e Paper Koran Madura 10 September 2013

1

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

10 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Distorsi Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/ saiful bahri

PIALA PRESIDEN DUA VERSI. Dua pasang sapi beradu cepat saat latihan, di Lapangan Pakong, Durbuk, Pamekasan, Jatim, Senin (9/9). Munculnya dua versi kerapan sapi yang menggunakan pakem lama kekerasan dan non kekerasan, menyebabkan agenda tahunan kerapan sapi memperebutkan Piala Presiden tidak jelas.

Tiga Calon Kapolri Terindikasi Memiliki Rekening Gendut

JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan 7 nama calon Kapolri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun 3 orang diantaranya diduga terindikasi memiliki rekening gendut. “Kami sebutkan tentang rekening gendut ke presiden. Ada indikasi tiga orang dari tujuh yang didorong,” kata Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala Jakarta, Senin (9/9).

Adrianus mengaku, indikasi calon Kapolri pemilik rekening gendut ini telah dilaporkan pihaknya kepada Presiden SBY. Namun Adrianus enggan menyebut nama tiga calon Kapolri dimaksudnya itu. “Kami sebutkan secara fair saat kami bertemu dengan yang bersangkutan (tiga pemilik rekening gendut), dan telah

menanyakan secara rinci kenapa mereka punya uang tersebut,” tambahnya “Kalau mau bohong terserah, kita kan tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau bohong kan dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pokoknya dari tiga nama itu-lah,” jelas dia.

Seperti diketahui, pada Juli lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliki sembilan calon Kapolri. Kesembilan calon kapolri tersebut adalah Komjen Anang Iskandar, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakil Kepala Badan Reserse Inspektur Jenderal Anas Yusuf, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti.

Kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Pol Drs Arif Wachjunadi, Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya Kadiv TI Polri, dan mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution.

Menurut Adrianus, lapo-

ran terkait rekening gendut didapatinya dari informasi masyarakat. Kompolnas juga telah melakukan klarifikasi LHKPN para kandidat Kapolri ke KPK. “Kami sebutkan secara fair, saat kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan (tiga pemilik rekening gendut), dan telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut,” terangnya lagi, tanpa mau menyebut tiga nama calon kapolri yang dimaksud.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas M Nasser bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengetahui data yang lebih mendalam dari para calon Kapolri itu.

Beredar sejumlah nama di masyarakat, yang diduga memiliki rekening gendut, yakni Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti.

Bahkan soal uang US$4 ribu dalam rekeningnya, Badrodin menegaskan bahwa itu merupakan honor saat tugas di Kamboja. Saat itu ia mendapat honor US$150 per hari. (gam/cea/beth)

SKANDAL SUAP IMPOR DAGING

Fathanah Pernah Dibui di Australia karena Terlibat Kasus Trafficking JAKARTA-Terdakwa kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah ternyata pernah berurusan hukum di Negeri Kanguru. Kasus Fathanah di Australia terkait dengan perdagangan manusia “Iya benar, kalau tidak salah terkait perdagangan orang,” kata kakak kandung Fathanah, Amel Fadly, saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Rini Triningsing terkait kasus di Australia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, (9/9).

Selain kasus perdagangan orang, Amel juga menceritakan soal kasus adiknya yang pernah berurusan hukum di Australia itu. “Dulu pernah, kalau nggak salah usaha terkait pulsa. Cuma saya lupa,” tegasnya Jaksa Rini kembali mempertegas saksi Amel, apakah sebagai kakak kandung dari terdakwa mengetahui pekerjaan terdakwa?. Amel mengaku tidak mengetahuinya. Sebab, dia tidak tinggal bersama Fathanah. “Dia (Fathanah) mengaku sebagai pengusaha. Tapi apa usahanya

saya tidak tahu,” jelasnya.

Diakui Amel, dirinya sempat beberapa kali menerima transferan uang dari Fathanah. Dana itu dikirim untuk keperluan kampanye Ilham Arief Sirajuddin pada Pemilu Kada Sulawesi Selatan 2012.

Menurut Amel, sekitar empat kali, Fathanah mentransfer dana itu ke rekeningnya pada September 2012. Dari bank mana ditransfer, Amel tak tahu. “Waktu itu ada pemilihan gubernur. Uang itu diserahkan ke saya untuk diberikan ke Akmal untuk peme-

nangan Ilham,” ucapnya Dalam berita acara pemeriksaan Amel tertulis, uang yang masuk ke rekening Amel berjumlah Rp4,5 miliar. Tak lama mampir di tabungannya, Amel langsung menyerahkan duit kepada Akmal untuk seterusnya diserahkan kepada Ilham Arief Sirajudin-Azis Kahar Muzakar.

“Iya, diserahkan kepada Akmal.

Dia Ketua Cabang PKS di Makassar,” bebernya Tapi, Amel tak bisa memastikan apakah dari Akmal duit diserahkan langsung ke Ilham.

Yang pesti, ia selalu menyerahkan uang di kantor Akmal. “Saya tidak pernah mencampuri urusan sampai ke sana,” tukasnya Sementara itu, seorang saksi lain yang juga kawan Fathanah, Billy Gan membenarkan Fathanah ternyata tidak hanya mengincar proyek impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Namun juga berniat mengincar proyek pupuk, yang kala itu ditenderkan Kementan. (gam/cea/beth)

Kemajuan informasi dan komunikasi memang seperti pisau.

Bila dipegang seorang koki hebat pisau akan menghasilkan masakan lezat, gurih dan nikmat.

Sebaliknya bila dipegang tangan yang salah, bisa menjadi awal tindakan kriminal. Pepatah “Man behind gun,” sangat pas menggambarkan posisi perkembangan informasi dan komunikasi. Moralitas yang menguasai akan menentukan output kedasyatan perkembangan informasi dan komunikasi.

Mudah mencermati perkembangan seluk beluk anatomi informasi dan komunikasi itu. Yang paling dekat dengan masyarakat antara lain maraknya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Twoo dan lainnya. Berbagai perangkat itu menjadi alat silaturrahmi. Facebook misalnya, begitu luar biasa mempertemukan orang-orang terdekat, yang kadang lama sekali tak bertemu.

Namun di sisi lain, berbagai jejaring sosial itu -seperti pisau di tangan penjahat- juga potensial menjadi alat penyebar fitnah, insinuasi, provokasi, termasuk juga penghancuran karakter seseInilah sisi orang. Kemuburam dahan memikemajuan liki account informasi dan seperti Facekomunikasi; book, Twitter dengan hanya dimanfaatkan m e n s y a r a torang-orang kan memiliki bermental email, lalu pengecut mendaftar, sejatinya bila berada di tangan salah, sangat mudah menjadi alat yang berbahaya.

Sudah sering berbagai pemberitaan media mengungkapkan berbagai kasus penyalahgunaan jejaring sosial. Modusnya macam-macam. Bisa berbentuk penipuan untuk memperkaya diri, seperti berpura-pura menjual barang elektronik murah –biasanya menggunakan istilah dari Batam, minta transfer uang, pengiriman pulsa, menjual narkoba, termasuk juga tindak asusila dan lainnya.

Yang relatif baru, pemanfaatan jejaring sosial untuk aktivitas politik dalam bentuk kampanye hitam, black campaign.

Dalam Pilgub di Jawa Timur, yang baru saja berlangsung misalnya, di luar pemanfaatan kampanye, ternyata ada juga yang memanfaatkan jejaring sosial untuk melakukan kampanye hitam.

Orang-orang yang bermental pengecut ini biasanya menggunakan account fiktif atau anonim. Lalu mereka menulis berbagai informasi fitnah, menyerang pribadi dan berbagai tindakan buruk lainnya.

Tentu saja sesuai modusnya, seperti penipuan lainnya, penyebaran kampanye hitam jauh dari bertanggungjawab, baik dari segi conten maupun sikap pengelolanya. Mereka biasanya bergaya pencuri; ambil lalu sembunyi, menyebar lalu menghilang. Ketika ada yang membantah, menghindar atau mendelete bantahannya hingga praktis tak ada klarifikasi, ralat, pelurusan dan sebagainya. Segalanya bersifat satu arah dan isinyapun tak lebih dari fitnah dan manipulasi data; sampah semata.

Inilah sisi buram kemajuan informasi dan komunikasi; dimanfaatkan orang-orang bermental pengecut, culas, tukang kompor dan juga tukang fitnah.

Masyarakat dijadikan sasaran penyebaran informasi, data dan fakta “bodong” untuk sebuah kepentingan meraup keuntungan haram. Sikap arif, kritis, cerdas, tabayyun sangat diperlukan menghadapi kelakuan berwajah sampah ini agar tak terseret serta tidak menjadi korban manipulasi dan distorsi informasi. =

Kiai Vs Biksu Almukarrom Kiai Mohammad Rawi bertemu dengan seorang biksu di atas kendaraan.

Saat hendak duduk di sebelah biksu, kiai berucap “bismillahirrohmanirrohim” Biksu yang ada di sampingnya protes “Eh.. Pak Kiai, bukan Bismillah, tapi bismini” ucapnya dengan nada sedikiti menyindir Bus terus berjalan, tiba-tiba hujan lebat dan ada halilintar menyambar.

Karena kaget si Biksu berseru “Haliluya..”

Mendengar ucapan itu, sang kiai balik protes ”Bukan Haliluya, tapi halilintar mas” Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195| TAHUN II

INFRASTRUKTUR

Komisi C Menarget Selesai Akhir Tahun

Pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) terjaring razia saat petugas dari Polresta Madiun menggelar razia di beberapa lokasi di Kota Madiun, Jatim, Senin (9/9). Polresta Madiun menggelar razia akibatnya lebih dari 100 pelajar sebagian besar pelajar SMP terjaring razia tersebut.

Peserta Jamkesmas Ditolak Dua Puskesmas SUMENEP - Abd. Karim (49), peserta jamkesmas asal Dusun Jenangger, Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, saat hendak berobat akibat terkena cangkul di kaki kirinya ke Puskesmas BatangBatang dan Puskesmas Gapura, Minggu (8/9) sempat ditolak.

Suami dari Hosmaniyah (40), kenak cangkul saat menjadi kuli dalam program perbaikan jalan di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih.

Pasien tersebut sempat juga dibawa ke Pusat Kesehatan (Postu) Desa Juruan Laok, namun tidak mendapat perawatan apa-apa. Khawatir lukanya mengamcam keselamatan jiwanya, lalu dilarikan ke puskesmas.

“Saat di Puskesmas Batang-Batang ditolak. Alasannya tidak bisa nangani. Di Puskesmas Gapura pun ditolak alasannya tidak ada obat,” kata Hosmaniyah, pada wartawan di Rumah Sakit Daerah dr H. Moh. Anwar, Sumenep, Senin (9/9).

Dia menceritakan, suaminya luka terkenak cangkul, Minggu (8/9) sekitar pukul 9:15 Wib. Setelah ditolak di postu dan dua puskesmas

langsung dilarikan ke RSD sekitar pukul 13:00 wib. Pihak rumah sakit menyarankan untuk bermalam karena dokter spesialis tidak ada di tempat.

“Awalnya, saya menolak untuk bermalam karena pertimbangan biaya. Namun, akhirnya terpaksa memutuskan untuk bermalam demi keselamatan suami saya,” ujarnya.

Bapak dua anak itu merasa tidak tenang karena diminta untuk langsung puasa untuk persiapan operasi yang akan dilaksnakan Senin (9/9) pagi.

“Saya terkejut dan kecewa setelah pagi-pagi ada petugas yang menghampiri dan menyarankan puasa sampai sore.

Berarti harus menunggu 1x24 jam untuk mendapatkan penanganan medis,” keluhnya.

Pihak keluarga pasien merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan di RSD dr.

Moh. Anwar. Selain tidak ada kepastian penanganannya, juga masih diminta dokumen jamkesmas dan surat rujukan dilengkapi terlebih dahulu.

“Seandainya, saya tahu kalau suami akan luka, maka dokumen dipersiapkan lebih dulu. Ini kan kecelakaan, Mas, seharusnya ditangani dulu, persoalan administrasi itu kan bisa menyusul,” keluhnya.

Menurut dia, keluarga pasien tetap akan mengikuti prosedur yang harus dipenuhi di rumah sakit. Tapi, penanganan pada pasien dengan cepat dan cemat, jauh lebih penting dibanding dari penyelesaian administrasi. “Apakah karena pasien Jamkesmas harus menunggu dan menunggu,” katanya.

Keluarga pasien juga diminta untuk membeli meterai yang bernilai Rp. 6.000 sebagai syarat melengkapi dokumen pasien jamkesmas. “Meterai yang 6 ribu itu masih dijual Rp.10.000 oleh petugas RSD. Kalau mau ngambil untung jangan kelewatan lah. Di pasaran kan dijual Rp.6.500 sampai Rp.7.000,” tukasnya.

Diyakini, hal serupa akan

dialami oleh pasien lain yang masuk ke RSUD dr Moh. Anwar Sumenep. Salah satu bukti, pasien yang satu ruangan dengan korban tersebut juga harus menunggu penanganan medis. Padahal pasien yang divonis infeksi tenggorokan sudah terbaring lemas dari hari Jumat (6/9), dan sampai Senin (9/9) siang belum dapat penanganan medis.

“Pelayanan kesehatan di sini sangat mengecewakan. Saya yakin juga terjadi pada pasien lain. Tolong dong dibenahi. Kata bupati, pelayanan kesehatan gratis, cepat dan cermat. Tapi, buktinya mengecewakan,” tukasnya.

Direktur RSD dr Moh Anwar Sumenep, dr Fitril, membantah jika tidak ada dokter.

“Ada dua dokter yang piket di RSD. Dokter spesialispun ada sejak malam hari dan menangani pasien lain,” terangnya.

Menurutnya, pasien yang luka kenak cangkul disarankan puasa sejak jam 2 dini hari.

Operasinya dijadwalkan Senin (9/9). “Tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan, baik pasien umum maupun jamkesmas. Ini hanya menunggu

giliran operasi,” ungkapnya.

Orang nomor satu dilingkungan RSD dr Moh Anwar ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada pasien dan keluarga pasien. “Saya mohon maaf kalau ada pelayanan yang masi belum sempurna,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr Rizka meminta agar dimaklumi karena di RSD hanya mempunyai satu orang dokter spesialis bedah. “Kan dia (dokter, red) juga suatu saat mempunyai kepentingan seperti kita-kita juga,” ujarnya.

Untuk itu, dia minta bantuan supaya ada dokter spesialis khususnya bedah yang mau Dinas di Kabupaten Sumenep. “Saya yakin kalau ada tambahan dokter pasti kejadian serupa akan teratasi,” katanya.

Soal pasien yang ditolak di Puskesmas, dia menyampaikan, bahwa hal tersebut bisa saja terjadi, karena lukanya parah. Di Puskesmas itu mempunyai keterbatasan dalam melayani pasien. “Bisa keterbatasan alat medis maupun tenaga medis,” pungkasnya (athink/mk).

SUMENEP - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta kepada dinas terkait untuk menyelesaikan infrastruktur jalan selesai akhir tahun ini. Sebab jalan-jalan di kota maupun poros kecamatan di Kabupaten Sumenep mengalami rusak berat “Berhubung proses tender sudah selesai, maka Jalan rusak di Jl. MH Thamrin, di Desa Longos-Candi, Kecamatan Gapura dan yang lainnya harus segera diselesaikanm apda tahun ini. Karena kondisi jalan kita kan sangat parah,” kata Iskandar, anggota Komisi C, Senin (9/9).

Disinggung tentang banyak jalan yang cepat rusak, Iskandar menjelaskan bahwa selama masih dalam tahap perbaikan, maka itu semua adalah tanggung jawab pemborong. “Karena pemborong itu dikasih waktu 6 bulan setelah realisasi infrastruktur jalan, jadi tanggung jawab mereka selama masih dalam 6 bulan setelah perbaikan.

Setelah lewat 6 bulan, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah,” tambah Politisi PAN itu.

Jika terpaksa dalam masa tenggang waktu yang diberikan pemborong belum memperbaiki, maka akan terkena sanksi. “Termasuk ada jaminan 5 persen mereka tidak akan dibayar,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas PU Mina Marga, Edi Rasiadi, mengatakan, realisasi perbaikan jalan di Kabupaten Sumenep baru berjalan 4 bulan. “Untuk realiasasi in-

SUMENEP - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep,

Bambang Hartoto, Senin (9/9) mengakhiri masa tugasnya di

ujung timur Pulau Madura.

Setelah mengabdi selama

kurang lebih 2,5 tahun, dipindah ke Sumedang, Jawa Barat.

Bambang Hartoto meninggalkan beberapa kasus besar yang belum kelar diselesaikan.

Sedikitnya ada lima kasus besar yang masih belum terselesaikan. Yakni kasus sengketa lahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Batuan, dua kasus penyimpangan dana pugar pada tahun 2012, dan juga kasus participating interest (PI), serta kasua BSPS yang sampai detik ini masih belum juga selesai.

Roch Adiwibowo, pengganti Bambang Hartoto, pindahan dari Aceh, ditunggu kasus tersebut. Sementara jabatan Kepala Kejari Sumenep saat ini dijabat Kasi Pidsus Sugiyanto sebagai pelaksana tugas.

Sugiyanto mengatakan tetap akan memproses kasus tersebut sekalipun belum ada kejari definitif. Dari lima kasus yang telah masuk, tiga kasus

sudah masuk ke tahap penyidikan dan satu kasus masih dalam tahap penyelidikan. ”Kalau kasus SMA Batuan dan juga 2 kasus Pugar itu saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Sedangkan kasus BSPS masih dalam tahap penyelidikan, karena laporan itu masih baru,” katanya Sementara kasus PI yang diduga ada penyimpangan sebesar Rp. 8 miliar pada tahun 2010 silam, sampai saat ini masih berstatus pengajuan. ”Dalam pemeriksaan yang telah kami lakukan, samapi saat ini masih belum menemukan data yang falit,” ungkapnya Kedati demikian, pihaknya mengaku akan terus melakukan proses dalam menuntaskan semau kasus yang telah lama berada di meja kejara. ”Kami tidak akan main-main persoalan hukum. Jika sudah masuk laporannya, maka kami pasi akan memprosesnya,” tegasnya. (edy/mk)

Disinggung tentang banyak jalan yang cepat rusak, Iskandar menjelaskan bahwa selama masih dalam tahap perbaikan, maka itu semua adalah tanggung jawab pemborong.

Mantan PU Pengairan tersebut menjelaskan bahwa jalan yang telah selesai diperbaiki adalah poros-poros jalan desa.

“Jalan poros-poros desa sudah selesai semua mas, baik daratan maupun kepulauan. Kini, tinggal jalan poros kecamatan yang belum selesai,” ucapnya.

Disinggung soal tenggang waktu rekanan yang melaksanakan perbaikan jalan tersebut, menurut Edi dikasih waktu selama 90 hari atau 3 bulan. “Selebihnya, jika ada jalan yang rusak sebelum tenggat waktu yang diberikan, maka terancam kena sanksi,” tandasnya. (sym/ mk)

TRANSPORTASI LAUT

Armada ke Masalembu Menunggu Cuaca Membaik S umenep - Sejak satu pekan terakhir kapal perintis KM Sukaria denggan tujuan Pulau Masalembu tertahan di Pelabuhan Kalianget Sumenep akibat cuaca buruk. Sementara puluhan ton sembako sudah menumpuk di pelabuhan akibat pelayaran ke kepulauan ditunda sampai cuaca membaik.

Kecepatan angin rata-rata 50 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 3,5 meter, terutama perairan Masalembu dan kangean

MUTASI

Kajari Menyisakan Kasus Besar

frastruktur jalan di Kabupaten Sumenep baru berjalan, dan kami baru hasilnya sudah 40 persen, dan yang 40 persen itu adalah jalan hotmix,” katanya kepada Koran Madura.

Cuaca buruk berkepanjangan terjadi di perairan kabupaten Sumenep. Kecepatan angin mencapai 28 knot atau 50 kilometer perjam, dan tinggi gelombang mencapai tiga sampai empat meter untuk wilayah perairan Pulau Kangean dan Masalelmbu.

Petugas Syahbandar Pelabuhan Kalianget, Fadjar Siddik, menjelaskan, akibat tingginya gelombang yang mencapai empat meter untuk perairan Pulau Masalembu, pelayaran harus ditunda. “Kalau kapal perintis KM Sukaria tujuan Pulau Masalembu terpaksa tidak diberangkankan dari Pelabuhan Kalianget sejak sepekan kemarin karena cuacanya masih tidak memungkinkan,” ungkapnya, Senin (9/9).

Pihaknya sudah menginstruksikan kepada awak kapal maupun penumpang

untuk penundaan pelayaran sampai cuaca membaik. Hal itu, menurutnya, dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban karena cuaca di perairan Sumenep masih ekstrem.

Untuk memastikan cuaca kembali normal dan pelayaran kapal diberangkatkan, pihaknya akan menunggu selama beberapa hari ke depan.

Untuk itu, pihaknya meminta kesabaran penumpang untuk menunggu cuaca yang ekstrim itu benar-benar normal.

Apabila cuaca dinyatakan membaik, pihaknya akan mengumumkan keberangkatan kapal Perintis KM Sukaria nantinya. Sementara tumpukan sembako yang sudah antre sejak kemarin dengan ratusan sepeda motor di Pelabuhan 3 Kalianget akan aman.

Menurut Perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Cabang Kalianget, dalam beberapa hari ke depan cuaca ekstrem masih terjadi di perairan Sumenep, terutama di Kepulauan Masalembu dan sekitarnya, dengan kecepatan angin 50 km per jam. Sedangkan ketinggian gelombang untuk perairan pulau Kangean mencapai 3,5 meter dan perairan Masalembu mencapai 3 meter.

“Kecepatan angin ratarata 50 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 3,5 meter, terutama perairan Masalembu dan kangean,” kata kepala BMKG, Joko Sulistiyo.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, puluhan penumpang tujuan Pulau Masalembu dan Pulau Kangean terpaksa tidur di pelabuhan menunggu kapal berlayar. Sementara puluhan ton sembako yang akan di kirim ke Pulau Kangean dan Masalembu menumpuk di Pelabuhan Kalianget karena tidak bisa di kirim akibat cuaca buruk yang berkepanjangan. (athink/mk)

SUMENEP

3

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO. 0195 | TAHUN II

Kekeringan Melanda Kepulauan SUMENEP – Kekeringan merambah daerah kepulauan Sumenep. Menurut penuturan salah satu warga kepulauan, kekeringan sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. “Beberapa pekan terakhir ini, kami sudah kesulitan mendapatkan air, bahkan harus berjalan kurang lebih 500 meter jika hendak mendapatkan air,” kata Sukron, Senin (9/9), warga Desa Sabuntan, Pulau Sapeken.

Hal serupa juga terjadi di Pulau Raas. Banyak warga sudah mulai resah dengan kondisi kekeringan. “Sebab sudah beberapa hari ini kami sudah kesulitan mendapatkan air. Bahkan untuk keperluan mandi, kami hanya gunakan sekadarnya saja. Yang penting air untuk menanak dan minum ada. Soal keperluan lain seperti mandi dan nyuci belakangan,” ujar Huda, warga Pulau Raas.

Di Pulau Sapudi juga terjadi hal yang sama. Beberapa hari terakhir ini, warga harus beli air kepada tetangga yang debit sumurnya masih belum menyusut. “Karena sebagian sumur kami sudah mulai kering jika terpaksa kami ambil maka air itu kotor, dan tidak bisa untuk menanak. Sehingga untuk minum, kami beli ke tetangga,” jelasnya.

Tak ketinggalan, kelang-

kaan air bersih juga terjadi di Giligenting. Untuk mendapatkan air sejumlah warga harus berjalan kurang lebih 500 meter.

Dulsiam, warga asal Pulau Sapeken berharap pemerintah segera turun tangan mengantisipasi hal tersebut.

Sebab, menurut Politisi PKB itu, problem kekeringan di kepulauan sudah menjadi persoalan yang cukup emergensi.

“Ini perlu perhatian khusus dari pemerinah, karena air itu adalah kebutuhan vital masyarakat harus mencari cara agar problem kekeringan segera bisa diatasi,” katanya kepada wartawan, Senin (8/9) saat dikonfirmasi di ruang Komisi D. Menurut anggota Komisi D itu, berapapun anggarannya tidak menjadi persoalnnya, pasti akan di-back up oleh DPRD. “Dan kepada institusi

yang menangani problem kekeringan ini segera melaukan tindakan nyata, dan gunakan anggaran yang sudah dianggarakan. Sehingga masalah ini bisa segera cepat diatasi,” tambahnya.

Dulsiam menyebutkan, dari hasil klarifikasi kepada seluruh pulau yang ada, ada 11 pulau yang sudah menderita kekeringan. Salah satunya adalah di Pulau Sapeken, Kangayan, Arjasa, Gayam, Raas, Pulau Sakala, Sadulang, Masalembu, Giligenting, Sapudi, Gili Iyang.

“Ada 11 pulau yang menderita kekeringan. Apalagi seperti Pulau Sakala dan Sadu-

lang, warga harus menempuh perjalanan 5 jam jika hendak mengambil air. Ini kan sudah tidak biasa, dapat dibayangkan jika setiap hari menempuh perjalanan 5 jam,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep merilis beberapa daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, diantaranya Kecamatan Pasongsongan (Desa Montorna, Desa Prancak dan Desa Lebbeng Barat), Kecamatan Batuputih (Desa Badur, Desa Bantelan, Desa Batuputih Daya dan DesaTengedan), Kecamatan

Talango (Desa Palasa dan Desa Kumbang), Kecamatan Saronggi (Desa Tanah Merah dan Desa Langsar), Kecamatan Batang-Batang (Desa Jangkong, Desa Batang-Batang Daya, Desa Kolpo Desa Nyabakan Barat), Kecamatan Dasuk (Desa Mantajun), Kecamatan Rubaru (Desa Basoka dan Desa Duko), Kecamatan Ganding (Desa Geddu Barat dan Desa Geddu Timur), Kecamatan Giligenting (Desa Lombang, Desa Banbaru, Desa Jate dan Desa Banmaling), Kecamatan Lenteng (Desa Muncek Barat dan Desa Muncek Timur). (sym/mk)

Advertorial RSUD Tingkatkan Transparansi Pelayanan SUMENEP – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

H. Moh. Anwar Sumenep terus meningkatkan pelayanan demi kenyamanan dan kepuasan pasien. Rumah sakit menggunakan billing untuk memudahkan pasien mengakses data dan kebutuhan administrasi lainnya.

