e Paper Koran Madura 09 Oktober 2013

1

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216 | TAHUN II Koran Madura

RABU

9 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Instan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/setpres

PENUTUPAN KTT APEC. Pemimpin ekonomi Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersama para pemimpin ekonomi negara anggota APEC memberikan keterangan pers penutupan KTT APEC ke-21 Tahun 2013 di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10).

Atut “Berhaji” ke KPK JAKARTA-Keinginan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah berangkat menunaikan ibadah haji terpaksa batal.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melarang orang nomor satu dalam dinasti politik Banten itu bepergian ke luar negeri.

SKANDAL SUAP MK

Akil Mochtar Negatif Narkoba JAKARTA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Hal itu diketahui setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan uji laboratorium atas urine dan rambut milik Akil Mochtar. “Hasil dari uji rambut dan urine adalah keduanya negatif,” ujar Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional Kombes Pol Sumirat Dwiyanto dalam keterangan persnya di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (8/10).

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti yang berupa narkoba tersebut di ruang kerja Akil saat penggeledahan pada Kamis (3/10) dan menyerahkan kepada BNN pada Jumat (4/10) pukul 23.00 WIB untuk diperiksa apakah barang bukti tersebut betul-betul narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut positif narkoba, yakni berupa dua pil sabu berwarna hijau dan ungu yang mengandung zat metamfetamin dan empat linting ganja, yang tiga di antaranya ditemukan dalam kondisi utuh, sedangkan satu sisanya ditemukan dalam kondisi bekas pakai.

Dikatakan Sumirat, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang bukti yang ditemukan di ruang kerja Akil. Hal itu untuk mengungkap kepemilikan narkoba tersebut. BNN juga akan berkoordinasi dengan KPK dan Mabes Polri.

“Kami akan mencari tahu asal-usul barang tersebut, kenapa bisa ada di ruangannya, siapa yang mengantar atau menaruhnya.

Jika diperlukan pihaknya akan memeriksa melalui DNA,” paparnya.

Dari hasil pemeriksaan yang menunjukan negatif, BNN akan menyelidiki apakah Akil juga terlibat dalam pengedaran narkoba atau tidak. “Ada kemungkinan barang itu milik siapa, termasuk siapa yang mengedarkan atau dia terlibat peredaran apa tidak,” tegasnya. (gam/aji/abd)

Atut dicegah karena diduga mengetahui perkara suap yang menjerat adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar.

“Tentu kalau dia (Ratu Atut) koordinasi, tergantung pimpinan mengizinkan atau tidak. Yang pasti, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sudah diperintahkan dicegah bepergian ke luar negeri,” kata Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Selasa (8/10).

Dia tak mau berspekulasi sebab selama ini belum pernah ada orang yang statusnya dicegah malah minta izin untuk melaksanakan ibadah haji. “Jadi kan belum pernah ada orang yang dicegah kemudian ingin pergi haji. Jadi saya tidak bisa menjawab. Nanti bisa berkoordinasi dengan KPK, tergantung pimpinan yang memutuskan,” ucap Jo-

han Budi.

Selain Ratu Atut, KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pasangan Calon Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah dan Kasmin.

Pasangan calon yang kalah dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu resmi dicegah selama 6 bulan ke depan sejak 7 Oktober 2013. Dalam surat yang dikirimkan KPK, kata dia, dituliskan pencegahan dilakukan terkait penyidikan perkara suap sengketa Pemilu Kada Kabupaten Lebak, Banten.

Dia pun menuturkan, tidak ada pencegahan lainnya. “Masih dua orang, belum ada yang lain,” ujar BERITA Kepala Bagian Tata Usaha dan TERKAIT Humas DirerkHalaman 3 torat Jenderal Imigrasi, Heriyanto, saat dihubungi wartawan, Selasa (8/10).

Amir-Kasmin adalah pasangan calon yang kalah dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun dalam kasus ini KPK telah menetapkan Tubagus Chaeri Wardhana sebagai tersangka karena diduga telah menyuap Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar. Dia diduga memberi suap Rp1 milliar ke Susi untuk diteruskan kepada Akil Mochtar.

Sebelumnya, KPK mencekal pada 3 Oktober 2013, karena diduga mengetahui perihal kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten yang

telah menjerat adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sebagai tersangka.

Wawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak.

Dia ditangkap beberapa saat setelah KPK menggelandang Ketua MK, Akil Mochtar. Pemberian suap Rp1 miliar kepada Akil diduga dilakukan Wawan atas arahan Ratu Atut.

Menurut Johan, pencegahan ke luar negeri dilakukan agar sewaktuwaktu keterangannya dibutuhkan tak sedang berada di luar negeri. Adapun keduanya dicegah lantaran diduga mengetahui mengenai dugaan suap sengketa Pilkada di Kabupaten Lebak, Banten.

Amir-Kasmin adalah pasangan calon yang kalah dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada selasa 1 Oktober lalu, Akil memutus sengketa Pilkada itu dengan memerintahkan adanya pencoblosan ulang KPK segera mengagendakan pemanggilan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut akan diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar agar menjadi terang benderang. “Atut itu sudah dicekal sesuai aturan, agar dia bisa komunikatif dan memberi keterangan selebar-lebar dan terang benderang terkait kasus yang menyebut-nyebut nama dan keluarganya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Selasa (8/10). (gam/aji/beth)

KONTROVERSI RUHUT SITOMPUL

Pieter Zulkifli Resmi Jabat Ketua Komisi III JAKARTA- Gonjang-ganjing pemilihan Ketua Komisi III berakhir sudah. Politisi Partai Demokrat Pieter Zulkifli Simabuea akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Komisi III DPR yang baru menggantikan Gede Pasek Suardika setelah Ruhut Poltak Sitompul mengundurkan diri dari pencalonan tersebut.

Pieter resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi III DPR setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota komisi III. Sedangkan Ruhut Sitompul mengaku mendapat hadiah dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berupa jabatan terhormat di partai.

“Dengan demikian kami tetapkan saudara Pieter Zulkifli sebagai Ketua Komisi III yang baru,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dalam Rapat Persetujuan dan Penetapan Ketua Komisi III di Gedung Nusantara II di Jakarta, Selasa (8/10).

Pramono menyampaikan persetujuan dan penetapan itu dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat dari Fraksi Partai Demokrat yang mengajukan nama Pieter Zulkifli sebagai calon Ketua Komisi III yang baru untuk menggantikan Ruhut Sitompul.

Penetapan ini berjalan cepat dan lancar selama sekitar 10 menit. Hanya, penetapan ini tidak diikuti oleh empat fraksi yaitu Golkar, PPP, Gerindra dan

Hanura. “Hal ini sesuai dengan surat yang diterima Pimpinan DPR pada 7 Oktober tentang penggantian nama calon Ketua Komisi III dari Ruhut Poltak Sitompul menjadi Pieter Zulkifli,” katanya.

Pramono juga menyampaikan harapan agar Ketua Komisi III yang baru terpilih itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta meningkatkan kinerja Komisi III. “Mudahmudahan dengan kepemimpinan beliau di Komisi III ini bisa menambah makna bagi upaya penegakan hukum,” ujarnya.

Dia juga berpesan agar Komisi III dapat segera melaksanakan tugastugas yang sempat tertunda sebelum usainya masa sidang DPR, terutama untuk uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden.

Ketua Komisi III Pieter Zulkifli menyampaikan harapan dan meminta kerja sama dari seluruh anggota Komisi III. “Saya memerlukan bimbingan dan kerja sama yang baik dari rekanrekan agar dapat melaksanakan tugas di komisi III. ” katanya. (gam/abd)

Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur, yang sudah final dengan ditetapkannya Karsa oleh MK sebagai pemenang, ternyata diam-diam menyimpan kenangan pahit terkait rendahnya partisipasi pemilih.

Banyak yang meragukan penjelasan KPUD yang menyebutkan partisipasi politik di atas 50 persen. Beberapa analis memperkirakan sebenarnya yang lebih besar justru angka golput.

Pernyataan Bupati Pamekasan terkait sebuah TPS yang sama sekali tak dihadiri pemilih dan kotak suara hanya berisi delapan kertas suara, yang merupakan pilihan panitia dan saksi dua kandidat, bisa jadi lebih menggambarkan realitas Pilgub Jatim.

Masyarakat disinyalir menganggap Pilgub, termasuk juga Pilkada Kepala/ Wakil Kepala Daerah tidak memberikan sesuatu yang baru.

Yang menarik, suara bernada skepstis itu bukan monopoli masyarakat perkotaan. Di pelosok kampung pun, sikap kurang peduli pada Pilkada itu juga merebak. Apalagi, yang daerahnya kurang Sikap skeptis politik itu, pada tersentuh proses banyak kasus pembangumenyuburkan nan. Tingkat pragmatisme ketakpedulian politik instan masyarakat makin tinggi.

Informasi yang makin beragam, melalui media elektronik, media cetak, sms, internet termasuk juga jejaring sosial, yang menggambarkan kinerja pemerintah yang relatif kurang menyentuh kepentingan masyarakat, berperan besar terhadap merebaknya sikap skeptis itu. Arus informasi dasyat itu, mau tidak mau diakui memberi sudut pandang pemikiran, yang melahirkan kecerdasan politik yang sayangnya, menghasilkan output sikap skepstis politik. Tentu ini harus menjadi catatan bagi setiap pemerintahan daerah, juga pemerintah pusat agar tak lagi bermain-main dengan kinerjanya.

Sikap skeptis politik itu, pada banyak kasus menyuburkan pragmatisme politik instan. Masyarakat yang merasa tak ada manfaatnya memilih, lalu mengkonversi sikapnya menjadi sesuatu yang bermanfaat secara instan.

Apalagi, kalau bukan politik uang. Ya masyarakat mau memilih kalau ada yang mengongkosi, memberi uang rokok, disiapkan makan siang dan sejenisnya. Akhirnya memilih bukan karena ikatan idiologi, keperpihakan, ketertarikan konsep atau program, keinginan ada perubahan, tetapi lebih karena faktor-faktor yang sangat instan dan sesaat sekali. “Kalau tak ada uang mending tidur sekali,” demikian antara lain yang terungkap.

Beberapa jejaring sosial pernah mempublikasikan spanduk “nyinyir” yang bertulisan ‘Ada Uang, Ada Suara, Menerima Serangan Fajar.” Sekalipun spanduk itu bukan mewakili sikap seluruh masyarakat namun pemasangan secara terbuka memberi gambaran bahwa pragmatisme politik instan seakan sudah menjadi sesuatu yang biasa. Sebagian masyarakat menganggap wajar-wajar saja menukar suara dengan uang. Serangan fajar pun, yang biasanya diam-diam, kini disambut “karpet merah” bagai acara resmi. Inilah ironi pahit, yang seharusnya menjadi perhatian mereka yang merasa dirinya sebagai pemimpin. =

Marangkak Di warung Ma’ Sartini, Matrawi bertemu dengan Matrahem yang baru saja datang dari sawah.

Matrahem : Ada apa kang semalam ribut-ribut sama istri.

Kedengaran sampe rumah too..

Matrawi : Bener, kita lagi berantem.

Ia sampe datang dengan cara merangkak sama saya.

Matrahem : Nah, gitu dong seharusnya lelaki. Jangan mau kalah sama perempuan.... Trus dia bilang apa kang Matrwi : Dia bilang “Sini kamu kalo berani, keluar dari kolong ranjang”..

Matrahem : Hurfttttt (Matrahem tersedak) Cak Munali

2

EKONOMI

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216 | TAHUN II

Shutdown di AS Menguntungkan Indonesia Bank Indonesia: Dalam Jangka Pendek Bagus, karena Dana Asing akan Mengalir ke Tanah Air JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menilai penghentian untuk sementara layanan publik pemerintah Amerika Serikat (AS) atau government shutdown akan berdampak positif dalam jangka pendek dengan masuknya dana asing ke Tanah Air. “(Adanya shutdown) kecenderungan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah, karena ada penutupan operasi pemerintah AS. Dalam 2 minggu, itu pertumbuhan ekonomi turun 0,4%, sebulan turun 1,4%,” ucap Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, di Gedung BI, Jakarta, Selasa, (8/10).

Dia menjelaskan, kondisi

di AS akan mempengaruhi jalur perdagangan perekonomian global yang akan membuat kinerja ekspor negara-negara berkembang berkurang, termasuk Indonesia. “Dari jalur keuangan kita cermati jalur keuangannya, government shutdown, penurunan pertumbuhan, penundaan tapering-off quanti-

tative easing, bunga UA treasury bills turun, memberikan dampak jangka pendek ada arus modal masuk ke terkait instrumen fix income di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi ada kenaikan portofolio asing masuk ke Indonesia,” terang Perry.

Dia menambahkan, ada dampak jangka pendek positif ke Indonesia karena adanya peningkatan arus modal masuk dana asing. Kendati demikian, lanjut Perry, bank sentral akan terus melakukan kajian akan dampaknya terhadap sistem moneter dan

keuangan.

Pemerintah AS sendiri memiliki utang luar negeri sebesar USD16,7 triliun, yang akan jatuh tempo pada 17 Oktober 2013. Dalam upaya melunasi utang luar negeri tersebut, Presiden Barack Obama menyiapkan kebijakan reformasi jaminan kesehatan, yang sayangnya belum memperoleh restu dari kongres AS. Menyikapi hal ini Obama memberlakukan government shutdown sementara waktu untuk menekan belanja negara terhitung sejak 1 Oktober lalu.

Sejalan dengan pelemahan

ekonomi global yang masih berlanjut, kinerja perekonomian domestik menunjukkan kecenderungan yang melambat. Perekonomian domestik diprakirakan tumbuh 5,6% di Triwulan III-2013 dan untuk 2013 masih berada pada kisaran 5,5%-5,9%. Kinerja ekonomi global yang masih melambat dan pergerakan harga komoditas yang masih cenderung menurun, mendorong masih terbatasnya kinerja ekspor. “Konsumsi rumah tangga dan investasi diprakirakan masih tertekan sebagai dampak dari menurunnya daya beli

POTENSI LOKAL

kirakan akan membaik. Defisit transaksi berjalan akan menyempit terutama dengan menurunnya impor seiring dengan melemahnya permintaan domestik dan dampak pelemahan nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, surplus Transaksi Modal dan Finansial (TMF) akan lebih besar, seiring kembali masuknya investor asing pada SBI dan SUN serta berkurangnya net jual asing atas saham domestik sebagai respon kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah serta penundaan tapering off di AS. (gam)

PERUSAHAAN ASURANSI

Singkong Bisa Tekan Impor Beras JAKARTA- Budi daya singkong yang baik berikut pemanfaatan komoditas itu menjadi beras analog potensial untuk menekan impor beras, kata Anggota Yayasan Pengembangan Lingkungan Indonesia Edwin Slamet Riady.

“Impor beras kita yang masih tinggi bisa ditekan dengan diversifikasi pangan.

Salah satu bentuk diversifikasi pangan di adalah penggunaan sumber bahan baku pangan lain misalnya singkong untuk menyubstitusi beras,” kata Edwin Slamet Riady di Jakarta, Selasa, dalam Diskusi Menyambut Hari Tani dan Hari Pangan Sedunia di Kantor DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Oleh karena itu, menurut dia, untuk mengatasi krisis pangan pada masa-masa mendatang, alternatif diversifikasi pangan merupakan pilihan yang paling memungkinkan.

Edwin berpendapat, Indonesia potensial untuk dikembangkan sebagai negara penghasil singkong yang bisa diolah menjadi beras analog pengganti beras impor karena telah berkembangnya teknologi pasca-panen dan banyak tersedianya lahanlahan kritis di Tanah Air yang cocok untuk budidaya singkong.

“Maka singkong sebagai bahan baku untuk ketahanan pangan adalah pilihan yang sangat mungkin untuk mengatasi krisis pangan di Indonesia,” katanya.

Apalagi saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara importir beras terbesar dengan total impor rata-rata dua juta ton pertahun dari Vietnam dan Thailand.

Edwin pesimistis dengan target swasembada pangan apalagi surplus 10 juta ton beras pada 2014 yang diwacanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

“Sepertinya sulit. Ini disebabkan karena situasi politik yang tidak mendukung dan fenomena terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman, industri, dan infrastruktur yang sulit dibendung,” katanya.

Namun, ia yakin untuk keperluan pengadaan beras sebanyak dua juta ton dan pengurangan impor gandum maka singkong yang diolah menjadi tepung merupakan salah satu jawaban yang efektif.

Apalagi singkong memiliki segudang manfaat lain di antaranya dapat dibuat bahan bakar bio-etanol, gula cair, pakan ternak, tepung tapioka, dan tepung tapioka kualitas tinggi untuk keperluan industri (industri cat, kain, kayu lapis, dan kertas).

Terlebih dalam menghadapi Hari Tani dan Hari Pangan sedunia pada 8 Oktober 2013, ia berpendapat sudah saatnya Indonesia mengembangkan upaya nyata untuk mencari sumber bahan baku demi ketahanan pangan nasional. (ant/han/beth)

akibat tingginya tekanan harga pasca kenaikan harga BBM bersubsidi,” tutur dia.

Namun demikian, dia optimis, kinerja perekonomian nasional diprakirakan akan membaik pada tahun 2014, sejalan dengan perekonomian global dan harga komoditas yang diprakirakan membaik.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia diprakirakan tumbuh lebih tinggi mencapai 5,8% - 6,2%.

Sementara itu jelas dia, dari sisi eksternal, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan III-2013 dipra-

Belum Lirik Bisnis Mikro JAKARTA- Potensi bisnis mikro di Indonesia masih sangat besar dengan kontribusinya terhadap gross domestic product (GDP) mencapai 50%. Namun, sangat disayangkan, masih banyak pengusaha mikro di Indonesia yang belum di-cover oleh perusahaan asuransi. “Bisnis mikro itu kontribusinya besar terhadap GDP. Itu luar biasa.

Tapi, segmen usaha yang berkontribusi besar itu masih dalam ruang lingkup pendanaan yang tidak terlayani”, kata Vice President AIG Indonesia Agus Amir, dalam Jurnalis Workshop Asuransi Mikro, di Century Park Hotel, Jakarta, Selasa, (8/10).

Commercial bank tidak mau kalau hanya memberikan (loan) Rp5-Rp10 juta. Tidak visible.

Mereka itu minimal paling Rp70-Rp80 kita

Agus Amir

Vice President AIG Indonesia

ant/andika wahyu

BI RATE TETAP. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memberikan keterangan pers di Gedung BI, Jakarta, Selasa (8/10). BI memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) di level 7,25% karena dinilai paling sesuai dengan kondisi perekonomian dan tingkat inflasi saat ini.

Menurut Agus, data kementerian dan lembaga menyebutkan terdapat sekitar 55 juta bisnis yang dikategorikan sebagai bisnis mikro di Indonesia. Artinya, pasar mikro di Indonesia sangatlah besar dan menjadi potensi yang perlu digarap oleh perusahaan asuransi. “Tetapi faktanya, belum dilirik oleh asuransi,’ jelas dia.

Agus sendiri menyayangkan belum ada lembaga keuangan yang benar-benar fokus dalam mendukung pengembangan bisnis mikro di Indonesia. Padahal, dengan mendukung bisnis mikro itu, sama saja dengan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

“Commercial bank tidak

mau kalau hanya memberikan (loan) Rp5-Rp10 juta. Tidak visible. Mereka itu minimal paling Rp70-Rp80 kita. Ini disayangkan. Padahal, potensi mikro itu luar biasa”, ungkap Agus.

Sementara itu, CEO AIG Indonesia Mike Blakeway siap mendorong penawaran Asuransi mikro di Tanah Air. Hal ini didasari atas membaiknya pertumbuhan ekonomi dan adanya potensi lebih dari 100 juta masyarakat menjadi masyarakat kelas menengah.

Dia mengatakan, perjuangan menaiki tangga pertama menuju kesejahteraan ekonomi adalah sebuah tantangan tersendiri dan kejadian tak terduga dapat menghapuskan mimpi mereka. Namun, sudah ada asuransi mikro, asuransi yang menyediakan perlindungan komprehensif yang terjangkau bagi mereka yang membutuhkan.

Asuransi mikro yang dikeluarkan AIG Indonesia sendiri sudah diluncurkan sejak 2007. Produk itu memberikan perlindungan masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi kejadian tak terduga, seperti kecelakaan dan sakit, walau diharapkan masyarakat terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan.

“Asuransi mikro bukan hanyalah credit life, namun merupakan sebuah perlindungan yang dapat memberikan solusi keuangan serta memiliki manfaat perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia”, kata Bike.

AIG Asuransi Mikro sendiri ditawarkan dengan premi mulai dari Rp100 ribu per tahun atau setara dengan Rp8.500 per bulan. Produk tersebut memiliki perlindungan yang komprehensif seperti rawat inap hingga Rp100 ribu per hari, pembedahan hingga Rp1 juta per tahun dan juga santunan kematian akibat kecelakaan dan sakit. (gam/beth)

PARLEMENTARIA

Pemerintah Diminta Pulihkan Makro Ekonomi JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per 30 September 2013 mengalami peningkatan ke kisaran USD95,6 miliar. Hal ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah. Untuk itu, dunia perbankan mendorong pemerintah Indonesia segera memulihkan kondisi ekonomi dalam negeri. Demikian disampaikan Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto di Jakarta, Selasa (8/10).

Saat ini kata dia merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengembalikan cadev ke level US$ 100 miliar. “Tentunya ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengembalikan kondisi ekonomi.

Saya kira cadev kita bisa mendekat ke level US$ 98 miliar-US$ 99 miliar di akhir tahun. Itu sudah bagus,” jelas Ryan.

Menurutnya, jika pemerintah dapat meningkatkan cadev Indone-

sia ke angka tersebut maka pelaku usaha dan investor asing akan memandang pemerintah mampu menjaga kebutuhan impor dalam negeri dan kewajiban membayar utang luar negeri selama enam bulan kedepan.

