e a Paper Koran Madura 10 Oktober 2013

1

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

10 OKTOBER 2013

NARKOBA DI GEDUNG MK

Akil Mochtar Kecewa Kinerja BNN JAKARTA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), nonaktif, Akil Mochtar mengaku kecewa dengan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) yang lamban dalam mengumumkan hasil test urine. Kuasa hukum Akil Mochtar, Tamsil Sjoekoer mengaku, kliennya mengaku sudah mengetahui hasil tes urine yang

Pak Akil kecewa kenapa nggak diumumkan hari itu juga

Tamsil Sjoekoer Kuasa hukum Akil Mochtar

dijalaninya sejak Ahad lalu. “Sudah. Akil kan katakan hasil itu sudah diketahui,” kata Tamsil usai menjenguk Akil di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/10).

Seperti diberitakan, penyidik KPK mengklaim menemukan narkoba berupa tiga linting ganja dan dua butir ekstasi di dalam bungkus rokok, saat melakukan pengeledehan di ruang kerja hakim tersangka korupsi suap sengketa pilkada Akil Mochtar, Kamis (3/10) malam. Keesokan harinya temuan itu ditindaklanjuti Sekretariat Jenderal MK dengan menyerahkannya ke BNN untuk diperiksa, dan ternyata positif merupakan narkoba.

Selanjutnya BNN

melakukan pemeriksaan sampel urine dan rambut Akil Mochtar untuk memeriksa apakah yang bersangkutan benar menggunakan narkoba.

Hasil yang dilansir BNN menunjukkan Akil negatif dalam penggunaan narkoba. “Secara laboratorium dinyatakan negatif di urine maupun rambut. Yang ada adalah narkotika jenis ganja dan methamphetamine di ruangan kerja AM,” kata juru bicara BNN, Sumirat Dwiyanto, dalam konferensi pers di kantor BNN, Jakarta, Selasa (8/10).

Tamsil mengaku kliennya sangat kecewa dengan lambannya BNN mengumumkan hasil test tersebut. Keterlambatan ini menyebabkan banyak opini yang berkembang yang menyudutkan posisi Akil Mochtar. “Pak Akil kecewa kenapa nggak diumumkan hari itu juga,” tegasnya.

Namun demikian, dia enggan berspekulasi soal lambannya BNN ini.

“Saya tidak mau berprasangka. Kita ikuti proses yang ada,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva, mempertanyakan temuan narkoba di ruang kerja Ketua MK non-aktif Akil Mochtar. Karena pemeriksaan BNN terhadap sampel urine serta rambut yang bersangkutan menunjukkan hasil negatif. “Saya hanya minta kepada penegak hukum mencari tahu ini kerjaan siapa (temuan narkoba di meja kerja Akil Mochtar),” kata Hamdan. (gam/abd)

The Reds Bersama Suarez Berita di hal 7

ant/dhoni setiawan

SIDANG PILKADA GUNUNG MAS. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kiri) bersama Hakim Konstitusi Harjono memimpin sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu (9/10). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa pilkada Gunung Mas sehingga pasangan Hambit Bintih - Arton S Dohong menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas meski Hambit Bintih menjadi tersangka dalam kasus suap yang menyeret mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Pembuktian Terbalik Bisa Menguak Korupsi JAKARTA-Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana dugaan korupsi yang melihatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar dapat diterapkan jika predicate crimes sudah cukup alat bukti.

Sehingga semua harta kekayaan hasil kejahatanya dapat dikembalikan kepada negara, kemudian sanksi pidananya dapat dijatuhkan seberat-beratnya.

“Pembuktian terbalik sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Secara yurispredensi juga sudah ada seperti dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo,” ujar Wakil Sekretaris Jendral Bi-

dang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura, Kristiawanto di Jakarta, Rabu (9/10) kepada wartawan.

Menurut Kristiawanto, tertangkap tangannnya Akil Mochtar dengan dugaan menerima suap

Pembuktian terbalik sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kristiawanto

Wasekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura terkait Pilkada kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten melibatkan banyak kepentingan dan bahkan partai politik Namun demikian, diharapkan proses penyidikan dan hingga sidang di pengadilan cepat dan tidak berlarut-larut.

Kristiawanto memperhitungkan banyaknya pihak yang ter-

libat dan berusaha menghindar dari jangkauan penyidikan KPK. “Lingkaran masalah ini melibatkan orang parpol, ambisi kekuasaan dan uang. Jika berlarut-larut, ini sama saja memberi waktu bagi mereka menghilangkan jejak dan bukti,” katanya.

Dia juga mendesak, KPK dan internal MK sendiri mengembangkan kasus ini karena sudah banyaknya kasus sengketa pilkada yang diputuskan dan agenda sidang ke depan. lebih lanjut dia menjelaskan, penangkapan ini juga menjadi titik balik penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia yang mendapat perhatian berbagai kalangan baik nasional maupun internasional. “Jika terbukti maka Akil Mochtar sebagai salah satu simbol penegakan hukum telah menciderai harapan rakyat terhadap reformasi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Kris.

Bahkan kasus ini juga mendegradasi peran MK sebagai satu-satunya lembaga penegak demokrasi yang mempunyai wewenang memutus sengketa pemilu dan putusannya final serta mengikat. (gam)

SKANDAL SUAP MK

KPK Menjadwal Pemeriksaan Ratu Atut

Sakit Perut Pagi itu Matrawi sudah siap di ruang prakteknya.

Baju kebesarannya sebagai dokter rapi dan licin ia kenakan dengan sangat gagah.

Matrahem : Pak saya sakit perut. Tolong periksa, ada apa dengan perut saya.

Matrawi : Baiklah, coba buka mulutnya Matrahem : Mulut ya dok?

Matrawi : Iya, ... Nah, sekarang matanya mana?

Matrahem : Dok, sampean dokter apa dukun. Saya kan sudah bilang, saya ini sakit perut. Mengapa yang diperiksa mulut dan mata?

Matrawi : Saya harus memeriksa kesehatan mata sampean. Sebab rupanya sampean salah lihat saat mau makan. Jagung yang sampean makan adalah jagung mentah.

Matrahem : Kok sampean tahu saya makan jagung mentah.

Matrawi : Tadi pas sampean buka mulut, masih ada sisanya di sela-sela gigi sampean.

Cak Munali

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah.

Atut akan diinterogasi penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap

yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif, Akil Mochtar.”Diperiksa lusa, Jumat 11 Oktober,” ujar Jurubicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Rabu (9/10).

Menurut Johan, surat pemeriksaan terhadap Ratu Atut sudah dilayangkan. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Susi Tur Andayani. Susi ditangkap karena diduga menyuap Akil Mochtar.”Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka STA terkait dengan penyidikan KPK dugaan TPK dalam penanganan perkara pilkada Lebak di MK,” demikian Johan Budi.

Ratu Atut diduga mengetahui seluk beluk mengenai kasus ini.

KPK resmi melarang Atut bepergian ke luar negeri sejak Jumat (4/10) lalu. Dalam perkara ini, Atut diduga menjadi orang yang memerintahkan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan untuk memberikan duit suap sebesar Rp 1 milliar ke Akil Mochtar.

Saat ini, Susi, Wawan dan Akil tengah menjalani proses penahanan di Rutan KPK yang terletak di basement gedung itu. (gam/aji/ abd)

ant/reno esnir

MOBIL MEWAH AKIL MOCHTAR. Petugas memeriksa mobil-mobil mewah hasil sitaan KPK dari rumah Akil Mochtar di Komplek Liga Mas, Pancoran Jakarta Selatan, diparkir di gedung KPK di Jakarta, Rabu (9/10). Tiga mobil mewah itu adalah Audi Q5 , Crown Athlete dan satu Mercedes Benz S 350 diatas namakan sopir Akil bernama Daryono.

HUKUM

Aset Akil Terus Diburu JAKARTA- KPK terus memburu aset milik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), nonaktif Akil Mochtar. Hingga Rabu (9/10), aset Akil yang berhasil disita KPK itu antara lain uang senilai Rp2,7 miliar dari rumah dinas Akil Mochtar di Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan, tiga mobil mewah dari kediaman pribadinya di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan serta surat berharga senilai di atas Rp2 miliar. “Setelah proses penetapan tersangka, langkah KPK adalah penelusuran aset,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu (9/10).

Tiga mobil mewah Akil yang disita dalam penggeledahan di kediamannya kawasan Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan adalah Mercedes Benz Seri S350, Toyota Crown Athlete bernopol B 1614 SCZ dan Audi Q5 bernopol B 234 KIL. Ketiga mobil mewah ini dibeli Akil dalam kurun waktu tiga bulan lalu.

Sementara untuk penelurusan aset lainnya berupa pemblokiran rekening Akil Mochtar dan tersangka lain, Johan mengatakan, upaya itu akan segera dilakukan.

“Tentu akan dilakukan. Begitu ada pemeriksaan saksi dan tersangka langkah itu akan dilakukan,” ujar Johan.

Dalam sidang lanjutan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK), dua ajudan Akil mengungkap kegemarannya bos mereka yang gemar membeli mobil mewah.

“Sebelum jadi ketua, ada mobil Audi. Setelah jadi ketua, tambah mobil Mercy dan mobil Crown,” ujar ajudan Sugiono.

Menurut Sugiyono, mobil terakhir yang dibeli Akil adalah Mercedes Benz Seri S350 sekitar tiga bulan yang lalu. Sedangkan sedan mewah Toyota Crown Athlete dibeli sekitar tiga bulan sebelumnya. “Dalam setahun ada dua mobil baru, saya jadi takut,” lanjutnya.

Akil sendiri legowo tiga mobilnya disita oleh penyidik KPK. “Mau nggak mau harus diterima karena itu kan proses hukum,” terang pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (9/10). (gam/aji

2

NASIONAL

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217 | TAHUN II

APBN 2014

dengan alasan tidak ada hal ikhwal kegentingan dan memaksa,” paparnya.

PDIP Desak Anggaran Desa Sebesar 10 Persen JAKARTA-PDI Perjuangan mendesak pemerintah mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10% dari APBN. Hal itu untuk menghapus ketimpangan kesejahteraan masyarakat desa serta penggerogotan pembangunan perkotaan dengan masalah urbanisasi yang kian kompleks.

Wakil Ketua Komisi II dari F-PDI Perjuangan DPR Arif Wibowo mengatakan saat ini anggaran untuk lebih dari 72.000 desa di seluruh Indonesia per tahun hanya Rp42 triliun dari Rp1.600 triliun per tahun alias 2,6 % per tahun.

Dari jumlah itu, anggaran yang langsung ke desa hanyalah Rp10 triliun per tahun alias 0,6 % dari APBN. Dana itu turun melalui pro-

gram PNPM yang sebentara lagi akan tutup buku.

“Sisanya, sebanyak Rp32 triliun alias 2% dari APBN adalah dana yang digunakan oleh kementerian sektoral untuk program sektoral, pengawasan pelaksanaan, dan lain-lain yang realisasinya tidak langsung dinikmati masyarakat perdesaan,” ujar dia di Jakarta, Rabu (9/10).

Arif mengatakan,

ketimpangan dana untuk desa ini tentu menghambat usaha untuk memajukan desa. Bahkan, kemiskinan di pedesaan menjadi tak terhindarkan. Relasi desa dengan pihak-pihak supra desa (pihak di luar desa) menjadi lemah. Desa menjadi sangat tergantung pada kebaikan hati pihak-pihak di luar desa.

Migrasi penduduk desa ke kota terus meningkat dari waktu ke waktu akibat miskinnya peluang kemajuan di pedesaan.

Akibatnya secara bertahap, desa mengalami kemrosotan aktivitas ekonomi, di antaranya karena minimnya sumber daya manusia pedesaan yang bersedia bekerja di sektor ekonomi pedesaan. Eksesnya tidak saja memerosotkan desa, namun juga menggerogoti pembangunan perkotaan dengan masalah urbanisasi yang kian kompleks.

Arif mengusulkan, persentase alokasi yang dianggap cukup adil untuk pembangunan di lebih dari 72.000 desa yakni 10 %dari total APBN Rp1.600 triliun.

Sehingga, desa memperoleh sekitar Rp160 triliun. Jika dapat dialokasikan, rata-rata dana untuk pembangunan perdesaan mencapai Rp2,2 miliar/tahun. “Dana yang saya kira cukup untuk mempercepat pembangunan pedesaan,” tuturnya.(gam/aji)

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

Seharusnya KPU Membuat Aturan JAKARTA-Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya membuat peraturan mengenai pembatasan dana kampanye partai politik dan calon anggota legislatif guna mencegah praktik “money politik”.

“Pemerintah, dalam hal ini KPU, harus bertanggung jawab untuk membuat peraturan mengenai pembatasan dalam penggunaan dana kampanye partai politik dan caleg,” kata Ari saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, peraturan pembatasan dana kampanye itu diperlukan agar partai politik maupun caleg tidak memakai cara “money politic” untuk memenangkan suatu pemilihan umum.

“Sebenarnya yang terjadi selama ini merupakan gejala yang dibiarkan oleh KPU, di mana tidak ada pembatasan anggaran kampanye bagi masing-masing caleg maupun parpol sehingga kekuatan uang menjadi yang utama dalam memenangkan pemilihan,” ujarnya.

Ari mengatakan tidak adanya pembatasan anggaran kampanye juga dapat menimbulkan kecenderungan para politisi melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan kembali dana

yang telah digunakan untuk meraih suara dalam pemilu.

“Misalnya, seorang caleg membutuhkan sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk masuk ke DPR. Bisa dibayangkan kalau caleg itu sudah jadi anggota DPR tentu dia harus mengembalikan pengeluaran yang miliaran itu tadi. Inilah yang memicu terjadinya korupsi,” katanya.

Apalagi, ujarnya, partai politik dengan penempatan orang-orang di Banggar (Badan Anggaran) DPR, berapa banyak dana yang mereka butuhkan dalam kampanye untuk memenangkan pemilu. Selain itu, kata dia, ketiadaan pembatasan dana kampanye dapat menyebabkan terjadinya praktik “mahar politik”.

Ari mencontohkan kasus Ahmad Fathanah yang harus membayar “mahar” kepada PKS untuk pencalonan dirinya dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.

“Seperti kasus Fathanah dari PKS yang harus menyetor pada partai Rp8 miliar untuk menjadi calon Gubernur Sulsel,” tuturnya.

Maka yang sering terjadi sekarang ini adalah masingmasing partai dan caleg ‘berkreasi sendiri’ untuk mencari dana sebanyak-banyaknya demi kemenangan dirinya dan parpolnya dalam pemilihan, kata dia.(ant/yun)

ant/dhoni setiawan

MASKOT PEMILU 2014. Seorang teknisi mempersiapkan perlengkapan tata suara yang akan digunakan saat peluncuran maskot dan jinggle Pemilu 2014 di Halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Rabu (10/9). KPU akan meluncurkan secara resmi maskot dan jinggle Pemilu 2014 pada 10 Oktober 2013.

ant/indrianto eko suwarso

DISKUSI. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputeri (kiri) didampingi Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga PDIP Puan Maharani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi “Perempuan dan Peradaban Indonesia” di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (9/10). Presiden kelima Indonesia ini mengungkapkan bahwa Internal MK harus segera berbenah.

MK Harus Benahi Internal JAKARTA- Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku sangat terpukul dengan penangkapan Akil Mochtar atas dugaan suap dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten serta penemuan narkoba di Kantor Ketua MK. Untuk itu, Megawati berharap apa pun langkah penyelamatan yang diambil dapat segera memulihkan kredibilitas MK. “Saya berharap sekali MK memberikan sebuah proses yang dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran. Berarti hakim-hakim ini harus betul-betul tertutup dari apa yang sekarang terjadi (penyimpangan),” kata Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (9/10).

MK adalah lembaga yang dibentuk ketika Megawati masih menjadi Presiden. Dia pun mempertanyakan legalitas putusan MK selama ini pasca-terungkapnya kasus

Akil. Kenyataannya, dari peristiwa terakhir, hakim konstitusi dinilai tidak lagi mampu memberikan rasa keadilan.

Ketika disinggung terkait wacana penerbitan peraturan pengganti undang-undang (perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatur MK, Megawati enggan berkomentar. Dia tidak mau mengomentarinya karena bukan ahli hukum. “Memang harusnya dibicarakan dengan ahli-ahli, terutama ahli yang ada hubungannya dengan hukum tata negara. Saya me-

mang menunggu kalau ada perppu. Akan kita lihat dari PDI-Perjuangan,” ucap Megawati.

Sementara itu, pakar hukum tatanegara, Saldi Isra mengusulkan agar masa jabatan hakim MK hanya satu periode saja. Hal ini agar lembaga itu tidak ada ketergantungan pada seseorang.

“Sebaiknya memang hanya satu periode saja, ini usulan saya sejak lama, tapi belum mendapat respon,” kata Saldi Isra dalam diskusi “Perlukah Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan” bersama Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari dan Pimpinan Kelompok DPD, Mahany Victor Polypua di Jakarta, Selasa,(9/10).

Selain itu, kata Guru Besar FH Universitas Andalas, Padang ini, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK lebih baik dipermanenkan saja, ketim-

bang pengawasan diberikan kepada Komisi Yudisial (KY).

“Permanenkan saja MKH, saya bicara lembaganya, bukan orang-orang yang mengisi di MKH,” tegasnya.

Bukan hanya itu, sambung Saldi lagi, orang partai juga harus bisa menahan diri agar tidak lagi duduk di MK, MA dan BPK dan lain-lainya.

“Biarkan profesional yang mengisinya. Dengan begitu masyarakat akan merasa nyaman. Toh, politisi sudah disediakan tempat untuk berkarier, bisa menjadi menteri dan presiden,” terangnya.

Terkait soal rencana presiden akan keluarkan Perppu, lanjutnya, dari pemahaman presiden tentu keberadaan Perppu ini sangat subyektif.

Oleh karena itu, agar menjadi obyektif, makanya Perppu itu punya ruang kontes di DPR. “DPR bisa saja menolaknya,

Tidak Berdasar Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari menilai pertemuan Presiden SBY dan sejumlah Ketua-Ketua lembaga negara tidak ada dasar konstitusinya. “Itu hanya sekedar forum saja, tidak ada dasar hukumnya. Kalau tidak suka dengan KetuaKetua Lembaga, ya bisa saja nanti yang diundang hanya wakil-wakil ketua lembaga negara,” ujarnya sambil menyindir masalah yang sedang menimpa MK. Dalam pertemuan itu, kata Ketua DPP Partai Golkar ini, sulit membedakan SBY, bertindak sebagai Kepala Negara atau sebagai Kepala Pemerintahan. Sebab kedua jabatan itu sulit untuk dipisahkan dalam sistem presidentil. “Padahal sebutan Kepala Negara dalam konstitusi sudah tidak ada lagi.

Ini hanya permainan politik saja,” tegasnya.

Menurut Kandidat Doktor Antropologi ini, sebutan Kepala Negara hanyalah alat untuk menampung kewibawaan atau political reservoar. “Kita inikan bangsa yang abu-abu , dimana istilah Kepala Negara lebih bersifat simbolis atau lambang. Karena itu diperluka seseorang yang sangat berwibawa dan tidak boleh dikritik siapapun,” tambahnya.

Memang harus diakui, katanya, secara de facto saat ini Presiden SBY sebagai Kepala Negara. Namun de jure, hal ini tidak ada sama sekali. “Intinya, terkesan suka-suka saja,” tegasnya.

Sedangkan Marhany, menilai Presiden SBY terlihat gugup saat mengeluarkan wacana akan menerbitkan Perppu.

“Padahal, kalau mau sebaiknya amandemen saja UUD 45, toh itu bukan persoalan yang tabu,” ungkapnya.

Masalahnya, kata Marhany, Kegugupan Presiden itu, karena ada wacana lain soal Perppu yang bisa mengimpech Presiden. “Yang jadi pertanyaan itu, apakah MK harus dibiarkan tanpa pengawasan,’ imbuhnya. (gam)

PARTAI POLITIK

Rapimnas Golkar Ditunda, Ada Apa?

ant/fahrul jayadiputra

EKSEKUSI LAHAN PT KAI. Sebuah kendaraan Water Canon menyemprotkan air membubarkan ratusan karyawan PT. KAI yang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang akan mengeksekusi lahan PT. Kereta Api Indonesia di kawasan Jalan Elang, Bandung, Jabar, Rabu (9/10).

EKSEKUSI LAHAN PT KAI

Warga Ramai-ramai Hadang Petugas BANDUNG- Bentrok terjadi saat petugas juru sita dari Pengadilan Negeri Bandung melakukan eksekusi terhadap aset berupa lahan seluas 13.000 meter persegi milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Elang, Kota Bandung, Rabu.

Bentrok terjadi saat petugas juru sita membacakan surat eksekusi, massa dari PT KAI yang mengenakan seragam berwarna putih biru berhadapan dengan petugas Dalmas Polrestabes Bandung.

Aksi sadorong pun terjadi antara massa dengan polisi dan bentrokan pecah saat ada seorang pria merebut surat putusan eksekusi yang dibacakan juru sita lalu dirobeknya. Massa dari PT KAI dan polisi saling baku hantam dengan tangan kosong, sekitar 10 menit.

Bentrok antara petugas dengan massa yerjadi dua kali, dan bentrok mulai mereda dan massa PT KAI mundur dari lokasi eksekusi

setelah sebuah mobil water canon milik polisi langsung menembakan air ke kerumunan massa PT KA. Akibatnya tembakan air dari mobil water cannon tersebut massa PT KAI berlarian dan mundur ke Jalan Elang.

Dalam bentrok itu, sebanyak tiga orang dari massa KAI terluka dan tiga orang polisi juga mengalami lukaluka, bahkan seorang petugas polisi mengalami luka cukup parah di bagian mulutnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT KAI Benny Wulur mengatakan pihaknya sangat menyayangkan dengan proses eksekusi tersebut karena tanah yang dieksekusi itu merupakan tanah milik negara. “Kami juga telah mengajukan bantahan. Hanya memang kami selaku kuasa hukum dari PT KAI menyayangkan eksekusi inikarena tanah ini tanah negara,” kata Benny.

Pihaknya menduga segel dalam proses eksekusi la-

han tersebut palsu, sehingga dalam waktu dekat ini ia akan melakukan proses perdata juga.

“Kami akan melakukan upaya bantahan ekseskusi, kami juga berusaha melakukan PK. Dan Surat segelanya itu diduga palsu,” kata dia.

Menyikapi hal tersebut Kuasa Hukum Nyonya Odas, Dose Hudaya menuturkan apa yang dilakukan oleh petugas juru sita PN Bandung telah sesuai aturan yang ada. “Untuk melaksanakan eksekusi ini, kami memiliki putusan dari pengadilan. Jadi ini tidak ujug-ujug langsung dieksekusi sudah ada prosesnya,” kata Dose.

