e Paper Koran Madura 10 Juni 2013

1

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

10 JUNI 2013

g PAMANGGHI

In Memorial TK Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI Asal Dapil Madura

PEMAKAMAN TAUFIQ KIEMAS Sejumlah orang berdoa dan menaburkan bunga di atas pusara Ketua MPR Taufiq Kiemas seusai pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (9/6). Almarhum Taufiq Kiemas yang juga suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meninggal di Singapura pada hari Sabtu 8 Juni 2013 pukul 19.05 waktu setempat karena sakit, dan sejanjutnya dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Almarhum meninggal dalam usia 70 tahun (31 Desember 1942 - 8 Juni 2013.

ant/andika wahyu

Nasib Khofifah Ditentukan 16 Juni

Dukungan PPNUI dan PK untuk Karsa dan Berkah tidak Sah

ant/sahrul manda tikupadang

KISRUH KENIKAN BBM. Aktifis Mahasiswa menolak BBM adalah hal biasa.

Yang menuai kontrofersi adalah penolakan PKS melalui spanduk beberapa hari terakhir, sebab PKS adalah parpol kolisi penguasa. Tifatul Sembiring selaku kader PKS yang ada dipemerintahan merasa serba salah dan ia mengatakan bawha Majelis Syuro PKS akan segera rapat.

KENAIKAN HARGA BBM

Tifatul: Majelis Syuro PKS akan Gelar Rapat JAKARTA-Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pada Rabu (12/6) di Jakarta untuk menyatukan pandangan partai itu terkait kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi.

“Ini akan disamakan pandangan itu dalam Majelis Syuro. Jadi tidak ada lagi yang beda, Rabu (rapat majelis syuro) di Jakarta,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Minggu, seusai mengikuti upacara kenegaraan pemakaman almarhum Taufiq Kiemas.

Ia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan untuk menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sikap sebagian pengurus DPP PKS yang menolak kenaikan BBM, bukanlah keputusan partai, namun hanya individu, sementara keputusan partai ditentukan di majelis syuro.

“DPP Itu belum sikap partai. Artinya itu wawancarawawancara wacana ok, nanti itu akan dibulatkan di situ (rapat majelis syuro), karena DPP itu di bawah majelis syuro, ‘the highest council’. Dewan paling tinggi di PKS itu majelis syuro, majelis syuro itu ada 99 orang,” katanya.

Seperti diberitakan Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak kenaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan baik.

Sementara itu, para menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II mengatakan, sampai saat ini tidak ada keputusan partai yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hal inilah yang kemudian dinilai terjadi perpecahan dalam tubuh PKS. Dalam rapat Sekretariat Gabungan koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada Selasa (4/6), PKS tidak hadir.

Ketua DPP PKS Indra kepada wartawan, Jumat (7/6), membantah adanya perpecahan di internal partainya, terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Sikap partai dan fraksi sudah bulat akan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat (kenaikan harga BBM bersubsidi),” katanya.

Dia menegaskan sikap resmi partai terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan disampaikan dalam waktu dekat. (ant/rif)

SURABAYA- Polemik seputar dukungan ganda yang diberikan Partai PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK) berakhir setelah hasil rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur tadi malam memutuskan surat rekomendasi yang diberikan kedua partai tersebut baik kepada pasangan calon gubernurcalon wakil gubernur Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) maupun kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Soerjadi Soemawiredja (Berkah) dinyatakan tidak sah.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andri Dewanto kepada Koran Ma-

dura usai rapat pleno tadi malam mengungkapkan dukungan kedua partai tersebut tidak sah karena kepengurusan kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat. “Baik kepengurusan partai yang mendukung Berkah maupun Karsa,” kata Andri.

KPU kemudian memberikan kesempatan kepada pasangan Berkah dan Karsa untuk memperbaiki surat pencalonan dan dukumen syarat-syarat pencalonan hingga tanggal 16 Juni 2013, pukul 24.00 WIB yang meliputi melengkapi atau memperbaiki dokumen pencalonan, mengubah kepengurusan atau mengganti bakal calon. Jika hingga tanggal 16 Juni pasangan Berkah tidak bisa melengkapi persyaratan KPU, maka mimpi Khofifah untuk bertarung melawan KarSa, kandas

ditengah jalan. Untuk diketahui PPNUI memiliki 0,24 persen suara dan PK memiliki 0,50 persen. Sehingga untuk sementara dukungan untuk pasangan Berkah 15,55 persen.

Andri menambahkan hampir semua pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Timur masih perlu melengkapi data-datanya. Sehingga semua pasangan calon wajib melakukan perbaikan hingga 16 Juni mendatang.

Test kesehatan akan dilakukan 12-13 Juni besok. Sementara pengumunan peserta yang lolos dilakukan KPU pada 8-14 Juli dan dilanjutkan Penetapan peserta pilkada dan penentuan nomor urut pada 14-15 Juli mendatang. (ara/ beth)

ant/eric ireng

DI UJUNG TANDUK. Pasangan Kofifah Indarparawansyh-Herman Soerdjadi terancam tidak bisa mengikuti Pemilihan Gubernur Jatim Agustus mendatang, pasalanya KPU Jatim menyatakan dukungan PPNUI dan PK terhadap pasangan Barkah dan Juga pasangan Karsa tidak sah.

Taufik Kiemas seorang politisi berbasis nilai kemanusian.

Mungkin, kalimat itu yang dapat menggambarkan suami Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu. Sebuah gambaran tentang seorang politisi, yang mampu berkomunikasi dan bersilaturrahmi dengan sangat baik pada seluruh kekuatan politik manapun di negeri ini.

TK, begitu panggilan akrabnya, adalah politisi senior PDIP, namun visi politiknya tak membuat baju PDIP mengkungkungnya. Ia seakan menjadi direjen politik pada seluruh kekuatan politik dan penyelesaian pelbagai persoalan krusial negeri ini. Kepiawiannya berpolitik, sering membuat “mati kutu” lawan politiknya. Jika ada lawan politik berbeda sikap, ia datangi rumahnya untuk bersilaturrahmi membangun jembatan kebersamaan. Tentu saja lawan politik yang didatangi merasa seperti dihargai dan dihormati hingga mudah sekali perbedaan yang sebelumnya membentang pelan-pelan mencair.

Dengan gaya berpolitik yang khas dan berbekal komunikasi intens pada seluruh kekuatan politik itu tak salah jika TK sering disebut tokoh lintas partai.

Apalagi ketika TK menVisi dan jadi Ketua MPR. pemikirannya Sosok dan sikap soal kebangmengayomi sesaan dan luruh kekuatan kebhinnekaan politik di netak hanya geri ini semasekedar jadi kin mengental.

Baginya kepen- wacana, namun tingan untuk juga tercermin apa yang dis- pada kehidupan ebut Indonesia kesehariannya. adalah di atas segala-galanya.

TK sangat terus getol menggali nilai-nilai kebangsaan dan gagasangagasan besar untuk kemajuan negeri ini. Konsepsi Empat Pilar yang menjadi gagasannya seakan merupakan jati diri TK. Ia menghargai perbedaan pendapat, sangat demokratis namun tetap didasarkan pada kepentingan negeri ini.

Visi dan pemikirannya soal kebangsaan dan kebhinnekaan tak hanya sekedar jadi wacana, namun juga tercermin pada kehidupan kesehariannya. Sikap menghargai perbedaan pendapat itu sangat tampak pada hubungan dengan politisi dari partai lain. Beliau bisa berbeda sikap dan pilihan politik, namun tak menghilangkan hubungan persahabatan.

Saat Mahfud MD yang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru dilantik sebagai Menteri Pertahanan Keamanan beliau ditelpon TK. “Dik, saya mau kirim tukang jahit ya. Mau ngak ya?” katanya.

Ternyata TK ingin membuatkan jas untuk Mahfud MD, yang dilihatnya kurang bagus. “Masak, Menhan jasanya kurang bagus, begitu,” katanya.

Cerita sejenis dari kalangan partaipartai lain, anak muda, aktivis LSM, sering terdengar. Semua menggambarkan bagaimana sosok TK, dalam menjalin persahabatan, silaturrahmi sampai berupaya berempati pada hal-hal yang bersifat personal. Bukan cerita baru TK melepas jam tangannya dan barangbarang lain untuk diberikan pada koleganya yang dianggap memerlukan.

Kepergian Taufik Kiemas menghadap yang Kuasa Sabtu (8/6), jam 18.00 Wib, di sebuah rumah sakit di Singapura itu, merupakan kehilangan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Negeri ini kehilangan sosok yang sepanjang hidupnya hanya berpikir kebesaran negeri ini.

Bangsa Indonesia kehilangan tokoh politik yang memiliki kometmen dan sikap bahwa kebhinekaan merupakan potensi untuk menjalin dan membangun kesatuan untuk negeri ini.

Selamat jalan Pak Taufik. Seluruh kekuatan negeri, akan melanjutkan kometmen dan visi serta konsepsi Empat Pilar ; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. =

Berduka “Tumben kamu kusut Mat, biasanya ceria dan suka bikin orang tertawa” tegur Kang Dulla.

“Kau dulu saja ya yang bikin orang ketawa, aku masih berduka tas meninggalnya pak TK”, jawab Matrawi berlinang airmata, namun sambil terus menghabiskan rujak dipringnya.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

Maling Selalu Intai Ranmor

SUMENEP – Warga mengeluhkan maraknya pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumenep, akhir-akhir ini. Dalam dua pekan, dua sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Desa Pajagalan, Kecamatan Kota, hilang dicuri maling.

“Iya, dalam kurun waktu setengah bulan sepeda milik pelanggannya dicuri maling,” tutur Pusawi, pengelola warung internet, Minggu (9/6).

Menurut Pusawi, baru akhir-akhir ini di warnet miliknya mengalami pencurian. “Padahal sejak warnet ini ada, baru sekarang sepeda pelanggan dicuri maling. Saya juga tidak tahu kenapa, apa karena menjelang musim tanam tembakau ya?” ujarnya dengan nada tanya.

Pada 24 Mei dan 7 Juni, dua buah sepeda motor milik warga yang sedang menyewa rental internet hilang. Pusawi mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut.

Untuk menghindari kejadian yang sama, Pusawi mengimbau dan mengingatkan terhadap seluruh pengendara yang mengunjungi warnetnya untuk selau waspada dan hati-hati memarkir sepedanya. “Jangan sampai lupa dikunci setir, termasuk kalau ingin ke warnet.

Sepedanya diharap diletakkan di dekat warnet, jangan diparkir jauh dari pemantauan operator,” jelasnya.

Mukhlis, pemilik play station, mengaku ketar-ketir apa yang terjadi di pelanggan sebelahnya menimpa pelanggan dirinya. “Ini demi menghindari kejadian yang sama. Karena jika ada salah satu sepeda pelanggannya hilang,

maka yang juga kenak getahnya adalah pemilik warnet atau PS,” katanya.

Dia menjelaskan seperti kejadian pada Jum’at malam kemarin, Pusawi dimarahi oleh aparat kepolisian lantaran operator warnetnya kurang terbuka. “Sehingga aparat kepolisian yang melakukan olah TKP ke tempat kejadian menyuruh pembatas operator dibuka agar mudah memantau sepeda milik pelanggan,” pungkasnya.

Pantauan Koran Madura, Minggu (9/6) terlihat di warnet dan tempat PS ada tulisan berupa peringatan kepada seluruh pengendara agar selalu waspada dan hati-hati. “Terutama, sepeda motor harap dikunci ganda, diparkir ditempat yang terpantau, karena kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami, karena kalau terjadi kehilangan para pengendara sepertinya menyalahkan kami,” tambah Pusawi.

Secara terpisah, Kapolres Kabupaten Sumenep, AKBP Marjoko, mengintruksikan kepada seluruh personel dan juga kapolsek untuk melakukan langkah preventif. “Kami melakukan upaya preventif dengan setiap saat selalu melakukan patroli, terutama di kawasan yang rawan curanmor, curat, dan curas,” katanya. (sym/mk)

syamsuni/koran madura

TAK TERPARKIR RAPI. Terlihat areal parkir di pinggir jalan MH Thamrin, Desa Pajagalan, Kecamatan Kota tak tertata rapi, Minggu (9/6). Hal ini memicu terjadinya curanmor yang sudah mulai marak terjadi, terutama di area parkir warnet dan play station di Kabupaten Sumenep.

AGAMA

PASAR MODERN

Kuota Jamaah Calon Haji Menurun

Tujuh Mini Market Tak Punya Izin

SUMENEP - Kuota Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2013 ini di Kabupaten Sumenep menurun. Pada tahun ini terdapat 803 jamaah yang akan menunaikan ibadah haji, sedangkan pada tahun lalu mencapai 937 jamaah. Meski kuota JCH tahun ini menurun, peluang untuk bertambah masih ada.

Kepala Seksi Haji Kemenag Sumenep, Jono Hadi, menyatakan, menurunnya kuota jamaah calon haji untuk Kabupaten Sumenep merupakan kebijakan Kementerian Agama RI. Kemenag Sumenep hanya menerima. Namun, pihaknya tetap berupaya untuk meminta tambahan kuota lagi ke pusat mengingat di Kabupaten Sumenep banyak warga yang berminat menjadi tamu Allah.

Ya, kuota haji untuk Kabupaten Sumenep tahun ini memang lebih rendah dibanding tahun lalu, tapi kami upayakan bertambah

Jono Hadi

Kasi Haji Kemenag Sumenep ''Ya, kuota haji untuk Kabupaten Sumenep tahun ini memang lebih rendah dibanding tahun lalu, tapi kami upayakan bertambah,'' kata Jono Hadi, Kasi Haji Kemenag Sumenep, Minggu (9/6).

Dia menjelaskan, hingga saat ini ratusan JCH telah melakukan beberapa

proses seperti pemotretan untuk pembuatan paspor.

Pemotretan itu dilakukan di Kemenag setempat pada pekan lalu. Dan ada sebagian yang telah memiliki paspor sendiri sebanyak 31 orang sehingga tidak perlu membuat paspor kembali. ''Hanya saja, ada sebagian JCH yang tidak bisa hadir melakukan pemotretan karena sakit dan ada keperluan lain sehingga pihak kemenag harus mengantar mereka ke kantor Imigran Surabaya,'' ujarnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, selain proses pembuatan paspor, JCH juga dalam proses pelunasan.

Sedangkan batas akhir pelunasan itu hingga tanggal 12 Juni 2013 ini, jika hingga batas akhir tidak bisa melunasi, dipastikan tidak bisa berangkat bersama jamaah lain tahun ini. ''Saat ini juga proses

pelunasan biaya pemberangkatan hingga 12 Juni. Prosesnya, yang bersangkutan datang langsung ke Bank di mana JCH setor biaya itu,'' ungkapnya.

Sebelumnya, satu orang JCH asal Kecamatan Arjasa, Sumenep bermasalah. Meski ia memiliki paspor sendiri, namun nama dan alamat yang tercantum dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan di Paspor tidak sama. Akibatnya, satu orang itu ditangguhkan sambil menunggu penyelesaian terlebih dahulu.

Satu JCH itu di BPIHnya terdaftar alamat Sumenep, namun dipaspornya tercatat alamat di kabuupaten Bangkalan.

Ternyata, yang bersangkutan pernah menjadi TKI, kemungkinan paspor itu dimiliki sejak jadi TKI. (rif/

SUMENEP – Terdapat tujuh mini market yang sudah berdiri di Kabupaten Sumenep, terancam dibubarkan.

Tujuh pasar modern itu belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dan dinilai menggagu aktivitas pasar tradisional.

Data yang dihimpun Koran Madura, tujuh mini market tersebut berdiri di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Bluto, Ganding, Ambunten, Batang-Batang, Gapura dan Kecamatan Pragaan. Tujuh mini market tersebut, 3 di antaranya milik Alfamart dan 4 diantaranya milik Sidogiri.

Kepala Badan Perizinan Terpadu (BPT) Sumenep, Herman Purnomo, menyatakan, tujuh mini market yang terletak di enam kecamatan itu sampai saat ini belum mempunyai IMB. ”Memang sampai saat ini ketujuh mini market yang ada di enam kecamatan itu sampai saat ini masih belum mempunyai IMB,” katan-

ya, Minggu (9/6).

Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan, selain tidak memiliki izin, tujuh mini market itu dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu pedagang kecil di sekitar mini market.

Dari tujuh mini market yang telah beraktivitas tiga masih dalam proses pengajuan izin dan empat lainnya belum. ”Kami sudah member teguran, namun tampaknya masih ada yang masih belum mengajukan permohonan izin. Hanya Sidogiri saja yang dalam pemprosesan. Sedangkan tiga Alfamart masih belum,” rincinya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No 5 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional, pihaknya menegaskan, tujuh mini market, terutama empat di antaranya yang sudah nekat membangun pasar modern telah menyalahi aturan yang ada. ”Kalau terpaksa, kami akan menutupnya. Karena jelas, itu

sudah melangkahi aturan yang ada,” tegasnya.

Namun, pihaknya masih memberikan toleransi kepada tiga mini market untuk memproses IMB, walaupun keberadaannya sudah di ambang pintu pengoperasian. ”Walapun telah melanggar aturan, kami upayakan akan bekerja secara profesional. Hanya bupati menyarankan untuk lebih memperdayakan pedagang tradisional. Jadi semuanya tergantung terhadap bupati,” tuturnya.

Pihaknya mendukung atas peredaran pasar modern di Kabupaten Sumenep. Namun, pihaknya mengimbau agar tidak melangkahi terhadap aturan yang ada. ”Kami sadari, dalam perusahaan ada target yang harus dipenuhi. Tapi kan tidak harus nekat menyebarluaskan pembangunan. Semuanya ada mekanismenya yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” tukasnya. (edy/mk)

PEMOTONGAN BANTUAN

Penerima BSPS: Yang Kami Terima Hanya 700 Ribu Rupiah SUMENEP – Amya (70), janda tua, tinggal di Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget.

Ia hidup di pinggir pantai di desa setempat di gubuk yang terbuat dari bambu yang sudah hampir roboh. Ia menerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2013 dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

Namun, bantuan Rp 6 juta yang mestinya diperoleh, diterima tidak utuh karena disunat oleh aparat desa setempat. Sehingga, sampai saat ini, ia tidak dapat membangun rumah layak huni seperti masyarakat lain di daerahnya.

Penghasilan sehariharinya tidak cukup untuk membangun rumah, karena ia hidup sendirian. Suaminya telah meninggal dunia. Ia juga tidak mempunyai keturunan sebagai tumpuan hidup pada masa tuanya.

Selain rumahnya yang terbuat dari bambu sudah hampir roboh, sering terjadi banjir karena lokasinya di bibir pantai. Saat air pasang rumah yang dihuninya seringkali terendam air. Meski demikian, ia tidak patah semangat menjalani hidup. Tetap men-

jalani kehidupannya seharihari seperti masyarakat pada umumnya.

Pada tahun ini Amya telah tercatat mendapat bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tapi dari bantuan Rp. 6 juta, hanya menerima Rp 700 ribu saja.

“Bantuan turun dua kali, pertama menirma 200 ribu, kedua menerima Rp 500 ribu.

Jadi total yang kami terima hanya 700 ribu rupiah dari nilai bantuan per penerima sebesar Rp 6 juta ,” kata Amya dengan wajah sedih, Jumat (7/6).

Amya berharap dana bantuan itu dapat diterima dengan utuh, untuk biaya membangun rumah yang layak seperti yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

“Ya kami pingin hidup layak, Pak, sebab ketika hujan turun rumah kami bocor dan tidak dapat ditempati.” keluhnya.

Hal senada juga disampaikan Sarkawi, warga setempat.

Menurutnya, Amya merupakan korban dari oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Sebab, uang yang seharusnya ia nikmati malah dipotong, tidak diberikan secara utuh. Padahal uang bantuan itu sangat diharapkan oleh Amya yang tinggal sebatangkara di pinggir pantai.

“Saya selaku warga sini

penerima bantuan program BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat. Tiap-tiap penerima mendapat bantuan Rp. 6 juta melalui rekening penerima.

sai/koran madura

PENERIMA BSPS. Amya (70) warga Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget saat ditemui di rumahnya yang terbuat dari bambu yang sudah mulai rapuh. sangat menyesalkan kelakuan para oknum aparat desa yang dengan tega mengambil hak masyarakat tidak mampu, seperti yang dialami Amya ini,” sesalnya.

Sementara Kepala Bapedda Kabupaten Sumenep Idris, beberapa waktu lalu berdalih, bantuan rumah tidak layak huni BSPS dari pemerintah sudah disalurkan sesuai prosedur. ”Tidak ada penyu-

natan bantuan seperti yang dikeluhkan, sebab bantuan itu telah mengalir melalui rekening penerima,” ungkapnya kepada para awak media.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Ahmad Kurdi menyangkal laporan telah terjadinya dugaan pemotongan bantuan BSPS, sebab bantuan itu sudah menjadi hak masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, jika memang benar tejadi penyunatan

bantuan, pihaknya akan memanggil pihak terkait serta aparat desa yang bersangkutan guna mengklarifikasi terkait pemotongan dana bantuan tersebut.

“Kami segera koordinasikan di internal komisi, bahkan kalau perlu kami akan panggil, biar duduk berama untuk menyelasikan persoalan tersebut,” pungkasnya.

Pada tahun ini, di Kabupaten Sumenep, terdapat 3000

Dilaporkan ke Kementerian Secara terpisah, Sarkawi, warga setempat, yang beberapa waktu lalu mendatangi dewan perwakilan rakyat daerah melaporkan peristiwa tersebut mengatakan, pihaknya akan melaporkan kasus pemotongan dana bantuan BSPS tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya, mereka sudah mengambil hak orang lain, dan itu merupakan perbuatan yang melanggar aturan.

“Kami segera laporkan kasus ini secara resmi ke pemrov dan pusat, kami sekang sudah mengumpulkan data beserta bukti-buktinya untuk memenuhi syarat pelaporan,” ujarnya dengan nada tegas Kini, lanjut Sarkawi, masih dalam proses meminta disposisi kepada pihak DPRD Sumenep atas laporan beberapa waktu lalu, sehingga nantinya laporan tersebut juga menjadi rekomendasi DPRD Sumenep terkait kasus BSPS, utamanya disposisi

dari Ketua DPRD Sumenep dan ketua komisi C DPRD Sumenep.

“Untuk persiapan laporan kami sudah mengantongi beberapa bukti, termasuk bukti surat pernyatan terhadap penerima bantuan yang hanya diberikan sebagian saja, yang besar pemotongannya bervariasi, yakni Rp 400 ribu dan juga ada yang menerima Rp 700 ribu,” jelasnya kepada wartawan.

Selain Amya, salah satu warga yang menerima bantuan tidak seutuhnya dari program BSPS tersebut adalah Mukasir dan Tasbiyeti.

Dia menerima bantuan hanya Rp 400 ribu saja dari bantuan yang sebesar Rp 6 juta.

Ketika wartawan menanyakan lebih lanjut tentang bentuk laporan tersebut, Sarkawi mengatakan bahwa nantinya dalam laporan yang akan disampaikan ke Pemrov dan pusat tersebut adalah tembusannya kepada Kementerian Perumahan Rakyat, Gubernur Jatim, Bupati Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Ketua DPRD Sumenep, dan Bappeda Sumenep.

“Artinya, dalam hal ini kami warga Kalianget Timur tidak akan main-main, sebab tujuan kami adalah mencari keadilan,” imbuhnya. (sai/ sym/mk)

SUMENEP

3

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

SABU-SABU

Polres Telusuri Jaringan Narkoba SUMENEP - Setelah satuan Reskoba Polres Kabupaten Sumenep menangkap dua warga, yaitu warga Desa Batang-batang Daya desa Totosan Kecamatan BatangBatang, Kamis (6/6) malam lalu, kini polisi sedang menelusuri jaringan narkoba.

Kedua pemuda tersebut ditangkap saat membawa narkoba jenis sabu seberat 1,18 kilogram. Penangkapan itu terjadi di jalan menuju Lapangan Terbang (Lapter) Trunojoyo, saat pihak polisi melakukan operasi disepanjang jalan tersebut.

Kepala Satuan Reskoba Polres Sumenep AKP Haqqul Musliminal, menjelaskan, kedua pelaku tersebut, masing-masing berinisial S dari Desa Batang-Batang Daya dan E dari warga Desa Totosan itu merupakan target operasi (TO) Sat Reskoba Polres Sumenep. “Kedua tersangka itu memang merupakan TO lama kami, mereka sempat mengelak bahwa barang yang dilemparkan itu bukan miliknya. Pada saat itu pihak kepolisian mengintrogasi, akhirnya mereka berdua mengakui bahwa barang haram itu miliknya,” ujar AKP Haqqul Musliminal, Jumat (7/6).