“Jadi itu bisa mencerminkan cadev kita sangat sehat. Tentu pemerintah harus bisa menjaga kondisi ekonomi seperti ini untuk dapat membawa cadev melewati US$ 100 miliar,” sambungnya.

Ryan menambahkan ada dua faktor yang dapat mendukung peningkatan cadev Indonesia sampai akhir tahun. Pertama adalah kondisi ekspor yang mengalami kenaikan dan impor yang turun. Bisa juga ekspor naik dan impor tetap di level yang seperti sekarang ini. “Kita berharap ekspor kita naik dan impor turun.

Jadi itu sudah pasti akan meningkatkan cadev kita,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, ada dua sentimen yang

dapat mengangkat nilai tukar Rupiah yakni kenaikan cadangan devisa dan menurunnya defisit neraca dagang Indonesia. “Badan Pusat Statistik (BPS) sudah terbitkan indikator penting, menyangkut defisit neraca dagang yang saat ini menurun,” kata dia dalam konferensi pers APEC di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10).

“BPS mencatat, kita dalam perdagangan tidak hanya dalam nonmigas, tapi migas kita alami surplus, dan ini akan kita pertahankan. Sebagaimana diketahui salah satu hal concern pemerintah adalah mengurangi defisit neraca perdagangan, karena akan memberikan sentimen postiif pada Rupiah dan pasar keuangan,” tambah dia.

Hatta menjelaskan, sentimen lainnya yakni pengumuman BI akan cadangan devisa yang naik ke USD95 miliar. Menurutnya, hal ini tentu baik untuk perkembangan ekonomi, dan memberikan sentimen positif.

“Tapi Quantitative Easing (QE) di

Amerika Serikat (AS) masih membuat pelaku pasar masih wait and see. Tapi pemerintah dalam hal ini BI, terus melakukan upaya-upaya agar ekonomi berjalan dengan baik, makro kita berjalan dengan baik, dan sektor riil berjalan dengan baik,” jelas dia.

Meski demikian, dia mengungkapkan Pemerintah harus terus mengupayakan agar outlook ke depan pertumbuhan tetap terjaga.

“Pertumbuhan ekonomi tetap kita jaga di angka realistis, agar tidak ada penganggunran dan meningkatnya angka kemiskinan,” tukas dia 5 Bulan Impor Bank sentral mencatat jumlah cadangan devisa pada akhir September 2013 tercatat sebesar US$95,7 miliar, meningkat dari posisi pada akhir Agustus 2013 sebesar US$93,0 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. “Jika

hanya dibandingkan dengan impor, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan 5,4 bulan impor,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A. Johansyah di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut dia, kenaikan jumlah cadangan devisa tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah penguatan bauran kebijakan bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan.

Keyakinan pasar valuta asing domestik semakin kuat dengan penawaran dan permintaan valas yang semakin aktif dan berimbang dalam membentuk pergerakan nilai tukar rupiah. “Selain itu, kenaikan cadangan devisa didukung oleh langkah Pemerintah menerbitkan obligasi syariah negara dalam valuta asing sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit fiskal,” pungkas dia. (gam/abd)

NASIONAL

3

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216 | TAHUN II

JELANG PEMILU 2014

MoU KPU-Lamsaneg Berimplikasi Buruk JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakhiri kerja sama (MoU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam mengamankan hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Pasalnya, kerja sama tersebut berimplikasi buruk dan panjang bagi Pemilu 2014 dan demokrasi di Indonesia.

ant/fathulrahman

ISTIGHASAH. Gubernur Banten Atut Chosiyah (kanan) tampil di hadapan publik saat mengikuti istigosah keluarga bersama Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah yang juga adik Atut (tengah) dan anggota DPRD Serang Ade Choirunnisa (menantu, kiri) di Jalan Bayangkara Serang, Banten, Senin (7/10).

Ratu Atut Semakin Akut Diduga Kuat Terkait Pencucian Uang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menelusuri dugaan transaksi mencurigakan maupun dugaan pencucian uang milik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani. Upaya ini dilakukan jika KPK menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“PPATK bisa saja dari hasil analisis transaksi mencurigakan, bisa saja memberikan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (8/10).

Ikhwal dugaan adanya traksaksi mencurigakan yang dilakukan keluarga Ratu Atut pertama kali dibuka Indonesian Corruption Watch (ICW).

ICW mensinyalir adanya praktik pencucian uang atau money londering yang dilakukan adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah, Tubagus Chaeri Wardhana (TCW).

Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan transaksi mencurigakan ini ber-

dasarkan temuan banyaknya mobil mewah saat KPK melakukan penggeledahan di rumah TCW dan Airin. “TCW bukan sosok pengusaha yang besar, atau memiliki perusahaan yang besar, istrinya hanya seorang wali kota, jika dilihat dari hartanya tersebut, perlu ada pembuktian terbalik yang dilakukan TCW terhadap harta-hartanya yang ada selama ini,” ungkapnya.

Menurut Johan, pihaknya sejauh ini berkoordinasi dengan PPATK terkait Laporan Hasil Analisi (LHA) yang terkait dengan tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konsti-

tusi (MK). Dimana salah satu tersangka di kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak Banten adalah adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. “Kalau permintaan KPK ke PPATK itu berkaitan dengan rekening-rekening tersangka,” jelas Johan.

Lembaga superbody tersebut tengah memburu aset para tersangka, termasuk aset adik Ratu Atut yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kemungkinan KPK menjerat para tersangka, termasuk Wawan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih terbuka lebar. “Jadi yang diminta KPK adalah rekening tersangka ke PPATK,” terang Johan.

Dalam kasus suap penanganan perkara sengketa Lebak, Banten, Ratu Atut disebut-sebut ikut terlibat. Bahkan, ditengarai uang suap Rp 1 miliar untuk Ketua MK, Akil Mochtar ‘disponsori’ orang nomor wahid di wilayah Banten tersebut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan terakhir kali pada 6 Oktober 2006, Aset mencapai Rp 42 miliar. Sementara Airin memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 103,9 miliar.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, sebesar Rp 1 miliar, adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana sudah ditetapkan tersangka bersama Ketua MK, Akil Mochtar dan pengacara berinisia Susi Tur Andayani (STA).

Lima Belas Box Sementara itu, KPK menggeledah Kantor Tubagus Chaery Wardhana yang merupakan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah selama hampir 20 jam. Penyidik KPK berhasil menyita puluhan dokumen yang dikemas dalam 15 box plastik, kardus, dan beberapa tas koper. Kantor

tersebut terletak di Lantai 12, The Earth Building di Jalan Lingkar Kuningan Kavling 3-2 Nomor 1, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Penyidik KPK bergerak ke lokasi pada hari Senin (7/10) pagi sekitar pukul 08.00. Penggeledahan berlangsung tertutup tanpa terendus media selama hampir 20 jam dan selesai Selasa (8/10) dini hari. “Kemarin sore sekitar pukul 15.00 hingga hari ini pukul 01.00 dinihari, penyidik KPK mengggeledah Kantor milik tersangka TCW,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (8/10) pagi.

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka. Adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu diketahui menjadi penyuap buat Akil Mochtar terkait sengketa Pemilu Kada Lebak yang sudah diputus di Mahkamah Konstitusi. (gam/abd)

SKANDAL SUAP MK

Chairun Nisa tak aktif. “Dia sebenarnya sudah tiga tahun terakhir tak lagi aktif. Jadi, surat penonaktifan dia yang kami keluarkan Selasa ini hanya sebagai prosedur keorganisasian saja,” tandasnya.

Belum Pecat Secara terpisah, anggota Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan belum akan memecat keanggotaan Chairunnisa dari DPR. Partai Golkar kata dia masih menunggu status hukum Chairunnisa.”Soal

pemberhentian Chairunnisa itu sangat tergantung pada status yang bersangkutan, jadi kita menunggu status yang bersangkutan menjadi terpidana.Kita masih tunggu status yang bersangkutan dulu hingga jelas,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (8/10).

Lebih lanjut Bambang menyatakan Golkar menyerahkan sepenuhnya mekanisme hukum atas rekannya tersebut kepada KPK, namun belum bisa memastikan apakah divisi hukum dari Partai Golkar akan mem-

ant/asep fathulrahman

PADI TERANCAM PUSO.Petani warga Kampung Salahaur, Cibeber, Kab Lebak, Banten, berupaya menyelamatkan padi yang baru ditanam dari kekeringan dengan menyiramkan air, Minggu (6/10). Ratusan hektar sawah baik yang beririgasi teknis lebih-lebih sawah tadah hujan di daerah itu terancam puso akibat kemarau.

Ketua Dewan Syuro PKS Mangkir Panggilan KPK

JAKARTA - Pengacara politisi Partai Golkar, Chairun Nisa, Farid Hasbi mengaku bahwa kliennya sedang bernasib apes saat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mochtar.

Pasalnya, Chairun hanya membantu menghubungkan Akil Mochtar dengan pengusaha Cornelis Nalau dan calon bupati Gunung Mas Hambit Bintih. tertangkap tangan KPK ketika dia membantu untuk menghubungkan Cornelis dan Hambit dengan Akil.

Farid mengungkapkan bahwa kebetulan saja kliennya kenal dengan Akil.

Hubungan Chairun Nisa, lanjutnya, hanya pertemanan biasa. Chairun Nisa mengenal Akil karena hakim konstitusi itu dulunya sama-sama politikus Partai Golkar. “Iya dia apes, terjebaklah gitu,” kata Farid.

Setelah tertimpa kasus ini, jabatan Chairun Nisa di Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bendahara pun dicopot terhitung Selasa (8/10). Ketua MUI Hamidan mengatakan, penonaktifan Chairun Nisa tersebut dilakukan agar MUI tak lagi dipautkan dengan kasus suap yang kini menjadi berita menghebohkan tersebut.

Sebenarnya, lanjut Hamidan, Chairun Nisa sudah sejak lama tak lagi aktif dalam berbagai rapat maupun kegiatan MUI. Sejak tiga tahun ke belakang, persisnya pertengahan 2011,

dari karakter organisasinya, Lemsaneg bakal patuh kepada atasannya yaitu presiden. Kenyataannya Presiden saat ini merupakan ketua umum partai politik yang bakal bertarung di pemilu mendatang. “Jadi kalau ada yang menyatakan di tangan Lemsaneg data pasti akan aman, memang pasti aman.

Tetapi pertanyaannya, aman untuk siapa,” ujarnya.

Disebutkan, implikasi dari MoU ini adalah hilangnya independesi KPU karena membiarkan dirinya diintervensi. Akibatnya keinginan untuk menciptakan Pemilu 2014 yang jujur dan adil tidak pernah akan terwujud.

“Proses demokratisasi yg dengan susah payah dibangun di negeri ini akan kembali rusak oleh pemilu yang tidak jurdil,” pungkasnya.

Penolakan terhadap MoU KPU-Lamsaneg juga disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut dia, MoU itu harus ditolak karena dibuat sepihak oleh KPU tanpa berkonsultasi kepada DPR. “Seharusnya, untuk hal penting seperti ini, KPU berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR dan mendengar masukan dari berbagai pihak,” ujarnya. (gam/aji)

KASUS SUAP IMPOR DAGING

Pengacara: Chairun Nisa Apes

“Dia tidak menerima apa pun, tidak ada perjanjian apa pun untuk menerima fee apa pun,” kata pengacara Chairun Nisa, Farid di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10).

Chairun Nisa sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait kepengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Politikus Partai Golkar ini diduga bersama-sama Akil Mochtar menerima suap dari Cornelis dan Hambit.

KPK juga menetapkan Akil, Cornelis, dan Hambit sebagai tersangka dalam kasus ini.

Menurut Farid, uang Rp 3 miliar yang disita penyidik KPK saat operasi tangkap tangan di rumah Akil beberapa waktu lalu berasal dari Hambit yang dibawa oleh Cornelis.

“Dari HB (Hambit) dibawa ke CN (Cornelis),” ujarnya.

Uang tersebut, menurut Farid, belum sampai ke tangan Akil. Dia juga mengatakan kalau Chairun Nisa saat itu hanya sedang apes karena

“Sesuai struktur dan fungsinya, keberadaan Lemsaneg tidak dirancang untuk tugas pengamanan penghitungan suara pemilu.

Kita berharap DPR bisa mendesak KPU mengakhiri kerja sama itu,” katanya di Jakarta, Selasa (8/10).

Seperti diberitakan, KPU KPU telah menandatangani MoU dengan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu. Dalam MoU tersebut, Lemsaneg berperan untuk pengamanan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya melakukan penjagaan dari sisi teknologi (IT).

Hugo mengakui, dilihat dari aspek pengetahuan dan keilmuannya dalam sektor IT dan persandian, Lemsaneg bisa digunakan untuk kepentingan Pemilu. Namun dilihat dari aspek pengamanan data, apabila KPU menyerahkan tugas ini pada Lemsaneg, maka KPU akan kehilangan otoritas baik secara struktural maupun fungsional. “Data penghitungan suara by system akan berada di bawah kontrol Lemsaneg sementara KPU akan kehilangan kesempatan untuk secara substantif mengontrol proses penghitungan suara,” ungkapnya.

Di samping itu, dilihat

bantu Chairunnisa dalam menjalani proses hukum.

Hal itu disebabkan karena penangkapan Chairunnisa tidak ada hubungannya dengan urusan partai. “Terkait dengan Chairunnisa, yang bersangkutan tentu karena hadir di tempat penangkapan Akil tidak dalam kepentingan partai karena dia mendampingi incumbent dari partai yang didukung oleh PDI P sementara Golkar sendiri kalah kan, sehingga tidak ada urusan dengan partai,” jelas Bambang. (gam/aji)

JAKARTA- Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

“Belum ada informasi yang sampai di Divisi Hubungan Masyarakat KPK sampai pukul 15.00 WIB. Jika tidak datang, KPK akan memanggil ulang,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Selain Hilmi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan anak Hilmi, Ridwan Hakim, sebagai saksi untuk tersangka Maria Elizabeth Liman dalam kasus yang sama.

Namun, baik Hilmi ataupun Ridwan, hingga pukul 19.30 WIB, tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan tidak memberikan keterangan apapun kepada KPK. Hilmi sebelumnya sudah tiga kali diperiksa di KPK pada Mei lalu terkait dengan pertemuannya dengan tersangka lain kasus ini, yaitu mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, bersama dengan Menteri Pertanian Suswono di kediaman Hilmi di Lembang, Jawa Barat.

Nama Hilmi juga disebut-sebut dalam rekaman

pembicaraan antara Ridwan Hakim dan Fathanah dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

Fathanah ingin memastikan apakah Engkong (Hilmi) sudah menerima uang sebesar Rp40 miliar. Namun Ridwan mengaku tidak mengetahui maksud uang tersebut.

Ridwan juga diketahui pergi ke Kuala Lumpur pada Januari 2013 untuk bertemu dengan Fathanah dan perantara Elda Devianne Adiningrat untuk membicarakan data penambahan kuota impor daging sapi yang diserahkan ke Maria Elizabeth Liman dan kesalahpahaman terkait Maria Elizabeth Liman dan Ridwan Hakim terkait tunggakan proyek-proyek sebelumnya.

Hilmi Aminuddin dan Ridwan Hakim diketahui memiliki peternakan sapi seluas 4 hektare di daerah Cibodas, Jawa Barat, terdapat sekitar 1.000 ekor sapi.

Elizabeth adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama yang menjadi pemberi suap kepada Luthfi Hasan Ishaaq.

Elizabeth Liman diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. (ant/mam/beth)

4

LINTAS JATIM

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216 | TAHUN II

PAW

Sekretaris FPKB Bantah Persulit Gus Naim SURABAYA - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur membantah telah mempersulit Ketua FPKB Naim Ridwan (Gus Naim) menggantikan Musyafak Rouf sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dengan tidak berkenan menandatangani surat permohonan.

"Pada Sabtu (5/10) lalu, Gus Naim sempat SMS (pesan singkat) saya untuk ikut rapat fraksi pada Senin (7/10) dengan keterangan agenda penting," kata Mazlan di Surabaya, Selasa (8/10).

Mendapati SMS trsebut, Mazlan sempat membalas bahwa pada Senin (7/10) tidak bisa ikut rapat karena jadwalnya kontrol kesehatan ke dokter. "Saya mengusulkan agar rapat ditunda pada besok harinya. Tapi saat itu, SMS saya tidak dibalas," katanya.

Namun berita yang berkembang seolah-olah memposisikan dirinya sebagai pihak yang bersalah karena tidak berkenan menandatangani surat permohonan dari fraksi menindaklanjuti surat dari DPP PKB yang menempatkan Gus Naim sebagai calon wakil ketua DPRD Surabaya.

"Itu undangan dari Gus Naim saya terima Sabtu sore dan saya tidak diberi info agenda rapatnya," katanya.

Selama ini, lanjut dia, pihaknya jarang berkomunikasi tentang rapat yang mau diadakan. "Hari Sabtu lalu saya masih sehat, tapi pada Senin gigi saya sakit sehingga harus ke dokter," katanya.

Sata ditanya, apakah pihaknya menyayangkan soal pelantikan itu menyusul dalam rapat pleno DPC PKB Surabaya waktu lalu dirinya meraih skor tertinggi dalam seleksi pengganti musyafak, Mazlan mngatakan tidak pernah. "Silahkan rapat membahas itu yang penting saya sudah konfirmasi kalau saya berhalangan hadir rapat. Tapi kenapa sekrang hanya saya yang menjadi masalah," katanya.

Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin sebelumnya mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang membangkang perintah partai.

"Ya, kita tunggu laporan dulu. Jika sudah ada laporan masuk, maka malam ini juga akan kita terbitkan surat peringatan (SP) kedua untuk Mazlan. Ini sudah menyangkut integritasnya sebagai kader PKB. Seharusnya dia (Mazlan Mansyur) itu tetap patuh kepada keputusan partai karena hal ini sudah menjadi keputusan DPP PKB. Kalau dia bersikap seperti itu, ya kami anggap mbalelo atau tidak patuh," tegasnya.

Bahkan Sekretaris DPC PKB Surabaya, Hasanul Bachri menyatakan pembangkangan yang dilakukan Mazlan ini bisa membuat yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan partai. Semua masih menunggu instruksi dari DPP. "Mazlan masih memungkinkan untuk di PAW, karena batas akhirnya Pebruari 2014. Itu jika dia dipecat dari partai," katanya. (ant/dul/dik)

HAJI

Pemberangkatan JCH Embarkasi Berakhir SURABAYA - Pemberangkatan calon haji asal Embarkasi Surabaya berakhir dengan datangnya kelompok terbang 64 ke asrama haji pada Selasa (8/10) pagi.

Para calon haji itu dilepas Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur H Sudjak MAg ke Tanah Suci pada Selasa, pukul 21.00 WIB. “Kloter 64 yang berjumlah 354 orang itu datang ke asrama haji pada pukul 08.00 WIB dan pukul 21.00 WIB dilepas Kepala Kanwil Kemenag Jatim ke Bandara Juanda,” kata Sekretaris Bidang Pemberangkatan dan Penerimaan PPIH Embarkasi Surabaya H Erfan Rosuli.

Di sela-sela persiapan penerimaan Kloter 62 (Jember), 63 (Jember/Pamekasan), dan 64 (Bangkalan/ Surabaya) di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, ia menjelaskan ratusan calon haji Kloter 64 akan terbang ke Tanah Suci pada Rabu (9/10) pukul 01.40 WIB. “Sejak 10 September lalu, pemberangkatan calon haji dari Embarkasi Surabaya (Jatim, NTT, Bali) relatif lancar dengan 28.213 orang yang berangkat ke Tanah Suci dan hanya 101 orang yang gagal dan tunda berangkat,” katanya.

Didampingi staf Humas PPIH Embarkasi Surabaya Bagus Budiman, ia menjelaskan calon haji yang gagal dan tunda berangkat itu sebenarnya mencapai 147 orang,

namun tercatat 46 orang berangkat dengan kloter berikutnya, sehingga hanya 101 orang yang benar-benar gagal/tunda berangkat.

Ke-101 calon haji yang gagal dan tunda berangkat itu meliputi 26 calon haji wafat di daerah, dua calon haji wafat di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), 13 calon haji sakit di daerah, 28 calon haji sakit di AHES, dua calon haji hamil di daerah, empat calon haji (ketahuan) hamil di AHES, dan 116 calon haji tunda karena menjadi pendamping dari calon haji yang gagal/tunda berangkat.

“Hingga pemberangkatan kloter 64 yang merupakan kloter terakhir itu tercatat 339 kursi kosong yang di antaranya karena gagal dan tunda berangkat serta adanya mutasi keluar dan masuk,” katanya.

Tentang realisasi penerbangan dengan pesawat Saudi Arabian Airlines (SAA), ia mengatakan ada dua kloter yang terbang tepat waktu, 55 kloter terbang lebih cepat, dan empat kloter berangkat lambat.

“Penerbangan paling cepat mencapai 47 menit dari jadwal yakni Kloter 42 (Probolinggo, sedangkan penerbangan paling lambat mencapai 28 menit dari jadwal yakni Kloter 18 (Jombang),” katanya. (ant/ edy/dik)

ant/ari bowo sucipto

PAMERAN SENI KRIYA. Seorang pengunjung melihat patung dari kayu berjudul "Harapan" karya pematung Dedi Shofianto dalam Pameran Seni Kriya di Gedung Sasana Budaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (8/10). Pameran yang berlangsung selama empat hari tersebut menampilkan 50 karya patung dan seni kriya dari berbagai daerah.

Pemkab Wajib Uji Kelayakan SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (feasibility study) secara komprehensif sebelum pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Pantai Selatan.

“Membangun pelabuhan, apalagi pelabuhan internasional, tidak sama dengan membangun hotel,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat PT Pelindo III, Edi Priyanto, di Surabaya, Selasa (8/10).

