e Paper Koran Madura 10 Juli 2013

1

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

10 JULI 2013

g PAMANGGHI

Berbeda

Pengungsi Rohingnya di LBHI

Oleh : Benazir Nafilah

Penulis perempuan, di Madura

Jakarta- Saat umat Islam di Indonesia semua pada bahagia dan sibuk menyambut datangnya bulan Ramadhan, Pengungsi Rohingya menempati salah satu sudut di Gedung LBH Jakarta, Selasa (9/7).

Delapan belas korban kerusuhan etnis di Rohingnya, Myammar (sebagian besar perempuan dan anak-anak) meminta bantuan dan tinggal sementara di LBH Jakarta untuk mencari suaka ke Australia.

Hanif salah satu dari 18 pengungsi di YLBHI ini mengaku sangat membutuhkan bantuan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurutnya ia baru saja tertipu dan kehilangan uangnya sebesar Rp 124 Juta setelah sebelumnya sempat terlunta-lunta di Malaysia.. Ia berharap bisa sampai di Australia sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ia mengaku ingin merayakan hari raya tersebut bersama keluarganya yang sudah terlibih dahulu sampai di Australia. ant/reno esnir

Jadwal 1434 H Maghrib

Isya

Imsak

Subuh

17:28

18:43

04:12

04:22

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

MH. Said Abdullah Calon Wakil Gubernur Reng Madura

SEPAK BOLA

Pemain Persebaya DU Libur Sepekan SURABAYA- Pemain Persebaya Surabaya mendapatkan jatah libur latihan selama satu pekan pada awal bulan Ramadhan setelah menyelesaikan laga putaran pertama babak 12 besar kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2013.

Manajer Persebaya Divisi Utama (DU) Bambang Pramukantoro kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengatakan selama menjalani libur satu pekan, para pemain diminta tetap menjaga kondisi kebugaran tubuh, termasuk mereka yang menjalankan ibadah puasa.

“Seluruh pemain harus sudah kembali berkumpul dan berlatih pada tanggal 17 Juli dengan menu latihan yang disiapkan tim pelatih,” katanya. (ant/dik/beth)

Konvensi Capres Mirip Idol Jussuf Kalla Mengaku tidak Tertarik untuk Ikut Serta

JAKARTA-Wacana konvensi calon presiden yang digagas Partai Demokrat ternyata tidak mampu memikat beberapa tokoh politik nasional.

Bahkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sama sekali tidak tertarik mengikuti konvensi capres yang dilakukan Partai Demokrat. Sebab, sepengetahuannya, konvensi tersebut hanya untuk para kader dari partai berlambang mercy itu saja. “Manfaatnya untuk partai (Demokrat),” kata Jusuf Kalla di kantor sekretariat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menteng, Jakarta, Selasa (9/7).

Sebelumnya, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menolak ajakan untuk ikut konvensi Demokrat karena tidak cocok untuk nyapres. Apalagi, kata dia, saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua DKPP. “Enggak kalau saya kan enggak, saya kan harus ngukur baju. Baju saya enggak pas untuk nyapres di Demokrat. Lagipula saya ketua dewan kehormatan nyalon. Kan saya harus netral,” jelas Jimly.

Menurut JK, konvensi tersebut hanya untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. Apalagi, saat ini, popularitas Demokrat memang jeblok. “Konvensi hanya untuk meningkatkan citra atau perhatian orang kepada partai Demokrat, itu terjadi dulu di Golkar juga. Bagaimana meningkatkan perhatian orang,” ujar JK. Selain itu JK mengatakan konvensi tersebut ibarat seperti seseorang sedang mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. “Kalau saya sendiri masak ikut Indonesian Idol. Saya sudah senior begini masa ikut penyisihan lagi. Masa saya yang sudah pernah duduk di pemerintahan masih ikut penyisihan,” imbuh dia.

Kendati banyak tokoh yang menolak

ikut konvensi, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyebut konvensi capres sebagai gerbang emas (golden gate) untuk mencari pemimpin idaman rakyat. Sejauh ini, Demokrat telah mengantongi tiga nama yang bakal diundang ikut konvensi. Ketiganya berasal dari internal partai, eksekutif, dan legislatif.

“Baru tiga yang diusulkan. Dari Demokrat Marzuki Alie. Dari luar Gita Wirjawan dan Irman Gusman,” kata Sutan yang juga Ket-

saja, kayak pepatah, kalau kita tanam padi, ilalang pasti ikut, jadi tidak ada kita tanam ilalang, padi pasti ikut tumbuh,” ujarnya.

Terkait nama mantan Kasad Jenderal (Purn) Pramono Edhie yang santer digadang-gadang, Sutan menjelaskan hingga saat ini belum ada pernyataan pasti dari adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. “Pak Pramono enggak ada,” kata Sutan.

Berbeda dengan Sutan, politikus Partai

ua Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Sutan tak membantah kalau pada akhirnya nanti Partai Demokrat akan kecipratan berkah dari konvensi capres ini. Artinya, elektabilitas partai akan kembali naik seperti posisi sebelum diterpa isu korupsi.

“Kalau Demokrat terangkat, itu urusan kedua. Kalau itu, ya Alhamdulillah. Bisa

Demokrat Ingrid Kansil mendorong muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid untuk ikut konvensi itu. “Kami mendorong dari kader maupun dari luar partai bisa beranikan diri. Kenapa tidak? Banyak nama-nama, ada Mba Yenny Wahid ,” kata Ingrid yang juga anggota Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). (gam/abd)

PERJALANAN SPIRITUAL KORAN MADURA MENYAMBUT RAMADHAN (5)

Gelombang Massa Berusaha Mendekati Tuhan Kecenderungan menyambut ramadalam dengan semangat yang lebih bersifat simbolik ternyata tidak hanya terjadi di negeri-negeri ajamy seperti kita di Indonesia. Di Makkah fenomena tersebut juga terjadi, apalagi Makkah sudah nyaris menjadi tak ubahnya kota Metropolis. Berikut Abrari Alzael menulis dari Masjidil Haram, Mekkah.

Banyak yang menduga imam Masjidil Haram pada malam Selasa akan mengumumkan awal Ramadhan, namun ternyata pengumuman itu tidak terjadi. Padahal gelombang massa yang memasuki Masjidil Haram membuncah, melebihi hari-hari biasanya. Kendaraan yang hendak memasuki areal Masjidil Haram padat merayap.

Usai shalat Isya`, massa menanti dan yang ditunggu tidak terjadi. Ini artinya awal Ramadhan jatuh pada hari Rabu sama de-

ngan pemerintah Indonesia.

Menyimak terjadinya eskalasi peningkatan kehendak beribadah, mengingatkan pada suasana di Indonesia. Kehendak

beribadah di Ramadhan juga menguat secara simbolik. Pengertian terbaliknya, pada hari-hari biasa umat cenderung konstan.

Bahkan tayangan televisi seolah-olah Islam

banget di bulan Ramadhan. Oleh karena itu, Ramadhan menjadi ajang entertainment dimana semua akting menggambarkan sosok yang religius. Sebagai sebuah akting, di sinetron umumnya tidak memerankan diri yang sebenarnya dalam lalu watu hari-hari.

Jelang Ramadhan di Mekkah suasananya lebih terasa. Ini bukan hal yang baru karena ka`bah ada di kota. Tetapi metropolitanisme Mekkah juga menggerus spiritualitas dan subsantasi beramadhan.

Ramadhan sebagai trend lama yang dibuat seolah-olah lebih baru dengan melipatgandakan perbuatan baik. Padahal, Ramadhan ini sebagai stimulus agar di luar Ramadhan setiap jiwa memiliki semangat yang tidak berbeda. Fakta di Mekkah maupun di Indonesia menunjukkan gejala yang sama dan beragama seolah-olah terjebak pada kerangka simbolik. (bersambung)

Tak sama berarti berbeda. Mungkin itu yang layak dikatakan mengenai awal puasa yang berbeda. Lalu masalahnya? Bagaimana menyatukan perbedaan?

Perlukah?

Hem. Bukankah indah berbeda dalam kebersamaan. Bayangkan jika semua warna adalah satu. Jika manusia berjenis kelamin sama. Jelas tak akan menarik. Akan menjemukan. Maka perbedaan dianggap perlu untuk mewarnai dunia ini. Berbeda tak harus bertengkar dan pecah, tentu.

Apalagi sampai ngotot dan melakukan hal yang memalukan. Haduhhh...

Untuk hal tertentu sah saja diupayakan kesamaan seperti menentukan awal puasa. Maka pemerintah merasa perlu pada tanggal 8 Juli lalu menggelar sidang isbat. Memang sih, rata-rata setiap menjelang puasa bahkan mendekati Hari Raya selalu menggelar sidang isbat. Sebuah upaya untuk membangun kebersamaan dan kesamaan.

Namun ternyata, sidang yang kemarin digelar, yang katanya menelan biaya sampai 9 M itu tidak menjadikan awal puasa secara bersama. Angka fantastik yang menggelontor begitu saja tidak dapat mengubah perbedaan Memang yang ada. tak mudah Tetap saja ada menyamakan perbedaan. sesuatu, Mungkin kaapalagi terkait rena hilal soal keyakinan tidak muncul yang entah pergi kemana.

Memang tak mudah menyamakan sesuatu, apalagi terkait soal keyakinan.

Dan keyakinan itu merupakan percaya terhadap suatu hal, semacam keteguhan hati terhadap suatu hal sehingga tidak bisa berpaling lagi selain kepada keyakinannya dalam melaksanakan apa yang telah tertanam di kepala dan hatinya.

Di sinilah kemudian terasa bahwa perbedaan itu ada untuk menguji siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah, yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah.

Salahkah berbeda, jika dilihat dari tata krama bernegara? Jelas tidak. Bukankah telah tegas tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Ada jaminan untuk berbeda.

Seharusnya pemerintah jangan terlalu jauh ikut campur. Karena ini sudah menyangkut wilayah hati nurani; pilihan sikap beragama. Seperti halnya apakah shalat tarawih 8 atau 20 (rakaat).

Apa juga harus diatur oleh Negara? Jadi, biarkan ini menjadi pemikiran dan pilihan sikap masing-masing yang dijamin konstitusi kita bahwa warga negara punya kebebasan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Itu yang harus dihargai oleh pejabat tinggi Kementerian Agama.

Jadi, berbeda sesungguhnya bukan hanya tak sama, tapi bagaimana membuat kita saling mengerti dan menjaga toleransi. Tentu saja dengan menjaga perasaan orang lain yang berbeda pandangan atau keyakinan dengan kita. Bijak menyikapi perbedaan, itu indah.

Dan lebih indah lagi bila ini tidak hanya menjadi jargon, tapi benarbenar menjadi spirit dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.=

Ban Mobil Sambil menunggu adzan maghrib Matrawi ngobrol dengan beberapa santri di teras masjid sambil mengamati mobil yang lalu lalang.

“Saya punya tebakan bagi kalian yang ahli fisika di kelas” kata Matrawi pada santri-santri junior yang berkumpul mengerumuninya.

“Begini” lanjutnya “Bila mobil melaju dengan kecepatan 30 km/jam, kemudian menikung tiba-tiba sekitar 20 derajat, yang manakah ban mobil tersebut yang tidak menyentuh tanah?”

“Ah, itu gampang, pasti dua ban sebelah kiri depan belakang.” jawab salah satu santri.

“Salah” tukas Matrawi “yang bener, ban yang tidak menyentuh tanah adalah ban serep(cadangan)nya” Santri-Santri pun pada melongo merasa ditipu Matrawi.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 10 JULI 2013 NO. 0156 | TAHUN II

Dana BLSM Ditengarai Disunat SUMENEP – Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk masyarakat miskin di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, ditengarai tidak diterima utuh oleh menerima manfaat. Dana itu diduga disunat oleh aparat desa. Dana yang diduga dipungut itu sebesar Rp 25 ribu per KK (Kepala Keluarga). Jadi, penerima manfaat hanya menerima Rp 275 ribu.

Informasi yang dirangkum Koran Madura, jumlah penerima BLSM di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, sebanyak 118 KK. Apabila per-KK dipungut Rp 25 ribu, aparat desa itu bisa mendapatkan jatah Rp 2.950.000. Kabarnya, dana itu akan diberikan kepada warga yang tidak menerima tapi lebih berhak.

Ketua RT Tambek, Desa Jambu, Imam, menjelaskan, dirinya terkejut ketika mendapatkan laporan itu. Sebab, dana BLSM itu harusnya sam-

pai utuh kepada masyarakat. ”Dengan begitu, itu tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Jelas itu keliru, dan kami tidak dilibatkan. Warga sudah banyak yang mengeluhkan kepada kami,” katanya, Selasa (9/7).

Menurut Imam, dana itu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapatkan. Namun, saat pihaknya kroscek ternyata dana yang dipungut itu tidak diberikan. ”Tapi, sangat tidak etis, kalau kemudian dana dari yang berhak ternyata malah akan dialih-

kan kepada yang lain. Tetap melanggar. Sebab, ada yang berhak,” ucapnya.

Dana pungutan itu, kata Imam, tidak diberikan secara sukarela. Sebab, penerima manfaat yang tidak mau memberikan diancam akan dipersulit pada pencairan berikutnya. ”Tentu saja, masyarakat takut, langsung saja memberikan dana itu.

Jadi, bukan seikhlasnya memang sudah ditekan,” ungkapnya dengan keras.

Untuk itu, sambung dia, ini seharusnya menjadi perhatian khusus dan pemerintah. Semua pihak hendaknya bisa mengawasi ini. ”Kami minta instansi terkait untuk menelusuri ini. Kalau memang terjadi silahkan langsung ditindak tegas. Ini meresahkan warga,” ungkapnya.

Kepala Desa Jambu, Faizal Hendri, membantah adanya

KRIMINAL

Pelaku Pelecehan Seksual Dilapokan ke BPMP-KB

dugaan pungutan tersebut.

Sebab, semuanya itu atas inisiatif dari warga. ”Tidak ada pemaksaan apapun. Itu murni dari masyarakat yang mau.

Jadi, bukan pungutan,” ungkapnya.

Menurut Hendri, itu dilakukan untuk memberikan kepada warga yang tidak mendapatkan. Padahal, warga yang tidak mendapatkan jauh lebih berhak. ”Kami siap dikonfrontir dengan siapapun terkait. Kami siap mempertanggungjawabkan semuanya. Dana itu masuk ke aparat desa,” tukasnnya.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Sumenep Koesman Hadi mengaku belum mengetahui adanya dugaan sunat dana BLSM tersebut. Sebab, pihaknya belum mendapatkan laporan dari masyarakat. ”Kalau memang mendapatkan laporan pasti akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya.

antara foto/Indrianto Eko Suwarso

Sejumlah Ibu Rumah Tangga membawa poster berisi tuntutan kejelasan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) saat unjuk rasa di depan Balaikota Depok, Jawa Barat, Senin (8/7). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah kota Depok untuk mengusut validitas data penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) agar tepat sasaran.

KESEHATAN

Pelayan Kesehatan Terbentur Aturan SUMENEP – Lambannya respon Bupati A. Busyro Karim melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep terhadap pengajuan surat mutasi yang diajukan Dinas Kesehatan setempat, membuat pelayanan kesehatan di ujung timur Pulau Madura belum maksimal, utamanya di daerah kepulauan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Nunggunung, Kecamatan Nunggunung, Kepulauan Gayam sampai saat ini belum memiliki dokter. Dinkes telah mengajukan surat mutasi untuk menempatkan dokter di daerah tersebut, tapi belum mendapat respon dari bupati.

Kepala Dinkes Sumenep Anugerah Rizka Rahadi menjelaskan, saat ini Puskesmas

Nunggunung belum memiliki cana untuk meutasi salah tenaga dokter yang siap mem- satu dokter, namun itu masih berikan pelayan karena pada menunggu surat mutasi yang saat penempatan, tenaga dok- ditandatangani bupati,” jelasnya. ter tidak memadai. ”Memang di Puskesmas Rizka juga sudah Nonggunong tidak ada berencana memberikan tenaga dokter,” katanya, Memang di Puskesmas surat tugas Selasa (9/7).

Nonggunong tidak ada sementara kepada salah Pihaktenaga dokter,” satu dokter nya mengaku kebingungan, untuk mesebab rencana Anugerah Rizka Rahadi menuhi dinkes unutk kebutuhan Kepala Dinkes Sumenep memutasi masyarakat Nungugunung dalam pelatenaga medis yang berada di yanan kesehatan, manun juga daratan, tidak diperbolehkan tidak mendapat izin. ”Kami oleh BKPP dan Kabag Hukum pernah mengusulkan untuk Setkab Sumenep sebelum mendapatkan surat lansung mengganti dengan surat tugas dari bupati. ”Kami berensementara namun tetap tidak

bisa,” lanjutnya.

Padahal pihaknya menginginka bekerja secara cepat, sebab keberadaan tenaga dokter di daerah tersebut sangat dibutuhkan. Pihaknya juga sudah pernah melapor kepada Bupati Sumenep, tanggapannya akan segera di turunkan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati mengatakan, dirinya sudah mengantongi surat mutasi yang telah direkomendasikan Bupati Sumenep. Hanya saja, pihak dinkes masih belum sigap dalam mengurusi surat tersebut. Diakuinya, surat tersebut juga baru diterimanya. ”Suratnya sudah ada, hanya belum diambil oleh

DISTRIBUSI BANTUAN SISWA MISKIN

Disdik Perlu Libatkan Pihak Sekolah SUMENEP - Mutam (32), warga Dusun Ambulung, Desa Suka Jeruk, Kecamatan Masalembu, beberapa waktu lalu dijeburkan ke dalam sumur oleh Masyanto (43) karena diduga tidak mau diajak melakukan hubungan seks. Korban mengalami luka lecet di sekujur tubuhnya, dan beberapa jam sempat pingsan saat tubuhnya membentur dinding sumur.

Korban, Selasa (9/7), mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Sumenep untuk melaporkan pelaku. Ia ditemui Kabid PPA BPMP-KB di ruang kerjanya.

Usai melaporkan yang dialaminya, Mutam bercerita, kejadian tersebut bermula saat dirinya hendak buang air kecil ke kamar mandi yang terletak di belakang rumahnya. "Kejadiannya sudah lama, tanggal 13 Juni yang lalu sekitar pukul 2.00 dini hari," ungkapnya, Selasa (9/7), seraya menundukkan kepalanya.

Dalam perjalanan dari dalam rumah ke kamar mandi, tiba–tiba dari belakang ada seseorang yang memeluk tubuhnya dan memaksanya berhubungan badan.

Saat dirinya memberontak dan tidak mau melayani niat busuk pelaku, dekapan itu semakin kuat. Semakin kuat Mutam berontak, semakin bertambah kencang pelaku mendekapnya.

Menurutnya, pada saat itu dirinya sempat berteriak minta tolong. Karena pada waktu itu hujan sangat deras, tidak ada orang yang mendengar teriakannya.

Saat dirinya semakin lantang berteriak, pelaku melempar

tubuhnya ke dalam sumur.

"Kemungkinan, karena takut suara saya membangunkan tetangga. Saya lalu dilempar ke dalam sumur sedalam tiga meter. Saat tubuh saya dilempar ke sumur, saya sudah tidak ingat apa–apa lagi. Saya baru sadar setelah suami dibantu

tetangga mengangkat saya ke atas," ungkapnya.

Saat mengetahui peristiwa yang terjadi kepada Mutam, suaminya, Samsul Bahri (40), keesokan harinya melaporkan kejadian itu pada polsek setempat.

Polisi sempat menangkap pelaku tapi kemudian dilepas karena dinilai tidak cukup bukti dan tak ada saksi. pelaku hanya dikenakan wajib lapor satu minggu sekali, tiap hari Kamis.

Tidak puas dengan tindakan polisi, ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), dan Polres Sumenep.

Kepala Bidang PPA BPMKB Sumenep Sri Nurhayati, usai menemui korban mengatakan, perbuatan pelaku sudah masuk perbuatan kriminal. Dia berjanji untuk membantu korban untuk dibawa ke kejaksaan dan Polres Sumenep. “Perbuatan pelaku sudah masuk tindakan kriminal. Dia akan memperkosa korban, karena pelaku melempar korban ke dalam sumur,” katanya.

Pihaknya akan menindaklanjuti laporan korban pada polisi. “Jika memang sudah P-21, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk menagguhkan laporan tersebut pada kejasaan. Kita akan kawal permasalahan ini hingga ke ranah hukum,” tambahnya.

Sementara Samsul Bahri, suami korban, akan terus memperjuangkan kasus penganiayaan yang menimpa istrinya. “ Pokoknya saya akan terus berjuang hingga pelaku penganiayaan istri saya ditahan. Kemanapun tetap saya perjuangkan, karena masalah ini menyangkut martabat dan harga diri keluarga,” tegasnya.

Informasinya, Masyanto bukan hanya kali itu menggangu istri orang lain. Sebelumnya, yang bersangkutan pernah dikabarkan memiliki ilmu santet dan yang bersangkutan pernah lari dari Masalembu hingga beberapa tahun, namun kemudian kembali lagi. (athink/mk)

SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Sumenep (DPKS), Muhammad Suhaidi meminta Dinas Pendidikan setempat untuk tidak mengikuti alur distribusi BLSM dalam menyalurkan BSM, karena akan salah sasaran. Pasalnya, alur distribusi BLSM amburadul dan tidak tepat sasaran.

“Kalau Disdik masih menggunakan cara seperti pendistribusian BLSM, maka saya pastikan BSM juga akan dinikmati oleh kalangan orang mampu. Karena kaca besarnya sudah jelas, BLSM amburadul dan tidak tepat sasaran,” te-

rangnya kepada Koran Madura, Selasa (9/7) di kantornya.

Menurutnya, dalam menyalurkan BSM, Disdik sebaiknya melibatkan pihak sekolah untuk mengetahui siswa yang tidak mampu. “Bukan malah ikut alur penyaluran BLSM yang sudah jelas-jelas amburadul. Kalau sistem pendistribusiannya tetap

BULAN RAMADHAN

Harga Komoditas Naik Sumenep - Memasuki bulan Ramadhan 1434 hijriyah, sejumlah harga komoditas di pasar tradisional Sumenep mulai naik. Harga kebutuhan sehari-hari warga yang naik di antarnya bawang merah, cabai kecil dan daging. Kenaikan harga kebutuhan itu rata-rata 20 hingga 50 persen.

H. Zulaihah, pedagang di Pasar Anom Sumenep, mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran itu biasa terjadi saat menjelang bulan puasa. ''Ini memang terjadi setiap tahun. Pada saat memasuki bulan suci Ramadhan, hampir semua harga komoditas berubah naik seperti tahun ini,'' kata Zulaihah disela-sela melayani konsumen yang datang, Selasa (9/7).

Menurutnya, harga cabe kecil saat ini naik dari Rp 40 ribu menjadi Rp 60 ribu.

Harga bawang merah dari Rp 25 ribu naik menjadi Rp

40 ribu perkilogramnya. Sedangkan bawang putih turun dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu rupiah perkilogramnya. Selain itu, harga daging ayam broiler naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogramnya.

Daging ayam kampung dari Rp 55 ribu Rp 40 ribu per kilogramnya. ''Sedangkan harga daging sapi sebelumnya Rp 80 ribu naik menjadi Rp 90 ribu per kilogramnya. Mungkin karena menjelang puasa, kan, permintaan konsumen bertambah, tapi stoknya tetap cukup kok,'' ujarnya.

Sementara sejumlah komoditas yang harganya stagnan bahkan justru turun diantaranya harga telur yang tetap stabil. Telur ukuran besar seharga Rp 22 ribu perkilogram. Sedangkan ukuran kecil Rp 20 ribu per kilogramnya. Dan cabai besar juga turun dari Rp 26.000 per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram. (rif/mk)

masih seperti itu, maka saya jamin tidak akan tepat sasaran dan itu menandakan bahwa Disdik malas bekerja,” tegasnya.

Sementara secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam menyetujui gagasan DPKS agar Disdik melibatkan pihak sekolah

dalam mendistribusikan BSM. Sebab, sekolah punya hak dan wewenang untuk mengajukan siswa-siswinya yang kurang mampu. “Pihak sekolah harus ambil peran di dalam pendistribusian BSM, sehingga dapat mencegah BSM salah sasaran seperti nasib BLSM,” tandasnya.

Sebelumnya, Senin (8/7), Kepala Dinas Pendidikan A Shadik mengatakan, distribusi Bantuan Siswa Miskin (BSM) alurnya tidak jauh beda dengan BLSM. Bahkan, penerima BSM keluarganya harus memiliki Kartu BLSM. (sym/mk)

BUDAYA

Warga Mulai Mudik SUMENEP - Memasuki bulan Ramadhan 1434 hijriyah, sejumlah warga yang merantau ke luar daerah kepulauan Sumenep mulai pulang kampung. Selasa (9/7) penumpang kapal membludak. Bahkan, kapal yang akan berlayar ke Pulau Kangean dan Sapeken kelebihan muatan.

Arif, penumpang asal Pulau Kangean mengatakan, sudah dua hari mengantre untuk mendapatkan tiket kapal. Ia hendak menunaikan ibadah puasa di kampunmg halamannya, dan menurutnya, hal itu rutin dilakukan setiap tahun.

“Sebab saya mau menunaikan ibadah puasa di kampung, tanah kelahiran saya,” katanya, Selasa (9/7).

Sesaknya kapal tidak hanya karena banyaknya penumpang yang hendak pulang kampung, tapi juga banyaknya sembako yang dibawa penumpang.