Sistem billing ditargetakan berjalan efektif pada Januari 2014. Dan RSUD dr.

H. Moh. Anwar Sumenep satu-satunya rumah sakit di Madura yang menggunakan billing. Rumah sakit milik pemkab itu akan menjadi percontohan dalam memberikan kemudahan informasi dan transparansi.

Pihak RSUD sudah menyiapkan sistem billing yang digunakan menggunakan peralatan yang cukup canggih, sehingga mampu mengimbangi terhadap sistem yang telah diterapkan sebelumnya. Yakni memakai fiber optik yang harganya mencapai Rp. 300 juta. Dengan fiber optik ini mampu menyatukan dari berbagi ti-

RAMAI. Loket pelayanan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep tampak ramai, Senin (9/9). tik akses internet yang akan menghubungkan terhadap server yang juga telah didesain dengan cukup handal.

Koordinator Informasi

Teknik Rumah Sakit (IT RS) M. Feryadi menjelaskan, adanya sistem billing itu untuk memudahkan pasien baik dari segi pelayanan, lebih-

lebih informasi tentang biaya yang dihabiskan selama di rumah sakit. ”Jadi, kedepannya kami upayakan semuanya transparan. Baik dari segi pe-

layanan maupun dari biaya yang telah dihabiskan oleh pasien,” katanya Dia menambahkan, pelayan yang diberikan melalui sistem billing itu jauh berbeda dengan pelayanan yang masih menggunkan cara manual. Sehingga akan lebih memudahkan terhadap sejumlah pasien yang ada. ”Keluarga pasin apabila pasien sudah mau pulang, nantinya akan ada yang menagih mengenai biaya yang telah dihabiskan ke masing-masing tempat rawat inap. Jadi semua pembiyaan dibayar di tempat masing-masing rawat inap itu,” terangnya Selain itu juga, adanya sistem billing itu, dapat memudahkan pengadministrasian di lingkungan RSUD dr. H. Moh Anwar. Sebab semuanya akan menggunakan layanan internet. ”Jadi semua data yang diperlukan nantinya, kita cukup mengklik saja. So, pasti akan semuanya keluar,” tandasnya. (adv/edy)

NYARIS AMBRUK

Puskesmas Pembantu Memprihatinkan

AMBRUK. Kondisi Puskesmas Pembantu Kecamatan Lenteng, yang nyaris ambruk, Senin (9/9).

SUMENEP – Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Lenteng sangat memprihatinkan.

Sejumlah plafon atap banyak yang rusak dan bolong. Tembok, kusen, pintu dan jendelanya sudah rapuh. Hal itu diduga karena tidak kuat menahan kencangnya angin dan hujan selama cuaca ekstrem beberapa waktu lalu.

Selain kondisi atap yang di sana sini terlihat bocor, fondasi bangunan juga sudah mulai rapuh. Dari empat ruangan yang dimiliki puskesmas, saat ini yang bisa dipakai hanya satu ruangan.

Menurut salah satu perawat setempat, Kusnul Hakim, amburuknya atap kantor tersebut diduga karena kondisinya yang sudah tua. Kantir puskesmas setempat mendapatkan rehab tahun 2006. ”Ya kalau hujan Mas, pasti di sini bocor semua. Kondisinya sudah rusak berat sehingga tidak bisa ditanggulangi lagi,” katanya kepada Koran Madura.

Dia menambahkan, kondisi bangunan itu diperkirakan sudah tiga bulan yang tidak bisa digunakan sebagai tempat praktik. Hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai perbaikan itu. ”Saya juga tidak tahu mengapa sampai saat ini masih belum ada tindakan dari induk (dinkes). Padahal, sebelumnya telah di foto-foto oleh petugas induk,” terangnya.

Pihaknya telah menyediakan tempat sebagai alternatif jika kondisi banguan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. ”Kami hanya sebagai perawat saja Mas, tidak mau berkomintar banyak, kami takut salah. Namun jika terus dibiarkan, kami terpaksa akan mengalihkan tempat ke balai desa saja,” katanya.

Sementara Kadinkes Sumenep Anugerah Rizka Rahadi mengatakan, dirinya sudah mengatahui kondisi fisik kantor puskesmas pembantut tersebut. Namun dengan kondisi yang sudah hampir penutupan tahun ini, pihaknya tiada bisa berbuat banyak. ”Mau digimanakan lagi Mas. Mau dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) waktunya sudah sempit. Jadi terpaksa tunggu DAK tahun depan saja,” katanya. (edy/mk)

IZIN USAHA

Puluhan Warnet Belum Ber-SIUP SUMENEP - Dinas Komu- anya. nikasi dan Informasi (DisDinkominfo mengaku kominfo) Kabupaten Sume- sudah gencar melakukan nep merilis, dari 64 warung sosialisasi. “Dan kami akan internet yang ada, hanya 8 terus dorong pengusaha inwarnet yang mengantongi ternet untuk cepat-cepat SIUP. Peraturan Bupati No- mengurus surat izin. Sebab mor 18 Tahun 2013 mewajib- kami tidak bisa bertindak lekan semua warung internet bih jauh kalau mereka belum harus steril dan selalu dia- mengantongi surat izin,” tewasi dengan diterbitkannya rangnya.

SIUP. Disinggung soal tindakan Kepala Dinas Komuni- tegas terhadap pengusaha kasi dan Informasi (Diskom- internet jika masih belum info) Yayak mengurus Nurwahyudi izin, Yayak mengatakan, mengatakan pihaknya mebahwa dirasa kesulitan rinya akan memantau koordinasi Dan kami akan warnet jika dengan tim terus dorong masih belum pengusaha internet p e n g e n mengandan untuk cepat-cepat dalian tongi surat pengawasan izin.

“Dan mengurus surat izin. p e r i z i n a n Sebab kami tidak kami bisa untuk terus m e l a k s a n a - bisa bertindak lebih m e l a k u k a n jauh kalau mereka pengawasan. kan amanah Perbub kalau belum mengantongi “Karena di mereka sudah Sumenep surat izin,” berizin. Sebab dibentuk merasa sulit tim itu, dan Yayak Nurwahyudi kami akan jika mereka Kepala Diskominfo masih belum terus koordiSumenep mengantongi nasi dengan SIUP, sehingmereka sega kami belum punya kekua- lama sejumlah warnet belum tan hukum yang jelas dalam juga mau mengurus izin,” menindak dan memberikan paparnya. regulasi kepada pengusaha Sementara, Pusawi, salah internet yang melanggar,” satu pemilik warnet mengkatanya, Senin (9/9) kepada akui bahwa beberapa hari di Gedung DPRD Kabupaten yang lalu, dari Diskominfo memang datang ke warSumenep.

Dia menjelaskan bahwa netnya, dan mengimbau dalam Perbub itu juga ber- kepada untuk mengurus subunyi jika dari semua peng- rat izin. Tetapi dirinya beusaha internet itu menabrak lum tahu caranya seperti aturan, maka akan dicabut apa mengurus izin. “Karena izinnnya oleh badan periz- kalau di Sumenep itu biasainan. “Tetapi jika kami akan nya agak sulit, sehingga kami mencabut apa kalau mereka canggung, apalagi kalau belum mengantongi izin,” je- masih ada bayarannya,” katanya saat dihubungi oleh lasnya.

Dan pihaknya, menurut Koran Madura.

Ditanya soal pemantauan Yayak, sudah mendorong kepada sejumlah pengusaha dan pengawasan, Pusawi seinternet untuk segera men- benarnya welcome dengan gurus surat izinnya. “Tetapi langkah Diskominfo. “Tetapi sejauh ini hanya 8 warnet sejauh ini, dari tim pengasaja yang mengurus izin dari wasan tidak datang lagi,” jumlah 64 warnet,” tambh- ujarnya. (sym/mk)

4

PAMEKASAN

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195| TAHUN II

MALAPRAKTIK

Dinkes: Klinik Harapan itu Ilegal PAMEKASAN- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey menyatakan bahwa klinik bedah milik seorang perawat bernama Bustami di Desa Pakong tidak mengantongi izin operasional alias ilegal.

“Tidak ada izin klinik di Dinkes Pamekasan bernama ‘Klinik Harapan’ dan pemiliknya bernama Bustami.

Jadi klinik yang dikelola Bustami itu jelas ilegal,” kata Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey, Senin malam.

Kadinkes Ismail Bey mengemukakan hal ini menanggapi keberadaan klinik milik perawat RSD Pamekasan yang kini dilaporkan ke polisi, karena terbukti telah melakukan malapraktik hingga menyebabkan pasien lumpuh, buta, dan tuli.

Ia menjelaskan izin pusat pelayanan medis yang ada di wilayah Kecamatan Pakong hanya puskesmas, puskesdes, dan polindes. Sedangkan klinik kesehatan dengan operasi bedah tidak ada.

“Jika ada yang membuka praktik bedah sebagaimana telah dilakukan oknum perawat RSD Pamekasan bernama Bustami itu, jelas ilegal,” tegas Ismail.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya mendukung langkah polisi mengusut tuntas kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oleh perawat bernama Bustami kepada pasiennya Suaidah alias Sudeh (42), warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.

Sebab, selain melanggar ketentuan perundang-undangan, kasus malapraktik yang dilakukan oleh perawat RSD Pamekasan bernama Bustami itu, juga telah menyebabkan orang lain mengalami cacat, bahkan yang bersangkutan hingga mengalami kelumpuhan.

Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menyatakan pihaknya telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oknum bernama Bustami itu, bahkan telah melakukan penggeledahan ke lokasi praktik korban di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, beberapa waktu lalu.

Petugas, kata Kapolres, juga telah menyita sejumlah alat bukti yang digunakan oknum dokter gadungan bernama Bustami itu dalam

melakukan tindakan medis.

Sejumlah barang bukti yang disita petugas antara lain gunting, obat-obat, serta sejumlah alat-alat lain yang berkaitan dengan operasi bedah.

“Alat-alat medis itu, sudah ada di Mapolres untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut,” kata Nanang Chadarusman menjelaskan.

Kasus dugaan malapraktik itu terungkap, setelah keluarga korban melaporkan kasus yang menimpa pasien yang mengaku dokter spesialis bedah itu melapor ke polisi atas kasus yang dideritanya setelah berobat ke klinik milik oknum bernama Bustami itu.

Kasus itu telah terjadi pada 2012. Saat itu korban bernama Sudeh (42) datang ke “Klinik Harapan” yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Ketika itu, korban menderita pusing-pusing, oleh oknum disarankan agar diperasi bedah, karena bagian punggung korban ada benjolan yang diduga sebagai penyebab dari penyakit yang dideritanya itu.

“Saat itu kami bilang pada si dokter itu akan rujuk ke rumah sakit di Pamekasan,” kata saudara korban, Jumrah.

Akan tetapi, sambung dia, Bustami justru meminta agar tidak dioperasi di rumah sakit, sebab dirinya juga bisa melakukan tindakan medis dan dia sendiri merupakan dokter spesialis bedah.

Atas saran Bustami itu, maka Jumrah kemudian mengoperasi Sudeh di klinik milik Bustami itu. Akan tetapi, setelah operasi tidak sembuh, bahkan pandangannya kian buram, pendengarannya terganggu dan orangnya lumpuh.

“Kami lalu memeriksa ke rumah sakit Dr Soetomo di Surabaya, ternyata sarafnya putus akibat operasi yang dilakukan oleh Bustami itu,” kata Jumrah.

Bustami sendiri merupakan pegawai di rumah sakit daerah (RSD) Pamekasan sebagai perawat di unit gawat darurat (UGD) itu, bukan dokter spesialis bedah seperti yang selama ini disampaikan kepada para pasiennya. (ant/rah)

PENDIDIKAN

2014 Semua Sekolah Terapkan Kurikulum Baru PAMEKASAN - Dinas Pendidikan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menargetkan pada 2014 semua sekolah di berbagai tingkatan di wilayah itu mulai SD hingga SMA menerapkan kurikulum baru.

Sehingga, kata dia, hal ini berpengaruh kepada penerapan kurikulum baru tersebut dan tidak semua lembaga pendidikan bisa menerapkannya.

“Saat ini baru sembilan lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum baru untuk tingkat SD,” kata Kepala Disdik Pamekasan M Yusuf Suhartono, Senin.

Ia menjelaskan penerapan kurikulum baru tidak bisa dilakukan sekaligus, karena terkait dengan program sosialisasi dari Kementerian Pendidikan kepada para guru kelas dan guru bidang pelajaran di masing-masing sekolah.

Sehingga, kata dia, hal ini berpengaruh kepada penera-

pan kurikulum baru tersebut dan tidak semua lembaga pendidikan bisa menerapkannya.

Menurut Yusuf Suhartono, saat ini pihaknya masih melatih guru dari berbagai lembaga pendidikan di Pamekasan mengikuti teknik penerapan kurikulum baru tersebut.

“Jumlah guru yang kami kirim mengikuti pelatihan khusus sebanyak 76 orang,” terang Yusuf Suhartono menjelaskan.

Ke-76 orang guru yang mendapatkan pelatihan ini, sambung dia, nantinya akan melatih guru-guru lainnya, tentang teknik penerapan kurikulum baru tersebut.

Yusuf mengatakan penerapan kurikulum baru itu tidak bisa digelar serentak, karena beberapa hal. Selain membutuhkan bimbingan teknis dari Kementerian Pendidikan secara langsung, juga karena kurangnya kesiapan masing-masing sekolah.

“Kalau tahun 2014 nanti, Insya Allah semua sekolah di Pamekasan ini sudah siap,” kata Yusuf Suhartono.

Kurikulum baru yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kali ini lebih menekankan pada kemampuan analisis, dengan sistem materi pelajaran terintegratif. (ant/rah)

HENTIKAN PRODUKSI. Sejumlah perempuan, menyelesaikan pembuatan tahu, di sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) tahu-tempe, Desa Teja Barat, Pamekasan, Jatim. Harga kedelai yang terus melambung, menyebabkan sejumlah UKM tahu tempe dengan modal pas-pasan, menghentikan berproduksi.

Bupati Berjanji Menindak Guru PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan sudah memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Inspektorat setempat melakukan penyelidikan terhadap oknum guru salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Pamekasan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya.

Bupati mengatakan pihaknya baru mendapat informasi tersebut dari media massa dan segera meminta Disdik bekerja cepat, sebab kasus tersebut akan men-

coreng nama baik Kabupaten Pamekasan sebagai kota pendidikan. Ia juga menyatakan sudah menyiapkan sanksi untuk oknum guru tersebut, jika terbukti melakukan tindakan

tak terpuji. ”Pasti kami berikan sanksi jika memang terbukti. Tentunya, sanksi itu akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,” kata Syafii.

Bupati mengharapkan agar kejadian pelecehan seksual yang dilakukan guru terhadap siswanya tidak lagi terjadi di Pamekasan. Karenanya, pimpinan sekolah harus melakukan pengawasan internal agar kasus seperti itu tidak terjadi.

Sebelumnya, seorang

siswa salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Pamekasan, mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh AR, gurunya.

Pengakuan itu dituangkan dalam buku hariannya.

Orang tua siswa itu mengetahui peristiwa yang menimpa anaknya yang masih berusia 12 tahun itu setelah membaca catatan dalam buku harian tersebut setelah sebelumnya sempat ada perubahan sikap anaknya yang semula ceria menjadi pemurung.

AR, guru yang dituduh melakukan pelecehan terhadap siswanya itu membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan tuduhan itu sengaja dibuat untuk menghancurkan nama baiknya di sekolah maupun di masyarakat.

“Untuk apa saya melakukan tindakan tidak terpuji itu? Hubungan kami dengan siswa yang ada di sekolah, sebatas hubungan antara guru dan murid dan tidak lebih dari itu,” kelit AR.(awa/muj/ rah).

GAKIN

Pemerintah Didesak Merealisasikan Kartu Raskin tribusian raskin, meskipun saat ini masih menggunakan pola pendistribusian lama.

“Jika anggaran pembuatan kartu raskin tersebut sudah tersedia, sebaiknya langsung direalisasikan dan tidak perlu menunggu tuntasnya pembahasan perubahan pola distribusi,” kata Khairul Kalam.

Ia yakin, jika pembuatan kartu itu benar-benar bisa menekan tingkat penyelewengan raskin, akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Untuk menekan terjadinya penyelewengan beras untuk rakyat miskin, Pemerintah Kabupaten Pamekasan selain berencana merubah pola distribusi, juga berencana akan memberikan kartu raskin kepada penerima program tersebut. Kartu itu ditunjukkan kepada aparat desa saat akan mengambil jatah raskin

PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Pemerintah Daerah setempat secepatnya merealisasikan rencana pembuatan kartu raskin atau kartu yang diberikan kepada penerima beras miskin (raskin) sebagai persyaratan saat akan mengambil jatah raskin mereka.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan realisasi kartu raskin sebaiknya tidak menunggu tuntasnya pembahasan perubahan pola pendistribusian raskin dari kepala desa ke kelompok masyarakat (pokmas). Tetapi, bisa diterapkan lebih awal, jika anggarannya memungkinkan.

Rencana itu, menurut Khairul, merupakan salah satu langkah untuk menekan angka penyelewengan dalam pendis-

di desa.

Menurut Bupati Pamekasan, Achmad Syafii langkah tersebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka penyelewengan raskin.

Selain itu, pembuatan kartu tersebut sebagai langkah mengantisipasi terjadinya salah sasaran.

Kartu itu juga diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kasus daftar penerima diubah secara subyektif dan bermanfaat untuk mempercepat sosialisasi mengenai hak penerima.

Sayangnya Bupati belum bisa memastikan kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Sebab, saat ini tengah dilakukan pembahasan internal, termasuk perubahan pola distribusi program bantuan beras murah tersebut. (awa/muj/rah)

PDAM

DPRD Belum Menyetujui Usulan Kenaikan Tarif PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan merasa berat menyetujui usulan penaikan tarif PDAM setempat.

Sebab, sampai saat ini belum ada jaminan akan adanya perbaikan layanan dari perusahaan penyalur air bersih milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut.

Hal itu dinyatakan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi.

Dia mengaku masih menunggu perbaikan layanan PDAM kepada pelanggannya untuk menyetujui usulan penaikan tarif tersebut. Jika memang ada perbaikan layanan, bisa saja usulan tersebut disetujui. Namun, jika tidak ada perbaikan layanan terhadap pelanggan,

untuk apa tarif dinaikkan.

“Kami tidak mungkin menyetujui usulan kenaikan tarif itu, sementara pelayanan di perusahaan tersebut masih dikeluhkan masyarakat. Salah satu diantaranya minimnya pasokan air ke pelanggan,” kata Hosnan Ahmadi.

Ia menyatakan, sekalipun usulan tersebut disetujui, penaikan tarif itu hanya akan diberlakukan di beberapa zona yang pasokan airnya normal.

Sementara di daerah yang pasokan airnya tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, tetap akan memakai harga sebelumnya.

Komisi B, kata Hosnan, bukan tidak mengetahui dampak yang akan ditim-

bulkan, apabila tarif rekening PDAM tesebut tidak dinaikkan setelah adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik. Namun, komisi tersebut juga mempertimbangkan dampak terhadap pelanggan di perusahaan tersebut yang sering mengeluhkan rendahnya pelayanan yang mereka terima.

Jika PDAM mengalami masalah dalam keuangan, akibat tarif PDAM tidak dinaikkan, perusahaan tersebut bisa mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah melalui APBD. Ia mengakui kenaikan tarif itu sudah merupakan satu kebutuhan di perusahaan plat merah tersebut. Namun, usulan tersebut baru akan disetujui setelah ada komitmen dari pimpinan

PDAM untuk memperbaiki kualitas layanan terhadap pelanggannya.

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar menyatakan saat ini perusahaan yang dipimpinnya berada di ambang kebangkrutan setelah beban operasional yang harus ditanggung meningkat pasca kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Saat ini, beban biaya listrik yang harus ditanggung mencapai Rp 230 juta, naik dari sebelumhya yang hanya Rp 190 juta setiap bulan. Sehingga perusahaan tersebut harus menggunakan dana kas perusahaan untuk menutupi kekurangan akibat naiknya beban biaya operasional yang harus ditanggung. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195| TAHUN II

PENCURIAN

Rumah Dosen STAIN Disinggahi Orang Tak Dikenal PAMEKASAN – Rumah Eko Ari Widodo (41), dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, yang terletak di kompleks perumahan Jokotole, belakang SMA Negeri 2, di Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademamu, Pamekasan, dibobol pencuri saat ditinggal pemiliknya.

Pembobolan rumah diketahui sekitar pukul 21. 00 Minggu (8/9) malam. Saat itu, pemilik rumah Eko Ari Widodo, bersama istrinya Tri Yuli Damayanti (33), dan anaknya baru pulang dari kampung halamannya di Sumenep.

Tiba di rumah, pemilik rumah mengaku kaget setelah mengetahui dua kamarnya acak-acakan. Di atas kasur kamar depan, berserakan berkas dan sejumlah kartu kredit. Pintu lemari yang tidak dikunci sudah terbuka, isinya berantakan.

Begitu juga lemari di kamar belakang sudah terbuka dan kondisinya sudah tidak karuan. Kemudian Yuli memeriksa isinya, ternyata sejumlah perhiasan emas, kalung, dan cincin kawin senilai Rp 40 juta dan laptop yang disimpan di dalam lemari lenyap.

Menurut Eko Ari Widodo (Ari), Sabtu (7/9) sore lalu, ia bersama istri dan anaknya pulang ke Sumenep dengan mengunci rapat pintu depan dan pintu kamar belakang.

Kuncinya ditaruh di atas rak.

Namum pintu belakang, dari arah dapur menuju ruang

tengah ditutup, tapi tidak dikunci. Ia menduga, pelaku masuk lewat plafon di ruang dapur karena pintu depan pintu masih dalam kondisi terkunci. Ia tidak bisa memastikan, kapan pelaku masuk rumah, apakah Sabtu malam atau Minggu siang.

Begitu juga lemari di kamar belakang sudah terbuka dan kondisinya sudah tidak karuan.

Kemudian Yuli memeriksa isinya, ternyata sejumlah perhiasan emas, kalung, dan cincin kawin senilai Rp 40 juta dan laptop yang disimpan di dalam lemari lenyap.

Dia jelaskan sebenarnya tiap harinya ada pembantu perempuan yang bekerja harian di rumahnya. Pagi hari datang, sore pulang. Namun karena sekeluarga pulang ke Sumenep, pembantunya tidak masuk.

Sementara itu, Edi, salah satu tetangga korban tidak menduga telah terjadi pembobolan di rumah itu. Ia juga tidak mendengar suara mencurigakan dari rumah itu, karena pada Minggu (8/9)

sedang berlangsung pentas seni di SMA Negeri 2 Pamekasan.

“Kebetulan di SMA 2 ini, seharian dari pagi hingga malam digelar pentas seni dan suaranya terdengar jelas ke kompleks perumahan ini.

Jika pelaku masuk rumah, kami tidak mungkin mendengar, karena suaranya kalah keras dengan suara dari pentas seni,” katanya.

Setelah kejadian ini, korban akhirnya melapor ke Mapolres Pamekasan.

Beberapa saat kemudian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil olah TKP, pelaku diduga masuk rumah dengan cara membuka genting lalu menjebol plafon di ruang dapur, lalu turun di atas rak kayu sepatu. Di dinding dekat plafon yang jebol, terdapat bekas kaki.

Untuk menguak kasus pembobolan rumah ini, petugas memeriksa bekas sidik jari yang menempel di daun pintu lemari kamar depan, juga daun pintu lemari kamar belakang dan belakang rumah yang kebetulan lokasi tanah kosong.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP. Moh. Nur Amin belum memastikan modus dan pelaku pembobolan rumah ini.

Pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksisaksi. (uzi/rah)

JABATAN STRUKTURAL

Disdik Pertimbangkan Mutasi Pejabat PAMEKASAN - Dinas Pendidikan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mempertimbangkan usulan mutasi pejabat dari kalangan guru yang selama ini menduduki jabatan struktural di lingkungan pemkab setempat.

Kepala Disdik Pamekasan M Yusuf Suhartono mengatakan sebenarnya sesuai dengan ketentuan, guru bisa menduduki jabatan struktural, jika yang bersangkutan memang dianggap mampu dan sesuai dengan kapasitas keilmuannya.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen,” kata Yusuf Suhartono.

Ia menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 di undang-undang itu, yang menjelaskan bahwa guru dapat diangkat sebagai pejabat struktural.

Dari sisi ketentuan itu, sambung Yusuf, sebenarnya tidak ada masalah, kendatipun di Pamekasan selama ini banyak guru yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemkab. “Jadi kalau dari sisi ketentuan, sebenarnya tidak masalah,” katanya menjelaskan.

Kepala Disdik M Yusuf Suhartono mengemukakan hal ini menanggapi usulan sebagian masyarakat dan anggota DPRD Pamekasan yang meminta agar semua guru yang menduduki jabatan struktural ditarik guna memperkecil kekurangan guru di Pamekasan.

