantas menjadi presiden, termasuk adik iparnya yang kini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramoni Edhie.”SBY lihat tidak ada dari jenderal militer yang pantas kali, mungkin SBY nilai pada membawa beban sejarah semua. Saya kira SBY realistis saja,” ungkapnya.

NASIONAL

13

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 | TAHUN II

PERBANKAN

BI: Tak Mungkin Kartel Suku Bunga Bank JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menepis sinyalemen adanya praktik kartel suku bunga di kalangan perbankan sebagai penyebab masih tingginya suku bunga pinjaman di Indonesia.

Deputi Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo menegaskan, suku bunga yang tercipta di Indonesia masih mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya. Itu terlihat dari besaran suku bunga dasar kredit (SBDK) yang dilaporkan oleh perbankan, yang cenderung menurun.

“Jika SBDK tersebut ditambah premi resiko menjadi suku bunga kredit, maka sampai dengan tahap ini kartel tidak mungkin terjadi, karena SBDK mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya, bukan berdasarkan hasil kesepakatan atau perbandingan dengan bank lain,” kata Perry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut dia, dalam penetapan suku bunga kredit final, bank memang melakukan benchmarking atau analisis terhadap peer group mengenai besaran suku bunga kredit bankbank pesaing. Dengan demikian suku bunga yang ditetapkan bank dapat bersaing dan menarik bagi masyarakat. Akibatnya, terjadi suku bunga suatu bank dengan bank yang lain besarannya relatif sama.

Namun lanjut Perry, tidak otomatis dapat dikatakan sebagai suatu praktek kartel karena tidak ada unsur persekongkolan dalam menetapkan suku bunga kredit.

Dia menambahkan, adanya kecenderungan penurunan suku bunga kredit dan deposito juga merupakan indikasi tidak ada kartel di perbankan. “Biasanya jika ada praktek kartel suku bunga pasti akan cenderung stabil atau bahkan bisa lebih meningkat,” pungkas dia. (gam/bud)

PERTUMBUHAN EKONOMI

BI: Ekonomi RI Akan Pulih di Kuartal III JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan kembali pulih pada Kuartal III-2013 dan akan mengarah ke angka 6,4 persen di akhir tahun ini.

Hal tersebut seperti dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (8/4). “Pertumbuhan baru akan pulih di triwulan ketiga tahun ini. Pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan mengarah pada 6,4 persen,” kata Perry.

Perry memastikan, pertumbuhan ekonomi di 2013 akan lebih rendah dari perkiraan BI yang sebesar 6,6 persen.

“Konklusi sementara yang dapat kami sampaikan, pertumbuhan ekonomi pada 2013 kemungkinan akan lebih rendah dari yang kami perkirakan sebelumnya. Sebelumnya kami perkirakan 6,6 persen,” paparnya.

Menurut Perry, pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Triwulan II-2013 masih dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global. “Kalau dari dalam negeri, faktornya itu karena pengaruh kenaikan harga pangan dan juga beberapa risiko, seperti kenaikan harga elpiji maupun yang lainnya,” kata Perry.

Sementara itu, asumsi makro ekonomi pemerintah yang tertuang di dalam APBN 2013 berkisar 6,6 persen-6,8 persen.

Sehingga, saat ini pemerintah mengaku tengah mengkaji untuk soal kemungkinan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi di tahun ini. (gam/bud)

KREDIT MACET. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat kredit bermasalah hingga akhir 2012 26,66 triliun rupiah

Kredit Macet BRI 2012 Tersisa Rp 14,5 Triliun JAKARTA-Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat kredit bermasalah hingga akhir 2012 berjumlah 26,66 triliun rupiah. Namun dari angka itu, yang sudah berhasil dipulihkan (recovery) senilai 10,13 triliun rupiah, sedangkan sisa kredit sebesar 14,5 triliun rupiah masih perlu ditagih.

Sementara total kredit macet tersebut dimiliki oleh 1.540.749 debitur. “Kredit macet yang diserahkkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebesar 5,2 trilun rupiah dan yang dikelola oleh BRI sebesar 9,4 trilun rupiah. Saat ini, rekonsiliasi data KPKNL dan unit kerja BRI Penyerah Piutang masih terus berjalan,” kata Direktur Keuangan BRI, Abdul Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (8/4).

Dia merincikan, komposisi kredit macet BRI per jenis usaha terdiri atas, sektor perta-

PROGRAM PNPM MANDIRI

Pemerintah Siap Gelontorkan Rp816 Miliar Kecamatan Miskin JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp816 miliar untuk dibagikan kepada 273 kecamatan termiskin di Indonesia. Penyaluran anggaran melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan direalisasi pada 2014.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, setiap kecamatan yang masuk kategori termiskin akan mendapatkan dana masing-masing Rp3 miliar. “Kalau setahun lalu, per kecamatan ada yang Rp3 miliar, Rp2 miliar dan ada yang Rp1 miliar.

Sekarang disamakan menjadi Rp3 miliar,” kata Armida di Gedung Bappenas Jakarta, Senin (8/4).

Dari total 273 kecamatan, kata Armida, ada 153 kecamatan yang masuk ke dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Penyaluran anggaran ke masing-masing kecamatan tersebut diharapkan mampu menekan jumlah masyrakat miskin. “Target di 2014, angka kemiskinan bisa menjadi 10 persen,” ucapnya.

Selain melalui PNPM Mandiri, kata dia, upaya pemerintah lainnya untuk menekan angka kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin).

Program ini, lanjut Armida, telah menganggaran dana senilai Rp23,1 triliun.

Dia menambahkan,

pemberian raskin kepada masyarakat mengalami kenaikan jumlah yuang dialokasikan. Sebelumnya, pemerintah memberikan raskin sebanyak 15 kilogram untuk setiap kepala keluarga dsetiap bulannya. Pada tahun depan, jumlah menjadi 20 kilogram per kepala keluarga dalam setahunnya.

Armida menambahkan, pemerintah juga akan lebih fokus pada program pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dengan anggaran mencapai Rp9,2 triliun. “Program pengentasan kemiski-

ada 153 kecamatan yang masuk ke dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)

Armida S Alisjahbana Kepala Bappenas

nan konsekuensinya harus diperkuat. Raskin, beasiswa siswa miskin dan PNPM harus diperkuat,” ujarnya.

Menyinggung soal pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung pemerintahan, Armida menegaskan, pada tahun depan pemerintah tidak merencanakan untuk mengalokasikan anggaran gedung pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan ini, jelas dia, sebagai bentuk efisiensi belanja

negara di tahun depan.

“Tahun lalu ada anggaran untuk membangun gedung.

Itu sudah selesai tahun ini. tahun depan jangan ada anggarannya,” kata Armida sembari menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan gedung sudah terbilang besar di 2012.

Dengan demikian, lanjut dia, pada 2014 tidak ada lagi anggaran untuk membangun gedung pemerintah.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengungkapkan, rencana pemerintah tersebut tidak terlepas dari upaya untuk menghindari kegiatan berulang dengan menggunakan anggaran yang besar.

“Kami melakukan review atas pengeluaran di tahun 2012 yang kami yakini bisa terjadi efisiensi dengan menghindari duplikasi,” ucap Agus.

Agus menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah menargetkan tingkat defisit anggaran di angka 1,65 persen.

Menurut Agus, angka yang diusulkan Dirjen Anggaran, Kemenkeu diharapkan bisa lebih rendah menjadi 1,5 persen. lebih lanjut dia menambahkan, pada RAPBN 2014 total penerimaan negara mengalami kenaikan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp561,2 triliun. Besaran itu sedikit lebih besar dibanding pagu indikatif 2013 sebesar Rp541,4 triliun dan direalisasikan menjadi sebesar Rp594,6 triliun. (gam/bud)

nian sebesar 1, 7 triliun rupiah atau 12,12 persen; pertambangan 23 miliar rupiah atau 0,16 persen; perindustrian 1,9 trilun rupiah atau 13,42 persen; listrik, air dan gas 9 miliar rupiah atau 0,06 persen; konstruksi 378 miliar rupiah atau 2,6 persen; perdagangan 7,4 miliar rupiah atau 51,16 persen, pengangkutan 134 miliar rupiah atau 0,94 persen; jenis dunia usaha 533,5 miliar rupiah atau 3,67 persen; jasa sosial masyarakat 86,1 miliar rupiah atau 0,59 persen dan lainnya mencapai 2,2 triliun rupiah atau 15,26 persen.

