e Paper Koran Madura 09 Desember 2013

1

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256| TAHUN II Koran Madura

SENIN

9 DESEMBER 2013

Liverpool

GUSUR CHELSEA

Berita di hal 8

g PAMANGGHI

Lokal Oleh : MH. Said Abdullah Anggota DPR RI

PEGELARAN AGUNG KERATON SE-DUNIA. Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (kiri) bersama wakilnya Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) berada di atas kereta kencana saat mengikuti arak-arakan kirab budaya di Jakarta, Minggu (8/12). Kirab budaya tersebut melibatkan 1000 seniman, 156 raja di tanah air, 10 kerajaan mancanegara dan 80 kereta kencana.

Transaksi Menjelang Pemilu PPATK: KPU seharusnya Tidak Menyalahkan Masyarakat dalam Politik Uang JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penelitian terkait transaksi keuangan yang dilakukan partai politik (parpol) di tiga pemilu, baik Pemilu 2004, 2009, dan menjelang 2014. Hasilnya, laporan transaksi mencurigakan dan transaksi tunai parpol cenderung meningkat selama periode pemilu.

Bahkan angka kenaikannya cukup fantastis, yaitu mencapai 125 %. Karena itu, PPATK mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil inisiatif untuk mewajibkan para calon anggota legislatif (caleg) dan bendahara partai politik menyerahkan rekeningnya.

"KPU seharusnya tidak menyalahkan masyarakat dalam politik uang. Tapi penyelenggara pemilulah yang harusnya berinisiatif memfasilitasi, agar caleg menyerahkan rekeningnya, serta para bendahara umum partai," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam acara Diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta', Minggu (8/12).

Dia menjelaskan, rekening para caleg ini seharusnya segera dibuka untuk menjamin tidak adanya aliran dana dari para caleg ke penyelenggara pemilu dan juga ke masyarakat. Ia

mencontohkan, adanya upaya penyogokan mobil Camry kepada Ketua Bawaslu merupakan bukti nyata politik uang sudah mulai menghampiri penyelenggara pemilu. Hal tersebut sulit terdeteksi karena penyogokan tersebut bersifat fisik dan tidak melalui rekening. "Kita tak tahu kalau Ketua Bawaslu itu disogok pake Camry. Gimana kita tahu itu ada transaksi atau tidak karena bentuknya fisik," ujar Yusuf.

Dia pun menjelaskan, perlunya rekening caleg dibuka karena PPATK mengendus adanya transaksi besar yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali tersebut sejak 2004, 2009 dan 2014 mendatang. PPATK bahkan kata Yusuf, memprediksi potensi politik uang pada Pemilu 2014 bakal meningkat dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya. "Tingkat transaksi keuangan cukup meningkat dari 2004, dan 2009. Dan 2014 itu

Komisioner KPU Sigit Pamungkas (kanan) bersama Kepala PPATK Muhammad Yusuf (tengah) dan Pengamat Politik CSIS J. Kristiadi (kiri) menjadi pembicara diskusi di Jakarta, Minggu (8/12). Diskusi tersebut mengangkat masalah bagaimana menciptakan pemilu yang bersih dari praktek politik uang. sudah nampak naik. Ada sistem pengijonan, meski belum tampak betul. Padahal kalau kita lihat, ekonomi kita tidak cukup bagus. Dan kita juga perlu obat agar penyakit kita ini tidak menyebar luas. Obatnya itu adalah regulasi tentang pembatasan transaksi keuangan," tegasnya.

Menurut Yusuf, sikap KPU yang hanya mewajibkan pelaporan keuangan partai dan dana kampanye partai tidak

efektif. "Kita lihat keuangan parpol itu tidak banyak, tapi fungsionarisnya ke mana-mana bisa sewa pesawat? Masya Allah!" tutur Yusuf.

Peran Masyarakat Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan Peran masyarakat menengah sangat penting dalam penanggulangan aksi politik

uang. Pasalnya, mereka sudah mengetahui situasi politik dan menanggapinya dengan cerdas dan kritis. "Ketika pemilih cerdas dan kritis ini menarik diri dari proses politik, maka pelaku politik uang tidak terbendung dan akan terpilih," jelas Sigit Pamungkas dalam diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Kedai Kopi Deli, Jl. Sunda No.7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).(gam/abd)

PEMILU 2014

KPU Sosialisasi Lewat SMS

Malas Matrahem adalah seorang siswa SD di desa Sukamalas dan terkenal sangat sering bolos sekolah. Saat dia masuk sekolah gurunya langsung menemuinya dan bertanya.

Kebetulan jam pelajaran kebagian sama guru yang galak yakni Pak Matrawi.

Pak Matrawi : “Rahem! Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah satu minggu kamu absen.”

Matrahem : “Malas Pak, hujan terus soalnya.”

Pak Matrawi : “Kalau hujannya sebulan gimana, Hem?” Matahem : “Yang pasti bakalan banjir Pak…” Pak Matrawi : ????

Cak Munali

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mulai melakukan sosialisasi pemilu 9 April 2014 mendatang melalui layanan Short Message Service (SMS). Lewat pesan singkat, lembaga penyelenggara pemilu ini mengajak masyarakat agar tidak golput serta menggunakan hak pilihnya dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini.

Uji coba sosialisasi SMS KPU ini diperkenalkan pada Minggu (8/12). Dalam pesan singkatnya, KPU mengingatkan dan mengajak untuk memilih calon yang dikenal oleh masyarakat atau konstituen.

“Ingat pemilu DPR, DPD dan DPRD pada Rabu, 9 April 2014. Kenali calonmu, tentukan pilihanmu. Ayo memilih…! KPU RI,” demikian bunyi sms yang dikirim lewat jaringan sebuah provider Minggu (8/12).

Sebelumnya komisioner

KPU Arief Budiman adanya ancaman Golput atau golongan yang tidak memilih di pemilu 2014 menjadi perhatian serius KPU. Karena itu, KPU berupaya menekan angka golput itu salah satunya dengan sosialisasi melalui sms dan menerjunkan 12 ribu lebih 'Relawan demokrasi'. "Kawan-kawan Kabupaten Kota membentuk relawan demokrasi, mereka adalah agen yang digerakkan oleh KPU," katanya.

Para relawan itu menurut Arief, mulai direkrut

sejak November lalu, lalu diberikan pelatihan hingga Desember. Tak hanya di Kabupaten/Kota, KPU Provinsi juga punya 'Relawan Demokrasi'. "Itu ada di setiap kabupaten kota maksimal 25 orang. Nah kali 497 kabupaten kota, 12.425 relawan. Propinsi juga rerkut 25 orang kali 33 provinsi 825 orang,"

ujarnya.

Tak semua bisa menjadi relawan demokrasi, mereka harus memenuhi syarat bukan anggota parpol, pendidikan SMA dan usia yang sudah ditentukan.

Syarat lain adalah mempunyai jaringan. Para relawan itu oleh KPU kemudian diberi pemahaman menyeluruh tentang Pemilu sebelum diterjunkan ke lapangan atau kelompok pemilih. "Relawan harus menjalankan sosialisasi sesuai target yang kita inginkan, misalnya kelompok perempuan, pemilih pemula, pemilih disabilitas, kelompok marginal dan lainnya,” tambah Arief.

Mereka mulai bergerak pada Januari 2014.

Sementara tugas mereka sampai Pilleg, dan mereka bisa diperpanjang untuk Pilpres. (gam)

Mencintai daerah tempat bermukim merupakan bagian dari fitrah manusia. Ada yang karena daerah bersangkutan sebagai tempat lahir sampai tumbuh dewasa. Ada karena ikatan perjalanan pendidikan atau yang paling sederhana terkait ma-

kanan kesukaan.

Seseorang yang lahir di satu daerah, keluarga turun temurun berada di daerah itu, hidup dalam kebiasaan masyarakat itu, sangat mungkin memiliki ikatan kecintaan pada daerahnya.

Apalagi ketika seseorang merasa mendapatkan kehidupan, bekerja dan menetap di daerah itu.

Sangat manusiawi; wajar bila semua itu menumbuhkan ikatan kedaerahan. Yang tak wajar justru ketika berkembang sikap ketakpedulian; sikap yang penting asal diri sendiri enak. Tak peduli pada apa yang terjadi pada daerah dan kepentingan seluruh masyarakat. Bahwa daerah dieksploitasi kekayaan alamnya oleh orang lain tak peduli; yang penting dirinya selamat. Bahwa daerah mengalami kebangrutan, dianggap bukan urusannya.

Kecintaan yang sering disebut nasionalisme berbasis lokal ini sebenarnya kalah penting dari nasionalisme dalam artian keindonesiaan.

Bahkan nasiolisme lokal ini merupakan fondasi awal tentang kecintaan pada negeri ini. Dari titik kecintaan berlatar belakang lokal ini tumbuh bibit-bibit nasionalisme melalui bangunan hubungan antar daerah yang kemudian membentuk kesatuan bernama indonesia.

Sangat jelas, merasa sebagai orang Indonesia tentu perlu dirasakan dan diresapi melalui kecintaan pada daerah tempat lahir. Ini akan menInilah jadi akar yang akan sebenarnya menancap kokoh semakna indah bagai pengikat utama Bhinneka untuk sebuah ikatan Tunggal Ika. besar bernama nasionalisme. Bisa jadi, tanpa kedaerahan nasionalisme seperti kehilangan akar penguat; kehilangan energi dan ikatan batin. Tanpa ikatan kedaerahan nasionalisme bisa kering, gersang dan mudah memuai.

Tak usah ragu untuk membangkitkan nasioalisme berbasis lokal ini melalui upaya mengarahkan secara optimal sebagian besar potensi daerah bagi masyarakatnya. Seluruh masyarakat diupayakan harus menikmati; merasakan bahwa berada dalam daerah tempatnya lahir memberikan kebahagian lahir dan batin. Terangkai ikatan kecintaan seperti seorang petani, yang mencintai sawahnya. Ia mencintai sawah miliknya karena merasa sawah tempatnya berpijak memberikan energi melanjutkan kehidupan.

Memperjuangan kepentingan daerah merupaan bagian menumbuhkan kecintaan pada daerah yang akan menguatkan semangat nasionalisme. Sebaliknya bila kepentingan daerah terabaikan misalnya kekayaan alam satu daerah tergerus semata untuk kepentingan pusat, masyarakat daerah merasa diperlakuan tak adil, yang akan terjadi adalah kekecewaan masyarakat yang pada ujungnya bisa mengendorkan ikatan nasionalisme.

Upaya mengedepankan kepentingan kedaerahan secara proporsioanal, jika obyektif untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat daerah merupakan bagian dari mata rantai memperkuat nasionalisme. Masyarakat daerah di manapun di negeri ini, akan tetap memiliki nasionalisme bila sebagai warga negara, mereka terayomi dengan baik; termasuk bila mendapat ruang ekspresi proporsional kepentingan kedaerahan. Inilah sebenarnya makna indah Bhinneka Tunggal Ika. Ada warna warni, pernikpernik kedaerahan namun tetap dalam ikatan kesatuan bernama Indonesia.=

2

NASIONAL

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

PARTAI ISLAM

Kalah Pemilu karena Uang JAKARTA - Perolehan suara partai berbasiskan Islam pada setiap penyelenggaraan pemilu selalu menurun.

Bahkan sejumlah lembaga survei menyebutkan parpol Islam terancam tidak masuk lima besar pada Pemilu 2014. Salah satu pemicu kekalahan partai berbasiskan Islam adalah persoalan ideologis yang kurang laku dijual. Namun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah keras.

BUKU SAKU ANTI KORUPSI. Seorang sukarelawan Anti Coruption Committee (ACC) membagikan buku saku anti korupsi kepada masyarakat di Makassar, Minggu (8/12). Buku yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan buruknya efek yang ditimbulkan tindakan korupsi.

Caleg Gagal Berpotensi Gila Sebab Ongkos Politik di Indonesia Sangat Mahal BANDUNG - Para petinggi partai politik ditantang untuk mengeluarkan kebijakan agar tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang menggunakan politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) nanti.

Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan munculnya caleg-caleg yang gagal dan kemudian gila karena telah mengeluarkan biaya politik yang besar tetapi gagal masuk parlemen. “Jika sistem demokrasi pada Pemilu 2014 masih sama dengan Pemilu 2009 maka bukan tidak mungkin jumlah caleg gila akan meningkat tahun depan,� ujar Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Bandung, Minggu (8/12).

Jojo mengaku, ongkos politik di Indonesia sangat mahal. Untuk itu, perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya persoalan psikologis pada diri caleg yang gagal pada Pemilu 2014 nanti akibat mahalnya biaya politik. “Kami menantang agar setiap petinggi atau pimpi-

nan parpol untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yakni jangan pilih caleg yang menggunakan politik uang. Kami rasa cara tersebut bisa mencegah adanya caleg gila," kata Jojo.

Dengan ada kebijakan tidak memili caleg yang menggunakan politik uang, dia berharap, para caleg tidak lagi harus mengeluarkan biaya-biaya politik yang tidak perlu. Masyarakat pun diharapkan dapat memahami aneka praktik politik yang tidak sehat dan tidak memilih para politisi yang masih menggunakan uang demi mendapatkan suara.

"Logikanya ialah daripada bikin iklan di media massa seperti menggunakan jargon 'katakan tidak pada korupsi' lebih baik bikin perjanjian itu, karena nantinya masyarakat akan percaya bahwa parpol punya niat baik untuk memotong jalur korupsi," ujar dia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kata Jojo, akibat kalah pada Pemilu 2009 sebanyak 7.276 caleg dinyatakan mengalami gangguan jiwa atau gila. "Mereka menjadi stres atau gila karena berbagai hal, salah satunya ialah ongkos politik yang mahal. Untuk bisa maju sebagai caleg tak ayal mereka harus mengeluarkan banyak uang," katanya.

Selain peran serta pimpinan atau petinggi parpol, cara lain untuk mencegah caleg gila akibat gagal dalam pemilu ialah dengan memberikan pendampingan psikologis.

"Jadi, para caleg tidak mendapatkan pendampingan

psikologis saat gagal dan stres. Parpol hanya menyediakan psikolog ketika pendaftaran saja," kata Jojo.

Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku kesulitan dalam melacak penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang ada di di kementerian untuk digunakan sebagai modal kampanye calon anggota legislatif (caleg), khususnya bagi para menteri yang ingin menjadi caleg. Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengaku sulit melacak dan mendeteksi adanya penggunaan dana bansos sebagai modal kampanye caleg, karena proses transaksi dilakukan dengan memakai dana cash atau tunai dan tidak melalui rekening ke rekening.

"Ini masif. Tapi tidak ada data pendukung untuk membuktikan pembiayaan ini. Karena ini menggunakan aliran dana cash. Kalau diambil dari rekening daerah,

dan tidak cash, maka akan terlacak," kata Yusuf dalam acara Diskusi Media dengan tema 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta, Minggu (8/12).

Karena itu, lanjut Yusuf, untuk mencegah terjadinya penggunaan dana bansos untuk kepentingan politik sesaat, maka pihaknya meminta agar KPU melakukan pembatasan dana kampanye caleg dan menegakkan peraturan tentang pembuatan rekening caleg yang dilaporkan kepada bendahara partai untuk kemudian diserahkan kepada KPU. Sehingga proses transaksi keuangan dari para caleg dan partai politik dapat terlihat dan terbuka secara transparan.

"KPU perlu menegakkan pembuatan rekening caleg yang diserahkan kepada bendahara partai. Sehingga ada pola transparansi dan pembatasan transaksi keuangan dalam kampanye," tegasnya. (gam/abd/aji)

Menurutnya, kekalahan partai Islam bukan karena soal ideologi partai Islam terpuruk, tetapi masalah faktor uang. " Salah jika menyebut partai Islam kalah karena ideologis. Partai Islam kalah karena tidak ada uangnya untuk membiayai infrastruktur partai. Ini karena pragmatisme politik," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pada diskusi "PKB dan Masa Depan Politik Nahdliyin" di Jakarta (Minggu, 8/12).

Berdasarkan data, dari beberapa Pemilu digelar, suara yang diperoleh parpol Islam tak mengalami peningkatan signifikan melainkan naik turun. Pada Pemilu 1999 partai Islam mendapatkan 34,2 persen suara, lalu pada Pemilu 2004 mengalami peningkatan menjadi 43,27 persen suara.

Namun, pada Pemilu 2009 jumlah suara partai Islam turun menjadi 30 persen. Padahal, jumlah parpol Islam yang mengikuti pemilu tak banyak mengalami perubahan. Pada Pemilu 1999 terdapat sembilan parpol Islam, Pemilu 2004 turun menjadi tujuh parpol, kemudian kembai menjadi sembilan parpol saat Pemilu 2009.

Dia mengatakan, partai Islam kalah karena pragmatis politik. Fakta yang ditemukannya, sejumlah kader NU lebih memilih ke sawah daripada mendatangi TPS untuk memberikan suara. "Tapi, jika

ada parpol datang dan beri uang transport, maka mereka akan memberikan suaranya," keluhnya.

Hal ini pula yang membuat dirinya dan sejumlah pengurus PKB pusing karena tidak miliki uang untuk antisipasi pragmatisme politik seperti itu.

Pragmatisme politik seperti ini, sambungnya ditengarai lantaran dipicu dari adanya Pilkada.

Sebab, tanpa menutup mata, politik uang di Pilkada itu terjadi. "Semua ini penyakitnya gara-gara Pilkada. Pragmatisme politik didikan pilkada," ujarnya.

Cak Imin, begitu Muhaimin disapa, menjelaskan PKB kini fokus menanggulangi kemiskinan, khususnya warga NU dengan berbagai cara, seperti mengadakan pelatihan di bidang usaha, ekonomi, dan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, PKB juga sedang bergerak untuk membentuk pikiran warga NU dalam menguatkan kelembagaan organisasi dan menanamkan pemikiran demokrasi.

Menurut survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2012, parpol Islam terancam tak masuk lima besar pada Pemilu 2014.

Bahkan, survei menyatakan, jika pemilu dilaksanakan pada saat itu, maka parpol Islam hanya akan mendapat suara di bawah lima persen sedangkan partai berbasis nasional mendapat lima hingga 21 persen. (gam/abd)

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) didampingi Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Inilah Demokrasi bertema PKB dan masa depan politik Nahdliyin di Jakarta, Minggu (8/12). Menurut Muhaimin Iskandar masa depan Kaum Nahdliyin di mata PKB, bagaimana fokus terhadap kemisikinan, menyelamatkan pemikiran besar, dan menyelamatkan hak demokrasi untuk merebut suara Nahdlatul Ulama (NU).

LAWAN DISKRIMINASI

Sejumlah Akademisi Luncurkan GRANAD

TEATERIKAL KORUPSI. Pengunjukrasa yang tergabung dalam Anti Coruption Committee (ACC) melakukan aksi teaterikal membawa replika kuburan kasus korupsi di kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Makassar, Minggu (8/12). Dalam aksinya mereka mendesak Kejati Sulsel untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Sulsel termasuk Korupsi Bansos Sulsel dan korupsi PDAM Makassar dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus korupsi skandal Bank Century dan korupsi Hambalang.

JAKARTA - Sejumlah akademisi dan aktifis yang selama ini gencar menentang aksi diskriminasi merapatkan barisan dengan membentuk Gerakan Nasional Anti Diskriminasi (Granad). Wadah ini dibentuk untuk melawan tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis yang dilakukan siapapun karena rasisme merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan melawan prinsip kemanusiaan. Selain itu, gerakan ini membantu aparat penegak hukum dalam memerangi praktek politik, politisi maupun parpol yang bertindak diskriminatif. Demikian disampaikan Koordinator GRANAD Boni Hargens dalam acara deklarasi Granad di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Minggu (8/12).

Deklarasi Granad dihadiri tokoh-tokoh seperti pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, Sekjen Prodem Firman Tendry, dosen UIN Jakarta Teguh Santosa, dan aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Barita Simanjuntak.

Boni menjelaskan, GRANAD siap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dan seluruh aparat penegak keyakinan bahwa semakin hukum untuk menuntaskan tinggi peradaban seseorang, dia kasus korupsi besar yang mer- semakin beradab. Sebaliknya, ugikan negara seperti skan- semakin rasis seseorang, dia sedal Bank Century dan proyek makin tidak beradab," jelas Boni.

Hambalang.

Karena menuSebelumnya, Boni terlibat rutnya, musuh perang urat syarat utama bangsa dengan politi Indonesia buPartai Demokrat, kanlah agama, Ruhut Sitompul suku, dan warna saat live di salah kulit melainkan Musuh kita bukan satu televise nakekuasaan yang sional. Saat itu, suku, agama, korup.

Ruhut mengedan warna kulit "Musuh kita luarkan kata-kata melainkan bukan suku, agarasis terhadap kekuasaan yang ma, dan warna Boni. Dalam dikulit melainkan korup adalah motto alog berujung kekuasaan yang perdebatan di yang mendasari korup adalah motsalah satu televisi dan menjadi to yang mendasari sumber semangat swasta, Ruhut dan menjadi summenyebut Boni perjuangan kami ber semangat hitam. untuk membangun berkulit perjuangan kami Boni Hargens Indonesia yang untuk membanjuga telah meldemokratis dan gun Indonesia aporkan Ruhut setara,� yang demokratis Sitompul ke Poldan setara," beber da Metro Jaya.

Boni.

Bonny menDia menambahkan, segala gatakan kasus yang ia alami bentuk diskriminasi terhadap merupakan pelajaran bagi prosras dan etnis yang dilakukan es pematangan kultur demokrasiapapun adalah tindakan keja- si yang substansial di Indonesia. hatan yang melanggar hukum "Diskriminasi ras dan etnik dan melawan prinsip kema- dalam kehidupan politik, hunusiaan. Sebagaimana diatur kum, ekonomi, sosial, dan budalam UU Nomor 40 Tahun 2008 daya merupakan bentuk kejatentang Penghapusan Diskrimi- hatan kemanusiaan yang harus nasi, Ras, dan Etnik. dimusnahkan," jelasnya.

"Dengan dilandasi suatu Menurutnya, ke depan, Gra-

nad akan melawan segala bentuk politisasi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh siapapun. Baik dalam proses politik lokal maupun nasional, terutama dalam menghadapi Pemilu 2014. Terlebih, keberagaman telah tertuang dalam UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnik.

"Kami menilai, rasisme dan penghinaan manusia atas dasar SARA adalah satu bentuk kejahatan," tegasnya.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menyesalkan pernyataan Ruhut Sitompul yang mengatakan pengamat politik Boni Hargens berkulit hitam. Menurut politikus Partai Golkar ini, Ruhut melakukan tindakan rasis kepada Boni.

"Tega-teganya Ruhut bilang Boni hitam. Itu ada kebencian," ujar Bambang di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, (8/13) Bambang mengatakan sebagai pejabat negara, Ruhut Sitompul harus meminta maaf kepada Boni Hargens.

"Sebagai kolega Ruhut, saya sangat menyesalkan, itu sikap yang tidak pantas apalagi berasal dari partai pemerintah. Saya mendorong Ruhut untuk minta maaf dan tidak mengulangi lagi," katanya. (gam/abd)

EKONOMI

3

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256| TAHUN II

BI Optimis Rupiah Menguat di Tahun Politik BANDUNG -Tekanan terhadap nilia tukar rupiah yang terus melemah belakangan ini tidak membuat Bank Indonesia (BI) khawatir. Sebaliknya, bank sentral optimistis rupiah akan kembali menguat.

“Nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah sebagai hal yang wajar. BI lebih menyerahkan perubahan nilai tukar kepada pasar, devisa yang dimiliki sebesar US$96,96 miliar masih cukup untuk membiayai utang pemerintah hingga 5,3 bulan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi di Bandung, Minggu (8/12) Pernyataan tersebut juga sebagai respon atas sejumlah pendapat pengamat ekonomi bahwa nilai tukar rupiah akan terus melemah seiring dengan masuknya tahun politik dimana Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Dengan terpilihnya pemimpin baru, pasar akan merespons positif hal tersebut dan akan membuat rupiah menguat. Banyak orang berpikir tahun politik akan membuat rupiah semakin melemah. Na-

mun, saya optimistis rupiah akan menguat. Kenapa? Karena setiap menjelang dan sesudah pemilu itu pasar akan membaik seiring dengan terpilihnya pemimpin baru," jelasnya.

Dengan kondisi itu, Difi memperkirakan nilai tukar rupiah akan kembali stabil di tengah dampak ekonomi nasional yang tengah bergejolak atas faktor internal dan eksternal.

Diperkirakan, rupiah akan berada di level antara Rp 11 ribu sampai dengan Rp12 ribu per dolar AS . "Saya prediksi nanti di semester II tahun 2014 rupiah akan di level Rp11 ribu sampai Rp12 ribu per dolar AS," sambungnya.

Difi menambahkan ada dua hal yang membuat nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Selain kondisi likuiditas, faktor lain adalah kondisi fun-

damental ekonomi Indonesia.

"Untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar, selain pergerakan valas di pasar, fundamental ekonomi juga harus diperbaiki. Nantinya Inflasi, trade balance, dan kurs juga akan segera membaik," katanya.

Untuk itu, harus ada upaya dalam jangka panjang agar pasar keuangan terkendali. Sehingga, likuiditas meningkat dan bisa memperbaiki fundamental. Contohnya dengan memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga tingkat inflasi di level yang terkendali.

"Makanya kalau tidak likuid itu percuma.

Hal itu yang membuat nilai tukar mengalami pelemahan.

Dari dua indikator itu harus seimbang agar nilai tukar mengalami penguatan," pungkasnya.

Menurutnya, untuk menjaga fundamental ekonomi agar terus dalam kondisi yang kondusif, tentunya bukan hanya tugas BI. Fundamental ekonomi yang kondusif merupakan tanggung jawab seluruh

pemangku kebijakan. Hal itu karena tidak ada aturan yang mengharuskan BI untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap suatu mata uang pada nilai tertentu.

