e Paper Koran Madura 9 Desember 2014

SELASA

KORAN MADURA

9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

SELASA 9 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0502 | TAHUN III www.koranmadura.com

PEMERIKSAAN FUAD AMIN Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin berada didalam mobil tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin (8/12). Mantan Bupati Bangkalan itu menjalani pemeriksaan lanjutan setelah ditangkap KPK terkait dugaan suap jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Hukuman Budi Mulya Diperberat Nasional hal 4

ant/reno esnir

Habis Diperiksa KPK, Fuad Irit Bicara JAKARTA-Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan orang kuat di Madura ini tiba di kantor KPK sekitar pukul 16.30 WIB dan keluar sekitar pukul 18.35 WIB dengan mobil tahanan. Namun, mantan Bupati Bangkalan ini masih puasa bicara soal kasus dugaan suap yang menjeratnya.

Meski irit bicara, Ketua DPC Gerindra Bangkalan itu hanya berjanji akan mengungkapnya kepada publik suatu saat nanti. “Saya enggak ngomong, enggak

komentar nanti dijawab semua,” ujarnya saat keluar dari Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Selain itu juga Fuad membantah telah menjual mobil Jeep Wrangler pemberian Ketua Umum Gerindra pada tahun 2012. Sebelumnya santer dikabarkan mobil itu telah dijual dengan harga Rp750 juta.

“Itu bohong besar!” Tegas dia seraya digelandang ke mobil tahanan.

Seperti diketahui, Fuad Amin Imron ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Madura, Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Fuad adalah ayah Bupati Bangkalan saat ini, Moh Makmun Ibnu Fuad. Fuad

Amin ditangkap tim KPK dalam kasus dugaan suap suplai gas dari Antonio Bambang Djatmiko.

Antonio diketahui menyerahkan uang ke Fuad melalui Rauf. Dari tangan Rauf, KPK menyita uang senilai Rp700 juta. Kasus ini turut menjaring oknum TNI AL Koptu Darmono sebagai pengantar uang Antonio ke Rauf.

Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Antonio yang diduga sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf

b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Koptu Darmono diserahkan ke Peradilan Militer.

Secara terpisah, Tokoh Madura, Mahfud MD, mengakui dinasti politik keluarga Fuad Amin Imron adalah isu lama yang berhembus di sana. Kata Mahfud, sudah banyak kasus yang mendera keluarga tersebut. Namun selalu mentok di tingkat kejaksaaan.

“Isunya sudah lama tapi buktinya baru ada sekarang. Dulu sudah banyak kasusnya, tapi mentok di tingkat kejaksaan dan macam-macam,” ungkap Mahfud usai memberikan keterangan kepada KPK, Jakarta, Senin (8/12).

Mahfud mengaku tidak mengetahui sebab pemeriksaan terhadap keluarga Fuad selalu mentok. Untuk itu, penangkapan Fuad oleh KPK sudah tepat karena KPK pasti sudah memiliki bukti-bukti kuat mengenai dugaan gratifikasi yang diterima Fuad. “Nah kalau ini di KPK tingkat kebenarannya sudah cukup kuat, buktinya sudah kuat. Ya ini sudah benar ditangani KPK, yang dulu-dulu selalu mentok,” pungkasnya =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

Keberanian

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Kekuasaan tak hanya seperti kata Lord Acton, cenderung korup. Kekuasaan di tangan seorang yang dari sejak awal sudah bertekad berkuasa bisa jauh lebih buruk dari sekedar korup; melahap habis kekayaan negara. Kekuasaan bisa bermetamorfosa menjadi menguasai berdasarkan nafsu kekuatan yang dimilikinya.

Menguasai secara makna sudah jelas amat sangat jauh dari semangat pengabdian. Yang terwujud melampaui angka-angka terkait pundi-pundi uang. Bukan sekedar UUD –ujung-ujungnya duit. Kekayaan bisa jadi hanya sekadar sebagian buah yang akan dipetik. Sejatinya siapapun yang sudah mengentalkan visi misi menguasai ketika berkuasa, pelan tapi pasti bahkan menjadikan wong cilik tak lebih sekedar subordinat atau bisa jadi obyek yang diperlakukan semaunya.

Banyak cara orang-orang seperti ini memuaskan nafsu rendahnya. Ada yang melalui garis keturunan dari pendahulunya yang bisa jadi sebenarnya orang-orang arif bijaksana, sehingga dicintai masyarakat. Lalu generasi berikutnya, yang memiliki moral bertolak belakang, yang terciprat rasa hormat rakyat kepada pendahulunya itu, dengan gagah memanfaatkan dan mengubahnya rasa hormat menjadi ketakutan.

Nurcholish Madjid pernah memberikan komentar menarik terkait Gus Dur, yang saat itu menjadi Presiden.

Cak Nur menyebut Gus Dur itu anaknya bapaknya, cucunya kakeknya. Maksudnya, ayah Gus Dur seorang tokoh luar biasa. Demikian pula kakeknya, tokoh yang jarang tanding wibawa dan pengaruhnya. Sangat dihormati dan disegani rakyat. Dan pengaruh perbawa bapak dan kakeknya itu mengalir deras pada sosok Gus Dur sehingga potensial menjadi energi besar, yang bila ada di tangan orang Sering kedzaliman yang salah, sangat berbahaya.

Pada Gus Dur dikelilingi rasa seorang pemimpin berlanjut lama ka- hormat dan keseganan serta rena orang-orang kepercayaan rakyat berdasarkan yang dipimpin men- garis keturunan pendahulunya.

Dur sendiri seorang yang luar diamkan kedzali- Gus biasa terutama dari segi keilmuan man itu dan posisinya sebagai tokoh organisasi terbesar di negeri ini, NU. Lalu kekuasaan sebagai Presiden makin memberi ruang sangat luas.

Lepas dari ada kekurangan dari sisi sikap politik –ini terutama padangan dari lawan politiknya- potensi dasyat Gus Dur karena morolitasnya tidak berkembang menjadi semangat menguasai. Gus Dur justru menguatkan dan membangkitkan demokrasi. Rakyat dibangkitkan kesadaran hak-hak politiknya termasuk di internal jamiah NU. Pernyataan Cak Nur tidak terbukti mengalirkan hal-hal berlebihan pada Gus Dur. Namun jelas, apa yang ditegaskan Cak Nur itu perlu dicairkan dengan segala daya jika berada di tengah masyarakat. Tak semua orang dapat bersikap serta memiliki moral seperti Gus Dur. Bahkan jauh lebih banyak yang melakukan sebaliknya: memanfaatkan warisan pengaruh bersemangat menguasai lalu membungkam menabur ketakutan pada rakyat.

Sangat penting jangan membiarkan siapapun bergelimang pengaruh besar atas nama rasa hormat garis keturunan apalagi dengan legitimasi agama terutama ketika terkait kekuasaan. Siapapun mudah tergelincir bila ketaatan informal itu mendapat legitimasi formal bernama kekuasaan. Dengan alasan apapun ketaatan harus jauh dari sikap emosional. Ketaatan harus dibangun atas dasar kesepakatan melalui mekanisme demokrasi yang ujungnya berbentuk UU. Jangan pernah membiarkan pikiran, perilaku dan tangantangan pribadi atas nama apapun mengembangkan kekuasaan, apalagi bersemangat menguasai.

Seperti kata Umar bin Khattab, sering kedzaliman seorang pemimpin berlanjut lama karena orang-orang yang dipimpin mendiamkan kedzaliman itu. Atau bisa jadi larut dan ketakutan. Kekuasaan ternyata selalu membutuhkan keberaniaan rakyat, bila berharap selalu berada di jalan yang benar.=

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

Demokrat Banting Setir ke KIH? SBY-Jokowi Sepakat Dukung Perppu Pilkada Langsung JAKARTA-Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan kesamaan sikap dengan Presiden Joko Widodo ihwal dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kesamaan sikap kedua tokoh ini semakin melapangkan jalan bagi Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Kami memiliki sikap yang sama untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung menjadi Undang-undang. 100 persen sama,” kata SBY, selaku Chairman Global Green Growth Institute (GGGI) usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12).

Pertemuan Jokowi dan SBY bersamaan dengan pro dan kontra ihwal Perpu Pilkada Langsung.

SBY sebagai pembuat beleid tersebut kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeras menolak perpu. SBY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang menguasai hampir 11 persen kursi di DPR. Adapun PDI Perjuangan yang menjadi basis politik Jokowi mendukung Perpu yang mengusung pemilihan kepala daerah langsung tersebu

Menurut SBY, mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat yang diatur dalam Perppu itu, sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI. Bagi Pak Jokowi, dan saya sendiri, Perppu Pilkada adalah sesuai aspirasi rakyat dan baik bagi kelanjutan demokrasi kita,” ujar SBY. Presiden Jokowi sendiri mengakui adanya kesamaan sikap dengan SBY soal Perppu Pilkada itu, dimana saat ini rakyat mengharapkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menurut Jokowi, dalam pembicaraan dengan SBY, kedua pihak sepakat untuk memperjuangkan pengesahan Perppu Pilkada Langsung di DPR. “Komitmennya, hanya saya dan Pak SBY yang tahu,” ujarnya.

Jokowi menilai, sikap Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY dalam memperjuangkan Perppu Pilkada bisa menjadi pintu masuk bagi partai tersebut mendukung koalisi pemerintah. “Dalam waktu dekat ini, Perppunya dulu. Nanti kalau diteruskan ya bisa saja. Kenapa tidak?” kata Jokowi .

Ketika ditanya potensi bergabungnya Partai Demokrat ke dalam KIH, Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu hingga Januari, yakni saat Perppu Pilkada dibahas kembali oleh DPR. “Ya nanti Januari dilihat. Paling tidak ini menjadi pintu gerbang, pintu masuk (merapatnya Demokrat ke KIH -red),”

Ia pun masih enggan menjelaskan kesepakatan yang telah dibuat olehnya dan SBY terkait hal ini.

“Komitmennya hanya saya dan Pak SBY yang tahu. Hehehe...” ucap Jokowi kemudian terkekeh dan meninggalkan wartawan Saat bertemu SBY itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto. Adapun SBY didampingi oleh mantan Mensesneg Sudi Silalahi.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, SBY juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Kepada wartawan, SBY mengatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintahan. “Saya memberikan dukungan semangat agar pemerintahan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Saya datang untuk menyampaikan harapan dan dukungan agar tugas-tugas yang beliau (JK) laksanakan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar SBY. SBY menegaskan, kalau pemerintah mencapai capaian-capaian yang baru dan yang senang adalah rakyat Indonesia, semua bekerja untuk mereka semua.

SBY mengaku kedatangannya menemui JK sebagai kunjungan balasan. “Gantian. Dulu waktu saya menjabat, pak JK sering menemui saya. Sekarang giliran beliau yang menjabat, saya yang menemui,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/prasetyo utomo

PRESIDEN BERTEMU SBY. Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Chairman Global Green Growth Institute Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12).

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III SELASA 9 DESEMBER 2014

No. 0502 | TAHUN III

33

PENCURIAN IKAN

Susi: Kami Tangkap Kapal Asal Tiongkok JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan telah menangkap sebanyak 22 kapal penangkap ikan berukuran besar yang diduga berasal dari Tiongkok dan menyalahi aturan penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia.

ant/vitalis yogi trisna

KEMENKUMHAM TANGGAPI MUNAS GOLKAR. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjawab pertanyaan wartawan usai menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar versi Jakarta di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/2). Pasca pelaporan hasil Munas Golkar dari kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Menkumham melakukan investigasi untuk mencari jalan keluar dari masalah dualisme Partai Golkar.

“Minggu (7/12) sore kemarin kami menangkap 22 kapal asal Tiongkok,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin.

Menurut dia, puluhan kapal itu diketahui berbobot hingga melebihi 300 gross tonnage (GT) dan sedang menangkap ikan di kawasan perairan Laut Arafura.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa kapal yang ditangkap tersebut memiliki modus “double flagging” atau berbendera ganda yang tidak diperbolehkan.

Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan surat protes kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok.

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengapresiasi kebijakan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia.

“Penenggelaman kapal

Kubu Agung Laksono Lapor ke Kemenkumham JAKARTA- Kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar mendaftarkan susunan kepengurusan partai tersebut versi musyawarah nasional (munas) Ancol ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Saya baru menerima Pak Priyo (Budi Santoso), Agun (Gunandjar) dan timnya bersama Ibu Dirjen sudah menerima mereka menyampaikan perkembangan Munas Golkar di Ancol,” kata Menteri Hukum dan

HAM Yasonna Laoly di kantor Kemenkumham Jakarta, Senin.

Pada pagi harinya, Ketua Umum Partai Golkar versi munas Bali, Aburizal Bakrie juga sudah mendaftarkan kepengurusan baru partai tersebut ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

“Kita terima dua-dunya, kita teliti, baca dan bentuk tim, khusus untuk mempelajari secara mendalam teliti dan cermat, untuk menilai kedua munas ini,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjelaskan bahwa analisis tersebut berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ ART) dan Undang-Undang.

“Kita lihat ada juga kebetulan gugatan

yang diajukan salah satu ke pengadilan, nanti kita lihat. Itu boleh saja,” tambah Yasonna.

Namun Yasonna menjelaskan bahwa ada dokumen yang belum lengkap dalam pelaporan tersebut.

“Ini kan dokumen belum lengkap semua,” ungkap Yasonna.

Munas ke-IX Partai Golkar versi Jakarta, yang dilangsungkan hingga Senin dini hari, menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum, namun Agung berhalangan hadir sehingga hanya dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso, Ketua bidang Kaderisasi Agun Gunandjar dan ketua bidanghukum dan HAM Lauren Siburian me-

bagus untuk digaungkan ke tingkat internasional,” kata Freddy Numberi di Jakarta (5/12).

Namun, menurut Freddy, tindakan penenggalaman tersebut juga mesti dilakukan secara terukur antara lain dengan cara memberikan penjelasan yang transparan.

Ia mengemukakan, hal itu dapat dilaksanakan dengan memberikan argumentasi yang jelas kepada pihak negara asal kapal pencuri ikan itu agar dapat juga diterima.

Menurut dia, dirinya adalah yang pertama menggagas tindakan tegas terhadap para pihak pencuri ikan Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan selanjutnya, Fadel Muhammad.

Ia berpendapat bahwa tindakan tegas seperti penenggelaman kapal itu perlu dilakukan mengingat tindakan pencurian ikan kerap terjadi di kawasan perairan di Tanah Air. =ANT/RAZI

nyerahkan susunan kepengurusan.

“Atas nama keputusan Munas ke-IX Partai Golkar yang sah, transparan, sehat, adil, demokratis sesuai AD/ART telah kami selenggarakan di Ancol, Jakarta. Hari ini kami resmi telah mendaftarkan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar ke Menteri Hukum dan HAM yang didampingi oleh Ibu Dirjen AHU untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana amanat UU Parpol Pasal 23,” kata Priyo.

Selain melaporkan kepengurusan partai, Priyo juga menyampaikan bahwa timnya sudah mendaftarkan gugatan pada Jumat (8/12) ke pengadilan terkait kepengurusan versi Munas Bali.

“Dengan demikian kami memang juga telah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk memastikan bahwa negara, pemerintah, termasuk pengadilan dari aspek hukum kami ingin sekali mendapatkan pengesahan,” tambah Priyo.

Priyo menjelaskan bahwa Munas di Ancol dihadiri oleh 294 para pemegang suara. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

KURIKULUM 2013 DIHENTIKAN

Percetakan Berencana Tempuh Jalur Hukum JAKARTA-Sejumlah perusahaan percetakan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) akan menempuh jalur hukum terkait penerapan terbatas Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

ant/yudhi mahatma

LAPORAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (kiri) memaparkan laporan hasil penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia, Jakarta, Senin (8/12). Menteri KKP Susi Pudjiastuti meminta pihak asing hanya masuk di sektor penanaman modal saja dan tidak boleh ikut campur dalam penangkapan ikan di zona-zona tertentu.

Hukuman Budi Mulya Diperberat Dari Semula 10 Tahun Menjadi 12 Tahun JAKARTA-Mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bakal meringkuk lebih lama di penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan memperberat hukuman Deputi Gubernur Bidang IV BI dari vonis 10 tahun menjadi 12 tahun penjara menyusul banding yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Inti putusan banding adalah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jakarta sekadar mengenai lamanya hukuman pidana menjadi 12 tahun pidana penjara,” ujar Kepala Humas PT DKI Jakarta, M Hatta melalui pesan singkatnya, Senin (8/12).

Hatta menjelaskan, dalam putusan yang dibacakan pada 3 Desember lalu itu, PT DKI Jakarta hanya memperberat hukuman pidana penjara. Sementara untuk hukuman denda masih berlaku sesuai putusan Penadilan Tipikor Jakarta. Yaitu

sebesar Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. “Yang lainnya tetap,” kata dia.

Kata Hatta, salah satu yang menjadi pertimbangan hakim untuk memperberat putusan ayah kandung dari artis Nadia Mulya ini adalah, perkara korupsi Bank Century ini dianggap tidak hanya mengakibatkan negara mengalami kerugian cukup besar, namun juga menimbulkan gangguan kepada laju pertumbuhan perekonomian negara.

Sebelumnya, Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 17 tahun penjara, denda Rp800 juta subsider delapan bulan kurungan.

Dalam vonis pengadilan Tipikor, Majelis Hakim menilai Budi Mulya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan primer.

Majelis Hakim menilai mantan Deputi Gubernur bidang Devisa dan Moneter itu terbukti menerima uang Rp1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular.

Padahal, saat itu Budi mengetahui Bank Century tengah dalam pengawasan Bank

Indonesia. Majelis menilai, Budi Mulya memiliki konflik kepentingan atas penerimaan itu.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menilai Budi Mulya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan Boediono, Miranda S. Goeltom, Siti Chalimah Fadjrijah, Almarhum S. Budi rochadi, Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitodarwono, Raden Pardede, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai putusan banding itu merupakan putusan yang bijaksana, bahkan dia menilai bahwa putusan itu sebagai cermin kecendekiawanan hakim.

“Ketika ia (hakim) memutus dengan kepekaan mata hati dan kejernihan akal budinya, serta rasa tanggung jawabnya atas derita korban rakyat semesta akibat korupsi,” kata Busyro.

Sementara itu, penasihat hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan mengaku belum menerima salinan banding tersebut.

Kami belum ada pemberitahuan, jadi belum ada komentar,” kata Luhut melalui pesan singkat. =GAM/ABD

“Kami akan menempuh jalur hukum, terkait keputusan sepihak tersebut,” ujar Ketua Umum PPGI, Jimmy Juneanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pihak percetakan merasa dirugikan karena mereka telah mencetak buku Kurikulum 2013 sesuai dengan pemesanan sekolah-sekolah.

“Kami tidak diajak bicara sebelum Mendikbud Anies Baswedan memutuskan hal itu,” keluh dia.

Kami mengharapkan sebelum kami menempuh jalur hukum, pihak Kemdikbud mengajak kami audiensi

Jimmy Juneanto Ketua Umum PPGI

Dia mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki solusi lain atasi masalah cetak buku itu.

“Kami mengharapkan sebelum kami menempuh jalur hukum, pihak Kemdikbud mengajak kami audiensi,” pinta dia.

Sebelumnya pemesanan buku dilakukan langsung oleh sekolah melalui e-katalog pada percetakan.

Jumlah buku yang dipesan oleh sekolah-sekolah pada semester satu tahun ajaran 2014/2015 mencapai 245 juta eksemplar dengan nominal Rp3,1 triliun.

Sementara untuk semester dua, buku yang dipesan sebanyak 267 juta eksemplar dengan nilai Rp1,9 triliun.

Penyaluran buku untuk semester I mencapai 95 persen, sementara yang sudah dibayar baru 48 persen.

Sedangkan penyaluran buku untuk semester dua baru 60 persen, dan belum dibayar sama sekali.

Padahal sejumlah perusahaan percetakan tersebut kejar tayang mengejar target yang diminta.=ANT/INDRIANI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 9 DESEMBER 2014 SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III No. 0502 | TAHUN III

55

PENGUSAHA DESAK JOKOWI REBUT DHE

Duit Orang Kaya Indonesia di Singapura Mencapai Rp 1.441 T JAKARTA-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk merebut Devisa Hasil Ekspor (DHE) maupun dana orang kaya yang di parkir di Singapura. Pasalnya, sangatlah tidak adil bila DHE yang jelas-jelas merupakan hasil eksploitasi dari kekayaan Indonesia malah diparkir dan dinikmati oleh negara tetangga.

ant/widodo s. jusuf

PLTU TAMAN JERANJANG. Pekerja PT PLN (Persero) melakukan bongkar muat batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Taman Jeranjang. Lombok, NTB, Senin (8/12). PLTU Taman Jeranjang yang memiliki kapasitas 1 x 25 MW dan 2 x 25 MW ini merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara pertama di NTB yang memanfaatkan batubara jenis Low Rank Coal.

