e Paper Koran Madura 10 November 2014

SENIN

KORAN MADURA

10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

JUMAT 7 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0480 | TAHUN III www.koranmadura.com

Istri SDA PPP Waketum n ja D i rs ve Faridz Nasional hal 2

ant/agus bebeng

PAWAI KEMENANGAN. Sejumlah pendukung Persib bersiap melakukan konvoi untuk menyabut kemenangan tim kebanggan mereka yang menjadi juara Indonesia Super League (ISL) di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/11). Suporter Persib konvoi keliling Kota Bandung untuk merayakan kemenangan tersebut.

Euforia Kemenangan Persib Birukan Bandung BANDUNG - Euforia merayakan kemenangan dan keberhasilan Persib Bandung menjadi Juara Liga Super Indonesia (LSI) 2014 yang dilakukan bobotoh di Kota Bandung berlanjut hingga Minggu (9/11).

Bobotoh dari seluruh Bandung Raya dan dari sejumlah daerah di Jawa Barat hadir untuk merayakan sukses Persib.

Mereka akan mengarak para pemain Persib menggunakan bus Bandros yang dis-

iapkan oleh Pemkot Bandung.

Para pendukung tim "Maung Bandung" itu berkumpul dan berkonsentrasi di kawasan Gasibu Kota Bandung depan Gedung Sate Kota Bandung yang menjadi tempat Pesta Rakyat menyambut kemenangan Persib.

Iring-iringan bobotoh terjadi sejak pagi hari menuju kawasan jantung Kota Kembang itu. Sementara itu kegiatan arak-arakan pemain Persib Bandung akan berlangsung pukul 14.00 hingga 18.00 WIB. Arak-arakan akan menggunakan dua

bus wisata ikon Kota Bandung, "Bandros", yang akan digunakan untuk pemain Persib, official, VVIP dan keluarga pemain.

Piala Liga Super Indoneia (LSI) 2014 juga akan diarak di atas bus Bandros oleh para pemain Persib dalam kegiatan itu.

Peserta konvoy mengarak pemain Persib itu terdiri dari mobil polisi, komunitas bermotor Harley dan Brotherhood, dua unit Bus Bandros, serta sejumlah mobil terbuka dari setiap kecamatan.

Semua kendaraan itu ditulisi "Persib Juara" termasuk di dua bus Bandros yang

berlatar warna merah.

Rute arak-arakan dari Cibiru - Cicaheum - Kiaracondong - Flay Over Kiaracondong - Jalan Gatot Subroto - Jalan Asia Afrika Sudirman, Jl Rajawali - Pajajaran - Merdeka - Lembong - A Yani - Supratman dan Gasibu.

Konvoi bobotoh juga membirukan jalanan Kota Bandung pada saat penyambutan tim Persib dari Bandara Husein Sastranegara ke Mess Persib Bandung.

Mereka spontan melakukan pengawalan bus yang mengangkut tim Maung Bandung menuju home base-nya di kawasan Stadion Persib Jalan A Yani Kota Bandung. = ANT/SYARIF ABDULLAH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

2

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Berita Utama

Delapan

MH. Said Abdullah Sepanjang sejarah Republik, baru sekarang ini dalam kabinet ada delapan menteri perempuan.

Sebelumnya, rata-rata keberadaan menteri perempuan dalam kisaran tiga orang. Itupun dengan jabatan kadang lebih terasa sebagai kebijakan akomodatif terhadap tuntutan publik. Atau menempati posisi menteri yang tak cukup strategis.

Pada kabinet kali ini, delapan menteri perempuan hampir semuanya menempati posisi strategis.

Sebut saja Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Rini Mariani Soewandi sebagai Menteri BUMN. Lalu Kementrian Kelautan dan Perikanan yang bercitra keras penuh petualangan dipegang tokoh yang kini populer Susi Pudjiastuti; demikian pula Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang juga bercitra penuh tantangan dipegang oleh Siti Nurbaya Bakar.

Yang cukup menarik untuk pertama kalinya Kementerian Luar Negeri dipegang perempuan yaitu Retno Lestari Priansari Marsudi. Ini sekali lagi menegaskan bahwa penempatan peran perempuan dalam kabinet bukan sekadar tempelan. Dari posisi kementeriannya sangat jelas Presiden Jokowi memilih dari kalangan perempuan sepenuhnya atas dasar kemampuan. Hampir semua menteri perempuan memiliki rekam jejak hebat, pekerja keras, lincah, yang diharapkan mampu mengikuti langgam kerja Presiden Jokowi, yang memang dikenal tak pernah lelah.

Anatomi kabinet yang berbeda jauh dari kabinet sebelumnya itu memberi dampak kultural luar biasa terutama terkait dengan budaya patriaki di negeri ini. Ini akan menjadi terobosan menarik untuk mengubah persepsi yang selama ini salah kaprah tentang sosok perempuan, yang selalu ditempatkan menjadi subordinat dari laki-laki. Bahwa dari kalangan perempuan secara fakta sosial sudah ada yang memiliki kemampuan setara laki-laki.

Perempuan bukan lagi makhluk yang tergantung apalagi sampai berada dalam kungkungan kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki potensi mengembangkan kemampuan yang pada bidang tertentu berpeluang sama dan bahkan lebih baik dari kaum laki-laki.

Konteksnya memang bukan pada semangat kesamaan karena laki-laki dan perempuan tak akan pernah sama. Juga bukan semangat kesetaraan karena pada dasarnya tak akan pernah ada kesetaraan.

Bahkan antar laki-laki saja tak akan ada kesetaraan.

Semangat yang perlu dikembangkan di sini adalah pada upaya mendobrak superioritas kultural lakilaki yang kadang lebih bersifat distorsi sosial. Bukan karena memiliki kemampuan, skill, pemikiran lebih baik tapi lebih karena persepsi budaya salah kaprah bahwa setiap laki-laki selalu lebih superior dari perempuan. Bahwa perempuan selalu menjadi sub bagian dari laki-laki.

Ruang dan kesempatan memilih serta mengembangkan potensi bagi kalangan perempuan tertutup persepsi dan tradisi salah kaprah itu. Lebih parah lagi sering agama suci dijadikan legitimasi untuk menutup serta memposisikan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Padahal agama memberi ruang sama dalam beramal bagi laki-laki maupun perempuan.

Pesan dari delapan menteri dalam kabinet saat ini diharapkan mampu menumbuhkan persepsi obyektif bahwa manusia bukan dilihat apakah laki-laki atau perempuan tetapi pada kemampuan dan potensinya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki ruang dan kesempatan memilih yang sama. Siapapun berhak memilih dan memiliki ruang mengembangkan perannya tanpa pengecualian. =

Wardhatul Asiah (deretan depan dua dari kanan) dalam suatu pertemuan beberapa waktu lalu. Perempuan yang merupakan istri Suryadharma Ali itu masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz. Wardhatul Asiah menjadi salah satu Wakil Ketua PPP.

Istri SDA Waketum PPP versi Djan Faridz JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz telah membentuk kepengurusan baru. Istri Suryadharma Ali (SDA), Indah Wardhatul, menjadi salah satu wakil ketua. “Indah Wardhatul menjadi wakil ketua PPP bersama Arif Mudastur, Humphrey Djemat, Epriyadi Asda, Fenita Darwish, dan saya,” ujar salah satu Wakil Ketua Umum PPP, Habil Maratti di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan PPP kubu Suryadharma atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP. Sebelumnya, SK itu menyebut bahwa kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sah di hadapan negara. Dengan dikabulkannya gugatan itu, SK itu pun dibatalkan.

Pengurus PPP kubu Suryadharma Ali langsung membentuk kepengurusan untuk didaftarkan ke Kemenkum dan HAM. Habil mengatakan bahwa sejauh ini baru tataran pimpinan partai yang telah terbentuk. Adapun struktur kepengurusan di bawahnya belum terbentuk. Ia berjanji pekan ini akan merampungkan seluruh struktur pengurus. “Yang lain sebenarnya

sudah disusun. Tapi itu belum legal, tinggal minta persetujuan kader lainnya,” lanjut Habil.

Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, menyebut dari 34 departemen di partainya, 22 di antaranya akan diisi kader PPP yang menjadi anggota DPR. “Sejauh ini 22 orang sudah confirmed,” ujar Dimyati kepada wartawan di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

Ditemui di tempat yang sama, Ketum PPP Djan Faridz mengatakan 22 orang itu dipilih dari anggota Fraksi PPP DPR RI. Ketika wartawan menanyakan apakah ada orang dari kubu Romahurmuziy (Romi) ikut diajak, dia hanya menjawab tidak membatasi apalagi ‘menganaktirikan’ kader dari kubu Romi. “Kita ajak sebanyak-banyaknya. Anggota DPR RI ada 39

STRUKTUR PPP VERSI DJAN FARIDZ Djan sudah mengisi beberapa posisi di kepengurusannya. Berikut susunan kepengurusan sementara PPP. Ketua Umum : Djan Faridz Wakil Ketua Umum : 1. Arif Mudatsir (mantan Ketua DPW Jateng) 2. Humhprey Djemat (advokat PPP) 3. Habil Marati 4. Epiyardi Asda 5. Wardhatul Asiah (istri SDA) 6. Fernita Darwis Sekretaris Jenderal : Dimyati Natakusumah Bendahara Umum : Diah Anita Prihapsari

orang, 22 di antaranya menyatakan bergabung,” jelasnya.

Dengan struktur kepemimpinan yang tengah digodoknya, mantan Menteri Perumahan Rakyat era SBY itu optimis PPP dapat memenangi Pemilu 2019. Tak takut kader PPP akan loncat ke partai lain akibat kisruh berkepanjangan di tubah partainya itu? “Saya optimis yakin 2019 asalkan betul-betul bersatu, PPP bisa menang,” ucap Djan. =GAM/ABD/AJI

Nasional KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

Dugaan Pencucian Uang Asian Agri Harus Disidik JAKARTA - Pengadilan Pajak telah menolak banding keberatan kasus penggelapan pajak PT Raja Garuda Mas dan PT Rugunas Agri Utama yang merupakan anak perusahaan Asian Agri Gorup (AAG) sehingga masing-masing perusahaan didenda membayar pajak sebesar Rp 60 miliar dan Rp 15,8 miliar.

Indonesian Legal Resources Center (ILRC) mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan pencucian uang yang dilakukan AAG. Pasalnya, dalam pertimbangan hukum dan bukti-bukti di Mahkamah Agung (MA) atas perkara terdakwa Tax Manager Suwir Laut, terdapat petunjuk adanya dugaan pencucian uang tersebut. "Ada petunjuk pencucian uang hasil pengemplangan pajak melelui metode tranfer princing dan lain-lain dialihkan ke perusahaan-perusahaan lain," kata Direktur Eksekutif ILRC Uli Parulian di Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

Sebelumnya, MA juga telah menghukum Asian Agri, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut membayar denda Rp2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak.

Putusan perkara penggelapan pajak diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektif) yaitu perusahaan bertanggung

TANGGAPI PUTUSAN PTUN. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta Djan Faridz (tengah) bersama politisi PPP Dimyati Natakusumah (kedua kiri), Syukri Fadholi (kanan), Djafar Alkitiri (kiri) dan kuasa hukum PPP Humphrey R. Djemat (kedua kanan) menunjukan salinan keputusan PTUN saat jumpa pers usai acara silaturahmi pengurus partai tersebut di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (9/11). Djan Faridz menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Menkumham No. M.HH07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

jawab atas perbuatan pidana karyawannya (Fucarious Liability).

Guna meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, ILRC juga mendesak Pengadilan Pajak dan Dirjen Pajak melakukan penegakkan hukum atas kasus-kasus banding keberatan pajak terhutang dari perusahaan-perusahaan lain yang tak tanggung jawab dalam pajaknya.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah positif dalam penegakkan hukum sejumlah kasus perpajakan di Indonesia. "Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak," ujarnya.

Selain 2 perkara tadi, jelasnya masyarakat juga mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Asian Agri atau perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak.

Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini awalnya dibongkar mantan Group Financial Controller Asian Agri, Vincentius Amin Su-

tanto. Anak perusahaan Raja Garuda Mas ini diduga merugikan negara Rp 1,4 triliun. Vincentius telah divonis 11 tahun penjara karena dituduh melakukan pencucian uang.

Sementara itu, Direktur Utama Katadata, Metta Dharmasaputra mengatakan sebanyak 12 kasus skandal pajak Asian Agri menunggu putusan pengadilan dalam tahap pengajuan banding. Dari 14 kasus pajak AAG dengan total Rp4,5 triliun baru dua kasus yang telah mendapat putusan. Dua keputusan yang telah diambil pengadilan pajak yaitu menolak banding keberatan pajak terutang anak perusahaan AAG masing-masing Rp60 miliar dan Rp15,8 miliar. Putusan ini merupakan langkah positif dalam penegakan hukum kasus-kasus perpajakan di Indonesia."Mudah-mudahan bisa mengikuti vonis dua putusan yang sudah dihasilkan," ucap Metta, saat acara Media Briefing di Jakarta, Minggu(09/11).

Metta menambahkan jika kasus ini selesai sesuai harapan pengadilan pajak maka akan menjadi moment penting di sejarah pajak Indonesia. Sebab, wajib pajak harus membayarkan nilai terbesar sepanjang sejarah. "Dengan adanya pergantian pemerintahan baru, semoga betul-betul ada komitmen untuk menyelesaikan kasus perpajakan," pungkasnya. =GAM/ABD

315

BEDA PANDANGAN POLITIK

Rieke dan Simbolon Bakalan Tergusur dari DPR JAKARA-PDI Perjuangan bakal memberikan sanksi keras kepada kadernya yang terbukti mbalelo dan tidak mendukung keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, sikap politik PDI Perjuangan jelas mendukung segala kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, termasuk rencana menaikkan harga BBM. Karena itu, bagi kader PDI Perjuangan yang tidak mendukung keputusan pemerintah akan ditendang dari parlemen.

Kedua kader PDI Perjuangan yang terancam kursinya tergusur itu adalah Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon. Kedua politisi ini berbeda sikap politik terkait kebijakan BBM. "Mekanisme normal, mungkin peringatan dan seterusnya. Saya enggak yakin ya, kalau itu sudah jadi putusan DPP. Maka seluruh fraksi, DPD DPC punya kewajiban untuk patuhi garis partai," kata Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Minggu (9/11).

PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, dan sekaligus menjadi kekuatan penopang utama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Maka dari itu, PDI Perjuangan mendukung segala kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, termasuk rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi (pengalokasian kembali) subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto Eva menambahkan, sikap Rieke dan Effendi yang menolak kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM

sudah bertentangan keputusan partai. Apalagi, kata Eva, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah tegas menyatakan akan mendukung kebijakan apa pun yang diambil pemerintah. "Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju.

Nanti kalau BBM naik atau tidak, apa pun yang diambil pemerintah Jokowi-JK, PDI Perjuangan akan mendukung," tambah Eva. Eva menjelaskan, partainya mempunyai pertimbangan sendiri dalam mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Sehingga, dalam skema yang akan datang, subsidi akan langsung dimanfaatkan dan diterima oleh grup yang memang ditujukan menjadi skema subsidi tersebut," tutup Eva. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon mempertanyakan rencana kenaikan BBM bersubsidi. Menurut Effendi, Wakil Presiden Jusuf Kalla terkesan yang bersemangat untuk menaikan harga.

"Makanya itu saya perlu melihat, kok kayanya Pak Jusuf Kalla yang bernafsu melakukan manuver (naikan harga BBM) yang luar biasa," ujar Effendi Pemerintah seharusnya terlebih dulu membenahi tata niaga terkait BBM. Effendi berharap Jokowi tidak menaikkan harga BBM dulu. "Untuk 2015, dahului dengan langkah yang konkret. Ini loh program kami,� kritiknya.

Sementara Rieke dalam akun Twitternya, @ rieke_diah berkicau menentang kenaikan harga BBM. Bahkan, ia membuat tagar khusus terkait aspirasinya itu sembari diselingi ucapan selamat atas keberhasilan Persib Bandung menjadi juara Liga Super Indonesia 2014. "#tolakkenaikanBBM dan #PersibJuara," kata Rieke melalui akun Twitter, @rieke_diah. =GAM/ABD

4 16

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

SOSIALISASI INDONESIA MENARI. Ratusan Abang None Jakarta dan penari dari berbagai sanggar beraksi bersama saat 'car free day' di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/11). Aksi tersebut merupakan bentuk sosialisasi menjelang acara "Indonesia Menari 2014" di Grand Indonesia pada 23 November.

BNN: Pengguna Narkoba Mirip dengan Penderita Sakit Jiwa JAKARTA-Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkoba di Indonesia mencapai jumlah 4,2 juta orang. Para pemakai tersebut tidak beda dengan orang sakit jiwa.

“Bangsa Indonesia sedang prihatin karena ada 4,2 juta yang terlanjur konsumsi narkoba.

Orang yang konsumsi narkoba itu orang sakit. Pengguna narkoba hanya bisa sembuh melalui rehabilitasi. Ini yang harus kita pahami, pengguna narkoba bukan orang yang gaya hidupnya hebat, tapi orang sakit. Orang yang mirip dengan sakit jiwa,” kata Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar di sela-sela kegiatan jalan sehat bertema Pahlawan Bersinar 2014, Hidup Sehat Tanpa Narkoba, di Monas, Minggu (9/11).

Anang menjelaskan, para pemakai narkoba memerlukan

bantuan dari pihak yang sehat.

Walau pemakai narkoba dikategorikan penjahat, tapi sebenarnya mereka adalah korban. “Mereka ini perlu bantuan dari kita semua.

Mereka hanya bisa disembuhkan dengan rehabilitasi,” imbuh dia.

Anang mengajak masyarakat agar jangan sampai terjerat narkoba. Ia berpesan agar mereka yang tak mengonsumsi barang haram ini harus teguh hatinya agar tak gampang dirayu. “ Saya pesan yang termasuk 171 juta orang yang sehat ini jaga dirinya, karena yang 4,2 juta ini suka ajak yang sehat agar bisa masuk grup pengguna narkoba. Ini yang saya minta pada komu-

nitas untuk jaga,” tegas dia.

Anang menjanjikan penyidik dan petugas lapangan akan bekerja keras menangkap para bandar dan pengedar narkoba. “Tugas kita, memasukan mereka dalam penjara agar tidak lagi mengedarkan narkoba di Indonesia. Melalui komunitas ini, saya ajak agar mendorong penegak hukum memasukan bandar-bandar dan tak menutup kemungkinan di dalam undang-undang kita, mereka dapat dihukum mati,” tandasnya.

Anang mengatakan semua orang pada dasarnya bisa menjadi pahlawan anti narkoba. Dalam hal yang sederhana, seseorang dapat melakukannya dengan cara mencegah dan memproteksi diri dan lingkungannya dari bahaya narkoba dan sekaligus dapat menyelamatkan penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi.

“Pentingnya reorientasi penanganan penyalah guna narkoba

dengan ideal. Karena mereka (penyalah guna-red) orang sakit dan korban sindikat, sehingga lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara, di sinilah dibutuhkan aspek toleransi dari penegak hukum, agar bisa menempatkan mereka ke dalam pusat rehabilitasi,” katanya.

Menurutnya, jika hal ini terealisir, tentu di situ ada nilai heroisme yang humanis, karena ada unsur penyelamatan pada sesama manusia yaitu para penyalahguna narkoba.

Ia juga menambahkan, pentingnya hidup sehat agar menjadi generasi muda yang unggul.

Berbicara masalah generasi unggul, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memberikan pesan positif pada masyarakat agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat Indonesia bisa menjadi generasi unggulan, dan tentu ini menjadi modal

dasar yang kuat untuk pembangunan negeri.

Sementara itu, seorang Duta Kampus Anti Narkoba dari Bina Nusantara, Desita, mengatakan, peran anak muda sangat dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan terutama dalam mengubah paradigma tentang penyalah guna narkoba. “Para penyalahguna narkoba sebaiknya jangan dipenjarakan karena mereka hanyalah korban, rehabilitasi adalah pilihan terbaik untuk mereka,” ujar Desita.

Senada Desita, Andhika Pratama, selebriti papan atas Indonesia juga mendukung gerakan rehabilitasi untuk penyalah guna narkoba.