"Sebesar apa pun devisa untuk mempertahankan nilai tukar pasti akan habis. Artinya tidak ada keharusan bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar mata uang tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menjelaskan bahwa salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah jumlah utang luar negeri swasta yang dalam pembayarannya harus membayar dengan dolar AS. Lana membeberkan bahwa per September 2013, posisi utang luar negeri tercatat sebesar US$259,9 miliar atau mengalami kenaikan dari US$257,3 miliar.

"Sehingga, pelambatan ekspor dan PDB membuat indikator beban utang mencapai 41,4%, melewati ambang batas aman di level 30%," pungkasnya. (gam/abd)

WTO

Kesepakatan Paket Bali Matikan Petani Indonesia PAMERAN IPPHOS. Tokoh wartawan perempuan Herawati Diah (96 tahun, kiri) didampingi mantan pewarta Antara Muke Mashoed (kanan) mengamati foto ketika mengunjungi pameran foto "IPPHOS (Indonesian Press Photo Service): Remastered Edition" di Galeri Foto Jurnalistik Antara Pasar Baru, Minggu (8/12). Pameran yang disertai peluncuran buku tentang para pendiri IPPHOS tersebut berlangsunghingga 13 Januari 2014.

NILAI TUKAR RUPIAH

BI Harap Eksportir Belanjakan Dolar di Pasar Domestik JAKARTA - Rupiah yang semakin tertekan belakangan ini. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo meminta agar para eksportir dan pemilik dolar Amerika Serikat (AS) untuk membelanjakan dananya di pasar domestik.

“Ini diharapkan agar tekanan terhadap rupiah bisa berkurang. Saat ini memang ada tekanan-tekanan yang memang bisa terjadi, karena adanya persiapan-persiapan masuk ke tahun 2014 dan kami harus tetap waspada,” ujar Agus, di Gedung Radius Prawiro BI, Jakarta, Jumat, (6/12).

Dia mengakui, bahwa selama tiga bulan terakhir BI sendiri tetap berada di pasar guna menjaga likuiditas, meski nilai transaksi secara hariannya memang mengalami penurunan.

“Kalau memang diperlukan, kami akan turun. Secara umum, supply dolar tetap ada, tetapi memang tidak sebesar yang kami harapkan,” tukasnya.

Selain itu, BI juga meminta agar para importir dan pembeli dolar untuk tidak melakukan pembelian untuk hal-hal yang dirasa tidak

terlalu diperlukan. “Pembeli dolar kami rekomendasikan juga untuk melakukan forward buy atau hedging, sehingga tidak membawa tekanan terlalu besar,” ucap Agus.

“Kalau memang diperlukan, kami akan turun. Secara umum, supply dolar tetap ada, tetapi memang tidak sebesar yang kami harapkan,” Agus D.W. Martowardojo Gubernur BI

Menurutnya, jika dicermati terkait besaran nilai ekspor Indonesia, seharusnya pasar domestik cukup banyak likuiditas dolar.

Lebih lanjut, Agus memperkirakan, rencana pemerintah Amerika Serikat mengumumkan angka pengangguran akan memicu spekulasi terkait tapering-off yang akhirnya menyebabkan rupiah ter-

depresiasi. "Masalah eksternal, kami lihat indikator yang keluar adalah ekonomi Amerika yang menunjukkan indeks perbaikan, nanti malam di Amerika akan mengumumkan tentang unemployment," katanya.

Agus menilai, pengumuman tingkat pengangguran di tengah membaiknya ekonomi AS dinilai oleh pelaku pasar bahwa The Fed akan mempercepat tapering-off dari kebijakan quantitative easing.

Selain itu, jelas Agus, situasi di dalam negeri juga menunjukkan bahwa permintaan valuta asing masih cukup besar untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun. "Ini mmbuat tekanan pada nilai tukar rupiah juga, tetapi kami yakini ini sifatnya sementara," kata Agus.

Namun demikian, jelas Agus, saat ini kinerja ekonomi domestik sudah mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan penurunan defisit transaksi berjalan dari US$9,8 miliar (kuartal kedua) menjadi US$8,4 miliar di kuartal ketiga. (gam/abd)

BALI - Setelah negosiasi alot, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 akhirnya memutuskan proposal Paket Bali. Paket Bali yang diperjuangkan Indonesia ini berisi proposal tata perdagangan yang lebih adil bagi semua Negara yang terdiri dari tiga isu utama yakni fasilitasi perdagangan, pertanian, dan agenda pembangunan Namun kesepakatan ini dibarengi dengan ongkos yang sangat besar yakni kekalahan negara miskin dan berkembang, serta rakyat miskin dan mereka yang kelaparan.

Indonesia Global Justice (IGJ) mengecam putusan Konferensi Tingkat Menteri WT) ke-9 di Bali. Tiga poin kebijakan yang populer disebut 'Paket Bali' itu dinilai tak memihak petani, dan justru mendorong setiap negara semakin membuka keran impor terhadap produk negara maju. "Bahkan Paket Bali sesungguhnya lebih buruk dibanding perundingan WTO di Jenewa. Ini sama saja mematikan petani dunia, termasuk Indonesia," kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik kepada Koran Madura, Sabtu (7/12).

Seperti diketahui, persetujuan Paket Bali datang setelah Kuba membatalkan ancaman untuk memveto paket kebijakan yang didesain oleh Organisasi Perdagangan Dunia ini. Pembicaraan yang telah dibuka pada Selasa (3/12), hampir mandek pada menit terakhir ketika Kuba tiba-tiba menolak untuk menerima kesepakatan yang tidak akan membantu pelepasan embargo AS dari pulau Karibia ini. Kuba kemudian menyepakati kompromi dengan Amerika Serikat.

PENUTUPAN KTM KE 9 WTO. Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan (kanan) selaku pimpinan sidang menerima miniatur palu dari Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo (kiri) ketika mengesahkan kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Sabtu (7/12). KTM ke-9 WTO resmi ditutup setelah para delegasi berhasil mencapai kesepakatan antara lain mencakup pengurangan hambatan ekspor, dan pengurangan subsidi pangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut positif kesepakatan paket Bali ini. Hal ini ini merupakan awal yang baik dalam tata perdagangan internasional.

"Sebuah awal baru yang baik, dengan catatan negosiasi berikutnya lagi harus ada fleksibilitas, memberi dan menerima," ujar SBY. Presiden menegaskan, semua negara dan kepentingan haruslah diperhatikan dalam sebuah tata perdagangan yang adil. "Bebas dan adil. Bukan hanya perdagangan bebas, tetapi perdagangan yang bebas dan adil. Ideologi kita begitu," jelasnya.

Namun menurut Riza, hasil KTM WTO membuktikan pemerintah gagal membela

kepentingan rakyatnya. “Ongkosnya terlalu sangat besar dari kepakatan paket Bali WTO. Ini adalah kekalahan negara miskin dan berkembang, serta rakyat miskin dan mereka yang kelaparan,” jelasnya.

Karena itu, IGJ kembali menuntut untuk mengakhiri WTO. Sebagai gantinya diterapkan konsep keadilan ekonomi. “Dengan Paket Bali ini WTO sekali lagi gagal membela kepentingan rakyat,” katanya. Pemerintah imbuhnya sekali lagi ditunggangi kepentingan perusahaan dan pelobi besar transnasional, untuk mengorbankan hak atas pangan rakyat, terutama mereka yang hidup di negara miskin dan berkembang. Hak

OBJEK WISATA

Pemerintah Benahi Kawasan Gili Iyang Madura JAKARTA - Pemerintah berencana membenahi kawasan wisata pulau Gili Iyang di Sumenep, Madura, Jawa Timur, agar menarik lebih banyak lagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara datang ke sana.

"Penyusunan masterplan penataannya akan dilakukan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Pemerintah Kabupaten Sumenep," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S Ernawi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam (7/12).

Menurut dia, penataan Gili

Iyang diperlukan untuk merealisasikan pulau tersebut sebagai lokasi wisata kesehatan apalagi karena pulau tersebut dikenal memiliki udara bersih dan kadar oksigen yang tinggi.

"Kami ingin supaya pulau dengan luas 900 hektar ini dapat ditata dengan baik," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah akan banyak masuk secara

sektoral untuk perbaikan rumah, sarana dan prasarananya.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, target kedatangan wisatawan mancanegara pada 2013 adalah sekitar 8,6 juta turis, sedangkan posisi Januari - Oktober 2013 sudah mencapai 7,13 juta turis.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menargetkan devisa dari sektor pariwisata tahun 2013 ini mencapai 10 miliar dollar AS. Jumlah ini dinilai realistis karena pada tahun 2012 lalu, devisa dari Pariwisata sudah

menembus angka 9 miliar dollar AS dengan jumlah wisatawan mancanegara 8 juta orang.

Sebelumnya, Konsultan properti internasional Cushman & Wakefield menyatakan melonjaknya pariwisata di berbagai negara di Asia termasuk Indonesia bakal mendorong pertumbuhan positif untuk pasar perhotelan di negara-negara tersebut.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, pertumbuhan pendapatan per kamar di Jakarta mencapai 9,8 persen, atau tertinggi di Asia setelah Bangkok (19,3 persen) dan Hong Kong (10,1 persen).

TARGET DEVISA. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menargetkan devisa dari sektor pariwisata tahun 2013 ini bisa mencapai 10 miliar dollar AS. dok/ant foto Sedangkan pasar di Indonesia yang justru terlihat mengalami penurunan pendapatan per kamar adalah Bali sebesar minus 4,6 persen, sedangkan di negara Asia lainnya adalah Ho Chi Minh City (-7,0 persen) dan Mumbai (-15,1 persen). (ant/mrr/war)

atas pangan adalah hak asasi, namun Paket Bali menghalangi realisasi hak tersebut dengan mengangkangi kedaulatan rakyat melalui perjanjian WTO. Kerugian rakyat akibat barang impor yang masuk melalui fasilitas perdagangan akan lebih besar dari pada aturan subsidi yang entah kapan bisa efektif diimplementasikan. Fasilitas perdagangan adalah usul negara maju untuk ekspansi pasar, demi menyelamatkan ekonomi mereka yang stagnan. WTO kembali memfasilitasi kepentingan utama tersebut, juga perusahaan besar transnasional yang siap menggelontorkan barang ke negara miskin dan berkembang. (gam)

4

LINTAS JATIM

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO.0256 | TAHUN II

Rupiah Melemah, Pemerintah Tidak Acuh SURABAYA – Perdagangan beberapa hari terakhir mencatat perusahaan yang mengalami penurunan akibat melemahnya rupiah mencapai dua kali lipat dari perusahaan yang menguat. Sentimen negatif sedang melanda saham-saham Indonesia. Kelesuan ekonomi menjelang pemilu memberikan sinyal yang tidak baik bagi perekonomian Indonesia di tahun 2014.

Tercatat BI telah menaikkan Suku Bunga Acuan sebanyak enam kali. Per 10 Januari 2013 BI rate berada di angka 5,75%, hingga 12 Nopember 2013 BI telah menetapkan BI rate di angka 7,50%. Kenaikan suku bunga acuan yang

sangat drastis pada tahun ini sebenarnya telah mengindikasikan ekonomi Indonesia yang semakin lesu.

Selain itu, melemahnya rupiah juga berdampak pada utang luar negeri Indonesia yang otomatis mengalami

kenaikan akibat situasi ini.

“Perdagangan di bursa melemah karena arus uang yang keluar dari Indonesia cukup besar,” ujar Alumnus Magister Ekonomi FEUI, Syaifuddin.

Dia menambahkan perlunya mendorong laju ekspor untuk mengimbangi neraca akibat impor. “Rakyat yang paling menderita akibat menurunnya rupiah,” lanjut Pengurus Pusat GP Ansor ini di Surabaya, Minggu (8/12).

Menurut Syaifuddin pemerintah terkesan tidak acuh melihat situasi ini. “Saya melihat ada pembiaran yang dilakukan pemerintah,” tam-

bah praktisi asal Jatim ini.

Syaifuddin berpendapat pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis.

Saat ini, katanya, pemerintah tidak bisa mencari solusi persoalan pada mekanisme pasar. Pasar liberal tergantung pada trend, sehingga langkah yang ditempuh pemerintah kini dinilai sebagai tanda menyerah pada penyelamatan rupiah.

Dikatakannya, langkah pemerintah yang tidak berupaya mengendalikan jatuhnya rupiah berdampak pada psikologi pasar. Investor akan menilai iklim investasi di Indonesia

tidak menguntungkan yang berakibat pada menurunnya investasi dan saham Indonesia tersandera sentimen negatif.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah menembus Rp 12 ribu membuat pengusaha lebih waspada melangkah dalam bisnisnya.

Khususnya pengusaha yang mengandalkan kegiatan impor harus lebih efisien dalam mengelola bisnisnya ke depan.

"Harus lebih efisien, berhati-hati dan berpikir panjang karena kita sedang mengalami kesulitan begini (ekonomi). Tapi saya rasa

pertumbuhan bisnis tahun depan masih akan bagus meski menghadapi tahun politik.

Kalau situasi politik stabil, pasti tidak akan bermasalah tahun depan," tegasnya.

Lebih jauh dia menilai, pelemahan nilai tukar rupiah memang sangat menguntungkan bagi eksportir yang selama ini meraup pendapatan dalam bentuk dolar AS. Sedangkan bagi importir, kondisi tersebut bak malapetaka.

"Untuk ke konsumen karena banyak impor barang pasti akan terjadi inflasi sehingga berpengaruh terhadap

daya beli masyarakat. Namun dalam jangka panjang, ekspor kita akan lebih kompetitif dengan pelemahan rupiah serta impor menjadi mahal dan bisa ditekan," terang dia.

Ia berharap, nilai tukar rupiah dapat kembali stabil di akhir tahun. Bahkan ke depannya melalui kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI) bisa mendukung dunia usaha.

"Harapan pengusaha yang penting volatilitas rupiah stabil, tidak naik turun. Kalau keadaannya volatil tinggi malah akan menyusahkan kami untuk merencanakan bisnis," pungkasnya. (ara)

PENGAMANAN NATAL

Polrestabes Kerjasama dengan Gereja

ant/eric ireng

TUNTUT UU KEPERAWATAN. Mahasiswa keperawatan Surabaya, berunjuk rasa menuntut pengesahan RUU Keperawatan di depan Grahadi Surabaya, Jatim, Minggu (8/12). Mereka menuntut adanya undang-undang yang mengatur tentang keperawatan termasuk pendidikan keperawatan dan kesejahteraan perawat yang berimbas terhadap profesionalitas pelayanan keperawatan.

SENGKETA MEDIS

Gunakan Hukum Kesehatan untuk Dokter Ayu SURABAYA - Pakar hukum rumah sakit pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Eko Pujiyono SH MH mengimbau aparat penegak hukum untuk menggunakan Hukum Kesehatan atau Hukum Kedokteran untuk Sengketa Medis oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani.

"Harus dipahami bahwa ilmu kedokteran itu ada ketidakpastian, sedangkan ahli hukum selalu menginginkan kepastian, karena itu konstruksi norma yang dilakukan untuk menjerat ketiga dokter di Manado itu sebaiknya berlandaskan konsep hukum kesehatan dan hukum kedokteran," katanya di Surabaya, Minggu (8/12).

Di sela-sela Dialog Publik "Paradigma Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Kasus dr Dewa Ayu Sasiary Prawani

Sp.OG)" di Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, ia menjelaskan pembuktian malapraktik yang dilakukan dokter bukanlah hal yang mudah, karena itu perlu sidang tim etik.

"Jadi, penghukuman atas dasar pasal-pasal pidana (KUHP) membuktikan bahwa aparat penegak hukum sesungguhnya tidak memahami filosofi dasar dari hubungan antara penyedia jasa medis dengan pengguna jasa medis maupun hubungan antara dokter dan pasien," katanya.

Eko yang juga sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan bidang kajian Hukum Rumah Sakit itu mengatakan hukum kesehatan mengatur penentuan nilai moral perihal

baik-buruk atau benar-salah harus bertolak pada etika kesehatan, yakni "biomedical ethics".

Hal itu dibenarkan oleh dr Nurtjahyo SpF SH yang mewakili Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jatim dalam dialog publik yang dibuka Rektor UHT Surabaya Laksda TNI (Pur) H. Mohamad Jurianto SE itu.

"Dokter dalam melakukan tugasnya mempunyai aturan yang harus ditaati dan apabila melakukan kesalahan ada kode etik yang menangani.

Jadi, jangan langsung dijerat pidana, tapi perlu pertimbangan tim etik," katanya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Hukum UHT Dr Chomariyah SH MH mengatakan munculnya kasus dokter Ayu itu memicu perlunya dokter-dokter untuk belajar hukum, termasuk hukum

kesehatan atau hukum kedokteran itu sendiri.

"Belajar hukum ini untuk melindungi diri mereka dari kesalahan dan bisa bertindak sesuai aturan yang ada. Yang jelas, setiap keilmuan maupun profesi harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan proporsional. Bila sudah dijalankan dengan benar, maka pemidanaan bisa diminimalkan," katanya.

Lain halnya dengan drg Betty Puspitawati MARS dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). "Sengketa antara dokter dan pasien biasanya disebabkan kurangnya komunikasi dokter dengan pasien, komunikasi yang lemah akan membuat pasien membuat interpretasi dan persepsi yang berlainan dan berbeda, bahkan memojokkan dokter," katanya. (ant/edy/dik)

CAPRES 2014

Yusril Sebut Kemungkinan Puan Jadi Pasangannya

han/koran madura

DEKLARASI. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra saat mendeklarasikan diri sebagai Capres PBB.

SURABAYA – Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyatakan kemungkinan akan menggandeng Puan Maharani sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan dirinya dalam Pilpres 2014 mendatang. Hal ini diungkapkan Yusril usai mendeklarasikan diri sebagai capres PBB di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (08/12).

“Pokoknya tunggu saja, bisa puan,” kata Yusril Ihza Mahendra menanggapi kabar adanya tiga nama calon pendampingnya, yaitu Puan Maharani, Yenny Wahid (Putri Gus Dur) dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.

Meski begitu, Yusril Ihza Mahendra mengaku masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas rencana gugatannya soal Pilpres 2014.

“Wakil belum bisa kita putuskan sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah pemilihan presiden ini tetap harus menunggu hasil 20 persen, apakah setiap pasangan presiden bisa diajukan par-

tai politik. Kalau setiap Parpol diperbolehkan mengajukan calon presiden, maka PBB akan segera memutuskan siapa pasangan saya,” tegas pria yang sempat menjabat Mensesneg di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I ini.

Dirinya meminta semua pihak bersabar untuk mengetahui nama calon pendampingnya. Karena pihaknya menargetkan keputusan MK akan keluar pada Januari 2014. Sehingga jika keputusan sudah turun, maka Cawapres Yusril juga akan ikut diumumkan kepada publik.

Seperti diketahui, usai acara deklarasi pencapresannya, Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan ketentuan Pilpres 2014 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

“Saya berkeinginan dalam Pilpres 2014 semua partai berhak untuk mengajukan pasangan calon presidennnya, baik dengan cara bergabung atau sendiri. Dan ini akan mengubah peta kekuatan politik secara vertikal, lebih terbu-

ka dan demokratis,” paparnya.

Sementara deklarasi ini rencananya hanya akan dilakukan sekali saja dan dipilih di Surabaya karena Jawa Timur jadi basis pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2014.

“Deklarasi cukup satu kali.

Kita pilih di Surabaya karena kita semua tahu pemilih kita ada di pulau Jawa. Jawa Timur merupakan salah satu basis pemilih untuk Pilpres dan Pileg nanti. Deklarasi di sini juga sederhana, mudah-mudahan akan bergaung di daerah lain di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, Yusril mengatakan, Surabaya sebagai tempat deklarasi karena daerah itu jadi sejarah lahirnya partai Islam tersebut. Bermula dari partai yang didirikan Ketua Majelis Syuro Masyumi, Hasyim Asy'ari, hingga akhirnya melahirkan PBB. "Masyumi ketua Majelis Syuro nya Hasyim Asyari, kakeknya Gus Dur. Sekarang yang maju sebagai capres juga ketua majelis syuro (Yusril).

Jadi kita menapaktilasi kembali perjalanan sejarah," katanya.(han)

SURABAYA – Polrestabes Surabaya tidak ingin kecolongan mengamankan perayaan Natal 25 Desember mendatang. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta menampung seluruh keinginan pihak gereja terkait bentuk keamanan, agar bisa melaksanakan Misa Natal dengan tenang. Langkah ini diambil dengan cara mengumpulkan pengurus Gereja yang ada di Surabaya, di Gereja Hati Kudus Jl. Polisi Istimewa.

"Kami ingin memberikan pelayanan yang optimal, namun bukan sesuatu yang berlebihan. Ini sebagai bentuk koordinasi dengan pengurus Gereja. Selain itu ingin merubah image, dulu ketika pengamanan Misa perayaan Natal terkesan situasi kurang kondusif, karena harus pengamanan penyisiran antisipasi adanya Bom dan lainnya. Dan harapan kami, tanpa ada seperti itu kemanan sudah terjamin," kata Kombes Pol Setija Junianta kepada wartawan.

Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, pihaknya mengawali persiapan pengamanan dengan berdialog dengan pengurus Gereja, agar tahu bagaimana keinginan mereka dalam pengamanan.

Ingin banyak mendengar dari mereka, agar nantinya dapat memberikan bantuan secara optimal.

Dia juga menambahkan, para pemuda Gereja dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menjaga keamanan, dan Security Gereja bisa lebih waspada dalam pengamanan. bisa menghimbau jemaatnya untuk tidak membawa barang yang berlebihan saat datang untuk ibadah. "Jangan membawa tas yang terlalu besar. Karena selama ini modus operandi yang sering dilakukan orangorang yang meneror adalah dengan membawa tas yang besar," ujarnya.

Saat ke Gereja, kata dia, jangan memakai perhiasan yang mencolok, karena dapat menimbulkan niat jahat dari orang-orang yang melihat. "Waktu di Gereja aman, belum tentu waktu perjalanan pulang atau diluar gereja aman. Melihat perhiasanperhiasan yang mencolok, tentunya akan mengundang niat untuk mencopet, menjambret, atau tindakan kriminal lainnya," pungkasnya.

Kombes Pol Setija Junianta juga mengharapkan agar setiap Gereja yang ada di

wilayah hukum Polrestabes Surabaya terpasang CCTV untuk memonitor setiap aktivitas yang terjadi. Ini untuk lebih meningkatkan keamanan dan antisipasi tindakan kejahatan menjelang perayaan hari Natal 2013.

"Saya berharap kepada gereja penyelenggara misa natal agar mengupayakan adanya CCTV, baik di dalam maupun di luar gereja untuk memaksimalkan pengamanan. Ini guna memantau semua aktivitas yang terjadi, sehingga akan ada dampak positif nantinya," kata Kombes Pol Setija Junianta kepada wartawan.

Dalam pengamanan sebelum Misa Natal dilakukan, kata Setija, sesuai dengan SOP pihaknya akan melakukan sterilisasi lokasi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Sesuai dengan SOP, untuk memberikan rasa aman saat ibadah, sebelum Miskami akan menyeterilkan Gereja terlebih dulu," pungkasnya.

Sementara itu, 1.928 Peronil disiapkan untuk mengamankan perayaan Natal di Surabaya. Ribuan personil tersebut akan ditempatkan di 360 gereja yang ada.(ddy)

ddy/koran madura

PERIKSA CCTV. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta memeriksa CCTV yang dipasang di Gereja Hati Kudus Surabaya.

PAJAK STASIUN SEMUT

DPRD Minta Keringanan PBB SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota memberikan keringanan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) bagi salah satu bangunan cagar budaya peninggalan Belanda yakni Stasiun Semut yang kini dalam proses revitalisasi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy, Minggu, mengatakan, progres revitalisasi stasiun Pasar Semut yang telah berdiri semenjak tahun 1876 hingga saat ini telah mencapai lebih dari 50 persen.

"Kami bangga salah satu aset cagar budaya milik Surabaya bisa terselamatkan, ini semua juga tak lepas dari kerjasama antara PT KA dengan PT Senopati," katanya.

Menurut dia, dengan terlaksananya proyek pembangunan Stasiun Semut ini, Simon juga berharap penuh agar Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan, utamanya terkait fasilitas yang nantinya akan digu-

nakan pada saat bangunan tersebut dioperasikan.

Salah satu yang diharapkan bisa direalisasikan oleh Pemkot Surbaya adalah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau minimal hanya bayar 50 persennya saja. "Kalau bisa ya dibebaskan 100 persen," katanya.

Selan itu, lanjut dia, untuk fasilitas lainya juga diterapkan sama, seperti pembayaran air PDAM dan listrik kalau bisa cuma membayar 50 persen. Mengingat gadung tersebut masuk dalam golongan sosial. Tak lupa Simon juga mendorong Kepala PT KA Daops VIII Heru Herawan, untuk melakukan sejumlah upaya demi terealisasikan keinginan itu.

Sementara itu, Kepala PT KA Daops VIII Heru Herawan menyatakan, selain difungsikan sebagai stasiun, besar kemunungkinan juga akan digunakan sebagai museum.

"Kalau untuk peruntukan pastinya saya kurang tahu.

Kalau untuk macam-macam kayaknya tidak. Tapi kalau museum kemungkinan itu

sangat terbuka," katanya.

Direktur utama PT Senopati, Woelyadi Simson menegaskan terkait pembangunan cagar budaya Stasiun Semut ini prosesnya tidak mudah, mengingat bangunan tersebut masuk bangunan cagar budaya kelas A. Sehingga pihaknya dituntut harus mencarikan material bangunan yang asli seperti yang tersisa saat ini.

Seperti bagian atap bangunan yang aslinya berbahan seng yang mempunyai ketebalan khusus, untuk kerangka kayu jati ukuran besar, pihaknya harus mencari kayu jati serupa dengan ukuran besar, dimana tentunya harganya juga tidak murah.