Pantauan Koran Madura, KMP Dharma Bahari Sumekar 1 yang akan bertolak dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau

Kangean dan Sapeken mengangkut ratusan ton sembako, milik pedagang dan warga kepulauan.

Manager Operasional Kmp DBS 1 Bambang Supriyo mengatakan, barang yang ditolak adalah barang yang tidak mendesak untuk dirikim.

“Adapun untuk sembako, sayuran dan barang konsumsi lain tetap dibolehkan dan diprioritaskan untuk dapat terangkut,” katanya diselasela kesibukannya mengatur penumpang yang membludak.

Membludaknya angkutan barang di Pelabuhan Kalianget, terangnya, imbas penutupan pelayaran akibat cuaca buruk beberapa waktu lalu. “Akibatnya, para penumpang dan barang sembako yang tercecer secara berkala mulai diangkut ke wilayah kepulauan,” katanya Sedangkan penumpang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, hingga akhir bulan Ramadhan. (sai/mk)

SUMENEP

RABU 10 JULI 2013 NO. 0156 | TAHUN II

UPT Hutbun Diduga Pungli Bibit Tembakau SUMENEP - Petani tembakau di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, mengeluhkan bantuan bibit tembakau pemerintah, karena harus membayar Rp. 10 ribu tiap mengambil seribu pohon kepada UPT setempat.

Siswanto, petani asal Desa Nyapar, mengatakan, para petani tembakau di desanya sudah lama dimintai uang oleh petugas UPT setempat. “Awalnya kami hanya dimintai Rp. 5 ribu dalam seribunya, tapi setelah harga BBM naik, kami diminta Rp. 7 sampai 10 ribu,” ungkapnya, Selasa (9/7).

Ia menjelaskan, pungutan tersebut untuk mengganti biaya penjaga selama penangkaran bibit tembakau. Padahal, menurutnya, bibit tembakau yang semestinya dibagikan secara cuma-cuma itu, ditangkar di areal tanahnya sendiri dan tidak ada petugas yang menjaga.

Ghazali menambahkan, UPT Hutbun Dasuk meminjam nama kelompok tani untuk mendapatkan biaya selama pembibitan. Bahkan, lebih dari itu, setiap kelompok juga diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 10 ribu. “Kasihan warga, Mas. Jika pemerintah menggratiskan kenapa kok masih ada pemungutan segala,” paparnya.

Saat Koran Madura menghubungi Kepala UPT Hutbun Dasuk Karminto melalui telepon tidak merespon. Dihubungi melalui pesan singkat juga tidak membalas.

Menaggapi keluhan tersebut, Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumenep Nasah Bandy menjelaskan, pihaknya akan memanggil UPT Hutbun Dasuk untuk dimintai keterangan. “Terimakasih informasinya.

Saya langsung akan panggil yang bersangkutan,”jelasnya.

Ia menjelaskan, jika keluhan tersebut benar-benar terjadi, petugas UPT Hutbun telah menyalahi aturan karena semua biaya pembibitan, termasuk pemeliharaan sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melakukan penanaman bibit tembakau di 60 titik di atas 19 ribu hektare. Setiap titiknya ada 6 juta bibit tembakau yang dibagikan gratis kepada setiap kelompok tani untuk meringankan dalam mendapatkan bibit tembakau. (athink/mk)

3

4

PAMEKASAN

RABU 10 JULI 2013 NO.0156| TAHUN II

DAFTAR ULANG

SMK Negeri 1 Dilaporkan Menarik Uang Herregistrasi

PREDIKSI PRODUKSI GARAM. Sejumlah truk bermuatan garam antre menurunkan muatan untuk dikapalkan, di sebuah pelabuhan milik pengusaha garam, di Tlanakan, Pamekasan, Jatim. Produksi garam tahun ini diperkirakan turun hingga 30 persen akibat anomali cuaca.

Pemerintah akan Serahkan Pengelolaan TPA Angsanah ke Swasta PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menilai pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Angsana, Kecamatan Palengaan belum maksimal. Di tempat pengelolaan akhir sampah itu masih terlihat tumpukan sampah yang masih belum terkelola dengan baik.

Karenanya, direncanakan pengelolaan TPA itu akan diserahkan ke lembaga swasta atau melalui kelompok masyarakat agar bisa terkelola dengan baik dan bisa memberi keuntungan secara ekonomis baik untuk pemerintah setempat maupun masyarakat sekitar.

“Sampai kapan pun, jika pengelolaan sampah di TPA dibiarkan seperti saat ini, maka bukan tidak mungkin warga yang ada di sekitar TPA akan kesal dan memrotesnya.

Padahal jika dikelola dengan baik, akan memberi keuntungan buat mereka,” kata Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Selasa (9/7).

Syafii mengatakan saat ini pengelola tempat pembuangan sampah itu kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sehingga melakukan pengelolaan tidak secara maksimal.

Untuk itu, dirinya akan mengkaji kemungkinan melakukan swastanisasi pengelolaan sampah di TPA Angsanah atau membentuk bank sampah seperti yang ada di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur.

Ia menilai pengelolaan yang diserahkan kepada swasta maupun kelompok masyarakat akan lebih maksimal dibanding dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup. Sebab, mereka akan menerima keuntungan secara ekonomis melalui daur ulang sampah.

Tempat Pembuangan Akhir sampah di Desa Angsanah, setiap hari mampu menampung 17 truk sampah, atau sekitar 60 kubik. Jumlah itu hanya berasal dari sampah perkotaan dan belum termasuk sampah yang berasal dari kecamatan lain di Pamekasan.

Jika dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan TPA itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah setempat maupun masyarakat di sekitar lokasi TPA, selain menjaga lingkungan sekitar agar tetap terpelihara.

Untuk mengurangi menumpuknya sampah di TPA, Pemerintah Pamekasan berencana menggandeng sejumlah pesantren yang ada di wilayah itu untuk terlibat mel-

akukan pengelolaan sampah secara bersama-sama. ”Pesantren salah satu target yang akan kami ajak kerja sama, untuk terlibat dalam pengelolaan sampah dengan baik,” kata Syafii.

Anggota Forum Komunitas Hijau Pamekasan, Achmad Bachtiar Sudamar mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah se-

tempat melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan sampah di TPA Angsanah. Komunitasnya juga mendukung jika pengelolaan itu diserahkan kepada swasta atau kelompok masyarakat.

Ia cukup tertarik dengan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Probolinggo, sehingga masyarakat di wilayah itu membentuk bank sampah

yang menjadikan barang yang dianggap tidak bernilai itu mampu memberi tambahan pendapatan bagi mereka.

“Di Probolinggo sampai ada ungkapan, hari ini menyerahkan sampah, besok bisa beli emas. Saya yakin di Pamekasan bisa melakukan hal itu jika ada kemauan,” katanya. (awa/muj/rah).

KMM

Sambut Ramadhan Sejumlah Remaja Putri Bagikan Bunga PAMEKASAN - Sejumlah remaja puteri yang tergabung dalam Komonitas Muslimah Madura membagikan bunga ke sejumlah karyawan kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan tukang becak yang berada di Jalan Kabupaten,Selasa (9/7).

Selain membagikan bunga, para aktivis itu juga membagikan buku secara cuma-cuma. Buku yang mereka bagikan itu berjudul Membangun Pamekasan dengan Hati Ikhlas, juga buku yang berisi do’a dan amalan

puasa.

Juru bicara Komunitas Muslimah Madura, Taqi’ mengatakan kegiatan itu untuk mengingatkan antar sesama umat muslim yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan ibadah puasa secara baik dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat.

“Kami ingin mengajak sesama muslim untuk menjalani ibadah puasa dengan baik dan mengisinya dengan amalan yang positif,serta menghidarkan diri dari mak-

siat juga perbuatan yang siasia,” katanya.

Selain itu, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun tekad secara bersama-sama membangun Pamekasan dengan tetap teguh menjaga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan motto Gerbang Salam.

“Ini sangat berharga bagi kami untuk mengisi waktu luang selama berpuasa dengan amalan-amalan yang baik,” kata Junaidi, salah seorang tukang becak. (awa/ muj/rah)

PAMEKASAN - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pamekasan diduga melakukan penarikan uang her registrasi atau daftar ulang kepada siswanya, padahal beberapa waktu lalu penarikan yang sama terjadi di salah satu SMK di wilayah itu dilarang dan uangnya dikembalikan.

Salah seorang siswa yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan penarikan itu dilakukan melalui Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan sekolah itu kepada para siswanya, beberapa waktu lalu.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala SMK Negeri 1, Suendi dan Ketua Komite Sekolah, Mohammad Lutfi ditetapkan biaya daftar ulang itu sebesar Rp 190 ribu dan dibayarkan paling lambat hari Jumat (6/7) pekan lalu.

Besarnya uang daftar ulang tersebut akan digunakan untuk Uang BP3 bulan Juli sebesar Rp 75 ribu, uang lomba keterampilan siswa tingkat provinsi sebesar Rp 50 ribu, Premi asuransi sebesar Rp 20 ribu, atribut lokasi sekolah Rp 15 ribu, kegiatan HUT Kemerdekaan RI sebesar Rp 15 ribu dan uang kalender 2014 sebesar Rp 15 ribu.

Surat edaran berisi penarikan uang itu disebarkan pihak sekolah bersamaan dengan pembagian rapor kenaikan kelas akhir bulan lalu dan dinyatakan jika tidak membayar uang daftar ulang tersebut akan dianggap mengundurkan diri.

“Kami tidak pernah mengikuti lomba tingkat provinsi, tapi di dalam poin yang harus dibayar itu disebutkan uang lomba ket-

erampilan siswa tingkat provinsi,” katanya.

Wakil Kepala SMKN 1 Bidang Kesiswaan, Subiyanto mengatakan penarikan itu dilakukan karena sampai saat ini bantuan berupa RBOS belum cair. Ia mengatakan jika dana R-BOS itu sudah cair maka dana yang ditarik dari siswa itu akan dikembalikan.

Menurutnya, penarikan dana itu hanya sekedar antisispasi kalau R-BOS tidak jadi digulirkan oleh pemerintah, karena bantuan operasional sekolah oleh pemerintah itu masih sekedar informasi yang belum jelas.

Ia mengakui sekolah itu telah menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU/nota kesepahaman) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan nilai bantuan Rp 125 ribu persiswa setiap tahun.

Namun dana tersebut belum cair.

Ia membantah penarikan dana itu disertai ancaman, jika siswa tidak membayar namanya akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri. Bahkan, ditegaskan masih ada siswa yang belum membayar dan nama mereka tidak dicoret.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, sudah memerintahkan kepada seluruh sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan sederajat di Pamekasan untuk tidak melakukan penarikan uang dari siswanya untuk alasan apapun. Sebab, setiap siswa akan mendapatkan uang bantuan melalui program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) sebesar Rp 1 juta pertahun. (CR-1/muj/rah)

PPDB

Pagu Siswa Baru di Sejumlah Sekolah belum Terisi PAMEKASAN - Pagu siswa baru di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan sederajat di Kabupaten Pamekasan belum terisi. Total pagu siswa baru yang belum terisi itu mencapai 200 bangku.

Data pada Dinas Pendidikan (Disdik)Pamekasan menyebutkan 200 pagu yang belum terisi itu antara lain di SMA Negeri 1 Galis , SMA Negeri Pakong dan SMA Negeri Waru masingmasing sebanyak 50 bangku dan sisanya di tiga SMK Negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Pemekasan Achmad Hidayat melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Mohammad Tarsun menjelaskan tidak terisinya pagu itu disebabkan banyaknya siswa yang memilih mendaftar di sekolah negeri di Kota Pamekasan.

Dalam pengumuman hasil tes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diumumkan pada Selasa (9/7), sekolah di Kota Pamekasan tidak meloloskan siswa sebanyak 363 orang. Sayangnya, Tarsun tidak merinci jumlah siswa yang tidak lolos tersebut dari sekolah mana.

Ia hanya meminta agar para siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan utamanya, memilih sekolah lain yang masih memiliki pagu.

“Kalau memang harus sekolah di kota bisa memilih SMK Negeri 1,2 dan 3, karena di sana masih ada jurusan yang pagunya juga belum terisi,” katanya.

Tarsun memastikan siswa yang belum tertampung itu tetap bisa sekolah karena masih banyak sekolah yang masih membutuhkan siswa. Apalagi

PPDB saat ini menggunakan sistem rayon sehingga siswa yang tidak diterima di sekolah pilihannya dapat memilih sekolah lain yang ada dalam rayon tersebut.

Ia menambahkan bagi sekolah yang masih memiliki pagu kosong akan membuka PPDB tahap kedua yang akan dibuka mulai hari ini (Rabu, 9/7) dan akan ditutup hari Jumat (12/7). Sedang ujian penerimaan siswa akan dilakukan sehari setelahnya, Sabtu (13/7).

Sementara itu, SMAN 1 Pamekasan justru kelebihan pagu. Dari 187 pagu yang ditetapkan, pada PPDB tahun ini sekolah tersebut menerima siswa sebanyak 194 siswa.

Menurut Tarsun kelebihan pagu itu tidak menjadi masalah karena sekolah tersebut merupakan bekas RSBI (Rintisan Sekolah Bertarf Internasional). Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, penerimaan melampaui pagu itu diperbolehkan.

“Bedasar Permendiknas (Peratuan Menteri Pendidikan Nasional) tentang Pelayanan Pendidikan Bermutu dan Surat Edaran menteri tentang Penambahan Pagu, hal itu diperbolehkan untuk sekolah bekas RSBI,” katanya.

Ia menyatakan selain tidak bertentangan dengan peraturan menteri, penambahan pagu tersebut telah mendapatkan izin dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

Ada Warga Membagikan Dana BLSM ke Tetangganya PAMEKASAN - Seorang warga Kabupaten Pamekasan membagikan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diterimanya kepada sejumlah warga miskin karena merasa tidak berhak menerimanya. Uang BLSM yang diterimanya itu dibagikan kepada lima orang tetangganya, yang dinilai lebih berhak menerima bantuan dan tidak terdaftar sebagai penerima.

Muhammad Ghozi, warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, yang membagikan uang BLSM itu mengaku kaget saat menerima kupon pencairan BLSM dari kepala dusunnya pada Senin (8/7) karena merasa tidak berhak.

Apalagi ia mendengar beberapa tetangganya yang kondisi ekonominya jauh berada di bawahnya, tidak men-

5

RABU 10 JULI 2013 NO.0156| TAHUN II

erima bantuan yang merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM tersebut.

Ia mengaku sempat bingung dan berpikir untuk mengembalikan kupon tersebut. Namun setelah berembuk dengan Istiqomah, isterinya, ia memutuskan untuk menerima dana tersebut dan membaginya kepada tetangganya yang lebih berhak.

“Kami berpikir, jika uang itu tidak diambil akan hangus dan tetangga kami yang tidak masuk dalam daftar penerima itu tidak akan menikmati apa-apa. Karenanya, kami putuskan untuk menerima dan membagikannya kepada tetangga yang lebih berhak,” katanya, Selasa (9/7).

Dari dana sebesar Rp 300.000 yang diterima itu, dia membagikan kepada lima tetangganya, sesuai beban yang ditanggung. Salah satunya menerima Rp 100 ribu karena memiliki tanggungan keluarga, sementara empat lainnya mendapatkan masing-masing Rp 50 ribu.

Menurut Ghozi, di kampungnya di Dusun Sumberanyar, selain dirinya ada bebera-

pa orang yang secara ekonomi terbilang mampu, namun tercatat sebagai penerima BLSM. Sementara puluhan tetangganya yang memiliki keterbatasan ekonomi justru tidak menerima.

Ia menduga data penerima bantuan itu diambil secara serampangan karena keterdesakan waktu. Sebab, dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dengan waktu penyaluran yang ditargetkan, terlalu dekat, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan verifikasi data.

“Karenanya, kami sangat mendukung jika ada rencana pemerintah untuk menunda penyaluran BLSM tahap kedua sebelum ada perbaikan data penerima. Daripada bantuan

ini tersalurkan ke orang-orang yang secara ekonomi tidak berhak untuk dibantu,” katanya.

Temuan penyaluran BLSM yang salah sasaran di Kabupaten Pamekasan kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, penyaluran BLSM di Desa Bungbaruh dan Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, juga terindikasi salah sasaran.

Sebab, di antara penerima BLSM kebanyakan keluarga mampu, bahkan di antaranya sudah terdaftar sebagai Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat tahun ini. Sedangkan keluarga miskin yang hidup sebatangkara, justru tidak menerima. (uzi/ muj/rah)

AWAL RAMADHAN

Penjualan Daging Meningkat Tajam PAMEKASAN - Pembelian daging di Pamekasan meningkat memasuki awal Ramadhan 1434 Hijriyah. Di sejumlah pasar tradisional, antrean pembeli di stan penjualan daging terlihat lebih penuh dibanding hari-hari sebelumnya.

Menurut Maimuna, salah satu penjual daging sapi di Pasar Keppo, Kecamatan Galis, terjadi peningkatan omzet penjualan daging hingga sekitar seratus persen dibanding hari pasaran sebelumnya.

Biasanya, ia hanya mampu menjual daging maksimal sebanyak 30 kg, namun pada saat ini mampu menjual 60 kg lebih. Peningkatan itu terjadi karena jumlah pembeli daging meningkat memasuki awal Ramadhan.

Menurutnya, peningkatan pembelian daging ini biasa terjadi setiap awal Ramadhan, sepuluh hari menjelang idul fitri sampai hari ketujuh idul fitri atau lebaran ketupat. Pada waktu itu, setiap pedagang biasanya menyiapkan daging lebih banyak dari hari-hari biasa. “Alhamdulillah, dapat berkah Ramadhan, pembeli lebih ramai dari sebelumnya.

Tapi hargai naik sedikit,” katanya.

Sementara itu, harga daging di Pasar Keppo mengalami kenaikan harga sebesar Rp 5 ribu untuk daging kualitas super. Harga semula Rp 75 ribu, naik menjadi Rp 80 ribu perkilonya. Sedangkan harga tulang iga berfariatif, antara Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu perkilo, sesuai ketebalan daging.

Maimuna mengaku terpaksa menaikkan harga dag-

ing, karena harga kulakan sapi juga sedikit mengalami kenaikan harga. Selain karena memasuki bulan Ramadhan, kanaikan tersebut sebagai dampak dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Sementara itu harga daging ayam di pasar itu juga mengalami peningkatan harga memasuki awal Ramadhan. Sebelumnya, harga daging ayam Rp 30 ribu perkilo, namun saat ini naik Rp 10 ribu menjadi Rp 40 ribu perkilonya.

Sahena, salah satu pembeli daging sapi asal Desa Kadura Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengaku sengaja membeli daging untuk menu sahur di hari pertama. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penyambutan terhadap bulan suci Ramadhan, sekaligus untuk putera-puterinya akan memulai belajar puasa.

“Puasa ini setahun sekali. Saya sengaja beli daging ini agar anak-anak bisa lebih semangat dan kuat menjalankan puasa dan ibadah lainnya,” katanya.

Dia jelaskan daging sapi merupakan menu spesial bagi keluarganya, karena ia belum mampu beli daging untuk dikonsumsi setiap hari. Ia mengaku sengaja menabung untuk keperluan selama bulan suci Ramadhan, agar selama menjalankan puasa lebih khusuk dan tidak kebingungan uang belanja. Itu sudah biasa ia lakukan, karena tidak berpendapatan jelas. Apalagi, musim tembakau tahun ini terancam tidak menguntungkan petani. (uzi/muj/ rah)

KESEHATAN CJH

Dinkes Pastikan Tidak Ada Calon Jamaah Haji yang Hamil

Penangkapan Sabu Dilapisi Coklat. Petugas menggiring Lin I Jui (34) warga negara asal China Taipei pelaku penyelundupan sabu saat akan diperlihatkan kepada media di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (9/7). Lin I Jui menyeludupkan sabu senilai 4 Miliar rupiah dengan cara dilapisi coklat dan ditaruh dalam kemasan makanan coklat.

BACA ALQURAN

Pemkab Batasi Tadarus Menggunakan Pengeras Suara PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan membatasi penggunaan pengeras suara untuk tadarus alquran.

Batasan itu disampaikan himbauan yang disampaikan ke masjid dan musala yang menggelar tadarus dengan menggunakan

pengeras suara. Dalam himbauan itu, penggunaan pengeras suara untuk tadarus diminta untuk tidak lebih dari jam 22.00 WIB.

Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asy’ari menjelaskan himbauan itu sebagai langkah untuk menjaga kekhusukan dan

ketenangan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa.

Namun, jika tadarus itu harus dilakukan dengan menggunakan pengeras suara, ia berharap menggunakan pengeras suara dalam, sehingga tidak mengganggu warga di sekitarnya yang sedang tidur.

“Kami perlu mengatur waktu tadarus dengan pengeras suara, karena aktifitas itu sudah menjadi kelaziman di masyarakat, sehingga tidak mengganggu orang lain,” katanya.

Sebelum memberikan himbauan itu, Pemkab Pamekasan telah membahasnya bersama Mejelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, beberpa waktu lalu. Selain itu, pihaknya juga telah mengumpulkan Camat dan MUI kecamatan untuk ikut mensosialisasikan himbauan tersebut.

Selain itu, Pemkab Pamekasan juga telah meminta pelaku usaha hiburan dan rumah makan untuk ikut menjaga dan menghormati bulan suci Ramadhan dengan menutup usahanya selama bulan Ramadhan.

“Karena ini sifatnya ajuran, kami berharap untuk bisa mengikutinya agar warga yang menjalankan ibadah puasa, bisa melaksanakannya dengan tenang,” kata Kholil Asyarai.(CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menyatakan dari hasil pemeriksaan terhadap Calon Jamaah Haji (CJH) Pamekasan dipastikan tidak ada Calon Jamaah Haji tahun ini yang dinyatakan hamil dan dikhawatirkan akan melahirkan di tanah suci.

Anggota tim pemeriksaa kesehatan jamaah haji, Ali Maksum mengatakan kepastian itu didasarkan hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh petugas medis di masing-masing Puskesmas sejak enam bulan sebelum pemberangkatan haji.

Ali Maksum mengatakan tidak semua jemaah haji yang sedang hamil diperbolehkan menunaikan ibadah haji. Yang tidak diperbolehkan melaksanakan rukun Islam kelima adalah calon jemaah yang memiliki usia kandungan di bawah tujuh bulan dan satu bulan sebelum prediksi kelahiran. ”Ada calon jemaah haji hamil yang boleh berangkat atas ketentuan dokter dan pengawalan khusus dari paramidis yang menyertai mereka,” kata Ali Maksum, Selasa (9/7).

Untuk itu, pihaknya bersama tim medis haji akan terus memantau perkembangan kesehatan para jemaah haji, khususnya yang berkenaan dengan calon jamaah yang sedang hamil.

Beberapa waktu lalu, salah seorang anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Taufiqurrahman mengkhawatirkan rendahnya pemantauan tim kesehatan terhadap para calon jamaah yang hamil. Sebab, dikhawatirkan pemantauan hanya dilakukan terhadap kemungkinan penyakit yang menjangkiti jamaah, sementara yang berkaitan dengan kehamilan luput dari penanganan.

Pelayanan kesehatan, kata dia, seharusnya diberikan secara menyeluruh, termasuk yang berkaitan dengan kehamilan, karena hal itu juga menentukan kenyamanan pada saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

Penyebaran penyakit tersebut dikhawatirkan akan terjadi saat jamaah haji Indonesia berkumpul dengan jamaah haji asal Afrika Selatan yang diduga menjadi salah satu sumber penyebaran penyakit berbahaya itu.

Ali Maksum mengatakan Dinas Kesehatan selain melakukan pemeriksaan terhadap adanya jamaah haji yang hamil, juga mewaspadai kemungkinan penyebaran penyakit miningitis atau radang selaput otak bagi jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemberian obatobatan terhadap jemaah haji yang sudah dipastikan berangkat.

Penyebaran penyakit tersebut dikhawatirkan akan terjadi saat jamaah haji Indonesia berkumpul dengan jamaah haji asal Afrika Selatan yang diduga menjadi salah satu sumber penyebaran penyakit berbahaya itu. Sebab, jika tidak segera ditangani, dikawatirkan akan menular ke keluarga jamaah di Madura. (awa/muj/rah)

6

SAMPANG

RABU 10 JULI 2013 NO. 0156 | TAHUN II

MARHABAN YA RAMADHAN Sepasang pemuda dan pemudi sedang berduaan di Gua Lebar, Sampang, Selasa (9/7). Warga berharap penegak perda untuk menertibkan perilaku tersebut, setidaknya selama bulan suci Ramadhan untuk menghormati umat Islam yang sedang menunaikan ibadah puasa. Hairul Anam, warga yang rumahnya dekat dengan tempat wisata tersebut mengatakan, saat ini semakin banyak pemuda dan pemudi yang menjadian tempat wisata itu sebagai tempat bermesraan.

foto : JUNAIDI/KORAN MADURA

SERTIFIKAT TANAH

38 Sertifikat Telah Diberikan

Mutasi Dikhawatirkan Tak Menghasilkan Pejabat Berkualitas SAMPANG- Terciumnya tarik ulur kepentingan dalam proses mutasi dan penyegaran pejabat kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemkab Sampang membuat sejumlah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) angkat bicara. Mereka pesimistis mutasi kali ini bisa menghasilkan pejabat berkualitas yang kompeten dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Sebab, mereka sudah mulai mencium adanya pertarungan masing-masing kelompok kepentingan dalam meloloskan pejabat dan Kadis titipannya.