Menurutnya, mereka tidak layak dipenjara karena tidak akan menyelesaikan masalah. “Yang harus ditindak tegas adalah pengedar dan bandar dengan hukuman yang sangat berat,” katanya. =GAM/ABD

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

10 2014 NOVEMBER 2014 SENIN SENIN 10 NOVEMBER | No. 0481| TAHUN III NO. 0481 | TAHUN III

5

HTI TOLAK BBM NAIK. Aktivis yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengusung spanduk dan poster berjalan kaki menuju kantor DPRA saat aksi menolak liberalisasi migas dan kenaikan bahan bakar minyak di Banda Aceh, Jumat (7/11). HTI menolak kenaikan BBM dan liberalisasi migas karena menurut mereka berpotensi memicu gejolak sosial dan akibat tekanan ekonomi yang berdampak kepada harga sembako dan kemiskinan.

Penawaran Investasi Diduga Ilegal JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima informasi dari masyarakat terkait penawaran investasi yang melibatkan 262 perusahaan jasa keuangan yang diduga ilegal. Kegiatan tersebut menggunakan modus operasi penawaran investasi seperti Mavrodian Mondial moneybook (MMM), Sama Sama Sejahtera (SSS), Sistem menuju Sejahtera Nusantara (SMS NUSA), Local Wisdom (Locwis), yang telah terbukti ilegal.

“Sebagian besar penawaran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana website atau media online. Bahkan ada pula yang menggunakan public figur, pejabat, tokoh agama, artis serta menjanjikan bonus barang mewah (mobil mewah), tour keluar negeri,” kata Direktur Pengembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/11).

Anto memastikan kegiatan

penawaran investasi yang memiliki karakteristik tersebut di atas banyak yang berakhir dengan kerugian masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu mengembangkan sikap rasional, waspada, dan berhati-hati terhadap tawaran produk investasi yang semakin hari semakin beragam dan canggih. “Dalam upaya mencegah terjadinya kerugian masyarakat yang lebih besar, partisipasi aktif masyarakat dan regulator lain sangat diharapkan. Salah satu langkah efektif untuk melakukan

pencegahan tersebut adalah dengan melakukan pemblokiran atas alamat situs internet yang digunakan untuk menawarkan produk yang diduga dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat secara massif,” tegasnya.

Anto mengatakan setelah diidentifikasi, 262 perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK dan bukan merupakan kewenangan pengawasan OJK. Sebanyak 218 di antaranya penawaran investasi yang tidak memiliki kejelasan izin usaha dari otoritas berwenang.

Sedangkan 44 penawaran investasi izinnya telah dikeluarkan oleh lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun belum dipastikan bahwa 262 penawaran investasi itu kegiatan melanggar hukum,

namun harus dicermati adanya karakteristik penawaran investasi yang melanggar hukum yang bisa merugikan masyarakat.

Terhadap informasi tersebut, OJK menindaklanjuti dengan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs tersebut. Direktur Penyidikan OJK, Luthfy Zain Fuady, mengatakan penindakan pemblokiran bukan kewenangan OJK. Jika kegiatan itu ada pengawasnya, lanjutnya, OJK akan menyampaikan kepada pengawas. “Kalau tidak ditemukan pengawasnya, maka OJK bisa meminta Kemenkominfo melakukan pemblokiran alamat situs di internet,” jelasnya.

Hingga 31 Oktober 2014, kata Anto, OJK telah menindaklanjuti sebanyak 26.204 layanan dari para konsumen lembaga keuangan. Layanan itu terdiri atas 2.772 pengaduan, 3.229 penerimaan informasi, dan 20.203

penyampaian informasi. “Dari 2.772 pengaduan yang masuk, sebagian besar berasal dari sektor perbankan yang terkait lelang jaminan kartu kredit dan restrukturisasi, serta gadai emas,” imbuhnya.

Menurutnya, setelah ditangani, OJK menemukan bahwa pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran ketentuan oleh pelaku usaha jasa keuangan ada 220 pengaduan dan fasilitasi yang mempertemukan konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan ada 61 pengaduan. Adapun langkah pengawasan yang dilakukan oleh OJK antara lain berupa teguran, sanksi administratif dan/atau pembayaran dana nasabah. Selain itu, melalui fitur traceable dalam layanan konsumen terintegrasi, pelaku usaha jasa keuangan dapat mempercepat penanganan pengaduan konsumen sebanyak 678 pengaduan. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

DANA INVESTOR ASING

Capai Rp 45,27 T JAKARTA-Potensi investasi di Indonesia masih menjanjikan.

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2014, investor asing masih tetap melirik Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut terlihat dari perkembangan dana asing yang masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 BEI, Umi Kulsum menjelaskan, investasi asing terus menanamkan dananya setiap tahun di Indonesia baik melalui sektor riil sampai pasar modal.

FESTIVAL MEMASAK KULINER INDONESIA. Sejumlah makanan siap saji dihidangkan menjelang penilaian juri lomba memasak kalangan pedagang ibu rumah tangga di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Minggu (9/11). Festival memasak.

Kuliner Indonesia itu digelar dalam rangka memotivasi kreativitas pedagang kecil dalam meracik makanan dan memberi nuansa baru saat memasak guna menciptakan daya tarik pembeli untuk mencapai penambahan penghasilan/pendapatan ekonomi keluarga di Aceh.

Bereskan Kasus Penyelewengan Pajak JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta serius menangani masalah perpajakan di Indonesia baik soal administrasinya maupun sisi hukumnya. Karena selama ini negara dinilai masih sering kehilangan pendapatannya lantaran masih banyak perusahaan swasta bermasalah dalam pembayaran pajak. “Jadi pemerintah harus memiliki komitmen menegakan hukum persoalan perpajakan,” kata Metta Dharmasaputra Chief Editor Katadata di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

Menurut Metta, kasus keberatan pajak perusahaan Asian Agri Group yang berujung pada pemidanaan Manejer Pajak Asian Agri Suwir Laut merupakan kasus pengemplang pajak yang terbesar sepanjang sejarah. “Kasus ini memang kasus panjang saya sudah bukukan dengan lengkap dan mengupdate sejarah terakhir kasus ini yang berujung pada kemenangan pemerintah di pengadilan,” ucapnya.

Dari 14 kasus anak perusahaan tersebut, lanjut Metta, 12 di antaranya sudah selesai. “Baru dua yang diputuskan dan dimenangkan oleh pemerintah. Kita berharap pengadilan pajak tidak

main-main dengan uang negara yang Rp 2 triliun tersebut,” paparnya.

Metta menyebut perusahaan AAG terbelit utang pajak kepada negara sebesar Rp 4,5 triliun. Perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu sudah membayar Rp 2,5 triliun dengan dicicil selama setahun. “Sisanya Rp 2 triliun lagi menunggu putusan pengadilan pajak atas tunggakan pokok dan denda pada negara,” ungkapnya.

Untuk itu Jokowi perlu mengeluarkan terobosan untuk mengatasi persoalan tentang perpajakan. Pasalnya masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. ”Selain Asian Agri Group

masih banyak kasus perpajakan yang belum ter-blow up maupun berpotensi muncul di negeri ini,” ujarnya.

Untuk mengatasi itu, kata Metta, harusnya presiden langsung yang memilih Dirjen Pajak.

Bukan menteri keuangan yang selama ini selalu dilakukan.

“Dirjen Pajak yang akan dipilih 1 Desember nanti memiliki integritas dan keberanian untuk mengusut kasus-kasus besar di Indonesia. Ini momentum penting agar kasus pajak bisa diselesaikan dengan baik di negeri ini,” ujarnya.

Senada dikemukakan Praktisi Perpajakan Prastowo. Pemilihan langsung Dirjen Pajak oleh Presiden, menurutnya, langkah yang tepat, karena besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak menjadi tanggungjawab presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. “Karena penerimaan pajak bebannya presiden ini jadi portofolionya presiden, maka presiden yang harus menentukan. Menteri Keuangan hanya membantu menyeleksi,” tegasnya. =GAM

Di pasar modal sendiri, aliran dana investor asing yang masuk ke pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencatatkan kenaikan yang signifikan.

Pada 2010, urainya total aliran dana investor asing yang masuk ke pasar modal Indonesia tercatat mencapai Rp 85,77 triliun. Investor asing memang sempat menarik kembali dananya keluar dari pasar modal Indonesia di 2013 dengan jumlah Rp 20,64 triliun untuk merealisasikan keuntungan. “Namun sejak awal tahun ini sampai dengan 31 Oktober 2014, aliran dana investor asing mencatatkan rekor baru senilai Rp 45,27 triliun,” jelasnya di Jakarta, Minggu (9/11).

Salah satu langkah yang dilakukan oleh BEI untuk meningkatnya jumlah dana asing yang

masuk adalah menambah varian produk di pasar modal. Sejak 1995 sampai dengan per 31 Oktober 2014 jumlah perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI telah meningkat lebih dari dua kali lipat. “Jika pada 1995 silam jumlah emiten di BEI baru mencapai 238 emiten, di tahun ini jumlahnya sudah mencapai 501 emiten,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan pertumbuhan pasar modal Indonesia yang atraktif setiap tahunnya semakin menarik minat berbagai investor di dalam dan luar negeri. Apalagi, potensi imbal hasil yang ditawarkan dari investasi di pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang lebih tinggi jika dibandingkan bursa negara lain di kawasan regional. “Meski memiliki volatilitas dan faktor risiko yang seimbang dengan potensi imbal hasil yang akan dihasilkan, secara kumulatif rata-rata tingkat imbal hasil per tahun hasil investasi di pasar saham Indonesia tercatat yang tertinggi sejak 2009 silam dengan angka yang mencapai 28,08%,” ujarnya.

Menurutnya, besarnya potensi return dari investasi di pasar modal Indonesia membuat aliran dana investor asing terus masuk ke pasar modal Indonesia. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui potensi keuntungan dari berinvestasi di pasar saham Indonesia. =GAM

FESTIVAL KANAL. Sejumlah anak bermain pukul bantal pada Festival Kanal di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/11). Festival tersebut guna memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan kanal yang dapat bernilai ekonomis bagi warga sekitarnya.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

usyawarah Nasional Partai Golongan Karya IX jika tidak ada perubahan akan digelar pada bulan Januari 2015 mendatang. Dalam Munas itu besar kemungkinan Aburizal Bakrie (ARB) akan kembali mangintai kursi Ketua Umum Partai Golkar tersebut jika memang dikehendaki oleh mayoritas pengurus daerah parpol berlambang pohon beringin tersebut. Isyarat ini diucapkan oleh pendukung setianya, Ketua DPP Partai Golkar, Mahyudin.

Pernyataan tersebut membuktikan adanya kesiapan ARB untuk maju memperebutkan kursi nomor satu di Partai Golkar. Setidak-tidaknya sebagai sinyal awal untuk menjajaki kekuatan sosok ARB di Munas Golkar nanti. Apabila nantinya ARB tidak maju sebagai calon Ketum Golkar, pertanda ARB memang tidak lagi dikehendaki oleh mayoritas pengurus daerah parpol Golkar.

Memang kemungkinan ARB menjadi Ketum Golkar masih terbuka.

Apalagi ARB oleh Muhyidin dinilai mampu mengawal keberhasilan Koalisi Merah Putih, hingga membuat KIH dan Joko Widodo-JK sempat kalang kabut dan tak diberi kesempatan menempati pimpinan apa pun baik di DPR, MPR, maupun di komisikomisi dan Alat Kelengkapan Dewan.

Semua posisi pimpinan di pos-pos tersebut berhasil diperebutkan oleh KMP dibawah komando ARB. Walaupun berhasil memimpin KMP, ARB ternyata tidak sukses menjadikan Golkar sebagai partai pemenang Pemilu, bahkan perolehan suaranya dalam pemilu baru-baru ini sangat tidak signifikan. Sehingga catatan merah ARB itu pun juga menjadi catatan dalam perjalanan politiknya di masa-masa setelahnya, termasuk bisa menjadi batu sandungan ARB bila bersiap maju ke Ketum Golkar di Munas Golkar mendatang.

Apabila dipaksakan Golkar tetap dipegang oleh ARB dipastikan nasib Golkar lima tahun mendatang tidak akan jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Selain itu, Golkar juga bisa dianggap telah gagal melakukan pengkaderan selama ini, sehingga tak ada lagi kader Golkar yang dianggap layak menggantikan posisi ARB di Golkar. Sudah waktunya ARB memberikan kesempatan bagi kader yang lain di Golkar. (*)

Opini

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

77

Etos Kepahlawanan

Salam Songkem

Munas Golkar

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

Setiap memperingati hari pahlawan, harus menyegarkan komitmen untuk memelihara dan membina persatuan dan kesatuan bangsa secara dinamis, sebagaimana telah didedikasikan oleh para pahlawan dalam pertempuran 10 November di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang telah mereka persembahkan dengan tetesan keringat dan cucuran air mata, tumpahan darah dan bahkan pengorbanan nyawa.

K

ita wajib melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pahlawan kita. Dan memperingari hari pahlawan, merupakan bagian dari upaya meneladani, melanjutkan perjuangan dan mengenang jasajasa mereka, yang kita perlukan sebagai motivasi untuk tetap optimis membangun tanah air dan bangsa yang sangat kita cintai, yang dijiwai dengan semangat persaudaraan yang dinamis, rasa percaya diri yang kuat, untuk sebesar-besar pembangunan yang beradab dan berkeadilan, yang dilandasi dengan visi dan misi jelas yang diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, untuk menyelesaikan kemelut dan berbagai problematika/krisis multidimensi bangsa, demi generasi penerus perjuangan yang menjadi kebanggaan kita bersama, dalam menyongsong masa depannya yang gemilang.

Sebagai bangsa yang pandai menghargai jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan 10 November, kita setidaknya mewarisi semangat juangnya. Kita

jangan menjadi bangsa yang gampang silau dengan bangsa lain. Bangsa yang besar ini bisa dipermalukan oleh negara yang kecil. Misalnya, para TKW kita jadi bahan eksploitasi ekonomi.

Kenyataannya di negara tempatnya bekerja, juga banyak masalah, disiksa, dikurangi gajinya, diperkosa, bahkan tak sedikit dari mereka yang jadi korban pembunuhan. Sedarurat apapun kalau tidak mengancam nyawa, maka kewajiban pemerintah untuk menyejahterakannya dengan memberi pekerjaan.

Devisa masuk, tetapi korban berjatuhan. Namun yang pasti, kita harus punya harga diri di hadapan bangsa manapun, seperti pahlawan 10 November yang sebenarnya waktu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Inggris. Tetapi, demi harga diri, mereka maju melawan dengan gagah berani.

Sungguh, semangat 10 November harus terus kita gelorakan di rumah, di tempat kerja, di kantor-kantor, di jalanan, dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya, untuk memompa semangat perjuangan generasi bangsa, juga dalam rangka internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme secara mendalam. Jangan sampai generasi bangsa ini membesarkan bangsa lain, dengan menelantarkan bangsa sendiri. Dengan semangat 10 November, profesionalitas harus kita junjung tinggi, sedangkan korupsi, kolusi dan nepotisme kita singkirkan.

Dengan manajemen terbuka, akuntabel, dan partisipatoris, bangsa ini akan keluar dari kegelapan menuju pencerahan dan kebangkitan, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh para pahlawan pendahulu kita, yang gugur di medan pertaruhan harga diri bangsa.

Lembaga pendidikan menjadi garda terdepan. Sebab, dari lembaga inilah lahir pahlawan-pahlawan muda masa depan bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam

berbagai bidang sesuai keahlian mereka. Sehingga bangsa ini bisa berkembang dan maju pesat dari segala aspek.

Generasi harapan dan dambaan itu, harus kita tempa dengan pendidikan karakter yang ketat, sehingga ada jiwa perjuangan, semangat pantang menyerah, berani menghadapi tantangan, selalu berpikir solutif, tidak menyalahkan orang lain, berani melawan status quo, konsisten memegang prinsip, dan senantiasa optimis dalam memandang masa depan, selama hayat masih dikandung badan. Jangan sampai mereka menjadi generasi manja, yang kita biarkan terjerumus pada perilaku hedonis, konsumeris, sekularis, tindak kriminal, minuman keras, narkoba, atau bahkan pergaulan bebas.

Nilai-nilai kepahlawanan harus senantiasa kita hunjamkan dalam jiwa generasi muda, untuk dijadikan spirit perjuangan. Sehingga mereka mampu menjadikan tantangan, kesulitan, dan kesusahan yang dialami sebagai ujian. Tujuannya adalah untuk mematangkan kepribadian, mendewasakan watak, dan memperkuat karakter mereka.

Sehingga mereka mampu bersaing dan bermartabat dalam peta persaingan hidup yang semakin tajam, dan lahirlah pahlawanpahlawan serta kompetitorkompetitor baru yang semakin berkualitas.

Tentu kolektivitas, persatuan, dan kesatuan adalah kata kuncinya. Jangan sampai bercerai-berai, mengedepankan kepentingan kelompok yang sempit dengan mengorbankan

kepentingan besar. Sinergi dan kolaborasi semua stakeholder, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, pengusaha, media informasi, dan pemerintah adalah langkah efektif dalam membangkitkan jiwa bangsa yang saat ini sedang sakit digerogoti krisis multidimensi. Tanpa kerja sama aktif dan koperatif, bangsa ini akan terus tertinggal oleh bangsa lain.

Tanpa kehadiran kader semacam itu, bangsa ini akan dijadikan bulan-bulanan negara-negara maju, akhirnya terjajah secara massif dan eskalatif dalam aspek teknologi, pengetahuan, ekonomi, dan peradaban.

Hancurlah Indonesia. Sejarah hanya tinggal sejarah. Indonesia tinggal kenangan sebagai bangsa yang mempunyai semangat juang yang tinggi ketika melawan Belanda, Jepang, dan Inggris dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Oleh karena itu, di tengah kemunduran dan ketertinggalan bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan ini, berjuang bersama-sama menjadi sebuah keniscayaan untuk membangkitkan semangat bangsa dengan kerja keras, kerja kreatif, kerja solutif, dan kerja inovatif, dengan panduan visi dan misi Indonesia Emas tahun 2020. Masih ada waktu sekitar tujuh tahun lagi untuk menyongsong era bangsa ini sebagai bangsa yang mengedepankan moral, teknologi, pengetahuan, dan peradaban tinggi.

Selamat hari pahlawan, Dirgahayu Pahlawanku! Dirgahayu para pejuang syuhada’ bangsa!

Terbanglah Tinggi Garudaku!=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Aparat Bubarkan Paksa Konvoi Para Pesilat MADIUN - Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan paksa konvoi pesilat anggota Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo yang memaksa masuk wilayah Kota Madiun di Jalan Raya Madiun-Surabaya, Desa Garon, Kabupaten Madiun, Minggu (9/11).

Pembubaran paksa tersebut, dilakukan menyusul tindakan persuasif aparat yang gagal, sehingga massa pesilat memaksa berkonvoi masuk wilayah Kota Madiun guna mengikuti acara Suran Agung.

Aparat telah dua kali bernegosiasi, namun gagal. Ribuan pesilat tetap memaksa untuk masuk wilayah Kota Madiun sambil membunyikan knalpot "brong"-nya. Guna mengamankan situasi, aparat terpaksa menindak keras para pesilat tersebut.

Para pesilat yang membandel dipukul dengan menggunakan tongkat kayu untuk memaksa massa mundur. Sejumlah aparat keamanan juga terpaksa menendang motor para pesilat yang terus merangsek.

Akibat ulah dari para pesilat tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Madiun-Surabaya sempat macet hingga beberapa kilometer. Masyarakat yang melintas juga merasa takut, hingga akhirnya menepi di pinggir jalan.

Seperti diketahui, aparat gabungan Polres Madiun Kota, TNI, dan Polres Madiun menjaga ketat tujuh titik perbatasan wilayah menuju Kota Madiun, untuk mengamankan perayaan Suroan atau "Suran Agung" pesilat anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Wionongo pada Minggu (9/11).

"Pengamanan akan kami fokuskan di setiap pintu masuk ke kota, baik itu dari arah Magetan, Ponorogo, dan Ngawi. Dari kabupaten sendiri itu ada yang dari arah Dungus (Kabupaten Madiun) ke Manisrejo (Kota Madiun), Nglames (Kabupaten Madiun), Jiwan (Kabupaten Madiun), dan Maospati (Magetan) juga kita amankan, termasuk jembatan kecil di Taman dan Manguharjo," ujar Kapolres Madiun AKBP Far-

ant/siswowidodo

KONVOI PESILAT RICUH. Pesilat Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda (PSHTM) bersitegang dengan polisi saat melakukan konvoi pulang dari acara Suran Agung (pertemuan pada bulan Sura) di Madiun, Jatim, Minggu (9/11). Dalam konvoi pesilat tersebut, terjadi kericuhan di sejumlah lokasi, ada beberapa pesilat mengalami luka dan polisi menyita senjata tajam milik peserta konvoi.

man, kepada wartawan.