Sementara itu, jelas Abdul, komposisi kredit ma-

cet per segmen per segmen, yakni sektor mikro sebesar 5,3 triliun rupiah atau 36,58 persen, ritel 4,1 triliun rupiah atau 28,87 persen, program 1,6 triliun rupiah atau 10,97 persen, menengah 1,7 triliun rupiah atau 11,74 persen dan korporasi mencapai 1,7 triliun rupiah atau 11,85 persen.

Sementara itu, kata dia, realisasi hapus tagih sampai akhir 2012 sebesar 39,54 miliar rupiah, sedangkan sisa plafond hapus tagih 424,46 miliar rupiah.

Di tempat yang sama, Direktur Analisis Resiko Kredit BRI, Lenny Sugiat mengatakan, penyelesaian kredit macet bank BUMN mempunyai kebijakan umum yang mengacu pada UU BUMN, UU Perbankan, Peraturan BI dan Peraturan Pemerintah. Penyelesaian itu juga disesuaikan dengan Anggaran Dasar BRI dan ketentuan internal BRI lain. “Penyelesaian

kredit macet dilakukan untuk meminimalkan kerugian kredit dan memaksimalkan pengembalian aset berisiko,” tambah Lenny.

Menurut dia, ada tujuh ciri profil debitur kredit macet yang selama ini ditemukan, yakni usaha debitur sudah tidak ada atau macet, sudah tidak ada sumber pembayaran dari debitur, pelunasan atau penyelesaian bersumber dari pihak lain atau dari agunan, usaha tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi. “Kelima, debitur sulit ditemui atau tidak di tempat atau meninggal, keenam adalah sisa agunan mengalami penurunan nilai, dan usaha dan agunan hancur karena bencana alam,” paparnya.

Guna menyelesaikan kredit macet ini, kata dia, BRI melakukan sejumlah langkah penanganan, antara lain melakukan penagihan. Selain itu, lanjut Lenny, diupayakan juga

penyelesaian damai dengan opsi-posi pelunasan dengan angsuran, penjualan agunan secara sukarela, pelunasan dengan keringanan bunga dan pinalti serta penyelesaian dengan masuknya investor baru.

“Bila langkah-langkah ini tidak berhasil baru dilanjutkan dengan langkah-langkah hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkap, hingga akhir Desember 2012 kredit hapus buku berdasarkan sektor mencapai 743 miliar rupiah dari 51.999 debitur. Dari nilai ini perusahaan telah menyiapkan plafond kredit untuk menghapus tagih senilai 115 miliar rupiah bagi 16.484 debitur. “Total kredit hapus buku berdasarkan sektor hingga 31 Desember 2012 mencapai 743,5 miliar,” kata Direktur Utama Bank BTK, Maryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (8/4).

Dia merincikan, untuk sektor konsumer nilai kredit yang mesti dihapus buku sebesar 464,48 miliar rupiah dari 49.407 debitur, kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 233,79 miliar rupiah dari 1.187 debitur, sedangkan untuk kredit nonUMKM sebesar 45,241 miliar rupiah dari 1.205 debitur.

“Kredit hapus buku ini merupakan yang berasal dari kredit bermasalah dan tidak bisa ditagih setelah disurati sebanyak tiga kali,” kata Maryono.

Menurut dia, nilai kredit yang sudah masuk ke dalam hapus buku ini, nantinya akan masuk ke dalam daftar hapus tagih. “Kredit hapus tagih telah kami putuskan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada 17 Maret 2013 dengan plafond sebesar 115 miliar rupiah dari 16.484 nasabah. Nasabah ini tidak ada yang berasal dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” papar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan untuk melakukan penyelesaian kredit hapus tagih ini antara lain, menetapkan limit dalam RUPS, melakukan perubahan anggaran dan menyempurnakan peraturan internal. “Kami juga akan mengajukan persetujuan pelaksanaan hapus tagih ini ke dewan komisaris,” pungkas dia. (gam/bud)

PEMILUKADA

Transparansi Keuangan Tekan Biaya Politik

J A K A R TA - P e m i l i h a n umum kepala daerah (Pemilukada/Pilkada) masih identik dengan politik biaya tinggi.

Karena itu, untuk menimalisir biaya tinggi ini maka harus ada transparansi keuangan dan membangun akuntabilitas publik. “Jadi, kalau mau mengikis politik uang dan korupsi adalah melalui transparansi partai dalam penerimaan, biaya, dan pengeluaran,” kata Mantan Dekan FEUI, Prof Fimanzah dalam diskusi “Biaya Pemilukada” bersama Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y Thohari dan Ketua Panja RUU Pemilukada DPR Hakam Naja di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (8/4).

Lebih jauh kata Firmazah, ada perbedaan antara ekonomi politik dan ekonomi pemilu.

Yang dimaksud dengan pilkada adalah ekonomi pemilu.

Sementara ekonomi politik keuangannya lebih sulit diidentifikasi dibanding ekonomi pemilu. “Kalau anggaran pemilu sudah jelas, sedangkan anggaran atau biaya politik yang dilakukan oleh partai politik cukup sulit. Karenanya, keuangan Negara (APBN) oleh BPK, penggunaan APBD oleh BPKD, parpol, dan politisi sendiri harus dilaporkan,” tegasnya.

Staf Khusus Presiden SBY bidang Ekonomi ini mengusulkan pembiayaan iklan dan kampanye lainnya lang-

sung ditangani oleh KPU, dan KPUD, sehingga semua calon kepala daerah atau caleg, capres mendapat porsi yang sama untuk pengenalan dirinya kepada masyarakat. “Saya kira kalau dilakukan, maka kampanye akan berlangsung adil, dan fair. Partai tak usah repot menangani kampanye,” jelasnya Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari mengakui biaya politik tinggi ini tentu berimplikasi pada maraknya korupsi. Karena itu parpol harus berani menghentikan politik biaya tinggi ini. “Harus sepakat bersama mengakhiri politik biaya tinggi. Sebab implikasinya nega-

tive. Tapi, pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, jangan kembali oleh DPRD,” ujarnya Sejalan dengan biaya politik yang efisiens tersebut, menurut politisi Golkar ini, sebagai langkah untuk menghentikan politik plutokrasi, yaitu hanya calon atau tokohtokoh yang memiliki uang saja yang terpilih dan dihormati rakyat. Sehingga yang dijadikan syarat dan kriteria pertama dalam pemilu, hanya kekuatan logistik. “Wacana, visi dan misi politik akhirnya tak berkembang di masyarakat, karena hanya mengandalkan kekuatan logistic dan pragmatis,” tambahnya.

Khusus untuk RUU Pilkada kata Hakam, yang sudah disepakati antara lain mengenai anggarannya dialokasikan melalui APBD dengan berbagai pembatasan terkait standar dana kampanye, biaya iklan, dan transparansi keuangan partai, plus dana keamanan. “Itu penting, karena biaya keamanan untuk Jawa Barat saja mencapai Rp 200 miliar,” tutur politisi PAN ini.

Perihal pengaturan dana kampanye lanjut Hakam, setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip menjamin kesetaraan bagi peserta pemilu, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, mencegah pembelian nominasi dan membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari politik uang. “Hanya soal penyelesaian sengketa Pilkada, yang belum disepakati, apakah tetap Mahkamah Konstitusi (MK), atau Mahkamah Agung (MA),” pungkasnya. (gam/cea)

14

TAPAL KUDA

SELASA 9 APRIL 2013 NO.0092 | TAHUN II

KTNA Harus Siap untuk Bersinergi PROBOLINGGO – Pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa persoalan mendasar. Masih belum tertatanya kelembagaan petani, kurangnya akses informasi dan teknologi spesifik lokasi.

Selain itu para petani juga masih menghadapi masalah klasik lemahnya akses pasar dan dukungan modal usahatani tersebut menyebabkan pembangunan pertanian sering salah sasaran dan kurang memiliki skala prioritas yang jelas.

Menghadapi persoalan tersebut diperlukan upaya serius dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian.