SAMPANG – Terdapat 38 sertifikat tanah milik warga Desa Temuran Kecamatan Omben, Selasa (9/7), diserahkan kepada kepala desa temuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang. Sementara 76 sertifikat lainnya dijanjikan selesai pada bulan Oktober nanti.

Pembuatan sertifikat melalui program SMS (sertifikat massal swadaya) sempat menuai kekecewaan warga karena prosesnya terlalu lama dan warga sudah menyerahkan uang Rp. 50 juta kepada BPN Sampang, dan warga sempat mendatangi kantor BPN. Terkait dengan uang tersebut, PBN mengaku tidak akan bertanggung jawab.

Kepala BPN Sampang melalui Seksi Pendaftaran Tanah Prastyo mengatakan, sertifikat tanah milik warga temuran yang sudah didaftarkan oleh oknum BPN sebanyak 38 serifikat dan telah selesai. 76 lainnya dijanjikan bulan Oktober. Sedangkan uang yang

telah dibayarkan warga urusan warga dengan DW. “Sisa sertifikat warga Temuran sebanyak 57 plus 19 kami berjanji akan diselesaikan awal bulan Oktober. Sedangkan sisa yang Rp. 50 kami tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, karena jumlah tersebut tidak terdaftar di loket dan sebelum didaftarkan,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (9/7) Sementara Kepala Desa Temuran Holifah mengatakan, mengenai sisa uang Rp. 50 juta untuk penyelesaian sertifikat berencana untuk bertemu langsung dengan oknum BPN yang berinisial DW didampingi kepala BPN, sesuai dengan kesepakatan warga yang pernah datang.

“Nanti kami akan bertemu langsung dengan oknum BPN bersama dengan kepala BPN untuk menyelesaikan sisa uangnya, dan apabila tidak bisa maka kami akan laporkan ke polisi” ucapnya (Jun)

Hal itu diungkapkan oleh Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Tamsul. Menurutnya, tarik ulur kepentingan terjadi antara pihak-pihak yang merasa ikut berjasa dalam pemenangan Al-Falah (A Fannan Hasib-Fadilah Budiono) dalam Pemilukada Sampang. Jika itu yang terjadi maka proses mutasi kali ini tidak akan menghasilkan pejabat dan Kadis yang berkualitas. Sebab, yang akan menjadi tolak ukur dalam pemilihannya adalah kepentingan kelompok yang

merekomendasikan.

Seperti diberitakan, kelompok-kelompok kepentingan yang ikut mengintervensi proses mutasi berasal dari kombinasi tim sukses Al-Falah, partai-partai pendukung, kyai-sesepuh, dan elemen pemuda. ”Kalau Baperjakat memilih pejabat dan Kadis hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja, sudah bisa dipastikan tolak ukur kualitasnya akan terabaikan. Kalau pejabatnya tidak berkualitas ya Pemerintahan Al-Falah nantinya bisa go-

ji-janji politik kepemimpinan Al-Falah. Seharusnya, menurut Alan, dalam aktualisasi birokrasi yang sehat adalah melakukan restrukturalisasi dengan mengevaluasi beberapa kinerja para pimpinan SKPD. "Mana janjinya yang ingin menciptakan birokrasi sehat dan masyarakat kuat.

Kalau begitu caranya rasanya agak mustahil," ungkapnya sinis.

Alan menambahakn, rencana mutasi pejabat harus secara profesional dan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan intregritas di bidang masing-masing dinas. Mulai dari penempatan baik kepala bagian (kabag) serta kepala bidang (kabid) hingga staf.

"Proses mutasi yang berdasarkan kepentingan hanya akan menghianati kepercayaan masyarakat," lanjutnya. "Dan saya tantang Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk menerapkan SE Kemenpan No 16/ 2012 tentang Sistem Lelang Jabatan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo," pungkasnya. (ryn/lum)

klarifikasi tersebut sebagai langkah awal dalam menetapkan keputusan apakah Caleg tersebut akan diganti atau dihapus. Dan jika persyaratannya lengkap, pihaknya tinggal menunggu surat keputusan pemberhentian hingga 1 Agustus mendatang.

"Bagaimana keputusannya kami tidak bisa berandaiandai. Jika itu jelas sesuai dengan aturanya, kami masih melihat dulu apakah sudah lengkap atau tidak. Termasuk tanggal 1 Agustus itu harus melampirkan SK pemberhentian," imbuhnya. (ryn)

KPUD Tunggu SK Pemberhentian SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang terus mendalami adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg) 2014.

Hal itu berdasarkan surat tanggapan dari masyarakat yang diterima oleh KPU hingga 27 Juni lalu.

Ketua Pokja Pencalonan KPU Sampang Miftahur Rozaq

mengatakan, adanya salah satu karyawan yang saat ini aktif bekerja di salah satu instansi di lingkungan Pemkab Sampang masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Atas dasar itu, pihaknya masih akan menunggu hasil klarifikasi Pemkab Sampang dengan parpol yang mengusungnya.

"Tinggal saat ini tahapannya parpol melakukan klarifikasi terhadap calon terkait

PT Husky Bertemu Warga ngatakan, hasil pertemuannya dengan perusahaan migas yang telah melakukan eksplorasi minyak belum memuaskan. Pasalnya, hasil pertemuannya masih dijanjikan dan akan difasilitasi selama satu minggu. "Masih belum memuaskan. Belum ada kepastian dan akan dirapatkan dengan Migas dengan pihak Husky.

Nunggu satu minggu lagi," ucapnya usai pertemuannya.

Nur Hasan menjelaskan, tuntutan para nelayan di desanya sama dengan beberapa nelayan yang sebelumnya per-

menyaranakan agar molornya proses mutasi itu dijadikan ajang untuk memberikan kesempatan kepada publik agar bisa berpartisipasi memberikan penilaian siapa yang layak menempati posisi yang ada sebelum dilantik menjadi pejabat publik. Itu demi terjawabnya visi misi dari pasangan Al-Falah dengan prioritas mengedepankan pemerintahan yang bersih, anti korupsi dan nepotisme.

Nada pesimistis menyongsong mutasi juga muncul dari Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat Sampang (Liras) Alan Kaisan. Dia berpendapat bahwa kepentingan politik yang ikut masuk dalam proses mutasi itu mencederai tujuan mulya dari mutasi dan penyegaran pejabat itu sendiri. ”Tujuan mutasi itu seharusnya untuk mencari pejabat yang kompeten dan berkualitas sehingga yang menjadi pertimbangan adalah evaluasi dan kualitas itu sendiri, bukan berdasarkan transaksi kepentingan,” katanya.

Dia justru menagih jan-

PNS MENJADI CALEG

REKONSILIASI

SAMPANG - Puluhan warga dari Desa Sejati Kecamatan, Selasa (9/7) sekitar pukul 9.00 Wib mendatangi Kantor Pemkab Sampang untuk menghadiri pertemuan dengan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Dalam pertemuan tertutup tersebut, warga meminta ganti rugi kepada perusahaan yang dinilai telah merugikan aktivitas nelayan.

Warga sempat kecewa karena karena pertemuan tersebut molor sehingga pertemuan baru bisa dilakukan pada pukul 10.00.

Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Nur Hasan me-

yah,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (7/9).

Alumni Universitas Trunojoyo Madura—dulu Universitas Bangkalan-- itu menjelaskan, saat ini pihaknya melihat tarik menarik kepentingan dalam proses mutasi itu sudah berbasis pertimbangan politik murni. Dia menyebutkan, saat ini sedang terjadi guncangan yang dahsyat di lingkaran pihakpihak yang merasa bejasa dalam pemenangan Al-Falah.

Ada pihak-pihak yang sekarang mengaku kecewa lantaran aspirasinya tidak terakomodasi dalam konteks mutasi. ”Unsur tim yang merasa kecewa ini yang bikin ulah sehingga proses mutasi tidak berjalan mulus,” tuturnya.

Padahal, menurut Tamsul, lambannya proses mutasi itu memberi peluang yang cukup besar bagi para calo. Mereka nantinya bisa mengakungaku dekat dengan bupati untuk memasukan beberapa orang setelah melakukan transaksi kepentingan. Untuk menghindari hal itu, Tamsul

nah mengajukan kompensasi.

Di desa lain, kompensasi tersebut telah terealisasi. Hanya dari empat desa di bibir Pantai Camplong yang belum menerima kompensasi.

"Kalau Desa Dharma Camplong dan Desa Bandaran sudah ada kompensasi. Kalau tuntutan kita sesuai dengan kemampuan pihak Husky, terpenting kita diberi kompensasi," katanya.

Sementara itu, Hamin Tohari dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) berjanji akan secepatnya merealisasikan tuntutan nelayan itu.

Dalam pertemuan tersebut para nelayan membawa beberapa data nama nelayan dan jumlah perahu yang tak bisa melaut. "Jadi yang disampaikan surat itu jumlah nelayan yang mengajukan klaim, belum ada lampiran data pendukung yang faktual dan itu kita nanti jadikan ajuan dasar," jelasnya.

Hamin menambahkan bahwa pihanya melarang nelayan melakukan aktivitas di sekitar lokasi ekspolrasi. Menurutnya, hal itu hanya permintaan untuk menghindar agar tidak terjadi sesuatu hal apa pun .(ryn)

untuk melakukan proses diinternal. Selanjutnya, tanggal 18 Juli terakhir pihak dari parpol memberikan jawaban terhadap surat KPU yang sudah disampikan," ucapnya, Selasa (9/7).

Rozaq menambahkan, KPU akan menjadikan hasil

BANGKALAN

7

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II

Warga Kembali Melaporkan Pasangan Cagub Jatim

KASUS PEMBOBOLAN BRANKAS

Polisi Belum Menetapkan Tersangka

BANGKALAN - Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur dari jalur independen Eggi Sudjana – Mohammad Sihat dilaporkan oleh warga ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kabupaten Bangkalan. Hal itu terkait pemalsuan berkas dukungan calon tersebut.

Pelaporan itu,sebagai tindak lanjut dari laporan sebelumnya. Sebagaimana diberitakan, warga juga sudah melaporkan pasangan Eggi Sudjana-Mohammad Sihat ke polisi, karena diduga telah melakukan pemalsuan dukungan yang dianggap sebagai perampasan hak berpolitik masyarakata.

“Ini ikhtiyar kecil saya yang nantinya akan menjadi besar. Karena hak berpolitik saya telah dirampas oleh tim sukses Eggi-Sihat dengan melampirkan kartu identitas saya sebagai pendukung EggiSihat," kata Aliman Haris, warga yang merasa dirampas hak politiknya.

Menurutnya, atas pelanggaran itu, dia menilai proses demokrasi di Jawa Timur sudah tidak sehat. Padahal, menurutnya, sudah jelas dalam MoU yang dibuat oleh tiga institusi terkait dengan pemilu, yaitu Bawaslu RI, Kapolri, dan Kejaksaan Agung bahwa pemilu harus berjalan lancar, fair, dan tanpa pelanggaran.

"Langkah Eggi dengan memalsukan berkas dukungan ini tidak dapat dibenarkan. Jadi, mafia-mafia Demokrasi harus diberantas," tegas Aliman.

Semoga, kata Aliman, masyarakat yang merasa dirampas haknya oleh Eggi juga melakukan langkah serupa. Karena Aliman yakin banyak masyakat menjadi korban perampasan hak politiknya.

Sebab, semua dukungan Eggi di Kabupaten Bangkalan masuk pada kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Dengan demikian, ada indikasi para mafia demokrasi yang dilakukan oleh tim sukses Eggi ini, bekerja secara terstruktur dan masif.

"Saya ini bagian terkecil saja, dan saya yakin masih banyak yang lainnya. Karena dukungan Eggi di Bangkalan itu TMS, terus dapat dari mana dukungan itu," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu setempat Fajar Harianto, SH mengatakan pihaknya akan memproses laporan yang diajukan untuk dibuat berita

doni heriyanto/koran madura

MELAPOR: Aliman Haris saat melaporkan pasangan Eggi-Sihat ke Kantor Panwas Bangkalan, Selasa (9/7) kemarin. acara klarifikasi. Dengan berita acara klarifikasi itu, bisa dilakukan pengkajian terkait laporan pemalsuan dukungan.

"Ya, kita akan kaji poinpoinnya, apakah laporan ini masuk kategori pidana pemilu atau pidana umum," kata Fajar.

Oleh sebab itu, lanjut Fajar, saat ini pihaknya tidak bisa menentukan status hukum laporan tersebut.

Menurutnya, untuk melaku-

kan proses tindak lanjut atas pelaporan harus dilakukan verifikasi terhadap pelapor itu sendiri dan kepada saksisaksi.

Fajar tidak menampik jika kasus ini masuk pada ranah pidana umum. Hal itu, tergantung dari kajian dalam verifikasi untuk mentukan status hukum.

"Bisa jadi masuk ranah pidana umum. Maka dari itu

akan kami lakukan kajiankajian atas temuan pemalsuan ini," imbuhnya.

Dia katakan berdasarkan verifikasi panwascam dukungan terhadap pasangan Eggi Sujana-Mohammad Sihat di tiga kecamatan di Bangkalan masuk kategori TMS. Ketiga Kecamatan itu adalah Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Galis.(dn/rah)

PEJABAT NEGARA

Jam Kerja PNS Dikurangi Selama Bulan Ramadhan

doni heriyanto/koran madura

DIKONFIRMASI: Hadari Kabag Organisasi Setdakab Bangkalan saat dikonfirmasi oleh wartawan.

BANGKALAN - Berdasarkan surat edaran Bupati, jam kerja pegawai negeri sipil

(PNS) dan aparatur derah lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, akan

dikurangi selama bulan Suci Ramadhan 1434 Hijriyah. Pengurangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa dan disiplin kerja selama bulan suci berlangsung.

Menurut Kabag Organisasi Setdakab Bangkalan, Hadari, pengurangan jam kerja, sesuai surat edaran Bupati Bangkalan yang mengacu pada Surat Edaran B/2129/M. PAN-RB/6/2013 tertanggal 28 Juli dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jam kerja PNS dan aparatur daerah lainnya selama bulan Ramadhan dikurangi rata-rata 2 jam.

"Pengurangan jam kerja ini sudah berdasarkan ketentuan

yang ada," kata Hadari.

Perubahan atau penyesuaian jam kerja, kata Hadari, bagi instansi, SKPD, Unit Kerja, BUMD yang memberlakukan hanya 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai Kamis masuk pukul 08.00-15.00 wib. Sedangkan hari jum'at dari pukul 08.00-15.30 wib.

Adapun bagi instansi, SKPD, Unit Kerja, BUMD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu yaitu hari Senin hingga Sabtu,masuk pukul 08.0014.00 wib. Khusus untuk hari Jum'at masuk pukul 08.00 sampai pukul 14.30 wib.

Lebih jauh Hadari mengatakan dihitung instansi, SKPD,

Unit Kerja, BUMD yang memberlakukan 5 (lima) maupun yang 6 (enam) hari kerja selama sebulan Ramadhan memiliki beban kerja 32,5 jam dalam per minggu.

"Pengurangan ini untuk meringankan beban kerja bagi PNS dan aparatur lainnya," imbuhnya.

Maka dari itu, sambung Hadari, dengan berlakunya perubahan dan penyesuaian jam kerja bagi PNS dan aparatur daerah lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa selama bulan Ramadhan dan meningkatkan disiplin kerja.

"Semoga dapat berjalan dengan baik dan kualitas kerja semakin baik pula," tandasnya.(dn/rah)

Polisi Selidiki Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah lapan sertifikat tanah yang dilaporkan warga kepada kami," kata Budi Santoso.

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada polisi, jumlah sertifikat tanah yang diduga digelapkan oleh oknum warga itu sebanyak 250 sertifikat. Oknum pelaku berisial HD, warga Bangkalan.

Kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah yang kini diproses Polres Bangkalan itu terungkap, setelah sejumlah korban melapor ke Mapolres Bangkalan.

Dalam laporan yang disampaikan kepala polisi terungkap bahwa kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oknum berinisial HD

itu saat yang bersangkutan menawarkan kredit lunak kepada warga dengan jaminan sertifikat tanah mereka.

HD tidak hanya memberikan jasa kredit lunak kepada warga Bangkalan, akan tetapi sebagian di antara 250 warga yang sertifikatnya tanahnya dilaporkan digelapkan itu berasal dari Kabupaten Sampang.

"Saat warga yang mendapatkan kredit dari HD ini hendak melunasi kreditnya, ternyata sertifikat tanahnya tidak ada. Dan mereka bukan hanya satu orang yang mengalami hal itu, akan tetapi semuanya berjumlah sekitar 250 orang," kata juru bicara warga Rohman Hakim.

Pria yang juga penasihat hukum korban praktik dugaan penggelapan sertifikat tanah warga ini lebih lanjut menjelaskan pihaknya terpaksa melaporkan kasus itu ke Mapolres Bangkalan karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan terduga HD menemui jalan buntu dan sertifkat tanah warga juga belum dikembalikan hingga kini.

Ia juga menuturkan, setiap warga diberi pinjaman Rp 3 juta, bahkan ada yang mencapai Rp 10 juta dengan jangka waktu pelunasan selama dua tahun. "Ya, termasuk kami juga menjadi korban," kata Jeddi Dofir, salah satu korban praktik penggelapan sertifikat

tanah yang dilakukan oknum warga berisial HD itu.

Dofir menuturkan di Bangkalan sendiri, warga yang menjadi korban dugaan penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oknum berisial HD itu tersebar di sembilan kecamatan.

Pada Senin (8/7), perwakilan warga dari sembilan kecamatan itu telah mendatangi Mapolres Bangkalan mempertanyakan tindak lanjut pengusutan kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah itu oleh oknum berinisial HD tersebut, yang diperkirakan semuanya mencapai Rp 6 miliar lebih dari 250 sertifikat tanah yang menjadi agunan pinjaman lunak itu. (ant/rah)

SAMBUT RAMADHAN

Warung Makan Dilarang Buka Siang Hari BANGKALAN – Selama bulan Ramadhan, warung yang biasa menjual makanan dilarang beroperasi di siang hari. Hal itu disampaikan oleh kepala satpol PP Bangkalan melalui surat himbauan, agar menutup dagangannya. Langkah itu diambil untuk menghormati umat islam dalam menjalankan ibadah puasa.

“Himbauan kepada pemilik warung sudah kami berikan.

Seluruh warung makan harap mentaati peraturan yang telah dibuat selama bulan Ramadhan,” kata Kepala Satpol PP Bangkalan, Bambang Setiawan, kemarin (9/07).

doni heriyanto/koran madura

TERDAKWA: Irsyad (70), warga desa Debung Gege, terdakwa pembunuhan terhadap istrinya sendiri saat menjalani sidang di PN Bangkalan.

PERSIDANGAN

SENGKETA SERTIFIKAT

BANGKALAN - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kini melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penggelapan sertifikat tanah milik ratusan warga oleh oknum masyarakat di wilayah itu.

Wakapolres Bangkalan Kompol Budi Santoso menyatakan penyelidikan kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah itu dilakukan setelah beberapa waktu lalu polisi menerima laporan dari sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan.

"Saat ini kami mulai mengumpulkan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan adanya dugaan kasus pengge-

BANGKALAN - Kasus pembobolan brankas yang terjadi di SMA 3 Bangkalan, hingga kini masih belum jelas. Polisi belum menentukan seorang pun pelakunya. Padahal, dugaan kuat mengarah pada orang dalam yang terlibat memuluskan aksi tersebut. Sejauh ini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi pada kejadian itu.

“Sampai saat ini kami memang belum menjadikan satu pun orang tersangka. Namun, kami sudah memeriksa sekitar 6 orang saksi,” kata Wakapolres Bangkalan, Kompol Budi Santosa, kemarin (9/7).

Menurut Budi, pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti baru terkait pembobolan tersebut, sehingga belum bisa menentukan tersangka yang terlibat. Meskipun demikian, polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. ”Alat bukti belum kuat, jadi kita belum bisa menentukan tersangka. Termasuk, inisialnya pun masih belum ada, karena ini menyangkut proses penyidikan,” terangnya.

Saat ditanya mengenai perbedaan angka yang disebutkan mengenai hilangnya uang yang berada di dalam brangkas, pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. ”Ketika kasus pembobolan itu terjadi, memang data awal yang sempat disebutkan Rp 375 juta. Itu menurut suara-suara yang dari luar. Mengenai besarnya yang pasti, kami belum bisa menentukan,” ungkapnya.

Menurut sumber dari kepala sekolah SMA yang bersangkutan, saat diwawancarai waktu kejadian tersebut berlangsung. Jumlah uang yang disebutkan, yang berada di dalam brankas tidak lebih dari 200 juta. Selain itu, ada yang menyebutkan uang tersebut raib besarnya sekitar Rp 375 juta.

Perlu diketahui, pembobolan uang ratusan juta tersebut terjadi pada Jumat (21/6) bulan lalu. Pelaku yang diyakini lebih dari satu orang itu masuk melalui pintu ruang Tata Usaha (TU) dengan merusak gembok. Ruang TU itu merupakan salah satu akses menuju pintu ruang kepala sekolah.

Selanjutnya, pelaku dengan leluasa masuk ke ruang kepala sekolah yang juga dalam kondisi terkunci dan membobol dua brankas berukuran kurang lebih 30 x 10 sentimeter itu.

Rusaknya kunci gembok di pintu ruang TU itu ditemukan pertama kali oleh pemegang kunci, Amirudin ketika hendak membuka ruang itu di pagi hari. Melihat gembok pintu rusak, ia pun lantas melaporkan ke Imam Buchori selaku petugas Sarana dan Prasarana (sarpas) sekolah.

Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian juga menemukan sejumlah kejanggalan. Di mana brankas yang berisikan uang tunai itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Sementara satu brankas lainnya yang tidak berisikan uang atau tak terpakai, dirusak dengan dipukul batu.

“Setelah kita melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), sepertinya tidak ada pengrusakan atau dibuka paksa terhadap brankas yang berisikan uang. Sepertinya menggunakan kunci duplikat, Sementara untuk menghilangkan alibi, brankas satunya (tak terpakai) dirusak dengan batu,” jelas Kapolres Bangkalan AKBP Soelistijono, waktu lalu. (ori/rah)

Selain memberikan surat himbauan, pihaknya juga sudah memberikan pemberitahuan secara langsung melalui siaran keliling yang dilakukan petugas Satpol PP. Menurutnya, semua pihak diharapkan saling menghormati selama bulan suci ini, dengan tidak membuka warung dagangannya pada siang hari.

Batasan yang telah diberikan kepada warung makan, dilrang beroperasi hingga pukul 15.30 WIB. Setelah itu, pedagang boleh beroperasi kembali.

Selama bulan Suci Ramadhan, pihaknya akan melakukan penyisiran di pinggir kota

Bangkalan untuk mengontrol warung-warung makanan.

Jangan sampai ada yang beroperasi menjual dagangannya kalau tidak ingin mendapatkan sanksi.

“Kita akan patroli secara terus menerus selama bulan Ramadhan untuk memantau apa ada warung yang buka di siang hari,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melarang kepada segenap warga untuk membunyikan petasan. Sebab, hal itu hanya dinilai mengganggu ketertiban.

“Petasan itu selain berbahaya, juga mengganggu ketertiban umum,” tandasnya. (ori/rah)

ori/koran madura

SAAT DITEMUI: Bambang Setiawan Kepala Satpol PP Bangkalan saat ditemui oleh wartawan memberikan pernyataan tentang larangan membuka warung makan pada siang hari.

Karena Kotoran Sapi, Suami Tega Bunuh Istri BANGKALAN - Entah apa yang ada di benak kakek renta ini. Hanya gara-gara persoalan sepele, kotoran sapi telah membuat Irsyad, warga desa Debung Geger, tega membunuh isterinya sendiri, yang telah mendampinginya sepenuh hati bertahun-tahun lamanya.

Akibat perbuatannya menganiaya istrinya hingga tewas, pria 70 tahun ini harus menghabiskan sisa umurnya di balik jeruji besi.

Dalam persidangan terungkap, dia membunuh isterinya kerana tak mengerjakan perintahnya ketika disuruh suaminya membuang kotoran sapi peliharaannya.

Warga desa Debung Geger ini dinilai secara sengaja telah menghilangkan nyawa sang isteri.

Pada saat itu, Selasa, 2 April lalu, sekitar pukul 7 pagi, saat terdakwa hendak mencari rumput untuk ternaknya. Irsyad menyuruh isterinya, Imah, agar membersihkan kotoran sapi peliharaan milik mereka berdua.

Berdasarkan surat dakwaan, Imah yang tidak berkenan mengerjakan tugas suaminya lantas mengomeli terdakwa. Tak terima mendengar omelan isterinya, Irsyad lantas memukul Imah beberapa kali di bagian pundak, kepala, dan wajahnya. Akibat pukulan terdakwa, korban terjatuh dan

membentur batu yang ada di lokasi tersebut. Seketika itu juga, Imah tak sadarkan diri dan langsung tergeletak.

Irsyad yang menganggap istrinya hanya pura-pura lantas menyeret isterinya tersebut sambil memukuli bagian kiri perutnya, lantas mengangkatnya ke tempat tidur.

Pada saat malam pada hari yang sama, Imah diketahui meninggal dengan sejumlah luka memar di tubuhnya. Berdasarkan hasil visum, Imah mengalami luka lebam di bagian pundak, wajah, dan pinggangnya, Selain itu luka robek di sekitar telinga kiri juga diketahui akibat benturan benda tumpul. Irsyad yang bahkan kini tak lagi lancar berkomunikasi, mengaku tak sengaja melakukan semua itu, dirinya beralasan hanya berniat memberi pelajaran pada isterinya agar mematuhi perintah suami.