Edi menjelaskan, Indonesia saat ini dinilai masih kekurangan pelabuhan, padahal adanya pelabuhan guna menekan biaya logistik nasional, gerbang perekonomian daerah, perwujudan wawasan nusantara dan kedaulatan negara, serta tempat kegiatan alih moda transportasi laut

dan darat.

“Wilayah Selatan Jawa, merupakan potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis kelautan. Sayangnya, wilayah Pantai Selatan tidak selandai dengan wilayah Pantai Utara sehingga menyulitkan kegiatan pelabuhan”, jelasnya.

Menurut Edi, berhadapan langsung dengan perairan Samudera Indonesia, ada dua hal mutlak yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan studi kelayakan pelabuhuan. Pertama, pemec-

ah gelombang (break water) harus didesain sebagus mungkin agar mampu mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, mencegah pendangkalan di kolam pelabuhan, serta menjinakkan gelombang di pelabuhan agar kapal dapat merapat dengan mudah dan cepat. “Desain pemecah gelombang pun harus memperhatikan potensi kebencanaan, terutama gempa dan tsunami. Selain itu, harus ada pembangunan akses darat yang terkoneksi dengan kawasan industri atau interland,” jelasnya.

Akan tetapi, ujar Edi, bukan berarti di wilayah selatan tidak bisa dibangun pelabuhan. Dalam hal ini, pelabuhan yang bisa segera direalisasikan adalah pelabuhan berskala lokal dan regional.

“Hingga kini PT Pelindo III

baru memiliki satu pelabuhan berskala internasional, yaitu Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, Jawa Tengah. Secara teknis, posisi pelabuhan ini terlindungi pemecah ombak alami yakni Pulau Nusakambangan,” paparnya.

Lebih lanjut Edi mengatakan, membangun pelabuhan membutuhkan biaya pemeliharaan (maintenance) yang besar. Artinya, jangan sampai pelabuhan yang sudah terlanjur dibangun pada akhirnya akan terbengkalai. "Kalau mangkrak yang rugi rakyat juga, dan itu bisa jadi masalah hukum yang serius,” tambah Edi. Edi menuturkan, pengembangkan wilayah selatan menjadi Zona Perdagangan Terpadu (ZPT) berbasis kelautan ini. Dalam hal ini, lahan seluas 15 ribu hektare di Pantai Sendangbiru dan Pantai

Tamban di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan sudah disiapkan untuk mewujudkan Pelabuhan bertaraf internasional. “Konsep pengembangan ZPT mirip dengan zona perdagangan bebas Batam,” terangnya.

Seperti diketahui, imbauan melakukan studi kelayakan ini berdasarkan wacana Bupati Malang Rendra Kresna yang akan membangun Pelabuhan bertaraf internasional. Tentunya, dalam hal ini, ZPT harus melibatkan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan. Sebab, tidak mungkin pemerintah daerah yang membiayai sendiri pembangunan ZPT karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang tahun ini hanya Rp 2,5 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 60 persen dipakai untuk gaji pegawai. (ara)

SENGKETA PEMILUKADA

Mendagri Mengusulkan Selesaikan Pemilukada di MA PEMAPARAN MATERI. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pemaparan materi dalam acara rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) di Shangrila Hotel Surabaya, Selasa (8/9). ara/koran madura

SURABAYA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan agar sengketa Pemilukada cukup diselesaikan di Pengadilan Tinggi (PT) untuk kabupaten/ kota dan provinsi di tingkatan Mahkamah Agung. Ini menyusul banyaknya sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

"Mengacu pada kondisi saat ini kita mewacanakan untuk sengketa di tingkat kabupaten/Kota sebaiknya diseleseikan di Pengadilan Tinggi dan untuk sengketa pemiluda tingkat provinsi diselesaikan di Mahkamah Agung," ujar Gamawan Fauzi usai menghadiri rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama

(MPU) di Shangri-la Hotel Surabaya, Selasa (8/9).

Menurut Gamawan Fauzi, wacana seperti ini sudah diusulkan oleh Kemendagri sebelum fenomena gugatan Sengketa Pemilukada terus membanjiri MK. Pihaknya akan mengajak DPR untuk menggulirkan wacana tersebut.

“Otomatis akan menghemat biaya sang calon yang bersengketa. Bayangkan, mereka harus memobilsir sejumlah saksi untuk bersaksi di persidangan MK. Belum lagi harus memberikan tempat penginapan ketika sidang sengekta tersebut berlanjut”, paparnya.

Oleh karena itu, tambah Gamawan Fauzi, perlunya revisi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Khususnya tentang Pemilukada. "Contohnya ketika sengketa di Sumba Barat Daya. Saat itu MK memerintahkan untuk membawa 154 kotak berkas. Ternyata, sampai di MK tidak dibaca. Ini khan, kasian calon menjadi beban pemilihan," tambahnya.

Terkait wacana baru itu, Gamawan mengaku pihaknya sudah membahasnya sejak bulan Januari lalu. "Sebenarnya ini menjadi tugas MK karena ada undang-undang saja. Tapi di undang-undang dasar kan tidak," tukasnya.

Sementara itu, Pengamat

Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, Dr Muhammad Ali Syafaat mengatakan wacana tersebut sangat tergantung pada kebijakan dari pembentuk undang-undangnya, yakni masuk ranah pemilihan umum atau merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Sebetulnya kedua tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski secara substansi dari pemilihan umum harus tetap dilaksanakan. Sebab sengketa pemilukada kini terlalu banyak dan menjadi mata pencaharian", ujarnya.

Namun wacana tersebut, tambah Ali Syafaat, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik bagi masyarakat yang bersinggungan langsung dengan penyelesaian sengketa pemilukada tersebut. “Dari segi biaya lebih murah tidak perlu ke Jakarta, namun akan berdampak terjadinya konflik.

Tapi semua itu tergantung dengan kedewasaan masyarakat berpolitik”, pungkasnya. (ara)

NARKOTIKA

Razia Gabungan Amankan Senpi Berbagai Jenis Narkoba SURABAYA - Garnisun tetap III (Gartap) Surabaya memimpin razia gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri dan Satpol PP. 200 personil yang terlibat, dibagi menjadi dua regu, regu pertama melakukan razia di Jl. Kenjeran, sedangkan regu kedua di Jl Demak. Razia cipta kondisi tersebut, masih terkait dengan diselenggarakannya Apec di Nusa dua bali, dengan sasaran preman-

isme, curas, Curat, Narkoba, dan anggota yang melanggar disiplin.

Razia di Jl Demak, petugas memeriksa seluruh kendaraan yang melintas tanpa terkecuali, hasilnya 15 sepeda motor ditilang dan 6 yang tidak dilengkapi surat surat dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya.

Razia Ofensif tersebut cukup banyak menarik perhatian masyarakat, kerena petu-

gas dilapangan didominasi dari Provost Garnisun dangan bersenjata lengkap, selain memeriksa surat surat sajam dan narkoba, kendaraan yang terpasang stiker TNI langsung dibuka.

Dalam razia ini, petugas berhasil menyita pil Double L, minyak tanah, dan sepucuk senpi yang disita dari seorang pengendara sepeda motor.

Senpi ditemukan di jok motor Yamaha Jupiter MX

nopol W 6019 VN yang dikendarai karyawan SPBU di Jl. Demak. Namun saat pemeriksaan, karyawan tersebut mengaku bahwa motor tersebut bukan miliknya, melainkan milik Rohman, anggota TNI yang menyuruhnya membeli nasi goreng. Petugas langsung bergerak menjemput Rohman di SPBU, saat diperiksa Rohman mengaku sebagai petugas keamanan SPBU. Petugas dari Garnisun ke-

mudian mengamankan motor dan Senpi tersebut untuk dibawa ke Kogartap." Senapan ini jenissoftgun, harus kami amankan ke markas," ujar salah satu perwira yang tidak mau disebutkan namanya.

Petugas Garnisun langsung mengamankan motor dan Senpi lalu dibawa ke Kogartap.

“Senpi yang diamankan jenis soft gun. Ini semua harus kami amankan ke markas,” tambahnya. ddy)

LINTAS JATIM

5

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216 | TAHUN II

KEBAKARAN BESAR KELIMA SURABAYA

Lima Toko di Surabaya Ludes Terbakar SURABAYA Kebakaran kembali melanda Kota Pahlawan Surabaya, sedikitnya 5 toko semi permanen dan satu mobil ludes terbakar di kawasan Jl. Sukomanunggal. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api semakin membesar akibat hembusan angin yang cukup kencang.

Kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik toko lantai dua, di kios bakled jok mobil.

Kobaran api tak hanya meluluh lantakkan bangunan 5 kios permanen, sebuah mobil yang dalam proses pengecatan juga tidak bisa di selamatkan karena terkunci di dalam kios. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu dan seng kian memudahkan penyebaran api.

Warga menduga kebakaran berasal dari konsleting

listrik toko lantai dua, di kios bakled jok mobil. “Tidak ada suara ledakan, tiba-tiba ada api besar dari lantai dua tempatnya resparasi jok mobil,” ujar warga sekitar, Sony, Selasa (08/10).

Sony menambahkan, kebakaran tersebut sempat membuat warga sekitar panik.

“Banyak tadi ibu-ibu yang teriak-teriak minta tolong, karena apinya cepat sekali besar, warga langsung mencoba memadamkan, tapi bangunan banyak yang dari kayu, jadi sulit sekali,” tambahnya.”

Sementara itu warga dibantu petugas menyelamatkan barang barang berharga agar tidak ikut terbakar.

Sementara itu, sedikitnya 9 mobil pemadam di kerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Namun petugas tidak mampu berbuat banyak karena api cepat membesar dan meludeskan bangunan.

Meski tidak sampai memakan korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Candra Oratmangun memperingatkan warga surabaya agar lebih waspada. Agar kejadian serupa tidak terulang.

“Saat ini sangat rawan kebakaran, apalagi suhu udara di Surabaya sangat panas. Karena itu kami harap warga surabaya lebih waspada,” ujarnya.

Seperti diketahui, kebakaran ini merupakan kebakaran besar kelima yang melanda Kota Surabaya di awal bulan Oktober. Sebelumnya 21 rumah Aspol Ketintang juga ludes dilalap si jago merah. Sedangkan di kawasan Songoyudan, seorang penghuni toko tewas terpanggang.(ddy)

MEMBERSIHKAN PUING. Petugas sedang membersihkan puing sisa bangunan yang terbakar di Surabaya, Selasa (8/10)

ddy/koran madura

DPRD Mendukung Penutupan Lokalisasi Dolly SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang berencana menutup lokalisasi Dolly, pasalnya program tersebut sejalan dengan program pemerintah provinsi Jawa Timur yang menutup sejumlah lokalisasi secara bertahap.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sugiri Sancoko kepada wartawan di Surabaya Selasa (8/10) kemarin mengatakan

dewan mendukung rencana tersebut sejak lama. Namun pihaknya berharap pemkot menyiapkan langkah-langkah

yang tetap untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi tersebut.

“Apabila dilakukan penutupan, pemkot harus benar melakukan penutupan secara menyeluruh baik itu dengan lingkungannya juga harus diperhatikan,” tandas Sugiri.

Menurut Sugiri, belum ditutupnya lokalisasi dolly ini, menyusul masih banyaknya problematika yang belum

Pemkot harus benar melakukan penutupan secara menyeluruh baik itu dengan lingkungannya juga harus diperhatikan,”

Sugiri Sancoko

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur

terselesaikan.

Mulai dari masalah warga yang hidupnya bergantung pada bisnis esekesek tersebut, termasuk juga nasib para Pekerja Seks Komersial (PSK) pasca 'mentas' dari lokalisasi.

“Mereka harus dibekali dengan keterampilan seperti menjahit, usaha-usaha kecil, tata boga dan lainnya. Jadi setelah mereka dipulangkan ketempat asalnya, mereka tidak kesulitan menghidupi keluarga,” ujarnya.

Upaya ini tidak hanya akan dilakukan di Surabaya melainkan di beberapa wilayah lainnya di Jawa Timur. “Upaya ini tidak hanya di Surabaya. Di sejumlah lokalisasi lainnya di Jawa Timur juga akan dilakukan hal yang sama. Pokoknya kami akan berusaha agar prostitusi di Jawa timur bisa dihilangkan sepenuhnya,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam upaya me-

nutup lokalisasi di sejumlah daerah di Jawa Timur, pemprov teah memberi bantuan modal usaha senilai Rp 3 juta. Salah satunya adalah program dinas sosial dalam pengentasan dalam pengentasan PMKS, melalui skema pembedayaan dengan memberikan pelatihan dan modal kerja bagi PSK berupa bantuan peralatan tata boga, tata rias dan menjahit agar bisa membuka usaha di kota asal mereka. (han)

KEBAKARAN ASPOL KETINTANG

Polisi Belum Menemukan Penyebab Kebakaran

MENGAMATI. Polisi sedang mengamati kondisi asrama polisi (Aspol) Ketintang Surabaya pasca terbakar kemarin.

ddy/koran madura

SURABAYA – Pasca terbakarnya rumah dinas Aspol Ketintang Jalan Ketintang Surabaya, polisi berusaha mendalami penyebab kebakaran. Lima petugas Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya diterjunkan ke lokasi terbakarnya 21 rumah di Aspol Ketintang.

Walaupun sudah mengambil beberapa benda yang diharapkan bisa memberikan petunjuk penyebab kebakaran, petugas dari Labfor tersebut belum berani menduga-duga penyebab kebakaran.

Ditemui di lokasi bekas kebakaran Aspol Ketintang, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, proses penyelidikan masih terus dilakukan.

Namun dari identifikasi yang sudah dilakukan, jumlah rumah yang terbakar di Aspol Ketintang tersebut dipastikan 21 unit.

“Berdasarkan data dari Pelayanan Markas (Yanma) Polda Jatim, rumah rumah terbakar di Blok A sebanyak 7

unit dan blok B sebanyak 14 unit. Total kerugian sementara ditaksir sebesar Rp. 3,2 miliar, “ ujar Awi. Lebih lanjut Awi menjelaskan, untuk sementara, 24 KK yang rumahnya terbakar ditampung di Masjid Aspol Ketintang. Meski begitu, mereka juga diperbolehkan untuk tinggal sementara di rumah saudaranya.

Perwira yang pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) POlda Jatim ini mengatakan, diperkirakan titik api berasal dari lantai 2 rumah nomor B-1, atas nama AKP. Abdul Rohim yang sekarang ini ditempati anaknya yang bernama Briptu Rudi.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono menyempatkan diri datang ke lokasi.

Selain meninjau langsung dapur umum untuk para pengungsi dan posko yang dibentuk untuk bantuan bagi para penghungsi, Unggung Cahyono juga melihat lang-

sung kondisi keluarga yang rumahnya hangus terbakar.

Dalam pertemuannya dengan para pengungsi itu, mantan Kakor Brimob Mabes Polri ini banyak sekali mendapat keluhan. Keluhan itu adalah masalah surat-surat penting yang ikut terbakar seperti SK pengangkatan suami, baju dinas polisi dan surat identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Ibu-ibu yang lain bahkan mengeluhkan belum adanya bantuan dari instansi terkait untuk pakaian ganti.

Kebanyakan dari ibu-ibu itu menginginkan supaya ada bantuan pakaian untuk ganti seperti daster dan selimut.

Kebanyakan dari ibu-ibu yang menghuni aspol Ketintang ini hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja.

Berdasarkan data yang dimilik Yanma Polda Jatim, para penghuni Aspol Ketintang ini paling banyak bertugas di Polrestabes Surabaya, Polres Bangkalan dan Polda Jatim. (ddy)

KORUPSI MEBEL

PENAMBANGAN

Kejari Tetapkan Dua Tersangka

Pemkab Tetap Awasi Penambang Pasir Mekanik

BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jatim, Senin malam menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan mebel bagi 162 SDN senilai Rp4,023 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) 2012.

Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Syahrul, Selasa, mengatakan bahwa dua tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi pengadaan mebel yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Kapas, KDT, dan Pimpinan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Mebel Disdik, NOV. Sesuai pengusutan, katanya, peran KDT bekerja sama dengan dua tersangka lainnya YS dan AT yang mengumpulkan kepala sekolah SDN penerima mebel.

"Tersangka NOV ditetapkan sebagai tersangka karena yang bertanggung jawab dalam pengadaan mebel," ka-

BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jatim, tetap melakukan pengawasan penambang pasir secara mekanik yang beroperasi di Bengawan Solo di wilayahnya, agar tidak terus bertambah karena penambangan pasir secara mekanik merupakan pelanggaran.

"Pengawasan terhadap penambang pasir mekanik di Bengawan Solo tetap kita lakukan termasuk operasi penertiban," tegas Kasi Penyidik dan Penindakkan Satpol PP Pemkab Bojonegoro Yappy Rahmat, Selasa (8/10).

Ia menjelaskan penambang pasir mekanik di Bengawan Solo melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. "Tapi proses hukum pelanggaran yang dilakukan penambang pasir mekanik di-

tanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memintai keterangan 30 kepala SDN, 28 Kepala UPTD dan enam pejabat di Disdik dalam kasus korupsi pengadaan mebel.

"Sesuai hasil pengusutan yang kami lakukan, kerugian negara dalam kasus pengadaan mebel mencapai Rp2,3 miliar," jelasnya.

Mengenai tersangka YS dan AT, menurut dia, berperan sebagai pemesan mebel ke CV Kreasi Rapi dan mendatangi SDN untuk mengambil uang dan menyiapkan dokumen.

Di pihak lain, katanya, pemilik CV Kreasi Rapi BH yang menandatangani proses pencairan dana pengadaan mebel senilai Rp 4,023 miliar.

"Dana pengadaan mebel bisa dicairkan karena BH membuat laporan fiktif," tandasnya.

Padahal, katanya, seba-

nyak 162 SDN penerima mebel, ada sebagian SDN yang menerima mebel, bahkan ada SDN yang sama sekali belum menerima mebel.

Ia menambahkan dua tersangka dititipkan di Lapas Bojonegoro, sedangkan tersangka YS, AT dan BH dititipkan di Lapas Medaeng, Sidoarjo.

Mengenai jumlah kerugian, Nusirwan menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus pengadaan mebel bagi 162 SDN sebesar Rp 2,3 miliar dari DAK 2012 kecil kemungkinan bisa kembali.

Meski demikian, katanya, Kejari mengamankan sebuah mobil merek Honda Jazz dengan Nopol. N 1385 CM dari Yayan Sunarya dan sebuah mobil colt tepak dengan Nopol S 8000 DT dari Budi Haryono yang diduga pembeliannya berasal dari uang korupsi.

"Kami masih terus melakukan pendalaman kemungkinan ada tersangka lain," ujarnya. (ant/gus/dik)

lakukan polisi," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan polisi telah dua kali melakukan operasi penertiban penambang pasir mekanik Bengawan Solo di Kecamatan Trucuk dan Malo selama musim kemarau ini.

Di dua lokasi itu, katanya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan mekanik yang dimanfaatkan para penambang tanpa tersangka.

"Semua peralatan penambang pasir mekanik yang disita kita titipkan di Polsek Malo dan Trucuk untuk pengusutan lebih lanjut," jelasnya.

Sementara itu, pantauan wartawan, penambang pasir mekanik Bengawan Solo masih beroperasi di sejumlah lokasi, di antaranya, di Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, di Kecamatan Malo, dan Desa Campurejo, Ke-

Semua peralatan penambang pasir mekanik yang disita kita titipkan di Polsek Malo dan Trucuk untuk pengusutan lebih lanjut,”

Yappy Rahmat

Kasi Penyidik dan Penindakkan Satpol PP Pemkab Bojonegoro camatan Kota.

Di lokasi setempat, selain ada penambang pasir mekanik juga ada sejumlah penambang pasir tradisional berperahu yang mengambil pasir dengan cara menyelam.

Penambang pasir tradisional di Desa Campurejo, Kecamatan Kota, mengambil pasir Bengawan Solo yang lokasinya hanya berjarak ratusan meter dari jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Bojonegoro ke arah Jatirogo, Tuban.

"Jumlah penambang pasir mekanik di utara Bengawan Solo di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Tuban, sudah jauh berkurang karena adanya operasi yang digelar pemkab," kata seorang warga Desa Banjarjo, Kecamatan Kota, Gatot.

Menurut dia, warga di desanya sangat tidak setuju dengan penambang pasir mekanik, tapi tidak bisa berbuat banyak karena lokasinya di utara Bengawan Solo.

"Apalagi warga di desa kami rata-rata juga kenal dengan para penambang pasir mekanik, sehingga hanya bisa mengeluh tanpa bisa melarang," ujarnya. (ant/gus/dik)

6

PROBOLINGGO

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216| TAHUN II

PEDAGANG KAKI LIMA

PKL Liar Segera Ditertibkan PROBOLINGGO - Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Probolinggo akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) liar yang menjajakan dagangannya di bahu dan badan jalan. Keberadaan pedagang di lokasi tersebut menjadi salah satu faktor pengganggu keindahan kota.

Untuk menjaga penataan kota agar terlihat bersih, Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang ada di Kota Probolinggo rencananya akan dilakukan penertiban. Pernyataan ini disampaikan Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Alif kepada wartawan, Selasa (8/10).

“Semua PKL liar yang tidak terdata dalam paguyuban akan dilakukan penertiban. Terutama PKL yang berasal dari luar kota,” tandasnya.

Untuk melakukan penertiban itu, kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan petugas Sat Pol PP. “Kita tetap akan melibatkan petugas Sat Pol PP, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban itu petugas,” katanya.

Alif menjelaskan, jumlah PKL yang ada di Kota Probolinggo kurang lebih 3000 PKL. Dari angka itu, keberadaan PKL tersebar dimana-mana. Mulai dari jalan dr.

Sutomo, pasar Minggu dan alun-alun Kota Probolinggo.

“PKL sangat terbantu sekali dengan adanya pasar Minggu yang diadakan setiap hari Minggu di alun-alun,” imbuhnya.

Agar keberadaan PKL terlihat tertib, paguyuban akan terus melakukan pembinaan.