Dia memaparkan dari hasil pemeriksaan, pihaknya mengetahui bahwa tersangka berprofesi sebagai petani.

Mereka membeli sabu dari seseorang yang berinisial S secara patungan untuk dipa-

kai sendiri. Kedua tersangka, saat ini akan dikenakan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.

Namun, polisi tidak hanya berhenti sampai disitu.

Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk melacak pengedar yang berhasil kabur dan melarikan diri. Dia menuturkan, jaringan narkoba di daratan juga merupakan jaringan untuk kepulauan. Tapi setelah tertangkapnya H, yang ketahuan mengantongi sabu-sabu seberat 5 gram, untuk kepulauan tidak ada lagi. “Jaringannya pasti saling terkait, tapi untuk narkoba tidak kenal desa dan kota. Kepulauan dan daratan, sekali ada yang bisa dipengaruhi pasti berlangsung terus. Sebab jaringannya bisnis,”tuturnya.

Pada bulan ini, menurut Haqqul Musliminal, ada sembilan kasus, terhitung sejak bulan Januari. Tapi total tersangka sudah ada 12 orang.

Perempuan ada dua orang, dan sisanya laki-laki. Untuk narkoba, daerah Sumenep masih kalah dengan daerah Sampang dan Bangkalan.

Rata-rata berumur 20 ke atas, dan di bawah 50 dari semua profesi, kecuali PNS dan pelajar. “Kalau PNS dan pelajar untuk tahun sekarang belum ada yang tersangka.

Masih dari kalangan petani dan pedagang,” tukasnya. (athink/mk).

reno esnir/ant

SINDIKAT NARKOTIKA. Tersangka penyelundup 162. 500 butir ekstasi dikawal petugas bersenjata saat gelar barang bukti kasus narkoba

muhammad iqbal/ant

ABAIKAN JALAN RUSAK. Pengendara melintasi jalan rusak yang ada disepanjang jalan menuju Bandar Udara Trunojoyo. Tidak ada upaya perbaikan dari Pemkot terhadap jalan rusak tersebut kerap menyebakan kemacetan sepanjang hari hingga 2 km lebih.

Jalan Rusak Karena Over Tonase SUMENEP – Kepala PU Bina Marga Edy Rasiadi menilai, banyaknya jalan yang rusak karena badan jalan tidak kuat menahan daya berat kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Ia mencontohkan jalan di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget.

Menurutnya , truk-truk besar yang keluar-masuk untuk mengangkut garam mengakibatkan jalan di desa setempat rusak.

“Kalau jalan di Karanganyar itu karena kelebihan tonase. Bukan hanya jenis truk biasa saja yang lewat untuk mengangkut garam. Truk gandeng banyak memanfaatkannya juga,”paparnya, Minggu (9/6).

Ke depan, pihaknya akan bekerjasama dengan aparat desa setempat untuk mengatur lalu lintas truk yang menggunakan jalan setempat.

Rencana itu, setidaknya akan membantu untuk menjaga dan merawat jalan sehingga tidak mudah cepat rusak.

Mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu juga mencontohkan jalan simpang tiga daerah Pasar Pao di Parsanga yang juga jalan masuk ke arah

Bandara Udara Trunojoyo.

Sisi utara kondisinya juga rusak parah akibat sering dilalui oleh truk yang kelebihan muatan.

Jalan tersebut pada minggu ini akan diperbaiki sampai batas jembatan. Tapi ke selatan, sampai bandara akan dikerjakan dalam program perbaikan rutin. Namun, rencana pengerjaannya masih menunggu PAK dan tender.

Dia memastikan untuk realisasinya sudah akan diketahui pada bulan Juli mendatang.

Sedangkan untuk PAK memang tidak ada penunjukan, tetapi harus melalui LPSE. “Kalau melalui LPSE nilainya diatas 2 ratu jutaan.

Tapi untuk jalan di Pasar

Pao total 1,8 miliar rupiah.

Untuk itu, kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat jalan, terutama yang kelas 3 dari truk-truk yang overload,”paparnya.

Selain itu, menurutnya, sistem saluran tanggul drainase yang tidak efektif, mempercepat rusaknya badan jalan karena genangan air memicu hancurnya aspal.

Rusak Parah Sementara ruas jalan di Jalan Raya Kecamatan Batang-Batang yang menghubungkan lima Kecamatan, yakni Kecamatan Dungkek, Batuputih, Dasuk, Gapura, Ambunten mengalami rusak berat. Kurang lebih satu kilometer jalan tersebut terlihat berlubang dan bergelombang.

Pantauan Koran Madura, Minggu (9/6) dari depan SDN Batang-Batang Daya 1 hampir perbatasan Desa Totosan terlihat ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup berat. “Dan kerusakan ini sudah cukup lama dibiarkan, dan

jengkel pun tak ada perbaikan dari pemerintah, utamanya dinas terkait,” kata Veri Hartanto, warga setempat.

Veri menjelaskan akibat tidak ada perbaikan dari pemerintah, ruas jalan yang rusak itu sering mencelakakan warga yang melintas. “Akibat belum ada perbaikan, sering terjadi kecelakaan dan banyak pengendara jatuh gara-gara jalan berlubang,” katanya.

Ketika ditanya lebih lanjut sudah berapa terjadi kecelakaan disebabkan jalan berlubang, Veri menyebutkan kurang lebih 50 kali kecelakaan, bahkan kemarin ada yang meninggal. “Secara pasti saya tidak tahu, tetapi sudah berkali-kali. Sekarang kami kasih peringatan kepada seluruh pengendara agar hatihati melintasi jalan itu, karena khawatir menelan korban lagi,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi di Kecamata Desa Longos, Kecamatan Gapura, perbatasan dengan Desa Banuaju, Kecamatan Batang-Batang, terlihat ruas jalan menuju wisata

Lombang tersebut berlubang cukup parah.

Sugiono, warga Desa Banuaju, Kecamatan BatangBatang, mengatakan, bahwa ruas jalan tersebut sudah tidak layak dilintasi sepeda.

“Mungkin layaknya dilintasi kuda, berlubang itu mending, tetapi cukup parah, apalagi kalau hujan, wah selain becek, juga mengganggu terhadap kelancaran berlalu lintas,” katanya.

Veri dan Sugi berharap pemerintah segera memperbaikinya, karena sudah tidak layak dilintasi pengendara.

Sementara, Kepala Dinas PU Mina Marga, Edi Rasiadi sebelumnya mengatakan bahwa jalan-jalan yang rusak sudah teridentifikasi semua, hanya tinggal 12 titik lokasi yang belum kebagian jatah anggaran tahun 2012. “Tetapi kurang lebih 200 titik lokasi akan diperbaiki tahun ini berdasarkan APBD, sedangkan untuk 12 titik yang belum kebagian anggaran, akan diperbaik pada tahun 2014,” terangnya. (athink/sym/mk)

SUMPAH JABATAN

Pelantikan Kades Terpilih Ditunda SUMENEP – Pelantikan 191 kepala desa terpilih, yang semestinya digelar hari ini, Senin (10/6), ditunda. Pelantikan akan dilaksanakan pada Kamis (13/6), karena hari ini Bupati Sumenep A. Busyro Karim sedang menerima penghargaan Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta.

Kepala Bagian Peme-

rintahan Desa (Kabag Pemdes) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, menerangkan, penundaan pelantikan murni karena bupati sedang di Jakarta. Bukan karena ada masalah di tingkat desa. “Karena Pak Bupati ada acara lain di Jakarta, maka kami tunda pelantikan para kades terpilih hingga hari Kamis (13/6) besok.

Mestinya, kan, hari Senin

(10/6,” terang Ramli, Minggu (9/6).

Semestinya kepala desa yang dilantik 193 orang, tapi dua daerah belum melaksanakan pemilihan kepala desa (Koran Madura, 30/5).

Bupati akan melantik kepala desa terpilih di Pendopo Kraton Sumenep.

Terkait dengan kepala desa yang di-PTUN-kan, Ramli mengatakan, orang

tersebut tetap akan dilantik. “Kami atas nama bupati akan tetap melantik kepala desa terpilih. Kami punya hak untuk melaksanakan pelantikan, selama adminitrasinya dari panitia, BPD sudah lengkap. Terkecuali sudah ada inkrah putusan dari PTUN bahwa yang bersangkutan cacat hukum, dengan sangat terpaksa kami membatalkan pelantikan yang bersangkutan,” jelasnya. (edy/mk)

LITERASI

Anggaran Pengadaan Buku ReferensiMinim SUMENEP – Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep Agus D Putra mengeluhkan anggaran pengadaan buku perpustakaan yang masih jauh dari harapan. Tahun ini, anggaran pengadaan buku Rp. 150 juta.

“Untuk Tahun anggaran 2013 ini, kami mendapatkan suntikan dana pengadaan buku dengan tiga alokasi, yakni untuk Perpustakaan Umum Rp 50 juta, Perpustakaan Keliling Rp 50 juta dan untuk Taman Baca

(Manca) juga Rp 50 juta. Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp 150 juta,” katanya, Minggu (9/6).

Anggaran untuk taman bacaan, kata Agus, masih dibagi ke lima titik yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten Sumenep. “Artinya, Rp 50 juta untuk taman baca masih akan dibagi. Sehingga hanya dapat jatah Rp 10 juta-an,” terang Agus kepada wartawan.

Pihaknya berencana mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan buku-buku di Perpusda

Sumenep pada TA 2014.

Karena tahun ini dengan tahun sebelumnya, anggarannya tidak mengalami perubahan. “Maka dari itu, dari anggaran bantuan yang Rp 150 juta itu akan kami maksimalkan, meski anggaran itu masih belum mencukupi untuk penambahan koleksi atau pun pengadaan buku, dan untuk TA 2014 kami akan mengajukan penambahan,” tandasnya.

Seorang mahasiswi di perguruan tinggi swasta Sumenep, Hermin Irawati

(23), menuturkan, dirinya sangat kesulitan mencari buku-buku sosial dan humaniora. “Untuk membeli rasanya sangat tidak mungkin. Sebab, selain harganya mahal dan buku yang dicarinya harus memesan lebih dulu dalam beberapa hari,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap kepada pemerintah, perpustakaan daerah dapat mengatasi hal-hal yang jadi kebutuhan dasar setiap mahasiswa dan siswa di Sumenep. (sym/athink/mk)

zabur karuru/ant

KAMPANYE TOLAK ROKOK. Seorang mahasiswi mengangkat replika sebatang rokok ketika berkampanye anti rokok saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Minggu (2/6). Dengan gerakan kampanye aanti rokok tersebut mereka berharap semakin banyak kalangan masyarakat yang berani mengatakan tidak pada rokok, dan memutuskan berhenti merokok.

4

PAMEKASAN

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134| TAHUN II

PPDB

Disdik Ambil Alih Pembuatan Soal Tes PSB

TERANCAM GAGAL TANAM. Petani menanam ulang tembakau untuk ketiga kalinya di Desa Murtajih, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Petani tembakau di Madura terancam gagal tanam, akibat penyimpangan (anomali) cuaca, di sebagian besar wilayah Indonesia.

Penderita DBD Meninggal Dunia PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan mengumumkan sejak awal 2013 korban meninggal dunia akibat penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah itu sudah mencapai tiga orang.

Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Pamekasan, Ali Maksum, jumlah keseluruhan kasus DBD dari bulan Januari hingga Mei 2013 sebanyak 86 orang.

Dari jumlah itu, 48 kasus di antaranya terjadi di bulan Januari, 24 kasus di bulan Februari, 9 kasus di bulan Maret,

dan 1 kasus di bulan April serta 4 kasus di bulan Mei. “Sementara penderita DBD yang meninggal, di bulan Januari sebanyak dua orang dan bulan Februari satu orang,“ kata Ali Maksum, Minggu 6/6).

Sementara pada bulan ini, Dinkes belum menerima laporan adanya kasus baru penyakit yang penyebarannya dis-

ebabkan oleh gigitan nyamuk aides aigypti tersebut. Meski demikian, Dinkes mengantisipasi dengan melakukan kampanye penanganan nyamuk.

Meningkatnya intesitas hujan di Pamekasan dua pekan terakhir, belum berdampak terhadap peningkatan jumlah kasus itu pada bulan ini. Semoga tak ada lagi kasus demam berdarah, harapnya.

Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur yang selama ini terdata sebagai wilayah rawan terjadi KLB demam berdarah.

Bahkan Dinkes Pamekasan sempat menetapkan

status kejadian luar biasa (KLB). Dalam kasus ini, beberapa waktu lalu, penderita DBD yang dirawat di rumah sakit dan berbagai pusat kesehatan di wilayah itu setiap harinya rata-rata mencapai tujuh orang, sehingga ditetapkan dengan status KLB. “Namun saat ini kasus demam berdarah ini sudah masuk kategori stabil dan status KLB telah kami cabut beberapa bulan lalu,” kata pria asal Sampang ini menjelaskan.

Meskipun sudah menurun, kata Ali Maksum, pihaknya hingga saat ini terus berupaya melakukan pemberantasan

terhadap wabah penyakit yang mematikan tersebut, dengan cara melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui “fogging” atau pengasapan ke berbagai lokasi yang banyak warga terserang DBD. Berkaitan dengan adanya laporan penderita kasus DBD di Desa Potoan Kecamatan Palengaan, Dinkes akan menerjunkan petugas kesehatan ke desa itu untuk melakukan pengecekan ke lokasi penderita.

“Jika hasilnya nanti penderita positif menderita demam berdarah, maka kami akan melakukan pengasapan di sekitar itu,” katanya. (CR-1/muj/rah)

SPOT CENTRE

Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat Olahraga Masih Disusun

PAMEKASAN - Dokumen perencanaan (master plan) pembangunan gedung olahraga di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan masih dalam proses penyusunan.

Dokumen tersebut belum dimiliki meski pembangunan gedung yang di dalamnya juga terdapat stadion sepak bola itu sudah dimulai.

Dokumen perencanaan yang juga dalam proses pembuatan adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) dan visistudies (desain) bangunan dengan nilai anggaran Rp 500 juta dan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan Juni ini.

Kepala Dinas Pemuda

Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan Jhon Yuliyanto mengatakan dokumen tersebut memang belum ada meski proses pembangunan proyek tersebut sudah dimulai sejak tahun lalu. Padahal semestinya ketiga dokumen itu sudah ada sebelum dimulainya proses pembangunan.

“Terlepas dari siapa yang lalai, dokumen itu saat ini masih dalam proses penyusunan,” katanya, Minggu (9/6).

Tidak adanya ketiga dokumen itu sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan salah satu mega proyek di Pamekasan tersebut, khususnya yang

berkaitan dengan perkiraan (estimasi) nilai kebutuhan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung.

Beberapa waktu lalu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku sempat bingung dengan informasi nilai kekurangan kebutuhan yang berbeda antara yang diterima dari instansi yang satu dengan lainnya.

Sebab, saat dirinya bertanya kepada dinas terkait tentang kebutuhan pasti untuk menyelesaikan bangunan tersebut anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp15 miliar. Tetapi saat mengunjungi lokasi bangunan, pada awal Juni lalu, diperoleh informasi

dari pelaksana proyek kebutuhan anggaran untuk menyelasaikannya, masih dibutuhkan dana Rp 80 miliar.

“Rupanya dana Rp 15 miliar itu untuk pembangunan tribun dan penyelasian lapangan sepak bola,” jelasnya.

Perbedaan informasi itu, karena pembangunan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen perencanaan. Bupati langsung memerintahkan Disporabud untuk segera menyelesaikan kelengkapan master plan dan beberapa dokemen yang belum ada.

Melalui master plan itu, dirinya bisa mengetahui skala prioritas penyeleaian bagian

sport center yang perlu disegerakan untuk diselesaikan.

Terkait penyelesaian stadion sepak bola, pihaknya tidak yakin akan bisa selesai pada tahun ini, mengingat nilai kebutuhan yang sangat besar dan tidak mungkin diajukan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan datang.

Ketua Komisi C DPRD Pamekasan, Fariduddin Tamim, dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pamekasan, saat ini baru mampu mengerjakan stadion sepak bola.

“Rencana awalnya memang pembangunan sport center, tapi anggaran yang ada hanya mampu membangun stadion olah raga. Itupun perlu beberapa tahap,” katanya.

Farid menambahkan pembagunan stadion tersebut sudah menyelasaikan tahap pertama dengan anggaran sebesar Rp 23 miliar. Tahap itu akan dilanjutkan pada pengerjaan tahap berikutnya, namun pihak belum bisa memperkirakan nilai anggaran yang dibutuhkan.

Untuk tahun 2013 ini sudah ada anggaran senilai Rp 15 miliar, belum termasuk kebutuhan rumput lapangan dan penerangannya, karena anggarannya masih akan dilakukan pembahasan.

“Kalau tahun ini, bisa buat sepak bola, tapi belum dilengkapi dengan rumput dan penerangan, karena kita masih akan menganggarkan itu” jelas Farid.

Dengan selesainya stadion tersebut diperkirakan akan berdampak pada peningkatan di sektor ekonomi, karena akan ada perputaran ekonomi di kawasan sekitar desa tempat stadion itu didirikan. (CR1/muj/rah)

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan menyatakan akan mengambil alih pembuatan soal ujian untuk penerimaan siswa pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah lanjutan negeri di Pamekasan.

Hal itu dilakukan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya kebocoran kunci jawaban sebelum pelaksanaan tes tulis PPDB. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun, Minggu (6/6), mengatakan rencana tersebut masih menunggu persetujuan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

“Jika disetujui Bupati, maka pelaksanaan tes tulis PPDB nantinya akan seperti pelaksanaan Ujian Nasional.

Hanya tidak melibatkan kepolisian dalam pendistribusian logistiknya ke sekolahsekolah,” kata Tarsun.

Dia jelaskan dalam pembuatan soal itu, Disdik akan bekerjasama dengan lembaga kursus, yakni Primagama.

Demikian pula dengan tim penilai, yang akan melibatkan pihak ketiga, yang sampai saat ini masih belum ditentukan.

Rencananya, soal-soal tersebut akan dibuat beberapa paket, sehingga pimpinan sekolah penyelenggara tidak akan mengetahui paket soal yang mana yang akan dikirim ke sekolah masing-masing.

“Setelah rencana ini disetujui, maka kami akan membahas tentang paket soal yang akan digunakan nanti,” jelas Tarsun.

Di Pamekasan, pelaksanaan PPDB akan mulai dibuka pada tanggal 1 Juli hingga 8 Juli 2013 mendatang, mulai dari tahap pendaftaran, pelaksanaan tes dan terkahir

pengumuman hasil tes.

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru antara Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri akan dilaksanakan dalam waktu yang serentak. Pelaksanaan PPDB itu dilaksanakan secara cumacuma karena seluruh biayanya ditanggung pemerintah.

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru antara Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri akan dilaksanakan dalam waktu yang serentak.

Pelaksanaan PPDB itu dilaksanakan secara cuma-cuma karena seluruh biayanya ditanggung pemerintah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan pihaknya sangat mendukung rencana Disdik yang akan mengambil alih pengadaan soalsoal itu. Langkah tersebut dinilai bisa mempersempit ruang terjadinya kecurangan dalam penerimaan siswa baru.

“Cara ini juga bisa menghilangkan kekhawatiran akan adanya kasus jual kursi oleh pengelola sekolah, terutama sekolah lanjutan negeri favorit,” katanya. (CR-1/muj/ rah)

NARKOTIKA

Pesantren Jadi Target Peredaran Narkoba PAMEKASAN - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pamekasan mewaspadai menyebarnya obat-obatan terlarang ke kalangan pelajar, mahasiswa, dan kalangan santri Pondok Pesantren (Ponpes) di kabupaten setempat.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng sejumlah tokoh ulama, guru, dan dosen, untuk ikut serta mengkampanyekan larangan narkotika dan dampaknya.

BNK sebelumnya menengarai merambahnya penggunaan dan peredaran narkoba ke kawasan pedesaan. Beberapa kasus penangkapan pengguna narkotika, seringkali terjadi di wilayah pedesaan.

Sekretaris BNK Pamekasan, Alwi Beik, Minggu (9/6), mengatakan dalam upaya menangkal peredaran narkoba di kalangan pelajar dan pesantren, pihaknya membentuk pesantren percontohan sebagai pesantren bebas narkoba. Pesantren percontohan itu adalah Ponpes Almujtama, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan.

“Bukan berarti di pesantren lain sudah beredar obat-obatan terlarang, namun kami memilih pesantren tersebut karena ikut aktif di dalam mengkampanyekan larangan narkoba,” kata Alwi.

Selain pesantren per-

contohan, BNK juga membentuk kampung bebas narkoba dengan melibatkan kalangan pemuda untuk ikut melakukan kampanye. Kampung narkoba itu dibentuk sebagai upaya mempersempit ruang gerak para pengedar obat haram itu ke wilayah perdesaan dan menjadi pelopor gerakan bagi desa lainnya.

Dusun Asampetu, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, dipilih menjadi perwakilan kampung narkoba tingkat Jawa Timur. Kampung itu, dinilai sangat layak, mengingat hampir semua warganya menjadi pelopor pencegahan narkoba.

BNK sebelumnya menengarai merambahnya penggunaan dan peredaran narkoba ke kawasan pedesaan. Beberapa kasus penangkapan pengguna narkotika, seringkali terjadi di wilayah pedesaan.

Karenanya, dalam kampanye anti narkoba, pihaknya melibatkan semua pihak, termasuk kalangan pesantren, sekolah, dan para tokoh pemuda di desa.

Dengan cara itu, diharapkan peredaran narkoba dapat diminimalisir.

Beberapa waktu yang lalu, BNK sudah bertemu dengan para pelaku dakwah, tokoh ulama serta pada pendeta di Kabupaten Pamekasan. Dalam pertemuan itu dibangun kesepakatan bersama untuk ikut memerangi peredaran narkoba.

“Semua cara dan semua pihak akan kami libatkan dalam upaya kampanye anti narkoba ini,” katanya. (awa/ muj/rah)

PAMEKASAN

Tunjangan Profesi Guru Lebih Baik Ditinjau Ulang PAMEKASAN -Tunjangan profesi bagi guru sertifikasi yang berlaku secara nasional dinilai perlu ditinjau ulang. Sebab keberadaan tunjangan ini dinilai belum memberi dampak positif dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru, bahkan cendrung melahirkan permainan.

Demikian disampaikan Khairul Kalam. Wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan ini mengevaluasi efektifitas pemberian tunjangan profesi guru di daerahnya. Menurut Khairul Kalam, tunjangan sertifikasi ini seharusnya bisa meningkatkan kinerja para pendidik, guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Namun kenyataannya tunjangan ini belum memberi kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan.

Dia jelaskan tunjangan profesi ini dinilai hanya mampu meningkatkan pendapatan para guru, namun belum memberi dampak terhadap peningkatan mutu dan kuali-

5

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134| TAHUN II

tas guru yang bisa ditularkan kepada peserta didik.

Hal ini dikarenakan hasil sertifikasi tidak dimanfaatkan guru untuk mengembangkan kompetensinya, seperti melanjutkan studi ataupun untuk membelanjakan keperluan pembelajaran sebagai sarana penunjang peningkatan pembelajaran.

Sebaliknya, tunjangan ini cendrung digunakan untuk keperluan konsumtif dan notabene untuk membeli barang-barang yang selama ini tidak terjangkau dibeli.

Khairul memahami tunjangan profesi ini sudah menjadi hak para guru. Namun, kecendrungan sebagian guru

di daerahnya, hanya menagih hak, meski kewajibannya belum terpenuhi secara utuh.

Oleh karenanya, pihaknya menilai perlu untuk meninjau ulang pemberian tunjangan ini agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas guru dan mutu pendidikan.

“Tujuan pemberian tunjangan ini sudah bagus untuk memacu semangat pendidik dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, termasuk kedisiplinan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru dengan adanya tunjangan ini menimbulkan adanya indikasi permainan untuk memperoleh tunjangan,” katanya, Minggu (9/6).

Khairul menambahkan pemberian tunjangan yang diberikan berdasar data pokok pendidikan (Dapodik) sejak tahun ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi.

Meski demikian, pihaknya masih meragukan, Dapodik ini bisa meningkatkan kualitas

guru dan mutu pendidikan secara utuh, meski didalamnya mewajibkan pemenuhan mengajar 24 jam, dalam seminggu.

