e Paper Koran Madura 10 Desember 2013

1

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

10 DESEMBER 2013

g PAMANGGHI

Segelas Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

PENAMPILAN fisik wanita paruh baya itu jauh lebih tua dari usianya. Pergulatan hidup, kemiskinan, kerja keras yang melebihi porsi kemampuan telah menggerus fisik wanita yang sehari-hari tinggal di sebuah rumah petak.

Mungkin hanya senyum, yang kadang saat lebih terbuka memamerkan deretan gigi yang sebagian sudah rontok, menggambarkan betapa ia masih memiliki energi begitu besar untuk mengarungi hari-hari mendatag. Masih siap menantang pergulatan hidup yang makin keras.

Tapi bukan itu yang luar biasa karena masih sangat banyak lagi manusia sejenis di negeri ini bergulat keras menyambung hidup. Ia lain, ketika celotehannya menggambarkan sisi buram ketakpedulian sekaligus kentalnya simbolisme beragama. Dan tampak sekali –semoga tidak- ia tidak sendirian sebagai representasi dari kontradiksi sikap beragama.

Pertama kali menginjak kaki ke rumah untuk sebuah pekerjaan sambilan, seperti biasa, istri saya menyuguhkan Ketika manusia segelas kopi beserta tak memberikan beberapa potong makanan kecil. Tapi maslahat pada sesama, secara aneh, saat menerima segelas kopi subtansi ia tak ia seperti terperanberagama gah. Istri sayapun merasa heran sampai kemudian terdengar kalimat mengejutkan. “Baru kali ini, saya mendapat segelas kopi Neng, jika menyetrika di rumah orang,” katanya tersendat-sendat.

Istri saya yang menganggap sebagai hal biasa menyuguhkan segelas kopi bingung dan setengah tak percaya. Lalu, bagai seorang penyelidik istri berusaha mencoba meyakinkan.

“Demi Allah, Neng, baru kali ini saya disuguhi segelas kopi, selama bekerja bertahun-tahun menyetrika dari rumah ke rumah.”

Istri saya terdiam. Dan makin terdiam ketika wanita paruh baya itu menceritakan kepahitan ironis dalam perjalanan hidupnya. Ia, sambil bekerja menyetrika bercerita bahwa meminta segelas air putihpun sering tak dikasih. “Adaada saja alasannya. Galonnya kosong, belum diisi dan lainnya. Saya akhirnya mulai membiasakan membawa satu dua gelas air air putih karena menyetrika kan panas, selalu kehausan,” katanya, makin membuat istri saya terdiam.

Saya yang mendapat cerita dari istri berusaha tak percaya dengan mengatakan mungkin saja, ia kurang ramah saat bekerja sehingga tuan rumah yang didatangi berat menyuguhkan segelas kopi. Dengan lantang istri mengajak saya bertemu saat ia datang agar mengetahui betapa wanita paruh baya itu sangat ramah, bekerja cepat dan terampil, serta tak ada “rengekan” ketika tangan-tangan kurusnya yang tetap kuat itu, menggerakkan pelicin panas. Artinya, bukan faktor wanita paruh baya itu penyebabnya.

Terasa dramatis memang untuk segelas kopi yang hanya bernilai seribu rupiah atau segelas air putih, yang bila dikucurkan dari galon isi ulang hanya bernilai tak sampai seratus rupiah.

Lebih memerihkan lagi ketika fragmen pahit itu justru dimainkan mereka yang sangat tekun mendatangi tempat ibadah. Bahkan, ada yang disebut memimpin sebuah lembaga keagamaan.

Di sini tampak sekali agama seakan hanya untuk Tuhan. Padahal Tuhan tak memerlukan agama. Tuhan menurunkan agama untuk kepentingan manusia agar saling peduli dan memberi. Kesadaran Ketuhanan sepenuhnya untuk kemaslahan dan kebaikan manusia. Itu artinya, ketika manusia tak memberikan maslahat pada sesama, secara subtansi ia tak beragama. Ia pendusta dan hanya memakai topeng agama. Adakah kita sungguh-sungguh beragama dan bertuhan? =

Dilarang Saat berdua jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, Burhan tiba-tiba kebelet ingin buang air besar. Matrawi yang kebetulan ikut dengannya waktu itu langsung mengantarnya ke kamar kecil.

Baru sekejab masuk kamar kecil Burhan keluar lagi. “Lho kenapa kok keluar lagi?” tanya Matrawi.

“WC nya ngak bisa dipakai,” jelas Burhan.

“Lho, kok bisa, Tadi orang hilir mudik ngak masalah. Kok kamu tiba-tiba bilang tak bisa dipakai.”

“Itu di dinding WC ada tulisan dilarang membuang apapun ke dalam WC. Jadi saya ngak berani buang air besar di situ,” jawab Burhan lagi.

“Allamak. Yang tak boleh dibuang pembalut, sampah, tissu atau sepatu kamu. Kalau buang ampas ente memang di situ tempatnya,” tutur Matrawi dengan nada kesal karena sudah kelamaan antri.

Cak Munali

ant/yudhi mahatma

EVAKUASI KORBAN TABRAKAN KRL. Petugas mengevakuasi korban jiwa peristiwa tabrakan KRL dengan truk pengangkut BBM di perlintasan KA Pesanggrahan Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (9/12). Tabrakan tersebut menewaskan 10 orang, dua diantaranya masinis dan teknisi KRL, sementara itu sopir dan kernet dirawat di RSP Pertamina bersama korban luka lainnya.

Lagi, Tragedi Maut Transportasi Kereta Api Jurusan Serpong-Tanah Abang Menghantam Truk Pengangkut BBM JAKARTA- Indonesia kembali berduka. Kali ini, musibah transportasi kembali memakan korban.

Lagi-lagi moda transportasi kereta api yang terlibat dalam musibah kali ini. Truk B 9265 SEH yang mengangkut BBM berkapasitas 24 kiloliter, dihantam KRL Commuter Line jurusan Serpong-Tanah Abang di perlintasan kereta Api Bintaro – Ulujami, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Tepatnya, di antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama. Lokasi tepatnya berada 200 meter dari titik tabrakan 2 kereta yang dikenal dengan sebutan ‘Tragedi Bintaro’.

Data sementara, korban tewas hingga kini tercatat sebanyak 8 orang, sementara korban yang menderita kula mencapai 90 orang lebih.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB itu berawal saat truk yang datang dari arah Tanah Kusir menuju Pondok Aren menerobos palang pintu perlintasan. Kereta yang datang dari arah Serpong menuju Tanah Abang pun langsung menghantam bagian sebelah kiri truk hingga terseret 20 meter. Posisi terakhir truk terguling ke kanan dengan ban seb-

elah kiri berada di atas. Posisi kereta, lokomotifnya hangus terbakar, gerbong 1 dan 2 anjlok ke sebelah kanan.

Kasus ini, sedang dalam penanganan Polda Metro Jaya. Polisi memeriksa tujuh orang saksi tabrakan maut ini. “Mengamankan 7 orang saksi dan langsung melakukan pemeriksaan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, kepada wartawan, Senin (9/12).

Ketujuh saksi tersebut, katanya, terdiri dari 1 orang penjaga palang pintu, 2 pembantu penjaga palang pintu perlintasan, 4 orang saksi yang melihat langsung di TKP dan 1 pengendara sepeda motor di depan truk tangki yang melihat saat kejadian.

Rikwanto mengatakan, pihaknya langsung melakukan langkah-langkah menanggapi kecelakaan tersebut, diantara-

Posisi pintu perlintasan sudah tertutup setengah, namun truk tersebut lolos sehingga kereta yang tengah melintas dengan kecepatan 70 kilometer/jam menghantam truk tersebut.

Isnadi

Kepala Daerah Operasi PT KAI Jakarta nya mendatangi TKP, menolong korban MD (meninggal dunia) dan luka-luka, mengamankan BB (barang bukti), dan mengamankan 8 orang saksi dan langsung melakukan pemeriksaan. Selanjutnya korban dilarikan ke RS Kramatjati, RS Pertamina, RS Fatmawati

dan RS Bintaro.

Kementerian Perhubungan hingga saat ini masih menunggu pelaporan dari Tim Investigasi terkait kasus kecelakaan Kereta Api dengan tangki minyak premium yang menyebabkan terjadinya ledakan dan kebakaran besar di Bintaro.

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengatakan belum dapat memastikan jumlah korban dari kacelakaan tersebut termasuk penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena masih dalam penelusuran tim investigasi di lapangan. “Kami belum bisa beri (kabar) lebih dari itu karena masih di lapangan, dengar-dengar ada yang meninggal. Saya masih menunggu hasil tim investigasi,” singkat Menteri Perhubungan saat akan menghadiri Rapat Dengar Pendapat di gedung DPR, Senin (9/12).

Salahnya Sopir Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengatakan, peristiwa kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bukan kesala-

han Kereta Commuter Line.

Pengemudi truk tangki bersalah menerobos perlintasan kereta api. “Posisi pintu perlintasan sudah tertutup setengah, namun truk tersebut lolos sehingga kereta yang tengah melintas dengan kecepatan 70 kilometer/jam menghantam truk tersebut,” ujar Kepala Daerah Operasi PT KAI Jakarta Isnadi di SDN 06 Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Isnadi mengakui kondisi perlintasan pada saat sebelum kejadian memang berjalan dengan lambat. Menurutnya, sirine sudah berbunyi pada saat kereta yang ingin melintas tersebut berjalan dari stasiun terdekat yaitu Stasiun Sudimara dengan waktu 7 sampai 10 menit. “10 Sampai 7 menit lepas dari stasiun terdekat dan sirine sudah berbunyi. Posisi sirine sudah dibunyikan, proses pintu memang diturunkan tidak langsung tapi pelan-pelan pintu sudah turun setengah, kereta yang menghantam truk kalau dilihat dari posisinya karena truk tersebut lolos dari palang perlintasan,” tandasnya. (gam/abd)

SKANDAL SUAP IMPOR DAGING

Luthfi Hasan Divonis 16 Tahun Penjara JAKARTA- Pengadilan menghukum mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam perkara korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, secara bersama-sama menjatuhkan pidana penjara 16 tahun, denda Rp1 miliar, diganti kurungan 1 tahun,” kata ketua majelis hakim Gusrizal Lubis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding jaksa penuntut umum KPK yang meminta pengadilan menghukum Luthfi selama 18 tahun penjara yaitu 10 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara untuk tindak pidana pidana korupsi

dan 8 tahun penjara untuk kejahatan pencucian uang ditambah denda sebesar Rp1,5 miliar.

Hakim berpendapat Luthfi bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tin-

dak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk TPPU, vonis tersebut berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c serta pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU No 15 tahun 2002 se-

bagaimana telah diubah dengan UU no 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Selanjutnya pasal 3 dan pasal 5 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun hakim menolak permohonan jaksa untuk mencabut hak politik Luthfi karena menilainya berlebihan.

“Permohonan agar terdakwa dicabut hak politiknya berlebihan karena dengan sendirinya akan terseleksi dengan organisasi politik yang bersangkutan,” kata Gusrizal.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah memang menjanjikan pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dengan imbalan “fee” sebesar Rp40 miliar dengan perhitungan Rp5000 untuk setiap kilogram kuota impor daging sapi.

Menanggapi vonis tersebut, Luthfi menyatakan banding. (ant/des)

2

NASIONAL

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

KILAS BALIK BENTURAN NU-PKI

PBNU Terbitkan Buku Putih JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meluncurkan buku putih “Benturan NUPKI 1948-1965” di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, pada Senin (9/12).

Buku setebal 208 halaman yang diterbitkan PBNU tersebut ditulis intelektual NU yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Mu’in DZ, dengan editor Enceng Shobirin dan Adnan Anwar. Peluncuran buku ini dihadiri Kiki Syahnakri (PPAD), Abdul Mun’im DZ (tim buku putih), dan KH Chalid Mawardi (Mantan Ketua Umum GP Ansor).