Bukan hanya dari pemerintah, melainkan peran serta masyarakat secara luas juga dibutuhkan. Salah satu organisasi yang mulai banyak melakukan aksi untuk terlibat dalam pembinaan petani adalah Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

“Saya kira, para petani di Kabupaten Probolinggo juga menghadapi masalah yang sama. KTNA pasti tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban dari sumber persoalan – persoala. Paling tidak KTNA menjadi mitra strategsi pemda

untuk bersama-sama menemukan solusi. Masih banyak PR yang perlu segera dikerjakan oleh pengurus KTNA bersama pemerintah,”ujar Hary Kadariyanto, Wakil Ketua KTNA Propinsi Jawa Timur, usai melantik pengurus KTNA Kabupaten Probolinggo, Senin, (8/4).

Hary Kadariyanto mengatakan Kabupaten Probolinggo salah satu daerah di Jawa Timur dengan potensi yang lengkap. Potensi pertanian, komoditas perkebunan, dan termasuk komoditas perikanan dan kelautan.

Probolinggo adalah sentra tembakau, bawang merah, dan buah mangga di Jawa Timur.

Kita juga pernah merasakan Anggur Probolinggo yang saat ini mulai jarang terlihat dipasaran.

“Mau tidak mau KTNA harus segera mengkonsolidasi, kelembagaan baik di tingkat Propinsi dan Kabupaten sehingga dapat menyesuaikan

dengan tuntutan para petani.

Untuk mempercepat konsolidasi kelembagaan, menurut dia, KTNA harus segera menyusun rencana strategis lima tahunan, yang mana restra lima tahunan tersebut harus memperhatikan program KTNA pusat, renstra kementerian pertanian, dan program kerja KTNA propinsi dan Renstra Kabupaten sebagai dasar yang akan dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran Belanja KTNA Jatim.

Terlebih KTNA sebagai stake holders sektor pertanian yang jelas payung hukumnya, yang dituangkan dalam aturan perundangan perlu difahamkan kepada jajaran eskekutif maupu legislatif sehingga bisa dituangkan dalam nomenklatur APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Agar keberadaan KTNA dihadapan pemerintah (legislatif-eksekutif) bisa setara dalam kemitraan, KTNA dituntut lebih tertib dan tanggap dalam ikut serta mengurai persoalan pertanian termasuk penataan kelompoktani yang masih by address.

Sebagaimana sering saya contohkan dalam satu wilayah apabila dijumlah luas ja-

lan raya, laus lapangan, luas sawah dibandingkan dengan ajuan RDKK masih luas RDKK. Karena kelompoktani masih dibuat dengan basis alamat.

“Seberapapun anggaran digelontorkan tidak akan ada

artinya apabila kesalahan mendasar tersebut tidak ada pembenahan,”ucapnya.

Dengan mandat yang sudah diberikan, kami tidak akan bisa bekerja sendiri, perlu kebersamaan gotong royong dalam menggerakkan KTNA propinsi bersama kabupaten/ kota.

“Kita akan menjauhkan pikiran habis, menghabisi, karena itu bukan watak KTNA. The right man on the right place, posisi dengan SDM yang tepat akan memberikan harapan dan jaminan eksistensi KTNA dihadapan petani di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Probolinggo,” tandas Hary Kadariyanto.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, H. Asy’ari, SH, M.Si mengatakan ketersedian beras tahun 2012, Kabupaten Probolinggo mencapai 183.802,81 ton di konsumsi oleh penduduk 1.096.244 jiwa. Sejumlah 103.814,31 ton, ternayata masih surplus 79.988,51 ton.

“Kabupaten Probolinggo, walaupun kondisi swasembada beras telah terpenuhi, haruslah di ikuti oleh swasembada lain dikomoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan,”terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, kondisi swasembada pangan yang di tandai dengan produksi yang tinggi ternyata tidak cukup.

Kenyataannya masih banyak warga miskin,dan gisi buruk.

Sehingga dibutuhkan kondisi produksi pangan yang tinggi.

“Setiap saat, tersedia cukup sampai individu, gizi berimbang, dan aman. Kondisi ini yang kita sebut Ketahanan Pangan,”ucap Asy’ari.

Saat ini, kata Asy’ari, tantangan dalam pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan adalah petani. Dengan skala usaha kecil, lahan sempit, modal terbatas, kemampuan sumber daya manusia (SDM) masih rendah.

Dampak dari semua itu, lanjut dia, dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku. Disamping itu, belum sepenuhnya petani mampu menerapkan teknologi spesifik lokasi, efisiensi modal usaha, dan belum diterapkannya menejemen secara baik, serta masih rendahnya posisi petani terhadap pasar, yang seringkali dimainkan oleh para tengkulak. Pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Selain itu, Asy’ari mengakui berbagai permasalahan menjadi tangggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun petani dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tidak terlepas, perandan eksistensi keberadaan kelem-

bagaan petani, salah satunya Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA).

“KTNA oragnisasi bersifat independen, berorientasi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Komonitas KTNA terdiri dari petani dan nelayan yang terpilih, sukses dan terpandang untuk mewakili daerah,”lanjutnya.

Asy’ari berpesan KTNA yang dilantik, mempunyai program kerja, melakukan konsolidasi organisasi, tingkatkan kualitas SDM petani sehingga mampu menghadapi kondisi pasar global yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Disisi lain, kata dia, bangun KTNA sebagai organisasi petani yang kuat, mandiri, tangguh, berkualitas, profesional, dan mampu mewujudkan cita-cita menjadi petani yang handal. Ciptakan peluang kemitraan dan kesempatan usaha tani yang luas.

“Usahakan KTNA bisa berperan aktif terhadap penyusunan kebijakan/regulasi pemerintah di semua tingkatan, sehingga keputusankeputusan yang diambil dapat berpihak kepada masyarakat petani,”pungkas Asy’ari. (hud).

NASIB PETANI TOMAT

INFRASTRUKTUR

Jatim Akan Pasang Jembatan Balley PONOROGO - Dinas Binamarga Provinsi Jawa Timur berencana memasang jembatan “balley” di dekat jembatan jalur Ponorogo-Pacitan, Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, yang runtuh akibat terjangan banjir, Sabtu (6/4).

“Secepatnya dibangun jembatan darurat dari bambu untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, serta diusahakan juga jembatan darurat dari rangka baja (jembatan balley) agar roda empat bisa lewat meskipun harus satu demi satu,” terang Kepala Unit pelaksana Teknis (UPT) Binamarga Provinsi Jatim, Bambang Effianto, senin.

Namun pembangunan jembatan darurat tersebut tidak bisa dilakukan secepatnya. Menurut keterangan pihak Dinas Binamarga, pemasangan jembatan balley baru bisa dilakukan setelah konstruksi jembatan Plapar yang runtuh telah dibongkar.

“Pembongkaran jembatan yang runtuh diperkira-

kan dua pekan, sedangkan pemasangan jembatan balley diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hari,” kata Kepala Seksi Jalan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Madiun, Marijatul Kittijah.

Dijelaskan, jembatan balley akan dipasang dengan panjang sekitar 70 meter, lebih panjang dari bekas jembatan yang runtuh (40 meter).

Namun tidak dijelaskan secara pasti apakah pemasangan jembatan darurat tersebut tetap ditempatkan di jalur jembatan lama yang runtuh atau di sampingnya, mengingat konstruksi jembatan juga harus dibangun secepatnya.

Bambang maupun Marijatul Kittijah menyatakan, pembangunan kembali jembatan Plapar, diperkirakan memakan waktu minimal setahun.

Hal itu dikarenakan tim teknis harus membongkar terlebih dahulu konstruksi jembatan yang lama dan kemudian membangun konstruksi barunya.

Pembangunan kembali jembatan Plapar akan diambilkan dari dana bencana Provinsi Jawa Timur. besarnya berapa belum bisa kami perkirakan.

“Kami akan susun dulu desainnya lagi baru menentukan RAB (rencana anggaran biaya),” kata Bambang.

Jembatan Plapar runtuh pada Sabtu (6/4) malam akibat salah satu tiang penyangga ambrol diterjang banjir/air bah yang melintasi sungai di bawahnya.

Akibat runtuhnya jembatan itu, arus lalu-lintas dari arah Ponorogo menuju Kabupaten Pacitan maupun sebaliknya terputus total.