Untuk penyelesaian proyek itu sendiri diakui memang tidak menggunakan dana APBD, melainkan pihak PT Senopati telah menyiapkan dana sedikitnya Rp12 miliar. "Kalau melihat nilai tukar dolar yang terus naik, bisa saja anggaran Rp12 miliar itu akan membengkak," katanya. (ant/dul/dik)

LINTAS JATIM

5

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO.0256 | TAHUN II

SEPAK BOLA

Bonek Gelar Istigasah dan Boikot Persebaya SURABAYA - Ribuan suporter Persebaya 1927 istigasah atau doa bersama, di lapangan Persebaya Jalan Karanggayam Surabaya, Minggu (8/12). Istighosah tersebut bertajuk "Doa, Untuk Sebuah Kebanggaan", sebagai reaksi atas keputusan PSSI yang menyatakan Persebaya 1927 sebagai klub ilegal.

"Kita ingin menunjukan bahwa Persebaya tidak bisa lepas dari sejarah. Dan satusatunya Persebaya yang memiliki sejarah dengan kota Surabaya adalah Persebaya 1927. Bukan yang lain," kata salah satu kordinator suporter Persebaya 1927, Siti Nasiah kepada wartawan, Minggu (8/12).

Siti Nasiah menambahkan bahwa, doa bersama ini juga dilakukan untuk memperkuat silaturahmi dan merapatkan barisan bagi suporter Persebaya 1927.

Dia menegaskan semua suporter Surabaya sudah paham betul permainan politik yang dilakukan PSSI dengan melarang keikutsertaan Persebaya 1927 di kompetisi. Namun menurutnya, sikap PSSI tidak bisa merubah fanatisme bonek terhadap Persebaya yang sesungguhnya, Persebaya 1927.

"Kami, suporter sudah tahu

siapa yang sebenarnya ilegal dan yang tidak. Kami tidak bisa dibohongi," tegasnya.

Istigosah juga ditujukan untuk doa agar perjuangan Persebaya 1927 yang tengah melakukan gugatan ke Badan Abitrase Internasional (CAS) terhadap keputusan PSSI itu, segera dikabulkan.

"Kami optimis gugatan tersebut akan menang. CAS mestinya juga tahu siapa yang salah dan benar dalam kasus ini," tandasnya.

Sikap suporter legendaris tersebut juga diwujudkan dengan melakukan boikot. Mereka memastikan tidak akan masuk stadion dan menonton semua pertandingan kandang dan tandang Persebaya yang musim depan berkompetisi di Liga Super Indonsia.

Raharjo, salah satu bonek menyatakan bahwa aksi boikot bukan gertak sambal, melainkan satu sikap seluruh suporter Persebaya 1927.

"Kami Akan Boikot Nonton Persebaya. Ini adalah sikap kita sebagai suporter klub Persebaya yang asli, yang memiliki sejarah, Persebaya 1927.

Bukan suporter klub Persebaya yang tidak jelas yang sesungguhnya tidak punya kaitan apapun dengan Surabaya," Ujar Raharjo, Minggu (8/12).

BONEK. Salah satu Bonek membentangkan poster dukungan bagi tim kesayangannya Persebaya 1927 atas sikap PSSI yang menyatakan Persebaya 1927 Tim Ilegal.

Dia yakin dengan boikot ini maka stadion tempat Persebaya LSI bermain akan sepi. "Biar semua tahu bahwa klub yang didukung oleh suporter hanyalah Persebaya

yang asli," kata dia.

Seperti diketahui, dualisme Persebaya semakin meruncing. Setelah usulan untuk marger dua klub, Persebaya 1927 yang berkompetisi di

Indonesia Premier League (IPL) dan Persebaya yang berkompetisi di Divisi Utama, gagal.

PSSI kemudian mengeluarkan aturan baru. Persebaya

1927 dilarang bermain di LSI sebagai satu satunya kompetisi dibawah PSSI, karena dianggap ilegal.

Persebaya 1927 sendiri melakukan perlawanan de-

ddy/koran madura

ngan menggugat keputusan PSSI itu ke Badan Arbitrase Internasional (CAS) di Jenewa, Swiss. Sampai sekarang CAS belum mengeluarkan keputusan.(ddy)

Modus Cari Selamat Para Koruptor Alasan Sakit Tidak Lagi Selamatkan Koruptor SURABAYA - “SAKIT!” Begitulah alasan klasik para koruptor untuk mengelak dari jerat hukum.

Masyarakat sering geregetan menyaksikan sosok pejabat yang sebelumnya segar-bugar, tiba-diberitakan sakit ketika disangka korupsi. Sakit beneran atau cuma bohongan? Mengapa dokter mau memberikan surat keterangan sakit? han/koran madura

MAJU JADI CAPRES. Mahfud MD menyatakan maju sebagai Capres usai bertemu Kyai Jawa-Madura di Surabaya.

CALON PRESIDEN

Mahfud MD Tegaskan akan Jadi Capres SURABAYA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memastikan siap maju jadi satu di antara calon presiden Indonesia. Kepastian ini disampaikan Mahfud sesudah bertemu dengan puluhan kiai se-Jawa Madura, di Surabaya, Minggu (8/12).

Dalam pertemuan tertutup itu, Mahfud memastikan kalau dia siap untuk maju dalam pilpres mendatang, dengan dukungan dari para kyai dan tokoh agama lainnya, khususnya di Jawa dan Madura.

Menurut Mahfud, kalau para kyai di Jawa dan Madura solid, dia optimis bisa merebut posisi presiden dalam pilpres 2014. "Kalau semua kyai solid, Insya Allah untuk menuju RI-1 akan lebih mudah," ujarnya.

Dikatakan Mahfud, peran para kyai sangat strategis, untuk itu, dia terus melakukan pendekatan mulai sekarang, tidak hanya di Jawa dan Madura, tapi di seluruh wilayah Indonesia.

Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur itu mengatakan, maju sebagai RI-1 itu merupakan kewajiban, untuk membenahi kondisi yang ada sekarang. "Saya siap menawarkan untuk memimpin perbaikan itu," jelasnya.

Selain melakukan pendekatan pada para kyai di semua wilayah Indonesia, dia juga melakukan pendekatan pada semua tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, komunitas-komunitas yang ada, termasuk akademisi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Sementara pendekatan yang sama juga dilakukan Mahfud pada semua tokoh lintas agama yang perannya sangat strategis, untuk mendapatkan dukungan langsung dari massa pengikutnya. seperti diketahui, Mahfud MD memperoleh skor tertinggi para tokoh yang dikategorikan sebagai opinion leader, dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (28/11). Ada lima kategori yang dirangkum dari survei LSI tersebut. Pertama, kategori tokoh yang mampu memimpin negara dan pemerintahan. Kedua, kategori tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN. Ketiga, kategori tidak melakukan atau diopinikan melakukan pelanggaran HAM. Keempat, kategori Jujur, amanah atau bisa dipercaya. Kelima, kategori mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan.

Kecuali untuk kategori pertama yang 'dimenangkan' Jusuf Kalla, empat kategori lainnya diambil Mahfud MD, meski skor dengan tokoh di bawahnya cukup ketat.

Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi menjelaskan, survei ini merupakan non probability sampling. Artinya, sampel survei telah ditetapkan terlebih dahulu dengan responden terdiri dari 223 opinion leader. Dari jumlah itu, hanya 178 orang yang mau dipublikasikan namanya sebagai responden atau penilai.

Opinion leader yang ditetapkan adalah tokoh-tokoh yang biasa menjadi narasumber di media massa dan berpendidikan S-3 dari latar belakang yang beragam.

Beberapa nama itu adalah Bambang Harrymurti, Fahrul Razi, Franz Magnis Suseno, Ignas Kleden, Iman Sugema, Karni Ilyas, Luhut Binsar Panjaitan, Syafii Maarif, Nono Anwar Makarim, Said Agil Siraj, Saldi Isra, Sri Adiningsih, Subagyo HS, Todung Mulya Lubis dan beberapa tokoh lainnya. (han)

Namun alasan sakit tidak menghentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan.

Kepura-puraan merupakan perilaku yang lumrah terjadi di masyarakat. Yang lazim adalah kamuflase menjadi ''orang baik''. Pejabat atau politisi seringkali melakukannya. Berlagak dermawan, murah hati, yang membagibagikan harta dengan tujuan menyembunyikan perilaku korupnya.

"Ragam motif melatarbelakangi perilaku pura-pura.

Seorang pengangguran bisa tampil perlente, kemudian membual kalau ia memiliki usaha sukses. Bualan itu mungkin hanya untuk kepuasan psikologis yakni meningkatkan harga diri, self esteem, atau sekadar menutupi kegagalan dirinya," ujar Tokoh Pemuda Ida Bagus Oka Gunastawa, Minggu (8/12).

Seperti diketahui, Tri Yulianto, mantan anggota Komisi VII DPR-RI yang terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini didatangi KPK ke rumah sakit (6/12). Alasannya, adalah karena Tri Yulianto baru saja menjalani operasi

tumor prostat.

Gunastawa melihat ini sebagai sebuah upaya penegakan hukum yang positif oleh KPK. Alasan sakit tidak boleh lagi menghalangi pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait sebuah kasus hukum.

“Jika kita korek ke belakang, hampir setiap kasus serupa akan disikapidengan modus yang sama.

Oleh sebab itu, lembaga yang menanganinya harus pro-aktif dalam menentukan jadwal dan tempat pemeriksaan,” terangnya.

Sebagai contoh, Nazaruddin, yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 sempat mengaku sakit dan dengan alasan tersebut dia pergi ke Singapura. Mantan presiden Suharto bahkan mendapatkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) dengan alasan sakit.

Akan tetapi, proses pemeriksaan di luar gedung KPK bukannya tanpa masalah. Pemeriksaan Boediono di kantor wakil presiden mengundang banyak tanda

tanya dari publik. “Masalah tingkat kepercayaan publik atas proses pemeriksaan yang tidak dilaksanakan di kantor KPK, tentu dapat dilengkapi dengan piranti tambahan seperti dengan membentuk tim pemantau independen yang juga bisa melibatkan media serta sistem pelaporan yang terdokumentasi secara visual,” papar Gustanawa.

Gunastama berharap, alasan sakit tidak bisa lagi dijadikan tameng oleh koruptor dan pelanggar hukum dari jamahan tangan-

tangan keadilan.

Gusnastama menambahkan, bentuk lain dari berpura-pura adalah ''menjual kesedihan''. Biasanya taktik ini digunakan untuk menarik simpati. Fantasi kesedihan biasanya dilakukan kelompok masyarakat lemah.

"Anak jalanan, misalnya, mahir mendramatisasi penderitaannya sedemikian rupa untuk menarik simpati masyarakat. Meski ia memang menderita, tetapi karena dibumbui fantasi, maka ter-

masuk pula kepura-puraan," ungkapnya.

Perilaku pura-pura sakit sedang menjadi tren di masyarakat. Ketua Jurusan Psikologi Universitas Semarang (USM), Novi Qontantin SPsi, menilai perilaku ini sebagai ganguan kejiwaan yang disebut sindrom Munchausen.

Penamaan sindrom ini merujuk ulah Baron von Munchausen, tentara Rusia kelahiran Jerman pada Perang Dunia I. Ia menulis artikel dan buku yang menceritakan kisah-kisah heroik di medan perang. Begitu piawainya, sehingga banyak orang terkecoh, mengira kisah itu benar-benar terjadi.

Sehingga, Munchausen kemudian dijadikan nama sindrom ganggunan psikologis.

"Pengidap sindrom Muncahusen senang berfantasi dan melakukan kebohongan. Ciri khususnya adalah pura-pura sakit dan berusaha dirawat di rumah sakit," ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (8/12).

Menurut American Psychiatric Association, sindrom ini diikuti gejala klinis yang nyata seperti sakit kepala, mual, kenaikan suhu tubuh, sakit atau bengkak pada bagian tubuh, bahkan pingsan (benar-benar pingsan, bukan pura-pura).

Pada stadium akut, pengidap bisa dengan sengaja mencelakakan diri. Misalnya sengaja jatuh agar tubuhnya luka. Makanya, meski hanya fabrikasi (pura-pura), bukan

berarti sindrom itu gampang dideteksi. Bahkan oleh tenaga medis sekalipun.

Novi Qontantin mengatakan, banyak motif di balik sindrom tersebut. ''Pengidap sindrom menikmati rasa nyaman ketika sakit, karena terbebas dari tanggung jawab yang mesti dipikulnya, atau memperoleh perhatian dari lingkungan,''tandasnya.

Dimintai komentarnya tentang perilaku koruptor yang berpura-pura sakit, Novi menyatakan, hal itu boleh jadi merupakan sindrom Munchausen. Mungkin saja mereka hanya berpura-pura, agar lolos dari jerat hukum.

Dokter juga bisa terkena implikasi hukum terkait asuransi kesehatan atau tuduhan malpraktik. ''Yang jelas, purapura sakit merugikan pasien sendiri, karena harus minum obat yang sebenarnya tidak dibutuhkan,'' ujar Novi.

Secara psikologis, pada batas-batas tertentu, perilaku berpura-pura ini sebenarnya bisa ''dimaklumi''. Yang dikhawatirkan adalah jika hal itu membudaya, bahkan mewaris turun temurun dan menjadi watak bangsa. Maukaj kita menjadi bangsa yang suka berpura-pura?

Kalangan politisi suka membual, seolah-olah bangsa ini sudah maju, makmur dan beradab, meski pada kenyatannya masih katrok.

Sebaliknya, banyak orang kaya pura-pura miskin demi memperoleh bantuan langsung tunai, beras miskin, atau berobat gratis. (ara)

UU NOMOR 22 TAHUN 2001

Praktisi: Banyak Trader Menyalahgunakan UU Migas SURABAYA - Praktisi minyak dan gas bumi (migas), Erie Soedarmo, menyatakan "trader" yang tumbuh dan mengembangkan bisnis migas di Tanah Air banyak yang menyalahgunakan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

"Kondisi itu kesalahan fatal. Terlebih jika para 'trader' tersebut memiliki fasilitas dengan cara difasilitasi dan menekan perusahaan lain," katanya saat dihubungi dari Surabaya, Minggu (8/12).

Oleh sebab itu, ia menilai ada baiknya UU Nomor 22/2001 tersebut harus segera direvisi, apalagi dikeluarkan-

nya Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen) idealnya dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang dicita-citakan dalam UUD 1945.

"Dengan adannya UU, PP dan Permen, maka dapat mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya," ujarnya.

Namun, jelas dia, pada masa kini berbagai aturan tersebut sering dijadikan alat untuk menekan pihak lain atau justru memunculkan berkembangnnya "broker"

maupun "trader".

Walau demikian, pihaknya membenarkan bahwa UU 22/2001 mengenal adanya "trader" sebagai salah satu bagian dari rantai bisnis migas.

"Adanya 'trader' ini juga dipertegas dengan adannya PP Nomor 36/2004 dan Peraturan Menteri ESDM 19/2009 yang mengakomodasi 'trader' tanpa fasilitas untuk bermain di sektor hilir gas," katanya.

Tetapi, tambah dia, tanpa adanya pengaturan atau metoda pemetaan (kodifikasi) bisnis hilir yang komprehensif maka mengakibatkan "trader" tersebut hanya sebagi "broker" calo dengan kekuatan politik

di belakangnya.

"Padahal dalam pasar terbuka tidak boleh ada yang memiliki fasilitas dengan cara difasilitasi," katanya.

Idealnya, penerapan "open access" bisa berjalan di negara yang telah memiliki infrastruktur gas cukup memadai. Dengan cara itu para "trader" tersebut bisa berkembang. Kini yang harus diingat sesuai dalam UU 22/2001 adalah mengamanahkan "open access" tidak hanya bicara pipa gas.

"Namun lebih ke pembangunan infrastruktur gas lain. Seperti Terminal 'Compressed Natural Gas'

(CNG), 'Liquefied Natural Gas' (LNG), dan Adsorbed Natural Gas (ANG). Dalam pengembangan sektor migas, tidak bisa bicara sepotong saja di pipa gas," tegasnya.

Mengenai langkah yang harus segera dilakukan pemerintah, lanjut dia, khususnya untuk mengatasi pertikaian antar dua BUMN penyalur gas ini adalah dengan membentuk BUMN khusus.

"Pada masa mendatang, BUMN khusus itu akan membangun infrastruktur gas, baik itu pipa transmisi, distribusi, FSRU, terminal LNG, dan segala yang terkait dengan fasilitas gas," katanya. (ant/yat/dik)

6

PROBOLINGGO

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO.0256 | TAHUN II

Kemenag Kota Mogok Penghulu Tolak Nikah Jam Luar Dinas PROBOLINGGO - Jika di Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten tidak ikut-ikutan melakukan aksi mogok penghulu sejak 1 Desember 2013 lalu, berbeda dengan tetangga sebelah, Kemenag Kota Probolinggo. Di Kemenag Kota, sejak 1 Desember kemarin, KUA se-Kota Probolinggo sudah memberlakukan menolak pencatatan nikah di luar jam dinas.

ant /andreas fitri atmoko

KASONGAN ART FESTIVAL. Pasangan pengantin melakukan prosesi pernikahan saat acara nikah bareng dalam guci bertajuk"Talian Kasih di Dalam Guci" yang merupakan rangkaian Kasongan Art Festival (KAF) 2013 di Kasongan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, kemarin. Acara festival rakyat yang digelar setiap satu tahun sekali tersebut sebagai ruang strategis bagi tumbuhnya apresiasi seni dan perkembangan ekonomi kreatif masyarakat Desa Wisata Kasongan.

MENJELANG PILEG

Caleg Mulai Bergeliat Menangkan Pemilu PROBOLINGGO - Calon Legislatif dari semua partai politik sudah mulai bergeliat, melihat pesta demokasi pemilu Legilastif sebentar lagi akan digelar. Mereka mulai belusukan demi memenangkan pemilu 2014 mendatang.

Salah satu caleg Kabupaten Probolinggo, Partai Amanat Nasional (PAN) Ujang Wahyudi mengatakan, demi mendapatkan dukungan suara dalam pemilu 9 April 2014 mendatang.

Dirinya terus melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat dalam semua kegiatan.“Karena seorang caleg kalau ingin dikenal ya harus aktif turun kemasyarakat,” katanya, Minggu (8/12).

Upaya yang dilakukan, Ujang Wahyudi, dalam mencari dukungannya kepada warga, mengaku sering menghadiri acara yang ada di daerahya. Mulai kegiatan yang sifatnya bersuka ria atau yang berduka, seperti acara sarwah atau acara orang meninnggal dunia.

“Dimana ada hal tersebut, jika diberikan kabar saya menyempatkan diri mendatanganginya, Karena celeg harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Disamping itu diharapkan bisa menambah suara pada pemilu nanti,”terang pria yang mengaku mantan kades itu.

Pantauan Koran Madura dilapangan, semua caleg dari semua dapil baik yang mencelonkan diri di DPRD,

DPRD Provinsi dan DPR Pusat. Mereka, rata-rata melakukan upaya pencitraanya dengan menggunakan media sosialisasi berupa banner dan kalender.

“Saya pasang banner caleg, karena disuruh dengan diberikan kompensasi uang yang diterimanya dari salah satu caleg. Kalau tidak ada gambar masyarakat tidak mengenalnya,” ujar Turam salah satu warga desa Sumbersuko Kecamatan Dringu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo Hanafi, mengatakan untuk menyambut pemilu legislatif maupun pilpres tahun 2014, semua pihak fungisonaris partai sudah mengatur strategi agar dalam pemilu tersebut partai yang dimiliknya bisa menang dan unggul dalam pesta demokrasi.

“Masin Parpol sudah dipanaskan, semua elemen partai harus bergerak secara sinergis untuk menyambut pemilu itu. Dengan menyamakan persepsi di tingkat kepengurusan baik di ketingkat DPC, PAC dan Ranting di seluruh Kabupaten Probolinggo,” ucapnya.

Menurutnya, yang terpenting dilakukan oleh PKB, baik yang dilakukan Caleg atau pengurus partai yang ini melakukukan sistem door to door atau dari pintu kepintu.”Konsep ini dinilai menghasilkan nilai yang baik terhadap kemenangan partainya,”pungkas Hanafi. (fud)

Hal ini disampaikan Kabid Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag Kota Probolinggo, Dawam Ichsan kepada wartawan, Minggu (8/12). "Itu sudah diberlakukan per-1 Desember kemarin. Karena sudah menjadi kesepakatan seluruh KUA se-Jatim," tandasnya.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut bisa jadi bakal mengundang protes dari masyarakat. Karena selama ini masyarakat menggelar akad nikah kerapkali di ru-

AKIBAT HUJAN

Aktivitas Warga Pesisir Terkendala PROBOLINGGO - Hujan terus mengguyur wilayah Probolinggo sekitarnya. Dengan turunnya hujan tersebut, masyarakat pesisir mengalami kendala aktifitas perekonomiannya. Akibatnya warga pesisir di Kabupaten Probolinggo, sehari-hari menggantungkan aktivitas melalui teriknya matahari, saat ini mengaku diresahkan adanya cuaca yang semakin tidak menentu.

“Cuaca yang tidak menentu begini ini yang membuat saya resah dengan pekerjaan yang saya lakoni sebagai pembuat ikan kering. Sangat membingungkan, semua warga pesisir menjemur ikan sulit untuk kering,” kata Suli (40) seorang warga Desa Paiton Kecamatan, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Minggu,(8/12).

Suli yang mempunyai usaha pengeringan ikan tersebut, mengaku usaha pengeringan

ikan batal menjemur ikan di tepi pantai. Adanya turun hujan ini, sedikit mengalami kesulitan dalam penjemuran ikannya.

Senada disampaikan, Sriyati (34) warga Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, yang merupakan salah satu pengusaha UKM pengeringan ikan. ”Kalau ikan dibiarkan terkena hujan, ya tidak kering-kering dan bisa muncul belatungnya.

Bahkan baunya juga tambah menyengat mas, sebab sinar mataharinya terbatas” terangnya.

Menurutnya, dengan jarangnya sinar matahari didapatkan, maka proses pengeringan ikan sedikit lama.

Apalagi ikan yang dijemurnya berukuran besar. ”Kalau ikan yang dijemur relatif besar seukuran telapak tangan orang dewasa, maka masa pengeringan membutuhkan waktu lima hari karena daging ikannya

tebal,” ucap Sriyati.

Sriyati mengaku, musim hujan merupakan musim yang berpengaruh kepada masyarakat pesisir. Dia beralasan hujan terus menerus turun membuat perekonomian warga pesisir sedikit menurun.

Pasalnya para nelayan mengurangi aktyifitasnya kelaut.

“Kalau hujan nelayan jarang untuk melaut karena ombak laut besar dan berisiko tinggi baginya.Secara otomatis pendapatannya mengalami penurunan,”tandasnya.

Dia juga menambahkan, hal tersebut terjadi setiap tahunnya. Tetapi dibandingkan dengan musim kemarau kesejahteraan warga pesisir jauh lebih besar, “Banyak usaha masyarakat pesisir lancar pada musim tersebut. Sedangkan sekarang aktifitas masyarakat terkendala hujan dan sinar matahari,” pungkas Sriyati. (fud)

fud/koran madura

TERKENDALA HUJAN. Warga Pesisir kesulitan terik mahahari untuk menjemur ikan keringnya karena hujan terus menguyur daerahnya.

mah mempelai. Tetapi karena itu sudah menjadi kesepakatan, maka Kemenag Kota Probolinggo tidak bisa berbuat banyak.

"Ya pada intinya, petugas penghulu tetap tidak melayani pencatatan nikah di luar kantor jam dinas. Karena itu sudah menjadi kesepakatan KUA se-Jatim," katanya lagi.

Sekedar diketahui, pemberlakuan pelayanan tersebut, akibat dampak mogoknya penghulu se-Jatim terkait

kasus petugas KUA Kediri yang kasusnya disidang di Tipikor Surabaya.

Sementara itu, meski mogok itu dilakukan oleh para penghulu se- Jatim, namun KUA di Kabupaten Probolinggo tetap melayani pelayanan itu di luar dinas.

Hal ini disampaikan Kemenag Kabupaten Probolinggo, H. Bustami. "Nggak-lah kita tidak ikut-ikutan. Di Kabupaten Probolinggo tidak ada mogok pelayanan," tukasnya.

Menurut dia, pelayanan itu berjalan seperti biasanya.

Alasannya, karena persoalan itu menyangkut pelayanan masyarakat. "Kan kasihan masyarakat. Apalagi akad nikah itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Kalau pelayanan itu mogok, terus bagaimana," pungkas Bustami.(ugi).

PARPOL

PKB Putuskan Capres Pasca Pileg 2014

A. Malik Haramain Wakil Sekjen DPP PKB

PROBOLINGGO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru akan memutuskan siapa calon Presiden yang akan diusungnya pada pasca pemilihan legeslatif 2014 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen DPP PKB, Abdul Malik Haramain saat di Probolinggo, "PKB baru akan memutuskan nama capresnya setelah pileg nanti," katanya kepada wartawan, Minggu (8/12).

Untuk memutuskan nama capres itu, PKB tidak hanya melibatkan kader dan pengurus pusat. Namun juga akan melibatkan para ulama dan kiai NU melalui rapat konvensi. Pada pilpres mendatang, ada beberapa nama tokoh yang diwacananakan akan diusung oleh PKB. Seperti tokoh politisi asal Madura yang juga Ketua MK, Mahfud MD,

mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan penyanyi kondang si Raja Dangdut, Rhoma Irama.

Lalu siapa diantara mereka yang paling berpeluang menjadi capres PKB? Abdul Malik Haramain yang asli kelahiran Probolinggo itu belum bisa memastikan.

Alasannya, mereka samasama punya peluang untuk maju sebagai capres melalui PKB. "Mereka sama-sama punya peluang. Jadi PKB belum bisa memastikan," katanya.

Menurut dia, penyanyi si Raja Dangdut itu tidak bisa diremehkan. Karena masyarakat sudah kenal siapa Rhoma Irama. Tenarnya nama Rhoma Irama di tengah masyarakat bisa jadi popularitasnya bisa mengalahkan popularitas Aburizal Bakrie.