Wakil Ketua Umum PBNU H. As’ad Said Ali mengatakan, melalui penerbitan buku putih itu NU mengajak semua pihak untuk melanjutkan proses rekonsiliasi atau islah yang telah terjadi secara alami.

Menurutnya, kesamaan tradisi dan kepentingan yang sama dalam menjalankan hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi pintu utama dalam proses rekonsiliasi ini.

Buku putih itu juga mengungkapkan bahwa di beberapa basis PKI, banyak fakta para kiai NU merawat, membesarkan dan mendidik anak-anak korban serangkaian konflik horisontal yang telah terjadi, bahkan sebagian di antara mereka telah menjadi pegawai negeri sipil dan berperan di banyak bidang. “Berbagai bentuk propaganda dan provokasi dikha-

watirkan dapat mengganggu proses terjadinya rekonsiliasi alami itu, bahkan akan terus mengadudomba bangsa ini,” kata As’ad saat memberikan pengantar dalam peluncuran buku putih itu.

As’ad mengatakan, buku

Generasi NU harus mengetahui sejarah secara utuh dan tidak mudah resah serta bimbang dengan berbagai provokasi baru yang dilancarkan oleh sejumlah pihak.

H. As’ad Ali Said

Wakil Ketua Umum PBNU

putih itu menunjukkan bahwa tidak ada pembunuhan terencana atau genisida yang terjadi dalam serangkaian peristiwa 1965. Peristiwa itu merupakan konflik horisontal yang terjadi dalam kondisi vakum kekuasaan. “Tidak ada pelaku tunggal atau korban tunggal. Semua kelompok adalah pelaku dan sekaligus korban karena yang terjadi adalah konflik horisontal,”

katanya.

Buku putih itu juga melampirkan data korban dari kalangan NU baik dalam peristiwa 1948 dan 1965 yang hampir tidak pernah dicatat oleh para peneliti barat.

Menurut As’ad Ali, penerbitan buku putih itu juga dimaksudkan untuk menjelaskan sejarah secara utuh melalui data sejarah dan penuturan para pelaku. Penjelasan itu terutama ditujukan untuk generasi muda NU agar tidak mudah resah serta bimbang dengan berbagai provokasi baru yang dilancarkan oleh sejumlah pihak.

Dikatakan, NU mempunyai pedoman bahwa dalam menyikapi berbagai informasi, apalagi menyangkut peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam, perlu dilakukan proses klarifikasi (tabayyun). Secara internal, buku itu merupakan jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh warga NU, terutama generasi NU yang lahir belakangan. “Generasi NU harus mengetahui sejarah secara utuh dan tidak mudah resah serta bimbang dengan berbagai provokasi baru yang dilancarkan oleh sejumlah pihak. Generasi NU harus konsisten dengan prinsip dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan bernegara secara benar sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa sendiri yaitu Pancasila,” pungkasnya. (gam)

ant/agus bebeng

SIDANG LANJUTAN PEMBUNUHAN SISCA. Terdakwa kasus pembunuhan terhadap Fransisca Yofie, Ade Ismayadi alias Epul menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (09/12). Sidang lanjutan pembunuhan Sisca Yofie diisi dengan agenda pembacaan eksepsi untuk para terdakwa.

POLITIK

JELANG PEMILU 2014

JAKARTA- Keberadaan multi partai ekstrem membuat sistem presidentil tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu maka siapapun yang menang dalam pemilu akan selalu terjadi pembagian kekuasaan atau power sharing.

“SBY dan Boediono sekarang ini lebih menekankan pada harmoni, selalu melibatkan partisipasi banyak pihak dalam kesepakatan politik pemerintahan.

“Pemerintah merasa akan efektif kalau ada konsensus semua pihak, yaitu Setgab koalisi di DPR RI. Maka meski mendapat 60 persen lebih dukungan rakyat, pemerintahan ini tetap tak solid, karena koalisi itu targetnya pragmatis,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidatullah, Gun Gun Heryanto dalam diskusi “Efektifitas Pemerintahan Menjelang Pemilu” di Jakarta, Senin,(9/12).

Mestinya yang ideal, kata Gun Gun, sistem presidentil bisa berjalan efektif melalui multi partai sederhana. Dimana paling banyak itu sekitar lima partai. “Lima partai itu ideal, menjadi multi par-

JAKARTA-Tingginya popularitas PDI Perjuangan dalam sejumlah survei, menjadikan partai moncong putih itu sebagai musuh bersama. Sejumlah parpol yang sudah memiliki jago untuk diusung pada Pilpres 2014, ramai-ramai menggoyang PDI Perjuangan.

Bahkan aroma pembusukan PDI Perjuangan ini sudah mulai tercium oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Usai memimpin rapat tertutup rapat kerja Fraksi PDI Perjuangan, Megawati secara terbuka mengatakan partainya kini menjadi target dari partai lain untuk dijatuhkan.

“Sudah tahulah, namanya juga PDI Perjuangan ya. Selalu ada saja hal-hal yang sepertinya, karena kami praktis di luar pemerintahan. Jadi, memang banyak hal-hal, sepertinya kita ini dijadikan target (dijatuhkan),” kata Megawati di Hotel JS. Luansa, Kuningan, Jakarta, Senin (9/12).

Tanda-tanda PDI Perjuangan dijadikan target kata Megawati terlihat dari proses hukum yang menjerat kader partainya. Bahkan, nuansa tebang pilih sangat kental sekali terlihat.

Salah satunya, jelas Megawati, kasus korupsi dana jasa pungut (Japung) de-

Multi Partai Ekstrem Hambat Pemerintahan tai sederhana. Oleh sebab itu, paling memungkinkan kalau terjadi penyederhaaan partai,” tambahnya.

Menurut Gun Gun, dalam jangka panjang memang perlu ada semacam pengetatan parpol. Sehingga nantinya akan koalisi terbatas.

“Kalau bicara sistem kepertaian, maka jangka panjang, harus dimulai penyederhanaan parpol. Dengn kata lain, harus ada keberanian dari masing-masing parpol dari posisi yang berbedabeda,” paparnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengakui ketidaefektifan pemerintah menjelang pemilu sekarang ini karena ketidaktegasan Presiden SBY melarang menteri-menterinya untuk mencalonkan diri sebagai caleg anggota DPR. “Sebetulnya persoalan yang terjdi saat ini, karena diciptakan sendiri, misalnya mengapa presiden tidak melarang keras menterimenterinya nyaleg,”katanya.

Wakil Bendahara umum Partai Golkar ini berharap terjadi koalisi dua partai besar antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan. (gam/ abd

ant/ekho ardiyanto

AKSI HARI ANTI KORUPSI. Mahasiswa melakukan aksi teatrikal ketika memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Senin (9/12). Aksi tersebut untuk menyerukan Indonesia bersih dari segala praktik korupsi serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.

HARI ANTI KORUPSI

SBY: Jangan Pernah Berhenti Memberantas Korupsi JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda berkelanjutan, never ending goal, bukan sekali jadi. Untuk itu, agenda tersebut harus dilakukan sepanjang masa oleh seluruh elemen bangsa dan tidak akan pernah berhenti.

“Jangan berangan-angan 5-10 tahun lagi Indonesia bebas dari ancaman korupsi,” ujar Presiden SBY pada saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2013 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12).

Memberantas korupsi, kata Presiden SBY, bukan hanya dengan membawa koruptor ke meja pengadilan.

“Ini penting, namun juga harus bisa meniadakan sumber dan peluang terjadinya korupsi,” katanya.

Presiden SBY mengulang empat poin yang juga sudah disampaikannya pada puncak hari peringatan Hari Antikorupsi tahun lalu. Empat poin tersebut terkait peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum dalam pencegahan penggelapan dan kebocoran penerimaan negara.

Empat hal yang dimaksudkan, pertama antisipasi kemungkinan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. “Ini besar nilainya. Tolong

dilihat betul apakah pengadaan barang dan jasa benar-benar dilaksanakan tanpa penyimpangan,” ujar SBY. Kedua, pencegahan korupsi dalam pengeluaran izin, baik di pusat maupun daerah.

Jika sebelumnya korupsi banyak di pusat, saat ini di daerah pun makin marak terjadi penyimpangan pemberian izin.

Hal ini tak bisa dilepaskan dari konsekuensi desentralisasi otonomi daerah.

Ketiga, KPK dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa dalam penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APB Daerah (APBD) agar tidak terjadi korupsi.

“Dan yang keempat, penegak hukum harus melihat dunia perpajakan yang juga bisa menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Untung si pembayar pajak, untung pegawai pajaknya, negara rugi,” kata SBY. SBY juga mengapresiasi kinerja KPK dan penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK dan penegak hukum lainnya yang gigih berupaya mencegah dan memberantas korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana melaporkan perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Armida memaparkan, berdasarkan penilaian Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 3,2 dari skala 0-10.

Semakin rendah skornya maka suatu negara dipersepsikan semakin korup. Dengan skor 3,2, masyarakat Indonesia dinilai masih tidak

suka antikorupsi. Tahun ini Indonesia berada di peringkat 114 dari 176 negara di dunia.

“Masyarakat Indonesia cenderung tidak suka antikorupsi,” kata Armida dalam laporannya.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY yang telah mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi, namun KPK tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun.

Meski demikian, masih ada pihak-pihak yang coba meragukan kerja KPK. “Saya tegaskan bahwa KPK tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun.

Tapi, di tengah gencarnya KPK melakukan pemberantasan korupsi, muncul keraguan apakah KPK sanggup memberantas korupsi? Bahwa semua harus optimis dalam upaya pemberantasn korupsi di Indonesia,” tandas Abraham Samad dalam sambutannya peringatan hari korupsi se dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12).

Menurut Samad, setiap hari media di Indonesia baik cetak maupun elektronik diwarnai dengan pemberitaan korupsi yang dilakukan pejabat negara. “Ini menegaskan bahwa Indonesia sedang dijajah oleh bangsanya sendiri dengan korupsi. ” tuturnya (gam/aji/abd)

Megawati: PDIP Jadi Target Pembusukan

ngan tersangka mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono. “Masalah hukum ini (kasus Bambang DH) dimunculkan, saya orangnya kan yang selalu mengatakan, kenapa sih selalu tebang pilih?

Jangan lupa sebut saja tebang pilih,” tegasnya kepada para

wartawan.

Namun, agar masalah tersebut tidak terjadi kembali, Megawati bersama partainya sudah mengingatkan kepada seluruh kadernya. “Hal-hal seperti ini sudah saya peringatkan kepada kader PDI Perjuangan di manapun mereka

berada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati juga menolak upaya penghapusan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung. Sebab, pemilu kada secara langsung adalah produk dari reformasi. “Reformasi itu justru salah satu tujuannya,

bagaimana rakyat mendapatkan haknya secara langsung,” ujar Megawati.

Lanjut Megawati, sejatinya hak memilih langsung bagi rakyat adalah hal yang harus diutamakan. Baginya, yang terpenting dari pemilu kada langsung adalah esensi dari proses demokrasi. “Walaupun makin hari biayanya makin besar dan kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dikembalikan ke DPRD berarti yang disebut reformasi berarti tidak ada lagi,” ujarnya.

Megawati mengaku mengkhawatirkan pengembalian pemilu kada ke DPRD hanya akan mempertahankan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, institusi lembaga negara di bawah penguasa, dan praktik politik uang yang kerap mencoreng proses demokrasi di Indonesia.