Lahan seluas 13 ribu meter persegi tersebut, kata Dose, 80 persennya ternyata tidak dikuasai oleh PT KAI namun oleh pihak swasta.

“Dan tahannya ini, 80 persen tidak dikuasai KAI. Malah ini dikuasi sama pengusaha,” katanya. (ant/jat)

JAKARTA-Keputusan DPP Partai Golkar menunda pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mengejutkan kader-kader Golkar di daerah. Rapimnas Partai Golkar yang seharusnya dilaksanakan 20 Oktober diundur menjadi November 2013.

Penundaan ini membuat sejumlah kader partai beringin mempertanyakan manajamen partai. “Yang jadi pertanyaan, saya pengurus DPP belum pernah ada rapat,” kata Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai di Jakarta, Rabu, (9/10).

Yorrys mengaku baru mengetahui penundaan Rapimnas melalui media massa. “Saya baca di media, Rapimnas akan dilakukan bulan Oktober kemarin saya tanya ke sekjen dan pertanyakan itu. Kan kita belum ada rapat, kok ada penundaan,” ujar anggota Komisi III DPR. Menurut mantan Ketua umum Pemuda Pancasila ini, biasanya, setiap Rapimnas diputuskan di Pleno DPP Partai Golkar mengenai waktu yang disesuaikan dengan hari ulang tahun Golkar. Selain itu terdapat kepanitiaan dengan tanggung jawabnya.

Dengan adanya penundaan tersebut, Yorrys menilai manajemen partai perlu dievaluasi.

Apalagi Rapimnas kali ini penting untuk memenangkan pemilu legislati dan presiden.

Mengenai pernyataan DPP Golkar penundaan Rapimnas dikarenakan tidak adanya tempat pertemuan, Yorrys menilai hal itu sebagai alasan klasik. “Kalau soal tempat, Itu hanya alasan klasik. Saya sendiri bingung. Untuk lakukan pemantapan harus cair dan sukses,” ucapnya.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar (PG) Hajriyanto Y Tho-

hari, penundaan itu hanya karena persoalan teknis. “Tidak ada penyebab-penyebab khusus. Semuanya hanya masalah teknis,” ujar Haajriyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Ditempat terpisah, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie membantah penundaan Rapimnas Partai Golkar terkait dengan pengusutan kasus korupsi Pilkada di Banten. Apalagi, kasus korupsi sengketa Pilkada di Banten yang sedang diungkap KPK memang cukup menyita perhatian publik. “Nggak ada,” tegasnya Menurut Ical, penundaan Rapimnas Golkar ini karena persoalan tempat saja. Oleh karena itu, dirinya juga belum bisa memastikan kapan Rapimnas akan digelar. “Kita lihat nanti, belum diumumkan kapannya. Mengharapkan membicarakan persiapan pemilu. Semua daerah harus siap,” tuturnya Hal yang sama juga dikatakan Wakil Sekjen Nurul Arifin, yang menegaskan langkah penundaan ini, sama sekali tak terkait pencekalan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan dugaan korupsi Pilkada yang menyeret sejumlah kader. “Tidak (terkait pencekalan),” ucapnya singkat Menurut anggota Komisi I DPR ini, penundaan itu hingga bulan depan. Belum ada tanggal pasti namun selambatnya 20 November Rapimnas sudah bisa dilangsungkan. “Waktu Rapimnas kita batasi sebelum tanggal 20 November harus sudah terlaksana. Mudah-mudahan lokasi yang kami inginkan, available di antara tanggal tersebut,” imbuhnya. (gam/abd)

OPINI

3

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO. 0217 | TAHUN II

Migrasi Budaya dan Post Identitas

salam songkem

Hidup Sederhana

S

alah satu dugaan mengapa Indonesia nyaris bangkrut, itu karena pemerintah dan sebagian warganya tidak mau hidup sederhana. Indonesia seperti sinetron azab dan sengsara. Di depan dunia, negeri ini berdandan cantik dan elok pada wajah sesungguhnya yang terseok. Negara memaksakan diri agar tatapan dunia terhdap republik ini bukan sebagai bangsa yang terpuruk. Akibatnya, negara memiliki utang sebesar Rp 2.036 triliun. Tak terbayangkan betapa menumpuknya uang sebanyak itu yang tidak diketahui mengapa negara berutang dan untuk apa?

Dari tahun ke tahun, terdapat eskalasi perkembangan utang. Tahun lalu, utang negara Rp 1.850 triliun. Dalam enam bulan, jumlah utang Indonesia bertambah Rp 186 triliun. Jika tren utang ini bergerak secara linear, maka setiap satu semester utang terus bertambah senilai Rp 186 triliun. Apabila angka ini terus berarak, Indonesia sampai pada titik antiklimaks, untuk tidak mengatakan bangkrut. Menumpuknya utang negara disebabkan pengelolaan yang tidak transparan. Sebab, realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyek-proyek yang tidak produktif sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Pemerintah, salah Noah, cobalah mengerti.

Jika utang negara disandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta, maka setiap jiwa di Indonesia seakan-akan memiliki tanggungan membayar utang sebesar Rp. 8.144.000. Tetapi atas dasar apa rakyat harus menanggung utang negara? Sementara, utang itu dikelola penyelenggara negara dan sebagian diantaranya dikorupsi, juga oleh penyelenggara negara. Rakyat hanya menganga ketika mendengar adanya dugaan korupsi Hambalang, Century, dan PT PLN yang nominalnya mencapai triliunan rupiah. Ini semua terjadi karena tidak mau hidup sederhana.

Contoh real kehidupan yang tidak sederhana juga terjadi pada mobil dinas para menteri yang mencapai Rp. 1,3 miliar per unit dengan silinder 3000 cc. Jika dikalikan 34 kementrian, maka muncul angka Rp. 44,2 miliar. Itu baru mobil menteri, belum sekjend, dan belum lagi pejabat di daerah. Meski harga mobil dinas di bawah mentri lebih murah, tetapi jika dikalikan sejumlah pejabat mulai dari pusat hingga daerah, angkanya pasti melampaui harga mobil menteri yang 34 orang itu.

Apalagi, tidak ada jaminan mobil bagus dan mahal meteri berdampak baik pula bagi kinerjanya. Faktanya, ada oknum menteri yang tersangkut korupsi. Kurang apa coba, mobil dan fasilitas lainnya ditanggung negara dan masih korupsi pula? Ini artinya tidak mau hidup sederhana yang tidak berarti harus kumuh. Melainkan, ada pada batas kewajaran. Sebab, sederhana itu pasti jauh lebih dari cukup. (*)

Ada rasa khawatir menghujani ladang-ladang kebudayaan kita (Madura), ketika gelombang globalisasi menjadi barang kajian dialektik dengan pelbagai dimensi percepatan mengangkut simbol-simbol kebudayaan popular, yang memantik risalah-risalah ke’baru’an dengan membongkar akar tradisi masyarakat madura.

H

al ini, menjadi tantangan ke depan bagi manusia madura, agar tidak kehilangan dirinya, apalagi merasa asing dengan dirinya sendiri. Tidak mampu menangkap realitas, sama halnya dengan menggali kuburan sendiri, menelanjangi diri sendiri di tengah-tengah kerumunan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai masyarakat global.

Masyarakat global bergumul bersama dalam realitas virtual, realitas simulakrum dengan hologramisasi situs-situs perubahan yang berkembang biak diantara ruas kesadaran manusia.

Semuanya bergerak tanpa harus tahu siapa yang mengajak, semua bergerak tanpa harus tahu kemana arah tujuan mereka, semua bergerak tanpa harus tahu apa yang akan mereka dapat, semua bergerak tanpa harus tahu apa yang mereka pijak. Tiba-tiba mereka sampai pada sebuah titik virtual yang diusung oleh signal-signal personal dengan bangunan ruang tak tersentuh seperti eliminasi diri di ruang publik yang menciptakan sebuah jarak personal. Ruang personal menjadi milik publik, tak ada batasan-batasan linearitas, tak ada batasan-batasan

etnisitas, tak ada batasan-batasan kultural, tak ada batasan-batasan ideologi, tak ada batasan-batasan agama, tak ada batasan-batasan identitas, tak ada batasan-batasan negara, tak ada batasan-batasan bangsa. Tak ada semakin tak ada. Lesap dan hablur dalam segmentasi-segmentasi tubuh yang tercerai-berai dalam aktus ketidaksadaran.Tubuh tanpa identitas, dilahirkan dalam fenomena diri yang tidak matang.

Migrasi tubuh kultural menyesaki jalan-jalan protokol, bangunan, pusat-pusat perbelanjaan, rumah makan dengan daftar menu makanan dari luar, tiang-tiang mencengkram sekaligus menjulang, lahan-lahan kosong ditanami rumah-rumah perkantoran, rumah-rumah kost, menjadi arsitektur api yang menyesaki tubuh diri (Madura). Walhasil, manusia madura menjadi manusia hibrid dengan identitas sang liyan, yang berimplikasi terhadap realitas budaya (madura) yang kehilangan jati dirinya, kehilangan marwahnya, kehilangan bentuknya, kehilangan arsitekturnya, kehilangan nilai seninya, kehilangan bahasanya, yakni kehilangan identitas budayanya.

Hal ini dapat ditengarai dengan heterogenitas budaya yang diusung melalui media elektronik, semisal televisi, internet dan semacamnya yang mengetengahkan beraneka ragam persoalan-persoalan yang dibangun dan diperuntukkan untuk masyarakat kita. Daftar menu makanan bertumpuk dalam agenda-agenda belanja, ritual acara hiburan, segala macam bentuk permainan disediakan, tinggal klik dan enter, maka sampailah manusia pada sebuah ruang virtual, ruang hiperrealitas, ruang multidimensional yang menciptakan migrasi tubuh. Manusia madura menjadi masyarakat konsumtif dengan pelbagai macam pernakperniknya. Walhasil, masyarakat madura (generasi muda) lebih senang mengidolakan selebriti mancanegara, musik-musik populer, baju-baju dengan model terbaru (style), model rambut, cara berkomunikasi, cara berbahasa dan cara bergaul lebih identik dan lebih dekat dengan idola yang mereka idamkan, daripada budayanya sendiri, sekaligus berpuncak pada sikap antipati dan masa bodoh terhadap

nilai-nilai budayanya sendiri. Jadi, budaya madura dengan nilai-nilai tradisi dihanyut oleh gelembung-gelembung peradaban yang nyapsap diantara batas kesadaran manusia. Terjadi disintegrasi diri, disharmoni diri, sebagai cikal bakal dari postidentitas.

Postidentitas meletakkan dan memposisikan dirinya secara kultural berada dipintu gerbang lalu lintas peradaban, yang mendaulatkan dirinya sebagai penafsir terhadap realitas budaya yang hilir mudik melewati pelbagai media yang berkembang dewasa ini, yakni sesuatu yang melampaui batas dirinya. Postidentitas lahir disebabkan oleh keadaan satu individu atau kelompok yang mengalami kegalauan budaya, ketidakpercayaan terhadap budayanya, perasaan minder dan sakit yang berkecamuk.

Postidentitas menjadi lawatan budaya massal yang melahirkan sejenis manusia transkultural dengan hibriditas ke’aku’an yang mengejawantah di dalam pemikiran, jiwa, hati dan tingkah laku manusia. Manusia madura melakukan migrasi pemikiran lewat media elektronik yang berkembang begitu pesat, dengan membawa ideologi budaya tertentu yang terselubung dan bersembunyi dibalik tudung simbol-simbol. Di sinilah perang pencitraan di dalam simbol-simbol budaya melakukan penjarahan psikologis, hegemoni kesadaran, hegemoni kultural yang masuk melewati pelbagai aktus kesadaran manusia.

Migrasi tubuh budaya manusia madura bergerak begitu sangat cepat dengan landasan dan lecut pemahaman sebagai aktualisasi diri dan representasi diri yang menciptakan kultus-kultus budaya tertentu atau yang datang dibawa hujan dari negeri seberang, atau ia menjadi sebentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai budaya madura (tradisi) yang berkembang dan dibonsai di dalam akuarium dengan ikan berlumut di sekujur tubuhnya. Manusia madura mengalami disorientasi diri, lantaran sikap pengkultusan terhadap sesuatu yang datang dari luar dirinya, menciptakan berhala-berhala dengan ritual-ritual percepatan mengubah gaya hidupnya. Sebuah potret budaya generasi muda madura yang kerap melakukan

perselingkuhan membabi buta tanpa menyadari bahwa kekerasan simbolik yang dibangun di dalamnya.

Migrasi tubuh kultural adalah konsekwensi logis yang tak terbantahkan, lantaran dari sanalah segala sesuatu berkembang melakukan persilangan, perkawinan sekaligus berkembang biak menjadi runutan dinamika budaya yang harus diterjemahkan dan diapresiasi dengan arif dan bijaksana.

Walhasil, diperlukan sebuah ramuan budaya yang mujarrab, ajaib yang mampu mengorientasikan dan menjadi penerjemah terhadap persilangan budaya yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga manusia madura dapat melakukan penyambutan terhadap sesuatu yang datang dari luar dengan sikap dialektik, jiwa yang mampu menerjemahkan nilai sekaligus dapat menubuhkan atau menginternalisasikan nilainilai budaya madura di dalam dirinya. Spirit tradisi mungkin menjadi sesuatu yang berharga untuk dijadikan canonistika, sehingga manusia madura (generasi muda) tidak kehilangan kendali diri, tidak kehilangan identitas dirinya, tidak kehilangan jati dirinya, meski harus membuka diri terhadap sesuatu yang datang dari luar. Eksternalisasi tubuh diri juga menjadi sebentuk migrasi kultural yang mengemban hakikat makna budaya (sendiri) yang harus diperjuangkan, minimal ia menjadi budaya tanding terhadap hiperrealitas budaya yang berkembang melewati batas kesadaran manusia.

Kearifan lokal (local wisdom) adalah sepincuk realitas budaya yang lahir dari cara pandang, berpikir, bersikap sekaligus menjadi medan ungkap terhadap realitas budaya yang bersilang sengkalut di dalamnya. Selain itu local wisdom merupakan langkah arif yang di dalamnya spirit nalar tradisi menjadi bagian di dalam melakukan proses internalisasi sekaligus eksternalisasi tubuh diri, sehingga budaya madura tetap ada, terjaga sebagai bentuk dari diaspora dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Semoga! = *) Budayawan dan Dosen di STKIP PGRI Sumenep

Konsistensi Politik

K

onsistensi politik di tanah air sesungguhnya sangat labil, selalu berubah-ubah. Sebuah proses politik yang sebenarnya tidak begitu baik. Apa pun alasannya inkonsistensi itu, biasanya akan berimplikasi buruk bagi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Ketika legislator sebagai penentu lolosnya kebijakan pemerintahan Indonesia sudah dirasuki oleh kepentingan politik, maka memunculkan rumusan-rumusan perundangundangan sesuai kepentingan politik. Sebagai salah satu contohnya, peraturan tentang pemilihan kepala daerah, kepala negara, dan semacamnya, Indonesia telah membuktikan inkonsistensi tersebut.

Pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala negara yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, mulai diotak-atik lagi. Ada keinginan untuk mengembalikan model pemilihan kepala daerah dan kepala negara tersebut kepada model pemilu sebelumnya, yaitu cukup dilakukan oleh para wakil rakyat, karena legislatif merupakan referesentatif dari rakyat yang diwakilinya. Itu juga dilakukan kerana biaya politik tersebut dirasakan terlalu besar sehingga dapat mendorong terjadinya KKN, bahkan cenderung memicu munculnya konflik horizontal di tingkat bawah.

Baru-baru ini, justeru Komisi III DPR RI memberikan gebrakan yang berseberangan dengan fenomena perpolitikan di tanah air yang cenderung tak konsisten itu. Beberapa legislator Komisi III yang sejak semula menentang pencalonan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III, nyatanya terus konsis mengawal penolakan tersebut, sehingga pengacara si Poltak itu akhirnya harus mengerti diri. Kemudian secara dramatis berujung pada pemunduran diri dengan berbagai alasan yang dikemukakan, untuk sedikit mengurangi rasa malu karena kehadirannya yang tertolak untuk meminpin Komisi III. Kedua kubu yang berseberangan mengenai pencalonan Ruhut sebagai Ketua Komisi III itu tampaknya sama-sama bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Bila nyaris semua Komisi III konsis dengan penolakannya dipimpin oleh Ruhut, Ruhut juga konsis dengan pendiriannya untuk tetap menjadi anggota Komisi III DPR. Dua-duanya justeru mulai memperbaiki komitmen untuk kembali menghargai konsistensi.

Fenomena Ruhut di Komisi III itu kiranya menjadi awal yang baik bagi para wakil rakyat di Senayan agar menghindari inkonsistensi politik mereka. Setidak-tidaknya para wakil rakyat harus berfikir bahwa peraturan tidak boleh berlaku surut. Ketika peraturan di Indonesia ini berlaku surut, itu bukanlah sesuatu yang membanggakan, namun justeru merupakan sebuah kegalauan. Bila tidak mau dikatakan suatu kemunduran dalam sistem perundang-undangan pemilu di tanah air. (*)

A

Kehidupan yang Menipu

Harta, Tahta, dan Wanita tak ubahnya adalah sebilah pedang bermata dua. Satu sisi dapat membawa rahmat dan di sisi lain tidak jarang membawa fitnah, bahkan menjadi laknat.

K

etiganya kerap melahirkan kesenangan kehidupan bumi yang menipu. Ketiga “TA” tersebut tak dapat dipungkiri membuat orang yang di lingkungan itu seringkali melakukan kesalahan. Ya, semacam satu paket dengan bonus kesalahan tersebut. Punya uang, berkuasa dan tidak tahu harus dikemanakan semua itu, lalu wanita, sebagai subjek sekaligus objek.

Mari kita telusuri beberapa orang yang akhir-akhir ini menjadi salah satu orang yang “beruntung” sekaligus “buntung” mendapatkan hal tersebut. Sebut saja A. Fathanah yang telah ditahan KPK terkait kasus kouta impor daging. Rekannya Lutfi Hasan Ishak juga begitu. Bukan hanya soal korupsi karena menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, tapi soal wanita yang ternyata banyak berada dalam pelukannya. Hal inilah kenapa Harta, Tahta dan Wanita tersebut seringkali berpotensi lebih besar menimbulkan kesalahan. Memang seolah menjadi rumus yang linear antara kekuasaan politik yang dimilikinya berkorelasi

dengan tingkat godaan untuk mengumpul harta, lalu karena sudah punya banyak harta, apapun bisa di beli.

Entah daging seharga 10 Juta, seharga mobil jazz hingga lainnya yang lebih funtastis.

Zaman baru-baru Indonesia merdeka, pemimpin Negeri ini identik dengan gaya flamboyan dengan perempuan-perempuan cantiknya.

Tokoh besar dengan tampilan gagah, pintar, berjiwa seni yang dapat dikategorikan pengagum dan pecinta wanita. Sementara zaman Orde Baru pemimpinnya entah itu presiden ataupun para menterinya banyak yang tersangkut urusan penumpukan harta dan juga perempuan. Zaman sekarang era reformasi, para pejabat politik entah itu bupati/walikota, gubernur, legislator, menteri banyak juga yang tersandung masalah harta dan wanita.

Mereka dengan kekuasaan politiknya digelontorkan fasilitas materi, disodorkan banyak pesona godaan perempuan-perempuan cantik. Ada yang mencoba dengan cara legal dengan mengoleksi beberapa istri dengan cara poligami, ada pula dengan cara sirri dan menjadikan perempuannya sebagai istri simpanan.

Sebenarnya, apa sih yang kita cari di kehidupan ini? Benarkah penyebab perang yang sering terjadi di dunia ini karena ketiga hal tersebut? Disengaja atau tidak, disadari atau pura-pura tidak menyadari, hal itu dikarenakan Harta, Tahta, Wanita. Sejenak renungkan, kira-kira mengapa pemimpin didunia ini rela berperang demi tiga hal tersebut.

Mengingat lagu band GIGI, perdamaian. “Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai”. Lagu yang mencerminkan keadaan dunia yang sedang galau. Apa tak lebih baik jika berdamai, tertawa bersama, tanpa ada pertumpahan darah. Bukankah harta tidak akan ada habisnya, selalu

kurang dan kurang. Kekuasaan ada, namun harus benar mencari dan melaksanakannya. Apalagi wanita.

Harta. Di zaman ini mungkin sebagian besar manusia menjadikan harta sebagai tujuan dari hidupnya.

Semacam anggapan dengan harta bisa mendapatkan hal-hal yang serba nikmat di muka bumi ini. Semua bisa dibeli dengan uang. Seringkali kita dengar dari dunia persepakbolaan di Eropa bahwa salah satu klub membeli seorang pemain dari klub lainnya.

Contoh klub Real Madrid yang memboyong Gareth Bale dari Tontenham Hotspur senilai US $85,5 juta poundsterling. Hal itu karena Real Madrid sukses menjual 4 pemainnya.

Sebenarnya dunia adalah permainan dan senda gurau belaka. Namun dengan berbuat apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangannya, kita akan bahagia dan kekal di alam akherat nantinya. Dunia hanyalah kesenangan yang menipu.

Kesenangan yang terbatas dan sementara. Dengan memperkaya diri dari uang yang tidak halal sama saja mengantar diri ini ke jurang neraka.

Tahta. Padanan kata untuk tahta adalah kekuasaan. Biasanya setelah mempunyai harta yang banyak, manusia akan tergoda untuk mempunyai tahta alias kekuasaan. Mau jadi presiden, menteri, gubernur, bupati atau walikota, camat, lurah, kepala desa atau bahkan ketua RT. Ada beberapa juga yang karena kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya diri sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang berebut untuk memperoleh jatah ‘kursi’ panas tersebut. Ada yang kemudian menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan suatu kedudukan, sehingga ’sikut-menyikut’ pun terjadi, seperti melakukan praktek suap demi melancarkan jalannya menuju kursi tersebut atau juga black market terhadap lawan politiknya. Kompetisi tidak

sehat dalam mempertarungkan suatu kedudukan kerap terjadi.

Tahta bisa membuat seseorang gila, membunuh, dan saling menghancurkan. Ratusan caleg gagal lalu mengalami stress, gila, bunuh diri, terlibat kasus uang panas, semua karena demi mengejar kekuasaan dan uang. Yang berhasil menjadi wakil rakyat, banyak yang singgah di “Hotel” Prodeo.

Wanita. Ingat lagunya The Changcuters, bahwa wanita adalah racun dunia. Hampir setiap hari kita mendengar skandal-skandal besar yang melibatkan wanita sebagai pemeran utama. Masih ingatkah kasus video mesum Yahya Zaini dan Maria Eva. Hancur sudah karir Yahya Zaini hanya karena wanita, padahal dia sudah mempunyai harta dan tahta serta wanita sebagai istri sahnya. Belum lagi, Aa Gym yang begitu bersahaja dalam kekayaannya atau tidak tergoda oleh hingar bingar dunia politik kekuasaan tetapi akhir tersandung untuk urusan wanita.