Ditjen Pajak Gandeng KPK dan Bareskrim Polri JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah membentuk Tim Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Pajak (Tim Satgas) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dalam rangka mendukung pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan.

Pembentukan Tim Satgas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan koordinasi dan supervisi di 12 provinsi yang beranggotakan Ditjen Pajak, KPK dan Bareskrim Polri.

“Kerjasama ini dalam rangka mendongkrak dan mengoptimal-

kan penerimaan pajak nasional,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Wahju K. Tumakaka di Jakarta, Senin (8/12).

Tim Satgas ini dibentuk dalam rangka membangun kepatuhan Wajib Pajak disamping melaksanakan penegakan hukum dibidang perpajakan bilamana perlu.

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Satgas yang berasal dari KPK dan Bareskrim Polri ditunjuk sebagai Tenaga Ahli sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tim Satgas melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum melalui suatu rangkaian proses mulai dari analisis data, profiling dan menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa hingga selesainya proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Diharapkan dengan terben-

tuknya Tim Satgas ini dapat dicapai koordinasi antar instansi yang ikut menunjang terbangunnya kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mengamankan penerimaan pajak.

Dalam tahap awal, kegiatan Tim Satgas diawali dengan kegiatan sosialisasi di tujuh Provinsi yang dipilih, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Apabila berdasarkan data yang tersedia, pemeriksaan pajak dianggap kurang memadai maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum mulai dari Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan proses penyidikan.

“Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan pembayaran pajak terlaksana sesuai kewajiban untuk menjamin tercapainya penerimaan Negara,” pungkasnya. =GAM

Karena itu, DHE ini sebaiknya diparkir di bank pemerintah sehingga dapat bermanfaat untuk membantu likuiditas bank BUMN dalam melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur “Kami mendesak agar ratusan hingga ribuan triliun rupiah DHE komoditas, tambang, serta minyak dan gas yang di parkir di luar negeri ditarik dan disimpan ke bank lokal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di dalam negeri,” ujar Ketua HIPMI Bidang Infrastruktur Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (8/12).

Bahlil mengapresiasi ketegasan pemerintah menenggelamkan kapal-kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di laut Indonesia. Pasalnya, pencurian itu telah berlangsung lama dan merugikan negara sampai ratusan triliun Rupiah.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah menarik kembali DHE yang diparkir di Singapura.

Hingga saat ini jelasnya, Singapura masih merupakan negara paling aman dan strategis menampun DHE Indonesia.

Tak hanya DHE, negara ini juga tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan orang Indonesia. Bukan jumlah kecil,

diperkirakan dana milik perusahaan dan orang Indonesia yang ada di Singapura saat ini sekitar US$140 miliar atau sekitar Rp1.441 triliun.

Calon Ketua Umum Hipmi ini juga menegaskan landasan hukum untuk menarik DHE ini sudah tersedia. Hanya saja implementasinya yang sangat lemah.

Sebelumnya, Bank Indonesia merilis aturan DHE melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011. Di sana bank sentral mewajibkan eksportir menerima melalui bank nasional. Dengan kebijakan tersebut, devisa hasil ekspor hanya bisa disimpan di bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Sebaliknya, bank diluar negeri akan dilarang untuk mengelola devisa hasil ekspor dalam negeri.

Tujuannya, agar devisa hasil ekspor masuk kembali ke Indonesia dan tidak terparkir di luar negeri. Namun, aturan ini kemudian berjalan tidak efektif.

Pasalnya, BI belum menerapkan peraturan ini dengan tegas.

Bahlil yakin Pemerintahan Jokowi-JK akan mampu menerapkan aturan ini. =GAM

ant/puspa perwitasari

VISI MISI CAKETUM HIPMI. Bakal calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) bersama Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari (keempat kiri) dan panelis berbincang usai menyampaikan visi misi di Jakarta, Senin (8/12). Munas XV HIPMI pada 11-14 Januari 2015 tersebut akan menentukan ketua umum HIPMI periode berikutnya, menggantikan Raja Sapta Oktohari.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

ant/rudi mulya

PRODUKSI PANEN PADI MENINGKAT. Sejumlah buruh tani menggiling (selep) padi hasil panen di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Senin (8/12). Menurut petani produksi padi hasil panen kali ini naik dari 8 ton menjadi 9 ton hingga 10 ton perhektarnya, hal ini dikarenakan randemen air pada tanaman padi naik.

Pertumbuhan Ekonomi 2015 Akan Melorot?

JAKARTA- Bank Dunia kembali merevisi proyeksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015. Menurut analisa Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya akan ada di level 5,2 persen. Prediksi ini lebih rendah dari analisa yang dirilis Juli 2014 sebesar 5,6 persen Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan revisi prediksi tersebut disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan investasi dan

ekspor. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi 2014, Bank Dunia memprediksi hanya mencapai 5,1 persen lebih rendah dari prediksi sebelumnya 5,2 persen.

Bank Dunia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, yang berakibat pada melemahnya harga sejumlah komoditas Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada semakin mengecilnya peluang-peluang baru. Namun, estimasi pertumbuhan yang mengecil tersebut dapat berbalik arah jika investasi yang terjadi tahun depan melampaui ekspektasi.

“Pembelanjaan pasar domestik di Indonesia yang terus meningkat akan menopang pertumbuhan. Jika Indonesia memperkuat pondasi ekonomi dan memperkuat iklim investasi yang baik, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi tumbuh

lebih tinggi dan lebih cepat,” tukas Rodrigo Chaves dalam acara The World Bank: Indonesia Economic Quarterly December 2014 di Jakarta, Senin (8/12).

Selain hal tersebut, Bank Dunia menjelaskan bahwa tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah adalah masalah penyerapan belanja modal pemerintah (capital expenditure) di mana per Oktober 2014, capital expenditure hanya 38 persen dari persiapan pendanaan untuk tahun 2014.

Angka tersebut jauh di bawah angka pada 2012 dan 2013 untuk periode yang sama.

“Untuk defisit neraca berjalan berkurang, tetapi sedikit yaitu di angka USD6,8 miliar atau 3,1 persen dari PDB kuartal III/2014. Penurunan secara bertahap akan terus berlangsung, dan defisit neraca berjalan diperkirakan akan mencapai 2,8 persen pada 2015,” cetus Rodrigo.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menjelaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) memang akan berdampak ke inflasi, tetapi dampak tersebut sifatnya sementara.

Menurutnya inflasi 2015 akan berada pada angka 7,5 persen dan akan menurun tajam di akhir tahun 2015 jika tidak ada gejolak ekonomi lainnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan penghematan anggaran sebesar Rp100 triliun yang berasal dari penyesuaian harga BBM tersebut memberikan ruang kepada pemerintah untuk menambah belanja publik bagi

sektor-sektor yang prioritas seperti pelayanan kesehatan. Pasalnya dana untuk kesehatan yang dianggarkan oleh pemerintah masih kecil baru 1,2 persen dari PDB. Ndiame memaparkan bahwa sektor kesehatan adalah salah 1 dari 3 tantangan pemerintah ke depannya, karena dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan berpengaruh pada kekuatan SDM yang nantinya akan terus berperan menggerakan roda perekonomian negara.

Menurutnya, tiga tantangan baru pemerintah Indonesia adalah, pertama soal pendapatan negara, di mana pemerintah harus menggenjot pendapatan negara dengan memaksimalkan pendapatan pajak.

Kedua adalah masalah kesehatan. Pembiayaan kesehatan penting untuk memperkuat pondasi negara dalam hal ini SDM, karena SDM itulah yang akan terus menggerakan roda ekonomi ke depan. “Dan tantangan ketiga adalah masalah pembangunan fasilitas pendukung bisnis,” jelasnya.

Ndiame menjelaskan, dengan pembelanjaan APBN yang baik termasuk untuk bidang pelayanan kesehatan dan programprogram perlindugan sosial, maka akan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang telah melambat dalam beberapa tahun terakhir. “Tanpa dukungan tambahan tersebut untuk mengentaskan kemiskinan, tingkat kemiskinan Indonesia yang sekarang 11,3 persen akan tetap pada posisi di bawah 8 persen pada 2018,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014

SELASA 9 DESEMBER 2014 || No. 0502 | TAHUN No. 0502 TAHUN III III

77

Peredaran Gula Pasir Menumpuk di Pasaran Komisi B DPRD Jatim Wacanakan Gula Rafinasi Tepung SURABAYA –Menumpuknya gula pasir lokal di pasaran membuat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), mendesak pemerintah untuk memproduksi gula rafinasi yang diperhalus berbentuk tepung. Wacana ini dihembuskan, agar produksi gula pasir local tidak terjadi penumpukan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto. Dia mengatakan, jika pemerintah juga perlu memproduksi gula rafinasi halus, karena gula pasir berbentuk tepung tersebut juga sangat digemari oleh produsen makanan dan minuman.

“Kalau gula rafinasi yang halus tentunya masyarakat tidak mau. Gula rafinasi halus sangat cocok untuk produksi makanan dan minuman. Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta untuk mendesak pemerintah harus berusaha memproduksi gula rafinasi bentuk halus,” terang dia, Senin (8/12).

Wacana anggota legislatif Jatim ini, mendapat respon positif dari Satuan Kerja Perangkat Da-

erah (SKPD) terkait, dalam hal ini Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim.

Kepala Disbun Jatim, Mohammad Samsul Arifin menyatakan, jika pihaknya setuju atas wacana tersebut, karena akan menguntungkan petani.

Untuk itu, lanjut Samsul, pihaknya berharap ke depan nantinya ada pengaturan tentang import gula rafinasi yang disesuaikan oleh kebutuhan produsen makanan dan minuman.

“Tidak melalui impor melainkan langsung produsen.

Jadi butuh berapa gula rafinasi, langsung impor sendiri dan diolah langsung di pabrik gula raw sugar,”tandas dia. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

RAFINASI GULA. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto, ketika memaparkan wacana terkait dengan rafinasi gula dalam bentuk tepung.

ant/suryanto

MASJID TERENDAM LUMPUR. Bangunan masjid Al Mubarrok yang terendam lumpur di Desa Kedung Bendo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (8/12). Bangunan masjid Al Mubarrok terendam lumpur bercampur air, pasca jebolnya tanggul penahan lumpur di titik 73 yang mengakibatkan lumpur menggenangi permukiman warga dan mengalir ke Sungai Gempolsari.

CALON WAGUB

Djarot Prioritaskan Bantu Atasi Banjir BLITAR - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan membantu memprioritaskan penanganan banjir, setelah dirinya dilantik mendampingi Gubernur Ahok dalam memimpin Ibu Kota.

"Program ke depan yang sudah ada di depan mata adalah banjir. Akhir tahun selalu banjir, makanya nanti fokus satu dua bulan atasi banjir," katanya ditemui saat ziarah di makam Presiden pertama RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (8/12).

Ia mengatakan, beberapa persiapan yang harus dilakukan mengantisipasi banjir di antaranya dengan menyiapkan segala keperluan seperti dapur umum.

Banjir sendiri sudah menjadi ciri khas yang selalu terjadi di Ibu Kota, dan masih memerlukan waktu untuk penanganannya.

Mantan Awli Kota Blitar itu mengatakan, mengatasi banjir tidak bisa langsung secepatnya dilakukan, tapi dalam jangka panjang dan tidak bisa diselesaikan hanya dari satu pemerintahan saja, di DKI Jakarta. Banjir yang terjadi di Ibu Kota melibatkan sejumlah daerah seperti di

Djarot Saiful Hidayat Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta

Banten, serta sejumlah daerah di Jawa Barat.

Ke depan, lanjut dia, pemerintah akan meminta untuk normalisasi sungai di beberapa daerah, menambah ruang terbuka hijau, sampai larangan pemberian izin pendirian "supermarket" atau pasar Swalayan.

Di Ibu Kota diketahui ada sekitar 170 pasar swalayan.

Jumlah itu sangat banyak, bahkan terbanyak di dunia.

"Supermarket ini terbanyak di dunia. Dampaknya, bukan hanya menyebabkan konsumtif, tapi juga kemacetan, berkurangnya

ruang terbuka hijau, serta terganggunya penyerapan air," ucapnya.

Djarot juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok terkait dengan persiapan pelantikan dirinya menjadi Wakil Gubernur.

Dalam pembicaraan itu, juga saling tukar pendapat terkait dengan berbagai masalah yang ada di Ibu Kota.

Untuk saat ini, ia mengatakan, sudah mengurus administrasi untuk persiapan pelantikan itu dan semuanya dimungkinkan selesai hari ini. Ke depan, ia tinggal menunggu jadwal pasti pelantikan dirinya mendampingi Ahok.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Ahok, dan nantinya juga akan komunikasi dengan legislatif," ujar mantan Wali Kota Blitar dua periode tersebut.

Djarot juga mengaku siap dengan amanat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, hal itu merupakan tantangan sekaligus ujian. Selain itu, sebagai kader partai, ia juga harus mematuhi permintaan partai. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

ant/vitalis yogi trisna

PELAYARAN INDONESIA HADAPI MEA. Petugas melakukan perawatan Kapal Mesin (KM) Kelud saat pelayaran dari Jakarta menuju Batam, Senin (17/11). Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) didorong untuk membenahi industri pelayaran nasional.

CATATAN AKHIR TAHUN

Perekonomian Jalan di Tempat SURABAYA - Desember tahun 2015 menjadi awal diberlakukannya perjanjian kerja sama perdagangan antarnegara di kawasan Asia Tenggara dengan nama masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau sering disebut "ASEAN Economic Community (AEC)".

Sejumlah pendapat, baik positif maupun negatif bermunculan dari masyarakat awam hingga pengamat ekonomi tatkala menanggapi bagaimana kelak dampak MEA 2015 terhadap perekonomian Indonesia.

Apalagi sampai sekarang ada beberapa faktor pendukung ekonomi nasional seolah belum siap menyongsong MEA 2015.

Salah satunya di Jawa Timur, sebagai daerah yang digadanggadang mempunyai potensi

perekonomian terbesar kedua di Tanah Air setelah Jakarta. Akan tetapi, dari kondisi perekonomian yang terlihat di provinsi tersebut, terutama menjelang akhir tahun 2014 justru menunjukkan situasi di luar dugaan pasar. Faktor penyebabnya, perekonomian Jatim mempertontonkan grafik yang kian turun atau dengan kata lain mengalami perlambatan.

Hal itu tampak dari kekhawatiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) ketika kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah diberlakukan oleh pemerintah.

Penaikan harga komoditas tersebut yang dilakukan saat harga minyak dunia anjlok memiliki pengaruh besar akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Jatim pada

masa mendatang.

Akibatnya, dari perkiraan awal pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,91 persen pada tahun 2014 maka hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut mengalami revisi. Pemprov Jatimpun tidak segan memublikasikan seberapa besar perubahan proyeksinya, yakni hanya tercapai di kisaran 5,7-5,8 persen.

Meski demikian, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo, ketika ditemui dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jatim di Surabaya, tetap menunjukkan optimistisnya.

Walau pertumbuhan ekonomi Jatim diperkirakan di bawah target

pertumbuhan ekonomi sebelumnya, Hadi meyakini, angka tersebut masih akan lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, dengan pengurangan subsidi BBM maka semua kegiatan yang menggunakan komoditas itu sudah dipastikan akan menaikkan harga.

Hal itu lantas memunculkan dampak berkelanjutan seperti terjadi penurunan produktivitas sektor riil yang mengakibatkan produksi turun. Penurunan produksi menyebabkan pendapatan tenaga kerja juga menurun.

Akhirnya, lambat-laun daya beli masyarakat kian rendah. Sementara, selama ini sektor penggerak ekonomi Jatim masih didominasi dari sektor konsumsi.

Oleh sebab itu, Pemprov

Jatim melakukan serangkaian upaya untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Di samping tiga kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah pusat, Jatim juga sudah memiliki jaring pengaman sosial seperti Jamkesda dan Jalinkesra.

Selain itu, apabila biasanya beras untuk rakyat miskin (raskin) hanya diberikan 13 kali dalam satu tahun maka Pemprov Jatim mempunyai terobosan untuk tahun ini ditambah dua kali hingga menjadi 15 kali dalam satu tahun. Bahkan, pemerintah daerah itu juga sedang membahas lebih lanjut tentang pemberian subsidi ongkos angkut seperti yang biasa dilakukannya saat Lebaran atau ketika harga komoditas bahan pokok meningkat.

Sementara, momentum penaikan harga BBM subsidi yang berdekatan dengan penyesuaian upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau yang dikenal upah minimum pekerja (UMP) dirasakan Pemprov Jatim memang menyulitkan sejumlah pihak. = ANT/INDRA S/AYU CS/RAHAYU/DIK

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

8

Peredaran Gula Pasir Menumpuk di Pasaran Komisi B DPRD Jatim Wacanakan Gula Rafinasi Tepung SURABAYA –Menumpuknya gula pasir lokal di pasaran membuat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), mendesak pemerintah untuk memproduksi gula rafinasi yang diperhalus berbentuk tepung. Wacana ini dihembuskan, agar produksi gula pasir local tidak terjadi penumpukan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto. Dia mengatakan, jika pemerintah juga perlu memproduksi gula rafinasi halus, karena gula pasir berbentuk tepung tersebut juga sangat digemari oleh produsen makanan dan minuman.

“Kalau gula rafinasi yang halus tentunya masyarakat tidak mau. Gula rafinasi halus sangat cocok untuk produksi makanan dan minuman. Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta untuk mendesak pemerintah harus berusaha memproduksi gula rafinasi bentuk halus,” terang dia, Senin (8/12).

Wacana anggota legislatif Jatim ini, mendapat respon positif dari Satuan Kerja Perangkat Da-

erah (SKPD) terkait, dalam hal ini Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim.

Kepala Disbun Jatim, Mohammad Samsul Arifin menyatakan, jika pihaknya setuju atas wacana tersebut, karena akan menguntungkan petani.

Untuk itu, lanjut Samsul, pihaknya berharap ke depan nantinya ada pengaturan tentang import gula rafinasi yang disesuaikan oleh kebutuhan produsen makanan dan minuman.

“Tidak melalui impor melainkan langsung produsen.

Jadi butuh berapa gula rafinasi, langsung impor sendiri dan diolah langsung di pabrik gula raw sugar,”tandas dia. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

RAFINASI GULA. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto, ketika memaparkan wacana terkait dengan rafinasi gula dalam bentuk tepung.

ant/suryanto

MASJID TERENDAM LUMPUR. Bangunan masjid Al Mubarrok yang terendam lumpur di Desa Kedung Bendo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (8/12). Bangunan masjid Al Mubarrok terendam lumpur bercampur air, pasca jebolnya tanggul penahan lumpur di titik 73 yang mengakibatkan lumpur menggenangi permukiman warga dan mengalir ke Sungai Gempolsari.

CALON WAGUB

Djarot Prioritaskan Bantu Atasi Banjir BLITAR - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan membantu memprioritaskan penanganan banjir, setelah dirinya dilantik mendampingi Gubernur Ahok dalam memimpin Ibu Kota.

"Program ke depan yang sudah ada di depan mata adalah banjir. Akhir tahun selalu banjir, makanya nanti fokus satu dua bulan atasi banjir," katanya ditemui saat ziarah di makam Presiden pertama RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (8/12).

Ia mengatakan, beberapa persiapan yang harus dilakukan mengantisipasi banjir di antaranya dengan menyiapkan segala keperluan seperti dapur umum.

Banjir sendiri sudah menjadi ciri khas yang selalu terjadi di Ibu Kota, dan masih memerlukan waktu untuk penanganannya.

Mantan Awli Kota Blitar itu mengatakan, mengatasi banjir tidak bisa langsung secepatnya dilakukan, tapi dalam jangka panjang dan tidak bisa diselesaikan hanya dari satu pemerintahan saja, di DKI Jakarta. Banjir yang terjadi di Ibu Kota melibatkan sejumlah daerah seperti di

Djarot Saiful Hidayat Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta

Banten, serta sejumlah daerah di Jawa Barat.

Ke depan, lanjut dia, pemerintah akan meminta untuk normalisasi sungai di beberapa daerah, menambah ruang terbuka hijau, sampai larangan pemberian izin pendirian "supermarket" atau pasar Swalayan.

Di Ibu Kota diketahui ada sekitar 170 pasar swalayan.

Jumlah itu sangat banyak, bahkan terbanyak di dunia.

"Supermarket ini terbanyak di dunia. Dampaknya, bukan hanya menyebabkan konsumtif, tapi juga kemacetan, berkurangnya

ruang terbuka hijau, serta terganggunya penyerapan air," ucapnya.

