e Paper Koran Madura 9 Juli 2013

1

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

9 JULI 2013

AWAL RAMADHAN

g PAMANGGHI

Muhammadiyah Shalat Tarawih

Maaf Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

PEKANBARU- Jamaah Muhammadiyah di Kota Pekanbaru, Riau, melakukan shalat tarawih pada Senin malam pada 10 masjid yang tersebar karena karena pihak organisasi tersebut telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1434 hijriah mulai Selasa (9/7).

“Banyak jamaah yang hadir mengikuti tarawih dan masjid penuh hingga berakhir,” kata Junaidi (45) warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru ditemui di Pekanbaru, Senin malam.

Menurut dia, shalat tarawih diikuti ribuan jamaah yang memadati Masjid Dakwah di Kelurahan Limbungan Baru, Rumbai Pesisir.

Namun Pengurus Daerah Muhammadiyah Pekanbaru mengelar sholat tarawih yang tersebar pada 10 masjid di wilayah ini diantaranya di Limbungan Baru.

Sedangkan pelaksanaan shalat tarawih serupa diantaranya masjid Al Fida’ di jalan Ahmad Dahlan, At Taqwa di jalan Teuku Umar, Nurul Yakin di jalan Paus, At Taqwa jalan Delima dan Masjid Al Manar.

Sementara itu, Pengurus Daerah Muhammadiyah Pekanbaru, Didi Winarsyah kepada wartawan membenarkan bahwa jamaahnya sudah menjalani shalat tarawih bersama.

Setelah ada penetapan 1 Syawal 1434 hijariah, katanya, maka jamaah diperkenankan untuk melaksanakan shalat tarawih.

Pelaksanaan shalat tarawih tersebut, tambahnya bahwa berdasarkan maklumat dari PP Muhammadiyah No. 04/MLM/ Lo/E/2013 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan dan Syawal 1434 hijriah. (ant/ dit/beth)

ant/ Ujang Zaelani

TARAWEH MUHAMMDIAH. Umat Islam tengah menjalankan ibadah Sholat Tarawih di Masjid Arrahman, Rawamangun, Jakarta, Senin (8/7). Umat Islam Muhammdiyah menjalankan ibadah Puasa dimulai pada hari Selasa (9/7), besok.

Awal Ramadhan di Malaysia Besok KUALA LUMPUR - Umat Islam di Malaysia akan memulai berpuasa Ramadhan pada Rabu (10/7), demikian dikutip Bernama, Senin.

Pihak Kerajaan Malaysia seperti disampaikan Datuk Seri Syed Danial Ahmad mengumumkan bahwa permulaan puasa bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia ditetapkan pada Rabu sesuai perintah dari Yang di-Pertuan Agong (raja Malaysia).

Pengumuman ini disiarkan langsung Radio Televisi Malaysia (RTM). Keputusan tersebut disetujui majelis raja-raja berdasarkan rukyah dan hisab.

Seperti diberitakan di media-media elektronik, di Indonesia sidah isbat yang digelar oleh Kementerian Agama memutuskan bahwa hilal yang dipantau dari sejumlah titik di Indonesia juga tidak berhasil melihat hilal dan 1 Ramdhan ditetapkan Rabu 10 Juli 2013.

Begitu pula dengan Nahdlatul Ulama, Ormas ini juga menyatakan awal ramdhan masih besok. (ant/lia/beth)

ant/diansaki

TRADISI LEMPAR AIR Sejumlah warga melakukan tradisi saling lempar air, di Kelurahan Purwodinatan Semarang, Jateng, Minggu (7/7). Ritual saling lempar air itu merupakan tradisi warga setempat untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan dan air yang yang digunakan diambil dari sumur peninggalan Kyai Bustaman buatan 1729.

KPK Sita Harrier Anas JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita mobil Toyota Harrier bernomor polisi B 15 AUD yang diduga milik Anas Urbaningrum.

Penyitaan itu berkaitan dengan kasus penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi terkait proyek pembangunan Hambalang. “Jadi benar, KPK menyita mobil Toyota Harrier milik AU,” kata Juru bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Senin (8/7).

Namun kata Johan, mobil tersebut sudah dititipkan atas nama pemilik baru, bukan atas nama Anas. Sebab, mobil itu sudah dijual sebelum KPK melakukan penyitaan. Bahkan penjualan dilakukan sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan.

“Mobil diduga hasil pemberian, setelah naik ke penyidikan ini barang bukti untuk KPK ternyata sudah dipindahtangankan ke pemilik baru, sementara dititipkan dulu ke pemilik terakhir lokasi di Jakarta,” ujar Johan.

Saat ini, mobil sudah disita dan tidak boleh dijual lagi. “Posisi mobil sudah dalam keadaan disita tidak boleh dipindahtangankan lagi. Mobil ini kan barang bukti, tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan,” papar Johan.

Anas diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjadi anggota DPR dulu. Toyota Harrier ini diduga dibelikan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di dealer

Motor Pecenongan pada September 2009 dengan harga Rp 670 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan.

Namun, sejak ramai dibicarakan terlibat dengan Muhammad Nazaruddin dalam kasus Wisma Atlet, Anas diduga mengubah pelat nomor polisi mobil itu pada 2 Desember 2011 dari nama Anas menjadi Arifiyani Cahyani. Nomor pelat polisi pun berganti dari B 15 AUD menjadi B 350 KTY dengan alamat Jalan Cempaka Baru VII Nomor 3 Jakarta.

Terkait penyidikan kasus penerimaan hadiah ini, KPK pernah memeriksa Direktur PT Duta Motor Hadi Wijaya sebagai saksi. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Hadi membenarkan adanya pembelian Harrier di dealer-nya tersebut. “Penyitaan mobil Harrier sudah sejak Maret 2013. “Saat ini, STNK dan BPKB dititipkan ke yang punya, dan tak boleh dijual hingga ada putusan pengadilan,” imbuhnya.

Sementara pihak Anas membantah kalau Harrier itu dikatakan barang gratifikasi. Menurut pengacara Anas, Firman Wijaya, beberapa waktu lalu, Harrier itu bukan

gratifikasi, melainkan mobil yang dibeli Anas dengan cara mencicil ke Nazaruddin. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres pada Mei 2010, Anas mengaku telah mengembalikan mobil itu ke Nazaruddin dalam bentuk uang. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain.

Bantah Ditempat terpisah, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika membantah adanya aliran dana BUMN untuk pemenangan Anas Urbaningrum saat kongres Demokrat di Bandung. “Enggak ada,” tegasnya.

Menurut Pasek, figur Anas mirip dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan komunikasi yang baik kepada lawan bicaranya. “Kalau dilihat secara politik, Pak Anas itu paling lemah secara jabatan. Saya rasa itu mengada-ada,” ujarnya. (gam/cea)

PERJALANAN SPIRITUAL KORAN MADURA MENYAMBUT RAMADHAN (4)

Ka`bah dalam Pusaran Kapitalisme Global Pemerintah Arab Saudi melalui televisi di Arab setiap saat meminta maaf atas ketidaknyamanan situasi di sekitar Masjidil Haram. Itu karena perluasan Masjidil Haram yang diprediksi selesai secara sempurna pada tahun 2016. Berikut Abrari Alzael menulis dari Masjidil Haram, Mekkah.

Mengapa pemerintah meluaskan lokasi Masjidil Haram?

Pertama, daya tampung sekitar ka`bah sudah mnyulitkan jemaah.

Kedua, pemerintah “merasa malu” dengan kepungan hotel berbintang di sekitar ka`bah.

Dari sisi kemegahan, sebagian bangunan Masjidil Haram kalah megah dibanding hotel apalagi hotel raja yang amat megah.

Seperti kota metropolis pada umumnya, Mekkah juga seperti itu. Tidak jauh dari harom, ada sejumlah pengasong yang kepanasan dan tergusur. Begitu juga saat masuk ke syar`i manshur (jalan manshur) kekumuhan lokasi di sekitar tak jauh dari ka`bah. Jala-

nan di ruas ini pasti macet. Kendaraan di sepanjang ini diparkir sembarangan. Bila serempetan yang mempeyokkan mobil, di arab tak ada urusan. Karena itu mobilmobil mewah di arab tak lagi mulus karena tergores bahkan peyok. Dibanding Indonesia, Arab peru diacungi karena semua jalan berbeda dalam satu arah.

Lebih dari itu, BBM amat murah. Jika beli BBM 1 liter di Indonesia, di Arab bisa dapat 3 liter. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana rumusnya karena negara kaya dengan penduduk miskin. Oleh karena itu Arab Saudi jadi negara gersang merangsang. Banyak TKI juga di Arab

yang bekerja baik karena memilih Arab atau karena terpaksa bekerja di Arab. Sebagaimana negara pro kapitalis, Arab juga menindas.

Pengusaha dan penguasa menjadi raja bisnis. Meski begitu, Dinasti

Fadh tetap memegang kajayaan karena di sini menganut sistem kingdom. Kejayaan dan kekayaan dinasti tidak mengherankan bila pembangunan lancar dan dinikmati masyarakat Arab. Bah-

kan perluasan masjidil haram ini dikerjakan tanpa henti selama 24 jam per hari. Sebagaimana ibadah, tawaf, ngaji, dan shalat juga berjalan bersama di tempat yang tak jauh berbeda.

Di luar masjidil haram, kapitalis terus bergerilya untuk menindas kaum proletariat dengan keuntungan sistemik-hirarkis. Semakin seseorang berada di hirarki yang tinggi, semakin juga menerima keuntungan dan begitu pula sebaiknya. Di kota misalnya, pemerintah menyalakan lampu sebanyak-banyaknya hampir tak ada beda cerahnya siang dan malam. Tetapi penual susu unta di sisi kiri kanan jalan Madinah Al-Qadim, mereka hidup tanpa lampu. Di gurun pasir itu para pedagang susu unta hidup pada rumah-rumah kumuh non parlemen. Di sinilah, antara lain wajah horor Arab bisa dilihat. (bersambung)

Kawan saya yang sering berpikir aneh pernah mengatakan bahwa jika moment –saat Ramadhan- ada yang meneliti udara di laboratorium, niscaya terpapar ribuan dan bahkan jutaan kata “maaf.”” Kata-kata indah itu asumsi teman saya, yang tentu saja main-main, bertebaran memenuhi udara, yang mengalir dari berbagai arah. “Untuk udara di Indonesia, kata maaf pasti lebih banyak.

Karena sejak nisfu sya’ban kata itu sudah bertebaran,” katanya, bercanda.

Ya. Sejak nisfu sya’ban (limabelas hari) sebelum masuk satu Ramadhan sms, BBM, whatsapp, jejaring sosial seperti facebook dan twitter, dipenuhi permintaan maaf. Berbagai gaya permintaan maaf mewarnai alat komunikasi itu. Ada yang berorama puisi, pantun, kata-kata bijak, mengutip hadist yang entah benar entah salah sanadnya dan sebagainya. Penuh warna. Dan ketika mau memasuki satu Ramadhan krang kring krung permohonan maaf itu semakin gencar. Nanti saat Idul Fitri diperkirakan mencapai puncak tertinggi peredaran kata maaf itu.

I n i l a h tradisi yang tumbuh dan berkembang luar biasa di negeri ada yang ini. Sesuatu menyebut yang terasa “harus” sangat unik. permintaan Meminta maaf maaf harus disampaikan menunggu saat kita moment-moment khusus. melakukan Menunggu kesalahan hari-hari keagamaan tertentu. Soal salah atau tidak, tak jadi soal. Yang penting maaf. Kapan berbuat salah?

Juga tidak penting. Yang terpenting menyampaikan maaf karena akan melaksanakan ibadah puasa.

Saya sampai saat ini belum menemukan dalil kuat tentang permohonan maaf pada saat menjelang Ramadhan dan nisfu sya’ban. Itu tak penting, agaknya. Yang lebih penting barangkali seharusnya maaf, dilakukan tidak menunggu moment tertentu seperti nisfu sya’ban dan puasa. Yang terbaik bahkan ada yang menyebut “harus” permintaan maaf disampaikan saat kita melakukan kesalahan agar semua jelas dan selesai, tidak meninggalkan aroma dendam apalagi sampai memutus silaturrahmi.

Amarah juga tak berkembang ke manamana. Ya hanya saat itu saja.

Agama Islam, sebenarnya sangat khusus dan serius memposisikan persoalan maaf. Agak serius agama Islam memberi pedoman soal maaf ini. Ada proses maaf, yang diberikan setelah sebelumnya dituntaskan persoalannya. Misalnya, ada yang kalangan tertentu yang melakukan tindakan aniaya.

Ditindak dulu, baru didamaikan melalui proses saling memaafkan. Lalu ada yang secara hukum terlebih dahulu dituntaskan, lalu ada proses maaf, perdamaian.

Ini terkait pidana pembunuhan, yang bila keluarga yang dibunuh memberi ruang permohoanan maaf. Itupun tidak menghilangkan kewajiban membayar dam atau denda. Dan, ada hak yang diberikan kepada keluarga korban untuk tidak memaafkan walau ditegaskan al Qur’an, yang termulia adalah mereka yang memberikan maaf.

Jadi kata “maaf” sesungguhnya bukan perkara sekedar krang kring sms.

Bukan basa basi elementer. Maaf bermuatan amat sangat serius, serta pada beberapa masalah terkait dengan persoalan hukum. Bahkan, ada kasus-kasus tertentu, yang penyelesaian masalah tak berakhir hanya pada ucapan maaf. Ada tindak lanjut berikutnya.

Maaf saja, ternyata belum cukup. =

Kaset Sehabis buka puasa, para santri berkumpul di mushalla. Ustadz membahas soal-soal kecil seputar ibadah puasa di Bulan Ramadan.

“Ustad, boleh tidak, kalau sholat taraweh imamnya suara kaset,” tanya Matrawi, yang seringkali aneh-aneh.

“Boleh saja, asal.... “ jawab Ustad.

“Asal apa Ustad?” tanya Matrawai penasaran.

“Boleh saja, asal makmumnya juga kaset,” jelas sang Ustad, disambut gemuruh ketawa santri yang lain.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 9 JULI 2013 NO. 0155 | TAHUN II

KOMPENSASI BBM

Penerima BSM Harus Punya Kartu BLSM

ANTRE. Penerima BLSM di Kecamatan Lenteng saat mengambil dana bantuan di Kantor Pos Kecamatan setempat.

BLSM Tak Tepat Sasaran SUMENEP – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan BBM masih jauh dari harapan. Banyak ditemukan ketidaktepatan distribusi bantuan tersebut.

Penerima BLSM ternyata ada memiliki kendaraan bermotor. Bahkan, ada sebagian penerima yang sudah naik haji. Kenyataan itu terjadi kepada beberapa penerima yang ada di Kecamatan Ganding dan Lenteng.

Sementara beberapa warga yang memang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan itu. Sebut saja, Hatijah (60), warga Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget.

Janda tua ini hidup sebatang kara, dengan rumah bambu.

Bahkan, untuk makan saja susah. Namun, Hatijah tidak masuk daftar penerima

BLSM. Sarkawi, tokoh masyarakat Kalianget Timur menjelaskan, pihaknya mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memperioritaskan warga miskin. Padahal, itu merupakan bantuan untuk warga miskin. ”Tapi, mengapa yang mendapatkan kok orang yang mampu. Ini sangat aneh,” katanya kepada Koran Madura di rumahanya, Senin (8/7).

Pihaknya berharap data penerima BLSM itu untuk dilakukan revisi. Sehingga, yang berhak untuk men-

dapatkan bisa menikmati bantuan dari pemerintah tersebut. ”Kalau begini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin telantar. Padahal, bantuan itu untuk memberikan subsidi untuk warga miksin,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, adannya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah itu merupakan suatu kenaiban. Dengan begitu, sasaran dari pelaksanaan ini menjadi tidak maksimal. ”Tujuan dari capaian BLSM ini akhirnya menjadi tidak target,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, ini merupakan dampak dari kebijakan yang terburu-buru dilakukan oleh pemerintah.

Yakni, tanpa memerhatikan dan mendalami calon penerima. ”Ini validasi data warga

miskin tidak akurat. Apabila dilihat dari adanya penerima yang ternyata kaya,” ungkapnya dengan nada serius.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pembaharuan data. Sehingga, yang berhak bisa mendapatkan. ”Kalau tidak mendapatkan, kasihan.

Makanya, untuk selanjutnya harus ada perubahan data.

Sehingga, btujuannya bisa tercapai,” ungkap sekretaris DPC PPP ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Koesman Hadie mengaku belum mengetahui adanya kekacauan data dimaksud. Namun, apabila memang terjadi hendaknya pihaknya desa melakukan pendataaan ulang. ”Silahkan melakukan pendataan.

Supaya datanya lebih akurat lagi pada pencairan selanjutnya,” katanya. (yat)

SUMENEP- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik mengatakan, penerima bantuan siswa miskin (BSM) pada tahun 2013 ini semua sekolah akan mendapat bantuan tersebut, baik dari SD, SMP, SMA dan SMK. “Jadi, orangtua yang memiliki anak umur 7 hingga 18 tahun yang masih aktif sekolah akan mendapatkan bantuan BSM, yang penting anak itu benarbenar dari kalangan yang kurang mampu,” katanya, Senin (8/7).

Namun, penerima BSM harus memiliki kartu BLSM atau KPS. “Iya, untuk membuktikan bahwa anak itu benar-benar berangkat dari keluarga miskin, maka harus punya kartu BLSM atau KPS,” jelasnya.

Jika ternyata ditemukan ada orang kaya memiliki KPS, Shadik menegaskan kartu tersebut akan diberikan kepada yang berhak menerima. “Karena bantuan ini tidak berlaku untuk orang dari kalangan mampu, tetapi keluarga yang tidak mampu,” terangnya.

Sementara, Dul Siam, anggota Komisi D mengatakan, karena ini merupakan bantuan yang diperuntukkan kepada siswa miskin, maka sasarannya sama dengan BLSM, sebab sasaran BSM adalah untuk siswa miskin.

“Artinya, mereka yang dapat BSM itu benar-benar dari kalangan keluarga miskin.

Sehingga keluarga yang

mendapat bantuan BLSM itu layak anaknya juga mendapat bantuan itu. Maka dari itu, otomatis keluarga yang menerima BLSM adalah penerima BSM,” katanya.

Tetapi menurut politisi PKB tersebut jika ditemukan ada anak orang kaya masuk daftar BSM, maka wajib hukumnya untuk ditangguhkan. “Karena tidak menutup kemungkinan, ada anak orang kaya masuk daftar BSM. Dan jika terjadi seperti itu, jelas hal itu merupakan hak dan kewenangan sekolah, termasuk dinas pendidikan, agar bisa mengganti daftar penerima BSM dari kalangan orang mampu,” tegasnya.

Soal pendistribusian, menurut kesepakatan dari tim bahwa untuk BSM sekolah diberikan kelelusaan untuk mencari dan mendata siswa yang benar-benar dari keluarga miskin. “Karena

mereka yang lebih tahu siswa yang masuk kategori miskin.

Artinya kalau ada daftar siswa penerima BSM dari kalangan mampu, maka pihak sekolah harus segera menggantinya dengan koordinasi dengan Disdik,” tambahnya.

Ditanya soal teknis distribusinya, Dul Siam menjelaskan tidak sama dengan BLSM, dan tidak melalui pos, tetapi melalui pihak sekolah.

“Jadi, sekolah yang nantinya akan mendistribusikan dan mencairkan kepada siswa penerima BSM,” imbuhnya.

Lebih lanjut ditanyakan apakah semua sekolah akan dapat, anggota DPRD dari Pulau Sapeken tersebut mengatakan bahwa semua sekolah akan dapat, baik swasta maupun negeri. “Termasuk juga sekolah di kepulauan, semuanya akan tercover, dan mendapatkan bantuan itu,” jelasnya. (sym/mk)

BAWA BOM IKAN

ALAT PERAGA

SUMENEP – Supli (28), dan Sucipto (29), nelayan asal Desa Ketupat, Kecamatan Ra’as, harus berurusan dengan petugas kepolisian, karena tertangkap membawa bondet alias bom ikan saat akan menangkap ikan di perairan Pulau Ra’as.

Dua nelayan tersebut hanya bisa pasrah sekita polisi memeriksa barang bawaan. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan enam buah bom ikan serta 10 kg bahan potasium yang siap di racik. Nelayan tersebut tidak memberontak saat polisi melingkarkan borgol ke tangan mereka.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko menjelaskan, sebelum menangkap dua nelayan tersebut, pihaknya menerima informasi dari warga bahwa terdapat dua nelayan yang hendak menangkap ikan membawa bahan peledak.

“Kami langsung memerintahkan anggota untuk mengecek ke pelabuhan, dan ternyata benar sehingga anggota kami langsung meringkus dua nelayan tersebut,” terangnya, Senin (8/7).

Marjoko menjelaskan, pihaknya telah menyita enam bom ikan yang siap diledakkan, dan potasium atau bahan peledak yang siap diracik seberat 10 kilogram. “Nelayan ini memang akan mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak. Terbukti dari tangan tersangka, kami menemukan enam bom ikan rakitan yang siap di ledakkan. Bahkan, beberapa potasium dalam karung yang siap diracik di tengah laut,” tuturnya.

Dengan ditemukannya enam bondet dari tangan dua nelayan asal Pulau Ra’as, pihaknya akan melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pelaku lain dalam peristiwa bondet tersebut. Termasuk dari mana asal usul barang tersebut. “Kami juga akan melakukan penyelidikan, apakah peracik bom ikan ini hanya dua orang nelayan itu, atau kemungkinan ada tersangka lain,” tegasnya.

Dua tersangka itu saat ini masih ditahan di Mapolsek Arjasa, dan pelaku akan dijerat dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951. “Ancaman hukumannya seumur hidup, atau minimal 15 tahun penjara,” pungkasnya. (edy/mk)

SUMENEP - Pengamat Tata Ruang Kota, Abd. Hamid, mengatakan, keberadaan baliho yang terpasang dibeberapa sudut Kota Sumenep terlalu berlebihan sehingga mengganggu keindahan kota. Kota yang mestinya asri menjadi carut marut karena disesaki baliho. Menurutnya, perlu ada ketentuan yang mengatur cara pemasangan baliho.

Ia mencontohkan, misalnya pemerintah membuat regulasi bahwa pemasangan baliho di wilayah perkotaan harus berizin. ”Nah, saat mengurus izin, pemasang diminta agar baliho dipasang dengan rapi. Jadi tidak boleh baliho asal pasang gitu,” kata Hamid, Senin (8/7).

Menurut Kasi Operasional Satpol PP Sumenep Moh. Saleh, sudah berlaku ketentuan baliho tidak boleh dipasang sembarang. Dan pemasangan baliho di daerah Kota Sumenep harus mengantongi izin resmi.

Namun, tampaknya keberadaan harus mengantongi izin tersebut tidak berlaku maksimal karena banyak sekali dijumpai baliho yang mengganggu keindahakan kota, dan tidak menutup kemungkinan juga tidak mengantingi izin.

Saleh mengatakan, Satpol PP setiap menjumpai baliho baru selalu memeriksanya apakah sudah mengantingi izin atau belum, kalau belum ditertibkan. Tetapi terhadap baliho berizin yang dipasangan sembarangan, Satpol PP tidak mengamankan. ”Jika dijumpai baliho dipasang tanpa ijin langsung kami turunkan,” terangnya. (edy/mk)

Nelayan Ditangkap Polisi

Baliho Perlu Diatur Tegas

EKSOTIS : Wisatawan sedang menikmati eksotisme Pantai Karangan, Desa Tanjung Kiaok, Sapeken. Menjelang bulan Ramadhan, tempat wisata yang tidak tersentuh pemerintah tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Pengunjung yang datang tak hanya dari daerah tersebut, tapi juga dari Bali dan Banyuwangi.

WISATA

Menikmati Eksotisme Pantai Karangan SUMENEP – Wisata Pantai Karangan di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken, cukup menarik.

Banyak pengunjung yang datang ke pantai ini. Pengunjung tidak hanya dari kepulauan Sapeken, melainkan juga dari luar. Bahkan, dari Bali dan Banyuwangi

banyak menyambangi tempat wisata tersebut.

Informasinya, pengunjung ramai saat menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri dan hari-hari besar Islam lainnya. Meski ramai, fasilitas di Pantai Karangan kurang maksimal. Sebab, objek wisata tersebut belum tersen-

tuh pemerintah. Bangunan yang ada swakelola dari masyarakat. ”Wisata pantai ini sebenarnya cukup menarik banyak pengunjung. Tapi, mengapa sampai saat ini tidak ada perhatian pemerintah.

Kami berharap ke depan ada pembangunan yang

lebih memadai. Sehingga, di Sumenep tidak hanya Lombang dan Slopeng saja yang jadi junjugan. Melainkan, juga kepulauan, tepatnya di Pantai Karangan,” kata Nuraida (28), salah satu penduduk Desa Sepanjang, Sapeken. (yat)

SUMENEP

3

SELASA 9 JULI 2013 NO. 0155 | TAHUN II

Warga Dungkek Tewas Dibacok SUMENEP - Ghalib (73), warga Dusun Sekeng, Romben Barat, Dungkek, Senin (8/7) dini hari, meninggal dunia dalam keadaan luka bacok pada bagian pelipis kepala sebelah kiri. Penderas siwalan tersebut dibunuh orang tak dikenal karena diduga memiliki ilmu santet.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Koran Madura di rumah duka, saat kejadian korban masih sempat membangunkan istrinya, Musahwiyah, yang tidur di langgarnya untuk memberitahu bahwa dirinya habis dibacok oleh seseorang yang tidak dikenal.

Oleh keluarganya, korban kemudian dilarikan ke RSUD. Namun, setelah kendaraan yang ditumpanginya sampai di Desa Longos, Kecamatan Gapura, Ghalib menghembuskan nafas terakhir.

“Kemungkinan karena kehabisan darah. Dan lukanya

juga parah, sobek sejempol jari pada bagian kepala sebelah kiri,” papar sekretaris desa Romben Barat, Sunarso, Senin (8/7).

Dia menambahkan, aktivitas sehari-hari korban sebagai penderas pohon siwalan. Saat disinggung dugaan memiliki ilmu santet sebagaimana kabar yang tersebar di masyarakat, tidak mau berbicara banyak, karena, menurutnya, tidak bisa dibuktikan secara fisik.

Secara terpisah, Kepala Polsek Dungkek AKP Edy Hariyanto menjelaskan, peri-

stiwa pembacokan tersebut diperkiran pukul 2.00 dan korban dibacok di beranda rumahnya saat tidur. Setelah keluarga diberitahu kalau korban dibacok, saat itu juga keluarganya bermaksud melarikannya ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan.

Saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab peristiwa itu, tapi berjanji akan menyelidiki dan mencari bukti pendukung lainnya sehingga kasus pembacokan itu menjadi jelas.