Ini masih dalam lingkup Indonesia, bagaimana dengan dunia? Julius Caesar sang penguasa Romawi dengan Cleopatra, Bill Clinton dan Monica Lewinsky, Thomas Jefferson dan Sally Hemings, Eliot Spitzer dan pelacur mahal atau kriminal pertama di muka bumi yaitu pembunuhan Habil oleh Qobil hanya karena wanita. Rasulullah saw. bersabda, ” Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita” (HR Bukhari dan Muslim).

Ketiganya adalah anugrah terindah manusia. Namun bisa menjadi musibah yang paling memilukan.

Bagaimana menurut anda? Apakah anda termasuk orang yang mengamalkan ketiga TA tersebut?= *) Penulis, tinggal di Kabupaten Sumenep - Madura

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

4

LINTAS JATIM

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Memburu Pelaku Pembunuh Dua Mahasiswa

ant/seno

EKSEKUSI RUMAH. Seorang personil polisi dibantu keluarga menggendong Ibu Saginah saat eksekusi rumah di Desa Tanah Wulan, Maesan, Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (9/10). Pihak Pengadilan Negeri Bondowoso mengeksekusi rumah Saginah, janda seorang TNI karena kalah di persidangan perdata dan rumahnya harus di eksekusi.

Gugatan Ijazah Bupati Madiun Terhempas di PTUN MADIUN - Gugatan keabsahan ijazah Bupati Madiun Muhtarom yang diajukan oleh aktivis LSM Pentas Gugat Indonesia, Harsanto kepada Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim akhirnya kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, karena tidak diterima majelis hakim.

"Majelis hakim yang diketuai Muhammad Ilham Lubis memutuskan menolak gugatan tersebut, karena penggugat Harsanto tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan. Hal tersebut diungkapkan majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar di Surabaya pada Selasa (8/10)," ujar Penasihat hukum Muhtarom, Nuryanto kepada wartawan, Rabu (9/10).

Menurut dia, dalam perkara nomor 89/G/2013/TUN.SBY, Harsanto menggugat pihak Kanwil Kemenag Jatim yang menggeluarkan ijazah MTs maupun MA milik Muhtarom. Namun, gugatan tersebut akhirnya ditolak selepas

majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. "Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh produk hukum PTUN. Pada Pentas Gugat Indonesia dilihat dari sisi lembaga dan kerugian, ternyata tidak memiliki kualitas makanya gugatannya tidak diterima," kata Nuryanto.

Selain itu, dalam amar putusananya, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat satu (Kanwil Kemenag Jatim) dan tergugat dua intervensi

(Muhtarom). Majelis hakim juga memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara selama proses persidangan berlangsung.

Nuryanto menjelaskan, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga tidak melihat iktikad baik dari penggugat Harsanto yang mewakili PGI. Sebab, selepas sidang kelima, Harsanto maupun PGI tidak pernah hadir di persidangan.

Bahkan saat majelis hakim mengagendakan pembuktian, Harsanto juga tidak muncul di PTUN Surabaya.

"Walaupun penggugat tidak pernah hadir, kami tetap mengikuti persidangan. Begitu juga saat pembuktikan, ada sembilan bukti dari Muhtarom yang kami bawa. Sedangkan dari Kanwil ada sekitar 16 bukti yang dibeber di persidangan," terang dia.

Bukti yang diungkap di persidangan cukup beragam, seperti buku induk hingga daftar nilai milik Muhtarom

selama menjalani pendidikan di MTs maupun MA. "Putusan ini patut kami syukuri. Sebab, membuktikan bahwa ijazah milik Bupati Madiun terpilih, Muhtarom, tidak bermasalah seperti yang dituduhkan selama ini," tambahnya.

Sementara, pihak Harsanto selaku perwakilan dari LSM Pentas Gugat Indonesia belum bisa dimintai tanggapannya, meski wartawan berkali-kali mencoba menghubunginya.

Seperti diketahui, perwakilan Pentas Gugat Indonesia, Harsanto melayangkan gugatan terhadap Kanwil Kemenag Jatim karena telah menggeluarkan ijazah MTs maupun MA atas Muhtarom yang diduga palsu. Ijazah tersebut dipakai untuk salah satu persyaratan maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Madiun 2008.

Sebelumnya, kasus tersebut sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Di mana, Petas Gu-

gat Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Heru Kuncahyo menggugat tentang keabsahan serta beberapa kejanggalan ijazah Muhatrom dari tingkat SD, MTs, MA, dan juga KTP yang digunakan sebagai persyaratan administrasi ketika mendaftar sebagai calon bupati periode 2008-2013 di KPU Kabupaten Madiun, dan terpilih sebagai Bupati Madiun 2008 lalu.

Namun, dalam prosesnya, gugatan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Dalam putusan sela tanggal 29 Februari 2012, majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Kompetensi Absolut), karena masuk dalam ranah administrasi negara. Sehingga yang berwenang mengadili, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. (ant/gus/dik)

NARKOTIKA

Garnisun Menangkap Pemakai Sabu

SURABAYA - Efek jera ancaman penjara sepertinya patut dipertanyakan. Hal ini bisa dilihat dari hasil razia yang akhir-akhir ini gencar dilakukan aparat keamanan.

Hampir setiap razia, selalu ada pemakai sabu yang tertangkap.

Kejadian serupa terulang saat puluhan personil gabungan dari Garnisun, Polrestabes Surabaya, dan Satpol PP menggelar razia di Jalan Wiyung kawasan Pakuwon Surabaya, pukul 23.00 WIB. Dalam razia tersebut, petugas kembali mengamankan tiga orang tersangka yang kedapatan membawa dua alat hisap (bong) dan sisa sabu-sabu yang masih terbungkus plastik klip. Barang tersebut ditemukan, ketika anggota Garnisun dan Polisi menghentikan dan memeriksa mobil Toyota Yaris nopol P 1373 LL yang dikendarai Singjoyo Muljono (38) warga Jl. Kenari EB-3 Kaliwates, Kabupaten Jember bersama dua rekan lainnya.

Semua kendaraan yang melintas di jalan wiyung dihentikan oleh petugas untuk pemeriksaan, termasuk mobil yang dikendarai oleh Singjoyo.

Dua alat hisap dan sisa sabusabu ditemukan petugas saat memeriksa isi tas slempang yang dibawa Singjoyo.

Saat diinterogasi petugas, awalnya Sangjoyo tidak

ddy/koran madura

TEMUKAN BUKTI. Petugas menemukan bukti dua alat hisap dan sisa sabu-sabu saat memeriksa tas milik Singjoyo Muljono (dua dari kanan) mengakui barang-barang itu miliknya. Namun setelah didesak, akhirnya dia mengakuinya. Bahkan satu diantara rekan Sangjoyo sempat beradu mulut dengan wartawan, saat para wartawan mengambil gambar saat pemeriksaan.

"Saya ke Surabaya ha-

nya untuk liburan, dan hanya menginap semalam. Malam ini saya mau kembali ke Jember," kata Singjoyo saat diinterogasi petugas.

Singjoyo dan dua rekannya langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, dalam razia yang berlangsung tidak kurang dari dua jam tersebut sebanyak 18 orang terkena tilang, dua diantara tidak bisa menunjukkan surat kendaraan dan 19 orang terjaring operasi yustisi Satpol PP kota Surabaya.

Kasubnit Patroli Polrestabes Surabaya, Iptu Peter JS mengatakan, dalam razia yang digelar di kawasan Pakuwon Surabaya pihaknya hanya membackup. "Razia ini yang menggelar Garnisun, kami hanya membackup saja," kata Peter. (ddy)

SURABAYA - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya membentuk tim untuk mengungkap dan memburu pelaku pembunuhan dua mahasiswa asal Timor Leste di kawasan Kampung Klampis Semalang, Rabu dini hari.

"Kami sudah membentuk tim untuk mencari dan memburu pelaku. Semoga mereka segera tertangkap dan secepatnya kami proses sesuai hukum," kata Kasat Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Farman ketika dikonfirmasi, Rabu (9/10) siang.

Sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan rekan korban yang dianggap mengetahui permasalahan sebelum terjadi perkelahian antarpemuda hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

"Sejumlah rekan dan kerabat korban sedang kami mintai keterangan. Hingga kini kami belum menetapkan tersangka, meski sudah mengantongi beberapa identitas dan segala kemungkinannya," kata dia.

Ia mengatakan, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui penyebab maupun motif kejadian. Polis berusaha semaksimal mungkin mengungkap kasus ini secepatnya.

Kendati ada dugaan pelakunya sekelompok pemuda asal daerah sama, namun pihaknya belum bisa memastikan sebelum ada penetapan tersangka.

"Selain memintai keterangan sejumlah saksi, kami juga sedang mengumpulkan barang bukti-barang bukti dari lokasi kejadian. Beberapa petunjuk lain juga sedang dikumpulkan," kata Farman.

Seperti diberitakan, perkelahian antarpemuda di kawasan Klampis Semalang Surabaya terjadi Rabu dini hari.

Diduga, peristiwa dilakukan oleh sesama kelompok pemuda asal Timor Leste.

Dua korban dalam kejadian itu teridentifikasi bernama Ismenio atau akrab disapa Boy dan Ubeldio. Boy ketika ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa, sedangkan Ubeldio sempat mendapat pertolongan dari warga, namun tak terselematkan saat perjalanan menuju rumah sakit.

Di lokasi, Tim Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab peristiwa. Dari hasil sementara, korban terluka parah akibat sabetan pedang.

Korban Boy adalah mahasiswa semester 10 jurusan komputer, sedangkan Ubeldio tercatat sebagai mahasiswa jurusan Geologi. Keduanya kuliah di perguruan tinggi swasta berbeda di kawasan Surabaya Timur, namun kos di tempat yang sama di kawasan Klampis Semalang. Diketahui mereka kakak-beradik dalam hubungan keluarga saudara sepupu asal Kota Lospalos, Timor Leste. (ant/fqh/dik)

PROYEK

Pemkab Undang Investor untuk Garap Air Bersih SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mengundang sedikitnya 40 investor dari dalam maupun luar negeri untuk menggarap proyek air bersih yang mampu melayani empat kecamatan yakni Paciran, Brondong, Laren, dan Solokuro.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (BPBD) Lamongan Eko Agus Triandono di Surabaya, Rabu (9/10), mengatakan proyek air bersih yang akan digarap mampu mencukupi sekitar 68 persen kebutuhan air di seluruh wilayah Lamongan.

“Total masyarakat Lamongan yang kini terlayani air bersih masih 28 persen, oleh karena itu dengan adanya proyek ini diharapkan bisa melayani masyarakat yang belum terlayani air bersih, khsususnya di wilayah pantai utara,” katanya.

Sumber air baku potensial yang akan dimanfaatkan oleh proyek itu berasal dari “Long Storage Floodway” sungai di wilayah Sedayulawas, dengan kapasitas mencapai 640 meter kubik/detik.

Skema kerja sama yang dilakukan adalah Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan berbentuk konsesi (Bangun guna serah) dengan masa konsesi 20 tahun sejak beroperasi.

“Pembangunan jaringan air bersih di wilayah pantai utara Lamongan sangat penting, karena kondisi geografisnya sangat sulit air sebab berada di antara pegunungan Dieng,” katanya.

Ia berharap, proyek

pembangunan air bersih ini sudah bisa dinikmati masyarakat Lamongan tahun 2015, dan akan melayani 243 ribu kepala keluarga (KK).

Terkait tarif air bersih yang akan diberlakukan bila proyek itu selesai, Dirut PDAM Lamongan, M Maksmum mengaku adalah Rp6.000 meter kubik/ detik hingga Rp7.000 meter kubik/detik untuk kalangan industri, dan Rp2.700 per meter kubik/detik untuk masyarakat.

Total masyarakat Lamongan yang kini terlayani air bersih masih 28 persen, oleh karena itu dengan adanya proyek ini diharapkan bisa melayani masyarakat yang belum terlayani air bersih, khsususnya di wilayah pantai utara,”

Eko Agus Triandono Kepala BPBD Lamongan

“Tarif yang berlaku tidak mahal bila mengacu dari biaya angkut warga terhadap air bersih yang sering mencapai Rp16- Rp20 ribu/meter kubik,” katanya.

Maksum berharap dengan adanya proyek ini pelanggan baru PDAM bisa bertambah dari total jumlah pelanggan yang ada saat ini mencapai 14 ribu KK. (ant/ziz/dik)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217 | TAHUN II

MULAI BESOK

ANGGARAN PENDIDIKAN

Tarif Tol SurabayaGempol Naik 12 Persen

Eropa Bantu Indonesia Rp 4 Triliun

SURABAYA – PT. Jasa Marga menetapkan kenaikan tariff tol Surabaya-Gempol sekitar 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Jumat (11/10), pukul 00.00 Wib. Kenaikan tariff berdasarkan Keputusan Menteri PekerjaanUmum No.394/ KPTS/M/2013 tertanggal 27 September 2013.

General Manager PT. Jasa Marga Cabang SurabayaGempol, Agus Purnomo kepada wartawan, Rabu (9/10) mengatakan kenaikan di ruastol Surabaya-Gempol meliputi penggal Waru-Sidoarjo, Waru-Porong, Sidoarjo-Waru, Sidoarjo-Porong, PorongWaru, Porong-Sidoarjodan Dupak-Waru. Kenaikan ini terjadi akibat inflasi yang sedang terjadi akiba tkenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) danUpah Minimum Regional (UMR).

“Semuagolonga ntarif rata-rata kurang lebih 12 persen dana pembulatannya untuk kemudahan transaksi pengembalian,”ujarnya.

Dengan demikian kenaikan rata-rata 12 persen tersebut, jelas Agus, maka ruas Waru-Sidoarjo yang sebelumnya Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, Waru-Porong sebelumnya Rp 3.500 menjadi Rp 4.000, Dupak-Waru yang sedianya Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, dan Sidoarjo-Porong yang sebelumnya Rp 2.500 menjadi Rp 4.000.

Dengan naiknya tarif tol yang berlaku hampir setiap dua tahun sekali ini, kata

Agus, pihanya terus meningkat pelayanan bagi pengguna jalantol Jasa Marga, mengingat tingginya volume kendaraan yang melaju di tol Surabaya-Gempol setiap harinya, “Sampai triwulan IV Tahun 2013 jumlah kendaraan yang melintas mencapai total 9,9 juta kendaraan, 80 juta kendaraan didominasikendaraanGol I atausebesar71 persen”,tambahAgus.

Agus mengaku operasional terbesar perbaikan jalan tol yang menjadi kegiatan rutin perusahaan plat merah ini, akan menjadi hambatan bila masih menggunakan tarif lama, meski ada penolakan dari pengguna jalan tol, khususnya kendaraan truk besar.

“Perlu disadari kerusakan jalan tol salah satunya diakibatkan kendaraan besar yang melebihi tonase. Jadi banyangkan bila mereka melintas setiap harinya. Maka Dishubdan LLAJ perlu mengawasi itu,” tegasnya.

Sementara proses pembangunan Tol KejapananGempol dampak dari lumpur panas Sidoarjo akhir tahun ditargetkan selesai.

“Progres sudah mencapai 50 persen, namun masih terhambat akibat beberapa kapling yang belum terbebaskan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pertumbuhan jalan tol di Jawa Timur antara lain, tol SurabayaMojokerto yang panjangnya kurang lebih 34 kilometer, Gempol-Pasuruan sepanjang

ara/koran madura

TARIF TOL. Pengumuman kenaikan tarif tol PT Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol menjelang pintu masuk Tol Satelit, Rabu (9/11) 32 kilometer, Gempol-Pandaan 30 kilometer, dan masih banyak lagi yang dikelola di luar dari PT. Jasa Marga.

Menurut Pengamat Transportasi Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Haryo Sulistiarso mengatakan pemerintah menaikkan tariff tol seperti Surabaya-Gempol dengan kondisi beban ekonomi dan kebutuhan masyarakat akibat kenaikan BBM dinilai kurang tepat. Namun, setidaknya tetap memperhatikan hak dan kewajiban atas

kenaikan tersebut.

“Momentnya tidak tepat, karena akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa transportasi”, ujarnya.

Haryo meminta PT Jasa Marga Cabang Surabaya Gempol untuk tetap memperhatikan pelayanan baik sesuai dengan ketentuan berlaku, agar kesimbangan antara operator dan pengguna jalan betul-betul terwujud, “Jangan hanya satu sisi yang diuntungkan, sementara satu sisi terus dirugikan”,

tuturnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), Paidi Pawiroredjo menolak atas kenaikan tarif tol yang dijadwalkan Kamis (11/10), karena dinilai tidak proposional mengingat kondisi jalan tol Surabaya-Gempol selama ini tidak ada perubahan.

“Jalan tol yang seharusnya bebas hambatan, masih banyak ditemukan bergelombang, lampu tidak menyala, sering terjadi tabrakan, pengaturan jalan yang tidak

sesuai”, tegasnya.

Paidi Pawiroredjo yang akrab disapa Yoyokini menyayangkan sikap Badan Pengelola Jalan Tol sebagai pengelola jalan-jalan tol yang ada yang tidak banyak melakukan perubahan dari sisi pelayanan bagi pengguna jalan.

“Selama ini masyarakat terus dijadikan obyekatas kenaikan tarif tol. Masak keuntungan kurang lebih Rp.100 miliar tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terus terjadi setiap hari ini”, pungkasnya. (ara)

SURABAYA - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyiapkan anggaran sebesar 320 juta euro atau senilai Rp4 triliun untuk pelaksanaan pendidikan inklusi atau kebutuhan khusus di daerah tertinggal di Indonesia pada 2014.

"Untuk pelaksanaan di lapangan, kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LSM (lembaga swadaya masyarakat)," kata Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Colin Crooks saat menggelar jumpa pers di Sheraton Surabaya, Rabu (9/10).

Menurut dia, bantuan tersebut diperuntukkan bagi 100 daerah atau kabupaten di Indonesia yang tingkat pendidikannya kurang memadai.

"Sejak 2012, Gorontalo dan Rembang menjadi pilot project," katanya.

Saat ditanya anggaran tersebut digunakan untuk apa saja, Colin mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan. "Apakah itu digunakan untuk pelatihan guru atau pembangunan sekolah baru, semua itu diserahkan kepada kementerian pendidikan," ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Uni Eropa konsen terhadap keberlanjutan pendidikan di Asia khususnya Indonesia, salah satunya adalah pemberian beasiswa kepada para mahasiswa Indonesia untuk bisa melanjutkan studi S2 dan S3 di Uni Eropa. (ant/dul/dik)

Ekspor Perhiasan Jatim Naik Lebih 200 Persen SURABAYA - Jawa Timur berhasil meningkatkan nilai ekspor perhiasan selama Agustus 2013 karena telah menemukan pasar potensial di Timur Tengah, Afrika Selatan, dan beberapa negara di Asia dan di benua Amerika. Pada bulan Agustus, nilai ekspor nya mencapai 140, 332 juta dollar AS atau naik 229,68 persen dibanding Juli 2013 yang hanya 42,565 juta dollar AS. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbulloh,

kepada wartawan di Surabaya, Rabu (9/10) kemarin.

"Ekspor perhiasan Jatim

pada Agustus 2013 menempati rangking pertama dari 10 besar ekspor nonmigas. Komoditi ekspor Jatim terbesar lainnya adalah bahan kimia organik, lemak & minyak hewan nabati, kertas karton, tembaga, kayu barang dari kayu, ikan dan udang, alas kaki, berbagai produk kimia dan mesin atau peralatan listrik total semuanya mencapai 1,009 miliar dollar AS," papar Sairi.

Meski terjadi kenaikkan

yang signifikan pada bulan Agustus, secara komulatif ekspor emas perhiasan Jawa Timur mulai Januari hingga Agustus 2013 turun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012. Sepanjang Januari-Agustus 2013, total ekspornya sebesar 582,589 juta dollar AS atau turun 29,50 persen dibanding ekspor periode yang sama 2012 yang mencapai 826,388 juta dollar AS. Kepala Dinas Prindus-

trian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, Budi Setiawan menjelaskan turunnya nilai ekspor perhiasan Jatim pada 2013 salah satu faktornya karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Gejolak harga emas dunia berpengaruh terhadap turunnya ekspor perhiasan emas Jatim ke beberapa negara mitra perdagangan Jatim. Pemprov Jawa Timur kemudian mencari cara agar meningkatkan

kembali ekspor emas kita.

Termasuk melalui pameran perhiasan atau Jewellery Fair yang dimulai 10-13 Oktober di Hotel Sangrilla Surabaya.

"Kami berharap masyarakat khususnya para remaja putri dan ibu-ibu jika ingin melihat perkembangan dan model desain perhiasan yang paling baru dan terpopuler saat ini, silahkan mengunjungi stan-stan pameran perhiasan di Hotel Sangri-La. Di arena pameran

PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN. Petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang melakukan pemeriksaan kambing milik pedagang hewan kurban di Jombang, Jawa Timur, Rabu (9/10).

PERSELINGKUHAN ANTAR PERGURUAN SILAT

Dua Mahasiswa Timor Leste Tewas SURABAYA – Dua Warga Timor Leste, Ismenio (Boy) mahasiswa Narotama dan Ubaldio mahasiswa ITATS tewas dibunuh di kosnya yang terletak di Jl. Klampis Semalang Gang I Surabaya kemarin dini hari. Pembunuhan diduga dilakukan Aldino (Sudrun) dan empat temannya.

Kejadian bermula sekitar ketika Aldino mendatangi kos korban sambil membawa pedang sekitar pukul 19.00 WIB. Entah apa penyebabnya, keduanya yang berasal dari Timor Leste bertengkar dengan bahasa daerah mereka yang tidak dipahami warga sekitar. Ketika situasi kian memanas, warga sekitar kos korban berusaha melerai dan meminta keduanya tidak membikin keributan.

Tanpa diduga, Aldino tidak terimavdan mendatangi korban bersama kelom-

poknya, sekitar pukul 00.30 WIB. Pertengkaran kembali terjadi. Aldino dan beberapa temannya yang sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, mengeroyok dan membacok kedua korban beberapa kali.

Boy dan Ubaldo yang masih saudara sepupu tewas bersimbah darah. "Ubaldio tewas dalam perjalanan ke RSUD dr Soetomo, kalau Boy ada di lokasi," terang Yudi, warga setempat yang menyaksikan olah Tempat Kejadian Perkara.

Ibu kos korban, Fitri menjelaskan, sebelumnya sudah terjadi pertengkaran. "Tidak tahu saya apa penyebabnya, itu mulai maghrib sudah ada cek-cok, bawa pedang dan dipisah warga," jelasnya pada wartawan.