Djarot juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok terkait dengan persiapan pelantikan dirinya menjadi Wakil Gubernur.

Dalam pembicaraan itu, juga saling tukar pendapat terkait dengan berbagai masalah yang ada di Ibu Kota.

Untuk saat ini, ia mengatakan, sudah mengurus administrasi untuk persiapan pelantikan itu dan semuanya dimungkinkan selesai hari ini. Ke depan, ia tinggal menunggu jadwal pasti pelantikan dirinya mendampingi Ahok.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Ahok, dan nantinya juga akan komunikasi dengan legislatif," ujar mantan Wali Kota Blitar dua periode tersebut.

Djarot juga mengaku siap dengan amanat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, hal itu merupakan tantangan sekaligus ujian. Selain itu, sebagai kader partai, ia juga harus mematuhi permintaan partai. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim KONDISI AIR

Bengawan Solo Aman BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo, di Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan kondisi air Bengawan Solo dan anak sungainya di sepanjang daerah hilir Jawa Timur, mulai Bojonegoro sampai Gresik, aman.

"Meskipun kondisi Bengawan Solo di Jatim aman, kami tetap waspada, sebab hari ini kami menerima laporan Kali Madiun ada kencenderungan ketinggian airnya meningkat," kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Senin.

Namun, menurut dia, ketinggian air Bengawan Solo di daerah hulu Jawa Tengah, juga hilir Jawa Timur, dibawah siaga banjir.

"Kalau saat ini di sepanjang Bengawan Solo di daerah hilir Jawa Timur tidak terjadi banjir," ucapnya.

Hal senada disampaikan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bojonegoro Sukirno, yang menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro, dibawah siaga banjir.

"Kami baru mengecek untuk ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro masih dibawah siaga banjir," katanya, menegaskan.

Meski demikian, menurut dia, pihaknya mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan mengantisipasi datangnya banjir luapan Bengawan Solo, juga banjir bandang yang ditimbulkan dari anak sungainya.

Apalagi, katanya, sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, Malang, di daerahnya akan terjadi curah hujan yang berpotensi menimbulkan banjir, pada Desember.

Ia menyebutkan makanan siap saji yang tersedia sebanyak 999 paket, sembako 1.692 paket, makanan tambah gizi 1.061 paket, beras 2.200 kilogram, dan beras bulog 12.785 kilogram, dan sak 24.700 lembar.

Selain itu, juga berbagai kebutuhan lainnya bagi korban banjir, seperti selimut, kasur, tenda pengungsian, bahkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi korban banjir juga sudah dipersiapkan.

"Pekan ini kami akan mengumpulkan tim yang terlibat dalam penanganan banjir untuk koordinasi," paparnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

9

DJP Jatim 1 Penuhi Target Penerimaan Rp 24,69 Triliun SURABAYA – Meski baru bisa tercapai menjelang tutup tahun anggaran 2014, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) 1akhirnya berhasil memenuhi target penerimaan di Jatim dari hasil pajak sebesar Rp 24,69 triliun.

Hal ini diungkapkan Kepala Kanwil DJP Jatim 1, Ken Dwijugiasteadi. Dia mengatakan, untukmencapai target Rp 24.69 triliun tersebut, pihaknya melakukan penegakan hukum.

“Salah satu penegakan hukumnya yaitu melakukan penagihan pajak. Jika ditemukan adanya ketidakbenaran maka akan

dilakukan penagihan pajak dengan melalui beberapa persyaratan yang berlaku,” ungkap dia, Senin (8/12).

Dia menambahkan, dalam kurun waktu tahun 2014, ada 1.159 laporan hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan pemeriksaannya.

“Dari proses penyelesaian

tersebut kami telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) senilai Rp 427.545.778.882 dan nilai Surat ketetapan pajak yang dibayar Rp 152.577.962.895,” tambah dia.

Untuk wajib pajak yang di pidana, lanjut dia, tahun 2014 terdapat 1 Wajib Pajak(WP) yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan saat ini sedang dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sedangkan, untuk penagihan aktif 2014, target pencairan piutang sampai dengan Agustus

2014 sebesar Rp 171.000.000.000 dan realisasi pencairan piutang sampai dengan November 2014 sebesar Rp 145.232.519.278.

Sementara itu, dalam lelang barang sitaan hasil pelanggaran pajak, DJP Jatim 1 berhasil mengamankan 16 kendaraan baik roda dua dan roda empat dan barang lain milik wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

“Kalau di total keseluruhan jumlah pencairan atas hasil lelang barang sitaan hingga tanggal 8 Desember 2014 berjumlah Rp 617.350.000,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN

DANA KOMPENSASI BBM

2.700 Gakin Belum Ambil Dana PSKS

ant/septianda perdana

PEMBAGIAN DANA PSKS MEDAN. Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Besar Medan, Sumut beberapa waktu lalu. Pemerintah melakukan pembagian PSKS kepada 71.804 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kota Medan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

TULUNGAGUNG - Sebanyak 2.700 rumah tangga sasaran (RTS) penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dipastikan belum menerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak periode NovemberDesember sebesar Rp 400 ribu per-orang.

Manajer Marketing PT Pos Indonesia cabang Tulungagung, Agus Pamuji, Senin, menjelaskan mayoritas warga miskin (gakin) yang belum mendapat pencairan dana PSKS adalah mereka yang kehilangan kartu perlindungan sosial atau KPS. "Kartu KPS mereka hilang dan memerlukan waktu untuk mengurusnya," terang Pamuji kepada wartawan.

Hingga saat ini, lanjut dia, pihak kantor pos masih terus melakukan validasi data untuk warga yang belum mengambil dana PSKS. Kebijakan validasi diberlakukan untuk mencocokkan data warga dengan data penerima dana PSKS. Jumlah warga yang belum mengambil dana tersebut mencapai lima persen dari total warga penerima PSKS yang mencapi 57 ribu warga.

Diakui Agus, proses pencairan dana PSKS di Tulunga-

gung bukannya tanpa masalah.

Menurut dia, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas saat membagikan dana PSKS tersebut, di antaranya adalah sulitnya sinyal internet di beberapa wilayah. "Pembagian dana PSKS ini menggunakan sistem online.

Warga yang sudah mengambil akan kelihatan dengan menggunakan sistem tersebut. Akhirnya di beberapa wilayah kami terpaksa menggunakan sistem manual," tuturnya.

Namun, sistem manual dinilai sangat rawan kebocoran.

Kasus itu setidaknya sempat terjadi ketika salah satu warga mengambil dana PSKS lebih dari satu kali.

Penjelasan Agus, kejadian itu terjadi saat sistem "online" sedang "error" (bermasalah) karena buruknya sinyal di lokasi kejadian.

Petugas kemudian mengamankan warga tersebut dan mengambil kembalu uang PSKS yang sudah diambilnya dua kali.

"Dikiranya semua nama yang ada dalam kartu KPS berhak menerima dana PSKS makanya dia mau mengambil tiga kali," ungkapnya.

Untuk menghindari kejadian serupa terulang pihak kantor pos kemudian menahan kartu KPS warga sebagai jaminan. = ANT/DESTYAN HANDRI S/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

Tersangka Korupsi Dinkes Tempati Sel Pengenalan MADIUN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tahun 2011 senilai Rp 4,5 miliar menempati sel isolasi blok masa pengenalan lingkungan di Lapas Kelas I Madiun.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun Anaz Saepul Anwar mengatakan ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Aries Nugroho, Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) Dinkes Kabupaten Madiun Ari Sugeng Riyadi, dan rekanan Dinkes Kabupaten Madiun Dwi Cahyono. "penempatan ketiganya dalam sel itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka ditempatkan di sel masa pengenalan lingkungan. Karena ketiganya merupakan tahanan baru yang

masih butuh penyesuaian dengan lingkungan lapas. Jika sudah bisa beradaptasi baru dipindahkan ke blok," ujar Anaz kepada para wartawan.

Menurut dia, penahanan di ruang masa pengenalan itu akan berlangsung antara seminggu hingga satu bulan. Meski demikian, pihaknya tidak akan melarang pihak keluarga atau kolega menjenguk asalkan mendapat izin dari penyidik Kejari Mejayan. Itu karena kewenangan memberi izin ada di penyidik.

"Mereka itu tahanan titipan.

Sehingga, izin itu ada di Kejari

Mejayan. Misalnya penyidik tidak memberikan izin bertemu dengan orang luar karena para tahanan masih dalam tahap penyidikan, maka kami akan mengikutinya," jelasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Mejayan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Dinkes Kabupaten Madiun tahun 2011 pada Jumat (5/12) lalu.

Penahanan ini dilakukan agar yang bersangkutan bisa lebih kooperatif dan tidak melarikan diri. Selain itu juga mempercepat proses pemeriksaan yang masih terus berjalan.

Dalam kasus tersebut, kejaksaan menduga terdapat penyalahgunaan keuangan negara atas proyek pengadaan alat kesehatan senilai Rp4,5 miliar yang ditangani Dinas Kesehatan untuk RSUD Dolopo pada tahun 2011. Penga-

daan 22 alat kesehatan tersebut dilakukan saat terjadi perubahan status Puskesmas Dolopo menjadi RSUD Dolopo, sehingga membutuhkan peralatan baru untuk mendukung operasional rumah sakit.

Diduga, ada penggelembungan harga dan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Namun, untuk kepastiannya, pihak kejaksaan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

Para tersangka akan dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

UMK

Pemkab Surati Ratusan Perusahaan TULUNGAGUNG - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memberi batas waktu hingga 21 Desember bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, untuk menyampaikan keberatan atas pelaksanaan ketetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten) setempat 2015, sebesar Rp 1.273.500 per-bulan.

"Kami sudah layangkan surat pemberitahuan ke masingmasing perusahaan untuk menyampaikan tanggapan atas ketetapan UMK," terang Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertran Tulungagung, Nina Hartiani, Senin (8/12).

Jika sampai batas waktu 21 Desember tidak ada perusahaan yang menyampaikan surat permohonan dispensasi, lanjut Nina, maka UMK Tulungagung yang telah ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo, wajib ditindaklanjuti.

Nina mengisyaratkan, sanksi tegas akan mereka berlakukan apabila ada perusahaan yang

nekat memberi upah di bawah batas UMK, terhitung mulai 1 Januari 2015.

"Begitu UMK ini diberlakukan 1 Januari 2015, semua harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku," imbaunya.

Menurut data Dinsosnakertran Tulungagung, jumlah perusahaan yang terdaftar di wilayah tersebut tercatat sebanyak 526 unit.

Semua unit usaha itu, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar, dipastikan Nina telah menerima surat tembusan tentang ketetapan UMK dan mekanisme pelaksanaan di tahun 2015.

Namun, hingga memasuki pekan kedua Desember ini, lanjut dia, belum satupun perusahaan yang mengajukan dispensasi terkait pelaksanaan UMK. Pihaknya menduga, perusahaan tersebut bersikap pasif karena menyesuaikan volume produksi masing-masing serta kemajuan usaha yang dilakukan. = ANT/DESTYAN HANDRI S/DIK

ant/lucky r

TUNTUT UPAH UMK. Ribuan buruh Tangerang memblokir jalan utama di Jalan Sudirman, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga BBM dan menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Buruh sebesar 3,1 Juta Rupiah.

STERILISASI ALUN-ALUN

Pemilik Lahan Parkir Protes MALANG - Para pemilik lahan parkir di kawasan Alun-alun Merdeka Kota Malang, Jawa Timur, memprotes kebijakan pemkot setempat yang melakukan sterilisasi area parkir di wilayah itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Salah seorang pemilik lahan parkir di kawasan Alun-alun Merdeka, M Tohir mengatakan dirinya dan para pemilik lahan maupun tukang parkir tidak pernah diajak bicara atau koordinasi, bahkan tidak ada pemberitahuan terkait kebijakan pembersihan area parkir dan pedagang kaki lima (PKL) tersebut.

"Kami tidak pernah diberi tahu sebelumnya dan sekarang tiba-tiba disuruh pindah karena pembangunan Alun-alun segera dilaksanakan. Tentu saja kami protes dan tidak mau," tegas Tohir diselasela peletakan batu pertama pembangunan Alunalun Merdeka tersebut.

Ia mengaku belum ada solusi terkait sterilisasi area parkir di kawasan Alun-alun Merdeka itu. "Kalau harus pindah, kami akan pindah kemana, pemkot juga tidak memberikan solusi bagi kami," tandasnya.

Menanggapi protes para pemilik lahan parkir tersebut, Wali Kota Malang, Moch Anton mengatakan sudah memberikan solusi kepada PKL dan tukang parkir. Selama proses pembangunan Alun-alun Merdeka, lokasi parkir dipindah di depan kantor Pos Malang, sedangkan PKL sudah dibuatkan tempat berjualan di Malang Night Market (MNM).

"Sudah ada solusinya, bahkan PKL sudah menempati MNM mulai Sabtu (29/12). Kami berharap mereka menyadari, pembangunan ini juga untuk kepentingan masyarakat Kota Malang, kalau apa-apa diprotes, bagaimana Kota Malang mau maju," tegas Anton. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

DESEMBER 2014 SELASA SELASA 9 DESEMBER92014 | No. 0502| TAHUN III No. 0502 | TAHUN III

11

ILEGAL

Rokok Tanpa Cukai Rugikan Negara

MENCEKAM. Ketegangan tak berhenti sampai di sana, setelah pelaku dibawa ke rumah kepala desa (kades) massa bertambah bringas ingin menghabisi nyawa pelaku.

Pencuri Motor di Massa Warga

Evakuasi Pelaku Tegang dan Bentrok dengan Polisi PROBOLINGGO – Satu dari empat pelaku pencurian sepeda motor di Probolinggo kritis, setelah dihajar massa beramai. Ketegangan tak berhenti sampai di sana, setelah pelaku dibawa ke rumah kepala desa (kades) massa bertambah bringas ingin menghabisi nyawa pelaku.

Akibatnya rumah kepala desa sempat di rusak massa hingga akhirnya polisi membubarkan dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Selanjutnya pelaku di evakuasi ke rumah sakit. Sementara ketiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi.

Suasana kericuhan langsung terjadi, saat ratusan massa mengepung rumah kepala desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, guna menghakimi pelaku pencurian sepeda motor yang terparkir di Masjid desa setempat, Minggu (7/12) malam.

Kebringasan warga makin menjadi dengan berusaha meringsek masuk ke dalam rumah Hasan Basri, Kepala Desa Ban-

jarsari Kecamatan Sumbersih Kabupaten Probolinggo. Dimana pelaku yang diketahui bernama RS, pemuda lajang berusia 24 tahun, warga Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Polisi yang menjagapun di buat kewalahan. Bahkan warga melempari petugas dengan batu.

Melihat polisi terdesak, dengan leluasa warga dengan aparat gabungan Polres Probolinggo Kota beserta anggota Kodim 0820.

Akhirnya bentrokan antara ratusan warga dengan aparat tak bisa di hindari.

Aparat bertindak tegas dengan melepaskan tembakan peringatan berkali-kali, hingga tembakan gas air mata. Akhirnya massa berhasil di halau aparat. Tak han-

ya sampai disana, aparat menyisir warga yang bersembunyi di rumah-rumah dan meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP).

Akibat kebringasan warga tersebut, rumah kepala desa mengalami kerusakan berat.

Terutama pada bagian depannya, dan sejumlah kendaraan juga mengalami kerusakan. Tertangkapnya RS sendiri saat bersama tiga temannya mencuri sepeda motor yang terparkir dipergoki warga, dan selanjutnya mereka melarikan diri. ”Naasnya, tiga pelaku berhasil lolos lari ke arah kebeun tebu. Sedangkan RS tertangkap di sekitar jalan raya Pantura. RS kemudian di serahkan ke kami,” tandas Hasan Basri, Kepala Desa Banjarsari.

Takut terjadi aksi massa susulan, rumah Kepala Desa dan pelaku di Kelurahan Kademangan Kota Probolinggo dalam penjagaan ketat pihak kepolisian. Tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat Polres Probolinggo Kota. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, terus berupaya untuk meminimalisir peredaran rokok yang dinilai illegal tanpa adanya pita cukai. Karena rokok tersebut sangat merugikan terhadap negara.

Upaya yang dilakukan pemkab yakni dengan terus melakukan upaya pengawasan dengan melakukan giat operasi rokok yang beredara dipasaran. “Pemkab terus berupaya melakukan pengawasan peredaran rokok,” terang Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi KabupatenProbolinggo, Yulius Cristian, kepada wartawan, Senin (8/12).

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan agar, rokok yang ada dipasaran bias diawasi peredaraannya, dengan mematuhi segela peraturan tentang rokok yang ada saat ini. Dia juga mengatakatan, dengan giat peningkatan pemantauan maka semua rokok bisa diketahui legal dan tidaknya. “Karena dinilai rokok tanpa pita cukai masih banyak yang diperjual belikan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pemkab terus menghimbau kepada para pengusaha rokok, agar bisa mematui peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rokok tanpa pita cukai tersebut

sangat merugikan terhadap negara. ”Agar itu tidak menjadi kebiasan para pengusaha, kami terus awasi peredarannya,” ujar Yulius Cristian.

Menanggapi tentang upaya yang dilakukan pemkab tentang pengawasan terhadap rokok illegal. Pemkab melalui Satpol PP untuk melakukan operasi rokok. ”Memang kami selaku penegak perda ,maka pihaknya terus menjalankannya,” terang, Kasatpol PP KabupatenProbolinggo, Ahmad Aruman.

Dalam giat untuk pengamanan dan pengawasan kepada rokok illegal yang dinilai melanggar aturan, kata Ahmad Aruman, yakni tidak tertempelnya pita cukai dalam kemasan. Maka satpol PP tidak segan-segan untuk mengamankannya. ”Kami amankan rokok yang illegal ditoko-toko atau diwarung-warung yang menjual rokok tanpa ijin resmi tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, pengamanan terhadap rokok illegal tersebut langsung dibawah kepemerintah daerah. Untuk jenis rokok yang dihasilkan dari upaya pengamanan tersebut banyak jenis dam mereknya. “Untuk jenis dan nama rokok yang illegal terrsebut kami, tidak hafal satu persatu,” tegasnya. =MahfudHidayatullah

TERUS DIPANTAU. Pemkab yakni dengan terus melakukan upaya pengawasan dengan melakukan giat operasi rokok yang beredara di pasaran.

12

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

BELUM PATEN. Konsep untuk pendidikan di negeri ini masih tergolong belum paten, sehingga banyak pelajar menilai membingungkan.

Kurikulum yang Membingungkan Dinilai Belum Terkonsep Paten PROBOLINGGO - Perubahan Kurikulum Pendidikan dari K-13 untuk kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kembali terkesan membingungkan. Bahkan dinilai konsep untuk pendidikan di negeri ini masih tergolong belum paten.

Salah satu pengamat pendidikan Kabupaten Probolinggo, Misbahul Munir mengatakan belum seberapa berjalan kurikulum K- 13 yang diterapkan oleh pendidikan sudah mau dirubah kembali. Bahkan petunjuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan untuk dikembalikan kepada KTSP sebagai kurikulum yang dimulai tahun 2006 silam.

“Padahal buku yang semula tercetak untuk K13 sudah mulai menyebar. Ujung-ujangnya mau dikembalikan lagi kepada metode lama,” terangnya kepada wartawan, Senin ( 8/12).

Menurutnya, dengan adanya petunjuk perubahan kurikulum tersebut, menunjukkan konsep pendidikan yang ada dinegeri ini masih belum matang. Sehingga

kebijakan tentang semua itu sangat membingungkan kepada pelaksana pendidikan.

“Perlu untuk melakukan format kurikulum yang seharusnya paten. Sehingg fokus untuk penerapan pembalajaran kepada anak didik tidak pecah,” jelas Misbahul Munir.

Sementara itu, mengenai informasi tentang rencana perubahan kurikulum K-13 ke KTSP , Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengaku, sudah menerima informasih tersebut.

Namun pihaknya belum mengerti secara pasti regulasi tentang perubahan tersebut.

“Petunjuk teknisnya kami masih belum terima dari Kementrian,” katanya.

Pihaknya menambahkan, untuk sekolah yang sudah mulai menerapkan K-13 di Kabupaten Probolinggo dan menginjak tiga semester diharapkan untuk tetap melanjutkan. Untuk jumlah sekolahnya, sebanyak 12 Sekolah Dasar (SD), 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 8 Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Lembaga tersbut masih berlaku untuk melanjutkan sistem pengajaran K-13,” papar Tutug Edi Utomo.

Sementara untuk pendidikan, kata Tutug Edi Utomo, dari

jenjang sama lainnya masih melangkah satu semester tahun ini, Sehingga lembaga tersebut harus beralih ke KTSP. Namun Tutug juga mengatakan, buku KTSP yang lama lembaga sekolah masih memiliki. “Untuk berapa jumlah kekurangan buku KTSP, pihaknya masih melakukan pendataan ulang,” ucapnya.