Mengenai dugaan masyarakat bahwa korban memiliki ilmu santet, pihaknya mengaku tidak bisa membuktikan sebab hanya pembicaraan warga. “Kami belum berani berkomentar banyak soal pembacokan ini. Kami masih mengumpulkan buktibukti, termasuk dari warga,” pungkasnya. (athink/mk)

Truk bernopol M 8275 UA, Senin (8/7) sekitar pukul 13.30 Wib, menabrak sedan bernomor polisi M 1898 E yang berada di depannya di Jalan Raya Saronggi, Sumenep. Setelah menabrak sedan, truk yang diduga mengalami kecelakaan karena kelebihan muatan tersebut menabrak pohon turi. Sekalipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, bagian depan truk mengalami kerusakan cukup parah, dan bagian belakang sebelah kiri sedan ikut rusak parah.

AMUK. Mami, anak korban (duduk di tanah) berhasil ditenangkan oleh para pelayat setelah mengamuk di halaman rumahnya. Dia tidak terima bapaknya meninggal dengan mengenaskan, Senin (8/7)

MENANGGAPI WDP

Bina Marga Siap Benahi, Disdik Enggan Berkomentar SUMENEP – Menanggapi hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, PU Bina Marga mengaku siap memperbaiki permasalahan yang ada.

“Memang penilaian itu dari BPK, tapi kami akui bahwa saat ini pihak kami ada yang diputus kontraknya. Pekerjaan-pekerjaan itu ada yang sudah selesai, tapi ada sebagian yang tidak dik-

erjakan sama sekali oleh rekanan,” jelas kepala PU Bina Marga Sumenep, Edy Rasiadi pada KoranMadura, Senin (8/7).

Edy menjelaskan bahwa rekanan yang diputus kontrak saat ini berjumlah sekitar tujuh rekanan. Sedangkan anggarannya mencapai Rp 8 miliar. Sehingga dengan hal itu, banyak yang tidak terserap di PU Bina Marga.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik tidak ingin berkomentar soal pe-

nyebab penilaian WDP tersebut. Karena menurutnya, instansi yang dikelolanya tidak bersinggungan dengan penilaian BBK tersebut. “Jangan tanyakan saya, itu bukan wewenang saya,”tukasnya, Senin.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Sumenep Soengkono Sidik menyebutkan ada dua instansi yang anggarannya banyak yang tidak terserap. Dua SKPD tersebut PU Bina Marga dan Dinas Pendidikan Sumenep. (athink/mk)

PERANGI NARKOBA

Puluhan Perwira TNI Jalani Tes Urine SUMENEP – Puluhan perwira Komanda Distrik Militer Kabupaten Sumenep, Senin (8/7), memenuhi panggilan BNK untuk menjalani tes urine. Ada sekitar 50 orang perwira TNI menjalani tes urine.

Soengkono Sidik, Kepala BNK Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa yang BNK lakukan merupakan intruksi dari Forpimda Jatim berdasar kesepakatan rapat terdahulu. Menurut Soengkono tes urine yang pihaknya lakukan tak ada lain kecuali untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk memerangi narkoba.

“Makanya tes urine kami lakukan kepada seluruh elemen pemerintah, baik eksekutif, legislatif, lembaga hukum, dan aparat keamanan, termasuk hari ini adalah giliran Kodim (TNI),” katanya, Senin (8/7).

Dia menambahkan bahwa tes urine yang pihaknya lakukan kepada puluhan periwira TNI tersebut setelah ada kesepakatan dengan Dandim Kabupaten Sumenep bahwa para perwira TNI juga siap untuk di tes urine.

“Kami lakukan setelah ada kesepakatan dengan pak Dandim, izin dan sebagainya juga sudah, dan beliau juga sudah siap. Bahkan, Pak Dandim mengawali lebih dulu.

Sehingga, hari ini (kemarin, red. ), kami melakukan tes urine terhadap para perwira TNI, termasuk kepada stafnya, semunya berjumlah 50 orang,” jelasnya.

Apapun hasil tes tersebut, pihaknya akan sampai-

kan kepada komandannya.

“Kalau hasilnya negatif, ya Alhamdulillah. Tetapi jika positif kami akan sampaikan kepada Pak Dandim. Tetapi yang jelas, tes urine ini betul-betul bisa mengantisipasi untuk menangkis arus deras narkoba yang kian waktu tambah mengkhawatirkan,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut hasil dari tes urine kemarin, Soengkono Sidik masih

belum mendapat petunjuk dari Jatim. “Tetapi untuk tes urine terhdap semua jajaran pimpinan, SKPD, camat, sekcam, Kades dan sebagainya itu ita cek nanti, dan ini terus berkembang, karena yang kemarin sudah diproses secara tuntas,” tandasnya.

Dia menambahkan bahwa tes urine akan terus pihaknya lakukan. “Sekarang Kodim, selanjutnya adalah kejaksaan, dan DPRD. Kami masih menunggu surat tanggapan,” lanjutnya.

Dia berharap dengan adanya tes urine ini paling tidak dapat menimbulkan kegerahan atau perasaan waswas dan selalu waspada untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. “Mereka yang pernah menjalani tes akan selalu berpikir jangan-jangan tes ini setiap satu bulan, jadi itulah sebabnya kenapa harus ada tes urine untuk semua elemen pemerintah,” imbuhnya.

Soengkono mengaku bahwa hasil tes urine kepada puluhan perwira tersebut nantinya akan dilaporkan ke Dandim langsung, tidak semua orang tahu, karena sifatnya rahasia. (sym/mk)

Dijelaskan oleh Hanafi, untuk pendirian dan pemasangan tenda memang sengaja dipasang lebih dulu sembari menunggu pengumuman dari pemerintah. “H-3 kita memang sudah pasang tenda dan gapura bazar ta’jil, termasuk stand-stand bazar sambil menunggu pengumuman dari pemerintah,” jelasnya Sedangkan untuk gapura bazar ta’jil pemerintah sudah pasang pada Sabtu kemarin.

Pantauan Koran Madura, dua gapura besar berwarna kuning kombinasi hjiau dan coklat berdiri tegak di dua tempat,

yang satu berdiri di depan Gedung DPRD menghadap ke barat, satunya berdiri di menghadap ke timur, dekat tempat hiburan anak-anak, tepat di dekat rumah praktek dr. Fitril Akbar.

Untuk biaya stand dan gapura, Hanafi menjelaskan bahwa disribusinya urunan dari masing-masing SKPD. “Termasuk juga ada distribusi dari DPPKA, hingga Dinas Kebersihan pun juga da retribusinya. Sedangkan soal besarannya saya lupa, tetapi yang jelas biaya untuk bazar ada urunan,” jelasnya. (sym/mk)

BAZAR TA’JIL RAMADHAN

Satuan Polisi Pamong Praja Akan Pantau Ketertiban Stan SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep akan memantau stan bazar yang mulai didirikan oleh para pedagang. Pemanauannya ke sejumlah stan tersebut untuk mengecek dan memastikan apakah melewati batas yang telah ditetapkan.

“Iya, hari ini kami sedang melakukan pemantauan terhadap sejumlah stan bazar Ramadhan.

Alhamdulillah untuk sementara, aman dan tertib. Para pedagangan dan penjual mendirikan stannya sesuai dengan ukuran dan tidak mengganggu ketertiban umum,” kata Abd. Majid, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, kepada wartawan, Senin (8/7).

Kata Majid, stan bazar Ramadhan dibagi menjadi dua tempat. Untuk sebelah utara, seperti biasa, sedangkan untuk sebelah barat, masih dibagi menjadi dua jalan. “Ada stan yang menghadap ke barat, ada stan yang menghadap ke timur, jadi berhadap-hadapan.

Hal tersebut kami dilakukan agar katika bazar dimulai nantinya tidak mengalami kemacetan, dan mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.

Bazar Ramadhan ini memang setiap tahun tidak pernah alpa diadakan, yang secara khusus dikomandani langsung oleh Kabag Perekonomian Sumenep. “Sedangkan soal dan penertiban dan pengawasannya berada di bawah tanggung jawab kami sebelum hari H datang,” tambah Majid.

Majid menambahkan bahwa untuk penjual petasan

juga sudah diwarning dan dikasih tempat khusus agar berjualan secara tertib dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.

“Sebenarnya saya kasih warning, termasuk sudah saya larang karena khawatir petasan ini disalahgunakan, tetapi mau gimana lagi, mereka juga mencari nafkah. Tetapi kita kasih tempat khusus bagi para penjual petasan,” jelasnya.

Selain itu, Majid menjelaskan bahwa bazar ini bukanya pada sore hari, sekitar

jam 16.00 WIB sudah bisa buka. “Jadi, aturan waktunya, mereka tidak boleh buka pagi hari, sebab bazar ini hanya berlaku pada sore hari, termasuk mereka harus berhenti berjualan pada jam 23.00 WIB, kecuali menjelang hari lebaran, mereka memang meminta kepada pemerintah agar waktunya diperpanjang hingga jam 00.00 WIB, sebab biasanya para pembeli masih ramai,” terangnya kepada Koran Madura.

Untuk penjual hasil pendataan Majid sepertinya tidak jauh beda dengan tahun kemarin. “Hanya bertambah 3-4 stand aja dari tahun sebelumnya. Tetapi penjualnya tidak hanya dari Sumenep saja, tetapi banyak dari luar, seperti Bangkalan, Pemekasan, dan Sampang. Sebab menurut mereka, Sumenep lebih ramai,” pungkasnya.

Bazar Pemerintah Kabupaten Sumenep pada bulan Ramadhan tahun 1434 membuka dua bazar untuk memeriahkan bulan suci, yakin Bazar Ta’jil dan Bazar Ramadhan.

Khusus untuk bazar ta’jil ramadhan, kini gapura bazar ta’jil sudah berdiri tegak,

dan siap menyapa masyarakat Sumenep ketika berkunjung ke bazar ta’jil untuk berbelanja.

Senin (8/7) pukul 16.00 WIB bazar ta’jil sudah dibuka.

Namun, untuk bazar ramadhan yang diperuntukkan bagi para penjual aneka ragam pakaian, souvenir, dan yang lain masih menunggu rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Sumenep.

Hanafi, Kepala Bidang Perekonomian (Kabag) Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa bazar ta’jil sudah bisa dimulai besok (hari ini). “Iya, untuk bazar ta’jil para penjual sudah mulai menempati stand yang telah disediakan, namun untuk bazar ramadhannya masih belum bisa dimulai, karena masih menunggu pengumuman dari pemerintah,” katanya, Senin (8/7) kepada wartawan Hanfi menambahkan bahwa adanya dua bazar pada tahun ini berdasarkan hasil kesepakatan tim bersama pengurus paguyuban PKL. “Kita sampaikan kepada mereka apa yang perlu dipersiapkan menjelang bulan ramadhan dan ketentuan-ketentuan apa yang perlu juga dibuat, akhirnya kita sepakati akan membuka bazar ta’jil dan bazar ramadhan,” jelasnya.

4

PAMEKASAN

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155| TAHUN II

MAKANAN SEHAT

Harga Ikan Naik karena Cuaca yang Buruk

SAMBUT RAMADHAN. Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Ulul Albab Universitas Wiralodra, membagikan bunga dan Permen ke pengguna jalan di Jalan Jend. Sudirman, Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/7). Aksi tersebut dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan serta mengajak masyarakat untuk lebih giat beribadah.

LP2M Pertanyakan Kinerja Pol PP Menjelang Puasa PAMEKASAN - Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan mempertanyakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan dalam melakukan penertiban menjelang bulan suci Ramadhan 1434 Hijriyah.

Sebab, hingga satu hari menjelang bulan puasa tersebut, Satpol PP belum melakukan razia ke sejumlah tempat yang biasa dijadikan tempat mesum, seperti yang terjadi di Kabupaten lain di Jawa Timur.

Ketua LP2M, Heru Budi Prayitno mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya menjelang bulan suci Ramadhan, lembaga keamanan milik Pemerintah Kabupaten

Pamekasan itu, sudah giat melakukan operasi atau razia ke sejumlah titik di Pamekasan seperti ke tempat hiburan karaoke, rumah kost, dan hotel.

Semestinya, kata dia, institusi (lembaga) penegak Peraturan Daerah (Perda) itu sudah mulai giat melakukan razia untuk menjaga ketenteraman dalam pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Rama-

dhan bagi masyarakat Pamekasan.

Kepala Sat Pol PP, Masrukin menyatakan pihaknya telah menyampaikan himbauan ke sejumlah tempat hiburan karaoke, restorant, maupun warung di pinggir jalan, untuk menghormati warga yang berpuasa. Hanya saja himbauan itu dilakukan dengan cara tertutup.

Satu minggu menjelang Ramadhan, lembaga yang dipimpinnya telah mulai mengirimkan anggotanya ke sejumlah tempat untuk memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pemilki usaha baik penyedia layanan penginapan maupun makanan siap saji.

Operasi baru akan digelar setelah memasuki bulan suci Ramadhan untuk memastikan tidak ada warung dan usaha hiburan yang buka pada siang hari. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari himbauan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan patroli malam hari di sejumlah titik yang biasa di jadikan tempat mesum, sepeti kawasan Arek Lancor, pasar 17 Agustus di Jalan Pintu Gerbang, dan lokasi lainnya yang kerap dijadikan tempat maksiat.

“Yang menjadi target operasi nanti restoran, hotel, rumah kost, warung makan, dan warnet. Tempat-tempat

itu akan kami pantau. Pada malam hari kami akan patroli ke tempat-tempat yang kerap dijadikan tempat bermaksiat.

Operasi itu akan kami lakukan setiap hari selama bulan suci Ramadhan,” katanya.

Masrukin menambahkan pihaknya juga akan melakukan razia terhadap tempattempat yang dimungkinkan dijadikan tempat mangkalnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi di kabupaten dengan jargon gerbang salam ini. Selain untuk menjaga ketenteraman warga yang berpuasa, operasi itu dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang larangan kegiatan maksiat. (CR1/muj/rah)

PERBAHARUAN PENERIMA

DPRD Minta Pusat Perbaiki Data BLSM

PAMEKASAN - DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik memperbaiki data penerima bantuan langsung

sementara masyarakat, dengan cara melakukan pendataan ulang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam, Senin, usulan meminta

pemerintah pusat memperbaiki data penerima BLSM itu, karena faktanya di Pamekasan bantuan banyak yang tidak tepat sasaran.

“Kenyataan yang terjadi di lapangan, data-data penerima BLSM memang banyak yang menyimpang dan tidak tepat sasaran,” kata Khairul Kalam.

Di antara penerima bantuan itu banyak orang yang mampu, sedangkan yang benar-benar miskin, justru banyak yang tidak menerima bantuan. Jika hal itu dibiarkan, menurut Khairul, program bagus pemerintah untuk mengalihkan kompensasi BBM kepada warga yang tidak mampu itu tidak akan optimal, bahkan bisa sia-sia.

Oleh karena itu, secara kelembagaan, DPRD Pamekasan meminta pemerintah pusat segera memperbaiki data penerima bantuan langsung sementara masyarakat tersebut, agar bantuan pemerintah itu benar-benar tepat sasaran.

Saat ini, kata dia, banyak kepala desa dan aparat desa yang diprotes oleh

masyarakat, karena mereka dianggap telah mengusulkan kepada pemerintah pusat memberikan bantuan kepada orang yang mampu, sedangkan yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan.

“Pemerintah pusat semestinya memperhatikan juga kondisi daerah. Makanya jika memang ada pendataan sebaiknya, aparat desa dilibatkan secara langsung, karena mereka yang tahu betul kondisi masyarakatnya,” katanya menambahkan.

Akibatnya, kini aparat desa sering diprotes oleh masyarakatnya. Mereka panik, dan sebagian terpaksa mengambil kebijakan yang menurut Khairul Kalam, sebenarnya tidak dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku.

Seperti membagi rata jatah bantuan langsung sementara masyarakat kepada warga lain yang tidak menerima bantuan.

“Tapi kami di DPRD tentu memaklumi, jika itu memang atas dasar kemanusiaan. Apalagi yang tidak meneriba bantuan itu memang jauh lebih

layak dari mereka yang menerima bantuan,” katanya.

Di satu sisi politikus dari Partai Demokrat ini meminta agar pemkab juga bisa mencarikan solusi terbaik bagi warga miskin di Pamekasan yang tidak terdata sebagai penerima BLSM itu.

Sementara itu, terkait pemotongan dengan dalih yang tidak berhubungan dengan kepentingan pemerataan penerima bantuan Khairul Kalam menegaskan, itu jelas tidak bisa dimaklumi, bahkan salah sama sekali dan harus dikembali.

Sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan yang terpaksa menerapkan kebijakan melakukan pemerataan bantuan langsung semtara masyarakat, antara lain Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan dan Desa Branta, juga Kecamatan Tlanakan.

Sedangkan desa yang dilaporkan melakukan pemotongan BLSM ialah Desa Panglegur, Kecamatan Kota, Pamekasan dan saat ini kasus pemotongan itu telah diproses hukum ke Mapolres Pamekasan. (ant/rah)

PAMEKASAN - Cuaca buruk di Perairan Madura menyebabkan harga ikan laut di Kabupaten Pamekasan naik.

Kenaikan harga itu disebabkan minimnya pasokan ikan akibat nelayan yang tidak melaut.

Di sejumlah pasar ikan tradisional di Kabupaten Pamekasan, harga ikan yang mengalami kenaikan cukup tajam adalah ikan yang hanya ditangkap oleh nelayan yang menggunakan perahu besar. Sedang ikan-ikan hasil pancingan hanya mengalami kenaikan tidak terlalu tajam.

Di antara ikan yang mengalami kenaikan harga cukup tajam adalah ikan tongkol. Sebelum terjadinya cuaca buruk, ikan itu dijual dengan harga Rp 4 ribu untuk ukuran kecil, Rp 7 ribu untuk ukuran sedang dan Rp 9 ribu untuk ukuran besar.

Saat ini, harga ikan tersebut telah mencapai Rp 7.500 untuk ukuran kecil, Rp. 12.500 untuk ukuran sedang dan Rp 15 ribu untuk ukuran besar.

Begitu pula dengan ikan lain seperti kerapu dan kakap yang sebelumnya masih dijual dengan harga Rp 35 ribu sampai dengan Rp 40 ribu perkilogram, saat ini harganya sudah mencapai Rp 50 ribu sampai dengan Rp 60 ribu perkilogram.

Sejumlah pedagang ikan mengatakan, saat ini mereka kesulitan mendapatkan ikan karena banyak nelayan yang tidak melaut karena cuaca buruk di sejumlah wilayah perairan di Madura. Cuaca buruk sudah terjadi sejak tiga hari terakhir.

“Pasokan dari nelayan berkurang. Kami hanya mendapatkan pasokan sangat minim, itu pun sebagian merupakan sisa hari sebelumnya,” kata Hj. Farhah, seorang penjual ikan di Pasar Bandaran, Kecamatan Tla-

nakan, Senin (8/7).

Ashari, seorang nelayan di desa itu mengatakan saat ini nelayan masih enggan melaut karena kondisi cuaca, terutama di perairan Selat Madura masih mengkhawatirkan bagi keselamatan jiwa mereka. Sebab, ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter sampai 3 meter dan disertai angin cukup kencang yang membahayakan bagi pelayaran perahu nelayan.

Nelayan yang masih mencari ikan, kata dia, hanyalah nelayan yang menggunakan perahu kecil untuk memancing. Sedang nelayan yang menggunakan perahu besar, memilih untuk tidak melaut.

“Hanya nelayan yang menggunakan sampan saja yang masih melaut, karena mereka tidak mencari ikan hingga ke tengah perairan.

Itu pun, mereka baru berlayar pada siang hari ketika ombak tidak terlalu tinggi,” katanya.

Sementara itu, akibat kenaikan harga ikan tersebut membuat sebagian masyarakat beralih berbelanja sayuran. Di stan ikan laut Pasar Kolpajung dan Pasar Gurem, beberapa warga hanya terlihat menawar ikan, namun setelah itu mereka meninggalkan stan ikan laut dan beralih ke stan sayuran.

Badriyah, salah seorang penjual ikan mengatakan para para pengunjung pasar hanya melihat ikan yang dia pajang di lapak dan mencoba menawarnya, namun hanya sedikit sekali dari mereka yang membeli dagangannya.

“Rata-rata mereka mengeluh karena harga ikan naik dan beralih membeli sayuran. Hanya sedikit yang tetap membeli ikan,” kata Badriyah. (muj/rah)

MENCIPTAKAN SUASANA AGAMIS

Polres Gelar Operasi Patuh Selama Ramadhan PAMEKASAN - Jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar Operasi Patuh selama Ramadhan, guna menciptakan suasana agamis, juga sebagai upaya untuk menghormati umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa.

Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, Senin, operasi patuh akan berlangsung selama satu bulan, dan akan dilanjutkan dengan operasi ketupat saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti.

“Operasi patuh ini telah kami mulai sejak tanggal 2 Juli 2013 dan akan berlangsung selama 30 hari, terhitung dari tanggal itu,” kata Nanang Chadarusman menjelaskan.

Menurut Kapolres, jumlah personel yang diterjunkan secara khusus untuk kegiatan operasi patuh selama Ramadhan itu sebanyak 65 personel, gabungan dari berbagai kesatuan.

Seperti Satuan Reserse dan Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Samapta dan Intelkam Polres Pamekasan.

Sasaran operasi meliputi berbagai jenis penyakit masyarakat, seperti minum-minuman keras, perjudian, dan berbagai jenis pelanggaran hukum, serta kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenangan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.

“Yang jelas, selama Ramadhan nanti kami akan intensif melakukan operasi, bersama instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan, seperti Satpol PP dan instansi dinas lainnya,” kata Kapolres.

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa selain untuk

menciptakan suasana kondusif bagi umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa selama satu bulan ini, kegiatan operasi patuh memang merupakan kegiatan rutin tahunan dan atas instruksi pimpinan Polri.

Menurut Kapolres, pihaknya juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat dan tokoh ulama di Pamekasan agar mereka bisa proaktif ikut melarang masyarakat untuk bermain petasan.

“Yang juga tidak luput dari sasaran operasi nanti adalah petasan. Sebab mainan petasan ini sangat mengganggu konsentrasi umat Islam yang sedang tadarus dan menjalankan ibadah shalat tarawih,” katanya menjelaskan.

Menurut Kapolres, pihaknya juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat dan tokoh ulama di Pamekasan agar mereka bisa proaktif ikut melarang masyarakat untuk bermain petasan.

“Para orang tua saya minta juga harus bisa melarang anak-anak bermain petasan. Ini kan juga demi keselamatan kita semua,” katanya menambahkan. (ant/rah)

PAMEKASAN

Bupati akan Panggil Dua Kades karena Kasus BLSM PAMEKASAN – Bupati Pamekasan, Achmad Syaffi menyatakan akan memanggil dua Kepala Desa (Kades) yang diduga melakukan pemotongan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di desanya. Kedua Kades itu antara lain, Kades Panglegur dan Kades Ambat.

Pemanggilan itu dilakukan untuk melakukan klarifikasi (meminta penjelasan) tentang dugaan pemotongan BLSM yang dilakukan keduanya terhadap warga miskin di desa masing-masing dengan berbagai alasan.

“Apapun alasannya, melakukan pemotongan BLSM itu tidak dibenarkan, karena bantuan itu sepenuhnya hak mereka yang tidak mampu, untuk mengurangi beban hidup mereka akibat naiknya harga BBM yang disertai dengan naiknya sejumlah kebutuhan pokok,” kata Bupati, Senin (8/7).

Walaupun niat melakukan pemotongan itu untuk dibagikan kepada warga miskin lainnya yang tidak mendapatkan BLSM, tetap tidak dibenarkan, karena bantuan itu merupakan bantuan tanggap darurat dari pemerintah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pemerataan dari BLSM warga miskin.

Jika dari hasil klarifikasi itu ditemukan tujuan pemotongan untuk kepentingan pribadi, Syafii berjanji akan memberikan sanksi, meski tidak dijelaskan bentuk sanksi yang akan diberikan itu.

Ia juga memastikan uang

yang telah dipungut oleh dua kades itu akan dikembalikan, sementara bagi pemotongan yang dilakukan untuk pemerataan, akan dicarikan jalan keluar supaya tidak ada yang dirugikan.

Ia meminta agar para kades mendata warga miskin di desanya yang tidak mendapatkan jatah BLSM maupun raskin dan menyerahkan data itu ke Pemerintah Kabupaten.

Sehingga, pihaknya bisa mengomunikasikan itu kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dimasukkan sebagai warga tidak mampu.

Jika langkah tersebut juga tidak bisa membantu, maka pihaknya akan duduk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan membahas langkah yang akan dilakukan terhadap mereka.

“Kalau di BPS tidak berhasil, kami akan berembuk

bersama DPRD, untuk dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Sebelumnya, pemotongan BLSM yang terjadi di Desa Panglegur dan Desa Ambat, Kecamtan Tlanakan. Di Desa Panglegur, pemotongan dilakukan dengan alasan untuk belikan perlengkapan balai desa setempat, seperti pengadaan lisrik dan tempat duduk.

Sedangkan di Desa Ambat, pemotongan dilakukan untuk pemerataan dan akan diberikan kepada warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima BLSM. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan jika pemotongan itu dilakukan demi pemerataan sebagai tindakan sosial di masyarakat, dengan catatan harus ada persetujuan dari penerima.

Untuk itu, dia meminta

Pemerintah Kabupaten Pamekasan secepatnya mencarikan solusi terhadap warga miskin yang menerima BLSM, agar tidak muncul pemotongan hak warga miskin untuk alasanpemerataan bantuan.

“Secara aturan cara itu sangat salah, tapi kami melihat pengecualian jika itu demi kepentingan pemerataan, karena realita di lapangan ada warga miskin yang lebih tidak mampu, tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut,” tandasnya.

Sementara pemotongan BLSM untuk balai desa, ia menyatakan ketidaksetujuannya karena anggaran untuk balai desa sudah disiapkan di APBD Pamekasan dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, dengan cara seperti itu, berarti peralatan balai desa dibebankan kepada warga miskin. (CR 1/muj/rah)

PPP Membantah Usung Bacaleg Cacat Fisik dan Mental PAMEKASAN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan memastikan semua bakal Calon Anggota Legislatif (Bakal Caleg) yang diusung sudah memenuhi semua persyaratan administratif.

Pernyataan itu disampaikan Ali Masykur, Ketua Desk Pemilu Legislatif (Desk Pileg) DPC PPP Pamekasan. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menanggapi tudingan tentang adanya dua Bakal Caleg yang diusung PPP dinilai cacat fisik dan mental.

Mereka adalah H. Urip Syafii, BA, nomor urut 1 di daerah pemilihan (dapil) I (meliputi Kecamatan Pamekasan dan Tlanakan) dan Mohammad Sahur, SH dari Dapil 2 (meliputi Kecamatan Proppo dan Palengaan).

Menurut Ali Masykur, sebelum diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua bakal Caleg sudah melalui seleksi yang ketat, meliputi seleksi administrasi, kesehatan, keislaman, wawasan kebangsaan, dan loyalitas masingmasing bakal caleg.