Kerabat korban, yaitu Dasilva mengaku, sebelum Boy tewas sempat ada panggilan masuk ke telepon se-

lulernya. "Saya dimintai tolong untuk datang oleh Boy, nyampai sini kok sudah meninggal. Maksud saya kalau bertengkar jangan ngeroyok dan bawa pedang, satu per satu saja. Apa lawannya berani, Boy itu guru besar boxing di negara kami," ujarDasilva.

Dugaan sementara motif pembunuhan adalah dendam antar pendekar perguruan pencak silat Kera Sakti dan Korka. Namun untuk mastikannya polisi masih terus melakukan penyelidikan. "Kini kami memburu lima pelaku yang berstatus mahasiswa, dari keterangan mereka akan terungkap motif yang sesungguhnya,” terang Kapolsek Sukolilo, Kompol Taufik Yuliyanto, Rabu (9/10).

Sementara itu, Pihak keluarga korban menolak kedua jenasah diotopsi, mereka ingin segera membawa pulang ke Timor Leste.(ddy) PERIKSA KORBAN. Anggota Kepolisian Polsek Sukolilo saat memeriksa korban Ismineo Boy di TKP Kelampis Semalag II_06.

ddy/koran madura

telah disediakan produkproduk kerajinan emas pehiasan permata dari berbagai daerah di Jatim dan Indonesia serta sebagaian dari Asia serta negara-negara Eropa dengan harga bersaing," ungkap Budi.

Saat ini, Jawa Timur memiliki 26 industri perhiasan besar dan 1.854 industri kerajinan emas berskala menengah kebawah dengan jumlah pengrajinnya mencapai 17. 550 orang lebih tersebar diberbagai daerah. (han)

ant/syaiful arif

STIMULAN PERUMAHAN

Pemprov Membentuk Tim Pantau Hewan Kurban SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai hari ini, Rabu (9/10), menerjunkan tim pantau ternak, untuk mengawasi kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan pedagang saat Hari Raya Idul Adha (Idul Kurban) tahun ini. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi kesehatan hewan kurban yang bakal Pengawasan dan pemantauan sapi dan kambing itu dilakukan guna memastikan hewan kurban yang bakal disembelih dalam keadaan layak dan sehat. " Ini sebagai langkah jemput bola untuk mengawasi sapi dan kambing kurban agar layak kurban dan me-

menuhi syarat yakni aman, sehat, utuh, dan halal," kata Sekretaris Dinas Pertenakan Provinsi Jawa Timur Irawan Subiyanto, Rabu (9/10).

Tim tersebut merupakan gabungan dari pemprov dan pemkab/pemkot dibantu oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jatim dan Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, dan Universitas Brawijaya Malang.

Jumlah tim yang diterjunkan lebih dari 100 tenaga ahli .

Selain itu, tim juga dibantu sebanyak 200 mahasiswa kedokteran hewan yang memasuki semester akhir. Sehingga, dengan membantu tim pantau mengecek hewan

ternak kurban di lapangan bisa menjadi media pembelajaran bagi para mahasiswa sebelum lulus dan menjalankan profesinya sebagai dokter hewan.

Adapun lokasi yang menjadi prioritas tim pantau, yakni beberapa kota besar mulai Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang. Untuk pengawasan, tak hanya dilakukan sebelum Idul Adha, melainkan juga terus dilakukan saat proses pemotongan guna memastikan daging kurban agar benar-benar sehat untuk dapat dikonsumsi masyarakat. Persedian sapi untuk musim Idul Adha tahun ini kata Irawan sukup banyak.

"Kami siapkan 90 ribu ekor

sapi dan 300 ribu ekor kambing untuk kurban. Itu tak hanya untuk Jatim tapi juga untuk memenuhi kebutuhan suplai permintaan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," tuturnya.

Kebutuhan sapi Jatim selama perayaan hari raya Idul Adha sebanyak 52-55 ribu ekor sapi dan sisanya dikirim ke luar Jatim. Sedangkan kebutuhan kambing Jatim sebesar 200 ribu ekor dan sisanya juga dikirim ke luar Jatim.

Meski permintaan sapi cukup tinggi, ia menegaskan tidak akan terjadi kelangkaan sapi di Jawa Timur. Pasalnya, penjualan ke luar daerah tetap harus memenuhi ketentuan minimal. (han)

6

PROBOLINGGO

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217| TAHUN II

DEMO

Karyawan PTKL Berunjuk Rasa PROBOLINGGO - Hari ini, Kamis (10/10) Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) kembali didemo karyawaannya. Karena pabrik milik negara tersebut masih belum bisa memenuhi hak para karyawannya.

Menurut, Sekertaris Serikat Karyawaan (SEKAR) Arham, membenarkan adanya demo tersebut, Aksi demo akan dimulai pukul 07.30 WIB di depan kantor direksi pabrik PTKL. Dalam aksi tersebut juga dilibatkan keluarga karyawan terutama para istri karyawan.Diperkirakan jumlanya sekitar 2000 orang.

“Aksi ini merupakan bentuk solidaritas para karyawan PTKL. Untuk menutut pihak manajemen agar memenuhi kewajibannya kepada mereka,” katanya.

Menurutnya, aksi demo tersebut akan menuntut beberapa persoalan, dian-

taranya, untuk menaikkan gaji pegawai sesuai dengan Upah Minimum Kerja (UMK), penuhi gaji dan tunjangan pendidikan yang tak terbayar, mengikutkan kembali karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), penuhi dana hak pensiunan para pegawai, sesuaikan status T1 menjadi T2, hentikan pemberangusan pada karyawan PTKL, dan hentikan arogansi manejemen. ”Permasalahan itu yang harus terselesaikan oleh perusahaan, karena ini merupakan hak dari para karyawan,”papar Arham.

Arham juga menambahkan, selain beberap tuntutan tersebut, pihaknya akan menuntut pemerintah pusat untuk tidak cuci tangan atas permasalah PTKL. Karena PTKL merupakan Pabrik plat

merah. ”Jangan hanya waktu jayanya saja, PTKL diperhitungkan. Tetapi ketika PTKL mengalami kebangkrutan seperti ini, juga harus disikapi secara serius,” pintanya Tak hanya itu, aksi turun jalan ribuan pegawai dan istrinya juga akan menuntut koperasi PTKL untuk bisa berbuat kepada para anggotanya. Anggota dari koperasi tersebut yakni karyawan.

“Keberadaan koperasi PTKL saat ini, sudah tidak sehat lagi. Bahkan anggotanya sudah terkatung-katung.

Aksi ini juga dikabarkan akan di hadiri oleh politisi dari Senayan Jakarta dan juga dari kementrian tenaga kerja. Langkah ini menunggu jawaban manajemenPTKL,” pungkas Arham yang mengaku sebagai korlap dalam aksi nanti.(fud)

CALEG BEBERKAN, Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro mengungkapkan 32 kasus yang berlangsung di Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu dua bulan.

32 Kasus Terungkap di Polres Probolinggo PROBOLINGGO - Dalam kurun waktu hanya dua bulan, yakni September - Oktober 2013, Polres Probolinggo berhasil mengungkap 32 kasus yang berlangsung di Kabupaten Probolinggo.Hitungan kasus yang paling banyak bulan Oktober 2013, diantaranya kasus Ilegal Loging dan Kasus Penjudian.

Tercatat, 15 Kasus ilegal loging dan 15 kasus penjudian serta 2 kasus pencurian hewan. Mengenai kasus ilegal loging yang paling banyak di Kecamatan Krucil, yakni di desa Plausan, Desa Seneng dan Desa Betek.

Selebihnya Desa Sentuk Kecamatan Gading dan Desa Jati Sari Kecamatan Kuripan.

Ketujuh tersangka itu di kenai

pasal 78 ayat (7) dan Pasal 30 ayat (3) huruf H undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 15 Miliar.

“Yang paling banyak TKPnya memang di daerah Krucil. Dan untuk itu masih ada 8 orang tersangka masih DPO,”sebut Kapolres Probolinggo AKBP Endar

Priantoro, kepada sejumlah wartawan, di Mapolres Probolinggo, Rabu (8/10).

AKBP Endar Priantoro, mengungkapkan kasus penjudian yang berhasil diamankan di delapan Kecamatan, yakni Maron, Kraksaan, Gending, Pajarakan, Bantaran, Dringu, dan Paiton.”Delapan belas tersangka ini, kita amankan di berbagai kecamatan sewaktu melakukan perjudian,”ucap mantan Penyidik KPK ini.

Mantan Penyidik KPK ini menambahkan, untuk 2 kasus pencurian ini terjadidi wilayah Kecamatan Bantaran dan Sukapura.”Mereka di tangkap di dua lokasi yang berbeda, dan akan di kenakaan pasal

DUA MOTOR BERTABRAKAN

Tiga Orang Meregang Nyawa PROBOLINGGO - Tiga orang meninggal dalam tabrakan sepeda motor melawan sepeda motor di Jalan Mastrip, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Dua korban meninggal di tempat kejadian, dan seorang lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, Selasa (8/10) malam.

Tiga korban meninggal diketahui bernama Muhamad Ilham (16), warga Jati Sari, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, dan Robert (35) warga Jrebeng Kidul, Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Sedangkan seorang korban lainya bernama Aswin (16), warga Jati Sari, tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit dr Saleh.

Peristiwa nahas itu bermula saat Muhamad Ilham berboncengan dengan Aswin mengendarai sepeda motor bernopol N 6560 QU, melaju dari arah selatan menuju pusat Kota Probolinggo. Dari berlawan melaju sepeda motor bernopol P 6484 AP melaju kencang yang dikendarai Robert.

Kondisi jalan yang gelap dan pengendara silau akibat lampu sepeda motor dari arah berlawanan, mengakibatkan pandangan para pengendara terganggu. Saat itu kedua sepeda motor dipacu dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menguasai kendaraannya hingga terjadi tabrakan.

Akibat kejadian itu, Ilham dan Robert meregang nyawa seketika di tempat

HANCUR, Sepeda motor RX King milik korban yang berantakan.

363 ayat 2e KUHP,”tandas AKBP Endar Priantoro.

AKBP Endar Priantor, berharap untuk menekan maraknya kasus Ilegal Loging dan Perjudian khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo diharapkan kepada masyarakat berperan aktif untuk bersama-sama petugas memberantasnya, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

“Semua pihak harus mendukung, seperti mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak berwajib juga harus bekerja sama untuk memberantas hal itu,”pungkasnya.(hud).

Husnan Terancam Dieleminasi PROBOLINGGO - Nasib anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Husnan Taufik saat ini sedikit terancam.

Pasalnya pencalegan beliau untuk pemilu 2014 bisa terancam dicoret.

Menurut anggota komisionaris Komisi pemlihan Umum Kabupaten (KPU) Probolinggo, Habibullah Maksum, mengatakan untuk pencoretan Husnan Taufik dari calon anggota legisaltif Kabupaten Probolinggo, harus memiliki kekuatan hukum tetap atau inckrah dari pengadilan negeri. Namun saat ini statusnya masih tahap pemeriksaan pihak kepolisian.“KPU masih belum bisa mengambil sikap dalam persoalan ini,sebab status masih tahap penyidikan,” terangnya kepada wartawan, Rabu (9/10) kemarin.

Oleh karena itu, tanpa adanya keputusan tersebut pihak KPU belum ada kaitannya. Habibulah Maksum, menambahkan, untuk pencoretan tersebut setelah ada keputusan dari pengadilan,

KPU masih harus menunggu dari laporan partai yang mengusungnya.

Persoalan tersebut, lanjut dia, akan terus dipahami. Namun jika keputusan hukum tetap telah dijatuhkan kepada beliau. Maka Partai Hanura akan memikirkan langkah-langkah dalam hal pencalegannya.

“Jika sudah ada laporannya ke KPU, maka akanditindak lanjuti untuk dilakukan proses terkait dengan status calegnya pada 2014 mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, ketua DPC partai Hanura Kabupaten

Probolinggo, Kasiono, menegaskan, persoalan kadernya yang saat ini ditangani pihak polres. Menurutnya, belum bisa mengambil langkah termasuk masalah status dirinya sebagai caleg.“Kami akan dalami permasalahan pak Husnan,termasuk status diriya dalam perkara tersebut,” katanya.

Persoalan tersebut, lanjut dia, akan terus dipahami.

Namun jika keputusan hukum tetap telah dijatuhkan kepada beliau. Maka Partai Hanura akan memikirkan langkah-langkah dalam hal pencalegakannya.

“Kalau memang terbukti bersalah, maka partai Hanura akan melakukan sanksi sesuai dengan keputusan Parati Hanura, termasuk mencoretnya dari daftar caleg untuk2014 nantinya,” terang Kasiono.

Sedangkan Husnan Taufik, saat dihubungi belum bisa memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut,. Bahkan saat dihubungi melalui selulernya tidak diangkat, dan di SMS pun tidak dijawab.(fud).

ALAT PERAGA

Pemkot Berwenang Tertibkan yang Tak Berizin

kejadian. Sedangkan Aswin menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit dr.Moh.Saleh Kota Probolinggo Ketiga korban mengalami luka serius di kepala, dada, kaki, serta tulang tangan patah.

“Kecelakaan itu diduga akibat pengendara silau terkena lampu sepeda motor dari arah berlawanan dan dalam posisi kecepatan tinggi,” kata seorang saksi, Edi. Untuk kepentingan penyelidikan korban dilarikan ke rumah sakit dr Moh.Saleh Kota Probolinggo untuk diautopsi. Sementara dua sepeda motor korban dibawa ke markas Satlantas Polres Probolinggo Kota. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas di Jalan Mastrib macet total. (hud).

PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo melalui petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Probolinggo terpaksa melakukan penurunan terhadap banner dan spanduk yang tidak mengantongi ijin. Penurunan terhadap banner-banner itu dilakukan Selasa (8/10) kemarin.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) Kota Probolinggo, Tartib Gunawan menjelaskan, penurunan ban-

ner tersebut dilakukan karena memang tidak berijin. “Kalau yang ada ijinnnya tidak kita turunkan,” katanya kepada wartawan.

Tartib Gunawan menjelaskan, untuk membedakan banner yang berijin dan tidak, biasanya terdapat stiker. Jika sudah tidak ada stikernya, sudah jelas pemasangan banner itu tidak mengajukan ijin. “Tapi juga ada masyarakat yang memasang banner yang ijinnya belakangan. Tapi apapun itu

tetap harus ada pemberitahuan terhadap petugas,” tandasnya.

Saat petugas melakukan penyisiran, petugas menemukan sejumlah banner di beberapa titik yang tidak mengantongi ijin. Seperti di jalan KH. Hasan Genggng dan jalan KH Mansur.

Sementara itu, Kepala Sat Pol PP Kota Proolinggo, Nanang Agus Santoso mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan penurunan terhadap sejumlah banner itu karena me-

mang sesuai aturan. “Kita terpaksa melakukan penurunan banner-banner itu karena memang tidak mengantongi ijin,”ucapnya.

Menurut dia, petugas Sat Pol PP melakukan penurunan bannner tersebut, berdasarkan laporan dari masyarakat. Mendapat laporan itu, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang marak dengan pemasangan banner yang isinya banyak berkaitan dengan pilwali. (ugi).

KAMIS 10 OKTOBER 2013

OLAHR A GA

67

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO. 0217 | TAHUN II

Penghasilan Beckham Capai USD 26,6 juta

z e r a u S a m a s The Reds Ber LONDON - Mantan pemain Manchester United (MU) dan Real Madrid David Beckham mendapat penghasilan lebih dari 26 juta dolar dari kesepakatan sponsorsip pribadinya selama satu tahun terakhir kariernya sebagai pesepakbola atau musim 2012-2013. Laporan keuangan dari perusahaan milik Beckham, Footwork Productions, menunjukkan bahwa selama 2012 penghasilan Beckham mengalami peningkatan sebesar 10 persen menjadi 16,5 juta pound atau 26,6 juta dolar.

Selama 2012, Beckham berada penuh di Olimpiade London, sejak acara pembukaan hingga penutupan. Pada ajang kompetisi banyak cabang olahraga itu, Beckham mendapat sponsor dari Samsung.

Laporan keuangan perusahaannya menyebutkan bahwa mantan pemain Los Angeles (LA) ini mendapat gaji sebesar 14,1 juta pound dari perusahaannya. Penghasilan ini belum termasuk gaji dari Los Angeles Galaxy sebesar 4 juta dolar.

Beckham yang juga pernah bermain sebagai pemain pinjaman untuk AC Milan memutuskan gantung sepatu pada Mei 2013 lalu setelah mengantar Paris Saint-Germain (PSG) menjuarai liga Prancis, Ligue 1. (aji)

Wilshere Tolak Naturalisasi Januzaj

JACK WILSHERE menyatakan protesnya terhadap rencana FA menaturalisasi pemain MU Adnan Januzaj.

LONDON-Gelandang Arsenal Jack Wilshere memprotes rencana Football Association atau FA yang ingin menaturalisasi pemain Manchester United (MU) kelahiran Belgia, Adnan Januzaj untuk membela Timnas Inggris. Menurutnya, hanya pemain kelahiran Inggris yang boleh dan layak bermain untuk skuat “The Three Lions”.

Wacana menaturalisasi Januzaj mengemuka seiring penolakan sang pemain terhadap panggilan dari Timnas Belgia dalam menghadapi lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 pada pekan ini. Pemain 18 tahun ini juga sejatinya bisa memperkuat Turki dan Serbia. Sikap Januzaj tersebut semakin menguatkan dugaan jika dirinya ingin memperkuat Timnas Inggris dengan mengikuti aturan FIFA untuk tetap bermain dan tinggal di Inggris selama lima tahun kedepan.

“Satu-satunya orang yang boleh bermain untuk timnas adalah orang Inggris. Jika Anda tinggal di Inggris selama lima tahun, itu tidak berarti Anda menjadi orang Inggris. Tidak juga berarti Anda bisa bermain untuk negara itu.

Jika saya pergi dan tinggal di Spanyol selama lima tahun, maka saya tidak akan main untuk timnasnya,” ujar gelandang Arsenal itu. (espn/ skysports/aji)

LIVEONTV Kamis, 10 Oktober 2013 FILIPINA vs INDONESIA 19:30 WIB di MNCTV Sabtu, 12 Oktober 2013 SPANYOL vs BELARUSIA 03:00 WIB di RCTI KOREA vs BRAZIL 7:30 WIB di MNCTV KOREA vs INDONESIA 19:30 WIB di MNCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

Luis Suarez meluapkan kegembiraannya setelah mencetak gol. Peran penting Luis Suarez amat dinantikan Liverpool menuju kancah Liga Champions

LIVERPOOL - Chairman Liverpool Tom Werner menegaskan, Luis Suarez adalah bagian integral dari masa depan klub. Dia juga yakin Luis Suarez mampu membawa pasukan Brendan Rodger ke pentas Liga Champions musim depan.

Penegasan itu dikeluarkan untuk membantah rumor bahwa Suarez ingin segera meninggalkan Anfield.

Pada musim panas lalu, Suarez diincar oleh Arsenal dan Real Madrid. Bahkan Arsenal sudah dua kali mengajukan tawaran resmi tetapi dua kali pula ditolak. “The Reds” tidak ingin melepas pemain 26 tahun itu yang terikat kontrak hingga 2016. Ketika itu, Suarez ingin pergi karena ingin bermain di Liga Champions.

Suarez baru dimainkan lagi dalam tiga laga terakhir Liverpool, masing-masing sekali di Piala Liga dan dua kali di Liga Utama Inggris. Saat Liverpool menang 3-1 atas Crystal Palace di Anfield akhir pekan lalu, pemain internasional Uruguay

ini menjadi perhatian publik karena dia keluar lapangan sebelum laga dimulai memperlihatkan anaknya yang baru lahir, Benjamin, kepada publik.

Pada laga itu, dia juga mencetak dua gol untuk The Reds.

“Luis keluar lapangan sebelum laga dimulai mengambil bayi dan anak perempuannya.

Dia berjabat tangan dengan semua ofisial dan pemain lain sambil menggendong bayinya. Inilah sisi lain Luis Suarez yang saya tahu, yaitu seorang ayah yang sangat menyayangi keluarga,” kata Werner.

Dia melanjutkan, “Memang ada tawaran dari klub lain pada musim panas lalu, tetapi yang terpenting adalah kami sukses mempertahankannya. Dia adalah salah satu pemain hebat dunia dan kami merasa bahwa kami menjadi tim kuat baik bersama atau tanpa dia. Tetapi ini tidak berarti saya tidak menghormati keinginannya untuk bermain di Liga Champions. Akan sangat bahagia bila pada Mei nanti kami tembus ke Liga Champi-

ons dengan masuk empat besar.”

Werner pun mengungkapkan bahwa Suarez ditahan di Anfield demi tujuan tersebut.

“Tujuan kami adalah membangun sebuah tim juara dan dia adalah bagian integral dari rencana tersebut. Rencana pergi itu sudah masa lalu. Saya punya hubungan personal yang bagus dengan dia. Saya satu pada Brendan Rodgers yang bisa meyakinkan Luis Suarez bahwa dia sangat dibutuhkan di Liverpool. Brendan memberitahukan kepadanya betapa dia sangat dicintai publik Anfield,” papar Werner lagi.

Pada bagian lain Werner memuji capaian pasukan Brendan Rodgers hingga pekan ketujuh di Liga Utama Inggris.

Mereka duduk di peringkat kedua klasemen sementara dengan hanya beda selisih gol dari Arsenal yang duduk di puncak. “Saya kira, Brendan sudah mengalami kemajuan yang hebat. Dia seorang ahli strategi yang handan dan memperlihatkan kepemimpinan yang kuat. Ketika kami

merekrutnya, kami yakin mendapatkan seorang sosok pelatih bertalenta cemerlang.

Dia pun sudah menunjukkan itu,” paparnya.

Menurut Werner, Brendan sangat disegani oleh para pemain. Mereka juga mengakui kehandalan Brendan Rodgers

dalam hal strategi dan kepemimpinan. Dia pun memiliki filosofi bermain yang jelas dan harus dimiliki juga oleh setiap pemainnya. “Kami bergerak dalam rel yang sama dan Brendan adalah seorang pemimpin yang sangat bagus,” kata Werner. (espn/aji)

LUIS SUAREZ Premier League 2013/2014

Laga Gol/Assist Tembakan per Laga Dribel per Laga Umpan Kunci Akurasi Umpan (%) Duel Udara Tekel per Laga

KEKUATAN

2 3/0 4.5 3.5 1.5 82 1 1.5

+Bola terobosan +Umpan kunci +Dribel +Tendangan Bebas +Tendangan Jarak Jauh +Finishing

REAL MADRID

PERGANTIAN PELATIH

Gareth Bale Harus Keluar dari Bayang-bayang Ronaldo

Poyet Resmi Melatih Sunderland

LONDON - Mantan pelatih Tottenham Hotspur Harry Redknapp meminta Gareth Bale keluar dari bayang-bayang Cristiano Ronaldi Real Madrid.