Pihaknya mengharapkan, dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, pelaksana pendidikan tidak terpengaruh untuk penerapan pembelajarannya. ”Untuk pembelajaran kepada siswa guru harus tetap semangat,” harap Tutug Edi Utomo. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo DBD

Penderita Terus Meningkat PROBOLINGGO - Musim penghujan memang identik dengan marak berkembangnya sarang nyamuk. Dari tahun ketahun, di wilayah Kabupaten Probolinggo penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) terus mengalami peningkatan. Penderita DBD tersebut tersebar di lima Kecamatan.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, sepanjang tahun 2014 mulai Januari –Desember penderita DBD mencapai 188 penderita.

Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahu 2013 hanya berkisar 131 penderita.

“Jadi ada kenaikan sekitar 57 orang dibadingkan tahun kemarin,” terang Kabid Pengendalian Penyakit dan Pemeliharaan Lingkngan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dyah Kuncarawati, kepada wartawan, Senin (8/12).

Menurutnya, jumlah penderita DBD di wilayahnya mengalami peningkatan.

Namun penderitan DBD yang paling banyak di lima kecamatan. Diantaranya, di wilayah kecamatan Dringu, Sumberasih. Kraksaan, Paiton dan Maron. “Dari 24 Kecamatan hanya daerah tersebut yang mendominasi tingginya DBD,” kata Dyah Kuncarawati.

Dari jumlah penderita yang ada, lanjut Dyah Kuncarawati, tidak semua nyawanya tertolong. Bahkan jumlah penderita tahun 2014 ini, penderita DBD yang sudah meninggal mencapai 3 orang. Tahun kemarin penderita yang meninggal juga sama, yakni 3 orang. “Kondisi mereka sudah tergolong parah dari virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aygepty,” jelasnya.

Tingginya serangan DBD bagi masyarakat di lima kecamatan tersebut, pihaknya menilai kondisi daerahnya tergolong kurang baik. Sehingga nyamuk mudah berkembang biak. ”Kalau lingkungan sudah kurang baik, maka sangat mudah nyamuk bertelur,” ucap Dyah Kuncarawati. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502| TAHUN III

13

Pelecehan Seksual

Siswi SMP Diduga Jadi Korban Teman Sekelas PROBOLINGGO – Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri di Kota Probolinggo, diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh teman laki-laki sekelasnya.

Ironisnya aksi pelecehan seksual terjadi di dalam kelas, di saat korban pingsan usai meminum teh yang diduga dicampur obat-obatan.

Pelaku dengan leluasa meremas tubuh korban dengan cara melepas kancing baju dan pakaian dalam. Keluarga korban berharap, pihak sekolah dan kepolisian tegas menindak pelaku tersebut.

Sejak seminggu ini AV, gadis berusia lima belas tahun, warga Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo trauma untuk masuk sekolah. Padahal sudah menginjak pelaksanaan ujian terakhir sekolah (UTS).

AV yang masih duduk di bangku sekolah kelas tiga sekolah pertama negeri ini, di duga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan RC (15) dan FR (15) teman laki-laki sekelasnya.

Dari pengakuan korban, saat aksi pelecehan dirinya sedang tak sadarkan diri usai meminum teh dalam kemasan botol plastik yang di bawa setiap hari

dari rumahnya ketika berangkat ke sekolah. ”Saya waktu itu tak sadarkan diri, setelah meminum teh tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Senin (8/12).

Menurutnya, informasi dari kesaksian temanya yang bercerita bahwa minuman itu di duga telah dicampur dengan obatobatan hingga teh terasa pahit dan berbusa. Karena tak sadarkan diri, kemudian ditidurkan di bangku belakang.

Akibatnya pelaku leluasa menggerayangi dengan membuka kancing baju seragam dan kancing pakaian dalam. Dan selanjutnya meremas-remas payudara miliknya. ”Saya sudah tak sadar lagi waktu kejadian itu, tubuh terasa lemas seperti orang pingsan. Saya kaget, setelah tahu cerita teman,” tandas AV. Pasca kejadian tersebut,

Carolina Agustin (45) orang tua korban langsung melapor ke Polres Probolinggo Kota. Ia mengatakan, saat istirahat jam kosong pelajaran la putrinya menaruh botol yang berisi teh yang dibawa dari rumahnya.

Di meja belajar ruang kelas IX, kemudia putrinya meninggalkan untuk membeli bakso di kantin sekolahnya. Saat kembali dari kantin langsung meminum teh miliknya, ternyata rasa pahit dan berbusa. ”Karena rasa teh pahit dan berbusa, anak saya langsung membuangnya. Spontan rasa ngantuk yang tidak bisa ditahan dan tertidur. Saat tidur tersebut, pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan cara memegang dan meremas payudara anak saya,” katanya.

Pihak keluarga korban berharap, agar pihak sekolah dan kepolisia menindaklanjuti kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. ”Kalau tidak ada penyelesaian, keluarga akan tetap menindaklanjuti keatas. Kami minta keadilan dan merehabilitasi putrinya yang menjadi korban,” pinta Carolina Agustin.

Menyikapi hal itu, pihak Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Probolinggo melalui Kasi Pendidikan Dasar (Pendas), Asin, mengatakan akan menindaklanjuti kasus pelecehan tersebut. ”Jika terbukti bersalah dua siswa yang dituding melakukan akan diberikan tindakan yang tegas,” ucapnya.

Dikatakan, pihaknya sudah menerima laporan secara tertulis dari kepala sekolah. Isinya berkaitan dengan dilakukannya razia, Senin (24/11) yang berdampak pada terungkapnya kenakalan remaja di SMP Negeri ini. Terungkapnya kasus itu, pihak sekolah menggunakan sebagai catatan dan intropeksi untuk melangkah kedepan.

“Laporan orang tua peserta didik terkait dugaan pelecehan seksual ke Polres Probolinggo Kota adalah kewenangannya. Ini diluar kemampuan pihak sekolah, walaupun sudah minta tolong untuk tidak memberitakan keluar saat pertemuan konferensi pertemuan kasus,” papar Asin, menjelaskan isi laporan yang dibuat pihak sekolah. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA 14KORAN

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

MADURA

lahraga

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

14

Laga Hidup Mati Liverpool vs FC Basel LIVERPOOL - Liverpool dan FC Basel akan melakoni laga hidup mati memperebutkan satu tempat dari Grup B di babak 16 besar Liga Champions di Anfield, Selasa (9/12) malam waktu setempat atau Rabu (10/12) dini hari WIB nanti. Satu tepat dari grup ini sudah menjadi milik Real Madrid sebagai juara grup. Pada laga nanti, Liverpool dan Basel memperebutkan posisi runner up.

Saat ini, Basel berada di urutan kedua Grup B dengan enam poin diikuti Liverpool dengan empat angka. Perjuangan Liverpool pada laga ini lebih berat dibandingkan FC Basel. Pasalnya, “The Reds” mengusung misi harus menang, sedangkan Basel cukup bermain imbang untuk mendampingi Real Madrid. Tambahan tiga angka akan mendongkrak Liverpool ke peringkat kedua dengan tujuh poin. Sebaliknya, hasil imbang akan mengokohkan FC Basel di posisi kedua dengan 7 poin.

Liverpool sedikit diuntungkan karena akan bermain di kandang sendiri. Dukungan publik tuan rumah diharapkan bisa mendongkrak semangat Steven Gerrard dan kawan-kawan untuk menaklukkan FC Basel. Modal lain Liverpool menjelang laga ini adalah bahwa mereka tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir. Setelah menahan imbang Ludogorets pada pertandingan kelima Liga Champions, klub Merseyside itu memetik dua kemenangan beruntun di Liga Utama Inggris sebelum ditahan imbang Sunderland akhir pekan lalu.

Modal lain yang dikantongi Liverpool adalah pengalaman “lolos dari lubang jarum” pada Liga Champions 2004. Ketika itu, mereka menjalani laga hidup mati melawan Olympiacos.

Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya menang 3-1 atas tim Yunani tersebut. Di akhir musim, Liverpool kemudian keluar sebagai juara Liga Champions. Diharapkan, pengalaman ini bisa terulang pada laga nanti. Apalagi, aktor utama pada pertandingan 10 tahun silam itu dan laga dini hari nanti masih sama, yaitu Steven Gerrard.

Catatan lainnya, Liverpool memiliki catatan bagus setiap kali berjumpa dengan klub-klub Swiss. Dari lima kali pertemuan, Liverpool sudah tiga kali menang dan dua kali imbang serta tidak pernah kalah dari tim-tim Swiss.

Apalagi secara statistik, kedua tim ini cukup berimbang. Secara penguasan bola, perbedaan kedua tim ini sangat tipis, Liverpool mencatat 47 persen sedangkan Basel 48 persen. Dari jumlah gol, Basel sudah mencetak enam gol, sedangkan Liverpool baru empat gol. Jumlah tendangan ke gawang, Liverpool 63 kali percobaan, dan Basel 69 kali.

Liverpool unggul dalam hal umpan. Runner up Liga Utama Inggris musim lalu itu mencatat 2.296 kali umpan, sedangkan Basel 2.170 kali atau beda tipis 126 umpan. Dari rumlah itu, umpanumpan Liverpool jauh lebih akurat dibanding Basel. Liverpool melakukan 2044 kali umpan yang sempurna, sedangkan Basel hanya 1918.

Hanya saja, Liverpool tidak pernah menang dalam empat pertandingan terakhir di Liga Champions, sejak mengalahkan Ludogerts pada pertandingan pertama dengan skor 1-0. Untungnya, FC Basel juga menelan dua kekalahan beruntun pada dua laga terakhir Grup B masing-masing dari Real Madrid (1-5) dan Ludogorets (01).

Dari catatan-catatan itu, Liverpool boleh sedikit optimisits akan menaklukkan FC Basel di Anfield dan memastikan satu tempat di babak 16 besar. Meskipun, menurut pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti belum lama ini, kondisi Basel lebih baik dari Liverpool. Tetapi Liverpool adalah tim dengan mental juara. Hal ini akan menjadi pembeda pada laga nanti. =UEFA.COM/CAROL AJI

philippe countinho

marco streller

KORAN MADURA

lahraga

LA LIGA

Cetak Tiga Gol, Enrique Puji Messi

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER | No. 0502 |2014 TAHUN III SELASA2014 9 DESEMBER

No. 0502 | TAHUN III

Inter dan Milan Tak Berdaya MILAN - Dua klub dari Kota Milan, Italia, Inter Milan dan AC Milan tak berdaya melawan musuh-musuhnya pada akhir pekan lalu. Mereka menelan kekalahan dari lawan-lawannya pada laga terpisah, Minggu (7/12) waktu setempat. Inter Milan kalah 1-2 dari Udinese pada laga di San Siro, Senin (8/12) dini hari WIB, sedangkan Milan kalah 0-1 dari tuan rumah Genoa dalam laga beberapa jam sebelumnya.

Lionel Messi membawa pulang bola pertandingan karena mencetak trigol pada laga melawan Espanyol di Camp Nou, Senin (8/12) dini hari WIB. BARCELONA - Pelatih Barcelona Luis Enrique memuji penyerangnya asal Argentina Lionel Messi yang mencetak tiga (hattrick) dari lima gol kemenangan El Barca atas Espanyol pada laga di camp Nou, Senin (8/12) dini hari WIB. Barcelona menang telak 5-1 pada laga tersebut. Dua gol lainnya dicetak oleh Gerard Pique dan Pedro Rodriguez. Sedangkan satu-satunya gol Espanyol dicetak Sergio Garcia pada menit ke-13.

“Messi seperti juga Neymar dan Luis Suarez adalah penyerang, tetapi pada saat bersamaan mereka ikut bertahan juga. Kami bisa dengan mudah memanfaatkan para pemain yang bisa membuat perbedaan seperti itu. Ketika mereka mendapat kebebasan, mereka sangat sulit dihentikan,” kata Enrique.

Dia melanjutkan, “Apa yang kami inginkan adalah, dalam kasus Leo Messi, dia memberikan begitu banyak hal untuk tim. Dia tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pencetak gol, tetapi dia juga ikut menciptakan peluang, dan kami melihat dia juga ikut bertahan.

Inilah yang kami butuhkan dari seluruh pemain kami.”

Enrique mengakui bahwa gol pertama Messi yang dihasilkan setelah menggiring bola dari jarak 20 meter sebelum turun minum membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal terlebih dahulu. Gol ini sangat penting dan menentukan kemenangan Barcelona.

“Gol cepat mereka cukup merepotkan kami. Kami kesuli-

tan memperagakan permainan terbaik kami dan serangan balik mereka cukup menyulitkan.

Tetapi gol pertama Messi menjadi kunci bagi kami dan juga bagi lawan yang menerapkan permainan bertahan dengan sangat bagus,” imbuhnya.

Dia meneruskan, “Pada awal babak kedua, gol kedua dari Messi akhirnya bisa menghancurkan lawan. Setelah jeda kami sedikit lebih baik, lebih cair, serta pergerakan tanpa bola yang juga lebih banyak. Begitu kami bisa memasuki kotak penalti, lawan sangat kesulitan menghentikan para pemain kami.”

Laga ini berlangsung dalam pengamanan polisi yang sangat ketat dan ini berbeda dari biasanya. Pasalnya, akhir pekan lalu, terjadi kerusuhan antar pendukung di Madrid. Selain itu, pada laga melawan Valencia, Messi dilempari botol oleh pendukung tuan rumah.

Belum lagi, pada laga sehari sebelumnya di Santiago Bernabeu antara Real Madrid melawan Celta Vigo, muncul teriakkan yang menyerang Messi dan Barcelona. Menanggapi ini, Enrique menegaskan bahwa dia sangat mendukung gerakan anti kekerasan dan melukai para pemain.

“Kita harus mengontrol semua hal negatif dan setiap tindak kekerasan. Tetapi kami juga harus berbicara tentang budaya negeri ini. Saya akan sangat senang bila tidak ada lagi aksi kekerasan,” ucap mantan pemain Barcelona dan Real Madrid tersebut. =ESPN/CAROL AJI

15 15

Kekalahan ini membuat kedua tim tertahan di papan tengah klasemen sementara Liga Serie A Italia. Milan berada di peringkat ke-7 dengan 21 poin, sedangkan Inter melorot ke posisi 12 dengan 17 angka.

Bagi Inter Milan, ini adalah kekalahan kedua pelatih Roberto Mancini sejak didapuk sebagai pelatih anyar klub tersebut menggantikan Walter Mazzari. Sebelumnya dia memetik hasil imbang saat melakoni laga “derby della madonnina” pada laga pertamanya bersama Inter.

Sebaliknya, bagi pelatih Udinese Andrea Stramaccioni, kemenangan ini sangat penting karena dia berhasil mengalahkan tim yang pernah dilatihnya.

Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa Andrea bukan pelatih anak bawang tetapi pelatih yang mumpuni dan tidak layak dipecat dari San Siro.

Sebenarnya Inter unggul ter-

lebih dahulu berkat gol Mauro Icardi satu menit menjelang turun minum. Mendapat umpan terusan dari Fredy Guarin, Icardi melepas tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti dan bola bersarang di pojok kiri bawah gawang Udinese yang dikawal Orestis Karnezis.

Tetapi di babak kedua, Udinese berhasil mencetak dua gol untuk mengunci kemenangan. Gol pertama dibuat Bruno Fernandes pada menit ke-60 memanfaatkan umpan Thomas Heuetaux. Tendangan kaki kiri Bruno dari dalam kotak penalti bersarang di pojok kiri bawah gawang Samir Handanovic. Gol kemenangan Udinese dibuat Cyril Thereau pada menit ke-71. Tendangan kaki kiri pemain ini lagi-lagi bersarang di pojok kiri bawah gawang Handanovic.

Pelatih Inter Roberto Mancini mengaku bingung dengan perubahan kualitas permainan anakanak asuhnya pada babak pertama dan kedua. “Saya tidak mengerti

penurunan kualitas antara babak pertama dan kedua. Pada babak pertama kami bermain bagus dan seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol. Tetapi di babak kedua, kami menurun drastis dan membiarkan Udinese bermain,” ucapnya.

Mantan pelatih Manchester City itu melanjutkan, “Tetapi yang paling membuat saya marah adalah perubahan perilaku ketika kami kemasukan gol. Padahal pertandingan berlangsung selama 93 menit dan seharusnya kami terus menekan.”

Sedangkan Stramaccino mengaku sangat senang karena persiapannya sebelum kembali ke San Siro berjalan sempurna. Hal itu diakui oleh pemainnya Thereau. “Pelatih sudah melakukan persiapan yang sempurna untuk laga ini. Tidak pernah mudah mengalahkan Inter di kandang mereka sendiri. Saya bahagia karena bisa mencetak gol di San Siro,” kata Thereau.

Sedangkan di Comunale Luigi Ferraris, Milan takluk oleh gol Luca Antonelli pada menit ke-32 melalui sundulan menyambut bola sepak pojok Diego Perotti.

Gol ini pun bertahan hingga laga usai dan sudah cukup untuk mengangkat Genoa ke peringkat tiga klasemen sementara dengan 26 poin.=ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

TERTUNDUK. Bek Inter Milan Andrea Ranocchia berduel dengan pemain Unidese pada laga di San Siro, Senin (8/12) dini hari WIB. Inter harus menelan kekalahan dari tamunya 1-2.

16 BACA

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

JUGA

Cetak Tiga Gol, Enrique Puji Messi HALAMAN | 15

16

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

P-MU Incar

Indra Sjafri

JAKARTA - Persepam Madura United (MU) sedang mengincar dua pelatih top dan syarat pengalaman untuk menangani tim Laskar sape kerap musim depan. Dari sejumlah nama kandidat pelatih yang dibidik manajemen tim, akhirnya mengerucut pada dua pelatih yaitu mantan pelatih Timnas Indonesia senior Alfred Riedel dan mantan pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri.

“Dalam waktu dekat, manajemen akan bertemu kedua pelatih tersebut untuk berdiskusi soal program dan nilai kontrak. Kami berharap satu dari dua pelatih ini mau menangani tim ini dan mampu mengangkat prestasi Persepam Madura United di pentas sepakbola nasional di waktu mendatang,” kata manajer Persepam MU Said Abdullah di Jakarta, Senin (8/12).

Said mengaku, telah memasukan sejumlah nama kandidat pelatih top lainnya dalam list yang diincar Tim Manajemen Persepam Madura United.

Namun, berdasarkan kebutuhan tim, nama Alfred dan Indra memenuhi kriteria yang dibutuhkan Tim Manajemen

Laskar Sape kerap. “Jadi, kami selektif betul dalam memilih pelatih. Kami membutuhkan pelatih yang mengerti dan paham karakter anak-anak Madura serta memiliki program pengembangan Persepam Madura United untuk jangka panjang,” urainya.

Menurut Said, Tim Manajemen sudah melakukan pendekatan, baik dengan pihak Alfred Riedl dan Indra Sjafri.

Namun belum ada jawaban dari kedua pelatih ini. Diharapkan, pihak Pesepam MU mendapat jawaban dari dua pelatih tersebut dalam waktu dekat.

Sehubungan dengan itu, Persepam, kata Said, akan terus melakukan pendekatan kepada keduanya sampai mereka memberi jawaban yang pasti.

“Kami akan memilih yang terbaik dan yang lebih sesuai dengan karakter dan filosofi sepakbola yang hendak kami bangun di Persepam MU ke depan. Kami ingin membangun sebuah tim dengan sepakbola menyerang dan menghibur pendukung,” ujar politisi PDI Perjuangan asli Madura tersebut.

Said menegaskan, target utama pelatih baru nanti adalah mengembalikan Persepam MU ke kompetisi paling elite di Indonesia ini yaitu Indonesia Super League (ISL). “Saya yakin, baik Riedl maupun Indra Sjafri mampu membawa Persepam kembali ke ISL karena kedua pelatih ini cukup cerdas dan sudah teruji menangani timnas senior dan U19,” papar Said lagi.

Alfred Riedl baru saja mundur dari timnas senior setelah gagal di Piala AFF 2014. Adapun Indra Sjafri belum menangani satu klub pun setelah dinyatakan gagal pada Piala Asia U-19 2014 di Vietnam lalu dan gagal mencapai target lolos ke Piala Dunia U20 tahun depan.

Sedangkan Said Abdullah sendiri baru saja menjabat sebagai manajer Persepam MU menggantikan Achsanul Qosasi yang mengundurkan diri setelah Persepam terdegradasi ke Divisi Utama musim depan. =GAM/AJI

INDRA SJAFRI

dan Alfred Riedl

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

PELAYANAN PDAM

FORKAMASA BERAKSI

PAMEKASAN | H

SAMPANG | J

MASIH RENDAH

KORAN MADURA

UFIL MUSLIHAH A

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

DI KANTOR KEJARI

MANUSIA HARUS BERKARYA NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP – Ratusan warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, mendatangi kantor kecamatan setempat, Senin (9/12) sekitar pukul 9.30. Mereka meminta agar Camat Guluk-Guluk mengadili Kepala Desa Guluk-Guluk, Ikbal.