Sebelumnya, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Mohammad Hatib mengatakan sistem Dapodik yang menjadi acuan pemerintah dalam memberi tunjangan profesi maupun tunjangan fungsional bagi guru non sertifikasi diyakini akan memotivasi para guru untuk lebih disiplin dalam memenuhi jam mengajar.

Sebab, jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka para guru dipastikan tidak akan menerima tunjangan profesi.

Sebab jika Dakodik masing-masing guru bermasalah, maka pemerintah tidak akan menerbitkan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP), sehingga tunjangannya tidak bisa dibayar. Ia menjelaskan Dakodik ini tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun, karena pengurusan online dilakukan

secara perorangan.

Sampai saat ini, SKTP guru sertifikasi di Pamekasan belum terbit, sehingga pembayaran dananya molor. Seharusnya, dana triwulan pertama sudah dibayar pada akhir Maret lalu, namun sampai kini belum bisa dicairkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DP2KA) Pamekasan Taufikurrahman menyatakan bahwa dana tunjangan profesi ribuan di guru di Pamekasan sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda).

Dana yang sudah masuk sekitar Rp 35 miliar rupiah untuk triwulan pertama. Pihaknya siap mencairkan dana itu kapan saja selama persyaratan teknis yang ditangani Disdik Pamekasan sudah lengkap.

“Kalau dananya sudah lama masuk Kasda. Sekarang tinggal nunggu pengajuan saja dari Disdik. Kalau persyaratan teknisnya lengkap, tinggal cairkan,” katanya. (uzi/muj/rah)

PNPM MANDIRI

Pemerintah Perlu Tingkatkan Peran TPK PAMEKASAN - Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (KALAM) Pamekasan meminta pemerintah setempat agar mengawasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Lembaga tersebut menemukan fakta di beberapa desa Tim pelaksana kegiatan (TPK), yang bertugas mengelola kegiatan PNPM-MP, belum bisa bekerja secara mandiri karena masih adanya campur tangan kepala desa (Kades). Sehingga, tim yang dibentuk masyarakat melalui Musyawarah Desa itu tidak memiliki ruang untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

Koordinator KALAM, Elmanduro menyatakan TPK yang sudah dibentuk dalam musyawarah desa cendrung hanya dijadikan sebagai pencatat administrasi dan pembukuan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana hampir tidak dilibatkan karena ditangani kepala desa.

Meski tidak terjadi di semua desa penerima PNPMMP, namun kondisi itu dinilai perlu disikapi secara serius oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani program tersebut.

Elman mencurigai ada indikasi tidak baik jika kepala desa (Kades) termasuk dalam pengelolaan program ini. Sebab, PNPM bukan proyek Kades, tetapi program pemerintah yang dikelola untuk memberdayakan masyarakat.

“Yang saya pahami, PNPM ini program pembangunan yang dilakukan pemerintah

dan dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat, dengan harapan menghasilkan kualitas lebih baik. Jadi bukan proyek kepala desa,” katanya, Minggu (9/6).

Selain itu, Elman juga menemukan adanya beberapa pelaku yang sudah terbentuk, namun tidak dipakai oleh beberapa kades yang baru saja memenangi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Padahal tahapan pelaksanaan program sedang berjalan.

Jika kondisi ini dibiarkan, Elman khawatir pelaksanaan PNPM-MP di Pamekasan tidak akan maksimal. Sebab, bisa jadi, dana program tersebut diperuntukkan ke hal-hal lain mengingat biaya pemilihan dan pemenangan kepala desa sangat besar.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes) Pamekasan, Mohammad Zakir mengaku belum menerima laporan terkait hal itu. Namun jika hal itu benar-benar terjadi, melanggar ketentuan program. Sebab, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PNPM MP maupun perkotaan adalah TPK, bukan kepala desa.

“Pelaksana kegiatan di desa ya TPK, bukan kepala desa. Kalau terjadi apa-apa, TPK yang akan dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Menurut Zakir, ada kemungkinan TPK yang dibentuk di tingkat desa, merupakan orang-orang kepala desa yang menjabat saat program bergulir. Meski demikian, pihak tidak mentolerir jika pelaksanaan PNPM dikelola oleh kepala desa. (uzi/muj/ rah)

UJIAN NASIONAL

Komisi D Merasa Tak Puas Capaian UN SMP

AKSI WARGA SYIAH. Beberapa warga Syiah yang melakukan aksi naik sepeda dari Madura menuju Jakarta saat melintas di Alun - alun Tegal Jateng. Puluhan komunitas Syiah Karanggayam dan Bluuran Sampang Madura menaiki sepeda menuju Istana Negara, Jakarta untuk bertemu Presiden SBY meminta menghentikan kegiatan kelompok intoleran yang menghambat rekonsiliasi, memulangkan pengungsi dari GOR ke kampung halamannya dan memberikan jaminan keamanan komunitas penganut Syiah.

ADVERTORIAL

BTN Bantu Khitan 40 Anak Miskin dan Yatim Piatu

PAMEKASAN - BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Pamekasan, Minggu (9/6), melaksanakan khitanan gratis untuk anak yatim dan anak dari keluarga miskin. Acara itu dilaksanakan bekerjasama dengan Ponpes Salafiyah Annidzamiyah, Jalan Stadion, Pamekasan.

Sebanyak 40 orang anak difasilitasi untuk dikhitan secara gratis. Mereka

merupakan anak yatim dan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berada di sekitar Ponpes Annidzamiyah.

Jumlah itu, meningkat dibanding jumlah anak yang dikhitan melalui program yang sama tahun lalu yang berjumlah 30 orang anak.

Menurut Kepala Cabang Bank BTN Pamekasan, Farah, kegiatan itu dimaksudkan untuk meringankan

beban warga miskin dan anak-anak yatim dalam melaksanakan salah satu kegiatan sunnah dalam Islam, yakni khitan.

“Kami ingin mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan karena faktor ekonomi dan keluarga untuk melaksanakan khitan, sama seperti mereka yang berasal dari keluarga yang memiliki kemampuan cukup,” katanya.

Dalam kegiatan itu, selain menggratiskan semua biaya khitan, Bank BTN juga memberi santunan berupa baju dan sarung bagi anakanak yang dikhitan. Santunan itu diharapkan meningkatkan semangat anak-anak yang dikhitan untuk belajar ilmu agama, sehingga mereka diharapkan menjadi genarasi bangsa yang memiliki basis keagamaan yang kuat setelah dewasa.

“Pakaian yang kami berikan, bisa dipakai untuk mengaji atau belajar sholat. Barangkali dengan pakaian itu, ada keinginan mereka untuk ikut orangtuanya ke tempat ibadah dan makin semangat untuk belajar ilmu agama,” kata Farah.

Dia jelaskan tenaga khitan yang dilibatkan dalam kegiatan itu merupakan tenaga medis yang memiliki kemampuan dan sertifikasi untuk melakukan khitan. Sehingga, hasil dari kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan secara medis.

Rencananya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, meski dengan bentuk kegiatan berbeda. Tahun ini, kegiatan sosial dipilih khitanan massal seperti tahun

lalu, karena kegiatan itu dinilai sangat dibutuhkan warga miskin di Pamekasan.

“Sebelum kami melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu kami mengkaji bentuk yang bisa dilaksanakan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Bisa jadi, tahun depan bentuk kegiatannya bukan khitanan gratis, tapi kegiatan sosial lainnya,” jelas Farah.

Pengasuh Ponpes Annidzamiyah, KH Mas’ud mengaku bahagia dengan kegiatan yang dilaksanakan BTN. Sebab, manfaat kegiatan itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengkhitan anaknya karena faktor ekonomi.

“Kami sangat bahagia dan mengucapkan rasa terimakasih yang besar kepada BTN atas kegiatan sosial yang dilaksanakan ini,” kata Kiai Mas’ud.

Ia berharap bisa terus menjalin kerjasama dengan bank tersebut untuk melaksanakan kegiatan sosial di masa yang akan datang.

Sebab, masyarakat sekitar masih membutuhkan uluran tangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. (adv/ muj/rah)

PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan menyatakan kurang puas terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, karena belum berhasil menekan angka ketidaklulusan siswa tingkat SMP sederajat tahun ini.

Bahkan, angka ketidaklulusan itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Jika pada 2012 lalu siswa SMP dan sederajat yang tidak lulus UN hanya empat orang siswa dari jumlah 6.782 peserta yang mengikuti ujian nasional, tahun ini meningkat menjadi 9 peserta dari jumlah 15.778 Peserta.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan naiknya angka ketidaklulusan siswa tersebut, mencerminkan belum totalnya sekolah dan Dinas Pendidikan menyiapkan para peserta Ujian Nasional. ”Kami minta Disdik dan Dewan Pendidikan, melakukan evaluasi secara menyeluruh penyebab tingginya angka ketidaklulusan siswa SMP tersebut,” katanya.

Komisi D menjelang pelaksanaan Unas, sudah meminta Disdik dan sekolah, untuk lebih serius terhadap pemahaman siswa akan mata pelajaran yang menjadi materi ujian.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik, Mohammad Tarsun mengatakan meski jumlah siswa yang tidak lulus meningkat,

namun jika dibandingkan dengan jumlah peserta ujian, prosentasenya menurun dibanding tahun lalu.

Sebab, tahun lalu jumlah peserta ujian tingkat SMP dan sederajat hanya kurang dari tujuh ribu, sementara tahun ini jumlahnya mencapai 15 ribu lebih. Angka ketidaklulusan siswa tahun ini, sama dengan angka ketidaklulusan siswa pada tahun 2011 dengan jumlah peserta ujian yang hanya sekitar lima ribu orang.

Ia berjanji, akan akan berupaya menekan angka ketidak lulusan siswa tersebut pada UN yang akan datang, melalui bimbingan secara khusus terhadap siswa yang nilainya dibawah ratarata.

“Sebetulnya, program ini sudah berjalan. Hanya saja masih terdapat kekurangan, dan kekurangan itu akan kami evaluasi untuk dilakukan pembenahan,” katanya.

Hingga kini, Disdik belum bersedia mengumumkan nama-nama siswa yang tidak lulus, berikut sekolahnya.

Dia beralasan, hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada kejiwaan siswa yang tidak lulus.

Bagi siswa yang tidak lulus, Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tetap akan memberikan kesempatan, agar bisa mengikuti ujian paket B setara SMP. Sehingga, dihimbau untuk tidak berkecil hati.(awa/muj/rah)

Sebanyak 32 sekolah di lima kabupaten/kota meliputi 17 sekolah di Aceh Utara, Enam sekolah di Aceh Besar, Dua sekolah di Aceh Barat Daya, Satu sekolah di Lhokseumawe dan Enam sekolah di Bireuen belum memperoleh hasil UN dari Kementrian pendidikan dan kebudayaan.

6

SAMPANG

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

PAW

TKI MENINGGAL DI MALAYSIA

Keluarga Datangi Dinsosnakertrans

Dua Kader PPP Bisa Diberhentikan S ampang – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sampang akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dua anggotanya di DPRD setempat. Dua yang saat ini menjadi anggota dewan dari partai berlambang kakbah itu telah melanggar AD/RT partai.

Dua kader tersebut anggota Komisi A Hasan Ahmad dan anggota Komisi B Miftahul Arifin. Hasan Ahmad dipecat karena terlibat kasus asusila, sedangkan Arifin karena disinyalir tidak loyal kepada partai.

DPC PPP Sampang telah mengajukan pemberhentian dua orang tersebut.

Sekretaris DPC PPP Sampang Achmad Kian Santang mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat ke DPRD dengan tembusan ke KPU. Saat ini masih proses sedang diproses di tingkatan DPRD. "Saat ini masih proses di pimpinan dewan, dan tembusannya sudah saya kirimkan ke KPU dan bupati," ungkapnya, Minggu (9/6).

Sementra itu, Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq membenarkan adanya tembusan surat dari partai PPP. Pihaknya mengaku tembusan tersebut merupakan informasi awal bahwa dimungkinkan adanya PAW. Sehingga pihaknya akan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan dalam proses PAW tersebut.

"Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara PAW, KPU akan menindaklanjuti itu ketika ada surat permohonan dari pimpinan dewan," terangnya.

Saat dikonfirmasi, Miftahul Arifin selaku kader PPP yang akan dipecat membenarkan adanya kabar pemecatannya dari kursi wakil rakyat. Pihaknya mengaku ditengarai terlibat dalam penyusunan tim kampanye di salah satu kecamatan pada Pilkada Sampang 2012.

Diindikasi telah mendukung pasangan calon yang tidak direkom oleh PPP. Sehingga pihaknya juga mempertanyakan alasan pemecatan itu karena terkesan sangat dipolitis serta menginginkan adanya klarifikasi dan pembuktian pelanggaran yang mengakibatkan pemecatan tersebut.

"Memang benar hal kabar itu, karena terkesan ada unsur politisi apa lagi tidak adanya rekom dari partai PPP, sehingga ada proses PAW, cuma kita tunggu saja apa memang benar semuany," ujarnya. (ryn/lum)

Badan Jalan Ditanami Pohon SAMPANG – Warga menanam pohon di Jalan Raya Pangarengan yang kondisinya rusak parah dan banyak yang berlubang. Hal itu untuk mewaspadai pengendara yang melintasi jalan tersebut untuk menghindari lubang. Kondisi ini semakin memprihatikan karena tambah parah dan menggusur selokan yang ada di samping jalan.

Warga Pangarengan, Iskandar (45), mengatakan, sudah lama kondisi jalan yang rusak dan bercampur dengan lumpur tidak diperbaiki.

Kalau terjadi hujan, banyak kendaraan yang lewat mengarah ke samping. Sedangkan jalan yang di samping

berdekatan dekat selokan, sehingga tadi pagi warga memasang pohon agar mobil yang lewat tidak ke samping dan kalau dibiarkan maka besar kemungkinan akan menggusur selokan.

"Karena jalan ini sudah lama yang rusak dan masih

belum diperbaiki, sehingga mobil yang lewat banyak yang ke samping, maka warga di sini menanam pohon yang berdekatan dengan selokan. Ini dilakukan agar mobil yang lewat tidak mengarah ke samping karena kalau dibiarkan akan merusak selokan, dan kami berharap agar pemerintah memperhatikan jalan yang rusak dan segera diperbaiki karena kalau dibiarkan seperti ini terus maka akan tambah panjang kerusakannya,� ujarnya kepada Koran Madura, minggu (9/6).

Sementara Kepala Desa

Pangarengan Mochammad Aksan ketika dikonfirmasi mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan untuk tahun 2013 belum ada perbaikan. Tapi pada tahun sebelumnya sudah diperbaiki dengan tambal sulam.

Dan menurutnya, sudah diupayakan dengan bekerjasama dengan PT Garam.

"Jalan tersebut wilayah PU Bina Marga Provinsi, dan memang sampai sekarang masih belum diperbaiki dan yang pernah diperbaiki pada waktu tahun 2012 kemarin dengan tambal sulam," ujarnya. (jun/lum)

BANJIR

Warga Khawatir Banjir Kiriman Datang Lagi SAMPANG - Akibat mendung tebal serta gelapnya kondisi cuaca, Minggu (9/6), yang melanda di Daerah Kecamatan Kota Sampang, membuat beberapa warga yang berada di dua kelurahan yang kerap didatangi banjir merasa takut Ketakutan dan kekwatiran dialami warga Kelurahan Dalpenang dan Kelurahan.

Pasalnya seringnya adanya cuaca mendung terkadang membuat daerahnya hujan. Sehingga, terjadinya banjir kiriman yang terus menggenangi di Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Trunojoyo.

Terlihat, selama beberapa pekan ini cuaca mendung selalu terlihat. Itu pun, terkadang membuat guyuran hu-

jan kerap melandanya. Akan tetapi, beberapa warga meski datangnya hujan di kawasan kecamatan/kota tak menjadi masalah.

Justru, warga mulai ketakutan jika dalam kondisi gelap dan adanya hujan selama berjam-jam melanda di kawasan utara. Seperti, Kecamatan Robatal, Ketapang, Kedungdung serta di Kecamatan Omben.

"Kalau sudah mendung gini warga kota mulai takut dan khawatir, karena takut ada banjir yang kerap menggenangi rumah saya, Mas," ucap Andi (30) warga Kamboja Kelurahan Rongtengah.

Diungkapkannya, jika dalam pekan ini kondisi

MASSAL

Laporan Warga Tentang Sertifikat Massal Ditolak

SAMPANG - Warga Tamberruh Daya Kecamatan Sokobenah didampingi LSM Madura Development World, Jumat (7/9), mendatangi Polres Sampang melaporkan pembuatan sertifikat massal yang sudah diajukan mulai tahun 2010 masih belum selesai. Namun, laporan tersebut dikembalikan karena dianggap masih lemah dan belum cukup bukti.

Tiga orang warga Tamberru Daya bersama anggota LSM MDW mendatangi ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sampang, menyampaikan kalau pada tahun 2010 mengajukan sertifikat massal melalui kepala desa, namun sampai saat ini sertifikat tersebut belum selesai setelah membayar uang Rp. 500 ribu, dan juga sebagian warga membayar sampai 1 juta, dan hanya mendapat dokumen.

Keberadaan sertifikat ini

junaidi/koran madura

INFRASTRUKTUR RUSAK. Sebatang pohon yang ditanam warga ditengah jalan.

sebelumnya pernah dikonfirmasi ke Badan Pertanahan Nasional. Namun, jawaban yang didapat oleh mereka tidak ada berkas yang masuk, sehingga mereka melaporkan hal tersebu ke Polres Sampang.

Salah satu anggota LSM MDW Moh Amin mengatakan, kalau laporan yang dibatalkan oleh Polres Sampang karena kurang mengarah sehingga diminta untuk mendatangkan pemohon yang bisa memberikan kesaksian yang pasti, dan laporan ini untuk mendampingi pemohon yang sudah mengajukan sertifikat massal mulai tahun 2010. Dan setelah LSM MDW melakukan investigasi ke lapangan, ditemukan sebanyak 900 orang yang mengajukan sertifikat massal dan setelah dikonfirmasi ke BPN tidak ada satupun pemohon yang masuk untuk pengajuan ser-

tifikat massal tersebut.

"Mulai tahun 2010 pemohon mengajukan sertifikat massal dan setelah kami melakukan investigasi ke bawah ditemukan sebanyak 900 pemohon dan tidak ada satupun yang terdaftar di BPN, dan setiap pemohon membayar uang dengan bervariasi antara sampai 500 sampai satu juta" ucapnya kepada wartawan.

Sementara polisi yang berada di SPKT tidak mau diwawancarai karena ini bukan wewenangnya, dan hanya meminta kepada pelapor untuk melengkapi laporannya saja karena laporan yang mereka bawa masih kurang lengkap.

"Kami hanya menyarankan untuk melengkapi laporan warga, karena laporan yang mereka bawa masih belum lengkap," kata IPDA Sudirman di ruangan SPKT. (jun/lum)

cuaca di daerah utara mulai gelap, dirinya sudah memprediksikan akan terjadi hujan selama 3 jam yang akan membawa genangan air ke sungai Kamuning hingga ke sejumlah titik rawan banjir.

"Kalau sudah hujan selama 3 jam lebih di utara itu, pasti datang banjir mas, jadi rumah saya bikin repot mas,"ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sunadah (36) warga jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota sampang, mengatakan, dirinya jika sudah melihat kondisi cuaca mulai mendung hingga gelap di kawasan utara juga membuat ia terus was-was.

Sehingga, ia sudah mulai mengevakuasi beberapa barang ke

atas rumahnya.

"Kalau cuaca sudah mendung seperti ini semua barang diangkut ke atas semua, mas, supaya tidak kayak seperti sebelumnya," terangnya.

Wanita paru baya itu menuturkan, ia tak ingin genangan banjir kerap melanda di kawasan yang selalu menjadi banjir kiriman dari beberapa genangan air di wilayah utara. Serta, ia berharap pemerintah segera bisa menanggulangi dan mencari solusi terbaik untuk terhindar dari hal tersebut.

"Tapi kapan Sampang bisa terbebas dari banjir ini, wilayah utara kalau hujan gini terus bisa jadi air kembali masuk ke kawasan kota," imbuhnya. (ryn/lum)

S ampang - Keluarga TKI meninggal di Malaysia bernama Wakiah asal Kelurahan Banyuanyar, Sampang, Jawa Timur, mendatangi kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, mempertanyakan tindak lanjut rencana pemulangan TKI itu.

Menurut salah seorang keluarga TKI tersebut, Mahrus Ali, Jumat, kedatangannya ke kantor Dinsosnakertrans Sampang itu karena kini keluarga Wakiah cemas. Hingga kini belum ada kabar, kapan jenazah korban itu akan dipulangkan ke rumah duka Kelurahan Banyuanyar, Sampang.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan teman Wakiah di tempat kerjanya di Malaysia, dia hanya mendapatkan jatah inap di rumah sakit selama 90 hari," kata Mahrus.

Jika pemulangan jenazah Wakiah belum juga dilakukan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, ia khawatir jenazah korban tidak akan dipulangkan ke rumahnya di Sampang.

Oleh karenanya, kata Mahrus, pihaknya meminta kepada Dinsosnakertrans agar proaktif menggali informasi, serta mengupayakan agar Wakiah segera pulang.

"Kami juga khawatir jika tidak dipulangkan justru sebagian organ tubuhnya dijual. Sekarang ini kan marak praktik penjualan organ tubuh manusia sebagaimana banyak diberitakan di berbagai media," katanya.

Mahrus Ali menjelaskan Wakiah memang merupakan TKI illegal yang berangkat ke Malaysia dengan menggunakan jasa "tekong".

Meski demikian yang bersangkutan tetap merupakan warga negara Indonesia dan ia menjadi TKI ke luar negeri hanya untuk menyambung hidup dan ingin mensejahterakan kedua orang tuanya.

"Kalau dia di sini mendapatkan penghasilan yang layak, tidak mungkin ia berangkat ke luar negeri dan menjadi TKI di sana," katanya menambahkan.

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Sampang, Muhadi berjanji akan menindaklanjuti permintaan keluarga Wakiah itu.

"Kami sudah meminta pihak keluarga Wakiah untuk mengumpulkan datadata, termasuk data be-

berapa pihak yang terkait untuk memudahkan koordinasi dengan warga Indonesia yang ada di Malaysia, termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja Jatim," katanya.

TKI Wakiah, warga Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota, Sampang, ini diketahui meninggal dunia di tempat kerjanya di Malaysia, berdasarkan informasi yang disampaikan jajaran Polres Sampang.

Sebelumnya, Polres Sampang menerima surat pemberitahuan dari Konsulat Jenderal RI di Malaysia yang menyebutkan bahwa pada tanggal 29 April 2013 seorang TKI asal Sampang bernama Wakiah meninggal dunia.

Dalam Surat tersebut disebutkan bahwa TKI itu berumur 35 tahun warga jalan Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota, Sampang dinya-

Memang sejak dia ada di Malaysia tidak pernah memberi kabar kepada saya

Arab

Suami Korban takan meninggal.

Menurut suami korban, Arab (45), istrinya sudah bekerja menjadi TKI di Malaysia sejak dua tahun lalu. Namun Arab sendiri ketika itu, mengaku tidak mengetahui pasti apakah istrinya menjadi TKI melalui jalur resmi atau berangkat melalui perantara calo.

"Memang sejak dia ada di Malaysia tidak pernah memberi kabar kepada saya," katanya menuturkan.

Menurut Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Teguh Waluyo, di Sampang memang banyak warga yang menjadi TKI melalui jalur ilegal dengan pertimbangan biaya lebih murah dan cepat berangkat.

"Tahun ini saja, jumlah TKI ilegal sebanyak 285 orang dan mereka dipulangkan paksa dari tempat kerjanya di Malaysia oleh pemerintah setempat," katanya.

Ke-285 TKI ilegal asal Sampang itu merupakan bagian dari 1.087 TKI asal Jawa Timur yang dipulangkan paksa dalam tiga bulan terakhir ini. (ant/mk)

SAMPAH

Tumpukan Sampah Dikeluhkan SAMPANG - Sampah di Pasar Pangarengan Kecamatan Pangarengan terkesan dibiarkan menumpuk. Para pembeli dan pedagang banyak mengeluh karena tidak pernah diangkut, dan pedagang pun sering cekcok dengan petugas pasar karena saran dari mereka tidak dihiraukan.

Tidak terangkutnya sampah membuat Pasar Pengarengan yang menjadi tempat para pedagang berjualan sangat semraut dan bau. Sampah yang berdekatan dengan tempat pedagang menggelar dagangannya membuat pembeli harus menutup hidung saat belanja.