45 orang bakal caleg yang sudah lolos seleksi internal dan didaftarkan ke KPU merupakan pilihan yang terbaik.

Sehingga, tudingan itu dinilai tidak berdasar dan cenderung mendiskreditkan PPP, terutama bacaleg tersebut.

Ali Masykur menjelaskan, kesehatan kedua bakal calon anggota dewan yang disebut cacat fisik dan mental itu sangat tidak benar, karena keduanya dalam keadaan sehat jasmani rohani. Mereka juga

sudah dinyatakan lolos seleksi kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan dokter RS. Slamet Martodiredjo Pamekasan.

Keduanya dipastikan sehat rohani jasmani berdasar surat keterangan nomor : 26/ IV/2013, milik H. Urip Syafii dan surat keterangan nomor : 3/IV/2013, untuk Mohammad Sahur.. Surat keterangan sehat yang terbit pada April 2013 itu, masing-masing ditandatangani oleh Dr. Hj. Sri Ayudaningsih.

Ali Masykur menjelaskan, H. Urip Syafii, yang saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PPP masih aktif mengikuti kegiatan di DPRD maupun internal partai. Demikian juga Moh. Sahur, selalu aktif mengikuti kegiatan internal partai.

Bahkan keduanya juga masih mengikuti Pembekalan Caleg PPP yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mujtama’, Plakpak, Pegantenan, Pamekasan. Sangat tidak benar kalau Caleg PPP cacat fisik dan mental seperti tudingan salah satu LSM. Kalau mereka cacat fisik dan mental, PPP pasti sudah mencoret dan tidak didaftarkan ke KPU. Meski demikian, pihaknya tidak khawatir, karena KPU Pamekasan diyakini akan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), secara profesional, sesuai ketentuan perundangundangan, bukan berdasar tuduhan yang tidak berdasar.

Pihaknya juga berharap, agar KPU Pamekasan tidak men-

coret nama dua Bacaleg itu, karena secara fisik maupun administratif tidak bermasalah.

Sekretaris DPC PPP Pamekasan R.P. Wazirul Jihad juga memastikan kedua Bacaleg tersebut tidak bermasalah dan pencalonannya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART partai. Dengan demikian, mereka dinilai memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Pamekasan, karena tidak melanggar kode etik partai. “Kami sudah mengacu kepada AD/ART partai. Artinya Sahur dan H. Urip tidak melanggar kode etik partai, sehingga mereka berdua di-

calonkan,” katanya.

Sementara itu, H. Urip Syafii saat dimintai konfirmasi di Kantor DPRD Pamekasan Senin (8/7) kemarin pagi menilai tudingan yang ditujukan kepada dirinya merupakan hal yang biasa dalam perpolitikan.

Ia menyatakan tudingan itu sebagai fitnah politik yang diduga dihembuskan oleh lawan politik yang tidak berani bersaing secara sehat. “Bagi saya gak masalah, buktinya saya sehat dan bisa menjalankan rutinas sehari-hari,” katanya.

Ia juga menyadari sebagai politisi harus siap menghadapi segala tantangan dan berani menerima konsek-

wensi termasuk isu-isu yang bertujuan menjatuhkan karir politiknya. Oleh karenanya, ia menyatakan tidak akan terpancing dan tetap berkomitmen menerapkan politik santun. Ia juga yakin, KPU setempat tidak akan sertamerta mencoret dirinya, karena sudah melengkapi persyaratan.

Tanggapan senada juga diungkapkan Mohammad Sahur di Kantor DPC PPP Pamekasan, Jalan Pintu Gerbang, Gang IV/49, Pamekasan, Senin (8/7) kemarin. Ia menyatakan, perang isu sudah lumrah dilakukan dalam dunia politik yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Namun isu yang ditebar beberapa kalangan belakangan ini dinilai sebagai tindakan pengecut, yang justeru menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap pesaingnya.

“Isu ini tentu bertujuan untuk menjatuhkan saya, atau partai saya. Saya yakin penyebar isu ini adalah orang yang merasa tersaingi dan khawatir kalah jika saya maju sebagai caleg. Kalau tidak demikian, maka tentu mereka akan bersaing di lapangan, bukan memperalat KPU untuk menjatuhkan saya,” katanya.

Sahur optimis dengan penyebaran isu yang mendiskreditkan diri dan partainya itu, akan semakin membesarkan PPP sebagai pemenang Pileg 2009 lalu. Lebih dari itu, ia juga yakin, isu itu akan membesarkan dirinya, sehingga bisa menang pada Pileg mendatang. (adv/uzi/muj/rah)

Sahur Tidak Sakit Hati Dituduh Cacat Mental

PAMEKASAN - Tudingan cacat mental yang dilayangkan beberapa kalangan terhadap Mohammad Sahur, bakal calon Anggota Legislatif (caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak membuatya sakit hati. Bacaleg dengan nomor urut 4 di dapil II (meliputi Kecamatan Proppo dan Palengaan ini) justru mengaku menda-

5

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155| TAHUN II

pat suntikan motivasi untuk membuktikan keseriusannya dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Mohammad Sahur saat dikonfirmasi di Kantor DPC PPP Pamekasan, Senin (8/7), menilai tudingan cacat mental yang ditujukan terhadap dirinya diyakini tidak akan berdampak terhadap pencalonannya, karena hal itu sangat

tidak benar.

Ia juga menilai tuduhan itu merupakan intrik politik untuk menjatuhkan reputasinya. Namun ketika tuduhan itu tidak benar, ia meyakini akan berimplikasi positif terhadap partai maupun dirinya.

“Sah-sah saja mereka menuduh saya cacat mental dan saya tidak akan sakit hati.

Saya yakin ini ujian, yang akan membesarkan PPP dan saya bisa terpilih menjadi anggota DPRD Pamekasan nanti,” katanya.

Mohammad Sahur Abadi yang saat ini masih aktif sebagai Koordinator Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) ini menyatakan siap melakukan dialog terbuka dengan pihak-pihak yang menuduh dirinya cacat mental, karena tuduhan itu sangat tidak berdasar.

Sebab ia sudah melengkapi pencalonannya dengan persyaratan administratif sesuai persyaratan yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, termasuk telah menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani, yang diterbitkan RS. Dokter Slamet Martodiredjo

Pamekasan. “Saya tidak menantang, tapi kalau masih ada yang meragukan kesehatan mental saya, mari buktikan secara ilmiah, agar tuduhan itu tidak menjadi issu murahan,” katanya.

Mantan aktivis mahasiswa itu mengaku optimis lolos dan bisa bersaing pada Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang. Sebab, dalam setiap pengambilan keputusan, KPU Pamekasan pasti berdasar pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari intervensi kepentingan kelompok tertentu.

Ia juga yakin KPU Pamekasan bisa memfilter kepentingan kelompok tertentu, yang hendak memperalat KPU dalam menjatuhkan bacaleg sebelum Pileg digelar.

Mohammad Sahur merupakan aktivis FKMP yang getol mengawal berbagai dugaan penyimpangan di Pamekasan sejak 2009 lalu.

Berbagai dugaan penyimpangan, terutama dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan sudah diadukan ke Kejaksaan

Negeri (Kejari) Pamekasan.

Berbagai dugaan penyimpangan yang dikawal di antaranya pengadaan buku untuk 40 lembaga pendidikan yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik), pengadaan sapi di Dinas Peternakan Pamekasan yang sudah divonis bersalah, dugaan penyimpangan beras miskin (raskin), dan dugaan penyalahgunaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Kasus lain yang ia kawal yaitu, pengadaan tandon di Disperindag Pamekasan dan berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam mengawal berbagai kasus itu, FKMP di bawah komando Mohammad Sahur, selalu menggelar aksi turun jalan, dengan jumlah massa yang besar. Tak jarang, ia mengaku sering mendapat ancaman karena keberaniannya mengawal berbagai dugaan penyimpangan di daerah tersebut. Namun demikian, ia mengaku tidak pernah khawatir, karena dasar perjuangannya untuk membela hak-hak rakyat. (adv/uzi/muj/ rah)

PONDOK BERSALIN

149 Desa Belum Memiliki Polindes PAMEKASAN - Sebanyak 149 desa Kabupaten Pamekasan belum memiliki Pondok Bersalin Desa (polindes) akibat terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, tahun ini hanya terdapat lima desa di Pamekasan yang akan mendapatkan program pembangunan polindes.

Tiga dari lima desa tersebut di antaranya, Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu dan desa Bujur Barat kecamatan Batu Marmar.

Masing masing polindes tersebut dianggarkan dana sebesar Rp 25 juta.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan setiap tahun ada lima atau enam desa yang diusulkan mendapatkan program pembangunan polindes.

Hingga tahun ini, jumlah fasilitas kesehatan itu sudah mencapai 50 unit atau 30 persen dari yang ditargetkan.

“Pembangunan Polindes ini tidak serta merta diu-

sulkan serentak, tapi bertahap. Tahun ini baru mampu dibangun tiga polindes,” katanya.

Ketua Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, Shodiq El Fajar menilai realisasi dana polindes di Pamekasan tidak begitu nampak di mata masyarakat mengingat pelayanan kesehatan di tingkatan desa masih banyak persoalan mulai dari pelayanan dan infrastruktur yang ada.

Diharapkan dengan adanya kucuran dana tersebut, keberadaan polindes betul dirasakan oleh masyarakat Pamekasan, utamanya di daerah yang jauh dari jangkauan, seperti di daerah pantura.

“Ini bukan merupakan hal yang biasa karena berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selama ini saya yakin masyarakat bawah tidak pernah berpikir ke arah itu, tetapi yang mereka pikirkan adalah kinerja di lapangan, seperti pelayanan dan lain sebagainya,” katanya.(CR-1/ muj/rah)

UPAYA PENETAPAN AWAL RAMADHAN

Tim Rukyah Tidak Berhasil Melihat Hilal PAMEKASAN - Tim Rukyatul Hilal Pamekasan menyatakan tidak mampu melihat hilal untuk penentuan awal bulan Ramadhan tahun ini.

Tim rukyah menyepakati tetap menunggu pengumuman hasil sidang isbat (penetapan) oleh Pemerintah RI. Tim rukyah yang melakukan rukyatul hilal di Pantai Ambat, Kecamatan Tlanakan, Senin (8/7), Pamekasan itu terdiri dari tim rukyah Pengadilan Agama, Lajnah Falakiyah PC NU Pamekasan, Tim Falakiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan sejumlah pondok pesantren di Pamekasan.

Anggota Tim Rukyah, Haedar Dardiri mengatakan selain karena ufuk tertutup awan, hilal tidak terlihat karena posisinya yang terlalu dekat dengan matahari atau 0,3 derajat di atas ufuk sehingga tidak masuk dalam kategori imkanurrukyah (tidak memungkinkan untuk terlihat).

“Dalam perhitungan kami, posisi hilal yang sangat dekat dengan matahari itu sangat tidak memungkinkan untuk terlihat. Meskipun secara kebetulan di Pamekasan, ufuk terhalang oleh awan,” katanya.

Haedar mengatakan PantaiAmbat merupakan salah satu lokasi rukyatul hilal di Indonesia. Karenanya, untuk penentuan awal Ramadhan masih menunggu sidang isbat yang mendengarkan hasil rukyah dari lokasi rukyatul hilal yang lain.

Di Madura, selain di Pamekasan lokasi rukyatul hilal juga dilakukan di Pantai Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Di lokasi tersebut, tim rukyah juga menyatakan tidak melihat hilal.

Sejak sekitar pukul 17.00 WIB, sejumlah anggota tim rukyah dari berbagai lembaga tersebut telah datang ke lokasi yang setiap tahun biasa digunakan untuk melihat hilal, baik untuk penentuan awal Ramadhan maupun menentukan Hari Raya Idul Fitri.

Mereka langsung memasang berbagai peralatan yang biasa digunakan dan berdiskusi untuk menyepakati waktu pelaksanaan rukyah.

Sekitar pukul 17.25 WIB atau bersamaan dengan ghurub (waktu terbenamnya mata hari), secara bergantian anggota tim melihat hilal menggunakan teropong yang sudah mereka siapkan, untuk memastikan bahwa hilal benar-benar bisa terlihat.

Kondisi ufuk dari Pantai Ambat, saat itu terlihat

berawan, sehingga sebelum benar-benar terbenam, matahari sudah tertutupi awan dan tidak seorang pun dari anggota tim rukyah yang bisa melihat hilal.

Salah seorang dosen STAIN Pamekasan, Malhum menyatakan metode melihat hilal secara langsung merupakan satu metode yang lazim digunakan oleh Nahdhatul Ulama dan beberapa organisasi keislaman lainnya, di samping metode rukyatul hilal bil hisab (metode rukyah menggunakan hitungan falakiah/astronomi).

Dalam perhitungan kami, posisi hilal yang sangat dekat dengan matahari itu sangat tidak memungkinkan untuk terlihat.

Meskipun secara kebetulan di Pamekasan, ufuk terhalang oleh awan,

Malhum mengatakan perbedaan metode penentuan awal bulan itu memungkinkan terjadinya perbedaan awal pelaksanaan ibadah puasa maupun perayaan Hari Raya Idul Fitri di sebagian masyarakat.

Meski demikian, ia meminta agar perbedaan cara itu tidak menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam, karena menurut dia, kedua cara itu sama-sama memiliki dasar istimbath (metoda penetapan hukum) yang kuat.

Ia meminta agar penetapan awal puasa itu mengikuti ketetapan dari Pemerintah RI yang diambil melalui sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan dengan diikuti oleh rasa saling menghormati antar satu dengan lainnya.

“Ini hanya perbedaan cara penetapan saja. Yang paling penting adalah mari kita berlomba-lomba mengisi bulan suci ini dengan ibadah yang benar-benar ikhlas dan dengan hal-hal yang bernilai positif. Saya pikir itu lebih penting,” katanya. (muj/rah)

6

SAMPANG

SELASA 9 JULI 2013 NO. 0155 | TAHUN II

MUTASI

Mutasi Dihadang Kepentingankepentingan?

SAMPANG- Proses mutasi dan penyegaran pejabat kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemkab Sampang tak kunjung menemui jalan terang. Nuansa tarik ulur kepentingan sangat kentara dalam proses mutasi pertama di bawah kepemimpinan Al-Falah, sebutan bagi pasangan Bupati A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadilah Budiono. Buktinya, proses eksekusi mutasi tersebut diundur-undur sampai sedikitnya dua kali.

Awalnya, santer beredar bahwa Al-Falah berjanji akan mengeksekusi mutasi setelah pelantikan Sekda Sampang.

Dan, Sekda Sampang Puthut Budi Santoso sudah dilantik pada bulan Mei lalu. Namun, kenyataannya janji tersebut malah dijawab dengan janji baru bahwa Al-Falah akan melakukan mutasi pada akhir Bulan Juni. Lagi-lagi, kenyataannya tidak ada mutasi dan penyegaran pejabat Kadis hingga memasuki bulan Juli saat ini. Kabar teranyar, Pemkab Sampang menunda lagi eksekusi mutasi tersebut hingga pertengahan bulan Juli mendatang.

Menurut sumber Koran Madura yang namanya enggan dikorankan, molornya eksekusi mutasi tersebut lantaran proses lobi-lobi dan tarik ulur kepentingan terkait penempatan Kadis hingga saat ini masih belum selesai.

Disebutkan, lebih dari lima kelompok kepentingan yang ikut mengintervensi proses eksekusi mutasi. Kelompokkelompok kepentingan itu berasal dari kombinasi tim sukses Al-Falah, partai-partai pendukung, kyai-sesepuh, dan elemen pemuda. ”Ekseskusi mutasi yang selalu diulur-ulur ini memang bukan tanpa sebab. Banyak kelompok kepentingan yang saling ngotot dan merekomendasikan kursi Kadis dalam jumlah yang tidak logis. Ini tentu menyulitkan tim Baperjakat dalam memilih pejabat Kadis yang sesuai dengan kemampuannya. Padahal penentuan jumlah kursi Kadis itu kan tinggal dilihat dari kontribusinya selama pemelihan. Jadi, kalau kontribusinya tidak begitu vital ya tinggal disesuaikan saja,” tuturnya sambil mewanti-wanti agar

namanya dirahasiakan.

Sementara itu, Ketua LSM FKP (Forum Kajian Publik) Heru meminta agar Sekda Sampang Puthut Budi Santoso yang bertindak sebagai ketua Baperjakat agar segera mengeksekusi mutasi dan penyegaran pejabat Kadis di lingkungan Pemkab Smapang sesuai bidang keilmuan dan prestasi kerjanya yang baik. ”Proses mutasi yang selalu diulur-ulur ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak ketiga yang ikut merecoki. Kalau itu yang terjadi, hampir bisa dipastikan nanti akan banyak Kadis titipan pihak ketiga. Sehingga, hasilnya nanti tidak akan mampu menjawab visi-misi Bupati Sampang. Yakni, penempatan Kadis sesuai dengan bidang dan kemampuannya itu hanya akan jadi omong kosong saja,” tudingnya sinis.

Sayangnya, Koran Madura belum bisa mengkonfirmasi Sekda Sampang Puthut Budi Santoso. Sebab, nomor hp yang biasa diapakai sedang tidak aktif saat dihubungi.

Sms yang dikirim juga tidak mendapat balasan. (lum)

Ryan Hariyanto/Koran Madura

TANYA-JAWAB. Pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (Amsaba) di Kantor Pos setempat, Senin (8/7) terkait dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga tidak tepat sasaran.

BLSM Tidak Tepat Sasaran

KESOPANAN

Taman Bunga Masih Dijadikan Tempat Bermesraan

SAMPANG – Sekalipun penegak perda selalu melakukan razia, Taman Bunga yang berada di depan Pemerintah Kabupaten Sampang masih sering dijadikan tempat bermesraan pasangan pemuda lawan jenis. Seperti yang terjadi Senin (8/7), sekalipun siang hari pemuda asyik memadu cinta.

Rahmawati (38), warga Kelurahan Banyuanyar, menuturkan, terkadang dalam

tingkah lakunya tak kenal dengan beberapa orang di sekitarnya. Sehingga, bagi dirinya saat memanjakan anak bermain ayunan di lokasi tersebut justru sangat memprihatinkan.

"Ya kadang anak mudamuda itu, waktu nongkrong ada yang melakukan tingkah aneh gitu," tuturnya saat dijumpai di sekitar lokasi.

Menurut Rahma, hal itu membuat psikologis anak ke-

cil berdampak negatif ketika melihat pemuda bermesraan.

Ia meminta petugas terkait untuk terus beruapaya menimalisir dan menjaga kenyaman pengunjung taman lainnya.

"Ya kalau bawa anak kecil kayak saya, kan, pemikiran anak jadi condrong ke hal aneh, pengunjung juga resah melihatnya.

Semoga petugas bisa menanganginya saja," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, Kusno Abdullah, melalui Kasi Operasional, Moh Sidik, mengatakan, akan segera menindaklanjuti dengan melakukan operasi menjelang bulan puasa.

"Mulai Selasa (9/7) ini mungkin kita gelar rencananya, kita masih repot karena banyak kegiatan dengan pilkades soalnya, lokasinya seperti depan pemkab yaitu taman bunga, dan gua lebar," dalihnya dengan singkat. (ryn)

SAMPANG - Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (Amsaba), Senin (8/7), mendatangi Kantor Pos setempat untuk mengeluhkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran.

Dalam audensi tersebut, Amsaba meminta pemerintah memperbaiki mekanisme penerimaan BLSM. Baik menyangkut data maupun kriteria.

Menurutnya, penyaluran BLSM harus mengacu terhadap data terkini, sehingga penerima BLSM lebih tepat sasaran.

"Penerima BLSM juga harus jelas, misalnya penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan maupun pengeluaran rata-rata tak lebih dari 271.626 per kapita per bulan," ucap Korlap Amsaba, Abdur Rahman.

Hal sama juga disampikan Moh Jakfar. Ia mengatakan, maraknya problem dalam penyaluran BLSM semakin mencemaskan selama ini. Sebab, menurutnya, data penerima yang kurang valid akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab dalam mengambil kesempatan.

SERTIFIKAT MASSAL

Warga Pertanyakan Kejelasan Sertifikat Massal SAMPANG - Warga Desa Temuran Kecamatan Omben didampingi kepala desa setempat, Holifah, Senin (8/7) sekitar pukul 10.00, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang. Mereka menuntut kejelasan penyelesaian sertifikat tanah yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Mereka mengaku kesal dengan BPN Sampang yang terkesan mengulur-ulur waktu. Warga sudah mengajukan permohonan sertifikat melalui program SMS (sertifikat massal swadaya) pada tahun 2009.

Namun ketika pegawai melihat massa mendatangi kantornya, mereka langsung pergi ke bagian belakang kantor karena tidak berani menemui massa. Massa mengaku kecewa karena tidak ditemui, salah satu warga mencari petugas sampai ke belakang dan langsung berteriak saat mendapati karyawan banyak yang bersembunyi di bagian belakang kantor.

Ketahuan bersembunyi, pegawai BPN langsung keluar dan membantah kalau dirinya bersembunyi.Jelang beberapa menit karena situasi semakin panas, petugas BPN langsung mempertemukan perwakilan warga dengan kepala BPN Sampang. Dalam pertemuan tersebut, massa

mempertanyakan kejelasan tentang sertifikat tanah massal yang sudah diajukan sebanyak 110 orang.

Kepala Desa Temuran Holifah mengatakan, tidak selesainya sertifikat massal membuat masyarakat cenderung tidak percaya kepada dirinya dan menurunkan reputasinya, karena warga menganggap ada permainan antara kepala desa dengan pihak BPN. "kedatangan warga di sini agar mereka tau sendiri kalau ini ulah dari BPN, karena sebelumnya mereka menganggap saya yang ada main sehingga nama baik kami tercoreng selaku tokoh kepala desa, dan bagaimana dengan penyelesaian uang yang Rp. 50 juta itu," ucapnya kepada kepala BPN sampang yang ditemui di dalam ruangannya.

Mendengar hal itu, Kepala BPN Sampang Wahyu Amrullah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan sisa jumlah sertifikat. Dan untuk masalah uang sebesar Rp. 50 juta, dia tidak bisa menjawab kerena bukan dia yang menanganinya.

"Kami berjanji akan menyelesaikannya semaksimal mungkin, karena kami tidak mempunyai i'tikad untuk tidak menyelesaikan sertifikat ta-

nah. Dan untuk penyelesaian uang itu tanggung jawab Dwi yang sekarang belum datang karena masih ada di Kabupaten Malang," ucapnya.

Tidak puas dengan jawaban kepala BPN, massa meminta agar menghadirkan Dwi dan sempat mendesak petugas BPN untuk berangkat bersama menemui Dwi di rumahnya meskipun di Kabupaten Malang. "Kalau hanya di Kabupaten Malang, mari kita temui bersama biar kami tidak hanya menunggu dari orang tersebut" teriaknya salah satu warga.

Sebelum warga pergi karena terus melakukan tekanan, kepala BPN berjanji akan menyelesaikan sisa sertifikat pada bulan Oktober 2013, dan untuk 38 sertifi-

kat yang sudah selesai bisa diambil hari ini (9/7).

Kepala BPN Sampang Wahyu Amrullah ketika ditanya wartawan tentang uang yang masuk ke instansinya, mengatakan, sampai saat ini uangnya masih belum masuk ke kantor dan masuk melalui perorangan sehingga tidak membuat dia khawatir apabila masalah ini mau dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Sampai saat ini uangnya masih belum masuk kantor dan masuk dengan cara perorangan. Silakan saja kalau masalah ini kalau mau dilaporkan ke polisi, karena masih banyak yang tidak sesuai dengan gambar ketika masuk ke kantor," tungkasnya di depan awak media. (jun)

"Sekalipun tuduhan politisi, BLSM tak terbukti, banyak masalah penyaluran yang meresahkan, apalagi belum genap sebulan masalah banyak bermunculan," katanya.

Sementara Kepala Pos Cabang Sampang saat dikonfirmasi dan dimintai keterangan enggan berkomentar kepada awak media. Dengan alasan, harus melalui Kantor Pos Pusat di Bangkalan. "Maaf, Mas saya tidak bisa dimintai keterangan, karena yang berhak di Kantor Pusat Bangkalan, yaitu Pak Muzamil," dalih pria berkacamata yang enggan disebutkan namanya.

Ajukan Penundaan Sementara Pemerintah Kabupaten Sampang mengajukan penundaan distribusi BLSM kepada Gubernur Jawa Timur karena diduga banyak yang kurang tepat sasaran.

Sehingga, sebanyak 108.647

Rumah Tangga Sangat Miskin yang terdafar dalam calon penerima bantuan BLSM di Sampang tampaknya harus bersabar. Sebab, bantuan yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Juli lalu hingga kini masih belum teralisasi.

Permohonan penundaan itu dilakukan setelah bupati bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Kepala Daerah (AKD) Sampang terkait penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Pendopo Sampang, Senin (1/7).

Dalam pertemuan itu juga di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Asisten pemerintahan, serta Kepala PT Pos Bangkalan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinsosnakertrans.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Abd. Malik Amrullah, keputusan bupati untuk menunda pemberian bantuan atas permintaan dari AKD yang menginginkan pemberian BLSM dicairkan setelah selesainya sosialisasi terhadap masyarakat di seluruh Kecamatan Kota Sampang.

"Seharusnya tanggal 01 Juli kemarin masyarakat bisa

menerima BLSM. Setelah ada surat bupati terhadap gubernur untuk penundaan itu, ya kita lakukan sosialisasi dulu, dan itu juga keinginan dari AKD," tuturnya kepada Koran Madura, Senin (8/7).

Tak hanya itu, lanjutnya, lambannya proses pencairan bukan hanya didasari oleh keputusan bupati. Melainkan kinerja pos setempat yang masih belum selesai melipat KPS pada waktu seharusnya pencairan dilakukan.

"Pihak pos sendiri belum selesai melipat Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Mungkin jika proses sosialisasi selesai, pihak kades sudah menyatakan siap menerima, maka Dinsos akan berkoordinasi kepada pos untuk memutuskan waktu diberikannya bantuan itu," katanya.

Hingga kemarin masih dilakukan sosialisasi. "Sekarang ini sosialisasi terkahir di Kecamatan Banyuates dari dari 14 kec/kota, meski data penerima BLSM menggunakan PPLS tahun 2011 dan hasilnya terdapat 108.647 rumah tangga miskin, jadi itu tidak mungkin semuanya masyarakat yang miskin," ucapnya. (ryn)

TRADISI

Warga Ruwat Kampung untuk Keselamatan SAMPANG - Warga Dusun Madegan Kelurahan Polagan menggelar selamatan ruwat kampung, Senin (8/7) dengan harapan daerah tersebut selamat dan tentram.

Warga berebutan tumpeng yang sudah didoakan oleh kiai meskipun tumpeng yang dibuat sederhana. Sebelum menggelar ruwat kampung, mereka menyediakan ketupat yang akan diikat di atas pintu rumah massing-masing sebagai simbol agar penghuni lingkungan tidak mengganggu warga yang sedang menjalankan ibadah.