Akibat perbuatannya, Irsyad didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Arifin,SH menuntut terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara.

Beruntung Majelis Hakim memvonisnya setahun lebih rendah sehingga Irsyad divonis 13 tahun penjara. (dn/rah)

8

SURAMADU

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II

POTENSI WISATA BAHARI

AMANKAN EKOSITEM LAUT

Pemkab Libatkan TNI

ant/dedhez anggara

PULAU GOSONG: Wisatawan menikmati pemandangan bawah laut ketika berwisata di pantai Pulau Gosong, Kepulauan Biawak, Indramayu, Jawa Barat. Meski banyak material pulau Gosong yang diambil untuk pengeurukan pembangunan kilang minyak Pertamina Balongan, Pulau ini masih memiliki potensi wisata berupa terumbu karang dan aneka biota laut.

Anggaran Minim Sebabkan Fasilitas Wisata Cepat Rusak SUMENEP - Menyusul keluhan warga dan pengunjung bahwa di beberapa objek wisata di Kabupaten Sumenep seperti Pantai Lombang, Slopeng, Badur, dan wisata lain terkesan kelihatan becek dan tak terawat. Termasuk fasiltas-fasilitas pengunjung sudah mulai rusak.

Pantai lombang misalnya, hampir 100 persen fasilitas pengujung seperti tempat duduk, bersantai dan bermain sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga perlu diperbaiki sesegera mungkin agar kembali menarik bagi pengunjung.

Hal serupa juga terjadi di wisata Pantai Slopeng. Beberapa waktu kemarin juga dikeluhkan oleh pengunjung.

Menurut beberapa pengun-

jung, fasilitas Slopeng perlu ada penambahan tempat duduk, tempat bermain dan hiburan, sebab ketika pengunjung membludak, ada banyak pengunjung tidak kebagian jatah tempat duduk, sehingga harus membawa alas sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Raisul Kawim, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa pihakn-

ya memang punya program pemeliharaan dan perbaikan fasilitas terhadap semua objek wisata. Sebab, fasilitas dengan didukung fasilitas yang bagus merupakan harga mati bagi wisata, sehingga dapat mengundang para wisatawan bertandang ke wisata di Sumenep. “Namun, anggaran untuk perbaikan objek wisata kecil, sehingga perbaikan dan penambahan fasilitas itu skala prioritas,” katanya, Selasa (9/7).

Kawim secara tegas menjelaskan bahwa cepat rusaknya fasilitas tersebut memang salah satunya karena anggaran untuk perbaikan itu sangat kecil, yaitu hanya Rp. 25 juta untuk total perbaikan. “Dan saya berharap kepada Dewan

agar pada tahun 2014, anggarannya ditambah, atau di PAK kita ada tambahan lah. Karena tidak menutup kemungkinan wisatawan, baik manca negara maupun lokal merasa kurang berminat ketika fasilitas wisata kita mengalami kerusakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Moh Subaidi mengatakan bahwa soal anggaran itu Komisi D pasti menunggu pengajuan anggaran dari dinas terkait. “Karena anggaran itu bertambah atau berkurang, itu tergantung kepada pengajuan dinas terkait,” katanya saat Koran Madura Konfirmasi.

Beberapa akhir ini memang menurut Moh Subaidi, objek wisata Sumenep itu

dikeluhkan oleh para pengunjung dan warga setempat lantaran terkesan kurang terawat.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan para wisatawan enggan untuk bertandang ke beberapa objek wisata kita,” katanya Bagi kita, lanjut Subaidi, berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan wisata tersebut selama demi peningkatan PAD, maka menurut Subaidi tidak menjadi masalah. “Saya pikir soal anggaran tidak jadi masalah, yang penting itu semua untuk peningkatan PAD, termasuk juga kenyamanan pengunjung saat bertandang ke beberapa objek wisata kita, baik Lombang, Slopeng maupun wisata lainnya,” jelasnya. (sym)

TEMPAT IBADAH

Wagub Berharap Masjid Sediakan Lembaga Keuangan SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf berharap masjid menyediakan lembaga keuangan untuk membantu jamaah yang sedang membutuhkan dana.

"Masjid pasti memiliki takmir untuk mengelola dana.

Alangkah baik jika terdapat sebuah lembaga keuangan, minimal berbentuk koperasi agar jamaah yang sedang membutuhkan uang bisa pinjam. Apalagi antarjamaah sudah saling kenal," ujarnya di sela-sela Pembukaan Festival Ramadhan d Masjid Al-Akbar Surabaya, Selasa.

Menurut dia, saat ini keberadaan masjid tidak harus

digunakan sebagai tempat beribadah, namun juga dapat dijadikan tempat melahirkan kesalehan sosial dan spiritual.

"Masjid-masjid besar seperti Masjid Al-Akbar bisa sebagai contoh dan pelopor. Jadi, selain kesalehan spiritual, ada juga kesalehan dalam bentuk sosial. Seperti lembaga keuangan, kesehatan hingga pendidikan," kata wagub yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia mengibaratkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah diriwayatkan, bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan berbagai macam kegiatan.

Salah satunya mengadakan

pasar murah yang berdekatan dengan masjid, seperti yang dilakukan di Madinah maupun di Makkah selama Ramadhan.

"Budaya dari para nabi yang menjadikan masjid dan pasar berdekatan, kemudian juga dikembangkan di Indonesia dengan menjadikan pasar rakyat berdekatan dengan masjid, sehingga bentuk kesalehan sosial yang tinggi bisa dirasakan dan keberadaan masjid turut menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Sedangkan, masjid sebagai tempat kesalehan spiritual digambarkan mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut, bahwa selain

digunakan sebagai tempat syiar agama, juga diisi kegiatan religi keagamaan yang inovatif, sehingga masyarakat memanfaatkanya secara positif.

Ia berharap kepada masyarakat agar memaknai bulan suci dengan lebih mendekatkan dan memperbaiki diri kepada Allah SWT. Selain itu, kata dia, Ramadhan ini dapat berperan untuk memperbaiki hubungan antarsesama manusia.

Sementara itu, Festival Ramadhan kali ini memasuki tahun ke-10. Berbagai kegiatan seperti bazar ramadhan yang terdapat hasil multiproduk, bursa buku, usaha

PILGUB JATIM

kecil menengah (UKM), argobisnis, makanan dan lomba Islami. Ada juga pengajian ba'da subuh, dhuhur, ngaji internet dan ngaji takjil.

Selain itu, terdapat dakwah reguler yang diisi dengan kegiatan rutin seperti shalat tarawih, tahajud, tadarrus Al-Quran, Nuzulul Quran, Itikaf pada 10 malam terakhir dan sahur serta berbuka puasa bersama.

"Sedangkan, untuk dakwah remaja diisi kegiatan seperti gubrak ramadhan, pondok ramadhan, 'self spiritual training' dan bakti sosial," kata Direktur Masjid Nasional AlAkbar Surabaya Endro Siswantoro. (ant/mk)

SUMENEP - Pemkab Sumenep akan melibatkan TNI Angkatan Laut guna menyelamatkan ekosistem laut, khususnya di daerah kepulauan yang terancam rusak akibat aktivitas penambangan pasir secara ilegal.

Hingga saat ini, aktivitas penambangan pasir masih marak, sehingga sejumlah kawasan pesisir kerusakannya semakin parah. Bahkan dua pulau di Kecamatan Gili Genting, yakni Pulau Kramat dan Pasir Putih nyaris tenggelam akibat penambangan pasir tanpa izin ”Dan kami berencana untuk berkordinasi dengan Lanal Batu Porron Kamal Bangkalan, terkait pengamanan di wilayah kepulauan, khususnya mengenai maraknya kasus penambangan pasir secara liar yang sangat mengancam ini,” kata Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, Selasa (9/7).

Wabup Sungkono menambahkan, Pangkalan Anggatan Laut Lanal sendiri sudah siap memindahkan pangkalannya dari Kamal. Hanya saja, pemkab perlu menyiapkan lahan untuk pangkalan TNI AL itu. ”Beberapa waktu lalu, Lanal Batu Porron Kamal mengirim surat ke Pemkab, yang intinya siap pindah. Untuk itu, nantinya kami akan duduk bersama untuk membicarakan persiapan pemindahan itu,” kata Wabup.

Pemkab berharap, 2014 mendatang sudah bermarkas di Sumenep, sehingga pengawasan terhadap wilayah kepulauan lebih optimal. ”Kalau sudah dipindah semua kapal dan aparat pengawasan yang ada di Batu Porron itu, nantinya akan terpusat ke Sumenep. Untuk itu, kami berharap segera terealisasi, sehingga pengamanan laut lebih optimal,” tandas Wabup.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep ini juga mengemukakan, selama ini, pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di kepulauan hanya dilakukan oleh Polsek dan Satuan Polisi Air Polres Sumenep. Hasilnya, sudah cukup efektif dalam melakukan penangkapan, salah satunya pelaku penambangan asal Pamekasan di Pulau Kramat Gili Genting. (sai/mk)

SELAMA BULAN RAMADHAN

Jam Kerja PNS Dikurangi SUMENEP – Tercatat mulai 1 Ramadhan sampai Idul Fitri 1434 hijriyah, jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sumenep akan dikurangi 4 setengah jam per minggunya dar hari efektif di luar bulan puasa. Jika selama ini jam kerja PNS 37 jam, namun selama puasa nanti hanya tinggal 32,5 jam.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati mengatakan, mulai hari hari ini (10/7) jam kerja PNS telah dikurangi sebanyak 4,5 jam perminggunya. ”Memang di bulan puasa ini ada aturan tersendiri,” katanya ketika dihubungi, Selasa (9/7).

Ia menjelaskan, seluruh Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selama 5 hari jam kerja masuk dari pukul 07.30 hingga pukul 15.30 WIB. Pada bulan puasa, PNS masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00. Sementara pada hari biasa, PNS diseluruh SKPD mulai masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 14.30.

“Jadi ketika dijumlah selama satu minggu jam kerja di bulan puasa 32,5 jam yang seharusnya 37 jam di hari biasa,” tambahnya.

Dengan dikuranginya jam kerja selama bulan puasa, pihaknya berharap untuk dimanfaatkan sebagaimana jam kerja biasanya. Hanya saja, pengurangan jam ini untuk memberi kesempatan bagi PNS yang muslim agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Seimbang dengan status mereka sebagai pelayan masyarakat. “Selain mengurangi jam kerja,

jam istirahat berkurang 30 menit. Sebab, tak ada istirahat makan. Hanya istirahat salat zuhur dengan alokasi waktu itu sudah cukup,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Satuan Pamomng Praja (Sapol PP) Sumenep, Abd. Madjid, menjelaskan, selama bulan puasa, dirinya akan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap PNS yang sengaja keluyuran saat

Berdasarkan peraturan darai Pemerintah Sumenep, warung makan itu hanya diperbolehkan buka dari jam 3.00 (15.00) sampai malam,”

Abd. Madjid

Kepala Satuan Pamomng Praja (Sapol PP) Sumenep

jam kerja. ”Kami akan tegas memberikan sanksi jika ditemukan PNS yang sedang berkeluyuran di saat jam kerja,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap sejumlah warung makan yang sengaja buka di pagi hari selama bulan puasa. ”Berdasarkan peraturan darai Pemerintah Sumenep, warung makan itu hanya diperbolehkan buka dari jam 3.00 (15.00) sampai malam,” tukasnya. (edy/yat)

TENAGA KERJA INDONESIA

DPT Pilgub Masih Direkap di Tingkat Desa SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep terus melakukan tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kini, KPU setempat melakukan tahapan proses rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat desa. Rekapitulasi penetapan DPT di tingkat desa itu dimulai sejak tanggal 8-10 Juli.

Komisioner KPUD Sumenep Ali Fikri mengatakan, setelah rekapitulasi penetapan DPT di tingkat desa, kemudian pada tanggal 14-15 Juli daftar pemilih itu direkapitulasi di tingkat kecamatan, dan selanjutnya akan direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat kabupaten (KPUD)

pada tanggal 16-17 Juli. ‘’Saat ini masih tahapan rekapitulasi di tingkat desa,

Saat ini masih tahapan rekapitulasi di tingkat desa, kemudian akan direkap lagi di tingkat kecamatan dan baru akan ditetapkan di tingkat KPU Sumenep,’’

Ali Fikri

Komisioner KPUD Sumenep kemudian akan direkap lagi di tingkat kecamatan dan baru

akan ditetapkan di tingkat KPU Sumenep,’’ kata Ali Fikri di kantornya, Jalan Asta Tinggi, Selasa (9/7).

Fikri memaparkan, setelah ditetapkan oleh KPUD, jumlah DPT masih bisa berubah, bisa bertambah dan bisa berkrang karena KPUD terus melakukan pengecekan terhadap DPT tersebut. ‘’Meski DPT sudah ditetapkan, tapi masih bisa berubah karena kalau masih ada warga yang belum terdaftar masih bisa dimasukkan lagi dan juga bisa mengurang,’’ ujarnya.

Dia memaparkan, hingga saat ini, meski sudah masuk tahap rekapitulasi di tingkat desa, tapi jumlahnya masih belum diketahui. Jumlah DPT baru bisa diketahui setelah ditetapkan di tingkat KPUD.

‘’Kalau jumlahnya masih belum diketahui pasti, nanti setelah rekapitulasi dan ditetapkan di tingkat KPU baru diketahui,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, sesuai hasil pemutahiran daftar pemilih yang dilakukan petugas, jumlah DPS sebanyak 881.257 orang. Namun, dari data DPS itu diperkirakan masih berubah. ‘’Sedangkan jumlah TPS untuk Pilgub Jatim sebanyak 2.221 TPS. Sedangkan jumlah pemilih maksimal 600 pemilih per TPS,’’ urainya.

Dia menambahkan, dari pemutakhiran data pemilih, petugas juga telah berhasil menghapus data ganda sebanyak 1.147 nama. ‘’Katagori ganda di NIK dan tanggal lahir,’’ tuturnya. (athink/mk)

ant/joko sulistyo

TKI BERMASALAH: Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah mendapatkan pengarahan dari petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batam di penampungan sementara Dinsos di Sekupang, Batam, Selasa (9/7). Sebanyak 18 TKI yang berasal dari NTT, Jateng, dan Jatim itu dideportasi dari Malaysia kemarin (8/7) akibat tidak memiliki dokumen, selanjutnya mereka akan dipulangkan ke daerah asal.

MATARAMAN

9

RABU 10 JULI 2013 NO.0156| TAHUN II

KESEHATAN ATLET

Dispora Jatim Kirim Dokter Olahraga ke Daerah

PENYITAAN GANJA 500 KG. Personel kepolisian bersenjata lengkap berjaga disamping mobil tersangka yang membawa 300 bungkus ganja kering, di Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, Selasa (9/7). Pihak kepolisian berhasil mengamankan 500 kg ganja kering asal Aceh dari tersangka AMR.

Polisi Selidiki Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo TRENGGALEK - Satuan Lalu-lintas Polres Trenggalek, Jawa Timur, melimpahkan penyelidikan kasus penemuan mobil dinas Pemkab Ponorogo ke Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) setempat.

KBO Satuan Lalu-lintas Polres Trenggalek Iptu Bambang Suyoto mengatakan polisi akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan terkait asal-usul dan keberadaan mobil bernomor polisi AE365-SP tersebut.

“Saat ini kami telah melimpahkan ke satuan reserse dan kriminal, untuk dilakukan penyelidikan lanjutan, apakah mobil itu merupakan hasil tindak kriminal atau tidak,” tu-

turnya.

Guna mengungkap kasus tersebut, polisi Trenggalek telah berkoordinasi dengan Polres dan Pemkab Ponorogo, namun belum mendapat kejelasan.

Menurutnya hingga kini polisi juga belum menerima laporan resmi maupun permintaan dari Pemkab Ponorogo terkait mobil dinas yang telah diganti nopol pelat hitam dan dikemudikan warga Trenggalek tersebut.

“Apabila nantinya Pemkab Ponorogo ke sini (Polres Trenggalek) kami justru akan lakukan pemeriksaan, bagaimana duduk perkara sebenarnya mengenai mobil itu, sehingga bisa sampai di Trenggalek dan berganti warna pelat nomor,” imbuhnya.

Kalaupun nantinya tidak ditemukan adanya indikasi tindak kriminalitas maupun kejahatan lainnya, polisi tetap akan menyita kendaraan itu, karena terlibat pelanggaran peraturan lalu-lintas.

Sehingga pemilik mobil Toyota Camry tersebut harus menunggu hingga proses persidangan pelanggaran lalulintasnya selesai.

“Pada saat ditangkap itu, ada dua jenis pelanggaran, yang pertama karena mengganti warna pelat nomor kendaraan dari merah menjadi hitam dan yang kedua pengemudinya tidak memiliki SIM,” ungkapnya.

Namun kata Bambang, apabila dalam proses penyelidikan oleh satuan reskrim ditemukan adanya indikasi penggelapan maupun pencurian kendaraan, maka Polres Trenggalek bakal melimpahkan kasusnya ke Polres Ponorogo.

“Secara hukum ‘locus delicti’-nya (tempat kejadian) berada di Ponorogo, maka kepolisian yang berhak menangani adalah polres setempat,”

jelasnya.

Di sisi lain Pemkab Ponorogo hampir memastikan, mobil itu adalah kendaraan dinas pemerintah. Sebelumnya mobil itu dipegang oleh staf ahli bupati, Widi Wahyu Atmadja yang kini sedang terlilit kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer.

Sepekan lalu, jajaran Polres Trenggalek menyita mobil Toyota Camry nomor polisi AE-365-SP, karena pengemudinya tidak memiliki SIM, selain itu pelat nomor kendaraan yang seharusnya merah diganti hitam. Kini mobil tersebut diamankan di Mapolres Trenggalek guna proses penyelidikan lebih lanjut. (ant/rah)

PEMILUKADA

KPU Tetapkan DPT Capai 142.463 Pemilih

MADIUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur, menetapkan

jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan untuk pemilihan kepala dae-

rah (pemilukada) setempat mencapai 142.463 orang.

“Jumlah DPT tersebut

berkurang dari daftar pemilih sementara, menyusul proses pemutakhiran yang dilakukan KPU setempat,” ujar Komisioner KPU Kota Madiun Kokok Heru Purnomo, Selasa.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil pemutakhiran dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 152.635 orang telah tersaring sebanyak 142.779 pemilih untuk dituangkan dalam DPS. Setelah dilakukan verifikasi ulang atas DPS, hasilnya yang masuk DPT sebanyak 142.463 pemilih. Rinciannya, untuk pemilih laki-laki sebanyak 67.472 orang dan pemilih perempuan sebanyak 74.991 orang.

“Hasil pemutakhiran data dan verifikasi lapangan menunjukkan, banyak pemilih yang terdata di DP4 dan DPS dicoret dan tidak dimasukkan dalam DPT karena beberapa faktor alasan,” ujar dia kepada wartawan.

Di antaranya adalah karena daftar pemilih ganda, perpindahan tempat tinggal, meninggal dunia, dan perubahan dari warga yang tidak mempunyai hak pilih karena terdaftar sebagai anggota TNI/Polri.

“Sekitar 70 persen di antaranya karena calon pemilih meninggal dunia. Sedangkan yang 30 persen lagi karena data ganda, pindah tempat tinggal, dan lainya. Data sudah final dan akan ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (10/7) besok,” papar Heru.

Ditambahkannya, dari DPT

sebanyak 142.463 orang dalam Pilkada Kota Madiun tersebut, nantinya akan mencoblos di 304 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 27 kelurahan di Kota Madiun.

Sedangkan, satu TPS khusus akan disediakan di lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat untuk sekitar 61 warga binaan lapas asal Kota Madiun yang namanya sudah masuk dalam DPT. “Mereka nanti kami siapkan formulir model A5, sehingga bisa berpartisipasi dalam pilkada setempat,” tambah Heru Purnomo.

Seperti diketahui, Pilkada Kota Madiun rencananya dilakukan bersamaan dengan Pilkada Jawa Timur pada 29 Agustus 2013. Pilkada tersebut akan diikuti oleh enam pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Madiun.

Keenam pasangan calon tersebut adalah, pasangan pejabat kini Bambang IriantoSugeng Rismianto (Baris) yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB dan PAN. Lalu, pasangan perseorangan Muchid-Karni (Murni) serta pasangan perseorangan lainnya, Achmad Zainudin-Kushendrawan (Awan 19).

Kemudian, pasangan Sutopo-Tri Nuryani (Topcare) yang diusung Partai Hanura, PDS, dan PDP; pasangan Parji-Inda Raya yang diusung PDI Perjuangan dan belasan partai kecil; serta pasangan Arief Purwanto-Hari Suci yang diusung oleh Golkar dan PKS. (ant/rah)

PACITAN - Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur berencana untuk mengirim puluhan tenaga dokter di bidang olahraga ke daerahdaerah untuk memperkenalkan teknis penanganan medis bagi atlet-atlet yang mengalami cedera.

“Ini merupakan salah satu program kami di bidang pengembangan olahraga di daerah-daerah agar atlet yang mengalami cedera, baik saat latihan maupun perlombaan, mendapat perawatan yang memadai,” kata Kepala Dispora Jatim, Sugeng Riyono, di Pacitan, Selasa.

Ia menyebut sedikitnya ada 30 tenaga dokter yang akan diberdayakan Dispora Jatim untuk melakukan pelatihan medis terhadap guru-guru olahraga di daerah.

“Teknisnya, 30 tenaga dokter yang memiliki keahlian berbeda-beda itu akan dipecah menjadi beberapa tim, kemudian didelegasikan ke daerah-daerah secara bergiliran, termasuk ke Kabupaten Pacitan,” katanya.

Menurut dia, upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan Dispora Jatim ke sejumlah daerah lainnya

melalui kerja sama dengan Klinik Olahraga RSUD dr Soetomo, Surabaya.

Bantuan semacam itu sangat diperlukan bagi daerah, sebab selama ini penanganan atlet-atlet yang cedera belum maksimal dan cenderung mengandalkan pengobatan alternatif.

“Dengan demikian daerah tidak terlalu ketinggalan dalam hal teknik penanganan cedera, seperti patah tulang dan semacamnya. Jadi tidak langsung dibawa ke pengobatan alternatif seperti sangkal putung,” ujarnya.

Selain bantuan tenaga medis, Dispora Jatim juga berencana memberikan peralatan olahraga.

“Tujuannya, untuk mengoptimalkan latihan dan menggali lebih banyak potensi para atlet di daerah.

Penggunaan peralatan latihan juga didasarkan pada perkembangan teknologi.

Dengan demikian hasil latihan dapat lebih meningkat,” katanya.

Ia menambahkan di bidang sumberdaya manusia, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), khususnya sebagai pemandu bakat. (ant/rah)

PERAIH MEDALI EMAS

Bonus Atlet Porprov Tunggu Wali Kota MALANG - Bonus bagi atlet Kota Malang peraih medali emas dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi IV Jawa Timur masih menunggu keputusan dari Wali Kota Malang Peni Suparto.

“Selain menunggu keputusan dari Wali Kota Malang yang juga Ketua Umum KONI, pencairan bonus tersebut dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil Pekan Olahraga Provinsi (Porprov),” kata Sekretaris KONI Kota Malang Sumartoyo, Selasa.

Menurut Sumartoyo, evaluasi raihan prestasi atlet Kota Malang dalam Porprov di Madiun, itu kemungkinan akan digelar dalam waktu dekat ini dan pencairan bonusnya setelah Lebaran.

Dalam perhelatan Proprov IV Jatim di Madiun akhir Juni lalu, Kota Malang menduduki posisi keempat atau turun dua tingkat dari tiga kali Porprov sebelumnya yang berada di posisi “runner up”, setelah Kota Surabaya.

Medali yang diraih Kota Malang sebanyak 37 emas, 21 perak dan 34 perunggu.

Cabang olahraga peraih medali terbanyak adalah angkat besi sebanyak 10 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu.

Selain itu juga cabang olahraga balap sepeda yang mempersembahkan 6 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Disusul cabang olahraga kempo sebanyak 5 emas, 2 perak, 2 perunggu serta tinju 4 emas dan 1 perunggu.

Menyinggung nominal bonus yang bakal diberikan bagi para atlet peraih medali tersebut, Sumartoyo mengatakan masih akan diputuskan dalam rapat evaluasi hasil Porprov. Namun, untuk peraioh medali emas sudah ditetapkan sebesar Rp20 juta/medali.

Nominal Rp20 juta untuk medali emas tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Porprov III di Kediri yang hanya sebesar Rp15 juta/medali emas.

Pada Porprov III di Kediri, bonus peraih medali perak sebesar Rp10 juta dan perunggu Rp7,5 juta. Sedangkan untuk Porprov IV Madiun masih akan diputuskan dalam rapat evaluasi.

Selain atlet, lanjutnya, yang berhak mendapatkan bonus prestasi adalah para pelatih. Pada Porprov III, pelatih yang mampu mengantarkan atletnya merih medali emas dibesi bonus sebesar Rp7 juta, perak Rp5 juta dan perunggu Rp2,5 juta.

“Anggaran Kota Malang untuk mengikuti Porprov IV di Madiun secara keseluruhan sebesar Rp6 miliar, masih jauh jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan Kota Surabaya,” ujarnya, menambahkan.