“Ada yang merusak demokrasi yakni ketakutan atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak netral. Seperti Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan teknologi informasi (TI), penyelenggaran dengan permainan angka yang dengan gamblang bisa dipermainkan. Lembaga intelijen negara, seperti yang terjadi di Bali,” pungkasnya. (gam)

EKONOMI

3

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

PAJAK IMPOR

Pajak Ponsel Akan Naik Januari 2014 JAKARTA-Pemerintah secara resmi melansir paket kebijakan penyelamatan ekonomi jilid II, terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 tentang impor barang tertentu, dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Kebijakan ini dipercaya mengerem nafsu perusahaan mendatangkan barang-barang konsumsi final dari luar negeri, sehingga tahun depan defisit perdagangan bisa berkurang hingga USD 3 miliar atau setara Rp 36 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah impor ponsel menempati ranking kelima tertinggi. Dari data yang dimilikinya, nilai impor ponsel hingga bulan Juni 2013 sudah mencapai 1,2 miliar dollar AS. Adapun jumlah impor ponsel di tahun 2012 lalu mencapai 2,6 miliar dollar AS. Data impor Januari hingga Juni itu empat besarnya semua dari oil and gas related, nah smartphone itu ada di nomor lima.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pengurangan impor seperti diatur dalam beleid terbaru ini, menjadi prioritas pemerintah.

Dari beberapa kali pembahasan, paket kebijakan jilid

Ini lanjutan paket kebijakan 24 Agustus lalu, dan bisa saya sampaikan paket kebijakan ini sejalan dengan usaha reformasi struktural kita

Hatta Rajasa

Menko Perekonomian I yang dilansir 24 Agustus lalu dirasa kurang efektif sehingga perlu diperkuat dengan kebijakan lain. “Ini kaitannya mengurangi impor.

Ini lanjutan paket kebijakan 24 Agustus lalu, dan bisa saya sampaikan paket kebijakan ini sejalan dengan usaha reformasi struktural kita,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/12).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan PPh pasal 22 selama ini prosesnya ditagih di awal tahun kalender. Karenanya, perusahaan akan sangat selektif dalam merancang proses pendatangan barang selama 12 bulan ke depan. “Kalau dia keluarin uang untuk pajak lebih besar di awal, cash flownya kena. Sehingga kita harap akan mengurangi impornya,” ujarnya.

Perhitungan penghematan

itu, menurut Chatib, didasarkan pada estimasi sesuai data Impor Januari-Oktober 2014 sebesar USD 140 miliar (Rp 1.673 triliun). Khusus produk konsumsi, yang jadi sasaran kebijakan PPh pasal 22 ini, nilainya dalam periode yang sama sebesar USD 10 miliar.

Sehingga, pemerintah menargetkan, paling tidak 25 persen pengurangan dari impor barang konsumsi, dan didapatlah angka USD 2-3 miliar. “Itu saya pakai angka konservatif, anggaplah bisa berkurang 25 persen, maka defisit 2014 bisa diselamatkan USD 2-3 miliar,” kata Chatib.

Kebijakan penaikan PPh pasal 22 tersebut merupakan paket lanjutan setelah 4 program lain dilansir pada 24 Agustus lalu. Selain mengurangi impor, kebijakan kedua yang dikeluarkan hari ini adalah Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dua kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai awal tahun depan. Chatib menyatakan, bila dibutuhkan, maka bisa saja dikeluarkan fasilitas ekonomi lainnya. Sekarang saja, masih ada paket kebijakan fiskal lain yang akan dikeluarkan, yakni kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). “Seperti orang minum obat, kita lihat kebijakan yang sudah kita keluarkan efektif atau enggak. Jadi sambil berjalan, sambil mereview.

Kita lihat perlu diperpanjang atau tidak, atau malah perlu ditambah,” ucapnya.

Kenaikan PPh pasal 22 ini tidak akan dikenakan pada barang modal, bahan penolong, maupun barang impor konsumsi yang dibutuhkan untuk menjaga inflasi. Dipastikan produk hortikultura, seperti bawang putih, bawang merah, atau cabe tidak akan kena aturan ini.

Sebaliknya, telepon seluler dan laptop, walaupun punya status bahan penolong di kode bea cukai, akan tetap kena kenaikan PPh jadi 7,5 persen. Alasannya, dua produk teknologi itu lebih sering masuk kategori konsumsi final. (gam/abd)

ant/rano esnir

PENYELESAIAN PROYEK INALUM.Menteri Perindustrian MS Hidayat (tengah) bersama Menteri Keuangan Chatib Basri (kiri) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan (kanan) memberikan keterangan pers seusai perjanjian pengakhiran Master Agreement Proyek Asahan dan Pengalihan atas saham Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd dalam PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Jakarta, Senin (9/12). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut Inalum resmi menjadi milik Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pokok-pokok kebijakan yang mengalami perubahan dapat digolongkan dalam dua kelompok, yakni pada penambahan jenis insentif fiskal, dan kebijakan kemudahan di bidang perijinan serta pelayanan fasilitas KITE. Hal ini dilakukan guna mendorong ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi terutama pada sektor-sektor industri yang melakukan kegiatan ekspor.

“Jadi, memang perlu diberikan stimulus fiskal, penyederhanaan prosedur, penerapan risk management dan optimalisasi otomasi pada pelayanan, pengawasan serta perijinan atas fasilitas pembebasan dan pengembalian bahan baku yang diimpor untuk diproduksi dengan tujuan diekspor,”

ant/ahmad subaidi

FESTIVAL ARSITEKTUR BAMBU. Pengunjung berada di dekat salah satu rancang bangunan terbuat dari bambu hasil karya peserta Festival Arsitektur Bambu Internasional 2013 di pantai Batulayar, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Minggu (8/12). Festival yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia itu bertemakan Merencanakan Kembali Dunia dengan Bambu, diikuti 28 team dalam dan luar negeri.

Hasil KTM 9 WTO Bali Tidak Pro Rakyat JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menolak Paket Bali WTO dan mengecam peran aktif Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meloloskannya.

Kesepakatan tersebut telah meletakkan tujuan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan pada prioritas terendah, karena potensinya memperbesar praktek korupsi dan menjadi sandera politik pemerintahan baru pasca 2014. “Kami menyerukan kepada petani, nelayan, UMKM, dan buruh untuk menolak Paket Bali,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih di Jakarta, Senin (9/12).

Seperti diketahui, pada 7 Desember lalu, WTO mengumumkan disepakatinya Paket Bali oleh 160 negara anggota.

Setelah terjadinya skandal politik tukarguling (trade-off) untuk menyelesaikan dua isu: Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) dan Proposal Public Stockholding for Food Security dalam Perjanjian Pertanian.

Hasilnya, Perjanjian Trade Facilitation berhasil diadopsi dengan mengakomodasi semua keinginan negara industri mendapatkan kemudahan akses impor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominya yang kini tengah terjerembab dalam krisis ekonomi berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dalam kesepatan Trade Facilitation menyepakati penghapusan hambatan dalam aturan kepabeanan sehingga mempercepat arus barang impor dan rendah biaya serta reformasi perpajakan Menurut Henri, Presiden SBY telah merendahkan martabat bangsa Indonesia, dengan membiarkan Paket Bali disepakati atas peran aktif Pemerintah Indonesia. Rezim SBY telah mewariskan kerusakan ekonomi nasional dengan mendorong secara massif sistem

ekonomi liberal. “Oleh sebab itu, Gerak Lawan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin indonesia yang mendorong sistem perdagangan bebas di Indonesia, khususnya yang Terlibat dalam meloloskan paket Bali WTO,” tegasnya.

Dia mengatakan, paket Bali WTO ini menenggalamkan petani Indonesia.

Sayang, lemahnya soliditas dan kepemimpinan negara Anggota G33 telah mendorong lahirnya kesepakatan Proposal Agriculture dengan solusi “Peace Clause”. Yakni, selama empat tahun ke depan negara industri berjanji menahan diri tidak menggugat negara berkembang yang menambah pemberian subsidi kepada petaninya. Ini kabar buruk bagi petani Indonesia. Sebab pemerintahnya dilarang melakukan perlindungan bagi petani kecil dari ancaman liberalisasi, apapun yang terjadi termasuk jika mengalami gagal panen karena dampak perubahan iklim,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan In-

donesia negara paling dirugikan dengan Paket Bali. Tidak saja karena telah mengeluarkan ongkos untuk mempersiapkan konferensi tersebut, tetapi, secara nyata hasilnya tak membantu kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang terbelenggu perjanjian-perjanjian perdagangan bebas.

Saat ini, kata dia nilai impor pangan Indonesia telah mencapai lebih dari US$ 12 miliar lebih. Atau setara dengan 12,3 persen cadangan devisa RI per Oktober 2013. Kita juga kerap digugat negaranegara anggota WTO. Terhitung 7 kasus gugatan, dengan perkara aktif sebanyak 3 kasus. Gugatan-gugatan yang membuat Indonesia tak beranjak dari kelas negara pengekspor bahan mentah pertambangan dan pasar raksasa bagi barang-barang negara Indistri. “Perjanjian perdagangan bebas, baik dalam kerangka WTO maupun Bilateral/Regional Free Trade Agreement sesungguhnya merupakan praktek mega korupsi dalam bentuk kebijakan yang sangat merugikan,” jelasnya. (gam/abd)

KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

Dua Pokok Kebijakan KITE Ikut Direvisi ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, saat konferensi pers terkait Paket Kebijakan Pemerintah di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, (9/12).

Bambang mengatakan, pada penambahan jenis insentif fiskal, perubahan kebijakan di bidang fiskal yakni atas fasilitas pembebasan yang sebelumnya hanya mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, saat ini ditambah dengan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut.

Sementara itu, terkait kebijakan kemudahan di bidang perijinan serta pelayanan fasilitas KITE meliputi, penyederhanaan persyaratan dan penerapan otomasi dalam pengajuan perijinan untuk memperoleh

fasilitas pembebasan atau pengembalian.

“Demikian juga peraturan ini memberikan kemudahan bagi perusahaan baru untuk menikmati fasilitas KITE,” tukasnya.

Sedangkan untuk perluasan objek fasilitas yakni meliputi, semua bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk proses produksi dalam rangka ekspor sehingga dapat mengurangi biaya produksi perusahaan.

“Penyederhanaan Prosedur pelayanan impor dan ekspor dimana dimungkinkan mengimpor barang KITE bersama-sama dengan barang impor non KITE serta mengekspor barang KITE bersama-sama dengan barang ekspor perusahaan KITE lainnya, sehingga diharapkan dapat

mengurangi biaya dan waktu impor dan ekspor,” paparnya.

Dia menambahkan, kuota impor atas bahan baku tidak dibatasi seperti sebelumnya, yaitu menjadi sampai dengan maksimal kapasitas produksi dan dalam jangka waktu selama perusahaan berdiri.

Masa pembebasan dan jangka waktu realisasi ekspor dapat diperpanjang yaitu disesuaikan dengan sifat produksi barang atau disesuaikan dengan kondisi khusus yang diluar kendali perusahaan.

“Ini seperti pembatalan kontrak/pembelian, keadaan luar biasa seperti kelesuan ekonomi global atau kondisi lainnya yang lazim dalam dunia bisnis. Begitu juga dalan ketentuan baru ini diakuinya kead-

KONSUMSI BATUBARA

2030, 70 % untuk Listrik JAKARTA- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memproyeksikan pangsa konsumsi batubara untuk pembangkit listrik akan meningkat hingga 70 persen di 2030.

“Saat ini untuk konsumsi pembangkit sekitar 57 persen.

Angka ini akan naik di 2030, pangsanya jadi 70 persen untuk pembangkit dan sebagian industri,” kata Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Industri BPPT, Adiaso, dalam seminar peluncuran Outlook Energi 2013 di Jakarta, Senin.

Saat ini produksi batubara mencapai 350 juta ton, sebanyak 77 persen diekspor dan 23 persen untuk konsumsi dalam negeri. Dengan efektifnya kebijakan Percepatan Nilai Tambah Mineral (PNTM) pada 2014 sesuai amanat UndangUndang (UU) Nomor 4 Tahun 2009, maka permintaan batubara dalam negeri akan meningkat dan ekspor diprediksi akan mencapai 54 persen.

“Dan permintaan tertinggi untuk konsumsi pembangkit listrik,” ujar dia.

Ia mengatakan kebutuhan batubara dalam negeri hingga 2030 mencapai 11,2 miliar ton.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) cadangan batubara mencapai 28 miliar ton.

