e Paper Koran Madura 10 Fabruari 2015

SELASA

10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Abraham li Samad Kemba ke an rk po Dila Mabes Polri Nasional hal 3

DAN ISTANA PUN TERENDAM CCTV Mati, Ahok Curiga Ada Sabotase JAKARTA- Jakarta kini dikepung banjir. Hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota sejak Minggu malam (8/2) menyebakan Istana Kepresidenan ikut tergenang banjir. Tak hanya itu, sejumlah jalan protocol di Jakarta hingga pemukiman warga juga terendam banjir.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung dengan kondisi banjir yang menggenangi istana negara. Pasalnya, tidak ada alasan Istana Negara atau pun Monas terendam banjir. Sebab, kondisi saluran air di sekitar wilayah itu sangat baik.

“Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena

hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif),” kata Basuki, di Balaikota, Senin (9/2).

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sedikitnya ada 9 kecamatan di Jakarta yang sempat terendam banjir.

Sementara data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga pukul 16.00 WIB menyebutkan ada 93 titik genangan di Jakarta. “Banjir tersebar di 35 titik di Jakarta Pusat, 28 titik di Jakarta Barat, 17 titik di Jakarta Utara, 8 titik di Jakarta Timur, dan 5 titik di Jakarta Selatan. Tinggi

1

SELASA 10 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0543 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

banjir bervariasi antara 10-80 cm. Dampaknya kemacetan parah terjadi di banyak tempat.

Beberapa lokasi sudah berangsur surut,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam pernyataannya, Senin (9/2).

Menurutnya, banyaknya banjir di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini sesuai dengan konsentrasi sebaran hujan yang berada di Jakarta bagian utara. Hujan sangat lebat terjadi di Kemayoran dengan curah hujan 177 mm per hari.

“Jika dibandingkan dengan hujan pada banjir Jakarta 2013 dan 2014 lalu, curah hujan hari ini lebih rendah. Buruknya drainase perkotaan dan kurangnya kawasan resapan air menyebab pasokan air permukaan melimpah sehingga drainase tidak mampu mengatasi limpasan permukaan,” ujarnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

Persepsi

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Dalam suatu forum, ahli hukum tata negara Refly Harun bercerita tentang sebuah kementrian yang banyak membuat peraturan. Kementrian itu, lanjutnya berusaha memperluas kekuasaan pada daerah melalui, itu tadi, berbagai peraturan . Lalu seorang peserta forum menyela bertanya, “Jika bapak diberi kesempatan menjabat menteri di kementrian itu, apa yang akan dilakukan?.” Spontan Refly menjawab, “Saya akan melakukan hal yang sama. Kalau perlu lebih banyak lagi membuat peraturan,” katanya, berselaroh.

Refly dengan bahasa lugas sebenarnya ingin mengungkapkan kecenderungan manusia ketika memegang kekuasaan.

Biasanya, tak puas dan selalu tak puas serta terus berupaya memperluas kekuasaannya. Sementara kegelisahaan dan ketaksukaan pada perilaku seperti itu muncul dari mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Namun jika sekali waktu mendapat kesempatan berkuasa, hal yang sama akan dilakukan.

Fragmen dalam forum diskusi itu menarik jika dikaitkan atmosfir politik yang berkembang di tengah masyarakat terutama terkait sikap Presiden Jokowi soal konflik KPKPolri. Kehati-hatian Presiden, membuat banyak tokoh di luar kekuasaan gelisah, ngedumel, gemas, kesal, gregetan dan ekspresi ketaksabaran lainnya. Sementara Presiden Jokowi dengan bahasa khasnya meminta masyarakat sabar, tunggu dan kata-kata menanangkan lainnya.

Dua perspektif dari orang yang berbeda ini serta posisi yang juga berbeda kemungkinan besar akan menghasilkan keadaan sama jika misalnya, tokoh-tokohnya saling menukar posisi. Tokoh-tokoh yang berada di luar, jika ditempatSeorang Presiden kan dalam kekuasaan besar kemungcepat or lambat kinan bersikap sama, meminta harus mengambil masyarakat sabar. Demikian pula keputusan dan seandainya Pak Jokowi berada di menjadi hak siapa- luar kekuasaan akan bersikap sama, pun yang berada meminta segera ada keputusan.

Dalam konteks negatif seperti di luar kekuasaan ungkapan Refly, fenomena ketersen“menuntut” datan keputusan ini bisa diangsegera! gap terseretnya seseorang dalam arus kekuasaan. Tenggelam dalam birokrasi pemerintahan yang sangat mungkin nyelimet. Atau, jika sampai taraf memanfaatkan kekuasaan, seperti disebut Lord Acton sebagai bentuk riil kecenderungan kekuasaan bersikap korup.

Namun jika dicermati dalam konteks husnudzan (berbaik sangka) sebenarnya lebih merupakan perbedaan persepsi atau cara pandang pada persoalan. Sebagai Presiden, Jokowi jelas berpikir integral menyangkut segala aspek kehidupan kenegaraan. Variabel yang menjadi titik berangkat pengambilan keputusan tentu sangat kompleks. Karena posisi Presiden sudut pandang seorang Jokowi adalah Indonesia keseluruhan.

Belum lagi mempertimbangkan resiko atau konsekwensi dari keputusannya.

Sementara mereka yang berada di luar kekuasaan persepsi dan pertimbangannya lebih terbatas dan tentu saja, tak perlu ada beban resiko. Termasuk juga resiko konsekwensi hukum dari sebuah keputusan. Jika terjadi sesuatu bebas dari tanggungjawab. Karena itu, yang terlintas hanya keinginan segera dan segera diambil keputusan.

Sebuah keputusan memang tetap harus diambil. Seorang Presiden cepat or lambat harus mengambil keputusan dan menjadi hak siapapun yang berada di luar kekuasaan “menuntut” segera! Semua, jika segalanya berjalan normal ingin ada keputusan. Bahwa ada warna warni, variabel pertimbangan, termasuk juga desakan dan tuntutan masyarakat, itu merupakan proses pencarian titik temu yang mewakili pemikiran yang berada di luar dan yang berada di dalam kekuasaan.

Jika posisi saja berbeda, cara pandang berbeda, kompleksitas pemikiran berbeda, apalagi latar belakang juga berbeda; orangnya berbeda, wajar saja terjadi interaksi. Inilah dinamika sosial yang selalu dan akan selalu ada. Yang terpenting semua berniat demi negara dan bangsa. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

2

Dua Dalil Praperadilan BG Terbukti Keliru Masing-masing Saksi BG dan KPK akan Diberi Waktu Dua Hari JAKARTA- Dua dalil dalam permohonan praperadilan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dibacakan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, terbukti keliru.

Salah satu tim divisi hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengatakan dalil permohonan yang menyebutkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2009 sebagai dasar penetapan tersangka Budi Gunawan tidak tepat.

“Dalil pemohon yang menyatakan laporan hasil analisis 2009 itu tidak benar, dasar kita (hasil analisis PPATK) tahun 2014,” kata Rasamala seusai persidangan.

Ia mengatakan KPK memulai penyelidikan kasus Budi Gunawan

pada Juni 2014 berdasarkan informasi dari aduan masyarakat dan hasil analisis PPATK. Sedangkan dalil permohonan lain, yaitu contoh praperadilan tersangka yang pernah dikabulkan hakim juga terbukti keliru.

Kuasa hukum Budi Gunawan, Frederich Yunadi memberi contoh perkara praperadilan No. 38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang digelar di PN Jakarta Selatan atas nama Bachtiar Abdul Fatah terkait perkara yang melibatkan PT Chevron Pacific Indonesia.

Dalam praperadilan tersebut, Bachtiar yang ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung terbebas dari status tersangkanya.

Frederich meminta perkara praperadilan tersebut dijadikan rujukan untuk mengabulkan praperadilan Budi Gunawan.

Namun Rasamala mengingatkan, bahwa putusan hakim Suko Harsono yang memimpin persidangan dikenai hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain itu Bachtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikan dilanjutkan kembali oleh Kejaksaan Agung.

“Dalil kami bahwa sudah ada surat MA yang menyatakan bahwa hakim yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin terkait tindakannya, MA sendiri menyatakan bahwa itu di luar kewenangan pengadilan,” kata dia.

Pada sidang kemaren pihak pemohon telah membacakan permohonan gugatan dan dilanjutkan dengan jawaban permohonan gugatan dari pihak termohon.

Sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian untuk penguatan dalil-dalil pemohon (pihak Budi Gunawan) dan termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan bukti.

Saksi pihak Budi Gunawan dihadirkan pada Selasa (10/2) dan Rabu (11/2). Sedangkan saksi KPK akan dihadirkan pada Kamis (12/2) dan Jumat (13/2).=GAM/ADITYA

ant/reno esnir

SIDANG PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN. Suasana sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan kepada KPK yang dihadiri tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan dan tim kuasa hukum KPK di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (9/2). Sidang yang dipimpin Hakim Sarpin Rijaldi tersebut dengan agenda pembacaan permohonan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV SELASA 10 FEBRUARI 2015

No. 0543 | TAHUN IV

33

WASPADA BANJIR JAKARTA

Bendungan Katulampa Siaga 3

JAKARTA-Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, masih terus diguyur hujan. Akibatnya ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa kembali mengalami kenaikan hingga 100 sentimeter, atau siaga III banjir Jakarta.

ant/zabur karuru

GENANGAN JAKARTA. Banjir menggenangi kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia, Jakarta, Senin (9/2). Akibat hujan deras berkepanjangan yang menguyur Jakarta, menyebabkan sebagian wilayah tergenang.

Abraham Samad Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Polri Diduga Memiliki Pistol yang Izinnya Mati JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terkait kepemilikan senjata api yang surat izinnya sudah mati.

“Kami melaporkan apa yang sudah diperbuat Samad selaku Ketua KPK yak-

ni memiliki pistol yang izinnya mati,” kata Ketua Umum GMBI Kota Bandung, Mochmashur di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Menurut dia, senjata api jenis pistol merek Sig Sauer Kaliber 32 milik Samad itu merupakan pemberian Komjen Pol Suhardi Alius. Dikatakannya kasus berlangsung pada 2013.

Dalam laporan dengan nomor LP/160/II/2015/Bareskrim tertanggal 9 Februari 2015, pihaknya melaporkan Samad atas dugaan tindak pidana kepemilikan senpi tanpa izin sebagaimana UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau UU Nomor 20 PRP Tahun 1960.

Dalam laporannya itu, ia melampir-

kan bukti fotokopi surat izin pemindahtanganan hibah senpi dan fotokopi beberapa berita di media tentang tindakan yang dilakukan oleh Samad.

Samad sebelumnya dua kali dilaporkan oleh beberapa pihak. Pertama, ia dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan bertemu dengan pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Laporan ini dibuat oleh sekelompok orang yang menamakan diri KPK Watch Indonesia.

Kedua, Samad juga dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Feriyani Lim atas dugaan tindakan pemalsuan dokumen. =ANT/ANITA

Informasi diperoleh menyebutkan kenaikan hingga 100 cm itu terjadi pada pukul 15.30 WIB atau status siaga III. “Ya mas baru saja naik lagi, air kiriman dari Puncak. Sekarang 100 sentimeter atau siaga III,” ujar Kepala Pengawas Bendung Katulampa Andi Sudirman kepada wartawan, Bogor, Senin (9/2).

Ketinggian sungai Ciliwung kata Andi, diperkirakan akan terus bertambah, karena hujan masih mengguyur kawasan Puncak. “Warga Jakarta harus waspada.

Karena hujan masih turun. Bisa saja nanti malam hujan semakin deras,” katanya.

Ia memprediksi air akan sampai ke Jakarta dalam waktu 12 jam ke depan.

Hujan deras dan sedang masih terus turun merata di seluruh wilayah Bogor. “Kami terus memonitor keadaan Bendungan Katulampa jika hujan tidak berhenti hingga sore debit air akan terus naik,” katanya.

Saat ini, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta sudah kerepotan dengan hujan yang merata di wilayah Jakarta karena air hujan telah menggenangi beberapa wilayah di Jakarta. Jika ditambah air kiriman dari Bendungan Katulampa banjir akan terus meluas di beberapa wilayah Jakarta.

“Pagi tadi status air masih normal dan berada di batas 30 sentimeter,” katanya. Tetapi kalau hujan tidak berhenti hingga sore hari Bendungan Katulampa akan terus menaikan status siaganya.

Ketinggian air Bendungan Katulampa terus menaik dan masuk siaga 4 mulai pukul 13.30 WIB. Volume air yang mengalir dari Bendung Katulampa ke Jakarta diperkirakan mencapai 68.094 liter per detik. “Jumlah ini akan bertambah banyak jika wilayah Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta juga diguyur hujan,” katanya.

Sesuai prediksi BMKG, puncak hujan akan terjadi pada bulan Februari 2015.

Maka Pemerintah Daerah diharapkan selalu siaga menghadapi bencana akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan pemutusan hubungan listrik di beberapa daerah, karena gardu distribusi terendam banjir. Hingga pukul 15.35 WIB jumlah gardu distribusi yang dipadamkan meningkat menjadi 428 gardu dibandingkan posisi pukul 14.25 WIB sebanyak 339 gardu. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

ILLEGAL FISHING

KKP Tenggelamkan Kapal Ilegal di Perairan Batam JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini Senin (9/2) melakukan penenggelaman kapal perikanan eks asing berbendera Indonesia di Perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

ant/akbar nugroho gumay

HASTO DATANGI KPK. Plt. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjaawab pertanyaan wartawan setibanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/2). Hasto memenuhi undangan KPK terkait pernyataannya mengenai pertemuan AS dengan petinggi PDIP sebelum pilpres 2014.

Rp 16,92 Triliun untuk Kementan JAKARTA-Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) sebanyak Rp 16,92 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Anggaran tersebut di antaranya untuk meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai guna mencapai swasembada pangan “Dari APBN-P yang diajukan Kementan sebesar Rp 16,9 triliun untuk mendukung swasembada padi, jagung, dan kedelai,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (9/2).

Dia memaparkan, di antaranya alokasi itu untuk merehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,1 juta hektar (ha). “Rehabilitasi irigasi 1,1 juta ha dengan anggaran Rp 1,32 triliun,” ujar Amran.

Kemudian optimalisasi lahan seluas 530 ribu ha dengan anggaran Rp 636 miliar. Pengadaan

benih padi untuk area penanaman seluas 2,6 juta ha dengan anggaran Rp 630,5 miliar. “Serta untuk pengadaan benih jagung untuk area penanaman 1 juta ha dengan anggaran Rp 750 miliar,” paparnya.

Selain itu, katanya, alokasi APBN-P Kementan juga dipakai untuk pengadaan benih jagung area seluas 1 juta ha Rp 750 miliar, percepatan perluasan area tanam dan tingkatkan indeks pertanaman kedelai 300 ribu ha Rp 641,8 miliar, pendampingan TNI untuk dukung upaya khusus 50 ribu orang Rp 250 miliar, bantuan pupuk padi dan jagung area 3,6 juta ha Rp 2,08 triliun dan pengadaan traktor roda empat sebanyak 1.000 unit Rp 444,7 miliar Sementara itu, alokasi untuk pengembangan sistem of rice intensification seluas 200 ribu hektar, Rp 420 miliar, pengolahan pupuk organik 697 unit Rp 157,7 miliar, Pilot project asuransi pertanian mengcover area tanam padi 1,04 juta ha Rp 150 miliar, Pengembangan agribisnis untuk 2.000 gabungan kelompok petani (gapoktan)

pedesaan Rp 200 mi-liar, pengembangan 1.000 desa mandiri benih Rp 190 miliar, pe-ngadaan traktor roda dua sebanyak 20 ribu unit senilai Rp 500 miliar, pengadaan rice transplanter 5.000 unit Rp 315 miliar. “Adapun untuk pengadaan pompa air 6.800 unit Rp 157,7 miliar dan pengadaan combain harvester 2.800 unit Rp 364 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan alokasi anggaran untuk dryer bahan bakar biomassa 390 unit dengan anggaran Rp 376,6 miliar, mesin perontok jagung 2.000 unit Rp 60 miliar, revitalisasi penggilingan padi kecil 957 unit Rp 368,5 miliar, pengadaan power threser kedelai 1.500 unit Rp 45 miliar dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim di 33 provinsi senilai Rp 122,2 miliar/ “Sedangkan anggaran untuk pendapampingan mahasiswa 8.610 dengan Rp 170,9 miliar dan pengawalan dan pendampingan penyuluhan diklat teknis 24 ribu unit Rp 458,5 miliar,” tuturnya. =GAM

Kapal dengan nama lambung KM. LAUT NATUNA 28 atau KM. SUDHITA ini setelah diperiksa diketahui berasal dari Thailand dan terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin yang sah di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau disekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Sesuai ketentuan Undangundang (UU), pada kapal tersebut dapat dilakukan tindakan khusus berupa pemusnahan atau penenggelaman. Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyaksikan langsung proses penenggelaman tersebut dari KRI Barakuda-633.

Kapal ilegal berukuran sekitar 80 Gross Ton (GT) itu ditenggelamkan di Perairan Selat Dempo atau pada jarak 60 mil laut dari Pulau Batam.

Proses penenggelaman melibatkan Kapal Pengawas (KP) KKP yakni Hiu 001, Hiu 004 dan Hiu 010. Selain itu KRI Barakuda-633, KRI Hasalan 630, dan KRI Tjiptadi 381 milik TNI Angkatan Laut serta Kapal Polisi Bisma juga turut dilibatkan dalam proses penenggelaman tersebut.

“Penenggelaman kapal ilegal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas illegal fishing dan menegakkan keamanan di laut, serta sebagai wujud penguatan

kedaulatan negara”, tegas Susi.

Lebih lanjut Susi menyebutkan bahwa KM. LAUT NATUNA 28 ini ditangkap oleh KP Hiu 009 pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB, di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal dengan nakhoda bernama Sangwian Srisom (46 tahun) WNA Thailand dan sebelas orang ABK yang juga berkewarganegaraan Thailand, diketahui sedang melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna pada posisi 010 56.000’ LU - 1060 49.000’ BT. Kapal tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg.

“Mungkin kapal itu baru beroperasi atau kemungkinan muatannya sudah dialihkan ke kapal tremper”, ungkap Susi Selain itu, kapal tersebut melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan melanggar Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). =ANT/BETH

ant/yusran uccang

JELANG PERAYAAN IMLEK. Pekerja memasang lampu lampion di Klenteng Xian Ma Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/2). Sejumlah klenteng di Makassar mulai memasang hiasaan dan mencuci patung dewa untuk menyambut perayaan tahun baru Imlek 2566 Kongzili.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 10 FEBRUARI 2015 SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV No. 0543 | TAHUN IV

55

BEA MASUK

Menkeu Terbitkan BMTP JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2015 tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya dengan nomor harmonized system (HS) ex. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00.

ant/andika wahyu

PERJALANAN KRL TERHAMBAT BANJIR IBUKOTA. Sejumlah penumpang KRL berjalan di antara rangkaian Commuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (9/2). Perjalanan KRL relasi Bogor-Jakarta Kota dan Bogor-Jatinegara dilayani hanya sampai Stasiun Manggarai menyusul banjir yang merendam stasiun di kawasan Ibukota seperti Stasiun Jakarta Kota.