Seluruh kendaraan besar, jenis roda empat atau lebih terpaksa dialihkan melalui jalan melingkar melalui Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang berbatasan dengan kedua daerah tersebut.

Kerugian akibat runtuhnya jembatan rangka baja yang menjadi penghubung di jalur utama PonorogoPacitan, Jawa Timur ditaksir mencapai Rp25 miliar lebih. (ant/sas)

KECELAKAAN

Antar Anak Sekolah Masuk Jurang

PROBOLINGGO – Hendak mengantarkan anaknya sekolah, seorang bapak dan putrinya yang berboncengan motor terjun kejurang sedalam empat meter. Peristiwa terjadi di sekitar jalan desa, tepatnya di lereng Gunung Bromo.Akibat kecelakaan tersebut, kedua korban mengalami kritis hingga dirujuk ke RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo,

Senin (8/4).

Sugeng (50) dan putrinya Indriani (14) warga dusun ngeluh Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Kedua korban mengalami luka-luka setelah terjatuh dan masuk jurang sedalam empat meter,

disekitar lereng Gunung Bromo saat berboncengan sepeda motor. Sugeng mengalami luka serius pada bagian kepala, setelah terbentur batu. Bahkan, diruang UGD Puskesmas Sukapura harus mendapatkan alat bantu pernapasan. Sedangkan putrinya, Indriani mengalami luka pada bagian dada dan lecet pada bagian wajahnya, hingga beberapa kali muntah darah.

Menurut Siamin, salah satu warga yang mengetahui kejadian itu menuturkan, peristiwa kecelakaan tersebut, terjadi saat Sugeng hendak mengantarkan Indriani kesekolah SMPN I Sukapura.

Tepat dijalan yang sedikit menikung, tiba-tiba motor korban oleng hingga menabrak pembatas jalan.

“Motor korban tersangkut portal, dan korban langsung terjun kejurang sedalam empat meter. Karena kondisi kedua korban terus menurun, akhirnya keduanya langsung dirujuk ke RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo,”pungkas Siamin. (hud)

KETIMPANGAN HARGA TOMAT. Seorang petani merawat tanaman tomat di Desa Melok, Pujer, Bondowoso, Jawa Timur. Harga tomat ditingkat petani naik dari Rp.2000/Kg menjadi Rp.5.000/Kg dan harga jual di pasar mencapai Rp.9.000/Kg. Tingginya harga tomat di tingkat pasar tidak membuat petani tomat menikmati harga yang tinggi.

Taksi Motor Solusi Hindari Kemacetan Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, seperti Surabaya.

Penggunaan angkutan pribadi yang cukup tinggi di kota Surabaya merupakan salah satu penyebab kemacetan utama lalu lintas. Diperkirakan tahun 2018 jalan Protokol Surabaya akan macet total. Pertambahan kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan mobil yang tidak dibarengi dengan pelebaran luas jalan.

Bisa dibayangkan jika di waktu pagi saja, begitu padatnya kendaraan bermotor. Sebagai solusinya maka diperlukan moda transportasi yang bisa menembus kemacetan. Pilihan tak banyak, sepeda motor atau sepeda.

Dari situasi tersebut memberikan peluang bisnis yang memiliki prospek luar biasa yakni peluang usaha transportasi umum roda dua.

Mendengar kata transportasi umum roda dua dalam benak kita adalah ojek.

Ojek yang seperti kita ketahui adalah transportasi umum informal, mengangkut dan mengantarkan penumpangnya ke lokasi yang dituju, dengan tarif yang sudah disepakati sebelumnya.

Peluang inilah yang diambil Yosephus Widyawan pengusaha yang bermain di bisnis transportasi umum roda atau Taksi Motor yang menggunakan argo. Tidak hanya memakai argo, layanan yang diberikan kepada penumpang dan pelanggannya pun beragam, tidak seperti ojek.

Hasil inovasi pemikiran pengusaha

yang disapa akrab Wawan inilah, kemudian Taksi Motor diberi nama Cak Transport. Dengan mengangkat kearifan lokal, usahanya yang baru berjalan 4 bulan sudah mendapat respon positif dari warga Surabaya yang telah menjadi pelanggan setianya, sejak beroperasi pada bulan November 2012. Warna kuning dengan brand Cak Transport ini, saat ini terus senantiasa melayani kurang lebih 1000 pelanggannya.

Menurut Yosep, sejak tahun 2008 sudah ada beberapa pengusaha yang bermain di bisnis serupa, namun tidak bisa eksis dan bertahan sampai ulang tahunnya yang pertama. “Ada yang harus dibenahi dari sistem dan layanan dalam model bisnis transportasi ini,” tegasnya.

Menghadirkan Cak Transport untuk warga Surabaya, tampaknya bagi Wawan sebagai tantangan sebagai penyedia transportasi yang dituntut memberikan kenyamanan dan keamanan penumpangnya.

Banyak inovasi yang telah dihadirkan dalam bisnis argo roda dua ini, se-

lain penggunaan argo seperti layaknya taksi mobil, juga menyediakan jasa Call Center, penggunaan GPS untuk memantau mobilitas armadanya, seperti perangkat IT canggih lainnya. Rekrutmen rider yang ketat, sopan, profesional, serta mengutamakan Safety Riding.

Tidak lepas juga menyediakan fasilitas Jaket, Shower Cap, Jas Hujan untuk Badan dan Sepatu, Helm SNI, serta pegangan tangan pada rompi rider, demi keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Cak Transport juga menggandeng sejumlah pusat studi bisnis dari universitas terkemuka di Indonesia, untuk selalu mengevaluasi kinerja manajemen.

Bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran.

“Kedepam Cak Transport akan membuka program kemitraan dengan operator ojek yang ada ditingkat kelurahan hingga kemacetan. Sehingga kemacetan lalu lintas Kota Surabaya sedikit terurai dengan kehadiran kami,”pungkasnya. (caktransport/ara)

OPINI

15

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 | TAHUN II

salam songkem Judicial Review

Melestarikan Lahan, Tetap Bercocok Tanam Oleh: A. BUSYRO KARIM, MSI| Penulis Buku di Sumenep

U

saha perjuangan untuk memperbaiki nasib terus berlanjut.

Komisi A DPRD Bangkalan, praktisi partai, dan anggota dewan perwakilan rakyat di tempat lain, yang merasa dirugikan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, berdatangan ke KPU Pusat untuk mencari kejelasan tentang peraturan tersebut.

Selain itu, siapa tahu, upayanya tersebut bisa membawa keberuntungan dan berpihak pada mereka.

Akan tetapi, perjuangan mereka sepertinya hanya membuat gamang. Sebab, negoisasi para legislatif yang merasa terancam kariernya dengan pemberlakuan PKPU tersebut tak dapat mempengaruhi KPU. Apalagi mendesak KPU untuk mengubah PKPU tersebut. Justeru KPU menegaskan kepada para wakil rakyat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh PKPU itu agar memberikan perlawanan dengan mengajukan judicial review.

Judicial review sejatinya hak uji materil yang menjadi kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan suatu produk perundang-undangan di hadapan suatu konstitusi yang berlaku. Dengan demikian, judicial review secara esensial merupakan suatu wujud perjuangan yuridis pihak yang merasa jadi korban PKPU No 7 Tahun 2013. Judicial review ini menjadi perlu diajukan karena Peraturan KPU menjadi kewajiban yang tetap harus dilaksanakan.

Sungguh pun begitu, KPU tampaknya melunak. Adanya tekanan yang bertubi-tubi terhadap produk hukum yang dibuatnya itu membuat KPU menyampaikan bahwa regulasi masih bergantung pada kebijakan partai dan DPRD setempat.

Namun bukan berarti mengabaikan PKPU. Apabila terdapat anggota legislatif maju kembali sebagai caleg dari partai lain, berdasarkan PKPU tersebut, mereka diharuskan mundur terlebih dahulu.

Inilah yang terjadi pada sembilan anggota DPRD Trenggalek.

KPUD Trenggalek memaksa sembilan DPRD setempat, masingmasing 4 orang dari PKNU, 2 orang dari PDP, 2 orang dari PP, dan seorang dari PPRN, agar mundur dari parlemen apabila ingin maju kembali sebagai caleg Pemilu 2014.