Kepala desa yang baru kembali terpilih tersebut dinilai mengkorupsi jatah bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin), selama lima tahun menduduki jabatan orang nomor satu di Desa Guluk-Guluk.

Salah satu penerima manfaat mengaku hanya diberi jatah sebanyak lima kilogram dengan uang tebusan sebesar Rp 6 ribu per tiga kilogramnya. Ia mencontohkan pada tahun 2014, para penerima manfaat hanya menerima raskin pada bulan Juni.

Pantauan Koran Madura, sebelum ratusan warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk melakukan unjuk rasa sekitar pukul 8.30, terlebih dahulu berkumpul di lapangan Kecamatan Guluk-Guluk. Sekitar pukul 8.45, mereka bergerak menuju kantor Kecamatan Guluk-Guluk dengan berjalan kaki.

Sambil berjalan, mereka berorasi meminta Ikbal diadili. Selain itu, mereka juga membawa poter yang bertuliskan ’Tahun 2014 jangan hanya maling sapi yang dipenjara, Ikbal juga maling beras, dia harus dihukum mati’ dan ’Jangan rampas hak kami, Ikbal’.

Di depan kantor kecamatan, mereka secara bergantian melakukan orasi. Camat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kecataman diminta agar ikut bertanggung jawab. Sebab, setiap kali pendistribusian raskin, pihak camat juga ikut.

Koordinator lapangan Subli Bangal (32) menjelaskan, kedatangan mereka ke kantor kecamatan untuk meminta Camat mengadili Kepala Desa Guluk-Guluk, Ikbal.

Sebab, selama lima tahun menjadi kepala desa, Ikbal diduga telah menyelewengkan beras raskin. ”Ini tidak bisa dibiarkan, makanya kami dengan hormat meminta agar pemerintah segera mengadili Kepala Desa Guluk-Guluk, Ikbal yang telah mencuri hak masyarakat miskin selama lima tahun secara berturut-turut,” katanya.

Dirinya mengaku sempat melakukan konfirmasi ke Camat Gu-

Kantor Kecamatan Guluk-Guluk Dikepung Warga Minta Kepala Desa Guluk-Guluk Diadili raskin sudah didistribusikan semua sesuai dengan ketentuan.

Terkait dugaan korupsi raskin di Desa Guluk-guluk sebelum tahun 2014, dirinya mengaku tidak tahu. ”Saya di sini baru menjabat selama satu tahun. Sehingga, untuk tahun-tahun sebelumnya saya tidak tahu,” timpalnya.

Sementara Kepala Desa Guluk-Guluk Ikbal belum bisa memberikan keterangan pers terkait berbagai tudingan ratusan warganya itu. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya kemarin sedang tidak aktif.

luk-Guluk, dan Ikbal secara resmi melakukan penebusan raskin sebagaimana mestinya. Hanya saja, dalam realisasinya selalu tidak sampai pada daftar penerima manfaat (DPM). ”Setelah kami konfirmasi kepada camat, saya mendapatkan informasi bahwa raskin sudah ditebus, bahkan saat ini sudah mencapai lebih 95 persen. Namun, anehnya, hingga saat ini, hanya satu kali yang sampai pada masyarakat yang berhak menerimanya,” terangnya.

Jatah raskin Desa Guluk-Guluk setiap bulannya mencapai kurang lebih 24.720 kg dengan jumlah DPM sebanyak 1.640 orang. ”Ini sudah pendustaan bagi masyarakat miskin. Dan sudah jelas kepala desa telah memakan raskin selama dia

menjabat,” tegasnya.

Pihaknya berjanji temuan tersebut akan ditindaklanjuti ke ranah hukum. ”Kami dalam waktu dekat akan melaporkan tindakan ini ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Sumenep. Selain itu, kami juga akan melaporkan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setempat, karena mereka juga adalah wakil rakyat yang harus tahu persoalan ini,” ancamnya.

Camat Guluk-Guluk, Sumarsono tidak menampik saat dikonfirmasi bahwa penebusan raskin Desa Guluk-Guluk sejak bulan Januari hingga Desember 2014 sudah selesai semua. ”Penebusan raskin sampai Desember sudah lunas ditebus semua,” katanya.

Kata mantan Camat Kangaian itu, bantuan raskin itu mestinya telah dinikmati oleh penerima hak. Sayangnya, sampai saat ini, masih banyak warga yang mengaku belum menerima. ”Kami sudah memberikan warning (peringatan) kepada semua kepala desa, jika setelah dilakukan penebusan segera dicairkan kepada penerima masing-masing. Namun, kami tidak mengerti kenapa masih terjadi seperti ini,” ungkapnya.

Disingung masalah pengawasan, pihaknya berdalih, selama ini beras raskin setiap bulannya selalu terealisasi dengan baik. Sebab, pada saat dirinya melakukan pengecekan kepada kepala Desa Guluk-guluk,

Imbas Pilkades Pagiat Peduli Tuntutan Nurani Rakyat (Petir) Sandy Tyas Mulyadi menduga, demonstrasi tersebut imbas ketidakpuasan orang tertentu dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tanggal 26 November lalu. ”Setiap aksi pasca pilkades, itu tetap beraroma politik. Apalagi aksi yang dilakukan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang tidak lain hanya sebanyak 40 persen dari total penduduk yang mencapai lebih dari 10 ribu jiwa,” katanya.

Hal itu didasarkan pada peserta aksi yang mayoritas pendukung cakades yang kalah bertanding saat pesta demokrasi beberapa hari yang lalu. ”Nah ini warga yang mana kiranya? Wong aksi tersebut kami lihat dari kontestan yang kalah,” terangnya.

Namun, Subli menepis tudingan tersebut. Pihaknya menantang jika ada pihak yang meragukan data yang dimiliki selama ini. ”Kalau memang ada masyarakat yang merasa diragukan, silakan saja datang ke Desa Guluk-Guluk, dan berdiskusi langsung dengan DPM itu sendiri. Sebab, kami tidak asal ngomong melainkan dengan bukti yang konkret,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

PROGRAM DISHUTBUN

2 Bantuan Hand Traktor Dipertanyakan

TIDAK TEPAT SASARAN. Dua buah hand traktor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumenep, Senin (8/12). Pengadaan bantuan tersebut dipertanyakan karena dinilai tidak tepat sasaran.

Hiburan Malam Mulai Meresahkan Satpol PP: Penutupan Tempat Hiburan Butuh Proses SUMENEP – Maraknya hiburan malam di Kabupaten Sumenep, mulai meresahkan. Izin pendirian kafe dan restoran ditengarai banyak disalahgunakan.

Oleh karenanya, penegak hukum harus bertindak tegas. ”Amatan kami banyak kafe dan restoran yang sudah keluar dari konteksnya, bahkan banyak yang menyediakan tempat dugem dan karaoke.

Itu pun tutupnya terkadang sampai dini hari menjelang azan subuh,” kata aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Safrudin Budiman.

Menurutnya, fenomena tersebut telah menjadi rahasia umum. Lokasinya berada di jantung Kota Sumenep. Hanya saja, walaupun diketahui Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, dan penegak perda serta hukum, terkesan bungkam. ”Kami yakin seandainya tidak ada uang yang mengalir, pasti penegak hukum dan Bu-

pati tidak akan tingggal diam.

Masak mereka tidak akan malu ketika pagi hari melihat orang yang masuk ke masjid untuk salat, disela-sela itu juga ada orang yang keluar dari kafe dalam keadaan mabuk berat,” tudingnya.

Kebiasaan seperti itu, kata Rudi, sapaan akrab Safrudin Budiman, sering kali terjadi saat hari libur, seperti Sabtu pagi dan Minggu pagi. Bahkan, saat ini, banyak wanita penghibur yang datang dari luar Sumenep.

Dalam Forum Sumekar PCNU Sumenep, Kamis (13/11), sempat juga disinggung maraknya hiburan malam. Berdasarkan data di

Litbang PCNU, salah satu persoalan yang masuk ke PCNU adalah maraknya karaoke terselubung.

Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Rais Syuriah PCNU sekaligus mantan Bupati Sumenep KH. Moh. Ramdlan SIraj, Ketua PCNU A. Pandji Taufiq, Ketua GP Ansor Muhri Zain; dari kalangan anggota DPRD, Herman Dali Kusuma (PKB), Hamid Ali Munir (PKB), Abrori Mannan (PKB), Juhari (PPP), dan Abrari Alzael (PDI-P). Sementara dari kalangan praktisi politik Bahrul Ulum dan Aziz Syabibi (Koran Madura, 14/11).

Menanggapi maraknya tempat hiburan malam, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Abd. Majid mengatakan, sudah mengantongi data tentang restoran yang dinilai disalahgunakan oleh pemilikinya.

Selain itu, pihaknya juga telah mulai menyusun strategi

untuk melakukan penutupan. ”Untuk penutupan tempat hiburan malam masih dalam proses. Kami pastikan dalam waktu dekat kami akan bertindak untuk itu,” katanya.

Hanya saja, lanjut Majid, untuk penutupan di luar tangung jawab pihak Satpol PP. Melainkan tanggungjawab pihak perizinan. ”Jadi, yang mau melakukan penutupan bukan hanya dari pihak Satpol PP, melainkan tim khusus yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga pihak perizinan,” terangnya Untuk meminimalisir meluasnya tempat hiburan malam itu, pihaknya saat ini terus melakukan operasi gabungan. ”Untuk opersi gabungan kami tetap laksanakan, bahkan saat ini masih berlangsung. Hanya saja, kami tidak bisa menjelaskan soal itu, karena sifatnya rahasia,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Dua bantuan hand traktor di Sumenep mencurigakan. Pasalnya, hand traktor tersebut dinilai salah sasaran karena diperuntukkan kepada petani tebu. Padahal, di Sumenep masih jarang ditemukan pertanian tebu. Selain itu, anggaran untuk dua hand traktor tersebut yang mencapai miliaran rupiah juga dipertanyakan.

Salah seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sumenep, Sarkawi menuturkan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep, menyerahkan bantuan berupa dua buah hand traktor kepada petani tebu di Kecamatan Saronggi. Hanya saja, ia menilai bantuan dua hand traktor tersebut tidak tepat.

Sarkawi menuturkan, sejauh ini di Sumenep masih belum ada petani tebu yang dapat diunggulkan. Sepengetahuannya, di Sumenep memang ada lahan pertanian tebu yang ada di Kecamatan Saronggi. “Setahu saya, di Sumenep hanya ada satu petani tebu yang ada di Saronggi.

Itu pun hanya satu hektare,” pungkasnya, Senin (08/12).

Sarkawi juga menyayangkan bantuan tersebut diberikan kepada petani tebu.

Pasalnya, menurutnya, di Sumenep masih banyak petani lainnya yang lebih membutuhkan bantuan hand traktor, seperti petani padi, tembakau, dan lainnya. “Di Sumenep masih banyak petani kekurangan hand traktor kecil untuk mengelola sawahnya,” tukasnya lebih lanjut.

Harusnya, kata Sarkawi lebih lanjut, sebelum mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini Dishutbun, melakukan kroscek terlebih dahulu ke lapangan. Sehingga bantuan yang akan diberikan nantinya tidak salah sasaran.

“Sebab ini (bantuan hand traktor, red.) mubazir kalau menurut saya. Harusnya, pemerintah mengusulkan bantuan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” tukasnya.

Lebih dari itu, Sarkawi juga mempertanyakan besaran anggaran kedua hand traktor tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia dapat, dua buah hand traktor itu seharga Rp. 1,8 miliar. “Apa benar, hand traktor traktor itu anggarannya mencapai Rp. 1,8 miliar? Selain itu, apakah itu sudah sesuai spek atau tidak?” herannya.

Terkait hal itu, saat Koran Madura menyambangi kantor Dishutbun guna menemui Edy Sutrisno selaku kepala Dishutbun, yang bersangkutan merekomendasikan agar beberapa awak media menemui Kabid Sumber Daya dan penyuluhan, Daryoko. Hanya saja, nama yang disebutkan terakhir tidak ada di kantornya. Sehingga, sampai berita ini diturunkan masih belum ada konfirmasi mengenai hal tersebut. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Kronika

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

jajaran Direksi dan Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Mengucapkan

Selamat & Sukses

C

Innalillah wa Inna Ilaihi Rajiun

Turut Berbelasungkawa Atas Meninggalnya

NOVI SUJATMIKO Direktur BPRS

CAHYA WIRATAMA

HAIRIL FAJAR

Direktur Operasional

Direktur Bisnis

Moh. Farizal Amir

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

(Mantan Layouter dan Grafis Koran Madura) Semoga mendapat surga yang layak di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan

DPD KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA kabupaten sumenep Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

AHMAD MAHSUN Ketua

PT. WIRA USAHA SUMEKAR (WUS)

FAUZAN ADHIMA

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

Sekretaris

Sitrul Arsy Direktur

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (skpd) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Mengucapkan

Selamat & Sukses Titik Suryati, SH., MH

Drs. Koesman Hadie

Kepala BKPP

Kepala BPBD

Ir. Bambang Heriyanto Kepala Disperta

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

Ir. Arief Rusdi Kepala Disnak

Drs. Carto, MM

Ir. Eri Susanto, M.Si

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Muhammad Jakfar

dr. Fitril Akbar

Drs. Syaiful Bahri, M.Si

Kepala DPPKA

Kepala DPU Pengairan

Kepala Diskop dan UKM

Kepala DKP

Direktur RSUD

Kepala Disperindag

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

169 Koperasi Mati Suri Diskop Belum Terima SE Penggratisan Pengurusan Akta SUMENEP – Dari 1.255 koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep, sebanyak 169 sudah tidak aktif atau mati suri. Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan 169 koperasi tersebut akan diberdayakan agar bisa aktif lagi.

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan SDM Dikop dan UKM Sumenep Akhmad Zaini mengatakan, salah satu penyebab mati surinya beberapa koperasi karena kurangnya pengelolaan potensi yang ada di koperasi tersebut, serta modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, tidak sedikit

koperasi yang didirikan kemudian mati suri juga disebabkan lemahnya pengurusan kegiatan koperasi. Juga dukungan dari anggota koperasi terkadang tidak ada, “Artinya, ada sebagian anggota koperasi yang tidak merasa memiki,” paparnya.

Karenanya, pihaknya mengaku sudah berupaya agar koperasi yang telah mati suri terse-

but bisa hidup lagi dengan cara melakukan revitalisasi pengurus dalam tiap-tiap koperasi. ”Sejauh ini sudah ada 100 koperasi yang direvitalisasi. Tahun 2015 masih akan diprogramkan lagi.

Sehingga, sisanya, 69 koperasi yang tidak aktif bisa aktif lagi,” terangnya.

Terlepas dari hal itu, ia juga menuturkan, bahwa saat ini pihaknya sudah menggratiskan biaya pendirian koperasi dengan sejumlah syarat. Salah satunya harus memiliki anggota minimal 20 orang. “Juga harus ada kegiatan usaha simpan pinjam. Seperti toko, kelompok

tani (poktan) dan memiliki aset minimal 15 juta serta memilik sentra UKM,” terangnya.

Sementara saat disinggung mengenai kebijakan pemerintah pusat yang juga menggeratiskan pengurusan akta, pihaknya mengaku masih belum menerima edaran tersebut. Ia mengaku, selama ini memang hanya pengurusan akta yang tidak digratiskan. ”Mungkin itu (notaris gratis) yang terbaru. Tapi, kami menyambut baik,” terangnya.

Untuk diketahui, sulitnya usaha mikro mendapatkan akses permodalan ke perbankan telah mendorong pemeritah

pusat maupun daerah memberi kemudahan dalam mendirikan koperasi. Kebijakan pemerintah tersebut kemudian diwujudkan dengan menggratiskan pendirian koperasi. Bahkan, akta notarisnya juga dijanjikan.

Janji pemerintah itu disampaikan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) usai rapat sosialisasi Memorendum Of Understanding (MoU) dengan Pengurusa Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), Jum’at (5/12) lalu. Syaratnya, usaha mikro harus memiliki omzet 300 juta per tahun. =FATHOL ALIF

PEMBAHASAN RAPBD 2015

Tercium Transaksi dalam Pembahasan RAPBD

BANGGA. Nelayan memilah hasil tangkapan ikan di pesisir Gersik Putih Kecamatan Kalianget, Senin (8/12). Warga bangga dengan kenaikan harga ikan. Hal itu ditengarai akibat penenggelaman perahu asing oleh Pemerintah.

SUMENEP - Pembahasan RAPBD 2015 yang akan dimulai pada tanggal 10-23 Desember 2014 mendapat sorotan. Pasalnya, dari jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh DPRD Sumenep, dinilai tidak rasional.

Aktivis Sumenep Corruption Wach, Junaidi mengatakan, jadwal pembahasan KUA dan PPAS terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan tercium indikasi transaksi untuk meloloskan pembahasan RAPBD 2015.

Menurutnya, tahapan pembahasan RAPBD 2015, tidak menggambarkan politik anggaran, bahkan bisa dibilang jauh dari ruh anggaran yang sebenarnya. Mestinya dalam tahapan pembahasan, ada tenggang waktu untuk diberi masukan oleh masyarakat.

“Ini kan terlalu singkat dan terburu-buru. Bayangkan saja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dijadwal dari tanggal 10-23 Desember, apalagi saya dapat informasi yang perlu juga ditelusuri bahwa ada sekian SPKD yang sudah menyiapkan amunisi untuk meng-gol-kan pembahasan,” ujarnya sambil menujukkan foto copi jadwal pembahasan KUA-PPAS, di kantor dewan, Senin (08/12) Jika jadwal pembahasan RAPBD 2015 tidak mengalami perubahan, ia akan menggugat dan melaporkan ke Gubernur Jawa timur, Soekarwo.

Sebab, mekanisme pembahasan sudah melenceng dari yang semestinya. Salah satunya tidak ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kontribusi lainnya.

“Yang jelas pembahasan RAPBD ini sudah tidak rasional, sangat transaksional. Jika tetap ini dilakukan sangat fatal dan kami akan menggugat dan melaporkan ke Gubernur Jawa Timur,” jelasnya. =AHMAD SAI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

E

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Penerima PKH Membengkak SUMENEP – Daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep, membengkak. Makin banyaknya jumlah penerima PKH, disebabkan usulan penambahan penerima bantuan tersebut sudah dikabulkan pemerintah pusat.

Kepala Kantor Pos Sumenep, Suhartono Anton Sujarwo mengatakan, sejak triwulan keempat, penerima bantuan itu resmi bertambah. Pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga, penerima PKH di Sumenep jumlahnya sebanyak 12.529 keluarga yang tersebar di 18 kecamatan.

Namun pada triwulan empat

terdapat penambahan sebanyak 11870 keluarga. ”Jadi, mulai triwulan keempat total penerima PKH di Sumenep sebanyak 24399 keluarga. Penambahan itu tersebut tersebar di sembilan kecamatan,” katanya, Senin (8/12).

Sementara pencairan dana tersebut dilakukan setiap triwulan. Jumlah dana yang akan diterima oleh setiap RTSM tidak sama, tergantung jumlah anggota keluarga. ”Untuk pencairannya sama dengan bulanbulan yang lalu, yakni penerima langsung menerima di kantor pos yang berada di masing-masing kecamatan,” jelasnya. =JUNAEDI/MK

KOMODITAS

KELUARGA KURANG MAMPU. Samna (80), janda tua Dusun Oro Desa Kasengan Kecamatan Manding, menyapa warga yang lewat di depan rumahnya, Senin (8/12). Ia hidup sendiri di rumah yang terbuat dari bambu, namun tidak mendapat PSKS.

PROYEK TPA SAMPAH

Rekanan Bakal Dilaporkan ke Kejari SUMENEP – Suara Masyarakat Sumenep (SMS) akan melaporkan proyek pembangunan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah senilai Rp 12 miliar di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep.

Aktivis SMS, Ainurrahman menduga, proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan terindikasi kuat terdapat rekayasa dalam proses lelang sejak awal. "Kami sudah siapkan berkas-berkas laporannya. Nanti biarkan hukum yang memvonis salah benarnya pekerjaan itu," katanya, Senin (8/12).

Ainur mengungkapkan, dalam satu dua hari ini, pihaknya akan mendatangi kejaksaan untuk meminta pihak kejaksaan agar bergerak dan memeriksa pihak rekanan yang sudah menyalahi

aturan dalam proyek pembangunan TPA itu, termasuk juga proses rekayasa lelangnya.