"Itu bisa saja terjadi. Karena popularitasnya Rhoma Irama juga tidak diragukan lagi," terang dia.

Malik Haramain menjelaskan, kader PKB di Jawa menginginkan Mahfud MD menjadi capres PKB. Daerah NTT dan Kalimantan menginginkan Yusuf Kalla, sedangkan Jakarta dan NTB mengusulkan Rhoma Irama menjadi capres.

"Jadi semua itu masih sebatas usulan. Semuanya nanti menunggu hasil keputusan setelah pileg mendatang," pungkas Malik Haramain.(hud).

BERHARAP TUMBUHNYA KEMITRAAN

Bupati Prihatin, Banyak Hutan Belum Direhabilitasi PROBOLINGGO – Pemerintah berencana akan terus menggalakkan reboisasi dengan melakukan penanama pohon. Pasalnya dengan upaya tersebut, dapat mengurangi dampak global warning dan menekan terjadinya bencana alam akibat hutan gundul.

Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari mengatakan, hutan berperan sebagai penyangga kehidupan, baik berupa hasil hutan, kebutuhan pangan, ketersediaan air, sumber energi, oksigen, rekreasi dan konservasi serta bisa mencegah terjadinya bencana dan mengurangi pamanasan global.

“Kita turut prihatin bahwa masih terdapat kawasan hutan, hutan dan lahan yang belum direhabilitasi, walaupun kerusakan hutan dan lahan mengalami penurunan,”katanya kemarin.

Menurutnya, untuk men-

dorong kelestarian hutan, lahan dan lingkungan, ke depan diharapkan tumbuhnya kemitraan antara petani, masyarakat dan industry untuk terus melakukan upaya pelestarian hutan dengan melakukan penamaman secara bersama. Karena semua elemen harus bisa bersinergi dalam gerakan penghijauan tersebut.

“Kalau hal ini bisa dilakukan maka pemanasan global bisa di kurangi dan bisa mejegah terjadinya bencana dan longsor akibat erosi tanah,” jelas Bupati Tantri.

fud/koran madura

REBOISASI. Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari saat melakukan penanaman pohon, Minggu (8/12).

Lahan kritis di Kabupaten Probolinggo, lanjut Bupati Tantri, saat ini mengalami penurunan 32,9 persen atau 13.000 hektar dari tahun 2010 seluas 39.475 hektar pada tahun 2012 seluas 26.475 hektar.

“Dampak penurunan luas lahan kritis tersebut adalah pulihnya hutan dan lahan sebagaimana fungsinya sehingga dapat diolah kembali untuk mendukung kehidupan,” tandasnya.

Disamping itu, selama 3 tahun terakhir sejak 2010, realisasi penanaman pohon melalui gerakan penanaman satu milyar pohon terus meningkat, yaitu sebanyak 5.234.214 pohon pada tahun 2010, sebanyak 11.629.403 pohon pada tahun 2011 dan sebanyak 14.294.473 pohon pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 diprediksi mencapai

7.042.853 pohon.

“Angka penaman pohon tersebut semakin tahun, terus dilakukan penambahan.sehingga kekurangan lahan keritis tersebu7t dalam waktu yang cepat bisa teratasi,”pungkas Bupati Tantri.

Tantri juga mengungkapkan, rusaknnya hutan yang terjadi diakibatkan karena ulah manusia yang tidak memiliki tanggung jawab. Tetapi masalah penegurusakan tersebut pemkab akan terus melakukan upaya reboisasai hutan untuk mengatasi kerusakan tersebut.

“Kerusakan hutan ini merupakan tanggung jawab bersama. Marilah kita gencarkan penanaman pohon sekaligus memeliharanya. Sebab ini bukti keseriusan kita atas isu penting kerusakan bumi dan penyebab terjadinya bencana,” pungkasnya.(fud)

OPINI

7

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

Mencari Pemimpin Berkualitas

salam songkem

Reformasi Pemilu

P

emerintah harus mendengar keluhan rakyat. Pemilu dengan sistem politik saat ini meresahkan. Kompetisi penuh ini harus diakhiri dan biarkan rakyat memilih parpol saja. Siapa yang akan duduk di parlemen, serahkan saja kepada partai politik. Ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa peserta pemilu adalah partai politik.

Fakta hari ini, partai politik tidak berdaya karena SDM dengan begitu mudah melompat dari satu bendera ke bendera yang lain. Bahkan dengan modal kekayaan yang tidak diimbangi dengan kompetensi, SDM juga dengan begitu mudah menjadi calon legislatif. Sehingga, kualitas partai yang direpresentasikan oleh SDM di dalamnya, lemah, tidak kompeten, dan bahkan arogan. Dengan posisi seperti ini, tidak ada lagi kedaulatan partai politik.

Itu dari sisi partai politik. Dari aspek SDM lebih amburadul. Caleg yang muncul dengan sistem politik saat ini yang sangat rawan transaksi, politisi tertentu lebih mencari pekerjaan. Seorang kades yang sudah dua kali periode dan tidak boleh mencalonkan kades untuk periode ketiga langsung mendaftar sebagai calon legislatif.

Maka wajah para caleg sebenarnya rupa lama baik dari partai lama atau baru sekalipun.

Dari aspek pemilih, parpol yang banyak dan caleg yang jauh lebih banyak, memunculkan kebingungan tak terelakkan. Selain itu, militansi pemilih terhadap dukungan terhadap partai menjadi buram. Pemilih caleg DPRD kabupaten/kota SDM dari partai A, kemudian caleg DPRD Provinsi memilih SDM dari partai B, dan pada caleg DPR RI, publik memilih caleg dari partai C. Lebih celaka dari ini, mereka memilih bukan dari nurani tetapi mempertimbangkan aspek transaksional. Dalam beberapa kasus, satu orang pemilih menerima lebih dari 10 caleg dari semua tingkatan.

Kondisi inilah yang harus diakhiri dan negara harus turun tangan agar politik dalam pemilu tidak memakan korban yang jauh lebih kolosal. Pemilih harus dipulihkan dengan hanya memilih partai dan urusan yang jadi siapa, berikan hak ini kepada parpol untuk memilih kader yang potensial dan punya kompetensi.

Kecuali presiden dan kepala desa, bolehlah dipilih langsung sedangkan gubernur dan bupati/walikota diserahkan saja kepada parlemen. Lelah sudah politisi dan publik dengan model pemilihan langsung seperti saat ini dimana hasilnya belum tentu lebih baik. Sementara cost politik sudah pasti banyak dan saat terpilih hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal. Pemerintah harus menunjukkan dirinya yang tidak tidur pada saat sengkarut terjadi di republik politik. (*)

Ada kerinduan luar biasa terhadap sosok pemimpin yang tidak hanya jujur, adil, dan tegas tapi juga mengayomi, bersahaja dan dekat dengan rakyat. Diakui atau tidak, berbagai hasil survei yang menempatkan Joko Widodo dalam peringkat teratas ialah representasi kerinduan tersebut.

K

esediaan Jokowi menyapa rakyat hingga ke kampung kumuh benar-benar meruntuhkan jarak yang selama ini memisahkan pemimpin dan rakyat. Kepemimpinan yang merakyat bukan hanya diucapkan, melainkan dipraktekkan. Kerinduan terhadap sosok pemimpin seperti ini akumulasi kekecewaan terhadap para pemimpin bangsa yang tak membawa dampak siginifikan terhadap perbaikan kualitas hidup, khususnya masyarakat kurang beruntung. Petani miskin, buruh pabrik, nelayan, pedagang kecil, pemulung, tukang ojek, dan kelompok sosial lain yang kurang beruntung nyaris tak berubah nasibnya meski pemimpin silih berganti.

Kepemimpinan dewasa ini hanya mengandalkan akseptabilitas. Segala cara ditempuh agar bisa dikenal, diterima, dan kemudian dipilih. Begitu ia

terpilih, ceritanya jadi berbeda. Tentu saja akseptabilitas penting. Dengan akseptabilitas, kepemimpinan tak akan mudah digoyang karena punya legitimasi kuat. Namun, tanpa kapabilitas, pemerintahan hanya akan menghasilkan kinerja amburadul.

Ironisnya, pasca reformasi, kepemimpinan bangsa ini tak hanya minim kapabilitas, tetapi juga integritas.

Padahal, akseptabilitas dan kapabilitas hanya mampu menjawab pertanyaan bagaimana kekuasaan dikelola dan keabsahannya dalam menjalankan kekuasaan. Pertanyaan “untuk apa atau untuk kepentingan siapa kepemimpinan dijalankan” hanya bisa dijawab oleh integritas. Tanpa intergritas, pemerintah terus terjebak pragmatisme yang hanya melanggengkan kekuasaan.

Seseorang yang memilih jadi pemimpin pada dasarnya sedang mewakafkan hidupnya untuk orang lain.

Pemimpin berpikir, bertindak dan bekerja bukan untuk dirinya, keluarganya, atau kerabatnya, melainkan untuk masyarakat, untuk rakyat. Jika seseorang pemimpin keluar dari prinsip ini, pada dasarnya dia bukan seorang pemimpin. Sayangnya, kepemimpinan nasional pasca reformasi sepertinya makin jauh dari prinsip ini. Akibatnya, rakyat pun ikut menjauh. Inilah bencana kepemimpinan nasional. Bencana ini bermula ketika pemimpin yang silih berganti tak melalui proses pematangan. Parpol sebagai lembaga pengaderan pemimpin berubah menjadi lembaga pelanggengan kepemimpinan oligarki. Tak ada partai yang melahirkan tokoh. Yang terjadi sebaliknya : Tokoh melahirkan partai. Konsekwensinya, rotasi kepemimpinan hanya melingkar di sekeliling sang tokoh. Ada kontestasi yang tidak sehat dalam seleksi kepemimpinan.

Akibatnya, pemimpin lebih tunduk ke partai ketimbang ke rakyat.

Padahal mandat mereka dari rakyat, bukan dari partai. Ini membuat seleksi kepemimpinan tak bisa diakses

calon pemimpin yang lebih menjanjikan. Kepemimpinan oligarki diperkuat patrimonialisme politik yang merasuk sedemikian rupa dalam mesin kekuasaan. Sebagaimana yang dikemukakan Ignas Kleden (1999), patrimonialisme kekuasaan terutama ditandai penerapan norma-norma kekeluargaan dalam kehidupan negara. Negara ibarat sebuah keluarga besar. Kepala negara dan kepala pemerintahan tak ubahnya “bapak” yang bertindak sebagai “kepala keluarga”. Hubungan kepentingan antar berbagai kelompok politik dipandang sama dengan hubungan antar saudara dalam sebuah rumah tangga.

Dalam budaya kekuasaan yang patri-minialistik, hubungan antara pejabat negara dan rakyat tak didasarkan aturan-aturan birokrasi yang rasional dan modern, tetapi lebih pada kedekatan hubungan personal di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagaimana layaknya dalam satu keluarga. Karena itu, kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan figur sentral, sebagaimana figur bapak dalam keluarga. Dengan watak kekuasaan yang mengandalkan kebaikan pemimpin sebagai “bapak”, rakyat dipersuasi sedemikian rupa bahwa birokrasi pemerintah melayani dan memenuhi kebutuhan publik dikarenakan kebaikan pemimpinnya.

Pengandaian ini berbahaya karena seolah-olah tanggung jawab negara terhadap rakyat didasarkan hanya pada kebaikan hati sang pemimpin.

Untuk kepentingan jangka pendek, kepemimpinan patrimonial seperti itu bisa menjawab kerinduan publik terhadap pemimpin yang dalam bahasa anak muda. “baik hati dan tidak sombong”. Namun, untuk jangka panjang, model kepemimpinan yang baik hati ini tidak cukup. Problem bangsa ini terlalu kompleks untuk ditangani hanya dengan model kepemimpinan yang baik hati. Ketergantungan terhadap figur telah menjebak bangsa ini selalu jadi alat permainan pemimpinnya.

Bangsa ini percaya pemimpin yang baik membuat nasib rakyat menjadi baik. Pemimpin buruk membuat rakyat terpuruk. Sungguh naif meletakkan nasib jutaan rakyat hanya dipundak seorang pemimpin. Itulah nasib bangsa yang membiarkan kepemimpinan berjalan secara alamiah.

Kepemimpinan terlalu penting untuk dibiarkan berjalan secara alamiah.

Pemimpin berkarakter harus dilahirkan, bukan ditunggu kelahirannya.

Revitalisasi parpol sebagai pengaderan kepemimpinan mutlak diperlukan.

Kelompok masyarakat sipil berkewajiban membangun laboratorium kepemimpinan tempat tunas-tunas pemimpin masa depan tumbuh dan berkembang. Harus ada rekayasa sosial agar calon pemimpin yang baik hati tak layu sebelum berkembang.

Dengan demikian, ketika tiba saatnya jadi pemimpin, dia tahu apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, dan untuk apa melakukannya.

Dia bertanggung jawab tak hanya terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap apa yang tak dilakukan, padahal seharusnya dilakukan.

Seorang pemimpin berbuat baik kepada rakyat, memenuhi kebutuhan publik, bukan karena dia baik hati, tetapi karena kepemimpinan yang dijalankannya memang secara sistematik mengharuskan berbuat begitu.

Kepemimpinan seperti ini hanya bisa dilakukan melalui proses pelembagaan sedemikian rupa, baik sebelum maupun setelah menjadi pemimpin.

Harus ada aturan perundangan yang memastikan pemimpin bekerja untuk rakyat, bukan untuk lain-lain. Aturan perundangan itu juga mengatur mekanisme pengawasan sedemikian rupa sehingga pemimpin tak mudah tergoda menyelewengkan kewenangannya.

Kepemimpinan yang baik membuat pemimpin menjadi baik, bukan sebaliknya. *) Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi & Bankir Bank BUMN

Pragmatisme Politik

P

emilu yang terjadi di negeri ini identik dengan pertarungan antara partai islam dan partai nasionalis.

Sebab selama ini perjalanan pelaksanaan pemilu tidak pernah lepas dari wacana partai islam dan partai nasionalis. Ini juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Di Jakarta, Minggu (8/12), politisi senior itu menyatakan kekalahan parpol islam bukan karena ideologis, melainkan karena pragmatisme politik yang lebih menguntungkan partai nasionalis. Dalam pernyataan ini ada kekuatan yang seolah ingin membenturkan kekuatan partai islam dengan partai nasionalis.

Pembenturan partai islam versus partai nasionalis semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi, meskipun barangkali dalam kenyataannya memang seperti itu.

Sebab pembenturan kekuatan partai islam dengan nasionalis hanya menciptakan dikotomi politik, yang barangkali tidak merugikan kedua aliran partai tersebut, namun diakui atau tidak, sangat merugikan nahdliyin yang notabene mewakili partai Islam, karena diketahui tidak solid dalam memberikan dukungan terhadap partai islamnya sendiri.

Tidak solidnya kekuatan islam dalam mendukung partainya sendiri, bila dituduhkan karena faktor pragmatisme politik, barangkali lagi itu juga betul. Partai islam memang cenderung menjadi partai kere, yang tidak memiliki kekuatan finansial sebagaimana partai nasionalis.

Sehingga dalam setiap ada pemilu, partai islam cenderung ditinggalkan warganya sendiri, karena terpengaruh politik uang.

Meski yang terlibat money politic dalam setiap pemilu bukan hanya partai nasionalis, melainkan juga partai islam, namun minimnya kekuatan ekonomi partai islam telah menjadi kan partai islam tersebut kurang mampu memikat warga nahdliyin untuk menyalurkan hak suaranya pada partai islam.

Money politic dan pragmatisme politik sebenarnya menjadi fenomena lain yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi parpol berasaskan islam dan parpol berasaskan nasionalis yang ada di republik ini. Sesungguhnya, meskipun pengaruh politik uang itu memang harus diakui cukup menentukan, tapi itu bukan satu-satunya penyebab runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap partai yang berasaskan islam.

Bila ditelusuri sebenarnya akar permasalahan partai islam kurang begitu dihiraukan lagi oleh konstituennya karena selama ini tidak sedikit politisi partai islam terlibat dalam kasus yang sangat dibenci rakyat, terutama oleh orang islam, yaitu gratifikasi, suap, korupsi, dan sejenisnya. Kasus inilah yang membuat sebagian warga nahdliyyin (orang islam) minggat dari partainya sendiri.

Pilihannya untuk lari ke parpol lain itu pun makin kuat ketika ada politik uang yang kerapkali menyertai pelaksanaan pemilu. Inilah juga yang menyebabkan rakyat terlatih menjadi pragmatis.

Situasi ini tidak perlu diteruskan. Partai islam dan nasionalis sejatinya sebuah alat politik yang tidak perlu didikotomikan, agar tidak memecah belah rakyat. (*)

A

Kriminalisasi Gerakan Mahasiswa

“Bang, kami bukan preman,maling, penjahat apalagi mafia. Kami mahasiswa bang, punya kepedulian terhadap realitas sosial. Kami hanya ingin bertemu presiden. Tapi kenapa bang, kami diperlakukan seperti preman, penjahat dan mafia. Dipukuli kami, luka-luka, hingga banyak yang pingsan. Apa salah kami?”

D

emikian pengakuan dan curahan hati salah satu mahasiswa terhadap saya, pada hari rabu, 04 Desember 2013, di satu kantor komisariat PMII Sumenep, setelah mereka selesai melakukan aksi menyambut kedatangan SBY di Madura.

Dalam aksi yang direncanakan dilakukan di empat kabupaten di Madura itu, puluhan mahasiswa luka-luka, sebagian pingsan, yang lainnya kena ciduk dan ditangkap layaknya preman, maling kelas teri dan penjahat-penjahat jalanan. Aksi yang digelar untuk menyampaikan aspirasi itu, berubah menjadi menjadi pukulan-pukulan membabi buta terhadap para mahasiswa yang tak berdosa.

Baginya, aparat yang represif dan reaksioner menghadapi mahasiswa tidak mencerminkan identitas aparat sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Aparat justru tampil menakutkan dan tampil seperti “keparat”. Bersikap layaknya preman, milisi-milisi perang, robot-robot pembunuh dan algojo-algojo jalanan yang mengandalkan kekuatan otot, dari pada kecerdasan otak dan kepekaan nurani.

Mendengar pengakuan dan keluh kesah banyak mahasiswa tersebut, terutama mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi itu, saya menjadi miris dan merasa ironis. Bahwa negeri ini katanya sudah terbebas dari penjajah Belanda dan Jepang, sudah lepas dari ORLA dan ORBA. Di mana pada masa-masa lalu, pendapat-pendapat, aspirasi mahasiswa dipasung demikian rupa oleh agresi militer yang kelewat agresif. Negeri ini sudah mencapai reformasi. Reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Diperjuangkan bukan hanya untuk menumbangkan rezim soeharto, melainkan diper-

juangkan untuk juga mendapatkan kebebasan. Kebebasan berekspresi, menyampaikan aspirasi, hingga kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun ternyata, cita-cita kebebasan mahasiswa sampai hari ini ternyata masih dipasung oleh aparat-aparat yang “keparat”. Perjuangan mahasiswa untuk kehidupan yang lebih baik, ternyata dibentur oleh “kekuatan betis dan otot” militer. Saya pun kemudian teringat dengan kata-kata Soekarno yang sering ada di kaos-kaos mahasiswa, menjadi kata-kata inspiratif. Kata Soekarno; “Perjuanganku lebih mudah, karena aku melawan penjajah dari bangsa asing, sementara perjuanganmu lebih sulit, lantaran melawan bangsamu sendiri”. Katakata ini, sudah cukup dirasakan oleh mahasiswa.

Saya melihat, betapapun mahasiswa dipukuli, mahasiswa tidak akan pernah jera untuk melakukan gerakan.

Lantaran dalam kesadaran mahasiswa, mereka tidak berbuat kesalahan yang meniscayakan mereka harus berhenti.

Mereka menilai, yang dilakukannya sebagai bentuk perjuangan, didukung oleh kekuatan doktrin gerakan hingga teks-teks agama yang dipahami oleh mahasiswa tersebut. Tentu kesadaran ini, kian meneguhkan karakter mahasiswa, di manapun dan dalam kondisi apapun, mahasiswa akan selalu berjuang di atas kebenaran yang mereka pahami dan kerjakan.

Nah, ini mungkin berbeda dengan

karakter aparat. Mereka bisa jadi menilai, bahwa mahasiswa-mahasiswa jalanan tersebut adalah pengganggu ketertiban yang harus dirapikan, bagaimanapun caranya, meski dengan melakukan kekerasan. Mahasiswamahasiswa itu bisa jadi telah dianggapnya, sama saja dengan preman, yang meresahkan dan mengganggu keamanan. Mereka perlu diamankan.

Makanya, sebagian mahasiswa diciduk dan meringkuk di penjara semalaman.

Realitas ini cukup menggambarkan, bahwa negeri ini akan sulit mengalami kemajuan yang berarti. Birokrasi yang didukung oleh kekuatan militer ternyata terlalu angkuh untuk sekadar menerima aspirasi dari rakyat.

Padahal, logika demokrasi demikian jelas, dari rakyat, oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat. Namun yang terjadi adalah demokrasi palsu dan semu saja. Hanya dipilih untuk rakyat, tapi tidak siap berbagi dengan rakyat. Ini semua, lagi-lagi, dihambat oleh aparat yang keparat.

Terakhir, saya membayangkan, jika tidak ada persamaan persepsi antara aparat dan mahasiswa dalam rangkat memperjuangkan negeri ini, maka bentrokan tidak akan bisa dihindarkan selamanya. Bentrokan-bentrokan akan terus terjadi. Perjuangan-perjuangan yang selalu melawan bangsa sendiri. Satu kalimat bagi mahasiswa, revolusi tau mati. *) Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

SENIN 9 DESEMBER 2013

Liverpool Gusur Chelsea LIVERPOOL - “The Reds” Liverpool menyodok ke posisi kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris menggusur Chelsea ke tempat ketiga, menyusul hasil berbeda kedua tim pada Sabtu (7/12) tengah malam WIB. Leverpool menyikat West Ham United dengan skor telak 4-1 di Anfield, sedangkan Chelsea kalah 2-3 dari tuan rumah Stoke City.

Sedangkan tempat keempat dihuni Manchester City yang memetik hasil imbang atas lawannya pada laga terpisah. Sementara tim satu kotanya, Manchester United kembali menelan kekalahan 0-1 dari tamunya Newcastle United di Old Trafford. Ini adalah kekalahan kedua beruntun MU di Old Trafford. Pertengahan pekan lalu, mereka disikat 1-0 oleh Everton.

Pada laga di Anfield, Liverpool diuntungkan dengan dua gol bunuh diri lawan dan dua gol lainnya dibuat Mamadou Sakho dan Luis Suarez. Sedangkan gol West Ham juga dari hasil gol bunuh diri Martin Kelly. Secara keseluruhan, “The Reds” tampil lebih dominan.

Statistik menunjukkan bahwa Suarez dan kawan-kawan menguasai 64 “ball possesion” serta membuat 32 tendangan ke gawang dengan delapan di antaranya mengarah ke gawang. Sedangkan West Ham hanya delapan kali melakukan tendangan ke gawang dan cuma satu yang mengarah ke gawang.

“Tadi adalah pertandingan yang sulit, West Ham adalah tim yang berkomitmen. Kami memulai dengan lambat tapi sekalinya kami menciptakan gol, gol itu membuat kami berangsur-angsur membaik. Pada akhirnya, kami memiliki 29 percobaan dan kami seharusnya bisa menang lebih dari empat gol. Tadi adalah sebuah kemenangan yang hebat,” kata pelatih Liverpool Brendan Rodgers.

Kemenangan Liverpool sekaligus menggusur Chelsea ke tempat ketiga.

Sebab pada laga terpisah pasukan Jose Mourinho itu kalah dari tuan rumah Stoke City. Dua gol dari Andre Schuerrle tak mampu menyelamatkan Chelsea dari kekalahan.

Perihal kekalahan ini, Jose Mourinho sangat kecewa baik karena hasil negatif maupun karena penampilan lini belakang rapuh.

Bayangkan, dalam dua laga terakhir, gawang Chelsea dijebol enam kali oleh lawan. Pertengahan pekan lalu, gawang Petr Cech dirobek tiga kali oleh para pemain Sunderland, meski akhirnya “The Blues” menang 4-3.

“Kebobolan banyak gol belakangan ini menjadi perhatian. Saya tidak menyukainya, saya tidak mengorganisir tim untuk jadi seperti ini. Kadang kesalahan membunuh organisasi,” ujar Mourinho.

Di laga lain, Tottenham memetik

kemenangan 2-1 atas tuan rumah Sunderland, Stadium of Light. Meski sempat tertinggal, anak-anak asuh Andre Villas-Boas ini akhirnya bisa membalikkan keadaan.

Menurut pelatih Tottenham, Andre Villas Boas, kemenangan ini mengembalikan mereka ke jalur yang sebenarnya, setelah sempat terlempar ke posisi kesembilan klasemen sementara akibat kekalahan dari Newcastle United dan Manchester City. Kini ‘The Lilywhites’ disebutnya telah kembali ke jalur dan mulai mendekati zona empat besar alias zona Liga Champions. Mereka menghuni peringkat kelima di bawah Manchester City yang duduk di peringkat empat.

“Ini adalah kemenangan luar biasa untuk Tottenham, sebuah kebangkitan dari hasil melawan Manchester City. Sudah tujuh poin didapat di Desember, dengan dua laga tandang dan Manchester United berkunjung ke kandang. Ini adalah pekan-pekan yang sangat penting untuk kami. Kami datang dari situasi yang sangat sulit, tidak karena sebuah skor, namun juga karena posisi di klasemen. Kami telah bangkit tanpa bantuan apapun. Ini penting untuk kami, untuk menempatkan kami kembali ke jalur,” kata Villas-Boas. (Bbc/sky sport/aji)

STATISTIK

4-1 LIVERPOOL vs WEST HAM

LIVERPOOL 1 12 7 19 8 17

Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Penguasaan Bola

82%

52%

Umpan Sukses

WEST HAM 2 12 4 15 8 22

Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Penguasaan Bola

79%

48%

LUIS SUAREZ

Umpan Sukses

Striker Liverpool

Copa Del Rey

Madrid Imbang, Atletico Menang Telak XATIVA - Dua klub dari Ibukota Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid memetik hasil berbeda pada pertandingan babak 32 besar Copa Del Rey. Madrid hanya bermain imbang atas tuan rumah CD Olimpic Xativa. Sedangkan Atletico menang telak 4-0 atas Sant Andreu.