Menurut dia, penjagaan ketat dan pelarangan pesilat untuk masuk wilayah Kota Madiun tersebut guna menghindari kerusuhan yang rawan terjadi.

Juga, untuk menghindari konvoi kendaraan bermotor para pesilat dalam jumlah yang besar.

Sesuai kesepakatan, para pimpinan perguruan silat di Madiun menyatakan akan mendukung pelarangan konvoi tersebut.

Ketua Umum PSH Tunas Muda Winongo, Agus Wiyono Santoso mengimbau agar warganya tidak berbuat anarkis saat

Suran Agung. Hal itu untuk menjaga Kota Madiun tetap kondusif.

"Saya imbau warga PSH Tunas Muda Wionogo tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Jangan melakukan konvoi supaya perayaan Suran Agung tahun ini lancar," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

8

RITUAL TAHUNAN

PSHW Dilarang Ikuti "Suran Agung" PONOROGO - Kepolisian Resor Ponorogo, Jatim melarang Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) di daerah tersebut mengikuti kegiatan "Suran Agung", ritual tahunan setiap akhir bulan Suro dengan mengangkat anggota baru di Madiun karena alasan keamanan.

"Sesuai instruksi dari Polda Jatim, kami melarang seluruh anggota Perguruan Pencak Silat Winongo dari luar Kota Madiun untuk mengikuti kegiatan Suran Agung. Kami tidak ingin ada bentrok antarperguruan terulang," kata Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, Minggu (9/11).

Meski kegiatan Suran Agung saat ini hanya digelar untuk skala lokal di wilayah Madiun dan tanpa pengerahan massa dari luar kota, namun pihak kepolisian tetap saja melakukan antisipasi pengamanan. "Kami mengerahkan sekitar 659 personel dengan dibantu dari pasukan Brimob Madiun untuk ditempatkan di titik-titik rawan, khususnya daerah perbatasan kota untuk mengantisipasi jika ada anggota perguruan yang tetap nekat berangkat ke Madiun," jelasnya.

Selain melarang anggota perguruan dari Ponorogo, polisi juga melarang massa dari kabupaten lain yang melintas di wilayah Ponorogo. "Bukan cuma untuk anggota Perguruan Setia Hati Winongo di Ponorogo saja, kami juga melarang anggota dari luar kota, seperti Pacitan, Wonogiri, yang kebetulan melintas. Jika ditemukan, mereka akan dihalau untuk kembali dan tidak meneruskan perjalanan ke Madiun," tandas Kapolres.

Selain itu, lanjut dia, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pengurus PSHW di dalam pengamanan tersebut agar larangan tersosialisasikan dengan baik hingga ke seluruh lapisan anggota perguruan silat dengan jumlah anggota terbesar se-eks Karesidenan Madiun ini.

"Dengan berkordinasi bersama pengurus kami tidak akan menindak secara berlebihan anggota Perguruan Winongo yang tetap nekat berangkat ke Madiun, hanya sebatas mengimbau untuk kembali ke kota asal dan rumah mereka masing-masing," imbuhnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

9

KMP-KIH Sudah Tuntaskan Perbedaan SURABAYA - Politisi senior PDIP Pramono Anung menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah menuntaskan perbedaan dalam parlemen.

"Masalah ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan rakyat, tapi kalau tidak selesai-selesai juga ya DPR tidak bisa kerja. Alhamdulillah, sekarang sudah final," katanya di Surabaya, Minggu (9/11).

Setelah berbicara dalam Sekolah Wakil Rakyat yang diadakan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menjelaskan KIH-KMP sekarang sudah ada titik temu.

"Hari ini (9/11), saya dari sini (Unair) akan langsung ke Bandung untuk menandatangani kesepakatan dengan Pak Hatta

Radjasa. Saya sebagai koordinator KIH, Pak Hatta dari KMP," katanya.

Anggota DPR RI yang juga mantan Sekjen DPP PDIP itu menjelaskan kesepakatan itu antara lain KMP akan mengakomodasi KIH dalam AKD (alat kelengkapan dewan/DPR).

"Alat kelengkapan dewan itu ada 16, tapi kami akan membentuk lebih dari 16 alat kelengkapan dewan. Nantinya, KIH akan diakomodasi, sehingga KIH akan memiliki keterwakilan di parlemen," katanya.

Namun, ia mengaku belum

Pramono Anung Politisi Senior PDIP

dapat merinci jumlah alat kelengkapan dewan yang disepakati untuk dibentuk itu, karena

kesepakatan itu masih belum ditandatangani oleh dirinya bersama Hatta Radjasa.

"Yang jelas, kalau sudah final, maka kami akan membentuk Badan Legislasi, lalu badan itu akan melakukan perubahan tata tertib untuk merevisi jumlah alat kelengkapan dewan," katanya.

Selanjutnya, DPR akan melakukan sidang paripurna. "Kami menargetkan alat kelengkapan dewan akan terisi semuanya sebelum masa reses DPR pada 5 Desember mendatang," katanya.

Dalam Sekolah Wakil Rakyat yang juga menghadirkan pakar "pemilu" Unair, Prof Ramlan Surbakti, Pramono Anung menyatakan cita-cita reformasi memang belum tercapai secara memuaskan.

"Tapi, walau nggak memuas-

kan, Indonesia secara perlahan sudah menuju perbaikan. Karena itu, demokrasi jangan dipangkas, tapi saya setuju kalau diperbaiki," katanya.

Meski belum memuaskan, reformasi sudah menghasilkan pers bebas, pelibatan rakyat dalam pilpres/pilkada langsung, adanya KPK, MK, dan sebagainya, serta penghapusan Dwifungsi ABRI/TNI. "Kalau sistem pemilu kita menganut proporsional terbuka yang membuat 'hight cost', maka jangan kembali ke proporsional tertutup (nomer urut caleg).

Mungkin proporsional gabungan, lalu fungsi legislasi DPR jangan teknis, tapi ada pakar dalam legislasi center dan DPR tinggal memutuskan," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KARTU TANDA PENDUDUK

Pengosongan Kolom Agama Bisa Kikis Diskriminasi KEDIRI - Jaringan Gusdurian Jawa Timur menilai sikap pemerintah yang berencana mengosongkan kolom agama untuk pemeluknya di luar enam agama yang sudah ditetapkan pemerintah bisa mengikis diskriminasi.

"Mengosongkan kolom agama di KTP merupakan langkah konstruktif untuk mengikis diskriminasi selama ini," kata Koordinator Jaringan Gusdurian Jatim Aan Anshori, saat dikonfirmasi dari Kediri, terkait polemik pengosongan kolom agama, Minggu (9/11).

Pihaknya mendukung rencana pemerintah yang berencana mengosongkan kolom agama di kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masyarakat bisa mengosongkan kolom itu, jika merasa agama yang dianutnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Aan menilai, setiap setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencantumkan agama atau keyakinan yang dianutnya.

Pihak mana pun, termasuk Negara, tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mengakui agama atau keyakinan di luar yang dipeluknya.

Selain rencana kebijakan itu sebagai langkah konstruktif untuk mengikis diskriminasi selama ini, pemerintah juga harus secepatnya menindaklanjuti rencana itu dengan mengeluarkan kebijakan yang memberi kemudahan

bagi pemeluknya.

"Pemerintah harus menggaransi kemudahan bagi setiap orang untuk mencatatkan apapun agama atau keyakinan pada kolom agama di KTP-nya," ujarnya.

Pihaknya prihatin dengan adanya pro dan kontra yang terjadi terkait dengan rencana tersebut. Justru, ia menilai reaksi yang ada sudah berlebihan, misalnya, dengan membenturkan kebijakan tersebut sebagai upaya melawan Pancasila.

Bahkan dalam sebuah pemberitaan, salah satu politisi menganggap kebijakan tersebut merupakan langkah yang memberikan ruang kesuburan bagi Ateisme di Indonesia.

Menurut dia, maraknya respon terkait dengan rencana pengosongan kolom agama itu menunjukkan bahwa masyarakat menganggap status agama di KTP saat ini masih penting. Di Indonesia, agama yang diakui oleh pemerintah adalah enam.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang

diakui Pemerintah yakni Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Namun, saat ini masih ada sekitar 1 juta warga Indonesia yang agama atau keyakinannya belum bisa diakomodasi dalam kolom KTP, dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan, ujung-ujunya mereka

harus memilih salah satu dari enam agama resmi tersebut.

"Mereka dipaksa memilih salah satu dari enam agama 'resmi' untuk dicantumkan. Kondisi ini pada gilirannya berimplikasi serius di kemudian hari. Mereka

terkendala mendapatkan hakhaknya di sektor lainnya," tegasnya.

Pihaknya mengkritik praktik yang meminta agar warga memilih salah satu agama yang sudah resmi, dan dinilai memprihatinkan. Jika kondisi ini dibiarkan, Negara dinilai telah gagal memberikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Untuk itu, ia mendukung sikap pemerintah dan berharap ke depannya dengan kebijakan itu bisa menghilangkan diskriminasi agama di KTP. Pemerintah berencana mengosongkan kolom agama di eKTP. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ia mengusulkan untuk membolehkan pengosongan kolom agama di e-KTP, dengan catatan bahwa agama atau kepercayaan individu yang bersangkutan bukanlah termasuk agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia.

Tjahjo pun mengimbau bagi warga negara Indonesia (WNI)

penganut ajaran kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama yang tertera di e-KTP. Dengan demikian, WNI pemeluk keyakinan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Malim, namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi, boleh mengoreksi dengan mengosongan kolom agama mereka.

Namun, pengosongan kolom agama tersebut hanya bersifat sementara. Dari Kemendagri saat ini berupaya untuk merevisi Undang-Undang agar penganut kepercayaan disahkan pemerintah dan bisa disertakan dalam kolom agama.

Rencana itu juga dilatarbekalangi, bahwa setiap warga negara dilindungi untuk memiliki keyakinan atau percaya pada agama tertentu. Namun, yang jadi permasalahan apakah keyakinan tersebut termasuk sesat atau tidak, dan hal inilah yang saat ini masih didalami Kemendagri dengan cara berkonsultasi ke Kemenag.

Tjahjo juga menegaskan bahwa pengosongan kolom agama di KTP bukan berarti orang tersebut tak memiliki agama. Kolom itu baru diisi setelah ada kepastian ajaran yang dipeluknya sesat atau tidak.

Namun, rencana itu mendapatkan komentar beragam. Sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

APBD 2014 RENDAH

Dispora Akui Serapan Anggaran Rendah

ant/puspa perwitasar

ANCAMAN KRISIS LISTRIK. Pekerja beraktivitas di salah satu gedung perkantoran kawasan Sudirman, Jakarta, beberapa waktu lalu. PLN membangun sejumlah PLTG berkapasitas 2000 MW sebagai antisipasi molornya pembangunan PLTU 2x1000 MW di Batang, Jawa Tengah, yang dapat mengakibatkan krisis listrik wilayah Jawa-Bali pada tahun 2018.

Sembilan Titik Terancam Pemadaman Bergilir SURABAYA - Sebanyak sembilan titik di area PT PLN Distribusi Jawa Timur terancam mengalami pemadaman listrik bergilir karena kondisi Gardu Induk (GI) yang terpasang di wilayah kerjanya kelebihan beban.

"Selain itu, upaya kami melakukan pembangunan GI baru di lokasi tersebut juga belum terealisasi," kata Manajer Area Pengaturan Beban (APB) Jawa Timur, Bambang Warsono, di Surabaya, Minggu (9/11).

Ia menyatakan, keseluruhan titik yang terancam terjadinya pemadaman bergilir hingga dua tahun mendatang seperti Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian, di Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Wlingi Blitar, Tulungagung, dan Jombang.

"Padahal dengan memban-

gun GI baru itu, kami yakin bisa menjadi solusi tersendiri. Akan tetapi hal itu masih terkendala penolakan masyarakat," katanya.

Ia mencontohkan, di Surabaya Selatan misalnya, GI Waru, Rungkut, Sukolilo, Ngagel, dan GI Sampang bebannya sudah mencapai 70 persen. Pada dua tahun mendatang, jika pembangunan GI di sekitar Juanda masih belum bisa terealisasi maka dipastikan daerah tersebut akan mengalami pemadaman bergilir.

"Kemudian di Madura dan seluruhnya akan mengalami hal

yang sama karena GI Tandes, GI Perak, GI Ujung, dan GI Kenjeran bebannya sudah mencapai 67 persen," katanya.

Sementara, tambah dia, lokasi terparah berada di Jombang.

Pihaknya memperkirakan satu tahun mendatang akan terjadi pemadaman bergilir jika pembangunan GI dan SUTT 150 KV di Jombang tidak bisa terealisasi.

"Penyebabnya beban GI Kertosono ke GI Ploso sudah mencapai 80 persen," katanya.

Ia menyebutkan, banyaknya GI dan travo yang mendekati maksimal ini disebabkan oleh kenaikan konsumsi listrik masyarakat Jatim. Akibatnya, cadangan kapasitas yang dibangun pada awal semakin minim. Bahkan butuh adanya investasi den-

gan membangun instalasi baru.

"Bila dipaksakan, maka jaringan kabel GI akan putus. Dan kalau trafo juga dipaksakan, ya trafo juga akan meledak," katanya.

Meski begitu, lanjut dia, kini GI yang bebannya sudah mendekati maksimal mencapai 20 persen dari total 140 GI yang ada di Jatim. Lalu jumlah trafo yang bebannya sudah melebihi 60 persen, angkanya 50 persen dari total jumlah trafo di seluruh Jatim yang mencapai lebih dari 300 trafo.

"Kalau pembangunan tidak bisa dilakukan, solusi satu-satunya ya pengurangan beban. Dengan begitu, kami terpaksa melakukan pemadaman bergilir," katanya. = ANT/DIK

SURABAYA - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya mengakui serapan anggaran untuk program sarana dan prasarana dalam APBD 2014 rendah.

Kepala Dispora Surabaya Hidayat Syah mengatakan hal itu akan menjadi evaluasi bersama bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ia pimpin.

"Kami akan evaluasi agar serapan anggaran lebih dioptimalkan," katanya.

Mengenai anggaran yang sudah terserap, Hidayat Syah mengaku anggaran itu salah satunya digunakan untuk renovasi lapangan hoki di Jalan Dharmawangsa. "Untuk waktu tersisa, kita akan coba tingkatkan serapan yang ada," katanya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Budi Leksono sebelumnya mengatakan anggaran sarana dan prasarana di Dispora untuk 2014 mencapai Rp9 miliar lebih. Namun hingga memasuki bulan November ternyata serapannya baru mencapai Rp1 miliar.

"Yang membuat saya heran kenapa hingga November serapannya masih segitu," katanya.

Menurut Budi leksono, dirinya tahu betul banyak cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan kucuran dana dari Dispora. Hanya saja, lanjut dia, masalah tersebut seperti kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota.

"Banyak cabor yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan dari Dispora. Sebut saja cabor catur," kata Budi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Catur Indonesia (Percasi) cabang Surabaya ini.

Ia mengatakan selama ini pihaknya mengeluarkan anggaran pribadi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah peralatan di Percasi, mulai dari papan catur, jam catur maupun keperluan alat lainnya.

"Untuk papan catur kita membeli sendiri sekitar 19 papan catur. Kita juga beli 2 jam catur.

Dari pada dana yang ada nganggur tidak terpakai, kan lebih dicairkan untuk sejumlah Cabor yang membutuhkan," saran Budi Leksono. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Menjawab Tantangan Perlambatan Ekonomi SURABAYA - Provinsi Jawa Timur dengan segala potensi kekayaan sumber daya alam maupun manusia menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat dalam negeri hingga bangsa asing untuk sekadar datang atau menanamkan modalnya.

Khususnya sejumlah warga di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang sangat menggantungkan hidup mereka mulai dari kebutuhan bahan pokok serta kebutuhan sekunder ataupun tersiernya.

Apabila perekonomian Jatim bergejolak terutama dari sisi infrastruktur maka dampaknya ikut dirasakan oleh masyarakat di KTI. Dari kondisi itu bisa dikatakan bahwa Jatim adalah urat nadi perekonomian KTI. Provinsi berpenduduk sekitar 40 juta jiwa ini juga memegang peranan penting secara nasional mengingat perkembangan ekonominya mampu berada di posisi kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Jika ditelaah dari sisi infrastruktur, saat ini Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan terbesar kedua di penjuru Nusantara masih menjadi andalan utama jalur distribusi barang dari wilayah Jawa Timur ke wilayah lain khususnya KTI. Alhasil, pelabuhan yang dibangun pada tahun 1910 itu kian padat dengan segala aktivitasnya.

Kepadatan itu menjadi alasan kuat bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku operator Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan kajian. Hasil survei itu menyatakan bahwa pada tahun 2014 pelabuhan tersebut dikhawatirkan mengalami kelebihan kapasitas (over capacity).

Untuk arus petikemas, kapasitas di Pelabuhan Tanjung Perak sekitar 2,1 juta TEUs sedangkan realisasi arus petikemas pada tahun 2013 sudah mencapai 2,9 juta TEUs. Sepanjang tahun ini diprediksi arus petikemas akan meningkat menjadi 3,2 juta TEUs. Berikutnya, pada komoditas curah kering di mana kapasitas terpasang saat ini sekitar 6,7 juta ton dan diprediksi pada tahun 2014 arus curah kering mencapai 7,7 juta ton. Untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas tersebut, mulai tahun 2010 lalu Pelindo

ant/sahlan kurniawan

JASA ANGKUT PELABUHAN TELUK LAMONG. Buruh angkut membawa barang bawaan calon penumpang menuju kapal di Pelabuhan Teluk Lamong, Gersik, Jawa Timur, beberapa waktu lalu Jasa angkut di pelabuahan tersebut sangat membantu para calon penumpang saat hendak akan menyebrang ke Pulau Bawean degan jasa Rp 5000 satu kali angkut.

III (Persero) mulai membangun fasilitas baru yang disebut Terminal Teluk Lamong (TTL) berada di Osowilangun, perbatasan Surabaya dan Gresik.

Pada tahap pertama, terminal tersebut mulai beroperasi pada awal tahun 2014 mendatang dengan fungsi pelayanan petikemas dan curah kering. Kapasitas yang tersedia di TTL mencapai sebanyak 1,6 juta TEUs untuk petikemas dan 10,3 juta ton untuk curah kering.

Untuk pembangunan Terminal Teluk Lamong tahap pertama, besaran investasi Pelindo III mencapai Rp 3,4 triliun. Angka itu berasal dari kas internal perusahaan dan pinjaman perbankan. Selain itu, proyek penambahan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak itu juga didesain sebagai terminal yang modern dan ramah lingkungan sehingga laik menyandang predikat "Green Port".

Contoh, penerapan alat bongkar muat yang di terminal tersebut akan dilengkapi dengan "Ship to Shore Crane" (STS), "Automated Stacking Crane" (ASC), "Combined Terminal Trailer" (CTT), dan "Straddle Carriers" (SC). Seluruh alat itu akan digerakkan dengan tenaga listrik, kecuali CTT dan SC yang masih menggunakan mesin diesel, namun dengan standar emisi EURO 4 yang

ramah lingkungan.

Pada tahap I, Terminal Teluk Lamong memang telah direalisasikan dan memiliki luas area mencapai 38,86 hektare. Meski begitu pembangunannya dipastikan terus berlanjut hingga pada tahap akhir atau akan memiliki luas 386 hektare dengan kapasitas petikemas mencapai sedikitnya 5,5 juta TEUs dan 20 juta ton untuk jenis barang curah kering.

Proyek MP3EI Untuk saat ini, Terminal Teluk Lamong yang menjadi salah satu proyek nasional melalui Program Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada awalnya akan membutuhkan listrik sekitar 16 MW. Lalu, pada tahun 2016 sebanyak 30 MW, dan tahun 20182020 sekitar 100 MW. Mayoritas kebutuhan itu akan dipasok oleh PLN. Kemudian, sisanya menggunakan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun oleh Pelindo III dan PT Rekayasa Industri (Persero) dengan investasi mencapai Rp 1 triliun.

Untuk mendukung akses laut, badan usaha pelabuhan itu melakukan pendalaman dan pelebaran Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang merupakan jalur laut

utama menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Penyebabnya, kini kondisi APBS hanya memiliki lebar 100 meter dan kedalaman 9 meter "Low Water Spring" serta hanya terdapat satu jalur perlintasan.