Awas Rekening Pengemplang Pajak !

Kemenkeu Ancam Lakukan Pemblokiran Rekening JAKARTA-Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengancam akan memblokir rekening para penunggak pajak sebagai salah satu strategi penegakan hukum di bidang perpajakan Indonesia.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu, Dadang Suwarna mengaku telah menyiapkan strategi menagih tunggakan pajak yakni melalui penagihan aktif, penyitaan aset, pencekalan ke luar negeri, penyanderaan badan (gijzeling) dan pemblokiran rekening. “Bagi wajib pajak (WP) yang telah ada ketetapan

pajaknya, diberikan waktu sebulan untuk membayar. Kalau tidak membayar dilakukan penagihan aktif,” ujar Dadang, seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (9/2).

Menurut Dadang, proses penagihan akan berlanjut ke pengadilan hingga adanya kekuatan hukum tetap. Data Ditjen Pajak, hingga Januari 2015 telah diproses 568 usulan pencegahan penanggungan pajak dengan sebanyak 498 usulan pencegahan penunggak pajak tahun 2014 mencakup 422 WP badan dan 76 WP pribadi dengan total tagihan Rp 3,47 triliun.

Pada 2015, sudah ada 70 usulan pencegahan pengemplang pajak antara lain 57 WP dan 13 WP pribadi dengan nilai tunggakan pajak Rp 299,69 miliar.

Sejumlah WP yang diketahui sudah ditangani Ditjen Pajak adalah tersangka Deusti Setiadi, Direktur PT Kedaton Agri Mandiri ditahan di rutan Way Hui, Lampung.

Selain itu, Wendy Lingga Tan, Direktur PT

Bristol Jaya Steel, Tangerang.

Para tersangka diketahui melakukan tindak pidana perpajakan dalam pasal 39 ayat 1 huruf d jo, pasal 39A huruf a jo, dan pasal 43 ayat W Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah dengan UU Nomor 16/2009.

Pengamat perpajakan Yustinus Pratowo menilai, penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak mulai akhir 2014 hingga awal 2015 menunjukkan sinyal positif. Ia meyakini, dengan tindakan itu maka target penerimaan pajak akan tercapai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito menuturkan, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN-2015) sebesar Rp 1.244,7 triliun sudah realistis dengan kondisi sekarang. =GAM

Penerbitan PMK ini berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) atas Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) bahwa terjadi lonjakan volume impor secara absolut selama 2010-2013 dengan tren sebesar 175%.

Ketua KPPI Ernawati mengatakan PMK No. 12/2015 diundangkan pada 21 Januari 2015 di dalam berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 82. Rincian BMTP yaitu untuk periode tahun I (21 Januari 2015-20 Januari 2016) tarif BMTP sebesar 26%.

Sementara periode tahun II (21 Januari 2016-20 Januari 2017) tarif BMTP sebesar 22%, dan untuk periode tahun III (21 Januari 2017-20 Januari 2018) tarif BMTP sebesar 18%.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa terjadi lonjakan volume impor secara absolut selama tahun 2010-2013 dengan tren sebesar 175% dari sebesar 20.331 ton di tahun 2010 menjadi 395.814 ton di tahun 2013 dengan negara eksportir utamanya yaitu Tiongkok (96,62%), Korea Selatan (1,56%), dan Singapura (0,96%),” kata Ernawati di Jakarta, Senin (9/2).

Lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya berdampak negatif pada pemohon.

“Hal ini terlihat dari pangsa pasar pemohon yang menurun, persediaan yang meningkat dan keuntungan yang menurun, hingga mengalami kerugian. KPPI membuktikan terdapat hubungan sebab akibat antara lonjakan volume impor dengan ancaman kerugian serius yang dialami pemohon,” ungkap Ernawati. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

ant/maulana surya

PRODUKSI MOBIL ESMEKA. Siswa SMK Warga menyelesaikan perakitan Mobil Esemka di bengkel sekolah mereka di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Senin (9/2). Meskipun Mobil Esemka diharapkan menjadi cikal bakal mobil nasional pada 2012, tetapi Presiden Joko Widodo pada kunjungannya di Malaysia telah menghadiri kerja sama perusahaan otomotif Proton Malaysia dengan perusahaan swata di Indonesia untuk mempelajari kemungkinan mengembangkan mobil nasional Indonesia.

Hanya Ada 9 Bank Berani Tawarkan KPR Murah JAKARTA-Pemerintah berkomitmen mengadakan pembangunan satu juta rumah murah pada 2015 ini.

Bentuk dukungan pemerintah itu tertuang dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan bunga murah 5 persen per tahun sudah disetujui.

Dengan disetujui besaran bunga ini, program tersebut akan langsung dijalankan yang membuat rumah akan semakin murah. Adapun bunga FLPP sebelumnya,

dipatok sekira 7,5 persen.

Namun program rumah murah pemerintah ini belum sepenuhnya didukung perbankan. Pasalnya, perbankan masih enggan menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Tak hanya itu, jumlah bank pemberi bunga KPR murah (di bawah 10%) pun kian berkurang.

Data suku bunga dasar kredit (SBDK) yang dirilis Bank Indonesia (BI) menyebutkan jika pada akhir November 2014 ada 12 bank yang memberikan bunga KPR rendah, di akhir tahun hanya ada sembilan bank— delapan di antaranya adalah bank pembangunan daerah (BPD).

Sementara itu, bank-bank pemerintah masih menerapkan suku bunga KPR di atas 10%: Bank BRI (10,25%), Bank Mandiri (11%), Bank BNI (11,10%) dan Bank BTN (11,50%). Sementara itu, suku bunga KPR tertinggi diterapkan dua bank, yakni Bank Kesawan (18,50%) dan Bank Yudha Bhakti (18,62%).

Informasi SBDK yang dipublikasikan BI

didasarkan atas laporan yang disampaikan oleh bank kepada BI untuk posisi akhir bulan laporan.

Informasi SBDK tersebut dapat saja berbeda dengan yang dipublikasikan pada papan pengumuman di setiap kantor Bank, website bank dan/atau surat kabar antara lain karena menggunakan posisi data yang berbeda. Konfirmasi atas kebenaran data dan/atau keterkinian data langsung ditujukan kepada bank yang bersangkutan.

Berikut ini bank pemberi KPR Murah hingga akhir Desember 2014 adalah BPD Nusa Tenggara Timur (7,27%), BPD Jawa Tengah (7,93%), BPD Sulawesi Tenggara (8,27%), BPD Yogyakarta (8,32%), Bank Hana (9,50%), Bank BJB (9,58%), BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (9,64%), BPD Jambi (9,64%) dan BPD Kalteng (9,98%) Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sudah menyalurkan kredit sekitar Rp 60 triliun. Alokasi

anggaran kredit tersebut dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta masyarakat Indonesia.

Dirut BTN Maryono mengatakan khusus untuk program FLPP yang diluncurkan sejak empat tahun lalu telah direalisasikan rumah lebih dari 368 ribu unit dengan total kredit lebih dari Rp 25 triliun.

“Tahun lalu, FLPP kita melampaui target pemerintah yaitu 58 ribu unit, dan terealisasi sebanyak 93 ribu unit dengan jumlah kredit lebih dari Rp 7,9 triliun,” katanya.

Maryono menambahkan, diperlukan adanya intervensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas suplai perumahan, khususnya perumahan murah. Di samping itu, intervensi pemerintah juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Jadi tetap untuk mengatasi problematika perumahan nasional, kuncinya ada pada political will pemerintah,” paparnya.

Ia mengatakan, potensi perumahan masih sangat besar, dan BTN sebagai bank fokus dapat memiliki portofolio pembiayaan perumahan melebihi bank lain di Indonesia. “Karena potensi bisnis dan perannya yang sangat besar, BTN akan menjadi besar sebagai Mortgage Bank di Indonesia,” ujarnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA ANCAMAN BANJIR

UPT Bengawan Solo Minta Daerah Hilir Waspada BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, meminta daerah hilir Jawa Timur, meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman banjir luapan Bengawan Solo, di daerahnya masingmasing.

"Kami meminta daerah hilir mulai Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik, meningkatkan kewaspadaan, sebab di daerah Ngawi, ketinggian air Bengawan Solo terus merangkak naik," kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Senin (9/2).

Ia menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, yang semula 3,70 meter, pukul 06.00 WIB, meningkat 5,75 meter, pukul 09.00 WIB dan naik lagi menjadi 5,95 WIB, pukul 12.00 WIB. "Meningkatnya air di Ngawi, disebabkan memperoleh pasokan air dari Kali Madiun," jelas dia.

Menurut dia, ketinggian air Bengawan Solo di Jurug, Solo, Jawa Tengah, tidak terjadi banjir.

Hanya saja, Waduk Gajahmungkur, di Wonogiri, karena daya tampungnya sudah penuh, akan berpotensi menambah debit banjir di hilir.

"Kalau Waduk Gajahmungkur penuh berarti airnya harus dibuang ke Bengawan Solo kalau di daerah atasnya terjadi hujan," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan kewaspadaan menghadapi ancaman banjir luapan sungai terpanjang di daerah hilir Jawa Timur, juga terkait dengan tingginya curah hujan selama Februari.

Sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi, Karangploso, Malang, curah hujan yang terjadi selama Februari di Jawa Timur, berkisar 155-575 mm.

Masih sesuai prakiraan BMKG, curah hujan di Bojonegoro berkisar 201-300 mm dan di Ngawi curah hujannya sangat tinggi berkisar 401-500 mm, selama Februari. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 SELASA 10No. FEBRUARI 2015 | No. 0543|IVTAHUN IV 0543 | TAHUN

Kota Malang Terancam Kehilangan PAD Rp 163 M MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, terancam kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 163 miliar jika Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diambilalih oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Ade Herawanto, mengatakan, potensi PAD yang terancam hilang itu adal PBB sebesar Rp 53 miliar dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 110 miliar.

"Kami sangat keberatan kalau kedua sektor PAD tersebut diambilalih pemerintah pusat, meski

sampai sekarang kami belum mengambil sikap. Beberapa daerah memang ada yang menolak gagasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursydan Baldan tersebut," tegas Ade, Senin (9/2).

Jika gagasan itu benar-benar direalisasikan, tegas Adem Pemkot Malang bakal kehilangan potensi

PAD dari sektor PBB dan BPHTB itu hingga 58,4 persen atau sebesar Rp 163 miliar dari PAD tahun lalu sebesar Rp 279 miliar.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk mendapatkan kepastian terkait gagasan tersebut, pihaknya telah mengonsultasikan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Perpajakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami sudah menanyakan kepastian penghapusan PBB dan BPHTB di daerah, namun Diten Pajak mengatakan kalau masih belum ada kebijakan," ujarnya.

Meski ada wacana pengambialihan PBB dan BPHTB oleh pemerintah pusat, kata Ade,

masyarakat daerah itu tetap tertib dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sampai ada keputusan resmi dari pusat.

Sebab, target PAD Kota Malang dari sektor pajak cukup tinggi, yakni sebesar R 280 miliar-Rp 300 miliar pada tahun 2015. Sedangkan tahun lalu sebesar Rp 2 60 miliar dan terealisasi sebesar Rp 279 miliar.

"Optimalisasi pendapatan pajak sudah kita lakukan di awal tahun, mulai dari peluncuran program PBB di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga program 'tax on mall'," tegas Ade. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

DEMONSTRASI

Mahasiswa Akbid Tuntut Pencopotan Direktur

ant/siswowidodo

DEMO MAHASISWA AKBID. Mahasiswa Akademi Kebidanan (Akbid) Muhammadiyah melakukan unjuk rasa di halaman kampus mereka di Madiun, Jatim, Senin (9/2). Mereka menuntut kakak beradik yang menjabat Direktur Akbid Rumpiati dan Pembantu Direktur I Baruatun mundur dari jabatannya karena dianggap tidak terbuka dalam keuangan kampus.

MADIUN - Ratusan mahasiswa Akademi Kebidanan (Akbid) Muhammadiyah Madiun, Jawa Timur, unjuk rasa menuntut penurunan dan pencopotan direktur setempat yang dinilai tidak memperhatikan nasib anak didiknya, .

Massa meminta Direktur Akbid, Rumpiati dan Pembantu

Direktur I, Baruatun, yang merupakan kakak beradik itu mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan kampus dan memberlakukan jadwal kuliah tidak sesuai kalender akademik.

"Para pimpinan itu membuat kebijakan yang memberatkan kami. Di antaranya penetapan

biaya praktik yang terlalu besar jika dibandingkan dengan kampus lain," ujar koordinator aksi, Nike Tri Anggraini.

Mahasiswa mengaku ditarik biaya praktik hingga Rp 2 juta, sedangkan di kampus lain hanya sekitar Rp 900 ribu saja untuk materi praktik yang sama.

Tidak hanya itu, direktur

dan pembantu direktur itu juga sering mengancam mahasiswa, terutama para mahasiswa semester akhir, akan dipersulit mendapat pembimbing tugas akhir jika tidak menuruti aturannya.

"Kami ingin mereka dicopot dari jabatannya, sebab mereka sudah bertindak secara semenamena. Kami akan menyerukan tuntutan kami ke pengurus daerah Muhammadiyah setempat," kata Nike.

Dalam aksinya, massa berorasi dengan membawa poster dan spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka. Massa juga menyanyikan yel-yel tuntutan untuk mencopot para pimpinan kampusnya.

Sayangnya, meski hampir satu jam menggelar aksi, kedua pimpinan yang didemo tidak bersedia keluar kampus untuk menemui para mahasiswa.

Setelah puas menyalurkan aspirasinya di halaman Akbid Muhammadiyah Madiun, para mahasiswa mendatangi kantor pengurus daerah Muhamadiyah Kota Madiun. Mereka menuntut hal yang sama, yakni pencopotan duo pimpinan kakak beradik tersebut.

Sementara, pantauan di lapangan, aksi tersebut berjalan tertib dan lancar. Aksi juga dijaga ketat oleh anggota Polres Madiun Kota. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543| TAHUN IV

Walhi-MCW Laporkan BRI Malang ke OJK MALANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim dan Malang Corruption Watch (MCW) melaporkan BRI ke Otoritas Jasa Keuangan setempat, terkait pembangunan "drive thru" ATM bank tersebut di Alun-alun Merdeka Kota Malang yang dinilai melanggar peraturan.

Menurut Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara, menyebutkan pembangunan

"drive thru" tersebut melakukan dua pelanggaran sekaligus, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.

"Padahal, dalam perjanjian kerja sama antara Pemkot Malang dan PT BRI juga ditegaskan bahwa Alun-alun Merdeka Kota Malang adalah barang milik daerah berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga kalau BRI membangun drive thru di Alun-alun, otomatis mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH)," tegasnya, Senin (9/2).

Dalam Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 2003, juga dijelaskan tentang kedudukan dan fungsi taman kota, yang antara lain sangat lekat dengan fungsi ekologis, tidak menunjukkan sebagai fungsi bisnis. RTH adalah ruang

publik yang bersifat sosial, tidak diperuntukkan bagi kepentingan privat atau bisnis.

Selain itu, kata Purnawan, setiap orang dilarang merusak taman. Dengan adanya pemasangan drive thru ATM BRI, berarti ada bentuk perusakan, bahkan keberadaan drive thru juga berlawanan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memuiliki AMDAL. Ia menegaskan studi AMDAL akan mengetatahui layak tidaknya sebuah usaha dapat didirikan atau tidak dengan merusak sebuah RTH dan pembangunan drive thru BRI wajib memiliki izin lingkungan tersebut.

Purnawan menilai pembangunan drive thru ATM di Alunalun Merdeka sebagai bentuk kompensasi yang diberikan

IDENTIFIKASI

Jenazah Diduga Pilot

Pemkot Malang kepada BRI yang telah memberikan dana "CSR" untuk revitalisasi alun-alun.

Padahal, sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memperhatikan masalah sosial dan lingkungan di wilayah tertentu.

"Kami ingin mengklarifikasi ke OJK, apakah pemberian kompensasi dalam CSR itu dibenarkan. Kami tidak mempermasalahkan soal renovasi alun-alun," tegas Purnawan yang akrab dipanggil Pupung tersebut.

Kawasan Alun-alun Merdeka Kota Malang saat ini sedang direnovasi dengan menggunakan dana CSR BRI sebesar Rp 5,9 miliar, namun sebagai kompensasi, BRI diperbolehkan membangun drive thru ATM di kawasan alunalun tersebut. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/eric ireng

PENERTIBAN FUNGSI PEDESTRIAN. Petugas Dinas Perhubungan Surabaya, mengempeskan ban motor yang parkir di pedestrian ketika berlansungnya penertiban di Jl. Basuki Rahmat, Surabaya, Jatim, Senin (9/2). Penertiban tersebut guna mengembalikan fungsi pedestrian untuk pejalan kaki dan bukan tempat parkir.

SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jatim, Surabaya masih melakukan identifikasi jenazah yang diduga sebagai pilot/kopilot pesawat AirAsia QZ8501.

Kepala Tim DVI Polda Jatim, Kombespol Budiyono di Surabaya, Senin mengatakan, dugaan jenazah pilot atau kopilot itu diketahui dari seragam yang masih menempel di tubuh jenazah saat dikirim ke RS Bhayangkara pada Minggu (8/2).

Sebelumnya, RS Bhayangkara Polda Jatim menerima tambahan 7 jenazah yang ditemukan tim SAR, dan salah satunya masih memakai seragam pilot pesawat komersial pesawat AirAsia.

"Salah satu jenazah yang menggunakan properti seragam AirAsia memang mengarah ke sana (pilot atau kopilot), tapi tim kami masih mendalami, sebab dari tanda garis pangkatnya memang tiga (bar), namun kami tidak bisa memastikan apa itu artinya," ucapnya di Mapolda Jatim.

Untuk memastikan sebuah jenazah, Budiyono mengaku Tim DVI membutuhkan lebih dari satu bukti sekunder, dan tidak cukup hanya melalui baju atau seragam yang dipakai jenazah, sebab hasil identifikasi harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.

"Properti berupa seragam saja belum cukup, kita harus menggunakan data primer seperti DNA, gigi atau sidik jari," tegasnya.

Staf Bagian Keselamatan dan Keamanan AirAsia, Dono Sukoco mengatakan, dari tanda pangkat memang tidak membantah dugaan awal jenazah itu adalah kopilot Remi Emanuel Plesel.

Namun demikian, diperlukan data tambahan atau lebih lanjut untuk memastikan jenazah itu adalah kopilot yang dimaksud.