Bertanding di Stadion La Murta, Minggu (8/12) dini hari WIB, Madrid turun tanpa Cristiano Ronaldo yang mendapat skorsing dan Gareth Bale yang mengalami flu. Di lini depan, Ancelotti memasang Angel Di Maria dan Alvaro Morata.

Madrid yang jauh lebih diunggulkan daripada tim dari kasta

ketiga Liga Spanyol itu tampil sangat dominan. Penguasaan bola mereka mencapai 77 persen. Meski demikian, Madrid gagal mengonversi peluang-peluang yang didapat menjadi gol. Los Blancos pun harus puas dengan hasil imbang 0-0.

Ancelotti menilai pertandingan itu tidak mudah bagi anakanak didiknya. Pelatih asal Italia itu pun puas meski Madrid harus pulang dengan hasil seri. Penentuan siapa yang akan lolos dari babak 32 besar Copa del Rey akan dilakukan di Santiago Bernabeu 18 Desember mendatang.

Sementara kemenangan telak

Atletico Madrid atas Sant Andreu dengan skor 4-0 di Camp Municipal Narcís Sala ditentukan oleh Arda Turan yang mencetak dua gol. Dua gol lainnya dilesakkan Raul Garcia dan David Villa. Dengan hasil ini, langkah Atletico untuk melaju ke babak 16 besar Copa del Rey kian ringan.

Atletico membuka keunggulan pada menit ke-13. Umpan silang Filipe ke tiang jauh sukses dicocor Garcia yang lolos dari penjagaannya. Tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-20. Menerima umpan daerah di sisi kanan di dalam kotak penalti, Javi Manquillo lantas melepaskan umpan silang mendatar ke tengah, dengan mudah disontek Arda masuk ke gawang.

Arda mencetak gol keduanya pada menit ke-56, sekaligus menambah keunggulan Atletico. Melakukan penetrasi di dalam kotak penalti, Turan sempat melakukan umpan satu-dua dengan Raul Garcia, sebelum akhirnya mengarahkan bola melewati hadangan bek dan kiper Sant Andreu.

Villa menggenapi kemenangan Atletico menjadi 4-0 lewat golnya di menit ke-84. Diawali dari umpan satu-dua dengan Diego Costa di muka kotak penalti, Villa lantas menerobos masuk melewati dua pemain belakang Sant Andreu, mengecoh kiper dan menceploskan bola ke gawang kosong. (Sky sports/aji)

Liga Italia

Napoli Ditahan Imbang Udinese NAPLES - Langkah Napoli untuk naik ke posisi lebih tinggi di Liga Serie A Italia tertahan setelah hanya bermain imbang atas tamunya Udinese di Stadion San Paolo, Minggu (8/12) dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 3-3.

Pada laga ini, pelatih Napoli Rafael Benitez merotasi pemainnya.

Ini dilakukan karena pertengahan pekan ini mereka malakoni laga krusial melawan Arsenal di Liga Champions. Strategi ini ternyata menyulitkan Napoli sendiri. Mereka sulit mengembangkan permainan.

Meski demikian, Napoli tetap mampu memimpin lebih dulu. Di menit ke-38, bola sepak pojok kiriman Lorenzo Insigne diteruskan Federico Fernandez dan dituntaskan oleh Goran Pandev dari jarak dekat.

Tiga menit kemudian Gonzalo Higuain memberikan umpan tarik yang mampu dimaksimalkan oleh Pandev untuk mencetak gol keduanya sekaligus menggandakan keunggulan Napoli.

Tertinggal dua gol, Udinese kemudian bisa menipiskan selisih tepat sebelum turun minum.

Dalam usahanya menghalau bola tandukan Thomas Heurtaux menyusul sebuah tendangan penjuru, Fernandez justru mengirimnya ke dalam gawang sendiri.

Memasuki menit ke-70, Udinese mampu menyamakan kedudukan. Berawal dari kekeliruan di lini belakang Napoli, bola

STATISTIK NAPOLI Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

UDINESE

2 13 10 24 8 27

Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Penguasaan Bola

58%

Penguasaan Bola

78%

42%

Umpan Sukses kemudian bisa dikuasai Bruno Fernandes yang melambungkan bola di atas kepala kiper Rafael untuk masuk ke gawang tim tuan rumah.

Tak genap semenit, Napoli kembali memimpin. Tendangan Higuain cuma bisa ditepis Zeljko Brkic tanpa bisa diamankan sepenuhnya. Bola muntah pun langsung disambar oleh Blerim Dzemaili untuk membuat Napoli kini unggul 3-2.

Pertandingan semakin intens di menit ke-80 saat kedudukan kembali berimbang. Diawali dari kemelut kecil di depan gawang Napoli, Dusan Basta mampu menyerobot bola untuk mengirimnya ke dalam gawang Napoli dan membuat skor jadi 3-3.

Semenit setelah itu Udinese menghentak lewat sebuah seran-

gan cepat. Maicosuel menggiring bola dengan cepat dan tak ada satu pemain pun di antara dirinya dengan Rafael di bawah mistar gawang Napoli. Tetapi Christian Maggio, yang membayanginya, melaksanakan tugas dengan baik dengan sebuah tekel krusial.

Hingga peluit panjang dibunyikan kedudukan 3-3 bertahan.

Pelatih Napoli Rafael Benitez kecewa dengan hasil ini. Pasalnya, kesalahan yang dilakukan para pemainnya membuat mereka kehilangan dua poin di kandang sendiri. “Kami membuat dua kesalahan dari bola mati, termasuk gol bunuh diri, dan kami rugi karena kami membuat kesalahan yang mestinya tidak kami lakukan. ” kata Benitez. (Sky sports/aji)

Italia dan Inggris Berada di Grup Maut kuat Eropa dan Amerika Latin.

Dalam undian yang berlangsung di Costa do Sauipe, Jumat (6/12) pagi waktu setempat, finalis Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan Spanyol dan Belanda sama-sama berada di Grup D. Mereka ditemani Cile dan Australia.

Dua tim kuat Eropa lainnya Jerman dan Portugal sama-sama berada di Grup G bersama Ghana dan Amerika Serikat. Pada laga final di Johannesburg yang disebut-sebut sebagai final terburuk dalam sejarah Piala Dunia, Spanyol menang dengan skor tipis 1-0.

Sementara tuan rumah Brasil berada di grup yang ringan karena bergabung dengan Kroasia, Meksiko, dan Kamerun di Grup A. Begitu juga Argentina berada di grup mudah bersama Bosnia-Herzegovina, Iran dan Nigeria. Tim

unggulan lain, Belgia berada satu grup dengan Aljasair, Rusia, dan Korea Selatan. Tim unggulan Kolombia juga berada di grup ringan bersama Yunani, Pantai Gading, dan Jepang.

Pelatih Inggris Roy Hodgson tidak terlalu senang dengan hasil undian ini karena harus menempatkan timnya dalam grup maut.

Yang paling dikhawatirkan Hodgson adalah juara dunia empat kali Italia, meskipun Uruguay juga patut diwaspadai. Karena itu, laga melawan Italia nanti akan menjadi lawan berat. “Kami tahu Italia adalah tim yang bagus karena kami kalah dari mereka pada perempat final Piala Eropa lalu. Pertandingan di babak grup akan berlangsung ketat bila dilihat dari sudut pandang kedua tim,” kata Hodgson.

(Sky Sports/aji)

70% Umpan Sukses

Undian Piala Dunia

COSTA DO SAUIPE - Italia, Inggris, dan Uruguay masuk dalam grup maut pada Piala Dunia 2014 mendatang. Mereka tergabung di Grup D bersama Costa Rica. Dengan berada dalam satu grupnya tiga negara yang sama-sama pernah menjuarai Piala Dunia ini, maka salah satu dari mereka harus angkat koper lebih cepat pada pesta sepakbola paling tinggi sejagat itu.

Sedangkan Prancis cukup beruntung karena terhindar dari grup maut dan berada satu grup dengan Swiss, Ekudor, dan Honduras. Padahal, berdasarkan peringkat FIFA, Prancis merupakan tim dengan peringkat terendah dari Eropa dan bila mengikuti ketentuan lama, maka seharusnya Prancis yang masuk dalam tim maut karena harus berada dalam satu grup dengan satu tim unggulan dan tim

4 13 8 18 22 16

Sekjen FIFA Jerome Valcke bersama presenter Fernanda Lima menunjukkan kertas berisi nama Korea Selatan pada proses drawing kemarin.

Taneyan Lanjang

1

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO.0256 | TAHUN II

SENIN

9

9 DESEMBER 2013

PEMILU 2014

KPU Membatasi Dana Kampanye SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang memberikan batasan dana kampanye kepada setiap partai politik peserta pemilu. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilhan Umum (Pemilu).

Dalam batasan dana kampanye itu, sumbangan dana perorangan kepada partai politik (parpol) tidak boleh lebih dari Rp 1 miliar. Sedangkan, untuk dana sumbangan dari perusahaan maupun organisasi maksimal sebesar Rp 7,5 miliar.

Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq mengatakan, batasan dana kampanye itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

Menurutnya, rekening dana kampanye harus berbeda dengan rekening dana parpol. Hal itu agar mencegah adanya penggelembungan dana kampanye.

"Dana kampanye dari parpol itu harus masuk ke rekening khusus dana kampanye partai itu pun harus dibedakan dengan rekening parpol. Karena batasan sumbanga dana kampanye sesuai UU Pemilu 8 Tahun 2012," ucapnya kepada Koran Madura.

Semua dana kampanye nantinya harus dilaporkan kepada KPU. Jika tidak dilakukan, KPU bisa akan membatalkan menjadi peserta pemilu maupun calon lgislatif terpilih tidak akan dilakukannya pelantikan. Batasan laporan ini terakhir 2 Maret 2014.

"Kalau tidak melaporkan adanya dana kampanye kepada KPU bisa saja dibatalkan menjadi peserta pemilu dan calon terpilik tidak dilantik. Hal ini mengacu kepada UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 138 ayat 1 dan 3," jelasnya.

Aturan itu, katanya, sudah disosialisasikan kepada seluruh parpol terkait mekanisme dan prosedur dalam laporan tersebut melalui bimbingan teknis (bimtek). "KPU sudah melakukan bimtek ke semua parpol untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur pelaporannya, tentu laporan ini agar KPU mengetahui sirkulasi keuangan masing - masing parpol secara transparan," katanya.

Pihaknya juga akan menggandeng tim auditor keungan untuk bisa diaudit dari sejumlah dana kampanye yang telah dikeluarkannya. "Kita akan menggandeng akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye parpol yang dikeluarkan selama kampanye," ungkapnya. (ryn/lum)

CATATAN PERKAWINAN

Kemenag Gagas Daftar

Catatan Nikah Online

PAMEKASAN – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan menggagas sistem pendaftaran pencatatan pernikahan menggunakan internet (On Line). Harapannya, langkah tersebut akan memudahkan pemohon pencatatan nikah di wilayah itu.

Kepala Kemenag Pamekasan, Mu'arif Thantowi melalui Kapala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Ahmad Zayyadus Zabidi menjelaskan rencana itu muncul setelah banyak pemohon yang antre di Kantor Urusan Agama (KUA) pada musim nikah.

Sebab, sebagian masyarakat di wilayah itu masih menggunakan hitungan hari baik sehingga ada waktu-waktu tertentu yang dianggap sebagai musim nikah dan di waktu tersebut banyak yang mengajukan permohonan pencatatan pernikahan.

Kami memang Ahmad Zayyadus merencanakan daftar nikah secara mengatakan meski online, tapi warga rencana tersebut terlaksana, yang datang ke KUA telah namun pendaftaran tetap kami terima secara langsung di karena tidak KUA tetap diterima, semua masyarakat karena tidak semua mengerti tentang masyarakat mampu melakukan pendaftainternet,� ran secara online.

"Kami memang merencanakan daftar nikah secara online, tapi warga yang datang ke KUA tetap kami terima karena tidak semua masyarakat mengerti tentang internet," katanya.

Dia menjelaskan yang dilakukan secara online hanya pendaftarannya saja, sementara pemeriksaan berkas kelengkapan, tetap dilakukan secara langsung di masing-masing KUA. Kelengkapan berkas yang dia maksud adalah kelengkapan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Pindah Nikah. “Sifatnya hanya antre pendaftaran melalui internet.

Mereka tinggal memasukkan nama calon pengantin dan data lainnya,� kata Zayyadus.

Setelah mengisi form dalam internet tersebut, maka pemohon akan diberi informasi jadwal pemeriksaan berkas sehingga tidak perlu bedesakdesakkan saat mendaftar. Saat ini, rencana tersebut masih bersifat uji coba di beberapa KUA. Selain karena keterbatasan peralatan, Kantor Kemenag Pamekasan masih mengalami keterbatasan tenaga yang mampu mengoperasikan internet. Lokasi uji coba penerapan pendaftaran secara online itu adalah KUA Kecamatan Pamekasan.

Ia memperkirakan awal tahun 2014 mendatang rencana itu sudah mulai bisa dijalankan, karena saat ini masih dalam proses pengadaan perangkat lunak (program) yang akan mendukung terhadap rencana baik itu. (oni/muj/rah)

g mujtaba/koran madura

GUDANG PENYIMPANAN GARAM. Sejumlah buruh angkut mengangkut garam dari gudang penyimpanan ke lokasi pengangkutan di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Pembentukan buffer stock garam dinilai mendesak untuk menstabilkan stok dan harga. Berita Halaman 13

Madura Membutuhkan Penanganan Khusus Pimpinan Daerah Diminta Duduk Bersama BANGKALAN - Jembatan Suramadu sudah tegak berdiri.

Namun pembangunanan dan perkembangan Madura sejauh ini masih belum terlihat secara signifikan. Padahal, sudah lima tahun jembatan tersebut telah menghubungkan Madura dan Jawa. Untuk itu, butuh strategi dan program khusus agar perkembangannya bisa segera terealisasi. Hal itu yang disampaikan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Bangkalan, baru-baru ini.

"Semuanya bisa terwujud, jika konsep yang direncanakan benar.

Hal itu bertujuan agar pembangunan di Madura bisa tercapai dengan baik," terang SBY. Dirinya meminta agar segenap kalangan bisa berupaya untuk membangun Madura ke depan dengan tepat. Makin maju dan modern dengan tidak meninggalkan ciri khas Madura yang religius. Mempunyai adat dan nilai kebudayaan yang tinggi.

Dia menginginkan dengan adanya jembatan Suramadu, kemajuan pulau Madura dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang harus bisa semakin baik. Perkembangan tersebut bisa terlihat melalui struktur ekonomi, industri, jasa, wisata, en-

ergi, dan pertanian. "Jika sudah berkembang, tentunya akan ada kawasan yang hidup di wilayah sekitarnya," katanya.

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, bersama seluruh tokoh masyarakat untuk memikirkan pembangunan pasca beroperasinya jembatan Suramadu. Sebab anggaran yang disediakan cukup banyak.

"Saya mendengar ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan mengenai Jembatan Suramadu.

Saya berharap adanya komunikasi dan penyelesaian yang baik dengan cara duduk bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar menemui titik temu," pinta SBY.

Dengan demikian, akan ada pengembangan yang baik yang bisa membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura.

Melalui kepemimpinan, strategi dan kebijakan yang tepat para bupati di seluruh Madura. Melalui dukungan seluruh komponen, baik perguruan tinggi yang ada, maka Madura akan bisa dibangun semakin baik.

"10-15 tahun ke depan , saya yakin Madura bisa menjadi kawasan yang maju, dan sejahtera dengan tidak menyampingkan aspek religiusitas dan nilai keagamaan yang baik," jelasnya.

Selain itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur melalui bidang pendidikan. Hal itu bisa terwujud melalui pembangunan pusat kajian Madura yang akan direalisasikan melalui universitas yang ada di Bangkalan.

"Pusat kajian Madura berfungsi untuk menilai aspek-aspek penting kehidupan masyarakat Madura, agar tidak tergeser dari adat dan budaya masyarakat yang sebenarnya," ujarnya. (ori/rah)

PEMILU LEGISLATIF

300 Pemilih Jember Berada di Sumenep JEMBER - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat sebanyak 300 pemilih yang merupakan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini berada di Kabupaten Sumenep, Madura.

Komisioner KPU Jember Habib M. Rohan, Jumat (8/12) mengatakan pihaknya menerima surat pemberitahuan dari KPU Sumenep yang menyebutkan bahwa sebanyak 300 pemil- BERI KETERANGAN. Komisioner KPU Jember Habib M. Rohan ih di Sumenep meru- keterangan pada sejumlah wartawan. pakan warga Kabudata pemilih di KPU Sumenep adalah paten Jember.

"Data KPU Sumenep mencatat warga Jember, sehingga KPU menbahwa ratusan pemilih pemula yang coret 300 pemilih pemula itu dari berasal dari Jember itu sedang menim- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jember ba ilmu di sejumlah pondok pesantren karena mereka akan menyalurkan hak pilihnya di Sumenep," paparnya. di kabupaten setempat," tuturnya.

Sementara itu, sebanyak 476 Menurut dia, pihaknya melakukan pengecekan data dari Daftar Penduduk penghuni Lembaga Pemasyarakatan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Di- (Lapas) Kelas II-A Jember dipastikan nas Kependudukan dan Catatan Sipil masuk dalam DPT untuk Pemilu LegJember terkait dengan jumlah pemilih islatif 2014 di Jember.

"Sebelumnya ratusan penghuni yang berada di Sumenep tersebut.

"Setelah dicek, memang benar itu belum masuk DPT karena Dispen-

duk Capil belum bisa memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga KPU melakukan koordinasi lagi dengan pihak Lapas Kelas II-A Jember," katanya.

Menurut dia, narapidana titipan dari lapas kabupaten lain dan warga luar kota yang ditahan karena kasus kejahatan di Jember dipastikan tidak akan rri/silvia nurul kehilangan hak suasaat memberikan ranya saat Pemilu Legislatif yang akan digelar 9 April 2014.

"Kalau ada warga Jember yang berada di lapas kabupaten lain secara otomatis dia akan dicoret dari DPT Jember. Kami terus melakukan koordinasi dan kerja sama antara KPU dan lapas di Jatim terkait persoalan DPT," ujarnya.

DPT Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Jember berkurang sebanyak 3.005 pemilih dari 1.733.685 orang menjadi 1.730.680 orang, setelah dilakukan kroscek data oleh Dispenduk Capil dan KPU Jember. (ant/mk)

Machfira Kurnia Pramesty

Hijabers

Energi Positif

M

achfira Kurnia Pramesty adalah perempuan kelahiran Sumenep yang lahir di putaran kalender 11 Oktober 1998 itu mengaku bangga membuat nama harum Sumenep. Pasalnya, di sela-sela ia sekolah, siswa kelas 1 di SMA 2 Sumenep itu punya prestasi yang cukup membanggakan di tingkat Madura.

Tanda-tanda prestasinya dimulai pada tahun 2009 silam ketika dirinya dikukuhkan sebagai cebbing kene'. Kian mantap dan membuat harum Sumenep di Madura ketika pada tahun yang sama, ia ditahbiskan sebagai juara 1 lomba busana muslimah anak se-Madura.

Sungguh, prestasinya dalam dunia modeling tak dapat diragukan lagi saat juri memilihnya sebagai Juara 1 lomba Busana Muslim remaja se Madura Tahun 2010. Gadis yang akrab di sapa dengan Vivi itu pundi-pundi prestasi kian melejit saat lomba hijab Musdhalifah, dirinya kembali jadi juara 1. Tidak hanya, pada lomba fashion BJ Casual se-Kab. Sumenep Vivi kembali mendapat juara, yaikni juara 2, dan kian membanggakan Sumenep sebagai generasi muda berprestasi ketika ia kembali terpilih sebagai juara 2 duta hijab dalam pagelaran fitri hijabi 2013. Ah, benar-benar anak muda yang patut dipupuk hingga ia terus menjadi kebanggan Sumenep.

Gadis belia yang tinggal di Jl. Agus Salim No. 20 Kepanjin, Kecamatan Kota tersebut seolah menjadikan prestasinya sebagai energi positif dalam menjalani hidup. Baginya, prestasi yang ia dapatkan bukanlah akhir dari perjalanannya, bahkan ia tak berhak bersikap sombomg, karena prestasi itu bukan untuk pamer kesombongan. Ia seolah hanya ingin mengatakan bahwa prestasi yang ia raih membawa informasi penting, yaitu agar kita selalu rendah hati.

"Saya tak berhak sombong dengan prestasi yang saya raih. Jadikan saja prestasi itu sebagai energi positif. Sebab saya hanya bisa berucap, terimakasih ya Tuhan, kau telah mendidikku melalui Bapak Ibu yang baik hingga saya bisa menjadikan saya sebagai sosok perempuan yang berprestasi," ucapnya.(sym)

10

SUMENEP

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

ALIH FUNGSI

Resi Gudang Jadi Sekretariat Panwascam SUMENEP - Resi gudang di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, menjadi sekretariat panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) setempat. Proyek APBN yang semestinya dijadikan penampungan hasil panen petani utamanya gabah dikala harga anjlok, kini menjadi kantor.

Zaenuri, salah satu tokoh masyarakat setempat manilai, keberadaan resi gudang tersebut telah disia-siakan.

Bahkan keberadaannya dinilai mubazir. ”Tentunya, tujuan utamanya kan untuk mensejahterakan rakyat, namun kalau seperti ini sudah keluar dari tujuan awal pemerintah,” katanya.

Apalagi, keberadaan gudang tersebut telah dipakai sebagai perkantoran. Menu-

rutnya, hal itu sudah jelas melanggar aturan. ”Itu sudah jelas tidak tepat sasaran, karena itu tidak ada dampak positif terhadap petani,” terangnya Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan upaya-upaya sehinga keberadaan resi gudang itu dapat memberikan dampak positif terhadap petani. ”Makanya ini perlu ada kejelasan dari pemerintah itu sendiri, agar adanya program itu benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan (Disprindag) Sumenep, Syaiful Bahri, saat dihubungi Koran Madura melalui telepon genggamnya tidak merespon walaupun nada sambungnya terdengar aktif. (edy/mk)

OPERASI ZEBRA

395 Pelanggaran dalam 10 Hari

junaedy/koran madura

REMUK: Resi gudang yang berada di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, menjadi sekretariat Panwaslu Kecamatan setempat, sekalipun kondisinya sudah rusak parah.

SUMENEP – Kesadaran masyarakat Sumenep dalam menaati peraturan lalu lintas bisa dibilang masih minim. Dalam razia selama 10 hari, jumlah pelanggaran yang berhasil diidentifikasi petugas mencapai 395 pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengendara roda dua dan roda empat.

Dari 395 pelanggaran tersebut, sebanyak 250 pelanggaran langsung ditilang, semantara 145 pengendara hanya mendapat teguran.

Razia tersebut dilakukan di beberapa titik di jalan protokoler sampai jalan kecamatan. Razia tersebut dilakukan sejak 28 November dan akan terus dilakukan sampai 25 Desember 2013.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasat Lantas Hary Subagiyo menjelaskan, dari ratusan pengemudi yang sering melanggar, sebagian besar karena kendaraannya tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan orangnya tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Selain kelengkapan surat, jenis pelanggaran lain adalah kelengkapan kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. ”Untuk jenis pelanggaran terbanyak adalah tidak dilengkapi surat kendaraan baik STNK maupun SIM. Kami juga melakukan penilangan dengan menyita kendaraannya jika pengendara kedapatan tidak membawa surak kendaraan,” imbuhnya.

Untuk meinimalisir adanya pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara, dirinya akan intens melakukan operasi diberbagi tempat. Bahkan sampai di pelosok desa. ”Kegiatan serupa ke depan masih akan terus dilaksanakan. Dengan sering dilakukan operasi angka pelanggar lalin dapat ditekan,” imbuhnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memetuhi tata tertib lalu lintas. Sebab, tata tertib dibuat untuk keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. ”Saya harap selama berkendara, warga untuk mematuhi tata tertib,” pungkasnya. (edy/mk)

junaedy/koran madura

DIPERIKSA. Pengemudi kendaraan roda dua saat diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya di Jalan Tronojoyo, Minggu (8/12).

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak berhasil dalam membangun bangsa, khususnya di Madura. Salah satu penyebabnya, SBY tidak tegas dan ragu-ragu dalam bersikap untuk sesuatu menyangkut bangsa hari ini dan masa depan. Mengapa seperti itu, berikut penuturan ketua PMII Sumenep, Imam Syafii, kepada Koran Madura.

Kabarnya Anda berunjuk rasa saat SBY bertandang ke Madura?

Kami (PMII Madura) berniat bertemu dengan presiden. Selain untuk menyampaikan, kami ingin presiden menerima masukan dari luar struktural pemerintahan tentang Madura, dan tentang bangsa secara umum. Tetapi, polisi dan tentara tidak meng-

hendaki kami menyampaikan pendapat dengan alasan yang bisa dibuat. Menurut kami ini terlalu karena sebagai warga negara dihalangi untuk bertemu dengan presidennya.

Padahal, menyatakan pendapat dilindungi undang-undang. Bahwa akhirnya petugas bersikap represif kepada kami yang tidak anarkhis, inilah yang tak bisa kami pahami.

Sebenarnya apa agenda SBY ke Madura?

Kami juga tidak mengerti.

Seakan-akan ada misi terselubung yang tak terjelaskan dan itupun tidak kami pahami. Kami kira itu sah karena presiden bisa melakukan apa saja. Tetapi sebagai warga negara kami juga berhak tahu agendanya apa karena presiden itu jabatan publik.