Salah satu warga Madegan, Musrifah (40) yang berhasil mendapatkan ketupat yang sudah dibuat oleh warga mengatakan akan memasang

ketupat tersebut di depan pintu rumahnya agar bisa terjaga dari mahluk halus yang sering mengganggu anaknya.

Menurutnya hal itu memang tradisi yang sering dilakukan setiap tahun sejak dulu, karena apabila ini tidak dilakukan maka akan banyak bencana yang akan diterima oleh warga, sehingga mereka berharap nantinya tidak ada halangan apapun.

“Saya bangga bisa mendapatkan ketupat yang dibuat oleh warga setelah berusaha berebutan dengan warga yang lain, karena jarang sekali bisa mendapatkan ini. Nanti akan kami taruh di depan pintu untuk keselamatan keluarga, dan nasi tumpengnya kami makan bersama keluarga untuk tetap

sehat dan mampu berpuasa selama sebulan penuh,” ucapnya kepada Koran Madura.

Sementara ustad yang mendoakan Su’udi (45) mengatakan, perayaan ini merupakan sebagai tradisi warga ketika menjelang Ramadhan, dan tidak dijadikan sebagai kepercayaan untuk mendapatkan keselamatan karena yang memberikan keselamatan hanya Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, hal itu sebagai sarana untu berkumpul bersama keluarga dan menggelar berdoa bersama. Cuma warga banyak yang salah persepsi saja dan menganggap bahwa hal-hal seperti itu dapat mempermudah mendapatkan rezeki. (Jun)

BANGKALAN

7

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II

PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH

Warga Kecewa dengan Kinerja Kepolisian BANGKALAN - Puluhan warga korban penggelapan sertifikat tanah dari 24 kecamatan yang terdiri dari warga kabupaten Sampang dan Bangkalan mendatangi Kapolres setempat kemarin (8/7). Mereka mengaku kecewa dengan kinerja aparat kepolisian yang tidak segera melakukan penahanan terhadap H. Hadrowi Mubarok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, kasus tersebut sudah berlangsung dua tahun dengan kerugian yang ditanggung warga sebesar 6,3 miliard.

Selain itu, warga juga menuntut agar segera mengusut tuntas tersangka lainnya.

Mereka menilai masih banyak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah, namun hingga saat ini polisi masih menetapkan satu tersangka.

Seharusnya, menurut warga, pihak kepolisian sudah dapat menetapkan lebih dari satu tersangka, mengingat kejadian tersebut sudah

berlangsung cukup lama dan cukup jelas orang-orang yang terlibat di dalamnya.

"Kami merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja pihak kepolisian, karena jumlah sertifikat yang dipalsukan mencapai 240 sertifikat," kata penasehat hukum warga korban penipuan sertikat, Rohman Hakim, kepada sejumlah wartawan di Mapolres.

Bahkan, Rohman Hakim menduga ada permainan dalam penanganan kasus ini.

Sebab, H. Hadrowi Mubarok sebagai tersangka tidak segera ditahan. Ada indikasi jika tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka segala barang bukti akan dihilangkan dan pelaku dapat melarikan diri. Untuk itu, pihak kepolisian harus segera menangkap dan menahan para tersangka agar dengan cepat diproses dalam persidangan.

"Kalau seperti ini kan kesannya mandek, kasusnya tidak diproses, kami penduga ada permainan uang," imbuhnya.

Lebih jauh Rohman Hakim

mengatakan proses penanganan perkara ini sangat jauh dari harapan masyarakat. Karena pihaknya berserta warga sudah kesekian kalinya mendatangi polres, menuntut agar segera dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Namun, pihaknya harus merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Karena hingga saat ini tuntutan warga yang menjadi korban tidak juga diproses oleh kepolisian.

Sementara itu, Wakapolres Bangkalan Kompol Budi Santosa membantah dengan tegas bila proses penanganan perkara penggelapan tanah dikatakan mandek. Karena,pihaknya sudah melakukan gelar perkara dengan peserta dari wasidik Polda, Binkum Polda, Propam, Itwasda Polda, dan penyidik polres.

"Kami sudah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan penyidik, berkas juga sudah dikirim, sementara masih P 19, untuk tidak lanjut perkara ini kami akan laporkan," dalihnya.(dn/rah)

PEMALSUAN DUKUNGAN

Warga Melaporkan Eggi Sudjana ke Polisi BANGKALAN - Salah satu calon independent Gubernur Jawa Timur, Eggi Sudjana dilaporkan ke Polres Bangkalan, kemarin (8/7), karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan Kartu Tanda Penduduk tanpa seizin pemiliknya.

Aliman Haris, warga Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan melaporakan pemalsuan tersebut. Aliman menganggap adanya pemalsuan yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur sangat merugikan dirinya. Apalagi, dia mengaku tidak pernah mendukung satupun calon pada pilgub Jatim mendatang.

"Saya melaporkan Pak Eggi karena hak politik saya dirampas," ungkap Komisioner Komisi Informasi tersebut.

Menurutnya, pemalsuan tanda tangan dirinya diketahui pada pekan lalu saat

KPU Bangkalan melakukan verifikasi keabsahan jumlah dukungan di Bangkalan.

Waktu itu, dia terkejut lantaran ada kartu identitas dirinya ada dalam lampiran dukungan terhadap Eggi Sudjana yang hendak maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur.

"Sebenarnya saya tidak pernah merasa berikan dukungan itu. Jadi, indikasinya identitas saya dipasulkan," ujarnya Dengan terungkapnya fakta tersebut dan merasa tidak mendukung salah satu calon maka dia segera melaporkan pemalsuan itu ke pihak kepolisiab. Lantaran ia tak pernah tahu siapa tim sukses Eggi yang berani memalsukan identitasnya, sehingga Aliman melaporkan Eggi.

"Saya tidak tahu siapa

tim suksesnya. Tapi karena Pak Eggi menerima manfaat dari pemalsuan tanda tangan saya, saya laporkan dia," kata Aliman.

Lebih lanjut, dia menegaskan pelaporan ini tak bermaksud menjegal langkah Eggi Sudjana dalam Pilgub Jatim. Pelaporan ini, kata Aliman, agar tidak terjadi mafia demokrasi di Bumi Bangkalan. Hal itu sangat jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No 26 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut dia, sebenarnya Eggi Sudjana punya hak maju dalam pilgub. Namun, seharusnya menggunakan cara-cara yang elegan dalam meraih dukungan masyarakat. "Pelaporan ini hanya ikhtiar kecil demi menegakkan demokrasi yang baik," tuturnya.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

AKSI: Puluhan warga korban penggelapan sertifikat tanah mendatangi Kantor Polres setempat, Senin (8/7) kemarin. Mereka menggelar aksi karena kecewa terhadap aparat kepolisian yang kurang tegas.

Tak Lolos DCS, Anggota KI Gugat KPU ke Bawaslu BANGKALAN – Karena tidak lolos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pemilihan legislatif (pileg) daerah Bangkalan, salah satu anggota Komisi Informasi (KI) Bangkalan Aliman Haris menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. KPUD tidak meloloskan dirinya dalam kontestan pileg 2014 dengann alasan tidak memenuhi syarat (TMS).

Aliman Haris dari PKPI yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), karena tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai komisioner komisi informasi (KI) Bangkalan.

Seharusnya, jika berdasarkan pada PKPU nomor 7 tahun 2013 sebagaimana yang diubah dalam PKPU nomor 13 tahun 2013, anggota komisioner KI yang menjadi caleg tidak wajib melampirkan surat pengunduran diri.

Dia menjelaskan, sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2013 yang telah diubah menjadi PKPU nomor 13 dan UU nomor 8 Tahun 2012, pada kalimat yang menyebutkan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, itu bukan KI. Secara hukum maksudnya adalah badan usaha yang serupa dengan BUMN atau BUMD. Sebab, di depan sudah ada kata komisaris. ”Hanya salah penafsiran, kenapa peraturan itu juga tidak diberlakukan kepada anggota dewan saat ini, samasama bersumber dari keuangan Negara,” terang Syafi’.

Selama ini KPUD hanya beralasan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat dalam mengambil sebuah keputusan. Menurutnya, melakukan koordinasi secara struktural tak jadi masalah. Namun, hasil konsultasi tetap ditarik pada

aturan yang ada.

Syafi menerangkan, sangat potensial keputusan KPUD dibatalkan pengadilan karena dinilai melanggar pasal 21 nomor 7 tahun 2013. Jadi, kalau ada pihak menggugat, bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, KPUD masih ada waktu untuk memperbaiki sampai penetapan DCT. “Waktu tersisa bisa dijadikan kesempatan secermat mungkin dalam menentukan aturan secara utuh, tidak sepotong. Pasal terkait harus dijadikan dasar mengubah dan mengganti beda. Kalau mengubah sebagian ketentuan saja. Kalau pasal yang tidak diubah tentunya tetap berlaku,” terangnya.

Sementara itu, Divisi Teknis dan Data KPU Bangkalan, Tajul Anwar menyatakan dalam penetapan DCS, pihaknya sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Termasuk hasil konsultasi dengan lembaga yang ada di atas seperti KPU Provinsi dan Pusat.

“Sebagai lembaga struktural kita sudah mengkonsultasikan sebelum melakukan keputusan,” ujarnya.

Dirinya menyatakan kalau ternyata yang telah ditetapkan KPUD salah, PTUN yang bisa menjawab. Sebab, jika menurut PTUN harus dimasukkan, KPUD akan melaksanakan putusan tersebut. (ori/rah)

MELAPOR : Aliman Haris, warga Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan saat melaporkan pemalsuan dukungan Eggi Sudjana ke Kapolres setempat.

Aliman mengaku telah mengajukan surat permohonan gugatan kepada Bawaslu pusat. Dalam suratnya, dia meminta Bawaslu agar bersikap tegas terhadap apa yang seharusnya menjadi haknya dalam politik. Isi dari permohonan dan gugatan tersebut tertulis bahwa pihak KPUD agar mengembalikan kepesertaannya sebagai caleg, karena alasan yang diutarakan KPUD atas ketidaklolosannya dinilai tidak masuk akal. ”Saya dikatakan TMS hanya berdasarkan alasan KPUD Bangkalan, setelah meminta saran ke KPU Jatim hanya berdasarkan lisan atau tak tertulis,” ungkapnya.

Dia meminta KPPU memberlakukan sama terhadap semua anggota badan yang dibiayai negara. Sebab, Aliman beralasan, di sisi lain KPU pusat meloloskan salah satu anggota Komisi Kejaksaan Halius Holis dari dapil Sumatera Selatan dari PDI Perjuangan sebagai caleg.

Dia menilai kalau dirinya tidak dimasukkan dalam daftar caleg, semua yang dibiayai negara termasuk menteri,

PENDIDIKAN

PERSIDANGAN

Disdik Terapkan Kurikulum Baru di 11 Sekolah Dasar

Penasihat Hukum Minta Terdakwa Dibebaskan

doni heriyanto/koran madura

BANGKALAN - Penerapan kurikulum baru rupanya memang tak bisa dilaksanakan di seluruh sekolah dasar yang ada di Bangkalan. Hal itu lantaran terbenturnya dana dalam penerapannya. Selain itu, kurikulum 2013 baru pertamakali diterapkan pada tahun ini, sehingga perlu ada evaluasi dalam pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan melalui Kabid TK/ SD Ahamd Fauzi mengatakan ada sebelas Sekolah Dasar (SD) yang akan mengadopsi kurikulum baru tersebut.

Akan tetapi, persoalannya mengenai biaya yang dianggarkan. Sebab, biaya BOS dinilai masih belum bisa memenuhi beban pendanaannya.

Menurutnya, ada 615 sekolah dasar yang ada di Bangkalan. Akan tetapi, hanya 11 sekolah untuk tahun ini yang akan mengaplikasikan kurikulum 2013. Sekolah dasar tersebut yakni SDN Kemayor-

an 1, Demangan 1, Kraton 3, Pekadan 2, Sanggra Agung 2, Alaskembang 1, Kamoneng, Tlomar2, Bringen, Banyuajuh

2, dan Banyuajuh 3.

Meskipun begitu, pihaknya tidak menampik adanya tuntutan dari sekolah lain, untuk mengaplikasikan kuri-

kulum baru pada tahun yang sama. Namun, hal itu tak dapat dipungkiri, karena terbentur masalah biaya.

“Kita kesulitan anggarannya, sedangkan dana dari bos sendiri belum mampu membiayai seluruh proses belajar siswa,” katanya.

Selain itu, penerapan kurikulum baru dinilai tidaklah mudah, karena perlu penyesuaian kepada setiap sekolah. Oleh karena itu, pihaknya memilih berdasarkan klasifikasi sekolah yang dianggap telah memenuhi standar.

“Toh, ini sebagai awal.

Tentunya, nanti ada evaluasi lanjutan mengenai kurikulum yang baru ini,” ungkapnya.

Evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan kurikulum baru itu yang diujicobakan di 11 SD memang sangat dibutuhkan untuk mengetahui hasilnya dan menentukan pembenahan di masa yang akan datang. (ori/rah)

BANGKALAN - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 12 tahun penjara untuk H. Rasul dan 10 tahun bagi Hj. Khotijah dinilai tidak mendasar oleh penasehat hukum kedua terdakwa. Sebab, menurut penasehat hukum kedua terdakwa, tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwalah yang penyebabkan kematian korban.

"Tidak ada fakta apa pun yang mampu menjelaskan keterlibatan kedua terdakwa terkait terbunuhnya korban," kata Hairil Anwar, Penasehat Hukum H. Rasul dan Hj.Khotijah.

Berdasarkan nota keberatan (pledoi) yang dibacakan di muka persidangan,,Pengacara kedua terdakwa mengatakan bahwa pihaknya tidak sependapat dan merasa keberatan atas tuntutan JPU. Pihaknya menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan fakta persidangan.

Sedangkan fakta persidangan yang dimaksud berdasarkan catatannya adalah semua

dewan yang dibiayai negara juga dicabut. Sebab, hal ini merupakan masalah nasional. ”Kenapa tidak ada kesingkronan dalam hal ini, antar struktural KPU,” tanyanya.

Pihak KPUD Bangkalan beralasan berdasarkan pasal 51 UU no 8 tentang Pemilu huruf K atas ketidaklolosan dirinya.

Oleh karena itu, setelah dirinya melayangkan surat permohonan dan gugatan tersebut, rupanya Ketua Bawaslu Provinsi Jatim juga bingung terhadap keputusan KPUD. ”Mereka menilai ada ketidaksinkronan alasan yang dibuat. Di sini jelas, KPUD Bangkalan tidak bersifat konsisten dengan tidak meloloskan saya sebagai calon legislitaf,” kesalnya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Trunojoyo Madura, Moh Syafi’ beralasan sama dengan yang bersangkutan. Syafi menilai ada beberapa nama yang dinilai layak sebagai DCS, tetapi dilakukan pencoretan oleh KPUD sehingga menyebabkan nama tersebut tidak masuk persyaratan.

Seperti salah satu bacaleg

MENGHADIRI SIDANG: H. Rasul dan Hj. Khotijah saat menghadiri sidang di PN Bangkalan, Senin (8/7) kemarin.

doni heriyanto/koran madura

saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, tidak satu pun saksi yang mengetahui penyebab kematian korban. Sehingga, tidak ada alasan bagi JPU untuk menjerat terdakwa dengan pasal 340 KUHP. “Kesaksian berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain, semua hal terkait kesaksian, tidak cukup menjerat terdakwa,” ujar Hairil dalam pembelaannya yang dibaca-

kannya sendiri.

Selain itu, Hairil mengatakan alat bukti yang diajukan JPU, juga tidak cukup kuat untuk menjerat terdakwa. Karena, tidak ada bukti bahwa terdakwa menyuruh pembunuh mengeksekusi korban, bahkan Basuni mengakui membunuh korban karena persilihan antara keduanya. Oleh sebab itu, Hakim diminta untuk membebaskan kedua terdakwa dari tuntutan JPU.

Sementara itu,. Jaksa Penuntut Umum kasus ini, Fajarini, SH, menyikapi secara langsung dan lisan ats pembelaan terdakwa.

“Kami tetap pada tuntutan majelis hakim,” ujar Fajarini sesaat setelah ditanya oleh ketua Majelis Hakim Fitriya SH atas pledoi terdakwa.. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan agenda putusan yang rencananya akan digelar Senin (15/7) mendatang. (dn/rah)

8

SURAMADU

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155| TAHUN II

PENINGKATAN USAHA MIKRO

Setiap Tahun Ditargetkan 200 UMKM BANGKALAN - Untuk meningkatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi (Diskop) Bangkalan menargetkan pengembangan 200 unit usaha per tahun. Hal itu dilakukan sebagai upaya menciptakan iklim usaha kerja di tingkat menengah ke bawah. Melalui pelatihan dan bantuan hibah, para pelaku usaha diharapkan mampu mengasah keterampilan dan bersaing dalam dunia usaha.

Kepala Dinas Koperasi Bangkalan, Andang Pradana menjelaskan, pelatihan yang dicanangkan diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam mengembangkan

usaha para pelaku UMKM. Dalam peningkatannya dana yang disediakan Rp 200 juta dari APBD kabupaten, dan 100 juta dari APBD provinsi.

Selain itu, lanjut Andang, sebagai bentuk bantuan kepada pelaku usaha menengah ke bawah, pemerintah juga memberikan hibah dengan menyediakan tempat melalui Pusat Makanan Rakyat (Pumara). ”Dari 43 kios yang telah ditempati di Pumara tersebut merupakan bantuan hibah, termasuk dari Dinas Koperasi sendiri,” kata Andang.

Menurutnya, dalam penanganan masyarakat menengah ke bawah melibatkan semua unsur SKPD, di antaranya Dinas Perta-

nian, PU Cipta Karya, Dinas koperasi, Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara itu, menurut klafisikasi bantuan yang diberikan ada tiga pelaku usaha yang ada.

Pada takaran usaha mikro bantuannya antara 0-50 juta, sedangkan pelaku usaha kecil dari Rp50200 juta. Terakhir, pelaku usaha menengah bantuan pemerintah yang diberikan mulai Rp 200 juta sampai 2 miliar. ”Bantuan tersebut berdasarkan regulasi peraturan undang-undang. Kalau lebih dari 2 miliar, bukan lagi wewenang dari Dinas Koperasi melainkan Disperindag yang berwenang,” paparnya. (ori/ rah)

KEPEGAWAIAN

Penipuan CPNS PENUTUPAN ASRAMA MAHASISWA. Warga mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Rektor Universitas Kadiri (Unik) Kediri, Jawa Timur, Senin (8/7). Warga Maskumambang, Mojoroto, Kota Kediri itu menuntut pihak kampus dan Pemkot Kediri menutup asrama mahasiswa karena selain tidak berijin juga menggangu ketenangan warga sekitar.

Tim Rukyah Tidak Berhasil Melihat Bulan BANGKALAN - Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan, Senin (8/7), untuk menentukan awal bulan Ramadhan di lokasi pantai Gebang Barat, Desa Gebang menyatakan tidak berhasil melihat bulan.

Disinyalir, faktor sudut kemiringan bulan yang tidak sampai 1 derajat dan cuaca yang mendung membuat bulan tidak dapat dilihat.

“Tim hisab dan rukyah yang melakukan rukyatul hilal di lokasi pantai Gebang ini tidak berhasil melihat bulan dan hasil ini kami akan laporkan ke pusat,” kata kepala Kantor Kementerian Agama Bangkalan, Moh. Amin Mahfud, kepada sejumlah media.

Amin menjelaskan, matahari terbenam pukul 17.25 wib, setelah dilakukan rukyah oleh bebepara kiai dari tim rukyah dengan mata telanjang dan dari tim Observasi Bosscha Bandung dengan media elektronik selama kurang lebih 10 menit bulan tidak berhasil

dilihat.

Menurutnya, untuk menentukan awal bulan suci Ramadhan menunggu hasil rukyah dari 22 lokasi yang telah ditentukan. Di antaranya adalah Bangkalan sendiri. Dari hasil rukyah itulah yang akan dijadikan pedoman maupun dasar dalam sidang isbat di Kementrian Agama pusat nanti. Namun, sayangnya rukyah yang dilakukan di Bangkalan sendiri tidak dapat melihat bulan.

“Berarti awal Ramadhan jatuh pada Rabu tanggal 10 Juli 2013, namun ini belum dinyatakan final. Kami masih menunggu hasil sidang isbat yang akan dilakukan Kementerian Agama,” kata Amin.

Senada dengan Amin Mah-

fud, salah satu observator dari tim Bosscha Bandung, Dimas HR menyatakan pihaknya tidak dapat melihat bulan disebabkan faktor cuaca. “Ya, karena mendung sehingga saat kami gunakan alat pemantau tidak dapat melihat bulan,”

Bangkalan dihadiri langsung oleh perwakilan Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Bosscha Bandung, Kemenag Jatim, Pengadilan Agama Sampang dan Bangkalan, Ormas Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pengurus hisab rukyah

tidak diambil pada 2012 lalu.

Namun, lanjut dia, itu masih sebatas usulan, diterima atau tidak tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Ia mengemukakan sebenarnya jumlah pegawai di lingkup Pemkot Surabaya masih belum bisa dikatakan ideal. Kondisi itu disiasati dengan memaksimalkan fungsi pegawai serta memerger jabatan hingga merger sekolah.

“Dalam pengajuan usulan jatah penerimaan calon PNS 2013 kami mencoba realistis mengingat formasi yang tersedia bagi seluruh wilayah Indonesia ini hanya 60 ribu orang. Jumlah itu harus dibagi seluruh instansi pemerintah se-Indonesia.

Makanya, kami lakukan optimalisasi pegawai agar kinerja bisa tetap maksimal meski jumlah pegawainya kurang,” katanya. (ant/mk)

Kebijakan Penutupan RHU Kurang Bijak

tandasnya.

Pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan di Kabupaten

dari Jatim dan Kabupaten serta perwakilan dari beberapa pondok pesantren.(dn/rah)

32 Sekolah Negeri Gelar Tes PPDB pelaksanaan tes PPDB ini sudah selesai,” ucapnya.

Ia merinci, ke-32 lembaga pendidikan negeri yang melaksanakan tes PPDB kali ini terdiri dari lembaga pendidikan tingkat SMP negeri sebanyak 16 lembaga, SMA negeri sebanyak sembilan lembaga dan SMK negeri sebanyak 7 lembaga.

Tarsun menjelaskan, pelaksanaan tes PPDB sejauh ini berlangsung dengan lancar, sesuai hasil pemantauan lapangan ke sejumlah lembaga

tidak bertanggung jawab.

Yayuk bahkan telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut.

“Oleh karenanya, kami mengimbau masyarakat tidak gampang percaya ulah oknum tersebut,” ujarnya.

Yayuk mengatakan trik yang paling banyak digunakan yakni iming-iming naik jabatan maupun diterima menjadi calon PNS. Padahal, kata Yayuk, hingga saat ini belum ada informasi pembukaan pendaftaran calon PNS. “Kami baru berangkat ke Jakarta pada 15 Juli mendatang. Itu pun hanya untuk menerima susunan formasi saja,” katanya.

Soal penerimaan calon PNS tahun 2013, Yayuk mengatakan pemkot mengajukan 130 orang dan ditambah 309 jatah formasi pemkot yang

REKREASI HIBURAN UMUM

PENERIMAAN SISWA BARU

Pamekasan - Sebanyak 32 sekolah negeri tingkat SMP, SMA dan SMK negeri seKabupaten Pamekasan, Senin, menggelar tes penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun pelajaran 2013-2014.

Menurut Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moh Tarsun, tes PPDB hanya berlangsung sehari dengan mata pelajaran umum dan ilmu pengetahuan agama.

“Sesuai jadwal, siang ini sekitar pukul 12.00 WIB,

Surabaya Pemkot Surabaya mengimbau warga agar tidak mempercayai adanya modus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengatasnamakan pejabat pemkot pascapelantikan dan mutasi pejabat pada Jumat (5/7) lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin, Senin, mengatakan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan momen pelantikan pejabat baru untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Modus yang digunakan yakni dengan meminta transfer sejumlah uang ke rekening tertentu,” katanya.

Menurut dia penipuan atas nama pejabat pemkot memang masih sering terjadi. Namun, dia menegaskan itu hanyalah ulah orang yang

pendidikan penyelenggara tes.

“Kami tidak menemukan adanya indikasi mencurigakan dalam pelaksanaan tes ini, semisal kebocoran soal dan berbagai jenis dugaan penyimpangan lainnya,” ujar Tarsun.

Ia juga memastikan pelaksanaan tes PPDB sesuai dengan keinginan, profesional dan siswa yang bisa diterima di lembaga pendidikan negeri itu, baik di tingkat SMP maupun SMA yang benar-benar memiliki kemampuan akademik.

Menurut dia, jumlah pagu penerimaan peserta didik (PPDB) tahun pelajaran 2013/2014 kali ini sebanyak 9.894 orang siswa. Jumlah itu untuk tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Pamekasan.

“Jumlah ini sesuai dengan data yang diajukan masingmasing sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga SMA sesuai dengan kapasitas ruangan yang tersedia,” ucapnya.

Rinciannya, untuk tingkat SMP, pagu yang ditetapkan Disdik Pamekasan sebanyak 5.502 orang, SMA sebanyak 2.304 orang dan SMK 2.088 orang.

“Semuanya sekolah negeri. Kalau sekolah swasta itu memang kewenangan pihak swasta, Disdik hanya menetapkan pagu untuk sekolah negeri,” katanya, menjelaskan.

Tarsun juga memastikan penerimaan peserta didik baru kali ini tidak akan melebihi pagu yang telah ditetapkan, karena penentuan pagu sesuai dengan jumlah sekolah dan kapasitas ruangan.

Disdik sendiri, kata dia, telah mengumumkan jumlah pagu yang ditetapkan Disdik ini ke semua lapisan masyarakat, sehingga warga bisa memantau secara langsung teknik penerimaan peserta didik baru. (ant/mk)

Surabaya - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyatakan bahwa kebijakan Pemkot Surabaya untuk menutup semua tempat rekreasi hiburan umum (RHU) tanpa pandang bulu dinilai kurang bijak karena peraturan wali kota (perwali) masih belum selesai pembahasan.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Senin, mengatakan belum selesainya pembahasan perwali menindaklanjuti adanya Peraturan Daerah Nomor 23/2013 Tentang Kepariwisataan bisa berdampak pada penerapan teknis kebijakan pemkot tersebut, seperti mekanisme sanksi dan objek yang dikenai peraturan.

“Seharusnya perwali selesai terlebih dahulu sebelum diterapkan. Dengan keadaan ini, pihaknya mendesak agar pemkot segera mengesahkan perwali tersebut,” katanya.

Menurut dia, kebijakan penutupan RHU selama Ramadhan dilakukan hanya dengan dasar Perda 23/2013 yang bersifat umum itu diprediksi bisa menimbulkan korban, yakni

panti pijat tuna netra dan salon kecantikan yang menyediakan fasilitas spa.