"Satu dua hari ini laporan ke kejaksaan sudah dipastikan masuk. Kami juga masih mengumpulkan temuan kejanggalan yang juga didapat oleh kontraktor lain yang ikut mengawasi pekerjaan itu. Tetapi, satu dua hari ini insya Allah laporannya sudah rampung," tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, M. Ramzi telah menyayangkan pengerjaan

proyek tersebut. Pasalnya, proyek APBN yang nilainya cukup besar itu, seharusnya menghasilkan bangunan yang berkualitas dan bisa selesai sesuai kontrak. Namun kenyataannya, proyek tersebut justru molor dan pengerjaannya dinilai baru selesai sekitar 72 persen hingga bulan Desember ini.

“Ini sudah tidak beres. Masak proyek bernilai miliaran rupiah memakai material lokal yang kualitasnya tidak bagus? Ini sudah menyalahi kontrak, dan mestinya dinas terkait menyetop pekerjaan itu dan meminta kontraktor membongkar pekerjaan yang sudah telanjur selesai. Karena jika tidak demikian, bangunan itu tidak akan bertahan lama,”kata politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu. =FATHOL ALIF

Harga Cabai Kecil Rp75 Ribu/Kg Sumenep - Harga cabai ke- harga beras kualitas premium cil biasa di Kabupaten Sumenep, dalam kemasan 25 kilogram Jawa Timur, Senin, sebesar Rp75 mengalami penaikan. ribu per kilogram sebagaimana "Harga beras kemasan 25 kilhasil pemantauan harga yang ogram bermerek 'Ikan Paus' yang dilakukan staf dinas perindus- sebelumnya Rp232 ribu menjadi trian dan perdagangan (disper- Rp235 ribu dan 'Lima Jaya Super' indag) setempat. dari Rp215 ribu menjadi Rp220 "Harga cabai ribu," ucapnya. kecil di SumeSementara nep tetap tinggi, harga gula pasir, yakni Rp75 ribu baik yang berper kilogram, Kondisi cuaca, yakni warna agak kemdan mengalami erahan maupun tingginya intensitas penaikan dari putih, mengalahujan, membuat sebelumnya penurunan produksi cabai kecil mi yang Rp60 ribu," dibanding pekan biasa, menurun. Infor- sebelumnya, yakkata Kepala Bimasi yang kami terima ni dari Rp9.500 dang Perdagandari sejumlah pedagan Disperindag menjadi Rp9 ribu gang di Pasar Anom dan Rp10 ribu Sumenep, R Heni Yulianto, Senin menjadi Rp9.500 Baru," (8/12). per kilogram.

Sementara "Untuk harga R Heni Yulianto harga cabai mementega curah, Kepala Bidang rah besar Rp45 stabil, sejak bePerdagangan Disperindag berapa ribu per kilogram pekan dan harga cabai lalu, yakni Rp20 rawit juga Rp45 ribu . ribu perkilogram. Begitu juga "Kondisi cuaca, yakni ting- tepung, yakni pada kisaran Rp6 ginya intensitas hujan, mem- ribu hingga Rp7.500 perkilobuat produksi cabai kecil biasa, gram tergantung merek," kata menurun. Informasi yang kami Heni, menerangkan. terima dari sejumlah pedagang Staf Disperindag Sumenep di Pasar Anom Baru, paso- setiap hari memantau harga kan cabai kecil biasa terbatas," kebutuhan pokok di dua pasar, ujarnya.

Kecamatan Kota, yakni Pasar Heni menjelaskan, sesuai Anom Baru dan Pasar Bangkal hasil pemantauan di Pasar Baru.

Anom Baru di Kecamatan Kota, =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

MADURA

F

TEATERIKAL. Mahasiswa berunjuk rasa mendesak Bulog Subdivre XII Madura menutup gudang filiyal milik mitra Bulog, kemarin (8/12)

Mahasiswa Mendesak Bulog Gudang Filiyal Secepatnya Ditutup PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa di Pamekasan berunjuk rasa ke Kantor Bulog Subdivre XII Madura, Senin (8/12) kemarin. Mereka mendesak Bulog untuk menutup gudang filiyal milik mitra Bulog, yang diduga menjadi penyebab adanya beras masyarakat miskin (raskin) tidak layak konsumsi.

Unjuk rasa ini dimulai dari Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Dengan membawa poster yang pertuliskan kecaman dan tuntutan, mereka bergerak dengan menggunakan motor ke depan Kantor Bulog Subdivre XII Madura, di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB itu menarik

perhatian pengguna jalan.

Sebab beberapa aktivis dengan badan kurus telanjang dada sambil menggendong sekantong padi busuk. Itu sebagai simbol bahwa masyarakat tetap kurus, karena raskin yang didistribusikan Bulog tidak layak konsumsi.

Mereka menduga ada permainan dalam penyaluran beras

raskin yang melibatkan pihak Bulog Pamekasan, dengan menggunakan mitra yang memiliki gudang filiyal untuk mendistribusikan raskin kepada penerima manfaat.

Dalam orasinya, Korlap Aksi, Muzammil mengatakan dari gudang filiyal itulah, beras yang tidak layak konsumsi masuk kembali ke gudang Bulog, sehingga saat akan didistribusikan kepada warga miskin beras sudah berubah warna dan tidak layak dikonsumsi manusia.

“Gudang filiyal hanyalah kedok mafia Bulog untuk melakukan kongkalikong mengenai penyaluran raskin. Musnahkan gudang filiyal, karena hanya

menyebabkan kualitas raskin yang didistribusikan kepada masyarakat sangat buruk,” kata Muzammil.

Menurutnya, pendirian gudang filiyal yang dipasrahkan ke setiap mitra tidak prosedural. Sebab tidak ada ketentuan yang mengatur adanya pihak ketiga antara Bulog dan mitra dalam penyaluran raskin. Seharusnya pihak Bulog menyalurkan raskin terhadap masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.

Sayangnya aksi tidak ditemui oleh pihak Bulog. Menurut Kasat Sabhara, Polres Pamekasan, AKP Mustaghfir, aksi itu sudah melampaui batas perjanjian waktu untuk

menggelar aksi antara Bulog dengan demonstran. ”Mereka (Bulog) tidak menemui karena jamnya sudah lewat.

Sedangkan batas waktu yang diberikan pihak Bulog sekitar pukul 8 hingga 12 siang. Pihak Bulog sudah menginformasikan terhadap kami untuk tidak menemuinya, ” katanya.

Sebelum mengakhiri unjukrasa, pendemo yang kecewa karena tidak ditemui pihak Bulog itu membakar poster dan padi yang dibawanya. Sambil mengeluarkan ancaman bahwa mereka akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502| TAHUN III

G

KECELAKAAN KERJA

Terbujur Kaku saat Memperhalus Kayu PAMEKASAN – Rumah milik Abdul Jakfar, di Dusun Kotapang, Desa Batu Kalangan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, mendadak ramai.

Kedatangan warga sekitar itu karena terjadi musibah yang merenggut nyawa salah seorang warga Kabupaten Sumenep, yaitu Rustam, 37, Senin (8/12) kemarin.

Pria yang berasal dari Dusun Madhek Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan Sumenep, yang kesehariannya bekerja sebagai tukang mebel ini meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik saat hendak bekerja di tempat kerjanya milik Abdul Jakfar.

Awalnya, korban ingin menghaluskan bagian pojok kayu yang akan dibuat tempat tidur menggunakan mesin mebel, yang memakai daya listrik.

Tanpa diketahuinya alat yang sudah lama tidak dipakainya itu dalam kondisi basah, lantaran terkena air hujan. Sehingga saat korban mecolokkan alat tersebut ke aliran listrik, alatnya terjadi konsleting listrik. Akibatnya pria yang memiliki seorang anak itu kesetrum hingga terpental dan jatuh dengan posisi tubuh tertelungkup.

Melihat kejadian tersebut, rekan kerja korban, yang samasama berasal dari Desa Karduluk langsung menolongnya.

Namun sengatan listrik ke tubuh korban berkapasitas tinggi.

Sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Suami dari Mahwiyah ini seketika itu meninggal dunia di tempat kerjanya. ”Saat kesetrum si Rus (panggilan Rustam) hanya berteriak dan terpental, lalu badannya tertelungkup. Dia sudah lama tidak bekerja dan baru masuk hari ini. Saya juga tidak menyangka kalau teman saya ini akan meninggal di sini, akibat tersetrum,” kata Asdiman, rekan kerjanya.

Sementara itu, Kapolsek Proppo, Pamekasan, Iptu Ali Akbar mengatakan pihaknya sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan juga meminta keterangan sejumlah saksi guna mengidentifikasi kronologis kejadian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut. ”Kami masih melakukan penyidikan serta pemeriksa di TKP terkait musibah ini, termasuk memintai keterangan yang secara langsung mengetahui kejadian itu,” kata Iptu Ali Akbar, kepada sejumlah wartawan.

Suasana di lokasi kejadian menjadi semakin tegang setelah sejumlah anggota keluarga korban datang di tumah tersebut, sambil nangis histeris mengetahui korban sudah tidak bernyawa. Setelah semua emosi keluarga korban terkendali, jenazah korban dibawa pulang ke Desa Karduluk, Kabupaten Sumenep, untuk dikuburkan. =ALI SYAHRONI/RAH

TERBUJUR. Jenazah Rustam di rumah Abdul Jakfar di Dusun Kotapang, Desa Batu Kalangan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

BB. Dum truk yang dikemudikan Holik, warga Desa Potoan Dajah, Kecamatan Palengaan, diamankan Satlantas, Polres Pamekasan.

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Tiba-tiba Berbelok Tanpa Melihat Pengendara Lain PAMEKASAN - Asyrafil Anam, warga Desa Klampar, Kecamatan Proppo, meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Slamet Martodirdjo, Pamekasan, setelah menabrak dan terlindas dum truk yang hendak berbelok di depannya, Senin (8/12) kemarin.

Kecelakaan lalu lintas itu tak bisa dielakkan. Motor Yamaha Vega dengan nomor polisi M 2885 BH yang dikendarai Asyrafil Anam (korban) dengan dum truk bernomor polisi M 8810 AU, yang di kemudiakn Holik, warga Desa Potoan Dajah, Kecamatan Palengaan. Keduanya sama-sama dari arah utara.

Tiba di Jalan Raya Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, dum truk berwarna kuning itu tiba-tiba belok ke arah barat, tanpa memperhatikan pengendara lain dari belakangnya.

Sehingga motor yang dikendarai korban menambrak badan truk tersebut.

Setelah terjadi tabrakan, tubuh Asyrafil Anam masuk ke bagian

bawah truk, sehingga badannya terlindas roda belakang truk tersebut. Akibatnya, korban banyak mengeluarkan darah dan tak bisa diselamatkan. Informasinya, korban meninggal dalam perjalanan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Salah satu warga di lokasi kejadian, yang namanya tidak mau dikorankan menceritakan dua kendaraan tersebut sama-sama menuju ke arah selatan. Namun truk yang berada di depan korban berbelok arah ke kanan secara tiba-tiba. Karena sepeda motor yang berada di belakang truk melaju dengan cepat, maka tabrakan tak bisa dihindari. Korban pun langsung tertindas ban truk. ”Saat truk belok kanan korban

terlihat tidak bisa mengendalikan motornya untuk menghindar.

Sebab kendaraannya melaju dengan cepat. Saya tidak tahu, apakah truk itu lighting atau tidak saat berbelok,” katanya.

Di tempat terpisah, Kasat Lantas, Polres Pamekasan, AKP AH. Hudi Arif membenarkan telah terjadi kecelakaan antara motor dengan truk yang menyebabkan pengendara motor meninggal dunia. Pihaknya mengaku telah mengamankan alat bukti berupa dua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Selain itu, pihaknya juga telah mengamankan pengemudi truk. ”Sekarang (kemarin) kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologis sebenarnya kecelakaan tersebut.

Sopir truk telah kami amankan dengan barang bukti truk yang dikemudikan. Dia (sopir) langsung kita amankan dan tidak melakukan upaya melarikan diri,” ungkap AKP Hudi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

Pelayanan PDAM Masih Rendah Pelanggan Berencana Melakukan Gugatan PAMEKASAN - Sejumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan berencana akan melakukan gugatan terhadap perusahaan pelat merah itu. Sebab tarif yang dikenakan setiap bulan terhadap pelanggan tidak sesuai dengan debit air yang seharusnya diterima pelanggan.

Pengelola Keuangan STAIN Pamekasan, Kholilurrahman mengatakan lembaganya sudah menjalin kerja sama dengan PDAM Pamekasan sejak tahun 2007. Tetapi karena pipa dan debit airnya sangat kecil, STAIN memutus kerja sama tersebut.

Pada tahun 2014 ini, STAIN Pamekasan kembali bekerja sama dengan PDAM. Setiap bulan STAIN

Pamekasan harus membayar tagihan rekening PDAM antara Rp 5 juta hingga Rp 9 juta, sesuai kebutuhan air di kampus tersebut, sebanyak 64 kubik air bersih dalam satu bulan, atau sekitar 5 sampai 10 kubik air setiap harinya. Distribusi air ke kampus tersebut tidak sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Apalagi saluran PDAM setiap harinya sangat kecil.

Untuk mencukupi kebutuhan air bersih harus membeli melalui tangki. Selama satu bulan, kampus tersebut menghabiskan 93 tangki. Harga setiap tangki sebesar Rp 75 ribu. Atau sekitar Rp 7 juta dalam sebulan.

Beberapa kali pihaknya sudah menyampaikan hal itu kepada PDAM Pamekasan. Namun, sering kali diabaikan oleh perusahaan pelat merah tersebut. Padahal lembaganya tidak pernah menunggak dalam pembayaran rekening setiap bulan.

Debit air akan besar, hanya pada saat awal bulan, ketika lembaganya baru saja melunasi rekening bulanan PDAM. Jika sudah masuk pertengahan hingga akhir

bulan, debit air selalu mengecil.

Bahkan kadang setiap harinya tidak mengalir.

STAIN Pamekasan akan membawa surat protes tidak maksimalnya pelayanan PDAM tersebut ke Bupati Pamekasan, Achmad Syafii untuk yang ketiga kalinya.

Sebab lembaganya pernah menyampaikan hal itu. Tetapi lagi-lagi PDAM mengabaikan.

Sebelumnya, Achmad Syafii mengancam akan mencopot Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar, jika tidak mampu meningkatkan pelayanan dan perbaikan terhadap sistem pelayanan kepada pelanggan PDAM. Ancaman pencopotan tersebut didasari protes dari pelanggan

yang disampaikan kepada PDAM, maupun yang disampaikan kepada bupati.

Menurut bupati, pihaknya akan mengevaluasi secara utuh manajemen PDAM dan sistem pelayanan yang sudah diterapkan. Apabila pelayanannya belum memuaskan, bukan tidak mungkin pimpinan PDAM akan dicopot.

“PDAM ini perusahaan milik pemerintah, maka harus maksimal pelayanannya, serta menguntungkan setinggi-tingginya kepada pemerintah. Apabila pelayanan kurang baik, pencopotan pimpinan pasti akan kami lakukan,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PKL di Pamekasan menemui jalan buntu. Terbukti, kendati sudah lama menempati sejumlah kawasan terlarang, seperti di Jalan Diponegoro, Jalan Kabupaten, Jalan Jokotole, dan kawasan taman Arek Lancor.

Mereka terkesan dibiarkan.

Padahal penanganan PKL di Pamekasan telah diatur, termasuk lokasi-lokasi terlarang sudah ditentukan. Baik dengan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup).

Hanya saja, kendati sering dilakukan penertiban, para PKL kembali menempati kawasan terlarang.

Selain itu, semakin hari pertumbuhan PKL dalam kota Pamekasan terus menjamur. Satu kawasan terlarang belum bersih dari PKL, di kawasan lainnya semakin banyak PKL yang berjualan di lokasi terlarang seperti di Area Monumen Arek Lancor.

Tiga tahun lalu, jumlah PKL di kawasan itu hanya dapat dihitung dengan jari. Namun saat ini PKL semakin banyak layaknya lokasi jualan kuliner.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Pamekasan, Herman Priyanto mengatakan persoalan penanganan PKL di Pamekasan terbentuk dalam tim, karena melibatkan sejumlah instansi. Diakuinya, jumlah PKL yang menempati kawasan terlarang terus bertambah.

Untuk itu, terang Herman, pihaknya bersama tim penanganan PKL kabupaten masih

mencari formulasi untuk bisa menertibkan para PKL secara permanen. Sebab setiap kali dilakukan penertiban para PKL cenderung kembali menempati lokasi yang dilarang.

“Sebetulnya kami atau teman-teman dari dinas yang terkait tentang pembinaan PKL itu masih mencari formulasinya bagaimana supaya tidak seperti itu atau tidak kumuh. Sekarang ini memang terus terang banyak PKL di jalan-jalan, kami juga bingung mau langsung menertibkan,” kata Herman.

Dikatakan Herman, penertiban tidak bisa dilakukan serta merta karena terdapat kesepakatan antara tim dan PKL, untuk memberikan peluang bagi PKL berjualan di zona terlarang setiap menjelang hari besar keagamaan maupun tahun baru.

Parahnya, para PKL di Pamekasan tidak hanya sekadar menempati trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas pejalan kaki, namun sebagian bahkan berjualan di bahu jalan sehingga berisiko menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.

“Kami belum ada solusi lokasi baru untuk memindahkan mereka, agar tidak kembali ke lokasi yang dilarang. Memang ada kesepakatan, bagi mereka (PKL) untuk berjualan di zona terlarang, tapi hanya H-7 dan H+7 hari besar, selebihnya dilarang, seperti sekarang ini,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PKL

Pemkab Belum Punya Solusi PAMEKASAN - Pedagang kaki lima (PKL) telah menjadi permasalahan di banyak kota, karena

keberadaannya dapat merusak pemandangan dan terkesan kumuh. Sebab PKL menempati

kawasan yang dilarang berjualan, tidak terkecuali di Kabupaten Pamekasan. Bahkan persoalan

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502| TAHUN III

Ada Sinyal Mutasi Pejabat Pemkab Syafii Berharap Kebuntuan Komunikasi Bisa Terselesaikan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pembantunya. Rencana mutasi dan rotasi tersebut akan digelar pada awal tahun 2015 mendatang.

Belum diketahui jadwal mutasi apakah akan dilakukan pada Januari, atau justru sebelum tutup tahun, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2013 kemarin. Saat itu, 191 pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, dimutasi dan dirotasi tepatnya pada 30 Desember 2013.

Menurut Bupati Syafii, tim evaluasi kinerja pejabat terus bekerja untuk menentukan sikap terhadap SKPD yang masih belum maksimal melaksanakan tugas, dalam rangka pembangunan Pamekasan ke arah lebih baik.

Syafii belum memberikan kejelasan, eselon pejabat yang akan dilakukan mutasi tersebut. Ia hanya mengaku akan melakukan mutasi dan rotasi pejabat, yang akan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan hasil kinerja yang ada.

Ia mengakui mutasi dan rotasi ini cukup berat, karena tiap mutasi, di antara para pejabat ada yang senang, puas, dan ada juga kecewa. Namun untuk perbaikan kinerja harus dilakukan.

Sebetulnya, pihaknya menginginkan semuanya merasa senang dan puas,

tapi itu tidak mungkin. Meski demikian, mutasi dan rotasi tersebut merupakan amanat yang harus ia lakukan, dan harus diterima serta dijalankan oleh pejabat yang dimutasi ataupun dirotasi.

Sebelumnya, Syafii mengakui banyaknya persoalan di dalam program yang sudah dirancang yang berkaitan dengan pembangunan di Pamekasan, tidak berjalan secara maksimal. Ia menduga penyebabnya mental para pejabat yang satu dengan pejabat lainnya masih terlalu birokratif.

Seharusnya antar pejabat harus lebih aktif melakukan komunikasi secara terbuka, termasuk saling bahu membahu antar pejabat dalam menjalankan program.

Sehingga dengan demikian diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Bupati mengaku akan berusaha untuk menghapus mental pajabat tersebut, paling tidak dimulai dari mengurangi sifat berokratif antar pejabat Pemkab Pamekasan. Cara yang akan dilakukan di antaranya melalui kegiatan pertemuan informal yang biasa dilaksanakan setiap malam Jumat. Melalui pertemuan tersebut diharapkan antar pejabat bisa terbuka di dalam memaparkan segala hal yang menghambat para pejabat dalam menjalankan program kerjanya di masingmasing SKPD. Harapannya melalui kegiatan itu, kebuntuan komunikasi bisa dipecahkan secara bersama-sama. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SENGKETA TANAH

Kemenag-STAIN Berebut Lahan PAMEKASAN - Perebutan lahan bekas Kampus STAIN Pamekasan di Jalan Brawijaya terus berlanjut. Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan enggan menyerahkan lahan bekas kampus itu ke pengelola STAIN Pamekasan. Padahal Kementerian Agama Repuplik Indonesia (Kemenag RI) secara resmi sudah meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur segera menerbitkan surat perintah serah terima lahan untuk dikembalikan kepada pemilik asal, yakni STAIN Pamekasan.