Menurut Anda, bagaimana kepemimpinan SBY? SBY itu abu-abu, tak jelas, dan peragu. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan tentang kegagalan SBY dalam perspektif kami khususnya menyangkut Madura. Pertama,

BBM Kepulauan Masih Langka Bupati: Kami Sudah Sampaikan ke Presiden dan Gubernur SUMENEP - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengentaskan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berrsubsidi di kepulauan masih belum nampak keberhasilannya.

Sampai saat ini, BBM bersubsidi masih terus kangka. Akibatnya, harga BBM mahalnya, dan aktivitas warga lumpuh.

Warga di Pulau Sepudi dan Arjasa mendesak pemerintah untuk segera mencarikan solusi secepat mungkin.

Hal itu untuk membantu warga kepulauan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Saat ini harga BBM jenis bensin di dua pulau tersebut kisaran Rp. 30 ribu per liternya.

Ali Wafa, salah satu warga Pulau Arjasa, menjelaskan, pihak formpinka tak bisa berbuat apa-apa dan beberapa kesepakatan yang telah dibuat bersama tak kunjung dipenuhi. “Kami kasih waktu 20 hari kemarin, tapi sampai melewati waktu, pihak Forpimka tak dapat menyelesaikannya, sementara BBM masih langka dan harganya tetap mahal.

Oleh karena itu, kami minta pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelangkaan ini,” katanya, Minggu (8/12) Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan ada dua solusi, yaitu solusi jangka panjang dan jangka

SBY tidak bisa mengoptimalkan BPWS padahal aturannya sudah jelas. Sehingga, percepatan pembangunan Madura tertatih-tatih. Kedua, SBY tak bisa berbuat banyak soal hukum yang terjadi di Sampang kaitannya dengan aliran dan kepercayaan tertentu. Dalam hal ini SBY lamban sekali.

Ketiga, SBY juga melakukan liberalisasi ekonomi dan tidak bisa mengatur impor. Bisa dibayangkan, kasus impor garam yang dituang ke Madura.

SBY lupa bahwa Madura penghasil garam tetapi petaninya ditindih dengan garam impor yang mengakibatkan petani tak berdaya. Dalam kasus yang lebih luas, SBY hanya mengaku prihatin dalam Ambalat dan penyadapan Australia.

Lalu Anda berunjuk rasa?

Kami ingin berdialog tentang Madura dan bangsa secara umum. Lebih dari itu kehadiran SBY tak terjelaskan dengan baik sehingga banyak pihak yang menilai kunjungan ke Madura tak jelas. Bisa dibayangkan, untuk biaya atas kedatangan SBY saja di

pendek. Jangka panjanganya, kata Busyro, setiap kepulauan harus ada APMS. ”Jadi soal BBM itu, kami sudah berbicara banyak dengan Presiden kemarin dan presiden juga tahu mengenai hal itu.

Kalau berbicara solusi jangka panjang, memang harus ada APMS,” jelasnya.

Termasuk, pihaknya juga sudah menjalin pembicaraan dengan gubernur. “Dan juga punya solusi yang sama, katanya setiap kecamatan yang ada di kepulauan itu memang harus ada APMS,” imbuhnya.

Ketika disinggung lebih jauh soal kepastian adanya APMS di masing-masing kepulauan, Busyro mengaku hal tersebut masih belum pasti. ”Yang penting sekarang masyarakat di bawah harus disiapkan tempat dan persyaratannya seperti ini. Karena begini, ada masyarakat yang siaptetapi modalnya masih pinjam sana pinjam sini. Aakibatnya, saat BBM turun dan didistribusikan,

masih saja diberikan kepada yang memberi pinjaman,” jelas Busyro.

Itulah kata Busyro yang menjadi salah satu faktor, kelangkaan BBM dikepulauan masih terus terjadi.

Oleh karena, kata Busyro memang harus ada warga kepulauan yang benar-benar siap membangun APMS lengkap dengan pendanaannya. Artinya, bukan lagi

pinjam dari para pengusaha yang kepentingannya hanyalah persoalan profit saja. ”Harus dengan dananya.

Tidak kemduian ketika mau bangun harus pinjam sana sini dan akhirnya BBM itu tidak langsung sampai kepada masyarakat. Umumkan saja begitu, jadi nanti setiap kecamatan akan kami tambah APMS,” tegasnya.

Berdasarkan hasil infor-

BIODATA Nama:

Imam Syafii Pendidikan:

S1 Pendidikan Matematika Jabatan:

Ketua Umum PC PMII Sumenep

Pengalaman:

Mantan Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep

Pamekasan dan Sumenep sudah mencapai Rp 3 miliar (Rp 2,2 miliar untuk Sumenep dan Rp 0,8 miliar di Pamekasan).

Kami prihatin kepada SBY yang terlihat galau karena pembangunan tidak semakin baik pada hal lain walaupun pada hal-hal tertentu seakan nampak baik. Utang yang semakin besar dan menjadi tanggungan negara, ini sudah menjadi tanda bahwa SBY

tidak berhasil.

Soal keberpihakan kepada petani garam?

Kementerian Perdagangan tanggal 11 Februari 2013 menerbitkan sistem resi gudang (SRG). Kebijakan itu tertuang dalam Permendag No. 08/M-Dag/Per/02/2013, tentang perubahan Permendag No. 37/M-Dag/Per/11/2011, tentang barang yang dapat

disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Pemerintah mematok harga garam Rp 750 per kg, faktanya garam petani di Madura terbeli Rp 200 per kg. Ini kan masalah.

Solusinya bukan garam impor didroping ke Madura. Nah, keberpihakn SBY di mana?

Harapan Anda?

Pertama, kami ingin petugas mengerti dan jangan se-

masi yang dihimpun oleh Koran Madura dari beberapa warga di berbagai wilayah kepulauan, kelangkaan BBM yang melanda kepulauan telah membuat denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat pulau menjadi lumpuh total. Para nelayan tidak melaut, pendapan pun mulai berkurang hingga harga sembako melambung tinggi. (sym/mk)

lalu memaknai unjuk rasa itu destruktif. Mestinya, petugas tidak mengamankan aktivis saat hendak berunjuk rasa kepada SBY. Kami kan hanya ingin bersilaturrahim dengan cara kami. Tetapi faktanya, kami dipukul mundur dan dipentungi aparat. Ini sungguh-sungguh terlalu. Bila SBY bapak bangsa maka kamilah anak bangsa itu. Tetapi inipun tidak bisa karena sebagian oknum aparat tidak sehaluan dengan pemikiran kami.

Kedua, kami ingin presiden mengerti bahwa kondisi bangsa, Madura, tidak sepenuhnya seperti yang dilaporkan menteri, gubernur, atau bupati.

SBY butuh opini pembanding dari kalangan lain agar dalam memutuskan kebijakan tidak salah dan tetap proporsional.

Hanya, aparatur SBU dari tingkatan atas sampai bawah seringkali bersikap over acting karena kekhawatiran yang berlebihan. Padahal kami bukan siapa-siapa kecuali anak bangsa yang peduli dan antikekerasan. Kami hanya ingin konstruktif dan tidak destruktif. (rah)

SUMENEP

11

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL

PENGEMBALIAN UANG PASAR

Istri Takmir Masjid Dikabarkan Minta Cerai

Rp 300 Juta Masih Ada di PT SBS

SUMENEP - Kontraktor Pembangunan Pasar Anom Baru masih belum mengembalikan sisa pembayaran yang harus dikembalikan secara utuh. PT SBS hanya mengembalikan Rp 540 juta, dari jumlah jumlah dana yang harus dikembalikan adalah Rp 840. Uang pemkab masih mengendap Rp 300 juta di kontraktor tersebut.

Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep Carto mengatakan, kontraktor PT SBS baru mengembalikan senilai Rp 540 juta dari total anggaran yang harus dikembalikan kepada Pemkab. “Sampai akhir tutup tahun 2013, mereka baru mengembalikan sebesar Rp 540 juta, sementara yang masih mengendap di PT SBS masih Rp 300 juta,” jelasnya.

Katanya, PT SBS masih hendak membongkar bangunan pasar untuk membayar kekurangannya, dan akan menjual besinya. “Mereka janji akan bayar setelah selesai melakukan pembongkaran, karena itu memang harus dibongkar semuanya. Mudahmudahan laku saja besi-besinya,” jelasnya.

Carto menjelaskan bahwa pada awal Januari tahun 2014 pembangunan pasar anom akan dilanjutkan. Menurutnya, kini sudah ada 3 pendaftar yang mulai diproses oleh tim lelang. Nanti akan diputuskan satu pemenang retender untuk melanjutkan pembangunan pasar anom.

Sementara, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Sukarnaidi, meminta pemkab agar bertindak tegas kepada pihak kontraktor agar pemkab tidak terkesan dipermainkan oleh mereka. “Paling tidak, Pemkab harus mengatakan kepada publik bahwa siapapun kontraktor yang tidak mematuhi aturan dan melakukan kesalahan, maka wajib hukumnya tidak mentolerir,” katanya, Minggu (8/12).

Ia berharap, uang yang masih mengendap itu, pemkab kembali menyurati pihak kontraktor agar segera mengembalikan uang yang masih mengendap. “Sebab ini sudah hampir tutup tahun. Minimal, mereka berpikir bahwa Pemkab tidak memberikan toleransi bagi kontraktor yang nakal dan tidak mematuhi aturan,” tandasnya. (sym/mk)

ali ridho/koran madura

SIANG BOLONG: Stan Pasar Minggu masih belum juga ditutup meski sudah tak ada aktivitas transaksi jual beli lagi.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pemilik Stan Mengaku Membayar Retribusi SUMENEP - Aktivitas transaksi jual beli akhir pekan di Jalan Dr Soetomo No 4 Sumenep selalu ramai pengunjung. Namun dibalik geliat ekonomi tersebut, ternyata berjualan di area itu tidak gratis. Para pedagang mengaku dikenakan pungutan uang yang harus diserahkan pada oknum tertentu.

Penelusuran Koran Madura, pemilik stan harus menyetorkan sejumlah uang pada oknum tertentu yang mengatasnamakan pejabat Pemkab Sumenep. Namun, setoran uang retribusi itu tidak jelas masuknya kemana. Mereka dipaksa menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti sewa stan yang sudah disiapkan Pemkab Sumenep.

Salah satu pedagang berinisial B mengakui hal itu. Menurutnya, berjualan di area itu tidak gratis. Setiap bulan sekali mereka diminta untuk menyetorkan uang yang disebutnya sebagai retribusi. Besaran uang retri-

busi yang harus disetor mencapai Rp 100 ribu per stan. Uang tersebut disetor secara rutin.

“Uang tersebut harus diserahkan pada Pemkab Sumenep. Sebab stan ini milik Pemkab dan kita diharuskan membayar sewa stan itu. Setoran uang tersebut dibayar pada oknum petugas di salah satu Bagian Pemkab Sumenep,” terang pemilik stan tersebut.

Dugaan adanya setoran dana yang mengalir ke oknum Pemkab Sumenep tersebut juga diakui oleh pemilik stan lainnnya. H awalnya menutup-nutupi adanya setoran

dana retribusi itu dengan berdalih buka stan tersebut gratis. Namun akhirnya dia mengakui juga bahwa pemilik stan diharuskan membayar sejumlah uang pada oknum Pemkab Sumenep. Meski demikian dia tidak menyebutkan besaran dana yang disetor pada Pemkab tersebut.

Namun, hingga kini retribusi tersebut tidak masuk ke kas daerah. Kepala DPPKA Sumenep Carto membenarkan aliran uang retribusi itu tidak masuk ke kasda. Dia merasa bingung uang retribusi itu masuk kemana.

“Area Pasar Minggu itu kan menempati ruang atau fasilitas publik, seharusnya mereka itu harus membayar dan dikenakan retribusi.

Informasinya, memang ada dugaan penarikan retribusi pada para pemilik stan di Pasar Minggu itu. Tapi sayangnya uang retribusi itu tidak pernah masuk ke Kasda,” katanya. (edo/mk)

BUSANA DAUR ULANG

ANGGARAN DINAS

ant/arif firmansyah Puluhan pelajar SMA/SMK dan mahasiswa mengikuti lomba mendesain busana wanita dari barang bekas organik dan non-organik di Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/12). Lomba daur ulang ini bertujuan mengajak generasi muda peduli terhadap lingkungan.

SUMENEP – Kepala DPPKA Sumenep Carto mengatakan, dalam postur APBD sudah tidak dikenal lagi istilah anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja publik. Sebab untuk memilah keduanya tidak tepat.

Pasalnya, angaran belanja tersebut sering tumpang tindih. Sehingga sulit memakai kategori belanja pegawai dan belanja publik. Postur APBD hanya mengenal anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp 852 miliar, di dalamnya juga sudah dipergunakan untuk membiayai pajak penghasilan (PPh) pegawai. Besaran dana PPh untuk belanja pegawai sudah dipangkas dari Rp 29 miliar menjadi 21 miliar per enam bulan pada tahun Anggaran (TA) 2012.

Carto menambahkan, pada TA 2013 tercatat ada

SUMENEP – Ny. Mutiah (46), istri Ketua Takmir Masjid Hairul Jannah, H.Syafiuddin (55), mengaku malu atas tersebarnya kabar perbuatan tidak bermoral yang dilakukan suaminya. Ia hanya mengurung diri di kamar pasca tersebarnya kabar suaminya telah diduga melakukan pelecehan seksual kepada janda beranak satu, KS (45), Jumat (6/12).

Padahal, istri ketua takmir masjid di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, itu menurut masyarakat setempat dikenal sebagai perempuan yang familiar dan mudah bergaul dengan siapa saja. Namun sejak tersebarnya kabar tersebut, Ny, Mutiah sulit ditemui. ”Dulunya Bu Nyai tidak seperti sekarang. Beliau dikenal sebagai sosok wanita yang familiar dan selalu siap bila ada tamu yang memerlukannya,” kata Uli (30), warga yang rumahnya tidak jauh dari masjid.

Sekarang, lanjut Uli, beliau sangat sulit untuk ditemui.

Bahkan kabarnya, Ny. Mutiah telah meminta cerai karena tidak kuat menahan rasa malu. ”Ya maklum saja, karena keluarga H. Syafiuddin dan Ny. Mutiah itu dituakan oleh masyarakat setempat. Dan apabila ada permasalahan yang sulit dipecahkan sendiri oleh warga, masyarakaat memilih membawa persolan tersebut pada H. Syafiuddin.

Sebelumnya, Ketua Tak-

mir Masjid Hairul Jannah, H. Syafiuddin, yang juga menjadi dukun, diduga telah mencabuli pasiennya di dalam masjid. Perbuatan tidak baik tersebut dilakukan saat korban disuruh menunggu proses pembuatan azimat penglaris dagangan, yang akan dibuat pada pukul 00.00.

Korban diminta datang menemui ketua takmir masjid sekitar pukul 22.00. Selama menunggu proses pembuatan azimat penglaris itu, korban diminta melayani nafsu bejat pelaku hingga dua jam lamanya. Korban dikeluarkan dari dalam masjid melewati pintu belakang, saat warga mendatangi masjid karena menengarai terjadi sesuatu di dalam masjid.

Namun belum beranjak jauh dari masjid, korban berhasil ditangkap massa, karena disangka maling yang hendak mencuri. Akibatnya korban dibawa ke balai desa untuk dimintai keterangan, dan korban mengakui semua yang dilakukan ketua takmir tersebut.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko melalui Humas Polres Sumenep, AKP Bagyo Supriatmanto, mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dugaan pencabulan atau pemerkosaan yang dilakukan ketua takmir masjid. ”Baru korban yang kami periksa,’’ kata Bagyo, singkat. (edy/mk)

junaedy/koran madura

TIDAK PUAS. Keluarga korban saat mau melaporkan tindakan takmir masjid Hairul Jannah ke Mapolres Sumenep, Minggu (8/12).

DPPKA: PPh Pegawai Sudah Dipangkas penurunan pengeluaran PPh untuk belanja pegawai.

Sekitar Rp 8 miliar pengeluaran PPh dipangkas setelah pihaknya menyesuaikan dengan Perubahan Permenkeu.

Kalkulasinya, per 1 Januari hingga 1 Juni, PPh yang harus dikeluarkan sebanyak Rp 2 miliar per bulan.

Sedangkan pada 1 Juni hingga 1 Desember, lanjut Carto, dengan perubahan Permenkeu lagi, hasil kalkulasinya menunjukkan PPh yang harus dikeluarkan hanya sebesar Rp 600 juta per bulannya. Jadi ini kalkulasi Pemkab Sumenep sudah menunjukkan ada pemangkasan dana luar biasa dari Rp 2 miliar menurun hingga hanya Rp 600 juta.

Mantan Kepala BKD ini menambahkan jomplangnya anggaran belanja pegawai hingga mencapai 70 persen, ada perhitungan yang salah dari dewan. Pasalnya, dari

perhitungan Pemkab perbandingan prosentase itu berkisar 56 persen belanja pegawai dan 44 persen belanja publik. “Bukan 70 persen belanja pegawai dan 30 persen belanja public,” kilahnya.

Sementara terkait dengan adanya pembengkakan atau kenaikan anggaran belanja pegawai dari Rp 852,5 miliar pada TA 2013, hingga membengkak menjadi Rp 870 miliar pada TA 2014. Carto berdalih pembengkakan anggaran pegawai sebesar Rp 18,5 miliar itu karena faktor Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

“Pada TA 2012 lalu, kita sudah berhasilmenurunkan atau memangkas PPh dari Rp 29 miliar menjadi Rp 21 miliar. Sehingga ada dana Rp 8 miliar yang sudah bisa diselamatkan dan masuk ke Kasda. Dengan hitungan per bulan PPh yang dibayarkan

sebesar Rp miliar. Bahkan sekarang sudah bisa dipangkas lagi menjadi Rp 600 juta saja PPh-nya. Semoga target PAD 2014 sebesar Rp 114 miliar tercapai,” ujar Carto.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Sumenep menilai alokasi anggaran belanja pegawai terlalu berlebihan.

Dalam pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) dewan, anggaran pegawai mencapai 70 persen, sementara anggaran belanja untuk publik hanya 30 persen.

Wakil Ketua Komisi B Dwita Andriyani menyatakan, jomplanganya komposisi anggaran merupakan pemborosan. Akibatnya, anggaran habis tersedot hanya untuk gaji dan tunjangan pegawai. (edo/mk)

IKLAN BARIS

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

12

PAMEKASAN

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

Kurikulum Baru Bermasalah Pemberlakuannya Tahun 2014 Berpotensi Tak Terlaksana Serentak PAMEKASAN – Penerapan Kurikulum Pendidikan 2013 masih ditemukan beberapa persoalan. Temuan persoalan tersebut terjadi hampir di semua faktor, mulai dari kompetensi guru, materi pembelajaran yang digunakan hingga persoalan mata pelajaran muatan lokal (mulok) yang belum ada pengaturan dalam kurikulum baru tersebut.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Mohammad Tarsun mengatakan sejumlah persoalan itu adalah hal yang wajar, karena masih bersifat uji coba.

Temuan itu, kata dia, akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebelum memberlakukan kurikulum tersebut secara serentak di semua tingkatan dan sekolah di seluruh Indonesia.

Menurut Tarsun, Kemendikbud berencana akan memberlakukan kurikulum baru pada tahun 2014 mendatang. Namun masih akan menelaah dan mengkaji hasil evaluasi dan monitoring uji coba yang dilakukan di 295 kota dan kabupaten se-Indonesia.

Tim dari Kemendikbud, tambahnya, telah mendatangi sejumlah sekolah yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba penerapan kurikulum percobaan (pilot project). Monev dilakukan selama dua minggu, sejak tanggal 25 November hingga 3 Desember 2013 lalu.

Hasil monev, lanjutnya, mendapatkan pemahaman guru mengenai pola pembelajaran serta sistem penilaian belum maksimal. Seperti halnya penilaian otentik dan scientific. Hasil monev menyebutkan pemahaman guru terhadap pola pembelajaran masih mencapai 55 persen saja.

Disamping itu, penyampaian materi pembelajaran belum beruntut.

Faktor minimnya pelatihan (inhost training) guru diduga menjadi akar

Dalam kurikulum baru dari pusat itu tidak mengatur pelajaran daerah atau muatan lokal. Sedangkan di sisi lain dalam peraturan Gubernur Jawa Timur, muatan lokal masuk dalam format penilaian

Mohammad Tarsun

Kepala Bidang Pendidikan Menengah pemicu persoalan itu. Ditambah mata pelajaran muatan lokal, yaitu bahasa daerah tidak masuk dalam format penilaian disebabkan persoalan aturan. ”Dalam kurikulum baru dari pusat itu tidak mengatur pelajaran daerah atau muatan lokal. Sedangkan di sisi

lain dalam peraturan Gubernur Jawa Timur, muatan lokal masuk dalam format penilaian,” katanya.

Untuk diketahui di Pamekasan ada enam Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memberlakukan kurikulum baru tersebut. Yaitu SMP Negeri 3 Pademawu, SMP Negeri 1 Pamekasan, SMP Negeri 1 Larangan, SMP Negeri 1 Pademawu, SMP Negeri 5 Pamekasan, dan SMP Negeri 2 Pamekasan.

Sedangkan SMA ada tujuh sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Pamekasan, SMA Negeri 2 Pamekasan, SMA Negeri 3 Pamekasan, SMA Negeri 4 Pamekasan, SMA Negeri 5 Pamekasan, SMA Negeri 1 Pademawu, dan SMA Negeri 1 Waru.

Padan tingkatan SMP kurikulum baru diberlakukan untuk kelas VII. Sedangkan untuk SMA akan dibelakukan untuk kelas X. uji coba kurikulum dilaksanakan sejak Juli 2013. Jadi, monev yang dilakukan oleh kemendikbud adalah monev satu semester uji coba kurikulum baru 2013. (oni/muj/rah)

AKTIVIS MADURA

Korban Bentrok Mulai Membaik PAMEKASAN - Sebanyak 13 aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Madura yang menjadi korban bentrok dengan petugas karena berunjuk rasa saat kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kini mulai membaik.

Juru bicara PMII Madura, Moh Elman, dalam keterangan persnya di Pamekasan, Sabtu sore, mengatakan dari sebanyak 13 orang aktivis yang menjadi korban bentrok itu, 10 diantaranya telah dinyatakan sehat, sedangkan tiga orang lainnya masih belum pulih.

Di Sampang, kami bentrok dengan petugas karena ada penyusup yang masuk ke dalam barisan mahasiswa dan orang itu yang melempari petugas keamanan hingga akhirnya para petugas itu reaktif dan bertindak kasar “Belum pulih dalam artian badannya masih terasa sakit akibat terkena pentungan petugas,” kata Elman menjelaskan.

Ke-13 orang aktivis PMII Madura ini menjadi korban bentrok dengan aparat saat berunjuk rasa bersamaan dengan kedatangan Presiden RI ke Pulau Madura.

Aksi mahasiswa itu digelar di empat kabupaten secara bergantian, yakni di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kabupaten Bangkalan.

Dari empat kabupaten itu, korban bentrok terparah terjadi di Kabupaten Sampang, yakni sebanyak 12 orang mahasiswa luka-luka, sehingga mereka terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan puluhan ma-

hasiswa lainnya ditangkap.

Sedangkan seorang lagi, aktivis PMII Bangkalan.

Elman menjelaskan biaya perawatan medis aktivis korban bentrok itu, atas biaya sendiri, dan tidak ditanggung petugas.

“Ada yang menjual handphone, bahkan ada temanteman yang terpaksa menggadaikan sepeda motornya,” tutur Elman.

Bentrok aktivis dengan petugas pengamanan Presiden RI terjadi di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, sedang di Sumenep dan Pamekasan relatif lancar, meskipun juga sempat ditangkap dan disekap dalam mobil selama beberapa jam. Bahkan ada juga yang terkena pukulan dan tendangan kaki petugas aparat yang sok arogan ketika menyambut orang nomor satu di Indonesia, SBY. “Di Sampang, kami bentrok dengan petugas karena ada penyusup yang masuk ke dalam barisan mahasiswa dan orang itu yang melempari petugas keamanan hingga akhirnya para petugas itu reaktif dan bertindak kasar,” katanya menjelaskan.

Sementara, jumlah mahasiswa yang sempat diamankan petugas karena berunjuk rasa saat kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Madura sejak tanggal 4 hingga 6 Desember 2013, sebanyak 23 orang.

Akan tetapi menurut Elman, semua mahasiswa yang sempat diamankan petugas itu, kini telah dilepas.

“Kalau di Pamekasan , alhamdulillah, tidak ada bentrok, karena jauh hari sebelumnya kami telah mengumpulkan mahasiswa, dan meminta mereka agar tidak melakukan aksi anarkis,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman.

Kendatipun mahasiswa tetap berunjuk rasa, terang Kapolres, petugas masih bisa menahan diri, dan mahasiswa tidak mau memaksakan kehendaknya dan mereka mau dibubarkan saat presiden tiba di Pamekasan. (ant/rah)

SANTRI

KPU Sulit Lacak NIK

m fauzi/koran madura

TAK TERTIB: Para pedagang ikan kembali menggelar dagangan di akses Pendopo Bupati Pamekasan di Jl Kabupaten.

KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasca Kunjungan SBY, Pamekasan Kembali Kumuh PAMEKASAN - Para pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan kembali menempati lokasi terlarang.

Hal ini terlihat seperti pada Minggu (8/12), tiga hari setelah rombongan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkunjung di Pamekasan.

Di kawasan Jl Diponegoro, Jalan Kabupaten dan sejumlah kawasan lainnya yang sebelumnya bersih dari pedagang kaki lima, kini kembali terlihat kumuh. Selain para PKL, para pedagang ikan dan pedagang sayur juga kembali menggelar dagangannya di trotoar.

Selain itu, kendaraan angkutan umum, plat kuning maupun angkutan gelap, juga kembali memasuki jantung kota. Mobil-mobil besar melakukan bongkar muat di sembarang jalan di kawasan perkotaan. Situasi ini membuat kawasan yang sebelumnya bersih, kembali kumuh dan diwarnai kemacetan.