KPU tidak ingin kehilangan wibawa. PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai suatu produk yang telah dihasilkan seolah harga mati yang tak bisa diintervensi apalagi diacak-acak.

Hanya satu perlawanan yang barangkali dapat merubahnya, yaitu judicial review. =

UN Harus Sukses

K

esuksesan pelaksanaan UN tahun ini menjadi harapan bersama. Setidak-tidaknya kesuksesan UN yang penah diraih pada tahun-tahun sebelumnya bisa terulang kembali pada tahun ini. Perubahan sistem menjadi 20 paket dengan komposisi soal dipastikan beda dalam tiap paket sejatinya dimaksudkan untuk menghindari adanya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN, seharusnya dijadikan alasan untuk semakin bersemangat meraih kesuksesan.

Tentu di berbagai lembaga pendidikan di setiap jenjangnya memiliki strategi masing-masing untuk menunjang keberhasilan siswa-siswinya dalam menjalani Ujian Nasional. Di sejumlah sekolah baik swasta maupun negeri di Sumenep misalnya, menjelang pelaksanaan UN yang tinggal hitungan hari itu, banyak yang mengkarantina pelajarnya untuk menjalani penggemblengan mental dan materi pembelajaran yang diUN-kan.

Bermacam-macam yang dilakukan, ada yang mengharuskan peserta didiknya mengikuti bimsus, istighasah, dan ritual keagamaan lainnya, yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemudahan bagi mereka dalam mengisi soal-soal UN. Kendati pun begitu, kekhawatiran tidak lulus tetap saja menghinggapi mereka. Sebab UN tahun ini memang beda dengan UN sebelumnya. Sehingga seperti biasa, sesuatu yang sifatnya baru, cenderung terasa sulit.

Karena itulah, kesiapan mental sangat dibutuhkan untuk melengkapi kesiapan lainnya. Sebab, bila materi pembelajaran saja yang siap tanpa disertai kesiapan mental maka biasanya cenderung membuat pikiran jadi kacau sehingga tidak konsentrasi lagi pada materi ujian. Sebaliknya, mental saja siap menghadapi UN bila tidak diimbangi dengan kesiapan materi keilmuan, juga menimbulkan kegamangan pelajar dalam mengisi LJK. Apalagi, pelaksanaan UN saat ini, tidak hanya ditentukan dengan kemampuan aspek kognitif saja, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sikap dan keaktifan pelajar. Sebab UN yang dikeluarkan Kemendibud melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak menjamin kelulusan, bahkan cenderung menimbulkan ancaman yang mengerikan baik bagi peserta UN, guru, lembaga, dan semua pihak yang berkepentingan dengan kesuksesan UN tersebut.

Kesuksesan pelaksanaan UN sesungguhnya menjad suatu keharusan. Sebab bila terdapat peserta UN gagal (tidak lulus) akan berdampak pada citra pendidikan, baik di lembaga bersangkutan maupun di instansi pendidikan setempat.

Semakin banyak peserta UN yang tidak lulus semakin menampakkan kegagalan guru dan instansi pendidikan yang menangani pendidikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi persentase kelulusan peserta UN hakikatnya meningkatkan citra pendidikan di daerah tersebut.

Barangkali itu yang menjadi kegelisahan. Sehingga belakangan ini, menjelang pelaksanaan UN 2013, muncul suatu intimidasi terselubung yang cukup meresahkan pelaku pendidikan. Di sejumlah daerah, bila mau jujur, mulai bermunculan intimedasi ke lembaga pendidikan apabila memiliki peserta UN tidak lulus terbanyak akan masuk program motasi. Apabila intimedasi ini suatu kebenaran, maka dunia pendidikan kembali tercoreng dan menjadi kegagalan pelaksanaan UN dengan 20 paket tersebut. =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

S

aya tidak menyangka bisa sampai di Gunung Bromo. Karena selama ini belum pernah terbesit niat, apalagi berencana berkunjung ke Bromo. Baru malam itu, Sabtu 17 maret 2012, seusai menghadiri resepsi pernikahan di Hotel Palem Bondowoso, saya tibatiba menerima ajakan berkunjung ke Bromo.

Kebetulan dari acara di hotel Palem saya tidak bisa langsung ke Sumenep. Keesokan harinya pada (Minggu 18/3) pukul 19.00 ada acara ramah tamah mengawali RUPS Bank Jatim di Hotel Bumi Surabaya.

Jadi dari pagi hingga siang jadwal kegiatan saya benar-benar kosong.

Perlu saya tegaskan, kunjungan saya ke Bromo diluar kegiatan dinas. Pada hari libur, dan tanpa sepengetahuan pemerintah wilayah

setempat. Jadi benar-benar non formal, tanpa protokoler dari kedua pemerintahan. Bebas, lepas, bersama staf-staf pribadi saya.

Setelah berangkat jam 08.30 dari Hotel Palem Bondowoso, rombongan memasuki wilayah perbukitan dekat Bromo sekitar pukul 10.30.

Saat itu kondisi jalan sudah mulai berkelok tajam dan mendaki. Tampak dari kaca jendela mobil, lembah, ngarai, sungai, lahan-lahan pertanian yang miring dan curam, serta permukiman penduduk, menghiasi sepanjang pejalanan menuju puncak Bromo.

Yang menarik buat saya, sepanjang jalan menuju puncak Bromo tidak terlihat satupun lahan yang sia-sia. Para petani memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada. Tidak terkecuali lahan yang miring, lahan sempit pada ketinggian dan kemiringan yang curam, semuanya tidak luput dari cengkraman petani.

Tampaknya banyak yang bisa diperoleh petani dari tanah yang miring itu. Sebagaimana komoditas pertanian dipegunungan pada umumnya, di lahan yang miring itu terdapat jenis rempah-rempah hingga sayur mayur seperti brokoli, kol, kentang, wortel, tomat dan yang lainnya.

Mengamati sekeliling, saya jadi teringat panorama ketika saya sedang berkunjung kedaerah-daerah terpencil di Sumenep. Saya mengingt-ingat, adakah kesamaan apa yang saya lihat di Bromo dengan apa yang saya lihat di Sumenep.

Kenapa persamaannya yang saya cari, karena kalau perbedaannya sudah jelas berbeda.

Di kabupaten Sumenep, saya juga melihat lahan pertanian produktif sampai merangkak naik kewilayah perbukitan. Meskipun pada dataran tinggi di Kabupaten Sumenep, hanya terdapat tanaman jagung, tanaman perkebunan, seperti cabe jamu dan lain sebagainya.

Tapi setidaknya kesamaannya dari sudut datarannya sama.

Apakah petani di Bromo sampai merangsek ke perbukitan karena lahan di dataran rendah amat terbatas? Saya rasa tidak. Begitu juga di Sumenep. Dari data statistik, areal lahan pertanian di Kabupaten Sumenep mencakup wilayah yang amat luas, yaitu sekitar 154.831 hektar dari 209.347 hektar luas lahan yang ada.

Dan jika dilihat dari tingkat kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar, bisa jadi semua lahan sudah dimanfaatkan.

Setidaknya dari sisi lapangan usaha penduduk usia 25 tahun keatas, sebanyak 73,21 persen bekerja di sektor pertanian. Selebihnya sebesar 26,79 persen bekerja pada sektor lain.

Jika dirinci, sektor pertanian dan tanaman pangan mendominasi lapangan usaha masyarakat sebesar 48,07 persen. Sehingga tidak heran jika pertanian di Kabupaten Sumenep bisa memberikan kontribusi sebesar 47.43 persen bagi PDRB. Jadi ada yang sama antara lahan pertanian di Bromo dengan lahan pertanian di Sumenep. Lalu letak perbedaannya dimana?

Perbedaan yang mencolok yaitu terletak pada tingkat kesuburan

dan ketersediaan air sepanjang tahun. Sebagaimana umumnya daerah pegunungan di Jawa, kawasan sekitarnya dipenuhi dengan tanah berlapis material vulkanik, yang dalam skala puluhan tahun diperbaharui.

Disisi lain, pegunungan di Jawa yang berada pada ketinggian yang jauh dari permukaan air laut, sebagian masih berupa huta dan berada pada suhu dibawah rata-rata dataran rendah pada umumnya, telah menjadikan wilayah pegunungan sebagai pusat penampungan sumber air yang bisa dimanfaatkan sepanjang tahun.