Sebab, lanjut dia, dalam perda tersebut hanya disebut panti pijat dan spa. Artinya, semua yang menyediakan kedua fasilitas tersebut terkena dampak penutupan.

“Padahal, banyak panti pijat tuna netra dan salon kecantikan yang benar-benar professional alias tanpa embel-embel plusplus”,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya Wiwiek Widyati merespons jika pihaknya tetap memberlakukan penutupan RHU selama Ramadhan dengan dasar hanya perda 23 tersebut.

“Sebab, sebenarnya penggunaan perda sebagai dasar sudah sah,” jelasnya.

Tapi, dia berjanji berusaha untuk menyelesaikan perwali tersebut sebelum puasa dimulai. Adanya perwali diakuinya cukup penting untuk menjadi petunjuk teknis di lapangan.

“Hari ini kami akan tanyakan ke Bagian Hukum Pemkot Surabaya,” katanya. (ant/mk)

PRAJURIT RI

Satgas Ekspedisi NKRI Pulang Selamat Surabaya - Sebanyak 20 prajurit Brigif-1 Marinir yang tergabung dalam Satgas Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi tiba di markas Brigif-1 Marinir di Gedangan, Sidoarjo, Senin.

Penerangan Pasmar-1 kepada Antara melaporkan kedatangan mereka disambut Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Markos di Loby Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo.

Penyambutan 20 prajurit Brigif-1 Marinir yang tergabung dalam Satgas Ekspedisi NKRI Koridor Sulawasi itu dihadiri oleh Wadan Brigif-1 Mar Letkol Marinir Suliono.

Selain itu, Pasops Brigif-1 Mar Letkol Marinir Gatot Mardiyono, Pasintel Brigif-1 Mar Mayor Marinir Azrin, Danyonif-1 Mar Letkol Mar Teddy Yulianda Bakri, Danyonif-3 Mar Letkol Mar Dede Harsana, Danyonif-5 Mar Letkol Mar Joni Sulistyawan, dan sebagainya.

Dalam amanatnya, Komandan Brigif-1 Marinir menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat kembali bergabung dengan induk pasukan serta selamat bertemu dengan keluarga setelah kurang lebih empat bulan memenuhi tugas mulia di Pulau Sulawesi.

“Tugas negara yang telah kalian emban bukanlah tugas yang ringan, karena selain dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, juga dituntut untuk mempertangungjawabkan semua yang telah dilaksanakan,” katanya.

Menurut orang nomor satu di jajaran Brigif-1 Marinir tersebut, hal-hal positif telah ditunjukkan kepada masyarakat dengan tidak adanya hujatan maupun laporan-laporan negatif yang sampai ke pimpinan di satuan.

“Penugasan bagi prajurit Korps Marinir meru-

pakan suatu kepercayaan dari pemimpin, sedangkan kepercayaan itu merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan, sehingga tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan sunguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Komandan Brigif-1 Marinir menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugas dengan harapan semoga dapat menambah pengalaman dan wawasan tentang tugas-tugas yang akan datang.

Dalam waktu yang sama (8/7), Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Bambang Suryo Aji memimpin olahraga bersama Perwira di jajaran Pasmar-1 di Trian Sutedi Senaputra, Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya. (ant/mk)

MATARAMAN

9

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II

KUNJUNGAN

ant/teresia may

KUNJUNGAN WAMEN ESDM: Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo (tengah) di dampingi Bupati Jabung Barat Usman Ermulan (kanan) dan General Manager Petro China International Jabung Ltd Akhmad Sabidi (kiri) dalam kunjungannya ke Betara Gas Plant, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dalam kunjungannya Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, mendesak perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) asal China, PetroChina, untuk lebih transparan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini terkait kegiatan produksi dan lifting Migas yang diperoleh PetroChina dari ladang Migas Tanjung Jabung, Jambi.

Blok Cepu Atasi Krisis Energi Indonesia BOJONEGORO - Tanah seluas 4.800 meter persegi di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jatim, yang berada di tengah-tengah kawasan proyek migas Blok Cepu di daerah setempat agak berbeda dengan tanah di sekelilingnya.

Tanah tersebut agak curam berkedalaman sekitar 3 meter, sehingga dengan mudah dibedakan dengan tanah di sekelilingnya yang lebih tinggi. Di depan tanah tersebut tertera tulisan "Area Terbatas.

Umum Dilarang Masuk".

"Pemilik tanah seluas 4.800 meter persegi itu Ali Mucharom. Ia menawarkan harga tanahnya terus naik dan saat ini minta ganti rugi Rp9 triliun," kata Bagian Konstruksi Mobil Cepu Limited (MCL) Agus Kimulyanto.

Mengenai masalah tanah itu juga disampaikan Agus kepada Tim Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) yang dipimpin Kepala Bidang Energi Sunaryo yang meninjau lokasi proyek "engineering, procurement, and cosntrukction (EPC) Blok Cepu di Kecamatan Ngasem, Juni lalu. "Ini harga tanah kaveling termahal di dunia," ujar Agus sambil menunjuk lokasi lahan milik Ali Mucharom.

Ia juga menjelaskan masih ada dua kapling tanah di ten-

gah lokasi proyek Blok Cepu, juga di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, yang belum bisa dibebaskan. Pemiliknya masih terlibat sengketa hukum menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). "Tapi mengenai harga tanahnya sudah tidak ada masalah.

Hanya menunggu keputusan MA yang akan menentukan ahli waris yang berhak menerima uang pembayarannya," jelas Kepala Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro Bambang Waluyo yang pernah menjabat Camat Ngasem.

Meski ada tiga kavling tanah yang belum bisa dibebaskan, menurut "Field Public and Government Affairs" atau Bidang Umum dan Urusan Pemerintah Mobil Cepu Limited (MCL) Rexy Mawardijaya, tidak mengganggu pekerjaan.

"Pekerjaan proyek Blok Cepu tidak terganggu. Di tiga lokasi kaveling tanah yang belum dibebaskan tidak ada kegiatan pekerjaan atau bangunan," tuturnya.

Rexy lebih lanjut menje-

laskan pihaknya tetap berusaha membebaskan tanah seluas 4.800 meter persegi dengan melakukan pendekatan kepada pemiliknya Ali Mucharom. Namun, harga tanah yang akan disepakati untuk pembebasan tanah tetap wajar. Mengacu harga tanah yang sudah dibebaskan untuk proyek Blok Cepu di daerah setempat seluas 500 hektare lebih yang harganya mulai Rp60 ribu/meter persegi sampai lebih dari Rp100 ribu/meter persegi.

"Mengenai harga tanahnya bergantung potensi tanahnya," tandasnya.

Mengenai alasan pemiliknya Ali Mucharom yang memasang harga tinggi itu, sebagaimana diutarakan Bupati Bojonegoro Suyoto, karena faktor bisnis. "Kalau sekarang tanggo (triliun) pak.

Tidak lagi Rp 95 miliar. Ini bisnis karena di bawahnya ada minyaknya," kata Suyoto, menirukan ucapan Ali Mucharom.

Kepada Ali Mucharom, ia mengajukan pemecahan kalau memang tidak ingin tanahnya dibebaskan bisa mengajukan permohonan kepada MCL agar disewa. "Saya sudah menyarankan kepada Ali Mucharom segera membuat permohonan kepada MCL agar tanahnya disewa," jelasnya.

MATA AIR

Produksi Blok Cepu Perjalanan Blok Cepu Perjalanan pekerjaan proyek migas Blok Cepu tidak terganggu masalah tanah juga masalah lainnya juga disampaikan "Lead Country Manager" ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) Jon M Gibb kepada Antara, awal Juli. "Pelaksanaan pekerjaan proyek migas Blok Cepu berjalan baik. Saat ini pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 50 persen lebih," tegasnya.

Ia yang didampingi "Vice President Public and Gouverment Affair" MCL Erwin Maryoto menjelaskan MCL, anak perusahaan EMOI selaku operator migas Blok Cepu akan berusaha maksimal agar pekerjaan proyek BloK Cepu bisa tepat waktu. "Kami akan berusaha produksi minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel/hari bisa terealisasi sesuai jadwal pada 2014," ucapnya.

Melihat perkembangan proyek Blok Cepu, sebagaima-

na disampaikan Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro, jajaran SKK Migas mencanangkan mulai 2013 sebagai titik nol peningkatan produksi minyak secara nasional yang saat ini produksinya sekitar 833 ribu barel/hari.

Ia mengemukakan peningkatan produksi migas secara nasional yang cukup besar akan diperoleh dari lapangan sumur m i n y a k Blok Cepu yang akan m a m p u menambah produksi m i n y a k secara nasional sebesar 165 ribu barel/hari.

"Saat ini Indonesia masih impor minyak rata-rata sekitar 450 ribu barel per hari karena kebutuhan minyak secara nasional mencapai 1,3 juta barel per hari," paparnya.

Bahkan, ia optimistis peningkatan produksi migas masih akan terus berlanjut karena adanya pengembangan sejumlah lapangan migas di Bojonegoro, antara lain lapangan Alas Tuwa Barat, Alas

Tuwa Timur dan Kedungkeris.

Lainnya pengembangan lapangan migas Cendana, Tiung Biru (TBR) juga lapangan gas Jambaran di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem yang potensinya mencapai 17 triliun standar kaki kubik.

Prospek Bisnis Energi Gas Pengembangan lapangan gas itu, menurut dia, merupakan alternatif untuk memperoleh energi karena di masa mendatang gas akan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi.

"Peminat yang akan membeli gas Bojonegoro banyak.

Tapi semuanya masih belum pasti," ujar Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Bojonegoro.

Meski demikian, pihaknya tetap memprogramkan lapangan gas di Bojonegoro, mulai Jambaran, Tiung Biru (TBR) dan Cendana bisa berproduksi pada 2018. "Maunya potensi gas di Bojonegoro diproduksi 2018 setelah ada pembeli yang pasti," ucapnya.

Mengenai pengembangan lapangan gas di Bojonegoro, sebagaimana dijelaskan Direktur PT Pertamina EP Cepu Amril Thaib Mandailing, sudah dibahas bersama dengan pemkab. "Kita sudah melakukan sosialisasi dengan mengajak jajaran pemkab ikut mem-

DONOR DARAH

Warga Memanfaatkan Sumber

PMI Siapkan Hadiah Bagi Pedonor

TUBAN - Sejumlah sumber mata air di Desa Klumpit, Kabupaten Tuban, Jatim, masih dimanfaatkan warga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sumber air di desa setempat juga dimanfaatkan warga lain desa dengan cara membeli.

"Saya selalu membeli air di sumber mata air di Mbentaos, Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Rp50 ribu per 1.000 liter," kata seorang pemilik warung makanan di Desa Ngarum, Kecamatan Grabakan, Tuban Paji (34), Minggu.

Ia mengaku selalu membeli air untuk keperluan hidup sehari-hari, sekaligus untuk kebutuhan memasak di warungnya, baik musim hujan maupun kemarau.

"Saya tidak membeli, tapi langsung mengambil sendiri dengan membawa kendaraan rutin tiga hari sekali 1.000 liter," kata Jihan yang masih sedesa dengan Paji.

Menurut Jihan dan Paji, warga di desanya yang memanfaatkan sumber air di Desa Klumpit jumlahnya ratusan kepala keluarga (KK),

MALANG - Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyiapkan hadiah bagi para pedonor yang menyumbangkan darahnya selama bulan Ramadhan.

Kabag Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Malang Sri Hartami di Malang, Senin mengatakan setiap pedonor akan diberikan suvenir cantik.

“Pada saat Ramadhan biasanya jumlah pedonor menurun, sehingga kami siapkan suvenir sebagai upaya untuk menggairahkan masyarakat tetap donor, meski pada Bulan Ramadhan,” ujarnya.

Ia mengatakan selama Ramadhan PMI tetap membuka layanan seperti biasa, bahkan setelah shalat tarawih juga tetap melayani masyarakat yang akan mendonorkan darahnya sampai pukul 21.00 WIB. Bagi masyarakat yang berada di wilayah Malang utara, seperti Kecamatan Singosari dan Lawang, katanya, tidak perlu jauh-jauh ke Kantor PMI, cukup di Lawang saja, karena PMI juga membuka

karena di daerah pegunungan kapur yang merupakan daerah tertinggi di Tuban itu ada sejumlah sumber air yang tidak pernah habis.

"Hampir semua warga Desa Klumpit memanfaatkan sumber mata air untuk keperluan hidup sehari-hari, mulai mencuci, memasak, juga

Jumlahnya juga ratusan orang yang setiap hari mengambil air ke sumber ini,”

Ngadiran Warga

yang lainnya. Tapi ada juga sebagian warga yang langsung mandi dan mencuci pakaian ke sumber," kata seorang warga Desa Klumpit Karsan (61), yang berada di lokasi sumber.

Di dua sumber mata air di desa setempat yang biasa dimanfaatkan warga, selain dipenuhi dengan sejumlah pipa juga puluhan pompa air

yang ditempatkan di lokasi sumber untuk menyalurkan air ke rumah-rumah warga.

"Jarak pipa ke rumah warga terjauh sekitar 1 kilometer.

Saya sendiri baru memasang pompa air sejak tiga tahun lalu," jelas seorang warga lainnya Ngadiran, sambil menunjukkan rumahnya yang berada di atas bukit.

Namun, menurut Karmidi dan sejumlah warga lainnya masih banyak warga yang mengambil air langsung ke lokasi dengan membawa jerigen atau ember yang dibawa dengan kendaraan roda dua atau berjalan kaki. "Jumlahnya juga ratusan orang yang setiap hari mengambil air ke sumber ini," jelas Ngadiran.

Menggenai kemampuan sumber mata air itu, menurut Ngadiran, warga tidak banyak tahu, sebab selama ini kebutuhan warga selalu tercukupi dengan memanfaat air di dua sumber yang ada.

"Kami kurang tahu besarnya sumber air yang ada di desa kami, tapi selama ini tidak pernah habis,” jelasnya. (ant/rah)

bahas 'plant of development' (POD) pengembangan lapangan gas," tukasnya.

Mengenai teknisnya, menurut Direktur Pengembangan Pertamina EP Cepu Amran Anwar, lapangan gas Unitisasi Jambaran-TBR akan diproduksikan delapan sumur gas dan di lapangan gas Cendana yang diproduksikan enam sumur gas, semuanya di Bojonegoro.

"Unitisasi Jambaran-TBR operatornya Pertamina EP Cepu, tapi lapangan gas Cendana operatornya MCL," jelasnya.

Menurut dia, dari sumur gas dua lapangan bisa diproduksi gas sebesar 315 juta standar kaki kubik per hari atau "million standard cubic feet per day" (MMSCFD).

Sesuai rencana, lanjut dia, produksi gas yang dihasilkan akan dijual sebesar 185 juta standar kaki kubik per hari.

Lainnya, diolah menjadi sulfur dengan produksi 80 ton/ hari dan menjadi kondensat dengan produksi sekitar 1.900 "barel oil per day (BOPD).

Ia menambahkan sesuai "POD" pengembangan Unitisasi Jambaran-TBR dan Cendana membutuhkan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Menanggapi industri migas di daerahnya, Suyoto menegaskan pemkab tidak pernah berniat menghambat proyek migas Blok Cepu. (ant/rah)

layanan di daerah itu.

Selain di Lawang, lanjutnya, PMI Kabupaten juga membuka layanan bagi pendonor di Kecamatan Pakisaji

menggandeng berbagai komunitas,” ujarnya.

Menyinggung stok darah menjelang Ramadhan, Sri Hartami mengatakan sudah

dan Kepanjen. “Kami juga akan mendatangi lokasi-lokasi umum untuk mengumpulkan dari dari pendonor, seperti Stadion Kanjuruhan serta

menipis. Stok darah menjelang Ramadhan seharusnya mencapai 1.000 kantung, namun stok yang ada saat ini hanya sekitar 500 kantung

saja.

Ia mengakui stok darah sebanyak 500 kantung tersebut membuat was-was UTD, sebab setiap hari rata-rata PMI mendistribusikan darah sekitar 40 kantung untuk masing-masing golongan, yakni A, B, O dan AB ke sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat tersebut, katanya, PMI sudah memformulasikan berbagai program, terutama selama bulan puasa. “Tidak hanya program-program menggandeng sejumlah komunitas saja, tapi kami juga memaksimalkan bus donor darah bantuan dari PMI Jatim,” katanya.

Pada saat Bulan Ramadhan, baik PMI Kabupaten maupun Kota Malang biasanya juga menggandeng komunitas gereja untuk mendapatkan donor yang dilayani setiap hari Minggu atau setelah misa serta membuka layanan di masjid-masjid setelah shalat tarawih. (ant/rah)

10

TAPAL KUDA

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155| TAHUN II

Ramadhan Tiba

Penjual Bunga Dadakan Bermunculan PROBOLINGGO - Menjelang bulan Ramadhon, sejumlah pedagang bunga dadakan banjiri trotoar di Pasar Baru Kota Probolinggo. Para penjual rela berbondongbondong pindah dari dalam pasar ke trotoar karena pada moment ini banyak pembeli yang berebut bunga. Bila dikalkulasi untung yang dikantongi para penjual cukup menggiurkan.

Rata-rata mereka memperoleh laba dua hingga tiga kali lipat dibanding hari normal.

Seperti Sumiati (31) warga Jalan Merpati Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, salah satu penjual bunga yang pada hari-hari sebelumnya hanya sebagai penjual Mlijo ikan keliling ini misalnya, meski mengaku harga bunga saat ini mahal, dengan modal tak lebih dari Rp 250 ribu untuk kulakan, pedagang bunga nyekar dadakan itu bisa meraup untung ratarata mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu setiap harinya.

“Sekarang bunga lebih mahal dibanding tahun sebelumnya. Tapi mau bagaimana lagi, katanya sih gara-gara ketularan BBM yang harganya naik,” kelakar wanita paruh baya itu sambil melayani bunga, Senin (8/7).

Sumiati, yang sehari – hari sebagai Mlijo Ikan kelil-

ing, memang sengaja menjual bunga dadakan untuk mengais keuntungan. Pasalnya berjualan di emperan toko Pasar Baru ramai pembeli.

“Saya dari rumah dari pagi, dan baru buka dasar sekitar jam 09.00 Wib. Sekitar pukul 21.00 nanti biasanya sudah habis,” ujarnya.

Untuk mengimbangi harga kulakannya agar tidak rugi, Simiati mematok harga minimal Rp 2 ribu per bungkusnya. Hal itu dilakukannya lantaran tingginya salah satu bunga yakni bunga mawar yang harganya mencapai Rp 1.000 sampai Rp 2.000 per bijinya. “Kalau tidak saya batasi harganya, saya bisa tekor mas. Lha wong kembang mawarnya mahal kok,” imbuhnya.

Lain halnya, Supratmo (40) warga Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Ia bisa mendapat keuntungan dua kali lipat dibanding harihari biasa. Pasalnya menjelang bulan Ramadhon ramai orang yang ziaroh ke makam leluhurnya untuk mendoakan arwah disertai menabur bunga di atas makam.

“Untungnya sampai 200 persen lebih mas, kalau sebelumnya mungkin habis satu sak, sekarang bisa sampai 3 sak. Ketimbang jual molen setiap harinya, untungnya sangat sedikit. Lebih baik jual

bunga walau dadakan dua hari,” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau sehari bisa habis sampai 200 bungkus tas kresek. Yang untungnya cukup lumayan banyak “Kalau satu bungkus Rp.2 ribu, tinggal dikalikan 200 bungkus, yaitu penghasilan kotor saya,” tutur Sumiati menambahkan.

Sementara itu, Budiono (39) salah satu pembeli mengakui ada perbedaan harga bunga yang mencolok dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya harga bunga perbungkusnya berkisar antara Rp 1.500, sekarang menjadi Rp 2.000 setiap bungkus, “Ya dua kali lipat lebih harganya. Tapi gak apa-apa, sebab sekarang ini semua kebutuhan memang mahal,” katanya.

Rata-rata para pedagang menjual berbagai macam jenis bunga diantaranya sedap malam yang diambil dari Bagil Pasuruan seharga Rp.150 ribu perkilogram, dan bunga mawar putih dan mawar merah seharga Rp 50 ribu per 1,5 ons.

Selain itu, sejumlah bunga pelengkap juga tersedia dengan kemasan bungkus tas plastik. Keberadaan pedagang dadakan ini diperkirakan berakhir pada akhir jelang ramadhan dan kembali berjualan saat akan hari raya. (hud).

Aksi Penyimpangan Anggaran Bansos. Massa yang tergabung dalam Kamaksi (Kaukus Mahasiswa Anti Korupsi) melakukan aksi di depan Gedung Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Pusat, Senin (8/7). Aksi tersebut menuntut pengusutan tuntas penyimpangan Anggaran Bantuan Sosial senilai Rp 63M yang melibatkan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Helmy Faisal Zaini.

1.141 Pendaur Sampah Pecahkan Rekor PROBOLINGGO – Sebanyak 1.141 pendaur sampah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia dalam pembuatan kerajinan melalui daur ulang sampah, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalan Anggrek, Mayangan Kota Probolinggo, Minggu (7/7).

DADAKAN, Penjual bunga mengais rejeki di salah satu emperan Pasar Baru Kota Probolinggo.

KEBOCORAN GAS

Perusahaan yang Mencemari Ditindak GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto akan menindak tegas setiap perusahaan yang membuat segala jenis pencemaran di wilayah itu, seperti halnya bocornya gas PT Smelting yang membuat ratusan warga mengungsi.

“Kami punya aturan dan pengawasan.

Oleh karena itu apabila ada perusahaan yang membuat pencemaran, kami kembalikan ke peraturan itu, dan kami tegas terhadap perusahaan pembuat pencemaran,” kata Sambari, Senin.

Pemkab juga telah mengantisipasi segala jenis pencemaran yang timbul di wilayah Gresik, salah satunya dengan pengawasan yang ada, sehingga pencemaran yang akan terjadi bisa dideteksi sejak dini.

“Apabila ada perusahaan yang tertangkap membuat pencemaran di wilayah Gresik, hukumannya sudah pasti ada, yakni kembali kepada peraturan yang sudah dibuat,” katanya.

Terkait kebocoran pipa gas PT Smelting,

Sambari menegaskan telah meminta perusahaan itu untuk bertanggung jawab dengan langsung berbicara kepada warga yang terdampak pencemaran.

“PT Smelting sudah mau diajak berbicara dengan warga, dan tugas pemkab hanyalah memfasilitasi agar perusahaan yang melakukan pencemaran bersedia bertanggung jawab,” katanya.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Romo, Kecamatan Manyar, diungsikan ke Sarana Olah Raga (SOR) Tridharma akibat menghirup gas perusahaan PT Smelting Gresik, Minggu (7/7) kemarin. Ratusan penduduk itu mengaku tidak bisa menelan ludah, sehingga merasa pusing dan sebagian pingsan.

Humas PT Smelting Gresik Budi Setiawan mengakui gas jenis sulfur dioksida (S02) itu bocor dari salah satu mesinnya, dan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk mengatasinya. (ant/rah)

PDAM

Bupati Klaim Harga Air Termurah

GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengklaim jika harga air di wilayahnya adalah termurah di Indonesia, meski demikian pihaknya tidak akan sertamerta menaikkan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Harga air PDAM yang dikenakan kepada masyarakat Gresik adalah paling murah, yakni sebesar Rp 1.125/m3. Dan itu merupakan harga air termurah di Indonesia,” kata Sambari dalam rapat koordinasi distribusi air PDAM, Senin.

Dikatakannya, pemkab kini sedang fokus meningkatkan kualitas pelayanan air

PDAM kepada masyarakat, oleh karena itu untuk sementara tidak melayani sambungan terhadap pengembang baru.

“PDAM akan mendapat tambahan produksi air bersih sebesar 450 liter/ detik dari kerja sama itu, sehingga stok total air bersih PDAM menjadi 782 liter/ detik. Sementara kebutuhan masyarakat hanya sebesar 445 liter/detik,” katanya.

Dengan data itu, Sambari mengaku PDAM Gresik akan mengalami surplus air bersih, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.

“Meski surplus, kami

tidak membebani PDAM untuk memasukkan keuntungan ke PAD dengan menaikkan tarif, yang penting masyarakat dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Gresik Muhammad mengklaim kini sebanyak 31,68 persen penduduk telah terlayani air bersih.

Dari data itu, sebanyak 62 persen pelanggan mengaku sangat lancar, dan 23 persen masih kurang lancar. “Yang kami tekankan adalah bagaimana lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan dapat terlayani semua,” katanya. (ant/rah)

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendaur ulang sampah menjadi berbagai produk kerajinan seperti bros, tas, dompet, lampion, tudung saji, kotak tisu, bunga dan gantungan kunci.

“Pelaksanaan kegiatan itu karena bisa mengurangi sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Ini artinya juga selaras dengan tugas Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,” ucap Hermin Rosita, MM, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Hermin Rosita, menambahkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa bersama Pemkot Probolinggo telah menyiapkan kegiatan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan bertajuk “Gerakan Aksi untuk Lingkungan.

Ia mengapresiasi pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia dalam pembuatan kerajinan melalui daur ulang sampah. Berdasarkan hasil survei perilaku peduli

lingkungan terhadap 6.000 responden di 12 provinsi di Indonesia pada 2012, indeks

rendahnya tingkat kepedulian yang diukur dari berbagai faktor seperti konsumsi energi, perilaku membuang sampah, pemanfaatan air bersih dan penggunaan bahan bakar itu, kata Sinta, karena informasi program dan kegiatan lingkungan selama ini belum dipahami dengan baik oleh masyarakat,”tandas Hermin Rosita.

Sementara itu, Walikota

mecahkan rekor melainkan sebuah upaya menjaga serta meningkatkan kebersihan, dan rangkaian kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling) yang dicanangkan oleh Pemkot Probolinggo.

“Adanya pemecahan rekor ini semakin memberikan semangat kepada masyarakat agar terus memungut dan memilah sampah sebagai per-

kepedulian masih rendah, yakni baru 0,57 dari 0 - 1 tingkat kepedulian.

“Salah satu sebab masih

HM.Buchori mengatakan bahwa gerakan pembuatan kerajinan melalui daur ulang sampah bukan sekedar me-

wujudan gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling) di Kota Probolinggo.”

Pungkasnya.(hud).

GETARAN BUMI

Warga Rasakan Gempa Malang

JEMBER - Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, merasakan getaran gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter yang mengguncang tenggara Kabupaten Malang, Senin, pukul 09.13 WIB. “Saya dan anak-anak langsung keluar rumah karena getaran gempa sangat kuat dan sejumlah benda yang berada di dalam rumah bergetar, namun getaran itu tidak lama,” kata Vita, warga di Perumahan Jember Permai.

Berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa pusat gempa berada 112 kilometer tenggara Kabupaten Malang, dengan titik koordinat

9.16 Lintang Selatan - 113.00 Bujur Timur.

Gempa tersebut berkedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi terjadi tsunami. Selain di Malang, tercatat pusat gempa juga berada di 114 km barat daya Lumajang, 130 km barat daya Jember, 202 km tenggara Surabaya, dan 766 km tenggara Jakarta.

Vita mengaku sempat panik dan mengajak anakanaknya keluar rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun getaran gempa tidak lagi dirasakan setelah beberapa menit kemudian.

“Kekuatan getaran gempa kali ini lebih hebat dibandingkan getaran gempa bi-

asanya yang sering terjadi di Jember, namun alhamdulillah tidak ada kerusakan yang terjadi di dalam dan luar rumah,” paparnya.

Sementara itu pasien rawat jalan dan pengunjung di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember juga sempat panik dan berhamburan keluar ruangan karena gempa menggetarkan sebagian benda yang berada di dalam ruangan.

“Mereka sempat panik dan berlarian keluar ruangan, bahkan pengunjung di lantai 2 juga berlarian turun ke lantai dasar,” kata staf di RSD dr Soebandi, Elita Sitorini.

Namun, pihak pegawai rumah sakit dan satpam me-

nenangkan mereka karena getaran gempa hanya dirasakan beberapa detik saja dan pasien rawat jalan akhirnya kembali ke tempat semula.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Suhanan, membenarkan adanya informasi gempa Malang yang dirasakan sebagian warga Jember tersebut. “Saya masih mengecek apakah ada kerusakan bangunan di Jember akibat gempa berkekuatan 5,9 SR yang berpusat di 112 kilometer tenggara Kabupaten Malang,” katanya. (ant/ rah)

LINTAS JATIM

11

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II

KEBUN BINATANG SURABAYA

Pemkot Tetap Eksekusi KBS Bulan Ini

i made ardhiangga/koran madura

AKSI: Puluhan massa organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) saat menggelar aksi di depan KPU Jatim, Senin (8/7) kemarin.

Pemuda Pancasila Mendatangi KPU Jatim SURABAYA - Dukungan ganda yang dimiliki pasangan Cagub dan Cawagub Jatim yang dilakukan Partai Kedaulatan (PK) mendapat reaksi keras dari organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP). Tak pelak, puluhan massa barisan PP pun mendatangi kantor KPU Jatim, Senin (8/7) kemarin. Pemuda Pancasila menuding sikap KPU Jatim mulai dirasakan mandul dalam memberikan putusan terkait polemik pilgub Jatim.

Sekretaris Pemuda Pancasila, Baso Suherman menegaskan Andry Dewanto merupakan komisioner Komisi Pemilihan Umum bukan pedagang. "Tolong disampaikan ke Andry. Bahwa kami tidak setuju dengan kinerja KPU selama ini," terangnya, senin (8/7).

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat berharap netralitas KPU Jatim. Namun, belakangan ini, sejumlah pernyataan Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad membuat keresahan masyarakat. Opini tersebut, kata dia, seakanakan KPU Jatim menunggu

KPU Pusat dan memperlihatkan kinerja yang Mandul."

Dalam putusan apapun KPU harus netral. Kalau memang, ada dualisme dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub memang harus tidak sah.

Kalau memang tidak sampai 15 persen kenapa di paksakan terhadap pasangan calon," tegasnya.

Dia menyatakan, pihaknya akan melakukan aksi lebih besar karena keingginan menemui Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad gagal.

Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pancasila, Rahmat Amrullah, me-

nuturkan, sudah seharusnya KPU melakukan netralitas.

Jika tidak akan terjadi benturan horisontal."Ini kita lakukan, agar KPU netral dalam mengambil keputusan. Jangan sampai pernyataan KPU membuat acaman benturan herisontal," terang Amrullah.

Dalam aksinya Pemuda Pancasila membeber sejumlah poster bertuliskan hujatan terhadap penyelenggara pemilu kepala daerah di Jawa timur. Sejumlah poster bertuliskan."KPU Jatim impoten, KPU bebas intervensi.

KPU harus punya sis, KPU Jaga netralitas, Jangan Manipulasi suara, Tolak dukungan bermaslah, jaga independendi KPU jangan paksakan salah satu jadi calaon peserta, tegakkan aturan mainkan pilkada'.

Sekretaris KPU Jatim, Jhonatan Judianto, bahwa tidak hadirnya Ketua KPU, karena ada urusan ke KPU Pusat. "Posisi di KPU ada one man one food, sehingga keputusan yang disam-

paikan memiliki kekuatan yang setara. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak bisa mengintervensi," terangnya.

Pernyataan Jhonatan ini, sehubungan dengan aksi yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan PP, yang menuding kinerja ketua KPU Jatim mandul, dalam pemutusan dukungan ganda dari Partai Kedaulatan. PP menilai, KPU tidak dapat memutuskan sendiri kebijakannya dengan harus melalui pertimbangan KPU Pusat.

Jonathan menjelaskan, Untuk KPU propinsi keputusan pasangan calon dari dukungan partai politik diselengarakan mulai tanggal 8 juli sampai tangga 16 juli. Dimana penentuan keputusan dilakukan lima komisioner, dimana mereka mempunyai satu suara satu keputusan."

Nanti keputusan melalui Lima komisioner, jadi tidak ada pihak yang boleh mengintervensi," tandasnya. (mag/kas)

SURABAYA – Meski 1 Juli 2013 lalu Pemkot Surabaya gagal melakukan eksekusi Kebun Binatang Surabaya (KBS) , Namun, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersikeras akan tetap akan mengeksekusi KBS pada bulan ini.

Dirinya mengatakan, jika saat ini Pemkot Surabaya masih melakukan mediasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), salah satunya yang dibahas tentang skema pemindahan satwa di KBS. “Pokoknya Juli ini, tentang tanggalnya masih menunggu hasil rapat lagi,” ujar dia. Senin (8/7).

Dirinya menambahkan, jika Pemkot Surabaya sudah menjalani serangkaian prosedur, salah satunya proses perizinan sampai persetujuan dari Kementrian Kehutanan (Kemenhut). Langkah ini diambil, supaya kedepannya tidak menimbulkan persoalan baru.“Pokoknya semua prosedur dan mekanisme akan kita lakukan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Moch.

Machmud mengungkapkan, jika memang Pemkot Surabaya tetap akan mengeksekusi KBS dalam bulan Juli ini, pihaknya berharap supaya proses akuisisi KBS tersebut berjalan alami. Artinya, jangan sampai eksekusi KBS terkesan dipaksakan, karena akan berimbas pada karyawan KBS sendiri.

“Kami melihatnya seperti itu. Ini tentu membuat bingung karyawan yang sedang bekerja di dalam KBS. Mereka bertanya-tanya, dirinya mau dikemanakan bila kondisinya seperti sekarang? Kami harap kalau Pemkot ngotot akan melakukan eksekusi KBS sebaiknya dilakukan secara alami saja,” ungkap dia.

Dirinya memaparkan, jika polemik di tubuh KBS berlarut-larut karena pihakpihak yang bersangkutan tidak mau duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.“Kalau semua pihak, baik Pemkot, kubu Stany Soebakir (pengurus KBS lama yag menggugat Kemenhut), Kemenhut dan Tim Pengelola Sementara

(TPS) tidak bisa duduk bersama secara baik-baik, maka sampai kapan pun masalah KBS akan berlarut-larut. Ini akan membuat masalah KBS bakal tidak pernah selesaiselesai,” ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Tri Setyo Purwito. Dirinya mengatakan, baik Pemkot maupun pihak lain yang sedang bersengketa sulit didamaikan.

Karena, Pemkot sendiri tidak mau bertemu secara baik-baik dengan pihak lain yang selama ini di KBS.“Ya repot kalau semua sudah merasa benar, tidak akan pernah selesai masalahnya,” keluh dia.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya sudah mengundang semua yang terkait dengan polemik KBS. Namun, dirinya menambahkan jika penyelesaian masalah KBS tidak bisa secepat kilat akan selesai.“Yang jelas kita akan undang semua pihak untuk duduk bersama, meskipun kita tahu tak semudah itu,” pungkas dia. (wan/kas)

JELANG RAMADHAN

Jimmy Mekabox Resmi Jadi DPO Kejati SURABAYAKejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya menetapkan Jimmy Sutarso alias Jimmy Mekabox sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atas putusan tiga tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Jimmy sebelumnya melenggang bebas karena vonis rehabilitasi yang dijatuhkan PN Surabaya padanya.

Namun, PT Surabaya akhirnya menganulir putusan PN Surabaya tersebut dan memerintahkan agar Jaksa segera memenjarakan Jimmy.

Dengan adanya putusan tersebut, mestinya Jimmy harus segera masuk penjara.

Namun, sampai saat ini pihak Kejari Tanjung Perak belum bisa mengendus keberadaan Jimmy sehingga eksekusi belum bisa dilaksanakan.

“Kita tetapkan sebagai DPO dia (Jimmy-red),” ujar asisten pidana umum Kejati Jatim Pathor Rahman, Senin (8/6).

Mestinya Jimmy harus segera masuk penjara. Namun, sampai saat ini pihak Kejari Tanjung Perak belum bisa mengendus keberadaan Jimmy sehingga eksekusi belum bisa dilaksanakan.

Dengan status DPO tersebut, Pathor berharap agar Jimmy segera tertangkap.

Terlebih, pihaknya sudah

meminta bantuan pihak kepolisian untuk mencari sang buron.

“Mudah-mudahan segera ditangkap,” tukasnya.

Seperti diketahui, dalam amar putusan PN februari lalu, Jimmy divonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 5 Juta ditambah 1 tahun hukuman rehabilitasi.

Dalam putusan itu, Jimmy terbukti menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana dalam Pasal 54 dan pasal 103 UU No 35 tahun 2009 serta pasal 127 ayat 1 huruf a.

Sebelumnya, kasus keempat yang membelit Jimmy ini terungkap setelah dia terlibat kecelakaan di Jalan Mayjen Sungkono, akhir 2012 lalu.

Saat digeledah, polisi menemukan 2 butir pil ekstacy merk happy five (555). (kas).

DIVONIS 17 BULAN

Caleg Gerindra Langsung Banding SURABAYA - Jeanette A.Y Damayati (35) Calon Legislatif (caleg) wanita dari partai Gerindra Pasuruan yang menjadi terdakwa penipuan bisnis batu bara miliaran rupiah, Senin (8/7),kemarin akhirnya divonis 17 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya.

Sidang yang diketuai Majelis Hakim yang diketuai Ainor Rafiek diruang kartika 1 ini, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Jeanette terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan merugikan orang lain. “Berdasar pasal 378 KUHP, memutuskan memberikan hukuman 1 tahun 5 bulan, dikurangi masa tahanan,” ujar hakim Ainor Rofiek.

Sementara itu, menanggapi putusan hakim ini,Jeanete melalui kuasa hukumnya Abdul Salam

Berdasar pasal 378 KUHP, memutuskan memberikan hukuman 1 tahun 5 bulan, dikurangi masa tahanan,”

Ainor Rafiek Majelis Hakim

mengaku keberatan dan langsung melakukan banding hari ini juga. “Kita langsung banding, kita melihat ini adalah perkara perdata

bukan pidana, kita sangat keberatan dengan vonis ini,” ujar Abdul Salam.

Seperti diketahui, Jeanette harus gagal dalam pencalegan gara-gara tersandung kasus penipuan batu bara. Perkara itu terjadi pada 8 Agustus 2011 lalu.

Saat itu terdakwa Jeanette menawarkan bisnis batu bara ke Galvankar. Karena tertarik dengan penawaran itu Galvankar pun melakukan pembayaran sebesar Rp 1,2 miliar ke rekening milik terdakwa.

Namun, setelah dilakukan pembayaran, ternyata bukan malah memenuhi pesanan Gulvankar, Jeanette malah menghilang. Karena dianggap melakukan penipuan itulah, Gulvikar melaporkan Jeannete ke Polda Jatim.(kas)

kas/koran madura

PINGSAN: Saksi korban terlihat shock dan jatuh pingsan usai memberikan keterangannya diruang sidang tirta PN Surabaya, Senin (8/7) kemarin.

PERSIDANGAN

Korban Unggah Foto Bugil Pingsan Usai Bersaksi

kas/koran madura

SAAT MENDENGARKAN VONIS: Terdakwa Jeannette saat mendengarkan vonis hakim di PN Surabaya, Senin (8/7) kemarin.

SURABAYA - Sidang perkara Facebook dengan terdakwa Nucke Indrawan, Senin (8/7) kembali digelar di PN Surabaya. Dalam sidang tertutup di ruang tirta 1 PN Surabaya yang diketuai majelis hakim Ery Mustianto kali ini kembali mengagendakan saksi korban yakni Ade Fitria.

Dari pantauan Koran Madura, dalam sidang tertutup ini sebelumnya berjalan lancar. Namun kericuhan sempat terjadi usai sidang lantaran Ade, yang merupakan saksi korban tiba-tiba pingsan ketika akan keluar ruang sidang.

Kejadian mengejutkan ini sontak membuat para keluarga korban yang ada diluar sidang kaget dan buru-buru mengangkat saksi. Tak be-

rapa lama korban langsung dilarikan ke Rumah sakit terdekat.

Untuk diketahui, kasus ini berawal pada Juni 2012 lalu ketika terdakwa membuka jejaring sosial Facebook. Saat itulah, dia mengenal korban.

“Dari perkenalannya itu, korban diketahui adalah saudara tiri terdakwa dan sudah b e r k e l u a r g a ,” ujar JPU Nining membacakan dakwaanya.

Setelah itu, Nucke dan Ade melakukan kopi darat

dan sering bertemu. Timbul rasa suka dari terdakwa dan korban ingin dinikahi siri tapi ditolak dengan alasan sudah berkeluarga.

Dekatnya h u b u n g a n mereka membuat kebablasan dan melakukan hubungan seks di Hotel Santika Surabaya dan home stay di Jl Sidosermo.

“Usai berhubungan seks, diamdiam terdakwa memotret korban dalam keadaan bugil, saat korban tidur. Dia memotret menggunakan Blackberry,”

katanya.

Kemudian, lantaran Ade menolak dinikahi siri, terdakwa nekat mengupload foto porno milik korban itu di akun facebooknya dan milik temannya, Dian Yoga Yayan.

“Dari perbuatan itu, korban melaporkan hal itu ke Polda Jatim dan pada Maret 2013, dan terdakwa ditangkap,” tegasnya.

Sementara itu, atas perbuatanya itu Nucke Indrawan dijerat dengan pasal berlapis yakni, pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 UU No 44/2008 tentang Pornografi. Dan pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. (kas)

12

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II

LINTAS JATIM

Dana Korupsi PDAM Diduga Mengalir ke DPRD

MELAKUKAN RUKYAT

SURABAYA - Dugaan korupsi dana retribusi sampah di tubuh PDAM Surya Sembada Surabaya terus menggelinding. Meski Kejati Jatim memilih menghentikan penyelidikan lantaran tidak menemukan penyimpangan, namun santer kabar penarikan uang sampah yang include ke pembayaran rekening PDAM mengalir ke anggota dewan DPRD Surabaya.

ant/m risyal hidayat

HILAL TIDAK TERLIHAT DI SURABAYA: Tim Rukyatul Hilal NU Cabang Surabaya, melakukan rukyat untuk melihat bulan dengan menggunakan teropong, di atap Masjid Al Mabrur Nambangan Kenjeran, Surabaya, Jatim, Senin (8/7). PWNU jatim melakukan Rukyatul hilal di 11 titik lokasi untuk menentukan awal Ramadan 1434 H.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, Rohmadi saat dionfirmasi Senin (8/7) mengaku baru mendengar adanya dana yang mengalir ke anggota dewan. Selama ini, timnya yang bekerja untuk mengusut dugaan korupsi tersebut tidak menemukan data adanya dana yang masuk ke anggota dewan. “Tidak ada, kata siapa itu masuk ke anggota dewan, selama proses puldata (pengumpulan data) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) tidak ada indikasi kesana,” terangnya.

Rohmadi menegaskan, kalau ada aliran dana ke anggota dewan, mestinya dari data yang diperoleh selama ini sudah bisa dilacak. Karena itu, Ia mengatakan informasi tersebut kabar angin. “Kalau

memang ada penyimpangan semisal dana tersebut masuk oknum, penyelidikannya sudah saya lanjutkan, tapi untuk sementara kita hentikan dulu karena tidak ada bukti, kan laporannya dana yang masuk tidak disetor, tapi dalam penyelidikan kami dana itu udah disetorkan,” ungkapnya.

Meski begitu, Rohmadi mengaku kasus tersebut hanya dihentikan sementara.

Artinya, kalau ada data yang mengarah kepada adanya penyimpangan dan kerugian negara, Rohmadi berjanji akan membuka lagi proses penyelidikan.

Sejauh ini, proses penarikan retribusi sampah yang dijadikan satu dengan pembayaran rekening PDAM memang sudah diatur oleh

peraturan walikota (perwali).

“Cuma saya lupa nomernya (perwali) berapa,” sambungnya.

Sebelumnya, Kejati mengendus indikasi penyimpangan dalam retribusi sampah.

Sebab, penarikan retribusi sampah tidak disertai bukti pembayaran yang sah. Selain itu, PDAM juga bukan lembaga yang berwenang untuk melakukan penarikan retribusi iuran tersebut.Penarikan retribusi melalui rekening PDAM dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Selain itu, sesuai Perda 17/1976 tentang PDAM, sebagaimana yang telah diubah menjadi Perda 14/1986 dan terakhir diubah menjadi Perda 2/2009 tentang PDAM, maka ruang lingkup lapangan usaha PDAM adalah perusahaan yang memproduksi air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk wilayah Surabaya. (kas)

SUARA INDEPENDEN RAKYAT INDONESIA

REVOLUSI FUNGSIONAL

JAWA TIMUR

Mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada

EGGI SUDJANA DAN MOCH. SIHAT

DR. H. EGGI SUDJANA, SH, M.SI,

Drs. MOCH. SIHAT

CALON GUBERNUR JAWA TIMUR PERIODE 2014-2019

CALON WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR PERIODE 2014-2019

Yang Lolos Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2019 dari Jalur Independen.

Insya Allah, TAKDIR EGGI SUDJANA DAN MOCH. SIHAT TERPILIH MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Jawa Timur, Pada Pemilihan Gubernur, 29 Agustus 2013 Mendatang, Amin TTD

FATONI

KETUA SIRI JATIM

OPINI

13

SELASA 9 JULI 2013 NO. 0155 | TAHUN II

Berselancar dalam Pesawat Terbang

salam songkem Sidang Isbat

T

radisi tahunan di negeri ini, pemerintah selalu menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadhan. Demikian juga untuk menentukan awal Ramadhan 1434 tahun ini, sidang isbat dilakukan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (9/7. Dalam sidang tersebut, seperti biasa, pemeritah telah mengumpulkan berbagai pihak, terutama ahli astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tim hisbah dan rukyat di seluruh Indonesia. Tim pengamatan hilal disebar di berbagai titik di 33 provinsi. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan kepastian awal ramadhan sebelum dilakukan penetapan oleh pemerintah.

Dalam sidang tersebut akhirnya ditemukan kata sepakat, berdasarkan hasil rukyatul hilal, bulan syakban digenapkan 30 hari, dengan demikikan awal ramadhan jatuh pada hari Rabu (10/7). Pemerintah secara resmi memang telah menetapkan awal Ramadhan secara nasional, yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun begitu, sebagai negara demokratis, pemerintah tidak melarang dan juga tidak memerintahkan pihak-pihak tertentu yang akan melakukan awal puasa ramadhan diluar tanggal yang telah ditetapkan dalam isbat.

Memang ada perbedaan di antara berbagai ormas di negeri ini mengenai awal ramadhan. Secara tegas, sejak awal, Muhammadiyah menginformasikan kepada kelompoknya bahwa awal ramadhan pada hari Selasa (9/7) hari ini. Bahkan ratusan umat islam yang tergabung dalam Jamaah Tarekat Naqsabandiyah telah melakukan shalat tarawih sejak hari Sabtu (6/7) lalu di sebuah mushalla di Pasar Baru Padang, Sumbar.

Sedangkan Nahdhatul Ulama, MUI, penganut Islam Alip Rebo Wage (Aboge) di wilayah Probolinggo, dan semua umat islam secara menyeluruh di luar Muhammadiyah dan Naqsabandiyah, kiranya meyakini awal ramadhan sebagaimana yang telah menjadi ketetapan pemerintah, yaitu pada hari Rabu (10/7) Memang perbedaan tidak bisa dielakkan, termasuk dalam urusan penetapan awal bulan Ramadhan. Sebab dalam perbedaan itu terdapat semangat toleransi. Semangat bertoleransi di negara ini merupakan ejawantah dari perbedaan yang dijadikan sebagai rahmat dalam islam. Karena itulah, menyatukan perbedaan pendapat awal ramadhan memang sesuatu yang mustahil, sebab dari sumber pengambilan tanggal awal ramadhan saja sudah berbeda. Ada yang mengambil hitungan (hisab), ada pula yang menggunakan rukyat hilal, sehingga dari sanalah muncul perbedaan penetapan awal ramadhan tersebut.

Berdasaarkan semangat toleransi itulah, perbedaan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dengan ormas dan pemeluk aliran keagamaan lainnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Bagi semua umat islam diperbolehkan melakukan puasa ramadhan pada tanggal sesuai keyakinan masing-masing. Selama tidak taklid buta, pemeluk agama islam tidak dapat dipersalahkan bila menentukan pilihannya sendiri dalam melakukan puasa di awal Ramadhan. (*)

Peraturan Pornografi

Riska Dwi Agustin Aktivis GISAM Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

K

emajuan teknologi komunikasi saat ini bisa dikatakan telah memasuki puncak kejayaannya.

Banyak sekali manfaat yang ditimbulkan akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi hingga kini.

Bahkan bukan hal yang aneh ketika mengetahui kehebatan teknologi yang mampu menembus batas ruang dan waktu secara sangat cepat. Jarak dan waktu bisa menjadi penghalang dalam pertemuan dan biasanya selalu dijadikan kendala utama dalam berkomunikasi.

Berbeda dengan sekarang, faktanya layanan teknologi komunikasi sudah menjadi kebutuhan yang diutamakan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Tidak mengenal tingkatan ataupun golongan tertentu baik tua, muda, kaya, miskin, laki-laki atau perempuan semuanya menikmati kemajuan teknologi yang tersedia. Hal yang sama juga dirasakan bahwa dimanapun manusia berpijak pasti membutuhkan media untuk berkomunikasi dengan orang lain agar mampu tetap terhubung dengan siapa saja yang dikehendakinya.

Meskipun Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang memiliki perkembangan teknologi komunikasi tak secanggih negara-negara di Barat, saat ini ia sedang menikmati proses merangkak guna menyusul laju perkembangan teknologi komunikasi.

Karena memang benar bahwa kemajuan teknologi komunikasi memiliki peran penting dalam perkembangan

A

teknologi komunikasi adalah Internet.

Dengan menggunakan jasa Internet masyarakat luas semakin dimudahkan untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Apalagi beberapa tahun terakhir sudah dikembangkan Internet berbasis Wi-Fi di Indonesia. Awalnya hanya di pusat-pusat kota besar, tetapi dengan bertambahnya tahun dan sadar dengan kebutuhan berkomunikasi WiFi semakin sering ditemukan di banyak tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian seperti cafe, restoran, hotel, kantor, sekolah dan ruang tunggu bandara. Semuanya difasilitasi sinyal Wi-Fi yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengakses layanan Internet dengan cepat.

Istilah Wi-Fi pertama kali dipakai secara komersial pada bulan Agustus 1999. Dicetuskan oleh sebuah Firma konsultasi merek bernama Interbrand Corporation. Wi-Fi merupakan istilah plesetan dari Hi-Fi (High Fidelity) agar lebih mudah diucapkan. Selain itu WiFi dirasa cukup efektif untuk digunakan secara massal. Dengan tersedianya sinyal Internet yang dapat digunakan secara bersama-sama dengan didukung oleh perangkat yang dilengkapi layanan Wi-Fi seperti laptop, tablet atau smartphone lainnya, masyarakat akan dimudahkan untuk browsing atau berselancar di dunia maya dimanapun dan kapanpun ia berada.

Saat ini mulai dikembangkan pemakaian Wi-Fi di dalam pesawat terbang. Rencana penggunaan layanan jaringan koneksi Internet nirkabel atau Wi-Fi di pesawat milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan segera terealisasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Garuda Indonesia telah melakukan uji coba penggunaan Wi-Fi di dalam pesawat pada hari Sabtu (6/7/2013) lalu.

Juru bicara Kemkominfo, Gatot S. Dewabroto menjelaskan, uji coba dilakukan bersamaan dengan demo terbang (joy flight) pesawat Boeing 777300ER dari Jakarta menuju Denpasar, yang take off pada pukul 19.000 WIB. Dalam uji coba tersebut Kemkominfo dipimpin oleh Gunarto selaku Kepala Sub Direktorat Penerapan Postel Direktorat Standarisasi dan Perangkat Dirjen SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) Kemkom-

info. Tim dari managemen PT Garuda Indonesia dan Kementrian Perhubungan serta PT Telkom (persero) juga turut dalam uji coba tersebut. “Seluruh perangkat yang diuji telah berfungsi dengan baik. Pada saat pengujian dan pengetesan penggunaan Wi-Fi tidak ditemukan adanya gangguan frekuensi (interferensi).” Hal ini disampaikannya dalam siaran pers pada hari Minggu (7/7/2013). Beliau juga menyampaikan penggunaan Wi-Fi hanya boleh digunakan pada saat pesawat berada di ketinggian 10.000 kaki. Artinya belum diperbolehkan menggunakannya pada saat take off maupun landing. Meskipun untuk layanan percakapan (voice) belum diizinkan dan hanya boleh digunakan untuk browsing internet, social network, e-mail dan instan messaging.

Pengujian secara komprehensif tetap diperlukan untuk kenyamanan penggunaan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah melakukan beberapa loncatan untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Hal ini telah menunjukkan kemajuan dalam pola pikir masyarakat Indonesia dalam menyambut era dunia digital. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat tentang informasi dan komunikasi telah membawa kita menuju peradaban modern yang lebih canggih. Meskipun efek positif dan negatif takkan bisa terlepas dari setiap kemajuannya.

Dalam segi kesehatan World Health Organization (WHO) menyatakan, Tidak ada resiko setelah terpapar jaringan Wi-Fi tingkat rendah dan jangka panjang,” dan United Kingdom Health Protection Agency juga menerangkan dalam laporannya bahwa terpapar Wi-Fi selama setahun sama seperti terpapar radiasi dari panggilan telepon genggam selama dua puluh menit. Oleh karena itu, penggunaan Wi-Fi tidak menimbulkan efek yang ekstrem bagi kesehatan penggunanya. Dibanding dengan banyak manfaat yang diperoleh darinya. Kemajuan teknologi membawa peradaban manusia dalam percepatan. Percepatan mendapat informasi dan berkomunikasi dengan seluruh masyarakat di penjuru dunia.

