e Paper Koran Madura 10 Desember 2014

RABU

KORAN MADURA

10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

RABU 10 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0503 | TAHUN III www.koranmadura.com

Seorang Anak Membunuh Kedua Orang Tuanya Nasional hal 3

ant/yudhi mahatma

VONIS ASSYIFA 20 TAHUN PENJARA. Terdakwa kasus pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto, Assyifa Ramadhani (kedua kiri) dipeluk ibunya saat menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Ketua Majelis Hakim Absoro menyatakan terdakwa Assyifa Ramadhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ade Sara pada 3 Maret 2014 dan menjatuhkan pidana 20 tahun penjara. | berita di halaman 4

Durian Runtuh Perppu Pilkada

Bila DPR Menolak, Jokowi Bisa Tunjuk 246 Plt Gubernur dan Bupati se-Indonesia JAKARTA-Pengamat Politik Yudi Latief menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) bakal mendapat durian runtuh jika DPR menolak Perppu Pilkada warisan SBY. Sebab Jokowi akan menunjuk 246 pelaksana tugas gubernur dan bupati se-Indonesia.

“Yang pasti, Jokowi-JK mendapat keuntungan kalau Perppu itu ditolak,” kata Yudi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).

Hingga saat ini, pemerintahan Jokowi terus berusaha menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu juga diikuti oleh partai-partai pendukungnya, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai NasDem. Yudi menjelaskan, jika DPR menolak Perppu maka akan terjadi kekosongan hukum. Begitu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada batal ber-

sama Perppu dan tidak otomatis berlaku.

“Kalau Perppu ini dibatalkan oleh DPR, maka itu berarti UU No 22 Tahun 2014 ini otomatis sudah di batalkan oleh Perppu dan tidak dapat balik ke UU tersebut,” ujarnya.

Dengan demikian, Jokowi akan menunjuk pelaksana tugas seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang habis masa jabatannya. Maka di situ-lah kekosongan hukum terjadi. “Sehingga kekosongan hukum terjadi, bila itu terjadi maka Jokowi memiliki kesempatan untuk menunjuk pelaksana tugas sebanyak 246 gubernur dan bupati se-Indonesia secara gratisan. Jadi dia seperti kejatuhan durian runtuh,” tambahnya.

Di sisi lain, jika DPR meloloskan Perppu

ini untuk menjadi Undang-undang, maka berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yudi melihat, tidak ada waktu yang memaksa untuk di keluarkan Perppu ini.

Lebih lanjut, menurut dia, jika Perppu Pilkada ini lolos dan digugat ke MK kemudian gugatan diterima, maka Undangundang Pilkada lewat DPRD yang dulu disahkan DPR berlaku. “Masalahnya gini, kalau Perppu ini misalnya dibatalkan oleh MK, kalau itu soal keabsahan Perppu bisa kembali ke UU No 22 Tahun 2014 itu. Tetapi kalau dibatalkan (Perppu) oleh dewan, itu malah memberikan kekosongan hukum,” jelasnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

POLITIK

DPR Bahas Perppu Pilkada Januari 2015

ant/puspa perwitasari

HARI ANTI KORUPSI ICW. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) membentangkan spanduk seruan anti korupsi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12). Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, ICW memperingatkan anggota legislatif untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pilkada Via DPRD, Rakyat akan Kecewa

Pengamat: Partai-partai itu Bisa Habis di 2019 Nanti JAKARTA-Rakyat akan menghukum partai politik yang mendukung pilkada tidak langsung atau via DPRD. Diperkirakan, parpol yang tetap mendorong tidak langsung ini akan terpuruk saat pemilu 2019 mendatang.

“Partai-partai itu bisa habis di 2019 nanti. Mereka akan dihakimi karena rakyat tidak akan mempercayai mereka lagi,” ujar pengamat dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).

Dia menilai partai yang menolak Pilkada langsung tidak layak untuk dipilih dalam pemilu berikutnya. Alasannya, partaipartai itu telah mencederai semangat demokrasi.

“Partai politik yang tidak mendukung Perppu Pilkada Langsung tidak layak dipilih dalam pemilu berikutnya karena

telah mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Pilkada kini bergantung pada nasib Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota. Jika Perppu disetujui DPR, maka Pilkada akan digelar secara langsung. Namun jika parlemen menolak, publik harus puas kepala daerahnya dipilih DPRD. “Perppu hanya berlaku sementara sampai masa sidang DPR Januari 2015. Keputusan subjektif Presiden dalam mengeluarkan Perppu harus diuji DPR. Jika diterima, maka langsung ditetapkan sebagai UU. Jika tidak, tidak berlaku lagi,” terangnya.

Veri melanjutkan, pemerin-

tah dan DPR harus segera menyepakati regulasi baru untuk menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bila tidak, maka akan terjadi kekosongan aturan untuk memilih 204 kepala daerah yang masa jabatannya habis tahun 2015 ini.

Saat ini beberapa partai telah menyatakan sikap terhadap Perppu Pilkada Langsung.

Demokrat, PAN dan partai-partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung Perppu. Sementara Golkar secara tegas menolak pilkada langsung. Sedangkan PKS dan Gerindra belum menyatakan sikap.

Sementara itu, Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz berharap agar parpol pendukung pilkada tidak langsung harus segera sadar dan bertaubat.

“Kalau sebagai gerakan masyarakat sipil dukung pilkada langsung, kita mendorong parpol sadar atau taubat. Nah, untuk parpol (partai politik) sadarnya

itu untuk dukung pilkada langsung,” ujarnya.

Hafidz meminta kepada parpol untuk menghentikan praktik politik transaksional. Jangan sampai Perppu dijadikan alat tawar politik. Apalagi tahun depan ada 204 pemilihan kepala daerah yang mesti dihelat. “Itu bisa merugikan. Kalau dilihat dari jadwal Bawaslu Juni. Jadi sangat mepet.

Ini jadi tantangan,” tegas dia.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Sartono Utomo menyatakan, pihaknya mendukung Perppu Pilkada bukan untuk gabung ke KIH. Menurut dia, Perppu Pilkada dikeluarkan oleh mantan Presiden SBY agar demokrasi tetap berkembang di Indonesia.

“Konteks Partai Demokrat mendukung Perppu Pilkada karena sesuai harapan aspirasi rakyat. Jadi bukan karena kita mendukung KIH, melainkan mendukung kepentingan rakyat,” kata Sartono dalam pesan singkat, Selasa (9/12). =GAM/ABD

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan DPR RI baru akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada pada masa sidang kedua, Januari 2015.

“Saat ini DPR RI baru memasuki masa reses setelah berakhirnya masa sidang pertama pada 5 Desember,” kata Fadli Zon di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, karena DPR RI belum membahas Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada, belum ada fraksifraksi anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI yang menyatakan menolak Perppu tersebut.

Sampai saat ini, kata dia, fraksi-fraksi anggota KPM belum memberikan sikap terhadap Perppu tentang Pilkada, karena baru akan dibahas pada masa sidang kedua mulai 12 Januari 2015.

“Kalau dikatakan setuju, sampai saat ini fraksi-fraksi anggota KMP bisa disebut setuju dengan usulan tersebut.

Realitasnya belum ada fraksi yang menyampaikan sikap menolak secara tertulis,” katanya.

Ketika ditanya, apakah fraksi-fraksi anggota KMP akan memiliki perbedaan sikap dengan fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada pembahasan Perppu Pilkada, menurut Fadli Zon, tidak ada blok-blokan lagi di DPR. Ketika ditanya, soal pernyataan Partai Golkar pada saat pelaksaaan Munas IX di Bali, yang menolak Perppu Pilkada, menurut Fadli, itu hanya rekomendasi, belum menjadi sikap resmi Partai Golkar.

Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, KMP akan tetap solid setelah penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali. =ANT/RIZA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

33

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III RABU 10 DESEMBER 2014

No. 0503 | TAHUN III

ANAK BUNUH KEDUA ORANGTUANYA Petugas menggiring tersangka pembunuh kedua orangtuanya, Tasdik (tengah) saat diamankan di Polres Brebes, Jateng, Selasa (9/12).

Tasdik membunuh kedua orangtuanya Warno (52) dan Tusminah (45) ketika tidur sekitar pukul 00.45 WIB dini hari di rumahnya Dukuh Anjin, Desa Malahayu, Brebes dengan cara dibacok, dipukul batu dan di palu, dengan motif balas dendam karena tidak dibelikan motor. ant/oky lukmansyah

Berebut Pucuk Partai Beringin Agus Gumiwang Ketua Fraksi di DPR, Agun Gunandjar di MPR JAKARTA-Konflik internal di tubuh Partai Golkar semakin panas. Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono versi Munas Jakarta mendepak Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI hasil kepengurusan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie.

Perombakan yang sama juga dilakukan terhadap komposisi Fraksi Partai Golkar di MPR. “Kami tidak mengakui ketua fraksi Golkar sekarang. Kami menunjuk ketua dan sekretaris fraksi Golkar yang baru,” kata Agung dalam konferensi pers di Kantor

DPP Partai Golkar, di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/12).

Seperti diketahui, Ketua Fraksi Golkar DPR RI versi kepengurusan Aburizal Bakrie adalah Ade Komarudin. Sementara Sekretaris Fraksi dijabat Bambang Soesatyo.

Adapun Ketua Fraksi Golkar di MPR kubu Ical adalah Hardi Susilo. “Sesuai hasil rapat pengurus partai, kami tetapkan Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi dan Melchias Mekeng sebagai Sekretaris Fraksi di DPR serta Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi MPR. Tapi sekretaris belum ada. Besok kita rapatkan,” ujar Agung.

Agung mengatakan, dengan pergantian ini, Agus dan Agun dapat segera melaksanakan tugasnya di DPR dan MPR. Mekanisme dan aturan pergantian tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Zainuddin Amali. “Kami tidak mengakui keberadaan Ketua Fraksi DPR dan MPR sebelumnya. Yang sah adalah yang seka-

rang ini. Pergantian ini merupakan murni wewenang kebijakan DPP partai dan sudah diatur dalam AD/ART partai,” ujar Agung.

Meski sudah mengganti dua posisi struktural di parlemen, Agung tidak mengganti pimpinan DPR. Ketua DPR saat ini diisi oleh Setya Novanto yang juga merupakan kubu dari Aburizal Bakrie. “Kalau untuk ketua DPR itu kita tidak bisa ganti karena posisi itu akan terbentur dengan tata tertib karena pemilihan ketua DPR diatur dalam tata tertib Dewan,” kata Agung.

Agung meminta kepada Agus dan Melchias untuk mengonsolidasikan seluruh anggota Fraksi Golkar lainnya agar segera bekerja sesuai fungsi legislatif. Salah satu yang mesti dikerjakan adalah meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada menjadi undang-undang. “Fraksi harus terlibat aktif dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang tentang Pilkada ,” kata Agung.

Dalam kesempatan itu, Agung lagi-lagi menegaskan Golkar di bawah kepemimpinannya bukan lagi bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP), tapi juga tak bergabung dengan masuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sementara itu, politikus Golkar versi Ical, Bambang Soesatyo meminta peserta Munas Ancol untuk kembali ke pangkuan Partai Golkar. “Kita minta kawan-kawan yang di Ancol untuk kembali ke pangkuan Partai Golkar dan jangan bawa-bawa Golkar ke pemerintah,” jelas dia.

Bambang berharap kedua kubu segera berdamai. Jika tidak, lanjut Bambang, keputusan mengenai keabsahan partai pun diserahkan kepada pemerintah. “Kita serahkan ke pemerintah yang punya waktu 7 hari untuk memutuskan mana yang memenuhi keabsahan persyaratan AD/ART,” tandas dia. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

KRIMINAL

Pembunuh Ade Sara Diganjar 20 Tahun JAKARTA-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dua puluh tahun penjara untuk kedua terdakwa pembunuh Ade Sara Angelina Suroto, Assyifa Ramadani dan Ahmad Imam Al-Hafitd.

“Menyatakan terdakwa Assyifa Ramadhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana selama 20 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Absoro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (9/12).

Selanjutnya kepada Ahmad Imam Al-Hafitd alias Hafitd, Absoro juga menyatakan bahwa pria berusia tahun ini juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Hukuman 20 tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut keduanya dengan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Assyifa Ramadani dan Ahmad Imam Al-Hafitd didakwa membunuh Ade Sara pada awal Maret 2014.

Keduanya dikenakan hukuman primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara.

Selain itu, baik Assyifa maupun Hafitd didakwa pasal berlapis dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal subsider lainnya yakni pasal 353 ayat 3 terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menyebut bahwa pembunuhan terhadap Ade Sara Angelina Suroto adalah kerja sama sempurna dari kedua terdakwa.

“Kerja sama sempurna dua terdakwa yang mengakibatkan kematian korban Ade Sara Suroto,” kata Jaksa Aji Susanto saat sidang replik pada Selasa (25/11).=ANT/MARIA

ant/fiqman sunandar

AKSI OBOR HARI ANTI KORUPSI. Seorang pengunjukrasa memegang foto seorang akstivis yang hilang saat menggelar aksi obor untuk memperingati hari anti korupsi di Bundaran Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (9/12). Aksi puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat itu juga meminta pengusutan tuntas beberapa aktivis yang hilang.

Jokowi: Bangun Sistem yang Baik untuk Cegah Korupsi YOGYAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2014 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (9/12).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan soal pentingnya membangun sistem yang baik untuk mengurangi korupsi.

“Artinya, sistem yang baik yang kita bangun akan sangat membantu. Tentu saja, kalau sistem sudah dibangun, birokrasi kita harus mengikuti sistem yang ada,” papar Jokowi di Yogyakarta, Selasa (9/12).

Turut hadir bersama Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Wijayanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Salah satu upaya mencegah korupsi kata Presiden, dengan membangun sistem one

stop service atau perizinan satu pintu. Sistem ini penting dan menjadi modal dasar menekan tindakan penyelewengan anggaran negara atau korupsi. “Sistem seperti one stop service, cash management, pajak, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system akan banyak mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi,”tuturnya.

Presiden lantas mempertanyakan, izin yang seharusnya bisa dikerjakan dua hari bisa sampai 6 bulan, yang satu bulan diberikan 4 tahun.

Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tentang pentingnya membangun model one stop service office. “Supaya perizinan bagi masyarakat itu bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Itu bukan persoalan yang sulit, pekerjaan yang mudah. Semua orang bisa melakukan itu, ini masalah izin,” tuturnya.

Mengenai masalah anggaran, Presiden mengatakan jika konsep e-budgetingnya sudah diterapkan, maka mudah sekali mengontrolnya. Hal ini memudahkan pemerintah melakukan pengecekan jumlah uang masuk berapa di setiap kabupaten, mulai pajak, retribusi dan lain-lain. “Ngeceknya mu-

dah sekali. ini preventif, memang yang betul itu preventif. Kalau memang sudah sulit masuknya ke penegakan hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian,” paparnya.

Selamatkan Rp 249 Triliun Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan momentum Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh setiap 9 Desember digunakan untuk menegakkan integritas serta mendorong sinergi dengan semua pihak.

“Momentum ini adalah saat yang tepat untuk menegakkan integritas serta menjadikan korupsi sebagai musuh bersama sehingga semakin banyak masyarakat yang menyebarkan pesan antikorupsi,” ujar Abraham saat memberi sambutan dalam acara pembukaan Festival Anti Korupsi ‘Tegakkan Integritas’ di UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12).

Hingga saat ini, jelasnya, KPK telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 249 triliun. Untuk itu, Samad mengajak semua pihak untuk menghadapi korupsi dengan semangat. “Kami menyampaikan penghargaan atas komitmen Presiden Jokowi untuk tegas dalam memberantas korupsi. Saya setuju dengan beliau, kerja, kerja, kerja,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 10 DESEMBER 2014 RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III No. 0503 | TAHUN III

Kredit Macet Masih Menghantui Perbankan JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengaku masih mengkhawatirkan beberapa risiko yang menjadi momok bagi industri perbankan nasional hingga akhir 2014 maupun pada 2015 mendatang. Beberapa resiko itu antara lain likuiditas dan kredit macet (Non Performing Loan/NPL).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Darsono mengatakan, sejauh ini BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mewaspadai kedua risiko tersebut.

Likuiditas hingga akhir tahun dan tahun depan diperkirakan masih sedikit mengetat, sedangkan NPL diperkirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan NPL pada 2013 lalu.

“Risiko likuiditas dan NPL, saat ini kami dan OJK terus berkoordinasi untuk konsen dan memantau terhadap risiko-risiko ini, kita punya alat untuk memonitor detik demi detik. Kita harus terus mencermati apakah risiko ini terhadap bank-bank dikarenakan faktor teknis atau apa,” ujar Darsono, di Ge-

dung BI, Jakarta, Selasa, (9/12).

Dia menjelaskan, pemantauan yang paling sering dilakukan BI bersama OJK adalah kemampuan perbankan memenuhi kewajiban pembayaran. Jika ada antrean, maka system Real-Time Gross Settlement (RTGS) akan berbunyi dan langsung ditindak bank sentral.

Pengawasan terhadap perbankan penting untuk menjaga kondisi makroprudential tetap kuat. Jika perbankan punya masalah likuiditas, bank sentral akan ikut mencarikan jalan keluar.

“Kita cermati bank ini, apakah karena faktor teknis mungkin. Kita terus melototi bank terutama risiko likuiditas. Detik by detik apakah perbankan bisa memenuhi kewajiban dalam pembayarannya. Kalau ada antrean tagihan alat kita monitor kita bunyi, alarming,” jelasnya.

Menurutnya, sumber-sumber ketidakseimbangan likuiditas juga terkait dengan ekspansi kredit bank yang dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, BI dan OJK harus dapat melihat bagaimana kondisi kredit dan bagaimana kondisi NPL perbankan. “Itu kita monitor terus, karena risiko bank itu bukan saja berasal dari banknya itu sendiri, tapi bisa juga dari debiturnya yakni korporasi,” tukas Darsono.

Adanya kondisi tersebut, maka pihaknya juga bakal mencermati lebih dekat para

debitur-debitur nakal (korporasi) yang menyebabkan kredit macet pada suatu bank.

Selain itu, BI dan OJK juga akan melihat apakah perusahaan korporasi tersebut memiliki nilai yang baik atau tidak dari segi utangnya. “Leverage-nya masih wajar atau tidak, apakah korporasi tertentu rentan terhadap risiko-risiko tertentu apa tidak. Kita sudah ukur daya tahan korporasi kita seperti apa,” ucapnya.

Selain di sektor korporasi, BI juga mewaspadai penyaluran kredit di sektor rumah tangga seperti kredit pemilikan rumah (KPR). “Itu ada kelompok masyarakat tertentu yang berpendapatan tertentu tingkat keberhutangan sudah cukup tinggi, sehingga ini patut terus dimonitor jangan sampai nanti semangat utang, nah ketika ada gekolak-gejolak yang terjadi, menjadi tidak memenuhi kewajibannya, ini juga kita atur,” papar Darsono.