Hanya dengan begitu, pemain Wales ini akan sukses bersama klub berjulukkan “Los Galacticos” tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Redknapp yang kini melatih klub Divisi Championship, Queens Park Rangers (QPR) dalam buku terbarunya yang diluncurkan dua hari lalu.

Bale pernah dilatih Redknapp ketika keduanya masih samasama di Whie Hart Lane.

“Hubungannya dengan

NEWCASTLE - Sunderland akhirnya merekrut Gustavo Poyet sebagai pelatih baru mereka menggantikan Paolo Di Canio yang dipecat beberapa waktu lalu. Mantan gelandang Chelsea ini diikat kontrak selama dua tahun ke depan oleh “The Cats”. Dia akan memegang kendai di ruang ganti Stadium of Light bersama Maurico Taricco dan Charlie Oatway.

Pelatih asal Uruguay ini akan melanjutkan kerja Di Canio yang dipecat setelah menuai hasil buruk pada lima laga pertama Liga Utama Inggris. Di Canio sendiri direkrut pada Maret lalu menggantikann Martin O’Neill yang dipecat oleh manajemen tim setelah Sunderland berada dalam zona degradasi. Di Canio sukses menyelematkan Sunderland keluar dari zona degradasi.

Dalam beberapa pekan terakhir, mantan bek Sunderland Kevin Ball menjadi pelatih sementara. Tadinya, Kevin Ball diprediksi menjadi pelatih tetap klub itu. Ternyata, manajemen lebih memilih Poyet yang sudah melang melintang sebagai pelatih divisi Championship. Poyet diharapkan bisa mengangkat tim itu dari dasar klasemen sementara.

“Kami menganalisa secara menyeluruh beberapa kandidat, tetapi pada akhirnya kami memilih Gus Poyet karena kami percaya pada rekam jejaknya, pengalaman, komitmen dan passionnya. Berdasarkan itu kami yakin dia adalah orang yang tepat untuk memimpin klub ini. Kami menyambutnya di Sunderland,” bunyi pernyat-

Ronaldo menjadi kunci segala-galanya karena sepakbola akan berlangsung bagus bila masalah-masalah kecil di sekitarnya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Ujian terbesar Bale adalah dia harus keluar dari bayang-bayang Ronaldo dengan penuh kepercayaan diri. Walaupun, hal ini bukan sesuatu yang mudah,” tulis Redknapp dalam bukunya itu.

Dia melanjutkan, “Ronaldo adalah seorang megabintang di Madrid dan pasti akan ditugasi mengembil sembilan dari 10 tendangan bebas. Karena itu, Gareth harus meyakinkan

dirinya sendiri dan mutlak memiliki pendirian yang kuat. Dia harus berpikir, ‘Saya adalah pemain dengan harga 86 juta pound dan harus bertindak sesuai dengan harga seperti itu, mengambil tanggung jawab ketika mendapat peluang’.”

“Satu hal yang tidak bisa dilakukan klub untuk Gareth dan Cristiano adalah “memberi kepada mereka masing-masing satu bola”.

Karena itu, mereka harus bekerja keras untuk bisa bekerja sama karena adalah dua pemain dengan tipe permainan yang sama,” imbuh Redknapp. (espn/aji)

aan di website resmi klub.

Poyet sendiri menyambut kesempatan melatih di Liga Utama Inggris ini dengan penuh antusias. “Ini sebuah tantangan yang sangat besar, tetapi saya sangat senang dengan tantangan ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya mendapat kesempatan menjadi pelatih di Liga Utama Inggris tetapi sekarang saya berada di sini dan semua tergantung saya untuk membuktikan bahwa saya betul-betul orang paling tepat yang dipilih klub ini,” kata Poyet.

“Ini sebuah tantangan yang sangat besar, tetapi saya sangat senang dengan tantangan ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya mendapat kesempatan menjadi pelatih di Liga Utama Inggris tetapi sekarang saya berada di sini dan semua tergantung saya untuk membuktikan bahwa saya betulbetul orang paling tepat yang dipilih klub ini,” kata Poyet. (espn/sky sports/aji)

8

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217 | TAHUN II

IKLAN

Taneyan Lanjang KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217 | TAHUN II

KAMIS

10 OKTOBER 2013

1 9

PILEG 2014

Panwaslu Berencana Ubah Jumlah DPT SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang memastikan akan melakukan perubahan jumlah data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014, baik terhadap jumlah yang mengalami pengurangan atau penambahan. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah menetapkan DPT. Sampai saat ini, proses audit terhadap jumlah DPT di masing-masing kecamatan terus dilakukan oleh panwas di tingkat kecamatan dan masih belum memasuki batas akhir. Panwas menemukan data pemilih ganda yang mencapai puluhan ribu orang. Audit tersebut akan berakhir 12 Oktober 2013.

Anggota Panwaslu Bagian Devisi Pengawasan Pemilu Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengatakan, proses audit jumlah DPT sampai sekarang terus dilakukan di masing-masing kecamatan dan masih belum berakhir. Dia akan melakukan perubahan data terhadap jumlah yang ditemukan ada pengurangan atau penambahan .

Lanjut Addy, panwaslu sangat perlu untuk melakukan audit terhadap jumlah DPT karena itu merupakan untuk melancarkan proses pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan legislatif tahun 2014. Sehingga, nantinya tidak ada lagi daftar pemilih ganda serta memberikan hak terhadap pemilih yang luput dari pendataan.

“Audit terhadap jumlah DPT di masing- masing kecamatan memang perlu untuk diakukan karena ini bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan pesta demokrasi rakyat pada pemilihan legislatif tahun 2014. Dan ini juga untuk menghindari adanya pemilihan ganda dan pemilik hak suara yang tidak terdata,” ujarnya. (jun/lum)

ant/eric ireng

PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU. Foto dari udara jembatan Suramadu beberapa hari yang lalu. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) membutuhkan dana sekitar Rp 150 Triliun untuk mengembangkan wilayah Suramadu, guna pembangunan kawasan perdagangan dan jasa, pelabuhan, industri, sarana jalan tol dan permukiman.

Rp 1,115 M Terbuang Sia-sia Pembangunan Los Ikan Tak Dimaksimalkan PAMEKASAN – Anggaran dana miliaran rupiah yang disediakan pemerintah terbuang sia-sia, karena pemanfaatan los ikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan belum maksimal. Dari seluruh los yang dibangun, hanya sebagian yang digunakan oleh para pedagang.

Life Skills

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan pembangunan los ikan di sejumlah pasar tradisional. Pembangunan tempat berjualan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,115 miliar. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013.

Akibat kurang maksimalnya peman-

faatan los penjualan ikan tersebut, di beberapa pasar tradisional kondisi bangunannya sudah mulai retak. Selain itu, bangunan yang semestinya digunakan para pedagang ikan untuk menggelar dagangannya itu, dipenuhi sampah dan dijadikan tempat parkir sepeda motor.

Para pedagang mengaku belum berani menggunakan los tersebut untuk

berjualan karena belum ada izin dari pengelola pasar. Sehingga mereka hanya berjualan di lapak-lapak yang berada di sekitar los yang dibangun. ”Saya tidak tahu, kapan los ini mau digunakan. Untuk sementara kami terpaksa berjualan di luar los itu sampai diperbolehkan untuk digunakan,” kata Hosniyah, salah sau pedagang ikan Pasar 17 Agustus.

Penanggungjawab proyek pembangunan los pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Wahid mengatakan pelaksanaan proyek pembangunan los itu telah dinyatakan selesai Februari lalu dan telah diserahkan oleh rekanan.

Namun, dia mengaku belum mengetahui kapan los tersebut akan digunakan.

Sebab, kebijakan itu ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA/Dispendaloka) setempat.

Kepala DPPKA Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan penggunaan los ikan di beberapa pasar sudah dimulai, diantaranya di Pasar Batubintang, Kecamatan Barumarmar dan Pasar Keppo, Kecamatan Galis.

Sedang penggunaan los di Pasar 17 Agustus masih menunggu selesainya sejumlah paket proyek lain di pasar tersebut. Dalam perkiraannya, penggunaan los di pasar itu baru akan dimulai awal tahun depan.(oni/muj/rah)

GRANAT

Harus Diupayakan Pemberantasan Narkoba yang Berkelanjutan Fety Fathiyah

Direktur Keuangan ist/koran madura

Jepretan Fety

M

enjadi direktur keuangan sebuah perusahaan tak membuat Fety Fathiyah hanya bergelut dengan uang dan angka. Di tengah kesibukannya mengontrol dan mengembangkan perusahaan, alumni SMA Negeri 1 Sumenep, masih sempat menyalurkan hobinya, fotografi.

Bersama komunitas fotografer di Kota Sumekar, wanita cantik yang masih melajang tersebut jarang absen dari hunting foto bersama. Bahkan, kamera tak pernah ketinggalan saat keluar kota sekalipun hanya untuk menghadiri rapat.

“Fotografi adalah duniaku. Bunyi jepretan saat hunting membuat pikiran kembali segar. Keruwetan pekerjaan cukup ampuh diatasi dengan berpetualangan menyusuri keindahan alam sambil mengabadikkan dalam bentuk gambar,” katanya, sambil tersenyum. (mk)

BANGKALAN - Semakin maraknya kasus penangkapan pengguna dan pengedar narkoba serta semakin meluasnya wilayah peredaran barang haram tersebut di wilayah Bangkalan, mendapat reaksi dari LSM Granat (Gerakan Nasional Anti Narkoba). Mereka meminta Polres setempat dalam memberantas peredaran narkoba menggunakan langkah preventif dan represif.

Ketua DPC Granat Bangkalan, Khatib Marzuki mengatakan kondisi peredaran narkoba di Bangkalan dewasa ini sudah semakin memprihatinkan. Dengan demikian, pihaknya meminta agar kepolisian tidak hanya menitikberatkan pemberantasan narkoba melalui jalur represif atau penangkapan saja. Namun harus diimbangi dengan langkah preventif melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat.

“Kondisinya sekarang semakn parah, semakin banyak penangkapan yang terjadi, termasuk keberadaan kampung narkoba beberapa waktu lalu," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi maupun langkah preventif melalui sosialisasi

doni heriyanto/koran madura

AUDIENSI. Sejumlah anggota Granat saat audiensi Kantor Polres Bangkalan. Mereka meminta Polres mengupayakan langkah preventif dalam pemberantasan narkoba. dan penyuluhan terhadap warga atas bahaya penggunaan narkoba sangatlah penting untuk dilakukan. Sebab pengguna narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku. Akan tetapi, mereka merupakan bagian dari korban.

Sehingga memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba menjadi langkah yang bijaksana.

"Untuk itu, kami berharap mulai saat ini hentikan jatuhnya korban yang

lebih banyak. Kami ingin bersinergi dengan kepolisian dalam pemberantasan narkoba,” paparnya.

Sementara itu Kapolres Bangkalan, AKBP. Sulistyono mengaku telah melakukan upaya mencegah melalui sosisalisasi dan penyuluhan setiap diminta oleh lembaga pendidikan, meski dalam kondisi anggaran yang sangat minim. Hal itu dilakukan demi terwujudnya Bangkalan bebas dari bahaya narkoba.

“Setiap ada permintaan untuk penyuluhan tentang bahaya narkoba, kami selalu mengirimkan personil guna memberi sosialisasi khususnya kepada pelajar,” terangnya.

Dirinya berharap semua pihak yang terkait dengan masalah ini dapat bersinergi mengatasi semakin maraknya peredaran narkoba. Menurutnya, tidak semua hal termasuk dalam pemberantasan narkoba harus dikembalikan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, Granat juga diharapkan mampu merangkul pihak BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Bangkalan dalam upaya preventif tersebut. (dn/rah)

KRIMINAL

Ada Nganga Luka di Leher Zainal SUMENEP – Zainal (43), warga Dusun Toguh, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Rabu (9/10) pagi sekitar pukul 6.30, dibacok orang tak dikenal di dekat rumahnya. Zainal yang keluar dari rumahnya sekitar pukul 6.00, ditemukan oleh warga sudah tergeletak dan kritis di areal persawahan desa setempat. ___________________________________________________________Oleh: Junaedy Berdasarkan informasi yang diperoleh Koran Madura, korban ditemukan dalam keadaan tidak berdaya dengan luka menganga di bagian perut dan leher. Ia langsung dilarikan ke puskesmas setempat, namun karena lukanya cukup parah, akhirnya korban di rujuk ke RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep.

Koordinator UGD Puskesmas Pragaan, Agus NS, saat dimintai keterangan di RSUD, mengatakan, Zainal mengalami luka cukup serius dan

kondisinya sudah kritis. Bahkan, akibat lukanya itu, korban banyak mengeluarkan darah, sehingga kondisi tubuhnya lemas. Beruntung segera mendapat pertolongan. ”Waktu kami datang ke TKP, kondisi korban memang sudah lemas dan tidak berdaya, mungkin karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Beruntung, kami segera datang dan memberikan pertolongan, sehingga korban bisa bertahan,” jelasnya.

Motif Dendam Menurut penuturan warga setempat, pembacokan tersebut diduga karena motif dendam. Beberapa tahun lalu, korban ditengarai mengganggu istri orang lain. Namun, masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

“Mungkin itu masalahnya, karena hingga saat ini korban belum mau menyebutkan siapa yang membacoknya. Tapi ada kemungkinan korban tahu pelakunya,” kata salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Kapolsek Pragaan, AKP La Bunga, saat dikonfirmasi tidak banyak memberikan komentar. ”Maaf, Mas, kami masih rapat,” singkatnya melalui saluran telepon pribadinya. (edy/mk)

junaedy/koran madura

KORBAN. Seorang warga yang menjadi korban pembacokan sedang menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep.

10

SURAMADU

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217| TAHUN II

DCT

KPU Tak Jadi Mencoret Caleg

1 & 2 . Mahfud Zakaria korlap aksi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jatim berdialog dengan pihak managemen PT Fast Food Indonesia di KFC store Jalan Adityawarman, Rabu (9/10) Surabaya.

SBK Tidak Menyukai KFC Unjuk Rasa Akan Terus Dilakukan Sampai Tuntutan Tercapai SURABAYA - Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur melakukan aksi demo di halaman KFC store Jalan Adityawarman, Rabu (9/10) Surabaya. Dalam aksi tersebut mereka mengecam tindakan manajemen PT Fast Food Indonesia atau dikenal produknya Kentucky Fried Chiken (KFC) .

“KFC Jagonya ‘Ngemplang’ THR Buruh dan anti Serikat buruh. Hal itu dibuktikan saat bulan Ramadhan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR),” terang Mahfud Zakaria korlap aksi.

Selain THR, para pendemo ini juga menanyakan masalah mutasi yang dialami oleh Yayan. Selama bekerja

merasa mendapatkan perlakukan yang tidak wajar. Sehingga menduga kalau manajemen KFC juga menjalankan praktek anti berorganisasi.

“Awalnya kerja ada di Adityawarman, lalu di mutasi ke KFC store Cito dengan alasan lebih dekat sama rumah Yayan,” jelas Mahfud Zakaria.

Rumah Yayan sendiri be-

rada di Mojokerto, mutasi ini diangap tidak sesuai. Sebab selama bekerja jauh dari rumah, apalagi Yayan tidak pernah terlambat dalam bekerja.

Tindakan anti organisasi ini muncul ketika manager area yang seharusnya tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi SP 1 dengan cara arogan.

“Pemberian SP itu cukup dilakukan manajemen operasional saja, dan hingga kini Yayan sudah meneriama surat panggilan kerja hingga 3 kali,” lanjutnya.

SBK yang menuntut kepada manajemen PT Fast Food Indonesia untuk segera

membayar THR 2013 kepada buruh KFC sebesar 1,5 upah sebulan, selanjutnya meminta cabut mutasi dan sanksi terhadap Yayan dan ditempatkan kembali ke KFC Adityawarman.

“Kami ingin masalah ini segera diselesaikan, besok pendemo akan datangi KFC lagi, sebab kasus tersebut adalah sepele dan untuk masalah mutasi tidak perlu dilemparkan ke atasan KFC,” paparnya.

Manager PT Fast Food Indonesia Irawan mengatakan bahwa keputusannya tersebut sudah diketahui oleh pimpinan dan sesuai dengan

Standart Operational Prosedur (SOP).

“Saya sudah melakukan sesuai SOP dan THR bukan kewenangan dan keputusan saya,” tegasnya.

Pihak KFC sendiri, kata Irawan, menyayangkan sikap SBK yang berbuntut pada aksi demo. Padahal pihaknya memberikan waktu dan ruang untuk membicarakan dengan baik-baik.

“Masalah ini hanya menanyakan THR dan mutasi.

Area Manager membuka pintu lebar-lebar untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan mereka,” ujarnya. (ara/rah)

UNJUK RASA

Mahasiswa Ingin Koruptor Dihukum Mati SURABAYA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Menggugat (Grim) berunjuk rasa di depan gedung negara Grahadi Surabaya, Jl. Gubernur Suryo, Rabu (9/10). Mereka menuntut koruptor dihukum mati, karena menganggap penjara tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor.

“Tidak bisa ditawar lagi, koruptor harus dihukum mati, mereka tidak takut penjara, karena bisa mendapat fasilitas istimewa di dalam penjara,” ujar Korlap Aksi, Basuki.

Basuki menambahkan, Indonesia merupakan negara tersubur di dunia. Seharusnya dengan segala potensi luar biasa yang disediakan alam Indone-

sia, negara ini bisa menjadi negara terhebat di dunia.

Banyaknya koruptor yang menggerogoti kekayaan negara, mengakibatkan Indonesia terus terpuruk.

“Koruptor adalah aktor utama yang menghancurkan negara ini, mereka tidak pantas hidup. Mereka lebih jahat dari perampok,” ujar Basuki berapi-api.

Basuki juga merasa prihatin karena korupsi semakin meraja lela, menurutnya pejabat saat ini sudah tidak memiliki rasa malu. Yang mereka pikirkan hanya harta dan wanita. “Kita semua sering mendengar dan melihat, bagaimana sekarang pejabat tidak malu-malu lagi melakukan korupsi dan bermain perempuan. Ini mempermalukan bangsa ini,” tam-

bahnya.

Dalam aksinya, massa melakukan orasi yang mengutuk perilaku tikus kantor (koruptor). Selain itu mereka juga menggelar berbagai poster bernada hujatan agar koruptor dihilangkan dari bumi Indonesia. Massa berharap tututan mereka didengar oleh pihak berwenang, sehingga negara yang gemah ripah lohjinawi ini bisa lepas dari keterpurukan.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Namun demikian, arus kendaraan di Jl. Gunernur Suryo sempat macet selama kurang lebih satu jam. Unjuk rasa berakhir pukul 15.00 WIB. (ddy/rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, batal mencoret pencalonan kepala desa sebagai calon legislatif peserta Pemilu 2014 di daerah itu.

Menurut komisioner KPU Pamekasan Divisi Pencalonan Didin Sudarman, Rabu, pihaknya batal mencoret calon legislatif yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa, karena yang bersangkutan sudah resmi dinonaktifkan dari jabatannya.

“Surat pemecatan telah kami terima beberapa hari lalu, sehingga KPU batal mencoret caleg itu,” katanya.

Kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan pada pemilu legislatif 2014 itu bernama Matzahri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sebelumnya, kata dia, yang bersangkutan memang hanya menyerahkan lampiran surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa, belum menyerahkan SK Pemberhentian dari Bupati Pamekasan.

“Sekarang SK Pemberhentian sebagai kepala desa telah kami kantongi. Dengan demikian KPU batal mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap,” kata Didin Sudarman menjelas-

kan.

Caleg Matzahri sendiri merupakan satu dari sebanyak enam caleg yang sempat dipersoalkan sekelompok masyarakat ke KPU Kabupaten Pamekasan, selain caleg mantan narapidana dari Partai Golkar Mudakkir.

Mudakkir sendiri merupakan satu-satunya bakal calon legislatif dari mantan narapidana. Ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif 2014 dari Partai Golkar dengan nomor urut 6.

Ia bersaing bersama tujuh orang bacaleg lainnya di Dapil I yakni, Arlina Wahyoeastoetie dengan nomor urut 1, Abd Mukti dengan nomor urut 2, Bambang Hazainudin dengan nomor urut 3 dan Suharyani dengan nomor urut 4.

Selanjutnya Sulaisi dengan nomor urut 5, lalu Mudakkir sendiri di nomor urut 6 serta Ellyana di nomor urut 7, dan Mohammad Farid di nomor urut 8.

Caleg Mudakkir ini pernah terlibat dalam kasus tindak pidana kriminal pada tahun 2009 dalam praktik jual beli kunci jawaban soal tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemkab Pamekasan.

“Kedua caleg ini sudah kami anggap lolos, karena dari sisi persyaratan keduanya memang memenuhi syarat,” kata anggota KPU Didin Sudarman. (ant/rah)

BUDAYA

Batik Kraton Madura Berusia 200 Tahun Jadi Ikon SURABAYA - Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Batik Nasional. Seperti yang dilakukan di Museum House of Sampoerna Surabaya yang memamerkan batik klasik Jawa Timur. “Ada 50 batik klasik Jawa Timur yang berusia 30-200 tahun dipamerkan di Galeri Seni `House of Sampoerna` yang bekerja sama dengan Kibas (Komunitas Batik Surabaya),” kata Manajer Museum `House of Sampoerna` Rani Anggraini.

Pameran tersebut didominasi Batik Gringsing, seperti Batik Gringsing Gedok (Tuban), Kawung Rambut dan Kawung Beton (Sidoarjo), Gringsing Klusu (Trenggalek), Kawung Banyuwangi, dan Gringsing Wer Ower (Tuban).

Selain itu, Gringsing Ter Oter (Madura), Sesse Bulu Mata Tanjungbumi (Bangkalan), Sesse Pamekasan, Kerang-kerangan Sabut Tanjungbumi (Bangkalan), Cacah Gori (Tuban), Sisik (Sidoarjo).

Salah satu batik yang menjadi ikon adalah batik klasik berusia 200 tahun yang merupakan “Batik Kraton” dari Sumenep (Madura) koleksi Erwin Sosrokusumo, sedangkan batik berusia 100 tahun adalah “Batik Isuk Sore” dari Sidoarjo.

Selain memamerkan batik dengan nilai tinggi, house of sampoerna juga menggelar pelatihan membatik dengan canting elektrik. Canting yang menjadi alat untuk membatik, selama ini dipanaskan dengan cara tradisional (api). Proses pembuatan batik dengan canting tradisional, memakan waktu yang cukup lama, selain itu, asap yang dihasilkan juga membuat mata pedih.