Pembinaan itu dilakukan de-

ngan mengajak kerjasama satker yang membidangi.

“Paguyuban akan terus melakukan pembinaan nantinya,” timpal Alif.

Bahkan, beberapa waktu lalu, paguyuban PKL mengajak kerjasama dengan Dinkes Kota Probolinggo untuk memberikan sosialisasi bagaimana PKL menjual produk makanannya yang sehat. “Itu sudah kita lakukan,” katanya.

Dia menambahkan, keberadaan PKL tidak selalu terkesan kumuh seperti apa yang dinilai oleh masyarakat.

Namun PKL juga ikut serta andil dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti, PKL juga turut andil membantu pemerintah dalam meraih penghargaan Adipura yang diperoleh Pemkot Probolinggo.(ugi).

KEAMANAN PROTES PENYEDOTAN PASIR LAUT. Sejumlah aktifis pecinta lingkungan yang tergabung pada Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) berunjukrasa memprotes penyedotan pasir laut di pesisir Utara Serang, Banten, Selasa (8/10). Penyedotan pasir laut dinilai pengunjukrasa merusak habitat ikan hingga merugikan para nelayan di sepanjang pesisir Kabupaten Serang.

Polisi Memeriksa Anggota DPR dari Partai Hanura PROBOLINGGO- Salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Husnan Taufik Dari partai Hanura, tersandung masalah. Husnan dilaporkan, karena dugaan telah melakukan upaya penipuan dan penggelapan kepada salah satu warga desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Proboinggo, yakni masalah sewa sebidang tanah.

Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Heri Mulyoto, melalui penyedik Briptu Hindra Zena mengatakan, penyidikan terhadap terlapor Husnan Taufik Senin (7/10) kemarin sudah kami panggil untuk dimintai keterangan soal adanya laporan dugaan penggelapan dan penipuan kepada salah satu warga. “Proses penyidikan oleh polres tersebut dilaksanakan sesuai dengan surat persetujuan atas penyidikan tersebut kepada terlapor oleh Gubernur Jatim dengan nomor surat : 814/17939/013/2013,” terangnya kepada wartawan, Selasa (8/10).

Briptu Hindra Zena, meny-

ampaikan, laporan terhadap Husnan Taufik atas kasus tersebut yakni oleh Burhama salag satu warga Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Proboinggo.

Karena korban merasa dirugikan atas pengerjaan sewa tanah.

Menurut keterangan korban Husnan perah melakukan peminjaman uang dengan di berikan jaminan pengarapan sawah oleh Husnan. Namun ditengah perjalanan pengarapan sawah yang dijaminkan tersebut , korban tidak diperbolehkan lagi menggarap ta oleh salah seorang warga, dengan alasan tanah tersebut akan digarap oleh dia.“Korban

melaporkan perkara tersbut kepada pihak polres, karena dia meras dirugikan atas persoalan tersebut denga nomina uang Rp 30 juta,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, perkara ini pihak polres masih melakukan tahap penyidikan, untuk mendalami perkara tersebut, dengan memanggil terlapor, saksi untuk dimintai keterangan masalh ini.“Kasus ini kami akan terus melakukan upaya pendalaman perkara.

Kemarin Husnan Taufik sudah menghadiri saat dilakukan pemeriksaan tahap pertama oleh polres,” papar Briptu Hindra Zena.

Lebih lanjut Briptu Hindara Zena mengungkapkan, perbuatan upaya penipuan dan penggelapan tersebut melanggar KUHP nomor 372 dan 378 , dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, Ketua, DPC Partai Hanura Kabupaten Probolinggo, Kasiono, terkait masalah Husnan Taufik selaku kader dari partainya, pihaknya masih akan mendalami per-

SALURAN AIR

Saluran Air Pipa Pulau Gili Kembali Normal PROBOLINGGO - Warga Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo kini mulai lega dan tersenyum, terkait macetnya pipa saluran air dalam laut. Sebab pipa saluran air yang menuju ke pulau itu akhirnya bisa terselesaikan.

Menurut Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono, persoalan matinya saluran PDAM bawah laut ke pulau GiliKetapang, beberapa waktu lalau sudah selesai diperbaiki, sehingga aliran air PDAM sudah kembali normal karena saluran pipaya sudah tidak

ada masalah lagi. “Petugas PDAM, sudah melakukan perbaikan saluran air ke pulau tersebut,” katanya kepada wartawan, Selasa (8/10).

Bambang Lasmono, mengungkapkan bahwasannya pihak PDAM sudah melakukan perbaikan pipa yang diduga terpelintir. Apalagi situasi dan kondisi gelombang air laut sudah normal.

Akhirnya, proses perbaikan sangat mudah dilakukan.

“Yang pasti, penyambungan pipa tersebut harus melihat kondisi laut. Sebab pipanya berada didasar laut,

dan alhmdulillah kendala di wilayah pulau Gili Ketapang sudah bisa teratasi dengan baik, ”tandasnya.

Bahkan pelanggan PDAM di pulau Gili Ketapang, lanjut dia, terdata sebanyak 2000 pelanggan dari total penduduk 6000 jiwa. Yang pada akhirnya pelanggan dari PDAM itu bisa mengambil air bersih dirumahnya lagi tanpa harus mengabil ke tempat lain.”Saya berharap, dengan selesainya perbaikan pipa air bawah laut ini, masyarakat bisa menggunakannya dengan baik,”pungkas Bambang Lasmono.(fud).

PENGERINGAN SUNGAI. Sejumlah warga mencari ikan di sungai Seng usai dikeringkan di Desa Sidapurna, Tegal, Jateng. Tradisi dibukanya pintu air sungai Seng satu tahun sekali untuk mengairi saluran air yang mengalami kekeringan dan membersihkan sampah sungai tersebut dimanfaatkan warga setempat mencari ikan seperti gabus, lele dan sepat untuk kebutuhan konsumsi mereka.

masalah tersebut.“Kami akan lakukan pemantauwan atas kasus tersebut. Sejauh mana persolan yang dilakuka oleh Husnan Taufik,”katanya.

Menurutnya, jika perkara tersebut sudah jelas dari hasil penyidikan dan Husnan dinyatakan bersalah atas perkara tersebut. Maka Partai Hanura akan memberikan sanksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggara rumah Tangga. “Karena perbuatan tersebut sudah melanggar aturan partai,” ucap Kasiono.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Badawi, mengatakan, soal pemeriksaan tersebut pihaknya tidak punya kewenangan apapun. Karena itu merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. “Kami tidak akan menghalanghalangi masalah tersebut,” katanya singkat.

Semetara itu, Husnan Taufik masih belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan atas perkara ini.(fud)

Satlantas Pasang CCTV di Titik Rawan PROBOLINGGO - Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di jalan raya, Satlantas Polres Kabupaten Probolinggo berencana akan melakukan pemasangan alat kamera CCTV. Hal ini disampaikan Kaur Reg Ident (KRI) Samsat, Iptu Mala Darlius saat mendampingi Kasat Lantas, AKP Warih Hutomo.”Rencananya memang begitu,” katanya kepada wartawan, Selasa (8/10).

Menurut dia, pemasangan alat tehnologi canggih berupa CCTV tersebut, rencanananya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan dengan aksi kejahatan.

Seperti perampasan motor, tabrak lari dan lain sebagainya.

Hanya saja, Iptu Mala tidak menjelaskan daerah mana saja di Kabupaten

Probolingo yang dianggap rawan. “Pokoknya semua jalan yang dianggap rawan bisa dilakuan pemasangan alat itu,” imbuhnya.

Menurutnya, alat kamera CCTV tersebut bukan seperti CCTV yang hanya satu fokus.

Namun bisa melakukan monitor secara global. “Ini tentunya biayanya sangat mahal sekali,” katan Iptu Mala .

Lalu kapan alat kamera CCTV itu akan dilakukan pemasangan? “Ini masih sebatas rencana. Karena untuk melakukan pemasangan alat itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, diperlukan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain,” tandasnya.

Mala berharap dengan adanya rencana tersebut, ada pihak lain yang mau mengajak kerjasama dengan Satlantas. “Karena dengan menggunakan alat itu, kita bisa melakuan deteksi pelaku kejahatan di jalan raya. Ini juga demi kepentingan keselamatan masyarakat juga,” pungkasnya.(ugi).

JALAN RUSAK

Akses Jalan Candi Cabung Rusak PROBOLINGGO - Akses jalan aspal candi Jabung, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo kini mulai rusak.

Bahkan, kondisi jalan aspalnya kini sudah banyak yang berlubang.

Melihat kondisi itu, banyak pengendara motor yang mengeluh akibat rusaknya jalan aspal tersebut. Apalagi, jalan aspal itu menuju ke kawasan salah satu obyek wisata satu-satunya milik Pemkab Probolinggo.

“Jalan aspal menuju obyek wisata candi Jabung itu sudah lama rusak,” ujar seorang warga setempat, Miskan kepada wartawan, Selasa (8/10).

Melihat rusaknya jalan aspal menuju candi Jabung itu, warga setempat berharap agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan tambal sulam. “Kalau hari libur banyak pengunjung yang datang kesini,” terang warga lainnya, Ny. Romla.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kabupaten Probolinggo, Anggit saat dikonfirmasi di kantornya sedang tidak ada ditempat. Menurut salah seorang stafnya, ia sedang ada kegiatan di luar. “Pak Anggit masih ada kegiatan di luar,” kata staf itu yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.(ugi)

PASAR SAPI

Belandang Sapi Lokal Luar Daerah Masuk Probolinggo PROBOLINGGO Mendekati Idul Adha, harga sapi lokal masih tetap tinggi.

Namun, anehnya beberapa pasar sapi di wilayah Kabupaten Probolinggo tetap menjadi incaran para belandang di luar daerah.

Salah satunya, Maryono (47) belandang sapi asal Kelurahan Pelem , Kecamatan Gabus , Kabupaten Purwodadi Jawa Tengah. Ia mengaku, sejak Mei 2013 sudah terjun kepasar-pasar sapi di wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni pasar sapi Besuk, Maron, Pakuniran, Kotanyar, dan Banyuanyar.

Tak hanya diwilayah Kabupaten Probolinggo, Maryono juga masuk di pasar sapi Wonoasih Kota Probolinggo.”Di Jawa Tengah harga sapi lokal lebih tinggi daripada di wilayah Probolinggo.

Selisih harganya mencapai Rp 300.000 – Rp 400.000 per ekornya, yakni kisarannya 9,5 – 10,5 juta. Saya putuskan untuk mencoba berbisnis sapi lokal di Probolinggo, ” tuturya kepada wartawan, Selasa (8/10).

Menurutnya, setiap harinya mendapatkan 5-7 ekor sapi lokal dari usia sapi muda dan sapi yang sudah beranak,”Saya memang sengaja menyediakan empat truck untuk empat pasar di Probolinggo. Setiap pasar disediakan satu unit

truck. Dalam jangka seminggu bisa membawa sapi lokal dari Probolinggo ke Jawa Tengah sebanyak 20-28 ekor,”ucap Maryono.

Sementara, salah satu belandang sapi lokal asal Desa Besuk, Kecamatan Besuk, Zubaidi, mengatakan harga

sapi yang masih tinggi didapat dari masyarakat. Meskipun mendekati Idul Adha, pembeliannya sudah mulai sedikit berkurang.

Diperkirakan 40 persen dibeli belandang luar daerah, dan 60 persen dibeli sesama belandang yang langsung di-

jual kerumah para warga terdekatnya. “Bagi kami, merasa ada keuntungan, sebab, biasanya kami menunggu waktu untuk menjual sapi. Dengan kedatangan belandang luar daerah, sapi kami terjual meski dengan hasil yang nipis,” pungkasnya.(hud).

OPINI

Gejala Pemalsuan Ijazah

salam songkem

Wibawa Negara

S

etidaknya, dalam lima tahun terakhir ini wibawa negara terjerembab. Yang menjadi penyebab antara lain karena penegakan hukum yang gagal, pemerataan ekonomi yang tidak berhasil, disparitas kaya-miskin yang kian menganga, dan kesejahteraan yang berpihak pada kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, ketika masyarakat merasa tidak ayomi, maka rakyat menganggap negara dan pemerintah tidak diperlukan lagi. Warga repubik menganggap tak ada lagi negara yang berdaulat.

Itu sebabnya, negara harus berbenah. Dalam teori, negara memiliki kekuatan untuk memaksa. Ada tiga dimensi dimana negara terbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pusat pemerintahan, provinsi dan kabupaten kota sudah waktunya berbenah dari berbagai perspektif. Prilaku oknum di lintasan pemerintahan selama ini jika dibiarkan, pada akhirnya melenyapkan negara. Republik kemudian keropos dan rakyat semakin menderita krisis multidimensi.

Negara harus berani melakukan amputasi. Profesi apapun yang dijabat SDM dan tidak dijalankan dengan baik dan benar, sudah saatnya mendapatkan punishment. Misalnya, hakim yang suka menerima gratifikasi tidak diperlu dipecat, melainkan dirumahkan di dalam tahanan. Begtu juga profesi yang lain; dokter, guru, bupati, jaksa, polisi, tentara, dan apapun profesinya layak diberhentikan. Mereka diganti SDM lain yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Ini demi masa depan anak bangsa agar tidak mewarisi kekejian sistemik seperti saat ini.

Ada beberapa indikasi dimana kehancuran negara semakin terlihat dengan jelas. Secara teoritik, kehancuran sebuah bangsa dapat dikenali dari berbagai hal.

Pertama, terjadinya peningkatan kekerasan pada remaja. Untuk ini, Indonesia telah menampilkan kekerasan bahkan tidak hanya dilakukan remaja tetapi orangtua bahkan mereka yang duduk di kursi yang terhormat.

Kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang tidak baik. Pada sektor linguistik ini, sudah banyak sekali warga negara yang berbahasa saja tidak bisa santun.

Ketiga, terjadinya eskalasi prilaku yang merusak diri serupa narkotika, miras, seks bebas dan sejenisnya.

Ini juga seringkali terjadi pada bangsa ini. Keempat, kian kaburnya pedoman moral. Kelima, menurunnya etos kerja. Keenam, rendahnya rasa tanggungjawab individu yang menjadi bagian dari bangsa. Ketujuh, minimnya rasa hormat pada orang tua dan guru. Kedelapan, merebaknya ketidakjujuran. Kesembilan, pengaruh kesetiaan kelompok remaja yang kuat dalam kekerasan. Kesepuluh, meningkatnya rasa curiga dan kebencian terhadap sesama. Itu semua terjadi di negeri ini, berkali-kali.

Nah, apalagi yang ditunggu untuk memperbaiki ini.

Atau bisa jadi semua sendi negara telah terasuki prilaku yang akan merusak masa depan bangsa dan karenanya kerusakan negara tak bisa dihindari. Jika semua ingin bangsa ini menjadi lebih baik, harus dibuktikan prilaku yang jauh dari buruk. (*)

Hasil pengamatan Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta se-Indonesia menemukan ijazah palsu pada proses sertifikasi guru. Pemalsuan ijazah tersebut banyak dilakukan oleh oknum guru, baik itu guru honorer ataupun guru PNS. Kasus tersebut menjadi sebuah ironi tersendiri dalam dunia pendidikan.

S

eharusnya guru dijadikan sebagai panutan dan tuntunan, ketika guru melakukan pemalsuan ijazah ini sama halnya mereka merobohkan sendi-sendi pendidikan nasional.

Adanya pemalsuan ijazah tersebut karena oknum guru menginginkan agar segera memperoleh tunjangan sertifikasi. Untuk memperoleh tunjangan tersebut, sebagian para guru yang menggunakan ijazah palsu. Sehingga guru yang terbukti memalsukan ijazah tersebut akan didiskualifikasi dari daftar peserta pelatihan profesi dan mengembalikan yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan setempat.

Langkah instan yang dilakukan oleh sebagian guru tersebut seharusnya menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah. Bukan hanya

endidikan di Indonesia memang dimanja. Tidak hanya gurunya yang disertifikasi, namun juga lembaganya disiram dengan dana Bantuan Operasional Sekolah. Konon BOS tersebut diberikan oleh pemerintah disesuaikan dengan jumlah murid, untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di seluruh nusantara, baik lembaga pendidikan swasta maupun pendidikan negeri.

BOS memang menggiurkan, membuat sejumlah lembaga pendidikan berlomba memperbanyak murid. Bila tidak mendapat peserta didik, akan ada cara lain dengan membengkakkan jumlah murid siluman, yang senyatanya hanya ada di atas kertas, apalagi tujuannya kalau bukan agar mendapat kucuran BOS lebih banyak lagi.

Pemerintah seharusnya lebih ketat mengaudit jumlah murid siluman di sejumlah lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Diknas juga Kemenag.

Tidak hanya itu, pemerintah juga semestinya tidak lepas tangan mengontrol penggunaan kucuran BOS di masing-masing lembaga penerima. Sebab ditengarai, kucuran BOS tersebut setelah mengalir di rekening setiap lembaga pendidikan penerima, oleh oknum lembaga pendidikan tertentu disalahgunakan, hanya sebagiannya yang dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga, sedangkan sisanya dihabiskan untuk kepentingan oknum lembaga tersebut.

Lembaga pendidikan di Indonesia sepertinya berpacu menyemai dana BOS. Bisa dibayangkan bila setiap murid SD/sederajat mendapat Rp 580.000/tahun, jenjang SMP/sederajat Rp 710.000 persiswa per tahun, dan tingkat SMA/sederajat Rp 1 juta persiswa pertahun, perolehan bos tinggal mengalikan jumlah murid di masing-masing lembaga pendidikan. Bila dana tersebut benar-benar disalurkan sebagai peruntukannya, dapat dipastikan pendidikan di Indonesia akan melesat maju.

Namun realitas kwalitas pendidikan di Indonesia bak stagnan, kalau pun ada kemajuan tak signifikan, kiranya cukup dijadikan indikator gagalnya program penyaluran BOS. Menyikapi situasi semacam ini, tentu langkah bijak pemerintah bukan memberangus BOS, namun yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengaudit data murid, mengaudit penggunaan BOS di setiap lembaga pendidikan, dan tidak terlalu percaya dengan laporan di atas kertas yang disodorkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.(*)

A

masalah pelanggaran yang dilakukannya, tetapi bagaimana masalah generasi masa depan kelak jika yang menjadi pendidik adalah mereka yang sering melakukan pelanggaran ketika berprofesi menjadi guru.

Mereka yang memalsukan ijazah sama halnya merusak citra pendidikan, yang seharusnya menjadi lembaga untuk mempersiapkan masa depan bangsa.

Guru harus menjadi teladan, bukan hanya menjadi pemberi pelajaran di kelas.

D a l a m masyarakat, guru mempunyai peran yang sa-

Gejala Untuk menciptakan generasi yang terdidik jika melalui guru-guru seperti itu, maka itu sama halnya memimpikan hal yang sulit terjadi. Guru merupakan panutan bagi murid. Jika guru melakukan hal semacam itu, maka untuk mewujudkan generasi terdidik akan menjadi impian belaka.

Hal tersebut terjadi karena ada perubahan cara pandang seorang guru.

Guru yang seharusnya panggilan kini guru dijadikan sebagai sematamata untuk mencari profit. Sehingga kebanyakan guru jika ada sertifikasi akan berbondong-bondong.

Gejala-gejala yang menyebabkan maraknya pemalsuan ijazah diantaranya adalah, sedikitnya gaji guru, himpitan ekonomi, dan tidak adanya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas. Gejala-gejala tersebut kerap kali menyebabkan kenapa guru berani memalsukan ijazah. Pemerintah selaku penyelenggara pendidikan harus tegas melihat realitas semacam itu.

Dalam falsafah Jawa, dikatakan bahwa guru merupakan orang yang digugu lan ditiru. Kata “Digugu” berarti hal-hal yang dikatakan layak dilakukannya layak dijadikan teladan.

Bahkan dalam bahasa Indonesia seringkali dikatakan jika “guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari”.

Hal itu mencerminkan betapa pentingnya peran guru dalam masyarakat.

ngat penting dan mulia.

Guru dianggap layaknya pahlawan yang menyelamatkan kehidupan banyak orang.

Pentingnya peran guru dalam masyarakat itu karena ia dapat membentuk siswa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan orang tua.

Guru seringkali menjadi pribadi yang mengubah hidup siswa, dari yang tidak beraturan menjadi hidup yang beraturan dan berprinsip.

Guru menjadi panutan selayaknya harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap para peserta didiknya. Jika ia ingin dihormati muridnya, maka mereka harus mematuhi terlebih dahulu apa yang menjadi peraturan pemerintah. Menjadi guru bukanlah sebagai profesi untuk mendapatkan profit, tapi untuk mengabdi.

Pondasi Pendidikan Adanya kasus pemalsuan ijazah, menjadi bahan pembicaraan masyarakat. guru yang seharusnya mengajarkan perilaku baik, lalu kenapa mereka sendiri tidak bisa mempraktikkannya. Apa yang salah dalam sistem pendidikan kita? Apakah hal tersebut kesalahan guru? atau pemerintah yang kurang memperhatikan nasib guru.

Guru mempunyai peran yang penting dalam proses pendidikan. Mereka diharapkan menjadi pembimbing dan pencerahan terhadap masalah siswa.

Dengan adanya guru ataupun pendidik, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak dan memberikan perubahan terhadap bangsa. Namun, jika guru terjerat dalam dunia pragmatis, maka tujuan tersebut hanya akan menjadi tujuan sia-sia tanpa adanya aplikasi.

Dalam sistem pendidikan, guru layaknya pondasi dalam bangunan.

Ia yang menjadi pondasi pendidikan.

Jika pondasinya kuat, maka pendidikan tersebut akan berkualitas dan bermutu. Begitu juga sebaliknya, jika pondasi pendidikan tersebut rapuh maka pendidikan tidak akan terarah.