“Batubara ke depan akan digunakan untuk pembangkit listrik, industri, dan sebagian kecil untuk pencairan batubara di 2025. Konsumsi enam juta ton per tahun untuk bahan bakar sintetis,” ujar dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT Unggul Priyanto mengatakan pasokan batubara untuk dalam negeri kecil selama ini tapi kebutuhan akan semakin meningkat. (ant/vir/beth)

aan kahar (force majeure) dalam laporan pertanggung jawaban perusahaan,” ucap Bambang.

Kemudahan perubahan lokasi penimbunan atau pembongkaran dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui media elektronik. “Simplifikasi laporan menjadi hanya sekali dalam masa pembebasan dari sebelumnya yang setiap 6 bulan sekali,” imbuhnya.

Menurutnya, penerapan risk management dalam pelayanan pengawasan terutama didasarkan pada penilaian atas kemampuan perusahaab dalam pengelolaan sistem pengendalian internal dan sistem pencatatan persediaan bahan baku dan hasil produksinya (inventory). “Semakin baik perusahaan maka semakin banyak fasilitas yang dapat dinikmati (penerapan prinsip fairness),” tambahnya. (gam)

4

LINTAS JATIM

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

ATRAKSI BANTENGAN

Sambut Hari Anti Korupsi di Kejati Jatim

ant/eric ireng

AKSI HARI ANTI KORUPSI. Sejumlah mahasiswa dari UKM Sahabat Pustaka Universitas Dr Soetomo (Unitomo) menggunakan uang mainan sebagai perlengkapan berunjuk rasa di depan Grahadi Surabaya, Jatim, Senin (9/12). Aksi memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tersebut mengajak masyarakat mendukung KPK dalam mengusut tuntas tindak korupsi.

Mahasiswa Tuntut Koruptor Dihukum Mati SURABAYA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa elemen menggelar unjuk rasa menuntut pelaku korupsi atau koruptor dihukum berat, bahkan dihukum mati.

"Korupsi seperti virus bagi manusia yang tidak bisa dihilangkan. Tapi, kalau pemerintah mau, aksi korupsi bisa diminimalkan. Tapi nyatanya, para koruptor selalu bebas setelah menjalani hukuman dan bebas menghisap lagi uang rakyat," ujar Koordinator Aksi, Yasir, di sela-sela unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (9/12).

Ia mencontohkan, di Jepang, jika ada pejabat korupsi dan tertangkap maka memimilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri (harakiri) karena merupakan aib pribadi.

"Beda dengan Indonesia, koruptor makin merajalela karena setelah tertangkap dan dihukum, mereka bebas berkeliaran dan kembali mengeruk uang rakyat. Kami

sangat mendukung penuh vonis mati bagi koruptor," kata dia.

Selain para mahasiswa, sejumlah seniman Jawa Timur juga menyuarakan hal yang sama. Di sela-sela aksinya, mereka juga menggelar teaterikal menyindir kasus-kasus korupsi di negeri ini.

Dengan membawa puluhan buah terong sebagai simbol ketidaktegasan hukum, pendemo berharap agar penindakan hukum di Indonesia menjadi lebih tegas, sehingga muncul efek jera bagi koruptor.

"Terong merupakan sim-

bol karena di Jawa buah ini dianggap loyo. Sama seperti hukum di Indonesia yang memang nyatanya sangat kurang tegas," kata Sugeng Gondrong, salah satu seniman lukis.

Pihaknya berharap agar hukuman bagi koruptor tidak setengah-setengah dan melihat bagaimana efek dari apa yang dilakukan koruptor karena menjarah uang rakyat dan membuat bangsa ini semakin jelek di mata dunia.

Sementara itu, aksi mendapat perhatian ketat dari kepolisian. Arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo juga

terpantau padat karena pengendara yang memperlambat laju kendaraannya untuk melihat.

Para mahasiswa juga mengusung replika tikus raksasa sebagai simbol para koruptor yang kerap menghisap darah rakyat. Dalam teaterikal itu, tiga orang berperan sebagai koruptor, rakyat dan mahasiswa yang terlibat adu fisik.

Belasan mahasiswa lainnya membawa poster dan spanduk sembari menyumpal mulut dengan tiruan uang kertas.

Mereka juga membunyikan sirine sepanjang "long march". (ant/fqh/dik)

SURABAYA - Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Mojokerto, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, menyambut peringatan Hari Anti Korupsi, Senin (9/12).

Mereka menuntut penuntasan kasus-kasus korpsi di Jawa Timur, “Termasuk kasus-kasus korupsi yang terjadi di Mojokerto, hingga hari ini masih belum tuntas penyelesaiannya. Kami menuntut Kejati Jatim segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Jawa Timur,” ujar Soni salah satu di antara koordinator aksi.

Soni menjelaskan bahwa masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga aparat Kepolisian, di Jawa Timur ini masih belum tuntas diusut.

“Bahkan kami punya catatan beberapa pejabat yang sudah diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka tetapi masih bebas berkeliaran. Ini tidak benar, dan harus segera diselesaikan. Dan Kejati Jawa Timur bertanggungjawab,” lanjut Soni.

Massa aksi yang jumlahnya tidak sampai 100 orang itu, mendapat penjagaan ketat dari Polisi. Sebelum menggelar aksi di Kejati Jawa

Timur, masaa menggelar aksi di halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur, mengusung isu aksi yang sama.

Membawa berbagai poster pernyataan sikap serta selebaran yang dibagikan kepada masyarakat, massa aksi Arak Mojokerto, memilih aksinya didepan akses masuk kantor Kejati Jawa Timur di Jl. Ahmad Yani, Surabaya.

Setelah beberapa perwakilan massa Arak Mojokerto diterima petugas Kejati Jawa Timur, untuk menyampaikan berbagai tuntutannya, massa aksi yang berada di luar pagar halaman Kejati Jawa Timur menggelar atraksi seni.

Atraksi seni Bantengan digelar sebagai bagian dari massa aksi Arak Mojokerto yang menggelar aksi didepan kantor Kejari Jawa Timur memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember.

“Kami sudah bertemu dengan perwakilan dari Kejati Jawa Timur. Kami sudah sampaikan tuntutan-tuntutan kami, dan kami berjanji akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar untuk mempertanyakan pengusutan kasus-kasus korupsi di Jawa Timur,” pungkas Soni.(ddy)

ddy/koran madura

UNJUK RASA. Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Mojokerto menampilkan kesenian tradisional, bantengan saat berunjuk rasa di Kejati Jatim menyambut peringatan Hari Anti Korupsi, Senin (9/12).

MENJELANG KONFERENSI WILAYAH

Gus Ipul Bantah Intervensi Konferwil Ansor SURABAYA - Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga Wakil Gubernur Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul membantah melakukan intervensi menjelang konferensi wilayah Ansor Jawa Timur yang digelar 20 Desember mendatang.

“Tidak ada intervensi apaapa dari siapapun, apalagi dari saya. Intervensi seperti apa?” katanya kepada wartawan ketika ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (9/12).

Intervensi menjelang Konferwil yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan tersebut, muncul setelah beberapa cabang mengakui telah

dipanggil oleh Gus Ipul di rumah dinasnya.

Berdasarkan sumber internal di lingkungan Ansor Jatim, ada sebanyak 50 persen atau 20 cabang dari 40 cabang yang sudah dipanggil Gus Ipul. Tujuannya yakni memuluskan salah satu kandidat menjadi ketua, yakni Rudi Tri Wahid.

“Ada tiga modus pemborongan suara cabang yang dilakukan, yakni dikondisikan pengurus pusat GP Ansor oleh Gus Makruf (orang dekat Gus Ipul), ditelepon langsung Gus Ipul dan dipanggil di rumah dinas Gus Ipul,” ucap sumber tersebut.

Selain itu, hingga saat ini ada beberapa pengurus cabang yang SK-nya sudah

mati. Ada juga yang sudah menggelar konfercab, tapi belum keluar SK-nya dari pusat. Cabang-cabang yang seperti ini tidak akan dikondisikan, karena tidak memiliki hak suara.

Menanggapinya, Gus Ipul mengaku tidak pernah memanggil cabang-cabang, apalagi melakukan pengkondisian melanggengkan salah satu kandidat menjadi ketua Ansor periode ke depan.

“Saya mendukung semua kandidat dan saya doakan semoga semua jadi ketua semua. Tidak ada pengkondisian, pemanggilan, apalagi intervensi,” kilah mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. (ant/ fqh/dik)

GRATIFIKASI MODIN

Ketua PBNU: Kasus KUA itu Over Acting ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kompol Suparti saat menunjukkan barang bukti identitas palsu dan para tersangka di Mapolrestabes Surabaya.

DIPECAT PERUSAHAAN

Beralih Jadi Pembuat Identitas Palsu SURABAYA - Iksan (27) warga Jl Kutisari Surabaya, menjadi otak pembuatan identitas palsu. Lelaki lulusan STM tersebut mengaku terpaksa melakukannya karena satu tahun setelah dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, dia belum mendapatkan pekerjaan baru.

“Saya sudah mencoba mencari pekerjaan halal, tapi tidak bisa. Terpaksa saya melakukan ini (Otak pemalsuan identitas),” ujar Iksan kepada wartawan, Senin (9/12).

Terungkapnya pemalsuan identitas tersebut, setelah

petugas dari satuan unit Tipiter Polrestabes Surabaya menyamar dan memesan identitas terhadap Djarwo (38). Djarwo sendiri memesan kepada Kusnan (50) dan Ali (44), ketiganya merupakan kaki tangan iksan.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, petugas mendapat tersangka lain yakni, Nuryanto (25), Bambang (48) semuanya warga surabaya, dari pengembangan, tersangka menciduk pasutri Parman (47) dan Eric (38) warga Madiun.

Dari tangan kedua pasutri tersebut, petugas menyita barang bukti KTP, buku nikah, Paspor, surat keluarga, serta tiga buku tabungan yakni, BRI, Mandiri, BJB yang dibuka dengan Identitas palsu.

Menurut yuliana Agustin yang memakai nama samaran Camelia Tedjohardjo, dirinya sengaja memalsukan identitas dirinya karena tidak mempunyai identitas surabaya untuk membuka tabungan.

"Para tersangka ini merupakan komplotan pembuatan identitas palsu, sedang kedua pasangan pasutri tersebut,

mengaku tidak punya identitas nikah, karena salah satunya sudah berkeluarga," terang Kabag humas polrestabes Surabaya Kompol Suparti.

Tarif untuk pembuatan identitas palsu berfariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp2 juta rupiah. “Tersangka mematok harga bervariasi, untuk buku nikah dihargai 2 juta, sedang KTP, KK, seharga 500 ribu, mereka sanggup menyelesaikan pesanan selama 3 sampai 7 hari, saat ini petugas masih mengejar 1 Endrayanto yang ditetapkan sebagai DPO" tandas Suparti.(ddy)

SURABAYA - Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menilai tuduhan gratifikasi terhadap modin/petugas Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pola pemberantasan korupsi yang "over acting" sehingga para modin tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar jam kerja.

"Konon, para modin yang diusut kejaksaan karena meminta sejumlah uang antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, karena hal itu di luar ketetapan resmi sebesar Rp30 ribu," katanya di Surabaya, Senin (9/12).

Ia menilai Rp30 ribu itu secara objektif memang sangat tidak cukup untuk biaya operasional , sehingga solusinya adalah Menteri Agama perlu memperbaiki/menyesuaikan tarif tersebut agar para modin tidak dianggap melakukan

pungli. "Yang lebih mengherankan lagi adalah uang/amplop sukarela yang diberikan oleh empunya hajat ke penghulu yang menikahkan itu dianggap gratifikasi, padahal uang tersebut tidak diberikan atas permintaan penghulu," katanya.