Sementara itu, hingga memasuku hari ke-44 proses identifikasi jenazah AirAsia QZ8501, tim DVI Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi 73 dari 101 jenazah dan potongan tubuh yang ditemukan tim SAR. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543| TAHUN IV

9

PENGEBORAN 4.100 M

CEGAH DBD

LAMONGAN - Pertamina EP Aset Field Cepu menargetkan tahapan eksplorasi atau pengeboran blok nona di Desa Girik Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mencapai 4.100 meter pada akhir Maret 2015.

General Manager Asset 4 Pertamina EP, Chalid Said Salim, mengatakan, saat ini pengeboran sudah mencapai kedalaman 2.000 meter, sedangkan target kedalaman yang akan dicapai pada akhir Maret adalah 4.100 meter.

"Kita harap pengeboran ini Insya Allah menjadi kebaikan bersama. Baik bagi pemerintah daerah juga bagi masyarakat sekitar," katanya, Senin (9/2).

Ia mengatakan tahapan selanjutnya setelah menuntaskan pengeboran adalah melakukan uji produksi dari tiap titik yang diperkirakan mengandung Hidro Karbon.

Dikatakannya, di lokasi pengeboran ada sekitar 180 pekerja yang dilibatkan dari 12-15 kontraktor, dan 30 persennya adalah pekerja lokal dari Lamongan.

"Pertamina saat ini harus mampu memenuhi produksi energi dalam negeri, meski di tengah kondisi produksi minyak nasional yang sedang mengalami penurunan," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lamongan, Fadeli berharap proses pengeboran Pertamina EP tidak hanya berhenti di eksplorasi, namun bisa dilanjutkan hingga berproduksi di tahap eksploitasi.

"Lamongan begitu kaya dengan sumber daya alam di permukaan bumi. Kini tinggal sumber daya alam di dalam perut bumi yang perlu dioptimalkan. Semoga bisa segera berproduksi dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar," katanya.

Sebelumnya, Fadeli juga meminta keberadaan Pertamina EP bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk melakukan perbaikan jalan di Desa Girik dan pembangunan jaringan air bersih. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

BOJONEGORO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sudah melakukan 17 kali "fogging" atau pengasapan sejak Januari lalu di daerah yang diketahui positif terjadi kasus demam berdarah dengue (DBD) untuk membunuh nyamuk "aedes aegyti".

"Pengasapan terus kita lakukan, setiap ada temuan kasus DBD baru," kata Kasi Pengendalian Penyakit Dinkes Wheny Dyah, di Bojonegoro, Senin (9/2).

Ia menyebutkan, petugas saat ini sedang melakukan pengasapan di Desa Pacul, Kecamatan Kota, di daerah padat pemukiman, karena di daerah setempat diketahui positif ada kasus penderita DBD. "Pengasapan akan kita lakukan sepanjang positif ada temuan kasus DBD," katanya menegaskan.

Data di Dinkes, jumlah penderita DBH selama Januari sebanyak 55 pasien, yang dirawat di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan RSUD Sumberrejo.

"Kami belum merekap jumlah penderita Februari, tapi dari laporan sementara ada tambahan delapan penderita DBD baru," tuturnya.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Hari Kristianto, menjelaskan pemkab menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) DBD, dalam menghadapi penyebaran DBD, dengan pertimbangan adanya peningkatan jumlah penderita.

Sesuai data, katanya, selama Januari ditemukan kasus DBD sebanyak 55 penderita, meningkat dua kali lipat dibandingkan kasus DBD tahun lalu juga Januari dengan jumlah 20 penderita.

Selain itu, lanjut dia, pada 2015 dilaporkan dua orang meninggal dunia, yang disebabkan DBD yaitu warga Desa Begadon, Kecamatan Gayam dan Desa Mulyoagung, Kecamatan kota.

Data di Dinkes, jumlah penderita DBD tahun lalu sebanyak 151 penderita dengan jumlah korban meninggal dunia tiga orang. = ANT/SLAMET AS/DIK

Pertamina Target Akhir Maret

Dinkes Lakukan ‘Fogging’ 17 Kali

ant/fikri yusuf

TEATER KEBEBASAN PERS. Sejumlah seniman sanggar Teater Bissik memainkan lakon Sepatu Raksasa saat pentas di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (8/2) malam. Lakon tersebut menceritakan tentang kekerasan yang dialami jurnalis serta kebebasan pers yang masih belum sesuai harapan.

KI Jatim: Kesadaran Masyarakat Terhadap Informasi Meningkat TULUNGAGUNG Komisi Informasi Jawa Timur mencatat adanya peningkatan tren kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi di badan-badan publik, diukur berdasar banyaknya pengajuan sengketa informasi ke lembaga tersebut selama lurun 2014.

"Dari total 161 kasus sengketa informasi yang diajukan ke KI (Komisi Informasi), 49 persen di antaranya diajukan oleh perorangan, 50 persen oleh organisasi atau lembaga berbadan hukum, dan sisanya oleh kelompok masyarakat," ungkap Komisioner KI Jatim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Mahbub Junaidi dikonfirmasi di Tulungagung, Senin (9/2).

Kendati jumlah riil pemohon tidak lebih banyak dibanding

2013, lanjut Mahbub, persebaran pemohon di kalangan perorangan mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi publik meningkat.

Tren permohonan sengketa informasi paling banyak terjadi di Kabupaten Pamekasan (21 kasus), disusul Tulungagung (7 kasus), serta Surabaya dan Sampang (masing-masing 5 kasus).

"Ini menjadi indikator bagus dalam upaya membangun transparasi informasi di badanbadan publik, khususnya di lingkungan pemerintah daerah maupun SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Provinsi Jatim," ujarnya.

Mahbub mengungkapkan, dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk kelompok PPID atau Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi).

Masih rendahnya kesadaran dalam membuka ruang keterbukaan informasi anggaran secara transparan ke publik ditengarai sebagai kendala lembaga Komisi

Informasi dalam menyosialisasikan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Mind-set (pola fikir) ketertutupan ini yang harus dikikis.

Bahkan ada yang sudah membentuk PPID namun masyarakat tetap sulit mengakses informasi," ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, lanjut dia, KI akan proaktif melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.

Mahbub menegaskan, pihaknya juga akan terus mendorong masyarakat, baik perorangan, lembaga berbadan hukum (LSM maupun organisasi kemasyarakatan), serta kelompok warga untuk aktif mengakses setiap informasi di badan-badan publik, baik di pemerintahan maupun nonpemerintahan.

Tujuannya, lanjut dia, selain untuk melakukan fungsi kontrol dan audit anggaran, diharapkan juga berdampak positif terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543| TAHUN IV

PERIZINAN

Pendirian Toko Modern Perlu Dibatasi

ant/sahlan kurniawan

PEMBANGUNAN JLS MOLOR. Warga melintas di jalan lintas selatan (JLS) Besole Tulungagung, Jawa Timur, Senin (9/2). JLS yang memiliki panjang 634,11 km dan melewati delapan kabupaten itu molor pembangunannya sehingga biaya yang dikeluarkan akan membengkak hingga mencapai Rp 7,7 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp 1,7 triliun dari perkiraan sebelumnya hanya sekitar Rp 6 triliun dari APBN dan APBD Jatim.

MUI-Ansor Jember Tolak Tes Keperawanan Pelajar JEMBER - Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak wacana tes keperawanan pelajar sebagai syarat kelulusan ujian nasional (UN) di kabupaten setempat.

Pengurus MUI dan GP Ansor Jember meminta klarifikasi kepada anggota dewan yang mewacanakan tes keperawanan pelajar dengan mendatangi DPRD Kabupaten Jember, Senin (9/2).

"Kami ingin menanyakan rencana peraturan daerah (Perda) Akhlakul Karimah yang juga mengatur tes keperawanan pelajar sebagai syarat untuk kelulusan siswi," kata Ketua MUI Jember

Halim Subahar.

Menurut dia, tes keperawanan dapat dilakukan dalam kondisi darurat seperti pelaku yang tertangkap tangan melakukan perbuatan zina, namun yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya dan tes tersebut bisa dilakukan.

"Tes keperawanan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan wacana tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga kami secara tegas menolak tes keperawanan sebagai syarat kelulusan ujian nasional di Jember," paparnya.

Penerapan tes keperawanan kepada pelajar, lanjut dia, merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan hal tersebut bertentangan dengan Al Quran, hadits, dan ijma' para ulama.

Sekretaris GP Ansor Jember, Winarno menyesalkan wacana tes

Tes keperawanan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan wacana tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga kami secara tegas menolak tes keperawanan sebagai syarat kelulusan ujian nasional di Jember,�

Halim Subahar Ketua MUI Jember

keperawanan yang disampaikan anggota Komisi D DPRD Jember saat melakukan rapat dengar pen-

dapat dengan Dinas Pendidikan Jember.

"Tes keperawanan jelasjelas melanggar hak asasi manusia dan Ansor menolak keras wacana tersebut diberlakukan kepada para pelajar yang dijadikan syarat kelulusan UN," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan pimpinan dewan meminta maaf atas wacana tes keperawanan yang disampaikan legislator.

"Saya tegaskan di DPRD Jember tidak ada usulan untuk perda yang berkaitan dengan wacana tes keperawanan para pelajar dan hal tersebut bukan wacana dewan secara kelembagaan, namun wacana pribadi anggota dewan," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat membatasi pendirian toko modern di sejumlah kawasan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron, mengatakan, dampak menjamurnya pertumbuhan toko modern di sejumlah kawasan mengakibatkan matinya sejumlah toko tradisional.

"Kami perkirakan jumlah toko modern di Surabaya capai ribuan. Dari sebagian toko modern itu belum memiliki perizinan," katanya, Senin (9/2).

Menurut dia, dari temuan ORI, setiap toko retail mematikan 25 toko tradisional atau toko kecil yang ada di kampung-kampung Kota Surabaya.

Untuk memantau perkembangan toko modern di Surabaya, lanjut dia, Komisi C akan melakukan survei toko modern ke sejumlah kawasan.

"Kami tugasi teman-teman untuk memantau, jika belum ada kita bahas di sini," katanya.

Buchori menegaskan, jika ditemukan ada pelanggaran, pihaknya meminta pemerintah kota untuk menutupnya.

Terutama terhadap toko modern yang belum memiliki izin sama sekali.

"Apabila ada yang menyimpang kita suruh tutup," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pihaknya meyakini toko modern yang telah lama berdiri mempunyai izin operasional.

"Kalau kurang satu dua, misalnya izin LH (Lingkungan Hidup) segera dilengkapi.

Kalau belum semua ya ditutup," tegasnya.

Buchori mengatakan, Komisi C merencanakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait, di antaranya pengelola toko modern untuk membahas pembatasan pertambahan toko modern di Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 |SELASA TAHUN IV 10 FEBRUARI 2015

MADURA

No. 0543 | TAHUN IV

Perempuan dan Politik

Salam Songkem

Antisipasi Musibah

K

alau nasib sial sudah datang, tak ada seorang pun mampu menentang. Tapi nasib sial tak ubahnya musibah, kadang-kadang juga ketangguhannya tak dapat ditolak oleh apa pun. Dua-duanya itu berjalan di takdir masing-masing yang telah digariskan.

Serupa banjir yang berjalan-jalan menjelajahi sejumlah tempat di negeri ini, mulai dari Ibu Kota Negara yang hingga kini masih digenangi air hingga pelosok-pelosok daerah seperti di Pulau Madura. Di Sumenep misalnya, genangan air sempat membenamkan beberapa kamar di RSUD Mo. Anwar sehingga membuat kalang kabut petugas kesehatan dan keluarga pasien. Demikian juga di Pamekasan genangan air akibat hujan deras yang tak terantisipasi dengan baik memasuki sejumlah perkantoran sehingga ada berkas-berkas penting tak terselamatkan. Bahkan ada santri tewas dibawa lari arus air sungai dan ribuan warga di empat kelurahan dan dua desa terisolasi.

Peristiwa yang kurang lebih sama juga terjadi di tempat lain, seperti di Jakarta yang tiap tahun menjadi langganan banjir. Peristiwa banjir ini di Jakarta dan di Pamekasan serta di Sumenep sudah bisa dipastikan terjadi setiap musim hujan, tak tertangani secara baik oleh pemerintah.

Bahkan terkesan pemerintah setempat cenderung mengabaikannya sehingga musibah yang sama terus terjadi berulangkali. Bukankah ini sebuah kebodohan namanya?

Seharusnya pemerintah lebih tanggap menghadapi musibah alam.

Tangkas mencari solusi terbaik agar banjir tak lagi terjadi di beberapa titik yang selama ini menjadi langganan tetap setiap musim hujan tiba.

Kepedulian pemerintah terhadap masalah ini harus lebih dipekakakn.

Agar jangan hanya peka terhadap perebutan kekuasaan, penyelamatan kepentingan, dan sejenisnya yang hanya menguntungkan pada pribadi dan golongannya.

Jika pemerintah serius berniat mengatasi permasalahan genangan air, maka dipastikan permasalahan itu tidak akan terjadi setiap tahun. Adanya sejumlah tempat langganan banjir jadi indikasi ketidakseriusan pemerintah menangani masalah banjir. (*)

I

C 11

“ Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggitinggi¬nya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.” ( Ir. Soekarno)

P

asca Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April 2014 yang lalu, masyarakat terus mengawasi kinerja para wakilnya di parlemen, terlebih lagi dengan melihat konstelasi politik yang selama ini terjadi, di mana perseteruan antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat menjadi tontonan (entertainment) politik yang jauh dari kesan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Preseden politik di gedung parlemen tidak berhenti pada perebutan kursi pimpinan DPR, pun lebih jauh kita amati persoalan keterwakilan perempuan secara kuota dan juga dalam penempatan perempuan pada posisi strategis di alat kelengkapan (alkap) dewan juga masih menyisakan pekerjaan rumah. Aksi protes para legislator dan aktivis perempuan dimulai sejak mencuatnya judicial review atas UUD MD3, di mana salah satu poin yang digugat mengenai keterwakilan perempuan. Secara empirik, keterwakilan perempuan dalam ranah politik praksis masih jauh dari harapan, kuota 30% bisa jadi tidak lebih dari politik basa-basi karena senyatanya kuota tersebut tidak pernah terjadi.

Perdebatan peran perempuan dalam kancah politik nampaknya menjadi discourse yang sangat menarik. Pada satu sisi, dengan diaturnya kuota 30% bagi calon anggota legislatif yang diusulkan menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk terlibat lebih jauh baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun, di sisi yang lain, masih ada juga masyarakat yang meragukan kemampuan dan konsistensi perempuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota legislatif. Keraguan ini muncul karena selama ini masyarakat

melihat perempuan-perempuan yang duduk di legislatif belum mampu memberikan kontribusi dan pemikirannya bagi upaya perbaikan politik dan menjadi corong artikulasi bagi kepentingan rakyat. Stigma ini tentunya sangat disayangkan, namun juga tidak bisa disalahkan, karena tradisi dan budaya politik bangsa ini disadari atau tidak masih patriarkhis dan oligarkhis, meski upaya demokratisasi atas kesetaraan gender dalam ruang politik terus dilakukan.

Menarik sebenarnya jika kita mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Soekarno bahwa laki-laki dan perempuan layaknya dua sayap burung, jika kedua sayap itu kuat maka seekor burung akan mampu terbang tinggi dan sebaliknya jika ada salah satu yang lemah maka burung tersebut tidak akan mampu terbang tinggi. Analog ini bisa dikatakan sangat relevan untuk melihat bagaimana seharusnya perempuan berada dalam wilayah politik praksis. Memang tidak bisa dipungkiri, saat ini laki-laki masih mendominasi ruang-ruang politik yang ada dan keterwakilan perempuan masih terlalu kecil dibandingkan laki-laki. Pertanyaannya kemudian, apakah perempuan memang tidak lebih layak (pantas) untuk duduk di kursi legislatif? ataukah sistem kaderisasi partai politik yang masih saja bias gender dan cenderung patriarkhis?.

Secara umum tentunya sangat naif jika masih saja berpandangan bahwa perempuan tidak lebih layak duduk sebagai wakil rakyat dan berkecimpung dalam politik praksis, justru penulis melihat pertanyaan nomor dua sebagai akar permasalahan yang perlu dilihat lebih serius.

Pasca reformasi tahun 1998,

bisa dikatakan negara ini sedang mengalami kegalauan demokrasi, hal ini ditandai dengan tidak semakin jelasnya arah dan tujuan demokrasi bangsa ini. Efek ini pun berimbas pada konteks sistem perpolitikan negara, termasuk salah satunya kesetaraan dan kesempatan perempuan dalam mengakses politik praksis. Dinamika dan problematika keterwakilan perempuan dalam politik secara realitas masih terbentur oleh budaya patron klien.

Adanya isu ketidakberpihakan atas peran politik perempuan dalam wacana demokrasi dan pembangunan bukanlah barang baru serta sudah lama diperbincangkan. Pada sekitar tahun 80-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan isu Women in Development (WID) dan Women and Development (WAD) sebagai bentuk kebijakan agar arah pembangunan negara mengakomodir dan menghargai hak-hak politik perempuan. Namun demikian, tampaknya kedua kebijakan tersebut tidak lebih dari sekadar wacana penyeimbang semata dan tidak pernah terealisasikan.

Perempuan sepertinya tidak pernah selesai menyandang status sebagai objek, dan hanya digiring pada ranah domestik semata. Orang jawa mengenal istilah ‘konco wingking’, yang secara harfiah diterjemahkan bahwa perempuan hanya berurusan dengan dapur (memasak) dan kasur (melayani suami dan melahirkan). Filosofi konco wingking ini tampaknya tidak hanya masuk dalam ranah budaya ansich, pun dalam kenyataannya juga masuk sampai pada ranah politis. Tentunya situasi ini sungguh sangat disayangkan dan jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ya, perempuan di ruang publik memang menjadi pembicaraan yang tidak akan kunjung selesai

dan terus menuai perdebatan, karena sejatinya bukan permasalahan kesetaraan dan keadilan, namun lebih pada cita rasa politik patron klien yang sangat sulit untuk dirubah.

Sebagaimana yang penulis angkat di alinea sebelumnya, berbicara mengenai perempuan di ruang publik dan politik tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan akar budaya yang terlanjur menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi hingga politik. Selain itu, persoalan yang tidak kalah menyedihkannya ialah sistem perpolitikan dan kaderisasi partai politik hingga saat ini belum juga menunjukkan keseriusannya dalam menggarap dan memberdayakan perempuan. Terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang menurut hemat penulis perlu diangkat. Pertama, perlu ada kesadaran kolektif baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama mengakses peluang politik tanpa harus saling membedakan, sebagaimana sudah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Kedua, sistem kaderisasi yang diinisiasi oleh partai politik hendaknya lebih mencerminkan kesetaraan dan egaliter atas perempuan, sehingga secara struktural perempuan mampu meningkatkan kualitas dirinya dan meraih jenjang karir kepolitikannya setara dengan laki-laki.