Berbeda dengan di Sumenep.

Dataran tinggi yang ada di Sumenep hanya berupa bukit belukar berbatu.

Kondisinya panas dan kering, terkecuali di musim hujan. Walhasil, petani diperbukitan Sumenep tidak mendapatkan potensi alam yang sama dibandingkan dengan para petani yang ada di Bromo.

Oleh karena itu, menyadari keterbatasan lahan yang tersedia, maka seyogyanya para petani di Sumenep benar-benar bisa menjaga dan melestarikan lahan-lahan subur yang ada. Jangan sampai lahan pertanian yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan diluar bercocok tanam.

Kita harus waspada, terhadap keingian dan rencana sempit menjadikan lahan pertanian sebagai lahan permukiman. Apapun dalihnya, dalam jangka panjang itu akan menyengsarakan banyak orang. Jadi sebisa mungkin stop mulai sekarang. Lestarikan lahan, agar tetap bisa bercocok tanam. =

Narkoba, Blater dan Madura Oleh: IHSAN| Ketua LPPM STAI Al Fithrah Surabaya keprihatinannya pada maraknya kasus narkoba di Madura setelah dibangunnya jembatan Suramadu.

Bahkan ia mengusulkan agar jembatan Suramadu dipasangi detektor yang bisa melacak lalulintas narkoba ke dan dari Madura layaknya di bandara.

P

enggerebekan Polisi atas sebuah tempat di Bangkalan yang disebut oleh media sebagai kampung narkoba langsung terasa sangat menampar harga diri orang Madura. Apalagi ada indikasi bahwa tidak hanya satu kampung narkoba saja yang ada di Madura yaitu di desa Jeddih Socah Bangkalan, tapi ditenggarai ada dua hingga tiga tempat yang mirip dengan yang terjadi Bangkalan.

Sistem Madura yang selama ini terkenal relijius dan identik dengan budaya santri mendapatkan ujian epistemologisnya. Banyak pihak bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi di sebuah pulau yang mempunyai tradisi panjang dalam hal pengamalan agama yang ketat.

Seperti yang disampaikan Dawam Raharjo (1980), tingkat buta huruf antara huruf latin dengan huruf Arab di Madura lebih besar tingkat buta huruf latin, jumlah madrasah jauh lebih besar dibanding dengan sekolah, dan menjadi basis pesantren karena banyaknya pesantren secara kuantitas walau kebanyakan adalah pesantren kecil.

Bagaimana bisa di sebuah pulau yang terkenal sebagai pulau seribu pesantren terkena fenomena narkoba. Reskoba Polres Pamekasan misalnya mencatatkan bahwa setiap tahun kasus narkoba meningkat berkisar 70%, sejak 2011 atau dua tahun sejak diresmikannya Suramadu. Di lain pihak, Syaifullah Yusuf, Wakil Gubernur provinsi Jawa Timur, pernah menyampaikan

Blater Diantara Penguasa Madura Jika mau merunut, sebenarnya tak ada hubungan langsung antara kerelijiusitasan orang Madura dengan fenomena narkoba yang terjadi. Hal ini karena tak semua yang ada di Madura berasal dari unsur santri, walau mayoritas orang Madura adalah alumni pesantren. Di Madura terdapat tiga pusat soio kekuasaan yang sangat berpengaruh pada masyarakat Madura, pertama, kiai, sebagai ejawantah pilar agama masyarakat, kedua, pemerintah, sebagai ejawantah konsep ratoh, dan yang ketiga serta tak kalah penting adalah blater, sebagai ejawantah para jagoan. Nah, dengan adanya tiga tipe sosio cultural pada masyarakat Madura tersebut kita bisa berpikir lebih jernih lagi dalam melihat kasus narkoba di Madura.

Sejarah penguasa tertua di Madura adalah ratoh, konsep ratoh (ratu) ini untuk menyebut penguasa pemerintahan yang ada di Madura.

Tak peduli apakah ia seorang lakilaki ataupun perempuan. Dalam khazanah Madura, ia disebut sebagai ratoh, sebagai wujud penghormatan orang Madura pada wanita.

Setelah Islam masuk, kekuatan kiai yang menggantikan para pendeta hindu Budha kemudian menjadi kuasa yang kedua.

Murid para kiai ini sendiri kemudian hari menjadi kekuatan penggerak utama masyarakat Madura. Kiai bagi masyarakat Madura tak sekedar seorang ahli agama, tapi ia juga sebagai tabib bahkan sebagai dukun dalam arti longgar sebagaimana yang disebutkan dalam spirit capitalism karya Max Weber. Sedangkan konsep blater, baru dikenal saat Ke Lesap, anak seorang selir raja melakukan pemberontakan yang mengatasnamakan rakyat kecil dan menjadi lebih terkenal saat masa Sakera dengan celuritnya

dalam melawan penjajah Belanda yang melakukan tanam paksa di Madura dan daerah tapal kuda.

Setelah sebelumnya para blater ini dikenal sebagai jagoan yang membela rakyat dan tunduk pada kiai. Perkembangan zaman kemudian mengubahnya menjadi entitas sendiri yang terpisah dari pengaruh kiai dan seringkali bersebrangan.

Nah, Belakangan setelah adanya pilkada langsung ini, ada trend pengaruh blater pada kalangan masyarakat Madura ini semakin besar karena memegang peran penting dalam percaturan politik lokal mulai dari pemilihan legistlatif, eksekutif daerah hingga kepala desa di seantero Madura. Mereka semakin merajalela saat harga keamanan di Madura semakin mahal. Kekuasaan seringkali berkelindan dengan jar-

Belakangan setelah adanya pilkada langsung ini, ada trend pengaruh blater pada kalangan masyarakat Madura ini semakin besar karena memegang peran penting dalam percaturan politik lokal ingan para blater ini. Perlu diketahui, seringkali keberhasilan pemerintahan di Madura tidak diukur dari seberapa pesat perkembangan pembangunan daerah dan SDM yang dicapai oleh pemegang kekuasaan politik tapi lebih diukur pada kebutuhan dasar masyarakat akan rasa aman, baik harta dan jiwanya.

Seringkali di banyak desa di Madura saat menjelang, selama, dan sesudah pemilihan kepala desa para blater seringkali bermain-main dengan rasa aman masyarakat mulai dari pencurian ternak warga hingga rasa aman yang menyentuh jiwa.

Parahnya lagi, para blater ini tidak

saja berbisnis rasa aman tapi mereka juga membuka peruntungan baru dengan ikut terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba.

Blater dan Narkoba Indikasi bahwa para blater inilah yang membawa narkoba ke pulau Madura memang masih dalam taraf hipotesa yang belum dapat dibuktikan secara objektif akademis, akan tetapi penangkapan beberapa kepala desa yang dikenal sebagai orang blater di Sampang, penggerebekan kampung narkoba di Socah Bangkalan yang didiuga dibekingi oleh para blater serta penangkapan tokoh blater penguasa pasar Keputran Surabaya yang kedapatan menjadi Bandar narkoba. Menjadi bukti bahwa jaringan blater banyak bermain dalam wilayah ini. Paling tidak sebagian di antara mereka berada dalam jaringan ini dan dunia blater rentan terhadap dunia jaringan narkoba.

Kenapa dunia blater menjadi sangat menarik bagi pemain narkoba yang di atasnya. Setidaknya hal ini terdapat dua alasan mendasar.

Pertama, Kondisi sosio-blater di Madura yang tak gampang terungkap karena jaringannya yang bersifat tertutup dan kentalnya jiwa senasib sepenanggungan menjadi salah satu alas an utama para pemain narkoba di Jawa, kedua, dunia blater yang sering bersentuhan dengan dunia hitam Madura menjadi alasan tersendiri kenapa jaringan ini yang menjadi sasaran para Bandar besar, ketiga, posisi blater yang ditakuti oleh rakyat Madura menjadi menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka.

Maka dari itu salah satu sosialisasi penanggulangan narkoba hendaklah melihat kondisi sosio cultural masyarakat Madura dengan melibatkan masing-masing pihak menurut daya jangkauannya masing-masing. Terlebih hal ini menjadi penting karena target narkoba pada akhirnya adalah masyarakat Madura yang disasar secara luas.