Bahkan, para penghulu pun tidak menentukan jumlahnya, apalagi hal itu tidak menyangkut "proyek" apapun dalam usaha penyelewengan. "Seandainya yang punya hajat tidak memberi apapun tidak akan ada protes dari penghulu," katanya.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, hal itulah yang dinamakan "bisyaroh" (sedekah), lantas bagaimana bisa dianggap gratifikasi?

"Pemberantasan korupsi hendaknya jangan 'over acting' sehingga yang halal pun diharamkan," katanya.

Ia menilai reaksi para penghulu untuk tidak bersedia datang ke rumah pengantin dan pengantin harus datang ke KUA serta hanya pada jam kantor adalah wajar, karena kalau penghulu datang ke rumah pengantin akan dituduh gratifikasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur H Sudjak MAg akan mengikuti keputusan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Jatim untuk tidak menikahkan pasangan pengantin di luar jam kerja.

Namun, tradisi masyarakat yang berkembang selama ini juga diakomodasi dalam peraturan itu pada ayat 2 bahwa pernikahan dapat dilaksanakan di luar kantor atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan pegawai pencatat nikah (Kepala KUA). (ant/ edy/dik)

LINTAS JATIM

5

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

800 Orang Keluhkan CPNS SURABAYA - Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh intansi di Jawa Timur memang telah selesai. Namun hingga menjelang hari-hari pengumuman hasil tes ujian seleksi CPNS tersebut, tercatat ada sekitar 800 orang yang telah mengadukan masalah CPNS ke Malang Corruption Watch (MCW).

han/koran madura

MENUNGGU PELANGGAN. Sejumlah pekerja seks komersial (PSK) di salah satu Wisma Dolly saat menunggu pelanggan, Senin (9/12).

LOKALISASI

Skenario Besar Pasca Penutupan Dolly SURABAYA – Pemkot Surabaya telah menyiapkan skenario besar menyulap kawasan bekas lokalisasi Dolly, usai penutupan Dolly yang rencananya ditargetkan sebelum Ramadan 2014.

Pembangunan infrastruktur berupa pelebaran badan jalan segera dilakukan.

"Jalan di Putat Jaya, Dolly, Jarak, mulai dari Banyu Urip akan diperlebar, ya sekitar 25 meter," kata Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji di ruang Humas Pemkot Surabaya, Senin (9/12).

Rencana pembangunan

itu, lanjut Agus, tak hanya demi kepentingan merehabilitasi kawasan Dolly, namun kata Agus, juga untuk memperlancar akses lalu lintas. Selain itu, Penerangan Jalan Umum (PJU) juga bakal diperbaiki. "Lampu juga diperbaiki supaya terang, supaya ada atmosfir lain yang baru, nggak remangremang," ujar Agus.

Lebih detil, kawasan gang-gang di sekitar Dolly nanti juga akan dibangun jalan paving dan diperbaiki saluran airnya. Pemkot Surabaya pun sudah mulai men-

coba membeli rumah-rumah eks wisma untuk dijadikan sarana dan fasilitas untuk umum.

"Kami beli, kami pakai untuk kepentingan masyarakat.

Misalnya saja, PAUD, taman, dan sebagainya," pungkas Agus.

Tak hanya infrakstruktur jalan dan gang yang disentuh.

Namun Pemkot Surabaya nantinya akan menyulap eks Lokalisasi Dolly menjadi sebuah sentra ekonomi.

Kawasan itu nantinya akan dilengkapi fasilitas umum (fasum). Bahkan, pemkot

akan menyertakan Rp 5 miliar sebagai modal awal sebagai bukti keseriusan.

Dana itu digunakan untuk membeli beberapa eks wisma. Nantinya setelah Dolly berhenti beroperasi untuk selamanya, Pemkot akan juga menjadikan kawasan itu menjadi tempat pelatihan Ketrampilan dan sentra ekonomi. "Wisma kita beli. Ini nantinya yang akan dibangun fasum berupa taman, fasilitas olahraga dan lain sebagainya," lanjutnya.

Agus menjelaskan, Dolly saat ini memang masih

identik dengan prostitusi dan perumahan padat serta jalan yang sempit. Pada masa mendatang, Dolly diproyeksikan sebagai sentra bisnis dan perdagangan.

Rencana Pemkot Surabaya, Jalan Putat diperlebar sekitar 25 meter. Tujuannya supaya akses transportasi dan bisnis terbuka sehingga kawasan tersebut bisa lebih berkembang.

"Di samping itu tentu juga dibarengi dengan pembenahan sarana penerangan dan saluran air," pungkas Agus.(han)

HENDAK LARI KE MADURA

Polisi Tembak Mati Otak Komplotan Curas SURABAYA - Achmad Fauzan (40) warga Dusun Gunting Sentul Purwodadi Pasuruan tewas setelah dua butir peluru petugas Jatanras Polda Jatim, menembus dada sebelah kiri, Senin (9/12).

Pelaku merupakan spesialis perakit senpi dan otak komplotan Darto yang tewas ditembak di Jl Raya desa sengon, Kamis (20/12). Tersangka dan komplotannya spesialis perampas truk dan rumah mewah.

Dalam setiap aksinya, pelaku selalu membawa senpi, bahkan tidak segan menembak korbannya yang melawan, catatan dari kepolisian Polda Jatim, pelaku sudah beraksi di sembilan tempat di wilayah jawa timur.

Awalnya petugas Jatanras yang dipimpin kompol Jumhur, mendapat informasi pelaku berada di daerah sidotopo. Aparat segera melakukan pengintaian, setelah beberapa saat pelaku melintas di Jl akses Suramadu arah madura berboncengan dengan Rochim (DPO), petugas langsung memepet

dan menarik kaosnya hingga terjatuh.

Tersangka berusaha melakukan perlawanan dengan mencabut pistol yang diselipkan dipinggangnya, melihat keselamatannya terancam, petugas langsung menembak dada kiri tersangka dua kali. Tersangka sempat mendapat pertolongan dan segera dibawa kerumah sakit, namun tersangka tewas dalam perjalanan.

“Selama ini tersangka dikenal sadis, pelaku spesialis perampokan kendaraan serta rumah, bahkan dirinya tidak segan menembak dan melukai korbannya yang berusaha melawan," Terang Kanit Asusila Kompol Jumhur yang diperbantukan dalam pengejaran tersebut.

Rekan tersangka yang berhasil melarikan diri terus diburu petugas, keberadaannya juga sudah diketahui. “Saat ini petugas sedang mengejar Rochim. Yang berhasil melarikan diri," Tandas mantan kanit Jatanum Polrestabes surabaya tersebut.(ddy)

ddy/koran madura

TEWAS. Achmad Fauzan (40) warga Dusun Gunting Sentul Purwodadi Pasuruan spesialis perakit senpi dan otak komplotan curas tewas setelah 2 butir peluru bersarang di dadanya, Senin (9/12).

MCW sendiri merupakan salah satu Konsorsium LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemantau seleksi CPNS yang mendapat amanat mengawasi proses seleksi CPNS di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. MCW sejak awal telah membuka layanan pengaduan baik di kantornya dan melalui media online.

Badan pekerja MCW, Zainuddin mengatakan, pengaduan yang diterima pihaknya itu terdiri mulai dari berbagai macam tahapan, seperti saat pendaftaran administrasi, penyelenggaraan CPNS hingga pasca tes CPNS. “Ada yang mengadu sekitar 800 orang, yang banyak adalah mengenai keterlambatan soal akibat keliru sehingga menyebabkan peserta bingung dan terpangkas waktunya,” ujarnya, Senin (9/12).

Menurutnya, pengaduan yang terbanyak itu terjadi saat tahap pelaksanaan ujian CPNS, pasalnya dalam sistem ujian khususnya lembar jawaban komputer (LJK) sendiri dalam satu baris kursi ujian. Setiap peserta menerima soal dengan paket berbeda-beda, ada soal paket A, B dan C, namun banyak paket soal yang justru nyasar di ruangan lain.

Selain itu, lanjut Zainuddin, ada pula peserta yang mengadu mendapat telepon dari seseorang untuk membantu memuluskan bisa lulus CPNS, bahkan ada pula yang secara langsung telah bertemu dengan orang yang menawarkan itu. “Terlihat antisipasi Pansel (Panitia Seleksi) CPNS lemah terhadap tahapan-tahapan pra maupun pasca tes CPNS,” tuturnya.

Pengaduan-pengaduan itu, lanjutnya, akan semakin banyak menjelang pengumuman CPNS bulan ini, dalam catatan MCW memang ada beberapa kerawanan dalam penentuan kelolosan peserta CPNS, seperti adanya kemungkinan rekrutmen CPNS ini menjadi ajang bagi kepala daerah yang memenangi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk membalas budi kepada tim sukses dan pendukungnya. Sehingga ada penitipan kerabat atau teman untuk dibantu dalam proses rekrutmen itu.

“Ada kemungkinan itu, apalagi di Jatim ada puluhan Pilkada yang digelar sebelum CPNS ini,” terangnya.

Selain kehawatiran itu, MCW juga menganggap animo masyarakat untuk menjadi PNS sangat tinggi namun formasi yang tersedia terbatas, sehingga bisa menyebabkan pelamar menggunakan berbagai cara untuk lolos termasuk memberi suap pada pihak tertentu. Selain praktek suap itu, praktek pungli juga masih menghawatirkan, dua praktek itu sulit ditindak karena pihak yang menyuap dan menerima suap itu sama-sama diuntungkan.

Ada pula kehawatiran pengisian kembali LJK pelamar tertentu oleh pihak lain setelah ujian TKD (Tes Kompetensi Dasar) atau TKB dilaksanakan, karena jarak jedanya dengan pengiriman hasil ujian lumayan lama dan bisa dimanfaatkan untuk itu.

Zainuddin juga mengingatkan, pemerintah juga memperhatikan situs pengumuman kelolosan peserta CPNS nantinya. “Kadang situs pemerintah tidak berfungsi dengan baik ketika mengumumkan peserta lolos pada berbagai tahapan akibat overload, ini harus diwaspadai,” tuturnya.

Sekadar diketahui, pelaksanaan rekrutmen CPNS di Jatim hanya diperuntukkan untuk 12 instansi, yakni pemprov Jatim, Kab. Jember, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, Kab. Pamekasan, Kab. Tuban, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Probolinggo. (ara)

MOBIL DINAS DPRD

Polisi Minta Pelat Mobdin Ditertibkan han/koran madura

BAGI-BAGI STIKER. Stiker bertuliskan ancaman korupsi dibagi-bagikan ke pengendara motor yang melewati kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur jl. A Yani, Surabaya.

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

Kejati Jatim bagi Stiker Anti Korupsi SURABAYA - Memperingati Hari Anti Korupsi (HAK) sedunia yang jatuh Senin (9/12) ini, Kejati Jatim membagikan stiker kepada pengendara di Jl A Yani.

"Pak Kajati dan staf ikut membagi stiker. Stafnya dari intelijen dan pidana khusus (pidsus) sekitar 30 orang," jelas Kasi Penkum Kejati Jatim, Muljono kepada wartawan, Senin (9/12).

Pembagian stiker ini merupakan cara untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya korupsi yang mengakar di berbagai sektor. Kepala Kejati Jatim, Arminsyah mengambil inisiatif membagikan stiker kepada para pengendara sepeda motor dan mobil yang lewat di depan kantor Kejati Jatim.

Mengenakan baju batik, Kajati dan para staf Kejati Jatim membagi sekitar 1000 stiker itu. Salah satu stiker itu bertuliskan 'Karo Bojo Tuku Terasi, Nek Kerjo Ojo Korupsi'.

Pembagian stiker ini terkait tema HAK, yakni Mewujudkan Indonesia

Pak Kajati dan staf ikut membagi stiker.

Stafnya dari intelijen dan pidana khusus (pidsus) sekitar 30 orang,”

Muljono

Kasi Penkum Kejati Jatim Bersih, Transparan, Tanpa Korupsi. Acara dimulai dengan menggelar apel di halaman kantor kejaksaan. Setelah itu, Arminsyah dan pegawainya membagi-bagikan stiker kepada pengendara maupun pejalan kaki yang melintasi Jalan Achmad Yani, Surabaya.