Kendatipun tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi menurut Yusuf, gagasan sebagai masyarakat dan wakil rakyat di DPRD Pamekasan itu juga memang perlu dipertimbangkan, mengingat jumlah kekurangan guru di berbagai lembaga pendidikan di Pamekasan tidak sedikit.

Berdasarkan data di bagian ketenagaan

pada institusi ini menyebutkan, hingga kini tercatat jumlah kekurangan guru mencapai 1.160 orang untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada tingkat SD, kekurangan guru sebanyak 852 orang, SMP 101 orang guru, SMA kekurangan sebanyak 38 guru dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kekurangan sebanyak 115 orang guru.

Kekurangan guru di Pamekasan semakin banyak, karena setiap bulannya selalu ada saja guru yang pensiun. Sementara di satu sisi, pengangkatan PNS guru dalam beberapa tahun terakhir ini tidak pernah dilakukan.

Kendatipun ada kuota rekrutmen PNS guru dalam waktu dekat ini, jumlahnya sangat terbatas, yakni hanya 50 orang.

Di sisi lain, yang juga menjadi personal, justru banyak guru yang diangkat menduduki jabatan struktural, sehingga hal itu justru memperbanyak kekurangan guru di Pamekasan.

“Kalau memang keberlangsungan pendidikan yang menjadi pertimbangan, maka guru yang ditarik dalam jabatan struktural itu memang perlu dikembalikan lagi sebagai pengajar, agar kekurangan guru di Pamekasan ini tidak semakin bertambah,” kata Yusuf Suhartono.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebelumnya menyatakan kekurangan guru di Pamekasan memang akan mendapatkan perhatian khusus, demi keberlangsungan pendidikan.

“Kami juga akan mempertimbangkan ada usulan dari masyarakat untuk menarik guru yang menjadi pejabat struktural.

Tentunya apabila tidak melanggar ketentuan,” kata Achmad Syafii menjelaskan. (ant/rah)

ADVERTORIAL

Sujai Terpilih Jadi Ketum Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM)

PAMEKASAN - Kongres perdana yang digelar Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) di Hotel Kemuning, Pamekasan menetapkan

Sujai sebagai Ketua Umum Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan menggantikan Zaini Wer Wer. Dalam kongres yang dilaksanakan selama dua hari itu, Sujai memperoleh dukungan 18 suara, mengungguli pesaingnya, Ahmad Jailani dengan perolehan 8 suara.

Ketua demisioner BMM, Zaini Wer-Wer mengatakan kongres itu bertujuan untuk mengukuhkan BMM sebagai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang independen. Selain mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan menjadi

pijakan organisasi, kegiatan itu juga menetapkan Ketua Umum terpilih untuk periode kepemimpinan selanjutnya.

Sementara ketua umum terpilih, Akhmad Sujai berjanji akan melanjutkan perjuangan dan program yang masih tersisa di kepengurusan sebelumnya dan melakukan penataan organisasi secara internal.

BMM adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di Pamekasan, yang melakukan advokasi, dan mengawal kasus-kasus korupsi, korban penambangan pasir liar, mengawal Peraturan Daerah. (adv/awa)

HENTIKAN PRODUKSI. Pekerja menakar kedelai untuk diproses menjadi tahu, di sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) tahu-tempe, Desa Teja Barat, Pamekasan, Jatim. Harga kedelai yang terus melambung, menyebabkan sejumlah UKM tahu tempe dengan modal pas-pasan, menghentikan berproduksi.

Pemerintah Harus Mengatasi Rendahnya Harga Tembakau PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berharap Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat segera mencari langkah untuk mengatasi masalah tembakau, sebab tanaman tembakau tersebut beberapa tahun terakhir ini terus tidak memberi keuntungan bagi petani.

Kegagalan tata niaga tembakau di Pamekasan menyebabkan sebagian warganya terpaksa harus bekerja ke luar Madura untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, karena pertanian tembakau dianggap tidak bisa lagi diharapkan.

Tahun ini, diperkirakan warga yang harus ke luar Madura untuk mencari pekerjaan mencapai ratusan orang. Diantara mereka terpaksa ke luar

negeri menjadi TKI setelah pertanian tembakau kembali gagal akibat kondisi cuaca.

Bahkan, walau pun cuaca tidak bermasalah, harga tembakau tetap rendah sehingga kerapkali mendatangkan kerugian bagi petani.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan seharusnya Dishutbun sudah mencari tanaman alternatif pengganti tanaman tembakau yang sudah tidak

bisa dijadikan andalan di Pamekasan. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, petani tanaman tersebut selalu mengalami kerugian, meskipun kondisi cuaca sangat menguntungkan akibat adanya permainan pabrikan.

“Sekalipun di Pamekasan sudah memiliki aturan main tentang tata niaga tembakau, namun pada kenyataannya, petani selalu berada di pihak yang dirugikan. Karenanya, sudah saatnya kabupaten ini tidak lagi menjadikan tembakau sebagai tanaman andalan,” kata Khairul Kalam.

Sementara ini, Dishutbun masih memfasilitasi petani untuk terus menanam tembakau dengan melakukan penyediaan bibit di Kebun Bibit Rakyat yang ada. Ia meminta

agar tahun depan, instansi tersebut mengurangi penyediaan bibit tembakau dan mengalihkan pada penyediaan bibit lain yang diyakini bisa mengganti tanaman tembakau.

Sebelumnya, Dishutbun menytakan telah melakukan studi bersama Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), yang hasilnya lahan perkebunan di Pamekasan sangat berpotensi untuk ditanami tebu.

Bahkan, dari 31 lahan perkebunan di Kabupaten Pamekasan, sedikitnya ada 22 ribu hektar lahan potensi untuk ditanami tebu. Tanaman tersebut diharapkan bisa menjadi tanaman pengganti tembakau. (CR-1/muj/ rah)

ADVERTORIAL

Seribu Warga Ikuti Senam Massal di Peringatan Haornas PAMEKASAN Sekitar seribu warga Pamekasan mengikuti kegiatan senam massal dalam Peringatan Hari Olah Raga Nasional di Kabupaten Pamekasan. Mereka terdiri dari Forum Pimpinan Daerah, pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, pelajar dan atlet Pamekasan yang ikut dalam pekan olah raga Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Diantara peserta, tampak Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asy’ari, Dandim Pamekasan Letkol Arm Mawardi, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan

Sudiharto, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasn Moh. Muchlis, dan Seretaris Daerah Pamekasan Alwi.

Dengan di pandu oleh dua pelatih senam, para peserta mengikuti setiap gerak

yang diperagakan oleh kedua pelatih, sehingga gerakan senam terlihat begitu serempak dan indah. Usai senam, Wakil Bupati Pamekasan, Khollil Asy’ari mengatakan senam missal ini merupakan

yang pertama kali digelar dalam memperingati Hari Olah Raga Nasional wilayahnya. Tujuannya untuk mengkampanyekan pentingnya berolah raga dalam menjaga kesehatan dan menjalin silaturahmi antar anggota Forum Pimpinan Daerah dengan masyarakat.

Pemerintah menetapkan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Perayaan itu berawal dari Pekan Olah Raha Nasional pertama kali yang digelar selama empat hari dari tanggal 9 hingga 12 September tahun 1984 silam di Surakarta Jawa Tengah. (adv/CR-1/muj/rah)

6

SAMPANG

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO. 0195 | TAHUN II

KRISIS AIR BERSIH

Warga Belum Menerima Bantuan

PANEN TEMBAKAU Petani tembakau di Kecamatan Torjun mulai panen, Senin (9/9).

Bantun 6.600.000 bibit tembakau pada petani di Kabupaten Sampang yang tersebar di 11 kecamatan tampaknya tidak banyak berperaguh pada peningkatan produksi petani.

Bantuan bibit tersebut sudah digelontorkan pada bulan juni 2013 ke 11 Kecamatan yakni Kecamatan Sampang kota, Sreseh, Jregik, Torjun, Camplong, Pengarengan, Omben, Tambelangan, Karang penang. Robatal, Kedundung, dan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Masing-masing Kecamatan ada dua desa dengan setiap desa turun langsung pada kelompok tani (poktan).

FOTO: ryan hariyanto/koran madura

HTI Masih Mencari Dukungan SAMPANG – Sekalipun Miss World 2013 telah digelar, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Sampang tetap menggalang dukungan penolakan ajang kecantikan itu. Senin (9/9), mereka mendatangi Kantor DPRD setempat untuk menggalang dukungan. Aktivis HTI ditemui anggota Komisi D. Setelah bertemu dengan anggota komisi D, pengurus HTI Sampang menyampaikan kalau ajang Misss World yang digelar di Bali pelecehan terhadap kaum muslimah. Selain itu, dalam ajang tersebut yang dinilai dari kecerdasan, kecantikan, dan kepribadian, akan tetapi yang paling nampak adalah kecantikannya saja, sehingga mereka menolak ajang tersebut.

Mereka mendesak anggota dewan Sampang untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkatan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan pusat.

Perwakilan dari HTI Sampang Musyarrofah dalam pernyataan sikapnya yang disepakati oleh beberapa tokoh muslimah menyatakan,

ajang Miss World yang digelar di tanah air merupakan kapitalisasi tubuh muslimah, dan perendahan martabat wanita.

Menurutnya, kecantikan hanya dilihat dari segi fisiknya saja, dan apabila pemerintah membiarkan penyelenggaraan Miss World sama saja dengan melanggengkan perdagangan tubuh muslimah di Indonesia.

Sehingga, mereka menolak pelaksanaan Miss World tersebut dimanapun tempatnya, serta berharap pemerintah mencabut izin dan mengeluarkan kebijakan terhadap larangan pelaksanaan mis world tersebut.

“Kami mendatangi Kantor DPR Sampang agar menyampaikan aspirasi kami dari wanita muslimah dan disepakati oleh

tokoh-tokoh muslimah menolak ajang Miss World tersebut. Karena ajang itu merupakan pelecehan terhadap kaum muslimah,” ujarnya di depan anggota dewan yang menemui mereka.

Menanggapi hal itu Anggota DPRD Sampang dari Komisi D Amin Tirtana mengatakan, pihaknya berjanji akan menyampaikannya melalui lembaga DPR tingkat provinsi dan pusat sehingga aspirasi tersebut bisa menjadi pengimbangan dalam pelaksanaan ajang tersebut, karena

Komisi D Memanggil Seluruh Camat distribusian raskin masih banyak mengalami kendala.

Kualitas raskin dinilai kurang bagus serta tidak layak komsumsi.

Lain lagi terkait adanya uang penebusan saat pendistribusian berlangsung. Seharusnya, secara prosedur tahap uang penebusan itu hanya bernominal Rp. 1.600 per kilogram. Itu pun masyarakat bisa membayar dengan cara cash and carry. Artinya, dari jangka penebusan bisa dibayar tiga sampai lima hari baru bisa dibayar.

"Seperti kualitas raskin di bulog kecamatan omben tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. itu karena hasil sidak komisi D juga. Kalau penebusan itu secara nasional diberlakukan cash and carry itu kebijakan pihak bulog juga," katanya.

Ditanya mengenai jika

melalui lembaga DPR tingkat provinsi dan pusat setelah ada persetujuan dari pimpinan, dan secara pribadi kami sepakat dengan penolakan ajang miss world tersebu,” ujarnya.

Setelah itu, pengurus HTI meminta agar anggota dewan menandatangani berita acara penolakan ajang Miss World tersebut dan mereka juga memberikan hasil penggalangan tanda tangan penolakan kepada anggota DPRD Sampang. (jun/lum)

Anggota dewan membentangkan spanduk yang berisi tanda tangan usai menandatangani berita acara penolakan ajang Miss World, Senin (9/9).

DISTRIBUSI RASKIN PASIF

SAMPANG – Komisi D DPRD Sampang, Senin (9/9) sekitar pukul 10.00 Wib, memanggil semua camat di kabupaten tersebut untuk mengklarifikasi laporan beberapa warga atas dugaan tidak didistribusikannya beras miskin (raskin) sejak bulan Mei hingga September.

Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, selain itu juga memanggil dari bolug. "Kita panggil camat karena selaku pengawas dalam pendistribusian raskin ini. Sekaligus kami meminta data laporan terakhir dari setiap pihak terkait kepada kami. Ada laporan masyarakat bahwa ada kendala salah satunya di desa Tamberuh Timur Kecamatan Sokobanah hingga kini belum menerima raskin sejak bulan Mei," ucapnya kepada Koran Madura.

Amin menjelaskan, pen-

yang diharapkan oleh umat muslim yaitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Hal ini juga ditambahkan oleh Agus Khusnul Yakin.

Menurutnya, dirinya sebetulnya sepakat dengan aspirasi yang dibawa oleh HTI akan tetapi menurutnya penolakan tersebut secara syar’i juga dilematis melihat kondisi bangsa bukan berasaskan agama Islam melainkan berasaskan pancasila dan UUD. “Nanti kami Akan sampaikan aspirasi penolakan ini

adanya penemuan uang penebusan raskin melebihi prosedur dan menyalahi aturan, Amin menuturkan hal itu sudah merupakan penyimpangan. Pasalnya, pemerintah daerah sudah membiayai semua transportasi pendistribusian raskin termasuk kuli angkut. "Kalau ada seperti itu sudah penyimpangan. Karena pemerintah daerah sudah membiayai semua. Yang penting harus diketahui kalau harganya Rp 1.600 per kilogram," paparnya.

Sehingga, dirinya juga meminta terhadap seluruh camat dan pihak bolug agar hak-hak masyarakat penerima tidak ada kendala, serta juga bisa disosialisasikan kepada kepala desa setempat. Dan juga pendistribusian raskin tidak dilakukan oleh pihak lain seperti di kabupaten lainnya. (ryn/lum)

Rapat koordinasi Komisi D DPRD Sampang dengan semua camat se-Kabupaten Sampang di ruang rapat komisi besar, Senin (9/9).

SAMPANG - Warga Desa Panyirangan dan Desa Dulang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan tanamannya pun banyak yang sudah mati, sehingga warga membiarkan tanamannya dan tidak bercocok tanam.

Bahrul (30), warga desa setempat, mengatakan, sudah lama tanamannya yang tidak ditanami karena kemungkinan besar akan mati sehingga dibiarkan begitu saja. Mereka tidak begitu memikirkan lahan yang mereka tanami.

Warga lebih kepikiran untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, karena sebelumnya masih menggunakan air sumur yang digunakan oleh warga akan tetapi untuk sekarang sudah tidak diizinkan lagi oleh pemiliknya.

“Kami tidak begitu memikirkan lahan yang ingin kami Tanami. Yang kami utamakan untuk saat ini yaitu untuk mendapatkan air bersih karena itu merupakan kebutuhan warga. Kalau tanaman bisa menunggu datangnya hujan sambil mencari pekerjaan lain akan tetapi kalau untuk air bersih untuk kebutuhan dapur ini yang kami harapkan,” ujarnya kepada Koran Madura.

Hal senada juga diungkapkan oleh warga Panyirangan, Umam (28). Ia mengatakan kesulitan warga untuk mendapatkan air bersih ada pihak-pihak yang membantu karena rata-rata warga dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk membeli setiap hari banyak yang tidak mampu.

Namun sampai sekarang masih belum ada bantuan yang mengalir, padahal warga sudah melakukan pengiritan ini pun masih kesulitan. “Kami berharap ada bantuan air bersih karena warga sudah tidak mampu untuk membelinya apalagi untuk beli air untuk membeli kebutuhan sehari-harinya saja kesulitan,” tuturnya. (jun/lum)

SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Bappeda Geleng Kepala SAMPANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang merasa heran dengan dua institusi yang menangani anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2012 yang terkesan saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) dan Kabag Perekonomian adalah lembaga yang lebih tahu tentang penggunaan dana tersebut, apalagi Kabag Perekonomian yang selaku sekretariat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dispendaloka menyatakan sejak tahun 2010 DBHCHT sudah tanggung jawab Kabag Perekonomian dan pada tahun 2013 wewenang Kabag Perekonomian, karena sekretariatnya adalah di kabag perekonomian sehingga yang lebih tau tentang perincian tersebut yaitu kabag perekonomian.

Namun, hal itu dibantah oleh Kabag Perekonomian karena yang mempunyai perinciannya adalah Dispendaloka, sedangkan Kabag Perekonomian berfungsi untuk menerima laporan saja dari SKPD yang menggunakan dana tersebut.

Kepala bappeda melaui Sekretarisnya Hani Laila mengatakan, kegiatan DBHCT sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan, dan pada tahun 2014 nanti ada 21 kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2012 digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, sosialisi dibidang cukai, pembinaan lingkungan sosial, dan pemberantasan barang ilegal.

“Di Bappeda hanya indikasi saja dan yang lebih tahu adalah Kabag Perekonomian selaku sekretariat, karena ketika bappeda menerima usulan dari SKPD maka kami akan memverifikasi dan ketika masuk APBD itu bisa berubah,” ucapnya. (jun/lum)

PEMILIHAN KADES TETAP DIGELAR

Komisi A Sarankan Melapor ke PTUN SAMPANG – Ketua Komisi A DPRD Sampang, Moh Hodai, menyarankan warga Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, lapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Seperti beberapa waktu lalu, kami menerima tuntutan keadilan warga dari pendukung pihak calon kepala desa Ahmad Sidik agar bisa menempuh jalur hukum kepada PTUN," ucapnya saat ditemui.

Ratusan warga dari Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, Jumat (6/9) menuntut keadilan di Pendopo Sampang. Bupati Sampang A Fannan Hasib diminta

agar menolak seluruh proses pemilihan kepala desa setempat yang dibentuk oleh P2KD yang dinilai tidak transparansi serta ada diskriminasi.

Namun, semua tuntutan warga mendapat tanggapan dari pimpinan pemerintah daerah. Terbukti. Pemilihan kepala desa Bira Barat, Senin (9/9) tetap digelar dengan diikuti dua kandidat yaitu Kurahman dan Juhairiyah.

Hodai mengaku tidak bisa berbuat banyak atas penghambatan pencalonan Ahmad Sidik yang terkendala SKCK. Menurutnya, hal itu

bukan ranah legislatif. "Kalau masalah SKCK yang menjadi penghambat, kami tidak bisa karena bukan urusan kita lagi tetapi itu pihak kepolisian.

Apakah ada unsur pidananya apa tidak dan masih dalam penyelidikan sampai mana kita belum tau juga," katanya.

Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Kompol Alfian Nurrizal mengatakan, berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan aman dan tidak ada gesekan. Hal itu dikarenakan pihaknya sudah menerjun sebanyak 130 personel yang dibagi

pengaman di sejumlah titik kerawanan.

"Lancar lancar saja saat proses berlangsungnya pemilihan dan tidak ada peristiwa kriminal, karena kita jugsa sudah melakukan patroli disejumlah titik lokasi. Dan warga juga beraktifitas seperti biasanya," terangnya.

Berdasarkan hasil pantauan, dari daftar pemilih tetap (DPT) warga Desa Bira Barat diketahui berjumlah sebanyak 2.766. namun, tingkat kehadiran terdapat 2.400 suara. Sedangkan yang tidak memilih hanya 300 suara. (ryn/lum)

PEMOTONGAN BANTUAN

Kejari Hentikan Kasus Dugaan Pemotongan BLSM SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang akhirnya menghentikan kasus dugaan pemotongan BLSM yang dilakukan oleh oknum aparat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Itu menyusul setelah adanya pihak pelapor melakukan pencabutan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Danang Purwoko, melalui Kasi Intel, Sucipto menjelaskan, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kesepakatan antara warga dengan kepala desa tentang jumlah pendistribusian dana bantuan BLSM tersebut.

Namun, jika masih ada yang merasa dirugikan pihaknya juga sudah mengimbau kepada kepala desa setempat agar

segera mengembalikan hak masyarakat tersebut.

"Kami juga sudah imbau kepada kepala desa kalau masih ada yang merasa dirugikan segera diberikan hak masyarakat,” ucapnya kepada Koran Madura.

Lanjut Sucipto, saat terjadi pelaporan yang disampaikan oleh warga terkait BLSM tersebut, memang di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal tersebut akan di gelar pilkades (pemilihan kepala Desa). Sehingga pihaknya juga menghidari adanya dugaan unsur politik dalam laporan BLSM itu.

"Alasan lain yang membuat kasus tersebut tidak dilanjutkan karena diduga ada unsur politis di dalamnya, sehingga

Kami juga sudah imbau kepada kepala desa kalau masih ada yang merasa dirugikan segera diberikan hak masyarakat,”

Danang Purwoko Kajari Sampang

kami tidak ingin terseret ke dalamnya juga, nanti bisa dikira kejaksaan membela salah satunya," katanya.

Seperti diberitakan se-

belumnya, pemotongan BLSM desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal dinilai dikorupsi karena sudah melakukan pemotongan lebih dari 50 persen. Sehingga, setiap warga hanya menerima 100 ribu per orang dari adanya pemotongan sebanyak 200 ribu dengan awal nominal di berikan sebesar 300 ribu.

Akibatnya, sepuluh perwakilan warga desa setempat merasa dirugikan atas pemotongan itu hingga kemudian mengadukan ke kejaksaan negeri. Bahkan, pihaak kejari untuk mencari kebenraran warga pun sempat diperiksa menjadi saksi atas laporan tersebut sebagai bahan penelitian jaksa. (ryn/lum)

BANGKALAN

7

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO. 0195 | TAHUN II

INFRASTRUKTUR

Perbaikan Jalan Desa Diduga Tak Sesuai Kontrak BANGKALAN – Karena dinilai tak sesuai bestek, Bangkalan Coruption Watch (BCW)mendatangi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Mereka melaporkan adanya perbaikan jalan yang ditengarai tak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Sebab, material yang digunakan jauh dari kesesuaian.

Jalan tersebut berada di desa Lerpak, kecamatan Geger.

Kedatangan mereka sontak membuat kaget staf dinas setempat. Sebab mereka membawa sekantong bahan material yang digunakan dalam perbaikan jalan. Tak selang beberapa lama, mereka menghamburkan material batu dan bedel tersebut, agar pihak setempat mengetahui bahan proyek jalan penyehatan lingkungan tersebut.

Tak hanya melapor, mereka mendesak agar pihak terkait mengecek kondisi di lapangan secara langsung, agar mengetahui kenyataan perbaikan yang masih dalam proses tersebut.

Divisi Investigasi BCW, Musleh yang mendatangi dinas setempat mengatakan ada dua proyek jalan yang masih dalam proses perbaikan tersebut kondisinya tak sesuai RAB. Proyek tersebut berada di dusun Tambes dan dusun Lantong menyambung ke dusun Paka’an. ”Kami sengaja membawa bahan material yang dipakai sebagai bukti, kalau jalan yang dimaksud tak sesuai RAB,” kata Musleh.

Dia menjelaskan batu gunung yang biasa digunakan sebagai bahan dasar perbaikan jalan diganti dengan batu apung yang mudah pecah, sehingga dipastikan kondisinya tak akan berumur lama.

Belum lagi, bedel yang digunakan dari jenis yang sangat berbeda, seharusnya bedel yang dipakai bedel putih yang merupakan batu kapur. Namun, pengerjaan proyek jalan di dua dusun tersebut menggunakan bedel Kombung yang terbuat dari tanah liat. ”Kalau secara hitung-hitungan pengerjaan proyek tersebut masih separuh. Sekitar 50 persen, itu pun tidak diwales.

Hanya ditata dan diletakkan saja batu-batu tersebut,” jelasnya.

Mengenai panjang secara pasti pihaknya mengaku tidak tahu, karena dalam proyek itu tidak tertera papan pengumuman pengerjaan proyek tersebut.

Sebelumnya, keinginan mereka ingin menemui secara langsung kepala PU Bina Marga, tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Oleh karena itu mereka melaporkan temuan mereka kepada Kasie yang berkaitan dengan proyek jalan.

Kepala PU Bina Marga dan Pengairan melalui Kasie Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Yudistira Azis mengatakan akan mengkroscek kembali jalan yang dimaksud.

Adapun proyek lingkungan yang ada di desa Lerpak tersebut masing-masing senilai senilai Rp 60 juta. Menurut data yang tertulis hanya jalan lingkungan desa Lerpak, tanpa menyebutkan dusun tersebut.

Dia menerangkan berdasarkan laporannya, jalan tersebut sudah selesai. Akan tetapi, adanya laporan ini, pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke tempat yang dimaksud.(ori/rah)

DILAPORKAN. Anggota BCW saat membawa bukti batu yang dibuat sebagai bahan dasar proyek perbaikan jalan.

NAROKOBA ANTAR LAPAS. Sejumlah tersangka berada di belakang barang bukti berupa narkoba, saat gelar ungkap kasus narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Surabaya, Senin (9/9). BNNP Jatim berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba antar lapas (Lapas Madiun dan Lapas Lowokwaru Malang) dengan mengamankan enam tersangka dan beberapa jenis narkoba senilai miliaran rupiah.

Bappeda Tidak Mengakui Copy-Paste RPJMD BANGKALAN - Tudingan copy-paste dalam penyusunan RPJMD Bangkalan tahun 2013-2018 membuat gerah pihak Bappeda setempat. Karena itulah dengan tegas Kepala Bappeda Drs HM Saad Asjari MM mengatakan pencantuman nama kabupaten/ kota lain dalam RPJMD Bangkalan sesuai dengan masukan Gubernur Jatim. Jadi, menurutnya, tidak ada copy-paste yang dilakukan oleh pihak Bappeda. ”Jadi, tidak benar sama sekali jika dikatakan dokumen RPJMD itu copy-paste dari kabupaten lain. Karena dalam penyusunannya (RPJMD Bangkalan), disamping ada tim khusus, juga melibatkan semua SKPD dan didampingi tim asistensi BPKP perwakilan Jatim,” tandas Saad di kantornya.