Para pedagang sudah beberapa kali mengeluhkan kepada petugas pasar yang sering datang menjaganya.

Namun, saran mereka percuma karena tidak pernah dihiraukan, dan pernah terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas pasar agar sampah yang menum-

puk segera dipindah dan diangkut.

Salah satu pedagang ikan yang seringkali berjualan di dalam pasar, Iklim (48), mengatakan, sudah lama sampah menumpuk dan sampai sekarang masih belum ada tindakan dari petugas pasar. Menurutnya, penjaga pasar seharusnya memperhatikan masalah ini karena setiap hari tumpukan sampah bertambah.

"Sampah yang menumpuk di belakang toko pasar disebabkan, karena dibiarkan oleh petugas dan tidak pernah diangkut. Sedangkan pedagang yang datang sudah diminta retribusi sebesar Rp. 1000 dalam setiap hari. Ini kan seharusnya dijaga untuk kebersihannya minimal disediakan tempat pembuangan sampah. Bahkan kami sudah menyarankan kepada petugas pasar agar sampah itu diangkut, namun saran itu tidak pernah dihiraukan dan cuman minta uang saja," ujar-

junaidi/koran madura

TUMPUKAN SAMPAH. Tumpukan sampah di dalam Pasar Pangarengan berdekatan dengan tempat pedagang. nya kepada Koran Madura, Minggu (9/6).

Keluhan senada juga disampaikan Surah (45). Warga Dusun Pangarengan yang sering belanja ke pasar mengatakan, kondisi sampah membuat tidak nyaman apalagi kalau kondisinya lagi hujan sampah berserakan dalam pasar dan baunya tidak mengenakkan, sehingga membuat para pembeli tidak betah untuk berlamalama di dalam pasar karena

tidak kuat menahan baunya sampah.

"Kalau saya belanja ke pasar saya tidak pernah lama, karena tidak kuat dengan baunya sampah yang sudah menumpuk, apalagi jaraknya yang dekat dengan tempat pedagang seharusnya sampah tersebut harus dibuang ketempat nya. Namun, karena tidak ada tempat maka harus diangkut dan jangan dibiarkan seperti ini," ujarnya. (jun/lum)

IKLAN

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

7

8

BANGKALAN

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

PERGANTIAN KEPEMIMPINAN

Kapolres Baru Jadi Harapan Masyarakat

ant/prasetyo utomo

SEDEKAH LAUT: Sejumlah nelayan menghanyutkan perahu kertas saat prosesi sedekah laut di pantai Gebang Mekar, Cirebon, Jabar, Minggu (9/6). Kegiatan yang melibatkan 5000 perahu nelayan tersebut merupakan bagian dari program aksi nyata DPP PAN untuk membantu nelayan di seluruh Indonesia .

Nelayan Tolak Kenaikan BBM BANGKALAN - Sejumlah nelayan yang ada di Kampung Bandaran, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan resah. Mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakam minyak (BBM). Karena biaya akomodasi untuk kebutuhan melaut tak sebanding dengan pemasukan, apabila kenaikan tersebut direalisasikan.

Saat ini, belum terjadi kenaikan saja terhadap BBM, sudah mengurangi pendapatan mereka. Apalagi, ditambah dengan kenaikan BBM. Sebab, mereka merasa biaya operasional yang dikeluarkan sudah

terlalu besar.

Oleh karena itu, para nelayan meminta pemerintah supaya tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan, mereka menilai

pemerintah sudah tidak pro rakyat.

Saat ini, harga BBM jenis solar Rp 4.500 per liter. Rencananya harga solar akan dinaikkan menjadi Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per liter. Secara otomatis biaya untuk membeli solar akan semakin tinggi.

“Kami sangat tidak setuju kalau pemerintah ingin menaikkan harga BBM karena hanya akan menyengsarakan masyarakat,” terang Nanang salah satu nelayan.

Dia menjelaskan nelayan merasa keberatan jika harga

solar naik. Maklum, selama ini sebagian nelayan masih terbelit hutang untuk membeli solar. Hal itu terjadi ketika hasil tangkapan selalu menurun.

Beban nelayan semakin berat ketika cuaca sedang buruk hingga nelayan tidak bisa melaut. Tidak hanya itu, hasil tangkapan ikan juga tidak menentu. Padahal biaya operasional tetap.

“Kalau pemerintah tetap menaikkan harga solar, maka sama saja dengan membunuh kami secara perlahan,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Nelayan Kampung Bandaran, Haryono mengaku tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM. Sekali melaut, harus membeli dua liter solar.

Namun, hasil yang didapat cukup menutupi biaya membeli solar dan makan.

“Kebijakan tersebut, kami menilai sudah tidak lagi memperdulikan kepentingan rakyat. Pemerintah sudah tak punya rasa belas kasih terhadap rakyat kecil,” ungkapnya. (ori/ rah)

BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan berharap Pergantian Kapolres AKBP Endar Priantoro kepada AKBP AKBP Sulistyono memberi harapan baru bagi masyarakat Bangkalan. Kapolres baru itu diharapkan bisa menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik. Selain itu, dia juga diharapkan dapat menuntaskan segala persoalan yang belum terselesaikan. Tentu saja, itu menjadi harapan seluruh elemen masyarakat Bangkalan.

Berbagai macam persoalan yang belum tuntas tentu tidak akan mudah bagi Kapolres baru AKBP Sulistyono. Kendati demikian, hal ini menjadi sebuah tantangan baginya untuk bekerja lebih baik dalam menyelesaikan persolaan tersebut dalam menjalankan tugasnya di Bangkalan.

Perlu diketahui, belum tuntasnya masalah narkoba dan begitu maraknya aksi pembunuhan menjadi pekerjaan rumah untuk segara diatasi oleh Kapolres baru Bangkalan.

"Banyak PR yang harus dikerjakan bagi Kapolres baru, kami sebagai mitra akan mendukung penuh dalam upaya menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Kapolres sebelumnya," kata Shafiuddin Asmoro, Ketua Komis A DPRD Bangakalan.

Menurutnya, Kapolres AKBP Endar Priantoro telah bekerja secara maksimal dan sangat baik dalam mengungkap berbagai macam kasus yang ada. Hanya saja, ada beberapa persoalan yang belum tuntas yang disebabkan dirinya dimutasi menjadi Kapolres Probolinggo. Dengan demikian, politisi Hanura ini berharap semua pihak kepolisian siap meneruskan kinerja yang dilakukan oleh

polres sebelumnya. ”Kapolres baru tentunya menjadi harapan baru pula. Oleh karena itu, Kapolres yang sekarang harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kami tidak memungkiri pasti ada kekurangan dan kelebihan,” paparnya.

Kedepannya, sambung Shafi, kebijakan yang sudah dirasa baik bisa lebih ditingkatkan lagi, tentunya mungkin ada gebrakan-gebrakan baru seperti yang telah dilakukan oleh Kapolres sebalumnya. Sehingga, semua elemen masyarakat dapat melihat kinerja dari aparat kepolisian.

"Semoga bisa meneruskan perjuangan Pak Endar dan lebih bisa menyempurnakan untuk masa yang akan datang," pungkasnya.

Senada dengan Shafi Ketua DPC GMNI Bangkalan Syamsul Arifin mengatakan rotasi kepemimpinan di tubuh Kapolres setempat membuka harapan untuk dapat menuntaskan segala persoalan yang berkaitan dengan keamanan. Menurutnya, kebebasan mengemukakan pendapat belum mendapatkan perlindungan yang baik.

"Kami sebagai mahasiswa tentunya sangat berharap bahwa perlindungan untuk kebebasan berpendapat dapat terlindungi," katanya.

Menurutnya, kasus kekerasan yang dialami oleh beberapa aktivis Bangkalan menjadi tugas yang berat.

Dari beberapa kasus yang terjadi belum satupun terungkap. Kejadian itu menjadi preseden yang buruk mengenai kebebasan berpendapat.

"Kami yakin Kapolres yang baru bisa memberikan dan menciptakan rasa aman bagi siapa pun. Ketegasan dan profesionalisme itu yang harus dikedepankan," harapnya. (dn/rah)

KRIMINALITAS

PERSYARATAN BACALEG

30 Orang Meninggal di Jalan Raya

KPUD Verifikasi Berkas Dewan “Loncat Parpol”

BANGKALAN - Dalam lima bulan terakhir di wilayah Kabupaten Bangkalan telah terjadi 83 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 orang tewas dengan sia-sia dan 32 orang mengalami luka berat serta 86 orang menderita luka ringan.

Rata-rata korban kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda dua dengan jumlah 109 kendaraan.

Demikian itu, faktor manusia menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Ditenggarai karena faktor manusia yang kurang berhati-hati saat berkendara menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan.

Berdasarkan data Lakalantas Polres Bangkalan selama lima bulan terakhir menunjukkan begitu tingginya angka kecelakaan yang terjadi. Pada bulan Januari 2013 telah terjadi 17 kecelakaan lalu lintas, dengan 2 korban meninggal dunia, kemudian luka berat 9 orang dan luka ringan 15 orang.

Kerugian materiil yang harus ditanggung mencapai Rp 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

Sedangkan untuk bulan Februari terdapat 11 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia. Korban luka berat sebanyak 3 orang dan luka ringan 15 orang.

Kerugian materi yang harus ditanggung sebesar Rp 37.000.000.(tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pada bulan Maret jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 20 kejadian, yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka berat serta 13 menderita luka ringan. Adapun kerugian materi sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bulan April lalu sebanyak 67 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban tewas 10 orang

BANGKALAN – Sejumlah anggota dewan yang akan maju dalam pencalegan melalui partai lain wajib menyerahkan surat pemunduran diri.

Hal itu berdasarkan Peraturan KPU no 13. Oleh karena itu, untuk memastikan hal itu, ketua KPUD Bangkalan telah mengkroscek mengenai berkas tersebut melalui ketua dan sekretaris DPRD Bangkalan.

Seperti yang telah diketahui, 12 anggota dewan yang maju dalam pileg kabupaten harus memenuhi persyaratan administratif KPUD. Sedangkan dua anggota dewan maju di pileg provinsi dan pusat.

Adapun keharusan mereka mengajukan surat pengunduran diri yang telah ditandatangani ketua DPRD Bangkalan.

Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengatakan

dan korban luka berat 7 orang serta 22 korban luka ringan.

Adapun kerugian materi yang harus ditanggung sebanyak Rp 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta).

Untuk bulan Mei sebanyak 16 kecelakaan lalu lintas telah terjadi. Dari jumlah tersebut menyebabkan 9 orang tewas di jalan dan 2 orang mengalami luka berat serta 21 orang menderita luka ringan. Kerugian materi yang harus ditanggung mencapai Rp 47.000,000 (empat puluh juta rupiah).

Dari semua insiden yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Bangkalan itu, di Kecamatan Galis dan Tanah Merah menjadi daerah paling rawan terjadinya kecelakaan.

Sementara itu Kasat lantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi mengatakan bahwa pada awal tahun memang angka kecelakaan yang terjadi relatif tinggi. Namun, dengan berbagai macam usaha yang pihaknya lakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan mulai membuahkan hasil.

Faktanya, pada bulai Mei hanya ada 16 kecelakaan lalu lintas.

"Kami akan terus berusaha agar kecelakaan itu tidak ter-

jadi. Minimal bisa menekan pada anggka paling terendah, dibanding pada bulan April itu kan sampai 67 kasus," katanya.

Menurutnya, penyebab begitu tingginya angka kecelakaan karena pengemudi tidak hati-hati dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Karena terjadinya kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Jika para pengendara lebih memperhatikan ramburambu yang ada, kemungkinan tingginya angka kecelakaan dapat diminimalisir.

“Masyarakat mulai saat ini seharusnya menjadikan keselamatan itu sebagai budaya.

Sebab, kebanyakan saat berkendara tidak mengutamakan keselamatan,” ungkapnya.

Untuk itu, Yusis berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu disiplin saat berkendara.

Bagi pengendara jangan hanya patuh terhadap peraturan jika hanya ada petugas saja.

Akan tetapi sekalipun tidak ada petugas, peraturan itu tetap dipatuhi.

“Kami harap dapat bekerja sama dalam menekan terjadinya kecelakaan, jadi semua aturan itu dilaksanakan dengan kesadaran sendiri,” tandasnya. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

MENGAMANKAN: petugas satlantas Polres Bangkalan saat mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

anggota dewan yang melompat partai harus mengisi BB-5 dengan dilampiri surat pemunduran diri dari keanggotaan partai. Selain itu, lampiran BB-5 tersebut juga berupa surat pemunduran diri dari keanggotaan DPRD. Terakhir, persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu lampiran SK pemberhentian dari anggota dewan oleh gubernur.

“Hal itulah yang menjadi tugas KPUD, sehingga perlunya mengkroscek surat pengunduran tersebut benarbenar diproses oleh ketua dewan, atau hanya memenuhi persyaratan administratif saja,” jelasnya.

Dia menjelaskan, SK pemberhentian dari Gubernur paling lambat 1 Agustus harus diterima KPUD. Akan tetapi, SK pemberhentian tersebut untuk sementara bisa digan-

Fauzan Jakfar Ketua KPUD Bangkalan

ti dengan surat keterangan bahwa SK pemberhentiannya masih dalam proses.

Oleh karena itu, sebelum Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan tanggal 12 juni mendatang, pihaknya

akan benar-benar memastikan kelayakan berkas para bacaleg yang mendaftar untuk pileg 2014.

Sementara itu ketua DPRD Bangkalan, Ali Wahdin menjelaskan seluruh anggota dewan yang pindah partai tersebut sudah mengajukan surat pengunduran diri. Pihaknya mengaku telah membalas surat tersebut, agar bisa diproses lebih lanjut sebagai salah satu persyaratan untuk daftar caleg.

“Suratnya sudah kami kirim dan sudah kami balas, tinggal menunggu proses lebih lanjut,” kata Ali Wahdin.

Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait, termasuk dengan Gubenur Jawa Timur untuk proses lebih lanjut dari surat tersebut. (ori/ rah)

PIMPINAN POLITIS

Pemimpin Seharusnya Ada di Tengah Masyarakat BANGKALAN - Mantan aktivis pergerakan Mahasiswa 1998 Dasuki Rahmad mengatakan pemimpin harus selalu berada di tengah masyarakat dan bukan berlama-lama duduk di kantor.

Karena, pemimpin itu dipilih oleh rakyat dan seharusnya berada di tengah-tengah masyarakat, bukan justru berada di atas masyarakat.

“Pemimpin adalah soal kemampuan melihat, mendengar dan secara sungguh-sungguh menangkap keinginan maupun kebutuhan masyarakat,” kata alumnus Fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura ini.

Dasuki mengeritik gaya kepemimpinan yang cenderung ekslusif sebagai seorang birokrat, tanpa memahami

posisi dan jatidiri sesungguhnya, padahal seharusnya mereka paham bahwa pemimpin dan rakyat itu sebenarnya memiliki kesetaraan.

Dalam era kepemimpinan horizontal, katanya, seorang pemimpin harus mampu mengomunikasikan diri secara luas kepada masyarakat, khususnya menyangkut program dan aplikasinya di lapangan guna menggali umpan balik dari warga.

“Intinya semua yang ada di birokrasi adalah manajemen organisasi untuk melayani dan bukan sebaliknya,” kata Dasuki.

Pria asal Pamekasan yang kini berdomisili di Bangkalan ini mencoba menyingkap beberapa pandangan negatif terhadap birokrasi saat ini

Dasuki Rahmad

Mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa 1988 antara lain menyangkut kinerja yang tidak maksimal, alasan keterbatasan SDM, pelayanan berbelit-belit dan

hasil akhir suatu pelayanan tidak memuaskan.

Pandangan dari masyarakat tersebut adalah sebuah tantangan serius bagi kalangan birokrasi dengan melakukan berbagai upaya, antara lain memperbaiki kinerja, perbaikan kualitas pelayanan, membentuk manajemen yang solid dan visioner, melakukan efektivitas SDM, tidak bosan berinovasi dan meniatkan diri untuk selalu membangun kepedulian kepada masyarakat.

“Selama ini pemimpin yang ada belum melahirkan berbagai produk inovatif terkait kebijakan publik. Seharusnya, lebih renponsif untuk melahirkan kebijakankebijakan yang populis,” tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN

9

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

DPRD Sarankan Pendataan THL Transparan BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan, Jawa Timur, mengharapkan Badan Kepegawaian Daerah setempat transparan dalam melakukan pendataan tenaga harian lepas dan rekrutmen kebutuhan calon pegawai negeri sipil dalam waktu dekat ini.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Siti Fatonah, pihaknya telah berkoordinasi dengan institusi berwenang dalam hal penda-

taan THL, yakni BKD beberapa waktu lalu dan telah menyampaikan saran agar pendataan sesuai dengan data dan fakta di lapangan.

"DPRD Bangkalan tentu tidak ingin ada data 'siluman' yang dimasukkan dalam pendataan itu," kata Fatonah, Minggu.

Yang dimaksud dengan data 'Siluman' menurut dia adalah data palsu. Semisal yang bersangkutan tidak pernah menjadi tenaga harian lepas di salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), akan tetapi kemudian dimasukkan dalam data Tenaga Harian lepas (THL).

Komisi A DPRD Bangkalan, sambung Fatonah, juga menyarankan agar jika nantinya nantinya ada rekrutmen CPNS hendaknya mengutamakan THL untuk mengurangi penumpukan pegawai di sejumlah instansi Pemkab Bangkalan. "Kalau THL ini dikurangi, kan beban APBD juga bisa berkurang," katanya menambahkan.

Jumlah THL kategori 1

(K1) yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan sebanyak 1.931 orang, sedangkan kategori 2 (K2) mencapai 2.000 orang lebih dengan jumlah terbanyak tenaga pendidik atau guru.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bangkalan Abd Rasjid, pihaknya telah verifikasi para THL kategori K1 dan K2 untuk pengajuan. Data-data mereka

telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegaiwan Nasional (BKN).

"Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari BKD tentang data-data yang kami ajukan itu," katanya menjelaskan.

THL K1 adalah THL yang bisa direkrut menjadi CPNS melalui tes rekrutmen khusus, sedangkan THL K2 harus mela-

lui tahapan pelaksanaan tes, sebagaimana calon CPNS lainnya.

Sebelumnya BKD Bangkalan mendata jumlah THL yang ada di lingkungan Pemkab Bangkalan 4.413 orang.

Dari jumlah itu sebanyak 1.931 orang diantara masuk kategori K1, sedangkan sisanya THL K2.

Namun, setelah dilakukan verifikasi lanjukan, jumlah THL K2 berkurang, yakni hanya sekitar 2.000 orang. (ant/rah)

DEMOKRASI

Kader PKB Mendaftar DPD RI

MOU ANTAR BUMN: Menteri BUMN, Dahlan Iskan (tengah), bersama dengan Dirut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Dwi Sutjipto (2 kanan), Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Tbk, I Ketut Mardjana (kiri) dan Dirut PTPN X, Subiyono (2 kiri), usai penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pos Indonesia (Persero) dan PTPN X dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di sela-sela 'BUMN Innovation Expo, di Gresik, Jatim, Minggu (9/6).

Kerjasama tersebut, merupakan bagian dari sinergi BUMN yang saat ini sedang digalakkan oleh Kementerian BUMNl.

MINYAK DAN GAS

WAKIL RAKYAT

Pemkab Terima 47 Persen Bagi Hasil WMO

Anggota DPRD Gunakan Ijazah Palsu

BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan dipastikan akan menerima 47 persen dari bagi hasil blok "West Madura Offshore" (WMO) sesuai kesepakatan bersama antara Pemkab, Pemprov, dan Pemerintah Pusat.

Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad, Sabtu menjelaskan ketentuan persentase bagi hasil itu tidak sama antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pemerintah pusat.

"Kalau Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan jatah 53 persen dari jumlah total 10 persen 'partisipasi interest' (PI)," katanya.

Ia menjelaskan bahwa persentase bagi hasil blok WMO ini juga telah disetujui oleh Kementerian Energi Sumber Dana Min-

BANGKALAN - Musaddat, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangkalan, Jawa Timur, yang terbukti melakukan tindak pidana menggunakan ijazah palsu, dijadwalkan dilakukan penggantian antar waktu (PAW) pada 28 Juni 2013.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bangkalan H Munawwar Cholil, penggantian jabatan anggota DPRD dari PPP itu, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. “Bamus mengagendakan pada tanggal 28 Juni 2013 ini,” katanya menegaskan.

Penggantian anggota DPRD Bangkalan digelar secara bersamaan dengan pelantikan dua anggota DPRD lainnya. Mereka itu masingmasing Makmun Ibnu Fuad dan Haji Eka.

ant/eric ireng

eral (ESDM). Bahkan pihak Kementerian telah mengeluarkan surat pembagian PI itu.

Makanya kami berharap agar bagi hasil dari produksi minyak di blok WMO ini bisa segera terealisasi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Bangkalan ini,”

Makmun Ibnu Fuad Bupati Bangkalan

"Tapi realisasinya sampai saat ini karena ada hal-hal

teknis yang belum selesai dikerjakan. Artinya masih menunggu selangkah lagi untuk direalisasikan," kata Wakil Manajer Umum Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) Bambang Kardono.

Belum cairnya partisipasi interest itu, lanjut Bambang, karena saat ini pihaknya masih mengumpulkan data eksploitasi.

Sebab, kata dia, sebelum ada komitmen bagi hasil, semua pihak harus mengetahui potensi minyak dan gas yang ada di blok WMO. "Kita dalam dua bulan ini telah bekerja sama dengan pemprov dan Pemkab Bangkalan untuk mendata potensi di WMO ini untuk mengeluarkan PI," katanya.

Ia juga menjelaskan, sejak adanya peralihan opera-

tor di blok WMO, dari Codeko ke Pertamina Hulu Energi (PHE), pada 2011 lalu, jumlah produksi meningkat 50 persen. Untuk produksi minyak 23-25 ribu barel/hari. Sedangkan gas sebanyak 150 juta kaki kubik per hari.

Menurut Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad, blok WMO yang ada di Bangkalan itu merupakan salah satu potensi minyak yang ada di Pulau Madura dan diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan di Bangkalan dan masyarakat Madura pada umumnya.

"Makanya kami berharap agar bagi hasil dari produksi minyak di blok WMO ini bisa segera terealisasi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Bangkalan ini," katanya. (ant/rah)

calonkan diri di PKB, maka hal itu sama dengan tidak memberikan ruang gerak bagi kader PKB yang lain yang hendak menjadi wakil rakyat.

“Tapi informasinya mencalonkan diri sebagai anggota DPD ini lebih berat dibandingkan menjadi calon legislatif,” katanya.

Sebab, menurut Ali, setiap provinsi hanya diambil peringkat 1 hingga 4. Artinya, hanya empat orang yang terpilih menjadi anggota DPD dari sebanyak 40 calon yang akan bersaing di tingkat Jawa Timur.

Selain peluang yang sangat berat, juga untuk menjadi salah satu kontestan dalam perebutan kursi DPD harus lolos sejumlah persyaratan. Salah satunya menyerahkan bukti dukungan dari masyarakat berupa fotocopy

kartu tanda penduduk (KTP).

“Ini tidak ubahnya seperti calon independen dalam pemilu kepala daerah gubernur,” kata Ketua DPRD Bangkalan itu menjelaskan.

Akan tetapi, pria ini mengaku optimis bisa terpilih nantinya, dengan berbekal pengalaman sebagai politisi dan wakil masyarakat. Walaupun kesempatannya dinilai sangat sulit karena hanya punya peluang 10 persen.

Jika melihat komposisinya, sambung dia, yang mengejar kursi di DPD terbilang cukup senior di masyarakat, baik sebagai tokoh adat, agama maupun politisi.

“Tapi pengalaman sebagai anggota DPRD Bangkalan dua periode, saya kira cukup untuk menjadi referensi tersendiri bagi saya,” katanya. (ant/rah)

BANGKALAN - Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bangkalan Ali Wahdin mendaftarkan diri sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari pemilihan Jawa Timur pada Pemilu Legislatif 2014.

“Saya sengaja mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI karena saya sendiri sudah dua periode menjadi anggota legislatif di Bangkalan ini,” katanya di Bangkalan.

Ali Wahdin menjelaskan selain karena telah lama menjadi anggota legislatif, dirinya juga mencalonkan diri sebagai anggota DPD berbeda dengan teman-temannya dari PKB, karena ia ingin adanya kaderisasi di partai politik itu agar lebih dinamis.