Sementara itu, tingkat permodalan perbankan juga menjadi risiko tertentu bagi BI. Pihaknya bakal terus memonitor segi permodalan perbankan yang dirasa cukup mengkhawatirkan untuk bersaing dengan bank-bank asing. “Ketahanan permodalan kita harus betul-betul kita jaga dengan baik, terutama tekanan-tekanan baik dari domestik maupun dari eksternal yang luar biasa,” tutupnya. =GAM

ant/fb anggoro

DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN PERIKANAN. Sejumlah pedagang menyusun aneka jenis ikan di pasar tradisional Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (9/12).

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan moratorium izin ikan dan menindak tegas pencurian ikan telah membuat harga ikan laut turun sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat kelas bawah.

55

UANG BEREDAR M2

Oktober Tercatat Rp4.024.2 T JAKARTA-Pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (Uang Beredar dalam arti luas) pada Oktober 2014 kembali meningkat. Posisi M2 pada Oktober 2014 tercatat sebesar Rp4.024,2 Triliun, atau tumbuh 12,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan September 2014 yang sebesar 11,9% (yoy).

Berdasarkan komponennye, ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara, peningkatan pertumbuhan tersebut terutama berasal komponen Uang Kuasi (Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan baik rupiah maupun valas serta simpanan giro valas). Pertumbuhan komponen M1 (Uang kartal dan simpanan giro Rupiah) dan Uang Kuasi masingmasing tercatat sebesar 9,8% (yoy) dan 13,7% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,4% (yoy) dan 13,1% (yoy). “Sedangkan berdasarkan faktor yang mempengaruhi, jelasnya naiknya pertumbuhan M2 pada bulan Oktober 2014 dipengaruhi oleh ekspansi operasi keuangan pemerintah ditengah pertumbuhan kredit yang masih melambat,” jelasnya di Jakarta, Selasa (9/12).

Sesuai pola tahunannya, ujar Tirta, ekspansi keuangan Pemerintah terjadi pada triwulan terakhir sejalan dengan peningkatan aktivitas belanja Pemerintah menjelang akhir tahun. Sementara itu, kredit perbankan pada Oktober 2014 tercatat sebesar Rp3.587,4 Triliun, tumbuh 12,4% (yoy), melambat dibandingkan September 2014 (12,6%;yoy).

“Perlambatan pertumbuhan kredit ini sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi,” urainya.

Adapun Suku bunga simpanan dan kredit perbankan masih terus meningkat. Pada Oktober 2014, lanjutnya rata-rata suku bunga deposito berjangka waktu 6 dan 12 bulan tercatat sebesar 9,38% dan 8,77%, meningkat dibandingkan September 2014 yang masing-masing sebesar 9,36% dan 8,73%.

Kenaikan suku bunga dana tersebut diiringi oleh peningkatan suku bunga kredit. “Rata-rata suku bunga kredit di Oktober 2014 tercatat sebesar 12,93%, meningkat dibandingkan September 2014 sebesar 12,88%,”pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

ant/oky lukmasyah

TERSERANG HAMA ULET. Seorang petani mencari hama ulat grandong di daun bawang merah di Desa Limbangan Wetan, Brebes, Jateng, Selasa (9/12). Musim hujan puluhan hektar tanaman bawang merah di daerah tersebut rusak akibat terserang hama ulat grandong sehingga hasil bawang merah terancam rusak dan penurunan produksi.

BTN-SMF Terbitkan KIK EBA Rp1,5 Triliun JAKARTA-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kembali menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Bank BTN ke-7. Nilai KIK EBA yang diterbitkan perseroan senilai Rp.1,5 Triliun.

“Ini merupakan nilai sekuritisasi terbesar sepanjang sejarah penerbitan. KIK EBA DBTN05 telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 25 November 2014. Ini merupakan KIK EBA yang ketujuh kalinya diterbitkan setelah enam seri KIK EBA sebelumnya berhasil diserap pasar,” jelas Direktur Utama Bank BTN,Maryono

usai penerbitan KIK EBA DBTN05 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (9/12).

Menurutnya, KIK EBA cukup digemari oleh para investor karena merupakan produk investasi yang aman dan menguntungkan dengan agunan aset KPR yang nilainya terus naik. KIK EBA DBTN05 memiliki underlying sebanyak 33.173 rekening tagihan KPR dengan jumlah total penerbitan Rp. 1.500.000.001.615,39. Aset portofolio tagihan KPR yang disekuritisasi ini diseleksi berdasarkan daftar kriteria seleksi untuk menjamin kualitas aset yang disekuritisasi, sehingga bisa menghasilkan EBA dengan rating idAAA dari Pefindo selaku lembaga pemeringkat.

Sementara bunga kupon KIK EBA BTN dibagi dalam 2 (dua) seri dan ditetapkan sebesar 10% untuk seri A1 dan 10,25% untuk seri A2. “Produk sebelumnya EBA DBTN 04 yang cukup sukses diserap pasar, menunjukkan bahwa produk EBA ini merupakan salah satu alternatif investasi jangka

panjang bagi investor pada surat berharga yang menawarkan imbal hasil yang menarik dengan rating terbaik, aman dan dengan minimum resiko,”urainya.

Pada transaksi sekuritisasi kali ini, Bank BTN berkerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai arranger dan pendukung kredit. Sebagai Manajer Investasi adalah PT. Danareksa Investment Management. Dan sebagai Bank Kustodian adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sementara Danareksa Sekuritas, BCA Sekuritas dan CIMB Securities ditunjuk sebagai agen penjual / selling agent.

“Bagi Bank BTN selain memitigasi risiko maturity mismatch, sekuritisasi dilakukan sebagai bentuk nyata pendalaman bidang keuangan (financial deepening) disamping mengantisipasi penerapan Basel III di Indonesia,”katanya.

Tahun 2015 jelasnya, Bank BTN merencanakan untuk meningkatkan nilai KPR yang akan disekuritisasi, selain karena ke-

butuhan yang besar untuk peningkatan kapasitas pemberian KPR juga semakin tersebarnya investor yang membeli produk ini.

“Untuk rencana di tahun 2015 akan dimungkinkan juga untuk mencoba mencari investor asing yang berminat karena jenis transaksi sekuritisasi sudah umum dilakukan di negara lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama SMF, Raharjo Adisusanto mengatakan aset-aset portofolio KPR yang disekuritisasi telah diseleksi berdasarkan 32 kriteria seleksi yang bertujuan untuk memperoleh portofolio KPR yang memiliki kualitas terbaik.

Pemilihan portofolio KPR dan pembentukan struktur transaksi yang kuat merupakan faktor utama diperolehnya rating idAAA atas EBA yang dijual kepada investor, dari Pefindo selaku lembaga pemeringkat.

Hal tersebut untuk meminimalkan tingkat risiko dalam pengembangan pasar pembiayan sekunder perumahan. Dengan penerbitan EBA sebesar Rp. 1,5 Triliun ini, maka total transaksi sekuritisasi yang telah berhasil SMF fasilitasi sebesar Rp.5,45 triliun.

“Melalui transaksi sekuritisasi, perbankan akan memperoleh likuiditas dana jangka panjang dari pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan selain Dana Pihak Ketiga (DPK),”pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014

RABU 10 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0503 | III TAHUN III No. 0503

77

PENDIDIKAN

45 Sekolah Terapkan Kurikulum 2013 JEMBER - Sebanyak 45 sekolah terdiri atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tetap menerapkan Kurikulum 2013.

Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Jember Yasin mengatakan sebanyak 15 sekolah dasar (SD) di Jember merupakan sekolah percontohan (pilot project) Kurikulum 2013 karena sudah menerapkan kurikulum tersebut pada tahun ajaran 2013/2014.

"Belasan sekolah itu sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester, sedangkan ribuan sekolah lainnya baru melaksanakan satu semester atau pada tahun ajaran 2014/2015," tuturnya.

Sekolah yang menjadi percontohan Kurikulum 2013 di antaranya SDN Jember Lor 1, SDN Jember Lor 3, SDN Karangrejo 2, SDN Balung Kulon 2, dan SD Muhammadiyah.

Data di Dinas Pendidikan Jember tercatat jumlah sekolah dasar sebanyak 1.024 lembaga dan sebanyak 914 sekolah di antaranya adalah sekolah dasar negeri, sedangkan sisanya adalah swasta.

"Kami masih menunggu surat edaran resmi dari pihak Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan kebijakan penghentian Kurikulum 2013," katanya.

Menurut dia, sebanyak 15 sekolah yang menjadi percontohan tidak mengalami kendala dan kegiatan belajar lancar dalam menerapkan kurikulum yang digagas oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh. Sementara Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan Jember Tatang Priyanggono mengatakan sebanyak 30 sekolah yang dijadikan percontohan Kurikulum 2013.

Beberapa sekolah tersebut di antaranya SMP Negeri 2 Jember, SMP Negeri 3 Jember, SMP Jenggawah, SMA Negeri 1 Jember, dan SMA Negeri 2 Jember. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/siswowidodo

TIGA PELAJAR TENGGELAM. Tim Search and Resqud (SAR) berusaha mencari tiga pelajar yang tenggelam di Kali Madiun, Jatim, Selasa (9/12). Sebanyak empat orang pelajar SMA tenggelam saat memancing di kali tersebut, satu di antaranya berhasil menyelamatkan diri dan tiga lainnya hilang.

Bisnis Pariwisata Terhambat Pelemahan Rupiah SURABAYA - Bisnis pariwisata Jawa Timur (Jatim) terhambat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2014, karena kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata turun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tidak seperti tahun lalu, bisnis pariwisata Jawa Timur pada akhir tahun hanya berkisar antara 20-30 persen. Sementara tahun sebelumnya bisa mencapai 50 persen," kata Sekretaris Jenderal Asita Jawa Timur, Nanik Sutaningtyas di Surabaya, Selasa (9/12).

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per

Apabila tahun lalu acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya Rp 10.000 hingga Rp 11.000 per dolar, kini menjadi Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per dolar.

Dampak lainnya biaya perjalanan wisata meningkat,�

Nanik Sutaningtyas

Sekretaris Jenderal Asita Jawa Timur dolar. Selain itu, diterapkannya kebijakan penaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berlibur ke

berbagai tempat wisata, baik dalam negeri ataupun ke luar negeri pada akhir tahun 2014.

"Dengan tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah, biaya berwisata ke luar negeri meningkat hingga 30 persen lebih," ujarnya.

Akibatnya, jelas dia, kondisi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap animo masyarakat Jatim yang ingin berlibur ke luar negeri. Apalagi seluruh biaya, mulai dari biaya transportasi pesawat, hotel, dan kebutuhan makan dihitung dengan dolar AS. "Apabila tahun lalu acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya Rp1 0.000 hingga Rp 11.000 per dolar, kini menjadi Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per dolar. Dampak lainnya biaya perjalanan wisata meningkat," ungkapnya.

Di sisi lain, tambah dia, jumlah masyarakat Jatim yang berlibur ke luar negeri mengalami

penurunan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2013 kenaikan jumlah wisatawan Jatim ke luar negeri pada akhir tahun mencapai 30 persen lebih.

"Tapi kini hanya tumbuh 10-20 persen dibandingkan hari normal," ucapnya.

Sementara, sebut dia, negara yang menjadi tujuan wisata paling diminati antara lain Korea dan Jepang. Kondisi itu dipicu oleh melekatnya budaya Korea dan Jepang akibat tayangan dari berbagai stasiun televisi.

"Selain itu, India sebenarnya banyak juga yang ingin ke sana," katanya.

Namun, lanjut dia, situasi di India kurang aman dibandingkan di Jepang. Bahkan, untuk memperoleh paspor ke Jepang juga cukup mudah sehingga banyak yang memilih berlibur ke negara tersebut. = ANT/CHANDRA HN/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

TRANSPORTASI

Tiket KA Terjual Habis hingga Akhir Tahun

ant/eric ireng

TERJUN BEBAS PASUKAN KHUSUS. Seorang siswa Kursus Terjun Bebas TNI AL (bawah) didampingi seorang jumping master, keluar dari pesawat Casa NC212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara Puspenerbal, di atas Lanudal Juanda Surabaya, Jatim, Selasa (9/12). Kursus terjun bebas atau Accelerated Free Fall (AFF) yang digelar Sekolah Khusus Pendidikan Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir tersebut, diikuti 86 siswa mantan Diktaifib, Dikpaska dan Dikkowal.

JEMBER - Tiket kereta api kelas ekonomi jarak jauh di wilayah Daerah Operasi IX Kabupaten Jember, Jawa Timur, terjual habis hingga akhir 2014.

"Tiket kereta api (KA) Logawa jurusan Jember-Purwokerto dan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta terjual habis untuk keberangkatan 20-31 Desember 2014," kata Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) IX Jember, Sugeng Turnianto, Selasa (9/12).

Menurut dia, tiket kereta selama libur Natal dan Tahun Baru tersebut sudah dipesan penumpang sejak November 2014, sehingga awal pekan ini tiket kereta jarak jauh dengan tujuan Purwokerto dan Lempuyangan Yogyakarta ludes terjual.

"Habisnya tiket kereta untuk keberangkatan 20-31 Desember bertepatan dengan libur sekolah, sehingga banyak warga yang memanfaatkan momentum tersebut untuk berkunjung ke sanak saudaranya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, libur tersebut juga bertepatan dengan libur mahasiswa setelah ujian, sehingga banyak mahasiswa pendatang yang pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan jasa angkutan kereta api.

Ia menjelaskan tiket kereta yang terjual habis adalah tujuan Purwokerto dan Lempuyangan Yogyakarta, namun untuk tiket KA Logawa dan KA Sritanjung dengan tujuan Surabaya masih tersedia. "Hingga hari ini tiket kereta kelas ekonomi tujuan Surabaya masih tersedia

sekitar 40 persen, namun diprediksi tiket tersebut akan habis dalam beberapa hari ke depan," paparnya.

Untuk KA komersial bisnis dan eksekutif seperti KA Mutiara Timur Siang dan Malam jurusan Banyuwangi-Surabaya masih tersedia sekitar 60 persen hingga akhir tahun 2014. "Tiket KA Tawangalun jurusan Banyuwangi-Malang dan Probowangi jurusan BanyuwangiSurabaya juga masih tersedia sekitar 80 persen selama libur Natal dan Tahun Baru," katanya.

Tiket kereta api (KA) Logawa jurusan Jember-Purwokerto dan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta terjual habis untuk keberangkatan 20-31 Desember 2014,�

Sugeng Turnianto

Humas PT KAI Daerah Operasi Daop) IX Jember Sementara salah seorang penumpang KA Sritanjung, Eko Hadi, mengaku sudah memesan tiket jauh-jauh hari untuk keberangkatan 21 Desember 2014.

"Liburan sekolah sudah terjadwal, sehingga saya dan keluarga memesan tiket kereta pada pertengahan November lalu, untuk berkunjung ke rumah saudara di Yogyakarta selama liburan dan alhamdulillah sudah dapat tiketnya," ucap seorang guru di Jember itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Ibu Pembunuh Anak Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara JEMBER - Seorang ibu yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terancam hukuman 15 tahun penjara.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu kandung bernama Siti Soleha, dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jember, Selasa (9/12).

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jember, Budi Hartono mengatakan terdakwa Siti Soleha didakwa dengan pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga atau pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

"Ancaman hukuman UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maksimal 15 tahun penjara atau denda sebesar Rp 45 juta," tuturnya.

Sedangkan UU tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya pidana penjara selama 10 tahun dan ditambah sepertiga dari ketentuan karena yang melakukan perbuatan itu adalah orang

tuanya sendiri.

Selama persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan, terdakwa selalu menunduk.

Siti Soleha (38) warga Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru tega membunuh anak kandungnya sendiri bernama Iin (18), dua tahun lalu dengan cara memukul anaknya dengan alat penumbuk padi hingga tewas.

Setelah anaknya tewas, terdakwa kemudian mengubur jasad Iin ke dalam "septic tank" ru-

mahnya, kemudian menutupnya dengan semen setebal sekitar 30 cm.

Sementara nenek korban yang juga ibu kandung terdakwa, Fatimah meminta majelis hakim menghukum mati Siti Soleha karena tega membunuh cucunya.

"Dihukum mati saja karena saya tidak terima dia membunuh cucu saya, dan saya sering dimarahi tanpa sebab," katanya kepada sejumlah wartawan usai persidangan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

9

GANGGUAN KESEHATAN

Anak Rentan terhadap Berbagai Penyakit

SURABAYA - Ahli tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, dr Mira Irmawati SpA (K), mengatakan anak merupakan kelompok rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh belum terbangun sempurna.

"Anak masih sangat rentan terhadap segala kemungkinan terserang penyakit, karena itu peranan orang tua sebaiknya bijaksana dalam menanggulangi gejala gangguan kesehatan pada anak," katanya saat berbicara dalam seminar bertajuk "Bijaksana Tanggulangi Gejala Gangguan Kesehatan Anak, PURE Medicated Series: Cara Terbaru Meringankan Gejala Flu dan Perut Kembung" di Surabaya, Selasa (9/12).

Ia mengemukakan salah satunya adalah sakit perut kembung yang antara lain disebabkan oleh menelan udara terlalu banyak, sering terkena angin dan pemilihan botol susu yang salah, proses peragian (intoleransi laktosa), dan faktor lainnya.

"Perut kembung dan pilek mengganggu kenyamanan dan anak menjadi rewel, tidak dapat tidur nyenyak. Bila keadaan ini sering terjadi berulang kali, maka akan berpengaruh pada proses kualitas tumbuh kembang anak," katanya.

Bahkan, jika mengetahui anaknya sedang sakit, orang tua seringkali menggosok obat gosok atau bawang merah untuk mengatasi perut kembung.

"Dengan pengertian bahwa kedua benda tersebut dapat mengeluarkan panas sehingga kembung berkurang, padahal benda tersebut terlalu keras untuk kulit anak dan seringkali menyebabkan kulit anak mengalami iritasi," katanya.

Sebaiknya, kata konsultan tumbuh kembangan anak itu, orang tua menerapkan metode baru yang lebih sesuai untuk tubuh anak supaya anak bisa tumbuh dengan baik. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/rudi mulya

TERBENGKALAI KARENA KORUPSI. Kondisi pembangunan Jembatan Brawijaya yang hingga kini masih terbengkalai , Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (9/12).

Pengerjaan Proyek Multy Year tersebut belum dilanjutkan kembali karena terganjal kasus Korupsi dugaan penyalahgunaan uang Negara yang menelan anggaran APBD Kota Kediri senilai Rp 66 miliar dan kasus korupsi jembatan brawijaya hingga kini masih di ditangani penyidik Disreskrimsus Polda Jatim.