Sehingga sangat mungkin jika kita tak mau mengikuti perkembangannya maka akan tertinggal dari laju kemajuan teknologi.=

Aktualisasi Moralitas Bangsa dan Politisi

U

ntuk menekan sekecil-kecilnya kasus pornografi di Indonesia meman dibutuhkan peraturan pornografi. Setidak-tidaknya, UU No 44/2008 tentang Pornografi dan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi lektronik (ITE) yang ada di negeri ini bisa dijadikan senjata untuk menumpas pelaku pornografi dan penyebarannya di tempat terbuka, apa pun bentuknya.

Apalagi sekarang sudah mendekati bulan ramadhan, atau bahkan sudah ada yang berpuasa ramadhan.

Akan tetapi, ada peraturan saja tidak cukup. Tanpa ada penegakan hukum, termasuk penegakan UU No 44/2008 dan UU No 11/2008 UU tersebut.

Akibat lemahnya penegakan hukum pornografi, terlepas apa pun alasannya, kasus pornografi masih terus terjadi di negeri ini. Salah satu korbannya adalah Ade Fitria. Sekedar untuk mengingatkan peristiwanya, Ade yang mengenal terdakwa, Nucke Indrawan lewat jejaring sosial facebook melakukan kopi darat namun akhirnya berujung dengan hubungan seksual di Hotel Santika Surabaya dan home stay di Jl. Sidosermo, kemudian terdakwa memotret hubungan gelap itu sebelum akhirnya disebarkan di jejaring facebook.

Dalam kasus ini, terdakwa bagaikan tidak mengetahui perbuatannya itu terlarang oleh peraturan pornografi, apalagi oleh ajaran agama. Di negeri ini tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan hubungan seksualitas di luar nikah dan penyebaran pornografi di tempat terbuka.

Korban yang masih adik ipar dari terdakwa sangat shok ketika mengetahui foto bugilnya bersama terdakwa bisa diakses di jejaring sosial. Apalagi ketika korban menjalani sidang kasusnya di PN,Senin (8/7) langsung pingsan seusai memberikan kesaksian di depan hakim.

Hal itu cukup membuktikan betapa pornografi yang menimpanya menjadi beban pikiran korban.

Beban psikologi yang menimpa korban jauh lebih menyengsarakan dibandingkan dengan hukuman penjara yang akan diberlakukan terhadap terdakwa. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara sesuai pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 UU No 44/2008 tentang Pornografi. Dan pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi lektronik (ITE) terlalu ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pornografi.

Namun peraturan perundang-undangan seringan apa pun memang harus dipatuhi. Terdakwa pengedar foto bugil Ade dalam kasus ini, Nucke Indrawan, seharusnya menerima sanksi hukum. Tentu saja, dalam hal ini, JPU dan Hakim yang sangat dominan perannya dalam persidangan akan sangat menentukan tegak-tidaknya peraturan pornografi di negeri ini.(*)

sebuah bangsa. Saat ini segala hal dapat diakses dengan cepat, seperti melakukan komunikasi dengan orang lain yang berada di antar pulau atau antar negara.dapat dilaksanakan saat itu juga. Ataupun segala kejadian penting di dunia ini dapat diakses dengan cepat tanpa terhalang waktu. Teknologi memiliki pengertian secara harfiah berasal dari bahasa Latin “texere” yang berarti menyusun atau membangun.

Sedangkan komunikasi dalam bahasa Latin berarti “communis” yang artinya sama, berkembang menjadi communicatio, artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah tersebut kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris communication, diartikan hubungan lalu dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah komunikasi.

Teknologi komunikasi di Indonesia mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang telekomunikasi yaitu UU. No. 36 tahun 1999 dengan bobot misi telekomunikasi/telematika tertuang pada pasal 3 yang berbunyi : “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.”

Telekomunikasi yang merupakan bagian dari teknologi komunikasi mempunyai peranan yang penting pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan masuk ke berbagai ranah kehidupan.

Setiap teknologi dibangun atas dasar suatu teori tertentu. Seperti teori Rogers dan Kincaid pada tahun1981. Teori ini disebut juga teori konvergensi yang di dalamnya tidak membedakan antara sumber dan penerima karena peran itu dapat berlangsung secara bersamaan pada seseorang dalam suatu konteks komunikasi. Teori ini juga menegaskan bahwa komunikasi berlangsung tanpa awal dan tanpa akhir, sepanjang manusia sadar akan diri dan lingkungannya.

Hal ini menunjukkan pula bahwa manusia akan selalu berkomunikasi setiap saat. Salah satu hasil karya terbaik akibat dari perkembangan

Fawaid

Peneliti Muda Politik Islam IAIN Sunan Ampel

D

alam deskriptif arti, moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adatistiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah dalam masyarakat manusia. Menggambarkan moralitas dalam cara ini tidak membuat klaim tentang apa yang secara objektif benar atau salah, tetapi hanya mengacu pada apa yang dianggap benar atau salah oleh seorang individu atau sekelompok orang (seperti agama). Rasa istilah ini ditangani oleh etika deskriptif.

Dalam arti yang normatif, moralitas merujuk langsung ke apa yang benar dan salah, terlepas dari apa yang individu-individu tertentu berpikir. Hal ini dapat didefinisikan sebagai perilaku orang yang ideal “moral” dalam situasi tertentu. Ini penggunaan istilah itu dicirikan oleh “definitif” pernyataan seperti Orang itu adalah bertanggung jawab secara moral daripada pernyataan deskriptif seperti, Banyak orang percaya orang yang bertanggung jawab secara moral. Ide-ide dieksplorasi dalam etika normatif. Rasa normatif moralitas sering ditantang oleh nihilisme moral yang menolak keberadaan dari setiap kebenaran moral dan didukung oleh realisme moral yang mendukung ke-

beradaan kebenaran moral.

Untuk mentransformasikan moraliats yang baik merupakan perbuatan yang tidak mudah dikerjakan, diperlukan kesadaran penuh tentang petapa pentingnya sebuah moralitas harus dilakukan oleh seseorang, meskipun semua orang memiliki persepsi tersendiri tentang kepemimpinan, implikasinya, mereka memiliki ekspekstasi tersendiri, bahkan imajinasi tersendiri tentang penampilan dan gerak-gerik pemimpin.

Kemudian hanya sering mengandalkan persepsi tersebut dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau dalam menyatakan kesan awal mereka tentang keberhasilan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan.

Sistem politik yang kita ciptakan ternyata tidak cukup untuk menyediakan kesempatan untuk bangunan etika seperti yang diharapkan, moralitas politik yang seharusnya dijungjung tinggi pada saat sekarang ini menjadi sautu hal yang tabu untuk dikerjakan.

Padahal moralitas politik harus dimiliki oleh bangsa dan politisi dan dapat diaplikasikan dalam dunia nyata, sehingga peran politisi sebagai penyalur aspirasi dan bangsa sebagai penentu politisi menjadi pejabat dapat seimbang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan moralitas yang berlaku.

Dalam bingkai sejarah yang terjadi sepanjang pemerintahan negara ini, money piltic terus berjalan seperti bola liar keseluruh penjuru negeri ini, biasanya saat yang sangat strategis dalam money politic ini pada saat pemilihan akan dilaksanakan, maka seorang calon pemimpin akan memberikan money politic sebanyak-banyak untuk dapat memiliki suara yang banyak, sehingga tidak dapat dipungkiri penyelewengan kekuasaan akan terjadi secara bersamaan, dan juga potert pemimpin yang tidak bertanggung jawab tidak mau kalah akan menjadikan uang sebagai senjata untuk membeli suara rakyat, tanpa mengedepankan moral politik yang ada.

Tradisi membagi-bagi Money Politic masih menjadi langkah awal untuk menarik perhatian Masyarakat, karena memang kekuatan money politic dapat diakui memiliki daya tarik yang sangat ampuh dalam menarik masyarakat.

Masyarakat merasakan kebanggaan dengan money politic yang ada tersebut, meskipun dibalik money politic yang diberikan oleh oleh para politisi memiliki dampak yang sangat tragis pada kehidupan dirinya selanjutnya, namun masyarakat belum menyadari itu semua, undang-undang dasar yang seharusnya menajadi pedoman dalam prilaku masyarakat hanya menjadi formalitas semata.

Misalnya, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Persoalan korupsi yang terjadi saat ini tidak selalu menyalahkan para pejabat, salah satu yang perlu dikritik juga adalah masyarakat yang sangat materialisme, karena ketika mencoba berfikir lebih luas, para calon yang memberikan money politic kepada masyarakat, pertama modal atau uang kampanya yang telah dikeluarkan oleh para calon tidak akan cepat balik tanpa ada korupsi didalamnya. Kedua disini masyarakat juga termasuk didalam pendorong korupsi terjadi misalnya seperti yang dikatakan Sujiwo Tedjo dalam kesempatan seminar, mayoritas masyarakat memiliki kebiasaan yang gensi, misalnya masyarakat tidak akan mendekati istri pejabat yang menampilkan pakaian sederhana, bahkan

akan mencelanya.

Sangat perlu kiranya mengungkpakan kembali moralitas politik Presiden Gerald Ford ketika menangani kasus yang menimpa Presiden Richard Nixon, Ford bersedia memberikan ampunan(grasi) kepada Nixon, yang terbukti melakukan tindak kriminal, sehingga pihak yang terakhir ini tidak diadili, meskipun harus mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Ford sendiri merasa berhutang budi karena dipilih Nixon sebagai wakilnya, walaupun lama dia tak pernah diacuhkan Nixon, Ford bersedia melakukan itu semua, meskipun dia tahu tindakan seperti itu tidak populer, dan pada akhirnya mengakhiri karir politiknya, dia dikalahkan dalam pemilihan presiden oleh Jimmy Carter.

Betapa sangat bertanggung jawab sosok presiden Gerald Ford, dan sangat perlu untuk diteladani oleh para pemimpin negara ini, memiliki moralitas yang tinggi dalam memimpin. Moralitas seorang politisi memang sangat dibutuhkan, rela menerima kekalahan merupakan suatu bagian dari moralitas politisi, mantan Jenderal dan Presiden Prancis, Charles De Gaulle (1890-1970).

Mengungkapkan “Untuk menjadi orang yang berkuasa, politisi harus berprilaku sebagai hamba” tersebut sangat cukup untuk menjadi sebuah renungan bagi politisi negeri ini, karena melihat politisi yang beraksi di negeri ini telah mulai kehilangan marhaenismenya.

Artinya dalam kata-kata berprilaku sebagai hamba, yang namanya hamba pasti megabdikan dirinya pada tuannya, selaku orang yang memberikan kesejahteraan hidup bagi seorang hamba, kaitannya dengan politisi adalah harus mengabdi pada bangsa dan negara, yang merupakan tugasnya dan tujuan awal bagi seorang pemimpin karena bagaimana pun politisi tidak akan pernah sukses tanpa ada partisipasi dari bangsa dan sebaliknya bangsa akan terbirit-birit tanpa arah ketika tidak ada pengarahan yang baik dari para politisi.=

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

14

NASIONAL

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II

TATA PEMERINTAHAN

di DKI Jakarta terlebih dahulu.

DPD Ajukan Sengketa Antar Lembaga JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI segera mengajukan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKALN), menyusul diabaikannya pertimbangan DPD dalam memberikan rekomendasi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lalu. “Figur anggota BPK yang diputuskan DPR, tidak sesuai yang dipertimbangan oleh DPD,” kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida didampingi oleh Zulbahri dan Ketua Tim Litigasi DPD I Wayan Sudirta di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut La Ode Ida, DPD dalam waktu dekat mengirim surat kepada Presiden untuk

merespon masalah tersebut.

“Karena itu, Pimpinan DPD akan menyurati ke presiden SBY dan meminta untuk menunda mengeluarkan SK anggota BPK RI yang telah diputuskan DPR. Karena putusan DPR menetapkan nama anggota BPK RI itu bertentangan dengan konstitusi,“ terangnya.

Seperti diketahui, Rapat paripurna DPR Selasa (2/7) sepekan lalu, yang menetapkan Agus Djoko Pramono, tidak sesuai dengan rekomendasi DPD yang mengajukan tiga nama yakni Hekinus Manao, Eddy Rasyidin dan Rini Purwandari.

La Ode Ida menjelaskan sesuai ketentuan UUD 1945

pasal 23 f ayat (1) dan UU No. 15 Tahun 2006 pasal 14 ayat (1) tentang BPK, “anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden”. DPR memilih anggota BPK, karena BPK memeriksa APBN dan DPD memilih anggota BPK sebab BPK memeriksa 524 APBD. Karenanya hak kedua parlemen harus dihormati. “DPR tidak boleh mengabaikan DPD dalam pemilihan anggota BPK, karena BPK tidak hanya memeriksa APBN, “ ujar La Ode Ida. Sementara Wayan Sudirta menyatakan secara aspek yuridis pertimbangan DPD sama dengan pertimbangan DPR yang diberikan kepada lembaga lain. “Apa pernah pemerintah berpikir dan mengabaikan, pertimbangan DPR tentang Dubes, dan diputuskan sendiri? Berani tidak pemerintah? DPR pun merasa diperhitungkan karena pertimbangannya selalu diperhatikan pemerintah., “ ujarnya.

Wayan berharap pola pikir pemerintah tersebut diberlakukan atau diberikan kepada semua pihak. “Kalau diabaikan, buat apa diberikan peritimbangan? Karena itu, kami minta MK memberikan tafsir pertimbangan itu, kenapa tidak menjadikan DPR memperhatikan DPD, “ katanya.

Ditegaskan Wayan, DPD berhak memilih anggota BPK bukan semata-mata karena alasan peraturan perundangan saja. Namun ada landasan teori kuat yang mendasari peraturan perundangan ini yakni legislatif mengesahkan anggaran untuk dijalankan eksekutif dan legislatif kemudian memilih/menunjuk auditor untuk memeriksa pelaksanaan anggaran. Selanjutnya auditor melaporkan kepada parlemen mengenai hasil audit atas pelaksanaan anggaran. (gam/cea)

ant/maril gafur

CALON PRESIDEN. Partai Amanat Nasional (PAN) tengah mempertimbangkan sejumlah tokoh politik untuk diduetkan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2014 nanti.

Amien Rais Usulkan Duet Prabowo-Hatta Rajasa JAKARTA- Partai Amanat Nasional (PAN) tengah mempertimbangkan sejumlah tokoh politik untuk diduetkan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2014 nanti.

Dari hasil analisa sementara, nama Prabowo Subianto dan Joko Widodo sudah masuk dalam bidikan PAN. “Menurut saya, kombinasi yang sekarang ada itu Pak Jokowi, Prabowo, ada yang lain-lain juga. Kami kadang-kadang membayangbayangkan bagaimana kalau misalnya duet Prabowo-Hatta atau Jokowi-Hatta atau mungkin sebaliknya bisa saja. Kami

open, masih terbuka,” ujar Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais seusai menghadiri silaturahim dengan KSAD di Jakarta, Senin (8/7).

Amin mengaku, Hatta memang salah satu capres dari PAN. Namun, dalam berpoli-

PENGGANTI TAUFIK KIEMAS

Sidarto Resmi Dilantik Sebagai Ketua MPR RI JAKARTA-Politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto resmi dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2009-2014, menggantikan Taufiq Kiemas yang meninggal dunia. Sidarto diambil sumpah janjinya di hadapan ratusan anggota MPR, perwakilan dari pemerintah dan anggota yudikatif.

Dalam sumpah jabatannya, Sidarto berjanji memegang teguh Pancasila dan UUD 45, serta memperjuangkan aspirasi rakyat. “Demi Allah, Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua MPR dengan sebaik-baiknya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Sidarto, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/7).

Seluruh jajaran elit partai PDI Perjuangan hadir dalam pengambilan sumpah tersebut. Tak terkecuali, Puan Maharani hingga Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo.

Hadi pula dalam pelantikan itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, para Wakil Ketua MPR serta ketua-ketua fraksi partai politik di DPR dan MPR. Selain itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung juga hadir. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono serta Ketua DPR Marzuki Alie berhalangan.

Sementara usai pelantikan itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto berjanji akan meneruskan tugas almarhum Taufiq Kiemas. Apalagi sosok alm HM Taufiq mampu menjembatani antarpartai dan lembaga politik di Indonesia.

“Insya Allah saya lakukan

tik, apa pun bisa terjadi. PAN akan melihat hasil Pemilu Legislatif 2014. Jika tidak memenuhi suara yag ditentukan, Hatta mungkin saja akan menempati posisi sebagai cawapres RI. “Kalau memang PAN double digit 10 persen ke atas akan mantap. Andai kata PAN belum sampai 10 persen, mungkin mengisi calon kepemimpinan wakil presiden terima juga,” kata Amien.

Mantan Ketua MPR ini menginginkan sejumlah tokoh potensial muncul di hadapan publik untuk Pemilu 2014.

Bahkan Amin tak mempermasalahkan apakah caprescawapres seorang perempuan

atau laki-laki, berasal dari militer atau bukan, maupun berasal dari Pulau Jawa atau di luar Jawa. “Saya kira tokohtokoh yang merasa mampu silakan muncul di panggung nasional, toh nanti rakyat akan memilih,” katanya.

Dalam survei caprescawapres yang diadakan sejumlah lembaga survei, elektabilitas Jokowi dan Prabowo selalu menempati urutan teratas. Jokowi menempati urutan pertama dan disusul Prabowo.

Namun, PDI-Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan apakah Jokowi akan ikut bursa capres 2014. PDI-Perjuangan meminta Jokowi untuk fokus

JELANG PEMILU 2014

Jokowi Diminta Tolak Konvensi Demokrat JAKARTA- Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani meminta Joko Widodo menolak tawaran konvensi capres yang digagas Partai Demokrat. Alasannya, sebagai kader harus tunduk aturan partai.

“Kalau merasa dirinya kader, tentu harus izin pada Ketua Umum dulu,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani di Jakarta, Senin (8/7).

yang terbaik untuk komunikasi dengan semua parpol,” ujarnya Karena itu, pasca pelantikan ini, kata Sidharto, posisinya kini berada diatas segala fraksi yang ada di DPR. “Saya bukan lagi Anggota Komisi I atau yang lainnya. Saya sebagai ketua MPR dibantu wakil ketua dan pimpinan fraksi yg lain Insya Allah,” terangnya Mantan ajudan Bung Karno ini mengaku jabatan Ketua MPR merupakan kehormatan bagi dirinya di usia yang tidak muda lagi. Ia pun menegaskan akan meneruskan perjuangan Taufiq Kiemas untuk mengawal empat pilar.

Sidarto mengatakan sebelum bertugas, ia akan berkoordinasi dengan pimpinan MPR lainnya. “Tetapi so far sudah banyak dilakukan MPR selama ini dan sudah ada program yang terumus-

kan, pokoknya kita optimalkan empat pilar tanpa empat pilar NKRI akan survive kita harus jaga dan kawal,” katanya.

Mengenai kelanjutannya sebagai anggota Timwas Century. Sidarto menegaskan ia tidak berada di timwas lagi. Padahal, Sidarto dikenal kritis dalam setiap pertemuan Timwas Century.

“Saya sudah tidak boleh jadi tim Century di DPR atau tim, sekarang saya sebagai ketua MPR, saya mohon dukungan dari semua,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku lega Ketua MPR baru telah dipilih. Terlebih, yang ditunjuk adalah Sidharto Danusubroto. “Saya lega akhirnya senior kami semua (Sidharto) yang diajukan oleh Ibu Megawati sebagai ganti Pak Taufiq Kiemas,” ungkapnya.

Menurut Priyo, sebaiknya tak perlu ada pembandingan ketokohan antara Taufiq Kiemas dengan Sidharto Danusubroto. “Sudah tentu kita jangan membandingkan keduanya. Pak Sidharto sahabat senior kami yang bagus. Komitmen dia tentang kebangsaan itu menjadi citra positif MPR,” ujarnya.

Semangat kebangsaan, menurut Priyo sangat dibutuhkan untuk membangun negara ini. Apalagi kondisi negara di mana problem intoleransi, kekerasan dan lain lain masih sangat sering terjadi. “Di sini kita harap pak Dharto bisa meneruskan tradisi (4 Pilar) itu. Untuk mengingatkan adanya nilainilai yang mulai tergerus.

Saya tahu wewenang MPR sangat terbatas, tapi penting untuk meneruskan 4 Pilar Kebangsaan itu,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

Cari Cawapres Sementara itu, secara terpisah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tengah mencari bakal cawapres untuk diduetkan dengan Prabowo Subianto pada pemilu presiden tahun depan. Pencapresan Prabowo sudah final. Kini mereka tinggal mencari pasangan untuk diduetkan dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. “Ya, memang ada pemikiran cawapres perempuan. Pak Prabowo bertekad 30 persen dari menterinya itu dari perempuan atau bisa juga menduduki jabatan yang setara,” ujar Muzani.

Muzani menuturkan wacana menduetkan Prabowo dengan cawapres dari kalangan perempuan muncul dengan pertimbangan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah perempuan. Dengan demikian, kaum perempuan harus diberikan tempat dalam perpolitikan tanah air. Saat ini, kata Muzani, komunikasi sudah dilakukan dengan sejumlah tokoh.

“Sudah sangat intensif hal ini dibicarakan di internal.

Saya dan Pak Prabowo sendiri sudah aktif menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh,” imbuh Muzani.

Hanya, anggota Komisi I DPR ini tak mau menyebutkan sosok calon pendamping wakil presiden bagi Prabowo yang dimaksudkannya. Muzani pun mengelak saat ditanyakan tentang sejumlah tokoh politisi perempuan yang sempat masuk dalam bursa capres, seperti Puan Maharani. “Ya, sebut saja semuanya. Pokoknya bukan dari Gerindra,” imbuh Muzani.

Sebelumnya, beredar sejumlah nama yang digadanggadang menjadi pendamping Prabowo. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, Partai Gerindra masih menunggu pembahasan RUU Pilpres di parlemen dan juga hasil pemilihan legislatif pada 2014. (gam/aji)

Lebih jauh Puan menegaskan Jokowi adalah kader tulen PDI Perjuangan. Karena itu, harus ada prosedur partai yang dilalui Jokowi.

“Keputusan mengenai capres dan cawapres, sesuai rakernas di Bandung, pencapresan keputusan ketum, jadi kita lihat saja,” tuturnya.

Kendati demikian, PDI Perjuangan tidak melarang Jokowi memenuhi undangan Partai Demokrat untuk mengikuti konvensi capres.

“Tetapi sebagai kader partai, sebaiknya meminta izin lebih dulu kepada Ketua Umum,” kata dia.

Seperti diberitakan, sejumlah kader Demokrat melobi Jokowi untuk ikut konvensi. Namun tawaran itu kurang menarik bagi Joko Widodo.

Bahkan dia menegaskan kesetiaannya sebagai kader PDI Perjuangan. Karena itu, akan konsisten menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta guna mengurusi masalah Jakarta. “Saya ini kan kader, ya sudah.

Saya kader PDI Perjuangan.

Sekarang ini masih pusing mengurus kemacetan, rusun, mengurus pemindahan warga di waduk Pluit,” terangnya Mantan Wali Kota Surakarta ini me-

nampik adanya rumor dirinya dilobi untuk ikut konvensi calon presiden yang digagas Partai Demokrat dengan sistem semi terbuka, di mana baik kader dan nonkader dipersilakan mendaftar. “Sudah jangan ngegodain saya.

Jangan manas-manasin saya. Saya enggak mengerti.

Saya ini loncat sana-sini.

Itu saja pusingnya setengah mati. Kok manas-manasin saya (dengan konvensi atau pencapresan),” ucapnya.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, mengamini kabar ada kader mendekati Jokowi. Namun, upaya kader ini tidak menga-

tasnamakan partai, melainkan inisiatif pribadi. “Kami menunggu saja, bagaimana nanti (hasilnya). Ini masih pembicaraan awal. Saya enggak tahu apakah resmi dari partai atau tidak. Saya dengar bukan resmi partai, melainkan inisiatif personal,” ujar Andi.

Tak menutup kemungkinan, sambung Andi, Demokrat akan menjalin koalisi dengan PDI Perjuangan, untuk menggaet Jokowi.

Karena, dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi.

“Yang penting, dia bersedia enggak mengikuti konvensi?

Ketentuan Demokrat bersedia ikut konvensi, karena itu mekanismenya. Target awal kan Agustus akan dimulai,” pungkasnya.

Sedangkan mantan Ketua umum PAN, Amien Rais meminta agar Hatta Rajasa lebih realistis mempertimbangkan jabatan wakil presiden. “Hatta memang salah satunya calon presiden dari PAN. Tapi tentu politik juga kan luwes. Ya, jadi kalau memang PAN double digit atau 10 % ke atas akan mantap. Andaikata PAN belum sampai 10 persen wakil presiden terima juga,” ungkapnya.

Amien mengatakan jika PAN hanya meraih dibawah satu digit, maka opsi untuk berduet dengan calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas Hatta sangat dimungkinkan. Misalnya duet Prabowo Subianto Hatta Rajasa atau Joko Widodo - Hatta Rajasa. “Atau mungkin sebaliknya bisa saja. Saya sekarang hanya pengamat, penasehat saja. Saya tidak menentukan,” tuturnya. (gam/ cea)

NASIONAL

15

SELASA 9 JULI 2013 NO.0155 | TAHUN II

KASUS BANK GLOBAL

DPR Mendesak Pemerintah Bayar Kerugian Nasabah JAKARTA-Komisi XI DPR mendesak Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kasus PT Bank Global Internasional atau Bank Global yang telah sampai pada keputusan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah sudah tidak perlu lagi mempelajari kasus Bank Global karena fatwa tentang kasus itu dikeluarkan oleh MA pada 13 Februari 2013 lalu. “Hingga kini, para nasabah dan pemilik obligasi subordinasi bank ini belum mendapat penggantian dana.

Kami minta Kemenkeu melaksanakan keputusan MA dan jangan mengulur-ulur waktu,” pinta Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis saat Rapat Dengar Pendapat guna membahas mengenai tindak lanjut keputusan MA yang sudah inkracht terhadap berbagai kasus, salah satunya adalah kasus Bank Global yang sudah inkracht sejak 12 Juli 2007 di Jakarta, Senin (8/7).

Dalam kasus Bank Global, MA menegaskan dalam Putusan MA No.54 K/TUN/2008 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No 111 PK/ TUN/2008, Kementerian Keuangan harus membayarkan hak-hak nasabah Bank Global.

Sejak 13 Januari 2005, Bank Indonesia mencabut izin usaha Bank Global serta membekukan kegiatan usaha bank tersebut terhitung mulai 14 Desember 2004. Bank tersebut dibelit oleh berbagai kasus lain pengalihan dana nasabah ke reksa dana tanpa sepengetahuan nasabah.

Terdapat 412 rekening di Bank Global dengan nilai mencapai Rp 430,59 miliar

yang semula tidak dijamin, namun berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, maka Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan dan menetapkan status dari 412 rekening tersebut, sebagai berikut: Sebanyak 280 rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) Tidak Dijamin senilai Rp 274,93 miliar.