Porprov IV Jatim di Madiun, posisi Kota Malang berada di posisi keempat setelah Kota Surabaya, Kediri dan Kabupaten Malang. Padahal, sebelumnya Kabupaten Malang hanya menempati posisi kelima.

Sementara bonus Porprov bagi atlet peraih medali yang mewakili kontingen Kabupaten Malang sudah dicairkan, Senin (8/7). Untuk peraih medali emas sebesar Rp20 juta, perak Rp10 juta dan perunggu Rp5 juta, sehingga total angagran yang dikucurkan sebesar Rp1,475 miliar.

Kabupaten Malang berada di peringkat ketiga dengan raihan 36 emas, 28 perak dan 55 perunggu, namun memiliki selisih poin dengan Kota Malang, meski Kota Malang mendapatkan medali emas lebih banyak. (ant/rah)

Ketua National Olympic Committee (NOC) Ukraina yang juga peraih medali emas lompat galah Olimpiade Seoul 1988 asal Ukraina, Sergey Bubka, memberi keterangan pers di Kantor KOI, Senayan, Jakarta.

10

LINTAS JATIM

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II

JELANG PUASA

FESTIVAL GUNUNGAN APEM

Harga Daging Sapi Naik

ant/syaiful arif

MENYAMBUT BULAN PUASA: Ratusan warga berebut mengambil gunungan apem saat festival apem di GOR Jombang, Jawa Timur, Selasa (9/7). Festival apem serta arak-arakan gunungan apem yang digelar setahun sekali tersebut dalam rangka menyambut bulan puasa (megengan) serta pembukaan Grebek Ramadhan 1434 H.

Sidang Paripurna Putuskan Ubah Panlih Menjadi Pansus SURABAYA – Jalan Wisnu Sakti Buana (WSB) menuju kursi orang nomor dua di Kota Surabaya tidak semulus yang di rencanankan. Hal ini terlihat dari Sidang Paripurna yang membahas pergantian Wakil Walikota Surabaya, Selasa (9/7), kemarin.

Selain menuai banyak interupsi, sidang Paripurna tersebut juga memutuskan untuk mengubah Panitia Pemilih (Panlih) menjadi Panitia Khusus (Pansus). Artinya, jalan WSB menggantikan Bambang Dwi Hartono (BDH) masih panjang. Pasalnya, pembentukan Panlih baru akan dilakukan setelah Pansus terbentuk.

Selain itu, sejumlah legislator juga menilai jika Sidang Paripurna DPRD Surabaya yang membahas pergantian Wawalikota Surabaya dengan agenda pembentukan Panlih dinilai salah dan tidak tepat.

Karena seharusnya Pansus dibentuk dahulu baru kemudian pembentukan Panlih, itupun setelah Pansus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini diungkapkan anggota Fraksi Paertai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Surabaya, Masduki Toha.

Dalam interupsinya dirinya mengatakan, jika seharusnya agenda Sidang Paripurna tidak melanggar mekanisme atau prosedur yang ada."Seharusnya dalam rapat paripurna yang cukup penting ini diagendakan yang jelas.

Tidak melanggar mekanisme aturan yang ada,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, jika sesuai mekanisme dan prosedur dalam proses pergantian Wawalikota, dewan harus membentuk Pansus terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuklah Panlih. Namun, yang terjadi sebaliknya yakni rapat Badan Musyawarah (Banmus) langsung menetapkan Sidang Paripurna untuk pembentukan Panlih Wawalikota Surabaya."Ini jelas salah dan keliru, makanya Sidang Paripurna harus dihentikan karena tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan Wawalikota,” tegas dia.

Hal senada juga katakan oleh anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG), Erick Reginald Tahalele. Dirinya mengatakan, dalam proses pergantian Wawalikota tidak boleh melanggar aturan mekanisme yang ada. Karena bagaimana-

pun, jika ada pelanggaran dikhawatirkan akan berdampak hukum di kemudian hari.“Maka dari itu, jika harus dibentuk Pansus maka ya dibentuk dahulu, baru dibentuk Panitia Pemilihan (Panlih). Maka kami harap ada perubahan proses mekanisme pergantian Wawalikota dalam Sidang Paripurna,” kata dia.

Kondisi tersebut, membuat pimpinan Sidang Paripurna, Ahmad Suyanto terpaksa menskors atau menghentikan Sidang Paripurna selama kurang lebih 5 menit. Dirinya juga meminta kepada semua Ketua Fraksi DPRD Surabaya.“Kami minta masing-masing ketua fraksi berkumpul untuk melakukan koordinasi,” ujar dia.

Setelah beberapa saat di skors atau dihentikan sementara akhirnya Sidang Paripurna DPRD Surabaya dilanjutkan dengan memutuskan untuk merubah mekanisme proses pe-

milihan Wawali Surabaya, yakni dengan merubah pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) menjadi pembentukan Panitia Khusus (Pansus).“Hasil koordinasi kami putuskan Sidang Paripurna agenda pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) diganti menjadi pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” kata dia.

Keputusan pimpinan Sidang Paripurna langsung disejui oleh peserta sidang. Selanjutnya, Plt Sekwan DPRD Surabaya, Siti Cholifah membacakan susunan Pantia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya untuk pemilihan Wawalikota Surabaya. Dimana Ketua Pansus dijabat oleh Irwanto Limantoro dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Sekretaris Pansus dijabat oleh Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar (F-PG).“Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan,” pungkas dia. (wan/kas)

SURABAYA - Sehari menjelang Puasa, harga kebutuhan pokok khususnya daging sapi dan daging ayam terus merangkak naik di berbagai pasar tradisional di Jatim. Sebelum kenaikan harga BBM harga daging sapi kualitas I rata-rata masih Rp 76.600/kg kini menjelang Puasa naik menjadi Rp 90.000/kg dan daging ayam broiler yang sebelumnya Rp 26.000/kg kini naik menjadi Rp 32.200/kg dan daging ayam kampung Rp 49.000/ekor.

Kepala Disperindag Jatim, Budi Setiawan di Surabaya, Selasa (9/7) mengatakan, meski harga daging sapi dan ayam naik tetapi pemerintah tidak bisa melakukan Operasi Pasar (OP) seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu. Sebenarnya stok daging mulai Puasa hingga Lebaran cukup tersedia, sehingga Jatim tidak perlu daging impor.

Menurut Budi, jika harga daging sapi naik diharapkan para peternak bisa sejahtera dan ikut menikmati hasil kenaikan harga daging sapi. Oleh sebab itu, jika daging impor diperbolehkan masuk ke Jatim apa jadinya nanti para peternak yang kesejahteraannya mulai membaik. Tugas pemerintah itu hanya menyeimbangkan antara produsen dengan permintaan konsumen. Produsen juga ingin untung konsumen juga ingin harga yang layak dan terjangkau.

Kata budi menjelang hingga sampai minggu pertama Puasa, komsumsi masyarakat terhadap daging meningkat. Hal ini akan berdampak pada harga daging terus naik. Memang pada awal hingga pertengahan Puasa biasanya konsumsi kebutuhan bahan pokok selain daging juga meningkat, sehingga berdampak harga bahan pokok di pasar ikut terkatrol naik.

Tetapi memasuki minggu ketiga hingga Lebaran pola konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok berkurang karena beralih dari kebutuhan makanan kebutuhan lebaran seperti pakaian dan kue persiapan lebaran. Dengan beralihnya pola konsumsi tersebut diprediksi akan berdampak harga kebutuhan bahan pokok turun.

Untuk daging sapi stoknya cukup melimpah, berdasarkan data dari Dinas Peternakan Prov Jatim tahun lalu mulai Puasa sampai Lebaran kebutuhannya akan ternak sapi 1.025 ekor/hari.

Sedangkan stok yang disiapkan 1.000-1.300/hari. Tetapi akhirakhir ini harga daging dikisaran Rp 90.000/kg masyarakat mulai beralih ke daging ayam dan ikan laut yang harganya lebih murah yakni hanya Rp 32.200/kg dan Rp 45.000/kg.

Dalam kondisi normal, kebutuhan sapi potong Jatim hanya 925-1.100 ekor/hari. Ketersediaan di Jatim saat ini 5.349.467 ekor atau setara dengan 191.106 ton daging. Kebutuhan untuk konsumsi pada Juli 2013 hanya 7.634 ton dan Agustus 2013 cuma 28.216 ton.

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS), Hatim Muthowif mengatakan, naiknya harga daging sapi saat ini merupakan imbas dari naiknya harga BBM bersubsidi oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Hal ini dikarenakan transportasi dari pasar sapi menuju rumah potong hewan (RPH) juga ikut naik.

Dulu, sebelum BBM naik harga daging sapi segar hanya Rp 80.000-85.000/kg saat ini naik menjadi Rp 90.000/kg dan diperkirakan pada awal Puasa bisa menembus Rp 95.000/kg. Hal ini dikarenaakan kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging terus naik memasuki Puasa hingga menjelang Lebaran.

Naiknya harga daging sapi kali ini dikarenakan belum berhasilnya pemerintah menstabilkan harga daging menjelang Puasa. Sebenarnya pemerintah pusat sudah berupaya mengimpor sapi bakalan dan daging sapi. Tetapi belum mampu menjawab kebutuhan pegangan dan permintaan konsumen. Karena yang dibutuhkan pedagang adalah sapi siap potong bukan sapi bakalan. Karena sapi bakalan untuk menjadi sapi siap potong memerlukan waktu tiga hingga enam bulan untuk siap potong. (mag/kas)

JELANG PUASA

Hakim Tolak Keberatan Mucikari SMP SURABAYA – Upaya Aknes Rima Widyaningrum (18) untuk lepas dari jeratan hukum, kandas. Dalam sidang lanjutan beragendakan putusan sela di Pengadilan negeri (PN) Surabaya, Senin (9/7), keberatan siswi SMP swasta yang tersandung kasus trafficking itu, dimentahkan majelis hakim.

Sebelumnya, dalam eksepsi yang dibacakan pada pekan lalu, Aknes melalui penasehat hukumnya, Silvyn Laka, menjelaskan jika dirinya keberatan dengan dakwaan yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henry Prabowo dari Kejari Surabaya. Dalam keberatannya, Silvyn mengatakan dakwaan JPU kabur dan tidak mengenai pokok materi persidangan.

Namun, hal itu tak sependapat dengan pemikiran majelis yang diketuai oleh Fathurrahman. Melalui putusan selanya, majelis menolak segala keberatan terdakwa dan mengabulkan permintaan JPU untuk mendakwa yang bersangkutan sesuai dengan pasal berlapis yang disangkakan. “Bahwa dakwaan jaksa sudah masuk dalam materi pokok perkara, selain itu dakwaan yang disusun sudah memenuhi syarat formil maupun materiil dan sesuai dengan pasal yang dijeratkan,” kata Fathurrahman.

Terkait permintaan jaksa agar agenda segera memasuki pokok persidangan, majelis juga sependapat.

Hakim memerintahkan JPU untuk segera menghadirkan saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut karena dakwaan yang dibacakan telah memenuhi materi pokok persidangan.“Memerintahkan jaksa untuk segera menghadirkan saksi dalam persidangan,” tegas majelis.

Ditemui usai sidang, JPU Henry Prabowo mengatakan akan segera mendatangkan sejumlah saksi atas kasus yang sempat membuat geger warga Surabaya, itu. Namun, Henry mengaku hanya akan mendatangkan empat saksi berkompeten, termasuk saksi korban, HH (16), adik kelas terdakwa yang sempat dijualnya kepada hidung belang.“Hanya empat saja. Dan itu sudah cukup untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa,” tegas Henry.

Untuk diketahui, Aknes Rima Widyaningrum dijadikan peskaitan oleh korbannya, HH, gadis 16 tahun yang merupakan adik kelas terdakwa di sebuah SMP Swasta di kawasan Bendul Merisi. Dalam berkas dakwaan, diketahui jika HH menjadi korban pelacuran oleh terdakwa dan dijual kepada lelaki hidung belang yang mengaku bernama Ahmad.

Kejadiannya sendiri bermula pada 16 Juli 2012 lalu. Saat itu, Aknes yang terjebak karena hendak dijual kepada Ahmad, mengaku akan mengenalkan Ahmad kepada gadis lain yang masih perawan, asal batal meniduri dirinya. Sepakat, lantas terdakwa menjebak HH dengan iming-iming sejumlah barang agar mau diajak bertemu Ahmad.

Sebelumnya, antara Aknes dan Ahmad sepakat melakukan transaksi senilai Rp 500 ribu sebagai imbalannya menjual HH. Namun, setelah hari yang disepakati, Aknes justru meminta uang lebih, yakni sebesar Rp 850 ribu dan sebuah ponsel yang hendak diberikannya kepada HH. (kas)

ant/dhoni setiawan

OPERASI JELANG RAMADHAN: Alat berat digunakan untuk menghancurkan belasan ribu botol minuman keras (miras) saat pemusnahan barang bukti hasil operasi jelang Ramadhan di Halaman Polsek Metro Palmerah, Jakarta Barat. Pemusnahan itu menghancurkan 14 ribu botol miras, 400 ribu mercon dan sejuta keping DVD porno dan bajakan yang diperoleh dari operasi penertiban.

TIDAK ADA PERWALI

Penutupan RHU Selama Ramadhan Diprediksi Tidak Maksimal SURABAYA – Hingga H-1 menjelang bulan suci Ramadhan (9/7), kemarin, Pemkot Surabaya belum menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai dasar detail penutupan tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Surabaya.

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan hanya membahas secara global RHU yang dilarang beroprasi selama Ramadhan. Bahkan, untuk beberapa RHU yang pada bulan Ramadhan tahun ini dilarang beroperasi.

Kondisi tersebut, mendapat sorotan dari DPRD Surabaya. Bahkan, diprediksi jika penutupan RHU selama bulan Ramadhan tidak akan maksimal dan berpotensi bagi para pengelola tempat hiburan atau jasa tertentu untuk melanggar regulasi tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya membe-

narkan, jika sampai H-1 menjelang Ramadhan, Pemkot Surabaya belum menerbitkan Perwali sebagai dasar detail penutupan RHU.“Benar, Perda itu belum dilengkapi Perwali untuk mengatur penutupan semua RHU selama Ramadan.

Kalau, demikian adanya, maka seruan bersama selama Ramadan agar RHU tutup terancam dilanggar. Karena, tidak ada ketentuan yang mengikatnya,” ungkap dia. Selasa (9/7).

Dirinya menambahkan, seharusnya Perda Nomor 23 tahun 2012 tentang Kepariwisataan yang di sahkan dewan sekitar Mei lalu sudah ada Perwali-nya, sehingga pada Ramadhan sudah bisa dipakai sebagai acuan bagi pengelola RHU se-Surabaya.

Dirinya juga memprediksi, jika perwali tersebut tidak segera diterbitkan, maka pengelola RHU yang nekad buka usaha selama Ramadan sulit dipersalahkan. Mengingat tidak ada

aturan yang mengikat secara jelas dan terperinci.“Perwali itu gunanya menjabarkan isi Perda RHU, lha kalau tidak ada Perwali yang menjabarkan isi Perda lantas apa dan bagaimana pelaksanaan di lapangan menjadi ngambang. Nah, ketika dalam posisi ngambang itu Perda Pariwisata bisa dilanggar pengusaha hiburan,” tambah dia.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya mendesak supaya Pemkot Surabaya lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudparta) Kota Surabaya segera menerbitkan Perwali tersebut. Hal ini bertujuan, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat terkait penutupan RHU selama bulan Ramadhan dan konduksifitas Kota Pahlawan tetap terjaga.“Kami ingin agar wibawa kota Surabaya selama Ramadan ini tetap terjaga.

Tapi, kalau Perda Pariwisata yang baru itu tidak dileng-

kapi Perwali, maka ketentuan dalam Perda bisa dilanggar dengan semaunya oleh pengelola RHU,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Disbudparta Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, jika dalam Perwali penutupan RHU tersebut akan mengatur teknis penutupan. Selain itu, Perwali juga mengatur mekanisme sanksi bagi tempat hiburan dan penyedia jasa tertentu yang melanggarnya.“Sanksi itu mulai dari surat peringatan, surat teguran hingga sanksi pencabutan izin operasional,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, dalam draft Perwali tersebut juga memperjelas tempat hiburan dan penyedia jasa apa saja yang ditutup selama Ramadan. Ini dikarenakan banyak pengklasifikasian tempat hiburan yang termasuk ditutup atau tidak.“Semuanya sudah disusun dengan jelas,

mana yang boleh buka mana yang tidak,” ujar dia.

Pihaknya juga meminta kepada pengelola gedung bioskop untuk menghentikan operasionalnya saat Magrib hingga selesai Shalat Tarawih, atau dari mulai pukul 18.00 hingga pukul 21.00. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati umat muslim yang menunaikan ibadah puasa, terutama saat berbuka puasa dan salat Tarawih.“Kami akan kirim petugas melakukan pengawasan di gedung-gedung film yang ada di Kota Surabaya,” pungkas dia.

Seperti diketahui, selain diskotik, pub, klub, panti pijat dan karaoke dewasa. Selama bulan Ramadhan tahun ini, Pemkot Surabaya menambahkan dua jenis RHU yang wajib tutup selama bulan Ramadhan, yakni, Spa dan Karaoke Keluarga. Sedangkan untuk Bioskop hanya dibatasi jam operasionalnya. (wan/kas)

LINTAS JATIM

11

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II

Anggaran Konsumsi DPRD Akan Dipangkas SURABAYA – Setelah sebelumnya Ketua DPRD Surabaya yang baru Moch. Machmud memangkas anggaran Kunjungan Kerja (Kunker), sekarang giliran alokasi anggaran untuk konsumsi setiap kegiatan kedewanan yang akan di pangkas. Hal ini beralasan, karena anggaran konsumsi wakil rakyat dinilai teralu besar dan berlebihan, yakni mencapai Rp. 50 miliar pertahun.

i made ardhiangga/koran madura

MENUNJUKKAN BARANG BUKTI: Kabid Penmas Bid Humas Polda Jatim, AKBP Suhartoyo, saat menunjukkan barang bukti di Mapolda Jatim, Selasa (9/7) kemarin.

BERHASIL TANGKAP PERAMPOK

Polda Memberi Timah Panas Panas SURABAYA-Kepolisian Daerah Jawa Timur akhirnya berhasil meringkus dua dari enam orang perampok senjata api yang dikenal dengan keberingasannya di wilayah hukumnya. unit Jatanras Ditreskrimum Polda berhasil menghadiahi timah panas kepada salah satu pelaku yang mencoba melakukan perlawanan ketika petugas melakukan penangkapan.

Sayangnya, dari aksi ini diketahui bahwa selain dua pelaku kejahatan yang kini ditetapkan tersangka oleh polisi, empat pelaku lain berhasil lolos dan kini ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) petugas.

Kedua tersangka yang ditangkap ialah Adam, 36 tahun warga Sumberrejo, Banyuwangi dan Sunarto, 43 tahun, warga Wonomerto, Probolinggo yang diberikan hadiah timah panas diakrenakan melawan petugas. Saat ditangkap keduanya kedapa-

tan membawa senjata tajam jenis celurit dan sebuah senjata api jenis airsoft gun.

"Pelaku beraksi dengan berbagai modus. Mulai memukul korban dengan bagian sisi celurit, hingga membacok jika melawan. Korban terakhir di Nganjuk kehilangan uang Rp. 100 juta hasil berjualan sapi," papar Kasubdit Penmas Polda Jatim, AKBP Suhartoyo Senin (9/7) di Mapolda Jatim.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah celurit, sebuah airsoft gun, 2 buah handphone serta sebuah jaket.

Suhartoyo menjelaskan, Komplotan ini merupakan pemain lama, yang sudah beraksi sejak tahun 2009.

Namun polisi tidak berhasil mengamankan uang hasil kejahatan komplotan ini. dalam beberapa aksinya, sebetulnya petugas telah mencurigai tentang sepak terjang kom-

plotan. Sebab, dari beberapa kasus diantaranya perampasan uang sebesar Rp. 58 juta terhadap karyawan SPBU di Pandaan, perampasan uang senilai Rp. 100 juta, dari dua kasus tersebut kemudian petugas mengendus keberadaan pelaku.

"Pertama kali kami menangkap Adam di Daerah Banyuwangi, ketika digeledah terdapat sebuah celurit. setelah itu petugas, kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Sunarto di rumahnya dan terdapat senjata api," terangnya.

Sementara itu, tersangka Sunarto dihadapan petugas mengaku bahwa, uang dari hasil perampasan tersebut telah digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari dan dibagi rata kesemua pelaku."Uangnya buat makan dan kebutuhan sehari hari, Gaji saya ktidak cukup," tegasnya Sunarto yang bekerja sebagai sopir. (mag/kas)

PEMBUNUH IBU KANDUNG

Penyembuhan Gila Jagal Bangkingan Bukan Kewenangan Kejaksaan SURABAYA - Permintaan Kejati Jatim agar jaksa segera membawa tersangka pembunuh ibu kandungnya sendiri Suwardi ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) mendapat penolakan dari Kejari Surabaya.

Kasipidum Kejari Surabaya Judhy Ismono kepada wartawan mengatakan, penyembuhan Suwardi sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian bukan kejaksaan. “kita kan cuma terima berkas, dan berkas itu kita kembalikan P (19), jadi ya bukan urusan kita,” ujar Judhy, Selasa (9/7).

Selain itu, Judhy mengaku tetap tidak akan menerima berkas Jagal Bangkingan itu

sebelum tersangka dinyatakan normal.”Dalam berkas itu ditunjukan bahwa menurut dokter tersangka gila, kalau kita limpahkan ke PN masa disidang pakai bahasa orang gila,” tukasnya.

Seperti diketahui, tersangka Suwardi warga Jalan Bangkingan Timur II, Desa Karangploso, Lakarsantri Surabaya ini dinyatakan, mengidap schizophrenia (sakit jiwa parah).

Sebelumnya, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Pathor Rahman memiliki analisa yang berbeda, Mantan Kajari Gresik ini meminta jaksa untuk ‘menyem-

buhkan’ penyakit Suwardi itu. “Itu adalah kewenangan jaksa,” terangnya kepada wartawan, Senin (8/7).

Dijelaskan Pathor, dengan insiatif dari jaksa, maka sudah seharusnya jaksa merawat dengan membawanya ke RSJ Menur.

Adapun untuk biaya perawatan, tentu jaksa akan meminta anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kalau biaya sendiri, tentu tak mungkin.

Makanya, jaksa minta anggaran ke pemerintah. Memang, untuk aturan permintaan anggaran ini belum ada aturannya,” katanya. (kas)

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud. Dirinya mengatakan, jika alokasi anggaran untuk konsumsi kegiatan dewan selama ini terlalu besar dan berlebihan. Menyikapi kondisi tersebut, dirinya akan membahas perubahan alokasi anggaran konsumsi tersebut dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2013. “Ya, memang anggaran makan-minum (mamin) sebesar itu terlalu besar, karena itu kami akan mengeprasnya dalam Perubahan Anggaran Keuangan

(PAK) APBD Surabaya 2013 ini,” ungkap dia. Selasa (9/7).

Dirinya menambahkan, jika saat ini Sekretariat Dewan (Sekwan) masih menghitung ulang besaran anggaran mamin dewan yang akan dipotong nanti. Dirinya memperkirakan, jika nilai pemotongannnya separuh dari Rp. 50 miliar."Mungkin bisa mencapai 50 persen,” tambah dia.

Ketika disinggung tentang anggaran konsumsi di lingkungan Pemkot Surabaya, apakah akan dilakukan pemangkasan juga, dirinya

menjawab akan melakukan hal serupa. Namun, hal ini akan dimulai dari lingkungan DPRD Surabaya dulu."Tapi untuk saat ini kita mulai dulu di DPRD Surabaya. Setelah ini berhasil baru nanti di Pemkot,” ujar dia.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Surabaya, Blegur Prijanggono. Dirinya sepakat dengan usulan yang dilontarkan Ketua DPRD Surabaya.

Pasalnya, belgur juga menilai alokasi anggaran konsumsi kegiatan kedewanan memnga terlalu besar."Saya sepakat hal itu. Selama ini saya menilai anggaran makan terlalu besar, jadi anggaran konsumsi dewan perlu dikepras,” tegas dia.

Dirinya memaparkan, selama ini anggaran makan kegiatan di dewan kadang sehari bisa 6 kali. Karena setiap rapat diberi makan, minum dan kue.

Yakni, saat rapat komisi diberi makan, selain itu ketika ada

hearing dengan pihak luar sebanyak 4 kali maka makannya juga empat kali.“Jadi ini sangat berlebihan menurut saya,” papar dia.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono mengusulkan, jika konsumsi khususnya ruangan VIP untuk kepala daerah dan pimpinan DPRD pada saat rapat paripurna juga dihilangkan. Alasannya, karena ini juga buang-buang anggaran daerah saja.“Anggarannya dijadikan satu dengan anggaran konsumsi dewan secara umum, bukan khusus untuk VIP,” kata dia.