Ketiga, perlunya pengaturan atau regulasi hukum formal yang lebih tegas atas peran perempuan dalam ranah publik (politik), penekanannya bukan pada persoalan kuantitas (angka) keterwakilan akan tetapi lebih pada substansi dan pentingya peran perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat dan mewujudkan bangsa yang lebih adil dan sejahtera=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

MADURA

12

JELANG KEJURDA

IPSNU Pagar Nusa Seleksi Atlet

BERHASIL DIBEKUK. Seorang IRT NNH saat digelandang dan memperlihatkan barang bukti di Mapolres Probolinggo Kota.

Pemilik 300 Butir Pil Dibekuk Barang Bukti Diamankan PROBOLINGGO – Jajaran Resnarkoba Polres Probolinggo membekuk seorang ibu rumah tangga berinisial NNH (19) warga Desa Pabean Dringu Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 14.30 WIB, Jumat (6/2) di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Saat dibekuk, tersangka sedang melakukan transaksi.

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas sebanyak 300 butir pil Trihexipendhyil.

Pengakuan tersangka, narkoba jenis pil Trihexipendhyil diperoleh dari temannya. Barang haram itu dititipkan agar dijual.

“Yang titip barang tersebut adalah teman. Tidak, saya hanya mengantarkan bukan sebagai pengedar. Hanya disuruh teman untuk mengantarkan barang haram tersebut. Masalah persen atau upahnya nanti setelah kembali baru dikasih,” ujarnya kepada wartawan, di Mapolres Probolinggo Kota, Senin (9/2).

NNH juga mengaku,

pekerjaannya mengantarkan barang haram itu justru karena tidak tahu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, karena diimingi penghasilan yang besar dari hasil mengirimkan barang haram tersebut, dirinya berani melakukan.

“Kalau jual tidak, saya hanya disuruh untuk mengirim barang haram itu. Dan saya juga tidak pernah menggunakan atau memakai barang haram tersebut. Saya hanya dikasih Rp150 ribu dari Rp250 ribu hasil mengantarkannya,” katanya.

Sementara itu, Kasatres narkoba Polres Probolinggo Kota, AKP Sumi Andana mengungkapkan polisi

menangkap pelaku setelah mendapat informasi masyarakat petugas melakukan under cover bay dengan menyamar sebagai pembeli.

“Anggota saya berpura-pura menjadi pembeli untuk mengajak transaksi. Akhirnya melakukan penangkapan tersangja dan penggeledahan di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Manguharjo Kota Probolinggo, sekitar pukul 14.30 WIB akhirnya pelaku ditangkap bersama barang bukti 300 butir pil Trihexipendhyil senilai Rp600 ribu,” jelasnya.

Dia menambahkan, ditangan pelaku disita barang berupa satu buah hand phone dan uang senilai Rp10 ribu. Atas perbuatannya, tersangka melanggar pasal 196 ayat 1 (satu) dan pasal 197 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan.

“Ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda senilai Rp1 miliar,” papar AKP Sumi Andana. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO – Jelang kejuaraan daerah Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Kejurda IPSNU) Pagar Nusa Jawa Timur tahun 2015 di Kabupaten Situbondo, jajaran pengurus cabang Pagar Nusa Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, menggelar Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Pagar Nusa untuk menyeleksi para atlet terbaik.

Kegiatan adu laga tersebut, juga sebagai salah satu cara untuk menarik minat para pelajar dan santri agar dapat terus mengembangkan pencak silat sebagai budaya dan jati diri bangsa indonesia, yang digelar Pengurus Cabang IPSNU Pagar Nusa Kota Krakssan, di Pondok Pesantren Ainul Hasan Kabupaten Probolinggo.

Sebanyak dua puluh satu kontingen dari masingmasing Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting Pagar Nusa di Kabupaten dan Kota Probolinggo ikut berlaga pada kejuaraan tingkat kabupaten tersebut.

Peserta terbagi menjadi tujuh kelas pesilat putra dan putri untuk bersaing menjadi juara agar terpilih sebagai kontingen Probolinggo yang berlaga pada Kejurda IPSNU Pagar Nusa Jawa Timur tahun 2015, yang akan digelar di Situbondo.

Misalnya seperti Vina Anggraini (16) siswi yang masih duduk di bangku kelas tiga SMP ini kembali berupaya mendapat juara kelas B putri

pada kejurkab agar dapat diutus sebagai kontingen Probolinggo pada kejurda IPSNU Pagar Nusa Jawa Timur mendatang.

“Saya berlatih dua kali dalam seminggu untuk mengasah bakat dan kemampuan dalam bertanding menumbangkan lawan. Saya pernah menyabet juara tingkat kota atau kabupaten bahkan tingkat propinsi,” tandas Vina Anggraini, kepada wartawan, Senin (9/2).

Sementara itu, Ketua Cabang IPSNU Pagar Nusa Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, mengatakan agar para atlit lebih siap baik secara fisik dan mental dalam mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat kabupaten.

Selain itu, event laga pencak silat NU Pagar Nusa ini, sebagai salah satu cara dalam menarik minat dan bakat. Para pelajar serta santri di setiap Pondok Pesantren agar dapat bergabung dengan ikatan pencak silat NU Pagar Nusa. Sehingga Pencak silat NU Pagar Nusa terus mampu mengembangkan budaya dan jati diri bangsa.

Bahkan, sejak tahun 2012 lalu, agenda kejurkab IPSNU Pagar Nusa semakin banyak diminati para atlit pencak silat dari sejumlah pesantren di Probolinggo. ”Ini sebagai salah satu bukti bahwa IPSNU Pagar Nusa kembali mendapat perhatian dari sejumlah perguruan silat yang ada,” tandas Ahmad Buasin. =M.HISBULLAH HUDA

ADU LAGA. Sebanyak dua puluh satu kontingen ambil bagian dalam Kejurda IPSNU Pagar Nusa untuk menyeleksi atlet yang dipersiapkan dalam Kejurda Jawa Timur di Situbondo mendatang.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

13

ANGGOTA DEWAN

Tolak Wajib Pakai Jilbab PROBOLINGGO – Pasca munculnya Perda wajib berjilbab bagi perempuan muslim di tempat umum, sebagian anggota DPRD Kabupaten Probolinggo justru menolak adanya rencana aturan tersebut.

Mereka beralasan berjilbab tak perlu dibuatkan Perda, karena telah menjadi norma dan kewajiban agama bagi wanita muslim.

Padahal wacana pembuatan Perda wajib berjilbab bagi perempuan muslim telah di dukung Pimpinan Cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo. MUI menyambut baik imbauan wajib berjilbab tersebut, jika diberlakukan di Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu kota santri.

MUI menyambut baik imbauan wajib berjilbab tersebut, jika diberlakukan di Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu kota santri.

TAK SETUJU. Petugas tengah melakukan rekapitulasi pembayaran PBB di Kabupaten Probolinggo saat mendengar kebijakan akan dihapus.

Penghapusan PBB Menuai Protes Kebijakan Dinilai Kurang Efektif dan Terkesan Gegabah PROBOLINGGO - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nonkomersial. Namun kebijakan tersebut dituding kurang efektif dan terkesan terburu-buru.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo, Santiyono, Dia menyesalkan wacana penghapusan PBB, menurutnya, seharusnya tidak diungkapkan kepada publik karena dinilai belum ada aturan yang jelas.

“Yang terjadi akan menuai controversial dikalangan

masyarakat bawah dengan wacana tersebut,” jelasnya kepada wartawan, Senin (9/2).

Menurutnya, jika hal itu terus dilontarkan, maka akan memiliki dampak yang kurang baik kepada wajib pajak. Bahkan dibawah akan menolak dan enggan untuk membayarnya dengan adanya informasi penghapusan.

“Masyarakat beranggapan PBB

akan dihapus oleh pemerintah.

Sehingga mereka sulit untuk ditagih membayar PBB,” tandas Santiyono.

Santiyono menambahkan, adanya rencana penghapusan itu seharusnya, pemerintah pusat melakukan pengakajian lebih detail. Karena saat ini PBB mulai dikelola oleh daerah. “Potensi pajak kepada daerah sebagai PAD dinilai sangat mendorong dan membantu setiap tahunnya,” ucapnya.

Dikatakan, potensi pajak untuk PBB yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, memang relatif besar. PBB mulai dikelola sejak tahun 2014 kemarin.

Potensi pajak yang di dapat mencapai Rp 9 miliar. “PBB yang bisa tertagih hanya 6 miliar saja.

Sementara untuk sisa PBB yang belum terbayar menjadi piutang dan harus terbayarkan.” papar Santiyono.

Kalau PBB tersebut dihapus, kata Santiyono, secara otomatis PAD daerah secara otomatis akan berkurang, Padahal hasil pendapatan murni juga diperoleh dari PBB masyarakat. “Kebijakan perlu diimbangi dengan aturan dan regulasi yang jelas. Sebelum adanya hal itu, maka tidak perlu untuk dikatakan kepada publik,” tegasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Selain itu masyarakat Kabupaten Probolinggo merupakan masyarakat religius. Namun wacana itu ternayata mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Menurut Musyyib, salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mengatakan, kewajiban berjilbab di tempat umum tidak perlu dibuatkan Perda. “Karena itu telah menjadi dan norma agama bagi perempuan muslim sendiri,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/2).

Menurutnya, yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran muslimah bahwa berjilbab itu sebuah kewajiban, bukan pilihan. “Ini tidak mudah karena erat kaitannya dengan hidayah,” tandas Musyyib.

Sebelumnya satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo melakukan razia kepada para pengunjung swalayan yang tidak mengenakan jilbab. Satpol PP melakukan pendataan dan teguran bagi pengunjung yang tidak memaakai jilbab dan berbusana kurang pantas. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

Rest Area Tongas Memprihatinkan Banyak Bedak Tak Difungsikan PROBOLINGGO – Keberadaan pusat oleh-oleh khas Kabupaten Probolinggo di Rest Area yang berada di Kecamatan Tongas dinilai kurang efektif alias mati suri.

Bahkan pengunjung jarang bersinggah di lokasi tersebut.

Melihat bangunan megah yang berdiri di lokasi rest area, nampaknya Pemkab Probolinggo dalam waktu dekat akan melakukan upaya pengembangan lokasi. “Untuk rest area Tongas diupayakan bisa maju dan ramai,” kata Sidik Wijanarko, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Senin (9/2).

Menurutnya, rest area Tongas kenyataannya saat ini kurang begitu ramai. Pedagang yang memiliki bedak sudah enggan membukanya. Lantaran pengunjung yang masuk tergolong sangat minim.

Pihaknya mengaku, kalau bedak yang enggan di buka pemkab menawarkan untuk membukanya.

Tetapi bagi pengguna bedak yang tidak sanggup membukan lagi maka pihaknya menarik ulang.

“Kami akan tarik bedak yang tidak digunakan, untuk diberikan kepada orang lain untuk bisa dikelola lagi,” tandas Sidik Wijanarko.

Untuk jumlah bedak yang berada dilokasi rest area, lanjut Sidik Wijanarko, jumlahnya sebanyak 68 unit. Bedak yang dinilai aktif membuka hanya sebagian kecil. Upaya yang akan ditempuh pemkab untuk menghidupkan lokasi dengan melakukan pola pemetaan untuk para penjual disana.

“Untuk sisi bedak sebelah barat memang dikhususkan untuk penjualan bahan produk unggulan, dan sisi timur akan dijadikan lokasi pusat kuliner,” ucapnya.

Dikatakan, kondisi rest area saat ini sudah dituntut untuk bisa menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena perdanya sudah terbentuk. Untuk setiap bedak dikenakan tarif restribusi sebesar Rp 25 ribu perbulannya.

Bedak tersebut dibuka atau tidak dibuka, maka pemakai wajib untuk memberikan restribusi setiap bulannya,” papar Sidik Wijanarko. =MAHFUD HIDAYATULLAH

MATI SURI. Keberadaan Rest Area dinilai kurang efektif karena sepinya pengunjung.

WASPADA

Moral Generasi Muda Mulai Terancam PROBOLINGGO - Maraknya kasus yang menyangkut peran pemuda seperti halnnya kasus narkoba serta pergaulan bebas.

Dengan hal tersebut, dinilai sangat mengancam moral generasi muda.

Ungkapan itu disampaikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKPM) Kabupaten Probolinggo, Kiai Saiful Hadi. Ia megatakan pemerintah harus bisa mengambil peran untuk mengantisipasi terhadap nasib generasi muda saat ini. “Sudah tidak jarang lagi para generasi muda yang hilang arah dalam bangsa ini,” jelasnya kepada wartawan, Senin (9/2).

Menurutnya, mereka terkadang terjerat kasus dari berbagai hal seperti halnya kriminalisasi dan perbuatan amoral yang tidak sepantasnya dilakukannya. Mereka sebelum melakukan hal pertama kali nekat melakukan hal yang sifatnya tidak mendidik, salah

satunya mengkonsumsi narkoba.

“Saat ini narkoba tidak hanya beredar dikalangan orang dewasa. Namun sudah merebah ke dunia pendidikan,” kata Kiai Saiful Hadi.

Kiai Saiful Hadi menyangkan sikap yang banyak dilakukan oleh kalangan pemuda dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Melihat situasi tersebut, generasi muda sudah kehilangan arah sebagai penerus bangsa.

“Kalau ini tidak segera disikapi, maka moral generasi muda akan tencam rusak dan tidak bisa diharapkan lagi,” tandasnya.

Dia menambahkan, situasi narkoba yang sudah banyak menjerat generasi muda, tidak hanya berkembang di dunia pergaulan perkotaan.

Namun sudah merambah keseluruh penjuru desa yang ada termasuk Kabupaten

Probolinggo. “Yang paling para pergaulan bebas di usia muda sudah banyak terlihat,” ucap Kiai Saiful Hadi.

Lanjut Kiai Saiful Hadi, menegaskan perbuatan mereka sudah cenderung masuk kepada perbuatan amoral. Bahkan mereka melakukan perbuatan yang kurang pantas tersebut dilakukan di kalangan umum.

“Dia tidak menilai kalau perbuatan tersebut berada di tempat yang diketahui publik,” tegasnya.

Banyak masukan dari kalangan masyarakat meminta untuk segera melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat terutama dalam hal generasi muda. ”Pola budaya malu dari generasi muda saat ini sudah benar-benar terancam.

Dan mereka menganggapnya perbuatan amoral sudah diangap hal biasa,” terang Kiai Saiful Hadi. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI No. 0543 |2015 TAHUN IV SELASA2015 10 |FEBRUARI

No. 0543 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Icardi Dua Gol, Inter Bekuk Palermo MILAN - Inter Milan memetik kemenangan penting saat menjamu Palermo di Giuseppe Meazza pada Minggu (8/2) malam waktu setempat atau Senin (9/2) dini hari WIB. Inter menyikat tamunya dengan tiga gol tanpa balas. Dua dari tiga gol anak-anak asuh Roberto Mancini itu diborong oleh Mauro Icardi, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Freddy Guarin.

Freddy Guarin membawa Inter Milan unggul ketika pertandingan baru berjalan 16 menit. Gol ini berawal dari sebuah tendangan pojok yang diambil pemain yang baru dibeli dari Bayern Muenchen, Xherdan Shaqiri dan disambut dengan sundulan pemain ini dari sebuah sudut sempit ke pojok kiri bawah gawang Palermo yang dikawal Stefano Sorrentino. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-65, Icardi menambah keunggulan timnya.

Mendapat umpan Rodrigo Palacio, pemain ini melepas tembakan kaki kanan ke pojok kiri bawah gawang Sorrentino. Dua menit menjelang waktu normal habis, pemain ini lagi-lagi memaksa Sorrentino memungut bola dari dalam jalanya, memanfaatkan umpan Feddy Guarin.

Tambahan tiga angka ini mendongkrak posisi Inter ke peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 29 poin atau unggul selisih gol dari rival satu kota, AC Milan yang juga memiliki nilai yang sama tetapi harus puas duduk di peringkat ke-11.

Di laga lain, AS Roma baru memetik kemenangan setelah selalu menuai hasil imbang dalam satu bulan terakhir atau dalam empat pertandingan berturut-turut. Pada laga yang berlangsung di kandang Cagliari, Stadio San Elia, anak-anak asuh Rudi Garcia itu menang tipis 2-1.

Adam Ljajic membawa Serigala Hitam unggul terlebih dahulu pada menit ke-37 dan kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Francesco Totti dan kawan-kawan kesulitan menjebol gawang Cagliari untuk mempertebal kemenangan. Untung, pada menit ke-85, Leandro Paredes menggandakan keunggulan timnya.

Tuan rumah baru bisa memperkecil ketinggalan mel-

alui Paul Jose Mpoku pada menit terakhir tambahan waktu atau menit ke-90+5. Sayang gol ini datang sangat terlambat untuk mengangkat moral pemain guna mengejar hasil imbang. Tambahan tiga angka ini mengokohkan posisi Roma di peringkat kedua klasemen sementara. Mereka tertinggal tujuh poin dari Juventus yang bertengger di puncak klasemen. =espn/carol aji

Bek sayap Manchester United Daley Blind berselebrasi bersama Marouane Fellaini usai mencetak gol yang membuat timnya terhindar dari kekalahan atas West Ham United, di Upton Park Stadium, Senin (9/2) dini hari WIB.

Mendes: Kontrak De Gea Dinegosiasi MADRID-Agen kiper klub Manchester United (MU) David De Gea, Jorge Mendes membenarkan bahwa mereka sedang berdiskusi dengan manajemen MU untuk mempertahankan penjaga gawang 24 tahun itu di Old Trafford. Penegasan itu disampaikan karena De Gea masih saja digosipkan akan pergi ke Santiago Bernabeu pada jendela transfer musim panas mendatang.

“Saya sedang bernegosiasi dengan MU perihal pembaruan kontrak De Gea. Tidak benar bahwa De Gea sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Saya sedang negosiasi tentang perpanjangan kontraknya di MU,” kata Mendes kepada stasiun radio Spanyol, Cadena Ser. MU mendatangkan pemain ini dari Atletico Madrid pada 2011 dengan 17,8 juta pound dan tampil cemerlang sepanjang musim ini. Kontrak De Gea saat ini akan berakhir pada 2016 dan bisa meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer pada akhir musim depan. “Kontraknya masih tersisa satu tahun dan saya kira baha dia akan bertahan di Manchester. De Gea sendiri yang akan memutuskan tetapi dia masih bahagia di sana saat ini,” tutup Mendes.

Van Gaal Kritik Penampilan MU Sementara itu, pelatih MU mengkritik para pemainnya atas penampilan buruk mereka sepanjang babak pertama saat melawan West Ham United di Upton Park, Minggu (8/2) tengah

malam hingga Senin (9/2) dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 1-1. Tetapi semangat pantang menyerang yang ditunjukkan Wayne Rooney dan kawan-kawan di babak kedua menuai pujian dari pelatih asal Belanda itu.

MU cukup beruntung tidak mengalami kekalahan pada laga ini. Mereka tertinggal terlebih dahulu berkat gol Cheikhou Kouyate pada menit ke-49, setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Gol penyama kedudukan baru datang menjelang pertandingan berakhir melalui pemain serba bisa asal Belanda, Daley Blind.