Sebanyak 4 rekening Non DPK Tidak Dijamin senilai Rp 18,84 miliar. Sebanyak 128 rekening DPK senilai Rp 141,5 miliar dengan dengan nilai yang Dijamin sebesar Rp 4,68 miliar dan Tidak Dijamin sebesar Rp 136,82 miliar.

Menurut Emir, tidak perlu lagi bagi pemerintah mempelajari kasus Bank Global.

Sebab, keputusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam RDP tersebut, hadir perwakilan nasabah Bank Global seperti Silviana (54) sudah menjadi nasabah Bank Global sejak tahun 2000.

Dana yang disimpannya di Bank Global sekitar Rp 200 juta. “Dana saya Rp 200 juta lebih. Itu uang pensiun, uang PHK. Itu pesangon saya simpan,” tutur Silvia.

Alasan Silvia menyimpan dananya di Bank Global adalah kinerja Bank Global yang kala itu dianggap bagus.

“Keputusannya kan sudah keluar, (Kementerian Keuangan) harus bayar. Tapi dari 2005 sampai sekarang belum,” ungkap Silvia.

Senada dengan Silvia, Thalib (53) menyimpan dananya di Bank Global hingga Rp 1 miliar. “Saya jadi nasabah Bank Global sekak tahun 2000-an,” ucapnya.

Anggota Komisi XI Edison

Betaubun menilai, pemerintah memang tidak berniat mengganti kerugian nasabah tersebut. Cara yang ditempuh pemerintah dengan meminta fatwa MA hanyalah trik untuk tidak membayar. “Kebiasaan pemerintah tidak mau bayar, dengan meminta fatwa MA. Jika tidak sesuai harapan akan dibuat kajian kembali.

Dan itu hanya mengulur-ulur waktu,” kata Edison.

Karena itu, Edison meminta pemerintah untuk melaksanakan keputusan hukum yang telah inkrah itu. Kasus seperti Bank Global, kata Edison, harus ada penyelesaiannya.

Panja Bahkan Melchias M Mekeng mendesak Komisi XI untuk membentuk Pansus guna menyelesaikan masalah-masalah putusan MA yang tidak dilaksanakan pemerintah. “Buat Pansus saja. Ini pelanggaran Undang-undang. Karena, kalau sudah ada keputusan yang jelas, pemerintah tidak mau mengambil langkah,” kata legislator Golkar yang biasa disapa Melki ini.

Namun, Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pemerintah menghormati keputusan MA. Saat ini atas keputusan inkrah, Kemenkeu sedang melakukan pengkajian kembali.

Beberapa yang sedang dikaji adalah apa para nasabah itu punya kewajiban kepada negara atau tidak. Kalau punya kewajiban akan diperhitungkan kewajiban yang akan dibayarkan. “Selain itu, juga akan diperiksa kewajiban pajaknya selama ini,” kata Kiagus. (gam/abd)

PERUNDANG-UNDANGAN

Hampir 70% UU Disponsori Asing J A K A RTA - Ke b i a s a n pemerintah mencari utang luar negeri untuk menutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dibayar mahal. Selain menyedot keuangan negara dalam jumlah yang besar, dana-dana asing lewat utang dan hibah luar negeri kepada pemerintah telah menyebabkan intervensi yang mendalam dalam kebijakan ekonomi. Akibatnya, sejumlah kebijakan dan puluhan undang-undang yang merugikan kepentingan nasional dihasilkan melalui dana-dana asing ini. “Kita kehilangan kemandirian sebagai bangsa yang berdaulat.

Karena hampir 70 persen UU kita bernapaskan liberalisasi.

Hal ini membuat perusahaan asing lebih berjaya dibanding warga negaranya sendiri,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (8/7) Dia mencontohkan beberapa UU yang disponsori Bank Dunia. Di antaranya adalah UU Minyak dan Gas No. 22/2001, UU Sumber Daya Air No. 7/2004, UU Energi No. 30 tahun 2007, UU Penanaman Modal No. 25/2007, UU Badan Hukum Pendidikan No. 9/2009, UU BUMN Nomor 19/2003, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Nomor 27/2007, UU Perkebunan, UU Ketenagalistrikan, dll.

UU tersebut kata dia secara jelas menjadikan kepentingan nasional sebagai subordinat dari kepentingan modal asing di Indonesia.

Bahkan dalam beleid-beleid tersebut, investor luar negeri diberi kesempatan untuk menanamkan modal. Bahkan beberapa sektor pengelolaan sumber daya alam, kepemilikan swasta tanpa menilik kewarganegaraan difasilitasi menjadi 95 persen.

Lebih jauh dia melihat bahwa negara Indonesia seakan mendekati bangkrut. Pada zaman Orde Baru, utang luar negeri ditutup dengan mencari utang baru.

Kini, dengan besaran cicilan utang sejak 2005-2012 mencapai Rp 1,548 triliun, utang baru tidak bisa lagi menutupi sepenuhnya beban negara.

Ditambah lagi, UU pengelolaan SDA, baik migas, perkebunan, dan kelautan, kini membuka diri pada asing.

Alhasil, pemerintah kesulitan meningkatkan pendapatan negara. Apalagi menggenjot pengeluaran publik yang pro masyarakat miskin. “Jangan heran pemerintah tidak

Kita kehilangan kemandirian sebagai bangsa yang berdaulat.

Karena hampir 70 persen UU kita bernapaskan liberalisasi. Hal ini membuat perusahaan asing lebih berjaya dibanding warga negaranya sendiri

Ray Rangkuti

Direktur Eksekutif

Lingkar Madani Indonesia

mampu meningkatkan pendapatan, semua dikuasai asing. Setiap tahun 30 persen dari anggaran, komposisinya pembayaran utang pokok dan bunga, pembiayaan publik akan terkurangi banyak,” kata dia.

Tergantung Utang Sementara itu, hasil penelitian Lembaga swadaya Indonesia Budget Center (IBC), terungkap pemerintahan SBY terlalu tergantung pada pinjaman atau utang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Postur anggaran negara yang selalu defisit dan ditutupi dari pinjaman, seolah menggambarkan rendahnya komitmen pemerintah mengurangi utang. Padahal, sebetulnya peningkatan pen-

dapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan utang dalam dan luar negeri.

Pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengelola utang dengan baik, dianggap sebagai bentuk kepasrahan dalam lilitan utang. Karena itu, Peneliti IBC Apung Widadi menilai tidak ada tandatanda negara mempunyai itikad untuk terlepas dari jerat utang.

“Padahal dalam konteks membayar bunga cicilan utang saja kita sudah kewalahan. Namun tidak ada upaya pemerintah melakukan perjanjian mengubah utang seperti moratorium atau penangguhan pembayaran yang sebetulnya sudah lazim,” ucap dia.

Utang pemerintah yang mencapai Rp 2.023 triliun tidak jelas penggunaannya.

Dari data Koalisi Anti Utang, tahun ini saja pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 299,7 triliun. Total pembayaran pinjaman dalam dan luar negeri sejak 2005 mencapai Rp 1,584 triliun.

Dengan posisi utang sebesar sekarang, setiap warga negara Indonesia menanggung utang Rp 8,5 juta.

Sampai sekarang, kata dia pemerintahan tidak transparan dalam menjelaskan penggunaan utang tersebut. Bahkan adanya kecenderungan pemerintah sengaja membuat APBN defisit.

Dengan begitu, kekurangannya selalu diarahkan agar ditutup dari utang. Pemerintah tidak pernah berkomitmen mencari sumber pendapatan baru untuk menutupi kebutuhan belanja yang semakin besar. “Misalnya dari perubahan APBN-P kemarin, yang lebih banyak dibahas alokasi makro, tapi sektor pendapatan tidak ada dorongan untuk ditingkatkan, sehingga akhirnya kita kembali berutang,” jelas dia.(gam/bud)

ant/ismar patrizki

SIDANG ISBAT AWAL RAMADHAN 1434 H. Menteri Agama, Suryadharma Ali (tengah), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin (kedua kiri), Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar (kedua kanan), Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah (kiri) dan Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abdul Djamil (kanan), memimpin Sidang Isbat awal Ramadhan 1434 H di Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7). Pemerintah menetapkan awal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada Rabu, 10 Juli 2013.

Pemerintah Berjanji Kurangi Utang Luar Negeri JAKARTA-Pemerintah berkomitmen mengurangi pinjaman dari dalam maupun luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Ini bertujuan agar rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan semakin mengecil.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan saat ini pemerintah sangat selektif dalam melakukan pembiayaan melalui pinjaman.

“Tapi memang sebaiknya kita jangan tergantung pada utang membiayai pembangunan kita. Jadi kita memang sangat selektif, kita harus mengurangi rasio dan mengurangi nominal,” ujar dia yang ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (8/7).

Langkah pengurangan utang ini, lanjutnya, dengan mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun infrastruktur sehingga nantinya pembangunan tidak lagi mengandalkan utang. “Agar tidak terlalu banyak mengandalkan pinjaman,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk infrastruktur jika pembangunan digarap oleh BUMN dibandingkan kerjasama dengan swasta. Jika tidak diserahkan ke BUMN, pemerintah berkewajiban mengalokasikan pendanaan yang besar untuk infrastruktur. Selama ini

pembiayaan infrastruktur dari dana APBN terdapat instrumen utang di dalamnya.

Sebelumnya, Koalisi Anti Utang (KAU) menegaskan penambahan utang luar negeri selama era SBY, menggerus anggaran negara dan mengurangi belanja sektor publik. Buktinya anggaran kemiskinan saat 2005 ketika SBY baru setahun berkuasa, sebesar Rp 23 triliun. Pada 2013, akumulasi kenaikannya hanya Rp 115 triliun. “Kalau kita bandingkan, peningkatan utang di era SBY Rp 724 triliun, sementara akumulasi anggaran kemiskinan hanya Rp 115 triliun, ini jelas ada ketimpangan akibat utang kita,” papar Ketua KAU, Dani Setiawan.

Faktor lain yang merugikan dari besaran utang luar negeri adalah besarnya beban negara untuk mencicil beban pokok utang dan bunganya.

KAU mencatat, pengeluaran pemerintah sejak 2005-2012, untuk membayar beban cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 1.584 triliun, mendekati total anggaran APBN tahun ini. Alhasil, wajar bila akhirnya anggaran belan-

ja publik tergerus untuk mencicil utang.

“Ini belum memasukkan data 2013, di mana pembayaran pokok bunga utang mencapai Rp 229 triliun, kalau kita tambahkan, sudah mencapai Rp 1.800 triliun,” tandasnya.

Konsekuensi lainnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan semakin membuat besaran utang membengkak. Pasalnya, cicilan beban pokok utang Indonesia dalam mata uang asing.

Berdasarkan data KAU, sejak SBY berkuasa pada 2004, peningkatan utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 724,22 triliun. Peningkatan ini signifikan lantaran pada 2004, utang pemerintah baru sebesar Rp 1,299 triliun. Jika dibagi ke seluruh rakyat Indonesia maka rata-rata setiap warga Indonesia menanggung utang sekitar Rp 8,5 juta.

Anggota Komisi XI DPRRI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) agar meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap nominal utang luar negeri swasta. Kontrol terhadap utang tersebut efektif untuk memperkuat keseimbangan rupiah terhadap dollar AS saat kebutuhan valuta asing menjadi tinggi. Sehingga, kurs rupiah bakal tetap terjaga. “Jatuhnya Indonesia ke

lubang krisis 1997 lalu tak lepas dari persoalan utang swasta,” jelas dia.

Dikelola Baik Lebih lanjut, Hatta mengaku utang yang saat ini mencapai Rp 2.023 triliun sudah dikelola dengan baik. Indikatornya ialah perekonomian Indonesia mulai membaik dan masuk ke dalam investment grade atau negara tujuan investasi. “Mengukur utang itu sebaiknya terhadap GDP kita.

Kalau dilihat dari GDP itu, utang kita dimanage dengan baik. Kalau tidak dimanage dengan baik, enggak mungkin kita masuk ke investment grade,” ujar dia.

Menurut Hatta, saat ini GDP Indonesia sedang mengalami peningkatan. Selain itu, pendapatan negara juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun. “Itu artinya kemampuan kita membayar utang juga jauh lebih baik, sekarang sekitar 23-24 persen dari GDP,” tegas dia.

Hatta menambahkan walaupun utang meningkat tetapi rasio terhadap GDP mengalami penurunan.

“Kan rasionya mengecil terus utangnya. Jadi peningkatan GDP kita jauh lebih meningkat, sehingga utang menurun terhadap rasio. Begitu mengukur utang,” pungkas dia. (gam/bud)

ant/ari bowo sucipto

GEMPA MALANG. Takmir Masjid, Suyanto (50) melihat kerusakan bangunan masjid yang hancur akibat gempa bumi di Desa Bumirejo, Dampit, Malang, Jawa Timur, Senin (8/7). Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun gempa dengan kekuatan 5,9 skala richter tersebut membuat puluhan bangunan rumah rusak termasuk sebuah tempat ibadah.

OLAHRAGA

16

SELASA 9 JULI 2013 NO. 0155 | TAHUN II

LIVERPOOL TOLAK PINANGAN ARSENAL

City Harus Berjuang di Level Eropa ROMA - Meski sudah meninggalkan Manchester City, mantan pelatih klub itu, Roberto Mancini masih mengomentari kiprah Manchester Biru di Eropa. Menurutnya, City masih perlu sedikit perjuangan di antara tim-tim elite Eropa lainnya di kompetisi Eropa. Sebab mereka masih berada sedikit di belakang tim-tim besar Eropa.

Mancini yang dipecat oleh manajemen City setelah melatih selama tiga setengah tahun dan tidak mempersembahkan satu gelar pun pada satu musim terakhir mengatakan bahwa suksesornya di Etihad Manuel Pellegrini harus berjuang keras untuk memecahkan rekor yang sudah dibuatnya bersama klub itu sebelum dipecat pada Mei lalu.

“Saya hanya mau bilang, City sedikit sama dengan Juventus. Mereka bertumbuh tetapi masih sedikit berada di belakang klub-klub besar Eropa lainnya. Untuk memenangkan Liga Champions butuh pengalaman dan skuat yang tepat. Sebab tidak terlalu banyak pertandingan pada kompetisi itu. Bila kalah dalam dua laga, maka tim itu harus tersingkir,” kata Mancini.

Dia melanjutkan, “Pada Liga Champions musim lalu, kami masuk di grup neraka.

Sekarang mereka kehilangan dua pemain penting yaitu Carlos Tevez dan Mario Balotelli.”

Pada bagian lain, mantan pelatih Inter Milan ini membantah pendapat yang menyebutkan bahwa tim-tim Jerman sangat dominan di Eropa, setelah dua klub elite negara itu bertemu di final Liga Champions musim 2012-2013. Menurut Mancini, klub-klub Jerman sedikit diuntungkan karena mereka memiliki masa jeda pada musim dingin. Sedangkan tim-tim Inggris tidak pernah berhenti bermain.

“Saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa klub-klub Jerman atau Inggris sangat dominan di Eropa. Klub-klub Jerman

LONDON - Liverpool dilaporkan menolak pinangan Arsenal untuk mendapatkan penyerang “The Reds” asal Uruguay, Luis Suarez. Padahal, “The Gunners” menawarkan angka senilai 30 juta pound atau setara dengan Rp 426,2 miliar untuk mendapatkan Luis Suarez.

Alasannya, penawaran dari Emirates itu jauh dari ekspektasi “The Reds” yang ingin melepas pemain berperilaku “aneh” di lapangan tersebut dengan harga 50 juta pound atau Rp 710,4 miliar.

Harga yang tinggi ini sebenarnya untuk menghalangi mantan pemain Ajax Amsterdam ini pergi dari Anfield. Meski demikian, masa depan pemain yang akan absen pada enam laga pertama musim 2013-2014 karena menggigit bek Chelsea Branislav Ivanovic akan ditentukannya sendiri pada 22 Juli sebelum Liverpool melakukan tur pramusim ke Australia, termasuk ke Indonesia.

Selain Arsenal, Real Madrid juga sangat menginginkan pemain 26 tahun ini. Bahkan beberapa kali dia mengungkapkan keinginannya bermain bersama Cristiano Ronaldo.

Suarez tidak betah di Anfield karena perlakuan media-media Inggris yang menurutnya tidak adil. Dia mengaku melakukan sejumlah kesalahan, tetapi pemberitaan media Inggris sangat mengganggu dia sendiri dan keluarganya.

Dari Prancis dilaporkan, Paris Saint-Germain (PSG) masih mengejar striker Napoli yang juga rekan senegara Suarez, Edinson Cavani. Direktur Olahraga PSG Leonardo membenarkan bahwa mereka sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan striker Napoli asal Uruguay Edinson Cavani pada jendela transfer musim dingin ini. PSG menjadi favorit kuat yang akan mendapatkan pencetak gol terbanyak Napoli dan di Liga Seri A Italia tersebut, meski mereka hanya memberi tawaran 43 juta pound untuk mendapatkannya.

Sementara klausul kontrak pemain berambut panjang ini menyebutkan bahwa Napoli akan melepas pemain ini dengan harga 63 juta euro. Beberapa kali pelatih Napoli Rafael Benitez menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Cavani. Kecuali kalau ada klub yang bisa menebus dengan angka 63 juta euro tersebut. Pen-

egasan yang sama juga ditegaskan presiden klub, Aurelio De Laurentiis.

Tetapi Leonardo yakin tawaran PSG sebesar 43 juta pound itu sangat menarik dan akan meluluhkan hati para petinggi Napoli. Dia pun yakin akan mendapat kabar bagus dan pemain yang mencetak dua gol ke gawang Italia pada laga perebutan tempat ketiga Piala Konfederasi 2013 lalu akan segera berseragam PSG mulai musim panas ini.

“Kami mempresentasikan kepada De Laurentiis dengan sebuah tawaran yang menurut saya sangat menarik. Negosiasi masih terus berlangsung. Kami akan tetap melakukan hubungan dan dalam beberapa hari ke depan akan ada beritanya,” kata Leonardo yang pernah membela AC Milan dan pernah juga melatih AC Milan dan Inter Milan kepada Il Mattino.

Berita-berita sebelumnya menyebutkan bahwa Cavani sudah dipastikan menjadi milik PSG dan diikat kontrak selama lima tahun dengan gaji 10 juta euro per musim.

Klub-klub lain yang memburu pencetak gol terbanyak Seri A Italia musim 2012-2013 itu adalah Chelsea dan Manchester City dari Liga Utama Inggris. Tetapi harga terlampau mahal yang dipatok Napoli membuat Jose Mourinho dan Manuel Pellegrini mundur selangkah. Chelsea dikabarkan melakukan sebuah pendekatan kepada Napoli, tetapi gagal mencapai kesepakatan.

Sebelumnya Cavani mengaku bermimpin membela Real Madrid dan mengeritik harga yang dipatok Napoli untuk dirinya.

Menurut dia harga 63 juta euro untuk dia terlampau tinggi.

Cavani dilaporkan sudah melakukan diskusi dengan De Laurentiis setelah membela negaranya, Uruguay pada Piala Konfederasi 2013. (sky sports/ espn/aji)

mendapat keuntungan dari jeda panjang pada musim dingin, sementara tim-tim Inggris kehilangan intensitas karena mereka tidak pernah berhenti bermain. Bayern Muenchen bukanlah tim yang tidak bisa dikalahkan, meski mereka dipenuhi oleh para pemain bintang dan solid di setiap lini baik di belakang, tengah maupun depan. Mereka juga berbahaya dalam serangan balik.

Tetapi menurut saya, Barcelona tetaplah tim terbaik dan terkuat di dunia,” tutupnya.

Sementara itu, pelatih Manchester United (MU) David Moyes mengungkapkan bahwa dia telah menawarkan posisi asisten pelatih klub itu kepada Paul Scoles. Tetapi pria yang masih membela Setan Merah musim lalu itu memilih istirahat dan menolak tawaran tersebut.

Dua rekan seangkatannya di MU Ryan Giggs dan Phil Neville sudah diangkat sebagai asisten pelatih oleh David Moyes.

Bahkan, Giggs merangkap jabatan sebagai pemain.

Tadinya, Moyes berharap Scoles yang memilih gantung sepatu pada akhir musim lalu mau mendampinginya di sisi lapangan.

Tetapi pria 38 tahun itu yang sempat menjadi staf pelatih setelah mundur pada akhir musim 2011 lalu menolak untuk bergabung dengan Giggs dan Neville sebagai staf pendukung Moyes di Old Trafford. “Saya ingin memastikan bahwa saya terhubung dengan apa yang terjadi di sini. Saya juga sudah berbicara dengan Paul Scoles. Dia ingin menyediakan waktu bagi keluarganya,” kata Moyes yang berasal dari Skotlandia itu.

Dia melanjutkan, “Paul adalah seseorang yang fantastik untuk saya dan ingin membantu saya. Saya menghabiskan satu atau dua jam untuk berbicara lewat telepon dengannya. Tetapi untuk saat ini dia ingin menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Kami akan mengangkatnya sebagai staf pelatih bila di siap.” (espn/aji)

Al Shabab Batal Rekrut Ronaldinho Luis Suarez (depan) dan Edinson Cavani (belakang) menjadi target transfer klub-klub besar Eropa.

Gana Tantang Prancis, Irak Jajal Uruguay di Semifinal

ISTAMBUL - Empat tim sudah dipastikan maju ke semifinal Piala Dunia U-20 di Turki, setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak perempat final. Uniknya, keempat tim ini mewakili benua masing-masing. Prancis mewakili Eropa, Uruguay mewakili Amerika Latin, Gana mewakili Afrika, dan Irak mewakili Asia. Gana menjadi tim terakhir yang lolos ke babak empat besar. Di babak tersebut, tim tersebut akan menantang Prancis, sedangkan Irak akan menantang wakil Amerika Latin, Uruguay Gana maju ke semifinal setelah menyingkirkan Cile dengan skor tipis 4-3 pada laga perempat final, Minggu (7/7) sore waktu setempat atau Senin (8/7) dini hari WIB di Ali Sami Yen Arena,

Istambul. Beberapa jam sebelumnya di Kadir Has Stadium, Kayseri, Irak juga memastikan diri ke empat besar setelah menyingkirkan Korea Selatan (Korsel) melalui adu tendangan penalti, setelah bermain imbang 3-3 pada waktu normal dan babak tambahan waktu.

Kemenangan Gana sangat ditentukan oleh gol kedua Ebenezer Assifuah pada menit terakhir babak perpanjangan waktu melalui sundulan untuk membalikkan keadaan, setelah sempat dua kali tertinggal.

Gana memang unggul terlebih dahulu berkat gol Moses Odjer pada menit ke-11 memanfaatkan umpan Frank Acheampong. Odjer menerima dan mengontrol bola kiriman Acheampong itu dengan dada sebelum melepas ten-

dangan ke gawang dan menaklukkan penjaga gawang Cile, Dario Melo.

Tetapi Cile berhasil menyamakan kedudukan melalui Nicolas Castillo pada menit ke-23. Ini adalah gol keempat Castillo pada turnamen ini. Empat menit kemudian, Cile balik unggul 2-1 berkat gol Angelo Henriquez melalui tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-72, Gana akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Ebenezer Assifuah. Kedudukan 2-2 ini bertahan hingga waktu normal usai.

Pertandingan pun dilanjutkan dengan babak tambahan waktu.

Pada babak 2x15 menit ini, Cile lagi-

lagi unggul terlebih dahulu dan memimpin 3-2 pada menit ke-98. Tetapi pada menit ke-113, Seidu Salifu suskes menyamakan kedudukan menjadi 3-3 memanfaatkan umpan Clifford Aboagye. Gol kedua Assifuah di pertandingan ini pada menit ke-120 kemudian menentukan kemenangan Gana dan memastikan tempat mereka di semifinal.

Menanggapi pertandingan ini, pelatih Gana Sellas Tetteh memuji timnya yang sukses menyamakan kedudukan setelah dua kali tertinggal sebelum akhirnya memastikan satu tempat di semifinal. Para laga sebelumnya, mereka juga tertinggal 2-3 dari Portugal sebelum akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menyingkirkan timnas U-20 negara itu.

“Kami tidak panik. Kami tetap memainkan gaya sepkabola kami.

Saya harus mengapresiasi kepada para pemain ini. Penampilan mereka sungguh sempurnah. Ini sungguh sebuah pertandingan yang menegangkan. Turnamen ini memang sungguh memperlihatkan sepakbola yang indah dan menghibur penonton,” kata Sellas Tetteh.

Sementara itu pada laga sebelumnya striker Irak Farhan Shakor menjadi pahlawan negeri seribu satu malam itu saat menyingkirkan Korsel di babak perempat final. Selama pertandingan yang berlangsung 120 menit, Shakor mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-42 dan 118. Pemain ini juga menjadi penentu kemenangan timnya karena sukses melakukan eksekusi penalti sebagai penendang terakhir.

Satu gol Irak lainnya dicetak oleh Ali Faez dari titik putih pada menit ke-21. Sedangkan tiga gol Korsel masing-masing dibuat Kwon Changhoon pada menit ke-25, Lee Gwanghun pada menit ke-50, dan Jung Hyuncheol pada menit ke-120’+2. (aji)

DUBAI - Klub Uni Emirat Arab Al Shabab batal merekrut pemain veteran Brasil yang juga mantan pemain terbaik dunia dua kali Ronaldinho. Awal bulan ini, Wakil Presiden Al Shabab Khalid Bu Hamaid menegaskan bahwa peluang mereka mendapatkan tanda tangan penyerang klub Brasil, Atletico Mineiro itu sudah mencapai 50 persen.

Tetapi sekarang Bu Hamaid menegaskan bahwa klub yang bermarkas di Dubai itu menghentikan proses mendapatkan tanda tangan mantan pemain Barcelona dan AC Milan tersebut.

Pasalnya, harga pemain ini masih tinggi dan mereka khawatir akan perilaku Ronaldinho yang sulit terkontrol di luar lapangan. Bahkah, hal terakhir ini membuat proses negosiasi tidak dilanjutkan.

“Kami mundur dari pembicaraan dengan agen Ronaldinho pekan lalu dan mengurungkan niat untuk membeli pemain itu.

Harganya terlalu tinggi dan hal kedua adalah perilakukanya di luar lapangan. Bila mereka tidak bisa mengontrolnya di Barcelona, maka di Dubai juga pasti tidak bida dikontrol,” kata Bu Hamaidi kepada Gulf News.

Setelah gagal mendapatkan Ronaldinho, Al Shabab kemungkinan akan mencari seorang pemain tenar lainnya untuk mengisi kekosongan kuota pemain asing yang masih tersedia di klub itu.

Sebelumnya Ronaldinho dikabarkan kembali ke Eropa untuk bermain bersama klub Turki, Besiktas. Tetapi kakak kandungnya yang juga agen pemain 33 tahun ini membantah bahwa adiknya akan pindah ke negara itu. (sky sports/aji)