Dirinya menambahkan, agar setiap rapat yang diberi jatah makan hanya pada saat makan siang saja atau sekitar pukul 12.00. Sedangkan kalau rapat digelar pagi cukup diberi makanan ringan saja plus air mineral.“Cukup itu dan selama ini memang sangat berlebihan sekali,” pugkas dia. (wan/kas)

PENGADILAN

Jaksa Menghadirkan BB PSK Dolli SURABAYA - Jaksa Hajar Zunaidi dari Kejari Surabaya akhirnya memenuhi permintaan pengacara Abdul Salam, yang dalam persidangan sebelumnya meminta untuk menghadirkan barang bukti perkara yang menjerat Choirina Vianti alias Ega (23) menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Beberapa barang bukti yang dihadirkan diantaranya : 1 televisi LED merk Shark 21 inch warna putih, 1 Notebook merk Axus, 1 Flesdisk, 1 unit setrika merk Philips (hanya kardusnya saja).”Ketika dilimpahkan ke Kejaksaan setrikanya memang tidak ada hanya ada kardusnya saja,”terang Jaksa dihadapan majelis hakim yang diketuai Supriyono dalam persidangan yang digelar diruang Tirta 1, Selasa (9/7).

Sementara BB uang Rp 10 juta yang diklaim saksi pelapor Rahardi Sri Wahyu Jatmiko telah dicuri oleh terdakwa Ega ternyata tidak dapat dibuktikan, karena memang BB uang tersebut tidak ada.”Kita tidak menerima barang bukti uang itu,”kata Jaksa Zunaidi.

Selain menghadirkan barang bukti, sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. dalam keterangannya, Ega yang juga mantan PSK di Wisma Barbara Dolli ini mengaku, semua barang bukti itu dibelikan oleh saksi pelapor semasa Ia menjalit rajutan asmara oleh Rahardi.

Ia pun juga menampik adanya

kas/koran madura

KONFIRMASI BARANG BUKTI: Jaksa Hajar Zunaidi mengkonfirmasi barang bukti ke terdakwa Choirina Vianti alias Ega dan tim Pengacaranya dalam persidangan di PN Surabaya, Selasa (9/7) kemarin.

BB uang Rp 10 juta itu.”Barang barang ini pemberian Rahardi, kalau uangnya memang tidak ada, itu hanya rekayasa Rahardi,”terang terdakwa Ega menjawab pertanyaan hakim.

Sementara dalam persidangan terungkap, jika terdakwa Ega memiliki identitas ganda, yakni memiliki KTP Indramayu bernama Choirina Avrianti dan KTP DKI Jakarta, bernama Inka Christy. Hal itu diungkapkan karena hakim tidak mau diungkit dengan identitas ganda terdakwa,”saya tanyakan ini supaya tidak

dipermasalahkan,”kata Supriyono, seraya mengakhiri persidangan itu dan menyatakan persidangan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan Jaksa.

Seperti diketahui , perkara ini bermula ketika saksi Pelapor,Rahardi dan terdakwa Ega menjalin hubungan asmara. Hubungan itu dimulai ketika Rahardi melakukan transaksi seks di wisma Barbara Kawasan Dolli. Nah saat itulah muncul benak Rahardi untuk mengentas Ega menjadi PSK dan menjadikannya sebagai sekretaris.

Ironisnya, meski berhasil mengentaskan Ega dari lembah hitam, saksi pelapor tak memenuhi janjinya sebagai sekretaris. Bahkan mereka hidup bak suami-istri disebuah kost-kostan. Tak bentah dengan kehidupan barunya, Ega pun berusaha kabur dan lepas dari gengaman Rahardi.

Namun lepasnya Ega dengan cara yang salah, Ia mambawa lari barang-barang milik saksi seperti uang Rp 10 juta, televisi, laptop hingga penanak nasi listrik. Hingga akhirnya Rahardi melaporkan kasus ini ke Polisi. (kas)

PEMBUNUHAN

Mayat Bertato dan Bertindik di Lidah Gegerkan Warga Wonokromo SURABAYA - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan mengambang terbungkus Glangsing (karung,red) di Sungai Jagir Wonokromo Surabaya . Tak pelak, ratusan warga berhamburan keluar dibuat geger dengan penemuan tersebut. Setelah diselidiki, mayat itu, ternyata, merupakan korban dari tindak penganiayaan berujung pembunuhan. Setelah dalam proses identifikasi sekarang lebih dua hingga tiga jam diketahui bahwa mayat tersebut, memiliki sebuah Tatto di lengan kanan dan tindik di lidah. Selain itu, juga mengenakan sebuah cincin perak bermata biru dijari manis tangan sebelah kanan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman, menuturkan, penemuan mayat kali ini diketahui ketika petugas mendapat laporan dari warga sekitar pukul 12.30 siang Selasa (9/7) kemarin. Saat ditemukan pertama kali petu-

DIRUJUK KE RSUD: Mayat dibungkus dalam tas mayat, yang hendak dirujuk ke RSUD. Dr. Soetomo, Selasa (9/7) kemarin.

i made ardhiangga/koran madura

gas mengetahui, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam sebuah glangsing atau karung plastik. ketika dalam proses identifikasi, diketahui

mayat tersebut merupakan korban dari penganiayaan, yakni dengan ditemukanya luka bakar disekujur tubuh. Namun, tidak sempurna. Dan, beberapa

luka dibagian dada yang terdapat robekan dan pukulan benda tumpul dibagian wajah. " Mayat ini ditemukan oleh warga dan melapor kepada petugas, saat

kami terjun terdapat hasil yang cukup mengenaskan yaitu mendapati korban dianiaya sebelum dibunuh," katanya, Selasa (9/7).

Dari hasil dilapangan dalam proses Identifikasi ditemukan 14 bukti oleh polisi diantaranya putung rokok, bungkus rokok, sandal berwarna putih, tali dan headset.

Farman menyatakan, Mayat yang ditemukan terbungkus itu diketahui berjenis kelamin laki-laki. dan diperkirakan berumur 18 hngga 25 tahun. perkiraan awal, sambung dia, penganiayaan terjadi di sisi kiri Pompa Air yang berada dilokasi kejadian. Sebelumnya pun, penganiayaan terjadi dengan pencukuran rambut dan korban dalam keadaan telanjang. setelah itu, mayat diperkirakan diseret di sisi kanan Pompa air kemudian di hanyutkan kesungai. " Diperkirakan dengan kondisi mayat yang masih segar ini, korban dibunuh antara pukul 12.00 dini hari hingga 04.00 dini hari," ungkapnya.

Sementara itu, Seorang saksi mata, Roni, 40 tahun,

warga Marmoyo, mengatakan, penemuan mayat pertama diketahui pada pukul 12.30 Wib. Saat itu dirinya dari mulai pukul 08.00 pagi hari sedang asyik memancing dibantaran kali dekat Pompa Air KBS. Setelah memancing selama kurang lebih empat jam setengah, mayat yang terbungkus glansing tersebut keluar dari air kepermukaan.

Dikarenakan penasaran, temannya melihat dan mengetahui bahwa glangsing itu berbungkus mayat. Ia pun, mencoba untuk mengetahui dengan menenggelamkan dengan kayu dan membolakbalik glangsing tersebut mengeluarkan darah dan dari sobekannya diketahui ada lutut. " Saat saya bolak balik dengan kayu, ternyata, manusia dan keluar darahnya," katanya.

Guna proses Identifikasi mayat korban pun di rujuk ke Rs. Dr. Soetomo untuk proses otopsi pihak kepolisian. (mag/kas)

12

NASIONAL

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II

JELANG PEMILU 2014

DPS Ditargetkan Selesai 11 Juli 2013 JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimis Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan dijadikan pijakan untuk daftar penduduk pemilih potensial (DP4) tidak mengalami kesalahan.

Menurutnya Komisioner KPU Ferry Kurnia Rzkiyansyah, kelengkapan data utama DP4 terus dilakukan pembenahan oleh KPU agar peningkatan kualitas penyelanggaraan pemilu berjalan maksimal dan hak konstitusi masyarakat bisa terakomodir.

“Soal penetapan DPS, akan terus kita upayakan. Insya Allah, DPS akan ditetapkan menjadi pada tanggal 11 Juli 2013,” kata Ferry Kurnia Rizkiansyah, di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk diketahui, Sesuai jadwal, KPU akan menetapkan DPS pada tanggal 11 Juli 2013.

Publikasi sekaligus penetapan DPS tersebut akan dipantau dan dikoreksi untuk kemudian diperbaiki. Sebelum penetapan DPS menjadi DPT, ada tenggat waktu perbaikan yang disebut dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). “Tenggat waktu itulah yang akan dicermati oleh KPU sebelum menetapkan DPT. Karena setelah penetapan DPT, data yang masuk tidak dapat direvisi ulang,” jelasnya.

Fery menuturkan, proses penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak berjalan mudah, terutama dalam proses

memastikan jumlah pemilih tetap dalam pemilu. menurutnya, beberapa masalah yang kerap timbul diantaranya terkait migrasi penduduk dan kendala dalam jaringan komunikasi. “Ya itu masalah lama, nanti itu bisa dilihat dari hasil pendataan. Terutama menjelang pemungutan suara,” tuturnya.

Dia melanjutkan, vadilidatas data DP4 merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk meminimalisir kesalah, KPU akan menjadikan pemilu 2009 sebagai referensi data.

Sehingga kekisruhan data yang terjadi pada saat pemilu 2009 tidak terulang kembali di Pemilu 2014 nanti.

Selain itu, kata dia, KPU terus melakukan pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan.

Sementara itu, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengakui ada sejumlah daerah yang terus menyusun daftar pemilih dan hingga kini belum tuntas. Padahal mendekati pengumuman DPS. Hal tersebut terjadi karena ada keterlambatan dan sejumlah faktor, misalnya anggaran yang turun terlambat, pembentukan petugas panitia pendaftaran pemilih terlambat.

Lebih jauh kata Hadar lagi, kalau pun ada keterlambatan soal data DPS, bakal terjadi di wilayah seperti di Papua.

Ini disebabkan, karena penyelenggara pemilu atau KPU Provinsi kosong, dan baru kemarin dilantik oleh KPU Pusat.

Ada juga penyelenggara pemilu dari tingkat KPU Kabupaten atau Kota kosong.

Sehingga KPU Pusat baru melakukan seleksi. “Dengan adanya kekosongan, membuat kerja lapangan seperti petugas pantarlih terlambat,” tambahnya. (gam/cea)

ant/andika wahyu

PENCALONAN PRESIDEN. Perdebatan pasal 9 UU Nomor 42/2008 terkait ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik ternyata belum juga tuntas. Partai-partai yang tidak sampai di ambang batas berusaha mendorong perubahan terhadap pasal tersebut

Syarat Pencapresan Masih Tarik Ulur JAKARTA-Perdebatan pasal 9 UU Nomor 42/2008 terkait ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik ternyata belum juga tuntas. Karena itu, untuk mengatasi kebuntuan maka yang paling realistis tetap menggunakan UU Pilpres lama, dimana syarat mengusung capres 20 % suara sah nasional.

“Untuk saat ini sebaiknya tetap di 20 %. Ya untuk presidential, memang thershold harus besar,” kata Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Jimly Assidiqie di Jakarta,Selasa,(9/7).

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur tata cara penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bunyi pasal selengkapnya adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9 ini sangat berhubungan erat dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Sebab, substansi Pasal 1

sampai dengan Pasal 7 mengatur persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan ketetuan Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan tata cara penentuan pasangan calon dimaksud.

Selama dalam proses pembahasan di DPR, pasal-pasal tersebut menjadi perdebatan berkepanjangan karena adanya tarik menarik kepentingan politik antar fraksi.

Diakui Jimly, saat ini UU Pilpres sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi atas pasal 9 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6A. “MK harus segera memutuskan judicial

KORUPSI SIMULATOR SIM

KPK Periksa Komjen Pol Nanan Sukarna JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM. Nanan diperiksa penyidik dalam perkara pengadaan simulator uji klinis SIM di Korps Lalu Lintas Polri untuk tiga tersangka. “Saya dimintai keterangan untuk memberikan kesaksian untuk Brigjen Didik,” kata Komjen Pol Nanan di Jakarta, (9/7).

Wakil Kepala Polri itu mengaku dipanggil dalam kapasitas mantan Ketua Tim Inspektorat Pengawasan Umum Polri dalam preaudit pengadaan simulator. “Saya ditanya bagaimana kaitan antara memenangkan lelang, kemudian preaudit dan menyetujui lelang,” jelas Nanan.

Menurut Nanan, tim Itwasum tak menerima aliran dana dalam lelang tersebut.

Sebaliknya, dalam surat dakwaan dengan terdakwa mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo disebutkan Itwasum menerima Rp1,5 miliar.

“Itu tidak ada,” jelas Nanan.

Nanan menjelaskan, dalam proses lelang tim Itwasum melakukan persetujuan hasil pejabat pembuat komitmen dengan catatan harus disempurnakan. “Jadi tidak bertentangan (dengan Keppres 54). Justru seharusnya pengguna anggaran (Kapolri) atau kuasa pengguna anggaran (Djoko Susilo) membentuk tim khusus untuk mengawasi kewenangan yang diberikan kepada kuasa pengguna anggaran masing-masing,” jelas Nanan.

Nanan menegaskan, dalam perjalanannya terjadi penggelembungan harga. Ini

memaksa Polri melalui Kapolri, Irwasum, dan Kepala Divisi Propam menyelidiki pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana korupsi. “Itu yang disidik Polri saat itu. Polri mengerjakan, tapi terjadi polemik dan akhirnya diserahkan ke KPK,” tegas Nanan.

Nanan berharap kasus Korlantas ini segera tuntas dan transparan. “Kita ingin tahu apa yang diminta keterangan, yang penting kita berharap semua segera tuntas dan transparan terbuka,” tegasnya.

Bantuan Hukum Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan pihaknya siap memberi bantuan hukum ke-

pada Nanan Sukarna. “Kepala Divisi Hukum Polri wajib memberikan bantuan hukum untuk keperluannya,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/7).

Ronny menjelaskan, secara institusi Polri memiliki Divisi Hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada seluruh anggotanya.

“Tugasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada seluruh anggota Polri,” kata Ronny.

Ini pemeriksaan kedua bagi Nanan. Pada pemeriksaan pertama, Nanan dimintai keterangan untuk tersangka Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas. Seusai di-

periksa sebagai saksi Djoko, Maret lalu, Nanan yang pernah menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri itu menyatakan pengadaan proyek simulator ujian SIM Korlantas Polri roda empat 2011 sudah dilakukan sesuai prosedur.

Menurut Nanan, sebelum Kepala Kepolisian RI menandatangani surat penetapan pemenang lelang proyek ini, Inspektorat Jenderal Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sudah melakukan pra-audit.

Sementara dalam surat dakwaan Djoko Susilo yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu mengungkapkan adanya uang proyek simulator SIM senilai Rp 1,5 miliar yang menga-

lir ke Itwasum Polri. Menurut dakwaan, uang tersebut diberikan kepada Itwasum agar PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto direkomendasikan sebagai pemenang tender proyek simulator R4.

Surat dakwaan menyebutkan, Itwasum Polri yang beranggotakan Wahyu Indra, Gusti Ketut Guwana, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan, dan Bambang Rian Setyadi melakukan preaudit terhadap proyek simulator R4 atas perintah Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Preaudit dilakukan sebelum Kapolri menetapkan PT CMMA sebagai pelaksana proyek pengadaan simulator R4 senilai Rp 144,56 miliar tersebut.(gam/cea/abd)

review, maksimal bulan ini.

Jangan ditunda-tunda agar persiapannya baik jelang 2014,” ungkapnya Jimly berharap pemerintah terpilih nanti bisa membenahi sistem pemerintahan yang kuat menjamin sistem presidensial. Setidaknya pemerintahan yang baru perlu memikirkan bagaimana parlemen tidak menumpuk beragam partai.

“Setelah terbentuk pemerintahan yang baru, mari kita benahi. Saya sudah usulkan dari lama, partai-partai masuk dalam posisi pemerintah atau non pemerintah. Jika terlalu banyak seperti ini, terlalu transaksional karena perlu mengakomodasi kepentingan partai,” terangnya

UU Lama Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, tetap menginginkan penggunaan UU lama. “Demokrat tidak pikirkan parpol saja, tapi kepentingan masyarakat.

Masih banyak UU belum selesai. UU pilpres belum perlu direvisi karena masih relevan,” paparnya Jika angka presidential treshold diturunkan, Nurhayati mengkhawatirkan banyaknya calon presiden. “Kalau terlalu banyak banyak capres masyarakat bingung,” ujarnya.

Untuk itu, kata Nurhayati, Demokrat membuka konvensi untuk menentukan calon presiden. “Insya Allah dengan kerja keras kekompakan, optimistis bisa. Kalau 15 % harus koalisi kita akan lakukan. Ini untuk bangsa dan negara,” imbuhnya.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tetap yakin pembahasan revisi UU Pilpres bisa dilakukan. Alasannya hingga saat ini badan legislatif (Baleg) sudah sedemikian jauh membahas perubahan UU No.42/2008 itu.

“Ibaratnya kalau dari 10 poin yang dibahas, sebanyak 9 poin sudah disepakati,” tuturnya Muzani mengakui, satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan yaitu perubahan pasal 9 tentang syarat mengajukan presiden dan wakil presiden dalam pemilu.

Fraksinya masih meyakini cukp partai yang lolos ke parlemen lah yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. “Kalau memang belum setuju ya dibawa saja ke paripurna,” ujarnya.

Anggota Baleg DPR, Indra menegaskan PKS kini dalam posisi mendorong adanya revisi seperti di samping partai lain yang mendukung revisi undang-undang itu yakni Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura. “Revisi UU Pilpres dibutuhkan untuk mengatur pelarangan presiden rangkap jabatan, pembatasan biaya kampanye, pengaturan/pembatasan iklan supaya tidak ada koptasi pencitraan semu melalui iklan yang akan menyesatkan pemilih, dan perubahan syarat pencapresan,” pungkasnya. (gam/cea)

PERUNDANG-UNDANGAN

Sanksi RUU KKG Terhadap Corporate J A K A R TA - P e n e r a p a n sanksi RUU Keadilan dan Keseteraan Gender (KKG) terhadap perusahan atau corporate dinilai sangat lemah karena tak ada pasal yang berani melakukan pencabutan ijin usaha terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

“Tidak sampai pada pencabutan ijin usaha perusahaan.

Kita hanya berikan sanksi yang mendidik dan membangun,” kata Ketua Panja RUU KKG, Sayed Fuad Zakaria dalam diskusi “RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)” bersama Nini Rahayu dari Komnas Perempuan di Jakarta, Selasa (9/7) Salah satu sanksinya, kata Sayed, misalnya memberikan reward kepada perusahaan ataupun lembaga pemerintah yang telah melaksanakan dan memberikan perhatian pada RUU KKG ini. “Kita beri reward bagi yang melaksanakan dengan baik, namun bagi lembaga/kementerian yang belum melaksanakannya, ya kita potong anggarannya,” ujarnya.

Menurut Sayed lagi RUU KKG ini akan mendorong negara dan masyarakat memberikan peluang dan partisipasi sama terhadap kaum perempuan dan lelaki dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Termasuk di dalam keluarga harus mendapat perlindungan. Untuk itu Perda yang bertentangan dengan UU harus dibatalkan,” tandasnya Terkait hal-hal yang bersifat teknis lanjut Sayed, maka hal itu akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP) yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. “Pada prinsipnya

kita semua, lembaga negara berkewajiban meningkatkan partisipasi perempuan dan mencerdaskan seluruh masyarakat dan juga parpol untuk memberikan hak yang sama terutama bagi mereka yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu Ninik mengaku realitasnya memang masih terjadi diskriminasi sosial politik, pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya, yang berbasis gender.

“Tapi, harus diingat gender itu tak identik dengan perempuan dan atau lelaki. Meski kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Jadi, DPR harus memastikan materi RUU ini tak bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya.

Menyinggung kuota 30 persen perempuan dalam pemilu, Nini menjelaskan kuota itu bisa diartikan jumlah maupun kualitas. Dia menyontohkan kalau perempuan itu doktor dan tinggal di kota, maka tak perlu lagi didorong untuk terlibat dalam politik.

Sebaliknya, kalau mereka itu berpotensi dan cerdas, tapi tinggal di daerah pedalaman dan sulit mendapatkan akses politik, maka mereka ini harus didorong.

Menurut Ninik, pemerintah tidak menjalankan UU KKG ini, maka akan dipermalukan di dunia internasional di mana UU ini merupakan payung hukum dari semua aturan perundang-undangan terkait gender. “Ada 282 kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro perempuan dan 8 Perda sudah diklarifikasi oleh Kemendagri karena diskriminatif terhadap perempuan yang berekspresi,” pungkasnya. (gam/cea)

EKONOMI

13

RABU 10 JULI 2013 NO.0156 | TAHUN II

BAKN Temukan Indikasi Kerugian Rp 546,01 M JAKARTA-Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR telah melakukan telaah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal di 72 Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2012 yang telah diperiksa BPK. Hasil telaah BAKN menemukan indikasi kerugian negara sebesar 546,01 miliar rupiah. Potensi kerugian itu bersumber dari adanya kelebihan pembayaran sebesar 273,40 miliar rupiah, pemahalan harga pekerjaan sebesar 234,69 miliar rupiah, belanja barang yang berindikasi fiktif sebesar 7,56 miliar rupiah, dan penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar 30,36 miliar rupiah.

“Jadi, ditemukan sejumlah kelebihan pembayaran, pemahalan harga, belanja fiktif terhadap belanja barang dan belanja modal, serta temuan dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas.

Terhadap laporan BPK tersebut menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara hampir di semua Kementerian/Lembaga, serta sudah menjadi perhatian publik,” ujar Ketua BAKN DPR RI Sumarjati Arjoso dalam laporan kegiatannya yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (9/7).

Selain itu, kata dia terdapat penyimpangan belanja dinas sebesar 30,36 miliar rupiah, denda keterlambatan penyelesaiaan dan penyimpangaan pekerjaan sebesar 75,90 miliar rupiah serta belanja barang yang tidak akuntabel sebesar 176,85 miliar rupiah.

“Kerugian keuangan negara tersebut hampir terjadi diseluruh Kemantrian dan Lembaga,” ujar dia.

Kerugian negara tersebut, antara lain berupa anggaran

belanja bantuan sosial yang sudah dicairkan sebesar 1,91 triliun rupiah, tetapi dananya belum disalurkan. Dana itu, hingga 31 Desember 2012 pun tidak disetorkan ke kas negara.

Sementara, 269,98 miliar rupiah di antaranya, disalurkan tidak sesuai sasaran. “Dalam realisasi belanja barang dan belanja modal di akhir tahun 2012, sebesar 1,31 triliun rupiah tidak sesuai realisasi fisik,” jelas dia.

Selanjutnya, tutur dia, ada denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebesar 75, 90 miliar rupiah, serta belanja barang yang tidak akuntabel sebesar 176,85 miliar rupiah.

Dalam hal pungutan PPh Migas tahun 2011 dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh sesuai UU, menyebabkan penerimaan negara berkurang sebesar 1,30 triliun rupiah.

“Ini juga belum ada realisasinya,” tutur Sumarjati.

Sementara itu, lanjut dia terdapat aset tetap pada 2 Kementerian/Lembaga dengan nilai sebesar 2,57 triliun rupiah yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), aset tetap senilai 371,34 miliar rupiah pada 14 Kementerian/Lembaga tidak jelas keberadaannya, aset tetap senilai 904,29 miliar pada 14 Kementerian/Lembaga digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan. Termasuk adanya aset tetap berupa tanah senilai 37,33 triliun rupiah pada 17 Kementerian/Lem-

baga yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan.

“Sebagian aset eks BPPN sebesar 8,79 triliun rupiah, belum ditelusuri keberadaannya oleh pemerintah,” tukas dia.

Demikian juga soal pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sekitar 38,18 triliun rupiah juga belum jelas sumber pendanaannya.

Menurut Sumarjati, pemerintah juga belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas (eks BP Migas) sebesar 1,6 triliun rupiah untuk biaya operasional tahun 2012 yang tidak melalui mekanisme APBN. Biaya operasional BP Migas dari tahun 2003-2012 sebesar 7,51 triliun rupiah, juga tidak melalui mekanisme APBN. Tidak hanya itu, lanjut dia, setelah melakukan pendalaman atas audit BPK. Pihaknya juga menemukan pelanggaran atas pelaksanaan anggaran belanja sosial dimana sebesar Rp 269,98 miliar penyaluranya tidak tepat sasaran. “Selain itu, terdapat 1,91 triliun dana yang sudah dicairkan namun belum tersalurkan.

Bahkan, uang tersebut hingga 31 Desember 2012 tidak disetor kembali ke kas negara,” papar Sumaryati.

Karena itu, BAKN merekomendasikan kepada Komisi I hingga XI DPR RI untuk menggunakan telaah BAKN dalam mempertimbangkan perumusan UU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2012 dan sebagai bahan masukan atas pembahasan RAPBN Tahun 2014. “Selain itu, BAKN merekomendasikan kepada Badan Anggaran DPR RI memperhatikan telaah BAKN dalam penyusunan RAPBN Tahun 2014,” pungkas dia. (gam)

ant/yudhi mahatma

PEREDARAN UANG KARTAL. Petugas menata uang kartal di Pooling Cash Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/7). Bank Indonesia mencatat hingga pertengahan 2013 jumlah uang kartal (uang tunai) yang beredar mencapai Rp 392,2 triliun, dan akan meningkat menjelang Ramadhan dan Lebaran.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2014

OJK Minta Anggaran Rp 2,4 Triliun JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penambahan anggaran untuk pagu indikatif pada 2014 mendatang dengan besaran mencapai 2,4 triliun rupiah atau naik sebesar 46 persen bila dibandingkan pada pagu 2013 yang sebesar 1,6 triliun rupiah.