Sementara itu, Kejati menegaskan akan lebih fokus pada masalah korupsi, termasuk yang berkaitan dengan penyerapan dana APBD dan APBN. Apalagi di 2014, Indonesia menghadapi tahun Pemilu. Sehingga bisa saja proyek pemerintah

yang menggunakan dana APBD dan APBN dialihkan untuk keuntungan golongan tertentu.

Kejati pun bertekad lebih mengoptimalkan fungsi perdata dana tata usaha negara.

Tindakan itu bertujuan meneliti perusahaan yang ikut dan menang tender proyek pemerintah.

Seperti diketahui, penanganan perkara korupsi di Indonesia mencapai 1.600 hingga 1.700 perkara per tahun atau menduduki peringkat kedua di dunia.

Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Feri Wibisono mengatakan perkara korupsi tersebut yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, dia menuturkan perkembangan perkara korupsi di Tanah Air saat ini justru makin meluas di berbagai instansi dan daerah. Negara-negara seperti di Vietnam, India, Eropa, dan Amerika berada jauh di bawah Indonesia. (han)

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur meminta semua pelat hitam mobil dinas yang dipakai oleh anggota DPRD Surabaya ditertibkan dan dikembalikan lagi ke pelat merah sebagaimana mestinya.

Pantauan wartawan di gedung DPRD Surabaya, Senin (9/12), tampak dua petugas kepolisian Polda Jatim terlihat masuk ruangan ketua DPRD Surabaya M Machmud. Tujuan dari petugas kepolisian tersebut adalah meminta agar seluruh anggota dewan yang memakai mobil dinas (mobdin) mengembalikan pelat nopol sebagaimana mestinya. "Ada saran dari Polda Jatim agar pelat nomor mobil dinas dinormalkan lagi," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan DPRD Surabaya untuk menindaklanjuti imbauan dari Polda Jatim tersebut. Bahkan jika perlu, pihaknya akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggota dewan agar mematuhi permintaan Polda Jatim.

Saat ditanya sapa saja yang ditanyakan Polda Jatim, Machmud mengatakan jumlah mobil dinas yang dipakai anggota dewan. "Saya sendiri tidak tau berapa mobil dinas yang memakai pelat hitam,"

katanya.

Kedatangan petugas Polda Jatim kali ini terkait dengan banyaknya anggota DPRD Surabaya yang menggunakan pelat hitam pada mobil dinasnya. Sejumlah media massa sempat memberitakan siapa saja anggota DPRD yang menggunakan pelat hitam.

Setelah diberitakan, salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Adies Kadir tidak hanya mengganti pelat hitam mobil dinasnya, melainkan mengembalikannya ke Sekretariat DPRD Surabaya.

Hal ini dilakukan Adies untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan pemakaian mobil dinas menjelang kampanye Pemilu 2014.

Hanya saja, tindakan yang dilakukan tidak diikuti oleh anggota DPRD Surabaya lainnya. Bahkan pada saat rapat paripurna DPRD Surabaya Senin ini terlihat di parkiran halaman depan gedung DPRD masih banyak mobil dinass yang memakai pelat hitam.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan hampir semua pejabat di Pemkot Surabaya menggunakan pelat merah. "Ada yang pelat hitam, tapi yang dipersyaratkan saja," katanya. (ant/dul/dik)

6

PROBOLINGGO

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA

Kajari Ajak Masyarakat Berantas Korupsi PROBOLINGGO - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo melakukan kegiatan bagi-bagi stiker kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Kejari, pertigaan Gladak Serang, Brak, King dan sejumlah SKPD di lingkungan Pemkot Probolinggo, Senin (9/12).

Puluhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berduyunduyun turun ke jalan. Mereka, menyebar ke sejumlah titik di sepanjang Jalan guna membagikan stiker. Selain ke pengguna jalan, mereka juga memasang stiker di kantorkantor instansi pemerintahan.

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Danang Prasetyo Dwi Harjo, SH kepada wartawan mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini bertema “Mewujudkan Indonesia Bersih, Transparan Tanpa Korupsi. Sedangkan stiker yang dibagikan berisi tentang anti korupsi.

Dibagikannya stiker tersebut, menurut dia, agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi mencegah ter-

jadinya tindak pidana korupsi dan melaporkannya jika ada indikasi tindak pidana korupsi, baik dalam jumlah besar maupun kecil.

Kegiatan seperti ini setiap tahun rutin digelar.

Tujuannya, mengajak seluruh masyarakat agar sadar akan bahaya laten korupsi.

"Di hari anti korupsi ini, kita mengajak masyarakat supaya lebih mengetahui bahayanya korupsi. Dengan isi dari stiker ini, mudah-mudah masyarakat bisa tergugah agar tidak melakukan hal tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pembagian stiker tersebut sebagai sosialisasi kepada masyarakat supaya mewaspadai bahaya korupsi. "Melalui pembagian ini, masyarakat akan ikut bersama-sama dalam menjaga pengelolaan keuangan negara maupun daerah,"tandas Danang Prasetyo Dwi Harjo.

Peringatan hari anti korupsi sedunia, lanjut Danang Prasetyo Dwi Harjo, memiliki arti penting diantaranya memotivasi para penegak hukum untuk terus menerus melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

Hal ini sangat penting supaya uang negara tidak disalahgunakan, tetapi digu-

BAGI-BAGI STIKER. Puluhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo turun ke jalan, memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia yang jatuh pada 9 Desember. nakan sesuai dengan peruntukannya dan pengelolaan keuangan yang benar."Secara nasional, institusinya sudah menyelamatkan keuangan ne-

gara melalui korupsi senilai Rp. 300 Miliar lebih. Sedangkan melalui perdata senilai Rp. 1 triliun lebih,”terangnya.

Tak hanya penegak hukum,

sejumlah masyarakat menyambut positif upaya sosialisasi pemberantasan korupsi melalui penempelan stiker pada kendaraan roda dua dan roda

TOLAK DI LUAR JAM DINAS

Ketua Dewan Mulai Angkat Bicara PROBOLINGGO - Aksi mogok para penghulu KUA di Kota Probolinggo yang menolak melakukan akad nikah di luar jam dinas mendapat respon dari Ketua DPRD Kota Probolinggo. Aksi tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Saya kira hal itu tidak perlu dilakukan," ujar Ketua DPRD setempat, Sulaiman saat dimintai komentarnya, Senin (9/12).

Menurut dia, kasus se-

orang petugas penghulu Kediri yang disidang di Tipikor Surabaya tersebut, bukan menyangkut persoalan pelayanan. Melainkan persoalan yang menyangkut dugaan grafitikasi. "Melakukan pelayanan di luar jam dinas itu merupakan sebuah pelayanan yang prima. Karena itu sudah menyangkut pelayanan publik," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak per-1 Desember 2013 kemarin, para penghulu di Jatim

AKIBAT HUJAN

Tambak Petani Garam Berubah Kolam Ikan PROBOLINGGO- Musim Ia mengaku, saat ini hujan ini tidak hanya dike- memilih istirahat sejak luhkan oleh para pengu- awal Nopember kemarin. saha pengeringan ikan saja Diprediksi, awal 2014 curah warga pesisir di Kabupaten hujan akan terus bertambah Probolinggo. Namun akibat tinggi. Sehingga proses pemturunnya hujan itu , puluhan buatan garam memerlukan petani garampun juga mulai waktu sekitar dua minggu. resah karena terancam gagal Setelah petak tambak dipapanen. datkan, air laut dialirkan ke Disejumlah sentra petak tambak. produksi garam di Kabupa“Tambak air laut dijemur ten Probolinggo terbentang selama 17 hari, maka akan di sepanjadi kristal jang pantai garam. PemKraksaan, buatan gaPajarakan, ram itu butuh dan Paiton. proses yang Sebelum tahun “Sebelum tasulit, dan 2013 ini, dalam hun 2013 ini, memakan basatu hektarnya dalam satu nyak waktu hektarnya juga.Produksi pendapatan bisa pendapatan mencapai satu ton garam bulan bisa mencaini, tidak bisa garam, tapi untuk pai satu ton tahun ini produksi jadi atau bias garam, tapi gagaram kami dalam dikatakan untuk tahun gal panen” jesatu hektarnya ini produksi las H. Adi. maksimal mendapat garam kami Hal sena5 kwintal saja,” dalam satu da diungkaphektarnya kan Bambang maksimal (48), asal H. Adi mendapat 5 Desa RanPetani Garam kwintal saja,” dutatah, Kekata H. Adi ( camatan Pai45) salah satu petani garam ton Kabupaten Probolinggo. warga asal Desa Kalibuntu Selaku Ketua Kelompok Kecamatan Kraksaan Kabu- Petani Garam, mengaku kepaten Probolinggo, Senin banyakan para petani garam (9/12). di Kecamatan Kraksaan dan H.Adi mengatakan, cuaca Kecamatan Paiton memilih buruk sebagian petani garam untuk beristirahat. Karena memilih untuk istirahat. penghasilan pembuatan gaUntuk petak-petak tambak ram petani anjlok. yang digunakan untuk pem“Ini tergantung para buatan garam, beralih men- petaninya, kalau sekarang jadi tambak bandeng atau memang banyak yang meudang. “Saat ini produksi milih untuk istirahat. Munggaram tidak bisa dipaksakan kin mereka memutar haluan, mas, masalahnya kedepan untuk mempergunakan tamini cuaca akan tambah buruk baknya sebagai tambak ikan dengan seringnya turun hu- pada musim hujan sekarang jan ,” ujarnya. ini,” pungkas Bambang.(fud)

H.SULAIMAN

Ketua DPRD Kota Probolinggo

melakukan aksi mogok melakukan pencatatan nikah di luar jam dinas. Bahkan, para penghulu di Kota Probolinggo juga turut ikut-ikutan. Mereka menolak melakukan pencatatan akad nikah di luar jam dinas.

"Itu merupakan bentuk kesepakatan para penghulu yang ada di KUA seluruh Jatim," tandas Kabid Bimbingan Masyarakat (Bimas) kemenag Kota Probolinggo, Dawam Ichsan.

Menanggapi hal itu, lagilagi Ketua DPRD, Sulaiman menyarankan agar mogok pelayanan itu tidak perlu dilakukan. "Kalau tidak ada aturan yang melarang, saya kira tidak masalah melayani di luar jam dinas," tandasnya.

Apalagi, melakukan akad nikah di luar itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. "Kan kasihan masyarakat. Jika petugas menolak melayani akad nikah berada di luar," pungkas politisi dari PDIP itu.(ugi).

TEMPAT DAGANG

Kios PKL Stadion Kraksaan Rampung PROBOLINGGO - Sebanyak 16 petak pembangunan kios untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Stadion yang berlokasi di sebelah utara RSUD Waluyo Jati Kraksaan sudah rampung. Untuk menutupi kekurangan kios PKL, Pemkab Probolinggo berencana akan melakukan pengusulan untuk penambahan bangunan tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemkab Probolinggo, Sidik Wijanarko, mengatakan PKL yang ada di area stadion Gelora Merdeka Kraksaan sekitar 63 PKL. Namun saat ini pemkab hanya bisa membangunkan 16 kios saja.

Sedangkan untuk kekurangannya kata Sidik Wijanarko, pemkab akan berupaya untuk melakukan penambahan pada tahun-tahun berikutnya.”Kalau masalah pembangunan kekurangannya yang memiliki wewenang adalah Dinas PU Cipta Karya.

Tetapi pihaknya akan mengusulkannya untuk dilakukan

penambahan kios,”ujarnya, Senin,(9/12 ).

Menurutnya, rencana penambahan pembangunan kios PKL tersebut akan ditempatkan di sebelah barat Kantor Samsat Kraksaan atau sebelah utara bangunan kios PKL yang sudah selesai tahun ini.“Sesuai gambar pembangunan, kios PKL berbentuk L. Namun, saat ini hanya yang bisa dibangun disebelah selatan saja.” tandas Sidik Wijanarko.