Jika dirinya tetap men-

Makmun Ibnu Fuad merupakan anggota DPRD Bangkalan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan ia akan diganti karena terpilih menjadi Bupati Bangkalan pada pilkada yang digelar tanggal 12 Desember 2012.

Sedangkan Haji Eka merupakan anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi (PBR) yang telah meninggal dunia.

Musaddat hendak diganti atas usulan partainya, karena terbukti melakukan tindak pidana menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bangkalan tahun 2009 dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan ini divonis dengan hukuman percobaan. Namun, Musaddat menolak dan kini masih melakukan upaya hu-

kum ke Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bangkalan H Munawwar Cholil, rencana penggantian ketiga orang anggota DPRD itu diundur, karena kendala teknis. DPRD sebelumnya mengagendakan penggantian anggota dewan itu pada akhir Mei 2013.

Ia menjelaskan pihaknya menggelar pelaksanaan pelantikan PAW tiga anggota sekaligus dengan tujuan untuk efisiensi anggaran. Sebab, jika dilantik satu persatu hanya akan memboroskan anggaran.

Setelah dilantik, mereka akan mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan sebagaimana layaknya anggota dewan. Diharapkan mereka yang akan dilantik nanti bisa menjalankan tugas dengan baik. (ant/rah)

PARPOL

Ketua PDIP Siap Mundur Bila Tak Dapat Dukungan Maksimal BANGKALAN - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bangkalan Fatkurrahman menyatakan dirinya siap mundur dari jabatan ketua apabila pada pemilu legislatif 2014 partainya tidak mendapatkan dukungan suara maksimal.

Menurut Fatkurrahman pada pemilu legisltif 2014, DPC PDIP Bangkalan menargetkan dukungan perolehan suara minimal sebanyak 1 fraksi di DPRD Bangkalan.

“Kalau PDIP tidak meraih kursi minimal 1 fraksi di DPRD Bangkalan, saya akan mundur sebagai Ketua,” terang Fatkurrahman, Minggu.

Ia menjelaskan sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu yang ada di Kabupaten Bangkalan sudah mematok target perolehan kursi.

Bahkan, ada pengurus parpol yang rela menanggalkan jabatannya kalau tidak sesuai target.

Selaku Ketua DPC PDIP Bangkalan, pihaknya mengambil langkah tersebut dengan tujuan karena ingin membawa partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu lebih jaya dan menda-

patkan banyak dukungan masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pimpinan, dia harus meninggalkan jabatan itu apabila nantinya dukungan perolehan suara PDIP ternyata minim dan tidak sesuai target.

Kalau PDIP tidak meraih kursi minimal 1 fraksi di DPRD Bangkalan, saya akan mundur sebagai Ketua,”

Fatkurrahman

Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan

Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral kader partai, hal itu juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kader muda lainnya berjuang membesarkan PDIP. “Namun, saya optimis perolehan suara PDIP Bangkalan bakal memenuhi target

minimal. Karena bakal calon legislatif yang berangkat dari PDIP merupakan orang yang berpengaruh dan mempunyai basis massa yang ril,” katanya menjelaskan.

Selain itu, sambung dia, ada empat bakal caleg yang kini sedang menjadi anggota DPRD Bangkalan atau “incumbent” yang juga akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilu legislatif 2014.

Mereka adalah itu masingmasing Mukaffi Anwar, M Idris, M Rokib, dan dirinya sendiri.

“Saya yakin, kami berempat ini pasti terpilih kembali, karena selama ini kami intens melakukan pembinaan terhadap kostituen kami,” katanya.

Dengan demikian, sambung Fatkurrahman, secara otomatis dukungan masyarakat kepada empat orang kader PDIP tetap solit.

“Target maksimal kami pada pemilu legislatif nanti adalah 12 kursi. Setiap dapil kami ditargetkan meraih dukungan dua kursi. Di sini jumlah dapil kan ada enam,” kata Fatkurrahman. (ant/rah)

ant/r. rekotomo

PRODUKSI GAS: Dua pekerja melakukan proses instalasi alat pengendali tekanan gas di lokasi pengeboran sumur gas North Central Java (NCJ) A4, di Kelurahan Mangkang Kulon Semarang, Jateng beberapa hari yang lalu. Pengeboran yang dilakukan Pertamina EP dengan target kedalaman hingga 1.560 meter ini diharapkan dapat memproduksi gas sebesar 2 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

10

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

BERANDA PERJUANGAN JELANG PILGUB

Said Abdulah Dekat dengan Tokoh NU

DI KAWASAN KONSERVASI MANGROVE: Cawagub Said Abdullah didampingi oleh Mukarim, peraih penghargaan Kalpataru saat mengahadiri acara silaturahmi dan sosialisasi pasangan Cagub-Cawagub Bambang-Said Jempol di kawasan konservasi mangrove di Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

PASURUAN Pemenang Kalpaltaru 2005 yang juga salah seorang tokoh masyarakat Pasuruan, Mukarim meminta seluruh warga masyarakat Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan memilih pasangan Bambang DH-Said Abdullah dalam ajang pemilihan gubernur Jawa Timur mendatang. Keduanya merepresentasi figur pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Jawa Timur saat ini. "Yang dibutuhkan rakyat Jawa Timur saat ini adalah pemimpin yang mau menyapa rakyatnya secara langsung.

Artinya, pemimpin harus turun ke bawah," ujar Makarim disela-sela acara Temu Lapang Kontak Tani dan Nelayan se Kecamatan Nguling, di Pasuruan, Jumat (7/6).

Mukarim mengaku, perha-

tian pemerintah Jawa Timur terhadap masyarakat sangat rendah. "Sejak saya menerima Kalpaltaru, gubernur Jawa Timur tidak pernah menginjakan kaki disini. Mudah-mudahan, kalau pak Said terpilih menjadi wakil gubernur, harus ada sedikit perhatian kepada warga masyarakat Nguling," ujar dia.

Dia mengaku, sudah menanam mangrove sudah lama.

Namun, hingga saat ini, belum pernah mendapat honor, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. "Sudah 27 tahun saya menanam mangrove, tetapi sepeserpun, saya tidak pernah menerima uang dari pemerintah," jelas dia.

Makarim mengeritik pemerintah Jawa Timur yang tidak memiliki kepedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Ini terlihat dari tidak adanya dukungan dana dari pemda Jawa Timur untuk petani Mangrove ini. "Hidup saya diabdikan

untuk pelestarian alam. Saya berbagi ilmu dengan segenap masyarakat yang peduli lingkungan. Tetapi anehnya, dari pemerintahan tidak ada perhatian," ujar dia.

Karena itu, Makarim berharap terjadinya perubahan pemimpin di Jawa Timur ke depan. Artinya, pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat kecil. "Saya berharap agar Bambang-Said dipercaya oleh warga Jawa Timur untuk memimpin Jawa Timur 5 tahun kedepan.

Saya berdoa semoga pak Said sukses dan mohon kepada masyarakat Pantura, untuk memilih pak Said, Mudah-mudahan, kalau pak Said terpilih, perhatikan nasib orang Penunggul ini. Alokasikan dana untuk kami disini. Kami sudah berbuat untuk negara, tetapi perhatian negara sangat rendah alias nol," harap dia.

Dia mengaku, wisata Mangrove yang ada di Pasuruan bukan hanya kekayaan Jawa Timur, tetapi sudah menjadi

aset nasional sehingga sangat perlu dijaga kelestariannya.

"Disini menjadi tempat penelitian mangrove, bukan saja oleh orang Indonesia, tetapi juga orang asing. Barusan saya terima 8 negara disini, dari Belanda sampai 25 hari," kata dia.

Menurut dia, Indonesia semestinya pantas bersyukur karena berdasarkan penelitian, Mangrove yang ada di desa Penunggul ini terbaik di Indonesia. "Makanya, saya mendapat penghargaan Kalpaltaru dari Presiden 2005. Luas hutan mangrove ini sekitar 100 ha. Ini artinya, setiap desa ditanami mangrove. Namun yang menjadi persoalan sekarang, jalan ke pantai agak susah karena pinggir pantai ditumbuhi tanaman mangrove. Ini yang banyak dikeluhkan," jelas dia. (Tim media Said Abdullah/kas)

SURABAYA-Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Said Abdullah terus melakukan sosialisasi ke sejumlah kantong-kantong Nahdatul Ulama (NU) di wilayah tapal kuda. Pada Jumat (7/6), Said menggelar pertemuan dengan sejumlah ulama dan tokoh di Pasuruan. Diantaranya Gus Fikry dan mantan Walikota Pasuruan Aminurrohman. "Prinsip, beliau (Said Abdullah_red), ingin bersilaturahmi dengan semua unsur dan elemen, baik dari komunitasnya maupun elemen yang lain di Pasuruan. Kebetulan bertemu dengan Gus Fikri, pengasuh pondok pesantren bersama saya," ujar salah seorang tokoh Pasuruan, Aminurrohman di Pasuruan, Jumat (7/6).

Menurut dia, kedatangan Said Abdullahh juga meminta doa restu dan dukungan, baik moril maupun spiritual agar perjalanan dalam pencalonan ini diberi kemudahan. Sehingga bisa memimpin Jawa Timur yang

lebih baik lagi. "Secara spesifik, kami belum bisa menyampaikan," kata dia.

Tetapi silaturahmi ini jelas dia sudah menjadi pertanda bahwa Said Abdullah tokoh yang dihargai.

"Dia menjadi tokoh yang merakyat, mau mendatangi tokoh yang ada. Ingin bersilaturahmi dengan semua elemen yang ada di Tapal Kuda, termasuk tokoh-tokoh lain," imbuh dia.

Ketika ditanya, apakah ada mendukung BambangSaid?, Aminurohman mengatakan belum ada komitmen apa-apa. "Kita lihat dinamika yang berkembang.

Tetapi insya Allah, saya dan pak Said punya hubungan yang spesifik. Dia alumni GMNI, saya juga alumnsi.

Dia NU, saya juga NU. Kalau dia partai nasionalis, saya juga nasionalis. Jadi, ada banyak kesamaan antara saya dan pak Said. Visi perjuangannya, insya Allah tidak jauh berbeda. Jadi, cocoklah dengan saya," pungkas dia. (Tim Media Said Abdullah/kas)

kas/koran madura

SILATURRAHIM: Setelah malakukan sosialisasi bersama maysrakat di sekitar wilayah konservasi mangrove, Cawagub Said Abdullah melanjutkan silaturahimnya dengan sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al- Masyuri, Pasuruan. Pesantren yang diasuh oleh salah satu kyai khos warga Nahdlotul Ulama (NU), Kyai Masyuri, menerima dengan hangat silaturahim Said Abdullah. Bahkan, Kyai yang dikenal sebagai wali khutb ini memberikan restu dan mendoakan Cawagub Said Abdullah sukses pada Pemilukada Jatim yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus mendatang.

Acara silaturahmi yang dihadiri oleh masyarakat nelayan dan para tokoh masyarakat ini dimeriahkan dengan pagelaran kesenian tari daerah dan dan lomba ‘Tumpeng Jempol’.

HADIRI ACARA LOMBA: Cawagub Said Abdullah melanjutkan sosialisasi dengan menghadiri acara lomba Nyayi Lagu Daerah Banyuwangi 2013 di damping wakil bupati Banyuwagi terpilih, Yusuf Widyatmoko.

SOSIALISASI: Said Abdullah melakukan sosialisasi memaparkan program-program yang akan di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim, diantaranaya Program Kartu Jempol dan Program Pro Semar (Program Setengah Miliar). Program Prosemar nantinya akan diperuntukkan untuk setiap desa di seluruh Jatim Setiap tahunnya.

MENJAGA KERAGAMAN DAN KERUKUNAN: Cawagub Said Abdullah yang dikenal sebagai politisi yang nasionalis, tanpa membedakan etnis juga melakukan silatrurahmi dan sosialisasi kepada komunitas masyarakat Arab di Bangil, Pasuruan. Dalam silaturahmi kali ini, Said Abdullah memaparkan pentingnya menjaga keragaman dan kerukunan karena spirit Pancasila adalah Bhineka Tunggal Ika.

MENYAPA PEDAGANG: Cawagub Said Abdullah menyapa pedagang dan msyarakat di alun-alun Bayuwangi. Sambutan hangat diberikan masyarakat Banyuwangi ketika Cawagub said Abdullah membagi-bagikan stiker sebagai bentuk sosialisasi pasangan Bambang Said Abdullah Jempol pada Pemilukada Jatim periode 2014-2019.

LINTAS JATIM

11

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

TRAFFICKING

Siswi SMP Otaki Perdagangan Anak di Bawah Umur

i made ardhiangga/koran madura

MALU: NA (berdiri) beserta dua korban yang menutupi wajah karena malu saat di Mapolrestabes Surabaya, Minggu (9/6) kemarin.

SURABAYA - Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya berhasil membongkar kasus perdagangan anak dibawah

umur.

Ironisnya, pelaku utama dalam bisnis haram ini diotaki seorang anak dibawah umur yang masih

berstatus pelajar SMP. Pelaku juga masih berusia 15 tahun, yakni NA, perempuan asal Surabaya yang masih duduk

dibangku kelas 3 Sekolah menengah tersebut.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol

Suparti di Mapolrestabes Surabaya, Minggu (09/06) dari pengungkapan ini, selain menangkap NA, polisi juga mengamankan 3 siswa yang menjadi korban. Kesemuanya ini diamankan dari hotel fortuna, jalan Darmo Kali Surabaya. Saat digrebeg, salah seorang korban sedang dalam tidak berbusana. “Ada seorang pria yang diamankan. Dia yang memboking. Tapi karena saat digerebeg, si pria belum melakukan apa-apa. Tetapi tetap kita periksa. Kalau ada bukti-bukti yang kuat, kita akan jerat dengan pasal pencabulan.” ujar Suparti, Minggu (9/6) kemarin.

Ia menjelaskan, modus yang dilakukan cukup sederhana seperti hasil-hasil ungkap sebelumnya. NA menawarkan kepada lelaki hidung belang dan mengajak bertemu untuk memberikan harga sambil memberikan foto-foto calon korbannya.

Setelah ada kesepakatan harga, baru pertemuan dilangsungkan dihotel. “Korban ada yang dijual 750 ribu ada yang satu juta. Tapi untuk korban mendapatkan 500 ribu. Dan NA mengambil sisanya,” kata mantan Kapolsek Pabean Cantikan itu.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, AKP Suratmi, menyatakan, dari penangkapan tersangka salah

Berkas Korupsi Ponten Purabaya Ngendon di Penyidik SURABAYA- Hingga saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya masih menunggu berkas kasus dugaan korupsi gratifikasi ponten terminal Purabaya dari penyidik Polrestabes Surabaya. Berkas yang pernah masuk ke Kejari dikembalikan lagi lantaran masih ada kekurangan.

Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Nucahyo Jungkung Madyo saat dikonfirmasi mengatakan untuk saat ini berkas dugaan korupsi yang terjadi pada 2009 senilai Rp 500 juta masih P-19. "Kita tunggu pengembalian berkas dari Pol-

restabes," kata Nucahyo, saat dikonfirmasi kemarin.

Nurcahyo menjelaskan, berkas tersebut dikembalikan disertai beberapa petunjuk fomil dan materiil. Untuk formil bukti surat menyurat yang dijadikan administrasi

pembangunan ponten Purabaya masih kurang lengkap.

“Ada petunjuk materiilnya juga, cuma saya lupa,” akunya.

Untuk menangani kasus ini, pihak kejari telah menunjuk jaksa untuk peneliti kasus ini yakni Jaksa I Wayan Wahyudistira dan jaksa Farida.

Namun hingga kedua jaksa ini di mutasi Polrestabes belum juga mengembalikan berkas.

“Nanti kita tunjuk lagi jaksanya, setelah pihak penyidik Polrestabes mengembalikan berkasnya,” jelasnnya.

Untuk diketahui, Pol-

restabes Surabaya telah menetapkan Eddy, mantan Kadishub Kota Surabaya, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala UPTD Terminal Purabaya sebagai tersangka.

Polrestabes Surabaya telah melimpahkan berkas kasus ini ke Kejari Surabaya pada pertengahan tahun 2012 lalu. Namun dikembalikan karena dinilai masih banyak kekurangan agar penyidik polisi melengkapinya.

Penyidikan kasus ini berawal dari laporan adanya dugaan gratifikasi senilai Rp. 500 juta terkait pengelolaan

ponten Terminal Purabaya.

Eddy saat itu menjabat sebagai kepala UPTD Terminal Purabaya di tahun 2009 dan disebut-sebut telah menerima uang gratifikasi tersebut.

Penyidik Polrestabes Surabaya kemudian menetapkan Eddy yang dalam perjalanan karirnya naik jabatan menjadi Kadishub Kota Surabaya sebagai tersangka. Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Eddy tidak pernah ditahan dengan alasan bersikap kooperatif dengan penyidik polisi. (kas)

DUGAAN KORUPSI

Kejati Belum Terima Barang Bukti Kerugian

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengaku hingga saat ini belum menerima barang bukti berupa uang kerugian negara dari kasus dugaan korupsi TIK Probolinggo dan asuransi Pemkot Kediri.

Padahal, itu bisa menjadi peringan tersangka apabila kasus sampai ke pengadilan.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Rohm-

adi mengatakan, pihaknya tidak bisa menagih para tersangka dua kasus tersebut untuk menyerahkan barang bukti berupa uang kerugian negara.

“Penyerahan barang bukti kerugian itu inisiatif tersangka,” katanya, kemarin Rohmadi juga mengaku tidak berencana untuk memblokir rekening para tersangka karena belum ada petunjuk

adanya aliran dana melalui rekening tersangka terkait kasus tersebut. “Belum ada rencana ke situ,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kejati saat ini tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Probolinggo. Proyek ini didanai dari Dana Alokasi Khusu (DAK) 2012 senilai

Rp 14,2 miliar. Diduga, ada ketidakberesan pada proses hingga realisasi proyek ini.

Kejati telah menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, RS, juga MN, RF dan EW sebagai tersangka dalam kasus yang diperkirakan merugikan negara Rp 4 miliar ini. Ratusan pak software komputer yang diduga palsu sudah disita Ke-

jati sebagai barang bukti.

Adapun dalam kasus program asuransi pegawai Pemkot Kediri, Kejati telah menetapkan mantan Wali Kota Kediri HM. Maschut, Kepala Cabang PT Bumi Putera Kediri Hatta Mami, dan agen asuransi, Braja, sebagai tersangka kasus ini. Asuransi yang diprogramkan pada tahun 2008 itu ditaksir merugikan negara Rp 4 miliar. (kas)

satunya yang dijadikan pelacur dan masih status pelajar adalah kakak kandungnya sendiri. "Jadi, salah satu korban adalah kakak kandungnya, sendiri. Karena adiknya ini lebih berpengalaman, makanya adiknya bisa merayu kakak kandungnya sendiri."

Ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa anggota juga akan mendalami kasus ini dari hasil penyidikan terhadap 5 saksi yang ada. Diantaranya, pelaku masih bekerja sendirian.

Namun, pelaku sebelumnya sudah menjadi korban dari perdagangan anak. "Pelaku sebelumnya sudah menjadi korban. Makanya dia paham betul ilmunya. Untuk itu kita mencari siapa yang menjual pelaku sebelumnya." katanya.

Terpisah, Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, saat dikonfirmasi mengatakan terkait kasus yang terjadi di Surabaya, dipastikan ada orang dewasa yang mendalangi.

Aris mengatakan, saat ini pelaku-pelaku yang menjadi germo sudah banyak yang bergeser dari orang dewasa ke anak-anak. Sebab, orang dewasa meyakini jika pelakunya anak-anak, mereka punya keyakinan tidak akan dihukum atau dijerat

pidana karena masih berstatus dibawah umur. "Pelaku germo sudah bergeser menjadi ke anak-anak. Ini sebagai bentuk siasat untuk menghindari jeratan hukum."

Tegas Aris.

Dalam catatan komnas perlindungan anak selama tahun 2013, sudah ada 17 kasus anak-anak yang menjadi germo. Sebelum di Surabaya, sebelumnya juga terjadi di banyumas, purwokerto. Seorang anak berusia 15 tahun menjual anak-anak berusia 13 dan 14 tahun.

"Makanya penegak hukum harus benar-benar melakukan penyidikan sampai tuntas.

Saya meyakini dibalik ini semua ada orang dewasa yang menyetting" ujar Aris berkalikali meyakinkan. Sementara faktor sampai anak-anak mau menjadi germo disebabkan karena karena gaya hidup yang mewah sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Polisi menduga bukan hanya 3 korban saja. Tetapi ada banyak. Sebab, NA sudah menjalani profesi sudah enam bulan lalu. Nah, ilmu mencari korban dan laki-laki hidung belang, ia dapatkan ketika ia masih menjadi korban pelacuran sebelumnya. Kasus trafficking ini pun kini masih dikembangkan oleh petugas. (mag/kas)

PERATURAN DAERAH

PTUN Batalkan Pilkades Taman Sare Sumenep SURABAYA- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di Sidoarjo, (7/6) kemarin, akhirnya membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Taman Sare, Kecamatan Dunkek, Sumenep. Hal itu disebabkan lantaran kedua calon dalam Pilkades yang diselenggarakan 14 April 2013 lalu, ternyata merupakan pasangan suami isteri. Yakni calon pertama Hernawati dan suaminya.

Yang kemudian dimenangkan oleh Hernawati.

Akibatnya, Majelis hakim PTUN memerintahkan supaya panitia Pilkades Taman Sari mengulang proses Pilkades.

Usai dibacakan putusan PTUN itu, M Zubair Rasyid, kuasa hukum penggugat, Sattawi (calon yang dicoret dalam panitia pilkades) mengaku langsung melayangkan surat resmi ke Bupati Sumenep. Pasalnya Pemkab Sumenep telah mengagendakan acara pelantikan Hernawati yang akan dilangsungkan, Hari ini, senin (10/6).

“Kita menagih janji Bupati Sumenep yang katanya akan membatalkan pelantikan, bila nantinya PTUN membatalkan pilkades Ta-

man Sare,’’ tegas Zubair.

Karena itu, dalam suratnya dia meminta agar Pemkab Sumenep dan Panitia Pilkades Taman Sare mematuhi putusan PTUN tersebut, karena Pikades Taman Sare dinyatakan cacat yuridis. “Jadi, kami meminta agar pelantikan Hernawati tidak dilaksanakan,’’ tandas Zubair.

Untuk diketahui, munculnya gugatan ke PTUN tersebut berawal dari gugatan yang diajukan Sattawi setelah namanya dicoret oleh Panitia Pilkades Taman Sare, April 2013 lalu. Pada 23 April 2013, Sekdakap Sumenep menyurati panitia pilkades, agar mengulang proses pilkades.

Hal sama juga dilakukan oleh Camat Dungkek, yang pada 24 April 2013 menyurati panitia pilkades agar menunda pelaksanaan pilkades, hingga ada putusan PTUN. Namun, panitia pilkades tetap ngotot melaksanakan pilkades, dan Hernawati ditetapkan sebagai pemenangnya. Tanggal 10 Juni 2013 mendatang, Hernawati diagendakan dilantik. Namun, PTUN menyatakan pilkades Taman Sare batal. (kas)

DORONG SEKTOR UKM

Said: Bunga Pinjaman Ditanggung Pemda BANYUWANGI-Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Said Abdullah berjanji akan memberikan kredit modal kerja tanpa bunga kepada masyarakat kecil, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dukungan modal kerja ini sebagai langkah mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur yang kecendrungan meningkat setiap tahun. “Ada segmen-segmen tertentu yang memang mendapat perlakuan khusus, terutama pada sektor UKM. Makanya, saya selalu mendatangi pasar-pasar kecil dan tradisional untuk memetakan apa sebenarnya persoalan yang dihadapi,” ujar Said Abdullah diselasela menyapa warga di Pasar Banyuwangi, Sabtu (8/6).

Menurut dia, jika Bambang-Said diberi kepercayaaan memimpin rakyat Jawa Timur maka target

ditahun pertama adalah melakukan pemberdayaan sektor UKM. Hal ini penting mengingat potensi sector UKM sangat.

Dia yakin, pemberdayaan sektor UKM ini sangat strategis mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur. Sebab faktannya, angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi, tercermin dari indeks gini rasio yang kian melebar.

“Kalau UKM, PKL, anak-anak muda yang mau berwirausaha, silahkan pinjam modal ke bank (tentu bankable) dengan bunga pinjamannya ditanggung pemda Jawa Timur. Hal ini diyakini menumbuhkan wirausaha baru,” jelas dia.

Selama ini, kata dia UKM sulit berkembang karena bunga kredit perbankan sangat tinggi sekitar 16 persen.