Tiga Kasus Korupsi Ditangani Kejari MADIUN - Kejaksaan Negeri Madiun, Jawa Timur, menangani tiga kasus korupsi di lingkup Pemeritah Kota Madiun menjelang akhir tahun 2014.

"Ketiga kasus tersebut adalah dugaan penyimpangan anggaran pembangunan kafetaria RSUD Madiun dan penyalahgunaan anggaran dengan tersangka dua kepala sekolah ternama di Kota Madiun," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Suluh Dumadi, kepada wartawan, Selasa (9/10).

Menurut dia, secara keseluruhan di tahun 2014, pihaknya banyak menangani kasus korupsi.

Dari sejumlah kasus tersebut, kebanyakan adalah penyimpangan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kota Madiun.

"Sedangkan lainnya, adalah kasus gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, serta operasi tangkap tangan," ujar Suluh lebih lanjut.

Ia menjelaskan, ketiga kasus korupsi yang ditangani di akhir tahun 2014 tersebut, saat ini me-

masuki tahap penuntutan. Baik untuk kasus kafetaria maupun perkara yang membelit dua kepala sekolah.

Pihaknya mengakui, terdapat beberapa kendala dalam penanganan kasus tersebut. Terutama saat melakukan penyelidikan, yakni subyek hukum atau pelaku sulit diungkap.

Hal itu karena subyek hukum mempunyai kedudukan maupun seorang intelektual tinggi. Sehingga terkadang mangkir saat dimintai keterangan sebagai barang bukti.

Ia menambahkan, tidak ada

target dalam pengungkapan kasus korupsi. Sebab, dalam pengungkapan korupsi, kejaksaan hanya berupaya mengembalikan kerugian negara.

Sementara, guna memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Madiun membagikan ribuan stiker dan selebaran antikorupsi kepada masyarakat di kawasan simpang empat tugu kota setempat.

"Dengan pembagian stiker tersebut, diharapkan dapat mengingatkan masyarakat agar tidak korupsi. Masyarakat diimbau juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi," tambahnya.

Aksi pembagian stiker tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Madiun yang melintasi kawasan setempat. Kegiatan tersebut sempat membuat lalu lintas sekitar macet namun masih dalam batas wajar. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

ant/m risyal hidayat

AKIBAT ANGIN KENCANG. Sejumlah petugas pemadam kebakaran (PMK) berusaha memotong pohon yang tumbang di kawasan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/12). Akibat hujan deras disertai angin kencang yang tidak berlangsung lama tersebut mengakibatkan pohon, rambu lalu lintas, serta baliho di beberapa wilayah Surabaya tumbang.

Puluhan Pohon Tumbang SURABAYA - Puluhan pohon dan tiang listrik di pusat Kota Surabaya tumbang dan melintang di tengah jalan akibat hujan deras disertai angin kencang, Selasa (9/12) sore.

Pantauan di sejumlah lokasi tampak puluhan pohon tumbang di sejumlah jalan seperti Jalan Basuki Rahmat, Pemuda, Pacar Keling, Genteng, Darmo, Panglima Sudirman dan lainnya.

Selain itu, tiang listrik juga roboh dan melintang di tengah jalan atau depan Balai Yasa Jalan Tapak Siring.

Sekretaris Satkorlak Penanggulangan Bencana Kota Surabaya, Sumarno, mengatakan, dampak cuaca ekstrem tersebut mengakibatkan kemacetan total terjadi di sejumlah wilayah pusat kota .

"Sementara ini belum ada laporan korban, tapi dampaknya memang terjadi kemacetan di

mana-mana," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya menurunkan sejumlah petugas dari dinas kebersihan dan pertamanan, Satpol PP, Bakesbanglinmas, dan Dinas Perhubungan.

"Beberapa SKPD (Satuan Perangkat Pemerintah Daerah) turun, untuk membersihkan pohon tumbang, ranting yang berserakan di jalan," katanya.

Ia mengatakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Surabaya sebenarnya pihaknya jauh-jauh hari telah mengingatkan pada tim reklame untuk memberikan imbauan kepada pemilik reklame agar mengecek kondisi tiang reklame masingmasing.

Sementara itu, terhadap antisipasi robohnya pepohonan, dinas kebersihan dan pertamanan melakukan pemotongan ranting pohon yang menjulang di tengah jalan .

"Jauh-jauh hari musim hujan, kita sudah ingatkan tim reklame untuk memantau reklame yang usianya sudah lama atau membahayakan," kata Soemarno yang juga Kepala Bakesbanglinmas.

Ia menambahkan, cuaca ekstrem berlangsung sekitar Pk. 14.30 WIB. Ia memperkirakan kecepatan angin mencapai 45 Km/ jam.

"Kecepatan angin tadi sekitar 45 Km/jam, dan terjadi di pusat kota," katanya.

Soemarno mengatakan, memasuki musim penghujan ini, pihaknya senantiasa dalam posisi siap siaga guna menghadapi dampak yang ditimbulkan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PERINGATI HARI ANTI KORUPSI

Angin Kencang Robohkan Tenda Upacara Grahadi SURABAYA - Angin kecang yang melanda Kota Surabaya pada Selasa sore, merobohkan tenda yang sedianya akan digunakan untuk pelaksanaan upacara bendera Hari Antikorupsi di Gedung Grahadi, Surabaya.

Salah seorang staf Biro Umum Pemerintah Provinsi Jatim, Kamal A mengatakan hujan deras yang disertai dengan angin kencang tersebut berlangsung sekitar lima belas menit.

"Hujan deras yang terjadi cukup cepat dan merobohkan tenda yang akan digunakan untuk pelaksanaan upacara pada Rabu (10/12) besok," ucapnya.

Ia mengatakan, posisi tenda yang roboh itu berada di sebelah timur dan barat gedung utama Gedung Negara Grahadi.

Tak hanya tenda, kata dia, hujan dan angin kencang itu juga meroboh tenda atas panggung paduan suara yang berada

di sebelah timur gedung utama Grahadi. Beruntung, ketika tenda roboh tidak ada orang yang berteduh.

Meski demikian, robohnya tenda tersebut membuat ringsek mobil yang berada dibawah dan samping tenda. Sedikitnya ada dua mobil yang ringsek tertimpa tenda, yakni jenis mobil station dan bus yang diparkir di lokasi.

Hujan angin yang terjadi di Surabaya juga merobohkan sejumlah pohon seperti di Jalan Pemuda dan juga di Jalan Kacapiring.

Kondisi ini membuat sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Pahlawan, Surabaya ini mengalami kemacetan karena pengendara harus menepi untuk menghindari petugas yang sedang melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

102014 DESEMBER 2014 RABU 10RABU DESEMBER | No. 0503| TAHUN III No. 0503 | TAHUN III

11

KRIMINAL

Kasus Korupsi Naik Banding PROBOLINGGO - Setelah Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo, sebanyak sepuluh terdakwa masih belum puas dengan hasil keputusan vonis yang diterimanya.

Mereka lebih memlih untuk naik banding.

DIAMANKAN. Tersangka dan barang bukti yang disita Polres Probolinggo Kota.

Tiga Pengguna Sabu Diringkus Polisi Satu Tersangka Berstatus PNS PROBOLINGGO - Tiga pemuda tersangka pengguna sabu-sabu ditangkap Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dalam penyergapan di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Sabtu (6/12), sekitar pukul 04.30 WIB. Ketiga tersangka yaitu GN (35) warga Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, AR (29) warga Jalan Mastrip Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Probolinggo, dan LV (260, warga jalan raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo,

ketiganya sebagai pemakai.

Selain ketiga tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa tiga buah bong yang digunakan untuk menghisap sabu, empat klip plastik putih yang berisi serbuk kristal, lima buah potongan sedotan kecil, satu buah botol kecil, pipit kaca, dan tempat permen doubel mint.

Selain itu, satu buah hand phone merk evercross warna hitam, tiga buah sedotan panjang,

dua buah korek api, satu buah tutup botol air mineral yang sudah dilubangi, satu buah HP merk Nokia, satu lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, nomor polisi N. 4330 SG. “Penangkapan terhadap ketiga tersangka berawal dari laporan warga yang menyebutkan, di rumah GN sering dijadikan tempat transaksi jual-beli sabu, serta dijadikan lokasi pesta sabu,” ujar Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, kepada wartawan, Selasa (9/12).

Menurutnya, informasi yang diperoleh dari masayrakat, akhirnya Kasat Barkoba, AKP. Sumi Andana langsung memerintahkan anggota untuk melakukan pengintaian dalam pengendapan selama satu minggu di rumah yang di curigai, di jalan hayam

Wuruk Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

“Saat yang tepat, menggerebeknya. Tak ayal, ketiga tersangka di dapati lagi asyik mengkonsumsi narkoba jenis sabu –sabu pakai bong, dan ketiganya tak berkutik. Tanpa perlawan, GN, AR, dan LV diamankan petugas,” tandas AKBP. Iwan Setyawan.

AKBP. Iwan Setyawan menambahkan, para tersangka berikut barang bukti diboyong petugas ke markas Polres Probolinggo Kota untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Tersangka dikenakan Pasal 112 Yo 127 UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara,” tandasnya. =M.HISBULLAH HUDA

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Irsadul Ihwan, mengatakan sepanjang tahun 2014, kejaksaan Negeri Kraksaan banyak menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

“Mulai dari kasus penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan penyaluran beras untuk orang miskin (Raskin) yang dilakukan oleh kepala desa, dan penyimpangan lainnya,” terangnya kepada wartawan, Selasa (9/12).

Menurutnya, dari serangkaian kasus korupsi yang telah dilakukan penyelidikan, penyidikan penuntutan dan juga eksekusi. Sederatan kasus tersebut, dari tedakwa yang sudah dinyatakan penjatuhan vonis dari pengadilan. Masih ada juga yang mengajukan banding dan kasasi.

“Untuk yang mengajukan banding sebanyak 10 orang dan 5 yang mengajukan kasasi. Mereka ada yang tersangkut ADD, juga ada kasus Korupsi Teknik Informasi Komputer (TIK),” tandas Irsadul Ihwan.

Untuk saat ini,lanjut Irsadul Ihwan, kasus yang diajukan oleh para terdakwa masih belum mendapatkan putusan. Baik yang mengajukan banding maupun yang mengajukan kekasasi. “Jadi proses hukum kasus tersebut masih tetap berjalan,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

12

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

DITEMPEL. Kajari Kota Probolinggo memasang stiker di kendaraan milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Probolinggo saat melintas di jalan.

Stiker Dibagikan pada Pengendara PROBOLINGGO – Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember dan bertema Mewujudkan Indonesia Bersih, Transparan Tanpa Korupsi turut diperingati Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo.

Aksi bagi-bagi stiker tersebut dipimpin langsung oleh Kajari Kota Probolinggo, Shady Munly Maje Togas, dimulai dari depan rumah dinas Walikota Probolinggo, Selasa (9/12).

Pantauan lapangan, di depan rumah dinas Walikota Probolinggo, tampak sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo mengenakan seragam kaos anti korupsi berdiri di pinggir jalan dan membagi-bagikan sejumlah stiker kepada pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, dan pengayuh becak.

Satu persatu Kajari Kota Probolinggo, Shady Munly Maje Togas, menempelkan stiker di

mobil. Bahkan kendaraan dinas bernomor polisi N 37 RP, yang ditumpangi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Probolinggo, Paeni, tak luput dari pemasangan stiker oleh Kajari.

Selain itu, kendaraan motor dinas milik Lurah Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Junaidi, tak luput terpasang stiker anti korupsi. ”Saya sangat mendukung kegiatan bagi-bagi stiker oleh Kajari Kota Probolinggo,” ucapnya.

Menurut Kajari Kota Probolinggo, Shady Munly Maje Togas, mengatakan maksud dan tujuan membagi-bagikan stiker

kepada setiap pengendara yang melintas, adalah sebagai bentuk perayaan untuk memperingati Hari Antikorupsi yang diperingati serentak di seluruh dunia,” tandasnya.

Ia menambahkan, dengan tema mewujudkan Indonesia bersih, transparan tanpa korupsi dan dengan dibagi-baginya stiker tersebut, diharapkan masyarakat tergerak untuk berpartisipasi mencegah terjadinya tindak korupsi.

“Saya optimis dengan pembagian stiker-stiker yang bertuliskan anti korupsi adalah salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat,” ucap Kajari Shady Munly Maje Togas.

Aksi Damai Turun Jalan Sementara itu, di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lembaga Swadaya Masyrakat Corruption Watch (ProCW) melakukan aksi damai dengan turun jalan untuk

memperingatinya.

Aksi yang digelar sekitar pukul 9.30 WIB di depan kantor Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo, massa yang tergabung dalam aksi yang dilakukan oleh Procw tersebut hanya beberapa orang.

Selain melakukan orasi tentang penolakan terhadap para koruptor, mereka juga membawa beberapa selebaran yang bertulisakan salah satunya “Dinasti Adalah Modus Korupsi”.

Salah satu orator dalam demo tersebut Binhaudi mengatakan, kalau urusan yang berkaitan dengan korupsi tersebut harus segera hilang dinegeri ini. Bahkan pihaknya mengecam untuk segera menuntaskan persoalan yang bekaitan dengan urusan korupsi. “Karena korupsi dinilai menyengsarakan rakyat,” terangnya.

Korupsi juga sangat dekat

dengan dinasti yang banyak disalah gunakan oleh masyarakat.

Padahal korupsi tersebut, kata dia, muncul berawal dari adanya dinasti yang ada di dalamnya.

“Untuk para koruptor untuk bisa di hukum gantung,” teriak Binhaudi.

Dalam aski tersebut, para pengguna jalan tidak hanya mendegarkan suara dari sang orator aksi. Namun mereka juga diberikan stiker tentang hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember.

“Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pada masyarakat tentang adanya hari penolakan terhadap tindakan korupsi yang sangat menjamur dinegeri ini,” jelasnya.

Namun sayangnya, aksi tersebut tidak berjalan lama, hanya beberapa menit saja massa langsung membubarkan diri. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503| TAHUN III

13

Lingkungan Masih Tercemar Mengapa Warga Buang Sampah di Sungai?

PROBOLINGGO - Tingkat kesadaran masyarakat kepada lingkungannya masih dikatakan sangat minim. Sebab tak jarang warga yang masih membuang sampah ke lokasi aliran sungai yang ada. Padahal hal itu dinilai mencamari dan membahayakan tehadap kondisi lingkungan yang ada.

soris rumah tangga lainnya. “Yang penting pengelolaan sampah baik bisa menjadi manfaat dan sumber penghasilan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, mengatakan, kalau dengan banyaknya sampah disungai apalagi musim penghu-

jan, justru akan menjadi dampak terjadinya bajir. Oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya jangan membuang disungai.

“Itu akan berdampak pendangkalan sungai, dan membuat banjir mudah terjadi,” ujarnya.

Untuk musim penghujan ini,

pihaknya mengajak masyarakat agar bisa menjaga lingkungan terutama pembuangan air di sungai dan selokan. “Saya berharap pemeliharaanya lebih ditingkatkan, agar tidak mudah tersumbat ketika hujan turun,” pinta Dwijoko Nurjayadi. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Isdarwanto mengatakan untuk sampah baik yang sifatnya organik dan anorganik seharusnya dilakukan pengelolaan yang baik. “Jangan sampai dibuang sembarangan apalagi di sungai,” terangnya kepada wartawan, Selasa (9/10).

Menurutnya, dengan tidak terpilaharanya sampah sangat berdampak terhadap kondisi kebersihan lingkungannya. Padahal sampah seharusnya dilakukan dengan melakukan daur ulang sampah. ”Sebab sampah jika dikelola dengan baik akan bermanfaat. Namun jika tidak dikelola akan menjadi masalah bagi lingkungannya,” tandas Isdarwanto.

Isdarwanto menambahkan, pihaknya terus melakukan pemahaman kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungannya.

Terutama masalah pengelolaan sampah yang ada. Sampah yang ada harus dikumpulkan lalu dipilah.

Untuk sampah organic, seperti daun-daunan bisa dikelola menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah non organik seperti plastik dan kertas bisa di daur ulang menjadi kerajinan tangan seperti keranjang sampah maupun akse-

PENGADAAN

Rp 1,6 Miliar untuk Mobil Pimpinan Daerah PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo tergolong rajin dalam masalah urusan pengadaan untuk mobil dinas. Tahun depan pemkab akan melakukan pengadaan ulang untuk para Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1,6 Miliar. Mobil kendaraan dinas tersebut akan diberikan pemkab untuk Kapolres Probolinggo, Kajari, Dandim 0820, dan Kepala Pengadilan Negeri.

Menurut Kabag Pengadaan

dan Pengelolaan Aset Pemkab Probolinggo, Lulu’ul Fuadah mengatakan, tahun depan ada anggaran pengadaan untuk Pimpinan Daerah. ”Karena itu sudah masuk APBD 2015 mendatang,” terangnya kepada wartawan, Selasa (9/12).

Saat ini, kata dia, mobil yang masih dipaki oleh pimpinan daerah menggunakan mobil dinas lama. Pengadaan yang akan dilakukan leh pemkab tersebut, sudah selayaknya dilakukan. Mobil tersebut sudah lebih lima tahun dalam pen-

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1,6 Miliar.

Mobil kendaraan dinas tersebut akan diberikan pemkab untuk Kapolres Probolinggo, Kajari, Dandim 0820, dan Kepala Pengadilan Negeri.

gadaannya.

Secara aturan pemkab boleh mengadakan pembelian mobil ulang jika melebihi waktu tersebut. Sedangkan mobil yang digunakan pimpinan daerah, nantinya akan di tarik oleh pemkab. “Jika mobil yang baru dibeli sudah dating, secara otomatis bisa dipakai untuk dinas,” tandas Lulu’ul Fuadah.

Untuk harga yang menjadi pagu dalam anggaranya, kata Lulu’ul Fuadah, setiap mobil yang akan dibeli oleh pemkab harganya berkisar Rp 300- Rp 400 juta.

Untuk mereknya, pihaknya masih belum bisa memastikan. “Habis tahun baru, pimpinan daerah akan berhak menerima mobil dinas baru,” tegasnya.

Untuk mobil yang lama, pihaknya belum memastikan apakah akan dilakukan pelelangan atau tidak. Jika mobil tersebut masih layak pakai, maka akan digunakan kembali oleh pemkab. “Tetapi jika sudah tidak layak pakai bisa jadi dilelang,” papar Lulu’ul Fuadah. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA 14KORAN

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

MADURA

Taretan Mania

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

14

BERGANDENGAN. Manajer baru P-MU Said Abdullah (kanan), Bupati Pamekasan, Ach Syafii (tengah), dan Manajer lama P-MU lama Achsanul Qosasi (kiri), di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, kemarin (9/12)

PAMEKASAN - Persepam Madura United (PMU) kini tidak lagi di bawah naungan PT Pojur Madura United, yang selama ini membiayai PMU selama berkompetisi di Divisi Utama hingga ke Indonesia Super Liga (ISL). Sebagai gantinya PT Jempol Madura United, perusahaan baru yang akan membiayai seluruh kebutuhan manajemen dan tim P-MU di bawah nakhoda Said Abdullah.