Untuk yang 16 kios yang sudah rampung pengerjaannya, lanjut Sidik Wijanarko, akan siap di tempati oleh para PKL saja, hingga menunggu berita penyerahan dari PU Cipta karya tentang rampungnya pembangunan.“Kami masih belum terima soal berita acara tersebut. Kalau sudah kami terima, maka kios tersebut akan diresmikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi PKL yang sudah dinyatakan bisa menempati bangun tersebut, tidak dikenai pun-

gutan restribusi saat ini.

Tetapi kalau PKL di kios tersebut sudah ramai pengunjung, maka akan dikenakan restribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jadi menunggu ramainya dulu baru PKL akan dikenakan tarikan restribusi,” ucap Sidik Wijanarko.

Menyikapi hal itu, Ketua paguyuban PKL Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, Didik, mengatakan sebanyak 16 PKL akan segera menempati. Saat ini PKL masih menempati di daerah sekeliling stadion Gelora Merdeka Kraksaan.

Apalagi PKL yang sudah terdaftar itu akan segera dipindah ke kios, sambil menunggu peresmiaannya tahun 2014 mendatang. “Kami masih akan melakukan pemasangan papan nama dan aliran listrik, serta pemasangan tandon untuk fasilitas air untuk PKL tanpa ada biaya pungutan.

Hanya saja ada uang listrik seribu rupiah selama 24 jam yang bisa mereka gunakan” pungkasnya. (fud).

empat tersebut.

Anton salah seorang sopir angkota mengatakan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam pem-

hud/koran madura

berantasan tindak pidana korupsi. "Mendukung sepenuhnya langkah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.(hud).

Perbaikan JLU Telan Rp 2 Miliar Meski Bakal Dikelola Pusat PROBOLINGGO - Meski bermaksud menyerahkan pengelolaan Jalan Lingkar Utara (JLU) ke pemerintah pusat, Pemkot Probolinggo tetap menganggarkan sekitar Rp 2 miliar untuk perbaikan JLU pada 2014 mendatang. Hal itu untuk menjaga agar kondisi jalan di kawasan pantai utara (Pantura) Kota Probolinggo itu tidak semakin rusak.

“Soal nanti bakal dikelola pemerintah pusat, soal lain.

Yang penting kerusakan JLU jangan semakin parah,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melalaui Kabid Bina Marga Kota Probolinggo, Yuswadi Rahmono, Senin (9/12).

Yuswadi Rahmono, mengungkapkan setiap tahun, JLU menyedot APBD paling besar dibandingkan untuk perbaikan ruas jalan lainnya di Kota Bayuangga. “Termasuk pada 2014 mendatang, perbaikan JLU dianggarkan Rp 2 miliar,” tandasnya.

Sementara itu Walikota HM. Buchori mengaku, selam ini Pemkot Probolinggo dipusingkan dengan kondisi JLU yang terus-menerus rusak. Sehingga setiap tahun, APBD tersedot sekitar Rp 2 miliar, hanya untuk perbaikan JLU. “Kami sudah meminta Bappeda agar mengkaji, kemungkinan JLU diserahkan propinsi atau pemerintah pusat,” tegas walikota.

Jika telah diserahkan ke propinsi atau pusat, lanjut dia, maka beban perawatan jalan sepanjang 7 Km itu bukan lagi menjadi beban Pemkot Probolinggo. Kerusakan JLU dipicu banyaknya truk-truk pengangkut barang yang melebihi tonase. JLU yang termasuk jalan arteri kelas III hanya layak dilewati truk dengan tonase sekitar 8 ton.

Kenyataannya, JLU sering dilewati truk dengan tonase hingga 28 ton. Selain truk pengangkut batubara dan pasir besi, sejumlah industri di kawasan pelabuhan juga menggunakan truk-truk besar untuk mengangkut hasil produksinya.

Hal senada diungkapkan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim, Bambang Jatmiko. Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo termasuk JLU, tidak sepadan dengan status Tanjung Tembaga yang notabene merupakan pelabuhan utama.“Yang pasti pemerintah Propinsi akan membantu,”pungkasnya.(hud).

MINIM TENAGA PENDATAAN

Arsip Butuh Tenaga Profesional PROBOLINGGO - Untuk mengembangkan pendataan dokumen di Kabupaten Probolinggo, Kantor Arsip setempat membutuhkan tenaga-tenaga yang benarbenar profesional. Hal ini dibutuhkan saat Kantor Arsip melakukan study banding ke Kantor Arsip Tuluagung.

"Di Kantor Arsip Tuluagung itu memiliki tenaga fungsional arsiparis yang benar-benar profesional," ujar Kepala Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo,

Dwi Hartono kepada wartawan, Senin (9/12).

Tenaga fungsional arsiparis tersebut untuk melakukan pendataan dukumentasi.

Sementara tenaga fungsional tersebut sangat dibutuhkan di Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo. "Di Kantor Arsip Kabupaten itu hanya mempunyai tiga orang tenaga yang melakukan pendataan dokumentasi," katanya.

Tiga orang tenaga yang dimiliki oleh Kantor Arsip

DWI HARTONO

Kepala Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo

tersebut, melakukan pendataannya di sebanyak 44 satker.

"Sehingga dengan minimnya tenaga itu sangat terbatas untuk melakukan pendataan yang melayani sekian puluh satker yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo," tandasnya.

Berangkat dari keterbatasan itulah, Dwi Hartono menginginkan adanya penambahan tenaga. Seperti tenaga audiovisual yang bisa merekam gambar dokumen yang ada. Serta tenaga

fotografer yang melakukan pengambilan gambar-gambar dokumentasi. "Selama ini kita seringkali banyak menemukan kendala soal itu," katanya.

Dwi Hartono menjelaskan, kebutuhan tenaga fungsional tersebut diharapkan bisa teralisasi pada anggaran PAK tahun 2014 mendatang.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan itu, Dwi Hartono mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Asisten III Pemkab Probolinggo. (ugi).

OPINI salam songkem

Stop Korupsi, Lanjutkan Pembangunan Bangsa

Kecelakaan Lagi

ini, kita perlu berfikir, mengapa pemberantasan korupsi tidak juga berhasil? Apa yang salah dengan sistem pemberantasan korupsi kita?

E

ntah sudah berapa kali di republik ini kecelakaan kereta terjadi. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama, untuk yang kedua atau ketiga kalinya; begitulah macopat orang-orang pada suatu ketika. Terakhir, jika kecelakaan tak terjadi kembali, Bintaro kembali meledakkan kendaraan dan mencabut nyawa. Benar bahwa ajal di tangan Tuhan, tetapi sejujurnya dalam konteks bagaimana caranya mati, di sini Tuhan tidak terlalu teknis.

Di sinilah pemerintah harus lebih tegas dan sigap dalam memperkecil terjadinya kecelakaan. Sistem harus dibuat secara digital. Sejauh ini, pemerintah memberlakukan sistem manual dalam penjagaan lintasan kereta api. Model penjagaan ini sering memunculkan human error yang diawali dengan model pengamanan manual.

Mestinya, pemerintah meninggikan volume keamanan dan kenyamanan bagi siapapun yang terkait dengan angkutan. Mungkin tidak cukup apabila Menteri Perhubungan EE Mangindaan hanya menyatakan siap bertanggung jawab (tanggung menjawab) atas musibah ini.

Tetapi sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, pengamanan dibuat lebih ketat manakala korban berjatuhan.

Sang Menteri juga menambahkan pernyataan bahwa keutamaan keselamatan sudah diupayakan, tetapi kecelakaan tak bisa dihindari. Pada kecelakaan-kecelakaan sebelumnya, pemerintah sudah mengatakan hal yang sama, sebentuk bahasa frustatif untuk menghibur bangsa dan korban kecelakaan ini.

Ada baiknya pemerintah dalam konteks perkertaapian belajar ke Jepang, bangsa yang dulu menjajah. Tidak apaapa menimba ilmu untuk sesuatu yang terbaik. Pelayanan transportasi ala jepang dan Indonesia memang berbeda.

Kereta api di Jepang selain tepat waktu, kondisi kereta super nyaman, bersih dan full ac dingin panas tergantung iklim. Pelayanan yang diberikan profesional dan full automatic baik dalam petunjuk jalur maupun sistem pembelian tiket juga sistem keamanan yang lebih terjamin tanpa takut kecopetan di kereta api. Di Jepang tersedia berbagai macam pilihan pelayanan memang menjadikan Jepang patut diacungi jempol sebagai negara maju di asia.

Satu-satunya kelemahan kereta api di Jepang saat rush hour, ketika orang-orang berangkat dan pulang kerja dengan alat transportasi ini. Naik kereta api saat rush hour di Jepang bisa jadi juga sangat berbahaya terutama bagi perempuan. Tak jarang sering terjadi pelecehan seksual di dalam kereta api namun soal keamanan atau takut kecopetan hal itu tidak ada sama sekali, apalagi kecelakaan yang menewaskan sejumlah jiwa. Oleh karena itu, Indonesia kurang apa lagi, padahal negara punya kekuatan memaksa untuk menjadikannya lebih baik. (*)

Memerah Rakyat

A

da yang tersisa dari peringatan hari Anti Korupsi se-dunia, 9 Desembar kemarin. Sejumlah aktivis dari berbagai organisasi, nyaris di semua daerah keluar kandang, untuk melakukan aksi. Sebab hari Anti Korupsi merupakan momen sangat penting untuk menyuarakan aspirasi mengenai korupsi yang masih bercokol di muka bumi, termasuk di Indonesia. Tak ada satu pun yang mendukung korupsi, bahkan tak ada satu pun juga yang tidak menginginkan koruptor dibiarkan bebas menghirup udara segar. Semua kekuatan rakyat itu menghendaki para koruptor diseret ke pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama memerah uang rakyat.

Akan tetapi, aksi tetaplah aksi, namun korupsi tetap saja merajalela. Korupsi seakan bagaikan kumis, setelah satu dicabut masih tumbuh lagi yang lain. Begitulah korupsi, ada satu koruptor dijeploskan oleh KPK, ternyata muncul lebih banyak lagi tikus-tikus berdasi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Apa pun bentuknya, prilaku korup hakikatnya memerah rakyat untuk kepentingannya sendiri. Sehingga para koruptor itu menari di atas penderitaan rakyat. Mereka memang memiliki hati, namun prilakunya sudah tidak berhati. Sebab mereka hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, tanpa peduli lagi tindakannya memerah uang secara tak halal itu telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, negara dan rakyat negeri ini. Tindakan semacam ini tak ubahnya kanibal gaya baru, yang memangsa sebangsa setanah airnya sendiri.

Sesungguhnya korupsi bukan tidak bisa diatasi, namun upaya mengatasi tipikor itu masih setengah hati.

Diperparah lagi dengan upaya menyelamatkan diri dari tindak pidana korup itu yang terasa nyaris tidak ada pada segenap jiwa. Hanya sebagian yang merasa takut mencuri uang rakyat, namun sebagian lagi justeru kemaruk, tak nyaman hidup apabila tidak bisa menggelapkan uang rakyat. Indikasi ini nyaris terjadi di semua daerah di Indonesia, juga nyaris semua program kerakyatan yang digulirkan oleh pemerintah selalu sampai tak utuh ke tangan yang berhak karena telah mengalami penyunatan di tengah jalan. Bila tidak terjadi penggelembungan anggaran, di luar yang semestiya.

Kekhawatiran bukan suatu yang mustahil. Salah satu bentuknya, misalnya, di Madura, baru-baru ini menerima kunjungan Presiden SBY. Bukan main, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 3 miliar lebih. Bila Bangkalan hanya mengeluar Rp 190 juta, Sampang Rp 300 juta, Pamekasan Rp 500 juta, namun Sumenep justeru menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,22 miliar. Tentu saja, angka anggaran yang dikeluarkan Sumenep melebihi ketiga tetangganya, sehingga layak ditelusuri.