Dalam proses konsultasi

rancangan akhir RPJMD Bangkalan, Gubernur Jatim mengamanahkan agar dicantumkan dokumen RPJMD/RTRW kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Bangkalan, yakni Kabupaten Sampang, Gresik, dan Surabaya.

Perlu diingat bahwa dalam konteks perencanaan regional, Bangkalan termasuk dalam lingkup Gerbang Kerto Susila

(GKS) sebagai kawasan strategis nasional. Wajar apabila dokumen perencanaan Kabupaten Bangkalan memperhatikan dokumen perencanaan daerah sekitarnya.

Secara normatif, ulasnya, penyusunan RPJMD sudah sesuai Pasal 54 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. ”Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, juga RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya,” paparnya.

Sementara itu, dalam proses penyusunan RPJMD, Pemkab Bangkalan berupaya menyelesaikan sesuai dengan Pasal 76 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Hal tersebut juga menjadi amanah gubernur ketika melantik Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Periode 2013-2018.

Munculnya perbedaan pemahaman antara tim penyusun dengan pansus mengenai keberadaan renstra SKPD, hal tersebut bukan hal yang krusial. Menurut Saad, tidak ada aturan yang dilanggar dalam penyusunan RPJMD.

KONTES KECANTIKAN

JALAN AKSES SURAMADU

BANGKALAN – Penolakan atas pelaksanaan kontes kecantikan Miss World terus bermunculan. Setelah beberapa hari lalu, Forum Kajian Muslimah Madura di Pamekasan menolak kontes kecantikan tersebut, kini giliran Muslimat Hisbut Tahrir Indonesia (MHTI) Bangkalan yang melakukan penolakan Miss World 2013 tersebut.

Ajang kontes kecantikan Miss Wold 2013 telah digelar di Bali. Ajang tersebut terus mendapat penolakan karena dinilai berlebihan mengekploitasi keindahan tubuh wanita.

Muslimat Hisbut Tahrir Indonesia (MHTI) Bangkalan mendatangi kantor Dewan setempat dan menyatakan sikap penolakannya secara tegas terhadap Miss World kali ini.

MHTI berpendapat penyelenggaraan Miss World wajib disikapi dengan bentuk penolakan. Sebab, kontes ini salah satu bentuk kapitalisasi terhadap tubuh perempuan dan perendahan martabat kaum hawa. Terlebih para perempuan hanya dinilai dengan ukuran promitif berupa kecantikan secara fisik dan memanfaatkannya demi mendongkrak pendapatan industri dunia fashion. ”Kami secara tegas menolak penyelenggaraan Miss World 2013 dan kapitalisasi tubuh perempuan. Hal ini jelas merendahkan martabat umat muslim,” tegas Nurul Huzaimah, Ketua DPD 2 MHTI Bangkalan.

Menurutnya, kontes kecantikan tertua di dunia ini telah mengilhami kontes-kontes kecantikan lainnya. Maka membiarkan penyelenggaraan Miss World sama halnya dengan melanggengkan penjualan tubuh perempuan dengan mengeksploitasi sedemikian

BANGKALAN – Belum rampungnya pekerjaan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk membebaskan jalan akses Suramadu menuju Pelabuhan Peti Kemas Socah menemui banyak kendala. Salah satu penyebabnya tanah milik Perhutanai yang masih belum terbebaskan. Tanah sepanjang 1,6 kilometer dengan lebar 40 meter tersebut dalam proses negosiasi ternyata menemui jalan buntu. ”Kami sudah melakukan proses negosiasi dengan pihak terkait mengenai pembebasan lahannya. Namun, Perhutani tidak merespon.

Berulang-kali kita mengirimkan surat melalui Gubernur, sampai sekarang belum ada balasan,” kata Ketua P2T, Syaiful Djamal, kemarin (9/9).

Padahal, tanah perhutani tersebut awalnya merupakan tanah hibah yang diberikan pemerintah Bangkalan era kepemimpinan Bupati Sumarwoto.

Menurutnya, tidak benar jika P2T dikatakan tidak serius dalam penggarapan proyek jalan sepanjang 15,4 kilometer tersebut. Apalagi, pihak P2T mengaku sudah maksimal dalam menggarap pembuatan jalan menuju pelabuhan peti kemas Socah.

Pihaknya mengaku sejak anggaran turun, P2T sudah berusaha keras untuk pembebasan tanah menuju pelabuhan Socah, tapi itu butuh proses. Sebab, pihaknya mengaku tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Apalagi ini berkaitan dengan anggaran dan tanah masyarakat.

Dari anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan yang dibebankan seba-

Penolakan Miss World Terus Bermunculan

TOLAK. Sejumlah anggota HTI menolak penyelenggaraan Miss World dengan meminta anggota Dewan memubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 13 meter. rupa. Padahal mengumbar segala bentuk keindahan yang dimiliki kaum perempuan merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan nilainilai moral kehidupan. ”Kami menuntut kepada pemerintah untuk mencabut izin pelaksanaan acara Miss World di Bali,” imbuhnya.

Pernyataan sikap sejumlah anggota MHTI Bangkalan ini dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 13 meter yang dibentangkan di depan kantor Dewan setempat.

Diselengarakannya Miss World di Indonesia, kata Nurul, merupakan penghinaan terhadap umat islam. Sebab, dengan terang-terangan telah menggiring opini dunia bahwa Indonesia yang menjadi negara yang mayoritas beragama islam ini telah menjadi kiblat

Kami secara tegas menolak penyelenggaraan Miss World 2013 dan kapitalisasi tubuh perempuan. Hal ini jelas merendahkan martabat umat muslim,” eksploitasi perempuan dan budaya liberal. ”Padahal saat ini, umat islam sedang giat untuk menolak segala bentuk liberalisme yang hanya menghasilkan kerusakan bagi bangsa,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi peryataan sikap penolakan

MHTI terhadap Miss World, anggota Komisi D DRPD Bangkalan Ismail Hasan mengapresiasi penolakan tersebut. Ia memandang aksi tersebut sebagai gerakan moral untuk menentang kontes yang tidak sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia. ”Penolakan ini dapat memberikan sebuah gambaran kepada pemerintah pusat bahwa ajang kecantikan tersebut tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sekalipun tujuan Miss World sebagai ajang promosi wisata dan budaya, lanjut Ismail, seharusnya dapat dikemas dalam bentuk yang lain tentunya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga semua akan mendukung secara arif dan bijaksana. (dn/rah)

”Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, renstra SKPD merupakan dokumen yang saling melengkapi antara Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, yakni penyusunan dilakukan secara simultan dan sinergis dengan proses penyusunan dokumen RPJMD. Meski demikian, penetapan dokumen renstra SKPD dilakukan setelah penetapan Perda RPJMD,” ulasnya.

Dalam pasal 62 disebutkan rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD. Sedangkan rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. (dn/rah)

Lahan Perhutani Menghambat Pembangunan Pelabuhan Socah nyak Rp 70 miliar, yang turun secara bertahap. Tahun 2011 anggaran tersebut cair sebanyak Rp 35 miliar. Selanjutnya, tahun 2012 turun sebanyak Rp 35 miliar. Saat ini dana tersebut berada di Kas Daerah dan sebagian sudah terpakai untuk membebaskan tanah sepanjang 5 kilometer. ”Mengenai rinciannya yang lebih pasti nilai nominalnya pada bagian perlengkapan Setda Bangkalan.

Dalam hal ini Bapak Wibagio, silakan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi tim P2T mengenai pembebasan tanah, diantaranya masih banyak warga yang tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah, baik itu berupa sertifikat maupun petok D. Disamping itu, proses nego harga tanah yang masih alot, karena lahan sepanjang tersebut mempunyai struktur dan kondisi tanahnya sangat berbeda. Ada lahan produktif dan lahan tidak produktif.

Dia mencontohkan tentang adanya tanah kas desa yang juga target pembebasan. Menurutnya, jika jalan yang dilalui merupakan tanah kas desa tentunya proses pembebasannya sangat rumit, karena masih harus tugar guling terlebih dahulu.

Belum lagi, terkendala dengan tanah warga yang masih dalam proses sengketa hak waris. Oleh karena itu, P2T tetap lanjut untuk membebaskan tanah yang lain sampai semua tanah yang dibebankan kepada P2T bebas secara keseluruhan.

Mengenai harga, pihak-

nya tidak bisa menyamaratakan, karena tanah warga jenisnya berbeda. Ada yang rawa-rawa, pertanian dan bebatuan. Sementara itu, status harga yang ditawarkan dikroscek terlebih dahulu oleh lembaga survei tanah.

Syaiful pun mengklarifikasi mengenai belum sampainya proses pembebasan ke desa Pernajuh dan Dekiring, kecamatan Socah. Sebab daerah akses yang dilalui jalan di sepanjang desa tersebut merupakan wewenang dari PT MISI sendiri.

Pihaknya mengaku tidak mungkin untuk mendahului yang punya tanggung jawab.

Sebab sudah jelas peta kewenangan dalam pembebasan tersebut. Sepanjang 2,682 kilometer merupakan kewenangan PT MISI sendiri. ”Kita hanya sebagai fasilitator, jadi tidak mungkin bersikukuh mengenai hal itu.

Apabila, PT MISI meminta kita membantu membebaskan, tentunya kita akan laksanakan. Mereka belum pernah melakukan komunikasi ke kita,” terang pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan tersebut.

Sejauh ini, dia pun menilai bahwa progres report yang sudah dilaksanakan P2T sudah cukup maksimal.

Dari panjang jalan yang dibebankan sekitar 10,4 kilometer, sepanjang 5 kilometer tanah sudah dibebaskan. Ada pula yang sudah dibangun dengan Hotmix.

Akan tetapi, 5,4 masih belum bisa dibebaskan, karena masih menemui kendala seperti yang telah dijelaskan tersebut. (ori/rah)

8

PROBOLINGGO

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195| TAHUN II

KEPENDUDUKAN

Permintaan E-KTP Meningkat 88 Persen

TEGANG, Kepala Kantor Pos Probolinggo menyampaikan permasalahan penyaluran BLSM kepada Komisi C DPRD Kota Probolinggo.

Komisi C Menilai Kantor Pos Kurang Bertanggungjawab PROBOLINGGO – Menyusul adanya penolakan sejumlah warga penerima BLSM untuk mencairkan dana oleh Kantor Pos Probolinggo, Komisi A DPRD Kota Probolinggo langsung menggelar dengar pendapat (hearing) bersama Kantor Pos, Kantor Pemas, Dinas Sosial, dan Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Senin (9/9) kemarin.

“Kami sebagai bagian dari pemerintah, tentunya tugas dan fungsi yang dilakukan untuk mengetahui penyaluran BLSM. Jika dirunut sesuai regulasi kesannya Kantor Pos Probolinggo tak bertanggungjawab,”ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution.

Harus Nasution mengungkapkan hampir banyak warga penerima BLSM di Kota Probolinggo mengadu ke dewan. Apalagi, kenyataan dilapangan penerima BLSM harus bilang bagaimana untuk diberikan solusi.”Intinya Kantor Pos Probolinggo meragukan, meski dokumen dan data penerima BLSM ada dan lengkap,”terang Politisi PDIP yang akrab dipanggil Cak Yon ini.

Menyikapi persoalan itu, Kepala Pemberdayaan Masyarakat (Pemmas) Kota Probolinggo, Ir. Sukarning Tyas, memberikan jawaban kalau faktanya terjadi seperti itu, pihaknya akan segera menghubungi dan berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, jika penerima BLSM dokumen kartu tanda penduduk (KTP) hilang.

Senada disampaikan, Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo, Soemantri. Ia mengakui penyaluran BLSM masih banyak menyisakan permasalahan yang kerap kali muncul dilapangan. ”Verifikasi BLSM terlalu dekat, sehingga dirasa kurang maksimal hasil Up Date data penerima BLSM. Sesuai inpres No.541, penyaluran BLSM diberkan waktu dua hari untuk melakukan rapat koordinasi dibawah naungan Gubernur, bupati/walikota. Tahap I dan II sudah dilakukan koordinasi, tekhnis penyaluran ada di Kantor Pos,”terang Soemantri, Soemantri juga mengakui,

apa yang terjadi di kelurahan Kademangan dan Kebonsari Wetan terdapat data penerima BLSM yang sama seperti nama, alamat dikarenakan ketidak telitian petugas untuk memverifikasi data.”Kalau tahap II untuk penerima BLSM sudah mendapat kartu perlindungan sosial (KPS), ya harus segera dicairkan dan jangan ditolak,”tegas Kepala Dinsos Kota Probolinggo.

Begitu juga, Kabag Kesra Sekretariat Pemkot Probolinggo, M.Nuril, menyampaikan permasalahan itu prinsipnya sama. Ia mengungkapkan dari beberapa rapat koordinasi ditemukan beberapa data penerima BLSM yang sama dengan nama dan alamat. Namun informasi yang disampaikan ke pusat belum ada tindak lanjutnya.

“Masih perlu dirapatkan kembali bersama RT/RW, antara yang berhak dan tidak berhak sebagai penerima BLSM,”tandas mantan sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan ini, Mendengar penyampaian Kantor Pemmas, Dinsos, dan Bagian Kesra, Ketua Komisi ADPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution, langsung meminta Kepala Kantor Pos Probolinggo untuk menjelaskan secara detail langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalahan.

“Pemikiran Komisi C tidak seperti itu, apalagi UUD 1945 saja bisa di amandemen. Kenapa masalah juklak dan juknis penyaluran BLSM tidak bisa dibijaksanai. Yang jelas Kantor Pos sudah terbantu oleh kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan apa yang menjadi substansi, penerima BLSM tidak segera dicairkan ?,”ucapnya dengan tegas.

Menjawab hal itu, secara detail Kepala Kantor Pos Probolinggo, Taufik, menjelaskan tiga bidang tugas yang di-

jalankan, diataranya mencetak KPS dan mendistribusikan ke rumah tangga sasaran (RTS), menyalurkan dana BLSM, dan membuat pelaporan mengenai penyaluran dana BLSM yang telah di droping.

Sedangkan kesepakatan Kantor Pos bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia didalam pencairan dengan syarat, penerima BLSM harus pemilik dan menyerahkan KPS yang berlaku sesuai daftar, nama, alamat penerima. Kemudian penerima BLSM harus tercatat dalam data nominatif, dan harus sinkron dengan data dikecamatan beserta kelurahan, sehingga merealisasikannya harus ada KPS dilampiri KTP asli.

“Bilamana KTP asli tidak punya, bisa menunjukkan KK asli, surat nikah dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Saya melihat aturan yang dibuat pusat jauh lebih luas, tapi kita melihat bagaimana pelaksanaan dibawah,”terang Taufik.

Taufik juga menyatakan kalau penerima BLSM berhalangan bisa membuat surat kuasa, dan harus dilampiri KTP, KPS asli penerima karena ada tiga nama seperti suami, isteri dan anak. ”Dihadapan hukum bisa dipertanggungjawabkan, asal dalam satu keluarga. Jangan sampai salah orangnya, dan ini bentuk antisipasi kita. Jika memakai surat kuasa harus dilampiri KTP asli pemberi kuasa. Kalau meninggal yang menerima ahli warisnya, jika tidak ada akan kembali ke kas negara,”tandasnya.

Ia menambahkan, ada tahapan jika ahli waris tidak ada di daftar penerima BLSM jangan dipaksakan. Karena ada mekanisme dan prosedur, sehingga tidak boleh langsung dialihkan. “Bilamana masyarakat belum jelas, Kantor Pos akan memfasilitasi. Bagi kami, alangkah indahnya pihak yudikatif diundang untuk duduk bersama mencari solusi yang baik,”tegas Taufik.

Kantor Pos Minta Maaf Merasa penyampaian kurang diterima oleh Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Kepala Kantor Pos Probolinggo menyatakan permohonan

maaf kepada penerima BLSM yang ditolak untuk mencairkan dana.

“Mewakili Kantor Pos, kami mohon maaf, jika pihaknya menolak persyaratan penerima BLSM tidak dipenuhi, sehingga tidak bisa diterima dan belum bisa dicairkan,”tutur Taufik.

Taufik juga menjelaskan realisasi pencairan BLSM tahap II sebanyak 13.419 RTS dengan rincian sebesar Rp.3.995.700.000 atau 93,45 persen dari total peneriam BLSM se Kota Probolinggo sebanyak 14.252 RTS dengan rincian sebesar Rp.4.275.600.000.

“Bagi kami, kalau ambil sisa BLSM yang belum direalisasi harus ada kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi, agar tidak ada permasalahan,”imbuhnya.

Mendengar hal itu, Haris Nasution, tetap bersikukuh menyatakan bahwa kenyataan dilapangan penerima BLSM tidak bisa menerima alias ditolak. “Mari carikan solusi, tidak boleh sebelum dana itu tepat sasaran, jangan ada kekhawatiran dana tersebut di Korupsi. Saya lhat Kantor Pos terlalu berhati-hati,”cetus Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo.

Menurutnya, anggota DPRD harus mempertanggungjawabkan semua aspirasi yang datang dari warga. Jika perlu, Pemmas, Dinsos, Kesra, Camat, Lurah, Komisi C, beserta Walikota melihat regulasi sebagai payung untuk melihat warga yang benar-benar menerima.

Selanjutnya, menyusul anggota Komisi C dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan untuk eskutif, pihak Kantor Pos sebelum BLSM dibagikan persoalan validasi data harus tepat betul sasarannya dan dibelakang tidak ada masalah.

“Apa tidak ada koordinasi, antara Kantor Pos dan ekskutif ?. Saya sayangkan, kondisi ini sifatnya dipaksakan untuk memberikan BLSM yang pada akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran ?. Saran saya, tolong kalau belum terlambat jangan direalisasi,”pinta Hardjiwanto.

Permintaan Hardjiwanto

itu pun langsung dijawab oleh Taufik. Menurutnya, validasi data pihak Kantor Pos langsung menerima dari pemerintah pusat tidak secara pasti.

Soal hangus tidaknya dana, pihaknya dibatasi hingga 22 Nopember 2013. ”Saya sangat senang sekali kepada warga Kota Probolinggo, dana bisa terserap secara tuntas sesuai daftar penerima. Bagi kami juga, ditanya selalu dan dipantau setiap hari. Artinya dana yang terserap berapa persen sesuai aturan main.

Saya senang Dewan dan Ekskutif bisa bahu membahu.

Syukur-syukur tahapan terakhir 22 Nopember 2013 bisa diundur,”timpal Taufik.

Terkait batas waktu pemutakhiran data yang diberikan hanya 1 Juli 2013. Bahkan, tidak ada dari pihak mau menahan dana tersebut. Minimal gambaran untuk kami dalam pencairan BLSM belum bisa dijanjikan karena tidak ada keputusan. Kami berusaha di Kota Probolinggo untuk melakukan koordinasi. Sebelum pelaksanaan pencairan di Kecamatan dan Kelurahan sudah disampaikan sampai tingkat yang paling bawah.

“Saya akan segera membuatkan format surat kuasa agar seragam untuk disampaikan ke kecamatan, kelurahan hingga sampai ke penerima BLSM. Kalau masih ada permasalahan, kemungkinan informasinya tidak sampai. Pihak kecamatan dan kelurahan sudah luar biasa melakukan sosialisasi,”ucap Taufik.

Mengakhiri dengar pendapat, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution, secara tegas meminta Kantor Pos Probolinggo untuk memberikan kejelasan formulasi seperti soal surat kuasa. “Prinsipnya surat kuasa itu tidak baku sesuai Juklak dan Juknis. Bukannya penerima BLSM tidak punya KTP, KK, dan Surat Nikah. Ternyata semua sudah lengkap persyaratannya. Yang jelas, pihak kami meminta Kantor Pos segera merealisasikannya. Komisi C akan bentuk Tim Pengawasan,”pungkas Politisi PDIP Kota Probolinggo yang akrab dipanggil Cak Yon.(hud).

PROBOLINGGO - Permintaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Probolinggo sepanjang tahun 2013 terus meningkat.

Hingga bulan September ini, sudah 88 persen warga mengajukan permohonan E-KTP. Tingginya kesadaran warga untuk memiliki identitas diri tersebut karena pemkab menggratiskan biaya pembuatan KTP. “Peningkatan itu terjadi berkat kesadaran masyarakat soal pentingnya memiliki kartu identitas diri,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, Senin (9/9).

Dispendukcapil kata Anung masih terus melakukan perekapan data agar warga memiliki kesadaran untuk mengurus E-KTP. Untuk membuat E-KTP, masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun juga bisa membuat di masingmasing Kecamatan. “Hanya saja, karena pembuatan EKTP itu menjadi program pusat, maka selesainya sekitar satu atau dua bulan lamanya,” imbuhnya.

Anung mengaku tidak tahu mengapa proses pembuatan E-KTP tersebut begitu lama. “Ya, karena memang program itu seluruh Indonesia. Sehingga membutuhkan proses yang cukup lama,” tandasnya.

Mengenai target pendataan e-KTP, Anung Widhiarto optimistis bisa tercapai.

Paling tidak mendekati target e-KTP sebanyak 88 persen pemohon. Untuk pencapaian target e-KTP, pihak kecamatan melakukan jemput bola dengan menyebar perangkat e-KTP termasuk

operator ke desa-desa. “Jadi sekarang tidak hanya di kecamatan, tetapi disebar ke kantor desa,” jelasnya.

Peningkatan itu terjadi berkat kesadaran masyarakat soal pentingnya memiliki kartu identitas diri,

Masalah kendala hanya dari segi teknis yaitu menyangkut alat perekam yang terkadang error. “Selain menyangkut TI, juga ada kendala cuaca kerana saat ini sering hujan,” kata Anug Widiarto.

Pemerintah memberlakukan program E-KTP tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya identitas ganda. Program itu diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 lalu dengan pelaksanaan terbagi menjadi dua tahap. “Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 30 April 2012 di sebanyak 2348 Kecamatan dan 197 Kabupaten/ Kota. Sedangkan tahap kedua mencakup kurang lebih 105 juta penduduk yang tersebar di 300 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mendapatkan E_KTP,”pungkasnya. (ugi/han).

PTKL

Hari ini, 1000 Karyawan PTKL Demo PROBOLINGGO – Sebanyak 1000 karyawan PT Kertas Leces (PTKL) bakal melakukan aksi demo. Aksi itu akan dilakukan Selasa (10/9) hari ini. Rencananya, aksi demo besar-besaran itu akan dilakukan di tiga tempat.

Yakni di PTKL, kantor DPRD dan kantor Disnakertrans Kabupaten Probolinggo.

“Ada 1000 karyawan yang nantinya akan melakukan aksi demo,” ujar seorang korlap Asmawi, Senin (9/9).

Asmawi mengatakan, seribu karyawan dan Serikat Karyawan Kertas Leces (Sekar,red) itu menuntut agar gaji karyawan disesuaikan dengan UMK. “Ada beberapa item yang nantinya menjadi tuntutan para karyawan terhadap managemen perusahaan,” tandasnya.

Selain meminta gaji karyawan disesuai dengan standart UMK, mereka juga akan mendesak perusahaan plat merah itu membayar gaji karyawan yang tertunda selama enam bulan lamanya.

“Karyawan juga akan meminta agar diikutkan program Jamsostek,” terang Asmawi.

Pesangon karyawan yang sudah pensiun juga menjadi agenda tuntutan mereka. Serta soal tunjangan pendidikan pada keluarga karyawan pada tahun 2012 dan 2013. Tak hanya itu, namun mereka juga akan menuntut soal penyesuaian status karyawan dan sikap arogansi managemen perusahaan yang arogansi

terhadap karyawan.

Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi demo yang akan dilakukan oleh para karyawan PTKL. “Dalam surat pemeritahuannya, para karyawan PTKL nanti akan melakukan aksinya di tiga titik. Yakni kantor DPRD, halaman PTKL dan kantor Disnakertrans Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Untuk mengamankan ribuan karyawan yang melakukan aksinya tersebut, Polres Probolinggo menyiapkan sebanyak 300 anggota personil gabungan.

“Polres Kabupaten juga meminta bantuan terhadap Polres Kota untuk melakukan pengamanan aksi itu,” ujar Endar Priantoro.

Agar jalannya aksi demo itu berjalan kondusif, imbuh pria yang masih beberapa bulan menjabat sebagai Kapolres Probolinggo itu, pihaknya menghimbau agar pendemo tidak melakukan anarkis. “Silahkan melakukan aksi karena itu menyangkut hak suara aspirasi mereka, namun kami menghimbau agar aksi itu bisa berjalan dengan tertib,” pintanya.

Sementara itu, rencana aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh ribuan karyawan PTKL Probolinggo, diperkirakan akan memacetkan jalan pantura jurusan Probolinggo-Jember. (ugi/ara).

Sejumlah demonstran penolak putusan Pemilu terlibat bentrok dengan personil Polisi Anti Huru-Hara (PHH) Brimob

LINTAS JATIM

9

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195 | TAHUN II

DPRD Mendesak Kuota Kedelai Bulog Ditambah SURABAYA - Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Pusat menambah kuota kedelai bagi Bulog untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga kedelai di pasaran.

"Kebutuhan kedelai dikuasai pedagang besar atau importir. Sebab dari kebutuhan 120 ribu ton, Bulog hanya dijatah 20 ribu ton. Sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga," Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin (9/9).

Hal ini sebagai bentuk perhatian serius dari legislatif dan dinilai harus dilakukan sebagai salah satu solusi akibat kelangkaan dan sulit terjangkaunya harga kedelai.

Selain menambah kuota Bulog, pihaknya juga akan mendesak pemerintah pusat supaya secepatnya mere-

alisasikan Harga Pokok Penjualan (HPP) kedelai.

Tujuannya, kata dia, agar petani bergairah lagi menanam kedelai karena ada kepastian harga.