“Perbedaannya dengan canting biasa adalah proses pemanasannya. Canting elektrik tidak menggunakan kompor, melainkan menggunakan tenaga listrik. Dengan demikian, proses membuat batik bisa lebih cepat, tapi tidak mengurangi unsur tradisional dan ciri khas batik,” tambah Rani.

Seperti diketahui, batik menjadi hasil karya bangsa Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia, sejak 2 Oktober 2010 itu.

Batik juga memiliki makna beragam. Batik Gringsing misalnya, lebih bersifat ritual, sedangkan Batik Kawung lebih menggambarkan status pemakainya. Sebagian masyarakat masih percaya Batik Gringsing Paled di Tuban diyakini mampu menyembuhkan sakit, sedangkan Gringsing Moto Iwak di Tuban yang diyakini mampu mendatangkan ikan bila diletakkan di kapal nelayan.(ddy/rah)

LOKASI USAHA

Sewa Lahan PT KAI Terlalu Mahal

SURABAYA – Sejumlah pedagang hewan korban mengeluhkan harga sewa lahan PT KAI yang terlalu mencekik mereka. Hasil penjualan hewan kurban mereka tidak sebanding dengan harga sewa lahan tersebut, sehingga mereka dipastika sulit menerima laba apabila harga sewa lahan tersebut tidak diturunkan.

Memang, semakin mendekati hari raya Idul Adha, angka penjualan hewan kurban di Surabaya terus merangkak naik. Se-

jumlah pedagang mengaku angka penjualan telah naik dua kali lipat dibandingkan sepekan lalu. Mereka ratarata mampu menjual 4-5 ekor kambing dan 1-2 ekor Sapi per hari.

Namun sayangnya, para pedagang dadakan yang muncul setiap tahun sekali tersebut membuka lokasi usahanya secara sembarangan dan tidak menghiraukan usaha para pedagang lainnya. Seperti lahan tidur milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI), yang saat ini

satu-satunya solusi bagi mereka. Sebab pemerintah setempat tidak mengizinkan lahan terbuka hijau digunakan untuk lokasi berjualan hewan kurban.

Majid, salah satu penjual kambing dan sapi di jalan Jendral Achmad Yani, Surabaya, Rabu (9/11), mengaku harga sewa sekali musim mulai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. “Variatif, semakin strategis semakin mahal.

Saya menyewa Rp 4 juta,” ujarnya kepada Koran Madura.

Zakaria dikonfirmasi mengatakan bahwa PT.KAI memberikan ijin bagi siapapun yang memfaatkan aset lahan tidur milik perusahaan plat merah tersebut.

Majid enggan menyebutkan nama dari PT. KAI yang melakukan retribusi sebesar itu. Namun, ia mengaku sudah berjualan setiap tahunnya di lokasi yang sama.

Tak hanya sewa lahan, setiap hari juga ada pungutan yang harus dibayarkan oleh para pedagang itu, mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 10 ribu. “Itu untuk uang keamanan, kebersihan, untuk RT. Kita tidak tahu apa benar untuk RT atau tidak , yang penting kita setor,’’

katanya.

Pengeluaran mereka akan semakin meningkat bila suasana seperti saat ini, yaitu menjelang hari raya Idul Adha.

“Yang penting kita bisa dagang,”tuturnya.

Sementara itu, Manager Humas PT. KAI Daerah Operasional (Daops) VIII Surabaya, Zakaria dikonfirmasi mengatakan bahwa PT.KAI memberikan ijin bagi siapapun yang memfaatkan aset lahan tidur milik perusahaan plat merah tersebut.

“Hal itu dimungkinkan, selama ada ijinnya, karena PT. KAI harus mencari pendapatan diluar dari penjualan tiket,” ujarnya.

Dalam perjanjian pemanfaatan lahan di sekitar rel kereta api, kata Zakaria, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pihak penyewa.

“Divisi Penguasaan Aset yang menyiapkan semua itu, termasuk rate sewa yang sudah diatur sedemikian rupa dan legal,” pungkasnya. (ara/ rah)

BANGKALAN

11

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO. 0217 | TAHUN II

PEMILU

KPUD Membatasi Kampanye Alat Peraga BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menetapkan batasan alat peraga bagi setiap partai politik (parpol) peserta pemilu 2014. Bagi parpol hanya diperkenankan menyertakan satu alat peraga di setiap desa berupa baleho, umbul-umbul, papan rekalme, spanduk, dan bendera, untuk kampanye pemilu DPR, DPD , dan DPRD, sesuai PKPU Nomor 15 tahun 2013.

Hal tersebut diungkapkan ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Djakfar saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bersama Kabag Hukum Pemkab Bangkalan, Satpol PP, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Polres, Panwas, dan Bagian Administrasi Umum.

"Ada beberapa alat peraga hanya boleh dipasang oleh partai politik saja, dan itu hanya satu per desa," terangnya.

Sedangkan untuk para calon legislatif (caleg), kata Fauzan, hanya diperbolehkan memasang alat peraga berupa spanduk, itupun dengan ukuran 1,5 x 7 meter.

Tujuan dari pembatasan tersebut, agar tidak terjadi monopoli alat peraga caleg, sehingga caleg yang memiliki dana banyak dan yang

mempunyai dana terbatas sama- sama bisa melakukan kampanye melalui alat peraga.

"Itu semua dalam rangka perlakuan yang sama bagi para caleg. Jadi tidak ada istilah caleg berduit dan tidak berduit," imbuhnya.

Lebih lanjut Fauzan mengatakan selain ada batasan alat peraga bagi partai politik dan caleg juga terdapat larangan pemasangan alat peraga di berbagai lokasi.

Lokasi yang tidak boleh digunakan untuk memasang alat peraga diantaranya, jalan protokol, tempat-tempat ibadah, dan tempat pendidikan serta pepohonan.

"Jika ada pelanggaran berupa penempatan zona maupun memasang alat peraga di lokasi yang dilarang, maka pihak yang berwajib akan menurunkan alat peraga tersebut," tandasnya. (dn/rah)

MEMINTA. Sejumlah aktivis LeKSDam saat mendatangi Komisi C DPRD Bangkalan. Mereka meminta Dewan untuk memberhentikan aktivitas PT. Pelindo di Karang Jamuang.

Pulau Harus Diselamatkan Aktivitas Pengelolaan Karang Jamuang Harus Dihentikan BANGKALAN - Sejumlah aktivis LeKSDam (Lembaga Kajian Sosian Demokrasi) mendatangi Komisi C DPRD Bangkalan. Mereka meminta Komisi yang membidangi pembangunan ini segera menghentikan aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Pelindo di pulau Karang Jamuang. Sebab pengelolaan tersebut tidak memperhatikan kewajiban administratif dari Pemkab Bangkalan.

Menurut aktifis LeKSDam, PT. Pelindo semestinya harus memperhatikan prosedur perizinan dalam mengelola.

Ironisnya, pemkab Bangkalan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan pulau Karang Jamuang. Sehingga kondisi tersebut membangun sebuah

persepsi terbentuknya pemerintahan dalam pemerintahan.

Apa yang dilakukan PT. Pelindo sebagai bentuk arogansi perusahaan.

"Kami menilai PT. Pelindo telah mengabaikan koordinasi, singkronisasi dengan pihak pemkab Bangkalan sebagai pihak yang berwenang meng-

atur dan menentukan kebijakan pembangunan di seluruh wilayah setempat," papar Ahmad Jakfar Al-Amir, Divisi Hukum dan Advikasi LeKSDam. Masalah itu, kata Jakfar, sampai saat ini belum menemukan titik kesepahaman dan penyelesaian bersama.

Oleh sebab itu, DPRD Bangkalan khususnya Komisi C dan Pemkab setempat segera mencari solusi agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan baru, bahkan melebihi permasalahan yang ada dan akan merugikan Bangkalan.

"Jadi kami minta semua aktivitas yang dilakukan oleh PT. Pelindo harus dihentikan, semua perizinan yang menyangkut tentang pengelolaan ditinjau kembali," tandasnya.

Sementaraitu, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar menyambut positif apa yang diminta oleh LeKSDam. Apalagi, Komisi C memiliki pemikiran yang sama mengenai nasib pulau Karang Jamuang. Terlebih keberdaaan Karang Jamuang dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) bagi Bangkalan.

"Ya, ini bagai gayung bersambut, karena keinginan kita sama. Untuk berikutnya kami akan panggil pihak-pihak terkait agar semua menjadi jelas," ungkapnya.

Apalagi kata Mukaffi, sesuai dengan peraturan daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah, Karang Jamuang masuk pada daerah Bangkalan. Sehingga status pemilikan yang sah adalah Bangkalan, bukan milik Gresik seperti yang menjadi polemik sebelumnya. Seharusnya, semua aktivitas yang dilakukan oleh siapa pun atas izin resmi pemkab setempat. (dn/rah)

DAMPAK KEMARAU

Sembilan Desa di Kecamatan Geger Mengalami Kekeringan ANGKUT PENUMPANG. Salah satu bentor sedang mengangkut penumpang di Bangkalan, Rabu (9/10). Keberadaan bentor tersebut masih menimbulkan polemik karena dinilai masih belum memenuhi standar keselamatan.

ANGKUTAN

Keamanan Bentor Belum Terjamin BANGKALAN – Keberadaan becak motor (bentor) di wilayah Bangkalan dianggap ilegal. Meskipun begitu belum ada peranan dari pihak terkait dalam menangani hal itu. Sebab jumlah bentor yang ada mencapai puluhan, sedangkan payung hukum yang diberlakukan semakin tidak jelas.

Dalam penggunaan kendaraan angkutan tersebut, jelas masih belum memenuhi syarat. Apalagi mengenai mesin kendaraannya. Sebab mesin itu tidak layak jalan, tidak pada peruntukannya, dan tidak memenuhi unsur-unsur keselamatan lalu lintas.

Mesin semacam itu peruntukannya untuk kendaraan sepeda motor, bukan untuk becak. Padahal mayoritas bentor ini menggunakan mesin kendaraan roda dua dan mesin penggiling tepung. Secara teknis, penggunaan mesin untuk bentor semacam itu telah melanggar undang-undang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishubkominfo Bangkalan, Zainal Arifin mengaku keberadaan bentor ini memang masih dianggap ilegal. Namun para pemilik bentor masih tetap beroperasi. Pihaknya mengaku pernah mendata jumlah bentor tersebut, dengan kesepakatannya masih mengambang. ”Pada waktu itu kasie angkutan jalan telah mendata jumlah bentor yang ada. Entah jumlah dan kesepakatannya apa, saya kurang begitu paham,” ucapnya.

Menurutnya, bentor menjadi persoalan tersendiri, karena sampai saat ini belum ada aturan maupun larang-

an terkait operasional becak bermesin itu.

Selain itu, pihaknya mengaku masih akan mencari perbandingan aturan apa yang ingin diterapkan. Sebab selama ini belum ada aturan yang pas mengenai hal itu. Hal itu disebabkan keberadaan bentor di Bangkalan masih tergolong baru. ”Bentor ini belum ada kebijakan khusus, namun jika menilik soal angkutan umum, maka harusnya menjalani uji dulu. Kita tidak bisa menindak, karena tidak ada dasarnya, mau diizinkan juga masih tidak bisa,” terangnya.

Semua kendaraaan bermotor termasuk yang menjadi angkutan umum harus diuji. Hal ini menyangkut keselamatan penumpang dari kalangan masyarakat.

Tanpa uji berarti kendaraan bersangkutan tak memenuhi ketentuan. ”Aturan untuk kendaraan angkutan umum harus ada uji. Misalnya, sepeda motor dan mobil harus layak jalan.

Aman tidaknya angkutan umum harus dibuktikan melalui uji,” jelasnya.

Ditanya mengenai langkah kedepan, pihaknya belum bisa memastikan, karena akan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Termasuk meminta persetujuan dari kepala dinas.

Angkutan umum bentor merupakan modifikasi sepeda motor dengan tempat duduk roda dua. Sepeda motor yang digunakan biasanya memakai mesin buatan tahun 90-an. Ada pula yang memakai modifikasi mesin penggilingan tepung. Namun yang paling marak beredar menggunakan mesin jenis ini. (ori/rah)

BANGKALAN – Kekeringan yang melanda sejumlah desa di Bangkalan cukup dirasakan warga. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih. Seperti yang terjadi di wilayah perbukitan Geger.

Sejumlah warga merasakan prihatin atas kesulitan mendapatkan air.

Warga di empat desa kecamatan Geger merasa kebingungan untuk mendapatkan pasokan air. Empat desa yang dimaksud yakni desa Katol Barat, Jabung, Banyuning Dajah, dan Banyuning Laok.

Menurut Camat Geger, Agus Eka Leandy, sebenarnya dari 13 desa yang ada di kecamatan Geger, 9 desa mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau kali ini.

Menurutnya, untuk ke empat desa yang dimaksud me-

mang sangat membutuhkan pasokan air. Sebab musim kemarau kali ini cukup dirasakan warga di sana. ”Warga di sana memang sangat mengeluh ketika musim kemarau panjang seperti sekarang ini,” terangnya.

Sementara itu, lima desa lain yang tengah mengalami kekeringan, tetapi tak separah keempat desa tadi, yakni desa Lerpak, Batobella, Togubeng, Tegar Pereyah dan Kombangan yang juga mengalami kesulitan air bersih.

Perbedaannya, kelima desa tersebut tak mengalami kepanikan, karena masih ada beberapa sumber mata air yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Walaupun intensitas airnya mulai menyusut setiap harinya. ”Satu-satunya harapan warga untuk mengambil air layak minum, kata Agus, ada

KERING. Warga saat mengambil air di aliran sungai yang tersisa. Debitnya pun sudah mulai menyusut. sejumlah sumur yang hingga saat ini masih mengeluarkan air yang berada di desa Geger,” ungkapnya.

Oleh karena itu, hampir dipastikan, setiap hari warga bergiliran mendatangi sumber

mata air yang tersisa. Mendapatkannya pun tidak semudah yang dibayangkan, mereka harus mengantre sesama warga untuk mendapatkannya.

Itupun jika tidak kehabisan, karena saling berbagi.

Salah seorang warga Desa Kombangan, Muklis mengatakan saat ini rata-rata debit air sumur yang ada semakin menyusut. Sebab banyak warga yang saling mengambil air di sumber yang tersisa.(ori/rah)

12

SAMPANG

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO. 0217 | TAHUN II

PENGGELAPAN UANG NASABAH

Polisi Agendakan Adanya Tersangka baru SAMPANG – Satresrkrim orang baru yang jelas orang Polres Sampang akan medalam," singkatnya. netapkan tersangka baru Apakah tersangka akan setelah tertangkap dan dikenai pasal berlampis meditetapkannya Kepala Kas ngenai perjudian via online?

BNI Kecamatan Ketapang, Jeni menambahkan masih Eka Virdaus (44), sebagai akan mengurutkan aliran tersangka penggelapan uang uang yang telah dilenyapmilik nasabah. kan pelaku. Begitu juga Kasatreskrim Polres dengan perlakuan tersangka sampang AKP Jeni Aldalam melakukan perjuJauza mengatakan, pasca dian. Pasalnya, belum bisa terjadinya tindak pidana memastikan dari barang penggelepan uang senilai bukti pelaku jika memang 3.075.974.000 milik nasabah tersangka akan dikenakan PT Bank Negara Indonesia pasal berlapis tentang per(BNI) Cabang judian.

Madura di "Kalau judi Kecamatan itu kita tunggu Ketapang, urut aluran pimpinan seuangnya. Tapi Mohon maaf tempat sudah pelaku masih sesuai perintah sebatas penommengganti kepala Pimpinan bokk bandar dan meminCabang Sampang, nya masih kita dahkan selukalau ada media kembangan kan. ruh karyawan di cabang ke sini harus ke Masalah judi wilayah utara masih memastikantor Pusat itu. kan dan memPamekasan "Yang jebuktikan dari karena di sana las, kita akan barang bukti lebih berhak," menindaklannanti," katanya. juti terus terMenanggapi lebih dahulu. hal itu, Kepala Haririyanto Namun, akan BNI Pimpinan Satpam menetapkan Cabang Katersangka baru. Karena setebupaten Sampang Made lah kejadian itu pimpinanMahmuediarti tidak bisa nya sudah mengganti semua memberi keterangan. Saat pegawai ke tempat lainnya Koran Madura menghampiri me-rolling semua pokonya," kantornya, seorang petugas ucap Kasatreskrim Polres, Satpam mempersilakan Rabu (9/10). untuk meminta konfirDitanya sejauh mana masi kepada pimpinan pusat proses ini, Jeni enggan dalam hal ini di Kabupaten berkomentar banyak. NaPamekasan. mun, lebih jelasnya masih "Mohon maaf sesuai menunggu penulusuran perintah kepala Pimpinan tim penyidik. Bahkan, diCabang Sampang, kalau rinya menjelaskan dalam ada media ke sini harus ke kasus penggelapan uang kantor Pusat Pamekasan miliaran rupiah tersangka karena di sana lebih bertidak hanya sendiri melainhak," ucap Imam Haririkan dengan beberapa orang yanto (30) salah satu terdekat tersangka. "Saat Satpam kantor Bank BNI ini masih akan mengarah ke Sampang. (ryn/lum)

KOTOR. Sungai yang berada di Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, terlihat kotor, Rabu (9/10) karena tidak dirawat.

Kantor BNI Kabupaten Sampang. Satresrkrim Polres Sampang akan menetapkan tersangka baru setelah tertangkap dan ditetapkannya Kepala Kas BNI Kecamatan Ketapang, Eka Virdaus (44), sebagai tersangka penggelapan uang milik nasabah.

Pembangunan Tribun Penonton Berpotensi Mangkrak SAMPANG - Proyek lapangan karapan sapi di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Kota Sampang, kembali dilanjutkan. Namun, untuk pembangunan tribun penonton yang pernah mangkrak pada anggaran tahun 2012 belum nampak dilaksanakan. Sedangkan yang berjalan yaitu pembangunan tribun juri dan gapura yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lapangan tersebut.

Tahun 2012 kemarin, proyek lapangan karapan sapi yang dilaksanakan oleh tiga pelaksana dan mempunyai bagian masing-masing di antaranya bagian urukan, tribun dan pagar. Namun, untuk pembangunan tribun penonton dan urukan sempat mangkrak dan akan dilanjutkan pada tahun ini. Akan tetapi, untuk pembangunan tribun penonton masih belum terlaksana justru yang berjalan yaitu pembangunan tribun juri dan gapura dengan anggaran sekitar Rp 50 juta.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) melalui Sekretarisnya Bambang, tidak bisa berkomentar banyak terhadap pelaksana-

an proyek lapangan karapan sapi tersebut. Namun, hasil monitoring yang dia lakukan untuk urukan yang belum selesai pada tahun 2012 sudah diselesaikan, dan untuk tribun penonton masih belum karena pengumuman pemenang tender masih belum selesai.

Bambang juga mengkritisi pembangunan tribun juri yang penempatannya terlalu dekat dengan pagar. Dia juga menyatakan, setelah dikonfirmasi ke pelaksananya tentang penempatan tersebut , menurutnya, masuk akal karena dari start sudah disisihkan 10 meter dan sekarang pembangunan tribun juri sudah 25 persen, sedangkan gapura berjalan 50 persen.

MANGKRAK. Pembangunan tribun penonton lapangan karapan sapi yang pernah mangkrak pada anggaran tahun 2012 belum nampak dilaksanakan.

“Untuk pembangunan tribun penonton karena pengumuman pemenangnya masih belum selesai dan sekarang yang masih dilaksanakan yaitu pembangunan tribun juri dan gapura dan sudah berjalan 50 persen untuk gapura.

Sedangkan untuk tribun juru masih kurang lebih 25 per-

KEBERSIHAN SUNGAI

gi, di sana ada limbah pabrik tahu dan juga banyak buang sembarangan dari warga setempat atau pun pelintas jalan yang seenaknya buang begitu saja," jelas salah satu pria tokoh masyarakat setempat.

Hal senada juga, dituturkan oleh Matus (53), warga Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang.

Dirinya berharap kepada pemerintah setempat baik dinas terkait agar secara tegas memberikan teguran dan saksi secara umum sesuai hukum yang berlaku.

Sebab, tidak hanya sungai yang berada di jembatan Jalan Samsul Arifin saja menjadi incaran warga tak bertanggung jawab membuang sampah. Melainkan, jembatan sungai tak jauh dirumahnya itu.

"Ya bukan di Samsul Arifin saja. Banyak warga pelintas dan warga setempat buang sampah sembarangan. Di sungai jembatan panglima juga jadi incaran.

Semoga saja pihak pemerintah bisa menidak tegas kalau ada orang buang sampah ke sungai,"katanya. (ryn/lum)

pembangunan tersebut harus selesai selama 90 hari sampai tanggal 15 Desember dengan total anggaran Rp 300 juta.

“Untuk barang-barangnya sudah kami datangkan dan akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober karena pembanguna tersebut harus selesai selama 90 hari,” ucapnya. (jun/lum)

KEMARAU PANJANG

Publik Belum Sadar SAMPANG - Minimnya kesadaran warga akan kebersihan, sungai yang berada di Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, terlihat kotor. Beberapa tumpukan sampah menumpuk sehingga bibir dan aliran sungai kotor.

Pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk menghindari pendangkalan tersebut. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan juga menggangu keindahan kota.

"Wah kalau warga di sini tidak bisa menjaga kebersihan ya lucu. Apalagi sungai ini kalau banyak sampah aliran tidak bisa jalan malah repot kepada warga juga kan," ucap Yanto (40) warga setempat.

Yanto menambahkan, akibat kotornya sungai, aliran air ke rumahnya ikut tercemar. Ia berharap, pelintas jalan ðan warga setempat bisa menjaga kebersihan bersama demi kenyamanan agar tidak terjadi banjir bandang seperti bulan lalu.

"Ya sungainya juga ikut tercemar kalau tidak saling menjaga kebersihan. Apala-

sen,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (9/10).

Sementara anggota Pengadaan Barang dan Jasa Abd Basith mengatakan, pembangunan tribun penonton akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober yang akan dilaksanakan oleh CV Putra Rabesen, karena pelaksanaan

Warga Masih Butuh Air Bersih

KESULITAN AIR BERSIH. Sejumlah warga Kampung Tahtaran, Batuhideung, Cimanggu, Pandeglang, Banten mencari air bersih untuk keperluan mandi dan mencuci. Mereka harus berjalan 2 hingga 3 kilometer untuk mendapat air bersih di kaki bukit karena sumur warga sudah mengering akibat kemarau.

SAMPANG - Warga Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, masih membutuhkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mendatangi rumah warga yang berdekatan dengan sumur. Di daerah setempat, hingga ini belum mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah.