Maka dari itu perlu kepedulian semua pihak untuk menyelamatkan Madura dari cengkeraman narkoba ini. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

SELASA 9 APRIL 2013 NO. 0092 TAHUN II

Liga Spanyol dan Italia

Valencia Menang, Atletico Imbang

M

ADRID - Valencia meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Real Valladolid dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Minggu (7/4) waktu setempat atau Senin (8/4) dinihari WIB. Di partai lain, Atletico harus pusa bermain imbang tanpa gol saat berhadapan dengan Getafe.

Berlaga di hadapan pendukung sendiri, Valencia unggul lebih dulu.

Sepak pojok Tino Costa gagal diantisipasi dengan baik oleh Balenziaga yang malah mengarahkan bola ke gawangnya sendiri. Keunggulan satu gol "El Che" bertahan hingga jeda pertandingan.

Ketika laga memasuki menit ke-55, Valencia mendapat hadiah penalti, menyusul pelanggaran terhadap Soldado oleh Henrique Sereno di kotak terlarang. Akan tetapi, Soldado gagal mengeksekusi penalti setelah tendangannya bisa diblok Hernandez.

Pada menit ke-70, Valladolid justru mampu menyamakan kedudukan lewat gol Oscar yang memaksimalkan umpan silang Rukavina. Ketika laga sepertinya akan berakhir dengan hasil seri, Jonas memastikan kemenangan bagi Valencia lewat golnya di menit-menit akhir laga. Dengan tambahan tiga angka ini, Valencia masih tertahan di posisi lima dengan 49 angka, tertinggal dua angka dari Real Sociedad di posisi empat. Sementara, Valladolid tetap berada di posisi 14 dengan 35 poin.

Sementara itu Atletico gagal membawa pulang tiga poin setelah bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Getafe di Coliseum Alfonso Perez, Senin (8/4) dinihari WIB. Hasil tersebut tidak cukup bagi Atletico untuk bisa memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dengan 62 angka, "Los Rojiblancos" tetap berada di peringkat tiga, teringgal tiga poin dari Real Madrid yang bertengger di posisi kedua.

Bagi Getafe, tambahan satu angka membawa mereka melewati Rayo Vallecano dengan 44 angka dan duduk di peringkat delapan.

Atletico tampil menekan dan Falcao mendapat peluang pertamanya di menit kelima. Usai bekerja sama dengan Diego Costa, Falcao gagal mengarahkan bola ke gawang dengan tendangannya.

Memasuki babak kedua, kiper Getafe Codina langsung membuat penyelamatan apik dengan membendung bola kiriman Filipe Luis pada menit 48. Pada menit ke-71, Getafe diuntungkan dengan kartu merah yang didapat Mario Suarez.

Unggul jumlah pemain membuat mereka lebih banyak mengendalikan jalannya pertandingan.

Namun, hingga dikeluarkannya kartu merah kedua bagi Atletico untuk Diego Godin menit ke-91, Getafe gagal mencuri satu pun gol. Skor 0-0 bertahan hingga akhir laga.

Salahkan Wasit Dari liga Seri A Italia dilaporkan, Inter Milan harus menelan pil pahit setelah kalah 3-4 dari tamunya Atalanta pada laga penuh kontroversi di di Giuseppe Meazza, Minggu (7/4) waktu setempat atau Senin (8/4) dini hari WIB. Inter sempat unggul 3-1, se-

belum akhirnya kalah berkat tiga gol Atalanta, German Denis.

Presiden Inter Massimo Moratti mengaku kecewa keunggulan 3-1 timnya dihancurkan oleh hat-trick Denis hanya dalam rentang waktu 12 menit. Kontroversi wasit dimulai dengan klaim handball Walter Samuel. Wasit Andrea Gervasoni mengaskan bahwa hadiah penalti itu diberikan karena pelanggaran Samuel di kotak terlarang. "Penalti seperti ini mengubah pertandingan. Ini tidak adil, karena semua ini membuat tim merasa tidak memiliki respek. Saya tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap wasit," kata Moratti.

Kritikan terhadap wasit Andrea Gervasoni juga dilontarkan pelatih Inter Milan Andre Stramaccioni. Ia menilai Gervasoni telah mengambil keputusan yang salah terhadap penalti untuk Atalanta. "Ia bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami pikirm itu pelanggaran Ranocchia, tapi kemudian menjadi handball Samuel, dan ketika itu tidak menyentuh tangannya. Itu luar biasa," ucapnya.

Kehilangan tiga angka membuat "La Beneamata" membuang kesempatan untuk mengurangi gap dari AC Milan, yang sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Fiorentina. Inter kini tertinggal delapan poin dari sang rival sekotanya, AC Milan. "Saya tidak berpikir kami masih bisa ke tiga besar," tandas pelatih 37 tahun itu.

Inter memimpin lebih dulu jelang turun minum melalui tandukan Tommaso Rochi memanfaatkan sepak pojok Alvaro Pereira.

Namun, Atalanta mampu menyamakan kedudukan pada sepuluh menit memasuki babak kedua. Giacomo Bonaventura berhasil memperdaya Handanovic seusai menerima umpan silang Marko Livaja.

Selang dua menit, Inter kembali unggul lewat aksi Ricky Alvarez.

Empat menit setelahnya, gelandang serang muda Argentina itu melesakkan gol kedua untuk semakin menjauhkan keunggulan Inter.

Unggul 3-1, membuat Inter terlena. Tidak sampai lima menit setelah gol ketiga, Atalanta berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 3-2 berkat eksekusi penalti diambil Denis.

Titik putih ditunjuk wasit Andrea Gervasoni atas masukan hakim garis yang melihat pelanggaran Ranocchia pada Livaja dalam insiden tanpa bola. Konversi penalti itu hanya awal dari aksi istimewa Denis, yang melesakkan dua gol lagi untuk membawa "Gli Orobici" membalikkan kedudukan 4-3 yang bertahan hingga laga usai.

Pada pertandingan lain di Stadion San Paolo, Senin (8/4) dini hari, dua gol dari Goran Pandev dan Blerim Dzemaili membawa Napoli mengemas kemenangan penting dengan skor 2-0 atas Genoa. Dengan tambahan tiga poin, "I Partenopei" kini semakin kokoh di posisi runner-up dengan koleksi 62 angka. Mereka unggul empat poin dari Milan yang berada di bawahnya, setelah Milan hanya berhasil menambah satu angka berkat main imbang 2-2 melawan Fiorentina. (espn/aji)

DRAMATIS. Dengan 10 orang Atalanta berhasil mempermalukan Inter Milan dengan skor dramatis 4-3. Dan aktor dari kemenangan ini adalah Germain Denis.

syaiful bahri/ant

MATANGKAN STRATEGI. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Kristian Adelmund (kanan) berusaha melewati Zahila Abubakar (kiri) saat latihan pemantapan strategi, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim. Pemantapan strategi tersebut, sebagai persiapan skuad Laskar "Sape Kerap" menghadapi Arema dalam lanjutan kompetisi ISL, di Stadion Kanjuruhan Malang.

Suporter Persepam Dilarang Bawa Atribut ke Malang PAMEKASAN - Suporter Persepam Madura United (P-MU) yang akan mendukung klub pujaannya bertandang ke Singo Edan Arema Malang di Malang tidak diperbolehkan membawa atribut, seperti bendera, kaos, dan sejumlah atribut lainya.

Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan mereka selama berada di kota dingin tersebut, serta menghindari adanya konflik antara pendukung Laskar Sape Kerap dengan pendukung Arema.

Ketua Yayasan Taretan Mania, Nurul Ulum, mengatakan kabar larangan tersebut diketahui, setelah dirinya bersama Korlap Taretan Mania,Abdurrahem, menghubungi panitia pelaksana pertandingan di malang,

yang meminta langsung agar suporter Madura tidak membawa atribut.

Untuk menyakinkan para suporter yang berencana akan mendatangi Stadion Kanjuruan Malang, pihaknya akan menemui langsung panitia pelaksana dan Ketua Aremania di Malang.

Informasi yang diterima Taretan Mania, kata Ulum, juga merupakan perintah dari Polda Jawa Timur, yang

melarang Suporter Jawa Timur membawa atribut saat mendukung timnya, menyusul tewasnya suporter Bonek Mania beberapa waktu lalu.