Di samping itu, dari sisi kapasitas maka APBS hanya mampu dilalui 27.000 gerakan kapal. Padahal, selama tahun 2013 lalu tercatat 43.000 gerakan kapal.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihak Tanjung Perak telah menggandeng perusahaan pengerukan asal Belanda "Van Oord Dredging and Marine contractors BV" (Van Oord), guna melakukan pekerjaan pendalaman dan pelebaran APBS. Kemudian pengerukan dimulai tahun 2014, dengan target pendalaman alur mencapai 13 meter LWS dan lebar mencapai 150 meter.

Pelindo III optimistis proyek tersebut akan selesai pada bulan Maret 2015. Di samping itu, BUP itu juga merencanakan solusi akses darat menuju Terminal Teluk Lamong di mana akan dilengkapi dengan monorel pengangkut petikemas (Automated Container Transporter/ACT) dan kereta api.

Monorel pengangkut petikemas itu diwujudkan Pelindo III dengan menggandeng PT Adhi Karya (Persero). Lalu akan ada pe-

11

manfaatan rel ganda (double track) yang dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero).

Meski demikian, moda transportasi jenis truk tetap akan dipertahankan. Apalagi ada kesepahaman antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan DPC Organda Khusus Tanjung Perak tentang penggunaan truk dengan Bahan Bakar Gas (BBG) atau mesin diesel dengan standar emisi EURO 4 di Terminal Teluk Lamong. Upaya itu dilaksanakan mengingat Terminal Teluk Lamong didesain sebagai terminal yang ramah lingkungan (Green Port).

Untuk mendukung realisasi lalu-lintas truk yang menuju Terminal Teluk Lamong, Pelindo III bersama dengan Bappeda Jawa Timur telah merancang pembangunan jalan layang sebagai penghubung jalan tol dengan Terminal Teluk Lamong.

Menanggapi berbagai proyek kepelabuhanan itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Djarwo Surjanto menyatakan, sekarang Terminal Teluk Lamong telah memasuki tahapan akhir. Pembangunan fisik Terminal Teluk Lamong telah selesai dilakukan dan alat-alat pendukung operasional juga telah siap untuk digunakan.

Kalau melihat fisik bangunan di Terminal Teluk Lamong, memang seluruhnya telah siap dan hanya menunggu proses pelaksanaan pengujian serta "comissioning" peralatan angkat maupun angkut. Uji coba peralatan dimaksud adalah uji coba ship to shore crane/STS (alat bongkat muat petikemas dari dan ke kapal).

Kemudian, automated stacking crane/ASC (alat bongkat muat di lapangan penumpukan petikemas), Stradle Carrier/SC (alat angkat untuk memindahkan petikemas), dan Automotive Terminal Tractor/ATT (yang digunakan untuk mengangkut petikemas).

Semua peralatan itu wajib melalui tahapan uji coba. Tujuannya, memastikan semua fungsi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Apalagi seluruh alat tergolong baru khususnya automated stacking crane/ASC. Bahkan, secara nasional di Indonesia maka Terminal Teluk Lamong adalah terminal pertama yang menggunakan alat itu.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan, Terminal Teluk Lamong merupakan salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah selesai dibangun. Proyek itu diyakini orang nomor satu di Jatim dengan sebutan Pakde Karwo mampu menjadi generator ekonomi provinsi ini. = ANT/INDRA S/AYU CITRA SR/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

MADURA

Nelayan Terpukul Rencana Kenaikan BBM Sebagian Memilih Tidak Melaut PROBOLINGGO - Kehidupan nelayan tradisional di pesisir pantai Parsean Dringu Kabupaten Probolinggo dipastikan akan tumbang, menyusul dengan adanya rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah dalam waktu dekat.

Jika harga BBM benar-benar naik, nelayan yang menggunakan perahu motor berbahan bakar premium dalam menangkap ikan memerlukan bahan bakar lebih banyak. Padahal saat ini, hasil tangkapan ikan menyusut seiring musim angin barat. Dan terpaksa harga BBM dinaikkan, nelayan mengancam akan melakukan penolakan besar-besaran.

“Sudah pasti kehidupan kami sebagai nelayan akan semakin sengsara, karena harga solar pasti tidak akan terbeli. Jangankan Rp 6 ribu, kondisi sekarang dengan harga Rp 4,5 ribu pun sudah membuat kami kembang kempis,” kata Nur Alimin, nelayan tradisional kampung nelayan Parsean Dringu Kabupaten Probolinggo saat dimintai pendapatnya

tentang rencana kenaikan BBM, Minggu (9/11).

Rata-rata para nelayan menyatakan keberatannya dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. “Ya begitu saya lihat berita di TV soal rencana kenaikan bensin dan solar itu, membuat kami para nelayan ini menjadi putus harapan. Habis sudah pekerjaan kami ini,” terang Nur Alimin.

Saat ini saja, kata Nur Alimin, aktivitas penangkapan ikan sedang lesu. Hasil tangkapan ikan berkurang, lantaran laut sedang mengalami musim angin barat. Kenaikan harga BBM akan membuat pendapatan nelayan semakin berkurang.

Nelayan tradisional di pesisir pantai utara ini, biasanya meng-

gunakan perahu motor berbahan bakar premium saat melaut.

“Satu liter premium digunakan dalam sekali jalan dengan jarak tempuh dua mil. Jika jarak tempuh mencapai sepuluh mil, nelayan membutuhkan sekitar lima liter premium, ”tandasnya.

Dalam satu perahu, terdiri dari dua hingga tiga nelayan. Saat harga bbm naik, tentu mereka membutuhkan biaya lebih mahal agar bisa tetap berlayar. Padahal hasil menangkap ikan tak sampai seratus ribu rupiah.

Nelayan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Opsi pengalihan subsidi BBM dengan bantuan lain juga ditolak. Berkaca pada kenaikan BBM masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu, mayoritas warga tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) “Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM, para nelayan mengancam akan melakukan penolakan dengan melakukan mogok melaut

BERSANDAR. Para nelayan memilih memarkirkan perahunya menyusul rencana kenaikan BBM dari pemerintah.

besar-besaran,”sambung Sujiono, nelayan lainnya.

Sebagian Memilih Tidak Melaut Berbeda dengan sejumlah nelayan Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo enggan melakukan investasi baru, seperti memperbaiki kapal maupun jaring yang sudah mulai rusak. Akibatnya, banyak nelayan yang terpaksa tidak melaut. Hampir semua nelayan tidak lagi berani melakukan investasi baru di bidang perikanan, seperti mengubah alat tangkap maupun memperbaiki kapal yang rusak.

Mereka khawatir, investasinya akan sia-sia karena setelah kenaikan harga BBM, nelayan tidak sanggup lagi melaut, sehingga banyak buruh nelayan yang terpaksa menganggur.

Dari sekitar 100 kapal yang ada di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, hanya sekitar 50 persen yang dijalankan oleh pemiliknya. Padahal, satu perahu biasanya dijalankan oleh 5 hingga 10 buruh nelayan.

Selama tidak bekerja, ke-

12

luarga buruh nelayan terpaksa hidup dari menghutang. Sebagian lainnya bekerja serabutan, seperti menjadi tukang becak dan kuli bangunan.

Menurut Agus Salim, nelayan sangat berharap agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Kalau pun terpaksa naik, nelayan harus mendapat perlakukan khusus, dengan pemberian subsidi bahan bakar kapal. “Harga solar untuk nelayan harus lebih murah, jangan disamakan dengan kendaraan bermotor,” ujarnya.

Dengan harga solar yang ada saat ini, nelayan sudah kesulitan menjangkaunya. Mereka terpaksa menggunakan solar dengan campuran minyak tanah. Dengan adanya subsidi khusus, nelayan akan tetap mampu membiayai operasional kapal, sehingga mereka tetap dapat melaut.

Ia tidak memperbaikinya karena tidak memiliki cukup uang.

Kalau pun memaksa menghutang untuk biaya perbaikan kapal, dan khawatir tidak dapat mengembalikannya, karena jika paska kenaikan harga BBM, tidak yakin dapat terus melaut.

“Jika harga BBM naik, akan semakin memperparah nasib nelayan. Kalau pun harga BBM dinaikkan, nelayan harus mendapatkan perlakuan khusus. Selain pasokan yang memadai, nelayan juga harus mendapatkan subsidi, sehingga harga solar untuk mereka lebih murah, ”pinta Agus Salim. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

13

JELANG KENAIKAN BBM

Harga Bahan Pokok Normal

TERBENGKALAI. Polemik karyawan dengan menajemen PT Kertas Leces Kabupaten Probolinggo tak kunjung selesai.

Nasib PTKL di Tangan Kementerian Baru Sekar Mengagendakan Mengadu Nasib PROBOLINGGO - Polemik karyawan dengan menajemen Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo masih belum juga terselesaikan. Belum terbayarnya gaji karyawan melebihi satu tahun. Mereka akan mengadukan nasibnya kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru.

Sekretaris Serikat Pekerja (Sekar) PTKL, Arham mengatakan usaha karyawan tentang hak gaji karyawan yang belum terbayar tetap menjadi poin penting dalam penuntutan kepada PTKL. ”Kalau masalah PTKL dengan karyawan tetap

kami kawal terus,” terangnya kepada wartawan, Minggu (9/11).

Menurutnya, untuk mengadukan nasib para karyawan PTKL yang melebihi satu tahun tidak dibayar gajinya. Sekar sepakat akan menghadap ke-

pada kementerian melalui DPR. Dia mengaku saat ini kondisi politik di gedung rakyat belum juga terselesaikan. “Kami masih menunggu keputusan komisi yang membidangi masalah karyawan,” jelas Arham.

Arham menambahkan, permasalahan PTKL dengan tidak digajinya karyawan banyak menimbulkan persoalan dikalangan keluarga mereka.

Tidak jarang dari karyawan untuk membiayai pendidikan anak dan kebutuhan ekonominya terbengkalai.

“Permasalahan PTKL ini

merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, karena PTKL merupakan aset BUMN secara otomatis nasib karyawan juga menjadi tangungannya,” ujarnya.

Kalau untuk menyuarakan nasib 894 karyawan yang belum terima gaji dari perusahaan, pihak Sekar tidak akan patah semangat meski sudah berkalikali turun jalan. “Pokoknya gaji para karyawan harus bisa terbayarkan. Sampai kapan pun kami tetap akan menuntutnya,” tegas Arham. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Menjelang rencana pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum banyak memberikan dampak kepada semua kebutuhan pokok di pasaran. Untuk saat ini harga cenderung normal.

Untuk harga bahan pokok yang ada di pasar Kabupaten Probolinggo, seperti gula pasir harganya mencapai Rp 9000 perkilogram. Untuk harga daging sapi Rp 90.000 perkilogram, bawang merah, 11.500 perkilogram, dan harga beras mencapai Rp 8.200 perkilogramnya.

“Yang mengalami kenaikan hanya cabai rawit. Harganya memang sedikit mahal, yakni, Rp 32 ribu perkilogramnya,” terang Yati (40), salah satu pedagang pasar Dringu Kabupaten Probolinggo, Minggu (9/11).

Menurutnya, saat ini harga kebutuhan pokok di pasaran memang belum begitu nampak terjadi. Namun untuk cabai rawit yang mengalami kenaikan harga. “Pasokan cabai rawit dikalangan petani tergolong sedikit. Sedangkan permintaan tergolong besar, sehingga harganya menjadi mahal,” kata Yati.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggom, Sidik Wijanarko mengatakan kenaikan harga BBM belum ditetapkan oleh pemerintah.

“Kepastian kapan akan terjadi kenaikan harga BBM itu merupakan keputusan atau kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kalau memang BBM itu akan mengalami kenaikan, maka harga barang di pasaran akan mengalami kenaikan.

Harga tranportasi untuk bahan pokok dipastikan akan mengalami kenaikan. “Dipastikan harga jual barang di pasaran itu akan mengalami kenaikan harga,” jelas Sidik Wijanarko.

Saat ini, lanjut Sidik Wijarko, harga bahan pokok di pasaran masih cenderung normal. “Dilapangan belum terlihat kenaikan harga, karena harga BBM belum naik,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Kota Pusaka Belum Terwujud Ada 16 Bangunan Destinasi Cagar Budaya PROBOLINGGO – Keseriusan Kota Bayuangga berjuang untuk menggarap menjadi Kota Pusaka akan segera terwujud. Kepastian itu setelah mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

“Ada tiga persyaratan dari Kementerian PU untuk perubahan pembangunan kota Bayuangga sebagai kota pusaka, yakni surat minat keikutsertaan Program Penataan dan Pelastarian Kota Pusaka (P3KP), SK pembentukan Tim Kota Pusaka, dan surat minat keikutsertaan jaringan kota pusaka (JKPI),” ujar M.Sonhadji, Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (9/11).

Menurutnya, kebangkitan sektor pariwisata dan sektor riil sejak sepuluh tahun terakhir, tentu bukan hal mudah pula bagi pemangku kepentingan kota ini menggerakkan potensi yang ada untuk bisa mengajak masyarakat bangkit lagi.

Puluhan tahun masyarakatnya hanya semata mengandalkan sektor jasa dan transportasi.

Berjuang untuk bangkit dan penataan kehidupan masyarakat kembali, bukan persoalan mudah yang dihadapi pemerintah Kota Probolinggo.

Kemauan politik, kebersamaan semua pemangku kepentingan dan keterbukaan untuk menerima banyak pandangan dari berbagai pihak membuat fakta sebagai Kota Transito peranannya sangat penting di bidang pariwisata.

Hal ini terkait dengan adanya obyek-obyek wisata yang berada di daerah sekitar Probolinggo sehingga sarana wisata seperti hotel, rumah makan dan jasa angkutan wisata memiliki potensi yang sangat besar dapat dibalikkan secara perlahan bagi masyarakat dan pemerintah kota, yang kini sebagai daerah kunjungan.

Kini kota yang berjuluk kota Seribu Taman, kota Investasi, dan kota berkelanjutan sudah merupakan kota destinasi wisata, karena punya potensi dan nilai khas keunikan tersendiri sebagai obyek bagi wisatawan. Bangunanbangunan tua peninggalan kolonial bukan berdiri sunyi tanpa aktivitas lagi, semua sudah berubah dengan adanya aktivitas yang menghidupkan.

“Menghilangkan stigma sebagai kota Transito bukan pula sama dengan membalikkan telapak tangan. Perjuangan ini, bukan karena pemerintah saja tetapi

bersama masyarakat yang ingin melakukan perubahan, ”tandas M.Sonhadji.

Menurutnya, masyarakat juga tak ingin larut dengan serba ketiadapastian hidup pada sepuluh tahun silam, dan pemerintah daerah tidak pula tega membiarkan kenyataan hidup yang sedang menimpa warga. Makanya, pemerintah kota berupaya mencari formula aktivitas ekonomi yang dapat menggairah masyarakat kembali.

Perlahan masyarakat mulai yakin dan terbangun rasa optimistisnya dengan sumber pendapatan baru itu. Namun, meyakinkan masyarakat pada tahap awal itu bukan pula urusan mudah, karena masyarakat sudah terbiasa tergantung dengan transportasi dan jasa.

“Hasil kajian itu, telah mendorong pemerintah kota untuk melakukan banyak perubahan terhadap pengembangan dan

pelestarian bangunan peninggalan kolonial itu. Sampai pada 2014 sebanyak 16 bangunan sudah masuk daftar cagar budaya (CB),”tandas M.Sonhadji.

Dari data, lanjut M.Sonhadji, setidaknya sekitar puluhan bangunan lagi dapat masuk ke daftar cagar budaya sehingga akan menambah pembendaharaan cagar budaya yang ada di Kota Probolinggo.

Diantaranya markas kodim 0820 Probolinggo, stasiun kereta api, gereja merah, museum Probolinggo, Batalyon Zeni Tempur, menara air Randupangger, tugu dan monumen alon-alon, benteng, rumah tinggal dr. Saleh, kantor Polisi Militer V/03, rumah potong hewan (RPH), SDK Materdai, Hotel Tentrem, komplek Polres Probolinggo Kota, dan asrama suster perawan maria.

“Bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda dipugar kembali dan hidupkan ativitas sehingga dapat mendatang banyak orang dari luar mengunjunginya. Saat itu, tak ada pilihan selain memanfaatkan cagar budaya yang ada untuk dapat berdampak ekonomi dan bernilai

bagi masyarakat,” katanya.

Revitalisasi dan Konservasi Potensi bangunan-bangunan tua yang berkaitan dengan warisan sejarah dan budaya itu, pelestarian dan pengelolaannya dikuatkan dengan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan sura keputusan walikota.

Kasubid Pendidikan Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, Wiwik Susilowati mengatakan, untuk pelestarian warisan sejarah dan budaya sudah melakukan revitalisasi dan konservasi bangunan masa kolonial tersebut. Bahkan, pengaturan tata ruangnya dituangkan dalam Perda Nomor 10/2013 tentang pengelolaan cagar budaya dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/198/KEP/425.012/2013 tentang penetapan cagar budaya Kota Probolinggo.

“Komitmen pelestarian dan pemanfaatan terus diperkuat dan mudah-mudahan bisa terwujud sebagai kota pusaka. Kita juga berharap, Kota Probolinggo punya peluang besar untuk ikut dalam kompetisi masuk sebagai kota pusaka warisan dunia,” katanya.

Justru itu, berbagai upaya terus dilakukan supaya semakin cepat proses melengkapi persyaratan yang diberikan UNESCO. Beberapa tahapan untuk memenuhi persyaratan UNESCO sudah diimplementasikan, mulai dukungan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan dukungan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, serta lintas menteri, termasuk komunitaskomunitas dan media massa akan dapat mempercepat.

“Beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi lagi. Bukan pula urusan mudah tetapi dengan banyak dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat cepat pencapaian. Kapan tahunnya tentu tidak bisa ditargetkan,” kata Wiwik Susilowati.

Namun, komitmen pemerintah kota dan kerja keras komponen masyarakat untuk mendukung menuju impian itu, mudah-mudahan dapat terwujud. Bila tercapai kelak jelas menimbulkan multi dampak dalam kehidupan masyarakat baik secara sosial ekonomi, dan budayanya. =M.Hisbullah Huda

lahraga

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER | No. 0481 |2014 TAHUN III SENIN 2014 10 NOVEMBER

No. 0481 | TAHUN III

15 15

City Makin Jauh dari Chelsea LONDON - Manchester City semakin terpaut jauh dari Chelsea dalam perebutan puncak klasemen semengara Liga Utama Inggris, setelah “Manchester Biru” itu ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Queens Park Rangers (QPR) pada laga di Loftus Road, London, Sabtu (8/11) tengah malam hingga Minggu (9/11) dini hari WIB. Tambahan satu poin ini membuat perolehan angka City terpaut delapan poin dari Chelsea yang bertengger di puncak klasemen dengan 29 angka setelah menang 2-1 atas Liverpol di Anfield pada laga beberapa jam sebelumnya.

Posisi kedua ditempati Southampton dengan 25 poin setelah pasukan Ronald Koeman itu menang dua gol tanpa balas atas Leicester City. Pada kesempatan yang sama, Manchester United (MU) menang 1-0 atas Cryartal Palace di Old Trafford berkat gol pemain pengganti Juan Matta.

Tambahan tiga poin ini mendongkrak posisi MU ke peringkat keenam klasemen sementara dengan 16 poin.

Pada laga melawan QPR, City harus dua kali tertinggal terlebih dahulu. Mereka tertinggal terlebih dahulu oleh gol Charlie Austin pada menit ke-21 sebelum disamakan oleh gol Sergio Aguero pada menit ke-32 yang bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, tepatnya menit ke-76, City kembali tertinggal oleh gol bunuh diri bek Martin Demichelis. Untung, Sergio Aguero berhasil menebus kesalahan rekan senegaranya itu berkat golnya pada menit ke-83.

Pelatih City Manuel Pellegrini sangat tidak puas dengan hasil ini. Pasalnya, anak-anak asuhnya menguasai bola hingga 59 persen dan melepas tendangan ke gawang hingga 23 biji, tetapi peluang-peluang itu banyak yang terbuang percuma. Pelegrini pun menilai, timnya sedang sial se-

hingga tidak mampu memetik kemenangan.

“Itu adalah laga yang bagus untuk para penggemar. Kami kembali sangat tidak beruntung. Kami punya tiga atau empat peluang bersih untuk mencetak gol dan gagal menyelesaikannya. Kemudian kami tertinggal 0-1. Tapi tim ini menunjukkan bahwa kami adalah tim yang berjuang. Kami berada di momen yang tidak beruntung.

Kami tidak tampil sangat baik, tapi kami punya cukup kesempatan untuk memenangi laga ini. Sama seperti saat melawan West Ham (United), di mana kiper mereka adalah pemain terbaik,” kata pelatih asal Cile itu.