"Petani kedelai banyak yang beralih menanam tanaman lain karena mereka tak mau merugi akibat tidak adanya kepastian harga. Apalagi bertani kedelai tidak seperti bertanam lainnya," ujar legislator asal Partai Demokrat tersebut.

Sebagai upaya memacu petani agar mau menanam kembali kedelai, Komisi B DPRD Jatim juga akan mengupayakan alokasi anggaran subsidi membantu kelompok

tani kedelai untuk penanaman kedelai maupun membantu permodalan koperasi pengerajin tempe dan tahu.

"Kami juga akan meminta Menteri BUMN supaya mengintruksikan 'CSR' perusahaan milik BUMN ikut membantu petani kedelai," kata politisi asa Malang itu.

Komisi B, lanjut Agus, pihaknya juga akan menagih pemerintah pusat untuk segera merealisasikan hasil pertemuan dengan Parlemen Australia setahun lalu, menyangkut Lupin sebagai pengganti (subtitusi) kedelai untuk bahan pembuatan tahu dan tempe berikut alih teknologinya.

"Harga lupin itu lebih murah dan terjangkau. Bahkan kandungan proteinnya juga lebih tinggi. Tapi karena dukungan pemerintah kurang jelas sehingga persoalan kedelai dan perajin tahu tempe

terus berulang," ucapnya.

Sekadar diketahui, luas lahan pertanian kedelai di Jatim pada awalnya mencapai 540 ribu hektare, sehingga Jatim tergolong salah satu lumbung kedelai nasional.

Namun, akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi petani kedelai, sehingga mereka beralih menanam tanaman lain. Dampaknya, lahan pertanian kedelai menyusut tinggal sekitar 200 ribu hektare saja dan produksi kedelai Jatim juga ikut menurun.

"Daerah sentra petani kedelai di Jatim ada di Kabupaten Jember, Magetan, Malang, Kediri, dan Lumajang. Untuk mempertahankannya, pemerintah kabupaten/kota juga harus ikut membantu menjadikan kedelai sebagai skala prioritas tanaman khusus," kata dia. (ant/dik)

OTOMOTIF

Surabaya Tuan Rumah Kejurnas Dragbike Seri IV

ant/m risyal hidayat

CALON HAJI MASUK ASRAMA: Sejumlah jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) satu tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jatim, Senin (9/9). Sebanyak 1.335 jamaah calon haji yang terdiri dari tiga kloter embarkasi Surabaya tersebut berasal dari Lamongan dan Surabaya dengan jadwal keberangkatan ke Tanah Suci pada Selasa (10/9).

CALON JAMAAH HAJI

Calhaj Tiba Lebih Dulu di Gresik GRESIK - Sebanyak 42 calon haji (Calhaj) asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tiba lebih dulu ke wilayah daratan Gresik untuk mengantisipasi cuaca buruk atau gelombang tinggi yang kini sedang melanda Laut Jawa.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Senin (9/9) mengaku, pihaknya memerintahkan agar calhaj asal Bawean berangkat bersama rombongan pemkab yang sebelumnya mengadakan kunjungan ke Pulau Bawean.

"Saat rombongan akan balik ke Gresik, saya perintahkan agar calhaj asal Bawean berangkat bersama kami dengan menumpang Kapal Dharma Ferry VIII, sehingga mereka

sampai lebih dulu di Gresik, tujuannya agar tidak akan terkendala cuaca," ucapnya.

Puluhan calhaj asal Bawean itu akan menunggu sembilan hari di Gresik untuk bergabung dengan 1.349 calhaj lainnya, dan akan berangkat bersama pada tanggal 17 - 18 September 2013.

"Kami sengaja mengajak mereka hanya untuk memberi kepastian bahwa mereka bisa bergabung dengan calhaj Gresik di kloter 14, 15 dan 16, dan tidak ada kendala cuaca," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Nuruddin yang menjadi koordinator perjalanan calhaj dari Bawean ke Gresik mengaku ajakan bupati terhadap cal-

SURABAYA - Surabaya dijadwalkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional balap motor lintasan lurus "Pertamina Enduro CometK Factory-KYT Dragbike 201 Meter Champ 2013" seri IV di Pantai Ria Kenjeran, 21-22 September.

Promotor penyelenggara dari Trendypromo Mandira, Helmy Sungkar, kepada wartawan di Surabaya, Senin (9/9), mengatakan ajang balapan tahunan ini akan diikuti ratusan pebalap nasional dari berbagai daerah di Indonesia.

"Setelah balapan seri III di Kebumen (Jawa Tengah) pada pertengahan Juni lalu,

seri lanjutan di Surabaya akan menjadi salah satu penentuan peringkat bagi pebalap untuk merebut gelar juara nasional," katanya.

Helmy Sungkar mengatakan kejurnas balap motor lintasan lurus sepanjang 201 meter pada tahun ini dijadwalkan berlangsung sebanyak enam seri dengan laga final digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, akhir 2013.

"Surabaya dan Jawa Timur merupakan salah satu barometer balap motor lintasan lurus dan animo penonton di kota ini juga sangat tinggi, seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya,"

Setelah balapan seri III di Kebumen (Jawa Tengah) pada pertengahan Juni lalu, seri lanjutan di Surabaya akan menjadi salah satu penentuan peringkat bagi pebalap untuk merebut gelar juara nasional,”

Helmy Sungkar

Promotor penyelenggara

tambah Helmy.

Para pebalap dragbike papan atas nasional yang dipastikan ambil bagian, antara lain Eko Kodok, Riko Boncel, Antonius Petruk, Adi S Tuyul, A Stefannus, Syaiful Chibek, Deny Wel-wel, M Ramzi, Tony Chupang, dan Imam Ceper.

Helmy menambahkan kejurnas dragbike seri IV akan melombakan sebanyak 15 kelas, antara lain Bebek 4 Tak Tune Up sampai dengan 130 cc, Bebek 4 Tak Tune Up s/d 200 cc, Bebek 2 Tak Tune Up s/d 130 cc, Sport 2 Tak Tune Up s/d 140 cc, Matic Tune Up s/d 155 cc, dan kelas bergengsi Free For All. (ant/dik)

haj agar berangkat lebih dulu sangat tepat.

Sebab, sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) keadaan cuaca di Laut Jawa pada pekan depan akan mengalami gelombang tinggi.

"Dengan adanya pengumuman itu, semua pelayaran akan dilarang dan calhaj asal Bawean otomatis tidak akan bisa berangkat, meski kini masih terpantau normal. Oleh karena itu, ajakan Pak Bupati sangat tepat," tuturnya.

Sementara itu, usai tiba di Gresik puluhan calhaj asal Bawean selama sembilan hari akan diakomodasi konsumsi dan tempat tinggalnya oleh Pemkab Gresik secara gratis. (ant/dik)

PENERBANGAN

Garuda Berencana Terbang di Dua Rute BANYUWANGI - PT Garuda Indonesia berencana menerbangi rute Banyuwangi-Surabaya pergi pulang (PP) dengan menggunakan pesawat ATR 72-600 dan penerbangan perdana pada 1 Desember 2013.

Kepala Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Andy Hendra mengatakan pihak Garuda melihat potensi pasar yang cukup tinggi di Banyuwangi karena jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan meningkat setiap tahun.

“Peningkatan jumlah penumpang cukup signifikan, bahkan banyak penumpang yang kesulitan mendapatkan tiket saat libur akhir pekan,” tuturnya.

Data di Bandara Blimbingsari tercatat jumlah penumpang selama tahun 2011 sebanyak 7.000 orang, tahun 2012 meningkat menjadi 25.000 orang, dan sejak Januari-Juli 2013 atau semeseter I 2013 sebanyak 21.000 orang.

“Sebelum membuka rute penerbangan baru, tentunya Garuda sudah menjajaki potensi pasar terlebih dahulu.

Peluang itu yang ditangkap oleh pihak manajemen, setelah maskapai Merpati tidak

lagi menerbangi Blimbingsari,” ucapnya.

Menurut Andi, pesawat jenis ATR 72-600 milik PT Garuda dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada OktoberNovember 2013 karena pesawat berkapasitas penumpang 72 orang akan beroperasi pada awal Desember 2013.

Peningkatan jumlah penumpang cukup signifikan, bahkan banyak penumpang yang kesulitan mendapatkan tiket saat libur akhir pekan,”

Andy Hendra

Kepala Bandara Blimbingsari Banyuwangi Sebelumnya General Manager (GM) PT Garuda di Surabaya, Arie Suriyanta kepada sejumlah wartawan mengatakan pihaknya telah melakukan survei beberapa waktu lalu di Bandara Blimbingsari dan secara

umum sangat memenuhi kelayakan, sehingga PT Garuda Indonesia memutuskan untuk membuka rute penerbangan ke Banyuwangi.

“Rute yang akan dibuka Denpasar-Banyuwangi PP. Pesawatnya akan berangkat dari Bandara Ngurah Rai, kemudian transit di Bandara Blimbingsari dan melanjutkan perjalanan ke Bandara Juanda Surabaya PP,” tuturnya.

Untuk sementara waktu, lanjut dia, penerbangan rute Denpasar-Banyuwangi akan melayani satu kali penerbangan dalam sehari dan apabila pertumbuhan pasarnya baik, maka PT Garuda Indonesia akan menambah jumlah “flight” ke Banyuwangi.

Sementara itu, Loka Pendidikan dan Latihan Penerbangan Banyuwangi juga meresmikan tiga pesawat latih baru di Bandara Blimbingsari, Minggu (8/9).

Peresmian tiga unit pesawat itu dilakukan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Santoso Edy Wibowo bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. (ant/dik)

ant/siswowidodo

GEDUNG SEKOLAH RUNTUH: Sejumlah murid memperhatikan reruntuhan bangunan gedung sekolah mereka di SDN Gading 1, Balerejo, Kabupaten Madiun, Jatim, Senin (9/9). Atap bangunan yang baru delapan bulan difungsikan tersebut runtuh akibat buruknya kualitas bangunan. Peristiwa itu tidak menelan korban karena terjadi Minggu (8/9) atau pada saat hari libur.

GEDUNG PENDIDIKAN

Atap Sekolah Dasar di Madiun Roboh MADIUN - Atap ruang kelas dua Sekolah Dasar (SD) Negeri Gading I, di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, roboh, sehingga para siswa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di ruang perpustakaan dan dapur sekolah setempat.

Kepala Sekolah Dasar Negeri Gading I, Sunarno, Senin (9/9), mengatakan atap ruangan kelas dua tersebut roboh pada Minggu, 8 September 2013.

“Beruntung tidak ada yang terluka, karena saat atap roboh, sekolah sedang libur yakni hari Minggu, sehingga siswa selamat,” ujar Sunarno kepada wartawan.

Untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, pihaknya terpaksa memindahkan 16 siswa kelas satu dan 19 siswa kelas dua ke ruang darurat, yakni ruang perpus-

takaan dan dapur sekolah.

Para siswa ini menjalani proses belajar mengajar dengan peralatan seadanya.

“Yang ambrol atap kelas dua. Namun, karena kelasnya berdampingan, kami terpaksa juga memindahkan siswa kelas satu ke ruang darurat.

Kami takut kerusakan bangunan juga terjadi di ruang kelas satu saat siswa sedang belajar. Apalagi, lokasinya mepet dengan ruang kelas dua dan proyek renovasinya juga bersamaan,” katanya.

Setelah kejadian roboh, puing-puing bangunan dan patahan kayu masih menimbun meja maupun kursi di dalam ruang kelas dua, sedangkan meja dan kursi di ruang kelas satu sudah dievakuasi guna menghindari kejadian serupa.

Ia menjelaskan renovasi ruang kelas satu dan dua itu

bersistem kontraktual yang berakhir Desember 2012.

Dana yang digunakan proyek itu mencapai Rp146,26 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 dan direaliasikan mulai September 2012.

“Baru delapan bulan ini digunakan, tapi atap kelas dua sudah rusak dan bahkan ambrol. Diduga, ambrolnya atap tersebut akibat patahnya kayu kuda-kuda yang tak kuat menyangga bagian atas bangunan. Kami sudah melapor ke rekanan dan mereka berjanji akan segera memperbaiki,” terangnya.

Ia menilai CV Cahaya Mulya selaku rekanan renovasi dua ruang kelas di sekolahnya tersebut lalai mengganti kayu kuda-kuda berbahan kayu jati yang telah lapuk.

Ketika dikonfirmasi peristiwa itu, pimpinan CV Cahaya

Mulya, Katimin, menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan terkait kerusakan bangunan sekolah tersebut.

“Kami siap memperbaikinya.

Memang saat perbaikan kami hanya menambal sulam kayu kuda-kuda yang ada,” ungkap Katimin kepada wartawan.

Sementara, Kepala Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan, Kabupaten Madiun, Suprijadi, mengatakan CV Cahaya Mulya masih memiliki tanggung jawab terhadap proyek di Sekolah Dasar Negeri Gading I, Kecamatan Balerejo, sehingga harus memperbaiki ulang.

“Penyerahan tahap keduanya belum dilakukan, sehingga renovasi dan perbaikan ulang gedung tersebut masih menjadi tanggung jawabnya,” kata Suprijadi. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195 | TAHUN II

Angka Pengangguran di Jatim Turun 0,12 Persen SURABAYA -- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyatakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 di Jawa Timur berhasil diturunkan sampai 0,12 persen dari semula 4,12 persen pada 2012 menjadi 4 persen pada 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingginya investor yang masuk, sehingga banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga dan membuka banyak lowongan tenaga kerja.

"Kondisi seperti inilah yang mengurangi tingkat pengangguran di Jatim,” ujar

Kepala Disnakertransduk Jatim, Hary Soegiri di Surabaya, Senin (9/9).

Hasil survei jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 38.052.950 jiwa, lebih tinggi dari 2011 yang mencapai 37.781.599 jiwa (pada 2012 jumlah sama dengan 2013). Dari jumlah ini, penduduk yang usia kerja mencapai 28,53 juta (Agustus 2012), meningkat dibanding 2011 sebesar 28,44 juta. Sementara itu, jumlah angkatan kerja mencapai 19,90 juta (2012) naik menjadi 20,09 juta, dimana yang bekerja mencapai 19,08 juta (2012)

meningkat menjadi 19,29 juta (2013).

Tingkat pengangguran juga terlihat turun dari semula 819.563 (2012) menjadi 804.378 (2013). Dari jumlah itu, persentase tingkat pengangguran terbuka di Jatim pada 2013 ini hanya sekitar 4 persen, lebih rendah daripada persentase 2012 yang mencapai angka 4,12 persen.

Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari semula 69,62 persen (2012) menjadi 70,12 persen

(2013).

Pihaknya menilai, Jatim mempunyai potensi besar untuk penanaman investasi. Bahkan, para investor yang ingin menanamkan investasinya di Jatim bisa mendapatkan berbagai kemudahan menanamkan sahamnya, sehingga nantinya akan membuat perekonomian Jatim semakin maju.

Lebih lanjut dia mengatakan, menghadapi perkembangan dan kemajuan ekonomi di Jatim, dalam hal ini pemerintah terus berusaha

untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan. “Mereka (tenaga kerja, red) akan diberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

Nantinya, mereka bisa bekerja sesuai dari keinginan perusahaan yang membutuhkan tenaganya,” paparnya.

Dia menuturkan, ada sekitar 740 lembaga pelatihan kerja di Jatim. Jumlah ini memang sangat besar, dengan berbagai macam pro-

gram pelatihan. Nantinya, tenaga kerja diberikan bekal, dan mempunyai standar sesuai pemerintah, sehingga lulusan dari lembaga itu juga siap kerja.

“Kami siapkan tenaga yang kompeten dalam rangka mengisi lowongan pekerjaan ini. Pelatihan kami lakukan, juga diberikan pemahaman pada lembaga pelatihan kerja agar terakreditasi. Kami targetkan, nantinya pengangguran itu hanya tenaga pasif saja,” katanya. (ara)

PILGUB JATIM

KarSa Siap Hadapi Gugatan BerKah SURABAYA - Gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo mengaku siap menghadapi gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa – Herman S Sumawirdja (BerKah) yang tidak puas terhadap keputusan KPU Provinsi Jawa Timur yang menetapkan dirinya bersama Calon Wakil Gubernur terpilih, Saifullah Yusuf sebagai gubernur-wakil gubernur Jawa Timur periode 2014-2019, hasil coblosan 29 Agustus 2013 lalu. Hal tersebut disampaikan pakde Karwo-- sapaan akrab Soekarwo -- kepada wartawan usai peringatan ulang tahun Partai Demokrat ke 12 dan syukuran atas kemenangan Karsa di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Jl. Kertajaya Indah, Senin (9/9) kemarin. " Kami siap jika ada gugatan dari kontestan pilgub yang memang tidak puas, kami siap menempuh jalur hukum," kata pakde Karwo.

Sebelumnya, Jurubicara pasangan Berkah, Ahmad Milah kepada Koran Madura, mengungkapkan bahwa tim sukses Berkah dan kuasa hukum segera mengajukan gugatan terhadap hasil pilgub Jawa Timur karena dalam pelaksanaan ditemukan sejumlah pelanggaran yang menguntungkan calon

incumbent. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan di 4 kabupaten di pulau Madura serta sejumlah kabupaten di daerah tapal kuda.

Menurut Pakde Karwo, siapapun bisa tidak puas dengan hasil akhir pilgub.

Namun, mantan Sekdaprov Jawa Timur itu tetap mengajak semua pihak menghargai hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim yang memenangkan dirinya dan Gus Ipul. Sebab, lanjutnya, hasil Pilgub Jatim ini merupakan pilihan rakyat sehingga semua pihak wajib dan harus menghormatinya.

“Kita semua sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kalau rakyat Jawa Timur sudah menentukan pilihan, kita semua harus menghargainya," tambahnya.

Lebih lanjut Pakde Karwo menyatakan bahwa pemilukada Jatim 2013 ini berjalan lancar, nyaris tidak ada permasalahan yang berarti, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. “Semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tidak ada masalah, semua saksi tanda tangan, KPU dan Bawaslu juga tanda tangan.

Jadi hasil ini memang keinginan rakyat,” tegasnya.

Pakde Karwo juga me-

nambahkan bahwa kemenangan Karsa di 16 Kota dan Kabupaten merupakan bukti kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja dirinya dan Gus Ipul dalam memimpin Jatim selama 5 tahun.

“Alhamdulillah, mungkin program kami selama 5 tahun menyentuh masyarakat, hususnya 16 kota dan kabupaten yang memenangkan kami. Kedepannya kami akan tata program yang bisa lebih menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya kepada Koran Madura.

Seperti diketahui, KPU Jatim menempatkan KarSa sebagai pemenang meraih 8.195.816 suara atau 47,25 persen, Eggi - Sihat 422.932 atau 2,44 persen, Bambang – Said 2.200.069 atau 12,69 persen dan Khofifah - Herman 6.525.015 suara atau 37,62 persen. Pasangan KarSa berhasil mengungguli calon terdekatnya, yaitu BerKah dengan selisih 1.670.801 suara. Dengan hasil penghitungan ini, Pemilukada Jatim 2013 dipastikan berlangsung dalam satu putaran. Adapun total jumlah suara sah yakni 17.343.832. Sedangkan partisipasi pemilih tercatat 59,58 persen. jumlah partisipan ini lebih rendah dari target k-p-u jatim, yakni 70 persen. (ddy/han)

ddy/koran madura

SAAT MEMBERIKAN KETERANGAN: Gubernur Jatim Pakde Karwo saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor DPD Partai Demokrat Surabaya.

ant /teresia may

MENJENGUK ADIK: Putra pertama musikus Ahmad Dhani, Ahmad Al Gazali (Al) saat menjengguk adiknya Ahmad Abdul Qadir Jailani (dul) di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Ahmad Abdul Qadir Jaeiani yang mengendarai Mitsubishi Lancer B 80 SAL menabrak Granmax B 1349 TFN dan Avanza B 1882 UZJ di jalan tol Km 8 mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan sebelas orang luka-luka.

LAKALANTAS

Kakorlantas: Kasus Dul Bisa Seret Ahmad Dhani SURABAYA - Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar menilai kasus kecelakaan yang melibatkan putra musisi Ahmad Dhani yakni Abdul Qodir Jaelani alias Dul (13) dengan menewaskan enam orang itu bisa menyeret musisi ternama itu.

"Kami masih dalam tahap memeriksa para saksi, tapi bila ada indikasi bahwa dia tahu tapi membiarkan atau menyuruh untuk perjalanan jarak dekat maka dia bisa terseret, kecuali perbuatan Dul tanpa sepengetahuan Dhani sama sekali," katanya di Surabaya, Senin (9/9).

Di sela-sela konperensi pers tentang habisnya material "SBST" (SIM, BPKB, STNK, TNKB) di Samsat Manyar, Surabaya itu, ia menjelaskan jika Ahmad Dhani tidak mengetahui perbuatan anaknya, misalnya, karena mobil yang dikendarai itu milik orang lain maka Dhani tidak akan kena hukuman.

"Karena itu, penyidik akan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya orang tua Dul, korban yang luka, anggota ke-

polisian di lokasi kejadian, dan masyarakat sekitar lokasi kejadian," ucapnya didampingi Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Hidayat.

Jenderal bintang dua itu menegaskan bahwa bila dirinya melihat fakta sementara agaknya Ahmad Dhani sebagai orang tua Dul harus bertanggung jawab. "Orang tua itu harus peduli terhadap anaknya, apakah dia membelikan motor atau mobil, sekaligus mengizinkan pakai," ujarnya.

Ditanya kemungkinan Dul mengendarai mobil Lancer bernomor polisi B-80-SAL dalam kondisi mabuk atau mengonsumsi narkoba, ia mengatakan pihaknya sudah mengecek urine Dul dan hasilnya negatif.

"Yang jadi masalah adalah usia minimal 17 tahun untuk pengendara kendaraan bermotor adalah persyaratan yang sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas," kata orang nomer satu di jajaran Lalu Lintas Polri itu yang juga melakukan uji petik di Samsat Manyar itu.

Namun, ia mengaku pi-

haknya akan memberikan perlakuan khusus. "Perlakuan khusus itu bukan karena dia adalah anak Ahmad Dhani, tapi karena dia masih anakanak, sehingga Ahmad Dhani mungkin dijerat dengan UU Lalu Lintas, tapi anaknya akan dijerat UU Perlindungan Anak," tukasnya.

Ia membantah "perlakuan khusus" itu merupakan perlakuan istimewa. "Itu semata-mata karena dia masih anak-anak, karena kami tidak akan membedakan anak siapa, termasuk anak pejabat (polisi sempat menjatuhi hukuman percobaan kepada Rasyid Hatta Radjasa)," tandasnya.

Yang jelas, katanya, orang tua itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena dialah yang seharusnya melakukan pengawasan. "Itu mirip kendaraan milik perusahaan yang mengalami kecelakaan, maka sopir-nya bisa dijerat secara hukum, tapi pemilik kendaraan itu harus menanggung hukuman yang lebih besar," tuturnya.

Hingga kini, polisi juga belum melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara),

namun keterangan sementara yang diperoleh dari sejumlah saksi menunjukkan mobil Lancer yang disopiri Dul itu terlibat kecelakaan dengan mobil Daihatsu (Nopol B-1349-TEN) dan Avanza (B1882-UZ).

Anak ketiga Ahmad Dhani itu mengendarai mobil dari arah selatan menuju utara, kemudian kehilangan kendali yang diduga akibat tidak konsentransi, sehingga mobil itu menabrak pagar pemisah tol hingga masuk ke jalur berlawanan hingga akhirnya menyenggol mobil lain yakni Avanza dan menghantam Daihatsu "Grand Max" yang melaju dari arah berlawanan.

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas menjelaskan "SBST" yang sempat langka sudah dapat diurus lagi, karena pengadaan material SBST itu sudah rampung, namun distribusi alat material khusus itu akan dilakukan bertahap dalam empat termin yakni 30 September, 20 Oktober, 30 November, dan 31 Desember. Pendistribusian akan dilakukan seusai urutan dalam pengurusan SBST itu. (ant/dik)

KECELAKAAN KERJA

Seorang Kuli Panggul Ditemukan Tewas di Atas Truk SURABAYA - Sunar (55), kuli panggul asal Jl. Pucang Sawit Kecamatam Jebros Solo Jawa Tengah, ditemukan tewas di atas truk fuso bernopol AA 1531 NF milik PT Bali Solo. Korban diduga tewas tertimpa tumpukan karung beras jagung saat perjalanan dari Jl. Kapas Krampung menuju Nyamplungan Surabaya.

Menurut keterangan pengemudi truk, Teguh Maryanto dirinya tidak mengetahui jika rekannya tewas. Saat itu dia sedang konsentrasi mengemudikan kendaraan, sedangkan korban berada di bak belakang truk. " Saya tidak tahu mas kalau Sunar itu tiba-tiba mati, wong saya masih menyetir dan Sunar ada di bak belakang truk, sebelumnya

Sunar baik – baik saja," ujarTeguh kepada Koran Madura, Senin (9/9).

Sementara itu, Kapolsek Semampir, Kompol Sartono menegaskan bahwa sebelumnya truk yang bermuatan sekitar 20 ton beras jagung tersebut, berangkat dari Solo menuju Surabaya, dengan 2 rute yakni dikawasan jl. Kapas Krampung Surabaya dan jl. Nyamplungan Surabaya.

Korban sempat menurunkan separuh lebih dari muatan truck di kawasan Kapas Krampung. Namun saat tiba di kawasan Nyamplungan, korban diketahui telah tewas.