Penegasan itu disampaikan saat konferensi pers di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (9/12). Acara itu dihadiri Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, manajer PMU yang lama Ahsanul Qosasi, dan menejer PMU yang baru, MH Said Abdullah.

Isu yang berkembang sebelumnya bahwa Persepam tidak menggunakan nama Madura United, terbantahkan dengan sendirinya dalam konferensi pers

Rp 13 Miliar untuk P-MU Musim Depan tersebut. Sebab, jika isu tersebut betul-betul terwujud, maka legalitas Persepam akan dipertanyakan apabila berkompetisi di liga nasional. Sebagai konsekwensinya Persepam harus menjalani kompetisi mulai dari liga nusantara. Tetapi, jika Persepam tetap dengan nama PMU, maka secara otomatis tinggal melanjutkan kompetisi di Liga Indonesia.

Manajer PMU, Said Abdullah mengaku pihaknya sudah menyiapkan Rp 13 miliar untuk mem-

biayai manajemen dan tim PMU untuk berkompetisi di liga Indonesia.

Ia menargetkan dalam waktu dekat ini sudah terbentuk manajemen PMU yang baru di bawah PT Jempol Madura United. Setelah terbetuk manajemen, pihaknya segera menentukan pelatih dan kebutuhan pemain yang akan memperkuat PMU di musim depan.

Beberapa pelatih sudah mulai diincar untuk menukangi PMU

di musim depan. Di antaranya, Widodo C Putro bekas pelatih Timnas U-23 dan bekas pelatih Gersik United, Alfred Riedl, bekas pelatih Timnas, Idra Safri, mantan pelatih Timnas U-19, dan Aji Santoso pelatih Timnas U-23 dan mantan asisten pelatih Persebaya Surabaya.

Dia akui nama-nama calon pelatih tersebut sedang didekati.

Bahkan ada beberapa pelatih sudah dihubungi PT Jempol Madura United untuk menukangi PMU.

Bersedia untuk menjadi pelatih.

Tinggal lobi-lobi dan kesepakatan kontrak yang akan disodorkan kepada pelatih.

Sementara untuk penentuan pemain akan menjadi kewenangan penuh tim pelatih. Pihak manajemen akan memberikan kewenangan kepada tim pelatih untuk menetukan pemain terbaik yang akan memperkuat PMU. Sebagai mantan manajer PMU, Ahsanul Qosasi mengapresiasi penunjukan Said Abdullah sebagai manajer PMU dan berharap bisa mengangkat Persepam lebih baik.

Untuk sementara waktu ini, pihak PT Jempol Madura United akan fokus mengawal status PMU di PSSI. Sebab hasil tersebut akan menjadi penentu masuknya PMU ke ISL atau degradasi ke Divisi Utama. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER | No. 0503 |2014 TAHUN III RABU2014 10 DESEMBER

No. 0503 | TAHUN III

15 15

LEGENDA

Pulih, Pele Tinggalkan Rumah Sakit SAO PAOLO - Legenda sepakbola Brasil, Pele, meninggalkan rumah sakit pada Selasa (9/12) setelah dinyatakan pulih oleh tim dokter. Mantan pemain Santos ini dirawat di Rumah Sakit, Albert Einstein, Sao Paulo, sejak 24 November 2014 karena mengalami infeksi setelah menjalani operasi batu ginjal pada 13 November.

Pria bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento ini sempat menjalani perawat di Intensive Care Unit (ICU) selama beberapa hari. Dia mendapat hemodialsis untuk membantu ginjalnya.

Dalam rekaman video yang ditayangkan Jumat pekan lalu, Pele meyakinkan para penggemarnya bahwa dia sudah pulih. Dia pun tampil tersenyum pada video tersebut sambil bermain gitar ditemani anggota keluarganya.

Sehari kemudian, mantan juara dunia tiga kali bersama Timnas Brasil itu pindah ke ruan jawat inap dan sekarang dia dibolehkan meninggalkan rumah sakit karena kondisinya semakin bagus.

Dalam rilis yang diterbitkan Senin (8/12), pihak Rumah Sakit Albert Einstein, disebutkan, “Pasien bernama Edson Arantes do Nascimento (Pele) terus mengalami kemajuan dan tidak ada tanda-tanda infeksi lagi. Karena kondisinya semakin bagus, tim medis mengijinkannya meninggalkan rumah sakit besok (Selasa).”

Pihak rumah sakit menambahkan, Selasa (9/12) siang atau tengah malam WIB, Pele menggelar jumpa pers. Pele adalah pahlawan Brasil dan duta sepakbola Brasil. Dia menjuarai Piala Dunia pada 1958, 1962 dan 1970. Sepanjang kariernya dia mencetak 1.281 gol.

Atas kecemerlangannya selama beraksi di atas lapangan hijau, Pele disebut-sebut sebagai pemain terbesar sepanjang masa di muka bumi ini. Meskipun untuk orang-orang Argentina, klaim ini tidak diterima. Menurut mereka, Diego Armando Maradona adalah pemain hebat sepanjang masa. sky sports/espn/carol aji

Legenda Sepakbola Brasil Pele segera meninggalkan rumah sakit Albert Einstein, Sau Paolo, pada Selasa (9/12) usai dinyatakan pulih oleh tim medis.

Robin Van Persie mencetak gol keduanya ke gawang Southampton pada lanjutan Liga Primer Inggris di St Mery’s Stadium, Selasa (9/12) dini hari WIB kemarin.

Van Gaal Puji Van Persie SOUTHAMPTON - Pelatih Manchester United (MU), Louis Van Gaal, memuji kompatriotnya Robin van Persie yang mencetak dua gol kemenangan 2-1 Setan Merah saat melawan Southampton pada lanjutan Liga Utama Inggris di St Mery’s Stadium, Selasa (9/12) dini hari WIB kemarin.

Tambahan tiga poin ini mengangkat “The Red Devils” ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 28 poin. Mereka tertinggal delapan poin dari Chelsea di puncak klasemen dan lima angka dari rival satu kotanya, Manchester City di peringkat kedua. “Menurut saya bukan hanya gol yang bisa menceritakan tentang Robin van Persie, tetapi juga penampilannya. Dia adalah satu dari tiga pemain MU di atas lapangan yang bagus atau bahkan sangat bagus,” kata Van Gaal dalam jumpa pers seusai laga.

Hanya saja, Van Gaal enggan mengungkapkan identitas dua pemain terbaik MU lainnya pada laga ini. Sedangkan yang lain, termasuk para pemain pengganti dinilainya tidak bagus. “Ada perbedaan antara yang bagus dan buruk, tetapi mereka tidak bagus. Normalnya, ada enam, tujuh atau delapan pemain yang bagus dan tiga di antara bagus dan tidak bagus itu. Tetapi hari ini, terlalu banyak pemain yang tampil tidak bagus,” papar mantan pelatih Barcelona dan Bayern Muenchen itu.

Mantan pelatih Timnas Belanda itu mengaku sangat gembira karena posisi MU saat ini berada di peringkat ketiga. “Sangat fantastis

karena kami sekarang ada di peringkat ketiga klasmen, tetapi saya berharap kami akan terus pertahankan posisi itu dengan penampilan yang lebih bagus. Karena malam ini kami adalah tim yang cukup beruntung,” imbuhnya.

Catatan statistik menunjukkan, Southampton lebih banyak menguasai bola dengan 52 persen dengan jumlah tendangan ke gawang yang jauh lebih banyak yaitu 14 berbanding 3. Sayang, hanya empat tendangan Southampton yang tepat sasaran, sedangkan MU memiliki dua tendangan yang tepat sasaran dan semuanya menghasilkan gol.

Bagi Southampton, ini adalah kekalahan ketiga secara beruntun mereka, setelah sebelumnya dikalahkan Manchester City dan Arsenal. Kehilangan sembilan poin dalam tiga laga tersebut memaksa Southampton turun ke peringkat lima klasemen sementara dengan 26 poin.

“Malam ini kami bukan kalah dari MU tetapi kalah oleh diri kami sendiri. Beda dengan City yang merupakan tim yang lebih baik dari kami. Sedangkan saat melawan Arsenal, kami sebet-

ulnya lebih baik dan layak menang. Malam ini juga kami sebenarnya lebih layak menang.

Tetapi para pemain melakukan kesalahan dan memberi kesempatan kepada pemain seperti Van Persie. Akibatnya kami dihukum,” kata pelatih Southampton yang juga asal Belanda Ronald Koeman.

Kesalahan Van Persie membawa timnya unggul ketika pertandingan baru berjalan 12 menit. Kesalahan kapten Sotuhampton Jose Fonte yang memberi umpan ke belakang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Van Persie. Berhasil merebut bola, tendangan kaki kiri mantan pemain Arsenal ini dari dalam kotak penalti bersarang di pojok kanan bawah gawang setelah melewati dua lengan kiper tuan rumah, Fraser Forster.

Tetapi pada menit ke-31, Southampton berhasil menyamakan kedudukan melalui Graziano Pelle.

Tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti ke pojok kiri atas gawang tidak terjangkau oleh kiper MU David De Gea. Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga turun mimun.

Pada menit ke-71, Van Persie muncul sebagai pahlawan. Dia mencetak gol kemenangan “The Red Devils”. Berawal dari tendangan bebas yang diambil Wayne Rooney, Van Persie melepas tendangan kaki kiri dari jarak enam meter ke pojok kiri bawah gawang Forster. =sky sports/carol aji

16BACA

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Rp 13 Miliar Untuk P-MU Musim Depan HALAMAN | 14

16

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

Laga Hidup Mati

EDIN DZEKO

ROMA - AS Roma dan Manchester City akan bertarung habishabisan memperebutkan satu tempat dari Grup E untuk melaju ke babak 16 besar pada laga penentuan di Stadion Olimpico, Rabu (10/12) malam waktu setempat atau Kamis (11/12) dini hari WIB. Kedua tim ini samasama mengantongi lima poin.

Tetapi AS Roma berhak duduk di tempat kedua karena unggul selisih gol.

Sedangkan City menghuni tempat ketiga. Posisi dasar grup ditempati CSKA Moscow juga dengan nilai lima. Peluang tim dari Rusia ini juga masih terbuka lebar, asalkan mereka mampu mengalahkan Bayern Muenchen pada laga terpisah. Sementara posisi puncak grup dikuasai Bayern Muenchen yang sudah lebih dulu lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup.

Peluang City kembali terbuka setelah pada laga kelima di Etihad Stadium bulan lalu sukses menekuk Bayern Muenchen dengan skor 3-2. Tiga gol City saat

itu diborong Sergio Aguero. Sementara pada saat bersamaan, AS Roma bermain imbang melawan CSKA Moscow.

Karena itu, AS Roma harus menang atas City bila ingin menyegel satu tempat di fase 16 besar.

Anak-anak asuh Rudi Garcia ini juga akan lolos bila bermain imbang, asalkan CSKA Moscow kalah dari Bayern Muenchen. Sebaliknya, City juga sangat bernafsu mengalahkan Roma, sambil berharap Bayern Muenchen tidak tergelincir di tangan CSKA Moscow. Tetapi ambisi Roma dan City akan buyar kalau CSKA mampu mengalahkan Muenchen di Allianz Arena.

Tetapi Francesco Totti dan kawan-kawan tidak ingin nasib mereka ditentukan oleh tim lain.

Karena itu, mereka mematok tiga angka pada laga nanti. Mereka cukup percaya diri bisa meraih target tersebut. Pasalnya, dalam tiga laga terakhir di kandang menghadapi tim-tim dari Inggris, mereka selalu menang. Pada Liga Champions musim 2008-2009, AS Roma mengalahkan Chelsea 3-1, kemudian mereka menang 1-0 atas Arsenal yang beberapa pemainnya kini membela Manchester City seperti Samir Nasri dan Gael Clichy.

Pada saat bersamaan, City memiliki catatan buruk setiap kali menghadapi tim-tim dari Italia. Dari tiga kali pertemuan dengan tim Italia, City tidak pernah menang. Mereka hanya dua kali imbang dan dua kali kalah.

Hanya saja, kekalahan telak 1-7 AS Roma dari Bayern Muenchen di Stadion Olimpico pada pertandingan ketiga belum hilang betul dari ingatan para pemain Roma. Kekalahan ini masih membayang menjelang laga dini hari nanti. Belum lagi, dalam kompetisi domestik, AS Roma

tidak terlalu menggembirakan.

Akhir pekan lalu mereka ditahan imbang 2-2 oleh Sassuolo di Olimpico, setelah sempat tertinggal dua gol dari tim tamu. Sebaliknya, City terus mengukir kemenangan demi kemenangan di Liga Utama Inggris. Rentetan kemenangan itu berujung pada makin tipisnya jarak antara City di tempat keduda dengan Chelsea di puncak klasemen sementara.

Hanya saja, pada laga nanti, City tidak diperkuat oleh Sergio Aguero yang mengalami cedera. Pemain internasional Argentina ini harus absen satu bulan. Padahal, dia selalu tampil sebagai pembeda City dalam laga-laga penting. Sebelumnya, City sudah kehilangan David Silva yang mengalami cedera lutut, begitu juga Vincent Kompany, Fernandinho dan Nastatsic.

Tetapi City masih punya Endin Dzeko yang bertugas merobek gawang Roma. Juga ada Yaya Toure dan Frank Lampard yang siap menembak dari lini kedua. Di kubu Roma, ada Francesco Totti dan pemain internasional Pantai Gading Gervinho.

Dengan dukungan penuh penonton Stadion Olimpico, AS Roma diyakini bisa melumpuhkan Manchester City yang datang dengan misi memetik kemenangan guna mendampingi Muenchen ke babak 16 besar. =uefa. com/carol aji

DE ROSSI

Roma vs City

RABU

ITIKAD PENEGAK

10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

HUKUM MASIH DIPERTANYAKAN

Eceran Rp. 3.500 Langganan Rp 70.000

SUMENEP | B

SAID ABDULLAH

BERI DUKUNGAN MORAL KELUARGA FUAD AMIN BANGKALAN | J

BEM TUNTUT

BUPATI BERSIH-BERSIH KORUPTOR

KORAN MADURA

HARGA SEMBAKO

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

MEROKET

A

SAMPANG | N

PAMEKASAN | F

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP - Buntut dari persoalan pencamaran nama baik institusi Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sumenep, akhirnya pihak kepolisian menetapkan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), Bambang Iriyanto sebagai tersangka.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna, Selasa (09/12). Menurutnya, ditetapkannya Bambang sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.

Dikatakan, saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut sebanyak 14 saksi. “Termasuk 4 orang dari CV yang mengerjakan proyek yang diatasnamakan Polres itu sendiri,” tukasnya usai menemui mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Polres kemarin.

I Gede mengatakan, sejak 6 hari lalu berkas perkaranya sudah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, dan saat ini Polres tinggal menunggu berkas lengkap (P-21) dari kejaksaan. “Tinggal 7 hari kita harus dapat jawaban dari kejaksaan,” paparnya.

Dalam perkara tersebut, I Gede mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 207, tentang Pencemaran Nama Institusi dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Karenanya, imbuhnya, sampai saat ini tidak ada penahanan terhadap tersangka.

“Dalam perkara ini tersangkanya hanya satu. Tidak ada tersangka lain.Terkait dengan dugaan adanya gratifikasi, suap dan lain sebagainya masih dalam itu. Kalau bisa kita akan buktikan itu,”

PENCEMARAN NAMA BAIK

Kadis PU Cikatarung

Tersangka

jelasnya kepada sejumlah awak media Saat disinggung mengenai pelapor kasus tersebut, I Gedi menuturkan bahwa yang melaporkan kasus pencemaran nama baik institusi Polres itu adalah Wakil Kepala Polres sebelumnya, Sujiono.

Untuk diketahui, awal terkuaknya kasus tersebut, berawal saat sejumlah mahasiswa melaporkan tindakan pihak PU Cikatarung yang telah mencatut nama Polres Sumenep dalam pemberian 14 paket proyek Dinas PU Cikatarung tahun 2013, beberapa bulan yang lalu.

Padahal praksisnya, menurut I Gede, tidak ada satupun dari pihak Polres Sumenep yang terlibat dalam urusan proyek milik Dinas PU Cikatarung. “Kenyataannya kami tidak pernah melaksanakan (proyek PU Cikatarung, red.). Buktinya kita proses,” tegasnya.

Kepala Kejari Kabupaten Sumenep, Adi Wibowo mengiyakan bahwa ada pelimpahan berkas perkara dari pihak Polres Sumenep terkait tindak pidana umum. Saat ini, berkas perkara tersebut masih dalam pemeriksaan.= FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

kan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Menurutnya, pihaknya sudah memeriksa beberapa orang. Bahkan, pihaknya juga sudah mengecek langsung ke lapangan. “Semoga dalam waktu dekat bisa diambil kesimpulan.

Karena kami masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan harus selesai sebelum akhir tahun,” jelasnya.

HARI ANTIKORUPSI. Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri setempat pada peringatan Hari Antikorupsi, Selasa (9/12). Mereka menilai penegak hukum belum memiliki iktikad baik untuk menegakkan hukum.

Iktikad Penegak Hukum Masih Dipertanyakan Kejaksaan Negeri Bagikan Stiker Antikorupsi SUMENEP – Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (09/12), mengingatkan penegak hukum akan tugas dan fungsinya.

Selama ini, polisi dan kejaksaan dinilai belum serius memproses laporan yang masuk ke instansinya.

Demikian disampaikan saat melakukan unjuk rasa di depan Mapolres Sumenep, Jl Urip Sumoharjo, dan Kejaksaan Negeri setempat, Jl. KH. Mansyur, kemarin. Pantauan Koran Madura, demonstran membawa keranda mayat sebagai simbol matinya supremasi hukum.

Hazmi dalam orasinya mempertanyakan hasil kerja polres dalam menangani beberapa kasus korupsi. Penegak hukum di Sumenep dikatakan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kasus korupsi.

Dalam selebaran yang mereka bagi-bagikan, ada lima jenis kasus

yang belum jelas, yaitu kasus pengadaan alat peraga SD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2010, kasus 14 paket proyek Cipta Karya, participating interest (PI), kasus raskin, dan kasus pugar.

“Kami ingin mempertanyakan kembali, bagaimana kelanjutan beberapa kasus tersebut sekarang? Karena sebelumnya, kami sudah pernah datang ke sini (melakukan aksi, red.) mempertanyakan keseriusan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum, terutama dalam menangani kasus korupsi,” ujarnya di depan Markas Polres Sumenep.