Pendidikan akan ditunggangi beberapa kepentingan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk memperkokoh pondasi pendidikan, terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Pemerintah harus mengubah maendset mereka, bahwa menjadi guru bukanlah sekedar untuk mencari profit, lebih dari itu menjadi guru adalah sebagai panggilan dan pengabdian.= *) Pemerhati Pendidikan dan Direktur Kajian Pendidikan Paradigma Institute FITK UIN Yogyakarta.

Menyambut Idul Adha

Menyemai BOS

P

7

RABU 9 OKTOBER 2013 NO. 0216 | TAHUN II

Fakta sejarah harus diungkap untuk menunjukkan cara-cara bermartabat para founding fathers agama-agama semitik dalam menyikapi pluralitas agama-keyakinan, etnis, suku, dan sebagainya. Jelas, sebagaimana diteladankan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad adalah tokoh yang proaktif mencari solusi konflik dan perselisihan dengan menyelenggarakan dialog lintas suku dan agama.

S

esungguhnya Idul Adha dirayakan untuk menapak tilas perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Ini karena Nabi Ibrahim dianggap sebagai sumber teladan. Ajaran-ajarannya merupakan asal-usul dan fondasi dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

Dalam tradisi Yahudi, Nabi Ibrahim adalah penerima perjanjian (kovenan) asli antara orang-orang Ibrani dan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, ia adalah seorang patriakh terkemuka dan menjadi penerima perjanjian formatif dan orisinal yang disarikan dalam kovenan Mosa, sedangkan perjanjian kedua dipandang telah dibuat untuk Yesus Kristus. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi dan pewarta wahyu, tapi juga Bapak Monoteisme. Ajaran monoteisme Nabi Ibrahim kontras dengan keyakinan “mainstream”. Ia menuai badai kontroversi di tengah masyarakat.

Resistensi terhadap Nabi Ibrahim

merebak, termasuk dari ayah kandungnya sendiri, Azar.

Namun, Nabi Ibrahim tetap mendahulukan cara dialog ketimbang cara kekerasan. Alquran surat alSyu`ara ayat 70-102 merekam dengan baik dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahanda, plus kaumnya itu. Sekalipun sang ayah tetap pada keyakinannya semula, Nabi Ibrahim tak memaksakan kehendak bahkan mendoakan keselamatan ayahandanya di akhirat kelak. Begitu juga, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengurbankan anaknya, ia berdialog dengan sang anak. Ia meminta pendapat sang anak sekiranya penyembelihan atas dirinya positif diselenggarakan.

Nabi Ibrahim sempat ragu. Namun, setelah si anak meyakinkannya, barulah ia mantap menjalankan perintah. Digambarkan dalam Alquran pernyataan sang anak, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, niscaya aku termasuk orang-orang yang sabar (Ya abati if`al ma tu’mar satajiduni insyaallah min al-shabirin).” Melalui ayat itu diketahui, Nabi Ibrahim bukan hanya berdialog dengan Tuhan sebagai sang pemberi wahyu, melainkan juga berkomunikasi dengan anak sebagai pihak yang akan menerima konsekuensi paling mengerikan dari wahyu penyembelihan itu. Akhirnya, Tuhan menyelamatkan sang anak dari hunusan pedang tajam Nabi Ibrahim dengan digantikan oleh seekor domba. Kisah dramatis itu menunjukkan konsistensi Nabi Ibrahim untuk bermusyawarah terutama dengan pihak yang akan dirugikan.

Tradisi dialog Nabi Ibrahim ini dilanjutkan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Alquran, “Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan arifbijaksana, nasihat yang baik, dan dengan diskusi yang produktif (ud`u ila sabili rabbika bi al-himah wa almaw`idat al-hasanat wa jadilhum bi allati hiya ahsan).” Ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad menggunakan cara dialog untuk mengatasi konflik yang sudah berpuluh tahun

Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan arifbijaksana, nasihat yang baik, dan dengan diskusi yang produktif (ud`u ila sabili rabbika bi al-himah wa al-maw`idat al-hasanat wa jadilhum bi allati hiya ahsan).” berlangsung, hingga akhirnya terbangun sebuah traktat politik yang disebut Piagam Madinah. Piagam itu merupakan konsensus bersama antar seluruh penduduk Madinah.

Menarik dicatat bahwa pada saat itu Islam belum menjadi agama mayoritas. Berdasarkan sensus yang dilakukan ketika pertama kali Nabi berada di Madinah, diketahui bahwa jumlah umat Islam hanya 1.500 dari 10.000 penduduk Madinah. Sementara orang Yahudi berjumlah 4.000 orang dan orang-orang Musyrik berjumlah 4.500 orang.

Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu menginspirasi Umar bin Khattab untuk membuat traktat serupa di Yerusalem, dikenal dengan “Piagam Aelia”. Piagam itu berisi jaminan keselamatan dari penguasa Islam terhadap penduduk Yerusalem, yang beragama non-Islam sekalipun. Salah satu penggalan paragrafnya berbunyi demikian: “Inilah jaminan keamanan yang diberikan Umar, Amirul Mukminin kepada penduduk Aelia: Ia menjamin keamanan mereka untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, dalam keadaan sakit maupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apa pun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya, serta tidak

dari salib mereka, dan tidak sedikit pun dari harta kekayaan mereka (dalam gereja-gereja itu). Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka boleh diganggu”.

Fakta-fakta historis di atas sengaja diungkap untuk menunjukkan cara-cara bermartabat para founding fathers agama-agama semitik dalam menyikapi pluralitas agama-keyakinan, etnis, suku, dan sebagainya. Jelas, sebagaimana diteladankan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad adalah tokoh yang proaktif mencari solusi konflik dan perselisihan dengan menyelenggarakan dialog lintas suku dan agama. Cara-cara dialog seperti ini yang sering alpa dari kelompokkelompok yang melancarkan vonis sesat-menyesatkan kepada yang lain. Tanpa diskusi. Cara penyelesaian seperti itu menyimpang dari tradisi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan para sahabatnya.

Idul Adha bagi umat Islam adalah momentum untuk meneladani sunnah Nabi Ibrahim. Selamat Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah.= *) Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi & Bankir Bank BUMN

Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Taneyan Lanjang

1

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216 | TAHUN II

RABU

9

8 OKTOBER 2013

RASKIN

Kades Akan Laporkan Bulog ke Polisi

PAMEKASAN:- Kepala Desa (Kades) Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Ali Ghufron mengancam akan melaporkan Bulog Divre Madura, Kasyono ke Polres setempat. Ancaman itu dinyatakan Ghufron, karena lembaga penyangga stok beras itu dinilai menyalurkan beras pengganti dari raskin yang dibuang warga karena tidak layak konsumsi tidak sesuai dengan prosedur.

Beras itu disalurkan melalui salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Larangan dan bukan melalui pemerintahan desa setempat. Penyalurannya juga dilakukan di rumah salah seorang pengurus LSM tersebut.

“Sesuai aturan, yang berhak menyalurkan beras raskin dan penggantinya itu adalah Kepala Desa dan bukan LSM. Karenanya, kami menilai penyaluran raskin pengganti itu menyalahi prosedur dan akan kami laporkan ke polisi,” kata Ali Ghufron.

Mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan itu menambahkan selain cara penyalurannya yang salah, dia memprotes karena hanya diganti 35 zak. Padahal, jumlah raskin yang rusak di desanya mencapai 636 zak sesuai rumah tangga sasaran.

Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum di Madura untuk memuluskan rencananya itu.

Konsultasi itu dilakukan untuk menentukan pasal yang akan digunakan dalam pengaduannya ke polisi.

Ali Gufron menyatakan tidak akan bertanggungjawab terhadap 35 zak raskin yang informasinya sudah diberikan kepada penerima manfaat di desanya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. "Saya juga tidak tahu apakah beras pengganti tersebut benar-benar diberikan kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, ataupun tidak," katanya.

Ali Ghufron juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Bupati Pamekasan yang langsung merespon kasus buruknya kualitas raskin di wilayahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bulog Sub Divre Madura, Prayitno mengakui Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Latief mendistribusikan raskin pengganti tersebut, melalui salah satu LSM dan bukan melalui kepala desa. Namun ia mengaku belum mengetahui alasannya.

Ia menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan anak buahnya itu dan menanyakan alasan mengapa beras pengganti itu disalurkan melalui LSM. Sebelumnya, warga Desa Larangan Luar menyatakan protesnya terhadap kualitas beras raskin yang buruk.

Beras itu selain dipenuhi kapang dan pasir, warnanya agak kehitaman dan bau apek. Mereka memutuskan membuang beras itu dan dijadikan pakan ternak.

Jumlah beras yang dinilai buruk itu mencapai 636 zak namun hanya diganti 35 zak.

Kejadian serupa juga terjadi di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, sehari sebelumnya. Di desa itu warga memilih membuang sejumlah zak raskin di jalan, sebagai bentuk protes terhadap Bulog yang kemudian menarik dan mengganti beras yang tidak layak konsumsi tersebut dengan beras yang lebih baik.(awa/muj/rah).

PEMBANGUNAN WADUK BLEGA

Dewan Tak Mengetahui Rencana Pemerintah Pusat BANGKALAN - Komisi C DPRD Bangkalan mengaku tidak mengetahui atas rencana pemerintah pusat melakukan pembangunan Waduk Blega. Padahal, warga sekitar mengaku telah ada beberapa aktivitas yang dilakukan pihak pelaksana dalam pembangunan tersebut.

Ironisnya, Komisi C baru mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat Desa Kelbung Kecamatan Galis. Seharusnya Komisi yang membidangi pembangunan ini mengatahui terlebih dahulu terkait pembangunan waduk. Untuk itu, Komisi C meyatakan akan memanggil pihak Bappeda Bangkalan sehubungan dengan permasalahan ini.

“Kami tidak tahu atas rencana pembangunan Sudah mulai ada waduk ini, kami baru tahu aktivitas, Mas. Ada setelah ada laporan dari yang melakukan masyarakat sekitar Galis, atas aktifitas yang dilakupematokan dan pengukuran tanah kan pelaksana,” ungkap Mukaffi Anwar. beberapa waktu Pihaknya meminlalu, ada juga yang ta waktu untuk terlebih melakukan survei dahulu melakukan rapat dan kuisioner internal. Selanjutnya, terhadap warga akan memanggil pihak sekitar,” atau instansi terkait.

Rencana pemanggilan tersebut untuk meminRois Huzaini ta keterangan seputar Warga Desa Kelbung pembangunan waduk Kecamatan Galis dan tidak adanya laporan kepada legislatif.

Sementara itu, Rois Huzaini, salah seorang perwakilan warga Desa Kelbung Kecamatan Galis, mengatakan bahwa di lapangan, sejumlah pihak telah memulai aktivitas pembangunan waduk Blega.

“Sudah mulai ada aktivitas, Mas. Ada yang melakukan pematokan dan pengukuran tanah beberapa waktu lalu, ada juga yang melakukan survei dan kuisioner terhadap warga sekitar,” terang Huzaini.

Hodri, ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pecinta Lingkungan (FKMPL) yang juga merupakan wakil warga setempat, mengaku menolak secara penuh proses pembangunan tersebut.

“Warga menolak dengan alasan apapun, sebab jika ini dibiarkan, mau tidak mau tanah leluhur, makam dan masjid sekitar akan digusur, dan kami tak sepakat dengan itu,” ungkapnya. (dn/rah)

junaedy/koran madura

RUMAH DIBAKAR. Pengenadara sedang melintas di depan rumah Jatim, Dusun Darusah, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, pasca insiden pembakaran teras rumah dan kandang.

Rumah Warga Dibakar Diduga Jadi Tempat Penampungan Hasil Curian Sapi SUMENEP – Kandang sapi dan teras rumah Jatim (50), warga Dusun Darusah, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Senin (7/10) malam sekitar pukul 23.15, dibakar puluhan orang. Insiden tersebut diduga karena warga kesal dengan Jatim. Pasalnya, rumahnya ditengarai dijadikan tempat hasil pencurian sapi.

Warga yang mendatangi rumah Jatim diduga berasal dari beberapa daerah. Mereka melampiaskan kekecewaannya dengan membakar kandang sapi dan teras rumahnya karena tidak menemui pemilik rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun satu ekor sapi terbakar.

Tidak puas hanya sampai di situ, satu buah sepeda motor milik ponaan Jatim yang ada di dalam rumah Jatim dikeluarkan lalu dibakar, dan rumahnya dilempari batu. ”Pantasan beberapa hari ini daerah kita selalu kehilangan sapi, rupanya di sinilah biang keroknya,” kata Ahmad (45), warga setempat yang mengaku pernah kehilangan sapi, Selasa (8/10).

Kepala Desa Ellak Laok, Moh Ramli, saat dikonfirmasi, mengatakan, dirinya sudah mengetahui akan ada aksi bakar rumah sebelum insiden tersebut terjadi.

”Kami sempat melarang ratusan massa itu, namun kami tidak berhasil karena jumlahnya terlalu banyak dan tidak bisa meredam emosi massa,” katanya.

Sementara ketika disinggung asal warga yang membakar rumah Jatim, ia enggan menjelaskan. ”Kami tidak tahu dari mana saja orang itu, karena ratusan massa itu datang secara tiba-tiba,” terangnya.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Lengteng AKP. Syakrani membenarkan adanya aksi pembakaran rumah Jatim. Namun, hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap motif dan pelakunya. ”Sampai saat ini kami masih belum tahu penyebabnya, namun kami akan terus melakukan penelusuran dan akan menangkap otak pelaku pembakaran itu,” ungkapnya.

Terkait rumah Jatim yang diduga dijadikan tempat hasil curian sapi, Syakra-

Kronologis Kejadian

ni juga membenarkan. ”Berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat, Jatim itu adalah maling, namun kami masih belum tahu pasti, sebab kami masih dalam penyelidikan,” tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Kabag Ops Kompol Edy Purwanto. Perwira dengan satu melati di pundaknya ini menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan motif pembakaran rumah dan kandang sapi milik Jatim. ”Kami masih melakukan serangkaian penyelidikan.

Jadi, tidak bisa memastikan sampai saat ini,” ujarnya.

Pria berkumis tebal ini mengungkapkan, soal rumor yang berkembang itu tidak adakaitannya. Sebab, Jatim tidak pernah masuk dalam target operasi (TO). ”Makanya, kami tidak bisa memastikan. Seandainya memang masuk TO, jadi tidak ribet kami. Tapi, penyelidikan masih jalan,” ujarnya.

Berdasarkan penyelidikan polisi, pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa 5 buah batu gunung yang diduga sebagai alat untuk menghacurkan rumah Jatim. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu ekor sapi milik Jatim dan beberapa barang bukti lain. (edy/mk)

Sekitar pukul 22.00, puluhan massa berkumpul di persawahan utara rumah Jatim. Mereka menyiapkan peralatan untuk membakar rumah Jatim yang diduga jadi tempat penampungan hasil curian sapi. Salah satu peralatan yang dikumpulkan berupa batu, bensin dan lainnya.

Sekitar pukul 22.30, mereka beranjak menuju rumah Jatim. Sedangkan batunya diangkut dengan pick up.

Sekitar pukul 23.00, massa mengepung rumah Jatim.

Namun, Jatim dan keluarganya tidak ada di tempat.

Akibatnya, massa marah.

Sekitar pukul 23.15, mereka melampiaskan kekecewaannya dengan membakar kandang sapi, dan teras rumahnya. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, tapi satu ekor sapi dan sebuah sepeda motor hangus terbakar.

(Sumber Polsek Lenteng)

JEMAAH HAJI MENINGGAL DI MEKKAH

Beliau Kerasan sampai Tak Mau Pulang Lagi ke Madura

ryan hariyanto/koran madura

TUNTUKKAN FOTO. Anak korban menunjukkan foto terakhir Miskiyah binti Miskan ketika berfoto sebelum berangkat ke Tanah Suci, Mekkah.

SAMPANG - Miskiyah binti Miskan (61), jemaah haji asal Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, meninggal dunia, Senin (7/10) sekitar pukul 09.00 waktu Arab Saudi di Tanah Suci Mekkah. Ia diduga menderita penyakit serangan jantung.

Jemaah haji kelompok terbang (kloter) 34 itu ditemukan meninggal dunia oleh menantunya, Robiatul Adewiyah (35) dan Iskandar (45), anak Miskiyah. Waktu itu, Miskiyah meninggal usai menikmati sarapan pagi dengan posisi duduk santai di

lobi hotel di Arab Saudi.

Yuli Triono (35), putra keempat korban, mengatakan, ibunya memang mempunyai riwayat serangan jantung. Namun, sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekkah, sudah melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis. Hasil

diagnosa dokter, ibunya bisa menjalankan ibadah haji.

"Memang beliau punya penyakit, apalagi pernah juga dirawat di rumah sakit, dan setelah diperiksa lagi dari hasil diagnosa dokter ada perkembangan baik dan bisa menjalankan haji," ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (8/10).

Lanjut Yuli, penyakit yang kerap menimpa ibunya hanya sakit maag.

"Selama ini penyakit ibu kalau serangan jantung tidak pernah kambuh, hanya sakit maag dan perutnya kembung gitu Mas," terang Yuli sembari didampingi istrinya, Marhatus Soliha.

Marhatus Soliha (26), menantu korban, menambahkan, dirinya tidak mempunyai firasat apa pun dalam kejadian itu. Hanya saja, sebelum korban meninggal sempat melakukan komunikasi sangat lama melalui saluran telepon. Dalam percakapannya, sangat ceria. Bahkan sempat menuturkan sangat kerasan di Tanah Suci.

"Umi (ibu) sempat telepon sama keluarga di sini di Madura. Percakapanya sangat ceria dan lama gitu Mas, dan beliau juga kerasan di Mekkah, sehingga gak mau pulang lagi ke Madura," jelasnya sembari menujukkan fotonya.

Keluarga korban mengaku sudah ikhlas atas kepergian ibuya itu. Sebab, menurutnya, perjalanan ke Tanah Suci Mekkah merupakan perjalanan sangat mulia. "Ya pihak keluarga sudah ikhlas dengan kepergian Umi, karena perjalanan yang sangat mulia ke Tanah Suci Mekkah meskipun hal ini tidak diinginkan," katanya. (ryn/lum)

10

SUMENEP

RABU 9 OKTOBER 2013 NO. 0216 | TAHUN II

TANAMAN PADI MATI

SEKILAS SUMENEP

Petani di dekat areal persawahan dengan tanaman padi yang mati akibat kesulitan air irigasi di Madiun, Jatim.

Sebagian wilayah Madiun mengalami kekeringan dan mengakibatkan petani kesulitan mengairi sawah.

PEMBERANTASAN NARKOBA

Semua Pejabat Negara Harus Dites Urine SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan meminta semua jajaran pemerintah dites urine. Dinilai tidak adil jika bebas narkoba hanya untuk para calon PNS semata.

Saat ini, pembahasan raperda mengenai bebas narkoba berjalan alot, dan Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan hal itu.

“Saya dari fraksi PDI Perjuangan tidak setuju jika bebas narkoba hanya dibebankan kepada calon PNS semata. Sebab, barang haram tersebut bisa mengganggu siapa saja, bukan hanya PNS. Seluruh calon kepala dinas di semua level, semua kepala SKPD, Kepala Bagian, Kepala Kantor, kepala Badan, Bupati, dan semuanya harus juga bersih dari narkoba,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath kepada wartawan.

Kata Darul, pengguna narkoba biasanya dari kalangan pejabata dan pejabat dan orang kaya. Sangat tidak elegan hanya rakyat kecil yang dites urine. Sebab, persoalan narkoba harganya mahal, penggunanya banyak dari para kaum elite.

“Penggunanya pasit orang berkuasa dan orang kaya.

Kalau ada anak miskin pakai narkoba pasti dia sedang berteman dengan kekuasaan. Maka dari itu, yang menjadi substansi gagasan kita bahwa perda ini nantinya bukan untuk pidana umum yang menjadi domain penegak hukum bekerja. Tetapi untuk mengatur para aparatur supaya kita bisa saling bersepakat, maka tidak bisa menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor juga, maka harus dengan sapu yang bersih,” paparnya.

Untuk memastikan itu semua itu, Darul mengungkapkan pihaknya akan berjuang untuk memasukkan draf tersebut dalam raperda bersama dengan dengan teman-teman fraksi yang. “Agar benar-benar serius untuk memberantas narkoba,” ucapnya.

Pelajar Dites Ketua Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Sumenep, Ubaidillah, berharap pelajar juga dites urine. Sebab, narkoba sepertinya sudah menjadi tren dikalangan pelajar dan anak muda. “Saya yakin jika pelajar dites urine, maka akan banyak siswa atau mahasiswa positif narkoba,” ucapnya kepada Koran Madura.

Dirinya mengaku seringkali memergoki pelajar dan mahasiswa di Taman Adipura, setiap akhir pekan, berpesta miras. “Dan sangat dimungkinan mereka juga tak luput dari narkoba,” jelasnya.

Kami berharap, pemerintah gencar melakukan sosialisasi anti narkoba kepada sekolah-sekolah. “Termasuk melakukan razia saat ada momentum hiburan, karena disitulah biasanya pesta narkoba digelar,” harapanya. (sym/mk)

VONIS PENGANIAYAAN

Keluarga Korban Tidak Puas SUMENEP – Keluarga Hozaini (38), korban penganiayaan yang dilakukan Baisuni (39), mengaku kecewa terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumenep.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada pelaku dinilai terlalu rendah.

Senin (7/10), majelis hakim menvonis Baisuni, warga Desa Tamba Agung Timur, Kecamatan Ambunten, dengan hukuman enam bulan penjara. Hukuman tersebut dinilai terlalu rendah dan sarat depan permainan.

Vonis yang diberikan kepada pelaku dinilai tidak sesuai dengan perbuatannya yang telah menyebabkan korban, Hozaini, yang masih kepala desa setempat, mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat insiden Selasa 25 Juni 2013 itu.