Suku bunga kredit tinggi yang dipatok perbankan menyebabkan sector UKM tidak

mampu berkompetisi dengan skala usaha yang besar-besar.

Karena itu, jika UKM mau maju maka harus difasilitasi dalam bentuk kemudahan kredit. “Dan saya percaya, rencana saya ini bisa diimplementasikan,” kata dia.

Said yakin, program kredit tanpa bunga bagi UKM ini sangat efektif mengurangi angka kemiskinan yang kecendrungannya bertambah.

“Bunga kredit sekarang 16 persen per tahun. Kalau pinjam Rp 1 juta maka bunga yang dibayarkan ke bank Rp 160 ribu. Kalau pinjam Rp 100 juta maka bunganya Rp 16 juta. Ini sangat memberatkan. Tetapi kalau beban bunga ini ditanggung pemerintah maka dana yang dialokasikan membayar bunga ini bisa dipergunakan untuk menggerakan sector UKM sehingga bisa tumbuh tinggi,” kata dia. (Tim Media Said Abdullah/kas)

MELAKUKAN TRANSAKSI: MH Said Abdullah saat melakukan transaksi untuk membeli ikan di salah satu pasar yang ada Banyuwangi.

kas/koran madura

12

NASIONAL

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134 | TAHUN II

DANA KAMPANYE

PENGHARGAAN

Parpol Pelanggar Dana Kampanye Dihukum Berat

Tiga Sekolah Palembang Raih Piala Adiwiyata Mandiri

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera melakukan uji publik terhadap peraturan dana kampanye. Melalui uji publik tersebut, KPU siap menerima masukan dari berbagai pihak termasuk aturan sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar PKPU dana kampanye.

"Tanggal 13-14 Juni ini kami undang penggiat pemilu, LSM, media untuk uji publik PKPU dana kampanye sebelum dibawa ke DPR. Masukan dari berbagai pihak, termasuk usulan sanksi yang lebih tegas bagi peserta pemilu akan kami masukkan," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Minggu (9/6).

Dalam rancangan PKPU dana kampanye yang telah disiapkan KPU, menurut Ferry ada beberapa aturan yang mungkin akan ditentang partai. Misalnya kewajiban bagi caleg, tidak hanya partai untuk melaporkan dana kampanyenya. Hingga sanksi diskualifikasi bagi peserta pemilu yang melanggar aturan pelaporan dana kampanye tersebut.

Memang, lanjut Ferry, dalam UU Pemilu nomor 8 tahun 2012, tidak ada sanksi diskualifikasi bagi partai yang tidak melaporkan dana kampanye. Atau partai yang terbukti secara incracht menerima aliran dana haram untuk kepentingan kampanye.Termasuk kemungkinan menyisipkan sanksi administratif bagi peserta pemilu yang menerima aliran dana dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Tetapi dalam uji publik nanti, akan kami buka ruangan untuk membahas kemungkinan itu. Agar sanksi bagi peserta pemilu lebih tegas," jelas Ferry.

Diharapkannya, PKPU dana kampanye bisa dibawa ke parlemen untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP). Sehingga sebelum akhir Juni 2013 ini sudah bisa disahkan. Meski diperkirakan akan timbul pro dan kontra atas rancangan aturan tersebut, Ferry yakin semangat melaksanakan pemilu yang lebih transparan diinginkan oleh semua pihak.

Diakui Ferry, dalam UU Pemilu nomor 8 tahun 2012, tidak ada sanksi diskualifikasi bagi partai yang tidak melaporkan dana kampanye.

Atau partai yang terbukti secara incracht menerima aliran dana haram untuk kepentingan kampanye.Termasuk kemungkinan menyi-

sipkan sanksi administratif bagi peserta pemilu yang menerima aliran dana dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diharapkannya, PKPU dana kampanye bisa dibawa ke parlemen untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP). Sehingga sebelum akhir Juni 2013 ini sudah bisa disahkan. Meski diperkirakan akan timbul pro dan kontra atas rancangan aturan tersebut, Ferry yakin semangat melaksanakan pemilu yang lebih transparan diinginkan oleh semua pihak.

Sementara itu, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus berharap agar KPU bersikap tegas terhadap parpol yang melanggar ketentuan dana kampanye. “Harus didiskualisifikasi kalau ditemukan dana parpol melebihi ketentuan KPU,” kata dia.

E-Voting Ditempat terpisah, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Laode M Kamaludin, mengatakan, 'elecronic voting' (e-voting) dapat menjadi alternatif alat Pemilu baik pada Pilpres maupun Pilkada bupati/ wali kota. "Dengan alat ini, maka dapat menghemat anggaran Pemilu, lumayan jika dapat mencapai 50 persen," ujarnya La Ode Kamaludin menambahkan pentingnya penggunaan alat tersebut, selain karena pertimbangan ekonomis, juga akurasi datanya jauh lebih terjamin dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, FRI yang didukung lembaga yang kompeten BPPT dan KPU pusat. "Upaya menghemat anggaran itu harus dipikirkan sekarang, sehingga anggaran berdemokrasi itu sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan," jelasnya Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar Prof Dr dr HA Idrus Paturusi. Menurut dia, dana Pilpres dan pemilihan legislator yang mencapai puluhan triliun rupiah dapat dihemat sekitar 50 persen apabila menggunakan e-voting.

"Alokasi anggaran puluhan triliun itu dapat digunakan untuk membangun rumah sakit atau menyejahterakan masyarakat, daripada menghabiskan anggaran Pemilu yang masih menggunakan model lama," pungkasnya. (gam/cea)

Soal Kebijakan BBM

Sikap Mendua PKS Bisa Jadi Bumerang JAKARTA - Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Center for Democracy and Leadership Research Hanta Yudha mengingatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar berhati-hati dengan manuver politik berupa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini lantaran PKS dalam kondisi tidak utuh disebabkan beberapa menterinya justru mendukung kebijakan itu. Sikap mendua PKS justru menjadi boomerang. "PKS harus berhati-hati dengan manuver politik semacam ini, karena PKS sudah tidak utuh lagi.

Jangan sampai senjata makan tuan," ujar Hanta diskusi bertajuk 'Perahu Retak Setgab' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).

Hanta mengatakan, jika PKS tidak berhati-hati, dampak yang timbul justru akan menghantam partai ini sendiri. Salah satunya, publik akan menilai PKS adalah partai yang tidak konsisten.

"Inkonsistensi dalam perspektif publik itu merugikan sebuah partai," kata Hanta.

Lebih lanjut, Hanta menambahkan, PKS harus segera menyelesaikan polemik internal yang terjadi. "Itu

dinamikanya PKS," pungkas dia.

Sementara itu, Menteri Sosial yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, para menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu sudah mensosialisasikan rencana menaikkan harga BBM. Namun, DPP PKS bersikeras menolak kebijakan itu."Kalau yang di DPP monggo disampaikan, tapi kalau menteri kita tetap sosialisasikan terus," kata Salim.

Salim menjelaskan, para menteri PKS sebenarnya tidak menolak apa yang dilakukan pemerintah. Namun DPP PKS ternyata mempunyai perhitungan lain yang menyebabkan tidak setuju dengan kenaikan BBM dan pemberian BLSM. "Jadi sebenarnya kalau menolak itu Majelis Syuro atau DPTP (Dewan Pemimpin Tinggi Partai)," ujarnya.

Namun hingga saat itu baik Dewan Syuro maupun DPTP belum menggelar rapat secara resmi, termasuk mengambil kesimpulan untuk menyampaikan penolakan secara resmi. (gam/abd/ cea/ay)

zabur karuru/ant

BENDERA SETENGAH TIANG. Bendera Merah Putih tampak berkibar setengah tiang di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (9/6), Pengibaran bendera setengah tiang itu merujuk pada imbauan Presiden terhadap seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang selama dua hari sebagai rasa duka cita atas wafatnya Ketua MPR Taufiq Kiemas.

PALEMBANG - Tiga sekolah di Kota Palembang meraih Piala Adiwiyata Mandiri, atau penghargaan tertinggi bidang kebersihan tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Palembang, Agung Noegroho ketika dihubungi dari Palembang, Minggu mengatakan tiga sekolah yang meraih Piala Adiwiyata Mandiri tersebut adalah SMA Negeri 17, SMK Negeri 2 dan SMP Negeri 54.

Selain sekolah, juga Terminal Sako mendapat penghargaan terbaik nasional, katanya.

Dia menjelaskan, Hutan Kota Punti Kayu dan Pasar Selasa juga mendapat plakat Adipura yang tentunya juga sangat membanggakan Palembang berhasil mempertahankan tujuh kali Piala Adipura.

Ia mengatakan, penghargaan bidang kebersihan tersebut tentunya menjadi salah satu pengakuan pemerintah pusat atas keberhasilan pemkot setempat menjaga kebersihan secara konsisten.

Peranan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kota tentunya sangat penting sebagai dukungan terhadap program pemkot.

Sebelumnya, Kamis (6/6) Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan berhasil mempertahankan Piala Adipura ke-7 kali menjadi kado terindah diakhir masa jabatannya.

"Jabatan saya akan berakhir, 21 Juli dan Piala Adipura menjadi salah satu hadiah untuk masyarakat Kota Palembang," katanya.

Eddy menambahkan, selama ini pemkot telah melaksanakan program kota bersih hijau dan bebas pencemaran udara atau clean, green and blue.

Beragam penghargaan yang didapat menjadi bukti bahwa program tersebut telah berjalan optimal, hanya memang membutuhkan partisipasi dari semua masyarakat Kota Palembang. (ant/ay)

SBY: Indonesia Kehilangan Tokoh Besar JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan wafatnya Taufik Kiemas menjadi sebuah kehilangan putra besar bangsa Indonesia. Bagi SBY, suami Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu seorang sosok putra terbaik bangsa, politikus yang mumpuni dan tokoh konsiliator. "Selaku politisi terkemuka, tokoh penegak demokrasi, rekonsiliator dan seorang negarawan, kita disini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau melalui upacara kenegaraan ini," kata Presiden saat memberikan pidatonya, dalam acara pemakaman Taufik Kiemas, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (9/6).

Menurut SBY, acara ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara dan pemerintah atas jasa dan dharma bhakti serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya.

"Kita sama-sama mengethaui almarhum yang dlahirkan di Jakarta, sepanjang hayatnya diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Presiden, konsistensi dan keteguahannaya dalam menegakan perjuangan demokrasi yang tak pernah kenal henti, telah menempatkan alamarhum sebagai sosok penting di negeri ini. Sambungnya, di awal reformasi, almarhum berperan aktif ikut menggelorakan semangat reformasi, yang mengembalikan halauan negeri Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis, ia juga salah satu dianatara tokoh bangsa yang selalu ingin melihat ke depan utamanya bagi kepetingan kemanjuan

bangsa dan bagi hadirnya generasi penerus bangsa yang lebih baik. "Meski sebagai suami saat menjabat sebagai wakil presiden maupun sebagi presiden RI kelima dalam tugas jabatannya sebagai ketua MPR kita menenal beliau sebagai tokoh yang memiliki semangat kerja dan tanggungjawab yang luar biasa, itu semua ditunjukan hingga kahir hayatanya," tandas Presiden SBY juga memuji kegigihan Taufiq Kiemas yang semasa hidupnya dikenal sangat gigih menyosialisasikan empat pilar kebangsaan. Almarhum selalu bersemangat meski kondisi kesehatannya menurun. "Semangat menyosialisasikan empat pilar bangsa tidak pernah surut bahkan ketika kesehatannya menurun sekalipun. Atas jasa yang besar kepada bangsa dan negara, pemerintah pada 2011 menganugerahkan Adhi Pradana kepada almarhum," kata SBY. Presiden SBY bertindak

sebagai inspektur upacara pemakaman. "Upacara ini sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah atas darma bakti almarhum dalam pengabdian semasa hidupnya," SBY menjelaskan.

Semasa hidupnya, lanjut Presiden SBY, Taufiq Kiemas juga dikenal sebagai suami yang setia kepada keluarga.

"Almarhum adalah suami yang setia dalam suka dan duka mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri," SBY menAmbahkan.

SBY pun merunut pendampingan Taufiq Kiemas terhadap Megawati yang berjalan baik sebagai Ketua Umum PDIP, saat menjabat sebagai Wapres, hingga menjadi presiden ke-5 Republik Indonesia. "Kepada keluarga almarhum, Ibu Megawati beserta keluarga, semoga senantiasa diberikan ketabahan dan mengikhlaskan kepergian almarhum," ujar SBY. Terakhir, SBY meminta segenap lapisan masyarakat untuk mendoakan arwah almarhum Taufiq Kiemas agar tenang di sisi Allah SWT. ""Saya ingin mengajak bangsa Indonesia untuk mendoakan almarhum agar diterima di sisi Allah SWT, sesuai pengabdian kepada bangsa. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, Ibu Mega, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan, menerima kepergiaan almarhum dengan sabar dan tawakal," kata Presiden SBY. Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat mengatakan, pesan terakhir

yang diberikan kepada dirinya saat berkunjung memperingati HUT Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir pekan lalu adalah terus memperjuangkan empat pilar. "Dia bilang pada kita kita enggak boleh lengah, teruskan empat pilar, saya temani beliau sejak tahun 87 sudah sama saya," jelas Martin.

Menurut Martin, Taufiq adalah sosok politikus yang tidak punya lawan dan tidak suka dengan perlawanan. "Dalam paham dia, pandangan politik dia tidak boleh ada oposisi, semua harus bagian dari satu sistem yang ada yang jadi pengimbang pengisi, tidak boleh oposisi dalam liberal," tandasnya.

Anggota Komisi III DPR-RI FPKS, Indra mengaku sangat kehilangan sosok seorang Taufiq Kiemas di Republik ini, walaupun beliau belum pernah secara langsung berinteraksi. “Sosok Taufiq Kiemas adalah seseorang yang sangat demokratis, terutama saat dan sering berbeda pendapat dengan istrinya, Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP. Beliau tidak segan memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk bisa muncul menjadi Tokoh di Republik ini,” jelas dia.

TK kata Indra, adalah orang yang supel dalam bergaul, baik lintas partai, maupun lintas kelompok, beliau adalah sosok yang negarawan "Kita kehilangan sosok seperti ini, semoga anak-anaknya bisa meneladani sifat Beliau," pungkas Indra

Keteladanan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai Ketua MPR RI Taufiq Kiemas telah mewariskan keteladan berpolitik yang baik kepada generasi muda. "Kami sangat berbelasungkawa atas kepergian Pak Taufik Kiemas.

Kami merasa kehilangan seorang tokoh politik nasional yang berjiwa pemersatu. Beliau meninggalkan teladan yang baik dalam berpolitik," kata Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro, di Jakarta, Minggu (9/6).

Ibas mengapresiasi upaya Taufik Kiemas dan jajaran MPR RI yang penuh upaya dalam memperkokoh kesatuan bangsa lewat penguatan Empat Pilar Kebangsaan.

"Upaya beliau mempererat dan memperkokoh persatuan dan persatuan bangsa melalui program Empat Pilar Kebangsaan yang disosialisasi ulang melalui MPR, seperti semangat Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, merupakan wujud kecintaannya untuk Tanah Air," kata Ibas.

Bagi keluarga yang ditinggalkan, Ibas berharap bisa diberikan ketabahan dan kekuatan. "Semoga Pak Taufik bisa diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Kami turut merasa kehilangan atas kepergian beliau," kata Ibas. (gam/ abd/cea)

EKONOMI

13

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134| TAHUN II

Nusantara Infrastructur

Targetkan Pendapatan Naik 35%

RUU Perdagangan Perparah Liberalisasi JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menegaskan praktek liberalisasi perdagangan di Indonesia dan bukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang diadopsi langsung dari ketentuan World Trade Organization (WTO).

Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, menyatakan pengalaman Indonesia dalam ASEAN-China FTA (ACFTA) yang membuka pintu impor, seharusnya dijadikan bahan pelajaran penting dalam penyusunan RUU Perdagangan ini. Di sektor pangan, serangan impor pangan kita sejak tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan peningkatan drastis, yaitu dari US$ 11,7 Miliar hingga US$ 17,2 Miliar. Ini berdampak buruk bagi petani dan nelayan kecil,” kata dia di Jakarta, Minggu (9/6).

Untuk itu, IGJ mendesak DPR RI untuk tidak terburu-buru mensahkan RUU Perdagangan. Hal ini karena masih banyak pasal-pasal di dalam RUU tersebut yang belum mengatur tentang peran Negara untuk melindungi

kepentingan nasional dari praktek perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral, khususnya bagi pelaku ekonomi kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM. “Draf RUU Perdagangan yang ada saat ini jelas bertabrakan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mengadopsi langsung prinsipprinsip liberalisasi ekonomi maka RUU Perdagangan telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi di dalam Konstitusi dan menghilangkan kedaulatan ekonomi Negara”, tutup Riza.

Sementara itu, pengamat Ekonomi Hendri Saparini menilai RUU Perdagangan terkesan liberal. Semangat liberalisasi secara eksplisit tertulis

dalam draf akademik RUU Perdagangan yang menyatakan bahwa RUU disusun dengan meyakini bahwa mekanisme pasar adalah sistem terbaik.

Ditambah lagi, pemerintah menyatakan tidak akan terlibat di dalamnya. Jika dilihat tujuan ekonomi yang mengarah pada kepentingan nasional, menurut Hendri hal tersebut bertentangan. Belum lagi, dipastikan akan berseberangan dengan amanah konstitusi UUD 1945. Untuk itu, ia berpendapat draf RUU Perdagangan harus diperbaiki secara total dengan mengembalikan draf tersebut kepada pemerintah. “Sebaiknya dikembalikan ke pemerintah,” kata Hendri.

Menurut Hendri, semua pasal yang terdapat di dalam draf RUU Perdagangan harus dilakukan perombakan ulang.

Pasalnya, roh RUU tersebut sudah melenceng dari kepentingan nasional.

Kaget Anggota Komisi VI Hendrawan Supratikno mengaku tercengang ketika membaca naskah akademik RUU Perdagangan. Menurutnya, RUU tersebut lebih pantas jika disebut sebagai RUU Liberalisasi

Perdagangan. “Setelah saya baca draf RUU Perdagangan ini, saya bilang ini RUU celaka,” katanya.

Hendrawan berpendapat, RUU Perdagangan mencerminkan negasi, deviasi bahkan distorsi terhadap cita-cita dan amanat pancasila serta UUD 1945. Bahkan, RUU Perdagangan dan Revisi UU Perindustrian seakan-akan melegalkan praktik-praktik deviasi.

Namun, rencana pengembalian draf RUU Perdagangan kepada pemerintah masih menjadi pembahasan Komisi VI. Sebagian anggota menilai, pengembalian kepada pemerintah akan menahan RUU Perdagangan kembali, karena sejak RUU ini diajukan, pemerintah menahan RUU Perdagangan selama 7 tahun.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan pihaknya akan memperjuangkan RUU Perdagangan menjadi RUU yang mengedepankan kepentingan nasional. Artinya, akan ada kajian-kajian lebih lanjut terhadap RUU ini.

“Dewan akan memperjuangkan RUU Perdagangan ini semangatnya kepentingan nasional,” pungkasnya. (gam/abd)

JAKARTA-Bank CIMB Niaga kembali meraih penghargaan Properti Indonesia Award 2013 sebagai salah satu bank umum swasta penyalur kredit properti yang inovatif dalam penciptaan produk KPR nya.

Selain CIMB Niaga ada empat bank terkemuka lainnya yang juga menerima penghargaan untuk kriteria yang berbeda.

Head of Consumer Lending CIMB Niaga Tony Tardjo, mengungkapkan, CIMB Niaga telah lama dikenal sebagai bank di Tanah Air, yang konsisten dalam menyalurkan kredit propertinya melalui sejumlah produk KPR unggulan.

“Produk-produk KPR yang kami tawarkan memberikan solusi terhadap kebutuhan nasabah yang beragam. Nasabah tinggal memilih produk KPR mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya,” kata Tony.

Salah satu produk KPR unggulan dari CIMB Niaga adalah KPR X-Tra Manfaat.

KPR X-Tra Manfaat merupakan inovasi terbaru CIMB Niaga dalam hal pembiayaan properti ke masyarakat, yang menghubungkan fasilitas KPR dengan rekening tabungan nasabah dan keluarga nasabah (hingga sembilan rekening tabungan). Nantinya, 80 persen

dari saldo harian tabungan nasabah akan digunakan untuk mengurangi saldo pinjaman KPR nasabah, sehingga pinjaman KPR nasabah bisa lunas lebih cepat. “Membidik segmen menengah atas, produk yang baru diluncurkan tahun ini menjadi produk yang bermanfaat bagi nasabah yang ingin melunasi pinjaman KPR dengan lebih cepat,” imbuh Tony.

Menurut Tony, beragamnya produk KPR yang dimiliki CIMB Niaga menjadi wujud komitmen CIMB Niaga untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya nasabah CIMB Niaga.

haya Mandiri (TKCM), PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) untuk melakukan konversi atas pinjaman Perseroan kepada DCC menjadi setoran modal sebanyak 51%, yang dimana DCC adalah perusahaan yang memiliki konsesi untuk membangun dan mengelola instalasi air bersih di Kawasan Industri Medan (KIM). “Pada akhir tahun 2013, pendapatan perseroan diperkirakan akan naik mencapai 35% dari pendapatan sebesar Rp270 miliar yang diperoleh pada tahun 2012,” tambah Danni Hasan.

Hal ini dimungkinkan bila perseroan berhasil menambah kepemilikan pada salah satu anak perusahaan di bidang air, yakni TKCM menjadi diatas 51% sebelum akhir tahun.

Dia menambahkan, perseroan berhasil mengembangkan portfolio usaha sektor pelabuhan dengan mengakuisisi 39% saham dari PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) melalui anak perusahaan PT Portco Infranusantara (Portco) untuk pengelolaan pelabuhan Panjang di Lampung.

Sementara pada sektor energi, masuknya PT Energy Infranusantara (EI) ke PT Inpola Meka Energi (IME) dengan mengambil 45% saham IME. IME adalah sebuah perusahaan yang berpusat pada pengembangan Mini Hydro Power Plant (PLTA mini hidro) di Lau Gunung, Tanah Pinem, Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara.

Transaksi ini dapat menjadi preseden awal menguatnya ketertarikan asing terhadap anak-anak perusahaan infrastruktur, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan masing-masing

anak perusahaan. Hal ini juga dikuatkan oleh fakta yang menguatkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, terjadi peningkatan minat asing untuk melakukan investasinya di bidang Infrastruktur di Indonesia.

Dia menambahkan, perseroan berhasil mengembangkan portfolio usaha sektor pelabuhan dengan mengakuisisi 39% saham dari PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) melalui anak perusahaan PT Portco Infranusantara (Portco) untuk pengelolaan pelabuhan Panjang di Lampung.

Pada Bulan Februari 2013 Cap Asia sebuah perusahaan investasi swasta yang mengkhususkan diri pada sektor investasi infrastruktur di Asia Tenggara, ikut memperkuat anak perusahaan perseroan yang bergerak dibidang Jalan Tol yaitu PT Marga Utama Nusantara. Melalui Robust Pty Ltd, Cap Asia menjadi pemilik 20% saham MUN yang baru diterbitkan dengan nilai transaksi sebesar Rp. 545 Miliar. Kerjasama ini diharapkan akan mampu mendorong tercapainya sinergi dan kinerja yang optimal dalam upaya pencapaian peningkatan performa Perseroan. (gam/abd)

Forum dialog gerakan ekonomi generasi muda membicarakan peluang dan tantangan ekonomi generasi muda menyongsong era perdagangan bebas.

Perdagangan Bebas ASEAN

Monopoli Akan Meluas

CIMB Niaga

Raih Properti Award 2013

JAKARTA-PT Nusantara Infrastructure, Tbk sebagai perusahaan publik yang bergerak di bidang infrastuktur terintegrasi mencatat kinerja positif selama dua tahun terakhir ini. Hingga Maret 2013, total aset Perseroan tumbuh 20,03% (yoy) dari Rp2,019 triliun menjadi Rp2,424 triliun. Sementara pendapatan NI pada akhir maret 2013 mencapai Rp68.7 miliar, tumbuh 5,26% (yoy) dibandingkan periode yang sama di 2012 yang tercatat sebesar Rp65,3 miliar. “Konsisten dalam mengembangkan infrastruktur nasional, NI mencatat kinerja yang positif di awal 2013. “Peningkatan bisnis terjadi di semua lini bisnis kami, mulai dari sektor jalan tol, pelabuhan, air dan renewable energy,” ungkap Direktur PT Nusantara Infrastructure, Tbk Danni Hasan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/6).