Fauzan (35), warga Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, mengatakan, daerahnya sudah lama mengalami kekeringan, dan sampai sekarang masih belum ada bantuan air bersih.

Untuk mendapatkan air, warga mencari air sampai ke luar desa.

“Sudah lama di desa kami yang mengalami kekeringan dan sampai sekarang masih belum ada bantuan yang sampai ke desa kami. Dan untuk mendapatkan air tersebut kadang harus menempuh jarak yang jauh, itu pun masih rebutan dengan warga yang lain,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (9/10).

Secara terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono mengatakan, wilayah yang dilanda kekeringan di Sampang mencapai 84 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Bencana kekeringan memang sudah menjadi tamu tahunan pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Sampang, sehingga antisipasi berupa penyediaan anggaran guna penyaluran air bersih terus dimaksimalkan.

Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang, status bencana kekeringan akibat musim kemarau diprediksi akan berakhir sampai tanggal 25 Oktober 2013.

Penetapan batas akhir tersebut setelah melalui prediksi perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sudah lama di desa kami yang mengalami kekeringan dan sampai sekarang masih belum ada bantuan yang sampai ke desa kami.

Dan untuk mendapatkan air tersebut kadang harus menempuh jarak yang jauh,”

Fauzan Warga

“Meski ada surat keputusan dari Bupati, namun kesiagaan terhadap kekeringan akan selalu dilakukan, karena cuaca bisa saja berubah. Penetapannya dimulai sejak tanggal 5 September lalu dan akan berakhir pada tanggal 25 Oktober ini,” ucapnya. (jun/lum)

PAMEKASAN

DAK 2013 Baru Terserap 50 Persen Serapan RS Dr Slamet Martodiredjo Masih Nol Persen PAMEKASAN - Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 di Kabupaten Pamekasan sampai bulan ini masih terserap sekitar 50 persen. Hal ini diketahui saat pemkab setempat melakukan evaluasi bersama 11 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima DAK di ruang pertemuan Pemkab Pamekasan Rabu (10/10) kemarin.

Serapan terendah terjadi di Rumah Sakit (RS) Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan. Sebab dari dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes), serapannya masih nol persen.

Sedangkan SKPD yang sudah menyerap dana 100 persen yaitu Dinas Pertanian (Disperta) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Pamekasan.

13

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217| TAHUN II

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan lambatnya serapan DAK di RS Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan karena beberapa hal. Diantaranya karena pergantian pimpinan, survei dan penyesuaian harga menyusul penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

“DAK rumah sakit ini su-

dah mulai persiapan lelang.

Kendalanya mungkin karena pergantian pimpinan sehingga sebagian pegawai harus diganti, survei harga dan juga penyesuaian harga paska penaikan harga BBM, “ katanya.

Taufikurrahman menjelaskan serapan DAK 2013 secara keseluruhan rata-rata 40-70 persen tergantung bidang pekerjaannya. Ia mencontohkan serapan DAK di Dinas Pendidikan (Disdik) sudah 70 persen untuk kegiatan fisik, sedangkan untuk peningkatan mutu antara 30-40 persen tergantung penyerapan dari rekanan.

Sementara itu, serapan DAK di instansi lainnya ratarata 40-70 tergantung bidang pekerjaannya. Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah 70 persen, Badan Lingkungan Hidup

(BLH) hampir selesai semua tinggal tiga paket pekerjaan.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) sudah selesai dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) tinggal 3 paket pekerjaan dan sudah memasuki tahap lelang. Sedangkan pembangunan pasar di Disperindag Pamekasan sudah dikerjakan tinggal serapan dananya.

Dari semua kegiatan yang didanai DAK 2013, anggaran 30 persen pertama sudah terserap. Saat ini dana Rp 37 miliar untuk pencairan 45 kedua sudah disiapkan. 25 persen sisanya akan didorong agar terserap semua pada November mendatang.

Adapun total perolehan DAK 2013 sebesar Rp 106 miliar. Rinciannya DKA murni

sebesar Rp 97 miliar, dan DAK pendamping sebesar Rp 9 miliar. Dana ini dibagi ke-11 SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Rinciannya Dinas Pendidikan (Disdik) Rp 62 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 7,3 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp 17 miliar, Disperindag Rp 3,2 miliar, Dishubkominfo Rp 871 juta, RS Slamet Martodiredjo Rp 1, 6 miliar.

Selanjutnya, Dinas kelautan dan perikanan (DKP) Rp 4,1 miliar, Dinas Pertanian (Disperta) Rp 4,4 miliar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Rp 1, 1 miliar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rp 2,4 miliar dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Rp 1,6 miliar. (uzi/muj/ rah)

BANGUN KANTOR BARU

Rencana Pemkab Belum Terealisasi PAMEKASAN – Hingga saat ini, rencana Pemkab membangun kantor baru masih belum terlaksana.

Rencana pembangunan kantor baru Pemkab tersebut mendapt dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Menurut DPRD memang sudah waktunya Pemkab membangun kantor baru, karena kondisi kantor Pemkab saat ini dinilai kurang memadai.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan kebutuhan akan kantor baru itu sudah sangat mendesak, karena komplek perkantoran yang ada di Jalan Jokotole kondisi bangunannya sudah sangat tua dan sering mengalami kebanjiran.

Selain itu, menurut dia, kompleks perkantoran milik Pemkab masih belum menyatu karena ada di dua lokasi, yakni Jalan Jokotole (Pemkab timur) dan di Jalan Kabupaten (Pemkab barat), sehingga kurang efektif.

“Sementara yang di kantor barat, juga sudah kurang memadai dan terlalu sesak untuk membangun suasana kerja yang nyaman,” katanya.

Dalam pemikiran Suli, jika akan dibangun kantor baru, sekalian dipilih lokasi di daerah pinggiran kota.

Hal tersebut dimaksudkan untuk pengembangan kawasan kota dan memperluas kawasan terpadu di Pamekasan.

“Kalau masalah anggara saya kira tidak ada masalah, karena tidak bisa diselesaikan dalam satu kali tahun anggaran dan perlu adanya dana cadangan di setiap tahunnya dan disisihkan untuk pembangunan kantor itu,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i menyampaikan keinginan membangun kantor baru, setelah mendapat keluhan dari sejumlah Pegawai Neg-

eri Sipil (PNS) yang berkantor di Jalan Jokotole saat melakukan inspeksi beberapa hari lalu.

Diantara keluhan yang disampaikan, kondisi komplek perkantoran yang sudah tidak memadai dan terkesan seperti bekas rumah sakit.

Apalagi jika turun hujan, kompleks tersebut selalu tergenang air karena posisi halamannya yang lebih rendah dari jalan raya.

Dalam pemikiran Suli, jika akan dibangun kantor baru, sekalian dipilih lokasi di daerah pinggiran kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk pengembangan kawasan kota dan memperluas kawasan terpadu di Pamekasan.

Bupati mengatakan sebenarnya Pemkab sedang berencana membangun kantor baru apalagi setelah mengetahui langsung kondisi yang ada di kompleks perkantoran tersebut. Sebagian temboknya sedah mulai keropos sementara kondisi ruangannya semakin sempit, karena banyaknya tumpukan dokumen. Bahkan, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada berangkas berisi dokumen kependudukan yang dibiarkan ada di luar ruangan karena tidak muat.

“Melihat kondisi ini perlu rencana besar oleh Pemkab Pamekasan untuk membangun kantor baru agar kodisi bekerja pegawai bisa lebih kondusif,” kata Syafii, beberapa hari lalu. (oni/muj/ rah)

PERAWAT

PPNI Cabut Izin Praktik Bustami

GLADI PILKADA. Sejumlah pengunjuk rasa penolakan putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terlibat bentrok dengan personil Polisi saat melakukan gladi pengamanan Pilkada Cawako dan Cawawako Kota Padang, Sumbar, Rabu (9/10). Gladi ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kerusuhan yang terjadi saat Pilkada Kota Padang, yang akan digelar pada 30 Oktober 2013.

RS WARU

Pembangunan Tahap II Ditarget Selesai Akhir Tahun

PAMEKASAN Pembangunan Rumah Sakit (RS) Waru tahap II mulai dikerjakan sejak Juli lalu. Proses pembangunan dilakukan setelah melalui tahapan pelelangan untuk menentukan rekanan penggarap proyek itu.

Pembangunan RS Tipe D itu, saat ini masih dalam tahap pengerjaan pondasi dan tiang

pancang.

Pada pembangunan tahap II kali ini akan digunakan untuk ruang rawat inap, setelah pembangunan ruang rawat jalan dan ruang menejemen selesai digarap tahun lalu.

Pembangunan tahap II kali sama dengan pembangunan tahap pertama lalu, yakni dua lantai. Meski demikian,

anggaran yang disediakan relatif lebih kecil daripada pembangunan tahap pertama.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Ismail Bey menargetkan pembangunan lanjutan RS Waru ini bisa selesai Desember mendatang, sesuai kontrak kerja yang telah ditandatangani kontraktor. Ia optimis target pekerjaan ini bisa terealisasi, karena sudah melalui perhitungan konsultan.

“Kontrak kerjanya kami dengan rekanan memang lima bulan, terhitung mulai Juli sampai Desember. Masa penyelesaian pekerjaan ini sudah melalui analisa konsultan sesuai perencanaan yang sudah dibuat,” katanya.

Menurut Ismail Bey, pembangunan tahap dua kali ini belum bisa membangun semua kebutuhan RS, karena anggaran yang tersedia terbatas. Oleh karenanya, pihaknya berencana menuntaskan pembangunan pada tahap ketiga nanti.

Untuk pembangunan sarana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), kamar

mayat,tempat pencuciam (loundy), dapur, musholla, penyimpanan barang dan peralatan, parkir, dan paving serta pagar RS. Diupayakan pembangunan tahap akhir (finishing) ini bisa terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.

M e n u r u t n y a , pembangunan tahap dua ini, tidak akan mempengaruhi tahap pertama, karena khusus pembangunan ruang manajemen dan ruang kebutuhan rawat jalan sudah selesai.

Bahkan, hasil pembangunan tahap pertama ini sudah bisa dimanfaatkan, hanya masih menunggu peraturan daerah (Perda), sebagai payung hukum, yang sampai kini belum selesai.

Sekretaris Komisi A, DPRD Pamekasan, Haidirrahman mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang struktur RS Waru belum dibahas sama sekali.

Pembahasan Raperda itu diperkirakan akan memakan waktu antara dua sampai tiga bulan ke depan, sehingga bisa segera diajukan ke Gubernur

Jawa Timur, untuk dievaluasi.

Jika tidak menemui kendala, Raperda itu bisa disahkan menjadi Perda tahun ini.

“Pembahasan di DPRD memang tidak terlalu lama, bahkan mungkin bisa lebih cepat dari evaluasi gubernur.

Maksimal tiga bulan selesai.

Yang pasti kami harapkan tahun ini selesai,” katanya.

Sebelumnya, Kabag Administasi Hukum Pemkab Pamekasan Nur Aini mengatakan pengajuan Raperda RS Waru tipe D, tidak dibuat terpisah, tetapi tertuang dalam perubahan ketiga Perda nomor 15 tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja RSUD, Bappeda, Inspektorat, dan lembaga teknis daerah. Hal ini dilakukan karena RS Waru merupakan rumah sakit daerah, sehingga tidak perlu dibuatkan perda khusus.

Penyatuan usulan ini berdasar hasil konsultasi ke pemerintah pusat dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Persatuan Perawat Nasional Indonesia Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya memberi sanksi kepada Bustami, oknum perawat RSUD setempat setelah terbukti melakukan malapraktik hingga menyebabkan pasiennya lumpuh dan akhirnya meninggal dunia.

Ketua PPNI Pamekasan Cahyono mengatakan sanksi pencabutan izin praktik mandiri terhadap perawat Bustami itu dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Pamekasan.

“Jadi dasar pijakan organisasi memberi sanksi dengan mencabut izin praktiknya, berdasarkan penyidikan yang dilakukan polisi itu,” kata Cahyono menjelaskan.

Sebenarnya, kata Cahyono, perawat diperbolehkan membuka praktik mandiri di luar tugas dinasnya, dengan catatan praktik yang dimaksud sesuai dengan profesinya sebagai parawat.

Akan tetapi, praktik yang telah dilakukan Bustami, menyimpang dari profesinya sebagai perawat, bahkan yang bersangkutan membuka praktik medis layaknya dokter bedah, bahkan yang lebih fatal lagi, karena yang bersangkutan justru mengaku sebagai bedah.

“Kendatipun ia telah mendapatkan sanksi, akan tetapi organisasi tetap akan memberikan pendampingan di pengadilan nantinya apabila memang dibutuhkan. Kita kan secara hukum tetap menganut azas praduga tidak bersalah,” katanya menjelaskan.

Oknum perawat RSUD Pamekasan yang terbukti melakukan malapraktik itu bernama Bustami. Ia meru-

pakan perawat di unit gawat darurat RSUD Pamekasan.

Pelaku membuka prakti klinik ilegal di rumahnya dan yang bersangkutan mengaku sebagai dokter spesialis bedah.

Dugaan malapraktik itu terungkap, setelah keluarga korban melaporkan kepada polisi atas kasus yang menimpa pasien yang ditangani oknum perawat, namun mengaku dokter spesialis bedah itu. Sebelumnya, pasien berobat ke klinik milik oknum perawat bernama Bustami itu.

Kasus itu terjadi pada 2012. Saat itu korban bernama Sudeh (42) datang ke “Klinik Harapan” yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di Desa/Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Ketika itu, korban menderita pusing-pusing. Oleh oknum perawat itu disarankan agar dioperasi pembedahan, karena di bagian punggung korban ada benjolan yang diduga sebagai penyebab dari penyakit yang dideritanya.

“Saat itu kami bilang pada ‘si dokter’ tersebut, akan dirujuk ke rumah sakit di Pamekasan,” ujar saudara korban, Jumrah.

Akan tetapi, kata dia, Bustami justru minta agar tidak dioperasi di rumah sakit, sebab dirinya juga bisa melakukan tindakan medis dan dia sendiri merupakan dokter spesialis bedah.

Sementara, sejak kasus ini terungkap, Bustami sendiri tidak bersedia dikonfirmasi wartawan terkait kasus malapraktik itu. Bahkan yang bersangkutan sempat menghilang dari rumahnya, sebelum akhirnya ditangkap petugas Polres Pamekasan. (ant/rah)

14

PAMEKASAN

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO.0217| TAHUN II

PILEG

DPT Wajib Diperbaiki

Tuntut Nasionalisasi Aset-Aset Bangsa. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian saat berunjukrasa di komplek perkantoran Surya Dumai Group di Pekanbaru, Riau, Rabu (9/10). Pengunjukrasa menuntut pemerintah agar melakukan nasionalisasi aset bangsa, seperti pengelolaan Migas di Riau.

Honor PPK - PPS Belum Dicairkan KPU Tak Memberikan Penjelasan Resmi PAMEKASAN - Honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pamekasan untuk bulan September belum dicairkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Belum diketahui alasan pasti mengapa honor tersebut belum disalurkan.

Ketua PPK Kecamatan Waru, Syafiuddinmengatakan seluruh PPK di 13 kecamatan belum mendapat honor untuk jatah bulan kesembilan (Sep-

tember), padahal Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sudah diserahkan ke KPU setempat, sebagai syarat pencairan.

Kondisi tersebut me-

nyebabkan terganggunya kinerja panitia pemilihan dalam menfasilitasi pelaksanaan tahapan berupa pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg).

Salah seorang anggota PPK Proppo, Mohammad Elman mengatakan seharusnya honor PPK dan PPS sudah disalurkan selambatnya setiap tanggal 25. Keterlambatan penyaluran honor itu, tidak disertai penjelasan resmi dari

KPU setempat.

“Kami sering mendapat pertanyaan dari teman-teman di desa, dan kami jelaskan bahwa KPU belum memberi penjelasan resmi tentang keterlambatan itu,” katanya.

Sekretaris KPU Pamekasan, Bambang Khairul Huda menjelaskan keterlambatan pecairan honor itu disebabkan ada dua kecamatan yang belum menyerahkan berkas pencairan, yaitu Kecamatan Palengan dan Kadur. Hal itu

berdampak pada terhambatnya pencairan honor semua PPK di Pamekasan.

“Pengajuan pencairan honor itu satu paket. Sehingga ketika ada satu PPK yang belum melengkapi berkas pencairannya, kami tidak bisa mengurus,” kata Khairul Huda.

Ia sudah berkoordinasi dengan kedua PPK yang belum menyerahkan berkas pencairan honornya, dan meminta keduanya segera melengkapi berkas tersebut. (oni/muj/rah)

RAZIA KOS

Operasi Satpol PP Tak Membawa Hasil

PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Selasa (10/10) malam, merazia sejumlah tempat kos di Pamekasan. Beberapa tempat kos yang dirazia diantaranya di Jl Pramuka, Jl Bonorogo, tempat kos di Jl Stadion, Jl Bonorogo, dan tempat kos di Jl Gatut Koco.

Dari lima lokasi yang menjadi sasaran operasi itu, petugas tidak menemukan penghuni kos yang berbuat mesum atau kumpul kebo. Justru sebagian besar kamar kos itu banyak yang kosong.

Operasi yang berlangsung sekitar dua jam setengah sejak pukul 20.30 WIB hingga

pukul 23.00 WIB itu, dimulai dari rumah kos di kawasan Jl Pramuka. Di lokasi itu petugas hanya mendapat dua wanita remaja yang tinggal sendirian di kamarnya. Sementara di kamar lain kosong.

Begitu juga ketika petugas mendatangi sebuah rumah kos di kawasan Kelurahan Lawan-

gan Daya, Kecamatan Pademawu. Petugas hanya mendapati seorang wanita berusia 30 tahun tinggal di kamarnya sendirian.

Namun wanita beralamat di Jl Bhayangkara, Desa Laden, Kecamatan Kota ini tidak banyak memberikan penjelasan, kenapa tinggal di rumah kos itu dan apa pekerjaannya. Saat itu, petugas meminta yang bersangkutan menunjukkan KTP untuk didata.

Rupanya sebagian petugas Satpol PP yang diterjunkan malam itu heran, karena di tempat perkampungan yang hanya bisa dilalui sepeda motor terdapat rumah kos-kosan berisi sekitar 10 kamar.

Sedang kos-kosan di Jl Gatot Koco, di Jl Sersan Mesrul dan di Jl Bonorogo, petugas juga tidak mendapatkan kamar yang mencurigakan.

Kecuali seorang wanita asal Sumenep, yang tidak mengantongi KTP dengan alasan hilang. Saat itu petugas mengingatkan yang bersangkutan agar segera mengurus KTP. Kasi Penegakan Perda Syamsuridjal Arifin mengatakan operasi simpatik ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum terhadap rumah kos-kosan yang berbau negatif, terutama dari peredaran miras, mesum, dan asusila lainnya.

“Kami tidak menemukan penyimpangan terhadap penghuni rumah kos ini, bukan karena operasi ini bocor, tapi karena pemilik kos sudah membentengi dan memperketat bagi penghuni kos, termasuk tamu yang berkunjung ke rumah kos,” katanya.

Sebelumnya, Satpol PP Pemkab Pamekasan juga merazia tenda-tenda pedagang kopi di Pasar 17 Agustus Pamekasan yang diduga dijadikan sebagai tempat transaksi prostitusi.

Kasi Penegakan Perda Syamsuridjal Arifin mengatakan operasi simpatik ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum terhadap rumah kos-kosan yang berbau negatif, terutama dari peredaran miras, mesum, dan asusila lainnya.

Meski para pedagang kopi itu beroperasi malam hari, namun Satpol PP merazi pada siang hari. Dalam operasi saat itu, Satpol PP tidak menyita lapak yang digunakan menjual kopi, tetapi hanya mengamankan tenda yang merupakan bantuan dari pemkab setempat.

Operasi ini sempat menuai sorotan dari kalangan LSM karena dinilai setengah hati dan serius dalam memberantas prostitusi di Pamekasan.

Sebab operasi itu dilakukan pada siang hari saat para penjual kopi yang diduga menyiapkan pekerja seks komersial (PSK) berada di tempat kos atau sedang tidak berjualan. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat segera memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2014 yang dinilai kurang benar.

Divisi Pengawasan Panwaslu, Ahmad Khusaifi meminta KPU segera melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk validasi (penyesuaian data) DPT, agar pada pelaksanaan Pemilu tidak menimbulkan masalah.

Panwaslu Pamekasan beberapa waktu lalu menerima teguran dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur akibat tidak validnya DPT di Kabupaten Pamekasan. Lembaga itu untuk aktif bekerjasama dengan KPU setempat dalam validasi data.

Berdasarkan hasil koordinasi sementara, kata dia, Daftar Pemilih Sementara untuk Pileg 2014 di Kabupaten Pamekasan untuk pemilih laki-laki sebanyak 332.391 orang dan perempuan 352.082 orang. ”Dari hasil verifikasi sementara masih ditemukan daftar pemilih yang masih dibawah umur, sehingga kami meminta Panwascam menindaklanjuti ulang ke masing-masing desa DPT yang sempat diplenokan tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, data pemilih Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan dinyatakan kurang valid. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya banyak data ganda dan calon pemilih yang meninggal dunia namun tetap dimasukkan dalam daftar pemilih.

Secara terpisah, anggota

KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain mengakui data pemilih Pemilu Legislatif 2014 yang dimiliki KPU mengalami gangguan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, melainkan juga hampir di semua kabupaten/ kota di Indonesia.

Seperti diketahui, data pemilih Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan dinyatakan kurang valid. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya banyak data ganda dan calon pemilih yang meninggal dunia namun tetap dimasukkan dalam daftar pemilih.

Menurut salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Pamekasan itu, KPU telah melaporkan kasus tersebut ke KPU Jatim dan KPU RI, dan masih diupayakan perbaikan.

Tahapan Pemilu Legislatif 2014 telah memasuki penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Data pemilih yang masuk dalam DPT, kata Nuzulul, masih bisa berubah, mengingat KPU masih menyediakan waktu untuk melakukan perbaikan berupa DPT hasil perbaikan. (awa/muj/rah).

DP2KA

Belum Ada Pembahasan Relokasi Pasar Waru PAMEKASAN - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA/Dispendaloka) Kabupaten Pamekasan, Taufiqurrahman menyatakan hingga saat ini belum ada rencana pembahasan relokasi (pemindahan) Pasar Waru di Kecamatan Waru seperti disampaikan Bupati setempat, Achmad Syafii, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pasar tersebut tidak akan direlokasi, melainkan akan diperbaiki dan semua infrastruktur yang dibutuhkan akan dilengkapi. Sehingga pasar tersebut tidak terlihat kotor, dan tidak menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitarnya.

“Hingga saat ini belum ada pembahasan maupun perencanaan lanjutan tentang perbaikan pasar tersebut,” ungkapnya.