Pellegrini bertekad mengembalikan timnya ke jalur semestinya dengan memanfaatkan masa jeda internasional sampai 22 November nanti. “15 hari (jeda internasional) ini akan sangat berguna bagi kami untuk kembali ke gaya bermain yang normal,” ucapnya.

Sementara terkait prestasi Chelsea yang belum juga terkalahkan sepanjang musim ini, Pellegrini enggan mengambil pusing. Dia hanya memikirkan timnya sendiri dan tidak memikirkan tim lain, termasuk Chelsea.

“Saya tidak khawatir dengan laju Chelsea. Mereka memang sedang berada dalam momen yang sangat bagus. Kita akan lihat apakah mereka mampu melanjutkan itu sampai akhir tahun. Kami hanya berpikir soal tim kami dan kembali ke gaya permainan kami,” tegasnya. =sky sports/espn/carol aji

“Saya tidak khawatir dengan laju Chelsea. Mereka memang sedang berada dalam momen yang sangat bagus.”

Manuel Pellegrini

Manajer Manchester City

Gelandang Manchester City Yaya Toure (kanan) mendapat tekel dari gelandang QPR Sandro pada laga yang berlangsung di Loftus Road, Minggu (9/11) dini hari WIB.

SERIE A

Milan Imbang, Inzaghi Kecewa Berat GENOA - Pelatih AC Milan Filippo Inzaghi mengaku kecewa berat dengan hasil yang diraih anak-anak asuhnya saat ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Sampdoria pada lanjutan Liga Serie A Italia di Luigi Ferraris, Sabtu (8/11) malam waktu setempat atau Minggu (9/11) ini hari WIB. Menurutnya, Milan layak membawa pulang tiga poin pada laga tersebut karena lebih menguasai jalannya pertandingan.

Di laga itu, Milan memimpin terlebih dahulu berkat gol Stephan El Sharaawy di menit ke-10.

Tetapi tuan rumah Sampdoria kemudian bisa membalasnya hanya sesaat menjelang turun minum berkat gol Stefano Okaka Chuka.

Di babak kedua, Milan balik tertinggal oleh gol Citadin Eder pada menit ke-51. Namun, satu poin akhirnya bisa dibawa pulang skuat Inzaghi melalui penalti Jeremy Menez pada menit ke-65.

Kedudukan 2-2 ini bertahan hingga akhir pertandingan.

Menurut Inzaghi yang juga mantan striker AC Milan itu, anak-anak asuhnya sudah tampil bagus. Bahkan, menurut dia, Milan layak memetik kemenangan.

Pasalnya, Milan lebih dominan dalam penguasaan bola dengan 55%, sedangkan tuan rumah hanya dengan 45 persen. Tetapi Sampdoria lebih banyak melepas tendangan ke gawang dengan total 19, delapan di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Milan

hanya 10 kali mengancam gawang lawan dan hanya tiga yang tepat sasaran, dua di antaranya menghasilkan gol.

Hasil imbang ini memperpanjang masa puasa raih kemenangan tim berjulukkan “I Rossoneri” itu. Dalam empat laga terakhir, mereka tidak memetik satu pun kemenangan.

Mereka sekali kalah dan tiga kali imbang dalam empat laga terakhir. Hasil ini sekaligus membuat posisi mereka di klasemen sementara semakin melorot ke peringkat ke-7 dengan 17 poin.

Tetapi posisi ini terancam digeser oleh Udinese dan Inter

Milan yang berada di peringkat ke-8 dan 9 dengan nilai 16 dan 15. Bila kedua tim ini memetik kemenangan pada Minggu (9/11) waktu setempat, Milan akan semakin melorot tajam.

Kondisi ini menyulitkan langkah Milan untuk kembali bersaing di papan atas. Meskipun, perjalanan musim ini masih panjang.

Sedangkan bagi Sampdoria, tambahan satu angka ini cukup membuat mereka bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 20 poin.

Tetapi posisi ini juga tidak aman karena bisa saja mereka dikudeta oleh Lazio dan Napoli yang mengoleksi 19 dan 18 poin bila mereka memetik kemenangan pada akhir pekan ini.

Hasil imbang dan posisi di klasemen sementara inilah yang membuat Inzaghi semakin kecewa. “Sayang sekali kami cuma mendapat hasil seri hari ini karena saya pikir kami pantas menang. Jika kami terus lanjut bermain seperti ini maka saya pikir kami akan menjadi sebuah tim yang amat bagus,” ucapnya.

Sementara itu pada laga terpisah, tuan rumah Sassulo hanya bermain imbang tanpa gol melawan Atalanta. Menguasai jalannya pertandingan dengan jumlah tendangan ke gawang lebih banyak, Sassulolo gagal mencetak gol. Demikian juga Atalanta gagal mencuri poin di kandang lawan. =sky sports/espn/carol aji

16

KORAN MADURA

SENIN BACA10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Milan Imbang, Inzaghi Kecewa Berat HALAMAN | 15

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

Madrid Menang

MEyakinkan Barcelona Susah Payah Taklukkan Almeria MADRID - Real Madrid semakin kokoh di uncak klasemen sementara La Liga Spanyol setelah melibas Rayo Vallecano dengan skor telak 5-1 pada lanjutan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu pada Minggu (9/11) dini hari WIB. Sementara itu pada laga sebelumnya, Barcelona memetik kemenangan dengan susah payah atas tim lemah Almeria.

Pesta gol Madrid dibuka oleh Gareth Bale ketika pertandingan baru berjalan sembilan menit. Bale mencetak gol dengan kaki kiri dari sebuah sudut yang sangat sempit ke tengah-tengah gawang Vallecano, memanfaatkan umpan pemain internasional Jerman, Toni Kroos.

Sergio Ramos memperbesar keunggulan timnya pada menit ke-40 dengan sebuah tendangan kaki kanan dari tengah-tengah kotak penalti memanfaatkan bola sundulan Pepe menyambut bola sepak pojok dari sebelah kanan gawang lawan.

Vallecano berhasil mempertipis ketinggalan mereka hanya satu menit menjelang turun minum berkat gol kaki kiri Alberto Bueno dari tengah kotak penalti ke pojok bawah gawang Madrid yang kali ini dikawal Keylor Navas memanfaatkan umpan Leo Babtista. Kedudukan 2-1 ini bertahan hingga turun minum.

Babak kedua menjadi milik tuan rumah sepenuhnya. Selama 45 menit terakhir ini, Madrid menambah tiga gol. Diawali gol Toni Kroos pada menit ke-55. Menerima umpan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Bayern Muenchen ini melepas tembakan kaki kanan ke pojok kanan

16

bawah gawang Vallecano yang tidak terjangkau oleh penjaga gawang Cristian Alvarez.

Empat menit berselang, giliran Karim Benzema yang merobek gawang Alvarez. Ronaldo lagi-lagi menjadi pelayan bagi rekannya dari Prancis ini. Mendapat umpan Ronaldo, Benzema melepas tembakan kaki kanan dari sebuah sudut sangat sempit ke tengah-tengah kotak penalti yang tidak terjangkau Alvarez.

Setelah dua kali menjadi pelayan, menjelang akhir laga, tepatnya menit ke-83, giliran Ronaldo yang memaksa Alvarez memungut bola dari dalam jala untuk kelima kalinya. Menerima ummpan dari Isco, kapten Timnas Portugal itu melepas tendangan kaki kanan dari sisi kiri pertahanan lawan dan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang Alvarez. Kedudukan 5-1 ini pun bertahan hingga laga usai.

Sementara itu di Estadio Mediterraneo, Barcelona dengan susah payah menaklukan tuan rumah Almeria dengan skor tipis 2-1. “El Barca” tertinggal terlebih dahulu berkat gol Thievy Bifouma pada menit ke-37 yang bertahan hingga turun minum.

Barcelona baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-73 berkat gol Neymar. Kemenangan Barcelona ditentukan oleh gol Jordi Alba pada menit ke-82.

Dengan kemenangan ini, Madrid masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 27 poin, sedangkan Barcelona naik ke peringkat kedua dengan 25 angka. Tetapi posisi Barcelona masih bisa digeser oleh Valencia dan Atletico Madrid yang masing-masing mengoleksi 23 tetapi masih unggul satu pertandingan di tangan. Artinya, bila Atletico dan Valencia memetik kemenangan, maka Barcelona bisa tergeser ke tempat kelima.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti memuji gol Toni Kroos. Selain

karena gol yang dihasilkannya tergolong cantik juga karena ini adalah gol pertama Kroos di La Liga. Selama ini, jawara Piala Dunia bersama Timnas Jerman ini lebih banyak berperan sebagai pelayan bagi para pemain depan Madrid. Kali ini dia menjadi pencetak gol.

“Kroos merupakan pemain terbaik di atas lapangan dan mendapatkan gol pertamanya. Saya terkejut ia ada di level yang sedemikian tinggi.

Golnya lahir dari serangan balik dan ia sedang bebas untuk maju ke depan. Ketika ia melakukannya, Luka Modric yang bertahan di belakang. Mereka pasangan bagus dan bermain baik,” pujinya.

Sementara pelatih Barcelona Luis Enriue mengaku sangat kecewa dengan permainan anakanak asuhnya. Meskipun menang, dia menilai, ini adalah permainan terburuk Barcelona sepanjang musim ini.

“Ini adalah laga terburuk kami sepanjang musim.

Bagaimanapun, hal terbaik dari laga ini adalah hasilnya dan bagaimana kami mampu menyelesaikan pertandingan. Kami punya banyak hal yang perlu diperbaiki,” tegas Enrique. =espn/carol aji

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

MBA IKUTI LO L MENU IS OPINI

SAMPANG |

L

BAHAN BAKAR MINYAK BELUM NAIK TAPI MULAI TERASA SAMPANG | J

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III PEREMPUAN

LAYAK MEMIMPIN

Alifia Melinda percaya, perempuan memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang baik.

A

NETER G N O K LENA

NP

HALAMA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tiga Proyek APBN Mangkrak Hery Koentjoro Harus Bertanggung Jawab SUMENEP - Keberadaan tiga mega proyek di Kabupaten Sumenep yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) senilai Rp 15 miliar mungkrak, sekalipun pembangunanya sudah selesai sejak beberapa tahun lalu.

Tiga proyek tersebut yakni, gedung klaster rumput laut yang dibangun pada tahun 2008 di Desa/Kecamatan Batuan, gedung silo jagung di Kecamatan Bluto, dan silo beras di Kecamatan Ganding yang sama-sama dibangun pada tahun 2009.

Gudang klaster rumput laut dimaksudkan untuk memberdayakan para petani rumput laut di Sumenep, karena tiap tahunnya bisa memproduksi 549.717 ton rumput laut basah, dan 91.619 ton rumput laut kering.

Sedangkan gedung silo jagung dan beras sebagai program percontohan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), salah satu unit

eselon I di bawah Departemen Perdagangan (sekarang Kementerian Perdagangan). ”Saya menyayangkan atas itu semua, sebab kami yakin, jika itu dikelola secara maksimal, akan banyak manfaatnya bagi masyarakat,” kata Zaenuri, satu tokoh masyarakat asal Kecamatan Ganding.

Aktivis Suara Rakyat Sumenep (SMS) Ainur Rahman curiga, keberadaan tiga mega proyek APBN tersebut hanya dijadikan bancakan oleh pemangku kebijakan di masing-masing satker. ”Ini sudah jelas, adanya proyek itu hanya dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan sesaat saja,” katanya.

Pada saat gedung tersebut dibangun, pucuk pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep dan Dinas Perdagangan (Disperindag) masih dijabat Heri Koentjoro, saat ini Kepala Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, setelah menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Kepala DKP saat ini dijabat Moh. Jakfar. Sementara Kepala Disperindag dijabat oleh Syaiful Bahri, sebelumnya Kabag Perekonomian Setkab Sumenep dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun).

Ainur mengatakan, walaupun tanggung jawab Hery Koentjoro sudah berubah, namun tetap harus bertanggung jawab atas terbengkalainya proyek bernilai miliaran rupiah itu. ”Jangan karena peralihan jabatan merasa lepas dari tanggung jawabnya.

Sebab, yang namanya tanggung jawab, tetap menempel seumur hidup,” ujarnya.

Penilaian Ainur, Hery Koent-

joro pada saat itu terkesan kurang serius dalam menangani proyek pemerintah pusat. ”Kalau saya amati, adanya program pusat itu, bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, hanya dijadikan peluang untuk memperkaya diri sendiri,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala DKP Sumenep Moh. Jakfar mengatakan, gedung klaster rumput laut sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sejak akhir tahun 2013. Hanya saja, pemerintah daerah tidak bisa mengoperasikannya, lantaran PT Gunung Lawu yang siap mengelola mengundurkan diri. ”Kita sudah kirim surat (ke investor), namun surat kami tidak sampai, mungkin bangkrut atau ke mana dan sekarang kita masih mencari investor lain, yang siap mengelola gudang klaster rumput laut tersebut,” terangnya.

Sementara Kepala Disperindag Sumenep Moh. Syaiful Bahri dalam sebuah wawancara men-

gatakan, belum difungsikannya gudang silo jagung dan gudang beras, karena pemerintah pusat belum melimpahkannya kepada pemerintah daerah.

Dirinya mengaku akan melayangkan surat permohonan pelimpahan wawenang kepada pemerintah pusat. Bahkan, saat ini, pihaknya mengaku telah melakukan inventarisir sejumlah barang di dua gedung proyek APBN tersebut. ”Berdasarkan hasil inventarisir yang kami lakukan, semua barang-barangnya masih utuh, seperti kondisi mesin dan lainnya,” kata Syaiful saat acara serap aspirasi di Kecamatan Ganding, beberapa saat lalu.

Sementara Kepala Dinsos Hery Koentjoro belum bisa dimintai keterangan. ”Mohon maaf, saya masih ada acara tolong besok di kantor saja, Mas,” katanya melalui pesan singkat kepada Koran Madura, kemarin. =JUNAEDI/MK

MANGKRAK: Bangunan klaster rumput laut terlihat megah di Desa/Kecamatan Batuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun gedung tersebut pada tahun 2008, namun hingga saat ini belum difungsikan.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

MADURA

PROYEK PENGADAAN AIR BERSIH

Sistem Pengawasan Tak Jalan SUMENEP – Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep M. Sukri menilai berembusnya dugaan proyek pengadaan air bersih (PAB) di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, fiktif dikarenakan sistem pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) tidak berjalan maksimal.

Menurut Sukri, jika pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah berjalan, sangat tidak mungkin pekerjaan tersebut hingga saat ini belum selesai.

Apalagi, anggaran yang dikeluarkan sudah dua tahun berjalan.

"Anggarannya pada tahun 2012 yang lalu, jadi kalau memang proyek itu dikerjakan, jelas sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin mempermasalahkan," terangnya. Berdasarkan informasi yang diterima, walaupun tidak dikerjakan, anggarannya sudah dicairkan semuanya.

"Nah, seharusnya kalau memang tidak ada realisasi pekerjaan di bawah, ya jangan dicairkan dulu. Artinya pencairan itu sesuaikan dengan realisasi di bawah. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Kami selaku wakil rakyat juga kecewa sampai dilaporkan ke pihak kepolisian," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar pemerintah segera mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ya itu harus dilakukan, minimalnya satker terkait harus segera terun ke bawah, biar persoalan tersebut cepat terselesaikan," harapnya.

Kepala Dinas PU Cikatarung Sumenep Bambang Iriyanto masih belum bisa dikonfirmasi, sebab saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. Namun sebelumnya, pihaknya belum bisa menjelaskan terkait kasus tersebut, karena proyek tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat di Dinas PU Cipata Karya.

Namun, pihaknya akan mengkoordinasikan dengan pejabat sebelumnya terkait masalah mangkraknya proyek PAB di Pulau Kangean. ”Untuk masalah itu saya tidak bisa memberikan komentar, karena kejadiannya jauh sebelum saya menjabat. Saya komunikasikan dulu dengan pejabat sebelumnya,” terangnya.

Sebelumnya, Proyek Pengadaan Air Bersih (PAB), di Dusun Betore, Desa Angkatan, dan Dusun Tengah, Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, dilaporkan ke polisi oleh tokoh masyarakat setempat, lantaran proyek di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep, hingga kini fisiknya belum ada, padahal dananya diduga sudah cair dua tahun lalu.

Masduki Rahmad (34), dan Muhtar Rafik (43) yang curiga dengan proyek bernilai sekitar Rp 300 juta tersebut, melaporkan ke Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Sumenep, dengan bukti nomor pengaduan 11 yang diterima oleh petugas Unit Pidkor Yayan Ciptadu, 30 Oktober 2014. =JUNAEDI/MK

Sumenep

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

TANPA FRAKSI DEMOKRAT DAN GOLKAR

Pembahasan RAPBD Tetap Akan Digelar SUMENEP – Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015 tetap akan digelar dalam waktu dekat, meskipun konflik internal dewan belum selesai.

Katanya, walaupun Fraksi Golkar dan Demokrat nantinya belum tercover dalam komisi, pihaknya tetap akan menggelar pembahasan RAPBD. Sebab, jika tidak segera, pembahasan RAPBD akan terus molor.

Namun, politisi PKB tersebut belum bisa memastikan waktu pembahasan RAPBD 2015. Sedangkan draf KUA dan PPAS RAPBD tahun 2015, kabarnya sudah ada di tangan pimpinan wakil rakyat. ”Yang penting kami sudah bersifat tepo salero terhadap semuanya. Karena, dalam mengemban amanat rakyat ini, kita semua harus satu visi ke depannya. Makanya kami selalu mengimbau kepada dua fraksi untuk mengusulkan anggotanya untuk diakomodir ke dalam komisi yang ada,” terangnya.

Konflik di internal dewan memang belum berujung.

Proses dan hasil rapat paripurna DPRD Sumenep yang menetapkan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, utamanya komisi, Rabu (29/10), diprotes oleh anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar.

Ketika itu, 10 anggota dari dua fraksi tersebut yang menghadiri rapat paripurna DPRD, melakukan aksi walk out. Alasannya, pimpinan rapat paripurna dinilai mengeluarkan keputusan yang tidak mengacu pada tata tertib DPRD, yakni tidak memperbolehkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar hanya mendistribusikan anggotanya ke satu komisi, yakni komisi A. Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat paripurna memutuskan fraksi harus mendistribusikan anggota secara proporsional ke empat komisi, yakni komisi A, B, C, dan D, sebagaimana

hasil voting dari peserta rapat (anggota DPRD).

Ketika itu, pimpinan rapat paripurna memang melakukan voting untuk memutuskan boleh atau tidaknya penumpukan anggota fraksi di satu komisi, dan hasilnya sebanyak 38 anggota DPRD setuju pendistribusian secara proporsional alias tidak boleh ada penumpukan dan 10 anggota DPRD lainnya (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar) setuju penumpukan.

Disinggung lambannya pembahasan RAPBD karena dirinya tidak serius memimpin lembaga legislatif, pihaknya membantah.

Sejak dirinya dilantik sebagai ketua DPRD mengaku telah berusaha untuk menciptakan lembaga legislatif semakin baik ke depannya. ”Ya kalau masih ada penilaian yang kurang dalam diri kami, silakan sampaikan pada kami, sehingga kekurangan itu bisa menjadi kesempurnaan. Apalagi pimpinan di internal DPRD ini sifatnya kolektif kolegial, dan masih harus menyesuaikan dengan konstitusi yang ada,” ujarnya.

Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi meminta Herman Dali Kusuma mundur dari jabatannya. ”Jika tidak, maka lebih baik ketua dewan secepatnya mundur dari jabatan yang sedang disandangnya,” ungkap Junaidi kepa Koran Madura, kemarin.

Junaidi menilai, Herman sejak dilantik pada 20 Oktober, belum menunjukkan sikap ketegasannya. ”Ini sudah menunjukkan jika ketua sudah tidak mampu mengendalikan roda keperintahan di internal dewan. Maka sebelum terlambat, lebih baik tinggalkan saja jabatannya,” ungkapnya.

Herman Dali Kusuma Ketua DPRD Sumenep

Agar pembahasan RAPBD tahun 2015 segera digelar, wakil rakyat diminta menanggalkan kepentingan sektoral.

Konflik di internal dewan saat ini, kata pengamat hukum dan politik Rausi Samorano, karena wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan sektoral.

”Kami sangat kecewa, karena sampai saat ini sejumlah anggota DPRD terkesan lebih mementingkan kepentingan yang bersifat sektoral, dibandingkan kepentingan masyarakat umum, seperti pembahasan APBD tahun 2015,” ungkapnya, kemarin. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP- Monomen Keris yang ada di Jl. Diponegoro atau di simpang empat perbatasan Desa Pandian dan Karangduak diremikan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim kemarin, Minggu (09/11).