"Korban sempat menurunkan 12 ton beras jagung dikawasan Jl. Kapas Krampung, namun saat sampai dikawasan jl. Nyamplungan, korban diketahui sudah

dalam kondisi tak bernyawa tertimbun tumpukan karung berisi beras jagung. Kuat dugaan kalau korban tewas akibat tertimpa tumpukan karung beras jagung saat perjalanan dari Jl. Kapas Krampung menuju Nyamplungan," tutur Sartono.

Sementara itu, saat ini polisi menetapkan Teguh sebagai saksi atas tewasnya Sunar. Jika terbukti tewasnya Sunar akibat kelalaian Teguh, maka Polisi akan segera mentapkannya sebagai tersangka.

“Kami masih meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk warga yang mengetahui bagaimana laju truck. Kalau sopir kebutkebutan sehingga karung roboh dan menewaskan Sunar, tentu sopir akan kami

tetapkan sebagai tersangka.

Namun untuk sementara ini kami tetapkan sebagai saksi,” terang Sartono.

Pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga, untuk mengambil jenazah. Namun untuk mengetahui sebab pasti kematian Sunar, mayat kuli panggul tersebut untuk sementara dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum Dr. Soetomo Surabaya.

Sartono menyatakan bahwa otopsi ini sangat penting, untuk mengetahui penyebab tewasnya Sunar. “Otopsi ini berpengaruh terhadap status sopir, karena bisa saja Sunar tewas karena serangan jantung, atau memang karena tertimpa karung beras jagung.

Kita lihat nanti hasil otopsi,” pungkas Sartono.(ddy)

TEWAS: Seorang kuli panggul ditemukan tewas di atas truk dan diduga tertimbun beras jagung.

ddy/koran madura

LINTAS NUSANTARA

11

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195 | TAHUN II

SALURAN DANA SERTIFIKASI

Ombudsman NTB Memanggil Sejumlah Bank MATARAM - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat memanggil bebarapa Bank terkait pencairan dana sertifikasi guru ke kantor Ombudsman perwakilan NTB, Senin (9/9).

Ketua ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat Adhar Hakim di Mataram mengatakan pemanggilan pihak bank ke kantor Ombudsman adalah untuk klarifikasi terkait lambatnya pencairan dana sertifikasi yang di nilai berada di pihak bank.

Ada empat bank yang bekerja sama dalam pencairan dana sertifikasi di NTB diantaranya Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) ,Bank Rakyat Indonesia (BRI).Bank negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.

Ia mengatakan sesuai dengan pengaduan PGRI NTB dan beberapa pihak Guru terkait lambatnya pencairan dana sertifikasi berada di kliring di Bank penyalur.

"Sebelumnya kami telah melakukan investigasi serta klarifikasi terhadap guru yang mengeluhkan lambatnya pencairan dana sertifikasi yang dianggap mengendap di bank yang ditunjuk sehingga dari hasil investigasi kami lakukan pemanggilan pada hari ini",Katanya.

Menurutnya pihak bank mengaku ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bank yang ditunjuk untuk pencairan dana diantaranya dana uang sertifikasi terlebih dulu harus masuk ke bendahara kas daerah yakni Dikpora di semua kabupaten/kota sehingga membutuhkan waktu hingga tiga minggu sehingga terkesan lambat di pihak bank.

Dengan adanya dana yang harus masuk kerekening bendahara dikpora akan menambah lambatnya kepada pihak bank sehingga terkesan berada di pihak Bank.

Adhar mengatakan Untuk Kota Mataram, terdapat 2.516 guru PNS dan 102 guru non PNS penerima tunjangan sertifikasi,selain itu untuk Kabupaten Lombok Timur terdapat 40,900 guru PNS yang menerima dana tunjangan sertifikasi yang di nilai penyalurannya lambat .

Untuk soal teknis pembayaran serta pencairan dana, Kota Mataram menerapkan sistim pengambilan uang lebih dulu baru menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) di pihak Dikpora.

Menyangkut kekurangan pembayaran sertifikasi tahun 2011 dan 2013, berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) terbaru, tunggakan akan dibayarkan setelah seluruh tunjangan sertifikasi di tahun 2013 terbayarkan. (ant/dik)

KENDARAAN DINAS

Yogyakarta Targetkan 200 Penawar Lelang YOGYAKARTA - Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menargetkan mampu menarik sekitar 200 penawar pada kegiatan penghapusan aset melalui lelang kendaraan dinas dan operasional milik pemerintah daerah setempat pada Rabu (11/9).

“Pada pendaftaran peserta lelang hari pertama, baru ada sekitar 35 peserta yang menyatakan ikut. Namun, pada pendaftaran hari kedua atau terakhir pada Selasa (10/9), diperkirakan jumlahnya lebih banyak,” kata Kepala Bidang Inventarisasi Barang Daerah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Andhy Sasongko di Yogyakarta, Senin (9/9).

Menurut dia, pihaknya cukup optimistis peserta lelang kendaraan pada tahun ini cukup banyak karena pada Sabtu (7/9) dan Minggu (8/9) masih banyak masyarakat yang ingin melihat secara langsung barang yang akan dilelang.

Kendaraan dinas yang akan dilelang berjumlah 91 unit yang terdiri dari sepeda motor, kendaraan roda tiga, mobil hingga kendaraan roda enam atau truk.

Andhy mengatakan, dari 91 kendaraan yang akan dilelang tersebut, terdapat dua kendaraan yang diperkirakan akan mampu menyedot banyak peminat yaitu dari jenis minibus berupa Kijang KF 50 keluaran 1987 dan dari jenis jeep yaitu Feroza keluaran 1995.

“Kedua kendaraan tersebut diperkirakan mampu terjual dengan harga 110 persen dari batas minimal penawaran yang ditetapkan,” katanya. Harga minimal minibus ditetapkan sebesar Rp7,228 juta, sedangkan jeep ditetapkan sebesar Rp18,104 juta.

Seperti pelaksanaan lelang pada tahun-tahun sebelumnya, lelang kendaraan dinas dan operasional tersebut akan dilakukan secara terbuka.

“Kami akan menerapkan sistem dengan pembayaran tunai agar tidak ada oknum ‘pengebom’ yaitu orang yang menawar dengan harga tinggi dan kemudian dinyatakan menang namun tidak mengambil barang,” kata Kepala DBGADI Kota Yogyakarta Heri Setya Wacana.

Lelang kendaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut ditujukan semata-mata untuk efisiensi anggaran karena biaya operasional yang dikeluarkan untuk kendaraan tersebut cukup tinggi. (ant/dik)

ant/andreas fitri atmoko

TOLAK PABRIK SEMEN: Masa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng melakukan aksi unjuk rasa saat berlangsungnya sosialisai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait rencana pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) di Hotel Gitrary Perdana, Pati, Jateng, Senin (9/9). Mereka menolak rencana pembangunan pabrik semen itu di kawasan pegunungan Kendeng karena dinilai akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Amdal Pabrik Semen Tak Selesai KUDUS - Proses penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga kini belum selesai, kata tim pembuat Amdal yang ditunjuk PT SMS Poerna Sri Oetari.

"Tahapan dalam penyusunan Amdal saat ini, yakni sedang dalam proses koreksi draf Amdal oleh tim teknis," ujar Poerna Sri Oetari yang merupakan perwakilan dari PT Mitra Adi Pranata sebagai lembaga pembuat Amdal yang ditunjuk PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) saat sosialisasi Amdal di Hotel Gitrary Perdana Pati, Senin (9/9).

Kegiatan sosialisai tersebut dalam rangka penyusunan Amdal rencana kegiatan pembangunan pabrik semen serta penambangan

batu gamping dan tanah lempung di Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement Tunggal Perkasa (ITP) yang ingin mendirikan pabrik serupa di Kecamatan Tambakromo dan Kayen.

Koreksi yang dilakukan oleh tim teknis, yakni soal kelengkapan informasi mengenai rencana kegiatan mulai dari pra kontruksi dan operasional harus lengkap.

Selain itu, lanjut dia, hasil kajian yang ada di dokumen Amdal juga harus lengkap,

karena Amdal menyimpulkan kelayakan secara holistik.

Terkait dengan lima titik lubang resapan air (ponor) yang disampaikan masyarakat, katanya, sudah ditindaklanjuti dan tiga titik ponor di antaranya merupakan yang terbesar.

Keberadaan titik ponor tersebut, katanya, memang tidak diatur dalam peraturan, karena yang diatur hanya mata air permanen.

Ia menegaskan, dokumen Amdal untuk kepentingan bersama, bukan untuk PT SMS. Apabila tidak ada halangan, Amdal diperkirakan sudah bisa selesai pada September 2013, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sidang komisi yang akan melibatkan masyarakat. "Informasi yang beredar di masyarakat bahwa saat ini sudah memasuki si-

dang komisi, sama sekali tidak benar," ujarnya.

Untuk penyempurnaan dokumen Amdal, dia berharap bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang bakal terkena dampak langsung dari pembangunan pabrik semen maupun aktivitas penambangan.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sujak yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut menegaskan, mayoritas warga di desanya menolak rencana pendirian pabrik semen. "Kami juga tidak mengizinkan tim penyusun Amdal untuk datang ke Desa Larangan," ujarnya.

Warga yang pro dengan pendirian pabrik semen, kata dia, hanya kepala desa dan perangkatnya.

Sementara itu, tokoh sedulur sikep yang juga anggota Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno menegaskan, menolak kerja sama dengan sejumlah kegiatan yang merusak lingkungan.

Ia menilai, rencana pendirian pabrik semen di Pati masih banyak permasalahan, seperti tidak adanya kesesuaian antara aturan yang satu dengan yang lainnya soal Pegunungan Kendeng.

Bahkan, lanjut dia, Pemprov Jateng juga masih mengkaji kembali kawasan yang boleh ditambang dan tidak.

"Pegunungan Kendeng juga harus dipikirkan secara utuh, bukan berdasarkan peta geografis yang akan dijadikan lahan tambang maupun pabrik semen," ujarnya. (ant/dik)

RAZIA

Polisi Menilang Pelajar dalam Razia SIM RAZIA PELAJAR TANPA SIM: Pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) terjaring razia saat petugas dari Polresta Madiun menggelar razia di beberapa lokasi di Kota Madiun, Jatim, Senin (9/9).

ant/siswowidodo

MADIUN - Puluhan pelajar tingkat SMP dan SMA di Kota Madiun, Jawa Timur, tertangkap saat razia kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dalam Operasi Giat Anak Se-

kolah yang dilakukan oleh kepolisian resor (polres) setempat, Senin (9/9).

Kapolres Madiun AKBP Anom Wibowo mengatakan operasi tersebut digelar un-

tuk menyisir para pelajar yang tidak memiliki SIM namun telah mengendarai kendaraan bermotor, terlebih roda dua.

“Kami sangat prihatin dengan banyaknya pelajar yang

belum cakap dari segi umur dan juga tidak memiliki SIM, namun sudah diperbolehkan membawa motor sendiri. Karena itu, kami melakukan tindakan agar hal-hal negatif seperti kejadian di Jakarta yang melibatkan anak seorang musisi tidak terjadi di Kota Madiun,” ujar Anom kepada wartawan.

Puluhan pelajar yang tertangkap razia tersebut, selain tidak memiliki SIM juga ada beberapa motornya yang tidak memenuhi standar. Para siswa beserta motornya tersebut akhirnya dibawa ke Mapolres Madiun Kota untuk dilakukan pendataan.

Anom menjelaskan, razia serupa akan rutin dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada para pelajar. Tujuannya adalah menekan ang-

ka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

“Target kami dalam sehari bisa merazia 200 pelajar yang disinyalir belum memiliki SIM namun sudah mengendarai motor sendiri baik saat jam sekolah maupun umum,” kata dia.

Pihaknya juga berharap agar instansi terkait baik dinas pendidikan, dinas perhubungan, ataupun sekolah, untuk melakukan hal serupa agar kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak atau pelajar dapat dicegah.

“Kami juga mengimbau kepada orang tua agar lebih hati-hati lagi memberikan izin kepada anaknya dalam menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat.

Sebab, sangat berbahaya,” terangnya. (ant/dik)

JALAN LAYANG

Pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Selesai November JAKARTA - Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta menyatakan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) ruas Kampung Melayu-Tanah Abang akan selesai pada November 2013.

“Pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang dipastikan rampung pada November tahun ini, dan saat itu juga dipastikan sudah bisa dilewati kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Manggas Rudy Siahaan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Menurut Manggas, proses pengerjaan jalan layang tersebut tidak berlangsung mulus

dan cepat karena tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu.

“Kesulitan itu, diantaranya kondisi jalan yang sempit, sehingga hanya menyediakan ruang yang kecil untuk pergerakan alat-alat berat.

Inilah yang menyebabkan lamanya proses pengerjaan,” ujar Manggas.

Manggas menuturkan pekerjaan yang masih harus dikerjakan sampai saat ini,

ant/oky lukmansyah

JEMBATAN PEMALI MULAI DIBONGKAR: Sejumlah pekerja menyelesaikan perbaikan jembatan Pemali di jalur pantura, Senin (9/9). Jembatan Pemali penghubung jalan Jakarta menuju Jawa Tengah yang berada di jalur pantura mulai dibongkar dan diganti dari menggunakan plat baja menjadi plat beton, yang memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan.

yaitu pemasangan segmented box girder (SBG) di dekat Hotel Le Meridien dan Wisma Metropolitan yang dilakukan mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB setiap hari.

“Pemasangan SBG itu dilakukan di lokasi yang cukup sempit, apalagi pada siang hari karena banyaknya kendaraan.

Sehingga, prosesnya baru bisa dilakukan menjelang tengah malam, saat jumlah kendaraan yang melintasi wilayah tersebut mulai berkurang,” tutur Manggas.

Manggas mengungkapkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan layang tersebut, PT Istaka Karya telah mendatangkan alat penyangga berat dari

Taiwan.

“Pengecoran jalan tidak bisa dilakukan sembarangan, makanya kontraktor mendatangkan alat ini. Kalau tidak pakai alat berat khusus, maka arus lalu-lintas di wilayah tersebut akan semakin macet,” ungkap Manggas.

Sebagai informasi, proyek pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang telah dimulai sejak 2010 dan dikerjakan dalam sejumlah paket. Paket Dr Satrio dikerjakan kontraktor PT Adhi Karya, paket Casablanca dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya. (ant/dik)

12

EKONOMI

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195 | TAHUN II

HARGA KEDELAI MALAMBUNG

Mendag Angkat Tangan JAKARTA - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengaku tidak mampu untuk membendung aksi mogok berproduksi yang dilakukan produsen tahu dan tempe sejak Senin (9/9) hingga dua hari ke depan. Dia mengatakan, kedelai yang merupakan bahan baku utama tahu dan tempe mengalami kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Gita mengatakan, upaya untuk mengatasi kenaikan harga kedelai sudah berada di luar jangkauan Kementerian Perdagangan. “Kenaikan harga bukan karena kurangnya stok kedelai,” kata Gita di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/9).

Dia menyebutkan, salah satu penyebab utama kenaikan harga kedelai adalah rendahnya produksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lanjut Gita, impor kedelai menjadi solusi untuk memecahkan persoalan pemenuhan kebutuhan nasional.

“Karena mayoritas dari luar negeri, problemnya saya rasa produksi nasional. Kalau produksi nasional cukup, tentu tidak perlu terganggu dengan nilai tukar,” jelas Gita.

Gita menjelaskan, saat ini persediaan kedelai di dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

hingga Oktober 2013. Guna meningkatkan pasaokan, kata dia, pemerintah juga sudah membuka keran impor kedelai.

“Bulog (Badan Urusan Logistik) sudah mendapaykan izin impor 100.000 ton.

Itu sesuai aspirasi mereka.

Sebanyak 315.000 ton cadangan di luar Bulog juga disiapkan,” paparnya.

Bentuk Protes Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Suyanto, aksi mogok memproduksi tempe dan tahu merupakan bentuk protes anggota terhadap tingginya harga kedelai. ”Anggota kami yang di Jakarta telah menyepakati untuk mogok. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat, jika hal ini mengganggu masyarakat,” katanya.

Dengan aksi mogok tersebut, kata Suyanto,

Gakoptindo berharap agar pemerintah bisa melakukan stabiliasasi harga kedelai dengan menggelontorkan kedelai ke pasar. “Sikap kami sudah jelas, agar pemerintah melakukan stabilisasi harga kedelai,” tegas Suyanto.

Dia menyebutkan, sebanyak 5.200 pengrajin tahu dan tempe di Jakarta sudah menghentikan kegiatan produksi. Bahkan, kata dia, hingga kemarin sebanyak 80 persen produsen tahu dan tempe di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga melakukan aksi mogok. Sedangkan, di Jawa Timur dan Bali sebanyak 50 persen produsen akan menghentikan operasi.

Karena untuk menghasilkan tempe membutuhkan waktu selama tiga hari, kata Suyanto, sejak Jumat (6/9) para produsen tempe sudah mengentikan aktivitas produksi. Sedangkan, produsen tahu menghentikan produksi sejak Minggu (8/9).

Suyanto menegaskan, aksi mogok ini memang salah satu jalan yang bisa dilakukan produsen, karena selama ini pemerintah dinilai tidak mampu mengambil tindakan tepat untuk menekan kenaikan harga kedelai. Saat ini, kata dia, harga kedelai sudah berkisar Rp9.300-9.400 per kilogram. (gam/bud)

ant/andreas fitri atmoko

TOLAK PABRIK SEMEN.Masa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng melakukan aksi unjuk rasa saat berlangsungnya sosialisai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait rencana pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) di Hotel Gitrary Perdana, Pati, Jateng, Senin (9/9). Mereka menolak rencana pembangunan pabrik semen itu di kawasan pegunungan Kendeng karena dinilai akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Menkeu Mengklaim Sudah Mulai Membuahkan Hasil JAKARTA-Kendati dikeritik oleh sejumlah ekonom, Menteri Keuangan, Chatib Basri mengaku empat paket kebijakan ekonomi pemerintah sudah mulai terasa manfaatnya. Hal tersebut tercermin dari penguatan sejumlah indikator makro ekonomi pasce dikeluarkannya stimulus fiskal oleh pemerintah.

Sejauh ini kata dia, empat paket kebijakan tersebut telah memberikan manfaat terhadap pengurangan besaran defisit transaksi berjalan. Namun demikian, dia mengaku belum akan melansir besaran penurunan current account deficit itu.

“Makanya jangan galakgalak dulu bilang kalau paket pemerintah itu tidak ada ada gunanya. Sekarang kelihatan kan kalau pemerintah itu sudah mempersiapkan,” kata Chatib di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9).

Selain mampu mengatasi defisit transaksi berjalan, jelas Chatib, pemerintah juga meyakini empat paket kebijakan fiskal tersebut akan efektif mengatasi perlambatan ekonomi.

Bahkan kata dia, koreksi pertumbuhan ekonomi 2013 dari 6,3 persen menjadi 5,9 persen sengaja didesain untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. “Kita tahu ekspor agak slowdown, makanya kemudian dikasih insentif fiskal PPh (pajak penghasilan) 25 persen.

Supaya tenaga kerja tidak dikenakan PHK (pemutusan

hubungan kerja, karena pertumbuhan yang slowdown,” paparnya.

Dia menambahkan, apabila pada tahun ini pemerintah bisa mengurangi defisit transaksi berjalan, maka pada gilirannya rupiah akan mengalami penguatan.

“Kalau defisit turun, tentu tidak ada lagi setiap hari yang menanyakan rupiah.

Kami akan terus mengantisipasi,” ujarnya.

Chatib mengungkapkan, pada pertemuan G20 di Rusia Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama juga meminta agar isu penghentian kebijakan quantitaive easing (QE) oleh The Fed tidak menjadi alasan pelemahan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut Chatib, Obama mengaharapkan agar negaranegara berkembang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa menyalahkan kebijakan negara lain.

“Negara berkembang harus selesaikan isu domestiknya.

Jangan hanya blame QE. Dan ini kami lakukan dan kami juga mengakui problem kita,” kata Chatib.

Lebih lanjut Chatib menyebutkan, pada pertemuan tersebut dirinya mengatakan bahwa persoalan ekonomi Indonesia disebabkan oleh dua persoalan, yakni tappering off QE dan defisit transaksi berjalan. “Kalau India malah ada tiga, quantitative easing, fiscal deficit dan current account deficit. Itu lebih buruk,” ujarnya.

Sementara itu, kata Chatib, perekonomian Malaysia tidak terlalu buruk, karena persoalan yang dihadapi hanya defisit fiskal. “Jadi, negera berkembang memang harus merespons (pernyataan Obama) itu. Saya kira, respons Obama itu wise,” kata Chatib.

Selain itu, jelas Chatib, Obama juga mengakui bahwa negara-negara maju perlu untuk berkoordinasi dengan emerging markets sebelum mengambil kebijakan. “AS menyadari bahwa policy itu punya dampak, dia (Obama) tidak menyebut dalam moneter, tetapi dia mengakui perlunya koordinasi. Itu juga yang dimau oleh emerging markets,” tuturnya.

Belum Tampak Sementara itu, pengamat ekonomi Ina Primiana menilai empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tidak optimal.

Pasalnya, hal itu tidak serta merta mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar. Terlebih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mempercepat investasi. “Dapatkah paket kebijakan ekonomi menahan kondisi perekonomian Indonesia yang lebih buruk?.Lebih tepat untuk paket jangka menengah dan jangka panjang, dan bukan sekarang. Terlambat karena digelontorkan saat sudah terjadi turbulensi”, tambahnya. (gam/bud)

ant/rivan awal lingga

MOGOK PRODUKSI TAHU. Pekerja beristirahat di tempat kerjanya ketika melakukan mogok produksi di pabrik tahu, Tangerang, Banten, Senin (9/9).

Akibat harga kedelai yang terus merangkak naik hingga Rp 10.000 per kilo, ribuan pengrajin tempe dan tahu di kota Tangerang melakukan aksi mogok produksi pada Senin (9/9) - Rabu (11/9).

Sejumlah Konglomerat Terancam Bangkrut JAKARTA-Terpuruknya nilai tukar rupiah yang sudah bertengger di level Rp 11.600 per dollar Amerika Serikat (AS) membuat pusing para konglomerat yang memiliki utang dalam bentuk dollar AS. Bahkan, tumpukan utang dollar AS ini mengantar sejumlah perusahaan grup besar ke jurang bangkrut (collaps).

“Apalagi tidak lama lagi rupiah bisa menyentuh sekitar Rp 13.000,” kata ekonom Rizal Ramli dalam diskusi “Ketahanan Ekonomi Dalam Konteks 4 Pilar,” bersama Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid dan Direktur eksekutif Megawati Institut, Arif Budimanta di Jakarta, Senin, (9/9).

Rizal mengaku, tidak ada yang aneh, jika rupiah mulai bergerak ke level Rp12.000 hingga Rp13.000. Karena memang, secara fundamental ekonomi Indonesia ini sebenarnya sangat rapuh. “Lihat saja, defisit neraca perdagangan sudah minus US$6 miliar, lalu defisit transaksi berjalan minus US$9,8 miliar, ditambah lagi dengan utang swasta yang jauh tempo sekitar US27 miliar,” terangnya.

Kendati demikian, dia mengatakan utang perusahaan swasta memang bukan menjadi tanggungan pemerintah.

Tetapi, impilikasinya juga sangat besar bagi pemerintah, jika utang swasta ini tidak ditangani dengan baik. “Yang penting sekarang ini dan sangat dibu-

tuhkan adalah paket jangka menengah. “Solusi yang paling baik, adalah pemerintah menceritakan saja apa adanya soal kondisi ekonomi yang sebenarnya,” tambahnya.

Justru Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini, malah mempertanyakan mengapa 4 pilar yang ideal ini berbeda dengan realitas di lapangan. “Ini karena ada mising link, ada rantai yang hilang. Disisi lain, Indonesia sudah tidak ada lagi yang nasionalis. Malah beberapa menteri menyebut soal nasionalis tidak lagi penting,” ucapnya.

Senada dengan Rizal, Direktur Eksekutif Megawati Institut, Arif Budimanta mengatakan, ekonomi Indonesia berada pada posisi mengkhawatirkan, mengingat jumlah utang swasta semakin bertambang besar.

“55% lebih dari cadangan devisa nasional setara jumlahnya dengan utang swasta yang jatuh tempo. Utang Luar negeri swasta ini, semakin besar dan bisa sulit dikendalikan,” tegasnya.

Langkah yang mendesak

diperlukan saat ini, sambung Arif, menstabilkan pasar keuangan dalam negeri. Namun tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan mencegah moral hazard. “Juga melakukan kebijakan pencegahan dan pengurangan terhadap kegiatankegiatan spekulatif di pasar.

Pendekatan moral suasion kepada pelaku pasar agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menambah gejolak,” paparnya.

Disisi lain, lanjut Arif, masalah pembangunan perekonomian nasional ini terbentur, karena tidak adanya UU Sistem Perekonomian. “Padahal UU ini diperlukan agar ada rujukan yang jelas, yang sifatnya lebih teknis,” tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR ini mengakui RUU Sistem Perekonomian ini pernah diusulkan dan masuk dalam prolegnas sekityar 2009-2010. “Namun sayangnya, setelah saya pindah komisi, kemudian RUU yang masuk prolegnas ini kemudian hilang entah kemana,” tukasnya.

Sedangkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menegaskan perekonomian negara saat ini secara umum pertumbuhannya baik. “Hanya saja utang luar negeri terus bertambah besar, dan sumber daya alam negara ini pengelolaannya makin jauh dari amanat konstitusi,” pungkasnya.

Optimis Staf Khusus Presiden Indonesia bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyakini ekonomi Indonesia pada tahun ini masih bisa tumbuh pada kisaran 5,8-5,9 persen di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi hanya tumbuh 3,1 persen dibanding tahun lalu.

Namun, target pertumbuhan itu bisa tercapai jika pemerintah konsisten melaksanakan reformasi struktural di bidang ekonomi. ”Seiring dengan tren global perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan Indonesia,” jelas dia.