“Saya kira kami bermain sangat jelek pada babak pertama dan kami memperlihatkan semangat yang luar biasa di babak kedua, khususnya setelah West Ham mencetak gol. Saya kira, kamilah yang memberikan gol kepada mereka. Setelah itu baru kami memainkan sepakbola. Padahal, permainan seperti ini harus ditunjukkan sejak awal pertandingan. Saya harus mengatakan, semangat tim baru

muncul setelah tertinggal 0-1.

Untuk itu saya harus berterima kasih kepada para pemain,” ujar mantan pelatih Barcelona dan Bayern Muenchen itu.

Saat ditanya apa yang membuatnya tidak terlalu senang dengan permainan anak-anak asuhnya pada babak pertama, Vaan Gaal menyebutkan bahwa para pemain MU tidak banyak memainkan bola. “Ketika kami mendapatkan bola, kami tidak memainkan bola dengan memanfaatkan seluruh lapangan.

Selain itu kami juga sering kali kehilangan bola,” imbuhnya.

Di babak kedua, kata mantan pelatih Timnas Belanda itu, MU baru bermain dengan baik, bahkan seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Permainan MU baru berubah banyak ketika dia memasukkan gelandang internasional Belgia Marouane Fellaini. “Bila memainkan Fellaini, maka kami harus mengubah gaya bermain. Masuknya pemain ini membuat kami memiliki banyak peluang. Saya pun senang dengan hasil imbang ini,” tutupnya.

Dengan tambahan satu poin ini, MU gagal mengambil alih posisi ketiga klasemen sementara. Posisi tiga itu kini dikuasai oleh Southampton dengan 45 poin. MU harus puas berada di peringkat keempat dengan hanya tertinggal satu angka dari anak-anak asuh Ronald Koeman itu. =espn/carol aji

KORAN MADURA 16 KONTRAK

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

DE GEA

SEDANG DINEGOSIASI

16

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Messi Gemilang Barca Terus Tekan Madrid

BILBAO-Lionel Messi tampil gemilang dan menjadi kreator saat Barcelona melumat Athletico Bilbao 5-2 pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (9/2) dini hari WIB, di New San Memes Stadium. Kemenangan telak ini memangkas jarak dengan rival abadi mereka, Real Madrid menjadi satu poin. emenangan ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Barcelona dalam sembilan pertandingan berturut-turut sejak kalah dari Real Sociedad pada laga perdana tahun ini.

Lionel Messi memang hanya mencetak satu dari lima gol El Barca, tetapi dia menjadi otak utama dari empat gol lainnya yang masing-masing dicetak oleh Luis Suarez, Neymar, dan Pedro Rodriguez. Messi membawa timnya unggul

sukses menaklukkan penjaga gawang Bilbao. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-59, tuan rumah memperkecil ketinggalan mereka melalui Mikel Rico. Berawal dari tendangan keras Aritz Aduriz dari dalam kotak penalti yang masih bisa diselamatkan oleh kiper Barcelona Claudio Bravo, tetapi bola pantul bisa diteruskan Rico.

Tetapi tiga menit berselang, Barca kembali menjauh berkat gol bunuh diri Oscar de Marcos. Gol ini berawal dari umpan Luis Suarez dari sisi kanan kotak penalti. Bola ini disambut dengan sentuhan pelan Lionel Messi di mulut gawang tetapi bola justru mengenai kepada de Marcos dan membelokkan arah bola ke dalam gawangnya sendiri.

Pada menit ke-66, Aritz Aduriz kembali memperkecil ketinggalan timnya menjadi 3-2. Tetapi Neymar kembali membawa timnya menjauh menjadi 4-2. Gol ini lagi-lagi berawal dari aksi brilian Messi di luar garis 16. Sempat meliuk-liuk di luar garis 16, Messi lalu mengirim bola kepada Neymar yang berdiri bebas di pojok kiri garis 16.

Pesta gol Barcelona akhirnya ditutup oleh Pedro Rodriguez ketika waktu normal hanya tersisa empat menit.

Messi lagi-lagi menjadi otak dari gol

ketika pertandingan baru berjalan 15 menit dari sebuah tendangan bebas.

Sepakan kaki kirinya menembus pagar hidup yang dibangun para pemain Bilbao. Ini adalah gol ke-33-nya untuk Barcelona dari 31 pertandingan di semua kompetisi musim ini atau gol ke-23 di La Liga. Tetapi Messi masih tertinggal lima gol dari Cristiano Ronaldo yang menjadi top skor sementara (28 gol).

Pada menit ke-26, Luis Suarez melebar keunggulan timnya memanfaatkan umpan Messi menyusul sebuah serangan balik kilat. Berawal dari umpan Suarez kepada Messi ke kotak penalti, Messi lalu memantulkannya kembali kepada Suarez yang

ini. Dia menggiring bola dari sisi kiri sebelum mengirim umpan kepada Sergio Busquets. Pemain ini kemudian meneruskannya dengan umpan menyusur tanah ke mulut gawang. Di sana Pedro Rodriguez yang dengan mudah memasukkan bola ke gawang.

Penampilan yang luar biasa ini membuat Messi dipuji pelatih Luis Enrique. “Ini sebuah privelese yang luar biasa untuk kami bisa memiliki Messi dan saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh tim,” kata Enrique.

Sedangkan Luis Suarez berkata, “Jelas sekali bahwa tim ini bersatu dan semua bergerak dalam arahan yang sama. Pemain-pemain sekelas Messi dan Neymar selalu menjadi pembeda.

Saya sangat senang bermain bersama mereka.” =espn/carol aji

SELASA 10 Februari 2015 No. 0543 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Santri YANG HILANG Ditemukan Tak Bernyawa

Pilkades BELUM SIAP DIGELAR

PAMEKASAN | I

sampang | j

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

A

POLRES: SATU SKETSA 90 PERSEN MIRIP PELAKU bangkalan |M

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Dinkes Tak Mampu Tekan DBD Polda Instruksikan Polres Lakukan Pengasapan SUMENEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, belum mampu menekan peredaran penyakit demam berdarah dengue (DBD). Senin (9/2), jumlah penderita DBD di Kabupaten Sumenep telah mencapai 502 orang.

Pada Selasa (4/2), penderita DBD sebanyak 409 orang. Sehari sebelumnya, Senin (2/2), masih 380 orang. Jum’at (30/01) hanya 289 orang. Terus meningkatnya jumlah penderita DBD karena beberapa faktor.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, jumlah tersebut dibanding tahu sebelumnya jauh mengalami peningkatan. Ada tiga kecamatan dengan endemi paling tinggi yaitu Kecamatan Saronggi, Bluto dan Kota Sumenep.

Fatoni membeberkan, faktor pertama penyebaran virus DBD akibat cuaca yang tak menentu.

"Karena kalau cuaca itu memang tidak bisa ditebak," ujarnya, Senin (9/2).

Pola hidup sebagian masyarakat juga dikatakan sebagai salah satu penyebabnya. Ia menilai, sebagian masyarakat masih kurang sadar lingkungan. Di daerah-daerah yang endeminya tinggi pasti ditemukan banyak tumpukan-tumpukan," tudingnya.

Selain itu, Fatoni juga mengakui bahwa pihaknya juga mengalami hambatan ketika hendak melakukan pengasapan di berbagai daerah. Pasalnya, alat fogging yang dimiliki Dinkes hanya

14 buah. Sementara daerah yang harus di-fogging cukup luas.

Fatoni memperkirakan, puncak penyebaran penyakit DBD masih akan terjadi sampai bulan Maret yang akan datang. "Sampai sekarang, jumlah penderita DBD yang sampai meninggal dunia sebanyak 4 orang," paparnya kepada Koran Madura.

Fatoni mengimbau masyarakat agar senantiasa melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di lingkungan sekitarnya dengan cara senantiasa melakukan 3 M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. “Masyarakat juga harus menjaga kondisi tubuhnya agar tidak mudah tertular penyakit DBD. Biasakan pola hidup sehat,” imbaunya.

Sementara Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat periode 1 27 Januari 2015 mecatat ada 1.817 kasus demam berdarah. Jumlah ini meningkat 85,41 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2014 sebanyak 980 kasus.

Lima daerah di Jatim dengan jumlah penderita terbanyak adalah Kabupaten Sumenep (286 penderita), Jember (199 penderita), Jombang (110 pernderita), Bondowoso (100 penderita) dan

Banyuwangi (96 penderita).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah untuk beberapa daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, karena memiliki kasus penderita demam berdarah serta jumlah pasien yang meningkat signifikan.

KLB demam berdarah itu antara lain di Jombang, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Sumenep, Pamekasan, Nganjuk, Trenggalek, Mojokerto serta Kabupaten dan Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Lamongan, dan Kota Mojokerto.

Siaga Demam Untuk membantu Dinas Kesehatan mencegah peredaran penyakit demam berdarah, Ke-

polisian Daerah Jawa sejak hari ini memerintintahkan seluruh jajaran Polres se-Jatim untuk melakukan fogging serentak pada lokasi-lokasi yang diduga rawan demam.

Selain itu, pihaknya juga sudah memerintahkan seluruh Kapolres untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit demam berdarah yang sudah masuk kategori rawan itu.

Oleh karena itu, mantan Wakabareskrim Mabes Polri menyiagakan ribuan personel Polri untuk bersinergis bersama komponen masyarakat setempat guna melakukan tindakan yang diperlukan.

"Tergantung situasi dan kondisi

masing-masing daerah, kita lakukan upaya-upaya pencegahan dan pengobatan, seperti kebersihan lingkungan, fogging dan beberapa hal lainnya," ujarnya.

Terkait upaya pengobatan, Alumni Akpol 1984 itu mengatakan pihaknya juga sudah memerintahkan setiap Rumah Sakit Bhayangkara di jajarannya untuk memberikan atensi, jika ada pasien atau warga yang terkena demam berdarah, agar secepatnya memberikan pertolongan medis.

"Begitu pula dengan bencana banjir di beberapa daerah, saya sudah minta Polair untuk melakukan langkah-langkah evakuasi serta pengamanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir," katanya. =FATHOL ALIF/ANT/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

DANA DESA

Rekrutmen Tenaga Pendamping Desa Buram SUMENEP – Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP & KB) Kabupaten Sumenep mengaku belum bisa merekrut tenaga pendamping desa, sekalipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan.

Kepala (BPMP & KB) Kabupaten Sumenep, Ach. Masuni mengatakan belum berani melakukan rekrutmen karena belum menerima petunjuk teknisnya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Jadi, sampai saat ini, kami masih belum menerima petunjuk teknis dari pusat terkait masalah rekrutmen tenaga pendamping,” katanya, Senin (9/2).

H a n y a saja, berdasarkan hasil rapat beberapa hari lalu, tenaga pendamping lebih cenderung menggunakan mantan petugas PNPM-P (Program NaAch. Masuni sional PemKepala BPMP & KB berdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang berada di setiap kecamatan. “Hasil rapat kemarin, memang cenderung demikian, karena petugas PNPM dinilai telah berpengalaman,” terangnya.

Kendati demikin, hasil rapat tersebut belum bisa dijadikan pijakan. Sebab, saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait petujuk teknis rekrutmen tenaga pendamping oleh pemerintah pusat.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Jubriyanto berharap BPMP & KB tidak sepenuhnya memakai mantan petugas PNPM. “Kami berharap agar rekrutmen tetap dilakukan. Kalau memang harus memakai mantan petugas PNPM, ya minimalnya separuh dengan yang baru,” katanya.

Hal itu demi membangun independensi tenga pendamping. Sebab, dirinya meyakini mantan petugas PNPM-MP sudah mempunyai hubungan emosional tersendiri dengan sejumlah aparat desa.

“Kami tidak mau berburuk sangka, tapi adanya kesepakatan itu pasti. Sehingga, adanya petugas baru itu bisa menjadi penyeimbang nantinya,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. =JUNAEDI/MK

DILANJUTKAN. Salah satu pekerja sedang melakukan penataan jalan menuju perumahan di areal lahan produktif atau zona hijau.

PEMBANGUNAN

Developer Terus Kembangkan Pembangunan SUMENEP – Developer terus mengembangkan pembangunan perumahan di zona hijau, tepatnya di sebelah barat Terminal Arya Wiraraja Sumenep, Senin (9/2). Pada tahun 2014, pemerintah sempat menghentikan pembangunan tersebut karena tidak memiliki IMB. Kepala Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu (BPPT) Sumenep, Herman Poernomo mengatakan, pembangunan perumahan yang baru hingga saat ini belum mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Untuk pembangunan pertokoan di depan pom bensin itu, kemarin sudah kami tegur,” katanya, Senin (9/2).

Pendirian bangunan tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTDRK). ”Mestinya, jika akan dilakukan

pembangunan, pemilik atau pengusaha terlebih dahulu mengajukan permohonan izin. Tapi, itu tidak dilakukan.

Makanya kami tegur. Alhamdulillah pemiliknya sekarang sudah mengajukan permohoan izin. Kalau tidak ada halangan besok kami akan rapat dengan Bupati,” terangnya.

Ditanya soal lokasi yang berada di lahan pertanian produktif, pihaknya tidak mempersoalkan. Sebab, alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor pembangunan dalam RTDRK memang

diperbolehkan.

Hanya saja saat melakukan pembanguan, pengusaha atau perseorangan harus menyedikan saluran air dan juga fasilitas yang lain secukupnya.

”Mestinya, jika akan dilakukan pembangunan, pemilik atau pengusaha terlebih dahulu mengajukan permohonan izin.”

Herman Poernomo Kepala BPPT

”Dalam RTDRK memang ada aturan yang memperbolehkan. Tapi yang saya tekankan sebelum melakukan pemban-

guan, harus mengajukan izin terlebih dahulu,” terangnya.

Sebab, sebelum pembangunan itu dilakukan masih dilakukan survei oleh tim perizinan. ”Meskipun sudah ada pijaknnya, yakni RTDRK tetap harus mengajukan izin dahulu.

Karena ketika lokasinya mengganggu, baik dari segi HO ataupun yang lain tetap tidak diperbolehkan,” tukasnya.

Koordinatir Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi mendesak pemkab segera mengambil sikap tegas. Sebab, jika developer terus dibiarkan, lahan pertanian akan terus tergerus perumahan.

"Selain akan berdampak kekurangan pangan, juga akan berpotensi Sumenep ke depannya akan menjadi lahan banjir. Karena sudah tidak ada penyerapan," terangnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

C

Jadwal Pembahasan Raperda Tersandung Tatib Badan Legislasi Daerah Berubah Menjadi BP2D SUMENEP - Jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2015 sejauh ini masih belum jelas. Hal itu disebabkan adanya perubahan tata tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun ini.

Ketua Badan Legislasi DPRD Sumenep, Iskandar menuturkan, untuk melakukan pembahasan Raperda tahun 2015, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan revisi terhadap tata tertib DPRD. Pasalnya, selama ini Tatib DPRD Sumenep masih mengacu kepada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Tata

Tertib DPRD. Padahal, kata Iskandar, sekarang sudah ada undang-undang baru tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Menurut dia, poin penting dari undang-undang baru tersebut adalah perubahan istilah Badan Legislasi Daerah (Balegda) menjadi Badan Pembentukan Per-

aturan Daerah (BP2D).

“Saya khawatir, ketika (Raperda, red.) ini diparipurnakan, SKnya masih atas nama Balegda. Padahal, di satu sisi sesuai amanat undang-undang, semua kegiatan harus mengacu kepada tatib.

Dan di undang-undang yang baru itu, nama Balegda telah berubah manjadi BP2D. Ini yang membingungkan,” tandasnya, Senin (9/2).

Oleh sebab itu, menurut dia, untuk menggelar pembahasan Raperda tahun 2015 ini mau tidak mau harus ada revisi tatib terlebih dahulu. Pasalnya, ia khawatir, jika pembahasan dilakukan sebelum ada perubahan nama Balegda menjadi BP2D di tatib sesuai un-

dang-undang yang baru, hal itu akan menjadi masalah di kemudian hari.

Namun demikian, imbuhnya, semuanya kembali kepada kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. “Kalau pimpinan mau tetap mengacu kepada PP Nomor 16 tahun 2010 itu, monggo. Akan kita lakukan. Yang jelas, setiap kegiatan itu harus mengacu kepada tatib,” kata politisi PAN itu kepada Koran Madura saat ditemui di kantornya.

Pihaknya sudah mengajukan kepada pimpinan agar melakukan revisi terhadap Tatib DPRD disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Sehingga nama Balegda diubah menjadi BP2D

sesuai instruksi dari Gubernur.

“Semua kebijakan sekarang ada di pimpinan. Mudah-mudahan bisa terakomodir,” tukasnya.

Selain itu, ia juga berharap agar Badan Kehormatan (BK) DPRD juga mengajukan Raperda kode etik DPRD. Sehingga bisa diproduk bersamaan dengan tatib.

“Saya dengar, BK sendiri sudah siap juga untuk mengajuka.

Karena eman-eman. Kode etik itu kan pedoman di DPRD. Kode etik yang lama memang sudah, cuma khawatir ada undang-undang yang baru juga. Mungkin dilakukan penyempurnaan,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

PASIEN RSUD MENINGGAL

RSUD: Yayak Meninggal Akibat DBD SUMENEP – Kasi Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep, Hendiyanto menyatakan, Yayak meninggal dunia karena positif menderita demam berdarah dengue (DBD), bukan typus.

Yayak, panggilan Aria Nurul Cahaya, warga Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, meninggal di RSUD, Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 setelah tiga hari sebelumnya dirawat di Puskesmas Bluto. Tenaga medis Puskesmas Bluto mengatakan Yayak hanya menderita typus.

Namun, saat dirujuk ke RSUD, divonis positif DBD dan harus dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Pihak keluarga sudah berencana membawanya, tapi sebelum sempat dirujuk, sore harinya nyawa Yayak sudah tak tertolong.

Ahmad Sa'e menduga kematian keponakannya adalah korban salah diagnosis tenaga medis Puskesmas Bluto. "Keponakan saya sudah diambil darahnya untuk dites. Tapi kenapa bisa diklaim typus? Padahal ketika di rumah sakit, keponakan saya itu disebut menderita DBD akut. Saya harap ada tindakan dari Dinas Kesehatan," kata Sai (Koran Madura, 9/2).

Menanggapi tuduhan tersebut, Hendiyanto tidak menyalahkan pihak Puskesmas Bluto. Pasalnya, menurutnya, sebelum mengeluarkan hasil diagnosis, pihak Puskesmas telah melakukan tes darah korban di laboratorium.

"Saya tidak bisa menyebutkan itu sebagai kesalahan diagnosis. Karena, menurut cerita yang kami dengar, memang waktu korban dibawa ke puskesmas, yang menangani itu perawatnya. Karena dokternya kebetulan tidak ada waktu itu," tuturnya, Senin (9/2).