Menanggapi pertanyaan mahasiswa, Kasat Reskrim Polres Sumenep, I Gede Pranata Wiguna menuturkan, dari sekian kasus yang dipertanyakan mahasiswa tersebut, hanya satu kasus yang laporannya masuk kepada pihaknya, yaitu terkait 14 paket proyek Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sumenep.

Kejari Usai berorasi di Mapolres, mereka melanjutkan aksinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep. Di depan Kejari, mereka juga menyampaikan hal yang sama, mempertanyakan keseriusan pihak Kejari dalam menyelesaikan kasus korupsi di Sumenep.

Salah satu kasus yang dipertanyakan terkait perkembangan kasus pengadaan alat peraga SD

yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2010.

Pasalnya, menurut mahasiswa, laporan kasus tersebut sudah lama masuk kepada kejaksaan.

Mahasiswa menuding pihak Kejari telah “main mata” dengan beberapa oknum, sehingga kinerjanya lamban dan terkesan tidak serius. Karenanya, mereka menuntut agar Kejari lebih berani dalam menyelesaikan kasus korupsi di Kabupaten Sumenep.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Kejari Kabupaten Sumenep, Adi Wibowo menegaskan kepada seluruh mahasiswa yang melakukan aksi bahwa pihaknya tidak pernah kongkalikong dengan oknum mana pun.

“Main mata, gimana? Apaan tuh?

Nggak ada main mata. Nggak ada!” tegasnya.

Sementara terkait kasus pengadaan alat peraga, Adi mengata-

Bagi-bagi Stiker Pada hari yang sama, pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Sumenep, membagi-bagikan ribuan stiker dan selebaran antikorupsi kepada warga setempat di depan kantor Korps Adhyaksa tersebut.

"Pada Selasa ini, kami memperingati Hari Antikorupsi Internasional dengan cara membagikan stiker dan selebaran antikorupsi kepada warga yang melintas di Jalan KH Mansyur.

Kami juga minta dukungan warga Sumenep dalam rangka pemberantasan kasus korupsi," kata Kepala Kejari Sumenep, Roch Adi Wibowo.

Ia menjelaskan, korupsi yang masuk kategori kejahatan luar biasa itu merupakan kasus atensi bagi setiap jajaran penegak hukum. "Secara internal, kami selalu mengingatkan jajaran untuk serius dan tidak main-main dalam menangani setiap kasus dugaan korupsi. Penanganan kasus korupsi pasti akan menjadi sorotan publik," ujarnya.

Adi juga menilai partisipasi warga Sumenep terhadap kasus dugaan korupsi cukup tinggi. "Ada beberapa informasi atau laporan dari warga tentang kasus dugaan korupsi yang diterima oleh kami.

Semuanya kami pelajari guna ditindaklanjuti," ucapnya, menerangkan.

Selain itu, kata dia, perhatian warga Sumenep, utamanya kalangan mahasiswa, terhadap penanganan kasus dugaan korupsi juga tinggi. "Setiap ada unjuk rasa dari mahasiswa, bisa dipastikan yang dipersoalkan adalah penanganan kasus korupsi. Kami mengapresiasi positif atas partisipasi dan perhatian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk serius menangani kasus korupsi," paparnya.

Adi juga berharap semua elemen masyarakat di Sumenep tidak selalu berburuk sangka kepada lembaga penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, dalam penanganan kasus korupsi.

"Sekali lagi, korupsi itu merupakan kasus atensi bagi kami.

Namun, tolong, jangan selalu berburuk sangka. Kami tidak akan main-main dalam menangani kasus korupsi," katanya, menegaskan. =FATHOL ALIF/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

C

KASUS PNPM KECAMATAN TALANGO

Ditarget Selesai Tahun Ini SUMENEP –Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Talango tahun 2009-2010 akan dituntaskan tahun ini.

Hal itu disampaikan Kepala Kejari Sumenep, R Adi Wibowo, Selasa (09/12) usai menemui aktivis mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejari. Menurutnya, saat ini Kecamatan Talango dicap menjadi kecamatan yang paling bersamalah.

Dengan predikat tersebut, lanjut Adi, Kecamatan Talango tidak bisa mendapatkan bantuan apa pun selama tahun 2014. “Dengan begitu, tentu imbasnya kepada masyarakat.

Masyarakat yang jadi korban.

Kan, kasihan masyarakat kalau begitu, masyarakat lainnya dapat

bantuan, tapi masyarakat sana (Talango, red.) tidak,” ujarnya.

Karenanya, menurut Adi, predikat sebagai kecamatan paling bermasalah tersebut harus segera dicabut, salah satunya dengan cara segera menyelesaikan dugaan kasus korupsi PNPM itu.“Karena itu, kami menargetkan kasus tersebut bisa selesai tahun ini. Sekali lagi, kasian masyarakat di sana,” imbuhnya.

Saat ini, proses penyidikan kasus tersebut sudah mencapai 70 persen, dan tinggal pemberkasan. Bahkan, pihaknya

juga telah menyita beberapa barang bukti, salah satunya sebuah mobil. "Semoga dalam waktu dekat, bisa cepat selesai," harapnya.

Beberapa waktu lalu, pihak Kejari sudah menahan dua tersangka yang diduga telah menyelewengkan dana bergulir berupa simpan pinjam khusus perempuan dengan modus memanfaatkan kelompok lain yang tidak mengajukan proposal. "Setelah cair, dana yang seharusnya digulirkan kepada masyarakat penerima, malah

tidak digulirkan," jelasnya beberapa waktu lalu.

Kedua tersangka itu ialah mantan Bendahara UPK Kecamatan, Fera Apriliani dan mantan Sekretaris UPK Kecamatan, Murfiani. Keduanya akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) junto Pasal 18, Pasal 3 junto Pasal 18, dan Pasal 8 junto, dan juga Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999. "Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup," tegas Adi, sebelumnya. =FATHOL ALIF

PERTANIAN

Kelangkaan Pupuk Cemaskan Petani

ANTIKORUPSI. Selebaran stiker dan gelang karet seruan antikorupsi bertebaran di ruang Komisi B DPRD Sumenep, Selasa (9/12). Ruangan tersebut sepi karena ditinggal reses oleh penghuninya sejak 2 Desember hingga kemarin.

SUMENEP - Petani di Kabupaten Sumenep masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk di sejumlah tempat penjual eceran di daerahnya. Hal itu diketahui berdasarkan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa hari belakangan.

Anggota DPRD Sumenep asal Dapil II (Kecamatan Lenteng, Bluto, Saronggo, dan Giligenting), Subaidi menuturkan, banyak petani di dapilnya mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. Menurutnya, saat ini petani banyak yang gamang.

Kata Ketua Komisi D DPRD itu, stok pupuk yang ada di lapangan sangat minim. Bahkan tak dapat memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk itu sendiri. Oleh sebab itu, petani dilematis saat hendak bercocok tanam. “Karena di satu sisi pekerjaan mereka memang bertani, namun di sisi lain, untuk mendapatkan pupuk itu sangat sulit,” tukasnya, Selasa (09/12).

Karena itu, ia berharap agar pemerintah betul-betul menyikapi dengan serius persoalan yang dihadapi petani dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pupuk. Agar petani tidak dirugikan. “Jelas rugi mereka (petani, red.) ketika mereka sudah kadung bertani tapi ternyata tidak ada pupuk,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai penyebab kelangkaan pupuk di lapangan, ia enggan berkomentar lebih jauh. Pasalnya, ia berdalih persoalan pertanian bukan merupakan kewenangannya. Tapi yang jelas, menurutnya, hanya pemerintah setempat yang bisa menykapi persoalan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, pupuk bersubsidi untuk petani sudah tersedia. Bahkan, menurutnya, di musim tanam 2014 ada penambahan kuota sebanyak 2.820 ton jenis urea dan sudah di-plotting ke masing-masing distributor.

“Diharapkan, dengan adanya penambahan kuota ini petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk dan kebutuhannya bisa terpenuhi.

Hanya saja, memang kalau melihat jumlah kelompok tani yang ada, mungkin tidak semuanya akan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Karena salah satu persyarakatan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, kelompok tani harus menyusun RDK dan RDKK yang dibutuhkan kelompok tani dan anggotanya,” tukasnya.

Bambang juga menjelaskan, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan kepada kelompok tani. Sehingga menurutnya, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hanya saja, setiap kelompok tani dalam menyusun RDK dan RDKK-nya harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.

“Karena selama ini sebagian petani kita hanya ingin memupuk saja. Padahal seharusnya, untuk padi itu petani hanya menggunakan 200 sampai 300 kilo saja per hektare. Tapi kenyataannya, ada sebagian petani yang sampai menggunakan 500 kilo per hektare.

Itu yang menyebabkan kelangkaan,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

Pengawasan Raskin Lemah Polres: Di Perjalanan Tak Mungkin Ada Penyimpangan SUMENEP – Koordinator Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi mengatakan, demonstrasi dugaan penyelewengan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Kantor Kecamatan Guluk-guluk, Senin (9/12) adalah puncak gunung es. Ia meyakini, hal itu tidak hanya terjadi di Desa Guluk-guluk saja.

Namun demikian, menurutnya, tidak banyak yang berani mengungkapkannya. ”Mafia raskin di Kabupaten Sumenep sudah terorganisir. Sehingga, meskipun penyelewengan kerap terjadi tidak pernah terungkap,” katanya.

Untuk memastikan distribusi raskin sampai utuh ke tangan Daftar Penerima Manfaat (DPM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah membentuk tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari polisi, pemkab, dan juga dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). ”Kami akui sistem pendistribusian raskin saat ini memang telah bagus. Hanya saja masih ada sistem pengawasan yang

tidak jalan, sehingga masih banyak celah bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan,” kata Junaidi.

Namun, menurut Junaidi, keberadaan timwas terkesan hanya formalitas. Sebab, hampir setiap tahunnya pendistribusian raskin selalu mengalami permasalahan, bahkan ada yang sampai ke meja hijau.

"Nah, ini kan sudah bukti jika pengawasan sangat lemah. Logikanya, kalau pengawasan yang dilakukan serius, maka tidak mungkin permasalahan itu akan terjadi,” ungkapnya, Selasa (9/12).

Dirinya menduga timwas yang dibentuk oleh pemerintah juga menerima setoran dari sejumlah kalangan. Sehingga, walaupun

mengetahui terkesan bungkam. ”Bisa saja seperti itu, karena sangat tidak mungkin orang akan diam melihat kecurangan kalau tidak ada main di belakang itu atau yang diistilahkan dengar jaminan tutup mulut,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Junaidi mengimbau timwas yang telah dibentuk selama puluhan tahun itu, sebaiknya dibubarkan saja. ”Apa gunanya ada timwas jika tidak pernah mengungkap satu persoalan raskin, lebih baik dibubarkan saja, jangan hanya mengambil honor dari pemerintah,” harapnya.

Kepala Polres Sumenep, AKBP Marjoko melalui Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Jaiman mengatakan, pihaknya dalam mengawal pendistribusian raskin sudah sesuai prosedur, yaitu melibatkan polisi. ”Setiap ada pendistribusian raskin ke titik pendistribusian di desa, kami pastikan selalu ada petugas kepolisan yang ikut mengawalnya. Jadi, kami bisa pastikan kalau di perjalanan tidak mungkin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

ada penyimpangan,” tegasnya.

Hanya saja, pengawasan yang dilakukan polisi hanya sampai di balai desa, sehingga Polres tidak

Setiap ada pendistribusian raskin ke titik pendistribusian di desa, kami pastikan selalu ada petugas kepolisan yang ikut mengawalnya. Jadi, kami bisa pastikan kalau di perjalanan tidak mungkin ada penyimpangan,”

AKP Jaiman

Kasubag Humas Polres Sumenep tahu kalau terjadi penyelewengan setelah itu. Biasanya, penyelewengan terjadi saat pendistribusian dari balai desa kepada DPM.

”Kalau penyelewengan itu terjadi di tingkat desa setelah titik pendistribusin dilakukan, maka kami tidak tahu, karena kami hanya bertugas melakukan pengawasan sampai di titik pendisribusian, yakni di balai desa,” terangnya.

Namun, mantan Kapolsek Arjasa itu mengatakan, selama dua bulan menjabat sebagai Kasubag Humas Polres Sumenep, dirinya belum mendapatkan laporan tentang adanya dugaan penyelewengan raskin. ”Selama dua bulan ini belum pernah mendapat laporan soal itu. Tapi kalau sebelumnya kami tidak tahu, karena kami masih baru menjabat kurang lebih dua bulan,” terangnya.

Sementara Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Moh Hanafi belum bisa memberikan komentar apa pun terkait raskin.

Sebab, saat didatangi ke tempat kerjanya, mantan Camat Lenteng itu sedang tidak ada. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, sedang tidak aktif. =JUNAEDI/MK

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Mengucapkan

Selamat & Sukses

Mengucapkan

Selamat & Sukses

H. Ibnu Hajar, M.Pd Koorbid TK/RA/SD/MK

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

SUMENEP CORRUPTION WATCH & LEMBAGA KAJIAN KRITIS Mengucapkan Selamat

Hari Antikorupsi se-Dunia 9 Desember 2014

TEGAKKAN INTEGRITAS H. Herman Dali Kusuma, MH Drs. H. Mohammad Hanafi Ketua

Wakil Ketua

Ahmad Salim,S.Ag

Faisal Muhlis, S.Ag

Wakil Ketua

Wakil Ketua

“Berantas korupsi mulai dari diri sendiri, beri energi baik untuk Sumenep menjadi wilayah bebas korupsi”

JUNAIDI Fungsionaris

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

KECAMATAN AMBUNTEN

BELUM TERIMA. Matliye, nenek renta di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, menjual jendol keliling di rumah warga. Ia hidup sendiri di bawah garis kemiskinan, namun tidak menerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Pemkab Cabut SK Kades

SUMENEP – Realisasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Sumenep, carut marut.

Banyak pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terindikasi salah sasaran dan di daerah yang lain disinyalir terjadi pungutan liar.

Dugaan terjadinya pungutan liar saat pencairan dana kompensasi kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) mengemuka di salah satu desa di kecamatan Rubaru, beberapa hari yang lalu.

Informasinya, setiap penerima manfaat dipungli sebanyak Rp 100 ribu.

"Kami sudah melaporkan tindakan itu ke Polres Sumenep. Ini demi mengawal program pemerintah agar ke depannya tepat sasaran," kata aktivis Garindo Sumenep, Syarkawi. Alasan pungli tersebut untuk dibagikan terhadap masyarakat miskin yang tidak tercover dalam program PSKS itu.

Sementara di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, penerima PSKS disinyalir salah sasaran. Pulau tersebut terbagi empat desa, yakni Desa Lombang, Jati, Banbaru, dan Banmaling.

Di Kecamatan Giligenting, rata-rata perekonomian keluarga penerima PSKS menengah ke atas. Sementara warga yang memang layak untuk menerima malah tidak mendapatkan, seperti Matliye, janda tua yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual jendol keliling.

"Ini akibat pencacahan (pendataan) yang dilakukan oleh pemerintah kurang serius. Sehingga banyak warga yang semestinya menerima malah tidak kebagian apa pun. Sehingga, mereka hanya menjadi korban saja," kata Syaiful Anang, tokoh pemuda Gili Raja.

Sementara di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, hingga saat ini, pemegang kartu PSKS belum menerima dana kompen-

E

Realisasi Program PSKS Carut Marut Dari Pungutan Liar Hingga Penolakan KPS sasi kenaikan harga BBM. Aparat desa setempat belum menyerahkan KPS walaupun sudah lama sampai di aparat desa setempat.

Alasan belum diberikannya kartu KPS kepada penerima manfaat, disebabkan data penerima yang diterima aparat desa setiap tahunnya selalu berkurang dan disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga KPS yang telah diterima ditolak.

Pada tahun 2014, di Desa Kasengan, yang mempunyai jatah dana kompensasi kenaikan harga BBM sebanyak 66 orang.

Padahal pada tahun-tahun sebelumnya yang menerima kompensasi kenaikan harga BBM yang dikemas dalam bantuan langsung tunai (BLT) 2009-2010 sebanyak 351 orang.

"Nah menyusutnya jumlah penerima itu yang membuat kami tidak habis pikir selama ini.

Karena kalau terpaksa dibagikan sesuai dengan jatah yang ada, lalu yang lainnya mau dikemankan. Makanya hingga sekarang kartu itu belum kami bagikan, kami masih akan berkoordinasi dengan atasan dulu," kata Sek-

retaris Desa (Sekdes) Kasengan, Samsul Huda.

Kepala Desa (Kades) Kasengan, Mahfud membenarkan belum dibagikannya kartu KPS kepada warganya. Hal itu dilakukan karena pihaknya masih akan berkoordinasi dengan camat dan bupati, sebelum membagikannya pada masyarakat.

Selain itu, pihaknya akan menanyakan pihak statistik terkait banyaknya warga desanya yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Padahal, sebelumnya, mereka jelasjelas menerima bantuan tersebut dari pemerintah.

"Kalau sudah seperti ini pasti masyarakat menuding aparat desa yang bermain, apa pun alasan yang kami berikan, mereka tetap tidak mau tahu-menahu urusan itu. Padahal yang memberikan kebijakan adalah pejabat di atas kami," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Heri Koentjoro P mengaku kesulitan untuk melakukan pendataan angka kemiskinan. Sebab, banyak faktor yang diakibatkan orang

masuk dalam kriteria miskin. ”Banyak penyebab orang masuk dalam kriteria berekonomi rendah. Untuk melakukan pendataan memang membutuhkan banyak waktu,” katanya.

Kendati demikian, untuk meminimalisir membengkaknya angka kemiskinan, pihaknya telah banyak mengeluarkan berbagai macam bantuan, salah satunya bantuan RTLH (Ruman Tidak Layak Huni).

Untuk dietahui, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2013, jumlah penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut sebanyak 115.999 RTS (rumah tangga sasaran).

Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerima dana kompensasi sebelumnya yang mencapai 116.378 RTS. Jadi jumlah penerima dana kompensasi tersebut pada tahun 2013 mengalami penyusutan sebanyak 379 RTS. Sedangkan waktu pencairan dana tersebut dimulai sejak tanggal 23 November 2014. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mencabut Surat Keputusan (SK) Pelantikan Kepala Desa (Kades) Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten. Kebijakan itu menyusul amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, pencabutan SK tersebut dilakukan sejak November lalu. ”Jadi, SK yang dikeluarkan oleh Bupati pada 2013 itu saat ini sudah tidak berlaku lagi,” kata mantan Camat Batang-Batang kepada awak media, Selasa (9/12).

Menurutnya, pencabutan SK tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah. Sebab, sudah ada dasar hukum yang mengikatnya. ”Sementara untuk penghitungan ulang, saat ini masih belum dilakukan. Karena masih belum dikabulkan permintaan itu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setempat,” terangnya.