Syafrawi, salah satu keluarga korban, merasa tidak puas dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis yang diberikan majelis hakim, karena dinilai terlalu rendah dibandingkan perbuatannya. ”Kami tidak mengerti dengan tuntutan dan vonis itu, padahal melihat perkaranya tidak sementinya majelis hakim hanya memvonis 6 bulan,” katanya.

Tindakan majelis hakim tersebut dinilai telah memberi peluang kepada masyarakat luas untuk melakukan tindakan yang sama. ”Seharusnya dengan dibawanya perkara ini ke pengadilan akan berampak

efek jera. Namun, jika seperti ini sudah jelas telah membuka peluang untuk melakukan tindakan percobaan pembunuhan, seperti yang dilakukan terhadap Hozaini itu,” terangnya, Selasa (8/10).

Selain telah membuka peluang meningkatnya tindak kriminal, dirinya menduga vonis itu terjadi kongkalikong, yang membuat JPU dan majelis hakim tidak bisa berbuat netral. ”Tidak habis pikir mengapa JPU dan juga majelis hakim begitu kompak di dalamnya, sehingga patut dicurigai adanya permaian didalamnya,” tudingnya.

Dirinya akan melakukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Baisuni.

Bahkan jika tidak diterima pihaknya mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jatim. ”Kami sudah sepakat untuk naik banding, karena vonis yang dijatuhkan tidak sesuai harapan (terlalu rendah),” ucapnya dengan kecewa.

Semetara JPU PN Sumenep, Susmiyati, membantah jika di dalam persidangan gelar perkara itu ada kongkalikong. Katanya, dirinya telah memberikan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. ”Kami pastikan dalam persidangan tidak ada permainan, bahkan kami telah mengacu terhadap UU yang ada, atau sesuai dengan perkara yang digelarnya,” jawabnya. (edy/mk)

Puluhan Hektare Tanaman Padi Tak Bisa Hidup SUMENEP - Sedikitnya 50 hektare tanaman padi di beberapa desa di Kecamatan Lenteng mati. Musim kemarau yang menimpa daerah setempat beberapa bulan terakhir menyebabkan sawah yang ditanami padi kekurangan air, dan akhirnya pohon padi kering dan mati.

Beberapa desa yang mengalami kekeringan di antaranya Desa Meddelan, Ellak Laok, Pore dan Cangkreng. Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, 50 hektare lahan persawahan yang dilanda kekeringan karena tidak ada sumber air, akibat suhu kema-

rau yang kelewat panas.

Fathorrahman (33), warga Desa Meddelan, mengaku kondisi kemarau yang kelewat panas telah menyebabkan beberapa sumber mata air yang berada di desanya banyak yang tidak memancarkan air. “Sejak awal kami

sudah mencemaskan keadaan ini, Pak, soalnya kemarin musim hujan terlalu lama,” paparnya, Selasa (8/10).

Dari beberapa pemilik lahan yang dilanda kekeringan, penyebabnya karena sulitnya mencari air. Dia mengatakan, sebagian pemilik lahan yang memiliki mesin bor menggunakan alat tersebut untuk menyedot air dari sumur terdekat. Namun, tidak semua pemilik tanaman padi memiliki mesin, sehingga tanaman padinya lambat laun mengering dan mati.

Hal senada diungkapkan Munir, warga Desa Ellak Laok. Dia mengatakan,

beberapa lahan persawahan yang dilanda kekeringan dan tanamannya banyak yang mati diperkirakan baru satu minggu. Sedangkan usia tanam padi, sangat beragam, mulai dari 1 hingga 2 bulan.

Dia berharap, pemerintah tidak berpangku tangan dengan keadaan yang dialami petani. Kerugian materi akibat kekeringan itu tidak sedikit.

“Kami rakyat kecil, jika memang ada bantuan bibit dan sejenisnya dari pemerintah, kami tidak akan menolak.

Kami mengemis agar mendapat bantuan karena kegagalan panen ini,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Bambang Heriyanto, mengaku belum menerima laporan dari beberapa petugas lapangan tentang banyaknya lahan yang mengalami kekeringan karena cuaca yang kelewat panas.

“Kami masih belum terima laporannya soal itu,” katanya, terburu-buru, Selasa (8/10).

Mantan Kabid Perkebunan Dishutbun itu tidak mau diwawancarai panjang lebar soal banyaknya tanaman pertanian di wilayah Kecamatan Lenteng, dengan alasan terburu-buru, karena harus memimpin rapat staf di kantornya. (athink/mk)

IDUL ADHA

Dinsos Tidak Memiliki Data Hewan Kurban SUMENEP - Meskipun Hari Raya Idul Adha tinggal dua pekan lagi, tapi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep masih belum melakukan koordinasi dengan instansi yang lain dari SKPD perihal Surat Edaran Bupati mengenai kewajiban sumbangan hewan kurban bagi setiap SKPD. “Untuk tahun sekarang, kemungkinan tidak ada per-

bedaan mendasar dari tahun sebelumnya. Sesuai Surat Edaran Bupati, masing-masing SKPD dikenai sumbangan hewan kurban,”papar, Didik Wahyudi, Kabid Bantuan Sosial, Dinas Sosial Sumenep, Selasa (8/10) di kantornya.

Sebagai instansi yang diberi wewenang menerima bantuan hewan kurban, pihaknya mengharapkan

tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Yakni jumlah bantuan hewan sebanyak 50 ekor, meliputi 35 ekor kambing dan 15 ekor sisanya sapi. Ketentuan ini, kemungkinan tidak dilakukan perubahan, namun kepastian SKPD mana yang akan menyumbang sapi dan kambing masih belum bisa diketahui.

Dia mengaku, dalam be-

berapa hari ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah SKPD untuk menentukan hal tersebut. Karena batas waktu penerimaan hewan kurban dibatasi tanggal 14 Oktober, dan pihaknya masih memiliki batas waktu untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang lain sampai tanggal 13 Oktober.

“Kami masih belum

koordinasi dengan sejumlah SKPD, karena masih memiliki waktu sampai tanggal 13 ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain dari SKPD pihaknya juga menerima sumbangan kurban dari luar untuk kemudian disebar. “Dalam beberapa hari ke depan hewan kurban ini kami pastikan sudah terdata,” tukasnya. (athink/mk)

PENERBANGAN

Trans Nusa Pasific Air Belum Beroperasi SUMENEP – Bulan Oktober 2013, pesawat komersil Trans Nusa Pasific Air direncanakan akan melayani penerbangan dari Bandara Trunojoyo Sumenep.

Namun, sampai saat belum ada tanda-tanda akan beroperasi. Pesawat tersebut direncanakan akan melayani penerbangan dengan rute penerbangan Sumenep-Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep beberapa bulan lalu telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan maskapai Trans Nusa Pasicific Air. Dalam kesepakatan bersama tersebut, harusnya bulan Oktober 2013 pesawat tersebut sudah launching dan beroperasi.

“Bulan Oktober depan, sudah operasi pesawat Trans Nusa Pasicipic itu,” papar Wakil Bupati Soengkono Sidik dalam sebuah kesempatakan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Hery Koentjoro Pribadi mengatakan, pihaknya dalam minggu ini masih ingin memperjelas lagi dengan pihak maskapai penerbangan Trans Nusa Pasific Air, untuk memutuskan kapan akan ber-

operasi. “Kami masih mau memperjelas lagi dengan pihak yang mau melakukan penerbangan secara komersil. Nanti kalau saya putuskan kapan beroperasinya, katanya, Selasa (8/10).

Rencana operasi perdana pada bulan ini, menurutnya kemungkinan akan tertunda. Karena masih proses penebalan landasan pacu.

Namun pihaknya tetap optimis, penerbangan komersil dengan maskapai Trans Nusa Pasific Air dapat terlaksana, karena penebalan runway tersebut diperkirakan baru selesai November mendatang.

Catatan Koran Madura, sebelumnya, Pemkab Sumenep memperkirakan pesawat komersial Trans Nusa Pasific Air dapat dioperasikan pada tahun depan. Tetapi, MoU yang

ditandatangani oleh Bupati A. Busryo Karim dimajukan lebih awal sehingga hasilnya tidak sampai pada pertengahan tahun ini.

MOU menyangkut operasi penerbangan dengan pihak maskapai Trans Nusa Pasific

Air lebih longgar karena sebagian persyaratannya tidak membutuhkan penambahan runway, hanya penambahan ketebalan landasan pacu.

Jenis pesawat yang akan digunakan baru 20 shit. Dengan masuknya maskapai

Trans Nusa Pasific Air, diharapkan oleh pemerintah dapat dimasukkan ke dalam program kementrian perhubungan, untuk menambah lagi dua pesawat yang lebih besar dengan kapasitas penumpang 50 shit. (athink/mk)

SUMENEP

11

RABU 9 OKTOBER 2013 NO. 0216 | TAHUN II

BLSM Terganjal Administrasi

PRAKIRAAN CUACA

PULAU MADURA HARI INI

Dana BLSM Belum Terserap 100 Persen

SUMENEP – Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum terserap 100 persen. Hal itu dikarenakan proses pencairan dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi itu terganjal proses administrasi, baik ditingkat desa maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura dari kantor PT Pos Sumenep, hingga Selasa (8/10), pencairan dana BLSM masih tersisa 5 persen dari jumlah RTS sebanyak 16.178 penerima manfaat. Sebanyak 5 persen itu berasal dari pencairan tahap pertama dan kedua.

Pada tahap pertama, dana yang tidak terserap sebanyak

2 persen, dan 3 persen pada tahap kedua. ”Tahap kedua lebih banyak dibandingkan dengan tahap pertama, yakni lebih dari 3 persen dari jumlah RTS yang ada,” kata Kepala Kantor Pos Sumenep, Anton Sujarwo.

Dia menjelaskan, dana BLSM yang terserap pada tahap pertama sebanyak 98 persen. Sementara pada

tahap kedua 96,43 persen. ”Jadi, sisanya itu kami tunggu sampai akhir November mendatang, atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, penerima manfaat banyak yang belum siap menerimanya karena terganjal proses administrasi. ”Memang kita sadara ditatanan masyarakat banyak yang tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) maupun surat keterangan dari kepala desa setempat, sehingga secara otomastis tidak bisa mengambil dana BLSM itu,” terangnya.

Selain itu, lanjut Anton, juga dikarenakan lambannya pemerintah pusat menge-

luarkan surat izin pencairan bagi desa yang mengajukan perubahan penerima BLSM. ”Dalam aturan, kami harus menunggu instruksi dari pemerintah, namun sampai saat ini kami masih belum ada instruksi lebih lanjut untuk mencairkannya bagi RTS yang diajukan perbaikan. Bahkan, dari jumlah yang diajukan, itu hanya sedikit yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan, proses pengajuan perubahan RTS itu, hanya bisa dilakukan atas usulan kepala desa melalui musayawarah tingkat desa. Dalam musyawarah tersebut, juga harus dihadiri oleh aparat desa

dan juga tokoh masyarakat setempat. ”Dari hasil Musdes itu langsung diajukan terhadap TNP2K melalui Kantor Pos Kabupaten,” jelasnya.

Kantor Pos Sumenep tidak optimis, bantuan tersebut akan terserap semua. ”Jika nantinya sampai batas akhir pencairan, maka tidak menutup kemungkinan dana itu akan hangus dan akan dikembalikan ke kas negara,” tukasnya.

Adapun jumlah RTS yang diajukan perubahan melalui kantor Pos Sumenep sebanyak 2.056 RTS, dari jumlah awal sebanyak 16.178 RTS, yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep. (edy/mk)

SUMENEP CERAH BERAWAN

PAMEKASAN CERAH

SAMPANG CERAH BERAWAN

BANGKALAN CERAH BERAWAN

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 56% - 87% Kecepatan Angin : 30 km/jam Arah Angin : Timur

Suhu : 24°c - 32°c Kelembaban : 45% - 86% Kecepatan Angin : 35 km/jam Arah Angin : Timur

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 43% - 86% Kecepatan Angin : 40 km/jam Arah Angin : Timur Laut

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 45% - 85% Kecepatan Angin : 35 km/jam Arah Angin : Timur

RASKIN

Baru Terserap 60 Persen

Seorang pekerja sedang memindahkan beras di gudang. Kepala Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten Sumenep menyatakan penyerapan beras untuk masyarakat miskin pada tahun ini masih 60%. Hal tersebut ditengarai akibat penurunan pagu raskin yang cukup drastis.

BANTUAN KEAGAMAAN

Dana Rp 3 Miliar Mengendap di Kasda SUMENEP – Dana bantuan keagamanan sebesar Rp 3 miliar sampai detik ini masih mengendap di kas daerah (kasda). Itu karena bantuan melalui APBD 2013 yang diperuntukkan untuk musala, masjid, pondok pesantren (ponpes) dan organisasi keagamaan belum disalurkan secara keseluruhan.

APBD 2013 menganggarkan dana bantuan keagamaan sebesar Rp 6 miliar. Sedangkan total penerima sekitar 2500 lembaga keagamaan. Hanya saja, sampai saat ini bantuan itu belum terealisasi semua,

baru terealisasi separuh dari total anggaran.

Kabag Kesmas Setkab Sumenep Chainur Rosyid mengakui bantuan keagamaan belum terealisasi secara keseluruhan. Sebab, proses pencairannya memang sengaja dilakukan dua tahap. ”Penerimanya cukup banyak. Makanya, tidak bisa disalurkan sekaligus, melainkan secara bertahap,” katanya, Selasa (8/10).

Dia menuturkan, untuk calon penerima tahap dua saat ini masih dalam verifikasi. Itu untuk memastikan

lembaga tersebut benarbenar ada, sehingga tidak fiktif. ”Kami tidak mau dana itu salah sarana. Makanya, melakukan verifikasi secara intensif kepada calon penerima. Dalam verifikasi itu pihaknya menggunakan pihak ketiga,” tuturnya.

Kemungkinan, sambung dia, verifikasi itu akan tuntas satu bulan ke depan. ”Kalau bisa Oktober dana itu sudah bisa dicairkan. Namun, kalau tidak ya bisa November. Intinya, kami ingin dana itu segera disalurkan kepada penerima. Sebab, kami yakin

calon penerima sudah menunggu,” ungkapnya.

Ditanya soal peruntukannya, Chainurrasyid menjelaskan untuk lembaga keagamaan biasanya dilakukan untuk rehab. Sebab, petunjuk teknis peruntukan dana itu memang tidak dijelaskan secara detail. ”Kalau lembaga keagamaan memang untuk rehab. Sebab, itu biasanya yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mendesak kesmas untuk segera mencairkan

dana tersebut. Sebab, banyak calon penerima yang sering menanyakan pencairan dana keagamaan itu. ”Banyak masyarakat yang sudah bertanya. Kami minta segera disalurkan,” ungkapnya.

Menurut Politisi PPP ini, harusnya dana itu sudah disalurkan semua. Sebab, ini sudah hampir memasuki masa akhir anggaran. ”Kalau akhir anggaran kan penerima harus bekerja ekstra, apalagi masih harus membuat laporan. Proses pencairan itu hendaknya bisa dievaluasi ke depan,” tukasnya. (yat)

SUMENEP – Hingga menjelang pertengahan bulan Oktober 2013, beras miskin (raskin) yang terserap baru 60 persen.

Mengaca pada tahun-tahun sebelum, distribusi raskin pada tahun ini terbilang lambat. Pada tahun sebelumnya, memasuki bulan Oktober sudah hampir 100 persen terdistribusi.

Kepala Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten Sumenep Ainul Fata mengatakan, penyerapan raskin yang masih 60 persen tersebut ditengarai akibat penurunan pagu raskin yang cukup drastis. Selain itu, juga terkendala oleh faktor dana.

“Sejauh ini baru berjalan 60 persen dari 100 persen kuota yang tersedia. Kenapa baru berjalan 60 persen, kemungkinan akibat penurunan pagu raskin yang cukup drastis, mungkin pula terkendal faktor dana,” katanya, Selasa (8/10).

Saat ini, jumlah beras yang belum didistribusikan di Kantor Bulog Sumenep 9.000 ton. “Masih tersedia 9.000 ton, insya Allah masih mencukupi hingga 4 bulan ke depan,” jelasnya.

Ia menyesalkan kepala desa yang belum melakukan penebusan. “Dan kami menyayangkan penyalurannya lambat, karena sepertinya dari pihak kecamatan atau desa kurang ada kepedulian, sehingga beras itu lama tertahan di gudang yang telah kami sediakan,” terangnya.

Ditanya kondisi terakhir kualitas beras yang tersedia, menurut Ainul, masih aman dan kualitasnya masih belum berubah. “Soal kualitas ini bukan wilayah kami, karena kami tegaskan hanya sebagai pendistribusi saja. Jika pun kualitas mulai berubah, tidak seperti yang dipersangkakan banyak orang, yakni membusuk. Itu berlebihan,” tegasnya.

Ainul berharap raskin segera ditebus karena khawatir rusak. “Kami berharap ada kesadaran bersama, terutama dari aparatur desa untuk segera menebus raskin, agar kami tidak selalu jadi kamping hitam ketika beras mulai membusuk,” harapnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Hamid Ali Munir, meminta pemerintah untuk mengawal pendistribusian raskin hingga ke tingkat balai desa. Menurutnya, pengawalan yang intensif dari pemkab menjadi sangat penting berhubung pendistribusian raskin seringkali disalahgunakan.

“Pemkab harus mengawal pendistribusian raskin hingga ke tingkat balai. Selain bentuk keseriusan pemkab dalam memberikan bantuan raskin kepada yang berhak menerima, juga untuk mengantisipasi hal-hal yang mengganggu kelancaran pendistribusian, termasuk khawatir ada penyelundupan-penyelundupan,” katanya, Selasa (8/10).

Pemerintah diminta mendesak bahkan menekan para kepala desa untuk menebus raskin. Sebab, pendistribusian raskin dalam setahun bukan 12 kali, tetapi 15 kali pendistribusian. “Jadi, sesegera mungkin pemkab mengomunikasi kepada para kepala desa agar raskin itu cepat ditebus, karena sudah hampir tutup tahun, karena distribusi raskin itu bukan 12 kali, tetapi 15 kali,” jelasnya.

Soal kualitas beras yang seringkali jadi bahan perbincangan karena tidak sesuai dengan standar kualitas, menurut Hamid, sejauh ini masih wajar-wajar saja. “Saya lihat kualitasnya sesuai dengan standar. Jadi, setelah coba kami lihat sementara ini kualitas beras sudah sesuai standar, tinggal bagaimana raskin segera ditebus,” pungkasnya. (sym/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

350 HANYA

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

.000

/PERBULAN

HUBUNGI SUMENEP (Hosnan) 081939363544 | PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 | SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 | SURABAYA (Lita) 081330903119 | PROBOLINGGO (Huda) 081336379769

12

PAMEKASAN

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216| TAHUN II

PENATAAN LINGKUNGAN

Pemkab akan Merelokasi PKL setelah Idul Adha PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyatakan akan melakukan relokasi (pemindahan) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan terlarang setelah lebaran Idul Adha. PKL yang akan dipindah itu adalah pedagang yang berjualan di Jalan Diponegoro maupun Jalan Kabupaten.

Dua lokasi tersebut merupakan lokasi yang terlarang untuk PKL. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sekretaris Daerah Pamekasan, Alwi Beik mengatakan penanganan PKL di dua lokasi tersebut tidak bisa diatasi oleh satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja, melainkan harus dilakukan oleh semua SKPD yang memiliki keterkaitan dengan penataan PKL. ”Insyaalah setelah lebaran Idul Adha relokasi akan kami lakukan dan saya yang akan memimpin langsung penertiban di lokasi terlarang tersebut,” katanya.

Menurut Alwi, saat ini tim tengah bekerja untuk merumuskan penertiban dan menentukan lokasi pengganti bagi para PKL. Kendala utama relokasi PKL, karena sampai saat ini belum ada titik temu, antara para PKL dengan pemerintah. Mereka menginginkan berjualan di pusat keramaian, padahal hal tersebut melanggar Perda.

Masalah penataan PKL itu juga menjadi perhatian Dewan Penasehat Asosiasi Pedangan Kaki Lima (APKLI) Pamekasan, Nur Faisal. Dia menilai Sat Pol PP tidak tegas menegakkan Perda, sehingga para PKL masih berjualan di lokasi terlarang.

Padahal dalam peraturan tersebut sudah disebutkan lokasi yang diperbolehkan ditempati PKL, diantaranya Jalan Wahid Hasyim, Jalan Cokroatmojo, Jalan Niaga, Jalan Dirgahayu, bekas lokasi stasiun PJKA, dan Jalan Kamayoran. Di luar kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan terlarang untuk PKL. Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin berdalih penertiban PKL yang melanggar zona tersebut, masih menunggu hasil pertemuan tim yang membahas rencana penataan tersebut. Saat ini pihaknya belum bisa melakukan langkahlangkah apapun mengenai PKL, terlebih yang berada di Jalan Diponegoro dan Jalan Kabupaten. (awa/muj/rah).

PEMBANGUNAN STADION MANGKRAK. Pewarta foto mengabadikan Stadion Pamekasan, di Ceguk, Tlanakan, Pamekasan, Jatim, Selasa (8/10). Stadion dengan kapasitas 35 ribu penonton dan sekaligus sebagai markas Persepam Madura United (P-MU) pada musim kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2013-2014 terancam tidak dapat digunakan, karena pembangunan tahap kedua dalam tahun 2013 mangkrak akibat tidak terserapnya dana APBD.

Caleg Mengabaikan Peraturan KPU Minimnya Sosialisasi Dijadikan Kambing Hitam PAMEKASAN - Sejumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Pamekasan ternyata masih mengabaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentang pembatasan alat peraga kampanye untuk Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2014.

Di sejumlah ruas jalan di wilayah itu, masih ditemukan alat peraga caleg, baik calon anggota DPRD Pamekasan, DPRD Provinsi Jawa timur maupun DPR RI. Padahal, dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 telah jelas dinyatakan Calon Anggota Legeslatif tidak diperbolehkan mendirikan baliho ataupun spanduk secara pribadi, melainkan dibuat oleh parpol dengan menyertakan namanama Caleg yang diusung.