Saat disinggung mengenai perbedaan hasil tes darah yang dilakukan pihak puskesmas dan rumah sakit, menurut Hendiyanto, hal semacam itu biasa terjadi. "Mungkin benar, hasil lab waktu di masih di puskesmas memang typus, tapi ketika di rumah sakit DBD," terangnya.

Dia menduga, alat tes darah yang ada di Puskesmas Bluto sudah lama tidak diperbarui.

Padahal, alat itu harusnya dikaliberasi satu kali setiap tahun. "Alatnya kemungkinan tak diperbaharui. Karena semakin lama dipakai, alat itu akan mengalami penyusutan," jelasnya. =FATHOL ALIF/MK

MENINGGAL KARENA DBD. Pengunjung pasien menumpang becak di depan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Senin (9/2). Yayak yang meninggal di rumah sakit pada Sabtu lalu dipastikan karena menderita DBD, bukan typus.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

BPD Ancam Lapor Bupati Kades Jukong-Jukong Dinilai Selewengkan Bantuan SUMENEP – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Saelan (37), mengancam laporkan Kepala Desa setempat Hadrawa, kepala Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Pasalnya, Hadrawa ditengarai menyelewengkan sejumlah bantuan keuangan desa.

Ia mencontohkan penggunaan bantuan ADD (Anggaran Dana Desa) sebesar Rp 30 juta. “Setelah kami tanyakan penggunaan bantuan itu, ternyata tidak transparan. Bahkan, katanya, digunakan untuk beberapa kebutuhan desa, salah satunya pembelian tanah,” katanya, Senin (9/2).

Dikatakan, pembelian tanah dari ADD itu sebesar Rp 20 juta.

Hanya saja, setelah dirinya menelusuri kepada pemilik tanah, pemilik tanah mengaku tidak pernah menerima uang dari Hadrawa. “Hingga kini tidak pernah terjadi transaksi. Apalagi, pembayaran,” kata Saelan, menirukan pemilik tanah.

Selain itu, dirinya menuding Hadrawa telah menyelewengkan bantuan keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2014. Pada tahun 2014, Desa

Jukong-Jukong mendapatkan dua bantuan pembangunan yang dibiayai PNPM Mandiri. Yakni, pembangunan gedung madrasah dan perbaikan jalan rabat beton.

Hanya saja, kedua proyek itu disinyalir tidak dilaksanakan sesuai juknis yang ada.

Salah satu indikasinya, pekerjaan jalan yang semestinya dilakukan sepanjang 800 meter, namun hanya dikerjakan hanya sekitar 460 meter. Sementara untuk sisanya sepanjang kurang lebih 440 meter hingga saat ini masih belum diperbaiki. ”Memang kami sadari, pembangunan gedungnya dilakukan.

Tapi terkesan dilakukan asal-asalan. Buktinya, kualitas gedung itu masih jauh dari harapan warga,” terangnya.

Berdasarkan hasil temuan itu, pihaknya bertekat melaporkan temuan tersebut kepada Bu-

Saelan (37), anggota Badan Permusyawaratan Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan memperlihatkan surat yang akan dikirim ke Bupati Sumenep, Senin (9/2). Surat tersebut berisi dugaan penyelewengan bantuan oleh kepala desa setempat, Hadrawa.

pati Sumenep A. Busyro Karim.

“Kami harap, ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Kalau memungkinkan maka pemerintah daerah turun langsung ke lapan-

gan untuk memastikan kebenaran laporan yang kami sampaikan itu,” harapnya.

Sayangnya, Kepala Desa Jukong-Jukong Hadrawa, hingga

berita ini ditulis belum bisa menjelaskan terkait tudingan tersebut.

Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. =JUNAEDI/MK

PENGUMUMAN

IKAN BAKAR. Penjual ikan bakar di Jalan Arya Wiraraja dikerumuni pembeli, Senin (9/2). Sebagian penjual ikan di daerah tersebut ditengarai mengolesi formalin pada ikan agar tetap segar. Beberapa pembeli mengaku sakit setelah menikmati ikan bakar di tempat itu dan sisa ikan bakar enggan dimakan kucing.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Daya Agung Sinergi berkedudukan di Sumenep tertanggal 6 Februari 2015 Nomor 30 yang dibuat dihadapan Mohammad, S.H. M. Kn Notaris di Kabupaten Bangkalan Diberitahukan bahwa modal dasar perseroan dan modal ditempatkan berubah, dari Rp 40.000.000.000 modal dasar diturunkan menjadi Rp 400.000.000.

Dan modal ditempatkan dari Rp 20.000.000.000 diturunkan menjadi Rp 200.000.000 Demikian pemberitahuan dari kami.

Ttd. Direksi

KORAN MADURA

Lintas Madura KODE ETIK

18 Polisi Langgar Disiplin SAMPANG – Sebanyak 18 anggota Polisi Resor (Polres) Sampang melanggar disiplin dan empat anggota lainnya melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sepanjang tahun 2014 lalu. Anggota polisi tersebut tidak masuk kantor tanpa izin dari pimpinan. " Ada 18 anggota yang melanggar disiplin dan ada 4 anggota yang melanggar kode etik. Satu di antaranya telah diusulkan ke Polda Jawa Timur untuk dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," katanya Wakapolres Sampang, Kompol Deny Prabowo.

Kasi Propam Polres Sampang Ipda Teguh Sujatmiko mengatakan, tindakan pemberian sanksi terhadap yang bersangkutan ada dua poin, yaitu sanksi administratif dan kedisiplinan.

Yang dimaksud sanksi administratif, kata Tegus Sujatmiko, adalah berupa penundaan pangkat atau teguran tertulis. Sementara sanksi disiplin berupa penempatan tugas khusus atau ditempatkan di ruang kerja yang tidak bisa keluar ke mana-mana, dan bisa diberi penugasan khusus yang bersifat pembinaan.

"Kalau mutasi terhadap anggota polisi itu termasuk sanksi administratif, kalau sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena yang bersangkutan lebih tiga kali melakukan pelanggran," ucapnya.

Untuk tahun 2015, anggota polisi yang malanggar aturan kedisiplinan dan Kode etika berpotensi meningkat. Mengingat setiap tahunya anggota Polri terus bertambah. Namun, pihaknya tidak akan tinggal diam dan mempunyai rencana untuk penegakan disiplin dan pengawan akan lebih diperketat dan akan diberikan sanksi tegas. Hal itu dilakukan, kata Sutamiko, upaya pimpinan mencegah anggota melanggar kedisiplinan dan kode etik maupun tindak pidana.

"Bisa jadi tahun 2015 anggota yang melanggar kedisiplinan dan kode etik berpotensi meningkat. Karena, anggota polres setiap tahunya bertambah. Dan kami akan memperketat pengawan sekaligus akan memberikan sanksi berat agar tidak terus melanggar," tegasnya.

Pihaknya mengimbau kepada anggota lain selaku aparat kepolisian, taat kepada hukum dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan peraturan disiplin anggota polri. Sekaligus memberikan contoh yang baik dalam perilaku sahari-hari. "Kami mengharapkan kepada anggota Polri taat kepada hukum dan memberikan perilaku baik setiap harinya," harapnya. =RIDWAN/LUM

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

E

Bukit Ponjuk Longsor Warga: Tidak Ada Korban Jiwa PAMEKASAN - Bukit Pojuk di Desa Pamoroh, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin, longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu dalam tiga hari terakhir.

Lokasi longsor di belakang Pondok Pesantren Al Hamidy di Dusun Bindung, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, sekitar 12 kilometer ke arah utara Pamekasan.

"Kejadiannya sebenarnya Minggu (8/2) malam dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus kepada Antara per-telepon.

Longsoran bukit ini membuat para santri dan pengurus pondok pesantren resah. Sebanyak 75 orang santri yang menempati pondok pesantren tak jauh dari lokasi longsoran itu terpaksa dievakuasi untuk menghindari longsor susulan.

"Untuk sementara, para santri terpaksa tidur di mushalla, karena khawatir terjadi longsor susulan," kata Syafii.

Aparat kepolisian dari Polsek dan Koramil Kadur juga telah mengetahui kejadian dan telah tiba di lokasi kejadian sejak pagi.

Mereka juga membantu petugas melakukan evakuasi pada santri yang tinggal di sekitar longsoran untuk pindak ke mushalla.

Bukit Ponjuk merupakan salah satu daerah yang masuk daerah rawan bencana alam di Pamekasan. Di sekitar wilayah

ini juga sering terjadi longsor hingga menutup akses jalur lalu lintas dari arah Waru menuju Kota Pamekasan.

Hingga Senin (9/2) sekitar pukul 19.40 WIB, petugas gabungan dari Polsek, Koramil Kadur, BPBD dan Dinsosnakertrans Pamekasan masih berada di lokasi kejadian guna memantau pergerakan struktur tanah di lokasi longsoran.

"Kami juga telah menerjunkan tim tagana dan mengevakuasi longsoran tanah yang ada di belakang pesantren," kata Akmalul Firdaus menjelaskan. =ABD AZIZ/ANT

Pasang IKLAN

KORAN MADURA Advertorial

Berita Kehilangan

Display

Iklan Baris Bergambar RAMPOK TERORGANISIR DITANGKAP. Tersangka komplotan perampok berinisial DM, SM, M dan S dengan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan diamankan di Mapolres Malang, Jawa Timur, Senin (9/2). Tujuh lainnya anggota komplotan perampok yang sangat meresahkan masyarakat tersebut saat ini masih diburu polisi.

Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

MADURA

F

Dinkes Anggap DBD Belum KLB Sudah Tahu Tak Banyak Guna, Fogging Masih Jadi Andalan PAMEKASAN – Kendati Pemerintah Jawa Timur telah menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pamekasan masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), karena jumlah penderitanya mencapai ratusan orang. Namun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat secara resmi belum mengakui adanya KLB DBD. Penyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan, Ismail Bey, melalui Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Rusdi Saleh. Menurutnya, penetapan KLB seharusnya dinyatakan melalui Peraturan Bupati (perbup).

Untuk itu, terang Rusdi, hingga saat ini berdasarkan kajian Dinas Kesehatan setempat, tingginya jumlah penderita DBD pada musim penghujan tahun ini, belum dapat dikategorikan KLB DBD. Sebab peningkatan jumlah penderita DBD di Pamekasan dinilai kategori normal.

“Memang ada surat edaran dari Gubernur Jawa Timur

yang menyatakan, hendaknya juga kabupaten/kota segera menerbitkan KLB, ini yang sedang kita kaji. Karena menurut saya, kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan hemat kami di dinas kesehatan, belum terjadi KLB,” kata Rusdi.

Menurutnya untuk mengantisipasi jumlah penderita DBD di wilatah itu, Dinas Kesehatan setempat telah melakukan pengasapan (fogging) di beberapa daerah di Kabupaten Pamekasan yang mulai dilaporkan terserang DBD, seperti di wilayah Kecamatan Palengaan, Larangan, Proppo, Kecamatan Kota Pamekasan, Kadur, Waru, Pademawu dan Kecamatan

Pasean.

Tambah rusdi, phaknya menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah endemik DBD, untuk lebih menjaga kebersihan lingkungannya, dengan melakukan 3M plus, “mengubur barang bekas, menguras dan menutup tempat penampungan air, serta pemberian Abate, untuk memutus siklus berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD dr.

Slamet Martodirdjo Pamekasan, terus meningkat, yang mencapai 111 anak-anak.

Terdiri dari 84 pasien berasal dari Pamekasan, 13 orang dari Sumenep dan 12 orang dari Kabupaten Sampang.

Sementara di Pamekasan ada enam kecamatan yang paling banyak ditemukan kasus DBD, diantaranya di kecamatan Proppo sebanyak 15 kasus, Palengaan 13

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Keadilan Warisan Rasulullah Saw yang Harus Dijalankan PAMEKASAN - Rasulullah Saw mewariskan nilai-nilai keadilan sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan keyakinan.

Nilai-nilai itu harus terus dijaga dan dijalankan oleh setiap umat muslim, kata Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Senin (9/2) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

Syafii menyampaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap tahun, merupakan momen yang tepat untuk melaksanakan nilai-nilai keadilan yang diajarkan Nabi Muhammad, yang menjunjung tinggi penghormatan atas hak-hak warga masyarakat. Hal ini sebagai bentuk ketaatan dan ungkapan penghormatan dan kecintaan mendalam kepada pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia.

Syafii mengajak umat Islam selalu menjaga kerukunan umat beragama.

Membangun Kabupaten Pamekasan

dengan iman dan taqwa. Meneladani setiap pikiran, ucapan, dan akhlak Rasulullah Saw. Menebarkan rahmatan lil-alamin bagi dunia dan seisinya.

Mewujudkan keadilan. Membangun tatanan kehidupan yang beradab dan meningkatkan kesejahteraan.

“Momentum peringatan maulid ini, hendaknya digunakan sebagai sarana untuk muhasabah dan mawas diri, serta meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari hari,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

MAULID. Forpimda Pamekasan dan segenap pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Senin (9/2).

kasus, Kota Pamekasan 9 kasus, Kadur 6 kasus, Pademawu, 6 kasus dan Galis 6 kasus. Sisanya tersebar di 7 kecamatan lainnya di seluruh Pamekasan.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan, Cahyono

Muladi mengatakan jumlah tersebut melebihi dari total pasien yang dirawat selama tahun 2014. Sebab, selama tahun 2014, pasien DBD yang ditangani RSUD setempat hanya sebanyak 85 orang. =ALI SYAHRONI/RAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015 PERS SEHAT, RAKYAT SEMAKIN BERDAULAT

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

G

JCH 2015

Diperkirakan 495 Orang PAMEKASAN – Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa timur telah menerbitkan estimasi (perkiraan) melalui nomor porsi dari 1300343857 sampai 1300367706 Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2015. Dari nomor porsi tersbeut, diperkirakan akan ada 495 JCH asal Pamekasan yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini.

495 orang tersebut merupakan pendaftar 7 tahun lalu, yaitu mulai tanggal 18 Agustus sampai 12 September 2009. Namun jumlah itu masih sementara, nantinya bisa dimungkinkan berubah bila ada penambahan kuota.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Makbul Haq. Menurutnya, perubahan berupa penambahan kuota haji itu, biasanya terjadi karena ketidaksiapan JCH yang

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

masuk kuota untuk berangkat.

“Jumlah itu bisa berubah. Kalau misal ada CJH yang tidak bisa melunasi tahun ini bisa saja ditunda dan diganti dengan CJH yang masuk nomor porsi berikutnya.

Tapi tidak pasti diganti JCH Pamekasan, karena porsi itu yang mengatur di Kanwil,” kata Makbul.

Untuk Pamekasan antrean daftar panjang JCH hingga tahun 2033 mendatang, artinya pendaftar tahun 2014 ini, diperkirakan bisa baru masuk kuota pemberangkatan hingga 18 tahun mendatang.

Pihak Kemenag Pamekasan belum mengetahui jumlah pastinya daftar antrean tersebut. Sebab data dalam sistem komputer haji (siskohaj) yang mengatur daftar tunggu langsung ditangani Kanwil Kemenag Jawa Timur.

“Kalau daftar sekarang, diperkirakan 2033 yang akan berangkat ke Mekkah.

Kalau jumlah pastinya tidak punya, karena setiap pendaftar langsung kami masukkan dalam siskohaj. Dan itu langsung ditangani Kanwil,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015 PERS SEHAT, RAKYAT SEMAKIN BERDAULAT

Drs. Muhammad Yusuf Suhartono, M.Si Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015 PERS SEHAT, RAKYAT SEMAKIN BERDAULAT

Drs. Taufikurrachman, M.Si

Ir. H. Totok Hartono

Lukman Hedi Mahdia, SH. M.Si

Dr. Farid Anwar, Mkes

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pamekasan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan

Kepala RSUD Kabupaten Pamekasan

Drs. Taufikurrachman, M.Si

Bambang Edy Suprapto, SH. MM

Achmad Sjaifudin, ST.MT

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas PU Pengairan dan Aset Kabupaten Pamekasan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

PENYELIDIKAN. Sejumlah anggota polisi Polsek Tlanakan dibantu warga sedang membongkar kuburan bayi yang ditemukan warga di pemakaman umum desa Bandara, Tlanakan, Pamekasan, beberapa hari lalu

4 Hari, 4 Bayi Ditemukan Polisi Harus Mampu Mengungkap Siapa Ibu Kandungnya PAMEKASAN – Selama 4 hari terakhir ini, Jumat – Senin (6-9/2), warga di sejumlah kecamatan dikejutkan dengan penemuan 4 bayi yang sudah mati dan dibuang. Dugaan kuat bayi tersebut sengaja dibuang karena kehadirannya ke dunia tidak diinginkan oleh orangtuanya.

Temuan pertama terjadi di pinggir jalan, di kawasan Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan Pamekasan, Jumat (6/2) lalu.

Bayi yang ditemukan dalam terbungkus kain. Namun karena bayi yang ditemukan itu sudah dalam keadaan mati, akhirnya dikubur oleh warga setempat.

Sabtu (7/2), warga Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, kembali digegerkan dengan temuan bayi yang dibungkus kardus dan kain jarit. Bayi tak diketahui identitasnya itu, kemudian dikubur oleh warga di pemakaman umum desa setempat.

Namun,salah seorang warga yang

mengetahui kejadian itu melaporkan ke Polsek Tlanakan. Dan berbekal laporan itu warga menelusuri bayi yang sudah dikubur dan dibongkar lagi untuk membuktikan, jika yang dikubur itu bayi.

Menurut Abbul Mukti, salah seorang warga yang kali pertama menemukannya, sekitar pukul 02.00 WIB, ia melihat dua wanita bercadar keluar dari gang belakang rumahnya, namun ia tidak mencurigai apa yang diperbuatnya, karena kedua wanita itu berjalan tanpa membawa apa-apa.

“Saya akan salat subuh di mesjid, tiba di halaman rumah Sumriah (tetangganya) saya menemukan

bungkusan plastik. Setelah dibuka ternyata orok bayi yang diperkirakan berusia 6 bulan dibungkus kain. Atas kesepakatan warga, bayi dikubur di pemakaman umum. Tapi kemarin, makam bayi itu dibongkar atas permintaan polisi,” kata Mukti.

Kemudian, Minggu (8/2) pagi, warga sekitar terminal Ronggo Sukowati, Jl Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, menemukan bayi yang dibuang di pinggir jalan. Namun warga berinisiatif untuk menguburkan.

Selanjutnya, Senin (9/2) kemarin pagi, warga Pademawu, Pamekasan, dikejutkan dengan munculnya gundukan tanah di sebuah sawah, tak jauh dari rumah warga. Warga yang curiga lalu membongkar gundukan tanah itu. Ternyata didapati bayi wanita dibungkus kain sarung kotak-kotak.

Warga bersama aparat desa melaporkan ke Polsek Pademawu.

Kemudian bayi yang belum

diketahui siapa orang tua yang telah membuangnya itu dibawa ke RSUD dr Slamet Martodirdjo, Pamekasan untuk diotopsi.