Perlambatan permintaan ekspor komoditas Indonesia dan kebijakan tight-money policies sebagai antisipasi gejolak pasar keuangan global akan mengurangi realisasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Walaupun begitu, Firmanzah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 akan berada dalam kisaran 5,8-5,9 persen dan masih tercatat sebagai pertumbuhan tinggi di antara anggota G-20.

Dia mengatakan pemerintah telah melakukan empat reformasi struktural yang harus konsisten diterapkan pemerintah sehingga bisa bertahan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. (gam/abd/ cea)

RAPBN 2014

DPR Merombak Postur RAPBN 2014 JAKARTA-DPR akan merombak seluruh postur RAPBN 2014, termasuk mengoreksi semua asumsi dasar makro ekonomi yang sudah ditetapkan pemerintah. Perubahan ini dilakukan karena semua asumsi makro yang ditetapkan sudah tidak relevan lagi.

“Pasti nanti pembahasan RAPBN 2014 antara pemerintah dan DPR akan berjalan seru dibanding tahuntahun sebelumnya. Memang idealnya RAPBN itu harus ada perubahan yang sangat fundamental,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (9/9).

Enny memastikan, sebagian besar asumsi dasar ekonomi di RAPBN 2014 akan mengalami perombakan yang fundamental, yakni inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan harga minyak mentah Indonesia (ICP). “Perubahan fundamental juga akan dilakukan pada alokasi anggaran pemerintah. Ini memang harus dilakukan untuk merespons kondisi krisis yang terjadi sekarang dan jelas soal penyelesaiannya,” tutur Enny.

Pada tahun ini saja, kata

dia, Indonesia sangat membutuhkan langkah responsif dalam bentuk pengalokasian anggaran untuk mengantisipasi imbas krisis eksternal.

“Pada RAPBN 2014, sudah pasti membutuhkan alokasi anggaran yang berbeda, karena saat penyusunannya, situasi perekonomian kita dalam kondisi yang relatif normal,” jelasnya.

Menurut Enny, Indef juga berharap agar pada pembahasan RAPBN 2014, pemerintah dan DPR melakukan perombakan yang fundamental. “Diharapkan ada good will dari Pemerintah dan Parlemen untuk merespons potensi yang sekarang. Maka pastinya, harus ada perubahan fundamental.Tidak hanya sekadar di asumsi, tetapi sekaligus alokasi-alokasi anggaran,” paparnya.

Enny menambahkan, saat ini realisasi asumsi makro ekonomi di APBN-

P 2013 pun tidak sejalan lagi dengan perkembangan ekonomi di dalam negeri.

Pasalnya, beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup signifikan, sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, hingga akhir Agustus 2013 realisasi belanja negara mencapai 54,8 persen atau mencapai Rp945,8 triliun dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp615,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp330,1 triliun.

Kementerian mencatat, realisasi belanja pegawai per 30 Agustus 2013 mencapai 65,5 persen dari pagu Rp233 triliun, sedangkan realisasi belanja barang mencapai 33,9 persen dari pagu Rp206,5 triliun. Realisasi belanja modal tercatat Rp60,6 triliun atau 31,4 persen dari pagu sebesar Rp192,6 triliun.

Kemudian realisasi belanja subsidi energi telah mencapai 194,6 triliun atau 64,9 persen dari pagu

Rp299,8 triliun. Belanja subsidi tersebut mencakup subsidi BBM yang telah mencapai Rp132,4 triliun atau 66,3 persen dari pagu Rp199,9 triliun dan subsidi listrik Rp62,2 triliun atau 62,2 persen dari pagu Rp100 triliun Adapun realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp844,9 triliun atau 56,3 persen dari target sebesar Rp1.502 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp843,6 triliun atau 56,3 persen dari target Rp1.497,5 triliun dan hibah Rp1,3 triliun atau 28,2 persen dari target Rp4,5 triliun.

Penerimaan perpajakan telah mencapai Rp628,4 triliun atau 57,1 persen dari target dalam APBN-Perubahan Rp1.184,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp186,3 triliun atau 53,4 persen dari target Rp349,2 triliun.

Sementara itu, realisasi pajak dalam negeri mencapai Rp628,4 triliun atau 57,1 persen dari target Rp1.099,9 triliun dan pajak perdagangan internasional telah mencapai Rp28,9 triliun atau 59,8 persen dari target Rp48,4 triliun. (gam/bud)

NASIONAL

13

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO.0195 | TAHUN II

Polri Bantu KPK

Selidiki Bocornya Sprindik Jero Wacik Bersama JAKARTA-Mabes Polri akhirnya dikerahkan untuk menelusuri beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (Sprindik) yang diduga palsu ke publik. Saat ini, Mabes Polri berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari dalang dibalik munculnya Sprindik yang mencatut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.

“Tentunya semua dikoordinasikan. Ketua KPK Pak Abraham Samad juga sudah declare begitu. Intinya Polri harus hormati,” kata Kapolri, Jenderal Polisi, Timur Pradopo di Rumah Sakit Polri RS Sukanto, Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (9/9).

Sejak Kamis pekan lalu beredar selembar surat berkop gambar burung garuda bertulisan “Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Di bawahnya tertulis, surat perintah penyidikan diteken pada Agustus 2013. Pada tubuh surat tertulis, “Melakukan penyidikan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait PT Kernel Oil Pte Ltd yang diduga dilakukan tersangka Jero Wacik selaku Menteri ESDM.” Nama Jero sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan suap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini. Nama Jero mencuat setelah KPK menemukan duit US$ 200 ribu ketika menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Waryono Karno. Duit itu disebut-sebut ada hubungannya dengan kasus Rudi

dan akan diberikan kepada Jero.

Namun demikian, Timur meminta publik agar bersabar. Bahkan Timur yakin, Polri bersama KPK dapat menyelesaikan bocornya sprindik Jero Wacik tersebut.

“Tunggu saja. Itu kan dari proses,” jelas Timur.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran untuk mencari siapa pelaku yang membocorkan Sprindik Menteri ESDM Jero Wacik kepada publik. Abraham meminta Markas Besar Kepolisian RI ikut menelusuri asal-usul beredarnya surat perintah penyidikan palsu petinggi Partai Demokrat ini. Selain meminta bantuan kepolisian, Abraham menyebut tim pengawas internal juga ikut menelusuri.

Juru bicara KPK mengaku, pihaknya sedang menunggu hasil penelusuran tim pengawas internal. “Sesuai dengan standar prosedurnya, tugas tim pengawas internal menelusuri itu. Hingga hari ini, KPK belum meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut. “Kan baru kemarin tim pengawas internal

bekerja. Belum ada kesimpulan apakah akan dilaporkan ke polisi. Kita tunggu dulu penelusuran pengawas internal,” ujarnya.

Bungkam Sementara itu, tersangka suap terkait kegiatan di lingkungan SKK Migas, Rudi Rubiandi tak mau berkomentar soal beredarnya “sprindik” palsu yang menyatakan bahwa Menteri ESDM, Jero Wacik menjadi tersangka dalam perkara yang menjeratnya.

Ditemui sebelum menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/9), Rudi cuma tersenyum saat ditanya perihal “sprindik” yang dikirimkan satgasmafiahukum@gmail.com itu.

Rudi yang mengenakan rompi orange tahanan KPK itu terlihat membawa sebuah goody bag warna putih. Dia langsung ngeloyor masuk ke dalam lobi utama KPK dan lanjut ke ruang pemeriksaan.

Nama Rudi sendiri tak tertera dalam jadwal pemeriksaan KPK. Namun, kemungkinan besar Rudi menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara suap yang juga menjerat petinggi Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya dan pelatih golf, Deviardi alias Ardi.

Tak lama berselang, tersangka lainnya, Simon juga terlihat muncul di gedung KPK. Sama seperti Rudi, nama Simon juga tak tertera dalam jadwal pemeriksaan resmi yang rutin dirilis bagian humas KPK. (gam/abd)

ant/eric ireng

NARKOBA ANTAR LAPAS. Sejumlah tersangka berada di belakang barang bukti berupa narkoba, saat gelar ungkap kasus narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Surabaya, Senin (9/9). BNNP Jatim berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba antar lapas (Lapas Madiun dan Lapas Lowokwaru Malang) dengan mengamankan enam tersangka dan beberapa jenis narkoba senilai miliaran rupiah.

KPK RESMI BANDING

Putusan Vonis Djoko Susilo Dianggap terlalu Ringan JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan banding terhadap vonis yang diberikan kepada terdakwa kasus perkara suap proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo. Upaya banding dilakukan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan tuntutan dan peraturan yang ditetapkan. “Hari ini (Senin, 9/9), KPK resmi menyatakan banding terhadap vonis DS (Djoko Susilo),” ujar Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di Jakarta, Senin (9/9).

Seperti diketahui, berdasarkan vonis majelis hakim yang dipimpin oleh Suhartoyo pada Selasa (3/9), Djoko divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sehingga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, pengadilan juga memerintahkan perampasan harta Djoko sekitar Rp200 miliar. Namun Djoko tidak perlu membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar serta masih memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Putusan pidana tersebut kurang dari dua pertiga dari tuntutan KPK yang meminta agar Djoko dipidana penjara

selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan, ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar subsider 5 tahun kurungan serta meminta Djoko dicabut hak politiknya.

Menurut dia, ada beberapa hal permohonan KPK yang belum dipenuhi dalam amar putusan pengadilan itu.

Antara lain, hukuman yang dijatuhkan ke Irjen Djoko Susilo, yakni 18 tahun turun menjadi 10 tahun. Menurutnya, surat pengajuan banding tengah disusun oleh jaksa KPK. “Setelah dipelajari putusan hakim, ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal hukuman yangg kurang dari 2/3 (dari yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum). Kemudian ada juga tuntutan dakwaan kita yang berkaitan dengan pencabutan hak memilih dan dipilih.

Salah satu alasan kita banding adalah itu, tapi kami tetap hormati putusan hakim tingkat pertama,” papar dia.

Selain menyusun langkah untuk banding, kata dia, saat ini KPK juga terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

Termasuk, indikasi kasus itu mengarah ke petinggi Polri. “Dari kajian itu akan kami putuskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan KPK untuk menindaklanjuti kasus Joko Susilo,” katanya.

Ketika ditanya soal banding tersebut berkaitan dengan tidak diberakannya pengganti kepada Djoko Susilo, Johan tidak memastikannya. Ia hanya katakan bahwa putusan hakim di tingkat pertama yang dijadikan bahan untuk banding.

Meski begitu, Johan mengaku masih belum tahu kapan banding tersebut diajukan. “Belum tahu kan batasnya (mengajukan banding) 14 hari,” jawab Johan.

Pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Irjen Djoko Susilo terlalu ringan. Dilihat dari kasus, seharusnya vonis yang diterima Djoko minimal seperti yang diterima Jaksa Urip Tri Gunawan. “Putusan Djoko Susilo semua sudah oke. Tetapi untuk hukuman penjara seharusnya bisa lebih,” kata Ganjar dia.

Menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia ini, jika melihat pasal yang disangkakan tidak ada pertimbangan hukum yang proporsional yang bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim. Namun, seharusnya hakim bisa melihat kasus lain yang serupa dengan kasus yang dialami oleh Djoko Susilo. (gam)

RAKERNAS PDI PERJUANGAN

Kader Banteng Harus Genjot Elektabilitas Partai ant/m risyal hidayat

CALON HAJI MASUK ASRAMA. Sejumlah jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) satu tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jatim, Senin (9/9). Sebanyak 1.335 jamaah calon haji yang terdiri dari tiga kloter embarkasi Surabaya tersebut berasal dari Lamongan dan Surabaya dengan jadwal keberangkatan ke Tanah Suci pada Selasa (10/9).

PEMERINTAHAN

Mendagri: Pemberhentian Pejabat Daerah “Nyaleg” Wewenang DDRD JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa pemberhentian pejabat daerah yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI menjadi wewenang DPRD setempat, sehingga pihaknya mendesak DPRD untuk tidak menunda-nunda proses pemberhentiannya.

“DPRD harus menyikapi cepat-cepat proses pemberhentiannya, jangan ‘bola’-nya di Kemendagri saja. Ini bukan kewenangan Kemendagri, tetapi DPRD. Kami hanya bisa mengingatkan DPRD supaya pengunduran diri kepala daerah itu disikapi,” kata Mendagri di Jakarta, Senin.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri yang telah disetujui oleh pejabat atasan mereka.

Namun, surat pernyataan pengunduran diri tersebut rupanya tidak dibarengi dengan tindak lanjut DPRD setempat yang menunda-nunda pemberhentian pejabat daerah bersangkutan.

Pemberhentian kepala daerah yang masuk dalam DCT sebenarnya hanya proses administrasi karena kepala daerah bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat administrasi pencalonan, jelas Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan proses pemberhentian kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang sudah mengajukan surat pengunduran diri hanya proses administrasi.

Sehingga, DPRD tidak seharusnya menunda-nunda untuk menggelar sidang guna mengeluarkan usulan pemberhentian kepada Mendagri.

“Secara formal, kepala daerah tersebut memang sudah membuat surat pernyataan untuk mundur

dari jabatannya. Hanya perlu proses administrasi untuk keabsahan pengunduran diri tersebut,” jelas Djohermansyah.

Sebanyak 10 kepala daerah dan wakil kepala daerah ditemukan terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 2014.

Sebagian besar belum memperoleh usulan pemberhentian dari DPRD setempat.

Mereka adalah Wakil Gubernur NTB Badrul Munir (caleg DPD), Bupati Klungkung I Wayan Candra (caleg DPR), Bupati Belitung Darmansyah Husein (caleg DPR), Bupati Biak Yusuf Melianus Maryen (caleg DPR) dan walikota Padang Panjang Edwin (caleg DPR).

Selain itu ada pula Walikota Tangerang Wahidin Halim (caleg DPR), Walikota Kotamobagu Djelantik Mokodompit (caleg DPRD Kota Mobagu), Wakil Bupati Lombok Haerul Warisin (caleg DPR), Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Engga Dewata Zainal (caleg DPRD Provinsi Sumatera Selatan), serta Bupati Nagekeo Johanes Samping Aoh (caleg DPR). (ant/fran/beth)

JAKARTA-Kader PDI Perjuangan diminta bekerja keras guna menaikkan elektabilitas partai moncong putih. Sebab dengan kerja keras, cita-cita menjadi partai penguasa pada pemilu 2014 bisa terwujud.

“Jangan buang-buang waktu lagi, dengan segala alasan kiri-kanan, dengan namanya curhat. Karena yang ada sekarang ini adalah segeralah bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut Bambang, pesan pamungkas Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sudah sangat jelas.

Secara terang benderang, Ketua Umum meminta seluruh kader PDI Perjuangan untuk turun berusaha memenangkan partai banteng.

“Semua kader partai agar langsung turun dan bekerja menghadapi pemilu mendatang,” terangnya Salah satu keputusan strategis PDI Perjuangan di Rakernas III, antara lain rekomendasi dari DPD-DPD PDI Perjuangan untuk mencapreskan Jokowi. Untuk masalah deklarasi, kader PDI Perjuangan meminta dilaksanakan sebelum pileg pada 10 Januari atau menyerahkannya kepada Megawati.

Sementara itu, Direktur Program Republik Institute, Fauzi Fashri, mengatakan Megawati memberi isyarat tak maju Pilpres, karena itu peluang pencapresan Jokowi makin terbuka. Bahkan Jokowi diprediksi memenangkan Pilpres 2014. “Megawati tidak perlu lagi maju sebagai capres, biarkan kader-kader muda yang akan bertarung,” ujarnya.

Lebih jauh Fauzi menyarankan agar Megawati

menjadi simbol dan ikon partai dan sekaligus menjadi perekat para kader. “Megawati biarkan menjadi simbol pemersatu di internal partai, sementara kader ideologis seperti Jokowi memiliki potensi besar untuk menang dalam pertarungan di Pemilu 2014,” ungkapnya Kian Moncer Sementara itu, popularitas Jokowi semakin moncer.

Tak hanya merajai berbagai survei, keunggulan Jokowi juga terjadi di jejaring sosial Twitter. Pantauan Prapancha Research (PR), dalam rentang hanya setahun, 8 September 2012-8 September 2013, tak kurang dari 6,9 juta kicauan tentang Jokowi muncul di Twitter. Jumlahnya jauh di atas kandidat-kandidat kuat

presiden lainnya.

Analis PR, Adi Ahdiat, mengungkapkan kemunculan Jokowi, dalam pentas perpolitikan belakangan ini membawa “efek kejut” yang tak bisa diabaikan. Untuk menggambarkan dominasi Jokowi dalam perbincangan Twitter, Adi membandingkan jumlah celoteh tentang Jokowi dengan nama-nama capres lain digabungkan.

Hasilnya mengejutkan. Sesudah dijumlahkan sekalipun, total perbincangan tentang Prabowo, Megawati, Wiranto, dan Aburizal Bakrie baru mencapai 1,3 juta.

Jumlah ini tak sampai seperlima jumlah perbincangan tentang Jokowi. Bahkan ketika ditambah dengan jumlah mention nama-nama tokoh alternatif seperti Dahlan

Iskan, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla, total celotehan baru mencapai 3,4 juta. “Setelah semuanya dijumlahkan, nominalnya pun baru separuh dari perbincangan tentang Jokowi.

Begitulah gambaran dominasi nama Jokowi di media sosial,” imbuh Adi. Adi menjelaskan peningkatan popularitas Jokowi ini tak lepas dari pencalonan dan kemenangannya dalam Pilkada Jakarta. Perbincangan tentangnya mulai melonjak ketika di bulan November 2011 namanya mulai digadanggadang sebagai kandidat DKI 1. Sebelum itu, citra Jokowi sebagai wali kota yang ngewongke wong memang sudah ada, namun cenderung mengendap dalam ingatan publik dan belum diperbincangkan. (gam/cea/abd).

OPINI

Rekonsiliasi NU Pasca Pilgub Jatim 2013

salam songkem

Kejujuran Negara

Oleh: Faisol Ramdhoni Ketua Lakpesdam NU Sampang

K

ejujuran merupakan hal paling penting dalam kehidupan ini. Sebab dengan kejujuran, maka permasalahan tidak akan terjadi, kalaupun ada permasalahan biasanya akan mudah menemukan solusinya.

Sebaliknya, bila kenyataan sudah ditutup-tutupi dengan kebohongan, hanya sekedar untuk menampakkan kebaikan yang tidak sebenarnya, maka itulah awal bencana.

Kejujuran itu tampaknya mulai tidak ada di negeri ini.

Sejumlah pejabat pemerintah cenderung menutup-nutupi kenyataan yang ada. Sebagai buktinya, sejumlah pejabat penting di negeri ini sering menyatakan ekonomi Indonesia dalam keadaan aman dan pertumbuhan ekonomi Indoensia baik. Kalau memang pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dan aman, kenapa hutang luar negeri terus bertambah. Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menyatakan nominal rupiah untuk utang luar negeri naik 30 persen akibat deperesiasi rupiah. Dulu pinjaman kurs Rp 8.500, sekarang menjadi Rp 11.600, itu artinya utang negara naik sekitar 30 persen.

Pada tahun 2013, total pembayaran utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan swasta direncanakan sebesar USS 41,20 miliar, untuk bulan Juli-Desember sebesar USS 27,86 miliar. Sedangkan utang luar negeri swasta, total pembayaran utang luar negeri direncanakan USS 32,12 miliar, dan USS 22,27 miliar untuk Juli-Desember. Sementara cadangan devisa Indonesia sudah merosot ke level US$ 92,7 miliar pada akhir Juli 2013, sehingga kemampuan intervensi BI semakin terbatas.

Belum lagi, peristiwa terpuruknya nilai tukar rupiah itu telah membuat sejumlah perusahaan besar yang mempunyai hutang dolar berada dalam posisi mengkhawatirkan, sewaktu-waktu bisa kolaps. Itu cukup mengindikasikan perekonomian Indonesia kurang bagus.

Itu juga terjadi karena sebenarnya secara fundamental, ekonomi Indonesia tidaklah sebaik yang dinyatakan di publik. Sebab ilustrasi di atas sangat menampakkan ekonomi Indonesia sangat rapuh. Karena defisit neraca perdagangan sudah minus USS 6 miliar dan defisit transaksi berjalan minus USS 9,8 miliar. Karena itulah, sesungguhnya negeri ini sedang kolaps, sebagai akibat kesalahan urus, yang sengaja ditutup-tutupi oleh negara. (*)

Keselamatan Pasien

K

eselamatan pasien memang harus diutamakan.

Tentu itu menjadi tugas mulia para tenaga medis, baik yang ada di puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah. Namun tampaknya itu bukan perkara yang mudah dilakukan. Karena nyatanya tidak semua puskesmas dan RSUD memerhatikan keselamatan para pasiennya.

Keluhan itu terjadi di RSUD dr. Moh. Anwar, Sumenep, Madura. Memang, rumah sakit ini sering mendapat keluhan dari warga Sumenep dan sekitarnya. Teruma dari keluarga pasien yang merasa tak puas dengan pelayanan petugas kesehatan di rumah sakit daerah tersebut.

Kali ini, Hosmaniyah, isteri dari Abd. Karim, warga Dusun Jenangger, Desa Kolpo, Kecamatan BatangBatang, Sumenep, yang merasa dikecewakan oleh pelayanan medis di RSUD dr Moh. Anwar Sumenep.

Suaminya yang terluka parah datang hendak berobat di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut, namun tiba di RSUD terbesar di Sumenep itu ternyata tak cepat mendapat penanganan karena dokternya sedang tidak ada di tempat.

Tidak adanya dokter yang standbye di RSUD selama 24 jam, cukup mengindikasikan bahwa di RSUD dr Moh. Anwar masih belum punya komitmen kuat dalam mengutamakan keselamatan pasien di atas kepentingan lainnya.

Itulah sebabnya, tak mengherankan, apabila pasien-pasien di rumah sakit tersebut cenderung tidak mendapatkan pelayanan secara optimal.

Nyaris semua keluarga pasien mengeluhkan hal tersebut. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, kepercayaan masyarakat Sumenep sudah semakin luntur terhadap RSUD dr. Moh. Anwar tersebut. Sehingga tidak sedikit warga Sumenep memilih mengobati keluarganya yang sakit ke rumah sakit di daerah lain. Meskipun masih ada pula, masyarakat Sumenep yang masih memilih RSUD dr. Moh. Anwar sebagai tempat berobat dengan mempertimbangkan alasan tertentu.

Sesungguhnya, kepercayaan masyarakat terhadap RSUD dr. Moh. Anwar akan kembali pulih apabila rumah sakit daerah tersebut berbenah. Setidak-tidaknya keluhan masyarakat selama ini harus menjadi bahan utama dalam melakukan perbaikan, terutama mengenai layanan terhadap pasien, persediaan dokter spesialis yang memadai, dan peralatan medisnya.

Termasuk juga mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini meyakini petugas rumah sakit tersebut lebih mengutamakan penyelesaian administrasi daripada memberikan pengobatan terhadap pasien. Itu juga perlu dibenahi oleh RSUD tersebut, karena tidak seharusnya masalah kelengkapan administrasi dari keluarga pasien menjadi penyebab penangguhan penanganan atas diri pasien.

Apalagi pasien jamkesmas, seharusnya lebih mendapat perhatian dari pemerintah dan petugas rumah sakit.

Akan tetapi, meskipun di publik dinyatakan tidak ada perbedaan pelayanan atas pasien jamkesmas dan pasien umum, dalam realitanya ternyata relatif tidak sesuai pernyataan publik. Sebab, yang terjadi dalam realitanya, pasien jamkesmas cenderung mendapat perlakuan yang kurang ramah dari petugas kesehatan, selain itu juga ada dugaan obatnya tak sebaik obat yang digunakan pada pasien umum. (*)

A

15

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO. 0195 | TAHUN II

Baru saja usai perhelatan momentum demokrasi bagi masyarakat Jawa Timur (Jatim) yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2013-2018. Berakhirnya proses pemilihan Pilgub Jatim 2013 ini di tandai dengan telah dilaksanakannya tahapan rekapitulasi penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.

H

asil akhir yang diperoleh memang tidak jauh beda dengan hasil quick count beberapa lembaga survey yang dilansir media.

Pasangan Soekarwo- Saifullah Yusuf (Karsa) dan Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) adalah dua pasangan teratas yang mendapat mayoritas suara rakyat Jatim.

Istilah “El Clasico” menjadi sebutan banyak pengamat yang memprediksi bahwa pertarungan politik di Pilgub Jatim 2013 merupakan tanding ulang pilgub 2008 sebelumnya. Rupayanya ramalan ini menjadi sebuah kenyataan yang tak terelakkan. Fakta ini sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa ranah politik dan sosial Jatim masih milik mayoritas warga Islam Tradisional (NU). Tampilnya Syaifullah Yusuf (Ketua PBNU) seba-

gai cawagub Karsa selama dua kali pemilihan dan Khofifah Indar Parawansa sebagai Cagub (2008 dan 2013) terbukti mampu menenggelamkan kekuatan pasangan “merah” selama dua periode pemilihan dilangsungkan.

Kita bisa lihat di tahun 2008,kekuatan merah ini yang direpresentasikan oleh pasangan Sujtipto-Ridwan Hisjam terbukti tidak mampu berbicara banyak. Begitu pula, di tahun 2013 ini pasangan Bambang DH-Said Abdullah harus dipaksa mengakui kekalahannya jauh di bawah perolehan suara kedua pasangan dimaksud di atas. Walaupun di pilgub 2013 ini, PDIP selaku simbol kekuatan merah sudah berupaya dengan pelbagai strategi namun belum mampu mendongkrak suara. “Jokowi Effect” yang diharapkan mendulang sukses seperti di di pilgub DKI Jakarta, Jabar dan Jateng namun di Jatim terbukti langkah tersebut kurang efektif.