Kenaikan pagu sekitar 763 milliar rupiah disebabkan oleh kegiatan operasional bidang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan sebesar 278,96 milliar rupiah yang merupakan pengalihan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI ke OJK. “Memang, angka ini naik sebesar 85,88 persen dari prognosa sebesar 1.29 triliun rupiah, “ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad saat Rapat Kerja Komisi XI DPR tentang Rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2014 di Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut dia, kegiatan Administratif untuk remunerasi naik sebesar 45,58 persen dari pagu tahun 2013 sebesar 775 milliar rupiah atau naik sebesar 91,61 persen dari prognosa 588,82 rupiah milliar karena rekrutmen pegawai baru serta tambahan pembayaran penyetaraan gaji pegawai yang ditugaskan dari BI sesuai dengan jabatan dan standar di OJK. “Penambahan pagu anggaran tersebut diperuntukkan bagi tambahan SDM dari BI sebanyak 1300

Penambahan pagu anggaran tersebut diperuntukkan bagi tambahan SDM dari BI sebanyak 1300 orang, dan OJK membayar penyertaan gaji sesuai dengan jabatan dan standar di OJK, rekrutmen kekurangan SDM OJK sebanyak 450 orang

Muliaman D Hadad Ketua Dewan Komesioner OJK

orang, dan OJK membayar penyertaan gaji sesuai dengan jabatan dan standar di OJK, rekrutmen kekurangan SDM OJK sebanyak 450 orang, dan adanya kenaikan remunerasi berdasarkan kinerja, serta tunjangan kemahalan kota,”

jelas dia.

Dia mengatakan realisasi anggaran Kegiatan Operasional sampai dengan Semester I-2013 masih sangat rendah yaitu baru mencapai sekitar 17 milliar rupiah atau 10,23 persen dari pagu sekitar 165 milliar rupiah. Hal ini disebabkan masih rendahnya realisasi anggaran di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yaitu sekitar 3,1 milliar rupiah atau 4,77 persen dari pagu sekitar 65,3 milliar rupiah. “Masih rendahnya realisasi di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen karena terdapat beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan pada akhir Semester I, namun pembebanan biayanya baru dilakukan pada awal Semester II,” jelas dia.

Prognosa Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2013 diperkirakan mencapai sekitar 116,4 milliar rupiah atau 70,62 persen dari pagu sekitar 165 milliar rupiah karena sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Dengan demikian, saldo per 31 Desember 2013 diperkirakan sekitar 48,4 milliar rupiah atau 29,38 persen.

Sedangkan realisasi anggaran Kegiatan Administratif sampai dengan Semester I Tahun 2013 mencapai sekitar Rp. 137 milliar atau 11,59% dari pagu sekitar Rp. 1,2

trilliun. Hal ini terutama disebabkan semula remunerasi dianggarkan untuk 1.267 orang dengan pembayaran sepenuhnya dari anggaran OJK. Namun, hingga saat ini pegawai OJK hanya berjumlah 872 orang, terdiri dari 794 orang dipekerjakan dari Kementerian Keuangan dan 78 orang ditugaskan dari Bank Indonesia. Pegawai yang ditugaskan dari Bank Indonesia tetap digaji oleh Bank Indonesia dan OJK hanya membayar sebesar penyetaraan gaji dengan jabatan di OJK sesuai standar OJK. Sementara itu, hingga Juni 2013, realisasi anggaran OJK relatif masih rendah, yaitu sekitar 200 milliar rupiah atau 12,17 persen dari pagu anggaran sekitar 1,6 trilliun rupiah. Sedangkan prognosa sampai dengan 31 Desember 2013 diperkirakan mencapai sekitar 1,3 trilliun rupiah atau 78,75 persen, sehingga saldo pada akhir tahun diperkirakan sekitar 349 milliar atau 21,25 persen.

Rendahnya realisasi anggaran Semester I OJK Tahun 2013 antara lain karena sebagai organisasi yang baru dan masih dalam tahap transisi.

“Sampai dengan Semester I Tahun 2013 OJK masih fokus mempersiapkan pengembangan organisasi beserta infrastrukturnya,” pungkas dia. (gam)

FLUKTUASI EKONOMI

Cadangan Devisa Masih Aman ant/akbar nugroho gumay

OPERASI PEKAT JELANG RAMADHAN. Anggota kepolisian memeriksa tersangka yang terjaring operasi penyakit masyarakat (pekat) jelang Ramadan di Mapolresta Surakarta, Solo, Jateng, Selasa (9/7). Dalam operasi tersebut pihak kepolisian berhasil menangkap 395 orang gepeng, pengamen, pemabuk, psk, dan penjudi dalam kurun waktu 3 minggu, dengan barang bukti 331 botol miras sejumah gitar beserta uang perjudian.

ASET EKS BPPN

Rp8,79 Triliun Belum Ditelusuri JAKARTA-Nasib aset eks BPPN senilai Rp 8,79 triliun belum jelas. Pasalnya, pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB), dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset).

“Pemerintah akan terus menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan penilaian atas aset eks BPPN,” kata Chatib Basri ketika menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2012 pada sidang paripurna DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Selain belum melakukan penelusuran atas aset

eks BPPN, Pemerintah juga mengakui belum melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp1,21 triliun lebih.

Seperti diketahui, ketidakjelasan nasib aset ini menjadi salah satu penyebab belum tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK baru memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menurut Menkeu, RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2012 ini merupakan LKPP tahun 2012, yang terdiri atas laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai ikhtisar laporan keuangan

perusahaan negara, badan layanan Umum, dan badan lainnya. “LKPP tahun 2012 ini disusun dan disajikan sesuai dengan pangaturan pemerintah nomor 71 tahun 2011 tentang standar akuntasi pemerintahan (SAP),” tukasnya.

Menkeu menuturkan, realisasi pendapatan negara dan hibah pada TA 2012 mencapai Rp 1.338,11 triliun atau 98,52 persen dari APBNP 2012 sebesar Rp 1.358,20 triliun, Realisasi pendapatan negara dan hibah pada TA 2012 ini meningkat 10,53 persen, dibandingkan dengan TA 2011. Realisasi pendapatan negara dan hibah itu terdiri dari penerimaan perpajakan , penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. (gam/abd)

JAKARTA- Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2013 terus melorot menjadi US$98,1 miliar dari posisi akhir Mei yang mencapai US$105,1 miliar. Kendati jumlahnya terus tergerus, cadangan devisa tersebut masih terbilang aman. Pasalnya, cadangan tersebut masih bisa digunakan untuk impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah selama 5 bulan 4 hari ke depan.

“Posisi cadangan devisa yang USD 98 miliar masih aman,” ujar Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut Ryan, penurunan tersebut bukan hal yang patut dikhawatirkan. Sebab kondisi ini disebabkan tingginya pemerintaan dollar AS untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Cadangan devisa tersebut turut digunakan untuk meredam gejolak mata uang rupiah agar tidak melemah secara signifikan.

Selain itu, lanjut dia, fundamental ekonomi masih terjaga dengan baik dan tekanan ke depan makin berkurang sejalan dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat

(AS) dan Jepang. Selain itu juga rencana aksi penarikan obligasi secara besar-besaran yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed masih menggantung. “Yang penting BI bisa menjaga kebutuhan dollar AS di sepanjang waktu agar depresiasi rupiah tidak makin liar dan kepercayaan pasar tetap dapat dijaga,” tegas dia.

Ryan menambahkan pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya ialah mendongkrak cadangan devisa negara dengan menggenjot ekspor semaksimal mungkin. Pemerintah juga harus berkomitmen kurangi impor barang konsumsi serta menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri pemerintah maupun swasta.

“Ciptakan iklim investasi yang baik agar investasi masuk stop kredit dalam dolar AS untuk sementara waktu,” pungkas dia.

Sementara itu, pengamat pengamat ekonomi, Hendri Saparini menilai selama ini pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) tidak memiliki tujuan yang jelas atas pemanfaatan menjaga nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. “Pemer-

intah dan BI ini harus jelas, mau menjaga nilai tukar rupiah sampai di angka berapa.

Kita tidak bisa terus menggunakan cadangan devisa negara untuk menjaga rupiah sedangkan pemerintah sendiri tidak tahu manfaatnya untuk apa,” tegas Hendri.

Pasalnya, Hendri menambahkan bahwa saat ini pemerintah memiliki opsi yang sangat sedikit untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Di satu sisi, salah satu sektor peningkatan cadangan devisa Indonesia berasal dari ekspor sumber daya mineral dan investasi asing di Indonesia.

“Investasi Indonesia saat ini sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Juga kemudian ekspor kita yang belum bisa diandalkan karena kebijakan terbesar ekspor kita berasal dari sumber daya mineral, dan harga serta permintaan di dunia sedang turun,” sambungnya.

Level Psikologis Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menilai penurunan cadangan devisa menjadi USD98,1 miliar pada Juni telah jatuh di bawah level psikologis. Oleh

karena itu, perlu membangun kinerja yang lebih baik guna meningkatkan kembali cadangan devisa. “Tapi kalau lihat indikator yang objektif, dilihat dari kebutuhan impor dan pembayaran utang jangka pendek, publik maupun swasta kita relatif aman, dibandingkan waktu lalu, atau dibandingkan banyak negara,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Mahendra mengatakan, perlu menjaga confidence secara keseluruhan terhadap ekonomi dan juga terhadap pengelolaan nilai tukar Indonesia. Intinya, lanjut dia, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) harus tetap dilakukan. “(Menaikan cadangan devisa) perlu melihat kinerjanya untuk industri dan ekspor ini kan arus barang lagi baliknya.

Karena, apa yang terjadi pada cadangan devisa, neraca pembayaran lalu lintas modal, itu refleksi apa yang terjadi sektor riil,” ujar Mahendra.

Dengan demikian, dia mengungkapkan, jika semua ini dapat diselesaikan, maka kepercayaan investasi bakal meningkat. Selain itu, maka daya saing Indonesia juga dapat meningkat. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

RABU 10 JULI 2013 NO.0156| TAHUN II

Bazar Ramdhan

Hari Pertama Laris Manis

GELAR PERKARA TOGEL. Polisi menunjukkan lima tersangka kasus judi Togel (toto gelap) beserta barang bukti saat dilakukan gelar perkara perjudian di Mapolres Temanggung, Jateng, Selasa (9/7). Lima tersangka masing-masing berinisial HM, TW, IS, YT dan SLM tertangkap tangan oleh jajaran Reskrim Polres Temanggung dalam operasi Pekat jelang Ramadhan, kelima tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda paling banyak 10 juta rupiah.

PROBOLINGGO – Selama bulan Ramadhan, Pemkot Probolinggo mengadakan Bazar Ramadhan 1434 Hijriyah yang digelar Disperindag Kota Probolinggo bersama 150 penyaji kuliner, hari pertama setelah dibuka Walikota HM.Buchori, Selasa (9/7) sore, langsung menyedot animo masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya.

Ratusan warga ramai mengunjungi tempat tersebut untuk mencari makanan berbuka puasa atau sekedar menunggu waktu berbuka.

Sehingga, otomatis harga di bazar ini lebih murah dari harga jual pada umumnya.

Sejak pukul 15.30 WIB atau pada saat acara ini dibuka, lokasi bazar yang terletak di di depan Stasiun Kereta Api (KA) Kota Probolinggo ini, langsung ramai didatangi warga. Hal ini wajar, karena semua sajian kuliner yang dijual langsung cepat saji untuk makanan berbuka dan sahur.

Menurut Wahyu, warga

Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, salah satu pengunjung tujuannya datang ke pasar kuliner adalah untuk menunggu waktu berbuka puasa.

Ratusan warga ramai mengunjungi tempat tersebut untuk mencari makanan berbuka puasa atau sekedar menunggu waktu berbuka. Sehingga, otomatis harga di bazar ini lebih murah dari harga jual pada umumnya.

Selain itu, ia juga ingin membeli beraneka ragam makanan khas berbuka puasa. “Saya sih sudah beli kolak pisang dan lauk

pauk yang ada di sini,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Probolinggo, Sugeng, mengatakan aneka jajanan pasar dan aneka makanan lainnya akan dihadirkan. Di pasar kulier tersebut terdapat tenda yang diisi oleh sekitar 150 pedagang dari UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kota Probolinggo.” Produk mereka bisa dipromosikan di pasar kuliner ini,” ucapnya.

Menurutnya, dampak positif dari diselenggarakannya pasar kuliner ini selain memberikan pelayanan pada masyarakat yang akan berbuka puasa, adalah untuk mendorong dan meningkatkan daya saing dari puluhan UKM binaan Pemkot Probolinggo.”Kalau harga pasti selisih dengan di pasaran. Bisa selisih lima ratus sampai seribu rupiah,”pungkas Sugeng. (hud).

Polisi Tindak Tegas Pembuat Petasan PROBOLINGGO - Kepolisian Resort Probolinggo akan menindak tegas terhadap petasan atau mercon selama ramadhan. “Kami menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Probolinggo, agar menindak tegas terhadap petasan di wilayahnya masingmasing,”ujar Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro kepada wartawan, Selasa (9/7).

Dikatakannya, petasan adalah bahan peledak dengan isian amunisi, bahkan mercon yang dimaksud bukanlah bunga api yang memiliki isi amunisi di bawah 20 gram.

“Karena petasan atau mercon itu sangat membahayakan sekali,”tutur mantan Penyidik KPK yang menjabat Kapolres Probolinggo.

Untuk itulah, Kapolres Menghimbau bagi masyarakat yang mengetahui home industri sekaligus pabrik petasan bisa lapor ke kantor polisi

terdekat. “Kalau ada ditemukan pabrik atau home industri yang menjual petasanberlebihan segera untuk melaporkan kepada petugas kepolisian terdekat dan saya menitak kerja samanya dari semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo ini,”tandas AKBP Endar Priantoro.

Selain itu, lanjut AKBP Endar Priantoro, ketua RT sampai RW juga bisa menjaga lingkungannya dan jangan segan segan untuk melarang warganya jika ada yang membunyi-

kan petasan atau mercon.

“Mercon atau petasan tetap dilarang. Tapi kalau bunga api masih diperbolehkan.

Untuk itu, sekali lagi anggota jangan ragu untuk menindak

tegas terhadap siapa saja yang membunyikan petasan atau

mercon,” tegasnya.

Di Kabupaten Probolinggo sendiri, ia menginginkan supaya bebas dari petasan atau mercon selama Ramadhan, sebab ini juga merupakan satu diantara upaya cipta kondisi selama bulan Ramadhan. “kami ingin umat islam dalam menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai tanpa adanya suara petasan,” papar AKBP Endar Priantoro.

Lebih jauh Kapolres mengaku, kalau dari hasil itu, salah satu anggotanya sudah berhasil menangkap pembuat mercon atau petasa di wilayah hukum Polres Probolinggo. ”Upaya preventif melalui himbauan kita lakukan, begitu juga upaya penegakan hokum (gakkum) juga kita lakukan melalui penindakan dan sudah ada hasilnya Mas,”pungkasnya. (hud).

jelang puasa ramadhan

Ramadhan Belum Pengaruhi Naiknya Harga Sembako

PROBOLINGGO – Sehari jelang puasa ramadhan harga daging ayam potong dan cabe mendominasi lonjakan harga di pasar tradisional Kota Probolinggo.Namun mela-

mbungnya harga ini bukan disebabkan datangnya bulan ramadhan, melainkan dampak dari kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

Sementara untuk harga

sembako masih relative normal. Di pasar tradisional Kota Probolinggo harga cabe dan daging ayan potong terpantau naik, sehari menjelang puasa ramadhan, Selasa (9/7).

Harga cabe besar naik dari Rp.15 ribu menjadi Rp.22 ribu perkilogram. Sedangkan harga cabe kecil menembus harga Rp.75 ribu dari harga sebelumnya sebesar Rp.25 ribu perkilogram. Begitu juga tomat sayur naik menjadi Rp.10 ribu dari harga sebelumnya Rp.5 ribu perkilogram.

Selain cabe, harga daging ayam potong juga mengalami lonjakan harga dikisaran Rp.32 ribu dari harga sebelumnya sebesar Rp.24 ribu perkilogram.

Menurut pedagang, kenaikan harga ini bukan disebabkan datangnya bulan ramadhan. Dimana permintaan konsumen meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Naiknya harga terjadi sejak pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu, dan bertahan hingga awal puasa ini. Minimnya stok cabe di petani juga menjadi salah satu faktor semakin melambungnya harga cabe.

Naiknya harga sepekan terakhir, dikeluhkan pedagang dan pembeli.”Pendapatan saya menipis, akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk modal. Sedangkan minat pembeli semakin menurun,”tutur Ida Wahyuni, pedagang ayam potong di Pasar Baru Kota Probolinggo.

Sementara harga sembako, terpantau relatif normal seperti hari biasa. Kenaikan harga sembako hanya terjadi pada harga beras yang naik antara Rp.300 sampai Rp.500 perkilogram.(hud).

LARIS MANIS, Walikota HM.Buchori mencoba mencicipi makanan kuliner di Bazar Ramadhan 1434 Hijriah.

KERETA API

Tiket KA Lebaran Terjual Habis

JEMBER - Tiket kereta api Logawa jurusan Jember-Purwokerto untuk arus mudik dan balik Lebaran 2013 di wilayah Daerah Operasi IX Jember sudah terjual habis untuk keberangkatan pada 3-11 Agustus 2013.

“Tiket KA Logawa yang terjual habis selama arus mudik dan balik Lebaran dengan tujuan Purwokerto, sedangkan tujuan Surabaya masih tersisa rata-rata 300 hingga 400 kursi,” kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Wilayah Daerah Operasi (Daop) IX Jember, Gatut Sutiyatmoko, Selasa.

Menurut dia, sebagian besar penumpang naik dari Stasiun Gubeng Surabaya, sehingga pihak Stasiun Jember hanya bisa melayani penumpang yang akan membeli tiket KA Logawa untuk tujuan Surabaya saja.

“Pemesanan tiket KA angkutan Lebaran di wilayah Daop Jember sudah bisa dipesan jauh-jauh hari sejak bulan Mei lalu, sehingga banyak penumpang yang membeli tiket secara ‘online’ dan tidak perlu datang ke stasiun,” tuturnya.

Selain KA Logawa, kata dia, tiket KA Mutiara Timur Malam dan Siang kelas bisnis jurusan Banyuwangi-Surabaya juga terjual habis pada 11 Agustus 2013, sedangkan kelas eksekutif masih tersisa rata-rata 50 hingga 100 kursi.

Tiket KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta terjual habis untuk keberangkatan 6-7 Agustus, 9 Agustus, dan 11 Agustus, sedangkan tiket KA Tawangalun jurusan Banyuwangi-Malang masih tersedia cukup banyak.

“Kemungkinan masih banyak warga yang belum memanfaatkan program reservasi tiket KA komersial yang dapat dilayani 90 hari sebelum keberangkatan selama masa angkutan Lebaran 2013,” paparnya.

PT KAI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemesanan tiket KA arus mudik dan balik Lebaran 2013 yang sudah bisa dipesan jauh-jauh hari baik melalui stasiun maupun menggunakan jasa agen tiket kereta.

“Peningkatan layanan

pembelian tiket itu dilakukan sebagai upaya PT KA untuk mempermudah masyarakat atau calon penumpang dalam mendapatkan tiket kereta api pada masa angkutan Lebaran,” katanya.

Gatut menjelaskan pemesanan tiket KA harus mencantumkan nama dan nomor identitas penumpang yang akan berangkat, agar mempersempit ruang gerak calo tiket KA yang selama ini banyak merugikan calon penumpang dalam mendapatkan tiket selama masa angkutan Lebaran.

“Kami lebih leluasa dalam mengevaluasi jumlah penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran, termasuk untuk kebijakan penambahan gerbong apabila dibutuhkan,” tuturnya.

Selama masa angkutan Lebaran, kata dia, Daop Jember tetap menerapkan pembatasan jumlah penumpang 100 persen bagi KA komersial dan KA ekonomi jarak jauh, sehingga pengguna jasa kereta tetap nyaman dalam perjalanan dan tidak ada penumpang yang berdiri. (ant/rah)

ADD

Alokasi Dana Desa Meningkat LAMONGAN - Alokasi dana desa (ADD) untuk Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, meningkat dari Rp 35,2 miliar pada 2012 menjadi Rp 64,8 miliar di 2013 karena banyaknya infrastruktur desa yang akan dibangun.

Bupati Lamongan Fadeli mengatakan total infrastruktur desa yang akan dibangun di wilayah Lamongan pada tahun 2013 mencapai 360 infrastruktur. Selain itu ada 21 pasar desa yang juga akan dibangun menggunakan dana tersebut.

“Tahun 2013 ada kenaikan ADD karena semakin

banyaknya infrastruktur yang akan dibangun, seperti balai desa. Selain itu, tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa atau TPAPD juga akan mengalami kenaikan,” kata dia.

Fadeli berharap, dengan adanya peningkatan ADD tahun ini, dalam pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta bisa tepat sasaran. “Untuk ADD tahun 2013 di Lamongan kami akan prioritaskan pembangunan desa seperti jalan poros desa serta pembangunan pasar desa,” kata dia menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Infokom Pemerintah Kabupaten Lamongan Mohammad Zamroni mengatakan bahwa jumlah balai desa yang akan dibangun melalui ADD 2013 mencapai 68 balai, atau meningkat dibanding tahun 2012 yang hanya sebanyak 34 balai desa.

“Kenaikan itu turut dibarengi dengan kenaikan bagi sejumlah kepala seksi di balai desa, yang awalnya Rp800 per bulan menjadi Rp850 ribu per bulan,” kata Bupati Fadeli menjelaskan. (ant/rah)

OPINI

15

RABU 10 JULI 2013 NO. 0156 | TAHUN II

Ramadhan, Hilal dan Petasan

salam songkem Minimalisir Konflik

K

onflik tak bisa dihindari. Siapa pun pasti akan pernah mengalaminya. Barngkali hanya jenis dan tensi konfliknya yang berbeda. Ada yang ringan, ada pula yang berat, bergantung kepada bagaimana masing-masing orang menyikapi konflik yang sedang dialaminya.

Objek konflik juga terjadi di wilayah daratan maupun perairan. Seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Puluhan warga desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, mendatangi Kantor Premkab setempat untuk melakukan pertemuan dengan Husky CNOC Madura Limited (HCML), karena kasus perairan yang belum juga tertangani.

Warga merasa dirugikan dengan upaya pencarian minyak dan gas (migas) yang dilakukan PT Husky-CNOC Madura Limited, kerena pengerjaannya menimbulkan keresahan. Sebab kegiatan yang dilakukan HCML itu telah membuat ratusan nelayan di Sampang tidak bisa melakukan aktivitas melautnya. Sehingga mereka tidak bisa mencari nafkah untuk penghidupan keluarganya di rumah.

Sebab itulah, massa nelaya di Sampang berulangkali menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut kompensasi kepada para nelayan yang sudah tidak bisa lagi melaut. Namun tuntutan kompensasi itu tampaknya perlu terus diperjuangkan. Sebab pihak HCML tampaknya merasa keberatan untuk memenuhinya.

Bagi pihak HCML, aktifitasnya tidak mengganggu siapa pun. HCML hanya meminta tidak melaut di sekitar lokasi aktivitas HCML. Pihaknya tidak melarang para nelayan melaut. Para nelayan itu masih bisa melakukan aktivitasnya di samping atau di belakang kapal HCML. Menurutnya, lokasi laut untuk para nelayan masih terbentang lebar, sehingga karenanya tidak ada yang saling dirugikan.

Konflik warga nelayan dengan pihak HCML terjadi karena masing-masing bertahan dengan pendiriannya.

Tak ada semangat untuk mencari solusi, yang ada hanyalah ingin menjadi pihak yang tidak dipersalahkan dan menang. Itulah konflik sejati yang perlu dikendorkan.

Bahkan bila perlu diselesaikan. Barangkali bila diperlukan memang butuh campur tangan pihak eksekutif dan legislatif setempat untuk menyelesaikan konflik perairan tersebut. Sebab, menurut pihak HCML, akitfitas pencarian minyak dan gas itu sejatinya sumber pendapatan yang akan dinikmati oleh pemkab Sampang.

Sungguh pun aktivitas HCML dapat menunjang PAD Pemkab Sampang, bukan berarti harus menumbangkan kegiatan melaut para nelayan. Tuntutan kompensasi oleh para nelayan kiranya sebuah solusi manis yang mesti dipenuhi, agar kemelut perairan di Sampang segera berakhir. Setelah itu, kedua belah pihak, baik HCML maupun warga nelayan segera bisa meneruskan kehidupannya masing-masing, tanpa lagi diusik dengan persoalan. Jangan biarkan masalah terus menyita konsentrasi kerja, pikiran, dan semangat mempertahankan harmoni hidup berbangsa. (*)

M. Fauzi Staf P3M STKIP PGRI Sumenep & Guru Honorer SMAN 1 Sumenep

S

idang Isbat seperti meninggalkan jejak bulan yang belum terlihat, meskipun sidang Isbat acapkali membawa hilal pada reruntuhan langit spiritual yang berkehendak diantara debatdebat tak berkesudahan. Hilal acapkali bukan menjadi penentu dari awal dari bulan puasa, melainkan menjadi ajang klaim-klaim dogmatis dari para pemimpin ormas-ormas islam. Hal ini acapkali menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap ormas lain, yakni radikalisme membabi buta atas nama agama, acapkali pula dengan mengutip dalil-dalil agama. Padahal agama islam adalah rahmatan lil ’alamien (rahmat bagi sekalian alam), juga sangat menyintai perbedaan (ikhtilaafu ummati rahmatun). Setidaknya pemahaman ini dapat kita pegang bersama-sama sebagai bentuk penghargaan terhadap ormasormas lain, agar dapat menjalankan keyakinannya dengan damai, tenang dan sejahtera.