Pasar batik tradisional 17 Agustus, yang dikunjungi SBY dan rombongan pada Rabu (5/12) lalu, kembali kepada kondisi semula. Pedagang hewan seperti burung, ayam, kambing, dan penjual pakan ternak, menempati separuh badan jalan yang membuat arus lalu lintas tidak lancar.

Syamsul Arifin, warga kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, men-

gatakan seharusnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan setempat tidak memberikan kesempatan lagi kepada para PKL yang menempati area terlarang. Sebab kondisi sebelum kedatangan SBY betul-betul nyaman dan bersih serta arus lalu lintas tidak semrawut.

“Kalau dibiarkan kembali seperti semula, pelayanan tidak ditujukkan kepada masyarakat tetapi hanya untuk dinikmati presiden saja yang hanya dua hari di Pamekasan,” katanya.

Syamsul juga meminta aparat agar menegakkan aturan bagi taksi dan truk-truk besar yang masih bebas bongkar muat barang di sembarang tempat. Sebab hal itu mengganggu kenyaman pengendara lainnya. Jika mereka masih melanggar, pihaknya berharap agar ditilang di tempat dan jangan ada negosiasi.

Syamsul menambahkan jika kondisi ini kembali dibiarkan, maka akan semakin sulit untuk ditertibkan. Sebab pada khirnya mereka akan menganggap lokasi penjual itu sebagai hak, sehingga tidak mau ditertibkan. Sebaliknya kesemrawutan dalam kota akan semakin parah.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin mengatakan para pedagang ikan yang menggelar

dagangan di akses menuju Pendopo Bupati itu belum bisa ditertibkan, karena belum ada lokasi penampungan.

“Kami masih mencarikan solusi bagi para pedagang ikan itu. Karena sampai sekarang belum ada tempat untuk direlokasi. Sementara kami masih melakukan pengawasan, agar mereka tidak meluber ke jalan raya,” katanya.

Satpol PP setempat tidak sematamata melakukan penertiban, tanpa memberi solusi kepada para PKL itu.

Sedangkan para PKL yang di Jl Diponegoro, sebenarnya sudah difasilitasi tempat yakni di Kawasan Jl Cokroatmojo, namun PKL itu tidak betah karena alasan sepi pembeli.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Dan Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, Jafar el Sodik, meminta Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menunda pelaksanaan janji yang diucapkannya saat berkunjung ke Madura, pekan lalu.

Menurut Sodik, pelaksanaan atas janji presiden itu sangat ditunggu masyarakat karena sangat berkaitan dengan hal yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Diantara janji yang diucapkan presiden, saat itu, adalah akan mengupayakan penstabilan harga jag-

ung dan mengupayakan peningkatan produksi jagung nasional untuk mengurangi peredaran jagung impor.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono menjawab keluhan petani jagung Desa Montok, Kecamatan Larangan, yang mengaku harga hasil produksi mereka sering turun ketika jagung tengah panen raya sehingga mereka mengalami kerugian.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berjanji akan menambah anggaran untuk percepatan pembangunan di empat Kabupaten di Madura. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013, anggaran yang disalurkan pemerintah ke Madura sebesar Rp 1,43 triliyun dan akan ditambah sehingga menjadi 1,64 triliun q2r4 pada anggaran tahun depan.

Shodik mengatakan dalam merealisasikan janjinya itu, sebaiknya presiden mengutamakan programprogram yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

“Karenanya, menurut kami, kebijakan yang bersentuhan langsung dengan pertanian perlu diutamakan disamping program lainnya yang berupa pembangunan infrastruktur,” katanya. (uzi/awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku kesulitan melacak nomor induk kependudukan para santri dari luar kabupaten yang tinggal di sejumlah pondok pesantren di daerah ini yang akan menggunakan hak suara di Kabupaten Pamekasan.

“Selain karena memang tidak memiliki KTP, para santri ini ada juga yang tidak bisa pulang untuk mengecek NIK

sebanyak 5.773 orang calon pemilih itu, sebanyak 4.961 di antaranya merupakan santri di berbagai pondok pesantren di Pamekasan

Nuzulul Qurnain Komisioner KPU

ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana mereka berasal,” kata komisioner KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain.

KPU sendiri, kata dia, sebenarnya telah berupaya meminta bantuan KPU asal santri yang berada di Pamekasan.

Hanya saja, karena KPU sendiri sibuk dengan pendataan pemilih di daerah sendiri, maka mereka tidak bisa bergerak cepat mengecekan data pemilih yang tinggal di Pamekasan itu.

Nuzulul Qurnain men-

jelaskan jumlah warga yang diketahui tidak memiliki NIK di Kabupaten Pamekasan saat ini sebanyak 5.773 orang calon pemilih. Secara otomatis, mereka itu tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif 2014.

Sebab, sesuai dengan ketentuan, mereka yang masuk dalam DPT harus memiliki data pribadi yang lengkap. Seperti tempat dan tanggal lahir, susunan keluarga, serta yang paling pokok adalah NIK. Menurut Nuzulul, dari sebanyak 5.773 orang calon pemilih itu, sebanyak 4.961 di antaranya merupakan santri di berbagai pondok pesantren di Pamekasan. Sedangkan sebanyak 812 orang sisanya, merupakan warga binaan yang selama ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Pamekasan.

KPU Pamekasan secara kelembagaan telah menyampaikan temuan adanya warga yang tidak memiliki NIK itu ke KPU pusat melalui KPU Provinsi dan saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari institusi penyelenggara pemilu yang ada di atasnya itu. “Kemungkinan, mereka ini nantinya akan masuk dalam daftar pemilih khusus,” katanya.

Yang dimaksud pemilih khusus, terang dia, calon pemilih yang merupakan warga Indonesia dan mereka berhak menggunakan suaranya, akan tetapi tidak mengantongi data diri yang jelas.

“Juklak dan juknis tentang pemilih khusus ini yang masih kami tunggu sampai saat ini,” katanya. (ant/rah)

PAMEKASAN

13

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

Perlu Ada Uji Kompetensi Dewan Pendidikan: Sebagian Guru Tidak Memiliki Kompetensi Kepribadian PAMEKASAN - Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menilai sebagian guru di wilayah itu masih memiliki kelemahan dalam kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogis (kemampuan mengajar).

m fauzi/koran madura

DETEKTOR: Identifikasi Sumber Getar Terganggu Cuaca. Tim identifikasi meninggalkan peralatan detektor.

SEISMIK BLOK MADURA

95 Titik Sumber Getar Akan Didrilling Pekan ini PAMEKASAN - Sebanyak 95 titik sumber getar yang ditanam dalam tanah berbahan peledak rendah (Low Explosive) di Kecamatan Kadur, Pamekasan, siap dilakukan pengeboran ulang (redrill).

95 titik itu tersebar di Desa Bungbaruh, Desa Sokalelah, Kertagena Laok dan Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur.

Petugas keamanan dari unsur Gegana yang bertugas di wilayah itu Syamsul mengatakan ke-95 titik itu sudah teridentifikasi melalui kegiatan deteksi sumber getar yang dilakukan selama 3 hari. Kini, kegiatan identifikasi dilakukan di Kecamatan Palengaan, dan dua kecamatan lainnya di Pamekasan.

“Sebenarnya, sumber getar ini sudah aman, meski tidak dilakukan penggaraman. Kebetulan saya dari Gegana, jadi tahu daya ledak yang dipasang ini rendah.

Mungkin karena permintaan masyarakat, jadi perlu dilakukan penggaraman untuk menetralisir,” katanya.

Sementara itu, proses pengeboran ulang (redrill) di Kecamatan Kadur diagendakan dalam pekan ini.

Kegiatan drilling ini akan dilakukan dengan kedalaman hingga 2 meter diatas bahan peledak yang ditanam di dalam lubang. Selanjutnya, semua kabel pemicu yang ditanam di dalam tanah akan dicabut satu persatu. Setelah pencabutan selesai, pekerjaan selanjutnya, yaitu mensirkulasikan air bercambur garam ke dalam lubang bor, untuk menjinakkan bahan peledak yang masih tersimpan didalam tanah.

Adapun total sumber getar low explossive yang belum dijinakkan di Pamekasan mencapai 422 titik. Sumber getar itu ditanam saat uji seismik 2009 lalu dengan kedalaman sekitar 20-23 meter. Sumber getar itu sengaja tidak diledakkan karena pertimbangan teknis.

Data ini diketahui saat SKK Migas melakukan sosial-

isasi pelaksanaan kegiatan penggaraman pada lubang sumber getar, yang dilaksanakan aula Lantai II Pemkab Pamekasan bulan lalu.

Kini, 422 sumber getar yang tersebar di 19 desa di empat Kecamatan itu akan dijinakkan dengan dengan melakukan kegiatan penggaraman agar rangkaian pemicu getaran yang ditanam itu tidak berfungsi.

Kegiataan reklamasi ini diawali dengan rangkaian kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten/kecamatan/desa. Dalam kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberi pemahaman tentang kegiatan reklamasi dan kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik lahan yang terkena dampak kegiatan penggaraman.

Menurut Kabag Adminitrasi Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Djumhari Gani, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat mengacu kepada peraturan bupati (Perbub), yang sudah ditetapkan. Belum dijelaskan secara rinci besaran kompensasi itu, termasuk dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kegiatan penggaraman sumber getar ini dipastikan akan berdampak pada lahan pertanian masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, pelaksana kegiatan sudah menyiapkan kompensasi terhadap tanaman yang terkena dampak sesuai peraturan bupati (Perbub) yang berlaku.

“Kompensasi terhadap tanaman masyarakat yang terkena dampak pasti ada.

Makanya nanti akan disampaikan langsung kepada masyarakat. Yang jelas besarannya sudah diatur dalam Perbub,” katanya.

Seperti diketahui, sumber getar yang belum diledakkan pada survei seismik Blok Madura pada 2009 lalu mencapai 4. 453 titik se-Madura. Bangkalan 68 titik, Sampang 3. 892 titik, Pamekasan 422 titik, dan di Sumenep sebanyak 71 titik. (uzi/rah)

Anggota Dewan Pendidikan Pamekasan, Mohammad Zaini mengatakan sebagian guru tidak sepenuhnya mampu memberikan contoh yang baik terhadap para muridnya.

Padahal kepribadian mereka sangat mendukung bagi terciptanya karakter siswa yang baik.

Lemahnya kompetensi kepribadian itu, karena sebagian guru tidak memiliki basis keagamaan yang kuat.

Mereka juga diyakini kurang memiliki kemampuan mendidik dan hanya memiliki kemampuan untuk mengajar.

Kompetensi kepribadian tersebut sangat penting dimiliki setiap guru, agar bisa menjadi contoh yang baik bagi siswanya dan tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang merusak nilai kependidikan.

“Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran

kepada murid, melainkan juga menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak,” kata Zaini.

Ia mencontohkan kasus asusila yang menimpa salah seorang guru di salah satu sekolah di Pamekasan, beberapa waktu lalu. Kasus yang terjadi bukan pertama kali di Kota Gerbang Salam tersebut merupakan salah satu bukti bahwa sebagian guru tidak memiliki kompetensi kepribadian.

Selain itu, tidak semua guru memiliki teknik mengajar yang baik.

Sehingga penyerapan materi pelajaran sulit diterima siswa. Sebagian dari mereka hanya bisa menyampaikan materi pelajaran yang hanya bersifat permukaan dan tidak bisa memandu untuk melakukan pendalaman materi pelajaran.

“Penguasaan materi pelajaran tidak hanya dilihat dari kemampuan

Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran kepada murid, melainkan juga menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak

dalam menghafal teori-teori, namun juga dalam penerapan dan pengembangannya. Ini adalah tugas dari guru,” katanya.

Ia menemukan beberapa kasus di beberapa sekolah, sebagian guru hanya memberi tugas mencatat kepada siswanya, dan memberi penjelasan yang sifatnya datar tanpa ada pendalaman.

Padahal, kata dia, semestinya seorang guru membimbing siswanya untuk melakukan pemahaman dan pendalaman materi yang disampaikannya. Pendalaman itu dilakukan dengan memandu adanya diskusidiskusi kelompok, sehingga selain ada upaya pendalaman, melalui cara tersebut siswa memiliki keberanian untuk menyampaikan gagasan dan ide-idenya.

“Kalau tugasnya hanya memberi catatan dan menyuruh siswanya menghafal, siapapun bisa. Yang dituntut pada seorang guru adalah penguasaan teknik mengajar yang baik. Karenanya, sangat diharapkan mereka berasal dari sarjana kependidikan yang dinilai memiliki kemampuan di bidang kependidikan itu,” jelas Zaini.

Karenanya, ia mengusulkan ada uji kompetensi (kemampuan) pada saat rekrutmen guru atau pada program sertifikasi. Ia melihat program sertifikasi belum mengarah pada uji kompetensi, melainkan uji wawasan. (awa/muj/rah)

STOK GARAM

Pembentukan Badan Penyangga Mendesak PAMEKASAN - Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan pembentukan buffer stock (badan penyangga stok) garam oleh pemerintah dinilai cukup mendesak dilakukan. Sebab program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) dengan nilai bantuan sebesar Rp 22 miliar untuk Pulau Madura hanya diproyeksikan pemerintah untuk peningkatan jumlah produksi dan kualitas garam rakyat. Program itu tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan harga dan mekanisme pemasaran.

“Memang Pugar hanya berkaitan dengan swasembada garam dengan meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Sementara untuk pemasaran dan harga, menjadi kewajiban semua pihak untuk mencarikan pemecahannya,” kata Heru, di Pamekasan, Minggu (8/12).

Menurutnya, pihaknya mendukung usulan pembentukan buffer stock sebagai upaya menstabilkan harga garam itu dan menilainya cukup mendesak. Usulan itu sempat muncul dalam Kongres Petani Garam di Bangkalan, beberapa waktu lalu serta diusulkan Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI).

Ia menilai badan penyangga itu berperan sebagai penyandang dana yang dapat memberikan bantuan modal produksi, membeli dan memasarkan garam hasil produksi petani serta mengatur alur garam impor.

Dengan adanya badan penyangga diharapkan kuota garam impor yang menjadi penyebab turunnya harga serta ketersediaan stok garam nasional bisa diatur seperti pengaturan stok dan harga beras oleh Badan Usaha Logistik (Bulog).

“Kami mengusulkan lembaga penyangga itu dari Badan Usaha Milik Negara yang disepakati bersama oleh pemerintah, pengusaha, dan asosiasi petani garam,” katanya.

Heru mengatakan akibat belum adanya badan penyangga itu, persediaan garam di sejumlah sentra produksi garam masih melimpah. Data yang dimilikinya menyebutkan sampai saat ini garam rakyat Madura yang sudah terjual masih sekitar 60 persen dari total jumlah produksi.

Itu, kata dia, disebabkan oleh kebocoran kuota garam impor pada 2011 lalu yang menyebabkan terjadinya surplus garam nasional yang mencapai 500 ribu ton. Kebocoran itu terjadi karena lemahnya pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap stok garam nasional.

Yoyok meyakini dengan adanya lembaga penyangga itu bisa mengendalikan stok dan harga garam nasional. Sebab melimpahnya stok menjadi tidak akan berpengaruh terhadap harga karena pemasaran yang terkendali.

“Sama seperti beras. Kondisi stok menjadi tidak berpengaruh kepada harga karena ada lembaga yang mengendalikannya. Kami berharap hal tersebut juga terjadi pada garam,” katanya.

Sementara itu, produksi garam rakyat tahun 2012 di sejumlah sentra garam di Madura meningkat di

banding tahun-tahun sebelumnya.

Selain jumlah produksi yang meningkat, kualitas garam yang diproduksi di tambak-tambak tradisional milik petani garam itu juga meningkat. Meskipun pada tahun ini angka produksi itu kembali menurun akibat faktor cuaca.

Berdasar data dari Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI), dari total luas lahan garam di di Madura yang mencapai 7.101 hektar berhasil diproduksi pada tahun lalu sebanyak 755,5 ribu ton garam. Jumlah tersebut merupakan 54 persen dari total kebutuhan nasional garam konsumsi yang mencapai 1,4 juta ton pertahun.

Jumlah itu tidak termasuk garam hasil produksi tambak garam milik PT Garam Indonesia yang pengelolaannya diserahkan ke warga dengan sistem bagi hasil. Luas tambak garam milik perusahaan tersebut mencapai 5.340 hektare yang tersebar di tiga kabupaten di Madura, yakni Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan jumlah produksi mencapai 517,1 ribu ton pertahun.

Pada 2011 lalu, produksi garam rakyat di Madura hanya 497 ribu ton atau sekitar 36 persen dari total kebutuhan nasional garam konsumsi pertahun.

Peningkatan jumlah garam itu diakui sejumlah petani garam selain karena faktor cuaca, juga ditopang oleh penggunaan proses pengolahan yang tidak lagi menggunakan cara tradisional, sehingga mereka mampu mempercepat proses produksi.

Pada musim kemarau di tahuntahun sebelumnya, para petani hanya mampu melakukan panen garam sebanyak 8 sampai 10 kali panen dalam setahun, tahun ini mampu panen hingga 9 sampai 11 kali panen.

Percepatan Hasil Produksi Percepatan proses itu menyebabkan capaian hasil produksi juga meningkat dari rata-rata 70 ton perhektar pertahun dengan kualitas medium (KW2 dan KW 3) menjadi 97 ton perhektar pertahun dengan kualitas premium (KW1 dan KW2).

Ketua Kelompok Petani Garam Sumber Sungai, Desa Lembung, Kecamatan Galis Pamekasan, Sudaili mengatakan tahun ini petani petani bisa meningkatkan produksi garam mereka setelah mendapat bantuan peralatan produksi dari pemerintah melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar).

Peralatan berupa kincir angin dan gerobak angkut yang diterima melalui program tersebut dinilai mampu meningkatkan jumlah produksi dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung petani.

Sayangnya, program Pugar itu hanya bisa meningkatkan jumlah produksi dan kualitas garam di tingkat petani dan sama sekali tidak mengatur masalah kestabilan harga garam. Sehingga peningkatan jumlah dan kualitas produksi itu tidak diiringi oleh stabilnya harga komuditas tersebut.

Di tingkat petani, garam kualitas premium (KW1) hanya dibeli dengan harga Rp 400 perkilogram, sementara harga yang ditetapkan pemerintah Rp 750 perkilogram. Sedang kualitas medium (KW2) dibeli dengan harga Rp 300 perkilogram sedang harga ketetapan pemerintah Rp 500 perkilogram.

Rendahnya harga garam itu, disebabkan karena melimpahnya stok di tingkat petani karena sejumlah perusahaan garam masih memiliki persediaan garam impor. Sehingga petani terpaksa menjual hasil produksi mereka meski dengan harga rendah, karena

tuntutan kebutuhan rumah tangga.

“Tidak ada pilihan lain kecuali menjual garam kami meski dengan harga murah. Sebab, bagi petani kecil, masih mengandalkan hasil penjualan garam itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” kata Sudaili.

Dipermainkan Perusahaan Selain itu, faktor yang menjadi penyebab rendahnya harga garam di pulau garam karena perusahaan yang selama ini menjadi jujukan para petani untuk menjual hasil produksi garam sengaja membuat permainan dengan menyatakan tidak membeli garam kualitas premium (KW1).

Perusahaan itu juga menentukan standar kualitas sendiri dengan menghapus kualitas premium dan menggantinya dengan istilah kualitas medium utama (KW2-A) yang tidak dikenal di dunia pegaraman. Sehingga meskipun kualitas garam yang diproduksi petani tahun ini bagus, namun dijual dengan harga kualitas medium (KW2).

“Sebagus apapun garam yang kami produksi, tetap akan dibeli dengan harga garam medium atau Rp 500 perkilogram,” kata Fathurrahim, petani garam asal Desa Lembung, Kecamatan Galis, Jumat (22/2).

Petani garam, kata dia, belum merasa diuntungkan dengan peningkatan jumlah dan kualitas garam yang mereka produksi. Justru, sampai saat ini sebagian besar hasil produksi itu masih menumpuk di gudang-gudang penampungan milik mereka.

“Sampai menjelang musim pendederan, sebagian garam masih belum terjual dan masih tersimpan di gudang penampungan. Ini juga cukup mengkhawatirkan,” kata Fathur. (muj/rah)

14

SURAMADU

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

PENDIDIKAN USIA DINI

Polisi Ajarkan Tertib dalam Berkendara

han/koran madura

AYO KENALI PERATURAN LALU LINTAS. Dua Polwan Memberikan Edukasi tentang Peraturan Lalu Lintas Kepada Anak-anak Sambil Bermain di Taman Bungkul Surabaya

TEKNOLOGI

ITS Ciptakan Alat Peringatan Gempa Melalui SMS erima oleh sensor tersebut akan di-record menggunakan alat yang bernama Data Logger, sebuah alat penghitung kondisi bangunan yang dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya beban pada permasalahan kali ini.

Data yang terekam oleh Data Logger tersebut juga akan otomatis terekam ke software yang dibuatnya itu. Sofware tersebut yang nantinya akan menentukan antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut juga masyarakat sekitarnya. “Misalkan saja di suatu apartemen ada indikasi terjadinya gempa berbahaya, maka akan disampaikan kepada para penghuni apartemen melalui SMS untuk menyelamatkan diri,” ujar Robiy.

Masyarakat yang berada di wilayah terjadinya gempa tersebut sebelumnya harus melakukan register untuk mempermudah pengiriman SMS yang dilakukan langsung oleh software. “Kalau tempattempat umum seperti itu pasti sudah ada pendataan, sehingga tidak sulit untuk memprogram nomor handphone siapa saja yang akan dikirimi pesan peringatan tersebut,” imbuh

Meskipun sangat sederhana, dengan taman lalu lintas kami harapkan secara tidak langsung masyarakat bisa memahami peraturan lalu lintas

anak usia dini lebih mengenal peraturan lalu lintas. Upaya ini ditanggapi dengan antusias oleh pengunjung taman.

“Kedepan harapan saya ada Taman Lalu Lintas yang permanen, sehingga masyarakat setiap saat bisa berkunjung ke taman tersebut dan lebih mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, dan mempermudah petugas dalam mempermudah mensosialisasikan peraturan lalu lintas,” lanjut AKBP Raydian.

Rencananya, taman lalu lintas di depan Taman Bungkul akan diadakan pada saat Car Free Day setiap Minggu di depan Taman Bungkul Surabaya.

“Sementara Taman ini memang hanya ada di Taman Bungkul setiap car free day.

Ini akan rutin diselenggarakan, dan kedepan akan ada tempat lain tentunya untuk mengadakan acara serupa,” tandasnya.(han)

SERTIFIKASI GURU

SURABAYA - Gempa yang terjadi selama ini seringkali menyebabkan banyak korban jiwa maupun kerugian material, dikarenakan kurang cepatnya peringatan kepada masyarakat.

Untuk itu, ITS berupaya mengurai permasalahan tersebut dengan merancang sebuah software pendeteksi gempa pada suatu bangunan. Software ini tidak hanya mampu mendeteksi gempa lebih awal, tetapi juga langsung memberikan peringatan cepat kepada masyarakat melalui pesan singkat atau short message service (SMS).

Robiy ‘Ul ‘Ars Al-Maliki, mahasiswa jurusan Teknik Sipil ITS yang merancang software ini menceritakan bahwa alat yang dibuatnya ini dapat digunakan pada bangunan berstruktur beton. Karya Tugas Akhir (TA)-nya yang berjudul Aplikasi Sistem Peringatan Dini pada Komponen Struktur Beton ini dapat digunakan pada bangunan gedung maupun jembatan. “Alat ini menggunakan sensor straingauge untuk mendeteksi keretakan beton,” jelasnya saat mendemonstrasikan alatnya di Laboratorium Struktur Jurusan Teknik Sipil ITS, Minggu (8/12).

Sensor straingauge sendiri merupakan sensor yang digunakan untuk membaca seberapa besar perpindahan yang terjadi pada material bangunan. Data yang dit-

SURABAYA - Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya terus melakukan upaya agar masyarakat Surabaya semakin tertib berkendara, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan program Bermain dan Mengenal Lalu lintas yang digelar di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (8/12).

“Upaya penertiban lalu lintas tidak hanya kami lakukan dengan melakukan razia kendaraan, tapi juga program taman kota. Meskipun sangat sederhana, dengan taman lalu lintas kami harapkan secara tidak langsung masyarakat bisa memahami peraturan lalu lintas,” ujar Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Raydian Kokrosono kepada wartawan.

Taman Lalu Lintas di design layaknya jalur jalan raya yang ada di Surabaya, lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas. Anggota Satlantas kemudian memberikan edukasi terhadap anak-anak yang mencoba bermain di taman tersebut.

Selain itu juga terdapat permainan ular tangga, yang diperuntukan untuk orang dewasa. Dalam permainan tersebut, terdapat pertanyaanpertanyaan yang berkaitan tentang lalu lintas.

Taman lalu lintas sementara yang sengaja dibangun di Jl. Raya Darmo, merupakan upaya proaktif untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya anak-

TEPAT GUNA

Data Iranata menunjukkan cara kerja alat sensor pendeteksi gempa kepada Robiy ‘Ul ‘Ars

Nisfu Asrul Sani SKom MSc, salah satu dosen yang ikut mengembangkan software.

Sedangkan untuk jembatan, pesan peringatan langsung dikirim ke pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan cepat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalkan korban atas terjadinya gempa yang terjadi. “Nantinya kemungkinan kami juga akan bekerja sama dengan perusahaan provider untuk menyampaikan pesan peringatan ini,” ujar dosen jurusan Sistem Informasi yang biasa disapa Soni ini.

Alat yang digunakan untuk gedung dan jembatan ini pun berbeda. Gedung menggunakan alat sensor yang disebut akselerometer yang harus diletakkan di bagian atas atau atap bangunan,

sedangkan jembatan menggunakan Lateral Vertical Displacement Transducer (LVDT) yang dipasang di besi maupun beton tepat di tengah bentang jembatan.