Peresmian monomen itu dilaksanakan sekitar pukul 10.30.

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

Bupati Resmikan Monumen Keris

M

onumen Keris yang ada di Jl. Diponegoro itu merupakan apresiasi Pemerintah Daerah Sumenep atas pengakuan dunia kepada Sumenep sebagai kota yang memiliki pengrajin keris. Berdasarkan catatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2014, di Kabupaten Sumenep ada sekitar 543 pengrajin keris.

Sementara itu, berdasarkan survei dari kementerian, ternyata jumlah empuh di Sumenep sebanyak 673. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kota di Indonesia yang juga memiliki banyak pengrajin keris, seperti Yogyakarta,

Bupati A. Busyro Karim didampingi Ketua TP-PKK Nur Fitriana menandatangani Prasasti Monumen Keris, Minggu (9/11).

Solo dan Malang. Kebanyakan para pengrajin keris yang ada di Sumenep tersebar di tiga kecamatan, yaitu Seronggi, Bluto dan Lenten.

Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang, Bambang Irian-

to mengatakan saat menyampaikan laporan panitia, bahwa potensi industri kerajinan keris bernilai sejarah dan turun temurun. Pasalnya, bagi kalangan masyarakat Madura, keris merupakan benda keramat yang me-

miliki karakter unik dan khas yang dapat menandakan corak kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan, Sumenep layak disebut sebagai ikon kota keris. Ia

C

menceritakan, bahwa yang pertama kali mengajarkan kerajinan membuat keris di Sumenep adalah Empu Supo.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan dalam sambuatannya, tujuan pembangunan monomen keris itu untuk mempertegas budaya lokal. Ia juga menilai Sumenep layak menjadi ikon kota keris. “Karena dunia telah mengakui, Sumenep terbanyak memiliki pengrajin keris.

Selain itu, pencanangan Sumenep sebagai kota keris juga bagian dari promosi ke luar daerah,” tandasnya.

Selain itu, Busyro juga menjelaskan terkait peletakan Monomen Keris di perbatasan Desa Pandian dan Karangduak. Menurutnya, di masa lalu, baik di Pandian maupun di Karangduak terdapat pengrajin keris terkenal.

Karenanya, Monomen Keris diletakkan di perbatasan kedua desa tersebut.

Pantauan Koran Madura, dalam acara peresmian monomen itu, Bupati memberikan penghargaan kepada dua orang pengrajin keris di Sumenep. Selain itu, Busyro juga memberikan keris kepada ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma; Kapolres Sumenep AKP Marjoko; dan Dandim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Permadi Azhari. =ADV/FATHOL ALIF

Sumenep Kembali Pecahkan Rekor MURI

S

UMENEP- Untuk kedua kalinya, Sumenep berhasil memecahkan Musium Rekor Indonesia (MURI) , Minggu (09/11). Hal itu tak lepas dari penyajian 10 ribu campor yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep.

Kegiatan itu bertajuk Festival Kuliner 10 Ribu Campor dengan tema: Satu Hati, Satu Hari Makan Campor Bersama Masyarakat Sumenep. Festival kuliner tersebut bertempat di sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Halim Perdana Kusuma, atau tepat di jantung kota.

Dikatakan, kegiatan itu bertujuan sebagai rasa syukur karena selama ini Sumenep tetap aman dan sejahtera dan sebagai sarana pelestarian wisata kuliner di Kabupaten Sumenep. “Juga sebagai upaya mempromosikan

makanan khas Sumenep di kancah regional maupun nasional,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nurfitriana Busyro Karim saat menyampaikan laporan atas nama ketua panitia Festival Kuliner 10 Ribu Campor.

Fitri juga mengatakn, makanan campor dipilih karena makanan campor mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan makanan lainnya. Selain murah, lanjutnya, makanan campor juga mudah didapat, dan bahannya juga tidak sulit. Cita rasanya juga disebut sesuai dengan lidah orang banyak.

Atas diselenggarakannya kegiatan Festival Kuliner Campor ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan piagam penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI). Piagam penghargaan itu diberikan oleh salah

seorang perwakilan dari MURI, Paulus Pangka.

Paulus mengatakan, piagam penghargaan itu diberikan karena Sumenep telah berhasil menyelenggarakan penyajian makanan campor terbanyak.

“Setelah kami teliti dan lihat sendiri, lebih dari 10 ribu campor disajikan,” tukasnya sebelum menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

Pantauan Koran Madura, kegiatan tersebut diikuti oleh para penjual campor se-Kabupaten Sumenep; Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Sumenep; seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); Kecamatan; juga dari BUMN dan BUMD. “Jadi ini merupakan pesta rakyat terbesar di Sumenep. Dan insya Allah juga terbesar di Nusantara,” ucap Fitri.

Untuk diketahui, penghargaan rekor MURI ini merupakan kali kedua yang berhasil didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebelumnya, Pemkab Sumenep telah mendapatkan rekor MURI setelah mengadakan kegiatan 1.000 Anak Cium Kaki Ibu yang juga dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK kabupaten Sumenep pada tahun 2010 silam. =ADV/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

CALON KEPALA DESA

PEMBANGUNAN

Abdul Karim: Adik Saya Tidak Lumpuh

Renovasi Parkir Masjid Mulai Dikerjakan

SUMENEP – Analis Perencanaan Polres Pamekasan AKBP Abdul Karim, kakak Rasidi (33), membantah adiknya dikatakan lumpuh total.

Menurutnya, Rasidi hanya mengalami kelainan pada kaki bagian kiri. ”Tidak benar jika adik saya dikatakan lumpuh total. Kalau mengalami masalah pada bagian kaki sebelah kirinya memang iya, tapi itu tidak akan berpengaruh pada tugas pokoknya sebagai kepala desa jika ia terpilih,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi pemberitaan bahwa calon kades Poteran, Kecamatan/Kepulauan Raas, yang akan bersaing dengan dua kandidat lainnya itu menderita lumpuh pada kedua kakinya, bahkan saat berjalan harus dibantu tongkat dan kursi roda.

Pihaknya mengaku sangat risih dengan tudingan masyarakat itu, karena pencalonan Rasidi, sudah

mendapat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh. Anwar Sumenep. Selain itu, administrasi persyaratan sebagai cakades sudah diterima dan dinyatakan lengkap oleh panitia pilkades. ”Semua persyaratan administrasinya sudah lengkap dan diterima oleh panitia, tapi kenapa masih dipersoalkan oleh masyarakat, padahal kekurangan pada kakinya tidak akan mengganggu pada tugasnya sebagai kepala desa bila ia terpilih,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pilkades Desa Poteran, Misnari Arif, mengaku tidak berdaya untuk menolak apalagi tidak meloloskan

yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan memegang surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah (RSD), dr. Moh. Anwar Sumenep, sebagai salah satu pelengkap persyaratan. ”Untuk menolak, apalagi tidak meloloskan salah satu cakades yang persyaratan administrasinya sudah lengkap saya kira tidak etis, meskipun yang bersangkutan secara kasat mata memang tidak sehat karena kedua kakinya lumpuh, tapi mau gimana lagi kalau sudah ada keterangan sehat dari rumah sakit,” katanya.

Susiyanto, petugas rumah sakit yang memberikan rekomendasi surat keterangan sehat pada setiap calon kepala desa, membantah dirinya melakukan kongkalikong dengan cakades. Katanya, surat keterangan sehat yang diberikan pada setiap cakades yang membutuhkan sudah sesuai prosedur, yakni pemo-

hon harus datang sendiri dan membawa kartu tanda penduduk (KTP).

Selanjutnya, petugas rumah sakit akan mengecek tensi darah yang bersangkutan, kemudian menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan. Dan selama dirinya melakukan pengecekan kesehatan cakades, dirinya mengaku tidak pernah menemui cakades yang badannya lumpuh, atau menderita gangguan fisik lainnya. ”Tidak benar kalau kami memberikan surat keterangan pada cakades yang fisiknya bermasalah, kalaupun ada yang seperti itu ada kemungkinan ada unsur permaianan di luar,” katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Sementara cakades yang akan maju pada pilkades Poteran 2014, ada tiga kandidat yakni, Adha Triardy, Sarmade, dan Rasidi. =JUNAEDI/MK

RENOVASI PARKIR. Pemandangan hijau ini di depan Masjid Agung Sumenep sudah tiada. Renovasi parkir masjid mulai dikerjakan.

Sumenep - Program renovasi parkir Masjid Agung Sumenep, yang merupakan salah satu kegiatan Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) setempat dengan alokasi dana sekitar Rp200 juta, mulai dikerjakan.

"Pengerjaan program renovasi parkir sudah dilakukan sejak awal pekan ini oleh rekanan KKP Sumenep. Sementara kami hanya sebagai penerima manfaat dari program tersebut," kata Ketua Takmir Masjid Agung Sumenep, Husin Satriawan.

Masjid Agung atau Masjid Jamik Sumenep yang berada di Kecamatan Kota itu merupakan tempat ibadah yang dibangun pada 1779-1787.

Masjid di Jalan Trunojoyo tersebut juga telah menjadi salah satu lokasi wisata religi di Sumenep yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah.

"Program renovasi parkir di depan masjid itu memang usuPengerjaan program lan kami pada renovasi parkir sudah 2012 yang dirdilakukan sejak awal positif pekan ini oleh rekanan espons oleh pemerintah KKP Sumenep" daerah. Tujuannya supaya Masjid Agung memiHusin Satriawan liki lokasi parkir Ketua Takmir khusus yang representatif dan selanjutnya bisa menampung kendaraan bermotor para jamaah maupun bus para pengunjung," ujarnya.

Selama ini, kata dia, halaman dalam Masjid Agung menjadi lokasi parkir kendaraan roda dua para jamaah dan tentunya menjadi pemandangan tak sedap jika jumlahnya banyak.

"Setiap Jumat, halaman dalam Masjid Agung dipenuhi kendaraan roda dua dan membuat para jamaah agak susah mau masuk ke masjid. Oleh karena itu, kami mengusulkan supaya taman yang ada di depan masjid diubah menjadi lokasi parkir khusus kendaraan bermotor bagi jamaah dan pengunjung masjid," ucapnya.

Sementara mobil jamaah biasanya diparkir di pinggir jalan raya depan masjid dan pada hari-hari tertentu, bus yang mengangkut para pengunjung masjid harus parkir agak jauh dari masjid, karena di pinggir jalan sudah dipenuhi kendaraan bermotor lainnya.

"Nantinya, motor dan mobil para jamaah maupun kendaraan bermotor yang digunakan pengunjung masjid langsung bisa diparkir di lokasi parkir khusus di depan masjid," kata Husin, menerangkan.

Secara teknis, program renovasi parkir Masjid Agung yang merupakan kegiatan KKP itu membongkar taman di depan masjid dan selanjutnya diubah menjadi lokasi parkir khusus.

Pada pertengahan Oktober 2014, Kepala KKP Sumenep, RB Abd Wachid bersama sejumlah stafnya bersilaturrahmi dengan Takmir Masjid Agung guna memberitahukan rencana pelaksanaan program tersebut.

"Program ini sesuai dengan permintaan Takmir Masjid Agung Sumenep yang memang menginginkan taman tersebut dibongkar menjadi lokasi parkir khusus. Pengerjaannya harus selesai paling lambat pada Desember 2014," kata Wachid. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

E

ANTISIPASI LONJAKAN TRUK. Sejumlah truk yang akan menyebrang ke Sumatera mengantre di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (9/11). Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah truk pengangkut barang antar pulau Jawa-Sumatera PT. ASDP Merak menambah jumlah armada kapal roro dari 28 menjadi 46 unit serta membangun tambahan Dermaga dari 5 menjadi 6.

Sumenep - Manajemen perusahaan pelayaran PT Sumekar mengajukan permohonan penyesuaian tarif penyeberangan di lintasan KaliangetKangean, Sumenep, kepada bupati setempat.

Direktur Utama PT Sumekar, Rasul Junaidy, menjelaskan tarif penyeberangan di lintasan Kalianget-Kangean pada saat ini sebesar Rp 71 ribu per penumpang (dewasa).

"Hasil kajian kami, termasuk Inspektorat Sumenep, tarif

PT Sumekar Ajukan Penyesuaian Tarif tersebut masih di bawah tarif keekonomian, karena itu kami mengajukan penyesuaian tarif menjadi Rp115 ribu per penumpang," katanya.

PT Sumekar adalah salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi laut dan menjadi operator di lintasan Kalianget-Kangean.

"Tarif sebesar Rp115 ribu itu merupakan tarif keekonomian.

Namun, kalau harga bahan bakar minyak (BBM) naik lagi, tentunya tarif sebesar Rp115 ribu itu akan di bawah tarif keekonomian," ujarnya.

Hingga saat ini, permohonan penyesuaian tarif penyeberangan di lintasan KaliangetKangean yang diajukan PT Sumekar itu belum dibahas oleh

pemerintah daerah.

"Semoga saja permohonan kami segera dibahas dan mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Kami mengajukan permohonan penyesuaian tarif tersebut supaya performa PT Sumekar menjadi lebih baik lagi," kata Rasul, menambahkan.

Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dulsiam, membenarkan adanya

permohonan penyesuaian tarif penyeberangan di lintasan Kalianget-Kangean yang diajukan manajemen PT Sumekar.

"Kami menerima tembusan suratnya dan hingga sekarang memang belum ada pembahasan.

Nantinya, pembahasan permohonan penyesuaian tarif penyeberangan itu dipastikan akan melibatkan kami di DPRD," katanya, menerangkan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

MADURA

F

SIAGA

Darurat Kekeringan Diperpanjang

PINTU KELUAR. Tempat petugas parkir di Pasar Kolpajung, Pamekasan, menjegat dan menarik uang retribusi parkir khusus (berbayar)

Hasil Parkir Rawan Bocor Harun: Banyak Keluhan Terkait Pelayanan Parkir di Pasar Kolpajung PAMEKASAN - Pengguna jasa parkir di tempat parkir khusus di Kabupaten Pamekasan dikenakan retribusi, namun hasil retribusi parkir berbayar tersebut ditengarai rawan bocor, karena banyak para pengguna jasa parkir khusus di Pasar Kolpajung, Pamekasan, tidak mendapatkan karcis meskipun telah ditarik uang parkir.

Hal itu disampaikan salah satu anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Harun Suyitno.

Menurutnya, banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan parkir di Pasar Kolpajung. Kebanyakan pengguna jasa parkir yang masuk ke lokasi itu tanpa diberikan karcis retribusi namun ditarik uang.

Padahal karcis itu dapat dijadikan acuan jumlah pendapatan dari pakir khusus di pasar tersebut. Apabila tidak semua pengguna jasa parkir mendapatkan kar-

cis, hasil retribusi dapat dengan mudah mengalir ke kantong lain, bukan ke Pemerintah Pamekasan.

Kebocoran itu sangat berpeluang terjadi.

“Hal ini harus segera dilakukan evaluasi oleh Kepala Dishubkominfo setempat, karena sangat rawan ada penyalahgunaan hasil pendapat dari parkir khusus ini, sehingga akan merugikan pemkab. Karena hasil retribusi tanpa karcis mudah untuk tidak dilaporkan ke PAD,” katanya.

Saat Koran Madura mendatangi Pasar Kolapajung, kema-

rin (9/11), terlihat petugas tidak memberikan karcis pada sejumlah pemilik kendaraan pengguna jasa parkir. Namun saat akan keluar dari area parkir, petugas mencegat dan meminta uang Rp 1000 per sepeda motor untuk retribusi jasa parkir.

Salah seorang petugas parkir berseragam Dishubkominfo Pamekasan, berinisial NJ mengatakan karcis hanya diberikan bagi yang meminta. Dengan alasan jumlah karcisnya terbatas. Sebab setiap hari satu lokasi dari enam lokasi parkir di Pasar Kolpajung hanya menerima 1 sampai 2 bandel karcis. Dalan setiap bandel berisi 100 lembar karcis.

Lanjutnya, uang hasil dari jasa parkir tersebut diserahkan kepada koordinator yang ditugaskan oleh Dishubkominfo. Di Pasar Kolpajung hanya ada seorang koordinator dengan membawahi enam

lokasi parkir di pasar tersebut.

“Karcisnya sedikit, makanya hanya diberikan pada orang yang memintanya saja. Kalau yang tidak minta (karcis) tidak dikasih, tapi tetap bayar. Hasilnya nanti disetor ke koordinatornya,” kata petugas yang mengaku berstatus tenaga Sukarelawan (Sukwan) itu.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh Zakir mengatakan pihaknya meminta kepada masyarakat untuk selalu melapor jika ada kenakalan juru parker. Pihaknya berjanji akan memberikan pembinaan dan teguran.

Prosedurnya, kata Zakir, setiap pengguna jasa parkir wajib diberikan karcis. “Jadi kalau tidak menerima karcis, saya harap masyarakat untuk melapor, nanti akan dilakukan pembinaan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sekalipun sejumlah kecamatan di Kabupaten Pamekasan mulai diguyur hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan masih memperpanjang batas waktu siaga darurat kekeringan yang menimpa sejumlah daerah di kabupaten itu. Sebelumnya siaga darurat kekeringan hingga pertengahan November 2014, kini siaga darurat kekeringan diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Perpanjangan batas waktu siaga darurat tersebut dilakukan setelah BPBD daerah setempat mendapatkan rilis resmi dari Badan Meteriologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjungg Perak Surabaya. Serta masih banyaknya permintaan air bersih dari masyarakat akibat dari panjangnya musim kemarau tahun ini.

Kepala BPBD Pamekasan, Budi Irianto mengatakan sesuai batas waktu siaga bencana kekeringan sampai pertengahan November, tetapi setelah lembaganya mendapat rilis dari BMKG, maka batas waktu tersebut harus diperpanjang.

Sekalipun siaga darurat kekeringan di Pamekasan sudah habis pada akhir November nanti, tetapi pihaknya memastikan akan tetap melayani permintaan air bersih dari masyarakat jika dibutuhkan.

“Sekalipun masa siaga bencana kekeringan sudah habis, apabila masyarakat masih membutuhkan maka kami tetap siap melakukan droping air bersih, sesuai dengan permintaan warga, dan tetap diberikan secara gratis,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari BPBD Pamekasan, jumlah desa yang masuk kategori siaga kekeringan terjadi di 154 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dari jumlah itu, 35 desa di antaranya termasuk kering kritis, sedangkan 115 desa sisanya kering langka.

Kesepuluh kecamatan yang kini dilanda kekeringan itu masing-masing Kecamatan Larangan, Proppo, Pasean, Pangantenan, Batumarmar, Waru, Palengaan, Pademawu, Kadur, dan Kecamatan Tlanakan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

G

TERTUNDUK. Y, 22, warga desa Gunung Sari, Kecamatan Telagasari, Bondowoso, saat diinterogasi di Kantor Satpol PP Pamekasan, Sabtu (8/11) malam.

Prostitusi Masih Marak di Gerbang Salam Telusuri Abang Becak yang Berprofesi sebagai Mucikari PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan dengan semangat Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) belum mampu membersihkan praktik pelacuran (prostitusi). Terbukti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat kembali menangkap wanita yang diduga Pekerja Seks Komersial (PSK), Sabtu (8/11) malam.

Wanita yang ditangkap berinisial Y, 22, warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Telagasari, Bondowoso. Ia ditangkap petugas di pemukiman warga di sekitar Pasar 17 Agustus Kelurahan Bugih, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan.

Wanita penghibur itu berusaha melarikan diri dari petugas yang

pada saat itu sedang melakukan patroli ke lokasi yang dikenal sering menjadi tempat praktik esekesek.

Kasi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Pamekasan,Yusuf Webiseno mengatakan Y terlihat sedang duduk di warung remangremang di lokasi pasar 17 Agustus

menunggu pelanggannya. Namun ketika mobil patroli Satpol PP tiba di lokasi itu, Y langsung berdiri dan berusaha melarikan diri sehingga terjadi aksi kerja-kejaran dalam penangkapan tersebut.

Beruntung puluhan petugas yang melakukan pengejaran berhasil menangkap Y saat di perkampungan warga. Sehingga petugas langsung menggelandang Y ke kantor Satpol PP di Jalan Pamong Praja, Pamekasan, untuk dimintai keterangan sekaligus diberikan pembinaan.

“Penangkapan di lokasi pasar 17 itu karena di sana kami tengarai sering dijadikan tempat transaksi PSK. Jelas perbuatan

maksiat itu melanggar perda, makanya secara rutin kami patroli sebagai upaya kami melakukan penertiban di kawasan itu,” katanya.