Sejak awal lahan itu milik STAIN Pamekasan. Namun belakangan, lahan itu tibatiba berubah status kepemilikan menjadi aset Kemenag Pamekasan. Padahal STAIN Pamekasan masih sangat membutuhkan tambahan ruang proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Kini pihak STAIN Pamekasan kembali berusaha merebut aset tersebut dan berhak mengelolanya. Termasuk diberikan kewenangan untuk melakukan renovasi terhadap gedung tersebut. Kendalanya, hingga saat ini Kemenag masih keberatan untuk menyerahkan lahan yang sementara ini dijadikan tempat pendafatarn haji dan RA Perwanida.

Wakil Ketua STAIN Pamekasan, Moh. Muhlis menyatakan pihaknya sudah mener-

ima surat perintah serah terima aset tersebut dari Kemenag RI tertanggaL 5 November 2014 yang ditanda tangani biro keuangan dan BNN Kemenag RI.

Kepala Tata Usaha Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi saat dikonfirmasi terkejut dengan desakan agar Kemenag Pamekasan menyerahkan lahan tersebut.

Surat perintah tersebut sudah diterima oleh Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi yang disaksikan kepala Tata Usaha Kemenag Pamekasan. Tinggal selanjutnya, Kemenag Pamekasan bisa segera membuka pintu untuk mengeluarkan berita acara penyerahan. Dengan demikian, bekas kampus itu bisa kembali dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti yang semula.

Kepala Tata Usaha Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi saat dikofirmasi terkejut dengan desakan agar Kemenag Pamekasan menyerahkan lahan tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES 2 TAHUN KORAN MADURA (26 November 2012-26 November 2014) Semoga Tetap Independen dengan Penyajian Berita Hangat, Aktual, dan Berimbang

Drs. AGUS MULYADI, MSI

Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan MUTASI. Pengambilan sumpah sejumlah kepala sekolah yang dimutasi di pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

I

KORAN J SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

J

SAMPANG- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) melakukan aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (8/12). Kedatangan mereka menuntut Kejari Sampang segera menuntaskan pengusutan sembilan tersangka yang terbelit kasus dugaan korupsi dana pesangon DPRD Periode 1999-2004.

Pantauan Koran Madura, massa aksi berorasi dengan lantang di tengah jalan sambil membawa poster kecaman terkait penuntasan kasus dugaan korupsi pesangon anggota DPRD Sampang periode 1999-2004. Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan tidur di tengah jalan raya menggunakan kain kafan yang dibentuk seolah-olah mayat berupa pocong sekaligus mereka memblokade jalan kurang lebih 10 menit dengan salat gaib sebagai simbol matinya penegak hukum. Beberapa menit dari itu, pegawai kejaksaan menemui para demonstran untuk memberikan keterangan terkait tuntutan mereka.

Kordinator aksi Mamang Bareno mengatakan, kedatangannya bermaksud untuk meminta Kejari Sampang agar segera mengeksekusi sembilan tersangka yang menggelembungkan dana pesangon anggota DPRD periode 19992014. “Yang kami amati akhir dari penagak hukum dari Kejari Sampang hanya berkutat pada tahap tersangka, selanjutnya tidak ada perkembangan, tentu ini bukanlah ending yang kita harapkan,” teriaknya.

Menurut Mamang, Kejari Sam-

pang sudah menetapkan sembilan tersangka, di antaranya KH Faidol Mubarok, Kurdi Said, KH Umar Farouk, H Abd Qowi, Moh Bakir, Asadullah, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, dan Lumal M Dewi. Tetapi dibalik layar, sambung Mamang, Kejari Sampang tidak melanjutkan ke ranah yang seharusnya dilakukan. “Kami harap Kejari menegakkan hukum sebenar-benarnya agar masyarakat lebih percaya lagi ke-

pada penegak hukum,” harapanya.

Menurut perhitungan Mamang, kasus dugaan korupsi dana pesangon tersebut merugikan negara hingga Rp 2,1 miliar. Sebab setiap anggota DPRD pada waktu itu menerima uang pasangon 42,5 juta.

“Korupsi di Kabupaten Sampang tidak akan pernah selesai apabila para pelakunya tidak segera ditindak tegas sesuai undang-undang yang ada,” paparnya.

Sementara Kepala Kejari Sampang Abdullah mengatakan, pihaknya sebagai penegak hukum harus patuh pada kaidah hukum yang berlaku. Tidak bisa sembarangan memeroses tersangka dengan menggunakan tendensi emosional. Menurutnya, kasus pesangon tetap berjalan. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu dokumentasi yang masih ada di Mahkamah Agung

(MA), kemudian dari sembilan tersangka yang sudah ditetapkan akan disidang kembali di MA. “Kami akan bertindak tegas kepada tersangka apabila dokumen dari MA sudah turun. Kami tidak sembarangan bertindak.

Kami bekerja ada aturunya, dan semua tindak pidana korupsi butuh proses. Tidak seperti kasus kriminal,” tutur Abdullah di depan mahasiswa.=CR3/LUM

PERUNDANG-UNDANGAN

Raperda Pilkades Tak Kunjung Selesai SAMPANG- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pilkades dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih membutuhkan dua bulan untuk meyelesaikan. Padahal raperda itu sangat urgen karena sudah memasuki musim pemilihan kepala desa.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah mengatakan, pembahasan dua raperda tersebut memang masih belum selesai dan membutuhkan waktu

kurang lebih dua bulan. Karena dalam menyelesaikan rencangan itu perlu pemikiran dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kota Bahari.

“Jadi dua raperda tersebut tidak bisa diselesaikan dengan waktu singkat, karena masih membutuhkan pemikirinan dari masyarakat di bawah dan tokoh,” katanya kepada Koran Madura, Senin (8/12).

Ia berjanji akan menyelesaikan dua raperda itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Bamus DPRD Sampang. Pada tanggal 19 Januari 2015 dua raperda itu akan disahkan. Setelah itu pemerintah tinggal mengatur pelaksaan pilkades. Namun dia mengaku pelaksaan pilkades masih belum jelas.

Menurutnya, pemerintah daerah untuk melaksanakan pilkades di beberapah daerah tidak perlu menunggu perda selama itu tidak melanggar undang-undang di atasnya karena desa yang akan melaksanakannya sudah siap.

“Pemerintah desa untuk

melanjutkan pilkades tidak perlu menunggu perda. cukup dibuatkan perbup, agar desa yang sudah siap tidak terkatung-katung melaksanakan pilkades yang dihentikan gara-gara pemilihan pileg dan Pilpres kemarin. Di daerah lain bisa melaksanakan pilkades tanpa perda hanya dibuatkan perbup, kenapa di Sampang tidak bisa” ujarnya.

Terkait anggaran pilkades, menurutnya, di setiap desa tidak sama karena tergantung pada penduduk masing-masing. Pihaknya

mengaku perlu kroscek dulu untuk menentukan anggran tersebut.

“Yang jelas untuk anggaran pilkades di setiap desa berbeda.

Ada yang tinggi ada pula yang rendah. Artinya dalam menentukan anggaran itu tergantung penduduknya. Masak desa yang memiliki penduduk seribu sama dengan yang 12 ribu. Namun untuk anggaran ADD kurang lebih Rp 480 juta per desa dan anggaran itu juga bisa di gunakan dalam pelaksanaan pilkades,” ungkapnya. =CR3/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

BANTUAN MOTOR

Dishubkominfo Dipecundangi Penyewa Motor SAMPANG- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang dipecundangi pengelola motor roda tiga yang merupakan bantuan Kementrian Daerah Tertinggal (PDT). Itu lantaran Dishukominfo tidak mampu menarik uang sewa Rp 150 ribu per bulan. Sebaliknya, Dishubkominfo hanya dijanjikan terus oleh penyewa motor roda tiga tersebut.

Kabid Darat Dishubkominfo M. Fadeli mengatakan, pihaknya sudah berusaha keras menagih uang sewa motor roda tiga kepada pengelola di bawah baik secara tertulis maupun langsung turun ke lokasi.

Meskipun sudah ada yang mulai membayar, namun masih banyak juga yang belum membayar.

Dia berjanji akhir tahun akan memaksimalkan penagihan agar segara masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2013 lalu, kata Fadeli, pihaknya menyewakan motor tiga roda kepada masyarakat yang membutuhkan sebanyak 70 unit dengan

harga sewa Rp 150 ribu per bulan. Namun hingga saat ini pembayaran uang sewa banyak yang masih belum terbayar sehinga pihaknya terpaksa harus menagih ke bawah dengan membawa surat pernyataan kesiapan membayar kepada pengelola. “Kami akan menagih ke bawah dan akan memberikan surat pernyataan kesiapan membayar dengan pengelola,” katanya kepada Koran Madura, Senin (8/12).

Labih lanjut dia memaparkan bahwa jika surat pernyataan disepakti dua pihak antara Dishubkmominfo dengan pengelola masih dilanggar maka pihaknya akan mengeluarkan peringatan. Kalau peringatan tidak diindahkan, akan dikasih sanksi, jika masih mokong, sambung dia, motor yang mereka gunakan akan ditarik lagi. “Jadi kesepakatan itu harus ditaati oleh pengelola dan pembayaran harus tepat waktu sesuai dengan kentuan yang sudah ditandatangani di surat pernyataan,” paparnya. =CR3/LUM

Komisi II Tagih Janji Dishubkominfo Terkait Penarikan Bantuan Sepeda Motor Roda Tiga dan Pikap SAMPANG- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menagih janji Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat terkait penarikan sepeda motor roda tiga dan pikap bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) TA 2012.

Sebab, bantuan yang seharusnya untuk meningkatkan PAD itu justru disewakan dan banyak penyewanya yang tidak membayar uang sewanya.

Anggota Komisi II DPRD Sohebus Sulton mengaku prihatin dengan nasib bantuan tersebut, dikarenakan hingga saat ini dinilai tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dia menagih janji Dishubkominfo agar bersikap tegas dalam penarikan bantuan untuk pembangunan daerah tertinggal itu. ”Jangan hanya bisa berjanji dan mengancam. Harus dibuktikan (segera ditarik kalau pengelola sepeda motor roda tiga dan pikap tidak bayar uang

RAZIA KAMBING LIAR

Warga Protes Penegak Perda SAMPANG- Warga Dusun Juklanteng, Kelurahan Banyuanyar, Kota Sampang protes terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasalnya, polisi penegak perda itu melakukan razia kambing liar di Dusun Juklanteng, Senin (8/12).

Hasan Basrawi (27) warga Dusun Juklanteng mendatangai Kantor Satpol PP untuk menyampaikan protes langsung atas kegiatan razia tersebut. Menurutnya, kambing yang ada di Dusun Juklanteng tidak ada kaitanya dengan pemerintahan. Dia menuding, razia itu tidak logis dilakukan Satpol PP dengan alasan apa pun.

“Warga sangat mengapresiasi pada Satpol PP jika merazia kambing liar di dalam perkotaan dan menganggu lalu lintas atau ada di pinggir jalan kota, tetapi kalau kambing ada di dusun tidak perlu dirazia. Apa pun alasannya warga tetap merasa dirugikan,” tutur Hasan usai

tengkar mulut dengan salah satu petugas razia di depan Kantor Satpol PP. Menurut Hasan, Satpol PP tidak perlu merazia kambing liar yang ada di dusun karena sudah terbiasa dilepas oleh pemiliknya agar kambingnya mencari makan sendiri. “Apa Satpol PP tidak ada kerjaan lain sehingga merazia hewan yang menjadi sasaran, banyak kok para PNS keluyuran di luar jam kerja, kenapa bukan mereka yang dirazia. Aneh,” kritiknya.

Kasi Ops Satpol PP Shadik mengatakan, pihaknya melakukan razia atas laporan warga setempat. Pasalnya kambing liar tersebut seringkali memakan krupuk, rengginang, dan makanan lainya. Karena itu, Satpol PP terpaksa merazia kambing liar tersebut.

“Kami merazia atas laporan warga bahwa banyak kambing yang mengganggu kenyamanan mereka, karena yang dilaporkan

K

banyak jemuran baju, makanan yang merekai miliki dimakan kambing tersebut,” ujarnya.

Dalam operasi tersebut, kata Sadik, Satpol PP mengamankan dua kambing liar yang biasa mengganggu barang-barang warga. Selanjutnya pemilik kambing itu akan dipanggil dan akan diberi pembinaan agar menjaga kambingnya. “Ada dua ekor kambing yang sudah di amankan, dan dibawa ke kantor,” akunya. =CR3/LUM

TIDAK TERIMA: Perwakilan warga datangi Kantor Satpol PP dan tengkar mulut dengan Petugas Satpol PP, Senin (8/12).

sewa),” ujarnya.

Politisi Gerindra ini menilai, pihak Dishubkominfo masih terkesan kurang serius. Itu terbukti dari pernyataan Dishubkominfo yang tidak dilakukan saat menyebutkan akan menarik bantuan. “Kami pasti prihatin, terutama suatu bantuan yang tidak menyumbang kepada PAD,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo Sampang Ali Wafa melalui Kabid Perhubungan Darat M Fadeli mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk

menariknya. Bahkan dirinya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindak sejumkah penerima bantuan yang masih belum membayar rertribusi. “Bekerjasama dengan kepolisian adalah langkah terakhir kami,’’ tuturnya.

Untuk diketahui, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) mendapat bantuan sepeda motor roda tiga sebanyak dua kali, yaitu di tahun 2012 dengan jumlah 70 unit dorkas dan tahun 2014 dengan 71 unit dorkas.

Dari sekian 70 penerima hanya sekitar 18 penerima yang rutin membayar retribusi sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya. Untuk bantuan dorkas tahun 2012 ditengarai sudah pindah tangan atau dijual kepada orang lain oleh penerima awal. Dan sejauh ini pihak Dishubkominfo hanya sebatas berjanji untuk melakukan penarikan paksa terhadap penerima dorkas yang nunggak. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

PNS TERLIBAT NARKOBA

Dewan Angkat Bicara

DEMO. Massa PPB saat mendatangi kantor BKD untuk mempertanyakan dugaan pungli terhadap CPNS untuk mendapatkan SK.

BANGKALAN - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Poros Pemuda Bangkalan (PPB) menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Senin (8/12).

Kedatangan mereka untuk mendesak BKD agar bertanggung jawab atas dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lolos pada ujian beberapa waktu lalu.

Ketua PPB, Mahmudi Ibnu Khotib menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS bahwa penyerahan

doni heriyanto/koran madura

PPB Demo BKD Diduga Terjadi Pungli CPNS surat keputusan (SK) tanpa syarat apa pun.

"Namun di balik ini semua, kuat dugaan terjadi praktik pungli terhadap 606 CPNS yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan SK yang telah diturunkan," ujar Mahmudi.

Mahmudi sangat menyangka terkait adanya dugaan pungli tersebut. Padahal para CPNS ini sudah jelas-jelas dinyatakan lulus dan berhak menerima SK. Akan tetapi, untuk mendapatkan SK tersebut masih dipungut biaya yang beragam. Tergantung dari tingkat gelar pendidikannya. Bahkan besaran biaya pungli itu mencapai puluhan juta rupiah. Tak ayal, bagi CPNS agar mendapatkan SK tersebut, harus menjual harta bendanya demi dikeluarkannya SK itu.

"Maka dari itu kami mendesak

BKD Bangkalan harus bertanggung jawab atas SK CPNS dan menyerahkan kepada yang berhak tanpa syarat dan biaya apa pun.

Terlebih bagi seluruh SKPD untuk menghentikan jual beli CPNS," tegasnya.

Bagi seluruh THL, sambung Mahmudi, agar tidak membayar uang atau apa pun sebagai tebusan penyerahan SK. Pihaknya akan menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal Bangkalan di bawah sisa kepemimpinan Bupati RK Moh Makmun Ibnu Fuad, demi kebaikan dan kondusivitas ke depan.

"Jangan biarkan praktik-praktik seperti ini menjadi wabah penyakit yang meracuni rakyat Bangkalan," ujarnya.

Sementara itu Kepala BKD Bangkalan, Roosli Haryono saat

menemui massa PPB menyatakan secara tegas pihaknya sama sekali tidak melakukan pungli terhadap para CPNS untuk mendapatak SK. Jika ada temuan pungli agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebab 606 SK itu sudah diserahkan kepada setiap masing-masing satuan kerja perangngkat daerah (SKPD).

"SK yang telah turun langsung kami serhakan ke setiap SKPD tempat CPNS iti berdinas.

Memang ada sebagian yang belum selesai karena masih ada perbaikan. Namun yang jelas, terhitung 2 Januari 2015 SK sudah harus rampung. Kami tidak pernah menerima uang apa pun.

Jika ada pungli silakan tanyakan SKPD yang mana yang melakukan pungli," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan, yang melibatkan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di lingkungan pemerintah setempat membuat DPRD angkat bicara. Keterlibatan para abdi negara itu patut disayangkan, tentunya harus mendapatkan tindakan tegas agar menimbulkan efek jera. Prilaku tersebut dinilai sangat memalukan terlebih dapat mencoreng nama baik Bangkalan.

"Kami sangat menyesalkan kasus narkoba yang menjerat PNS dan THL itu.

Harus ada langkah tegas dari pemerintah agar tidak terulang kembali. Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi penyakit akut yang dapat menyeret siapa pun," kata Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi.

Menurut politisi Hanura ini, jika tidak ada tindakan tegas tidak menutup kemungkinan akan merembet pada PNS dan THL lainnya. Oleh sebab itu, jangan sampai ada pembiaran dan menganggap remeh terhadap kasus ini. Maka untuk menanggulangi kejadian ini, perlu peran aktif dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan Inspektorat untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

"Harus dilakukan pembinaan dan penekanan jangan sampai PNS maupun THL menggunakan barang haram tersebut. Kasus ini benarbenar mencoreng nama baik pemerintah kabupaten Bangkalan," imbuhnya.

Jika dianggap perlu, sambung Mahmudi, semua PNS dan THL dilakukan tes urine sebagai upaya preventif.

Dengan tes itu bisa diketahui siapa saja yang telah mengkonsumsi narkoba. Sebagai pegawai yang mengabdi terhadap negara semestinya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyeret dirinya ke ranah hukum. Sebab ini menjadi suatu peristiwa yang akan menjadi catatan buruk di dunia kepegawaian. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

M

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2014 A. Pengantar Kebijakan pemerintah terkait bidang cukai pada tahun 2014 mengacu pada Road Map Industri Hasil Tembakau (IHT), periode 2007-2020 dimana hingga tahun 2014 memprioritaskan aspek tenaga kerja, aspek penerimaan negara dan aspek peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang tepat sasaran dimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan memprioritaskan pada aspek peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi dampak buruk rokok dan peningkatan pelayanan kesehatan akibat dampak rokok mengingat Kabupaten Bangkalan merupakan daerah bukan penghasil tembakau dan bukan daerah Industri Hasil Tembakau (IHT). Dari hasil pan-

tauan Tim Monitoring dapat diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Hematology Analizer, sebanyak 2 unit untuk Puskesmas Tragah dan Klampis;

d. Suction Pump, sebanyak 2 unit untuk Puskesmas Kokop dan Jaddih;

b. ECG, sebanyak 2 unit untuk Puskesmas Geger dan Tanjung Bumi;

B. Dasar Pelaksanaan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri D );

e. Tensimeter, sebanyak 9 (sembilan) unit untuk Puskesmas Tanah Merah, Jaddih, Klampis, Blega, Socah, Burneh, Kamal, Sepulu, dan Tanjung Bumi;

C. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kabupaten Bangkalan pada tahun Anggaran 2014 mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 10.042.705.301,- yang dipergunakan untuk mendanai beberapa program dan kegiatan yang tersebar di 3 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebhu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Berikut ini disampaikan realisasi kegiatan hingga akhir November 2014 secara rinci sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Puskesmas melalui Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Jantung dan Paru, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir.

Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu: a. Memberikan penanganan pelayanan dasar terhadap penyakit karena dampak asap rokok; b. Tersedianya alat perdeteksi kesehatan di Puskesmas yang disebabkan dampak merokok; c. Meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah dengan prevelensi kasus akibat

dampak merokok sangat tinggi misalnya sesak napas, batuk, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Atas dasar itu maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan melalui DBHCHT mengadakan Pengadaan Alat Kesehatan berupa Hematologi Analyzer, ECG, Mikroskop, Suction Pump, Tensimeter, dan Stetoskop yang akan digunakan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bangkalan.