Kata Ramli, ada beberapa alasan belum dilakukan penghitungan ulang oleh BPD, salah satunya karena hasil pilkades di desa tersebut belum dicabut oleh PTUN. Sehingga, BPD Ambunten Timur menganggap hasil pilkades itu masih sah.

Selain itu, karena logistik pilkades saat ini masih belum dilakukan serah terima oleh BPD yang lama terhadap BPD yang baru.

Sehingga, BPD yang baru tidak bisa melaksanakan penghitungan ulang. ”Makanya, ketika kami menindak lanjuti putusan PTUN, ternyata BPD mengaku masih belum siap untuk menjalankan amanat itu,” ujarnya.

Kendati demikian, ia memastikan tidak akan melakukan pemilihan ulang. Sebab, menurutnya, sudah sangat jelas jika putusan PTUN tidak ada yang memerintahkan untuk menggelar pilkades ulang. ”Ini yang menjadi agenda kami semua termasuk Bupati Sumenep.

Jika BPD nantinya ngotot untuk tidak melakukan penghitungan ulang, maka kami terpaksa akan lapor ke PTUN untuk langkah berikutnya yang harus kami tempuh,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, pada Juli lalu Bupati Sumenep kalah dalam sengketa pilkades Ambunten Timur di PTUN Surabaya.

Putusan pengadilan membatalkan SK Bupati Nomor 188/318/ KEP/435.013/2013 tentang pelantikan kepala desa terpilih atas nama Sudarmaji. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

MADURA

F

PENDIDIKAN

Guru PJOK Membuat Resah Wali Murid

MENANDATANGANI. Bupati Syafii membubuhkan tandatangannya di atas prasasti anti korupsi di hadapan pendemo dari aliansi BEM Pamekasan.

BEM Tuntut Bupati Bersih-bersih Koruptor Sebelum Ditandatangani, Prasasti itu Dipelajari PAMEKASAN - Memperingati hari anti korupsi se-Dunia, sejumlah aktivis mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Pamekasan, yang terdiri dari Kampus Universitas Madura (Unira) dan Al-Khairat, menggelar ujuk rasa ke kantor Bupati Pamekasan di Jalan Kabupaten, Selasa (9/12).

Aksi mahasiswa itu diawali dengan melakukan longmarch dari area monumen Arek Lancor, Pamekasan. Mereka datang ke kantor Bupati dengan membawa poster yang bertuliskan tuntutan agar Pamekasan bersih dari koruptor.

Mereka mendesak Bupati untuk terus melakukan langkah antisipatif terhadap perilaku korupsi di lingkungan pemkab Pamekasan. Sebab dalam kurun waktu tahun 2014 Pamekasan tertinggi dalam hal kasus korupsi di wilayah Madura.

Mereka juga meminta Pamekasan harus transparan dalam penggunaan anggaran. Tidak hanya itu, Bupati juga diminta jangan melakukan pembelaan hukum terhadap koruptor dan harus mendukung pengusutan tindak

pidana korupsi.

Semua yang menjadi tuntutan mahasiswa itu dituliskan di atas prasasti anti korupsi. Mahasiswa meminta bupati Pamekasan, Ach Syafii untuk menandatanganinya, sebagai bukti bahwa Bupati Sayfii berupaya untuk menjadi Pamekasan bebas dari tindakan korupsi.

“Sebagai orang nomor satu di Pamekasan, bapak Bupati harus tegas dan selalu memantau anak buahnya untuk tidak korupsi.

Bupati juga harus membentuk pemerintahan yang bersih, sesuai dengan ikon Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam dan Kota Pendidikan,” kata Sadikin dari BEM Al-Khairat dalam orasinya.

Setelah dirasa cukup menyampaikan aspirasinya, kemudian

perwakilan mahasiswa memberikan prasasti yang dibawa kepada Bupati Syafii. Namun Bupati Syafii tidak langsung membubuhkan tandatangannya, ia meminta waktu untuk mempelajari isi tulisan dalam prasasti tersebut.

Bupati Syafii meninggalkan pendemo dan masuk ke ruang kerjanya. Setelah selesai mempelajari prasasti anti korupsi itu, bupati kembali menemui pendemo. Bupati menyatakan setuju dengan isi prasasti tersebut.

Di hadapan pendemo dengan didampingi perwakilan mahasiswa dari Unira dan Al-Khairat, Bupati Syafii membubuhkan tanda tangannya.

Menanggapi aspirasi mahasiswa itu, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii mengatakan berkomitmen untuk selalu berusaha mengantisipasi tindakan korupsi di lingkungan pemkab. “Kami dan juga teman-teman pemkab terus berusaha agar tidak korupsi, dan salah satunya anggaran APBD sudah dipublikasikan agar semua masyarakat juga mengontrol,” kata Bupati Syafii. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN – Akibat ulah salah seorang guru di SDN Jungcangcang II di Jl Segara, Kecamatan Kota, Pamekasan, yang memaksa siswanya untuk membuat pernyataan tidak mengikuti pelajaran, membuat sejumlah wali siswa resah karena anaknya terancam tidak naik kelas.

Semua siswa kelas IV itu dipaksa membuat surat pernyataan atas perintah guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK), dengan cara gurunya mendikte siswa, karena siswanya dianggap melanggar tata tertib sekolah.

Dalam surat pernyataan yang harus ditandatangani siswa yang bersangkutan dan kedua orangtuanya, ditulis tangan siswa sendiri. Isinya, “dengan ini menyatakan tidak ingin mengikuti pelajaran PJOK, karena saya telah melanggar tata tertib kegiatan olah raga, sehingga saya tidak memperhatikan guru olah raga. Apabila di kemudian hari, di dalam rapor PJOK tak ada nilai, itu merupakan tanggung jawab saya.

Apabila nantinya tidak ada pendukung dari nilai tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya”.

Kejadian itu membuat orangtua siswa protes tindakan guru olah raga, Misnadin, yang mendikte siswanya membuat surat pernyataan itu. Sudah tidak mendidik, karena mengajarkan anak tidak ikut pelajaran olah raga.

“Saya kaget saat anak saya menyodorkan selembar kertas untuk menandatangani surat pernyataan ini. Padahal anak saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dipaksa membuat surat pernyataan,” kata salah seorang wali siswa, yang enggan

disebut namanya, sembari menunjukkan selembar surat pernyataan itu.

Dengan menandatangani surat pernyataan ini, orangtua harus rela jika nilai PJOK di rapor anaknya kosong, sehingga kemungkinan anaknya terancam tidak naik kelas.

Semestinya jika anaknya salah dan melanggar aturan sekolah ditegur atau diberi peringatan, bukan disuruh membuat surat pernyataan nilai rapor dikosongkan. Apalagi dari seluruh siswa kelas IV itu, hanya segelintir siswa yang melakukan kesalahan, namun yang dihukum seluruh siswa. Baik yang salah atau yang tidak berbuat kesalahan.

Dari 33 siswa kelas IV, yang menyerahkan surat pernyataan hanya 23 siswa, dan 10 siswa lainnya belum menyerahkan.

Sedang Misnadin belum bisa dimintai konfirmasinya, karena rapat di kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamekasan.

Sukandar, salah seorang guru SDN Jungcangcang II Pamekasan, mengatakan bahwa Misnadin menyuruh seluruh siswa kelas IV membuat surat pernyataan itu agar siswa tidak mengulangi perbuatannya melanggar tata tertib sekolah. Sebab selama ini siswanya sering melakukan tindakan di luar batas.

“Tujuan Pak Misnadin ini memang baik. Tetapi kami akui isi surat pernyataan itu telah membuat wali siswa resah, karena takut nilai rapor pelajaran PJOK anaknya akan dikosongkan. Padahal itu hanya semacam shock terapy saja dan tidak mungkin nilai rapor siswa dikosongkan,” kata Sukandar. =ALI SYAHRONI/RAH

ISTIRAHAT. Siswa-siswi sedang bermain di halaman SDN Jungcangcang II di Jl Segara, Kecamatan Kota, Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503| TAHUN III

G

AKSI TEATERIKAL. Aktivis HMI membawa keranda tikus sebagai simbol kekecewaan terhadap penanganan tipikor alkes.

Kapolres Didesak Tanggalkan Jabatan HMI Beri Waktu Penyidik 5 Bulan Menuntaskan Tipikor Alkes PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan mendesak Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mundur dari jabatannya. Kapolres dinilai lamban menangani dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan alat kesehatan (alkes) di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan. Baik yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2011 senilai Rp 8 miliar, maupun alkes yang bersumber dari APBN 2013 senilai Rp 4,2 miliar.

Aktivis HMI ini memberikan waktu 5 bulan kepada Penyidik Polres Pamekasan untuk menuntaskan dugaan tipikor pengadaan alkes tersebut. Apabila dalam waktu tersebut kepolisian belum mampu menuntaskan dugaan itu, HMI meminta Kapolres Pamekasan untuk menanggalkan jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua HMI Pamekasan, Moh. Khofifi di hadapan Kapolres Pamekasan, Waka Polres, Kasat Reserse

dan Kriminal, dan sejumlah kepala satuan lainnya, saat aksi memperingari Hari Antikorupsi tahun 2014 di depan Mapolres Pamekasan, Selasa, (9/12).

Menurut Khofifi, penanganan dugaan tipikor alkes sangat lamban. Bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Padahal buktibukti sudah dikantongi oleh penyidik Polres Pamekasan. “Apa yang ditunggu penyidik untuk menetapkan tersangka dalam dugaan tipikor ini. Pa-

dahal, bukti permulaan sudah cukup. Jawaban kapolres selalu sama dengan tahun sebelumnya, yakni masih menunggu hasil audit BPKP, lalu sampai kapan audit BPKP ini akan keluar,� teriak Khofifi di hadapan Kapolres, Nanang Chadarusman.

Dalam aksi ini aktivis HMI juga meminta kepolisian memberikan informasi kepada masyarakat, tentang perkembangan penyidikan sejumlah kasus korupsi yang ada di Pamekasan agar masyarakat bisa mengetahui dan tidak menilai miring kepada institusi kepolisian itu.

Simbol kekecewaan aktivis HMI terhadap lambannya penanganan dugaan tipikor alkes ini, digambarkan dengan membawa miniatur tikus dan aksi teaterikal bagi uang-uang terhadap tikus.

Aksi HMI ini sempat memacetkan jalan raya mulai dari bundaran Arek Lancor hingga Jalan Stadion

depan Mapolres Pamekasan.

Menangapi hal tersebut, Kapolres Pamekasan, AKPB Nanang Chadarusman membantah jika institusi yang dipimpinya lamban dalam menangani dugaan korupsi. Dari empat dugaan tipikor yang ditangani, tiga di antaranya sudah memasuki tahap persidangan di Pengadian Tipikor Surabaya. Kini tinggal dugaan tipikor alkes yang belum tuntas.

Kapolres menyatakan tidak mau terburu-buru dalam menetapkan tersangka, sebelum ada bukti kuat yang mengarah terhadap salah satu yang diperiksa.

Salah satunya dengan menghadirkan saksi ahli untuk mengetahui tindakan penyelewengannya. Bahkan pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP, sebagai salah satu dasar penyidik menetapkan salah satu tersangka korupsi.

Menurut Kapolres, penan-

ganan kasus korupsi berbeda dengan penanganan kasus pidana umum. Untuk kasus korupsi, membutuhkan waktu panjang, sebab dalam perjalanannya penyidik harus bekerja sama dengan tim ahli pemeriksa alat-alat yang tidak bisa dilakukan di Pamekasan. Sehingga harus dibawa ke Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Termasuk harus mengandeng BPKP. Belum puas dengan jawaban kapolres, aktivis ini begerak menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan di Jalan Panglegur. Mereka langsung membakar keranda tikur di akses jalan depan Kantor Kejari.

Akibatnya, rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repuplik Indonesia yang tengah berkunjung ke Pamekasan dan melintas di kawasan tersebut, terjebak macet. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

GELOMBANG AKSI

300 Porsonel Disebar di 5 Titik

KUNJUNGI GUDANG BULOG. Ketua BPK RI, Achsanul Qosasi dan Plt Dirut Perum Bulog, Budi Purwanto mendatangi gudang penyimpanan beras yang hilang.

BPK Dalami Kerugian Negara Akibat Hilangnya Beras Bisa Dibebankan pada Oknum Bulog PAMEKASAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repuplik Indonesia (RI) terus mendalami kerugian negara, akibat hilangnya ribuan ton beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura. Dengan cara mendatangi langsung Kantor Bulog di Jalan Panglegur dan gudang penyimpanan beras Bulog di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Ketua BPK RI, Achsanul Qosasi menyatakan masih akan terus menghitung kerugian negara, akibat hilangnya beras bantuan pemerintah tersebut.

Sebab bantuan beras untuk rakyat miskin menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) setiap tahun sebesar Rp 17 triliun.

Selain mendalami kerugian, BPK juga meminta pembenahan distrubusi raskin, dan meningkatkan pengawasan terhadap penyimpanan beras di Gudang Bulog.

Serta mendesak penegak hukum yang ada di Pamekasan dan Jawa Timur menindak tegas oknom yang dengan sengaja menghilangkan raskin.

Hasil pendalaman sementara yang dilakukan BPK, ada keterlibatan oknom Bulog dan oknom kepala desa, yang dengan sengaja menyelewengkan beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura. Selanjutnya, bukti-bukti tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memprosesnya.

Ia menambahkan, di intenal bulog pusat sendiri juga sudah membentuk tim investigasi, untuk mengetahui penyebab hilangnya ribuan ton beras dan menentukan sikap untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknom Bulog yang terlibat dalam hilangnya ribuan ton raskin tersebut.

Informasi yang diterima BPK, kata Achsanul, kerugian akibat hilangnya ribuan ton beras tersebut akan dibebankan kepada oknom Bulog yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan beras. Jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah ton beras yang hilang.

Plt Dirut Perum Bulog, Budi Purwanto mengaku tidak akan main-main terhadap kasus hilangnya beras tersebut. Saat ini bulog sudah membentuk tim investigasi, dan ada beberapa pejabat Bulog yang sudah dipecat,

sebagai bentuk keseriusan Bulog memerangi mafia beras.

Menurut Budi, saat ini ada beberapa pegawai Bulog Madura yang tengah diperiksa tim investigasi. Pemeriksaanya didampingi BPK RI. Bahkan, Budi memastikan ada keterlibatan oknom Bulog Madura.

Budi memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada pegawainya, apabila terbukti terlibat dalam hilangnya ribuan ton beras untuk rakyat miskin tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi internal Bulog dan audit BPK RI. Sebelumnya, sejumlah aktivis pemuda Pamekasan mempertanyakan hilangnya 1.500 ton beras miskin (raskin) yang sebelumnya tersimpan di Gudang Bulog Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan betul-betul diuji kekuatannya dalam memberikan pengamanan dan pengawalan aksi demonstrasi yang digelar kelompok masyarakat dan mahasiswa, memperingati hari antikorupsi se-dunia yang jatuh pada 9 Desember 2014.

Dalam peringatan hari anti korupsi 2014 ini, setidaknya ada enam gelombang aksi dilakukan kelompok masyarakat dan mahasiswa.

Semuanya menyebar di sejumlah titik di Pamekasan.

Di antaranya, demonstrasi di Mapolres Pamekasan Jalan Stadion aksi dilakukan oleh aktivis HMI dan gabungan organisasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan di Jalan Panglegur.

Selain itu, aksi turun jalan juga dilakukan di perempatan Jalan Diponegoro, pengamanan aksi di Kantor DPRD Pamekasan dan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Kabag Ops Polres Pamekasan, Kompol Slamet Riyadi mengakui ada 6 gelombang aksi yang berlangsung pada peringatan hari antikorupsi di Pamekasan. Enam gelombang aksi tersebut tersebar di 5 titik di Pamekasan.

Setidaknya, kata Slamet, ada 300 porsonel yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan demonstrasi tersebut. Personel yang diterjunkan tersebut terdiri dari berbagai kesatuan yang ada di Polres Pamekasan. Mulai dari Sabhara, Polantas, Reskrim, Intelkam, Sat Narkoba dan beberapa satuan lainnya.

Sekalipun kegiatan aksi di Pamekasan tinggi, tetapi pihaknya memastikan tidak ada bantuan keamanan dari Brimob Polda Jatim. Karena seluruh aksi yang berlangsung di Pamekasan hanya bersifat menyampaikan orasi dan tidak mungkin terjadi anarkisme. Sebab, kepolisian sudah menjalin komunikasi yang baik dengan kelompok mahasiswa yang akan melakukan aksi demo. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503| TAHUN III

I

BURUH IKAT RUMPUT LAUT. Buruh mengikat rumput laut pada seutas tali sebelum ditanam, di Pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (8/12). Mereka mendapat upah antara Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per setengah hari.

Akan Ada Lelang Jabatan Bupati: Berencana Pelajari Dulu Caranya di DKI Jakarta PAMEKASAN - Setiap pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan, selalu muncul kecurigaankecurigaan adanya jual-beli jabatan dari masyarakat.

Untuk menunjukkan bersih dari aroma tidak sedap itu, Pamekasan akan menerapkan lelang jabatan pada tahun 2015 mendatang.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan lelang jabatan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Rencana itu, akan mulai diterapkan pada saat mutasi untuk pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas.

Untuk merealisasikan rencana

itu, terang bupati, pihaknya akan mempelajari cara lelang jabatan yang sebelumnya dilakukan di Provinsi DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

“Kami akan pelajari sistem bagaimana cara-cara yang di-

lakukan dalam lelang jabatan di Jakarta, kalau memang ada yang perlu disempurnakan, nanti akan kami sempurnakan. Sementara yang kami rencanakan masih untuk lelang jabatan eselon II,” kata Bupati Syafii.

Untuk itu, pihaknya belum bisa menjelaskan banyak bagaimana nanti mekanisme yang akan digunakannya dalam melakukan lelang jabatan. Sebab saat ini belum ada rumusan perihal lelang jabatan tersebut. Pihaknya hanya memastikan ada rencana lelang jabatan di tahun depan.

Nantinya, lanjut Bupati Syafii,

setelah rumusan lelang jabatan itu selesai, pihaknya akan mensosialisasikan kepada pejabat, karyawan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, termasuk juga kepada masyarakat, agar tahu sistem lelang yang akan digunakan.

Setelah rencana itu sukses, pihaknya akan kembali mempelajari sistem lelang jabatan dengan jumlah jabatan yang dilelang berjumlah banyak. Jika hal itu memungkinkan, pihaknya juga akan menerapkan lelang jabatan untuk eselon-eselon lainnya.