Dijelaskan Yusuf, praktik prostitusi itu melanggar Perda nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan terhadap Pelacuran.

Apalagi saat ditangkap yang bersangkutan juga tidak mempunyai identitas. Y diberikan pembinaan dan diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan segera pulang ke rumahnya paling lambat kemarin (9/11).

Di hadapan petugas, yang bersangkutan mengaku telah 1 bulan

beroperasi di Pamekasan. Selama 1 bulan, PSK tersebut mengaku telah melayani sekitar 30 pelanggan. Sekali menggunakan jasanya, tarif yang dipatok sebesar 100 ribu. Dalam pengakuannya, untuk mendapatkan pelanggan ternyata Y dibantu tukang ojek, yang bertindak sebagai mucikarinya.

“Kalau ada pelanggan yang bersangkutan diantar jemput oleh tukang ojek ke lokasi yang telah ditentukan. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan tukang ojek yang menjadi perantaranya mendapatkan komisi 20 ribu setiap melayani pelanggan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

REFLEKSI HARI PAHLAWAN. Aktivis Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika (HAMMI) melakukan aksi teaterikal tentang perjuangan rakyat Soerabaja, 10 November 1945, di kawasan Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (8/11). Aksi tersebut guna mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dari pasukan asing pada 10 November 1945.

Realisasi Kegiatan 2014 Belum Jelas Surat Perintah Kerja Akan Dikeluarkan Tahun 2015 PAMEKASAN - Hasil kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) di Kabupaten Pamekasan pada 2014 ini belum diketahui secara administratif, baik pekerjaan yang sudah terlaksana maupun yang harus dijadwal ulang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan sejak pihaknya melayangkan surat kepada semua SKPD untuk segera menyetorkan laporan kegiatannya sudah ada sejumlah SKPD yang menyerahkan laporannya. Hanya saja pihaknya belum melakukan rekap sehingga belum tahu secara detail kegiatan yang sejauh ini terlaksana dan

yang belum terlaksana.

“Kami belum melakukan rekap.

Kami masih fokus pada RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015.

Jadi, belum kami ketahui berapa dinas yang sudah menyetor dan yang tidak. Pastinya sudah ada beberapa dinas yang menyetor laporannya ke kami,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar

mengatakan ada SKPD yang sudah seratus persen menyelesaikan kegiatannya di tahun ini, tapi memang ada beberapa SKPD yang belum selesai sehingga harus dijadwal ulang. Hal ini diketahui berdasar hasil sharing dengan sejumlah pimpinan SKPD. Menurut Iskandar, kegiatan yang sudah selesai di beberapa SKPD merupakan kegiatan non fisik. Seperti halnya kegiatan di Dinas Pertanian (Disperta) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan. Sementara kegiatan yang merupakan kegiatan fisik masih ada beberapa yang masih proses pekerjaan.

“Dari beberapa dinas yang saya panggil itu ternyata sudah

ada yang seratus persen selesai.

Tapi memang ada dinas yang perlu menjadwal ulang kegiatannya ke tahun 2015 mendatang.

Tapi dinas yang tidak dapat menyelesaikannya di tahun ini akan segera memprosesnya,” kata politisi PPP ini.

Kebanyakan kegiatan yang tidak bisa diselesaikan di tahun ini adalah kegiatan fisik, karena masih harus melalui proses lelang, seperti proyek di sport center. Namun dari hasil sharing dengan Bagian Administrasi Pembangunan setempat, proses lelang kegiatan yang gagal itu akan segera dilakukan pada Desember ini. Sebab proses lelang bisa dilakukan di tahun ini, kare-

na hal itu tidak melanggar aturan.

Hanya saja surat perintah kerja (SPK) tetap akan dikeluarkan di tahun 2015 mendatang. Dengan cara seperti itu, pihaknya berharap pekerjaan kegiatan yang tertunda bisa dikerjakan di awal tahun depan.

“Kalau seperti di BLH (Badan Lingkungan Hidup) itu, ada yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat karena tergantung cuaca, sebab programnya penanaman pohon. Jadi, harus menunggu turun hujan baru bisa dilaksanakan. Karena tidak mungkin menanam pohon di musim kemarau, karena pohonnya bisa mati dan jadi sia-sia,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481| TAHUN III

I

PEDAGANG KAKI LIMA

PKL Enggan Tempati Pasar 17 Agustus PAMEKASAN - Pedagang Asongan yang biasa berjualan di lokasi pertokoan Citra Logam Mulya (CLM) Jalan Kabupaten enggan menempati lahan yang sudah disiapkan pemerintah di pasar 17 Agustus sebagai tempat penampungan pedagang asongan dan pedagang kaki lima (PKL) karena di pasar tersebut merupakan tempat kulakan para pedagang dan dinilai merugikan mereka.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan, Satpol PP Pemkab Pamekasan, Yusuf Wibisono menyatakan lembaganya sudah melakukan berbagai cara agar para PKL dan pedagang asongan tidak menjajakan dagangannya di trotoar yang merupakan kawasan terlarang, tetapi diabaikan.

Satpol PP sendiri sudah memberikan waktu 3 hari agar seluruh pedagang asongan di CLM, Jalan Kabupaten tersebut pindah ke Pasar 17 Agustus.

Tetapi lagi-lagi arahan tersebut diabaikan.

Sementara di sisi yang lain, kata Yusuf, pihaknya selalu dianggap tidak tegas dalam memberikan tindakan kepada PKL. Termasuk dinilai setengah hati menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Bahkan sebagian masyarakat menilai Pol PP tidak memiliki belas kasihan kepada para PKL karena sering melakukan relokasi terhadap PKL di kawasan terlarang.

Yusuf menambahkan salah

satu upaya lain selain penertiban terhadap pedagang asongan, yakni masyarakat tidak berbelanja kebutuhannya kepada pedagang asongan yang berjualan di pinggir jalan raya dan harus membeli langsung ke pasar-pasar tradisional yang sudah disiapkan pemerintah.

Misalnya pasar 17 Agustus dan Pasar Kolpajung ataupun pasar tradisional yang berada di 13 Kecamatan di Pamekasan.

Dengan demikian, apabila jumlah pembeli sangat sedikit, maka pedagang asongan juga akan berfikir ulang menjajakan dagaganya di kawasan terlarang.

Menanggapi sorotan kepada lembaganya karena tidak memberdayakan PKL, Yusuf mengaku Pol PP hanya eksekutor, sementara untuk pemberdayaannya menjadi kewenangan penuh Diskoprasi dan UKM Pemkab Pamekasan.

Dalam Perda Pamekasan Nomor 05 tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL disebutkan lokasi yang diperbolehkan ditempati jualan PKL. Di antaranya, Jalan Niaga, Jalan Dirgahayu, Eks PJKA, Jalan Kesehatan, Cokroatmojo, dan Jalan Wahid Hasyim, selebihnya dilarang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Kadiskop-UKM) Pamekasan, Herman Priyanto mengatakan PKL di Kabupaten Pamekasan banyak yang melanggar ketentuan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BERBAHAYA.Pengendara motor melintasi tanggul yang nyaris jebol di Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Sejumlah Tanggul Nyaris Jebol Dua Desa Terancam Digenangi Air PAMEKASAN - Sekalipun sudah berkali-kali dikeluhkan dan disampaikan ke media massa, namun Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih menutup mata untuk melakukan perbaikan terhadap tanggul yang nyaris jebol di Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat dan tanggul yang berada di Dusun Sumber Batu, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu. Hingga saat ini tanggul yang nyaris jebol itu belum disentuh perbaikan dari pemerintah.

Jika tidak secepatnya diperbaiki hingga masuk musim penghujan dikhawatirkan air sungai meluap jika tanggul tersebut jebol. Berpotensi akan berdampak terhadap tergenangnya rumah penduduk yang berada di Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu dan sebagian Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat serta penduduk di Dusun Sumber Batu, Desa Pademawu Timur.

Khairuddin, warga Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, mengatakan banjir pernah terjadi pada tahun 1990. Ketika itu tanggul yang berada di Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat tersebut jebol. Kondisinya sama persis seperti yang terjadi saat ini.

Akibat banjir tahun 1990 tersebut, rumah warga di Dusun Malangan Barat tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa.

Namun banjir tersebut tidak ber-

langsung lama. Sebab masyarakat bahu-membahu melakukan penimbunan dengan pasir di lokasi tanggul yang jebol tersebut agar banjir tidak meluas.

Menurut Khairudddin, kondisi tanggul saat ini sudah tidak dapat menahan debit air sungai. Beberapa kali warga setempat secara swadaya menimbun tanggul dengan menggunakan karung berisi tanah, namun jika debit air sedang meningkat, upaya itu tidak banyak membantu. “Kami menilai di tanggul itu harus dibangun pelengsengan permanen menggunakan bronjong. Karena kalau hanya ditimbun menggunakan tanah, tidak akan banyak membantu,� katanya, Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan langkahlangkah menanggulangi terjadinya banjir yang akan mengancam dua desa di Kecamatan Pademawu itu. Selain sebagai penahan meluapnya air Kali Samajid, tanggul

itu juga dimanfaatkan untuk jalan perlintasan antar desa, yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk jalur perekonomian, pertanian, dan pendidikan.

Selain itu, Pelengsengan Jembatan penghubung antar desa di Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur juga nyaris ambruk. Hingga saat ini belum ada perbaikan. Apabila pelengsengan tersebut tidak segera diperbaiki dikhawatirkan akan berdampak terhadap ambruknya jembatan penghubung antar desa.

Sebelumnya, Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asyari menyatakan akan mendahulukan perbaikan tanggul yang jebol akibat banjir. Salah satunya tanggul di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Desa Sumedangan, dan Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyatakan akan segera melakukan upaya perbaikan tanggul sungai yang rusak dan hampir jebol di samping pengerukan dan pelebaran sejumlah sungai di Pamekasan.

Upaya itu dilakukan untuk menanggulangi dampak banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Tanggul yang kondisinya sudah rusak parah itu sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Pademawu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

MADURA

J

TERBANG. Aksi atraktif yang dipersembahkan oleh Ma’ul, dari komunitas Skets Brother asal Kabupaten Sumenep di area pintu masuk bagian barat Lapangan Wijaya Kusuma Kota Sampang, Minggu (09/11). Kedatang Komunitas Skets Brother di Kota Bahari karena merasa olahraga ektrem ini tidak ada yang meminati. =MOHAMMAD MUHLIS

mohammad muhlis/ koran madura

BAHAN BAKAR MINYAK

Belum Naik Tapi Mulai Terasa SAMPANG - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal era kepemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mulai dirasakan nelayan dan pedagang. Meski belum pasti kapan harga BBM resmi dinaikaan, sejumlah harga sembako sudah mulai berangsur naik.

Kenaikan BBM akan membuat para nelayan membatasi wilayah penangkapan ikan untuk menghemat bahan bakar. Artinya, para nelayan otomatis akan mengurangi jarak tempuh untuk menyesuaikan dengan penghasilan.

“Dan otomatis biaya perjalanan kita ke laut akan membengkak. Makanya mau tidak mau kita juga harus menaikkan harga ikan sesuai dengan pengeluaran kami,” ujar Zainal (36), salah satu nelayan di Pulau Mandangin, Minggu (06/11).

Dampak lainnya terkait re-

cana kenaikan BBM juga dirasakan oleh pedagang sembako di Pasar Srimangunan Sampang. Siti Romlah (35) mengatakan, saat ini harga sembako mulai merangkak naik.

Menurutnya, meski tidak semua sembako naik namun banyak pedagang mulai melakukan inisiatif menaikkan harga. “Harga cabai yang semula harganya hanya Rp 6 hingga Rp 7 ribu per kilogram sekarang menjadi Rp 40 hingga Rp 50 ribu per kilogram,” ujarnya.

Terpisah, Bagian Perekonomian, Asisten II Pemkab Sampang Syamsul Hidayat saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan aparat kepolisian setempat untuk melakukan penjagaan di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengantisipasi adanya pembelian yang melebihi batas dan juga adanya penimbunan BBM. Hanya yang bersangkutan belum bisa memberikan kepastian terkait waktu koordinasi tersebut.

“Yang jelas dalam waktu

dekat, kita akan melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak, agar nantinya bisa melakukan penjagaan di SPBU menjelang

kenaikan harga BBM itu, hal itu untuk melakukan antisipasi, agar tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PARKIR. Sejumlah perahu nelayan di Pulau Mandangin tampak berjajar tidak melaut, beberapa waktu lalu.

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

K

Pedagang Mulai Was-was SAMPANG- Bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sebesar Rp 2 miliar melalui APBD 2014 berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Pasar Srimangunan Sampang mulai dipertanyakan kelayakannya. Pasalnya, banyak pedagang mulai was-was untuk berjualan di TPS tersebut karena dikhawatirkan tambah merugi.

Hal itu terlihat ketika TPS di Pasar Srimangunan masih banyak yang dalam kondisi dikunci. Selain itu, para pedagang juga mulai resah dengan datangnya musim penghujan. Sebab, TPS yang ditempatinya dinilai kurang layak yaitu berbahan mudah rusak bila kehujanan (triplek).

Pak Roni (51), pedagang kitab Sumber Ilmu yang awalnya berjualan di lantai II Blok C No 50 dan saat ini berada di TPS mengaku was-was untuk berjualan.

Hal itu dikarenakan TPS yang saat ini telah disediakan oleh pemerintah hanya berbahan triplek.

Oleh karenanya, bahan yang digunakan menurutnya tidak

RESAH. Para pedagang korban kebakaran Pasar Srimangunan ketika memperbaiki kios yang ditempatinya, Minggu (09/11).

setimpal dengan jumlah bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah, yaitu kurang lebih sebesar Rp 2 miliar untuk pembuatan TPS Pasar Srimangunan. Bahkan, untuk menjadikan kios yang diharapkannya, dirinya telah melakukan rehab pribadi dengan mengeluar-

kan biaya sebesar Rp 2,5 juta.

“Sebenarnya saya dan pedagang lainnya was-was berjualan di sini, sebab bentuk dan bahannya sudah seperti ini (tidak tahan air). diperkirakan besar biayanya untuk satu kios ini paling tidak sampai Rp 3 juta. jadi mau tidak mau saya

perbaiki lagi menggunakan uang pribadi,” tuturnya, Minggu (09/11).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Ketua Ikatan Pedagang Pasar Srimangunan (IPPS) Moh Amin.

Pihaknya juga mengakui jika pedagang yang menempati TPS mayoritas berjualan konveksi,

sehingga jika musim penghujan dapat merusak barang-barang dagangannya.

“Bahan TPS-nya dari triplek, kalau hujan pasti cepat rusak.

Dan saya rasa para pedagang pasti enggan menempati TPS ini,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PENYEGELAN TOWER

Dewan Sayangkan Pengawasan Pemerintah SAMPANG - Penyegelan tower milik salah satu provider telekomunikasi di Jl Syuhada Kota Sampang pada Kamis (06/11), oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengundang pertanyaan kalangan legislatif. Tower itu diperkirakan sudah dua tahun sejak berdiri tidak mengantongi izin, namun baru disegel.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Iwan Effendi mengaku curiga kepada tim yang menangani izin pendirian tower tersebut. Penyegelan tersebut dinilai terlalu lambat. Pihaknya menengarai banyak orang yang mengambil keuntungan dari pendirian tower PT XL Axiata itu.

“Perusahaan swasta itu tidak akan serta merta mendirikan bangunan, entah itu tower bangunan atau semacamnya dengan tanpa surat izin. Jadi dengan adanya penyegelan tower di Syuhada itu banyak yang perlu dipertanyakan, terutama kepada

kinerja tim-tim yang menangani pendirian tower. Kami sangat menyayangkan sekali kepada pengawasan pemerintah, sebab dengan terungkapnya penyegelan tower itu jelas diindikasikan terhadap lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terutama kepada tim-tim yang menangani pendirian tower,” ujarnya, kepada Koran Madura, Minggu (09/11).

Namun, pihaknya tetap mengapresiasi kinerja Satpol PP yang telah bekerja maksimal. Sehingga keberadaan tower yang dinilai telah merugikan Pemkab tersebut telah dilakukan penyegelan.

Pihaknya meminta kepada penegak perda untuk lebih semangat dan berani.

“Kami minta kepada penegak perda yaitu Satpol PP untuk terus menelusuri semua keberadaan oknum-oknum yang telah melanggar perda untuk dilakukan penindakan sesuai perda yang

SEGEL. Satpol PP ketika melakukan penyegelan salah satu tower provider telekomunikasi di Jl Suhada Kota Sampang. berlaku. Dan dalam waktu dekat, kami akan lakukan pemanggilan kepada tim untuk menanyakan

kejelasan semua tower yang ada di Kabupaten Sampang,” tuturnya.

Untuk diketahui, alasan pihak Satpol PP melakukan penyegelan tower, karena keberadaan tower tersebut ditengarai tidak mengantongi izin, serta pihak provider dinilai enggan melangkapi izin meski pihak Satpol PP sudah berulang kali menyampaikan agar kelengkapan izinnya segera diselesaikan.

Dalam persoalan ini, pembangunan tower tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 4 tentang Menara Telekomunikasi. Sebagaimana tertuang pada pasal 26 nomor 1 yaitu: “PT atau provider untuk tower yang tidak berizin harus membongkar sendiri, jika tidak membongkar maka Pemkab berhak membongkar yang biayanya ditanggung PT, serta ada sanksi pidana 6 bulan dan sanksi administrasi sebesar Rp 50 juta”. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Isi Kontrak Bantuan 30 Pikap Dipertanyakan SAMPANG - Bantuan 30 pikap Tahun 2010 yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul mempertanyakan kejelasan isi kontrak dalam bantuan pikap tersebut.

Ia menduga kuat dalam bantuan tersebut ada indikasi kongkalikong. Dalam hal ini pihak Dishubkominfo dan pihak ketiga dalam pengelolaan bantuan pikap. Sebab sejauh ini penerima menunggak pembayaran, pihak Dishubkominfo enggan melakukan penarikan.

”Mobil pikap ini merupakan aset dan bantuan dari pemerintah.

Jadi dalam penyerahan maupun pengelolaan kepada penerima bantuan (pihak ketiga) tentu ada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dan dalam kontrak pengelolaan bantuan pikap ini tentunya ada batas waktu. Jika sudah

sekitar empat tahun lamanya tidak ada kejelasan dalam kerja sama ini, kami khawatir Dishubkominfo dan pihak ketiga tidak melalui proses kontrak yang sudah tertuang,” ucapnya kepada Koran Madura, (9/11).

Menurutnya, dalam perjanjian kontrak seharusnya ada kejelasan, di antaranya yaitu kriteria penerima bantuan. Dalam hal ini, pihak ketiga apakah sudah layak dan mampu mengelola bantuan pikap. Serta memenuhi persyaratan yang sudah tertuang dalam isi kontrak tersebut.

Tamsul meminta agar dalam kerja sama ini dilakukan evaluasi dan perpanjangan waktu yang batasnya hanya satu tahun agggaran. Agar nantinya pengelolaan

yang tidak sesuai dengan target PAD bisa diminimalisir dan tidak terulang kembali. ”Dalam penyerahan bantuan pikap itu pasti melalui tahapantahapan. Yang jadi pertanyaannya sekarang yaitu apakah semua yang menerima bantuan pikap ini sudah memenuhi syarat dan tahapan itu? sebab sejauh ini tidak ada kejelasan manajemen pengelolaannya. Hal itu harus ada kejelasan supaya pemerintah mendapatkan PAD yang semestinya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, bantuan pengadaan pikap tahun 2010 sebanyak 30 unit dengan rincian sebanyak 19 unit merupakan tahun anggaran 2009 dan 11 unit pada 2010 yang kemudian disewakan

Jika sudah sekitar empat tahun lamanya tidak ada kejelasan dalam kerja sama ini, kami khawatir Dishubkominfo dan pihak ketiga tidak melalui proses kontrak yang sudah tertuang.

Tamsul

Ketua MDW sebesar Rp 600 ribu per bulannya.

Sesuai data yang diterima pihak Dishubkominfo, realisasi retribusi bulanannya hanya sebesar Rp 8.400.000 atau 4,67 % dari total retribusi yang seharusnya diterima Pemkab Sampang. Namun kenyataannya, pihak Dishubkominfo terkesan membiarkan persoalan tersebut. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 SENIN 10 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0481 |IIITAHUN III No. 0481

Pasca Usaha Galian C Ditutup Dua Pengusaha Melengkapi Berkas Pengajuan Izin BANGKALAN - Setelah usaha pertambangan galian C ditutup karena tidak adanya izin usaha, ada 2 pengusaha yang sudah melengkapi berkas pengajuan izin. Meskipun begitu, izinnya masih belum keluar lantaran masih dalam proses.