S

A

Hilal bukanlah barang aneh dan absurd yang tidak dapat dilihat, apalagi sudah dibantu dengan alat-alat supercanggih, tapi acapkali hilal masih menjadi barang yang sangat langka untuk dapat dijadikan patokan di dalam menentukan awal puasa. Hilal, benar-benar hilang ditelan gelombang laut di saat senja susup ke mustawan. Hilal juga tidak memiliki ilmu kabut yang dapat menyamarkan dirinya dengan benda yang lain, atau memecah raga menjadi beriburibu keping tubuh, tetapi hilal adalah cahaya bulan yang tampak seperti sabit, lembut seperti benang, cahayanya dapat terlihat dan tampak, lalu kembali menyusut seperti semula. Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah bin Ghunaimah bertanya, ya Rasulullah, mengapa keadaan hilal itu tampak lembut cahayanya laksana benang, kemudian bertambah sehingga membesar, merata dan bundar, dan kemudian berangsur-angsur menyusut dan melembut sehingga kembali seperti keadaan semula.

Jadi, hilal adalah bulan sabit yang cahayanya lembut laksana benang yang tampak dan terlihat sesaat dengan mata di awal bulan setelah matahari terbenam. Hilal menjadi petunjuk atau penanda datangnya bulan baru atau menjadi pergantian bulan, sehingga pada hakikatnya hilal adalah benda yang berbentuk bulan sabit dengan cahaya lembut, merata, bundar seperti purnama, lalu memijar kembali seperti keadaan semula.

Walhasil, hilal adalah penanda pergantian bulan, termasuk sebagai penanda dari awal puasa, yang setidaknya dapat dipahami

secara arif dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan bencana. Acapkali hilal bukan menjadi awal dari pergantian bulan (awal ramadhan), tetapi menjadi awal dari bulan perselisihan yang ditampakkan dengan klaim-klaim dogmatis dan ideologis.

Seharusnya, ketika perselisihan terjadi maka yang harus ditampakkan adalah sikap dan sifat saling menghargai terhadap keyakinan orang lain, karena hilal adalah bulan sabit yang turun dengan lembut ke dasar hati setiap mukmin, sehingga setiap orang dapat menjalani awal ramadhan dengan damai dan tenang dalam selimut iman.

Secara etimologis ramadhan memiliki makna ‘membakar’, menyengat sebagai bentuk mashdar dari asal kata ramidha-yarmadhu, sekaligus ramadhan memiliki makna ‘mengasah’, yakni mengasah ketajaman pikiran, mengasah jiwa-jiwa yang diselimuti awan gelap, mengasah ketajaman hati agar terhindar dari sifat-sifat tercela, tubuh akan terhindar dari nafsu angkara, dan tubuh akan memancarkan cahaya kebaikan, energi positif akan keluar dan berendam dalam diri, sehingga pikiran, jiwa dan hati adalah pancaran bulan purnama yang lahir dari kejernihan bening mata air di dalam diri.

Dewasa ini, makna ramadhan bergeser menjadi perayaan dengan membakar ‘petasan’ di alun-alun kota, rumah, mushalla dan masjid, sehingga menimbulkan hingar-bingar di udara sampai khusyu’ shalat tarawih nampes karenanya. Hal ini dapat dipahami bahwa telah terjadi pergeseran makna ramadhan secara kultural,

orang diseret pada pemujaan ‘pesta-pora’, memuja yang fisik dengan tandatanda mercon dan petasan menggelegar di angkasa raya.

Selain itu, petasan menjadi simbol-simbol pesta atau perayaan pergantian awal tahun masyarakat barat. Makna ramadhan menjadi sangat dangkal, karena hanya diukur dengan bunyi petasan dan kembang api yang memijar di langit angkasa raya.

Petasan dan kembang api menjadi bagian dari budaya pesta pora yang lekat pada budaya masyarakat barat sebagai perwujudan dari perayaan sesuatu yang fisik, padahal ramadhan akan menjadikan seseorang kembali pada sesuatu yang suci, dengan selalu meningkatkan rasa kesadaran spiritualitas di dalam diri, yakni dengan membakar segala bentuk angkara di dalam diri, membakar rasa takabbur yang ditandai dengan belajar menahan haus dan lapar dari sejak terbit dan terbenam matahari. Bukan malah mencederai makna ramadhan dengan membakar ‘petasan’ dengan bunyi dentum meraung-raung sampai bising dalam masjid.

Ramadhan adalah tempat yang tenang untuk beri’tikaf, melakukan riyadhah membersihkan segala bentuk amalan yang berbau dosa.

Ramadhan tempat kita berpulang dan kembali, yakni memulangkan segala bentuk amalan tidak baik, dengan memperbanyak melakukan amal-perbuatan yang baik dengan penuh ikhlas, membakar segala dosa dengan amal perbuatan yang tulus tanpa pamrih, sehingga kita akan terlahir kembali menjadi suci seperti bayi. Semoga! =

Media Menggapai Ketenangan Batin

Pengurangan Jam Kerja

elama bulan Ramadhan, pemerintah melakukan pengurangan jam kerja untuk para pegawai negeri sipil. Pengurangan kerja itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor B/2129/M.PANRB/6/2013 tertanggal 28 Juli. Berawal dari surat edaran tersebut, kemudian ditindaklanjuti di daerah-daerah.

Akan tetapi, masing-masing daerah rupanya berbeda-beda dalam mengurangi jam kerja para pegawainya.

Pengurangan jam kerja sangat bergantung kepada instansi pemerintahan. Di Bangkalan, Madura, Bupati menindaklanjuti SE tersebut dengan SE Bupati. Pengurangan jam kerja di Bangkalan rata-rata sampai 2 jam.

Perubahan jam kerja diberlakukan di sejumlah instansi, baik di lingkungan instansi SKPD, Unit Kerja, BUMD, dan lainnya. Perubahan itu juga masih disesuaikan dengan pemberlakuan hari jam kerja yang berbedabeda di masing-masing instansi. Karena ada SKPD, Unit Kerja, dan BUMD yang memberlakukan lima hari kerja, namun ada juga yang memberlakukan enam hari kerja.

Terlepas dari perbedaan jam kerja tersebut, selama bulan Ramadhan masing-masing instansi di Bangkalan memiliki jam kerja 32,5 jam dalam perminggu.

Sedangkan di Surabaya, selama bulan Ramadhan, jam kerja pegawai negeri di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya dikurangi 1,5 jam. Pengurangan jam kerja itu disesuaikan dengan SE Men PAN No 7/2013. Pengurangan jam kerja tentu juga terjadi di daerah lain di selurah daerah di negeri ini.

Terlepas dari adanya perbedaan pengurangan jam kerja di masing-masing instansi pemerintahan, kiranya ada filosofi yang tersembunyi dari surat edaran berisi pengurangan jam kerja bagi PNS itu. Sebab pengurangan jam kerja hakikatnya tidak semata-mata merupakan keinginan pemerintah untuk mengurangi atau meringankan beban kerja aparatur negera di lingkungan intansi pemerintah. Tetapi, selebihnya, ada hal lain yang lebih memotifasi hidup para aparatur negera itu agar lebih bernilai.

Salah satunya untuk meningkatkan nilai kemanusiaannya di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhannya, dengan mengurangi pula aktivitas yang dapat mendatangkan kerugian material, meruntuhkan derajat sosial, merusak network humanism (jaringan kerja yang bersifat kemanusiaan, seperti tatanan sosial, dan sejenisnya), dan keburukan lainnya yang tidak dikehendaki.

Selain itu, filosofi pengorangan jam kerja, diantaranya juga para aparatur negara agar dapat pula mengurangi perbuatan korup, baik mengkorupsi finansial, mengkorupsi waktu tugas, mengkorupsi jasa, dan sejenisnya. Pengurangan jam kerja selama di bulan Ramadhan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi kinerja dan layanan terhadap rakyat sesuai dengan profesi dan tugas masing-masing. (*)

Radikalisme adalah menjadi awal dari hancurnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga melahirkan manusia-manusia egosentris—skizofrenik, yakni manusia yang tidak lagi mau mendengar, dengan menutup telinga dengan batu nisan dan kain kafan, sehingga sesuatu yang datang dari orang lain dianggap sebagai suatu ancaman dan marabahaya, jadi layak untuk dimusnahkan. Begitulah radikalisme menjadi hantu-hantu dogmatis yang kerap terjadi di depan mata kita, bahkan di lingkungan kita sendiri.

Inilah preseden buruk yang setidaknya mulai harus ditinggalkan oleh umat islam, supaya islam benar-benar memberi rahmat terhadap orang lain, bagi makhlukmakhluk Tuhan di alam semesta, bahkan terhadap orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita.

Hidup berdampingan dan menimbulkan rasa nyaman dan tenang bagi orang lain adalah ajaran agama islam yang paling dijunjung tinggi, sehingga Islam benar-benar dapat dipahami secara kaffah dan plural. Islam bukan untuk suatu golongan tertentu, melainkan seluruh makhluk sekalian alam. Jadi, setiap tindak pikiran merupakan perwujudan dari makna islam secara substansial dan plural.

Walhasil, klaim-klaim dogmatis bukanlah jalan terbaik untuk menyampaikan pesanpesan Tuhan atau ajaran-ajaran Tuhan sekalian alam, setidaknya dengan cara yang damai akan memberikan sentuhan ruhani yang sublim, sehingga orang akan simpatik dan mampu menerjemahkan segala bentuk ajaran dengan pikiran terbuka.

Fawaid Peneliti Muda Politik Islam IAIN Sunan Ampel

S

etelah pemantauan hilal dilakukan di sejumlah titik di Indonesia, pemerintah akhirnya menetapkan 1 Ramadan 1434 H jatuh pada (10/07) hari ini. Sejumlah ormas Islam yang hadir dalam sidang isbat tidak berbeda pendapat terkait hasil pemantauan hilal dan penetapan awal Ramadhan, sehingga keputusan pun segera menemukan final tentang permulaan awal Ramadhan.

Semua umat muslim khususnya mulai mempersipakan segala kebutuhannya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan tersebut, terutama yang menjadi kebutuhankebutuhan pokoknya, meskipun pada saat menjelang bulan Ramadhan ini semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, ternyata para pedangan tidak mau kalah saing dengan Pemerintah yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) terlebih dahulu tepatnya pada bulan juni kemarin.

Pada bulan Ramadhan semua orang mayoritas banyak menghabiskan waktunya di

rumah, berkumpul dengan keluarga, yang bekerja dari perantaun yang jauh sekalipun juga berusaha pulang kampung, hanya untuk melaksanakan ibadah pusa bersama keluarga.

Namun yang pasti bulan Ramadhan tidak menjadi alasan untuk hanya berlibur melainkan melebihi dari itu misalnya.

Pertama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan merupakan kewajiban kita sebagai umat islam, karena berpuasa di bulan Ramadhan merupakan rukun islam yang harus kita kerjakan.

Kedua, datangnya bulan Ramadhan ini bagaimana dijadikan momentum bagi kita sebagai umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, memper-erat hubungan kita dengan Tuhan, berlama-lama bermesraan dengan mengucapkan kalimatkalimat tauhid yang telah diperintahkan kepada kita, bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang di agungkan dari pada bulan-bulan yang lain, sebaikbaiknya bulan adalah bulan Ramadhan, karena pada bulan Ramadhan terjadi peristiwa yang menakjubkan dan bersejarah pada kehiupan manusia, salah satunya dengan diturunkan kitab suci Alqur’an yang merupakan kitab yang menjadi pedoman umat manusia.

Ketiga, bagaimana dengan datangnya bulan suci Ramadhan ini menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk menggapai ketenangan batin, karena bagaimanapun batin kita juga butuh ketenangan, refresh dan istirahat total, jadi bulan Ramadhan merupakan waktu yang sangat strategis untuk menggapai ketenangan jiwa, karena perjalanan hidup ini penuh dengan ber-

bagai macam persoalan, sehingga dibutuhkan ketenangan batin untuk tetap menyeimbangkan kehidupan ini dengan menjalankan yang diperintah-Nya dan Menjahui segala larangan-Nya. Memang dalam hidup ini kita akan menjumpai berbagai macam masalah yang datang silih berganti dan seringkali masalah - masalah hidup yang kita alami tersebut menjadi beban atau memberatkan hati kita sehingga hati kita menjadi tertekan, pikiran stress, hidup semakin ruwet, kita jadi gampang mengumbar emosi negatif, menjadi jauh dari Tuhan dan sebagainya.

Bagaimanakah cara mengatasi semua ini? pastilah merupakan hal yang sangat berhagia jika kita akhirnya bisa mengatasi masalah - masalah seperti ini kemudian juga bersedia membantu sesama agar bisa mengatasi masalah mereka sendiri sehingga bisa lepas bebas dari beban - beban yang ada di hati, pada bulan Ramadhan kondisi yang tepat menurut saya.

Dalam menggapai ketenangan batin kita akan lepas dari pada nilai akhlak agama.

Agama telah terbukti membawa aturan-aturan hidup yang berlaku sepanjang masa, tidak perlu kita ragukan lagi, ditambah pula dengan sejarah abadi manusia yang telah diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi, seharusnya menambah kemantapan hati kita untuk teguh memegang nilai agama kita. Satu hal penting yang diajarkan dalam agama kita adalah berbuat baik, karena out put berbuat baik adalah kesempurnaan hidup.

Baik, Kata yang sangat sederhana, tetapi memiliki pembahasan yang sangat luas,

apalagi kita tahu di dunia ini hanya dua sifat baik dan buruk, kalau bukan baik ya buruk. Kita pun sudah tahu sebagian besar, hal yang baik di dunia ini, halhal baik yang akan membuat kita bisa mencapai taraf ketenangan hati dan ketenangan jiwa yang optimal, namun hanya saja diri kita kadang terlalu egois dalam bertindak dan mengambil keputusan, ketika sudah egois di depan, nilai batiniyah akan hilang.

Dengan kata lain, kata kunci untuk mencapai ketenangan dalam hidup kita adalah berbuat baik. Dengan berbuat baik, maka kita akan terhindar dari masalah personal dengan orang lain, kita tidak memiliki musuh tetapi malah memiliki banyak teman yang membuat hidup kita semakin bermakna dan Tentunya termasuk dalam berbuat baik adalah dalam hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh-Nya untuk beribadah dan diberi ujian dan cobaan untuk mengetahui sejauh mana kekokohan iman kita.

Dengan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang semua hal sudah digariskan dan dibatasi oleh-Nya, tentu akan menumbuhkan kesadaran kita untuk bertawakkal kepada-Nya. Itulah ketenangan hati dan ketenangan jiwa yang sebenarnya.

Imam Ibnu Qayyim alJauziyyah membuat perumpaan hal ini dengan seorang pencuri yang ingin mengambil harta orang. Manakah yang akan selalu diintai dan didatangi oleh pencuri tersebut, rumah yang berisi harta dan perhiasan yang melimpah atau rumah yang kosong melompong bahkan telah rusak, maka Jawabnya jelas rumah pertama yang akan ditujunya, karena rumah

itulah yang bisa dicuri harta bendanya. Adapun rumah yang kedua, maka akan “aman” dari gangguannya karena tidak ada hartanya, bahkan mungkin rumah tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk dijadikan tempat tinggal dan sarangnya.

Demikinlah keadaan hati manusia, hati yang dipenuhi tauhid dan keimanan yang kokoh kepada Allah SWT, karena selalu mengamalkan petunjuk-Nya, akan selalu diintai dan digoda setan untuk dicuri keimanannya, sebagaiamana rumah yang berisi harta akan selalu diintai dan didatangi pencuri, kesimpulannya adalah menjaga ketenangan batin dengan melakukan perbuatan yang positif itu tidak mudah, karena ada musuh kita memang yang tidak kelihatan dan itu cukup tangguh dalam merayu manusia untuk terjerumus dalam jalan yang salah, yaitu setan. Namun kita tetap harus bertahan dan berusaha menjaga ketenangan batin agar tetap berjalan di jalan yang lurus.

Maka ketika kita sudah menggapai ketenangan batin tersebut, semua perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan cenderung positif karena batin ketika telah tentram, ketika umat manusia menyambut bulan Ramadhan dengan kebahagiaan hanya semata-mata karena Allah SWT, maka Allah SWT mengharamkan jasadnya di sentuh api neraka, betapa sangat agungnya bulan puasa ini, dan bagaimana kita semua menajalani dengan maksimal, melakukan banyak ibadah, memperbanyak ritual kita kepada Allah SWT, hanya semata-mata mengharap rahmatn-Nya. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

RABU 10 JULI 2013 NO. 0156 | TAHUN II

ROONEY AKAN DIMAAFKAN MANCHESTER - Pendukung Manchester United (MU) akan memaafkan Wayne Rooney jika dia mau bertahan di Old Trafford pada musim panas ini.

Apalagi klub memang tak menginginkannya pergi ke klub lain.

Masa depan Rooney di Old Trafford dispekulasikan sejak mantan manajer MU, Sir Alex Ferguson, mengungkapkan bahwa pemain 27 tahun itu ingin meninggalkan klub. Sejak itu, beberapa klub mulai sering dikait-kaitkan dengannya seperti Paris-Saint Germain, Arsenal, dan Chelsea.

Demikian diungkapkan legenda Setan Merah Bryan Robson. Karena itu, menurutnya, belum terlambat jika Rooney mau berubah pikiran.

Ia yakin para penggemar bisa menerimanya kembali.

“Jika dia memulai musim, mencetak beberapa gol, dan menikmati permainannya,

maka para penggemar akan memaafkannya jika ada sesuatu yang perlu dimaafkan,” kata Robson.

Dia menambahkan, “Hal yang perlu Anda lakukan adalah melihat kembali insiden Cristiano Ronaldo dan Rooney. Setelah dua pertandingan, Ronaldo bermain fantastis. Saat kembali ke Old Trafford, semua orang melupakan insiden tersebut dan semua orang mencintainya. Saya pikir skenario ini tepat untuk Rooney.”

Lebih lanjut lagi, pria yang pernah 13 tahun membela MU ini mengaku berharap Rooney

mau bertahan dan masalah ini bisa segera diselesaikan, karena pihak klub juga ingin sang pemain bertahan.

“Rooney telah mendapatkan semua yang mungkin dia inginkan di klub ini. Jadi semoga saja dia bisa kembali bahagia dan menghibur kami lagi. Karena sebagai seorang suporter sepakbola dan seorang suporter Manchester United, saya ingin melihat pemain-pemain terbaik bermain di klub ini,” simpul mantan kapten timnas Inggris itu.

Sementara itu pemain baru rival sekota MU, Manchester City dari Brasil Fernandinho bertekad menguasai Bahasa Inggris. Dia mengaku ketidakmampuannya berbahasa Inggris belum menjadi kendala.

Tetapi ini tak menyurutkan semangatnya untuk segera

bisa menguasai bahasa setempat dengan lancar.

Fernandinho didatangkan City pada bursa transfer musim panas ini dari klub Ukraina Shakhtar Donetsk. Mengingat pemain Brasil 28 tahun itu sebelumnya juga cuma pernah merumput bersama Atletico Paranaense di negaranya sendiri, cukup dapat dipahami jika Fernandinho tidak bisa berbahasa Inggris.

Hal itu sendiri tampaknya belum menjadi kendala karena Fernandinho bisa berbahasa Spanyol dan City faktanya memang diisi oleh sejumlah pemain yang fasih menggunakan bahasa tersebut. Bahkan posisi manajer pun kini diduduki oleh Manuel Pellegrini, pria Cile yang punya pengalaman cukup lama melatih di tanah Spanyol.

Namun demikian, Fernandinho tak puas begitu saja dengan hal tersebut. Demi

memuluskan proses adaptasinya di klub dan kompetisi baru, ia bertekad untuk segera menguasai bahasa Inggris.

“Aku akan segera memulai kursus bahasa Inggris agar bisa mempelajarinya secepat mungkin, tapi saat ini aku bisa berkomunikasi tanpa masalah dengan bahasa Spanyol,” tegas Fernandinho .

City sendiri saat ini sudah memulai latihan pramusim bersama Pellegrini sejak Senin (8/7) lalu.

Itu adalah sesi latihan pertama Pellegrini bersama para pemain City. (aji)

sangatlah berbeda, klub telah berkembang banyak dan sedang bekerja keras untuk meraih predikat tim elit,” kata Abidal.

Monaco memang sedang membangun diri menjadi tim besar semenjak dibeli oleh milyuner Rusia, Dmitry Rybolovlev. Sejumlah pemain bintang didatangkan, sementara Abidal pribadi merasa bisa memberikan kontribusi dari pengalaman yang ia miliki. “Saya sangat bersemangat. Bagi saya, ini luar biasa.

Setelah semua yang telah saya alami, sangat sulit bagi sebuah klub untuk mempercayai saya lagi. Pertandingan pertama akan sangat spesial. Sekarang saya punya banyak kenangan

indah. Saya ingin membantu klub dengan menulis sebuah halaman dalam sejarah Monaco. Saya akan mencoba dan membawa pengalaman saya dan membantu para pemain muda,” tuturnya. (aji)

Abidal: Terima Kasih Monaco MONACO - Mantan bek kiri Barcelona Eric Abidal sangat berterima kasih kepada AS Monaco karena mau menerimanya kembali bermain bersama klub itu. Abidal telah resmi bergabung dengan AS Monaco setelah sempat tanpa klub sejak kontraknya tak diperpajang Barcelona.

Abidal pernah lama absen merumput karena divonis mengidap tumor di hatinya pada Maret 2011. Ia baru bisa kembali bermain dua tahun kemudian, yakni pada April 2013, yakni saat Barcelona melawan Real Mallorca.

Meski telah merawat bek kiri tersebut hingga pulih total, Barca memutuskan tak memperpanjang kontraknya.

Sebulan menganggur, Monaco yang pernah dua tahun dibelanya pada 2000-2002 mengontraknya dan ia sangat antusias dengan kesempatan ini.

“Ini adalah peristiwa kembalinya saya ke awal karier dan saya amat senang bisa kembali ke tempat ini setelah 13 tahun. Sekarang kondisinya

Barcelona Beruntung Dapatkan Neymar

BARCELONA - Presiden Barcelona Sandro Rosell mengaku sangat beruntung mendapatkan penyerang muda Brasil, Neymar.

Pasalnya mantan pemain Santos ini tampil cemerlang bersama Selecao pada Piala Konfederasi 2013 bulan lalu.

Barcelona harus mengeluarkan dana 57 juta euro untuk Barcelona bisa memboyong Neymar dari Santos. Jumlah tersebut menjadi pembelian terbesar kedua Blaugrana dalam beberapa tahun terakhir setelah sebelumnya mereka mengontrak Zlatan Ibrahimovic dengan 40 juta euro plus melepas Samuel Eto’o ke Inter Milan yang diprediksi total bernilai 66 juta euro.

Meski banderolnya cukup tinggi, keputusan Barca memboyong Neymar dianggap sebagai langkah tepat dan menguntungkan. Apalagi pesepakbola 21 tahun itu kemudian tampil luar biasa di Piala Konfederasi.

Jika Barca membelinya pasca Piala Konfederasi, maka diyakini uang dalam jumlah lebih banyak harus disetorkan untuk bisa mengangkutnya ke Spanyol. Selain itu persaingan dengan klub lain juga bakal makin sengit “Seperti sudah dikatakan beberapa orang, kami beruntung mendapatkan Neymar sebelum Piala Konfederasi. Ya, katakan saja kami hanya beruntung,” ujar.

Terkait adanya dua mega bintang di skuat Barca, Rosell tak

khawatir keduanya tidak akan kompak dan bahkan bisa berseteru. Karena masing-masing pemain punya kepribadian yang baik maka yang terjadi di atas lapangan adalah kesepahaman dan saling bantu.

“Semua orang baik tahu dan memahami kondisinya. Dan dua pemain ini (Messi and Neymar) adalah orang yang baik,” lanjut dia.

Sementara itu dari Inggris dilaporkan, pemain sayap Tottenham Hotspur Gareth Bale ingin tampil lebih baik lagi bersama klub itu musim ini. Bale yang berposisi sebagai winger, tampil tajam dengan mengoleksi 26 gol dalam 44 pertandingan di semua ajang bersama The Lily Whites.

Walau boleh dibilang tampil sangat impresif, Bale tak mau berpuas diri. “Saya berharap bisa meningkatan performa jika dibanding musim lalu. Saya ingin terus meningkatkan performa setiap musim dan terus menjadi pemain yang lebih baik. Saya sudah punya pengalaman lebih sekarang,” kata Bale.

Dia menambahkan, “Saya butuh terus bekerja keras di saat latihan dan setiap pertandungan, dan semoga terus berproses sebagai pemain dan menjadi lebih baik.”

Tak hanya ingin terus memperbaiki diri, Bale juga berhasrat kembali membawa Spurs meraih posisi empat besar. Musim lalu, tim besutan Andre Villas-Boas itu

finish di posisi lima karena kalah bersaing dengan Arsenal dan Chelsea.

“Saya pikir semua orang di klub ingin kami untuk finish di posisi empat besar. Klub ingin di posisi empat besar, dan kami perlu untuk lebih baik lagi musim ini dan mengakhiri musim di posisi empat besar,” kata Bale. (Sky sports/aji)