Keempat ruas jalan tol yang dimiliki dan dikelola NI – tol Bintaro-Bumi Serpong Damai (BSD), Jakarta Outer Ringroad (JORR) W1 Kebon Jeruk-Penjaringan, Ruas Tol Seksi Enam (JTSE) dan tol Bosowa Marga Nusantara (BMN)-Makassar – menunjukkan kinerja yang prima.

Volume kendaraan tercatat pada akhir 2012 tumbuh 12% menjadi 78,25 juta trafik kendaraan.

Selain sukses mengelola jalan tol, Perseroan jelas dia juga memperluas bidang usahanya ke sektor infrastruktur lain. Untuk sektor air bersih, melalui PT Potum Mundi Infranusantara, Perseroan mengakuisisi 51% saham PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) bersama dengan PT Enviro, mengeksekusi 28% saham PT Tirta Kencana Ca-

Selain itu, hal ini juga sebagai wujud dukungan CIMB Niaga kepada industri properti di Indonesia.

Tony menambahkan, diterimanya penghargaan Properti Indonesia Award 2013 tidak akan membuat seluruh jajaran di CIMB Niaga menjadi terlena dan berpuas diri. “Hal ini justru menambah semangat kami untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi ke depannya, dan terus berinovasi serta mengembangkan beragam produk KPR bagi masyarakat,” kata Tony.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik per 31 Maret 2013, CIMB Niaga telah menyalurkan kredit ke sektor properti sebesar 21,52 triliun rupiah.

Properti Indonesia Award 2013 merupakan penghargaan bagi insan properti di Indonesia yang karya-karyanya dinilai memberikan kontribusi penting terhadap dunia properti di Indonesia. Pemenang ditentukan berdasarkan penilaian berbasis data milik Properti Indonesia dengan kriteria yang mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu visi, konsep, nilai, inovasi, kepedulian kepada lingkungan dan sosial, eksistensi, kinerja dan pencapaian, serta kontribusinya terhadap industri property. (gam)

JAKARTA-Intensitas praktik persaingan usaha tidak sehat (monopoli) berpotensi semakin meluas ke berbagai sektor usaha di era perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) yang akan belaku mulai 2015. Karena itu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan terus berinovasi membuat kebijakan yang sejalan dengan dinamika perekonomian domestik dan ASEAN. “Praktik persaingan usaha masih terus berlanjut. Tantangan ini akan semakin besar bagi KPPU saat pemberlakuan ASEAN Economic Communinty,” kata Ketua KPPU, Muhammad Nawir Messi saat ditemui dalam acara ulang tahun ke-13 KPPU di kantornya, Jakarta, Minggu (9/6).

Dia mengaku, tantangan bisnis di era AEC nanti semakin meluas. Untuk itu, KPPPU akan membuat regulasi yang diharapkan meminimalisir praktek monopoli bisnis ini.

“Saya ingin memperbaharui komitmen untuk memperbaiki persaingan usaha. Kami yakin akan bisa melewati segenap tantangan ke depan,” jelasnya.

Sejauh ini kata dia, KPPU terbilang cukup behasil dalam menangani dan mengatasi praktik monopoli di Indonesia. Akan tetapi, pemberlakuan AEC 2015 akan semakin menantang KKPU untuk memaksimalkan peran pengawasan persaingan usaha. “Ditengah kondisi perekonomian yang dinamis ini, kami akan meningkatkan peran KPPU,” tegas Nawir.

Menurut dia, pada pemberlakuan AEC di 2015, sebanyak sepuluh negara di Asia Tenggara akan memiliki kebebasan yang sama dalam lingkup perdagangan bebas di kawasan ASEAN. “Persaingan akan semakin tinggi. KPPU yang semula hanya mengawasi Indonesia, nantinya akan mengawasi pelaku usaha dari sepuluh negara,”

paparnya.

Saat ini saja, lanjut Nawir, praktik persaingan usaha tidak sehat banyak dilakukan para pengusaha melalui berbagai modus operandi baru. Kondisi ini sekaligus memaksa KPPU untuk berinovasi dalam membuat kebijakan yang sejalan dengan dinamika perekonomian domestik dan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 6 persen, ujar Nawir, secara otomatis telah mengubah iklim pasar yang pada akhirnya semakin mengetatkan tingkat kompetisi. “Pada tahun 2010 saja, pendapatan per kapita di Indonesia sudah 3.000 dollar AS . Situasi ini tentunya harus dijawab pula dengan menerbitkan kebijakan (persaingan usaha) baru yang efektif,” imbuh dia.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Satria Hamid Ahmadi meminta pengusaha dalam negeri agar menyikapi ketatnya persaingan usaha di era AEC 2015 melalui peningkatan kualitas produk.

“Berlakunya AEC akan menjadi tantangan bagi setiap pengusaha,” kata dia.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia bisa mendukung peningkatan daya saing bagi pelaku usaha di dalam negeri. Pasalnya, tanpa adanya dukungan dari pemerintah, maka para pelaku pasar domestik akan kalah bersaing dengan pelaku asing. “AEC 2015 merupakan perdagangan bebas lintas negara. Jadi, perlu ada persiapan bagi pelaku usaha dalam negeri maupun pemerintah serta stakeholder. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaku usaha untuk dapat bersaing di lingkup ASEAN,” tutur Satria. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

SENIN 10 JUNI 2013 NO.0134| TAHUN II

MURID

Empat Siswa Tewas Tenggelam LAMONGAN - Aparat Kepolisian Sektor Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menemukan empat siswa tewas akibat tenggelam di Bengawan Solo, Dusun Bengkawak, Desa Tejosari.

Kapolsek Laren AKP Sampun mengatakan bahwa empat siswa yang ditemukan tewas tenggelam itu adalah Adam, Muhammad Ardi, Fatoni, dan Eka Nur Kholilah.

“Barusan ditemukan empat siswa yang tenggelam itu meninggal dunia, dan langsung kami bawa ke rumah sakit terdekat,” kata dia menjelaskan.

Sebelumnya, Polsek Laren mendapatkan laporan dari warga bila terjadi peristiwa perahu tenggelam di Ben-

gawan Solo akibat derasnya arus. Perahu yang tenggelam itu dilaporkan membawa tujuh siswa.

“Kita dapat laporan kalau ada warga yang tenggelam, dan kami turunkan tim untuk melakukan pencarian bersama warga,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tujuh siswa itu berasal dari SMK 2 Prapanca Kota Surabaya atas nama Adam, Muhammad Ardi, Fatoni, Eka Nur Kholilah, Husien, Dani, dan Rudi.

“Dari tujuh siswa yang menaiki perahu, empat di antaranya tenggelam karena tidak bisa berenang atas nama Adam, Muhammad Ardi, Fatoni dan Eka Nur Kholilah, dan sisanya selamat

atas nama Husien, Dani, dan Rudi,” katanya.

Sampun menjelaskan bahwa proses pencarian yang dilakukan dengan menyisir sungai sempat mengalami kesulitan, karena derasnya arus Bengawan Solo.

Sementara dari informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa tujuh siswa itu pergi ke Laren untuk berlibur ke rumah nenek salah satu siswa, yakni Husien.

Selain berlibur, mereka juga mendapat tugas untuk meneliti budi daya ikan keramba di wilayah itu, namun akibat derasnya arus Bengawan Solo membuat perahu yang mereka tumpangi terbalik dan tenggelam.(ant/rah)

PENINGKATAN DAYA SAING USAHA

Dahlan Dorong Pabrik Gula Diversifikasi Produk MOJOKERTO - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendorong pabrik-pabrik gula untuk melakukan diversifikasi produk dengan menghasilkan produk turunan tebu dalam upaya meningkatkan daya saing usaha.

Ditemui wartawan di sela-sela mengunjungi Pabrik Gula (PG) Gempolkrep di Mojokerto, Jatim, baru-baru ini, Dahlan berharap PG tidak hanya menghasilkan gula, tapi juga produk turunan tebu lainnya, seperti bioetanol, listrik, dan biokompos.

“Dengan sendirinya ke depan PG-PG harus bisa diversifikasi agar daya saingnya lebih meningkat,” katanya.

Pabrik Gula Gempolkrep yang dikelola PT Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan salah satu PG terintegrasi dengan pabrik bioetanol yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembangunan.

Dahlan mengapresiasi langkah yang dilakukan PTPN X, namun tidak setiap PG harus membangun pabrik bioetanol atau mempunyai program produksi listrik maupun produk turunan tebu lainnya .

“Kalau PG-PG kecil harus melakukannya secara bersama-sama, karena limbah tetes tebunya tidak cukup untuk produksi bioetanol,” katanya.

Untuk PG-PG skala kecil, Dahlan Iskan mengatakan perlunya dilakukan pemetaan dari masing-masing perannya, untuk ditetapkan PG mana sebagai pemasok tetes tebu dan PG yang akan mengolahnya menjadi bioetanol.

Direktur Utama PTPN X Subiyono mengemukakan pihaknya terus mendorong upaya

diverifikasi dengan tidak hanya fokus produksi gula, tetapi sudah melirik produk turunan tebu lainnya, seperti program “co-generation” yang mengolah ampas tebu menjadi listrik dan produksi bioetanol.

Pabrik bioetanol yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar di lingkungan PG Gempolkrep itu, berkapasitas produksi 30 juta liter bioetanol per tahun dan direncanakan mulai berproduksi akhir 2013.

Biaya investasi pabrik bioetanol tersebut Rp461,21 miliar dengan skema pendanaan terdiri atas dana internal perusahaan Rp311,21 miliar dan hibah dari NEDO Jepang Rp150 miliar.

“Industri ini sudah seharusnya ‘beyond sugar’ dan benar-benar bertransformasi menjadi industri berbasis tebu yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” katanya.

Menurut Subiyono, diversifikasi belum menjadi perhatian serius industri gula di Indonesia, kendati puluhan tahun silam hal itu pernah dilakukan sejumlah pabrik gula.

“Pada sekitar tahun 1950-an pernah ada pabrik lilin dari ‘blotong’ (limbah tebu) yang mampu ekspor ke berbagai negara, tapi kini bangkrut. Begitu juga saat tahun 1960-an pernah ada sejumlah pabrik alkohol dan spiritus di beberapa PG di Indonesia, namun kini merana,” katanya.

Ia mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 45 industri di Indonesia yang memanfaatkan turunan tebu untuk menghasilkan 14 jenis produk, tetapi mayoritas dimiliki perusahaan yang sama sekali tidak bergerak di bisnis pengolahan tebu. (ant/rah)

WISATA TANGKUBAN PARAHU. Sejumlah wisatawan menikmati pemandangan kawah ratu di puncak gunung tangkuban parahu, Lembang, Jawa Barat. Objek wisata gunung Tangkuban Parahu kembali ramai dikunjungi wisatawan setelah dibuka kembali dan status waspada dicabut sejak bulan Maret lalu.

Pendaki Meninggal di Semeru LUMAJANG - Seorang pendaki yang bernama Bakuh Subagio (56) asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur, meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut.

“Pendaki sempat dibawa ke Rumah Sakit Sumber Sentosa di Tumpang-Malang, namun nyawanya tidak tertolong, dan hasil diagnosa dokter menyatakan korban meninggal karena serangan jantung,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Ayu Dewi Utari, saat dihubungi dari Lumajang.

Menurut dia, Bakuh bersama rombongan pendaki asal Gresik sebanyak 32 orang, meminta izin melakukan pendakian dengan melapor ke petugas Pos Ranu Pani pada Kamis (6/6) pukul 10.00 WIB, namun korban tiba-tiba merasakan kesakitan saat tiba di Pos 1

jalur pendakian Semeru.

“Sebagian besar rombongan mereka sudah berjalan lebih dulu menuju Pos 2 jalur pendakian Semeru dan korban hanya ditemani enam orang saat tiba di Pos 1, sehingga korban langsung dievakuasi menuju Pos Ranu Pani sekitar pukul 15.00 WIB,” paparnya.

Korban Bakuh langsung dilarikan ke Rumah Sakit terdekat yang berada di kawasan Tumpang-Malang, namun korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RS setempat akibat serangan jantung.

“Korban tidak berterus terang dan menyampaikan kepada petugas TNBTS di Pos

Ranu Pani kalau memiliki riwayat penyakit jantung, karena pendakian ke Semeru harus memiliki fisik yang prima,” tuturnya.

Ia menjelaskan semua pendaki yang ingin naik ke gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu, harus melampirkan surat keterangan sehat karena jalur pendakian Semeru membutuhkan kesiapan fisik dan mental.

“Dalam satu kali perjalanan saja mencapai 17,5 kilometer dengan kondisi jalur yang berbukit-bukit dan memiliki kemiringan yang curam, sehingga dibutuhkan kondisi fisik yang benar-benar prima dan perbekalan yang cukup,” ujarnya.

Ia mengimbau para pendaki tidak memaksakan diri untuk melakukan pendakian di gunung yang berada di perbatasan Lumajang-Malang itu, apabila kondisi fisiknya tidak kuat dan memiliki penyakit

tertentu yang bisa kambuh sewaktu-waktu.

“Saya imbau para pendaki pemula juga tidak meremehkan perbekalan yang dibawa selama pendakian karena perbekalan yang cukup merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang fisik yang prima selama perjalanan,” ucapnya, berharap.

TNBTS merekomendasikan pendakian hingga Pos Kalimati, dan melarang pendaki naik hingga puncak Semeru (Mahameru) karena berbahaya bagi keselamatan para pendaki.

Hal tersebut berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) seiring dengan status Gunung Semeru masih Waspada (Level II), sehingga masyarakat atau pendaki tidak boleh melakukan aktivitas di radius 4 kilometer dari Mahameru.(ant/rah).

GENANGAN AIR

BPLS Gunakan Tujuh Pompa Sedot Banjir Porong SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menggunakan sedikitnya tujuh unit pompa untuk menyedot air di kawasan Porong yang banjir agar arus lalu lintas berjalan lancar.

Humas BPLS Dwinanto, di Sidoarjo, menjelaskan pihaknya terus berusaha agar genangan air di kawasan Porong, terutama yang menggenangi rel kereta api dan pintu masuk tol, bisa surut secepatnya.

“Sudah dua hari ini banjir terjadi di kawasan tersebut dan mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas. Kami menggunakan sedikitnya tujuh pompa untuk menyedot air supaya genangan cepat surut,” ujarnya.

Pompa-pompa air tersebut, kata dia, tetap akan disiagakan di kawasan tersebut mengingat di daerah itu merupakan lokasi yang cukup rendah dan rawan banjir.

“Apalagi beberapa hari terakhir ini, intensitas hujan yang turun di kawasan tersebut cukup tinggi dan mengakibatkan banjir setinggi lebih dari tiga puluh centimeter,” ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Sidoarjo terkait arus lalu lintas yang akan melalui Porong.

“Kalau kendaraan besar seperti truk, tidak masalah melewati banjir. Namun, jika

kendaraan kecil seperti sedan, untuk saat ini sebaiknya melalui jalur lainnya,” paparnya.

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Porong itu juga membuat BPLS khawatir dengan kondisi tanggul.

“Kami mengintensifkan pengecekan terhadap kondisi tanggul, apalagi ketika hujan deras dan berlangsung cukup lama. Saat ini, hujan tidak bisa diprediksi,” katanya. (ant/rah)

SDA

Semen Indonesia Sinergi dengan Pos dan PTPN-X

GRESIK - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjalin sinergi dengan PT Pos Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara X dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing badan usaha milik negara tersebut.

Penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan Menteri BUMN Dahlan Iskan tersebut dilaksanakan usai kegiatan senam bersama di depan Wisma A Yani, PT Semen Indonesia, di Gresik, Jawa

Timur, Minggu.

Selain senam bersama, juga digelar “BUMN Innovation Expo 2013” yang diikuti 10 BUMN, yakni Semen Indonesia, Pos Indonesia, PGN, Petrokimia Gresik, PLN, PTPN XI dan XII, PAL, Telkom, dan Perhutani.

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto selaku tuan rumah, Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana dan Dirut PTPN X Subiyono,

serta direksi dari sejumlah BUMN yang mengikuti pameran.

Sinergi PT Semen Indonesia dengan PTPN X dalam hal pemanfaatan lahan seluas 199 hektar di Kabupaten Bangkalan. Lahan non produktif milik BUMN semen tersebut akan digunakan PTPN X untuk pengembangan investasi, khususnya budidaya tanaman tebu.

“Tambahan lahan di Pulau Madura sangat penting untuk menopang terwujudnya ketahanan pangan, terutama produksi gula nasional. Sejak dua tahun terakhir, PTPN X telah mengembangkan lahan budidaya tebu di Madura,” kata Dirut PTPN X Subiyono.

Sedangkan kerja sama Semen Indonesia dengan PT Pos Indonesia adalah dalam hal layanan pengiriman surat atau dokumen dan barang.

Menurut Dwi Soetjipto, seluruh kepentingan jasa pengiriman surat dan dokumen di lingkungan grup PT Semen Indonesia nantinya akan ditangani oleh PT Pos Indonesia, selain juga bersinergi dalam hal pemasaran melalui jaringan distribusi yang dimiliki

BUMN jasa logistik tersebut.

“Biaya pengiriman logistik Semen Indonesia setiap tahun mencapai sekitar Rp1,5 triliun dan sebagian besar ditangani anak usaha sendiri. Nantinya, selain pengiriman surat atau dokumen, pengiriman barang (semen) ke sejumlah daerah bisa ditangani PT Pos,” ujarnya.

Dwi Soetjipto berharap kerja sama atau sinergi ini mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih maksimal bagi bisnis BUMN dan juga perekonomian masyarakat.

Ujung-ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja baru dan pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana menambahkan pihaknya memiliki anak usaha baru dalam layanan pengiriman barang yakni PT Pos Logistik yang beroperasi sejak 2012.

“Kami memiliki sarana operasional dan distribusi logistik hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Nantinya, kami juga siap menangani pengiriman semen kalau memang dipercaya,” ujarnya. (ant/rah)

KEBAKARAN. Polisi mengamankan lokasi kebakaran pertokoan elektronik di Jalan Masjid Lama Pasar 16 Ilir Palembang, Sumsel. Polisi memastikan kalau kebakaran tersebut disengaja terkait dengan pilkada wali kota setempat.

KRIMINAL

Polisi Identifikasi Pembakaran Rumah Dinas JEMBER - Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, masih mengidentifikasi pelaku yang membakar rumah dinas dan merusak kantor Perhutani Resort Pemangku Hutan Mandiku di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo.

Kapolres Jember AKBP Jayadi, mengatakan polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan aksi anarkis yang dilakukan massa pada Rabu (5/6) malam.

“Kami sudah mengidentifikasi sejumlah nama yang diduga sebagai tersangka pembakar rumah dinas Perhutani, namun kami belum bisa menyampaikan kepada publik karena masih dalam tahap pemeriksaan,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan aparat kepolisian, lanjut dia, sudah mengarah kepada nama tersangka, namun perlu bukti yang kuat dan harus ekstra hati-hati untuk me-

netapkan tersangka dalam kasus tersebut guna menjaga situasi Desa Mandiku yang kondusif.

“Tersangka bisa dijerat dengan pasal berlapis yakni pembakaran, perusakan, dan penganiayaan karena ada seorang pegawai Perhutani yang dianiaya. Kami akan menegakkan hukum dengan memproses kasus itu,” paparnya.

Selain membakar rumah dinas Perhutani RPH Mandiku, aksi brutal warga berlanjut dengan menebang puluhan pohon sengon yang ditanam warga di kawasan hutan milik Perhutani setempat pada Kamis (6/6) malam.

“Penebangan pohon sengon itu merupakan aksi lanjutan yang dilakukan massa terkait dengan sengketa tanah antara warga dengan pihak Perhutani,” ujarnya.

Menurut Jayadi, Polres Jember meminta bantuan satuan setara kompi (SSK) Brimob Polda Jatim dengan

senjata lengkap untuk siaga di lokasi pembakaran guna mengamankan kawasan Mandiku.

“Mereka akan siaga 24 jam di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, namun saya imbau warga tidak bertindak anarkis lagi karena polisi akan melakukan tindakan tegas,” katanya.

Rumah dinas dan kantor RPH Perhutani di Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dibakar dan dirusak massa yang terdiri dari ratusan orang, Rabu (5/6) malam.

Dua bangunan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan dapur hangus terbakar dan kantor administrasi milik Perhutani RPH Mandiku rusak parah akibat amukan massa, bahkan pohon jati dirobohkan warga tepat di atas atap kantor Perhutani setempat. (ant/ rah)

OPINI

Obituari Taufiq Kiemas

salam songkem Efektifitas KF

U

saha pemerintah memberantas buta huruf di berbagai pelosok negeri ini dinilai tak efektif. Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) seperti yang terjadi di kabupaten Sampang dan tiga kabupaten lainnya di Madura, hanya menghabiskan anggaran saja. Buktinya warga belajar (WB) yang menjadi binaan selama ini tak berhasil.

Pernyataan itu kiranya bukan tanpa alasan. Setidaktidaknya Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Sampang telah menemukan fakta empirik kegagalan program KF tersebut di daerah Sampang. Salah satu WB di Kecamatan Tambelangan Sampang yang sudah mengikuti program KF 2012, saat dilakukan investegasi oleh GAIB ditemukan tak mampu membaca. Bahkan bukan tak mungkin kejadian yang sama juga terdapat di sejumlah WB di daerah lain.

Realisasi program KF di Jawa Timur misalnya, hingga saat ini masih tinggi. Berdasarkan data tahun 2011 jumlah warga belajar di Jawa Timur sebanyak 61. 762 orang. Sedangkan pada realisasi program keaksaraan fungsional tahun 2012 di lingkungan pemprov Jatim sebanyak 11.200 WB. Jadi, angka buta aksara tahun 2013 ini masih ada sekitar 49.772 wajib belajar.

Anggaran yang disiapkan untuk program pemberantasan buta aksara itu di Jawa Timur mencapai 4,3 miliar. Sebuah anggaran yang sangat fantastis hanya untuk mengentas buta huruf. Namun sangat disayangkan apabila anggaran yang sebesar itu terbuang sia-sia. Sebab terbukti pelaksanaan program KF tersebut di Madura mayoritas tak berhasil.

Ketidakberhasilan pelaksanaan KF sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya penentuan tutor yang kurang profesional. Meskipun yang akan diajari warga tak bisa baca agar bisa baca apabila dilakukan oleh tutor yang tidak frofesional, maka hasilnya akan lamban, bahkan gagal. Padahal dalam program KF tidak hanya berupaya membuat warga tahu baca, tapi juga warga wajib belajar ditargetkan harus bisa berhitung dan menulis (balistung). Ketiga target program KF itu, agar bisa tercapai secara tuntas meskipun tidak seratus persen, maka diperlukan tutor yang mengerti pendidikan.

Selain tutor, kegagalan program KF juga dipengaruhi oleh antusiasme para warga wajib belajar. Sebab realitanya tidak semua WB bersungguh-sungguh mengikuti program KF. Bahkan tidak sedikit di antara mereka hanya mengharapkan bantuan yang dapat diperoleh dari program tersebut.

Tidak hanya warga wajib belajar yang mengharapkan bantuan dana KF itu, tapi juga tutor dan pelaksana serta instansi terkait juga lebih termotivasi dengan perolehan dana KF tersebut. Bahkan tidak jarang, ada dana KF yang ditengarai tidak sampai pada warga wajib belajar sesuai ketentuan, karena dana tersebut telah mengalami penyusutan di tengah perjalanan, meski dugaan tersebut sulit dibuktikan sebagaimana penyelewengan dana bantuan program lain.

Bila itu yang terjadi, maka tidak mengherankan apabila pemberantasan buta huruf di Jatim mengalami kegagalan.

Oleh karena itu, untuk di masa yang akan datang, program KF perlu dipikirkan kembali. (*)

Pencair Politik yang Beku oleh: Alb Marten | Penulis tinggal di Jakarta Taufiq Kiemas telah tiada. Dia beristirahat untuk selamanya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Suami mantan Presiden Megawati Seokarnoputri ini dimakamkan di situ pada Minggu (9/6) siang. Dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspektur upacara.

T

aufiq yang lahir pada 31 Desember 1942 meninggal pada Sabtu (8/6) malam di Singapura karena serangan jantung.

Ketua MPR ini memang bolak balik masuk rumah sakit karena masalah jantungnya dakam lebih dari satu dekade terakhir.