Komisioner KPU Pame-

kasan Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik, Didin Sudarman mengatakan pihaknya sudah memberikan teguran agar baliho itu diturunkan dan diganti dengan alat kampanye yang sesuai dengan Peraturan KPU. KPU, kata dia, hanya berhak memberikan teguran dan imbauan, sementara yang berhak melakukan penindakan berupa pencabutan alat peraga itu adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP).

“Kami berharap, sebelum dilakukan penertiban, mereka dengan penuh kesadaran menertibkan sendiri alat peraganya sesuai aturan yang ditetapkan,” kata Didin.

Didin menjelaskan selain soal pembatasan alat peraga, Caleg dan Parpol peserta pemilu diminta mematuhi aturan zonasi (pembagian wilayah) pemasangan alat peraga sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 19 tahun 2013. Dalam Perbup tersebut diatur tentang wilayah yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dipasang alat paraga kampanye.

Anggota Panwaslu Pamekasan Divisi Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono

mengatakan tidak bisa melakukan tindakan apapun untuk mengawal pelaksanaan Peraturan KPU itu. Sebab beberapa kali dirinya berkirim surat ke KPU untuk meminta penjelasan, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan.

Seharusnya, kata Sapto, KPU bersama Panwaslu mensosialisasikan secara aktif Peraturan KPU tersebut, sehingga dipahami secara utuh, baik oleh Parpol, Caleg, maupun tim pemenangannya.

“Kami menilai pelanggaran atas Peraturan KPU itu bukan disebabkan oleh sikap membangkang dari para Caleg dan timnya, melainkan karena ketidakpahaman mereka terhadap Peraturan KPU tersebut akibat minimnya sosialisasi,” katanya.

Sapto mengatakan KPU Pamekasan terkesan merasa cukup dengan sosialisasi terhadap Parpol beberapa waktu lalu. Padahal sebagian besar Caleg berada di kawasan pedesaan yang tidak menutup kemungkinan belum tersentuh sosialisasi.

Salah satu Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, Halili mengatakan pemasangan alat peraga kampanye yang saat ini ada dan dinilai melanggar, murni karena kurangnya sosialisasi dari KPU Pamekasan.

“Tidak ada niatan untuk melanggar aturan itu.

Semua ini semata karena kekurangpahaman terhadap Peraturan KPU tersebut,” kata Halili. (awa/muj/rah)

API TAK KUNJUNG PADAM

Pengembangan Wisata Terkendala Status Kepemilikan Lahan

PAMEKASAN - Pengembangan obyek wisata Api Tak Kunjung Padam di Dusun Dengka, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan terkendala

status kepemilikan. Salah satu obyek wisata andalan di Pamekasan itu, status lahannya masih milik pribadi.

Upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah se-

tempat ditolak pemilik lahan yang memilih mengelolanya secara pribadi dengan sistem bagi hasil dengan Pemerintah Desa Larangan Tokol. Akibatnya, kondisi obyek wisata

itu terlihat kumuh dan tidak terawat.

Selain banyak fasilitas yang rusak, di kawasan wisata itu dipenuhi para pengemis yang dinilai mengganggu pe-

mandangan. Beberapa fasilitas yang sebetulnya sangat dibutuhkan pengunjung, seperti kamar kecil yang layak, juga tidak ditemukan.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Halifaturahman, Selasa (8/10), mengatakan kendala utama untuk perbaikan tempat wisata Api Tak Kunjung Padam, adalah hak kepemilikan lahan yang masih berstatus milik perorangan dan bukan milik pemerintah.

Pemkab Pamekasan tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perbaikan karena pemilik lahan tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk ikut mengelola. “Beberapa kali kami melakukan pendekatan akan tetapi mereka menolak. Sampai saat ini kami masih berupaya melakukan pendekatan,” katanya.

Jika dibandingkan dengan obyek wisata Talang Siring di Kecamatan Larangan yang saat ini sedang dalam perbaikan, obyek wisata Api Tak Kunjung Padam lebih menjanjikan karena sudah mulai dikenal hingga ke luar Madura. Rencananya, jika pemilik lahan memberi izin pemerintah setempat melakukan perbaikan dan ikut dalam pengelolaan, obyek wisata itu akan ditata dan diperbaiki. (oni/muj/rah)

TARGET BULOG

Distribusi Raskin Tuntas sebelum Lebaran PAMEKASAN - Badan Urusan Logistik Sub Divre XII Wilayah Madura menargetkan distribusi bantuan beras kepada masyarakat miskin di Pulau Madura, Jawa Timur, selesai sebelum Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah.

Kepala Bulog Sub Divre XII Madura Haryono menjelaskan distribusi ke masingmasing kabupaten di Madura telah dilakukan sejak awal bulan ini oleh masing-masing petugas gudang Bulog di Madura.

“Stok beras yang ada di Madura saat ini mencapai 38.280 ton dan jumlah ini dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Madura,” katanya.

Ia menjelaskan pihaknya menargetkan sebelum Hari Raya Idul Adha distribusi bantuan beras bagi warga miskin ke masing-masing rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di empat kabupaten di Pulau Madura sudah selesai digelar.

Khusus untuk bulan Oktober ini, RTS-PM penerima bantuan raskin di Pulau Madura akan menerima jatah bantuan sebanyak 30 kilogram atau dua sak, karena jatah bantuan program kompensasi kenaikan BBM atau raskin ke-14 juga didistribusikan.

Haryono menjelaskan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat bantuan raskin di empat kabupaten di Madura sebanyak 396.489 RTS dengan jatah

raskin sebanyak 59 ton.

Rinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS, Sampang 108.647 RTS, Pamekasan 86.397 RTS, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 116.376 RTS.

Haryono menjelaskan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat bantuan raskin di empat kabupaten di Madura sebanyak 396.489 RTS dengan jatah raskin sebanyak 59 ton. Rinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS, Sampang 108.647 RTS, Pamekasan 86.397 RTS, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 116.376 RTS. Khusus untuk distribusi raskin di kepulauan, seperti di Pulau Masa Lembo di Kabupaten Sumenep dan Pulau Mandangi di Kabupaten Sampang, telah didistribusikan lebih awal dibanding di daratan.

“Yang kepulauan juga sudah berlangsung dan sesuai dengan target yang kami tetapkan raskin untuk masyarakat kepulauan bisa diterima sebelum Lebaran,” katanya menjelaskan. (ant/ rah)

PERSEDIAAN BERAS 2013 AMAN. Petani menggambang padi di area persawahan saat panen di Tangerang, Banten, Selasa (8/10). Menteri Pertanian Suswono mengatakan persediaan beras nasional pada 2013 dalam kondisi aman karena pasokan mencukupi sehingga harganya juga relatif stabil.

PAMEKASAN

13

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216| TAHUN II

PERTANIAN

Tembakau Tinggal 20 Persen PAMEKASAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan memperkirakan tembakau petani di wilayah itu sudah terserap 80 persen dari total produksi tahun ini. Dari areal tanam sekitar 3000 hektar dengan jumlah produksi yang diperkirakan hanya 3.500 ton tembakau, yang tersisa dan belum terbeli diperkirakan tinggal 500 ton.

Data pada Kantor Disperindag setempat, hingga tanggal 7 Okteber, jumlah tambakau yang sudah terjual diperkirakan mencapai 2.736 ton lebih dari 18 gudang tembakau yang melakukan pembelian.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Ukuran Disperindag, Abdul Gani menjelaskan tembakau yang belum dipanen sudah tinggal sedikit dan diperkirakan akan terserap secara keseluruhan.

Sebab, selain karena luas lahan di Pamekasan yang ditanami tembakau berukuran dan hanya 3000 hektar dari total luas proyeksi lahan 30.000 hektar akibat cuaca buruk, pihak pabrikan saling bersaing untuk mendapatkan tembakau yang ada di petani.

Menurutnya, gudang tembakau yang menjadi kuasa pembelian sejumlah peru-

sahaan rokok itu bisa dipastikan mengalami kekurangan pasokan tembakau hingga 20 ribu ton akibat gagal produksi selama musim tanam.

“Untuk wilayah pantura tembakau sudah habis, tinggal tembakau yang ditanam oleh petani di Kecamatan Galis dan Tlanakan. Harga di gudang tertinggi sekarang Rp 42 ribu per kilogram sedang terendah Rp 37 ribu per kilogram,” katanya.

Data pada Kantor Disperindag setempat, hingga tanggal 7 Okteber, jumlah tambakau yang sudah terjual diperkirakan mencapai 2.736 ton lebih dari 18 gudang tembakau yang melakukan pembelian.

Dikatakannya, dengan jumlah tembakau di petani yang sangat minim, dia memperkirakan akan ada kecenderungan terjadi kenaikan harga, mengingat dalam satu

pekan terakhir sudah naik Rp 1000 per kilogram, sebab kebutuhan tembakau musim ini sangat tinggi. Karena, dari hasil serap informasi oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, total kebutuhan tembakau oleh kelima pabrik rokok sebanyak 22. 679 ton, dengan rincian PT Djarum sebanyak 7.000 ton, PT Gudang Garam Tbk sebanyak 4.400 ton, PT Sandhan Arif Nusa (Sampoerna) sebanyak 9.000 ton, PT Bentoel sebanyak 929 ton, dan PT Sukun sebanyak 450 ton.

Jumlah tersebut masih ditambah kebutuhan pabrik rokok berskala kecil diantaranya PT Noyorono, PT Oepet, dan pabrik lokal, yang diperkirakan mencapai seribu ton.

Ia tidak bisa memastikan sampai kapan gudang tembakau itu akan melakukan pembelian. Namun, rencananya, waktu pembelian itu akan berlangsung lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kami perkirakan akhir Oktober semua tembakau sudah terbeli, biasanya sepekan sebelum melakukan penutupan pembelian, pihak gudang akan berkirim surat ke kami,” katanya. (oni/muj/rah)

PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN KEDIRI. Petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kediri memeriksa gigi dan mulut kambing milik pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Tempurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (8/10). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin kelayakan secara medis daging kurban yang akan dikonsumsi saat Idul Adha.

Polisi Sudah Periksa 30 Saksi Motif Pencurian Gabah Masih Didalami PAMEKASAN - Jajaran Polsek Pademawu, Pamekasan menyatakan sudah memeriksa 30 orang saksi dalam kasus pencurian gabah di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, yang terjadi pada Agustus lalu.

Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan setelah menerima limpahan penanganan perkara dari Polres Pamekasan akhir Agustus lalu.

Kapolsek Pademawu, Ajun Komisaris Edi Sunyata mengatakan para saksi yang sudah dimintai keterangan terdiri dari unsur masyarakat, meliputi saksi korban termasuk dua orang yang diduga sebagai pelaku.

Dia menjelaskan penanganan perkara ini cukup rumit sehingga perlu penanganan ekstra. Jumlah penyidik yang hanya dua orang juga menjadi kendala tersendiri dalam menuntaskan dugaan pencurian ini.

Meski demikian, pihaknya menargetkan pemeriksaan ini rampung dalam seminggu kedepan sehingga bisa dilakukan gelar perkara. Kini, pihaknya masih berupaya mendalami motif pencuriannya agar lebih terang.

“Kami masih terus dalami, mudah-mudahan seminggu ini selesai dan langsung kami gelar. Kalau memenuhi unsur baru kami lanjutkan pada tahap berikutnya,” katanya.

Berdasar laporan para korban ke Mapolres Pamekasan awal Agustus lalu, pelaku pencurian gabah ini sudah diketahui oleh pelapor. Hal ini karena antara korban dan

pelaku masih bertetangga, sama-sama warga Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu.

Namun para pelaku yang diduga mencuri gabah itu belum ditangkap.

Salah satu korban Monawi, 35, mengatakan orang yang mencuri gabahnya adalah Dulamid, 40, warga desa setempat. Sedangkan pelaku yang mencuri gabah milik Sukardi, 33, korban lainnya, diketahui bernama Ilham, 35, juga warga desa setempat. Menurut kedua korban, para pelaku itu melakukan aksinya tidak sendirian, melainkan dibantu pihak lain. ”Yang sempat kami lihat wajahnya secara jelas ada dua orang itu. Karena aksi mereka sempat kami pergoki,” katanya.

Monawi dan Sukardi melapor ke Polres Pamekasan atas kasus pencurian gabah awal Agustus lalu. Monawi ke-

hilangan tujuh karung gabah, senilai Rp 700 ribu, sedangkan Sukardi kehilangan enam karung gabah, senilai Rp 1.300.000.

Pencurian ini terjadi siang hari, saat gabah-gabah itu berada di pinggir jalan desa, ketika akan diangkut dari sawah ke rumah masing-masing pemilik gabah. Saat kejadian, gabah sedang ditinggal pemiliknya untuk mencari pinjaman mobil pikc-up. Namun pelaku mengangkut lebih awal padi tersebut.

Setelah dilaporkan ke Mapolres Pamekasan, penanganan kasus pencurian gabah ini dilimpahkan ke Polsek Pademawu, akhir Agustus lalu.

Pelimpahan kasus ini dilakukan karena diduga berkaitan dengan pemerintahan desa, tempat kejadian perkara (TKP) pencurian tersebut paska pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). (uzi/muj/rah)

PETANI TEMBAKAU MERUGI. Petani memanen tembakau yang sebagian rusak terserang hama di Kalidadap, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hama yang selalu menyerang setiap musim tanam hingga panen di kawasan tersebut membuat petani tembakau merugi hingga 30 persen dari total hasil panen.

PEMAKAMAN MASSAL IMIGRAN. Sejumlah sanak saudara menangis di depan pusara seorang imigran gelap yang tewas terdampar di Cianjur pada bulan Juli lalu, di TPU Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (8/10). Sebanyak 17 imigran gelap yang tewas dan telah teridentifikasi identitasnya dimakamkan secara massal, dan mayoritas korban berkewarganegaraan Srilanka dengan jumlah 10 orang pria dan 7 orang wanita diantaranya 4 orang anak-anak.

14

Empat Belas Pejudi Diamankan SAMPANG – Sebanyak 14 tersangka pejudi berhasil diamankan Satreskrim Polres Sampang. Penangkapan tersangka penyakit masyarakat (pekat) itu membutuhkan waktu selama tiga minggu.

Pejudi tersebut ditangkap di 10 tempat kejadian perkara di enam kecamatan di Kabupaten Sampang. Mereka ditangkap di Kecamatan Sokobanah, Ketapang, Camplong, Banyuates, Kedungdung dan Robatal.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, bereka bisa ditangkap berkat kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian di masing-masing sektor.

"Selama ini kita giatkan kegiatan ini. Jadi kita dalam waktu 3 minggu ada 10 lokasi dengan 14 tersangka. Yang 11 ada di sini, tiga kita titipkan di Rutan. Ada togel, judi kartu remi domino ada 10 TKP," ucapnya.

Dengan maraknya perjuadian yang semakin meresahkan masyarakat, Polres Sampang akan terus melakukan pemantauan sehingga dapat ditekan peredarannya.

"Kita akan terus melakukan pemantuan dan penyisiran tindak kriminal di setiap wilayah agar menekan angka kriiminal," jelasnya.

Seperti pengakuan salah satu tersangka bernama Awi

SAMPANG

RABU 9 OKTOBER 2013 NO. 0216 | TAHUN II

WISATA

Taman Wiyata Bahari Masih Bermasalah SAMPANG - Taman wiyata bahari yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, sampai saat ini masih terlihat mangkrak. Proses pembangunan yang dianggap selesai pada tahun 2012 lalu itu masih banyak meninggalkan permasalahan.

Kami sebenarnya sudah menanyakan kenapa kok tidak sesuai dengan rencana awal dan itu yang selalu dimentahkan,”

Puji Raharjo

Ketua LSM Forum Sampang

14 tersangka pejudi yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Sampang. Mereka ditangkap di Kecamatan Sokobanah, Ketapang, Camplong, Banyuates, Kedungdung dan Robatal.

(40), asal Kabupaten Pamekasan, ia mengaku melakukan judi demi kebutuhan ekonomi keluarga. "Untuk keluarga saya supaya bisa tercukupi, Mas," katanya.

14 tersangka bernama, Julianto (32), warga Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang; Siti Ruqoyyah (37), warga

Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates; Junaidi (28), warga Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong; H. Kiyem (43), warga Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates; Mohdar (35) warga Kecamatan Banyuates; Salih (40), warga Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates; Sutrisno (45), warga Desa Ketapang

Laok, Kecamatan Ketapang; Awi (40), warga Desa Blaban, Kec/ Kota Pamekasan; Salehoddin (40), Juhari (31), Moh Mu'i (65), warga Desa Masaran, Kecamatan Banyuates; Misluwi (50), warga Kecamatan Kedungdung; dan Matnawi (40), Matjuri (54), warga Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung.

Mereka akan dijerat Pasal 303 tentang Perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan tersangka di antaranya berupa buku rekapan, ponsel, kartu remi dan domino serta uang tunai sekitar Rp 5 juta. (ryn/lum)

Ketua LSM Forum Sampang Sehat Puji Raharjo mengatakan, dia pernah dilibatkan dalam tim sewakelola sehingga tahu betul bagaimana rencana pembuatan taman itu. Dalam gambar yang dibuat, titik nol taman itu adalah jalan kemudian di samping jalan ada timbunan tanah setinggi 2 meter dengan total tinggi taman adalah 4 meter untuk menghidari banjir, Namun, menurutnya, entah kenapa realisasinya

justru berubah dari gambar yang sudah disepakati, dimana taman di bangun justru dengan galian ke dalam.

Kata Puji, kontraktor yang membangun taman dengan anggaran Rp. 1,05 miliar tidak bisa membaca gambar.

Bahkan galian sedalah 2 meter itu ditinggalkan begitu saja tanpa pembatas padahal berbahaya.

Dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan itu, perwakilan pemerintah pusat sempat meninjau kelokasi itu dan dianggap sebagai konstruksi yang gagal Menurutnya dengan begitu nanti BPK (badan Pemeriksa keuangan) bisa menilai sendiri dan siapa saja yang terlibat di sana.

“Kami sebenarnya sudah menanyakan kenapa kok tidak sesuai dengan rencana awal dan itu yang selalu dimentahkan. Selain itu, kolamnya dibiarkan begitu saja tanpa ada pembatas.

Kalau sampai terjadi korban yang tenggelam nanti siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Taman itu dibangun dengan dasar pemenuhan 30 persen angka terbuka hijau untuk publik di Kabupaten Sampang, dengan anggaran Rp. 1,50 miliar yang bersumber dari APBN. Pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini sebagai pihak yang menyediakan lahan. (jun/ lum)

PEMBUNUHAN HABIB ALWI

Tiga Saksi Meringankan Memberikan Keterangan Sampang - Pengadilan Negeri Sampang kembali menggelar pembunuhan alm Habib Alwi dengan terdakwa Mattawi (60), warga Kecamatan Kedungdung, Selasa (8/10) sekitar pukul 10.00 Wib. Sidang lanjutan itu mendengarkan keterangan saksi meringankan.

Dalam persidangan itu penasihat hukum mengagendakan menghadirkan lima orang saksi. Namun, dua orang tak bisa hadir, dan hanya tiga orang saksi menghadiri persidangan. Tiga saksi yang hadir, Fauzan (46), warga Desa Wonokusumo Wetan, Kecamatan Semampir Kota Surabaya; Haji Hasim alias Hasmin (60), dan Kulsum (56), Warga Dusun Mandala, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

Fauzan (46) saksi yang ditanya pertama kali oleh majelis hakim, mengatakan, kondisi terdakwa sejak tahun 2007 hingga kini memang sudah kritis dan tidak seperti awal dirinya bertemu.

"Sejak kenal pertama saya di rumah terdakwa di daerah Jalan Kunti Kota Surabaya pada tahun 2004 kondisinya masih sehat. Tidak seperti saat ini terdakwa sudah sakit-sakitan," ucapnya dihadapan majelis hakim.

Terdakwa yang masih famili denganya Fauzan menambahkan, beberapa rumah sakit di Surabaya pun sering

didatangi guna merawat kondisi kesehatan Mattawi.

Salah satunya sejak bulan November 2012 ketika itu sering berobat seperti Rumah Sakit Graha Husada Surabaya. "Pada bulan November 2012 itu sering berobat kemana-mana termasuk RS Graha Husada Surabaya," jelasnya.

Tak hanya itu, Fauzan dipersidangan juga menerangkan jika terdakwa Mattawi terkenal oleh beberapa orang disegani. Justru, Mattawi juga sering memberikan pengamanan terhadap semua orang jika dalam mempunyai masalah. Termasuk, masalah carok yang mengakibatkan korban meninggal seperti yang dialami terdakwa. "Terdakwa disegani sama orang-orang karena sering membantu mengamankan konflik masalah apa pun pada orang dan tidak memilih serrta tidak memihak dari anak keluarga mau pun orang lain,"katanya.

Berbeda dengan itu, Kulsum (56), istri terdakwa Mattawi, menjelaskan, sepeda yang ditemukan di TKP bersama korban Habib Alwi adalah milik suaminya.

Pasalnya, sepeda itu ditenggarai saat akan dibawa oleh Matluki bersama anaknya, Rahmat, saat berkunjung ke rumahnya.

Tetapi, penuturan saksi bernama Fauzan menyebut-

kan bahwa tidak tahu dan tidak kenal terhadap barang bukti dua buah sepada motor.

Bahkan, istri Mattawi juga ditanya oleh Ketua Majelis Jeni Nugraha keberadaannya saat kejadian pembunuhan, dirinya mengaku sedang menemani terdakwa yang saat itu sedang sakit di rumahnya.

"Ya memang ini sepedanya dan saya ingat waktu akan dibawa oleh Matluki dengan anaknya yaitu Rahmat ketika kerumah saya. Dan waktu kejadian pembunuhan saya nemani suami saya (Mattawi-red) di rumah karena sedang sakit," paparnya.