Posisi pemasangan sensor tersebut memperhitungkan momen ultimate atau besar perpindahan terbesar yang terjadi pada benda. “Kalau gedung yang lebih mudah goyah kan bagian tertingginya utuk itu dipasang di atap. Sedangkan kalau jembatan titik beratnya ada di tengah, lendutan terbesarnya ada di bagian tengah,” jelas mahasiswa angkatan 2010 tersebut.

Eksekusi Ide Dosen Robiy menceritakan bahwa ide ini muncul dan diinisiasi oleh dua dosennya, yakni Dr Ir Amien Widodo

MS dan Data Iranata PhD. ”Dari situ saya coba eksekusi melalui tugas akhir saya,” ungkapnya. Karena merupakan hasil karya baru, alat dan software tersebut belum memiliki nama. “Sampai saat ini masih belum ada nama yang dipatenkan,” jelasnya.

Namun, Data Iranata mengungkapkan nantinya alat ini akan dipatenkan.

Untuk sekarang ini masih akan terus dilakukan ujicoba dan penyempurnaan. “Kalau dalam percobaan kecil seperti ini kan masih menggunakan kabel dalam menghubungkan alat ke software pengirim pesannya, nantinya kami mencoba agar alat ini tidak memerlukan lagi penggunaan kabel,” papar Data yang turut mendampingi. (ara)

Ada Pungutan dalam Pengajuan NUPTK SUMENEP – Pengajuan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) guru di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Sumenep ditengarai ada pungki. Dari 900 guru madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah yang memperoleh NUPTK pada tahun 2013, mereka dipungut biaya sebesar Rp 50 ribu per guru.

Pungutan itu dilakukan dengan dalih dana sukarelawan.

Informasi yang berkembang di kalangan guru, oknum yang mengaku bisa meloloskan itu tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, melainkan sudah menyebar di sejumlah sekolah yang berada di bawah naungan Kankemenag Sumenep.

Aktivis Jatim Corruption Watch (JCW), Abdurrahman Salah, mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan pungutan tersebut. Sebab, tindakan itu dapat mencoreng nama baik guru dan instansi. ”Kami tidak tahu mengapa ini terjadi, sementara para guru banyak yang mengeluh adanya tindakan itu,” katanya.

Warga Kecamatan Lenteng itu menuturkan, selain mencoreng nama baik guru, tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut telah mengarah kepada tindak pidana korupsi. ”Kalau memang itu dana sukarelawan, mengapa dana itu ditentukan nominalnya?

Yang dikatakan sukarelawan itu hanya seikhlasnya saja, kalau itu kan sama halnya dengan pemerasan,” terangnya.

Walaupun tidak berprofesi sebagai guru, dirinya akan terus memantau akan perjalan pendidikan ke depan. ”Kami tidak akn tinggal diam. Jika memang tindakan itu melawan hukum, kami akan bertindak tegas. Apalagi menyangkut perjalan pendidikan ke depan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Mapenda (Kasi Mapenda) Kemenag Sumenep, Muh. Rifa’i Hasyim, mengaku sampai saat ini masih belum tahu persolan itu. Sebab, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang melaporkan tindakan itu. ”Sampai saat ini kami masih belum tahu persis adanya tindakan itu, karena masih belum ada yang melapor pada kami,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan menelusuri lebih lanjut mengenai isu adanya pemotongan itu, sehingga kabar itu semakin jelas. ”Kami akan menelusuri lebih jauh mengenai kabar itu, jika memang bnar kami akan tegas menangani persoaln itu,” tegasnya. (edy/mk)

JELANG HARI NATAL

Pernik Natal Mulai Serbu Surabaya SURABAYA - Warnawarni aneka pernik Natal, mulai terlihat menyeruak di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan di Kota Surabaya, meski sejatinya perayaan Natal masih sekitar tiga pekan ke depan.

“Kami justru sudah sekitar sebulan sebelumnya menggelar berbagai pernik Natal. Ini juga karena masyarakat sepertinya sudah mulai berbelanja keperluan Natal termasuk pernik-pernik hiasan Natal,” terang Yurika

staf marketing Pasar Atom Surabaya.

Berada di lantai paling bawah Pasar Atom Surabaya, deretan penjual aneka keperluan Natal diantaranya pernik-pernik hiasan untuk pohon Natal dan aneka asesoris Natal siap menyambut dan melayani calon pembeli.

“Biasanya sejak awal Desember, pembeli memang sudah mulai memborong aneka pernik hiasan Natal.

Termasuk berbagai pernik untuk pohon Natal juga mulai banyak dicari pembeli,” tambah Yurika Minggu (8/12).

Aneka asesoris Natal, mulai dari berbagai bentuk hiasan berbentuk Bintang, Lonceng, Kotak Kado, Boneka

Santa Clauss, hingga aneka lampu dan kartu ucapan tersedia dalam berbagai pilihan harga.

Pernik Natal tidak hanya semarak di Pasar Atom Surabaya. Di sejumlah plasa di Kota Surabaya, seperti Tunjungan Plasa, Galaxy Mall, Ciputra World dan Grand City juga disemarakkan para penjual pernik Natal.

Di Supermall Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya, aneka pernik Natal juga mencolok terlihat, dihampir setiap sudut mall terbesar di kawasan Surabaya barat tersebut.

Menurut staf marketing promotion Supermall PTC Surabaya, Yenny Chang s, persiapan menyambut Na-

tal setiap tahun selalu diagendakan. Dan untuk tahun ini, secara khusus dihadirkan Candy Land.

“Candy land adalah sebuah wahana yang secara keseluruhan terbuat dari permen dalam berbagai bentuk yang terbuat dari permen, dengan nuansa Natal. Ada pohon Natal dari permen, juga ada Rusa dari permen,” terang Yenny.

Sedangkan untuk asesoris Natal, seperti asesoris pohon Natal, lanjut Yenny, sudah hadir sejak beberapa minggu lalu di Supermall PTC Surabaya. “Untuk asesoris Natal, seperti tahun sebelumnya, kami juga hadirkan,” pungkas Yenny. (ddy)

PERNAK-PERNIK NATAL. Salah Satu Stand Penjual Pernik Natal di Pasar Atom Surabaya

BANGKALAN

15

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO.0256 | TAHUN II

Tiga Kabupaten di Madura Akan Dientaskan Sumenep Tidak Lagi Termasuk Kabupaten Tertinggal BANGKALAN - Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari keadaan ekonomi dan sumber daya manusia pada suatu daerah. Jika masih banyak masyarakat yang ekonominya lemah, dipastikan daerah tersebut masih dalam keadaan tertinggal. Oleh karena itu, angka kemiskinan seringkali menjadi menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan suatu daerah. Inilah yang terjadi di tiga kabupaten di Madura.

Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (Men-PDT), Helmi Faishal menyatakan bahwa tiga kabupaten di Madura masih masuk katagori

daerah tertinggal, belum naiknya peringkat tiga kabupaten ini disebabkan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Adapun ketiga kabu-

paten yang dimaksud antara lain kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

Pernyataan ini otomatis menempatkan posisi Kabupaten Sumenep tidak lagi disebut kabupaten yang miskin.

"Kedatangan Bapak Presiden ke Madura ini, sekaligus meninjau dan ingin mengentaskan daerah tertinggal itu," kata Men-PDT RI, Helmi Faishal saat mengikuti kunjungan kerja presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Madura, Jumat lalu (6/12).

Dia menjelaskan, dari tiga kabupaten di Madura itu, ka-

bupaten Sampang tingkat kemiskinannya yang paling tinggi. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Sampang masih 30 persen, namun sekarang sudah turun menjadi 25 persen.

Untuk itu, pada tahun depan akan ada dua kabupaten di Madura yang potensial akan dientaskan dari kemiskinan dan lepas dari kategori sebagai daerah tertinggal.

"Kabupaten yang potensial untuk dientas dari kemiskinan dan daerah tertinggal itu adalah kabupaten Bangkalan dan Pamekasan," ujarnyanya. (ori/rah)

hersing.free

LOKASI USAHA

Nasib PKL Alun-Alun Semakin Tidak Jelas

DIBUBARKAN PETUGAS. Aktivis GMNI saat dibubarkan petugas, sebanyak 26 orang diamankan petugas beberapa waktu lalu.

doni heriyanto/koran madura

GMNI

Polda dan Polres Akan Dilaporkan ke Kompolnas BANGKALAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan berencana akan melaporkan Polda Jawa Timur dan Polres Bangkalan ke Kompolnas, Komnas HAM dan Komisi Ombudsman. Sebab jajaran petugas dari dua instansi tersebut telah bertindak represif dan sewenang-wenang terhadap aktifis GMNI saat melakukan aksi demonstrasi menyambut kedatangan SBY di Universitas UTM beberapa waktu lalu.

"Kami akan melaporkan

Polda dan polres. Sebab, dua instansi ini melakukan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan, pemberangusan hak berekspresi dan menyampaikan pendapat," ancam Kordinator aksi Gersom Ari Sepvianto.

Menurutnya, tindakan petugas sangat berlebihan terhadap para aktivis. Akibat keberutalan pertugas sejumlah aktivis mengalami luka-luka, bahkan salah satunya harus mendapatkan 5 jahitan di bagian bibir atas. Padahal, aksi

yang dilakukan hanya sebatas ingin menyampaikan aspirasi kepada SBY. Apalagi menyampaikan pendapat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang.

"Apa landasan petugas membubarkan kami dengan menggebuki layaknya maling.

Apakah petugas tidak paham undang-undang bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak asasi," ketus Gerry, sapaan akrabnya.

Dengan demikian, kata Gerry, tindakan yang tidak ma-

nusiawi tersbut akan dilaporkan pada Kompolnas, Komnas HAM dan Komisi Ombudsmen.

Para aktivis sangat kecewa dan menyesal terhadap tindakan petugas. Sebab, apa yang mereka lakukan sama sekali tidak mencerminkan aparat yang seharusnya melindungi, namun justru bertindak brutal terhadap puluhan aktivis.

"Petugas macam apa jika prilakunya kayak preman saja.

Kami ini para cendikiawan bukan preman," kecamnya.

Senada dengan Gerry

senior GMNI Bangkalan, Dasuki Rahmat sangat meyesalkan tindakan para petugas.

Sebab aksi demonstrasi sama sekali tidak mengancam keselamatan presiden. Menyampaikan aspirasi seharusnya itu difasilitasi bukan justru digebukin.

"Saya sangat menyayangkan tindakan brutal petugas yang sampai-sampai menyebabkan para aktivis terluka. Kami sekarang sedang menyipakan berkas-berkas laporan," tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Nasib PKL (Pedagang Kaki Lima) AlunAlun Bangkalan semakin hari semakin tidak jelas. Seolah terkatung-katung atas kebijakan pemerintah, kini para pedagang merasa terancam usahanya, pasca dibangunnya lokasi usaha mereka menjadi taman kota. Bahkan, saat menyambut kehadiran Presiden, para pedagang ini dipaksa libur mencari nafkah selama 4 hari berturut-turut.

“Ya, ini jualan lagi, setelah 4 hari kami libur, karena Presiden datang kemarin,” jelas Siti Marfuah, salah seorang penjual yang setiap hari berdagang di atas rombong usahanya itu.

Siti mengatakan sejak Sabtu (7/12) usahanya bisa kembali dibuka setelah sebelumnya Aun-Alun Bangkalan harus bersih dari kegiatasn usaha sebagai bentuk pengamanan atas kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono ke kota salak ini.

Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas membuat para pedagang lega. Lokasi usaha para pedagang yang selama beberapa tahun mereka mencari nafkah di sana, kini tengah menjalani proses pembangunan dan alih fungsi menjadi taman kota. Para pedagang mengkhawatirkan,

jika saja pasca pembangunan usai para pedagang di sana, akan digusur.

“Kami terpaksa berjualan di bahu jalan seperti ini, karena lokasi kami sebelumnya dibangun jadi taman Mas, gak tau sampai kapan kami seperti ini, kami khawarir nantinya akan digusur oleh Pihak Satpol PP, karena dianggap menggangu,” terangnya.

Senada dengan Siti, Muhammad, salah seorang pedagang motor Seken, yang biasa mangkal di sekitar para PKL juga menunggu kepastian dari pemangku kebijakan.

“Memang kegiatan usaha kami dan para PKL ini mengganggu Mas, karena makan hampir separuh jalan, tapi mau gimana lagi, wong tempat yang dulunya kami pakai sudah dibangun jadi taman,” keluhnya.

Mereka mengaku tak tahu harus pindah kemana jika nantinya harus dipindah paksa. Apalagi, para PKL tidak memiliki alternatif lain untuk dijadikan tempat berjualan. Para PKL bersepakat akan tetap bertahan. Sebab, nasib mereka bergantung pada hasil jualan mereka sekaipun kadang tidak mencukupi kebutuhan seharihari. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

TIDAK JELAS. Kondisi PKL Alun-Alun Bangkalan, yang semakin hari tidak jelas.

PESERTA PEMILU

Rekening Kampanye Menentukan Nasib Parpol BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menyatakan bagi partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 untuk segera menyetor rekening kampanye. Sebab penyetoran rekening tersebut sebagai bentuk upaya transparansi aliran dana yang masuk pada parpol. Bagi parpol yang tidak menyetorkan rekening akan dicoret dari daftar parpol peserta pemilu mendatang.

“Bagi parpol yang tidak menyetor rekening kampanye, tidak akan kami ikutkan sebagai peserta pemilu,” ancam Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Menurutnya, ketentuan tersebut, sesuai dengan peraturan KPU No 17 tahun 2013, tentang pedoman dana kampanye peserta pemilihan umum, anggota DPR,DPD, dan DPRD. Tidak hanya parpol saja, namun juga bagi calon anggota legislatif (caleg) diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye mulai dari penerimaan hingga pengeluaran dana tersebut.

“Kalau ada parpol maupun caleg yang tidak melaporkan ke KPU, maka caleg parpol tersebut jika nanti terpilih dalam pileg, kami tidak akan mengusulkan untuk dilantik,” katanya.

Sampai saat ini, kata Fauzan, diantara 12 parpol peserta pemilu, hanya partai Demokrat yang belum menyetorkan rekening kampanye.

Jika nantinya hingga batas waktu yang telah ditentukan pada 2 Maret 2014 belum juga menyetorkan, maka konsekuensinya partai tersebut akan dicoret. Namun, Fauzan optimis pada waktu yang telah

doni heriyanto/koran madura

BERIKAN KETERANGAN. Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. ditentukan semuanya akan terkumpul.

“Partai Demokrat yang

masih belum, jika sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 2 Maret

2014 belum juga menyetor, maka akan kami coret sebagai peserta pemilu,” jelas Fauzan

Jakfar.

Sementara itu, Bendahara DPC Partai Demokrat Bangkalan, H. Rizki tidak menampik jika pihaknya belum menyetorkan rekening kampanye. Sebab pihaknya belum memiliki rekening yang baru. Sejatinya pembuatan rekening bisa dilakukan tiga hari sejak partainya ditetapkan sebagai peserta pemilu. "Ya kami lalai, tapi kami rasa belum terlambat kok. Kami akan segera membuatnya," tandasnya.

Di kesempatan yang berbeda, salah seorang auditor Agus Susilo menjelaskan teknis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, jenis bukti penerima dan pengeluaran dana kampanye per orangan maupun atas nama partai masing- masing.

Termasuk sumbangan poster, banner, mobil maupun sepeda motor dan sumbangan dalam bentuk lainnya.

Menurutnya, aspek legalitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk pengisian laporan penerimaan dana kampanye partai paling lambat tanggal 27 Desember 2013 sudah dilaporkan atau kalau ada perubahan dana sumbangan kampanye yang diterima berikutnya, paling lambat 17 April 2014 atau saat memasuki minggu tenang harus sudah dilaporkan ke KPUD Bangkalan dan akan diperiksa oleh para auditor yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Jatim.

“Sumbangan dana kampanye untuk masing- masing partai peserta pileg 2014,yang bersumber dari perorangan maksimal Rp 1 miliar dan yang dari perusahaan maksimal Rp 7 miliar. Kalau sumbangan dana melebihi aturan yang telah ditetapkan.

Kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara,” terangnya. (dn/ori/rah)

Iklan dan berlangganan

0328-6770024 / 081931012753

16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II

OLAHRAGA

Atlit Pencak Silat Bisa Berkurang SAMPANG - Minimnya kegiatan olahraga pencak silat di Kabupaten Sampang diprediksi akan mengurangi kemampuan pesilat. Keberadaan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Kota Bahari tidak jelas.

Salah satu pembina IPSI Kabupaten Sampang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, selama tahun 2013 hingga menjelang akhir tahun belum ada kegiatan sama sekali.

Hal itu dapat mengurangi kemampuan pesilat. Menurutnya, adanya even-even bisa mengasah kemampuan pesilat.

Di Kabupaten Sampang ada sebanyak 15 perguruan.

Dia mengaku masih tetap memberikan pembinaan terhadap perguruannya sendiri yang sekarang berjumlah ratusan anggoat dari semua tingkatan, baik tingkatan pelajar maupun tingkatan umum.

“Sebagai seorang pembina perguruan pencak silat, kami sangat menyayangkan dengan tidak adanya kegiatan pencak silat sepanjang

tahun 2013, karena dengan adanya kegiatan seperti lomba itu untuk mengasah kemampuan para pesilat, ,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara Ketua Umum IPSI Kabupaten Sampang Qusyairi membanta kalau tidak ada kegiatan. Pada bulan April 2013 pihaknya mengadakan kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten dengan melakukan seleksi setiap perguruan pencak silat.

“Sekarang ini ada kompetisi tingkatan kejurda dan masing-masing perguruan itu diberi kesempatan untuk mengirimkan atlitnya. Ternyata atlit Sampang tidak memenuhi syarat untuk ke jurda,” tandasnya. (jun/lum)

CINTA SATWA. Seorang perempuan memotret dua ekor Sugar Glider milik anggota Komunitas Pecinta Sugar Glider Surabaya, saat car free day di Jl Raya Darmo, Surabaya, Jatim, Minggu (8/12). Komunitas Pecinta Sugar Glider memperkenalakan satwa asal Papua tersebut mengajak masyarakat mencintai satwa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Polres Melepas Pegiat LSM SAMPANG - Polres Sampang akhirnya melepas oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga menghembuskan isu ijazah palsu calon kepala desa (kades) Tlambah, Kecamatan Karang Penang.

Sabtu (7/12) siang, polisi melepasnya setelah ada surat pernyataan Ketua LSM Gempar asal pamekasan kepada Polres Sampang. Pegiat LSM yang diketahui bernama Rohim diamankan polisi karena menyebarkan isu salah satu calon kepada desa menggunakan ijazah palsu di basis massanya.

Hal itu membuat oknum LSM diseret ke Polsek Karang Penang serta diserahkan ke-

pada Polres Sampang, setelah sebelumnya ditangkap oleh massa. Sebab, perlakuan oknum LSM tersebut dinilai memancing kemarahan warga.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui pesan singkatnya mengatakan, kini pihaknya hanya menyelamatkan oknum LSM dari amukan warga. Hal itu, setelah ada surat pernyataan kepada dirinya dengan memulangkan oknum LSM

tersebut. "Sudah dipulangkan sabtu (7/12) siang, kita hanya menyelamatkan dari amukan massa saja," tuturnya.

Ditanya kebenaran isu tersebut, pria nomor satu di jajaran Polres Sampang menuturkan, pihaknya masih belum bisa memastikan terkait isu dugaan calon kepala desa menggunakan ijazah palsu.

Tetapi, pihak kepolisian berjanji akan bisa memastikan isu tersebut. "Belum bisa dipastikan, jadi biar dulu berjalan nanti akan bisa dipastikan," singkatnya.

Seperti diberitakan, Jumat (6/12) malam, Rohim masuk ke rumah salah satu cakades untuk mempertanyakan

Sudah dipulangkan sabtu (7/12) siang, kita hanya menyelamatkan dari amukan massa saja,”

AKBP Imran Edwin S Kapolres Sampang

ijazahnya yang diduga palsu.

Akibatnya, warga sekitar pendukung kades tidak terima dan menangkap Rohim.

Pesta demokrasi pemili-

han kepala desa akan segera digelar. Ada dua kandidat calon kepala desa. Incumbent bernama Hotib dengan kandidat lain bernama Halib. (ryn/lum)

PERTANIAN

Poktan Enggan Tanam Bibit Jagung Komposit

ASEAN SERAMA KONTES. Seorang juri yang asal Malaysia melakukan penilaian dalam Kediri Asean Serama Contest 2013 di kawasan SLG, Kediri, Jawa Timur, Minggu (8/12). Kontes ayam serama tingkat Asean yang diikuti 350 peserta dari Indonesia dan Malaysia tersebut untuk mempererat hubungan pecinta ayam serama di Indonesia dan Asia.

SAMPANG - Kelompok tani di Dusun Takong, Desa Aeng Sareh, tidak mau mencoba menanam benih jagung komposit yang disubsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sampang.

Poktan tersebut banyak yang tidak mengambilnya, karena benih tersebut dinilai tidak dapat dipertaruhkan.

Sejumlah anggota kelompok tani khawatirkan bibit tersebut tidak menghasilkan buah seperti jagung yang biasa mereka tanam. Sekalipun bibit jagung sudah tersedia di rumah ketua kelompok, banyak anggota yang tidak mengambilnya. Sedangkan anggota yang mengambil rata-rata dibuat masak.

Salah satu anggota kelompok tani (poktan) yang enggan disebutkan namanya mengatakan tidak mau menanam bibit jagung komposit yang sudah disubsidi oleh dinas pertanian, karena kha-

Salah seorang petani di Kabupaten Sampang mulai membajak sawahnya untuk persiapan bercocok tanam. watir tidak bisa mengahasilkan buah seperti jagung yang biasa ditanam. Bahkan, warga

khawatir bibit tersebut akan mudah terserang hama.

"Bibit yang dibantu oleh

Dinas Pertanian tidak kami tanam karena kami khawatir bibit tersebut tidak bisa men-

guntungkan seperti jagung yang biasa kami tanam. Bahkan oleh anggota yang lain banyak yang dimasak atau dibiarkan begitu saja. Dan meskipun ada yang menanam itu dijadikan sebagai percobaan saja," ucapnya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Baru Tani 1 Abdur Rahman. Ia mengakui kalau banyak anggotanya banyak yang enggan menanam bibit jagung kompusit, sehingga di rumahnya masih banyak yang tersisa sekalipun sebelumnya sudah disampaikan untuk segera diambil.

"Bibit tersebut tidak hanya kami berikan kepada anggota kelompok tani saja, bahkan saya berikan kepada petani yang lain yang tidak masuk dalam data kelompok tani karena anggota banyak yang tidak mengambilnya. Padahal sudah kami sampaikan," ujarnya. (jun/lum)

MH Said Abdullah Kembali Gelontorkan Rp 50 Juta SAMPANG Komitmen sosial MH Said Abdullah benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Setelah memberikan bantuan termin pertama sebesar Rp 50 juta pada pertengahan Oktober lalu, anggota DPR RI itu kembali menggelontorkan bantuan termin kedua dengan jumlah nominal yang sama untuk pembangunan Masjid Al-Fatah, Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Jumat (6/12).

Pemberian bantuan dalam bentuk uang cash Rp 50 juta tersebut diwakili oleh Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sampang Nurrahmad. MH Said Abdullah tidak bisa hadir sendiri lantaran sedang mengikuti rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan di DPR RI.

”Bapak Said menitipkan salam buat semua jama’ah Masjid Al-Fatah secara khusus dan semua masyarakat Sampang pada umumnya.

Beliau tidak bisa hadir langsung ke sini (Masjid Al-Fatah) karena sedang manjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Saya bersama Pak Wabup Fadilah Budiono mendapat mandat untuk menyampaikan uang bantuan ini,” kata Nurrahmad sesaat setelah menyerahkan uang cash Rp 50 juta kepada Takmir Masjid KH Taufik di Masjid Al-Fatah di hadapan jamaah Jumat.

Fadilah Budiono yang juga mendapat kesempatan memberikan sambutan mengaku sangat bangga punya anggota DPR RI asal Madura seperti MH Said Abdullah.

Menurutnya, Said mempunyai jiwa social yang tinggi dan

SERAH-TERIMA BANTUAN MH Said Abdullah kembali menyerahkan bantuan Rp 500 juta untuk pembangunan Masjid Al-Fatah Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, melalui tim MHSA kepada Takmir Masjid, Jumat (6/12).

peduli dengan nasib orang Madura. Said, kata Fadilah, juga mempunyai komitmen yang jelas terhadap pengem-

bangan dan pembangunan Madura secara menyeluruh. ”Saya sangat bangga bisa akrab dengan Bapak Said Ab-

dullah. Dia anggota DPR RI yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap nasib orang Madura. Bantuan ini salah

satu contohnya. Dia juga selalu bercerita ingin sekali membangun Madura yang lebih maju,” kata Fadilah Budiono sambil mengenang kesan-kesan saat bersama MH Said Abdullah dalam berbagai kesempatan.

Sementara itu, Takmir Masjid Al-Fatah KH Taufik mengaku senang dan menyampaikan terima kasih kepada MH Said Abdullah yang telah membantu pembangunan Masjid Jami’ di Desa Tanjung tersebut.

Menurutnya, bantuan total dari MH Said Abdullah untuk pembangunan Masjid AlFatah samapi saat ini sudah mencapai Rp 100 juta. Itu yang turun dalam dua termin.

Yakni pada pertengahan bulan Oktober lalu sebesar Rp 50 juta dan pada Jumat (6/12) sebesar Rp 50 juta. ”Bapak Said sudah membantu pembangunan masjid ini senilai total Rp 100 juta.

Ini suatu dukungan yang sangat berarti bagi kita sebagai masyarakat Tanjung.

Beliau sebagai anggota DPR RI sangat peduli terhadap persoalan-persoalan nyata yang kita hadapi. Kami keluarga besar Takmir Masjid AlFatah berterima kasih banyak kepada Bapak Said Abdullah yang telah peduli terhadap pembangunan masjid ini,” tandasnya. (adv/lum)