Analisis para pengamat sebagaimana dilansir oleh sejumlah media menyebutkan salah satu faktor gagalnya “Jokowi effect” di Jawa Timur adalah masih kuatnya basis nahdliyin yang kecenderungannya memilih sesama kader nahdliyin. Hasilnya, mayoritas warga Jatim yang merupakan warga nahdliyin banyak memilih Gus Ipul dan Ibu Khofifah yang dianggap lebih merepresentatifkan kader terbaik yang dimiliki oleh NU. Dalam konteks Jatim, fakta ini setidaknya makin mengukuhkan pendapat KH Abdul Wahab Chasbulla yakni bahwa Kekuatan NU tetaplah meriam, bukan gelugu kelapa.

Dua tokoh NU, Gus Ipul maupun Khofifah, mampu mendulang suara signifikan untuk pasangannya masing-masing, kendati hasil akhir yang diperoleh Gus Ipul dan Pakde Karwo lebih banyak dibanding yang direbut Khofifah bersama Irjen Pol Purn Herman S. Namun di balik itusemua, ada sebuah fenomena lainnya yang mesti segera di sikapi. Polarisasi dan faksionalisasi yang terjadi di tubuh kaum sarungan ini selama proses pilgub

berlangsung menjadi realitas yang tak terbantahkan pula. Dalam Pilgub Jatim 2013, barisan politik kaum sarungan dalam kondisi tak utuh dan tak berdiri rapat dalam satu komando.

Ada Khofifah yang disokong PKB dan sejumlah kiai NU, seperti mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan mantan cawapres KH Solahuddin Wahid (Pimpinan Pondok Tebuireng Jombang). Mereka berhimpun dalam satu kekuatan yang bisa disebut sebagai Poros Tebuireng. Kiai Hasyim dan Gus Solah menjadi tokoh penting dan yang memberikan dukungan politik penuh kepada BerKah. Tak jauh dari Jombang,lokasi Pondok Tebuireng yang didirikan KH Hasyim Asy'ari, ada KH Idris Marzuki (Pondok Lirboyo Kediri), KH Zainuddin Djazuli (Pondok Ploso Kediri), KH Anwar Iskandar, dan banyak kiai lain yang mendukung langkah Gus Ipul bergandengan Pakde Karwo (KarSa) sebagai cawagub. Kutub politik yang menghimpun sejumlah kiai NU ini bisa disebut sebagai Poros Ploso. Para kiai di Poros Ploso sempat mengeluarkan taushiyah (rekomendasi) yang menegaskan bahwa mereka mendukung KarSa kembali memimpin Jatim dalam 5 tahun ke depan.

Apalagi di saat faksi-faksi dukungan ini semakin mengental,muncul isu yang berhembus bahwa sikap netralitas yang dikumandangkan oleh petinggi-petinggi di PWNU Jatim disinyalir sebagai sebuah pilihan sikap atas pesanan kelompok tertentu yang dapat membawa keuntungan bagi kemenengan salah satu pasangan.

Hembusan isu ini diakui atau tidak sedikit banyak akan mempengaruhi langkah gerak warga nahdliyin baik secara jam’iyah maupun jama’ah. Di tengah kondisi yang demikian, maka sudah selayaknyalah ada upaya dari para eli-elit NU untuk menginisiasi sebiuah proses rekonsiliasi pasca pilgub. Rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk mencairkan ketegangan komunikasi dari segenap faksi yang ada untuk bisa bersama-sama kembali berjuang demi kepentingan NU an sich.

Langkah ini sangat mendesak untuk segera dilakukan, mengingat tahun-tahun mendatang adalah tahuntahun politik yang tidak menutup kemungkinan perpecahan juga akan terjadi. Jika upaya pencairan ini tidak dimulai dilakukan dari saat ini maka bukanlah mustahil faksi yang saat ini mengental akan mengeras yang berakibat semakin panjangnya catatan perpecahan di tubuh nahdliyin garagara politik.

Selain itu, rekonsiliasi ini lebih diarahkan untuk memaknai bahwa pilgub bukanlah sebuah tujuan akhir namun hanyalah sebuah alat untuk membesarkan NU secara jamaah. Melalui pemaknaan ini maka rekonsiliasi bukan lagi sekedar ajang fomalitas, hanya monent bertemunya fisik para elit-elit NU yang kemarin berseberangan. Tentunya,dua kubu elit NU baik yang mendukung Gus Ipul maupun mendukung Khofifah pasti samasama mempunyai niat dan keinginan yang baik untuk membesarkan NU dan mensjahterakan rakyat Jatim secara keseluruhan.

Nah, keinginan-keinginan konstruktif dari dua kubu inilah yang hendaknya di gali, diserap dan direkonsiliasikan menjadi konstruksi pemikiran bersama. Selanjutnya diimplementasikan sebagai arah dan program perjuangan bersama dalam kerangka membersarkan NU Jatim baik secara jami’iyah mauun jama’ah.

Political bargaining saat bermainmain di arena pilgub bukan sematamata ditujukan untuk membesarkan kerajaan-kerajaan pesantren masing masing,tetapi tetap dalam koridor ketentuan dan tujuan besar jam’iyah.

Apabila rekonsiliasi yang dilakukan masih bersifat ceremonial dan formalitas,maka politik NU akan selamanya menjadi sistem politik tradisional dan kritik Ahmad Tohari (2008) akan terbukti “Bahwa NU meski sudah puluhan tahun hidup sebagai organisasi, NU masih belum mampu juga membangun dirinya sebagai sebuah sistem (jam’iyah) tetapi tetap saja bertahan sebagai jama’ah. =

Perempuan Dulu dan Sekarang Oleh: Mutimmatun Nadhifah Alumni Pondok Pesantren Al-In’am Banjar Timur Gapura Sumenep

Narasi tentang Soekarno bukan hanya sebatas pejuang kemerdekaan Indonesia.

Soekarno bukan hanya tokoh perumus Pancasila. Soekarno juga bicara tentang perempuan. Soekarno bermimpi, berangan, berpengharapan terhadap perempuan.

B

ahkan, Soekarno melahirkan karya tentang perempuan.

Berlembar-lembar kalimat dilahirkan hanya untuk pembelaan dan harapan terhadap kebebasan serta kemerdekaan perempuan. Soekarno mengakui kehebatan yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan. Hanya saja tak semua perempuan dengan berbagai argumen yang disuguhkan oleh Soekarno tidak bisa melihat dan merasa bahwa sebenarnya ada banyak peluang dan tantangan yang hendak dihadapi dan itu hanya bisa ditempuh dengan keterlibatan mereka dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan organisasi lainnya.

Buku Sarinah (1963) menjadi karya terampuh yang pernah ditulis oleh Soekarno dalam membela kaum perempuan. Soekarno mengimpikan dan mendambakan perempuan menjadi sosok yang mampu terbang dalam dunia perpolitikan, ekonomi, hukum dan sosial. Soekarno mengharapkan perempuan yang ada di Timur juga bisa menggelorakan semangat kebangkitan sebagaimana yang telah digelorakan di Barat. Soekarno begitu lihai dalam membela kaum perempuan. Kaum perempuan Timur harus seperti Barat.

Soekarno begitu peduli terhadap nasib perempuan di Indonesia, perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga mempunyai kewajiban untuk memerdekakan Republik Indonesia. Soekarno pandai menyebut tokoh-tokoh perempuan- Barat seperti Mercy Otis Waren dan Abigail Smith Adams dari Amerika, Madame Roland, Olympe de Gouges, Rose Lacombe, Theroigne de Mericourt yang semuanya menuntut supaya hak perempuan diakui. Baik dalam keikutsertaannya di parlemen, pendidikan, maupun wilayah sosial. Bahkan, seperti halnya Olympe de Gouges harus mengakhiri hidupnya dengan dipenggal kepalanya hanya demi mendapat haknya sebagai perempuan. Kisah ini menjadi bukti bahwa pada zaman itu laki-laki menolak mati-matian untuk memberikan persamaan hak kepada kaum perempuan.

Soekarno juga lincah dalam pidato-pidatonya tentang kursus-kursus keperempuanan. Soekarno mengulang kata dan cerita-cerita perempuan Barat sebagai contoh dan pedoman agar jejak-jejak inteketual ditiru. Bagi

Soekarno, perempuan harus menaiki mimbar-mimbar, tetapi hak-hak perempuan harus diperuntukkan kesejahteraan umum bukan untuk keuntungan perempuan saja. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno juga mempunyai beban, yakni memajukan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan.

Narasi Soekarno dan perempuan mengajak kita mengingat Kartini kembali. Kartini menolak terhadap keadaan yang berlaku pada zamannya, menolak terhadap hukum adat yang telah mengungkung dirinya, membatasi geraknya. Kartini tidak terima dengan berpedoman bahwa di dunia “sana” banyak sekali perempuan yang sudah hidup bahagia dan merdeka karena mereka sudah mampu mengenyam pendidikan dan mereka bergerak dalam lapangan sosial.

Kemajuan perempuan-perempuan Barat dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dan hukum menjadi referensi Soekarno dan Kartini untuk meniru dan mempraktikkan dalam kehidupan perempuan bangsa Indonesia dan memartabatkan mereka dalam posisi yang sesungguhnya.

Pada abad ini, Barat menjadi referensi dalam hal kapitalisme dan konsumerisme. Perempuan-perempuan berkiblat ke Barat dalam urusan penampilan.

Keinginan menjadikan Barat sebagai referensi pendidikan, perjuangan masa lampau yang pernah dilakonkan oleh tokoh-tokoh perempuan ampuh sudah tak mungkin diketahui. Keinsafan diri menjadi perempuan yang terkenang dalam sejarah pendidikan, dan aktivis di organisasi-oraganisasi yang bergerak memajukan kehidupan perempuan sudah tidak diinginkan.

Perempuan-perempuan abad ini

rela buta sejarah terhadap perlawanan perempuan Barat. Pada 1776 perempuan Barat sudah mempropagandakan persamaan demi menggapai keinginan dan kemerdekaan demi kebebasan dan keikutsertaan dalam berbagai lapangan keorganisasian dan kehidupan bersama. Mereka tidak terima masuk dalam golongan perempuan yang lemah.

Perempuan sekarang lebih menikmati dan mengamini diri sebagai pemuja kemajuan di Barat dari sudut pandang mode dan fashion.

Mereka akan lebih merasa kampungan jika tertinggal dalam dunia fashion. Materi yang berlimpah entah itu uang, pakaian, jalan-jalan di mall menjadi tumpuan hidup meski harus menggerus etika, moral, dan spiritual.

Perempuan sekarang lebih menikmati nasib sebagai perempuan yang tertinggal dalam hal keilmuan. Keinginan menjadi sarjana perempuan akan masuk dalam daftar tujuan hidup. Tapi, banyak dari perempuan Indonesia yang menjadikan kesarjanaan sebagai loncatan untuk menikmati kehidupan yang lebih bergelimang kemewahan, kesarjanaan dijadikan alat mengantar perempuan jadi perempuan pegawai negeri.

Ambisi menjadikan kesarjanaan sebagai alat memajukan dan memberikan contoh pendidikan kepada perempuan yang lain jarang terjadi. Sarjana hanya untuk kepentingan pribadi.

Kartini dulu mengimpikan dirinya masuk dalam sekolah Batavia. Adat tidak memperbolehkan, tapi keinginan dan pembuktian untuk memperbaiki pendidikan perempuan terus dilakukan sebagai bentuk ejawantah diri dan amalan sebagai laku perempuan yang ingin berderma bagi manusia secara luas. =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16 Ozil: Seharusnya Saya ke Arsenal Bebas Transfer LONDON - Pemain baru Arsenal Mesut Ozil mengungkapkan, seharusnya dia pindah ke Arsenal sebagai pemain bebas transfer dan bukan dibeli dengan harga yang sangat mahal dan menjadi pembeilian tertinggi dalam sejarah klub dari London Barat itu.

Arsenal berhasil memboyong pemain internasional Jerman ini dari Real Madrid dengan banderol 42,4 juta pound pada detik-detik terakhir menjelang jendela transfer musim panas ditutup.

Kepindahan Ozil pada detik-detik terakhir itu tidak terlepas dari peran pelatih Arsenal, Arsene Wenger.

“Arsene kepada saya dengan tepat bagaimana dia melihat saya, bagaimana dia akan memainkan saya, dan apa yang ingin didapat dari saya. Percakapan-percakapan ini langsung mengubah saya dan meyakinkan diri bahwa apa yang tidak saya dapatkan di Madrid adalah transparansi, kepercayaan, dan rasa hormat,” kata gelandang serang “Der Panzer” itu. Karena itu dia melanjutkan, “Seharusnya saya bergabung dengan Arsenal sebagai pemain bebas transfer.”

Sementara itu pihak Arsenal akan segera memperpanjang kontrak Arsene Wenger di Emirates senilai 15 juta pound, meskipun pendukung klub itu mendesak pemilik klub untuk meninjau kembali segala kesepakatan kerja sama dengan pelatih asal Prancis itu. Pasalnya, dalam delapan tahun terakhir, Wenger tidak pernah lagi memberi trofi untuk “The Gunners”.

Tetapi setelah berhasil mendatangkan Ozil dari Real Madrid, pihak manajemen klub akan segera menghadiahinya dengan kontrak baru berdurasi dua tahun dengan nilai kontrak sebesar 15 juta pound atau 7,5 juta per musim. Menurut para pemegang saham Arsenal, Stan Kroenke dan Chief Executive Ivan Gazidis, Wenger layak diberi kontrak baru karena keberhasilannya mendatangkan Ozil ke Emirates. (sky sports/aji)

Ana Rovita Harus Lalui Kualifikasi di Belgia SEMARANG - Tunggal putri Indonesia asal PB Djarum Kudus Ana Rovita harus melalui babak kualifikasi pada kejuaraan bulu tangkis Yonex Belgian International, 11--14 September 2013, meskipun yang bersangkutan baru saja menjadi finalis pada Babolat Kharkov International di Ukraina.

Ketua PB Djarum Kudus Yoppy Rosimin ketika dihubungi dari Semarang, Senin, mengatakan bahwa peringkat dunia Ana Rovita turun jauh karena jarang mengikuti kejuaraan bulu tangkis internasional. “Peringkat Ana Rovita ‘drop’ sehingga yang bersangkutan harus melalui babak kualifikasi di Belgia,” katanya menegaskan.

Pada babak pertama Ana Rovita akan menghadapi tunggal putri Prancis Maria Batumene. Kalau menang, akan menghadapi pemenang antara unggulan keempat Katerina Tornalova (Republik Ceko) melawan Bergstein Iben (Denmark). (ant/dar)

OLAHRAGA

KORAN MADURA

SELASA 10 SEPTEMBER 2013 NO. 0195 | TAHUN II

SELASA 10 SEPTEMBER 2013

LAMPARD

Pensiun

Tahun Depan LONDON - Gelandang Tim Nasional Inggris Frank Lampard akan pensiun pada 2014 mendatang jika ‘The Three Lions” lolos ke Piala Dunia 2014 di Brasil dan turnamen itu akan menjadi yang terakhir kali baginya.

Jika gagal, laga kualifikasi Piala Dunia 2014 akan menjadi yang terakhir bagi pemain Chelsea ini.

Inggris akan menghadapi Ukraina dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi pada Rabu (11/9) dini hari WIB tadi. Dengan menyisakan dua laga, partai itu akan sangat krusial bagi kedua tim.

Pasalnya, pemenang dari laga itu kemungkinan besar akan finis sebagai runner-up grup dan akan mengikuti babak play-off menuju Brasil. Inggris saat ini berada di posisi kedua dan hanya teraput unggul satu angka dari Ukraina yang menempati tangga ketiga.

“Saya pikir tahun ini akan menjadi yang terakhir bagi saya. Saya tentu senang kami bisa pergi ke Brasil karena itu merupakan target saya.

Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan akan pensiun sambil menunggung apa yang terjadi, tapi lebih kepada pemain-pemain muda yang telah menunggu masuk timnas. Dan, pada umur 36 sudah tidak banyak lagi pemain yang berlaga di level internasional,” kata Lampard yang akan mengemas caps ke-100 saat melawan Ukraina nanti.

Ia mengaku akan sekuat tenaga membantu timnya untuk lolos ke Brasil tahun depan. Karena itu, legenda hidup ‘The Blues” ini bertekad untuk memenangkan laga melawan Ukraina untuk menyegel posisi runner-up grup.

“Kami akan pergi ke Ukraina untuk memenangkan pertandingan.

Jika kami kalah kami masih punya dua laga kandang bulan depan dan coba memenangkannya. Tapi, saya tidak mau pensiun di musim panas ini (jika Inggris gagal lolos). Saya menikmati momen berada di tim ini bersama para pemain dan pelatih,” tandasnya.

Sementara itu striker Rickie Lambert bertekad untuk membuktikan dirinya masih layak berseragam “St George Cross”. Lambert akan menggantikan tempat Daniel Sturridge yang terbelit cedera di laga melawan Ukraina.

“Ini lebih dari bayangan saya, tapi saya berusaha tetap tenang.

Saya berusaha melakukan yang terbaik saat kick-off. Saya juga berusaha memberikan pelatih pilihan berbeda dan saya memiliki kesempatan untuk membuktikan lagi saat melawan Ukraina,” ucapnya.

Sadar akan kesempatan yang sulit didapatkan, pemain 31 tahun ini berusaha untuk membuat kesan baik kepada pelatih Roy Hodgson dalam setiap latihan dan pertandingan. “Saya bersyukur bisa mencetak gol ketika melawan Moldova. Jadi saya berharap bisa memberikan pelatih alternatif dan saya berharap akan ada kesempatan selanjutnya,” ujar Lambert. (espn/aji)

Nama : Frank Lampard Usia : 35 tahun

(20-06-1976) TB/BB : 184 cm/88 kg Negara : Inggris Klub : Chelsea Nomor : 8 Posisi : Gelandang

Adebayor Tidak Pernah Ingin Tinggalkan Hotspurs LONDON - Striker Tottenham Hotspur asal Togo Emmanuel Adebayor tidak pernah berpikir meninggalkan klub London Utara itu pada jendela transfer musim panas lalu, meskipun “The Lilywhites” kedatangan dua penyerang baru Roberto Soldado dan Erik Lamela.

Adebayor yang mantan pemain Arsenal dan Manchester City itu siap bersaing dengan dua striker itu, meskipun selama dilatih Andre Villas-Boas, Adebayor menjadi pilihan kedua. Apalagi, Soldado langsung memperlihatkan kelasnya sebagai pemain haus gol di Tottenham.

“Saya dan pelatih sudah memutuskan jauh sebelum jendela transfer musim panas dibuka bahwa saya tidak akan meninggalkan Tottenham. Saya tidak pernah berpikir meninggalkan

Serena Juara AS Terbuka Kelima Kalinya

Eto’o Suntikan Pengalaman ke Skuad Chelsea

NEW YORK - Petenis nomor satu dunia Serena Williams meraih gelar juara AS Terbuka untuk kelima kalinya dan kedua kali berurutan, setelah di final mengalahkan unggulan kedua Victoria Azarenka 7-5, 6-7 (6/8), 6-1, Minggu, gelar ke-18 turnamen grand slam dalam karirnya.

Petenis berusia 31 tahun dari Amerika itu merupakan petenis tertua dalam era tenis Tur Terbuka yang memenangi AS Terbuka dalam sejarah, 293 hari lebih tua dari Margaret Court, ketika ia meraih gelar juara pada 1973.

Dengan kemenangan itu, Williams meraih hadiah uang sebesar 3,6 juta dolar AS, termasuk bonus satu juta dolar karena berhasil memenangi laga pada putaran sebelumnya. Ia merupakan unggulan utama yang meraih gelar juara sejak Justine Henin pada 2007 dan putri pertama yang mempertahankan gelar juara AS Terbuka sejak Kim Clijsters pada 2010.

Williams memenangi laga ulang final AS Terbuka tahun lalu dan membuat Williams dan Azarenka sama-sama mengantongi enam gelar juara turnamen besar dalam dua tahun terakhir.

Williams memperbaiki catatan pertemuan mereka menjadi 13-3 tetapi sang juara dua kali Australia Terbuka Azarenka memenangi dua dari tiga pertemuan terakhir, terakhir kali pada final Cincinnati Terbuka bulan lalu.

“Victoria, Anda bermain luar biasa,” kata Williams. “Pertandingan Anda luar biasa. Merupakan kehormatan besar bagi saya dapat bermain melawan Anda.”

Tapi Azarenka mengaku permainan Williams lebih bagus.

“Pertandingan amat keras. Dapat maju ke babak final, melawan petenis luar biasa, rasanya amat menakjubkan,” kata Azarenka, “Saya mengeluarkan semua kemampuan saya. Saya sudah berjuang keras tapi hasilnya hanya sampai di situ. Saya ucapkan selamat pada Serena.” (ant/dar)

Dalam 4 musim terakhir di Premier League, Lampard rata-rata melepaskan 3,07 tembakan, 2,39 umpan kunci, dan 1,86 tekel perlaga

LONDON - Direktur Teknik Chelsea Michael Emenalo menegaskan, pengalaman Samuel Eto’o akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi skuat Jose Mourinho selama satu tahun kontrak pemain internasional Kamerun tersebut. Kehadiran Eto’o bisa mengisi tempat yang tadinya disiapkan untuk striker Manchester United (MU) Wayne Rooney yang tidak dilepas klub Setan Merah.

Chelsea berhasil mendapatkan Eto’o dengan nilai kontrak satu tahun setelah pemain itu dilepas oleh klubnya, Anzhi Makhachkala.

“Ketika kami tidak berhasil mendapatkan Rooney, kami masih memiliki Romelu Lukaku, Demba Ba, dan Fernando Torres. Kami merasa nyaman dengan mereka tetapi kami juga merasa nyaman dengan mendatangkan Samuel Eto’o karena dia akan memberikan sedikit persaingan di lini depan,” kata Emenalo.

Tetapi dengan perginya Lukaku ke Everton, persaingan lini depan terjadi antara Demba Ba, Torres, dan Eto’o.

“Sebenarnya yang kami beli dari Eto’o adalah pengalamannya,” kata Emenalo lagi.

Sementara itu, pelatih Tim Nasional (Timnas) Kamerun Volker Finke, Minggu (8/9) mengindikasikan bahwa Samuel Eto’o akan segera mengundurkan diri dari karier internasionalnya setelah Kamerun memetik keme-

nangan tipis 1-0 atas Libia pada laga kualifikasi Piala Dunia pada Minggu (8/9) waktu setempat. Kemenangan ini membawa Kamerun ke babak play off sebelum terbang ke Brasil tahun depan.

Finke mendengar kabar tersebut dari rekan-rekan satu tim Eto’o. Tetapi bagaimana keputusan sebenarnya akan disampaikan oleh Eto’o sendiri.

“Samuel Eto’o adalah seorang pesepakbola hebat dan lebih baik dia sendiri yang harus menjelaskan masalah pengunduran diri tersebut. Tentu saja dia sudah memberikan banyak hal kepada sepakbola pada umumnya maupun Kamerun pada khususnya. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari ini karena hanya Eto’o sendiri yang bisa menjelaskannya,” kata Finke.

Pada laga melawan Libia tersebut, Eto’o diganti pada babak kedua tepatnya pada menit ke-62 akibat cedera. Meski demikian, dia masih sempat memberi salam kepada para pendukung tim negaranya.

Setelah pertandingan, kepada anggota tim Kamerun, Eto’o mengatakan bahwa sudah waktunya bagi dia untuk berhenti dari sepakbola internasional, tetapi dia belum membuat pernyataan resmi soal hal itu.

Kabarnya, rencana pengunduran diri ini karena Eto’o tidak sepakat dengan

cara Finke menangani tim Kamerun.

Eto’o adalah salah satu pesepakbola Afrika paling sukses dan memenangkan dua juara Piala Afrika dan medali emas Olimpiade bersama Kamerun dan terpilih sebagai pemain terbaik Afrika sebanyak empat kali. Dia memulai debut untuk Kamerun ketika baru berusia 15 tahun pada 1997 dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kamerun.

Pada laga melawan Libia di Stade Omnisport itu, Kamerun menang tipis 1-0 berkat gol Aurelien Chedjou Fongang pada menit ke-42. Dengan kemenangan ini, Kamerun menjadi pemimpin Grup I dengan nilai 13 atau selisih sembilan poin dari Libia di tempat kedua.

Hasil-hasil kualifikasi Piala Dunia 2014 dari zona Afrika adalah Sudan kalah 2-3 dari Lesotho, Kenya menang 1-0 atas Namibia, Zimbabwe bermain imbang 1-1 melawan Mozambique, Benin menang 2-0 atas Ruanda, dan Togo menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo. (sky sports/aji)

Spurs. Saya masih di sini, keluarga saya merasa sangat betah di sini dan saya tidak bisa berada di kota lain,” kata Adebayor kepada All Africa.com.

Padahal, posisi Adebayor di White Hart Lane semakin terjepit oleh tiga penyerang lainnya yaitu Soldado, Lamela, dan Jerman Defoe. Tetapi dia berktekad untuk bekerja keras sehingga menjadi pilihan utama pelatih.

“Hari ini saya tidak akan menyampaikan kepada Anda bahwa saya lebih kuat dari Soldado, Defoe atau Lamela.

Sekarang kami punya empat penyerang, saya tidak tahu siapa berada di peringkat pertama, kedua atau ketiga, tetapi saya tahu pada akhirnya saya akan menjadi yang pertama dan itulah yang terpenting,” ungkap mantan pemain yang pernah dipinjamkan Real Madrid itu optimistis. (espn/aji)