Kanit reskirim polsek Pademawu, Pamekasan, Aiptu Indra Atmoko mengatakan setelah ada pemeriksaan dari dokter di kamar Janazah, bayi tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan. Mengenai dugaan sementara, pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan.

“Sekitar pukul 9 tadi (kemarin) ada penemuan kuburan yang diduga baru di belakang rumah ibu Sutiah di Dusun Oberan, Desa Semedangam, Kecamatan Pademawu. Setelah mendapatkan laporan, kami langsung ke lokasi dan melakukan pembongkaran kuburan. Setelah dicek ternyata benar ada janazah bayi,” kata Aiptu Indra.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kapolsek Tlanakan,

AKP Jauhari mengatakan, bayi yang ditemukan di halaman rumah Abdul Mukti dan dikubur, terpaksa dibongkar kembali, untuk mengetahui benar tidaknya jika yang dikubur itu bayi.

“Setelah kami tahu dan yakin jika makam yang dibongkar itu merupakan bayi yang dibuang, kami minta kepada warga agar bayi itu dikubur kembali. Dan sekarang kami masih mengadakan penyelidikan, siapa orangtua yang tega membuang bayinya di sana,” kata Jauhari.

Disinggung tentang dua bayi berikutnya yang ditemukan warga dan sudah dikubur di wilayah hukum Polsek Tlanakan, Jauhari mengaku belum mendapat laporan resmi. Tapi untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya sudah mendatangi puskesmas, bidan desa, dan dukun beranak, guna mendata warga yang kini dalam kondisi hamil. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

I

HPN

Pers Harus Mampu Mencerdaskan Bangsa PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengakui peran pers sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Pers juga merupakan bagian terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan yang dinakhodainya.

Dalam kesempatan hari pers nasional (HPN) 2015 ini, ia berharap agar produk pers semakin berkualitas dan pers semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, serta mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Sehingga dampaknya dapat dirasakan untuk pembangunan Indonesia khususnya Pamekasan.

Ia juga berharap seluruh media cetak dan media elektronik di Pamekasan, agar segala jenis pemberitaan disampaikan secara berimbang. Menurutnya pemberitaan berimbang sesuai dengan kaidah dan prinsip keadilan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam peringatan HPN tahun 2015, Syafii mengajak insan pers untuk tetap semangat dan sukses menjalankan seluruh tugas dan aktivitasnya. “Yang penting semakin dewasa dalam bertindak dan menyampaikan berita. Karena saya sendiri sangat mengapresiasi keberadaan pers di tengah perkembangan demokrasi dan pembangunan,” ungkapnya.

Ia mengakui, roda pemerintahan di Kabupaten Pamekasan tidak akan berjalan maksimal tanpa bersinergi dengan media atau pers.

Misalnya, tentang program yang dijalankan pemerintah, jika tidak menggandeng media massa, maka masyarakat tidak akan mengetahuinya.

Oleh karenanya, peran serta pers di Kabupaten Pamekasan sungguh luar biasa menfaatnya, terutama dalam mendukung program-program pemerintah.

Pers bisa berfungsi sebagai pendukung bagi berjalannya program pemerintah, tapi juga bisa menjadi kontrol atas kebijakan yang ada. “Kerjasama antara pemerintah dengan pers ini perlu kita lestarikan demi Pamekasan lebih baik,” pintanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban terseret arus pada simulasi penanggulangan bencana banjir di Pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (9/2). Simulasi yang melibatkan TNI/Polri, BNPB, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan itu untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir yang tidak bisa diprediksi waktunya.

Santri yang Hilang Ditemukan Tak Bernyawa Tubuh Korban Penuh Luka Diduga Akibat Benturan PAMEKASAN - Setelah 14 jam dalam pencarian warga, polisi, dan TNI, Ferit, 16, salah seorang santri yang hilang terseret arus di kali sekitar Pesantren Sumber Anom, Desa Angsanah, Kecamatan Palengan, ditemukan warga dalam keadaan tidak bernyawa di Desa Nyalabuh Daya, Kecamatan Pamekasan, Senin (9/2) sekitar pukul 06.00 WIB. Korban yang masih duduk di kelas IX Madrasah Tsanawiyah (MTs) itu dinyatakan hilang sejak Minggu (8/2) kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu korban sedang mandi di sungai dekat pesantren.

Pihak pesantren dan warga sekitar, dibantu aparat kepolisian dan TNI melakukan pencarian di sepanjang aliran kali tersebut semalaman, karena santri itu

diduga kuat terseret arus sungai.

Moh Busra, warga Desa Nyalabuh Daya, Kecamatan Pamekasan, yang menemukan jasad korban menceritakan awalnya ia mendapat informasi dari keponakannya, bahwa melihat orang tersungkur di pinggir kali. Sehingga ia segera mendatangi lokasi untuk memastikan. Ternyata ada sosok mayat yang diduga santri yang

hilang sebelumnya.

“Tempat ditemukannya tepat di belakang rumah saya.

Mendapat laporan ada benda mencurigakan, saya lekas ke sana (pinggir sungai). Ternyata benar itu adalah tubuh santri yang hilang, tapi sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Moh Busra.

Setelah memastikan itu jasad manusia, ia tidak berani mengangkat jasad korban. Tetapi dirinya lebih memilih melaporkan kepada pihak keluarga dan aparat desa setempat. Setelah pihak keluarga dan Pamong Angsanah tiba di lokasi, baru mayat tersebut diangkat dan langsung dibawa pulang ke rumah duka.

“Warga tidak ada yang berani mengangkat tubuh itu, karena

kondisinya memprihatinkan.

Setelah datang keluarganya baru diangkat dari dalam kali,” ungkapnya.

Informasi yang himpun Koran Madura, kondisi jasad korban sudah mulai keriput karena semalam berada dalam air. Sementara beberapa tubuh korban terdapat luka termasuk di daerah wajah akibat benturan saat terbawa arus.

Jasad korban yang merupakan putra dari pasangan Moh Hasir dan Farihah, yang selama ini merantau ke Surabaya, sudah dimakamkan di pemakaman umum sekitar rumah duka di Dusun Nung Kenek, Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN J SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SAMPANG – Perwakilan calon kepala desa (cakades) dari 11 kecamatan melakukan audiensi di Kantor Kabag Pemdes, Senin (9/1). Mereka mempertanyakan kepastian waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Pantauan Koran Madura, perwakilan cakades yang datang berasal dari Kecamatan Banyuates, Katapang, Sokobenah, Robatal, Kadungdung, Torjun, Omben, Kota Sampang, Sreseh, Tambelengan, dan Karang Penang.

Ketua MDW Tamsul Sampang yang ikut serta dalam audiensi tersebut mengatakan, pihaknya bersama perwakilan cakades mendatangi Kabag Pemdes untuk mengetahui kesiapan pemeritah dalam menggelar pilkades setelah Raperda tentang Pilkades disahkan pihak legislatif beberapa hari yang lalu.

“Kami ingin mencoba mengetahui kesiapan pemerintah mengelar pilkades serentak pasca Raperda (tentang Pilkades) disahkan,” kata Tamsul, usai audiensi di ruangan Aula Pemkab, kemarin.

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

J

Pilkades Belum Siap Digelar Cakades 11 Kecamatan Datangi Kabag Pemdes

AUDIENSI: Calon kepala desa dari 11 kecamatan mendatangi Kantor Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Sampang, Senin (9/2).

Namun, kata pria asal Sokobanah itu, pemerintah masih belum siap melaksanakan pilkades serentak. Sebab, beberapa tahapan atau jaminan pelaksanaan pilkades masih belum dipersiapkan oleh Pemdes.

Pemerintah belum menyiapkan jadwal yang pasti tentang

beberapa hal dalam pelaksaannya. Sehingga, pihaknya menyimpulkan pilkades belum siap dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Selain itu, dia mempertanyakan data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif atau yang tidak.

“Dari sekian persiapan yang dilakukan Pemdes selama ini sangat

SEREMONIAL

RAYAKAN HPN 2015

Bupati Santuni Wartawan yang Sedang Sakit SAMPANG- Momentum perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 dimanfaatkan oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk berbagi dengan wartawan yang sedang sakit, Nurhayati, Senin (9/1). Orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu mengunjungi wartawan sebuah radio yang sedang menderita penyakit meningitis tuberculosis itu sekaligus memberikan santunan uang tunai di kediaman Nurhayati, Jl Delima Kota Sampang.

Setelah menyerahkan bantuan, Bupati Sampang A Fannan Hasib memberikan sambutan perayaan HPN 2015. Fannan berharap wartawan yang bertugas di Kabupaten Sampang agar terus berkembang dan lebih produktif lagi dalam berkarya. Sehingga masyarakat Sampang bisa tercerdaskan dan terpenuhi kebutuhan informasinya. ”Pemerintah berharap wartawan (yang bertugas di Sampang, Red) terus berkarya untuk kemajuan Sampang ke depan,” katanya.

Mantan Wakil Bupati Sampang itu berharap, momentum perayaan HPN 2015 bisa lebih membangkitkan kinerja wartawan dalam berkarya yang lebih berarti bagi pembangunan bangsa ke depan, khususnya di untuk Sampang ke depan. Karena itu, wartawan yang bertugas di Sampang diharapkan bisa menyajikan berita yang berimbang dan konstruktif untuk pembangunan Sampang yang lebih baik. ”Jadi, Saya berharap wartawan bisa memberitakan yang konstruktif untuk Sampang. Saya nawaitu-nya baik, bukan hanya ucapan.

Hati saya juga nawaitu baik,” ujarnya.

nihil. Bahkan tidak berpikir ke BPD di bawah aktif atau tidak. Padahal, itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan P2KD,” tanyanya.

Dikatakan, perda tersebut masih belum dikirim oleh pemerintah daerah kepada Pemprov Jatim untuk dilakukan evaluasi dengan dalih masih dilakukan penyempurnaan yang dilakukan tim hukum Pemkab. Evaluasi perda diperkirakan memakan waktu 30 hari.

Kemudian, lanjut Tamsul, setelah Perda turun dari Gubenur akan diadakan sosialisasi perda ke desa yang akan melaksanakan pilkades serentak. Dan sosialisasi diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih dua bulan.

“Pembentukan P2KD kurang lebih 90 hari. Jadi, pelaksanaan pilkades masih membutuhkan waktu 5 bulan setelah dipridiksi kebutuhan waktu dalam pelaksanaanya. Kalau pemerintah tidak didesak bisa jadi pilkades akan digelar di tahun 2016,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Pemdes

Didik Adi P mengatakan, perda yang sudah disahkan legislatif beberapa hari yang lalu saat ini akan segara dikirim ke pemprov untuk dievaluasi dan membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari.

“Jadi intinya, pelaksanaan pilkades masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih harus menunggu hasil evaluasi perda dari Pemprov yang sudah dipersiapkan akan dikirm ke Pemprov, semuga revisinya nanti tidak terlalu banyak,” katanya.

Kemudian, setelah perda turun dari Pemprov akan dilakukan evaluasi perda ke bawah agar bisa dipahami oleh masyarakat atau cakades nanti. Namun, waktu pelaksaan pilkades pihaknya masih belum bisa memastikan.

“Tapi kalau memastikan waktu pelaksanaanya, mohon maaf saya tidak bisa memastikan. Karena dalam proses tahapan masih belum diketahui membutuhkan waktu berapa lama,” ungkapnya. =RIDWAN/LUM

Keluarga Besar Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

Ir. Toni Murdiwanto, M.Si Kepala

Keluarga Besar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang MENGUCAPKAN

Ditanya soal kedatangannya ke rumah Nurhayati yang sedang sakit parah, Fannan mengungkapkan sebagai bentuk dukungannya terhadap wartawan yang sedang mengalami ujian sakit. Selain memberikan bantuan, Fannan juga memberikan semangat kepada keluarga Nurhayati agar tetap tabah. Dia berharap Nurhayati bisa cepat sembuh dan bisa bertugas kembali sebagai wartawan di Sampang. ”Saya datang ke sini sebagai simbol kepedulian pada semua wartawan yang ada di Sampang sekaligus merayakan hari pers nasional 2015,” ungkapnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

H. A. Malik Amrullah, SH, M.Si Kepala

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

K

ASET DAERAH

Satpol PP Pertanyakan Aset Daerah yang Disewakan SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, mempertanyakan Memorandum of Understanding (MoU) aset daerah yang disewakan kepada warga oleh Pemkab Sampang.

Pasalnya, MoU tersebut sampai saat ini belum jelas.

Banyak aset daerah yang sudah disewakan kepada warga sekitar dengan persetujuan MoU dari dua pihak. Namun, dari MoU yang dilakukan, Pemkab saat ini enggan memberikan data kepada pihak Satpol PP yang bertugas sebagai penyidik dan pendataan aset yang sudah disewakan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dispendaloka (Bagian Aset) untuk meminta

data aset yang sudah disewakan.

Namun, sampai saat ini masih belum diberikan,” Kata Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Moh. Jalil, Senin (9/2).

Kata Jalil, saat Satpol PP berkoordinasi dengan Bagian Aset Dispindaloka seakan ditutup-tutupi data tersebut. Padahal, sudah ada perintah dari Bupati Sampang untuk memberikan data ke Satpol PP agar dilakukan pendataan.

Pihaknya mempertayakan kebijakan Pemkab menyewakan Barang Milik Negara (BMN) tersebut. Sebab, selama ini belum ada data yang valid jumlah aset yang disewakan. “Saya sendiri tidak tahu. Kalau saya sendiri tidak tahu apa itu diperbolehkan disewakan atau tidak,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah menyewakan aset negara tersebut sudah beberapa tahun lalu dan jumlahnya tidak bisa dihitung.

“Itu sudah lama disewakan kepada

warga. Tapi sistem MoU-nya tidak jelas. Tetapi. yang jelas, penyewa itu bayar ke Pemkab,” ulasnya.

Dikatakan, salah satu aset yang disewakan kepada warga seperti di Jl Imam Bonjol berupa aset tanah yang saat ini ditempa-

Keluarga Besar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang

ti para pedagang. Dan banyak lagi aset yang disewakan di daerah perkotaan. Namun, Satpol PP tidak membeberkan seluruh aset daerah yang disewakan.

“Kami menunggu data dari Kabid Aset Dispendaloka. Kalau sudah ada data nanti kami akan melakukan pemanggilan dan pendataan ulang agar semua jelas,” ujarnya.

Kabid Aset Dispendaloka Sampang, Bambang mengakui banyak aset daerah berupa tanah dan bangunan yang disewakan seperti di Jl. Bahagia disewakan ke padagang bunga. Selain itu, di depannya Gor juga disewakan.

“Ada juga aset berupa tanah yang disewakan dan dibangun ATM seperti di RSUD dan ATM yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Sampang,” tuturnya.

Namun, pihaknya tidak bisa menyebutkan berapa nominal setiap aset yang sudah disewa-

kan. Dia berdalih tergantung dari penggunaan aset yang disewa oleh masyarakat. “Saya tidak menyebutkan satu persatu kalau nominalnya karena tarif tersebut bervariasi tergantung penggunaannya. Dan itu sesuai dengan tarif yang diatur dalam perda,” tuturnya.

Menurutnya, Barang Milik Negara (BMN) tidak ada masalah disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena, aset yang dimiliki juga tidak digunakan. Maka dari itu, aset yang tidak digunakan disewakan dengan sistem MoU dari dua pihak antara pemerintah dangan penyewa.

“Saya akui banyak aset daerah berupa bangunan dan tanah yang disewakan dengan sistem MoU. Dan uang sewa tersebut langsung masuk ke kas daerah (kasda). Kalau tarifnya saya tidak hafal karena bervariasi tergantung penggunaannya,” kilahnya. =RIDWAN/LUM

Keluarga Besar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pers Nasional 2015

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

Ir. Wahyu Prihartono Kepala

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

Ir. RPH Moh. Zis, MT Kepala

dr. H. Firman Pria Abadi Kepala

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543| TAHUN IV

PEMBASMI NYAMUK

Alat ‘Fogging’ Masih Kurang

KECAM. Poster bergambar pimpinan KPK saat dibakar massa Formaba sebagai bentuk protes terhadap perseteruan dengan Polri.

doni heriyanto/koran madura

Formaba Tuntut Pimpinan KPK Diadili Dinilai Ingin Mendongkrak Popularitas Semata BANGKALAN - Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Bangkalan (Formaba) menggelar unjuk rasa dukungan terhadap institusi Polri, menyikapi polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi dilakukan di Mapolres Bangkalan, Senin (9/2).

Mereka menilai permasalahan di tubuh lembaga anti rasuah itu telah meresahkan masyarakat.

Demi tegaknya supremasi hukum, seluruh pimpinan KPK harus diperiksa dan diadili.

Beberapa aktivis tersebut mengawali aksi demonstrasi dengan melakukan long march dari Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Mereka juga berorasi secara bergantian sambil membawa poster yang bertuliskan "Seret Abraham Samad ke Komite Etik".

Bahkan mereka juga meneriakkan yel-yel turunkan Abraham Samad. Perseteruan antara dua lembaga tersebut, akibat perbuatan oknum-oknum pimpinan KPK yang memiliki kepentingan untuk

mendongkrak popularitas semata.

"Bersihkan KPK dari kepentingan politik Abraham Samad.

Permasalahan KPK dan Polri merupakan manuver politik yang disajikan kepada publik," kecam Koordinator lapangan (Korlap) aksi Formaba, Abdullah Hamas.

Menurutnya, KPK sebagai lembaga penegak hukum seharusnya menjadi contoh yang mampu menunjukkan bahwa KPK adalah institusi yang bersih dan terbebas dari kepentingan apa pun. Namun, fakta hari ini setelah 10 tahun lebih keberadaan KPK justru terjebak dengan perbuatan oknum yang lebih mengedepankan kepentingan politik. Sehingga KPK tidak lagi dipercaya oleh

masyarakat. Terlebih kredibelitas sebagai lembaga yang dikenal anti kompromi dalam penegakan hukum kini disangsikan.

"Turunkan Samad dari ketua KPK. Samad adalah sosok yang genit dalam dunia politik dan menjadi sosok yang paling buruk dalam sejarah kepemimpinan KPK. Dia tidak layak untuk memimpin lembaga anti korupsi.

Apalagi ditengarai terlibat dalam skandal-skandal sejumlah kasus," teriak Hamas.

Oleh sebab itu, kata Hamas, segera periksa dan tangkap seluruh pimpinan KPK yang telah terindikasi kuat melakukan tindakan melanggar hukum. Kemudian kepada Bareskrim Mabes Polri segera beri kepastian hukum atas oknum KPK yang tengah menjalani pemeriksaan dan jangan takut dengan apa pun. Tindakan tegas harus dilakukan demi keberlangsungan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

"Saat ini KPK telah tersandera oleh kepentingan oknum pimpinan yang telah menjadikan KPK sebagai tameng untuk melindungi diri dan menyembunyikan kejahatan yang mereka lakukan," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan penuh terhadap institusi Polri.