Realisasi anggaran hingga akhir bulan November 2014 mencapai 98,02 % atau sebesar Rp 1.302.778.505,- dari alokasi dana Rp 1.335.018.505,- Selisih dari alokasi dana dan realisasi anggaran sebesar Rp 32.242.000,- merupakan sisa kontrak yang masuk ke kas daerah.

Sedangkan realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100 % dengan rincian Alat-alat Kedokteran dan alokasinya sebagai berikut:

2. Pengadaan Alat-alat Kedokteran di Rumah Sakit melalui Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang untuk Memantau Kondisi Penderita Akibat Rokok, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebhu Bangkalan. Kegiatan ini bertujuan un-

tuk memenuhi peralatan kedokteran yang terdiri dari 13 item barang yang berfungsi untuk penanganan penderita akibat dari merokok pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu.

Realisasi Anggaran hingga akhir bulan November 2014 mencapai 78,62 %

atau Rp 6.485.846.400,- dari alokasi dana Rp 8.527.686.796,-.

Sedangkan realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100 % atau 13 jenis barang sesuai dengan kontrak kerja.

Adapun rincian barang yang telah diadakan yaitu sebagai berikut:

a. Computed Radiography (CR), sebanyak 1 unit

c. Patien Monitor +EtCO2, sebanyak 2 unit

e. Suction Paru, sebanyak 2 unit

b. WSD, sebanyak 2 unit

d. ECG 12, Channelsebanyak 2 unit

f. Ventilator ICU Neonate Adult, sebanyak 1 unit

g. CPAP, sebanyak 1 unit

h. Ventilator ICU Pediatric Adult, sebanyak 2 unit

i. Tempat tidur elektrik, sebanyak 10 unit

j. Dressing Trolley, sebanyak 12 unit

k. Nebulizer, sebanyak 3 unit

l. Cardiotocography (CTG), sebanyak 1 unit

4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor28 E.

c. Mikroskop, sebanyak 2 unit untuk Puskesmas Blega dan Socah; f. Stetoskop, sebanyak 9(sembilan) unit untuk Puskesmas Tanah Merah, Jaddih, Klampis, Blega, Socah, Burneh, Kamal, Sepulu, dan Tanjung Bumi;

3. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Rokok Ilegal/Palsu atau Tidak Dilekati Pita Cukai Rokok, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Sasaran pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Rokok Ilegal/palsu atau tidak dilekati adalah Pasar dan Toko di 17 Kecamatan wilayah Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menekan kerugian negara akibat adanya pengusaha rokok yang tidak melekatkan pita cukai pada hasil produksinya. Kegiatan telah dilaksanakan dalam 4 tahap oleh tim yang beranggotakan beberapa instansi terkait, di antaranya Disperindag, Bagian Perekonomian, dan Bappeda Kabupaten Bangkalan.

Realisasi anggaran hingga saat ini mencapai 85,99 % atau sebesar Rp 154.777.400,-dari pagu anggaran sebesar Rp 180.000.000,Sedangkan realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100 % yang artinya kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

m. X – Ray, sebanyak 1 unit

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

Bangkalan N

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

ant/nyoman budhiana

STRATEGI HADAPI MEA 2015. Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad (kedua kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida (kiri), Dirut Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito (kedua kanan) dan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Franciscus Welirang (kanan) dalam pertemuan "CEO Networking 2014" di Nusa Dua, Bali.

Sanggupkah Lepas Landas?

JAKARTA - Perekonomian nasional terlihat lesu sepanjang tahun 2014, karena berdasarkan catatan Badan Pusat Statisitik (BPS), secara akumulatif hingga triwulan III hanya mampu tumbuh sebesar 5,1 persen atau jauh dari perkiraan semula 5,5 persen-6,0 persen.

Perlemahan ini sudah diduga sebelumnya karena perekonomian domestik sedang mengalami berbagai tekanan dari internal maupun global, meskipun angka pertumbuhan ekonomi 5,1 persen merupakan salah satu yang terbaik diantara negara berkembang ekonomi lainnya.

Konsumsi rumah tangga masih dominan menjadi penyumbang kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, namun kinerja sektor investasi maupun ekspor tidak sesuai proyeksi awal karena mengalami penurunan, akibat terpengaruh kondisi global.

Penyebab eksternal yang menekan perekonomian Indonesia, antara lain pemulihan ekonomi global yang sedikit melambat dari

Ekonomi 2014 Melambat perkiraan, serta kekhawatiran para pelaku pasar finansial atas rencana penarikan stimulus moneter oleh The Fed (Bank Sentral AS).

Sedangkan masalah internal yang mengganggu fundamental ekonomi adalah tingginya defisit neraca transaksi berjalan yang salah satunya diakibatkan oleh impor migas, serta ancaman pelebaran defisit anggaran akibat inefisiensi pemanfaatan belanja subsidi.

Pemerintahan sebelumnya telah mengantisipasi berbagai risiko tersebut dengan menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi mulai pertengahan 2013, bahkan menyesuaikan harga BBM bersubsidi agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Menteri Keuangan periode Mei 2013-Oktober 2014 Chatib Basri mengatakan pemerintah menerbitkan paket kebijakan itu sebagai respons atas perkembangan ekonomi terkini dan untuk menenangkan pelaku pasar keuangan.

"Kalau pengaruh eksternal kita tidak bisa kontrol, tapi kalau ada kelemahan domestik kita benahi, agar investor melihat pemerintah 'aware' dan serius, dan

mereka tidak panik," ujarnya tidak lama setelah paket diterbitkan.

Chatib menjelaskan paket kebijakan tersebut bermanfaat untuk menekan defisit transaksi berjalan, yang menyebabkan pelemahan rupiah serta anjloknya IHSG, dan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkesinambungan.

Namun, ia mengingatkan masa konsolidasi tersebut bisa menyebabkan perlambatan ekonomi pada 2014, dan ekonomi baru bisa tumbuh lagi setelah pemerintah melakukan perbaikan serta pembenahan terhadap beberapa masalah struktural.

Presiden Joko Widodo yang dilantik pada 20 Oktober 2014, juga langsung melakukan berbagai pembenahan dalam bidang ekonomi, salah satunya dengan menjaga ketahanan fiskal, melalui pengalihan subsidi dari yang konsumtif untuk kegiatan yang lebih produktif.

Sebelumnya, pada masa kampanye menjelang pemilihan umum, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjanjikan perekonomian Indonesia bisa tumbuh tinggi hingga mencapai tujuh persen, dalam beberapa tahun mendatang.

Proses pencapaian target ka-

binet kerja tersebut bisa dimulai tahun depan, karena pemerintah mengisyaratkan tidak akan mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi dan tetap mempertahankan angka 5,8 persen dalam RAPBN-Perubahan 2015.

Pemerintah mengharapkan pengalihan subsidi energi untuk kegiatan yang lebih produktif, bisa mendorong pembangunan melalui berbagai pembenahan sarana infastruktur dasar, sehingga ekonomi bisa mulai tumbuh cepat tahun 2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada APBN 2015 masih bisa tercapai, apabila sejumlah rencana pembangunan sarana infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

"Kita bisa mencapai target 5,8 persen, kalau realokasi subsidi dilakukan secara benar," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Bambang mengatakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah, telah memberikan ruang fiskal pada kisaran Rp110 triliun-Rp140 triliun, yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana infrastruktur dasar maupun program perlindungan

sosial lainnya.

Selain itu, pemanfaatan belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran tersebut, akan didukung oleh pelayanan birokrasi dan proses perijinan yang memadai, agar sektor investasi ikut memberikan kontribusi maksimal dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena kita melakukan realokasi yang lumayan, apalagi ke infrastruktur dan dibantu investasi, maka kemungkinan 5,8 persen itu bisa tercapai," jelas mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.

Berbagai proyeksi Laporan triwulan Bank Dunia yang dirilis pada Juli 2014 memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,2 persen, atau turun dari perkiraan dalam laporan triwulan sebelumnya 5,3 persen, karena pengaruh harga komoditas internasional akan menghambat pertumbuhan.

Untuk itu sebagai upaya mencapai sasaran jangka panjang, seperti meningkatkan pertumbuhan diatas enam persen maupun mengatasi masalah ketidaksetaraan, reformasi struktural yang berkelanjutan terkait subsidi BBM serta investasi dalam infrastruktur menjadi penting. = ANT/SATYAGRAHA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

P

residen Joko Widodo menyatakan besaran APBN 2015 mencapai 2039,5 triliun. Dari APBN tersebut sebanyak 31,7 persen dikucurkan untuk Transfer Daerah dan Dana Desa.

Jika dinominalkan setara dengan Rp 647,04 triliun yang akan dibagi-bagikan ke 34 Provinsi di Indonesia.

Bila diperinci dana tersebut terdiri atas Dana Perimbangan Rp 516,4 triliun; Dana Otonomi Khusus Rp 16,6 triliun; dan Dana Keistimewaan DIY Rp 547 miliar. Sedangkan Dana transfer lainnya Rp 104,4 triliun, terdiri atas Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, BOS, Dana Intensif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi. Secara spesifik Dana Desa Rp 9,06 triliun.

Bila angka tersebut dibagi secara merata pada 81.248 kelurahan/desa di Indonesia, maka tiap desa akan memperoleh sekitar Rp 1 miliar lebih.

Kucuran dana yang tidak sedikit yang akan mengalir ke setiap desa mulai 2015 mendatang. Ini pula tampaknya yang memotivasi mereka untuk berebut jadi kepala desa, meski harus mengeluarkan biaya dalam jumlah yang sangat besar.

Bila motivasi ini yang mendasari mereka maju pilkades, maka diperkirakan kerawanan penyalahgunaan dana desa tersebut sangat tinggi. Sebab logikanya mereka setelah terpilih jadi pilkades akan berupaya untuk mengembalikan modal yang telah dihabiskan selama proses pilkades berlangsung. Modal yang dihabiskan itu tidak akan terlunas hanya dengan gaji pilkades selama lima tahun, bila memang benar kades digaji sekitar Rp 1 juta per bulan sebagaimana dalam UU/6/2014 yang telah ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam UU tersebut disebutkan kades tidak hanya dapat gaji sebagai penghasilan tetap, melainkan juga berhak mendapat tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan perlindungan hukum, sesuai bunyi pasal 26 ayat 3c,d. Semua itu diperkirakan tidak akan dapat melunasi biaya pribadi cakades yang dihabiskan selama pilkades, sungguh pun biaya pilkades ditanggung pemerintah. Diprediksi akan semakin banyak kades yang berurusan dengan penegak hukum. (*)

Opini

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

OO

Gonta-ganti Kurikulum Tak Efisien

Salam Songkem

Dana Desa

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

Secara mengejutkan, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mencabut Kurikulum Tahun 2013 (K-13). Hari ini, Senin (8/12/2014) sekolah yang selama tiga semester tidak menerapkan K-13, diinstruksikan untuk kembali ke kurikulum tahun 2006 atau dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sedangkan sekolah yang sudah menerapkan K-13, diminta untuk terus melanjutkannya. Ada 6.221 sekolah di seluruh Indonesia yang sudah menerapkan K-13 dan akan dijadikan sebagai percontohan.

K

eputusan ini diambil Anies Baswedan berdasarkan beberapa alasan. Di mata mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini, K-13 dianggap setengah matang. Kurikulum yang setengah matang, akan mengorbankan anak didik. Menurutnya, jika mengaca kepada negara-negara maju, pelaksanaan kurikulum baru harus dimatangkan terlebih dahulu selamat empat sampai lima tahun.

Namun di balik alasan itu, ada alasan utama yakni hasil rekomendasi dari tim evaluasi implementasi kurikulum K-13, dimana kurikulum itu dijalankan tanpa ada evaluasi. Hal itu melahirkan beberapa keluhan dari masyarakat. Keluhan itu, diketahui Anies setelah pemaparan dari Ombudsman sebagai

lembaga negara pengawas pelayanan publik. Keluhan yang masuk ke Ombudsman di antaranya sejak awal pelaksanaan K-13 penuh kontraversi, proses penggarapannya tidak transparan, tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan tanpa adapersiapan.

Keluhan lainnya, semrawutnya distribusi buku, penjualan buku paket di pasaran, minimnya pelatihan guru dan rumitnya sistem penilaian bagi siswa dan guru. Di beberapa sekolah, pada awal tahun pelajaran 2014 kemarin, masih banyak yang tidak memegang buku untuk diajarkan kepada muridnya.

Bahkan ada guru yang masih kebingungan untuk mengajarkan kepada muridnya. Buku pelajaran ada yang masih difotokopi.

Berbagai alasan itu, dianggap tidak etias secara akademis oleh mantan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh. Nuh beranggapan, kembali kepada kurikulum 2006 dianggapnya langkah mundur. Kebijakan Anies Baswedan terang-terangan membuyarkan upayanya sehingga menuai kekecewaan bagi mantan Rektor Institut Tekhnologi Surabaya (ITS) ini. Jika alasannya karena tidak adanya evaluasi, Nuh memaparkan bahwa KTSP setelah enam tahun diterapka di semua jenjang pendidikan sekolah, dari hasil uji kompetensi guru (UKG), penggunaan KTSP pada tahun 2012 nilai rata-rata guru mencapai 45.

Sementara K-13 yang sedang berlangsung, melalui UKG nilai rata-rata guru mencapai 70.

Meskipun tidak dapat dipungkiri masih adanya guru yang nilainya 40 dan ada pula yang mencapai 80. Penilaian itu, kata Nuh, dilakukan terhadap 1,3 juta guru di Indonesia. Bagi guru yang masih di bawah passing gread UKG, bisa dikejar pelatihanpelatihan.

Terlepas dari berbagai alasan di atas, sudah jamak terjadi di negeri ini setiap terjadi pergantian Menteri disertai dengan pergantian model kurikulum.

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidi-

kan sudah mengalami berbagai perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum tersebut, menjadi konsekwensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu instrumen pendidikan, kurikulum menjadi hal yang penting untuk membangun pengetahuan (knowledge) anak didik dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Namun, di balik gonta-ganti kurikulum itu, ada instrumen lainnya yang juga penting mendapat perhatian pemerintah. Di antaranyanya soal kesejahteraan guru honorer, fasilitas pendidikan dan kontroversi pelaksanaan ujian nasional.

Saat ini, sudah banyak nasib guru yang semakin sejahtera dengan program sertifikasi guru. Namun itu hanya sebatas dinikmati guru yang berstatus PNS dan sebagian guru swasta saja. Jutaan guru honorer di semua jenjang pendidikan di negeri ini masih belum sejahtera.

Mereka hanya dibayar sebulan Rp. 300-500 ribu. Beban tugas mereka bisa dibilang lebih berat jika dibandingkan dengan guru yang sudah PNS. Fasilitas pendidikan tak kalah memprihatinkan. Di tengah jor-joran anggaran untuk sektor pendidikan, masih ada bangunan sekolah sisa peninggalan Belanda yang masih ditempati untik kegiatan belajar.

Tentu masih ingat kejadian ambruknya gedung SMPN 1 Sam-

pang, Jawa Timur pada Sabtu (29/11/2014) lalu. Belasan siswa terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Gedung sekolah serupa, tentunya banyak ditemukan di pelosok negeri ini.

Ujian nasional (UN) yang banyak mendapat tentangan dari berbagai kalangan karena hanya menghabiskan anggaran besar dan tidak efisien penyelenggaraannya, juga butuh perhatian pemerintah. Pendidikan tidak hanya dilihat dari kacamata kota-kota besar saja, tetapi pendidikan di negeri ini membutuhkan penyesuaian dengan karakter kebangsaan yang utuh. Standar pendidikan di Lembah Baliem tidak bisa disamaratakan dengan Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya.

Untuk itu, pemerintah tidak perlu sibuk melakukan gontaganti kurikulum yang hanya menghabiskan anggaran besar.

Hemat saya, pegang teguhlah kurikulum lama yang dianggap bagus dan ambillah kurikulum baru yang dianggap lebih baik=

Fasilitas pendidikan tak kalah memprihatinkan. Di tengah jor-joran anggaran untuk sektor pendidikan,

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

R

KORAN MADURA

SELASA 9 DESEMBER 2014 No. 0502 | TAHUN III

SELASA 9 DESEMBER 2014 | No. 0502 | TAHUN III

P

Ufil Muslihah KORAN MADURA

Manusia Harus Berkarya

I

Setiap individu memikul tanggung jawab dan kewajiban. Dari tanggung jawab itulah manusia dinilai, diukur, dan diklasifikasikan sebagai manusia yang kredibel atau tidak. Apabila masyarakat memiliki kredibilitas yang baik, tentu sistem kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik, harmonis, indah, dan menentramkan.

barat sebuah motor, ketika lampu depan tidak berfungsi, maka perjalanan akan terganggu manakala menyusuri jalan di malam hari.

Demikian pula kehidupan kita, apabila ada orang yang tidak disiplin, tentu akan sangat mengganggu sistem kehidupan bermasyarakat. Jika yang tidak berfungsi itu justru orangorang yang memegang amanat publik, makin tidak karuanlah kondisinya.

Ufilo Muslihah, yang lahir di Kecamatan Pademawu ini, berusaha mengambil pelajaran dari beberapa kejadian yang dilihatnya. Ia berusaha untuk memberikan kesimpulan dan menawarkan beberapa realitas kehidupan yang dihadapinya.

Ufil berupaya memberikan gambaran tentang arti hidup yang sesungguhnya. Menurutnya, setiap manusia yang mengaku beriman hendaklah menjadikan dirinya sebagai pribadi yang banyak berbuat, bukan banyak bicara. Sebagai konsekwensi kemusliman, kata

NURDIANA

Membahagiakan Orangtua dengan Prestasi

KemenagSTAIN Berebut Lahan Perebutan lahan bekas Kampus STAIN Pamekasan di Jalan Brawijaya terus berlanjut.

Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan enggan menyerahkan lahan bekas kampus itu ke pengelola STAIN Pamekasan.

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. I

S

eorang anak memiliki kewajiban yang besar untuk dapat membahagiakan kedua orangtuanya, baik saat mereka masih hidup atau pun setelah tiada. Jika kedua orangtua telah tiada, tentu yang dapat kita lakukan adalah senantiasa mendoakan keduanya.

Mumpung keduanya masih ada, Nurdiana memiliki keinginan kuat untuk selalu mengukir senyum kebahagiaan di bibir kedua orangtuanya yang telah banyak memberikan pelajar menjalani kehidupan itu.

"Dalam benak saya bagaimana kedua orangtua merasa bahagia dan bangga telah melahirkan saya

ke dunia. Jadi di dunia pesantren ini sebagai wadah untuk membahagiakan kedua orangtua melalui prestasi yang aku ukir," kata santriwati yang akrab disapa Diana ini.

Menurut santriwati Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan ini yang telah menyumbangkan medali perunggu di bidang Ushul Fiqh marhalah wustho dalam perhelatan Musabaqoh Qira'atil Kutub (MQK) tingkat nasional di Jambi pada tanggal 2-9 September waktu lalu itu, jika kedua orangtua masih ada, tentu lebih besar lagi kesempatan untuk memberikan bakti kepada mereka.

"Selain sebagai kewajiban yang

harus ditunaikan atas perintah Allah Taala, berbakti kepada orangtua dengan selalu membuat mereka bahagia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa," tuturnya.

Sebisa mungkin, kata Diana, dirinya akan selalu mempersembahkan yang terbaik bagi mereka. Tak akan pernah bisa menebus jasa dan kasih sayang orangtua. Namun dengan selalu berusaha minimal menjadi sebuah bukti upaya jika dirinya ingin selalu memberikan yang terbaik. Banyak hal yang bisa dilakukan, membuat bahagia dengan prestasi adalah suatu jawaban atas kepercayaan dari kedua orangtua. =Doni Heriyanto/rah

Ufil, jika ditemukan hal-hal yang tidak baik dan kita mampu untuk menutupinya, maka tutupilah. Jangan justru terpancing amarah atau membeberkan kesalahan orang.

Seorang suami ketika melihat rumah belum bersih, tidak perlu memanggil istri atau anak untuk menyapunya, apalagi berceramah lebih dulu. Tetapi ambillah sapu dan bersihkanlah. Karena kebersihan rumah adalah tanggungjawab semua, terutama kepala keluarga.

Demikian pula seorang pemuda, tatkala melihat halhal yang tidak baik, jangan hanya bicara, selesaikan segera dengan cara-cara yang santun.

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi. Jangan sampai terjadi selalu mengkritik orang tua, tapi pada saat yang sama tak ada karya yang diperbuat.

Bicara seolah-olah seorang pemikir, ahli kebijakan, tapi perangai dan perilakunya tak mencerminkan pemuda beriman yang berakhlak. =Fakih Amyal/rah