Bisa jadi, kata Taufiq, ada perubahan kebijakan dari Bupati Pamekasan agar pasar tersebut direlokasi. Namun sampai saat ini kebijakan itu belum sampai pada dirinya, sehingga ia mengaku belum mengetahui rencana tersebut.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii manyampaikan penilaian bahwa Pasar Waru, Kecamatan Waru sudah tidak layak. Sebab kondisi pasar yang berada di pusat kecamatan itu sudah penuh sehingga para pedagang tumpah ke jalan raya dan menimbulkan kemacetan.

Bupati berencana melakukan relokasi (pemindahan) pasar tersebut ke tempat yang lebih strategis. Rencananya tempat relokasi tersebut akan dipilih wilayah di timur pusat kecamatan sebagai upaya pengembangan wilayah dengan desain sebagai pasar semi modern. Sementara lokasi yang saat ini ditempati pasar itu akan dijadikan tempat rekreasi.

Ia mengaku sudah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapepda) untuk melakukan kajian dan perencanaan pembangunan pasar tersebut. Diharapkan perencanaan itu sudah tuntas pada tahun ini, sehingga pengajuan anggarannya bisa segera dilakukan.

Bupati memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk relokasi dan pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 40 miliar. Namun anggaran pastinya, kata dia, menunggu hasil pengkajian.

Para tokoh dan warga di Kecamatan Waru, kata Syafii, mendukung rencana tersebut. Bahkan mereka meminta agar segera dilaksanakan, karena pemindahan pasar itu dinilai tidak berdampak negatif pada perekonomian warga sekitar.

Saat melakukan kunjungan ke Pasar Waru, beberapa waktu lalu, Bupati menerima keluhan baik dari pedagang maupun warga sekitar tentang kondisi pasar yang mulai penuh. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan jual beli tidak maksimal.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pasar, mulai jalan hingga kios milik pedagang perlu diperbaiki dan kebersihan pasar yang perlu ditingkatkan. Keluhan lainnya adalah minimnya fasilitas lampu penerangan jalan di sekitar pasar tersebut.

Syafii menjelaskan rencana desain ulang itu juga sesuai dengan rencana pemerintah setempat untuk mengembangkan kota penyangga di wilayah utara Pamekasan. Kota penyangga itu dipilih berada di kawasan utara, antara lain Kecamatan Waru, Pasean, dan Batumarmar, dengan pusat kota berada di wilayah Kecamatan Waru. Bahkan, di wilayah itu sudah mulai dibangun sebuah rumah sakit tipe D.(awa/ muj/rah).

SUMENEP

15

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO. 0217 | TAHUN II

Beredar Hewan Berpenyakit SEKILAS SUMENEP

DUGAAN KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN

Kejari Beberkan Nama SUMENEP - Kejaksaan Negeri Sumenep akhirnya membeberkan nama-nama saksi dari pemerintah daerah yang akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pembebasan lahan SMAN Batuan. Pembebasan lahan bangunan tersebut ditengarai tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

“Dari tujuh saksi yang bakal diperiksa, empat di antaranya, Kades Batuan Imam Ghazali, Mantan Camat Batuan Anis Farida, Kasi Pemerintahan Kecamatan Syamsul Arifin, dan Bendahara Dinas Pendidikan Raden Sudarsono,” beber Pidsus Kejari Sugiyanto, Rabu (9/10).

Karena persoalan tersebut berhubungan dengan tanah, timnya nanti akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan peta bidang, sehingga akan diketahui besarnya lahan yang disengketakan. Menurutnya, saat ini tim penyidik terus mengumpulkan bukti untuk menjerat pelaku penggelembungan pembelian tanah SMAN Batuan.

Pidsus yang baru tiga bulan ditugaskan di Kejari Sumenep ini berjanji, pihaknya secara perlahan akan merampungkan satu-persatu kasus pidana khusus yang ditangani, termasuk kasus dugaan penggelembungan pembebasan lahan di SMAN Batuan.

Sebagaimana diketahui, harga tanah di sekitar lahan yang dibebaskan berkisar Rp 50 ribu permeter. Tapi, untuk pembebasan lahan SMAN Batuan dilaporkan dijual Rp 175 ribu per meter. Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembebasan lahan tersebut. (athink/mk)

JALAN RUSAK

Infrastruktur Pulau Poteran Rusak Parah SUMENEP – Infrastruktur Pulau Poteran banyak yang rusak parah. Hampir seluruh penghubung jalan di daerah tersebut mengalami kerusakan. Jalan yang hingga saat ini belum diperbaiki sudah mengalami kerusakan sejak tiga tahun yang lalu.

Kadaristo, tokoh masyarakat Desa Palasa, Kecamatan Talango, mengatakan, jalan raya sepanjang 34 kilometer yang mengelilingi Pulau Poteran sebagian besar rusak paraj. Kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga.

“Sudah tiga tahun lamanya, Mas, daerah ini tidak tersentuh program pemerintah, padahal warga sanngat mengharapkan jalan rusak ini segera diperbaiki karena sangat menghambat Sudah tiga tahun aktivitas warga. Yang lebih menyedihkan lagi,ketika ada lamanya, Mas, orang yang butuh penangan daerah ini tidak cepat, tapi terkendala jalan tersentuh program rusak sehingga seringkali pemerintah, nyawanya tidak tertolong padahal warga lantaran lamanya perjalasanngat nan,” katanya, Selasa (8/10). mengharapkan Pemerintah diharap jalan rusak ini turun ke lapangan untuk segera diperbaiki melihat kondisi infrastruktur jalan yang ada di Pulau karena sangat Talango. Mereka juga memmenghambat inta pemerintah melakukan aktivitas warga. pengawasan yang ketat terhadap para kontraktor yang melaksanakan proyekproyek pembangunan di wilayah kepulauan untuk menghindari tindakan nakal yang seringkali terjadi.

“Kami berharap pemerintah lebih ketat melakukan pengawasan terhadap para kontraktor yang melaksanakan proyek, sehingga pembangunannya tidak asal-asalan, seperti yang terlewati baru selesai dibangun tidak sampai satu bulan rusak lagi,” harapnya.

Secara terpisah Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep, Edi Rasiadi, berjanji akan segera melakukan perbaikan, tapi tidak untuk seluruh jalan poros kecamatan. Yang akan diperbaiki hanya sepanjang 3 kilometer.

“Untuk Kecamatan Talango memang kami upayakan segera dilakukan perbaikan melalui APBD,” terangnya. (sai/ mk)

Kadisnak: Tetapi Penyakit Tersebut Tidak Membahayakan

SUMENEP - Dalam razia terhadap hewan kurban Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep menemukan hewan berpenyakit. Seperti razia di Jalan Lontar Desa Pangarangan, dan Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (9/10) petugas menemukan hewan berpenyakit mata dengan bulu yang rontok.

Data yang diperoleh Koran Madura dari disnak, dari 125 kambing yang disiapkan untuk dijadikan kurban, sudah ada empat kambing yang positif menderita penyakit mata. Namun, penyakit tersebut tidak berbahaya dan mempengaruhi kualitas daging. ”Iya, ada beberapa hewan kenak penyakit, yakni penyakit mata. Tetapi penyakit tersebut tidak masuk kategori penyakit yang membahayakan, karena bukan jenis penyakit menular, sehingga tidak berdampak terhadap daging kurban,” jelas Kepala Disnak, Arief Rusdi.

Dinas Peternakan sudah memberikan obat terhadap hewan kurban yang berpenyakit. “Agar tidak menular ke hewan yang lain, kami langsung berikan obat mata,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat tidak terlalu khawatir dengan penyakit tersebut.

Menurutnya, penyakit mata yang menyerang kambing bisa disembuhkan dalam jangka 1 hari. ”Penyakit mata bisa disembuhkan

dalam jangka satu hari, jadi masyarakat tidak usah khawatir,” ujarnya.

Sementara terhadap hewan jenis sapi, dari 60 ekor sapi yang disurvei, untuk sementra belum ditemukan ada yang berpenyakit. “Sedangkan kalau untuk sapi Alhamdulillah aman-aman saja,” ujarnya.

Secara terpisah, Jalamaluddin (35), warga Pangarangan, mengaku terus waspada menjaga hewan ternaknya dari serangan pen-

yakit. Setiap hari, dirinya terus menjaga, memantau dan melakukan perawatan terhadap hewan kurban tersebut.

Jika terdapat hal mengganjal pada hewan ternak yang dipeliharanya, ia langsung melaporkan ke Dinas Peternakan. ”Ya saya kan tidak mau nantinya ada kambing yang penyakitan dan berbahaya jika dikonsumsi. Tetapi sejauh ini, 65 kambing yang saya rawat tidak ada penyakit apa pun,” terang peria

beranak tiga.

Naik Sementara harga hewan kurban di pasaran naik hingga empat puluh persen dari tahun sebelumnya. Hewan jenis sapi yang layak untuk dijadikan kurban berkisar Rp. 7,5 sampai Rp. 11 juta.

Mohammad Taufik, salah satu penjual hewan kurban, mengungkapkan, naiknya harga hewan menjelang Idul Adha sangat menguntungkan pedagang. Sebab,

sejak dalam beberapa bulan terakhir harga sapi maupun kambing tidak pernah naik, bahkan sempat turun.

Dia mengakui, untuk beberapa hewan yang sakit, banyak pemiliknya tidak tahu soal hewan peliharaannya. Sebab secara fisik tidak terlalu tampak bahwa sedang mengidap penyakit. Para pedagang hewan juga tidak tahu menahu soal rencana sidak yang dilakukan disnak, sebab tidak diberitahu sebelumnya. (sym/athink/mk)

BAHAN BAKAR MINYAK

Distribusi BBM Tersendat SUMENEP – Pasca adanya nota kesepakatan antara bupati, gubernur, kapolda, pangdam, Pertamina, BPH Migas, dan ESDM, distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah kepulauan belum lancar. Masih banyak warga kepulauan yang terpaksa menggunakan BBM non subsidi karena distribusi BBM bersubsidi tersendat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, nota kesepahaman itu hanya memutuskan bahwa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi hanyalah warga yang memiliki rekom dan para nelayan.

“Sekarang kami masih hendak menyusun tentang payum hukum tentang aktivitas masyarakat pulau yang berhubungan dengan transportasi.

Sedangkan yang masih belum ada payung hukumnya, maka kami sudah sampaikan kepada masyarakat agar menggungan BBM non subsidi,” katanya, Rabu (9/10).

Secara terpisah, Suryadi, warga Pulau Raas mengaku kecewa kepada pemerintah karena distribusi BBM

masih tersendat. Sudah cukup penderitaan yang dialami oleh warga sejak peristiwa kelangkaan BBM

melanda kepulauan. “Seharusnya, dalam pertemuan dengan Gubernur, BPH Migas, Pertamnia dan yang

lainnya, persoalan BBM sudah sudah tuntas, tak ada lagi sisa,” ucapnya.

Dia secara tegas mempertanyakan tentang keseriusan Pemkab untuk menuntaskan permasalah BBM yang melanda kepulauan.

“Masak warga harus menggunakan BBM non subsidi terus, kasihan mereka. Selain mahal, mereka juga enggan menggunakan non Subsidi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pusawi, warga pulau Sapudi. Dalam hemat Pusawi, agenda pertemuan dengan Gubernur dan pihak-pihak yang lain beberapa waktu, Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah seharusnya membuat payung hukum yang jelas antara penggunaan BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. “Ini kan menambah masalah baru, karena warga pulau menginginkan hiduap normal seperti hari-hari sebelumnya,” ucapnya. (sym/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

350 HANYA

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

.000

/PERBULAN

HUBUNGI SUMENEP (Hosnan) 081939363544 | PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 | SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 | SURABAYA (Lita) 081330903119 | PROBOLINGGO (Huda) 081336379769

16

SUMENEP

KAMIS 10 OKTOBER 2013 NO. 0217 | TAHUN II

Kades Diadukan ke Polisi

PRAKIRAAN CUACA PULAU MADURA HARI INI

Terkait Penarikan KPS oleh Oknum Aparat Desa SUMENEP – Warga Desa Mandala Kecamatan Gapura mengadukan kepala desanya ke Polres Sumenep, Rabu (9/10). Aparat desa setempat ditengarai telah mengambil Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sehingga penerima BLSM tidak bisa mengambil bantuan kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.

Pada tahap dua ini, terdapat sembilan penerima manfaat BLSM yang tidak bisa menerima kucuran bantuan tersebut, karena ditarik kepala desanya. Mereka adalah Bapak Sunaryo, Zaini, Toyo, Tahirun, Ibu Mai, Ibu. Ati, dari Desa Mandala. Sementara, tiga lainnya dari Pakajuan, yakni Siwi, Yusip, dan Makki.

Katanya, aparat desa setempat menarik KPS dengan alasan untuk mempermudah penerima BLSM mencairkan bantuan. Namun, sampai saat ini belum juga cair, padahal yang lain sudah menerima bantuan tersebut. ”Maka sebeb itu, Mas, kami mendatangi Polres untuk mencari jalan keluarnya,” kata Rihwan (45), warga Dusun

Mandala yang mendampingi sembilan penerima BLSM melapor ke Mapolres Sumenep.

Sebelum mendatangi mapolres, katanya, warga sudah menanyakan kejelasan pencairan BLSM terhadap aparat desa setempat. Namun, aparat desa setempat kurang merespon. ”Kami terpaksa melaporkan tindakan itu kan kasihan hak orang miskin diambil,” tambahnya.

Rihwan mengatakan, dirinya meminta pertanggungjawaban kades setempat atas tindakannya tersebut. ”Kami merasa dibohongi perangkat desa dengan berbagai alasan ketika menarik KPS. Mereka

bilang karena kartu masih dibutuhkan kepala desa, bahkan ada yang beralasan mau dikroscek ulang agar segera cair bantuan yang kedua,” terangnya.

Kepala Kepolisian Resor Sumenep AKBP Marjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto menerima pengaduan warga. Namun, laporan tersebut belum bisa diproses secara hukum, karena berkas laporannya masih kurang lengkap. ”Kami pasti akan melayani semua keluhan dari masyarakat, apalagi berhubungan dengan hukum, tapi kami tidak bisa gegabah di dalam memprosesnya. Harus lengkap dengan buti-buktiya

terlebih dahulu,” katanya.

Lebih lanjut, Edy, megatakan, laporan yang telah dimasukkan tersebut akan diproses apabila dilengkapi dengan surat tanda terima dari kantor pos setempat. ”Jadi, kami sarankan agar berkas pelaporannya itu dilengkapi terlebih dahulu. Sehingga memudahkan kepolisian untuk melakukan serangaian hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara Kepala Desa Mandala Samsuni sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim wartawan Koran Madura ke ponselnya belum direspon. (edy/mk)

SUMENEP CERAH BERAWAN

PAMEKASAN CERAH

SAMPANG CERAH BERAWAN

BANGKALAN CERAH BERAWAN

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 56% - 88% Kecepatan Angin : 30 km/jam Arah Angin : Timur

Suhu : 24°c - 32°c Kelembaban : 51% - 89% Kecepatan Angin : 40 km/jam Arah Angin : Tenggara

Suhu : 24°c - 32°c Kelembaban : 51% - 89% Kecepatan Angin : 40 km/jam Arah Angin : Tenggara

Suhu : 24°c - 32°c Kelembaban : 51% - 89% Kecepatan Angin : 40 km/jam Arah Angin : Tenggara

MONOPOLI PENGADAAN SERAGAM

Sekda: Itu Tidak Benar

Sejumlah guru melakukan aksi untuk menuntut pencairan tunjangan profesi guru secara penuh. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep ditengarai belum mengucurkan tunjangan profesi guru khusus bagi yang ada di kepulauan. Namun, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan soal tunjungan guru kepulauan sudah diajukan ke pusat.

KESEJAHTERAAN GURU

Guru Kepulauan Belum Terima Tunjangan Profesi SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep belum mengucurkan tunjangan profesi guru khusus guru yang ada di kepulauan. Anggaran tersebut dari APBN, tapi dinas pendidikan ditengarai belum mengajukan pengucuran anggaran tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Dulsiam mengatakan, anggaran itu didroping dari pusat. “Anggaran tunjangan guru kepulauan itu dari

APBN, dan sejak 2012, disdik masih belum mengusulkan kepada pemerintah pusat, padahal tunjangan itu berhak untuk mereka,” katanya, Rabu (9/10).

Terpisah, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, Muhammad Suhaidi, meminta dinas pendidikan proaktif dalam memperhatikan nasib guru kepulauan.

“Selama ini, saya melihat nasib guru kepulauan cenderung

kurang diperhatikan dan belum disejahterakan, terutama oleh Dinas Pendidikan selaku kepanjangan tangan dari pemerintah,” katanya.

Menurut Suhaidi, sebenarnya, permasalah tunjangan guru merupakan rentetan dari persoalan manajemen dinas pendidikan yang amburadul. “Jadi, menurut saya, ini adalah salah satu bukti bahwa manajemen disdik yang masih belum tertata de-

ngan baik. Kemudian kalau manajemen berjalan tidak baik, maka hal ini jelas akan berdampak terhadap pelayanan, dan ketika pelayanan kurang baik, pasti akan berimplikasi terhadap beberapa elemen dalam pendidikan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik membantah jika tidak diusulkan. Menurutnya, soal tunjangan guru

kepulauan sudah diajukan ke pusat. “Sudah diusulkan ke pusat soal tunjangan profesi guru, tinggal menunggu saja,” katanya, Selasa (9/10) Ketiak ditanya lebih lanjut tentang perihal tunjangan itu, Shadik enggan berkomentar terlalu banyak. “Pokoknya, sudah diusulkan, nanti penyalurannya langsung dari rekening guru masing-masing,” jelasnya tanpa banyak komentar. (sym/mk)

SUMENEP - Tudingan monopoli pengadaan seragam batik untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sumenep mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab). Pengadaan seragam batik itu diklaim telah melibatkan banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekdakab Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, pengadaan seragam tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Puluhan UKM yang ada di Kabupaten Sumenep sudah diundang. ”Semua UKM dilibatkan dalam pengerjaan pengadaan seragam tersebut,” jelasnya, Rabu (9/10).

Dia menambahkan, walaupun pengadaan seragam batik itu tidak bersumber dari APBD, harus tetap diatur dengan sebaik mungkin, sebab dana yang dihabiskan cukup besar. ”Kalau dimonopoli satu UKM itu tidak benar,” tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, perubahan seragam tersebut sangat banyak manfaatnya. Ia mencontohkan, dengan seragam itu siswa mengerti ciri dan karakter batik yang ada di Kabupaten Sumenep. Apalagi gambar yang akan dijadikan motif seragam tersebut adalah ikon Kota Sumenep seperi gambar Labeng Misem. “Ini sangat bermanfaat bagi siswa mengenal batik asli Sumenep,” ucapnya.

Sementara untuk pengusaha atau UKM yang bergerak dibidang industri batik bisa memotovasi untuk terus memproduksi benda yang menjadi kebanggaaan Indonesia. ”Pengusaha perlu dimotivasi untuk terus memproduksi batik,” jelasnya. (edy/mk)

tips Cerdas Mengelola Keuangan

SEREMONIAL

GOLKAR

Rayakan HUT Ke-49

S

UMENEP - Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sumenep, Selasa (9/10) malam pukul 19.00 Wib, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 di Aula Kantor DPD Partai Golkar Jalan MH Thamrin.

HUT Partai Golkar dikemas cukup megah. Jika sebelumnya hanya digelar dengan acara syukuran bersama, pada HUT ke-49, dikemas dengan pelantikan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) se-Madura Pemilihan Legislatif 2014.

Suasana ramai menghiasi aula berkapasitas 1000 orang tersebut. Dan tampak hadir petinggi Golkar dan para caleg Golkar. HUT itu dihadiri 500 kader dari 27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep. Terlihat juga hadir Ketua DPD Provinsi Jawa Timur, H. Zainuddin Amali, SE. Ketua Panitia HUT ke-49 Golkar dan Pelantikan BKPP se-Madura, Hj. Endang Sri Rahayu, mengata-

kan, peringatan hari jadi Partai Golkar ke-49 memang dikemas dengan berbeda. “Kemasan acara kami pada HUT ke-49 ini adalah bersamaan dengan pelantikan dan deklarasi BKPP se-Madura,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep itu menjelaskan bahwa dalam acara tersebut sebagai pemantapan Partai Golkar menuju pileg mendatang. “Selain memperingati hari jadi Golkar, acara ini juga diproyeksikan untuk memantapkan para caleg dari Golkar pada Pileg 2014 mendatang,” jelasnya.

Perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik sejak 1987 tersebut menyebutkan bahwa undangan yang hadir adalah kurang lebih 800 orang, 500 orang dari kader dan simpatisan Golkar, 300 orangnya lagi dari undangan, tokoh, dan para petinggi Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep Drs. Iwan Budiharto menjelaskan, acara tersebut

T sebagai ajang silaturrahim dan konsolidasi antar kader Golkar.

Termasuk sebagai bentuk pemanasan dan pemantapan menuju Pileg 2014 mendatang. “Sebab, pada Pileg 2014 mendatang, kami menargetkan 20 persen khusus DPRD Kabupaten Sumenep dari 50 kursi yang tersedia, sementara untuk DPRD Jatim adalah 30 persen dari kuota yang ada,” jelasnya. (adv/sym)

PELANTIKAN

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jawa Timur H. Zainuddin Amali, SE., melantik Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) se-Madura Pemilihan Umum Legislatif 2014, dalam hari ulang tahun Partai Golkar ke-49

ak mudah mengelola keuangan, terutama saat uang menumpuk. Namun, jika tidak diatur suatu saat bisa saja kolap. Cara sederhana mengelola keuangan: Susun rencana keuangan atau anggaran. Rencana keuangan yang realistis membantu Anda bersikap obyektif soal pengeluaran yang berlebihan. Tak perlu terlalu ideal, sehingga lupa kebutuhan diri sendiri.

Pikirkan lebih seksama pengertian antara “butuh” dan “ingin”. Tak jarang kita membelanjakan uang untuk hal yang tak terlalu penting atau hanya didorong keinginan, bukan kebutuhan. Buatlah daftar berupa tabel yang terdiri dari kolom untuk item belanja, kebutuhan dan keinginan.

Hindari hutang. Godaan untuk hidup konsumtif semakin besar. Tapi bukan berarti dengan mudah Anda membeli berbagai benda secara kredit. Tumbuhkan kebiasaan keuangan yang sehat dimulai dari yang sederhana, seperti tak memiliki hutang konsumtif.

Menabung. Ubah kebiasaan dan pola pikir. Segera setelah menerima gaji, sisihkan untuk tabungan dalam jumlah yang telah Anda rencanakan sesuai tujuan atau cita-cita finansial keluarga Anda. (diolah dari berbagai sumber)