Bukan hanya PDI Perjuangan yang kehilangan. Indonesia sangat kehilangan figur seorang Taufiq Kiemas. Dia seorang politisi yang handal. Cukup mumpuni dalam membangun komunikasi politik. Bukan hanya dengan sesama politisi di internal partai, tetapi juga dengan para lawan politiknya. Dia bukan seorang politisi pendendam. Politisi sejati yang tidak melihat sesuatu secara hitam putih.

Menjelang pemilu 2004, dia meledek SBY sebagai seorang jenderal yang kekanak-kanakan. Hal itu membuat popularitas SBY ketika itu melejit dan semakin membulatkan tekadnya untuk bersaing dengan Megawati Soekarnoputri di pemilu.

Langkah SBY ini juga membuat Megawati sakit hati. Mega bagai ditikam dari belakang oleh SBY yang menjadi anak buahnya.

Selama lima tahun periode pertama pemerintahan SBY, Megawati ogah bertemu dengan pendiri Partai Demokrat itu. Komunikasi politik SBY dengan Mega betul-betul beku.

Tidak demikian dengan Taufiq.

Dia perlahan-lahan membangun ko-

Nasib Berkah

munikasi dengan lingkaran istana.

Hubungannya dengan SBY kemudian membaik. Puncaknya ketika Taufiq “direstui” SBY menjabat sebagai Ketua MPR. Padahal, secara politik, kursi PDI Perjuangan di MPR/DPR berada di urutan ketiga setelah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sejak itu, dia menjadi jembatan untuk melelehkan komunikasi yang beku dengan istana.

Maka menjelang pemilu 2009, utusan istana, Hatta Radjasa, bisa bertemu dengan Megawati di kediamannya. Selain itu, Megawati mau menghadiri beberapa acara di istana dan bertemu dengan SBY. Peran Taufiq di sini sangat besar.

Kemampuan membangun komunikasi politik ini diakui banyak pihak. Putri mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, misalnya mengungkapkan

bahwa Taufiq adalah seorang politisi yang handal dan jago mencairkan hubungan politik yang beku.

Bukan hanya itu. Taufiq terkenal karena kemampuan mengingat nama-nama orang yang kuat. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari mengungkapkan bahwa Taufiq mengingat hampir semua tokoh politik dan tokoh masyarakat di Indonesia.

Selain itu, “wong kito galo” ini ramah dengan siapa saja yang datang kepadanya. Meski baru bertemu, tetapi dia langsung menyapa akrab tamunya. Tak peduli siapa pun mereka.

Dalam bidang karya, Taufiq meninggalkan karya monumental. Dia tanpa lelah membangun empat pilar kebangsaan. Hingga wafatnya, dia tanpa lelah menghidupkannya dan mengkampanyekannya. Hingga dia digelari sebagai Bapak Empat Pilar.

Taufiq menikahi Megawati

Soekarnoputri pada 1973. Ini adalah pernikahan ketiga Mega. Dari perkawinannya ini, pasangan Taufiq-Mega melahirkan seorang putri bernama Puan Maharani yang kini menjadi ahli waris partai moncong putih itu dan menjadi politisi kenamaan saat ini.

Sejak menikahi Megawati, Taufiq aktif di PDI dan selalu mendukung istrinya. Setelah PDI menjelma menjadi PDI Perjuangan, Taufiq menjadi tokoh penting di partai itu.

Pada 2000, Taufiq melakukan operasi bypass jantung di Australia. Sejak itu, dia keluar masuk rumah sakit.

Meski demikian, dia tidak pernah berhenti beraktivitas. Terakhir, dia bersama Wakil Presiden Budiono ke Ende, Flores, NTT, sebelum kemudian ke dilarikan ke Singapura dan wafat di sana pada Sabtu (8/6) malam lalu.

Selamat jalan Bung TK. =

Pemimpin, Selebriti dan Politisi

P

erjuangan pasangan Berkah (Khafifah Indar Parawansa-Herman S) untuk menuju pemprov 1 dan 2 tampak rumit. Meski tidak sama persis, pasangan Berkah ini bila boleh dianalogikan tak ubahnya nasib salah satu pasangan cabup-cawabup Pamekasan Ach. Syafi’i-Khalil Asy’ari (Asri). Keduanya sama-sama mendapat sabotase, hingga pasangan Asri terancam tidak bisa mengikuti pemilukada Pamekasan. Demikian juga, pasangan Berkah posisinya juga terancam tak bisa mengikuti pemilukada Jatim.

Pasangan Khafifah-Herman terancam tidak bisa maju dalam pilgub Jatim pada tanggal 29 Agustus mendatang karena ada upaya sabotase dari salah satu pasangan cagupcawagub Jatim yang menjadi saingannya. Sebab pasangan cagub-cawagub yang mensabotase itu merasa diuntungkan bila pasangan Berkah gugur, sebab diprediksi dukungan suara NU yang sejatinya untuk Khafifah bisa beralih mengalir kepada pasangan cagub-cawagub Jatim yang berjaya itu.

Karena perhitungan politik itulah, sabotase yang dilakukannya adalah dengan berupaya mengalihkan dukungan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Keadilan (PK) terhadapnya. Upaya pengalihan tersebut tampaknya berhasil memecah kesolidan salah satu partai pendukung Berkah, PPNUI. Partai non parlemen dengan suara 0,24 itu jadi tak jelas bentuk dukungannya. Ketua Umum PPNUI menyatakan dukungannya kepada Berkah, sedangkan Sekjen PPNUI menyatakan mencabut dukungan dari Berkah karena akan dialihkan kepada pasangan incumbent.

Apabila PPNUI hengkang dari Berkah, sebenarnya masih ada peluang bagi Berkah untuk tetap maju dalam pilgub Jatim mendatang dengan berupaya menyelamatkan dukungan PK. Namun tampaknya juga upaya menyelamatkan dukungan PK kepada Berkah tak segampang membalikkan tangan, sebab PK juga akhir-akhir ini lebih bermesra dengan incumbent.

Sungguh pun begitu, penentuan maju-gagalnya Berkah dalam pilgub Jatim masih akan menunggu hasil rapat pleno KPU. Sejatinya pengumuman akhir dari KPU mengenai kepada siapa dukungan PPNUI dan PK itu pada tanggal 9 Juni, namun hingga malam pihak KPU tak juga memberikan pengumuman hingga sejumlah wartawan yang sedari pagi mencanggong berita tentang tersebut pulang tak membawa hasil.

Bila memang benar KPU mencoret PPNUI dan PK dari dukungan Berkah, maka berakhirlah sudah kesempatan pasangan Berkah untuk menjadi cagub-cawagub Jatim pada Agustus mendatang. Salah satu cara memperjuangkannya, pasangan Berkah harus menempuh jalur hukum sebagaimana dilakukan pasangan cabub-cawabup Pamekasan SyafiiKhalil Asy’ari. Tidak cukup dengan melaporkan KPU, lebih dari itu gerakan massa pendukung juga menjadi sangat menentukan perjuangan akhir pasangan Berkah.

Bila perjuangan akhir ini berhasil, otomatis pasangan Berkah yang menjadi korban sabotase cenderung memperoleh simpati warga Jatim. Sehingga peluang pasangan Berkah untuk memenangkan pertarungan demokrasi Jatim semakin besa r. Bila nasibnya memang sama dengan pasangan Asri, maka pasangan Berkah pun bisa memimpin Pemprov Jatim. (*)

A

15

SENIN 10 JUNI 2013 NO. 0134 | TAHUN II

Ibnu Anshori

Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

D

iakui atau tidak, dunia perpolitikan negeri ini semakin diramaikan oleh kehadiran para selebriti. Hal ini terbukti dengan banyaknya artis yang mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR, yakni dengan cara terjun dan berkecipung langsung dalam ranah partai. Entah apa yang melatar belakangi ketertarikan sejumlah selebritis itu terjun ke dunia politik. Namun yang pasti ini merupakan fenomena baru menjelang pesta demokrasi 2014.

Dalam hal ini sebut saja, Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu partai yang banyak dilirik kalangan artis untuk terjun ke panggung politik.

Sedikitnya 20 artis telah menyatakan siap menjadi caleg dari PAN untuk kursi DPR RI. Antara lain Derry Dradjat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat, Ardian Maulana (Sumatera Barat), Eko Patrio (Jawa Timur), Marini Zumarnis dan Wanda Hamidah (DKI), Wulan Guritno (Jawa Tengah), Ikang Fauzi (Banten), dan pelawak Cahyono (Jawab Barat). Banyaknya artis yang bergabung dengan PAN, sampai-sampai ada yang memplesetkan singkatan PAN menjadi ‘Partai Artis Nasional’.

Tidak hanya itu, sejumlah parpol lain juga mengusung caleg dari

kalangan artis. PPP, misalnya, menggandeng Marissa Haque, Evie Tamala, Lyra Virna, Ferry Irawan, Okky Asokawati, Ratih Sanggarwati, dan Julia Perez. Sementara Partai Golkar mencalonkan Tantowi Yahya, Jeremy Thomas, dan Nurul Arifin.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun ikut memburu artis. Sejauh ini, artis yang sudah mendaftar adalah Teuku Firmansyah. Sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) menawari Dewi Yull sebagai caleg. Sementara Partai Damai Sejahtera (PDS) mendaulat Maya Rumantir, Bella Saphira, dan Tessa Kaunang menjadi kader partai sekaligus caleg mereka.

Tak hanya membidik kursi legislatif, sejumlah selebritis juga mencoba peruntungan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebut saja Primus Yustisio, Syaiful Jamil, dan Ayu Soraya. Sebelumnya, Dede Yusuf sukses menduduki kursi wakil gubernur Jabar. Sementara Rano Karno terpilih menjadi wakil bupati Tangerang.

Dari sekian banyak parpol yang mengusung caleg dari dunia artis, dapat ditarik sebuah benang merahnya, bahwa pentas politik di Indonesia, khususnya tahun 2014 nanti adalah pentas selebriti atau “politik selebriti”. Dan hal ini sangat wajar. Pasalnya, yang menjadi aktor pertama adalah segenap orang yang telah meraih popularitas, yaitu artis.

Pemimpin Harus Berkapasitas Tidak dapat dipungkiri, pemimpin merupakan sosok yang sangat urgen dalam sebuah negara. Pasalnya, dengan adanya pemimpin, negara mampu menjalankan roda pemerintahan, yakni menuju negara yang lebih baik nan maju. Jika demikian, nampak jelas bahwa setiap orang memiliki peluang untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu berasal dari dunia popularitas (selebriti) maupun dunia politik (politisi).

Sebagaimana ungkapan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum menilai bahwa “Artis juga

politisi, artis juga manusia, latar belakang politisi bisa dari mana saja,” Bahkan, menurut Anas, artis memiliki kelebihan dibanding politisi kebanyakan. Mereka cenderung unggul dalam hal popularitas. “Sebetulnya tinggal di-upgrade (ditingkatkan) saja kapabilitas, kapasitas, dan daya tahannya sebagai politisi,” (4/5/2013).

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bukan merupakan suatu permasalahan besar bagi seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, termasuk selebritipun yang diidentik dengan dunia hiburan juga bisa dan memiliki hak yang sama layaknya seorang politisi. Namun, yang perlu dititik tekankan adalah bukan sematamata karena popularitas, melainkan karena memang benar-benar memiliki kualitas, kapasitas, integritas, dan kredibilas yang tinggi.

Bukan Popularitas Jika hanya mengandalkan popularitas, yang ditakutkan adalah apabila seseorang tersebut berhasil dipilih oleh rakyat, dan otomatis negara ini akan dipimpin oleh orang yang salah dan tidak memiliki kualitas apapun, parahnya dalam hal ini selama lima tahun lamanya. Pasalnya, akan ada manipulasi politik. Artinya, politik hanya digunakan sebagai ajang perebutan kekuasaan, yang ada hanya retorika belaka namun sangat minim realisasinya.

Tentu jika dikontekskan dengan politik yang dilakukan kebanyakan selebriti dan politisi kekinian, nampak jelas bahwa diantara keduanya sama-sama mengandalkan popularitas dan berorientasi pada perebutan kekuasaan. Apalagi hal ini dipertegas oleh John Plamenats, yang mengatakan bahwa, “a free competition for power, yaitu persaingan terbuka untuk merebut kekuasaan.

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menghentikan “sandiwara” para selebriti dan politisi yang berorientasi demikian.

Pasalnya, jika tidak segera dihentikan,

dunia perpolitikan di Indonesia bukan hanya carut marut, bahkan bisa dibilang hancur lebur. Dengan demikian untuk apa berdemokrasi jika tidak mampu membawa pada perubahan, terutama menuju kemerdekaan yang hakiki, yakni rakyat bisa merasakan kesejahteraan, ketentraman, kerukunan, keamanan serta kenyamanan?

Untuk itu, untuk mencegah permainan politik opera sabun agar tidak terulang kembali pada masa mendatang, tentunya reformasi konstitusional dan kultural yang radikal merupakan hal yang sangat urgen. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan dengan aksi konkrit. Misalnya saja, merubah undang-undang pemilu sistem discrete yang telah berlaku dalam dua pemilu terakhir dan membangun politik yang berbudaya, yaitu melalui proses inkulturasi nilai-nilai demokrasi.

Dengan langkah konkrit seperti ini, perlahan tapi pasti para elit politisi, termasuk kalangan seebritipun tidak akan terjebak pada permainan demokrasi konstitusional dan melupakan dimensi kebudayaan didalamnya. Lebih dari itu, rakyat akan merasakan kemaslahatan bersama baik jasmani maupun rohani.

Wallahua’lam bi al-shawab =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SENIN 10 JUNI 2013 NO. 0134 | TAHUN II

Aiman Cahyadi Pebalap Indonesia Terbaik TdS 2013

Klasemen Umum: 1. Ghader Mizbani (Tabriz PT) 26.07.55 2. Johan Coenen ((Differdange-Losch) 26.13.35 3. Amir Kolahdozhagh (Tabriz PT) 26.14.27 4. Kristian Juel (Budger Forklifs) 26.17.15 5. Alireza Asgharzadeh (Tabriz PT) 26.17.37 6. Oscar Pujol Munoz (Polygon Sweet) 26.18.05 7. Hossein Askari (Tabriz PT) 26.19.09 8. Blair Windsor (Budget Forklifs) 26.22.06 9. Aiman Cahyadi (Timnas Indonesia) 26.22.27 10. Robin Manulang (Timnas Indonesia) 26.23.05

Klasemen Pebalap Indonesia:

PADANG - Aiman Cahyadi menjadi pebalap Indonesia terbaik atau pemegang “red and white jersey” Tour de Singkarak (TdS) 2013 sejauh 1.057 km yang berakhir di Kota Padang, Minggu dengan catatan waktu 26.22.27.

Pebalap muda yang memperkuat Timnas Indonesia ini memastikan diri untuk menjadi terbaik pada etape tujuh dari Padang Pariaman menuju Padang Circuit Race dengan jarakk tempuh 143,5 km meski tidak masuk dalam 10 besar.

Sebelum menyelesaikan etape tujuh ini, Aiman Cahyadi sebenarnya mendapatkan saingan dari rekan satu timnya di Timnas Indonesia yaitu Robin Manulang karena hanya memiliki selisih poin 38 detik. Hanya saja tekanan itu mampu diatasi dengan baik.

Pebalap yang diproyeksikan turun di SEA Games 2013 Myanmar ini mengaku puas dengan apa yang telah didapatkan. Hasil yang diraih ini selain hasil kerja keras juga berkat kerja sama tim.

Pada Tour de Singkarak 2013 Timnas Indonesia turun dengan tujuh pebalap yaitu Ryan Areihan, Fatahillah Abdullah, Bambang Suryadi, Aiman Cahyadi, Rastra Patria Dinawan, Robin Manulang dan Rohmad Nugraha. Hanya, Ryan harus mundur karena mengalami kecelakaan di etape dua.

“Sebenarnya ya belum puas karena saya kira bisa lebih baik. Mungkin pengalaman yang menjadi kendala disini,” kata Aiman Cahyadi usai menyelesaikan etape tujuh.

Menurut dia, pada etape tujuh ini dirinya berusaha menyodok ke barisan kedepan. Hanya saja menjelang finis banyak pebalap yang mempunyai spesialisasi sprint langsung menyodok ke depan termasuk sang pemenang Mehdi Sohrabi.

Dengan hasil ini, kata dia, akan dijadikan bekal untuk memnghadapi SEA Games 2013, apalagi pada Tour de Singkarak 2013 juga diikuti oleh pebelap-pebalap ASEAN seperti dari Malaysia, Filipina, Vietnam maupun Singapura.

“Kita sudah mulai tahu karakter mereka.

Tapi kita harus tetap berlatih dan memperbaiki kekurangan yang selama ini ada,” kata pebalap yang memperkuat klub UBK ini.

Sementara itu, untuk posisi kedua tetap dipegang oleh Robin Manulang dari Timnas Indonesia dengan catatan waktu 26.23.05. Sedangkan untuk posisi ketiga direbut oleh Hari Fitrianto yang memperkuat CCN Cycling Team Brunei dengan catatan waktu 26.23.19. (ant/bayu/dar)

1. Aiman Cahyadi (Timnas Indonesia) 26.22.27 2. Robin Manulang (Timnas Indonesia) 26.23.05 3. Hari Fitrianto (CCN Cycling Team) 26.23.19 4. Kurniawan (BRCC Banyuwangi) 26.25.19 5. Tonton Susanto (Putra Perjuangan) 26.26.15 6. Bambang Suryadi (Timnas Indonesia) 26.27.04 7. Idris Purnama Kasih (Binong Baru) 26.27.42 8. Dadi Suryadi (Putra Perjuangan) 26.27.42 9. Rastra Patria D. (Timnas Indonesia) 26.28.08 10. Chelly Aristya (Putra Perjuangan) 26.30.04

Kategori Raja Sprint:

Pebalap Sepeda menyusuri etape ke-7 dengan rute Padang Pariaman - Padang dalam Tour de Singkarak 2013, Sumatera Barat, Minggu (9/6).

Pebalap Sepeda Iran dari tim Tabriz Petrochemica Cycling Mehdi Sohrabi menang etape ke-7 dengan catatan waktu 3 jam 26 menit 55 detik.

Ghader Mizbani Juara Tour de Singkarak 2013 PADANG - Ghader Mizbani menjuarai gelaran kejuaraan balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2013 yang berakhir di Padang, Minggu sejauh 1.057 km dengan catatan waktu 26.07.55.

Pebalap Tabriz Petrochemical Cycling Team (TPT) Iran untuk menjuarai kejuraaan yang diprakarsai Kemenparekraf dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ini tidak membutuhkan kemenangan dari tujuh etape yang digelar.

Prestasi terbaik pebalap dengan nomor start 61 ini adalah menjadi juara dua etape kelima yang finis di Kabupaten Solok Selatan, Di enam etape lainnya Ghader hanya beberapa kali masuk 10 besar tercepat saja.

Meski Ghader tidak mampu menjadi yang terbaik pada setiap etape, pebalap ini sangat berperan dalam mendukung rekan satu timnya untuk merebut juara etape. Terbukti rekan satu timnya menang dietape I lewat Hossein Askari dan

etape VII oleh Mehdi Sohrabi.

Aura kemenangan Ghader Mizbani ini sebenarnya sudah terlihat sejak etape enam karena sudah memiliki selisih waktu yang cukup jauh dengan pebalap kedua dibawahnya yaitu Johan Coenen dari Team Differdange-Losch Luxemburg.

Selisih waktunya lebih dari lima menit.

Dengan selisih waktu yang jauh, Ghader Mizbani terlihat bermain dengan aman di etape tujuh. Dia terus berada dirombongan besar yang didalamnya terdapat pebalap nomor dua yaitu Johan Coenen dan rekan satu timnya yang berada di nomor tiga yaitu Amir Kolahdozhagh.

Bermodal pengalamannya yang sering turun di Indonesia, juara Tour d’Indonesia 2005 ini tetap tenang meski beberapa pebalap yang merada dibelakangnya terus menekan. Akhirnya Ghader Mizbani mampu finis dengan baik didepan Kantor Gubernur Sumatra Barat.

Selain menjadi yang terbaik untuk

kategori individu, Ghader Mizbani juga membawa timnya yaitu Tabriz Petrochemical Cycling Team menjadi tim terbaik pada kejuaraan yang sudah masuk kalender UCI untuk kelima kalinnya ini.

TPT hingga etape tujuh mampu membukukan catatan waktu 78.27.38.

Untuk posisi dua diduduki oleh Budget Forklifs Australia dengan catatan waktu 78.56.00 dan posisi tiga diduduki Timnas Indonesia waktu 79.05.51.

Pada etape terakhir ini semua pemangku kepentingan hadir untuk memberikan dukungan termasuk Menpora Roy Suryo dan Wamenparekraf Sapta Nirwandar. Bahkan keduanya melihat secara langsung proses finis kejuaraan Tour de Singakarak 2013.

Tour de Singkarak 2013 terbagi dalam tujuh etape. Sebanyak 17 kabupate/kota yang ada di Sumatra Barat dilintasi oleh pebalap dari 21 tim baik lokal dan internasional. Adapun hadiah yang diperebutkan mencapai Rp1,2 miliar. (ant/bayu/dar)

Phil Neville Gantung Sepatu LIVERPOOL - Bek dan kapten Everton Phil Neville akhirnya memutuskan gantung sepatu, setelah tidak memperpanjang kontrak dengan klub Merseyside tersebut. Phil Neville yang kini menjadi asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) U-21 Inggris memutuskan pensiun pada umur 36 tahun.

Masa depan Neville sempat menjadi teka-teki setelah kontraknya bersama The Toffees habis bulan ini.

Dia sempat mencalonkan diri sebagai pelatih Everton menggantikan David Moyes yang pindah ke Manchester United (MU). Tetapi sekarang spekulasi masa depan Neville itu terjawab sudah.

Setelah 19 tahun, dia memutuskan untuk mengakhiri kariernya sebagai pesepak-

bola. “Tiga minggu yang lalu, sepertinya semua orang di dunia akan pensiun.

Saya pikir, ‘saya tidak akan ikut-ikutan mengumumkan hal itu. Dalam hati, saya tahu saya tidak akan bermain lagi di level manapun. Saya hanya ingin meninggalkan sepakbola. Tanggal 4 Juli akan menjadi suatu hal yang paling saya rindukan, saat Everton kembali memulai latihan pra musim. Saya menyukai saat itu. Saya hidup untuk itu, kembali berlatih bersama rekan-rekan satu tim,” kata adik asisten pelatih timnas senior Inggris, Garry Neville itu.

Semasa menjadi pesepakbola, Neville menghabiskan waktunya untuk dua klub. Dia membela Manchester United selama 11 tahun, sementara Everton dia bela delapan musim.

Neville juga pernah memenangi enam gelar juara Liga Inggris, tiga Piala FA, dan masing-masing satu trofi Liga Champions serta satu Piala Toyota. (aji)

Nama Lengkap Tetala

Place of birth Height Posisi bermain

Karir Junior 1990–1995

Philip Neville 21 Januari 1977 (usia 36) Bury, England 180 cm Bek, Gelandang

Manchester United

Karir Senior

1995–2005 Manchester United 2005–2013 Everton Total

Karir Tim Nasional 1992–1993 1993–1995 1995–1996 2007 1996–2007

England U-16 England U-18 England U-21 England B England

263 242 505 10 6 7 1 59

1.

2.

3.

4.

5.

Mohd Zamri Saleh (Trengganu Cycling) Jerry Aquino (7 Eleven) Hossein Nateghi (Tabriz PT) Yusrizal Usoff (Trengganu Cycling) Rustom Lim (LBC Filipina)

1.

2.

3.

4.

5.

Amir Kolahdozhagh (Tabriz PT) Johan Coenen (Differdange-Losch) Ghader Mizbani (Tabriz PT) Hossein Askari (Tabriz PT) Alireza Asgharzadeh (Tabriz PT)

1.

2.

3.

4.

5.

Tabriz Petrochemical Cycling Team Budget Forklifs Timnas Indonesia Polygon Sweet Nice Japan National Team

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Timnas Indonesia Putra Perjuangan BRCC Banyuwangi Team Binong Baru Pessel Customs Cycling Clum Tuah Sakato

16 poin 15 poin 15 poin 13 poin 10 poin

Kategori Raja Tanjakan: 30 poin 25 poin 18 poin 17 poin 14 poin

Kategori Tim: 78.27.38 78.56.00 79.05.51 79.09.09 79.11.16

Kategori Tim Indonesia : 79.05.51 79.23.57 79.25.25 79.44.38 79.56.16 80.42.46