Asisten Manager Persepam, Jhon Julianto, mengatakan manajemen Arema Cornes sudah menyampaikan hal itu ke Managemen Persepam.

Ketua Panitia Pelaksana Arema ISL, Abdul Haris yang dihubungi melalui telepon Ketua Yayasan Taretan Mania Nurul Ulum mengungkapkan,kepolisian tetap memastikan tidak membolehkan ada suporter tim lawan, yakni Taretanmania dalam laga tersebut. “Pihak keamanan tetap tak memperbolehkan ada

suporter tamu, karena tetap kita antisipasi ada penyusup memakai baju suporter Persepam, yang berpotensi memicu kerusuhan, sehingga jalannya pertandingan terganggu,� tambahnya.

Seperti yang dikutip dalam blog aremania.com, Media Officer Arema ISL Sudarmaji menyebut bahwa antara Taretanmania, Aremania dan perwakilan panpel sudah melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Taretanmania menghormati keputusan panpel dan pihak kepolisian yang untuk sementara tidak mengizinkan suporter Persepam mendukung timnya 10 April nanti.

Galatasaray vs Real Madrid

Yakin Lolos, Mourinho Istirahatkan Ronaldo ISTAMBUL - Real Madrid sangat yakin mereka akan lolos ke semifinal Liga Champions setelah memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Galatasaray pada leg pertama perempat final di Santiago Bernabeu Kamis (4/4) dini hari WIB pekan lalu lalu. Optimisme tersebut terlihat dari prakiraan pemain yang bakal diturunkan Jose Mourinho pada leg kedua di Istambul, Selasa (9/4) malam waktu setempat atau Rabu (10/4) dini hari WIB. Menurut Sky Sports, Jose Mourinho akan menurunkan sebagian besar tim lapis kedua pada laga tersebut. Pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo tidak dipasang dari awal. Ronaldo yang menjadi lumbung gol Madrid baik di kompetisi domestik maupun di Eropa akan duduk di bangku ca-

dangan. Kemungkinan dia baru akan dipasang di babak kedua. Hanya Xabi Alonso, Sergio Ramos, dan Diego Lopes pemain utama yang bakal dipasang sejak awal.

Di lini depan, pria yang menyebut diri di Spanyol sebagai "The Only One" memasang Gonzalo Higuain yang duduk di bangku cadangan pada leg pertama pekan lalu sebagai striker tunggal. Dia ditopang oleh tiga pemain masing-masing Callejon, Ricardo Kaka, dan Karim Benzema. Sedangkan di gelandang bertahan, mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan itu memasang Luka Modric dan Alonso.

Sementara di lini belakang, pelatih yang pernah membawa FC Porto menjuarai Liga Champions akan menurunkan Alvaro Arbeloa di bek kanan, Pepe dan Sergio Ramos di bek tangah dan

Marcelo di bek kiri. Pada leg pertama pekan lalu, Mourinho lebih memasang Michael Essien di bek kanan, Raphael Varane di tengah berduet dengan Sergio Ramos dan Contrao di bek kiri.

Posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Diego Lopez. Kiper yang baru didatangkan pada jendela transfer musim dingin lalu itu semakin mendapat kepercayaan Mourinho karena tampil memikat sejak awal sampai kini. Dia pun menyisihkan "pangeran" Santiago Bernanbeu yang juga kapten pertama tim itu, Iker Casillas, yang sudah pulih dari cedera jarin tangan, tetapi belum juga diturunkan oleh Mourinho.

Pada laga dini hari nanti, pria Portugal yang juga menjadi bintang iklan di negaranya itu akan menerapkan strategi 4-2-3-1. Dia op-

timistis dengan strategi ini, Madrid bisa membendung upaya Galatasaray mencetak lebih dari tiga gol di kandang sendiri untuk mendapat satu tiket di semifinal.

Bila pasukan Jose Mourinho ini bisa mencetak satu gol saja di Istambul pada dini hari nanti, maka Didier Drogba akan bekerja lebih keras. Sebab dengan begitu mereka harus mencetak minimal lima gol. Mencetak lima gol ke gawang Madrid adalah sesuatu yang sulit. Itu sebabnya, Mourinho memilih untuk menempatkan Ronaldo di bangku cadangan.

Mourinho makin percaya diri karena data statistik pada enam laga terakhir di Liga Champons dan kompetisi domestik menunjukkan bahwa Madrid unggul atas Galatasaray. Pada enam laga itu Madrid tidak pernah kalah dan hanya satu kali imbang saat

Fabregas Siap Menggantikan Peran Messi BARCELONA - Barcelona berharap penyerang andalannya Lionel Messi segera pulih dari cedera sehingga bisa tampil pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Camp Nou pada Rabu (10/4) mendatang. Kehadiran Messi sangat penting untuk merobek gawang anak-anak asuh Carlo Ancelotti guna mengamankan satu tiket di semifinal. Pada

laga tersebut, Barcelona hanya butuh hasil imbang 0-0 atau minimal imbang 1-1.

Tetapi kalaupun Messi absen, Barcelona sepertinya sudah memiliki rencana B yaitu dengan menempatkan Cesc Fabregas sebagai pengganti Messi. Hal itu terlihat dari laga La Liga pada akhir pekan lalu saat melawan Mallorca di Camp Nou. Pada laga tersebut, "El Barca" menang telak

Menurut Sudarmaji, pihak Taretanmania mengerti bahwa Arema berkepentingan dengan izin penyelenggaraan di Malang.

Pihak suporter Persepam sendiri juga tak ingin ditunggangi pihak yang ingin merugikan kedua belah tim yang akan bertanding 10 April nanti.

Sebelumnya, kata Sudarmaji, Taretanmania berencana datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa 4 ribu orang suporter. “Namun demi kondisi di Malang, 4 ribu orang orang suporter Persepam tak jadi berangkat, untuk menjaga nama baik dan hubungan harmonis antara kedua suporter,� tandasnya.(afa/ muj)

5-0. Fabregas mencetak tiga gol atau hat trick pada laga tersebut. Ini adalah hat trick pertamanya di La Liga sejak didatangkan dari Arsenal dua tahun lalu. Fabregas menjalankan peran Messi pada laga tersebut dengan sempurna.

Fabregas bermain padu saat dipasangkan dengan Alexis Sanchez di lini depan. Dua pemain ini menghasilkan lima gol Barcelona ke gawang Mallorca.

Karena itu, kedua pemain ini kemungkinan akan dipasang dari awal saat melawan PSG pertengahan pekan ini.

"Saat kami kehilangan pemain seperti Lionel Messi, banyak yang mengira bahwa ini menjadi masalah bagi kami. Tetapi skuat kami sudah memperlihatkan bahwa mereka memiliki kualitas yang sama," kata asisten pelatih Barcelona Jordi Roura.

Mimpi PSG untuk tembus ke semifinal akan semakin sulit. Pasalnya, "El Barca" selalu bisa bangkit dari ketertinggalannya di kandang sendiri.

Pada 20 Oktober 2009, mereka bisa bangkit di Camp Nou, setelah kalah 1-2 pada leg pertama dari Rubin Kazan.

Terakhir, anak-anak asuh Tito Vilanova ini bangkit dari ketertinggalan 0-2 dari AC Milan dan balik unggul empat gol

tanpa balas atas klub Italia itu pada babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Karena itu, PSG harus bekerja keras untuk bisa bermain imbang minimal dengan skor 3-3. Tetapi kalau hanya main imbang 0-0 atau 1-1, maka kiprah PSG di Liga Champions musim ini harus berhenti di perempat final. (aji)

melawan Zaragoza di Liga Spanyol 3 April Silam. Selebihnya menang. Sementara dalam enam laga terakhir, Galatasaray dua kali kalah, masing-masing dari Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions dan dari Genclerbirligi di Liga Turki.

Tetapi sepakbola selalu menyimpan kejutan.

Meskipun Mourinho sangat optimistis menghadapi laga itu, Galasaray bukan tidak mungkin membuat kejutan dengan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi dia bermain di hadapan publiknya sendiri. Dengan dukungan penuh fans fanatiknya, Didier Drogba dan kawankawan ingin mempermalukan Madrid sekaligus menguburkan impian Madrid untuk meraih gelar juara Liga Champions ke-10. (aji)