“Apakah memungkinkan jika

lelang jabatan itu dilakukan dengan jumlah yang banyak, itu akan kami pelajari. Sehingga tidak hanya eselon II yang hanya bisa dilelang, tapi juga jabatan eselon lainnya. Kalau memang memungkinkan kenapa tidak untuk tidak dilakukan lelang,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah dengan rencana itu sudah bisa dipastikan di tahun 2015 akan ada mutasi pejabat eselon II, pihaknya enggan untuk mengomentarinya.

“Kami tidak bicara seperti itu, lihat saja nanti,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

KETUA DPRD

Menanti PAW dari Partai Gerindra

doni heriyanto/koran madura

SILATURAHMI. Anggota DPR RI, MH Said Abdullah (tengah) saat berkunjung ke Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (9/12) dalam rangka silaturahmi dan memberi dukungan moral kepada Bupati Bangkalan, RK Muh Makmun Ibnu Fuad atas kasus yang menimpa ayahanda, RKH Fuad Amin.

Dinamika Perjalanan Seorang Tokoh Politik BANGKALAN - Kasus yang terjadi pada politisi Gerindra, RKH Fuad Amin menarik simpati politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah. Said yang merupakan perwakilan Madura di gedung Senayan DPR RI datang ke Bangkalan hanya untuk memberikan dukungan moral kepada Bupati Bangkalan, RK Muh Makmun Ibnu Fuad.

Di Pendopo Agung tempat rumah dinas Bupati, Selasa (9/12), Said Abdullah mengaku hanya ingin memberikan

Said Abdullah Beri Dukungan Moral dukungan agar kasus yang menimpa Fuad Amin bisa secepatnya selesai sesuai proses hukum. Kedatangan Said Abdullah didampingi Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman dan anggota DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar. Di Pendopo Agung, mereka sempat sarapan bersama dan bercerita santai.

"Kedatangan saya murni silaturahmi, tidak ada tujuan yang lain, apalagi mengenai politik.

Ra Momon merupakan lurah seluruh masyarakat Bangkalan," ujar Said pada sejumlah awak media.

Menurut Said saat ini Ra Momon mendapat musibah keluarga. Sehingga dirinya datang ke Kota Salak itu untuk berusaha membesarkan hati Ra Momon,

agar apa yang menimpa Ra Fuad bisa teratasi dengan baik.

"Sudah menjadi kewajiban saya membesarkan hati Ra Momon, karena sedang mengalami musibah keluarga, tentu semoga masalah yang menimpanya selama ini bisa dijalani dengan tabah," ucanya.

Tentunya, pihak keluarga sudah menyiapkan pengacara profesional untuk mendampingi Fuad Amin dalam menjalani proses hukum. Sebab itu merupakan hak siapa pun untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Apalagi Ra Fuad merupakan tokoh di Madura.

"Mari kita juga menyejukkan suasana, supaya hingar bingar ini cepat berlalu dan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bangkalan

harus teduh, ini dinamika perjalanan seorang tokoh dan pemimpin. Sebab semua ada risikonya. Kebetulan ayah Ra Momon sedang tergelincir sehingga tersangkut masalah hukum. Semoga keluarga tabah menjalani ini semua," ungkapnya.

Seperti yang telah diberitakan, Mantan Bupati Bangkalan yang juga Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin ditangkap KPK atas dugaan kasus penerimaan suap suplai migas pada Selasa 2 Desember dini hari lalu. KPK juga telah menetapkan status tersangka pada Fuad Amin. Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti uang yang mencapai sekira Rp4 miliar. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron setelah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi suplai gas, masih menunggu adanya pergantian antar waktu (PAW) dari partai Gerindra. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda pengajuan calon pengganti dari mantan bupati setempat tersebut.

Wakil Ketua DPRD setempat, H. Fatkurrahmahan menuturkan mekanisme penggantian ketua DPRD masih membutuhkan proses yang harus dilalui. Salah satunya jika Fraksi partai Gerindra sudah menentukan penggantinya. Selanjutnya akan di bahas dalam sidang paripurnadan melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur terkait dengan rencana pelantikan ketua DPRD berikutnya.

"Untuk masalah ini kan harus ada penggantinya terlebih dahulu dari partai pengusung. Nah siapa yang diajukan itu tergantung dari Gerindra," ujar politis PDIP itu.

Disinggung seperti apa kinerja DPRD Bangkalan pasca Ketuanya diseret oleh KPK dalam kasus dugaan suap suplai gas.

Fatkurrahmahan menjelaskan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota legislatif. Semua agenda yang sudah tersusun tetap berjalan. Sebab masih ada tiga wakil unsur pimpinan untuk bersama-sama menyelesaikan semua persoalan.

"Unsur pimpinan itu ada tiga. Jadi ketika ketua tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya masih ada para wakil yang dapat menggantikan dalam menjalankan kebijakan," imbuhnya.

Dengen demikian, lanjut Fatkurrahman, kinerja legislatif sebagai wakil rakyat tetap fokus melaksanakan amanat yang telah diemban. Sebab kepentingan rakyat yang diwakili tetap menjadi prioritas utama.

Sehingga apa pun kondisinya tetap harus menjalankan kewajiban. Jangan sampai peristiwa ini menghambat kinerja para anggota. Tentunya, semua unsur yang di dalam saling bahu membahu. "Tetap kerja kita kan perwakilan rakyat yang diberi amanat," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

PEMBANGUNAN MADURA

Dewan Adat Ingatkan BPWS BANGKALAN - Pernyataan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) Ir. Irianto tentang tidak adanya halangan untuk membangun Madura dan akan menskedul ulang pembangunan 600 hektar wilayah Suramadu, pasca tertangkapnya Fuad Amin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/12) membuat Dewan Adat Madura (DAM) geram. Pernyataan tersebut sama sekali dinilai tidak arif dan bijaksana.

Wakil Sekretaris Jenderal DAM Ha'i, SH, DAM mengingatkan dengan tegas BPWS agar tetap memperhatikan pembangunan Madura dengan arif. Pihaknya menolak siapa pun atau apa pun yang akan membangun Madura dengan menginjak-injak budaya dan kearifan lokal Madura. Budaya dan kearifan lokal yang telah berkembang dan menjadi identitas masyarakat tetap harus dijaga. Jangan sampai dalam membangun wilayah setempat seenaknya saja.

"Kami ingatkan BPWS jangan seenaknya melakukan pembangunan dengan menyatakan tidak akan ada halangan.

Kami masyarakat Madura memiliki ada istiadat dan itu harus dihormati," tegas Ha'i.

Menurutnya, syarat pembangunan adalah kejelasan parameter pembangunan Madura itu sendiri. Tanpa memperhatikan nilai adat, moral, agama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan taraf perekonomian masyarakat Madura sendiri tidak pernah akan pernah terwujud. Sejauh ini, keberadaan BPWS tidak memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat.

"Apa yang dihasilkan BPWS selama ini yang berdampak langsung terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Kinerja BPWS sangat patut dipertanyakan," imbuhnya.

Lebih lanjut Ha'i mengatakan BPWS dan segenap masyarakat Bangkalan untuk tetap menjaga persatuan, kondusivitas serta kamtibmas di Kabupaten setempat. Azas praduga tak bersalah harus selalu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tertangkapnya Fuad Amin yang merupakan salah satu tokoh Madura.

Juru bicara (Jubir) DAM, Moh Jazuli meminta BPWS untuk membuat memorandum

of understanding (MoU) dengan masyarakat Madura tentang konsep pembangunan Madura seperti yang diinginkan demi kemaslahatan bersama. Dengan adanya MoU itu bisa melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pembangunan. Jadi sangat penting adanya keterlibatan dari pihak-pihak yang mengatahui secara jelas kondisi budaya di Madura.

"BPWS tidak pernah melibatkan kami dalam pembuatan konsep pembangunan maupun rescheduling seperti yang diutarakan Irianto," ungkap Jubir DAM, M. Jasuli, Kalau ingin membangun Madura, maka ke-empat parameter (adat, agama, SDM dan perekonomian) tersebut harus masuk sebagai syarat pembangunan Madura.

"Secara tegas kami akan menolak setiap pembangunan yang tidak mengindahkan prasyarat tersebut," tegas Jasuli.

Sementara itu, Humas BPWS Faisal Yasir Arifin menyatakan pihaknya tidak memiliki kepentingan mengomentari terkait penangkapan tersebut.

Pihaknya juga membantah yang dianggap selama ini tidak melibatkan elemen-elemen masyarakat Madura. Perlu digaris bawahi bahwa keterlibatan sejumlah elemen tersebut bukan lantas masuk pada ranah kebijakan. Namun, dalam hal mendukung dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari BPWS. "Kami tegaskan dan bahkan sudah ratusan kali kami menyatakan jika pembangunan Madura akan tetap mengacu pada karakteristik dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

PERINGATAN. Dewan Adat Madura mengingatkan BPWS untuk tidak seenaknya membangun kawasan Madura. doni heriyanto/koran madura

K

Roda Pemerintahan Tetap Berjalan Bupati: Biarkan Kasus (Fuad) Tersebut Diproses Secara Hukum BANGKALAN - Penangkapan terhadap RKH. Fuad Amin Imron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap migas pada Selasa (2/14) waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran dapat mengganggu sistem pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Namun, kekhawatiran tersebut disangkal oleh Bupati setempat Moh Makmun Ibnu Fuad. Bupati termuda ini menegaskan penangkapan itu sama sekali tidak mempengaruhi kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Makmud Ibnu Fuad Bupati Bangkalan

"Proses berjalannya roda kepemerintahan tetap akan berlangsung sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada yang perlu berpikir bahwa sistem pemerintahan akan terganggu," kata bupati yang akrab disapa Ra Momon itu.

Menurut Momon, semua agenda yang telah menjadi program kerja Pemkab harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada alasan untuk menunda ataupun karena adanya kasus tersebut.

Biarkan kasus tersebut diproses

secara hukum, dan memasrahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Namun yang jelas, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk mengawal proses hukum ketua DPRD setempat tersebut.

"Kemarin kami juga telah menggelar pilkades di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Alhamdulilah berjalan dengan lancar dan kondusif," imbuhnya.

Justru dengan peristiwa ini, lanjut Momon, mendorong semua elemen pemerintah untuk lebih kompak dan solid dalam menjalankan semua program demi kepentingan masyarakat.

Tak kalah pentingnya, semua pihak bisa mengambil pelajaran dari keadaan yang ada. Harapan ke depan tata kelola pemerintah akan menjadi lebih baik dan apa yang telah menjadi cita-cita bersama dapat terwujud.

"Kami tetap bersama-sama, baik dari birokrasi, DPRD maupun elemen lainnya untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai pemerintah yang mengabdi terhadap masyarakat Bangkalan.

Kami tegaskan bahwa semua dapat dikendalikan," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Suramadu

Bangkalan L

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

KEBUN BINATANG

DPRD Akan Klarifikasi Hasil Audit KBS

DEMONSTRASI. Peringatan Hari Antikorupsi se-dunia, MCW sampaikan aspirasi ke Kejaksaan Negeri Bangkalan, Selasa (9/12).

moh ridwan/koran madura

MCW Minta Penegak Hukum Serius BANGKALAN - Memperingati hari antikorupsi sedunia, puluhan massa dari Madura Corruption Wacth (MCW) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres setempat, Selasa (9/12). Mereka menuntut agar aparat penegak hukum bisa menuntaskan setiap laporan kasus korupsi yang ada. Banyak laporan yang sudah diserahkan kepada penegak hukum. Selain itu, penegak hukum bisa menyeret seluruh pelaku korupsi di Bangkalan, mengingat korupsi merupakan tindak kejahatan berjamaah.

"Kami menuntut Kejari mengusut tuntas koruptor di Bumi Bangkalan. Selama ini Kejari terkesan tidak ada action, kami minta jangan sampai ada lagi koruptor-koruptor berkeliaran, harus dan wajib diadili," tegas

Rohman, korlap aksi.

Dia menjelaskan koruptor secara kekeluargaan harus dibasmi tuntas jangan sampai ada yang tersisa. Para pelaku korup harus menjadi musuh bersama, karena pekerjaan mereka sangat meny-

engsarakan kehidupan rakyat.

Apalagi salah satu pelaku korupsi dari Bangkalan sudah ada yang tertangkap. Pihaknya yakin banyak oknum yang terlibat sehingga perlu diusut sampai keakarnya.

"Usut semua koruptor-koruptor di Bangkalan, karena di Bangkalan merupakan koruptor terkakap di Jatim," pintanya.

Dalam spanduk yang dibawanya, mereka memberikan pesan dukungan kepada KPK untuk mengusut kasus korupsi di bangkalan, agar tidak satu pun menyisakan pelaku korupsi. Selain itu, mereka juga meminta agar memeriksa semua pejabat di Bangkalan mulai tahun 2003-

2013.

"Banyak kasus pungli yang terdapat di SKPD, seluruhnya harus dituntaskan," ucapnya.

Sementara itu, Kejari Bangkalan Joeli Soelistyanto menyampaikan pihaknya siap menerima laporan semua kasus-kasus dugaan korupsi di Bangkalan untuk segera ditindaklanjuti. Sebab hal itu sudah menjadi kewenangannya. Selain itu pihaknya meminta menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh lembaga masyarakat yang ada.

"Mari kita bersama-sama, apabila menemukan dugaan korupsi laporkan ke kami untuk kami tindak lanjuti," jawabnya singkat. = MOH RIDWAN/RAH

SURABAYA - DPRD Kota Surabaya akan mengklarifikasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap aset-aset yang ada di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Achmad Zakaria mengatakan pihaknya bakal mengklarifikasi hasil audit itu ke direksi KBS maupun pemkot agar persoalan yang sebenarnya bisa diketahui bersama.

"Jangan sampai sikap tertutup itu membuat kelanjutan revitalisasi tidak sesuai," katanya.

Apalagi, lanjut dia, pada APBD 2015 mendatang, DPRD sudah sepakat untuk mengalokasikan dana kelanjutan revitalisasi kebun binatang itu. Total, dana yang dialokasikan adalah Rp 10 miliar.

Sebelum disetujui, lanjut dia, komisi B sudah memberikan rekomendasi. Dana itu bisa digunakan asal status seluruh aset-aset sudah ada kepastian.

"Karena itu, hasil audit harus dibuka," katanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan menyebut sikap tertutup direksi KBS terhadap hasil audit itu berpotensi menimbulkan kecurigaan. "Karena itu, masalah ini akan segera kami bahas. Jika diperlukan, kami segera melayangkan klarifikasi kepada direksi," kata Darmawan.

Saat ini, lanjut dia, proses revitalisasi KBS memang macet total. Ia mengatakan dari dana Rp10 miliar yang sudah dialokasikan lewat APBD untuk KBS, sangat minim karena hanya terpakai Rp 500 juta.

Selama setahun, kata dia, hanya beberapa perbaikan yang dilakukan di antaranya pavingisasi seluas 1.700 meter persegi senilai Rp 310 juta serta perbaikan sejumlah sangkar saja.

Selain itu, anggaran juga dipakai untuk menutup defisit biaya operasional KBS yang masih merugi Rp 382 juta hingga September 2014. Tahun depan, pengurus PDTS KBS juga mengajukan suntikan dana APBD Rp 10 miliar. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

KASUS BIBIT FIKTIF

Kejari Janji Usut Tuntas SAMPANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang berjanji akan segera menyelesaikan kasus pengadaan bibit fiktif yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) setelah dipanggil dua kali tidak hadir.

Kepala Kejari Sampang Abdullah mengatakan, pihaknya akan menuntaskan kasus pengadaan bibit fiktif yang dilakukan oleh kepala Disperta setelah dipanggil dua kali tidak hadir. Namun, pihaknya tidak akan membiarkan kasus tindak pidana korupsi tidak tertangani dengan baik.

“Kami akan menuntaskan kasus ini di awal tahun 2015, karena kalau saya berjanji akan menuntaskan awal bulan dan tidak ditepati akan menjadi kebohongan bublik nanti, Insya Alllah akan dituntaskan dipertengantahun,” kata Abdullah usai menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, kemarin. =CR3/LUM

RABU 10 2014 RABU 10 DESEMBER 2014DESEMBER | No. 0503 | TAHUN III

No. 0503 | TAHUN III

M M

Ormas Serahkan Tujuh Kasus Pada Peringatan Hari Antikorupsi Kejari SAMPANG - Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sampang, menyerahkan tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monumen Trunojoyo, Selasa (9/12).

Kasus tersebut di antaranya kasus pesangon anggota DPRD Sampang periode 19992004, pengadaan alat kesehatan (alkes), pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar), PT SMP, BSPS, bibit fiktif, dan tebu. Ketujuh kasus itu memang sedang di tangani Kejari Sampang.

Zainuddin, yang mewakili semua ormas berorasi di atas panggung sekaligus yang meny-

Tampak depan gedung Kejaksaan Negeri Sampang

erahkan rekomendasi tujuh kasus kepada Kepala Kejari Sampang Abdullah, mengatakan, ormas yang ada di Kabupaten Sampang berharap agar kasus tersebut segera dituntaskan.

“Di hari antikorupsi ini, ormas di Kabupaten Sampang, mengharapkan Kejari segera menuntaskan kasus yang sudah merugikan negara, kasus itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera dituntaskan,” katanya dalam orasinya.

Ia memaparkan, tujuan meny-

erahan tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi kepada Kejari untuk berkomitmen dengan ormas, bersatu menuntaskan kasus tersebut agar Kabupaten Sampang bersih dari tindakan korupsi.

“Kami aliansi LSM, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemudaan, dan organisasi kemasyarakatan siap mendukung kinerja Kejari untuk memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Semenatara Kepala Kejari Sampang, Abdullah mengatakan,

pihaknya sangat mengapresiasi kepada organisasi yang memberikan rekomendasi berbentuk tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi. Rekomendasi itu membuat dirinya harus bekerja cepat menegakkan hukum yang ada Sampang.

Namun, sambung dia, dari tujuh kasus yang direkomendasi ada satu yang tidak ditangini kejaksaan yaitu alkes. “Mudahmudahan dari tujuh kasus yang diberikan aliansi organisasi dan LSM segera dituntaskan, tapi satu kasus yang tidak ditangani kajeksaan yaitu alkes,” katanya.

Yang sudah masuk persidangan, tambah dia, sudah ada dua tersangka yang sudah di sidang dan ada tiga tersangka lagi yang akan di sidang selanjutnya. “Jadi jumlahnya ada lima yang akan ditindak lanjuti di persidangan dari salah satu kasus yang sudah direkomendasikan itu, dua sudah disidang tiganya masih dalam proses persidangan. Dan saya berharap 2015 tidak ada lagi tindak pidana korupsi,” pungkasnya. =CR3/LUM

SEREMONIAL SAMPANG - Kepala Kejari Sampang Abdullah saat memberi sambutan dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monumen Trunojoyo, Sampang, Selasa (9/12), mengajak segenap elemen masyarakat dan abdi negara untuk menjahui praktik dan perilaku korupsi.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Sampang A Fannan Hasib, Wabup Sampang Fadilah Budiono, jajaran Forpimda, pimpinan SKPD, jurnalis yang bertugas di Sampang, LSM, siswa serta masyarakat.