Untuk permasalahan dua lembaga ini telah ditangani oleh pusat. Sedangkan polisi yang ada di wilayah tetap fokus pada pelayanan terhadap masyarakat.

"Untuk masalah KPK dan Polri kami tidak ikut campur karena sudah ada yang memiliki kewenangan tersendiri. Kami di sini hanya fokus kepada tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Kita lihat saja hasilnya nanti, semoga apa yang telah diposes itu sesuai dengan fakta," jelas Sulistyono. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Alat fogging untuk meminimalisasi penyebaran nyamuk penyebab demam berdarah (DBD) sangat minim. Namun, kekurangan alat fogging masih terjadi di sejumlah puskesmas. Ada tiga puskesmas yang masih belum memiliki alat fogging, yakni Puskesmas Sukolilo, Puskesmas Tongguh, dan Puskesmas Banjar.

Kekurangan alat foging tersebut belum visa ditanggulangi karena waktu penganggaran. Untuk pengadaannya sudah dilakukan penganggaran di tahun 2015 ini. Di sisi lain alat tersebut sangat dibutuhkan untuk menekan penyebaran nyamuk penyebab DBD yang semakin mengganas.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Walid Yusufi menyatakan, alat foging yang ada saat ini tiga unit di Dinas Kesehatan. Ini tidak bisa mengcover kebutuhan. Sebab, satu yang masih berfungsi normal. Sedangkan untuk kebutuhan di puskesmas, ada tiga puskesmas yang masih belum memiliki alat fogging.

Dia menyebut, untuk satuan harga alat fogging berkisar Rp 19 juta, jika tidak ada perubahan. Pengadaan tahun 2015, akan diupayakan empat alat fogging. Pentingnya alat foging ini untuk pengasapan membunuh nyamuk dewasa yang bisa menyebakan penyakit DBD. "Upaya memfoging dilakukansecara bergilir bila terjadi kasus. Apalagi sudah ada 277 lebih kasus DBD di Bangkalan," ungkapnya.

Dia memaparkan, ciriciri nyamuk DBD menggigit mangsanya di pagi sampai sore hari. Jenis nyamuk ini berwarna belang-belang, hidupnya pun bisa mencapai 3 bulan. Untuk itu, budaya hidup bersih perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan. Itu bisa dilakukan dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543| TAHUN IV

M

Komisi A Panggil Camat Burneh BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan memanggil Camat Burneh karena dinilai menghalangi dan menghambat pembentukan panitia pemilihan kepala desa (panpildes). Padahal pemilihan kepala desa (pilkades) harus segera dituntaskan pada tahun 2015 mengingat masih begitu mendominasinya jabatan kepala desa yang dipegang oleh pejabat sementara (Pjs). Sikap camat tersebut menuai protes dari warga desa setempat.

"Kami menerima laporan dari masyarakat desa Burneh jika proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (Panpildes) itu dipersulit dan terkesan dihalang-halangi," tutur Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Mujiburrahman.

Permasalahan seperti ini, kata Mujib, harus diklarifikasi oleh camat yang bersangkutan. Niat untuk mempercepat penyelenggaraan pilkades yang memang menjadi keinginan masyarakat harus didukung penuh, bukan justru dipersulit. Jika ada upaya demikian, tidak menutup kemungkinan akan menciptakan konflik dan pilkades tidak akan pernah terealisasi. Oleh sebab itu, camat sebagai pimpinan harus bersikap bijak.

"Laporan yang kami terima juga menyatakan camat melepas tanggung jawab kepada kasi pemerintahan di kecamatan. Ini harus diklarifikasi, jangan sampai ada polemik di kemudian

BANGKALAN - Di Kabupaten Bangkalan terdapat sejumlah daerah yang dicurigai menjadi tempat peredaran senjata api (senpi) rakitan. Kecurigaan itu diperkuat dengan terjadinya dua kasus penembakan belakangan ini. Pertama kasus penembakan terhadap aktivis anti korupsi dan kasus penembakan dua warga Desa Kombangan beberapa waktu lalu. Maraknya peredaran senpi sangat meresahkan warga ujung barat Pulau Madura ini.

"Ya, berdasarkan analisa dan pemetaan yang kami lakukan ada daerah tertentu yang terindikasi marak peredaran senpi," kata Kapolres Bangkalan, AKBP

Dinilai Menghalangi Pembentukan Panitia Pilkades

doni heriyanto/koran madura

HEARING. Komisi A DPRD Bangkalan saat memanggil camat Burneh dan Kepala Bapemas Pemdes serta Kabag Hukum Pemkab setempat.

hari. Bukankah pilkades ini harus kita dukung bersama-sama," kata politisi PKS saat hearing dengan para camat.

Menanggapi laporan yang disampaikan oleh komisi yang membidangi pemerintahan itu, Camat Burner Tri Yanto Yani membantah jika pihaknya dinilai menghambat dan mempersulit pembentukan panpildes. Aka tetapi, hanya menunggu payung hukum yang sampai saat ini belum tertuang secara

tertulis. Apalagi peraturan daerah yang baru tentang desa belum rampung. Sehingga untuk melangkah pada tahapan-tahapan berikutnya masih membutuhkan pertimbangan hukum.

"Kami sama sekali tidak memiliki niat menghalangi pembentukan panitia tersebut. Namun, prinsip kehati-hatian itulah yang kami pegang. Sebab dasar hukum untuk melakukan tahapan-tahapan panitia pilkades belum me-

miliki dasar hukum," kelit mantan kepala Bakesbangpol itu.

Perlu diketahui, lanjut Tri, masyarakat di Burneh memiliki dinamika politik yang begitu tinggi. Sehingga pihaknya perlu mempertimbangkan matangmatang dalam mengambil dan menentukan kebijakan agar tidak terjadi kesalahpamahaman. Apalagi permasalahan pilkades tidak jarang berujung dengan bentrok yang menim-

SENJATA API

Peredaran Senpi Masih Marak Sulistyono.

Namun, mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu enggan menyebut daerah yang terindikasi tersebut. Ia beralasan dalam hal ini tidak bisa langsung menjustifikasi suatu daerah.

Sehingga daerah mana saja yang terindikasi menjadi rahasia pihak kepolisian. Namun, yang jelas pihaknya berupaya mencegah agar peredaran senpi tersebut bisa dicegah sedini mungkin.

"Kalau saya sebutkan daerah

mana saja, nanti dibilang kok Kapolres langsung memvonis. Ingat tidak semua daerah di Bangkalan warganya pegang senpi, daerah yang kami maksud berdasarkan identifikasi," imbuhnya.

Menurutnya, upaya dalam mencegah dan mengatasi maraknya senpi, pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setempat.

Kemudian juga telah melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat daerah yang bersang-

kutan. Tokoh masyarakat ini yang nantinya bekerja sama dengan kepolisian untuk mengimbau kepada pemilik senpi agar diserahkan kepada petugas kepolisian.

"Tidak mungkin kita melakukan razia dari rumah ke rumah.

Apalagi memang kami tidak memiliki data siapa saja orang yang pegang senpi itu. Makanya, kami menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat," jelasnya.

Kepemilikan senpi, lanjut

bulkan korban jiwa. Peristiwa seperti itu yang diantisipasi.

"Saya akui memang saya menyuruh pembentukan panitia ini agar dilakukan 4 bulan lagi. Alasannya memang tidak ada perda.

Kami selalu menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Namun, jika ini menjadi aspirasi masyarakat kami sepenuhnya mendukung dan akan memfasilitasi," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Sulistyono, jelas dilarang dalam undang-undang. Bagi siapa pun yang ketahuan memeliki senpi rakitan telah melanggar pasal 170 subsider pasal 353 ayat 1 dan 2 Juncto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dan senjata api dengan ancaman hukumannya 10 tahun penjara.

"Tapi bagi warga yang suka rela menyerahkan senpinya, kami jamin tidak akan dikenakan hukuman apa pun," janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543| TAHUN IV

Mathur Dibawa Pulang BANGKALAN - Kondisi kesehatan aktivis antikorupsi yang ditembak oleh orang tak dikenal, Mathur Husyairi sudah membaik. Mathur sudah diperbolehkan pulang ke kediamannya, setelah dirawat selama 19 hari di RS Dr Soetomo Surabaya. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Mathur diboyong ke rumahnya di jalan Teuku Umar Kecamatan Kota Bangkalan, Senin (8/2).

Meskipun begitu, kondisi fisik ketua LSM CIDeS ini masih tampak lemas. Sebab belum bisa berjalan dengan normal dan

harus digotong untuk masuk ke dalam kamar. Dirinya belum banyak berkomentar banyak terkait kasus yang menimpanya.

Apalagi kondisi tubuhnya yang semakin kurus, pasca penembakan yang terjadi pada dirinya.

"Maaf semuanya, mohon sambung doa," ucap Mathur dengan suara lirih.

Menurut Syukur, saudara korban, Mathur masih belum bisa berbicara terlalu banyak.

Sebab kondisinya masih lemas.

Meskipun begitu, Mathur sudah bisa makan seperti biasa, sehingga harapan untuk segera pulih seperti sediakala bisa ce-

pat.

"Sesuai dengan petunjuk dokter, Mathur sekarang sudah bisa pulang. Namun harus tetap rawat jalan dalam 1-2 minggu ini. Mathur dibawa pulang, karena kondisinya sudah semakin membaik.

Secepatnya bisa beraktivitas sebagai penggiat antikorupsi di Bangkalan dan Madura," terangnya.

Menurutnya, penembakan yang terjadi pada saudaranya tersebut mengenai bagian organ

ususnya, sehingga terbilang tidak fatal. Meskipun begitu, pengawalan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Baik saat dirawat sampai tiba di rumah. Itu sudah menjadi komitmen dan prosedur pengamanan polres Bangkalan.

"Rekomendasi dari LPSK, memang harus dijaga oleh polisi. Nanti hari Rabu atau Kamis, LPSK Jakarta akan langsung menengok kondisi Mathur," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

DIPAPAH. Korban penembakan aktivis anti korupsi, Mathur Husyairi saat dipapah oleh keluarga di rumahnya jalan Teuku Umar Kecamatan Kota Bangkalan.

MELACAK PENEMBAK MATHUR HUSYAIRI

Polres: Satu Sketsa 90 Persen Mirip Pelaku BANGKALAN - Upaya mengungkap motif dan pelaku penembakan terhadap aktivis antikorupsi Mathur Husyairi, sudah mulai menemukan titik terang. Terdapat satu foto yang ditunjukkan kepada Direktur LSM Central of Islamic Democration Studies (CiDes) itu diakui mirip dengan sketsa wajah yang diduga merupakan pelaku penembakan tersebut. Namun, masih dibu-

tuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kemiripan itu.

"Ada 8 foto yang kami sodorkan kepada korban. Di antara foto itu, ada 1 yang diakui 90 persen terdapat kemiripan dengan sketsa wajah pelaku yang kami buat," jelas Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Dari pengakuan tersebut akan dilakukan pengembangan penyelidikan lebih mendalam. Pihaknya

meminta tidak mengaitkan pelaku penembakan dengan penangkapan terhadap beberapa orang yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Sebab kasus yang saat ini sedang diproses oleh Polda adalah permasalahan lain. Apalagi dalam dunia hukum tidak bisa hanya berdasarkan perkiraan saja.

"Jangan mengaitkan dulu dengan beberapa orang yang ditangkap Polda. Sebab kami ini dalam

menangani sesuatu kasus harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Kalau hanya terindikasi itu mungkin saja. Kecurigaan kami tetap mengarah pada pengakuan korban," imbuhnya.

Apalagi sampai saat ini belum ada informasi yang menyatakan beberapa orang yang diproses itu ada kaitannya dengan kasus penembakan di Bangkalan. Apabila ada isu yang beredar terkait

penangkapan terhadap pelaku penembakan agar dikonfirmasi kepada pihak yang menyatakan tersebut. Jajaran Polres dan Polda juga masih sama-sama bekerja dan berupaya keras untuk mengungkap kasus ini.

"Kami tetap berusaha keras dalam memburu pelaku. Doakan saja, semoga cepat tertangkap," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI No. 0543 |2015 TAHUN IV SELASA2015 10 |FEBRUARI

No. 0543 | TAHUN IV

O O

PERSEPAM MU

Widodo Belum Garansi Uston Nawawi

Pemain Madura United Perssu sedang berlatih di Lapangan GOR A. Yani, Sumenep. MU-Perssu berencana menggelar laga uji coba dengan klub lokal pada hari Jumat bertempat di Lapangan Talang, Kecamatan Saronggi.

Jumat, MU-P Berencana Gelar Uji Coba Perdana SUMENEP- Untuk menguji kemampuan skuadnya setelah menjalani berbagai program latihan, pelatih Madura United Perssu (MU-P), Bonggo Pribadi berencana akan menggelar laga uji coba pada hari Jum’at yang akan datang. Laga uji coba itu nantinya akan dilakukan di Lapangan Talang, Kecamatan Saronggi.

Menurut Bonggo, setelah sekitar satu minggu skuadnya digenjot ketahanan daya tubuhnya, pada minggu kedua ia fokus akan mengasah kecepatan anak asuhnya. Setelah itu selesai, memasuki minggu ketiga skuadnya akan diaduh dengan klub lokal.

“Salah satu tujuannya untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim mengikuti kompetisi Divisi

Utama. Uji coba dengan klub lokal direncanakan pada hari Jum’at yang akan datang,” tukasnya Lebih dari itu, Bonggo juga menuturkan, setelah melakukan serangkaian uji coba dengan klub lokal, pada minggu keempat ia juga akan menguji kesiapan para pemainnya menghadapi klub luar daerah yang kemampuannya seimbang.

Sementara saat disinggung mengenai tempatnya, menurut Bonggo kemungkinan besar laga uji coba itu akan digelar di lapangan Talang. “Karena dalam satu minggu ini, lapangan A. Yani masih belum bisa dipakai, katanya. Soalnya masih direnovasi,” pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh manajer MU-P, Didik Untung Syamsidi. Menurutnya, dalam beberapa hari ke depan, lapangan A. Yani memang akan direnovasi. Hal itu menyusul dengan akan dilakukannya verifikasi. “Jadi memang ada beberapa bagian di lapangan A. Yani itu yang harus dibenahi,” tukasnya kemarin Didik menuturkan, dipilihnya

lapangan Talang sebagai tempat berlatih yang juga kemungkinan besar akan digunakan saat MU-P melakukan laga uji coba perdanya, karena lapangan tersebut dinilai sudah memadai. Pihaknya mengatakan, masih ada beberapa lapangan lain yang tidak menutup kemungkinan untuk ditempati latihan dan sebagainya.

“Kemarin sebenarnya kami merencakan akan melakukan latihan di beberapa lapangan berbeda, seperti di Paberasan, Banagung. Bahkan juga di Ambunten. Tapi untuk sementara memang di Talang saja dulu.

Dan mengenai tempat latihan, saya sudah pasrahkan kepada pelatih,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Pelatih Persepam Madura Utama (Persepam MU), Widodo C. Putro tidak bisa menggaransi tempat untuk Uston Nawawi di timnya. Sekalipun berstatus sebagai pemain veteran dan legenda, Uston harus membuktikan dulu kemampuannya kepada tim pelatih dan manajemen Persepam MU. Untuk diketahui, Widodo memanggil Uston untuk menempati posisi gelandang di lini tengah Persepam MU. Uston, menurut Widodo, memiliki kemampuan mengatur tempo permainan serta memiliki umpan-umpan akurat.

“Ia tipikal pemain yang mampu mengatur tempo di lini tengah. Dan bisa memberikan umpan bagus,” kata Widodo.

Meski demikian, Widodo tidak langsung menggaransi akan merekrut Uston Nawawi.

Uston harus mampu menunjukkan karakter bermain yang dikehendaki manajemen dan pelatih. Selain itu, dia harus bersaing dengan gelandang tengah yang dimiliki oleh Laskar Sape Ngamok.

“Uston masih tercatat sebagai pemain seleksi di PersepamMU. Sehingga belum ada kepastian apakah ia akan masuk skuat atau tidak,” ungkap pelatih asal Cilacap itu.

Uston Nawawi masuk dalam skuat utama Persepam-MU saat menyerah 0-1 atas PSM Makassar, pada laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT) Surabaya, Sabtu (7/2). Menarik ditunggu, sang legenda Persebaya itu direkrut atau tidak?=WAR

Widodo Cahyono Putro

P

KORAN MADURA

SELASA 10 FEBRUARI 2015 No. 0543 | TAHUN IV

SELASA 10 FEBRUARI 2015 | No. 0543 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

PAMEKASAN-Kualitas tim yang baik mulai pemain hingga tim pelatih yang profesional dan berkualitas, membuat sejumlah klub sepakbola di Indonesia tertarik untuk melakoni laga eksebisi pra musim dengan Laskar Sape Ngamok.

Sape Ngamok Ditantang Singo Edan Pemain Persepam MU menjalani latihan di Lapangan Kowel Pamekasan ant/saiful bahri

Setidaknya ada tiga klub Indonesia Super League (ISL) yang pernah menjajal kemampuan Persepam Madura Utama (Persepam MU). Mulai dari Pesegres Gresik, Perseru Serui, hingga terakhir PSM Makasar.

Kini, giliran juara SCM Cup 2015, Arema Cronus juga tertarik untuk bertarung dengan anak asuh Widodo Cahyono Putro. Manajemen Singo Edan, julukan Arema Cronus sudah berkomunikasi dengan manajemen laskar sape ngamok untuk melakoni uji coba sebelum launching Arema Cronus 15 Februari 2015.

Sebelumnya beberapa klub profesional dikabarkan tertarik melakoni uji coba dengan laskar sape ngamok. Seperti Persija Jakarta yang kini ditangani Rahmad Darmawan, dan Sriwijaya FC yang kini diarsiteki Benny Dollo.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan adanya tawaran laga uji coba dengan klub yang masuk perempat final di ISL 2014 itu. Tetapi, pihaknya belum memberikan jawaban terhadap manajemen Arema dan masih mempertimbangkan hal itu.

Nadi tidak menyebutkan pertimbangan apa saja yang masih dilakukan manajemen terhadap tawaran Arema itu. “Hingga saat ini kami belum mengiyakan karena masih ada sejumlah pertimbangan. Sehingga belum kami putuskan,� ujarnya.

Nadi juga belum menyebutkan kapan keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen Persepam MU, terhadap tawaran Arema itu. Termasuk apakah ada agenda uji coba selanjutnya.

Tim berjuluk Sape Ngamok juga sempat merencanakan uji coba melawan Arema saat mereka melakukan pemusatan latihan di wilayah kota Batu. Tetapi pada saat itu manajemen Arema menolak karena skuatnya diliburkan pasca menjuarai SCM Cup 2015.

Sebelumnya, skuat asuhan Widodo Cahyono Putro juga sempat melakoni uji coba melawan sejumlah tim amatir, dan bahkan menjajal kekuatan tim-tim peserta ISL. Di antaranya Persegres Gresik United, Perseru Serui dan PSM Makassar.=FAKIH AMYAL/UZI