Galian C tersebut ditutup lantaran menyalahi peraturan daerah. Dari 35 pengusaha yang belum memiliki izin usaha diminta mengurus terlebih dahulu.

Mereka wajib mematuhi aturan yang telah diberikan dan disepakati sebelum membuka usahanya kembali.

Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Bangkalan,

Rizal Moris menjelaskan pengusaha pertambangan yang telah melengkapi berkasnya baru 2 orang pengusaha. Mereka berasal dari Kecamatan Blega dan Sepuluh, sedangkan pengusaha lainnya masih belum mengajukan.

"Yang lengkap permohonannya dan masih diproses 2 pengusaha atas nama Munayak dari Desa Gigir Kecamatan Blega dan

Fauzan dari Kecamatan Sepulu," kata Rizal.

Pengusaha tambang galian C yang berasal dari desa lainnya masih belum melengkapi berkas.

Sebab pengurusan berkas-berkas tidak hanya dari kantor perizinan saja, melainkan harus menyerahkan bukti rekomendasi dari lembaga yang terkait seperti pertambangan dan badan lingkungan hidup. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi cukup banyak, pengusaha harus melengkapi satu persatu, seperti izin prinsip, izin lokasi H0 (gangguan) wilayah, izin usaha pertambangan eksplorasi, dan izin usaha produksi.

"Selain itu, harus dilengkapi perizinan SIUP dan TDP. Oleh karena itu, kita jadikan satu paket bentuk izin prisip dan izin lokasi. Kalau sudah lengkap baru bisa diproses, karena di dalamnya juga harus ada izin UKL-UPL," terangnya.

Sementara itu, pengusaha galian C yang sudah meminta rekomendasi untuk kelengkapan izin pertambangannya, sampai saat ini sudah ada 8 pengusaha yang berasal dari Desa Parseh, Kecamatan Socah. Untuk bisa melakukan aktivitas penambangan kembali, para pengusaha pertambangan ini diwajibkan mempunyai surat izin usaha pertambangan eksplorasi

dan surat izin usaha pertambangan produksi.

"Sudah 8 orang yang mengurus rekomendasi izin pertambangan ke kantor perizinan," terang Kabid Pertambangan dan Energi, Qorry Yuniastuti.

Para pengusaha harus memiliki dua izin tersebut sebelum membuka kembali usahanya. Kemudian dilanjutkan rekomendasi tersebut ke Dinas Perizinan Bangkalan agar bisa diproses.

"Pertama, izin ekplorasi dulu, baru izin produksi, karena kita juga menghitung peta wilayalah yang akan mereka tambang," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KESEJAHTERAAN PETANI

Janji Jokowi-JK Ditagih BANGKALAN - Janji pemerintahan Jokowi-JK untuk mensejahterakan masyarakat petani kini mulai ditagih.

Bidang pertanian merupakan permasalahan kompleks yang belum tertangani dengan baik.

Hal itu berbanding terbalik dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Fakta di lapangan menunjukkan hampir 90 persen rakyat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok.

Sektor pertanian sampai saat ini masih menghadapi persoalan klasik untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Persoalan itu bisa dilihat dengan konversi lahan yang setiap tahunnya mencapai 100 ribu hektare di negara ini. Selain itu, kecenderungan perilaku generasi muda di pedesaan yang tak tertarik lagi ikut serta dalam kegiatan pertanian patut dikhawatirkan sebab profesi itu dianggap tidak menarik lagi.

Sekretaris Serikat Tani Mandiri Bangkalan, Yodika Saputra menjelaskan berdasarkan data dari BPS tahun 2004 ada 40,61 juta orang bekerja di sektor pertanian dengan rentan usia 15 tahun ke atas. Namun saat ini kondisi tersebut berubah.

Pada tahun 2013, angkanya menyusut menjadi 39,96 juta orang, sehingga ada penurunan terhadap minat masyarakat menjadi petani.

Hal itu bisa dilihat dari dukungan pemerintah akan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan kebutuhan

produktivitas yang masih minim. Itu menggambarkan bentuk marjinalisasi di bidang pertanian. Perlu dobrakan di bidang pertanian, agar bisa setara dengan negara-negara maju.

Pasalnya, dalam negara maju, jika tidak di bidang pertanian yang diduhulukan, pilihan lainnya jatuh pada industrialisasi.

"Di Indonesia tidak demikian. Di bidang pertanian peranan pemerintah masih setengah hati. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK yang baru harus bisa melakukan percepatan di lingkup pertanian seperti apa yang pernah dijanjikan dalam kampanyenya," terangnya.

Jangan sampai kebijakan dalam pertanian menyebabkan terpuruknya nasib petani daerah. Kesalahan dalam kebijakan kemudian menjadi pembenar untuk melakukan kebijakan impor pangan. Padahal jika didampingi dengan baik, petani lokal mampu untuk berkembang dan bersaing.

Miris, kalau negara yang kaya akan lahan pertanian selalu menjadi importir kebutuhan pangan atau sembako dengan kepemilikan lahan yang paling besar dibandingkan negara-negara yang menjadi pengekspor bahan pangan. Oleh karenanya, jika Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dijadikan prioritas dan program kerja unggulan dipastikan kesejahteraan akan merata sampai di tingkat desa sekalipun. = MOH RIDWAN/RAH

DEMONSTRASI. Sejumlah aktivis IMM menggelar unjuk rasa memperingati hari Pahlawan.

doni heriyanto/koran madura

PERINGATI HARI PAHLAWAN

DPR Tak Perjuangkan Nasib Rakyat BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Bangkalan menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari Pahlawan, Minggu (10/11). Para aktivis IMM tersebut menyoroti dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Mereka menilai permasalahan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sebagai lembaga yang benar-benar dapat memperjuangkan nasib rakyat.

"Ibu pertiwi akan menangis melihat dualisme kepemimpinan di DPR RI. Oleh karena itu, dualisme itu harus segera diakhiri," teriak koordinator lapangan (Korlap) aksi IMM Cabang Bangkalan, Fajar.

Dalam orasinya, Fajar menyatakan momen hari Pahlawan 10 Nopember sebagai refleksi bagi semua elemen bangsa Indonesia.

Perjuangan orang-orang yang telah berjasa terhadap negera Indonesia jangan dinodai dengan prilaku yang sama sekali tidak mencerminkan bangsa yang berdaulat adil dan makmur. Terutama bagi para elite politik dengan mudahnya memporak-porandakan bangsa ini dengan kepentingankepentingan golongan semata.

"Elite politik dan para pejabat bermain- main mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dengan mengatasnamakan rakyat. Namun itu semua hanyalah topeng kebusukan yang merusak citra bangsa Indonesia yang besar

ini," kelakarnya.

Selain berorasi mereka juga membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap sikap pemerintah dan elite politik yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Mereka juga melakukan long march yang diwarnai dengan aksi teaterikal menuju kantor KPP Pratama ,Polres, Pemkab, dan kantor Kejaksaan Bangkalan.

Mereka juga mengecam peringatan hari pahlawan di berbagai daerah yang cenderung berfoyafoya, hedonis, acuh tak acuh dengan apa yang terjadi di negeri ini.

"Mau dibawa kemana nasib negeri ini, jika jasa-jasa para pahlawan dirayakan dengan acara yang miskin nilai-nilai perjuangan," paparnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Ada Warga Geger Memiliki Senpi Ilegal?

Polisi: Bukan Kasus Peredaran Senjata Api

doni heriyanto/koran madura

DIBEKUK. Tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan di Polres Bangkalan setelah diketahui sedang berpesta sabusabu di Kecamatan Tanah Merah beberapa waktu lalu.

BANGKALAN - Warga Kecamatan Geger ditengarai memiliki senjata api (senpi) ilegal. Dugaan tersebut muncul setelah ada peristiwa pembunuhan terhadap Ruspandi (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan di jalan kampung Daleman Desa/Kecamatan Geger, Minggu (24/8) waktu lalu. Pada saat kejadian ditemukan selongsong peluru yang dimuntahkan dari senjata api rakitan. Namun sayangnya hingga saat ini pemilik senjata tersebut belum juga terungkap.

BANDAR NARKOBA

Kinerja Polres Disorot BANGKALAN - Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FKMBM) menyoroti kinerja Polres Bangkalan yang hingga saat ini masih belum berhasil meringkus satu pun dari sejumlah bandar narkoba yang bergentayangan di Kabupaten Bangkalan. Kinerja korps berbaju hijau itu dalam memberantas kasus peredaran barang haram tersebut memang layak dipertanyakan.

“Kami sangat menyayangkan kinerja Polres karena para bandar tidak ada satu pun yang tertangkap. Tentunya bandar tersebut tetap bebas mendistribusikan narkoba kepada pemakai,” sesal Ketua FKMBM, Dasuki Rahmad, SH. Menurut mantan aktivis GMNI itu, sejauh ini hanya para pemakai yang diringkus. Sedangkan para bandar selalu lolos dari sergapan petugas. Anehnya, inisial para bandar telah dikantongi, namun mengapa sampai saat ini petugas belum jugas berhasil menggulung para bandar.

Padahal akar dari permasalahan narkoba ini karena maraknya keberadaan bandar. Jika bandar

masih berkeliaran, kasus narkoba tidak akan pernah bisa dihentikan.

“Polisi itu sudah mengantongi nama-nama bandar atas pengakuan pemakai saat ditangkap. Tapi mengapa bandar yang sudah jelas adanya tidak juga ada yang ditangkap. Ini kan menjadi tanda tanya besar,” paparnya.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono melalui Kasatreskoba Iptu Heri Kusnanto berdalih sudah berupaya dengan maksimal dalam menangkap setiap yang terlibat dalam narkoba. Bahkan menurut dia, pengungkapan kasus nakoba di lembaganya menduduki peringkat kelima di Jawa Timur. ”Kami bersyukur atas dukungan semua lembaga,” ujarnya.

Mengenai belum ditangkapnya para bandar, menurut Heri, kebanyakan mereka tidak ada di rumahnya. Terbukti saat dilakukan penggerebekan pihak yang bersungkutan tidak ada ditempat.

Namun demikian, para bandar sudah ditetapkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) di lembaganya.

“Mereka (bandar) sudah tidak

ada di rumahnya, termasuk juga bos besar yang berinisial R itu,” ungkapnya.

Heri mengungkapkan meski berada di luar Bangkalan, para bandar tetap bisa mengontrol transaksi narkoba. Kebanyakan bandar di kampung narkoba di Desa Parseh Kecamatan Socah itu tidak bekerja sendiri melainkan menggunakan anak buahnya.

“Kesulitan kami di situ (bandar melarikan diri). Komitmen kami jelas, akan memberantas peredaran narkoba di Bangkalan, terutama bandar narkoba.

Karena ada kepuasan tersendiri jika bisa menangkap para bandar narkoba,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Satreskoba Polres Bangkalan, selama kurun waktu dari bulan Januari hingga November 2014 sudah 65 orang yang berhasil dibekuk dan menjadi tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 45 perkara. Total barang bukti (BB) jenis sabu-sabu yang disita selama sebelas bulan itu mencapai 186,39 gram dan 3 butir inex. = DONI HERIYANTO/RAH

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

"Dugaan kami memang di Kecamatan Geger ada warga yang memiliki senjata api.

Hal ini berdasarkan pada kasus pembunuhan tersebut," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, pihaknya tidak bisa memastikan apakah senpi itu rakitan sendiri atau dibeli dari luar sebab barang bukti senpi belum dikantongi. Hanya saja penemuan selongsong peluru yang ditembakkan ke kaca mobil korban menjadi salah satu bukti

adanya warga yang menggunakan senpi ilegal.

"Ini bukan peredaran senpi ilegal, namun hanya ada yang memiliki, sebab di Bangkalan itu tidak kami temukan peredaran tersebut. Apalagi hanya di Geger saja yang kami temukan," tegasnya.

Guna mengantisipasi agar warga tidak leluasa memiliki senpi, kepolisian menggelar razia dan patroli rutin. Tak kalah pentingnya adalah informasi dari masyarakat setempat. Jika mengetahui ada salah satu warga yang memiliki senpi agar segara melaporkan kepada pihak yang berwajib. Memiliki senpi ilegar jelas melanggar hukum. Tentu sangat membahayakan karena bisa digunakan untuk aksi kejahatan.

"Kami berharap kepada masyarakat untuk melapor kepada kami jika mengetahui ada warga yang memegang senpi. Jika ketahuan, maka akan dijerat dengan UndangUndang Darurat nomor 20 tahun 1951, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Makanya jangan pernah main-main dengan senpi ilegal," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 SENIN 10 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0481 |IIITAHUN III No. 0481

BEKERJA. Salah seorang petani sedang menggarap lahan pertaniannya dengan menggunakan tenaga sapi Madura sebelum ditanami tanaman beberapa waktu lalu.

ali syahroni/koran madura

Strategi Menjaga Kelestarian Sapi Madura PAMEKASAN – Mayoritas pekerjaan masyarakat Madura adalah petani. Pekerjaan itu yang membuat masyarakatnya tidak bisa dipisahkan dengan sapi Madura. Sehingga kebanyakan masyarakat Madura memelihara sapi. Untuk itu sapi dalam kehidupan masyarakat Madura memang mempunyai tempat yang khusus.

Sedang di sisi lain, sebagai wilayah yang masyarakatnya banyak beternak sapi, Madura dilirik oleh pemerintah pusat, karena dinilai sangat berpotensi untuk dijadikan salah satu kawasan peternakan sapi di Indonesia, dalam mensukseskan percepatan swasembada daging.

Akibatnya, muncul jenis sapi baru di Madura, khususnya di Pamekasan, yaitu jenis Madrasin, yang merupakan hasil persilangan antara sapi Madura dengan sapi Limosin (asal Australia).

Tidak hanya itu, Pemerintah Pamekasan melalui Dinas Peternakan (Disnak) setempat menjawab keinginan pemerintah pusat itu dengan program satu saka (satu tahun satu kelahiran).

Dengan program tersebut kabupaten Pamekasan berkeingi-

nan dapat menjadi kabupaten pemasok 30 persen kebutuhan daging nasional. Sehingga apabila tidak diperhitungkan dengan strategi yang baik, bisa jadi populasi Sapi Madura di Pamekasan akan terus berkurang dan mengancam kemurnian rasnya.

Kepala Disnak Pamekasan, Mohammad Bahrun mengatakan di Kabupaten Pamekasan terdapat dua jenis sapi yang digemari masyarakat untuk diternak, yaitu Madrasin dan sapi asli Madura.

Menurutnya, keduanya sama-sama dikembangkan dengan strategi pengembangannya disesuaikan dengan kegemaran masyarakat yang beternak.

Dia jelaskanmasyarakat Pamekasan bagian selatan lebih senang beternak sapi madrasin, karena karekteristiknya yang bisa

dengan mudah gemuk, sehingga peternak banyak menghasilkan keuntungan saat dijual untuk dijadikan sapi potong (pedaging).

Sedangkan masyarakat bagian utara lebih suka ternak sapi asli Madura, karena sapi dimanfaatkan tenaganya untuk membantu pekerjaannya dalam bertani, karena masyarakatnya membajak lahan pertanian masih banyak menggunakan tenaga sapi.

Tidak hanya itu, kegemaran memelihara sapi asli Madura, karena bagi masyarakat di sana, sapi Madura bernilai seni. Sehingga sapi Madura telah membawa pengaruh terhadap tradisi budaya yang memberikan efek positif terhadap kelestarian Sapi Madura.

Sebab sapi Madura berjenis kelamin jantan dimanfaatkan sebagai “Sapi Kerapan”, sedang yang betina diikutkan dalam kegiatan kontes kecantikan sapi atau yang dikenal dengan sebutan “Sapi Sonok”.

“Secara alami sudah ada wilayah centra peternakan sapi, baik sapi pedaging (madrasin) ataupun sapi piaraan (sapi Madura). Itu tergantung pada kebutuhan masyarakat sendiri, kalau

yang dibutuhkan keuntungan dari dagingnya mereka memelihara madrasin, tapi kalau yang diperlukan tenaganya, mereka memelihara sapi Madura,” katanya.

Dengan seleksi alamiah itu, kemudian pemerintah setempat memperjelas pengaturan wilayah central pengembangan dua jenis sapi tersebut. Sehingga pada kamis (7/11) lalu, Pemerintah Pamekasan menetapkan tiga kecamatan di bagian utara sebagai wilayah pelestarian sapi Madura, yaitu Kecamatan Waru, Pasean, dan Batu Marmar. Sedang untuk jenis sapi lainnya akan disebar di kecamatan lainnya.

Dalam kegiatan apel ternak itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan penetapan tiga kecamatan wilayah utara sebagai centra pengembangan sapi asli Madura karena kualitas sapinya terjaga dan sangat bagus.

“Kami dari pemerintah akan terus melakukan pembinaan agar pengembangan dua jenis itu berjalan dengan baik. Sapi untuk potong atau sapi Madura agak kami tingkatkan populasi sapi di Pame-

kasan,” ungkapnya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan, Fathorrahman mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya melestarikan sapi Madura. Apalagi Disnak juga mempunyai program Satu Saka bagi sapi ternak yang ada di wilayah itu.

“Kami sangat mendukung langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya melestarikan sapi Madura ini tanpa mengenyampingkan upaya pemerintah pusat dalam rencana percepatan swasembada daging,” kata politisi Gerindra ini.

Seperti diketahui, secara genetik sapi Madura memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan penyakit.

Dengan karakteristik sapi yang sudah sangat seragam, yaitu bentuk tubuh kecil, kaki pendek dan kuat, bulu berwarna merah bata agak kekuningan, bagian perut dan paha sebelah dalam berwarna putih, bertanduk khas dan jantannya bergumba. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

SENIN 10 NOVEMBER 2014 No. 0481 | TAHUN III

SENIN 10 NOVEMBER 2014 | No. 0481 | TAHUN III

Alifia Melinda

P

Perempuan Layak Memimpin

KORAN MADURA

R

Perempuan adalah pilar negara dan manusia terpenting dalam keluarga. Ia sudah banyak berperan sebelum masa kemerdekaan hingga kini. Dialah guru pertama bagi anak-anak di rumah. Perempuan harus senantiasa diberdayakan sampai ruang publik.

Strategi Menjaga Kelestarian Sapi Madura Mayoritas masyarakat Madura memelihara sapi. Untuk itu sapi dalam kehidupan masyarakat Madura memang mempunyai tempat yang khusus.

Lalu bagaimana cara untuk mempertahankannya?

Selengkapnya LAPSUS | Hal. O

S

etiap manusia pasti memiliki impian dalam hidupnya, begitu juga seorang wanita. Sosok perempuan memang sudah tidak asing lagi menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Paradigma perempuan dinilai sudah bisa menyamai seorang pria tentang pengetahuannya.

Perempuan yang mengaku bernama Alifia Melinda ini mengatakan dirinya memang bermimpi ingin menjadi seorang pemimpin. Dia menganggap seorang perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata di kalangan lelaki. “Masak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin bangsa ini,” jelasnya.

Menurutnya, seorang perempuan dalam status keluarga wajib untuk mentaati sang suami. Karena pria dalam rumah tangga merupakan pemimpin bagi seorang isterinya. Tetapi untuk hal lainnya termasuk mengurusi bangsa ini perempuan juga bisa mengambil peran. ”Sudah banyak sosok perempuan yang terbukti bisa menjadi pelopor,” kata Alifia Melinda.

Perempuan hebat di negeri ini, lanjut Alifia Melinda, sudah banyak bertebaran.

Bahkan banyak perempuan yang menjadi seorang bupati atau walikota. Karena di nilai membawa amanah kepemimpinan di mata publik.“Dalam segi pengetahuan dan keilmuan, perempuan juga tak kalah dengan lelaki,” tegasnya.

Namun untuk mewujudkan semua itu, kata dia, membutuhkan sebuah proses panjang. Sebab di dunia ini tidak semuanya akan hadir secara instan. Untuk bisa mewujudkan semua itu harus diimbangin dengan disiplin keilmuannya.

“Yang penting saat ini banyak belajar, dan berusaha untuk bisa bermanfaat kepada sesame. Dengan jalan memberikan perubahan yang lebih baik,” tutur Alifia Melinda. =Mahfud Hidayatullah

: Alifia Melinda : Probolinggo, 25 Mei 1999 : Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Pendidikan : MAN 2 Kota Probolinggo Hobi : Menyanyi Motto : Tetap tegar dengan semua hambatan

Nama Tetala Alamat