Sebelum memulai sambutannya, Kepala Kejari Sampang Abdullah mengajak seluruh hadirin untuk menyatakan komitmen anti korupsi. ”Mari kita mengikrarkan diri untuk tidak melakukan korupsi dan mengutuk praktik korupsi,” katanya sambil membacakan lirik Padamu Negeri yang telah diubah sesuai dengan semangat antikorupsi.

Pria kelahiran Sumenep itu juga meyakinkan Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk ikut

Kejari Ajak Masyarakat Perangi Korupsi Dalam Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

menjaga jalannya pemerintahan yang dipimpinnya, dengan cata-

tan tidak melakukan korupsi.

Menuurtnya, pemerintahan yang

bersih dari praktik korupsi akan berdampak pada kemajuan daerah Sampang. ”Kepada Pak Bupati, jangan khawatir. Kami akan ikut menjaga jalannya pemerintahan yang bersih dari praktiuk korupsi. Kalau ada yang main-main (dengan korupsi) pasti kami sikat sesuai dengan undang-undang yang ada,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan beberapa

kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Bahkan, kata Abdullah, Kejari Sampang juga mampu mengungkap kasus-kasus umum dan datun. ”Selain kasus tipikor, kami juga menangani kasus umum dan datun. Alhamdulilah semua personel kejaksaan kompak,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kejari Sampang menempati peringkat satu se-Madura dan peringkat dua seJatim dalam konteks pengungkapan tindak pidana korupsi. Yang terbaru, Kejari Sampang bersama Kejati Jatim dan Kejagung RI sedang menyusun dakwaan kasus tipikor migas PT SMP yang membelit mantan Bupati Sampang Noer Tjahja dan sejumlah petinggi PT SMP. =ADV/MIFTAHUL ULUM

N

Sampang

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

EKONOMI

Harga Sembako Meroket SAMPANG - Harga sembako di Pasar Srimangunan, Kabupaten Sampang, naik dua kali lipat, Selasa (9/8).

Kenaikan harga tersebut pengaruh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa waktu lalu.

Hasan (37), pemilik toko sembako di Pasar Srimangunan, mengatakan, sebelum BBM naik, harga sembako di Sampang stabil. Namun pasca ditetapkan kenaikan harga BBM, semua kebutuhan pokok meningkat hingga dua kali lipat.

“Semua kebutuhan sehari-hari naik, yang paling tinggi beras.

Beras harganya saat ini mahal, kurang lebih Rp 235 ribu per sak yang berisi 15 kilogram, bahkan ada toko yang lebih dari itu,” katanya, kemarin.

Ia menjelaskan, harga beras berat 15 kilogram yang sebelumnya Rp 215 ribu per sak naik menjadi Rp 235 ribu. Cabai merah yang sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram kini mencapai Rp 80 ribu perkilogram, bahkan ada yang dijual Rp 100 ribu per kilogram.

Sementara harga gula, telur, bawang merah, dan bawang putih, masih stabil. Kenaikan harga berkisar hanya Rp 1.000.

Namun anehnya, kata Hasan, harga minyak goreng saat ini turun Rp 500. Sebelumnya, harga minyak goreng Rp 1.500 menjadi Rp 1000. “Kebutuhan pokok naik semua kecuali minyak goreng. Rata-rata naik

ANGKUT SEMBAKO: Seorang kuli sedang mengangkut sembako di Pasar Srimangunan, Selasa (9/12).

semua,” paparnya.

Nurhayati (35), seorang konsumen, mengaku keberatan dengan kenaikan harga sembako yang begitu tinggi, karena yang dia ketahui kenaikan harga sembako mulai kemarin naik secara bertahap. Namun di akhir tahun 2014, kenaikan harga sembako

langsung tinggi.

“Saya beli beras dengan harga yang sangat mahal Rp 235 kg dalam 1 sak yang berisi 15 kg, Mas, dan sembako lainnya juga naik seperti bawang merah, dan bawang putih,” ucap Nurhayati usai membeli beras di Pasar Srimangunan.

Ia mengaku, dampak kenaikan harga BBM sudah dirasakan setelah membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, terbukti harga sembako di pasaran sudah naik semua. Kenaikan tersebut, kata dia, disebabkan kenaikan harga BBM. “Saya berharap kenaikan

harga sembako tidak terlalu lama dan kembali stabil seperti sebelumnya, karena kalau harga tetap mahal tidak ada uang untuk membeli, apa lagi saya tidak dapat bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtra (PSKS),” ungkapnya. =CR3/LUM

menunggu selesainya PK yang diajukan ketiga pimpinan tersebut, karena kalau dilanjutkan sebelum ada keputusan dari MA dikhawatirkan ada tumpang tindih kalau dilanjutkan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejari Sampang Abdullah mengatakan, pihaknya sebagai penegak hukum harus patus pada kaidah hukum yang berlaku.

Tidak sembarangan memproses tersangka dengan menggunakan tendensi emosional.

Menurutnya, kasus pesangon tetap berjalan. Hanya saja, saat ini

pihaknya menunggu dokumentasi yang masih ada di MA, kemudian dari sembilan tersangka yang sudah ditetapkan akan disidang kembali di MA. “Kami akan bertindak tegas kepada tersangka apabila dokumen dari MA sudah turun. Kami tidak sembarangan bertindak, kami bekerja ada aturanya dan semua tindak pidana korupsi butuh proses. Tidak seperti kasus kriminal,” tutur Abdullah saat memberikan penjelasan kepada mahasiswa saat melakukan demontransi. =CR3/LUM

KASUS PESANGON

Komisi I Bakal Panggil Kejari SAMPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang berjanji akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait kasus korupsi dana pesangon DPRD periode 1999-2004.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, A Kadir mengatakan, pihaknya akan memanggil Kejari terkait kasus korupsi dana pesangon setelah surat Peninjauan Kembali (PK) diturunkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Kasus tersebut sudah lama, sehingga pihaknya akan minta

kejelasan kasus yang sudah merugikan negara itu. “Kami akan memanggil Kejari setelah PK diturunkan oleh MA agar kasus tersebut segera dituntaskan,” katanya.

Menurut Kadir, kasus yang sudah lama terjadi segara dituntaskan oleh penegak hukum agar tidak terkatung-katung. Sebab kasus tersebut sudah lama terjadi. Dia merasa terpanggil untuk ikut serta dalam menyelesaikan dengan cara memanggil Kejari untuk dimintai keterengan terkait perkembangan kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa PK diajukan oleh ketiga pimpinan yang sudah menyelesaikan hukuman, di antaranya KH Fathor Rosi, Sayuti. Mereka mengajukan PK ke MA kerena tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi pada kasus dana pesangon tersebut. Mereka menganggap hanya terjadi kesalahan administrasi.

“PK yang diajukan mereka ke MA karena tidak merasa melakukan korupsi. Dan dianggap ada kesalahan administrasi. Saya kira Kejari tidak bertindak tegas kepada tersangka kerena masih

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

D

irektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menyatakan sistem multi partai terbukti telah mendorong praktik korupsi semakin menggurita di pemerintahan. Cukup banyak politisi dari beberapa partai politik, baik aktif di parpol maupun kepala daerah dan di lembaga yudikatif yang berlatar belakang politisi, berurusan dengan KPK karena terlibat kasus korupsi, pencucian uang, dan sejenisnya.

Atas kenyataan ini, akankah sistem multi partai di era Reformasi akan dievaluasi untuk kemudian kembali pada era Orde Baru (19661998), sebagaimana pilkada langsung oleh rakyat yang dikembalikan pada pilkada tak langsung (baca: melalui DPRD) karena dianggap menyuburkan korupsi. Apabila para politisi di Senayan memang berniat menyelamatkan demokrasi, mereka pasti mengerucutkan partai-partai yang tumbuh subur sejak era Reformasi menjadi lebih sedikit hanya dua atau tiga parpol, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya seperti di era Soeharto.

Akan tetapi, dipastikan para politisi tidak akan membuat undangundang seperti UU/15/1969 lalu itu, karena kepentingan politik DPR RI saat ini berbeda dengan kepentingan politik Soeharto. Ini cukup dijadikan indikator bahwa prilaku politisi lebih diwarnai oleh upaya pencapaian kepentingan pribadi, sehingga pernyataan demi kepentingan rakyat yang digembar-gemborkan para politisi itu sejatinya hanyalah kebohongan publik, yang sangat merugikan rakyat dan negara. Sedangkan para politisi itu sebagai bagian dari pemerintah justru diuntungkan dengannya.

Namanya politisi memang selalu akrab dengan kebohongan. Itu juga sejatinya mencerdaskan rakyat, bahwa ketika rakyat bilang utara, sebenarnya yang diinginkan adalah selatan, barat, atau timur. Itu juga yang terjadi dalam pengembalian pilkada ke tangan DPRD yang diargumentasikan demi penyelamatan demokrasi, sejatinya yang diinginkan mereka pasti beda. Lantas bagaimana sikap politisi itu dengan sistem multi partai yang dinilai menyuburkan korupsi di pemerintahan? (*)

Opini

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

OO

Sastra Sekolah dan Harapannya

Salam Songkem

Evaluasi Multi Partai

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri sebuah acara kesusastraan yang diadakan Ponpes Annuqayah, Guluk-Guluk binaan Kiai M Faizi.

Dalam sambutan atas terbitnya antologi puisi karya santri-santri Annuqayah tersebut, M Faizi menyampaikan sebuah fenomena psikogeografis masyarakat Madura.

M

Faizi mengatakan bahwa orang Madura perlu bukti. Kalau sekadar ngomong, orang-orang akan sulit untuk meniru. Karena itu, dalam rangka memotivasi santrinya agar memunyai kreativitas dalam hal menulis, M Faizi memberikan teladan bahwa menerbitkan buku adalah perkara mudah. Dari situlah segalanya bermula dan tunas sastra terus bermunculan.

Tunas sastra sampai saat ini terus tumbuh di Madura, khususnya dari Sumenep. Pondok pesantren memiliki andil besar dalam keberlangsungannya, selain tumbuh dari kantongkantong komunitas sastra di kampus-kampus.

Setidaknya, tercatat dua pondok pesantren yang cukup produktif melahirkan penulis-penulis muda, yakni Ponpes Al Amin dan Ponpes Annuqayah. Fenomena itulah yang kemudian melahirkan istilah sastra pesantren.

Dalam perkembangan berikutnya, ada sebuah fenomena menarik lain yang perlu dicatat.

Peristiwa itu ditandai oleh peluncuran antologi puisi Pulang Kampung pada 19 November 2014 yang lalu. Antologi tersebut memuat karya tiga guru SMAN 1 Sumenep, Hidayat Raharja, M. Fauzi, dan Mohammad Sadik, sang kepala sekolah. Hi-

dayat Raharja bukan nama baru.

Dia adalah salah satu senior penyair di Jawa Timur yang mulai berkibar sejak tahun 1990-an, sedangkan M Fauzi adalah angkatan mutakhir penyair muda Jawa Timur 2007. Yang menarik di simak adalah kemunculan bapak kepala sekolah, Moh. Sadik yang sebelumnya belum pernah terdengar namanya sebagai bagian dari kaum sastrawan. Namun, tiga belas puisinya yang dimuat dalam antologi ini membuktikan kematangan bahwa di antologi tersebut kehadirannya bukan sekadar perayaan atau pelengkap.

“Tuhan ciptakan malam untuk senyummu/ Begitu kata guru imanku/ Sambil mengusap derai mata ke dagu//” begitulah salah satu petikan puisi Moh. Sadik: sederhana, lugas, berima teratur, dan berhasil membangun imaji. Semua puisinya bertema ketaatan baik kepada Tuhan, orang tua, maupun guru dengan bangunan suasana yang khusuk.

Berbeda dengan Moh. Sadik, Hidayat Raharja lebih canggih dalam membangun suasana dengan menatah frasa-frasa deskriptif dan bahasa figuratif sedemikian rupa. “Sungai-sungai memancar dari telapak tanganmu menuruni/ tebing hari dan membawa cinta ibu hanyut ke sepanjang/ hilir dan hulu…”

M Fauzi adalah penyair pembaharu di Sumenep. Dalam Pulang Kampung sangat terasa bagaimana ia menggubah puisi yang tampak tidak teratur, naratif, dan ekstrem. Puisinya mengingatkan saya pada gubahan Afrizal Malna seperti dapat dibaca pada puisi “Meja Coklat” maupun “Rahasia Negara” yang berkisah tentang UN. M. Fauzi dalam antologi ini secara sadar menghadirkan puisi yang ia bangun dari lingkungan sekolahnya.

Antologi Pulang Kampung menghadirkan berbagai macam pola persajakan. Setidaknya, hal ini adalah elemen positif bagi pemahaman siswa tentang bagaimana arus perkembangan gubahan puisi diciptakan. Pada akhirnya, acara tersebut me-

nyisakan sebuah harapan bagi saya ke manakah muara pasca terbitnya antologi tersebut dalam kaitannya dengan siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran?

Seperti kita ketahui bersama, tidak banyak sekolah menjadi fasilitator sekaligus inspirator lahirnya penulis-penulis muda.

Sastra (di) sekolah memiliki tantangan yang jauh lebih rumit daripada bidang seni yang lain. Nyaris tidak ada komunitas (baca: ekskul) yang secara khusus mengembangkan sastra di sekolah-sekolah. Ia masih kalah minat dengan teater maupun tari yang secara kekaryaan langsung bisa dipertunjukkan.

Selain ketersediaan ruang, sastra (di) sekolah memiliki tantangan lain, di antaranya konsistensi guru dalam rangka mendampingi siswa sebagai sebuah pembauran laiknya sebuah komunitas sastra di kampuskampus. Selain itu, sastra masih menjadi sampingan karena siswa sudah dirumitkan oleh berbagai tugas sekolah.

Persoalan akademis sastra (di) sekolah juga persoalan pelik. Pemahaman siswa tentang sastra tidak begitu bagus salah satunya karena tidak adanya buku-buku berkualitas di perpustakaan sekolah. Karena itu, majalah sastra Horison pada tahun 2002 melalui program SBSB (Sastrawan Berbicara Siswa Bertanya) berupaya untuk memberikan wawasan lebih luas tentang sastra. Kegiatan mengunjungi sekolah-sekolah itu dilakukan tidak lain tujuannya adalah memotivasi siswa pada

kegemaran membaca dan menulis. Namun, sebagai sebuah program musiman, SBSB akhirnya kandas.

Acara yang digagas guru-guru SMAN 1 Sumenep tentu menjadi inspirasi menarik dalam upaya menumbuhkan minat literasi pada siswa. Tentu, kita sama-sama berharap bahwa kegiatan tersebut memiliki out put efektif yang mampu merangsang kemampuan dan kegemaran siswa pada sastra secara khusus, apalagi sekolah tersebut memiliki guru-guru yang secara khusus ahli di bidangnya. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan sastra (di) sekolah bukan lagi bersifat individu, melainkan tumbuh secara kolektif.

Sejauh ini, memang ada beberapa penulis muda yang sudah “menjadi’ ketika masih di SMA. Dalam skala nasional, beberapa sastrawan yang muncul ketika masih SMA di antaranya, penyair alm. WS Rendra, Ajip Rosidi, Taufik Ismail, Nirwan Dewanto, dan masih banyak lagi. Namun, kemunculan mereka bukanlah kerja kolektif-komunitas, melainkan sebuah kreativitas dan bakat individu.

Sastra pesantren sudah membumi dan menjadi perbincangan nasional. Pun dengan sastra kampus. Namun, sastra sekolah masih menjadi cita-cita dan harapan pemerhati sastra.

Sastra (di) sekolah bukan tidak mungkin menjadi ladang yang menumbuhkan penulis-penulis muda. Secercah harapan itu sudah muncul, kini, kita tinggal merawatnya=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

R

KORAN MADURA

RABU 10 DESEMBER 2014 No. 0503 | TAHUN III

RABU 10 DESEMBER 2014 | No. 0503 | TAHUN III

Watik

KORAN MADURA

Menikmati Masa Muda Masa muda merupakan waktu yang paling bersejarah.

Itulah sebabnya waktu muda harus dimanfaatkan sebaikbaiknya. Hanya saja setiap orang berbeda-beda caranya.

Ada yang menikmati masa mudanya dengan berpacaran, ada juga yang bertamasya ke tempat-tempat wisata idaman, namun ada juga yang berpuas-puas dengan kesibukan mencari ilmu pengetahuan.

D

Dewan Adat Ingatkan BPWS Wakil Sekretaris Jenderal DAM Ha’i, SH, DAM mengingatkan dengan tegas BPWS agar tetap memperhatikan pembangunan Madura dengan arif. Pembangun Madura harus tetap menjaga budaya dan kearifan lokal Madura.

Selengkapnya BANGAKALAN | Hal. K

emikian juga dengan gadis yang akrab dipanggil Watik ini. Dia pun tak ingin membuang-buang waktu mudanya dengan percuma.

Hari-harinya selalu diisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti bermain-main bersama anakanak tetangga yang menjadi anak asuhnya di salah satu TK di desanya.

Bermain bersama anakanak memang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi.

Akan tetapi, apabila diresapi sepenuh hati, mereka ternyata memberikan kenikmatan yang sulit dilupakan.

Setidak-tidaknya dirinya telah tercatat sejarah pernah mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada calon-calon pemimpin bangsa itu.

Mengajar anak seusia TK memang tidak seperti mengajar murid seusia SD, SMP, apalagi SMA. Tidak juga seperti mendidik anak MI, MTs, atau MA yang sudah menginjak dewasa. Anak-anak TK sukanya masih bermain, maka mendidik mereka pun mesti dengan cara bermain, guru harus mampu masuk ke dunia mereka. Namun ini tidak mudah

dilakukan oleh setiap orang.

Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan seni mengajar dan mendidik yang bisa menerapkannya. Sehingga mereka terasa enjoy dan menyenangkan bersamanya.

Sekaligus memperoleh transformasi ilmu pengetahuan.

Inilah kenikmatan tertinggi yang dirasakan Watik saat ini.

Sebenarnya sih, Watik merasa belum waktunya menjadi ibu guru di sebuah Taman Kanak-kanak. Sebab Watik sejatinya masih pelajar di salah satu MA di BatangBatang. Seharusnya, yang Watik tahu, untuk mengajar harus sudah bergelar sarjana, sedangkan Watik kan masih belum. Akan tetapi, belum bukan berarti tidak, karena suatu saat nanti Watik pasti juga bergelar sarjana, agar klop dengan profesi yang dijalaninya lebih awal sebagai guru TK. =ABDUR RAHEM

P