Sementara itu, sidang masih akan terus dilanjutkan Kamis (17/10) mendatang dengan agenda yang sama yakni sidang agenda keterangan saksi meringankan terhadap terdakwa.

Sekaligus, sidang terakhir agenda keterangan saksi terdakwa. Jika sudah selesai, maka sidang dapat dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan.

"Jadi saya minta kepada penasehat hukum agar saksi-saksi terdakwa bisa secepatnya didatangkan secara lengkap. karena pekan depan sidang masih menjalani dengan agenda sama. Agar bisa dilanjutkan agenda pembacaan dakwaan,"ungkap Ketua Majelis, Jeni Nugraha. (ryn/lum)

Pengadilan Negeri Sampang menggelar sidang lanjutan pembunuhan alm Habib Alwi dengan agenda pemanggilan 3 saksi dari pihak terdakwa, Mattawi, Selasa (8/10).

PROGRAM PENGENALAN SURABAYA. Seorang mahasiswa asing melakukan pewarnaan pada batik mangrove, saat ‘The 2013 Universitas Surabaya (Ubaya) Summer Program’, Rumah Batik Mangrove, Kedungasem Surabaya, Selasa (8/10). Penyelenggaraan Summer Program yang diikuti 14 mahasiswa asing dari delapan negara tersebut, bertujuan untuk menghimpun berbagi masukan, pendapat dan perspektif baru dari para peserta asing, dalam mendukung pengembangan masyarakat perkotaan di Surabaya.

KRIMINAL

Kepala Kas BNI Ketapang Gelapkan Uang Rp 3 M SAMPANG - Kepala Kas BNI Kecamatan Ketapang Eka Virdaus (44), warga Jalan Raya Nyalaran I No 10 Kabupaten Pamekasan, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam jeruji tahanan sel Mapolres Sampang.

Eka Virdaus telah melakukan tindak pidana penggelepan uang senilai Rp. 3.075.974.000. Uang itu milik nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Madura. Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Menurut penuturan Eka, uang miliaran rupiah itu digunakan untuk berjudi togel via online. Dalam sehari ia bisa menghabiskan uang senilai Rp. 50 juta. Tak berhenti sampai disitu, sebagian besar uang juga dimanfaatkan untuk berfoya-foya.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, tersangka sudah

melancarkan aksinya selama 6 bulan. Itu baru diketahuinya setalah ada tim audit internal BNI secara rutin yang dilaksanakan pada Selasa (17/9) lalu.

Setelah melakukan pemeriksan di kas yang dipimpin oleh tersangka, supervisi atau pimpinan bidang kantor layanan BNI Kantor Cabang Madura yakni Rah Kusandriyanto (43) warga Kota Kediri, mengetahui ada ketidakcocokan data. Dimana, pemeriksaan terjadi selisih kuran antara kas visik rupiah dengan saldo kas menurut system icon.

"Ketahuan tersangka

Ketahuan tersangka setelah ada tim audit karena waktu dikroscek ada perbedaan dimana kas visik rupiah dan saldo kas tidak sama.

Pengakuan tersangka buat judi online dan foya-foya. Perempuan hiburan lah, karena dia kan Kepala Kas BNI Ketapang,”

AKBP Imran Edwin S Kapolres Sampang

setelah ada tim audit karena waktu dikroscek ada perbedaan dimana kas visik

rupiah dan saldo kas tidak sama. Pengakuan tersangka buat judi online dan foyafoya. Perempuan hiburan lah, karena dia kan Kepala Kas BNI Ketapang," ucapnya kepada Koran Madura.

Lanjut Imran, atas perbuatan tersangka dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kini dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. "Kita kenakan pasal 374 KUHP ancaman 5 tahun penjara," katanya.

Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanayak 8 biji, dua buah ponsel, buku tabungan BNI, satu laptop yang semuanya digunakan sebagai sarana penggelapan serta transaksi judi online. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

RABU 9 OKTOBER 2013 NO. 0216 | TAHUN II

KRIMINALITAS

Belasan Tersangka Narkoba Dibekuk BANGKALAN - Jajaran Satuan Narkoba Polres Bangkalan kembali membekuk 1 pengedar dan 1 kurir narkoba jenis sabu-sabu serta 13 tersangka lainnya sebagai pemakai. Mereka tertangkap di empat lokasi berbeda saat menikmati barang haram tersebut. Setelah diciduk, polisi langsung mengamankan tersangka ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa sabu-sabu seberat 20 gram lengkap dengan alat hisapnya dan uang 1 juta serta beberapa HP dengan berbagai macam merk.

"Satu tersangka sebagai pengedar dan satunya sebagai kurir. Sedangkan lainnya sebagi pemakai. Mereka ditangkap di emapat lokasi, yaitu Kecamatan Klampis, Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, dan Kecamatan Blega," terang Kapolres Bangkalan, AKBP. Sulistoyono.

Sulistiyono menjelaskan alat bukti berupa sabu-sabu masih dalam pemeriksaan di laboratorium. Di samping itu, pihaknya akan terus mengorek beberapa tesangka untuk menangkap para pengedar narkoba yang ada di wilayah Bangkalan.

"Semua akan kita lakukan, yang pada intinya mengungkap kasus-kasus pengguna narkoba," janjinya.

Untuk mempertang-

gungjawabkan perbuatannya, kata Sulistyono, kelima belas tersangka terancam dengan pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal empat tahun penjara maksimal 12 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 dan paling banyak Rp8000.000.000.

Sementara itu, namanama tersangka yaitu Mashur Adi Candra Sukardi, Muhlisin Bin Sukardi, dan Mahmud, warga Kecamatan Bangkalan. Rio Agung Prasetya, warga Desa Kembangan Gersik.

Soni Junasah, Moch Saini, dan Moh Soleh Hari, warga Surabaya. Dasuki bin Praji, penduduk Desa Bengsereh Kecamatan Sepulu. Rustam, warga Desa Pandaba Kecamatan Kamal. Muhammad Tolib, warga Desa/Kecamatan Burneh. Sedankan Syamsul, Mat Tosen, Sfafi'i, Husen, dan Imam Rofii, warga Kecamatan Klampis. (dn/rah)

DIAMANKAN. Puluhan Tersangka Narkoba yang terdiri dari pengedar, kurir, dan pemakai saat diamankan di Polres Bangkalan. Mereka tertangkap di empat lokasi berbeda saat menikmati barang haram tersebut.

Dewan Minta Masyarakat Diberdayakan Sedikitnya Ada 9 Kuburan Hilang Akibat Pembebasan Lahan BANGKALAN - Menyikapi permasalahan antara Warga Desa Gili, Desa Kebun, dan Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal dengan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait pembebasan lahan perkebunan tebu di Wilayah setempat, kini mulai ada titik temu.

DPRD Bangkalan meminta PTPN untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam proyek jangka panjang tersebut.

SAPI KURBAN. Seorang pekerja memberi makan sapi di Pasar Hewan Bojonegoro, Jatim. Pembelian sapi kurban di pasar hewan setempat terutama pembeli dari luar daerah, mulai Jakarta, Bogor, juga kota lainnya meningkat dengan jumlah rata-rata sekitar 10 truk atau sekitar 90 ekor/pasaran dalam tiga pekan terakhir.

TERNAK

39 Ribu Sapi Dipasok ke Luar Daerah BANGKALAN – Sapi Madura merupakan jenis sapi yang banyak diminati di luar daerah. Selain tekstur daging yang empuk, kondisi sapi dijamin bebas dari penyakit.

Hal itu lantaran aturan yang berlaku hanya diperkenankan untuk mengirim sapi keluar daerah, tanpa memasok jenis sapi lain dari luar ke Madura.

Oleh karena itu, setiap tahun khusus di kabupaten Bangkalan pengirim sapi mencapai 39 ribu ekor per tahun. Pengiriman sapi sendiri dilakukan melalui pelabuhan telaga biru, Kecamatan Tanjung Bumi dengan pantauan dan pengawasan balai karantina, agar mengurangi resiko hewan ternak berpenyakit.

Sesuai data yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, sebanyak 39 ribu ekor sapi yang dikirim ke luar daerah tahun kemarin bakal mengalami peningkatan. Hal itu menyusul jumlah permintaan yang semakin meningkat. Dalam grafik pengiriman hewan ternak terlihat jumlahnya selalu mengalami peningkatan pertahun.

Menurut Kepala Dispertanak Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso, jumlah pengiriman sapi pada tahun lalu mencapai 39 ribu ekor sapi.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum.

Puluhan ribu sapi tersebut dipasok ke sejumlah daerah seperti ke Jawa dan Kalimantan. Sebab permintaan

sapi dari Kalimantan sangat banyak. Harga sapi Bangkalan lebih murah dibandingkan dengan harga asli sapi di sana. ”Sapi yang dipasok ke luar daerah umumnya jantan. Sebab yang betina tidak diperkenankan untuk dijual ke luar. Kecuali betina yang sudah tidak lagi produktif,” jelasnya.

Sapi yang dipasok ke luar daerah umumnya jantan.

Sebab yang betina tidak diperkenankan untuk dijual ke luar.

Kecuali betina yang sudah tidak lagi produktif,”

Puguh Santoso

Kepala Dispertanak Kabupaten Bangkalan Antisipasi itu dilakukan agar kelestarian sapi Madura bisa tetap terjaga, dengan memperketat pengirimannya. Sapi yang dikirim memang seluruhnya dijadikan sapi potong. Sebab, sapi Madura memang tak boleh diternak di tempat lain. ”Mendekati lebaran Idul Adha memang permintaan sapi semakin bertambah.

Sejauh ini, sapi yang dikirim seluruhnya layak konsumsi dan bebas penyakit,” ujarnya. (ori/rah)

Langkah tersebut sebagai solusi kongkrit dalam mengatasi konflik terkait pembebasan lahan. Selain itu, dengan memberdayakan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang selama ini merasa dirugikan.

Sebab sebanyak 9 kuburan hilang akibat pembebasan lahan tebu. Dengan demikian, agar tidak ada konflik yang berkelanjutan, maka dengan melibatkan warga diharapkan mampu meminimalisir permasalahan.

"Ya, kami minta PTPN memberdayakan dan melibatkan masyarakat setempat

dalam proyek perkebunan tebu," ungkap Anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Khotib Marzuki usai mendatangi Kantor PTPN di Surabaya.

Selain itu, kata Politisi PKB ini, potensi tebu kedepan sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat Kamal. Dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, merupakan langkah positif demi perkembangan ekonomi di masa akan datang. Terlebih keberadaan perkebunan tebu tersebut bisa dirasakan manfaatnya.

Masyarakat saat ini sudah waktunya untuk dilibatkan bukan hanya dijadikan penonton di wilayah sendiri.

HEARING. Anggota Dewan saat mendatangi Kantor PT. Perkebunan Nusantara di Surabaya meminta untuk mengoptimalkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar proyek perkebunan tebu.

"Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat jika mengoptimalkan tenaga kerja warga sekitar secara langsung.

Tentunya dengan komitmen yang kuat antara PTPN dengan

masyarakat," imbuhnya.

Menurut Khotib, selanjutnya akan dirapatkan kembali di internal Dewan mengenai tindak lanjut permasalahan warga dengan

PTPN. Ia berharap tidak ada konflik lagi kedepannya. Sehingga perkebunan lahan tebu dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.(dn/rah)

16

SURAMADU

RABU 9 OKTOBER 2013 NO.0216| TAHUN II

BONSAI

Semakin Unik dan Kerdil Tambah Mahal

ANGIN KENCANG GELOMBANG TINGGI. Nelayan tradisional memuat pukat darat ke dalam perahu di pantai Kampung Jawa, Banda Aceh, Selasa (8/10) . Tangkapan nelayan sejak tiga hari terakhir berkurang akibat cuaca buruk yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi satu hingga tiga meter lebih di perairan Aceh.

Pasangan Mesum Digerebek Ketika Pesta Sabu-sabu SURABAYA - Pasangan mesum Marzuki (34) dan Chiftiyah (34) warga Jl Tambak Rejo Waru Sidoarjo, digerebek satuan Reskoba Polres KP3 Tanjung Perak Kamis (3/10). Mereka ditangkap di kosnya di Jl Teluk Nibung Gg I Surabaya, karena melakukan pesta sabu.

Menurut Pasangan yang sedang dimabuk cinta tersebut, mereka sudah 12 tahun tidak berjumpa.

Keduanya yang bertemu kembali akhir bulan September, ingin melepaskan kerinduan dengan melakukan hubungan suami istri dan pesta narkoba.

Marjuki yang sudah memiliki sabu, mengajak Chiftiyah ketempat kosnya untuk menikmati barang haram tersebut berdua.

“Sabu tersebut saya persiapkan untuk kami nikmati berdua,” ujar Marzuki kepada wartawan, Selasa (08/10).

Petugas yang mendapat informasi dari warga bahwa tempat tersebut sering dijadikan ajang pesta narkoba, melakukan pengintaian. Setelah melihat kedatangan kedua tersangka, beberapa saat kemudian petugas segera melakukan penggerebekan.

“Kami tindak lanjuti informasi masyarakat sekitar,

bahnya.

Akibat perbuatannya, Marzuki diancam dengan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 22 tahun 1997, tentang Narkotika

dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp Rp. 750.000.000. sedangkan ¬Chiftiyah dijerat de-

ngan Pasal 85 ayat 1 Undang - Undang No. 22 Tahun 1997, tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.(ddy)

BANGKALAN – Bagi pecinta tanaman, merawat bonsai bisa menjadi hal yang menguntungkan. Tanaman yang dikerdilkan ini harganya bisa mencapai ratusan juta. Dapat dibayangkan bila harga tersebut dibelikan pohon untuk sebuah bahan bangunan. Hasilnya tentu mencapai ribuan kubik. ”Meski ukurannya kecil tetapi bonsai ini harganya sangat mahal. Bukan hanya puluhan juta rupiah, tetapi bisa mencapai ratusan juta,” ungkap M Efendi, pecinta Bonsai Bangkalan.

Ukuran pohon ini tak lebih dari satu meter, tambah kecil harganya dipastikan tambah mahal. Sepintas bonsai ini tidak menunjukkan harga selangit, nampak biasa-biasa saja. Akan tetapi, bagi para pecinta bonsai, pohon kerdil ini memiliki nilai jual tersendiri. Selain itu, keunikan pada tanaman bonsai menjadi nilai tersendiri bagi para pecinta bonsai.

Efendi mengatakan, salah satu kriteria yang membuat sebuah bonsai mahal memiliki keseimbangan.

Secara visual, bonsai harus seimbang antara daun, tangkai, dahan, dan juga akar.

Bonsai yang bagus, menunjukkan miniature pohon besar di alam bebas. Bedanya, di alam bebas pohon tinggi besar harganya tinggi, jika di bonsai pohon harus kecil, makin kecil bonsai dan unik makin mahal nilai jualnya. ”Bonsai yang bagus itu harus mirip pohon besar di alam bebas. Jadi bonsai yang bagus tidak sekedar kecil.

Bahkan ada juga bonsai taman, itu tidak termasuk bonsai bagus,” katanya.

Terkait keindahan sebuah bonsai sangat relatif.

Bisa jadi di satu komunitas sebuah bonsai bernilai tinggi, tetapi tidak di komunitas lain. Sebab keindanan sifatnya subjektif tergantung siapa yang memandang.

Bagi para pemula yang suka merawat bonsai, lanjutnya, harus diperhatikan beberap hal. Antara lain, keindahan kasat mata pohonnya rindang juga tampilannya segar.

Belilah bonsai proses atau bonsai bakalan, sehingga bisa dirawat dan dibentuk sesuai keinginan yang merawat.

“Malah bisa jadi, dalam sebuah lomba harga bonsai yang lebih murah mengalahkan bonsai yang mencapai ratusan juta pada saat perlombaan. Itu karena menyangkut keindahan yang sifatnya relatif,” katanya.

Bagi para pemula yang suka merawat bonsai, lanjutnya, harus diperhatikan beberap hal. Antara lain, keindahan kasat mata pohonnya rindang juga tampilannya segar. Belilah bonsai proses atau bonsai bakalan, sehingga bisa dirawat dan dibentuk sesuai keinginan yang merawat. ”Kalau pemula ada yang berminat ngurus bonsai, yang penting terlihat indah saja, baik pada daun atau pohon. Belilah bonsai proses,” ungkapnya.(ori/rah)

PASAR EKONOMI

Soekarwo: Putus Mata Rantai Tata Niaga Sapi!

bahwa ditempat kos tersangka sering dilakukan pesta Narkoba,” terang Kasat Reskoba Polres Tanjung Perak AKP Ketut Madya.

Saat pengerebekan, keduanya sedang melakukan pesta sabu. Dari tangan mereka, didapat barang bukti sabu seberat 0,3 gr beserta alat hisap (bong) yang masih ada sisa serbuk putihnya.

“Saat kami datangi, kami dapati keduanya sedang asyik berpesta sabu, salah satunya sedang menghisap bong” tambah Ketut.

Kendati tertangkap basah, Chiftiyah menolak disebut sebagai pecandu. Dirinya mengaku hanya menuruti ajakan kekasihnya. “Saya baru melakukan dua kali, itupun diajak dia,” ujar perempuan berkulit hitam tersebut sambil menunjuk kepasangannya.

“Pertama menghisap sabu juga di kosnya dan diajak dia.

Katanya supaya enjoy,” tam-

KRIMINAL

Ada Bayi Diterlantarkan di Pinggir Jalan BANGKALAN - Seorang bayi tak berdosa ditemukan warga di pinggir jalan Dusun Jalang, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Selasa malam. Bayi tersebut diduga hasil hubungan gelap.

Kronologinya, Bagong (42), warga desa setempat yang berprofesi sebagai kuli bangunan bermaksud akan pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan pulang, ia dikejutkan dengan tangisan suara bayi. Penasaran, kemudian ia mencari sumber suara tangisan bayi itu. Alangkah terkejutnya Bagong saat melihat bayi perempuan tergeletak di pinggir jalan desa tersebut, setelah diduga dibuang oleh ibu kandungnya sendiri.

“Ada suara bayi nangis, setelah saya dekati tangisan itu tidak langsung ketemu, karena sudah gelap. Setelah dicari tangisan itu, bayi ada di tanah,” ujarnya.

Melihat bayi yang dibuang

di pinggir jalan, kemudian Bagong melapor ke Mapolsek Kwanyar. Sesaat setelah menerima laporan, jajaran kepolisian langsung ke TKP untuk menyelamatkan bayi itu. Bayi tersebut kemudian dibawanya ke puskesmas Kwanyar, agar mendapat perawatan.

Ia mengatakan bayi ditemukan pukul 17.30 wib dengan kondisi bayi sehat, berat 3 kilogram.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Bangkalan, Iptu Imron Rosyadi membenarkan adanya penemuan bayi malang tersebut.

Ia mengatakan bayi ditemukan pukul 17.30 wib dengan kondisi bayi sehat, berat 3 kilogram.

“Saat ini bayi itu ada di Puskesmas Kwanyar, sementara petugas masih melacak keberadaan ibu kandungnya,” ungkapnya.

Informasi adanya penemuan bayi perempuan itu, langsung beredar luas di Desa setempat, warga langsung berbondong-bondong mendatangi Puskesmas untuk melihat secara langsung. Warga menduga bayi malang itu dibuang karena hasil hubungan gelap, untuk menghilangkan aibnya.

Memang sangat disayangkan ada ibu kandung yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri hanya karena ingin menghilangkan aib hubungan gelap yang pernah dilakukannya. Bila mau melakukan hubungan gelap, lantas tidak mau menerima anak yang dilahirkan sebagai konsekwensinya, sungguh itu perbuatan yang sangat terhina dan mendorongnya ke neraka, apabila tidak segera bertaubat. (dn/rah)

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap ada pemutusan mata rantai tata niaga sapi agar harga daging bisa ditekan sehingga tidak memberatkan masyarakat.

“Tingginya harga daging sapi lebih disebabkan oleh regulasi yang terlalu banyak. Harus ada beberapa keputusan, salah satunya dengan memotong rantai tata niaga sapi,” ujarnya di sela Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XIII di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (8/10).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun Jatim mengirim 193.000 ekor sapi ke Jakarta dan 4.000 ekor ke Jawa Barat.

Ia juga mengimbau FKD-MPU bisa menelorkan keputusan yang konkret dan bermakna bagi banyak orang.

Tidak itu saja, Pakde juga meminta anggota FKD MPU meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi. Misalnya, impor Jatim dari luar negeri senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat.

Dari nilai tersebut jumlah terbesar sekitar 83 persen berupa impor bahan baku atau penolong, seperti tembaga, nikel, aluminium, dan bijih besi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa bangsa ini akan memasuki pasar ekonomi ASEAN 2015 dan dipastikan akan berdampak pada lapangan kerja karena menghadapi tantangan serta tekanan pekerja asing yang terampil.

“Kemudian pelaku usaha domestik berisiko tersingkir oleh investor asing yang akhirnya akan berdampak

pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Gamawan mengungkapkan bahwa hasil publikasi World Economi Forum (WEF) 2013 Indonesia menempati peringkat 38 di antara 148 negara di dunia. Hal ini meningkat jika dibanding dengan tahun lalu di posisi peringkat 50. Adapun peringkat di atasnya adalah Singapura peringkat dua, Malaysia 24, Brunei 26, dan Thailand 37.

Oleh karena itu, lanjut dia, ada kebijakan desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuannya agar mampu meningkatkan efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Selain itu, mendorong peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Image pelayanan publik harus diperbaiki sehingga masyarakat mempunyai kesan yang baik terhadap pelayanan pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, kata Gamawan, harus disadari kerja sama antardaerah merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah perlu mengadakan kerja sama dengan daerah lain atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.

Dari 10 provinsi yang tergabung, hadir Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, Gubernur Lampung dan NTT, Wakil Gubernur DKI, Jawa Tengah, Bali, dan NTB, Sekda Jawa Barat, Asisten I Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Asisten Sekda I dan Asisten Sekda II. (ant/fqh/dik)