Dana APBD itu terkuras berlebihan, hanya untuk menerima SBY, yang tingkat kesejahteraannya jauh lebih aman dibandingkan rakyatnya. Negara dan daerah begitu mudahnya menghamburkan uang miliar rupiah untuk presiden, namun negara dan daerah begitu pelit mengeluarkan dana untuk rakyat, kalau pun ada masih disunat di sana-sini. (*)

A

7

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

Hari Senin, 09/12/2013 adalah peringatan hari pemberantasan korupsi se dunia. Sebuah pertanyaan besar perlu dilakukan, mengapa anti korupsi harus diperingati di negeri ini?

T

entu, hal ini dikarenakan praktik korupsi terus mengitari bangsa yang kaya raya ini, setiap tahunnya. Mulai dari kasus Pajak, kasus Century, Wisma Atelet dan Proyek Hambalang. Melalui peringatan hari anti korupsi ini diharapkan menciptakan sebuah kesadaran pada para pelaku koruptor bahwa, korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sebagian besar dari pelaku korupsi ini telah masuk ke dalam bui (penjara). Tapi, itu tidak bisa membuat para koruptor jera, KPK-pun sebagai lembaga anti korupsi harus memutar otak lebih keras lagi bagaimana cara menghilangkan korupsi di negeri tercinta ini. Dalam proses penyidikan, KPK selalu mengalami jalan terjal.

Karena, kasus korupsi di negeri ini, dimungkinkan dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus korupsi yang cenderung berantai.

Sejak lepasnya pemerintahan Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi belum juga tertangani dengan baik. Niat untuk memberantas korupsi cukup kuat. Berbagai peraturan dan reformasi perundang-undangan tentang korupsi dilahirkan, tapi tidak banyak membawa hasil yang memadai. Bahkan banyak korupsi baru yang terungkap justru terjadi setelah masa reformasi (saat ini). Dalam konteks

Korupsi Menurut Baharuddin Lopa (Baharuddin Lopa & Moh. Yamin, 1987 : 6), pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.

Meski demikian, pengertian tersebut seakan tidak difahami oleh para pelaku koruptor. Ia seakan enjoy dengan apa yang ia lakukan. Hal dimungkinkan karena adanya ambisi kekuasaan dalam dirinya, seperti memperkaya diri sendiri. Dalam teori sosiologi hukum disebutkan bahwa faktor para petinggi negara melakukan korupsi yaitu pertama, karena desakan ekonomi, desakan konstituen, ambisi kekusaan dan lain sebagainya.

Menurut hemat saya, apapun alasannya tindakan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara harus ditinggalkan. Sebagai petinggi negara harus mementingkan kesejahteraan bangsa dan kepentingan nasional.

rupsi bisa lolos dari jeratan hukum negeri ini. Korupsi di negeri ini, ibarat penyakit lama yang sulit disembuhkan, berbagai obatpun tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit ini.

Misalnya, pendirian lembaga anti korupsi seperti KPK ternyata tidak bisa berbuat banyak dalam menangani praktek korupsi ini.

Segala cara dan diagnosa telah ditempuh, dari pengamat, kritikus, aktivis semuanya telah angkat bicara, bahkan lantang. Namun sayang disayang, Cyindrome korupsi telah berurat akar dalam sistem pemerintahan. Satau-satunya cara adalah mengurangi titik potensi dan resikonya, dengan bermacam pola dan strategi. Diantaranya adalah menciptakan transparansi birokrasi pemerintahan dengan langkah nyata dan konkrit. Hal ini bisa terwujud, manakala karakter aparat pemerintahan sudah terbebas dari mental suka menggaruk dan menilap yang bukan haknya.

Hal lain yang turut melanggengkan kekorupan di Indonesia adalah, politisasi berbagai kasus korupsi. Gejala ini terbentuk, karena lemahnya daya jangkau hukum terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik. Baik di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akhirnya, suatu tindakan korupsi hanya terungkap, bila ada riak-riak “politik sakit hati atau politik balas dendam”.

Buktinya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat-pejabat, terpendam selama ini. Dan baru teruangkap setelah terjadi fluktuasi gesekan politik terkait berbagai persoalan di tanah air.

Fakta ini menandakan, otoritas hukum di Indonesia masih tersubordinasi oleh grafitasi politik yang sedemikian kuatnya dan dasyhat. Padahal, sejatinya hukum dan politik adalah dua wilayah dengan otoritas yang berbeda. Persoalan hukum, sejatinya tidak dibawa ke zona politik, karena hanya akan memperkabur substansi juridisnya, termasuk perkara pidana korupsi.

Politisasi Hukum Selalu timbul pertanyaan di benak kita, mengapa memberantasan korupsi di Indonesia selalu mengalama kegagalan. Bahkan, para pelaku ko-

Upaya Pencegahan Apapun alasannya, korupsi tidak boleh dibiarkan berjalan dan merajalela di dalam negeri ini. Ajaran agama memerintahkan umatnya untuk

melakukan berbagai tindakan dalam mengatasi penyakit korupsi itu. Amar ma’rūf dan nahi munkar menjadi sangat efektif dalam mengatasi korupsi apabila upaya itu dilakukan melalui tahap-tahap: (1) Pencegahan diri dan keluarga dari tindakan korupsi.

Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan keyakinan bahwa korupsi adalah penyakit masyarakat yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Orangtua dalam keluarga berkewajiban untuk mencegah dirinya dari tindakan korupsi. Komitmen menjauhkan diri dari tindakan itu harus dikembangkan pula kepada anggota keluarga yang lain dengan menanamkan sebuah komitmen bahwa korupsi adalah penyakit kehidupan. (2) Keteladan pemimpin. Pemimpin adalah teladan bagi umatnya. Apa yang dilakukan pemimpin, maka hal itu pula yang dilakukan oleh yang dipimpin.

Yang dipimpin selalu meniru hal-hal yang dilakukan pemimpinnya. Seorang pemimpin haruslah orang yang mempunyai komitmen mencegah diri dari korupsi secara internal, dan menunjukkan sikap anti terhadap korupsi, serta melakukan upayaupaya pencegahan terjadinya korupsi di dalam masyarakat, baik secara kekerasan maupun secara lisan.

Kalau pemimpin sudah menunjukkan keteladanan seperti itu, maka lambat laun korupsi yang kini merajalela itu dapat dicegah secara berangsung-angsur. (3) Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi. Setiap pelaku korupsi harus ditindak tegas berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Siapa pun yang melakukan tindakan demikian, termasuk pemimpin, penguasa, dan pelaksana serta penegak hukum harus ditindak tegas dan dihukum menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Akhirnya, kita harus mengakhiri praktek korupsi ini untuk kemudian melanjutkan pembangunan kesejahteraan bangsa Indonesia. Wallahu a’lam. = *) Mahasiswa Pascasarjan Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan peneliti di BEDUG Institute Jawa Timur.

Multi Fungsi Peran KPK ia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Lambat laun, memasuki periode sekarang ini, era demokrasi yang digembar-gemborkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan bernegara nampaknya juga tak kunjung terbukti.

Pasalnya, semakin membabibutanya kasus KKN pada era Soeharto juga menginfeksi pada rezim yang dipimpin oleh SBY. Dan hal ini mengakibatkan lingkup birokrasi kian tercaci.

Demokrasi di Indonesia barawal pasca terjadinya pemakzulan besar-besaran rezim Soeharto. Meluapnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) membuat rakyat geram atas tindakan yang dilakukan oleh presiden ke-3 itu. Otoriterisme yang melibihi batas juga menjadi tonggak awal dari kemungkaran rakyat kepada pihak pemerintahan.

P

erlu digaris bawahi bahwa, di era reformasi korupsi dilakukan secara berjamaah, tidak hanya badan eksekutif dan yudikatif, tetapi badan legislatifpun juga sama; bahkan menjadi pusaran baru korupsi yang dahsyat. Paradigma hidup idonis mengawali seseorang untuk berbuat tindkan korupsi. terlebih dalam teori Merton menyebutkan bahwa, kebudayaan yang terlalu menekankan kepada sukses ekonomi namun membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Di sisi lain, suatu kehidupan masyarakat yang mementingkan anggota keluarga sendiri seperti di dalam nepotisme akan menyebabkan orang lain iri dan menyuburkan korupsi. Demikian pula orang akan mencari jalan di dalam mencapai struktur kekuasaan agar

Gerak KPK Parahnya kasus KKN yang kerapkali menghebohkan negeri ini berimplikasi pada pihak hukum. Sebab, tak sedikit dari pelopor polikus bahkan adan hukum terjerat kasus korupsi. dengan demikian, Atas dasar menegakkan hukum, pihak yang mengeklaim sebagai lemga independen negara secara serentak mendirikan lembaga yang berkompeten dalam lingkup penindakan kasus korupsi.

Ya, KPK. Komisi pembarantasan korupsi atau biasa disingkat KPK bisa dikatakan sebagai lembaga yang sangat berkompeten dalam menindak kasus korupsi. Secara garis besar, tugas KPK fokus terhadap penindakan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. namun tak dapat dinafikan pula bahwa, KPK juga berkontribusi pada pencegahan korupsi. hal ini diungkapkan Abraham Samad (ketua KPK) dalam Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK). Pretasi gemilang yang dipersembahkan KPK sangat banyak, contoh kecil adalah penangkapan ketua-ketua partai dan bahkan ketua lembaga penegak hukum yang notabene terlibat kong-kalikong dalam berbagai bisnis korupsi. hal ini menunjukkan bukti KPK melaksanakan tugas dengan tendensi amar ma’ruf nahi mungkar (tak pandang bulu).

Sayang, banyak presepsi masyarakat yang beranggapan bahwa,

KPK hanya rajin mengkap dan memenjarakan, tatapi tak fokus pada pencegahan. Presepsi seperti ini terbilang salah total. Sebab tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang cukup dalam maksud mendiskriditkan, pihak KPK juga terbilang tertib melakukan pencegahan korupsi seperti pendidikan antikorupsi, kampanye pencegahan, perbaikan sistem, pelaporan LHKPN, dan masih banyak lainnya.

Dari pihak pemerintahan, konon sangat mendukung program yang diterbitkan oleh KPK, yakni sistem integrasi nasional (SIN). Dalam pidatonya, Abraham Samad menuturkan, “Tahun lalu pemerintah mendukung konsep KPK, yaitu integrasi nasional sebagai bagian strategi nasional (stranas) pemberantasan korupsi,”. menurut Samad, untuk mendukung pemberantasan korupsi baik, lembaga, kementerian maupun instansi layak menerapkan SIN tidak hanya sebagai sistem internal organisasi namun dapat diimplementasikan secara pribadi. Abraham menilai, korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, terstruktur, dan terukur. (Suara Pembaharuan 4/12/2013) Pengimplementasian SIN pada setiap lembaga maupun kementerian bakal mendorong terciptanya tata kelola yang baik (good governance).

Bisa dikatakan, korupsi di Indonesia tumbuh subur karena sistem yang buruk. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak mumpuni juga memengaruhinya. Maka, penerapan SIN perlu didukung lingkungan yang kondusif dimana pimpinan dapat berperan sebagai contoh.

Dalam konteks diatas, tentunya KPK tidak bisa sendirian dalam memerangi korupsi. namun dengan support dari berbagai pihak yang pro dengan penerapan SIN juga menekankan kerjasama antarinstitusi untuk membangun akuntabilitas. Yakni degan tertearapkannya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, keteladanan,

dan sifat-sifat mementingkan kepentingan bangsa diatas kepentingan diri sendiri, dan kelompok harus diimplementasikan di kementerian, lembaga, dan sebagainya.

Dukungan Pemerintah Ironis, Rendahnya integritas pejabat publik mengakibatkan kasus korupsi dinegara ini lamban teratasi.

Tentunya hal ini tak boleh disepelekan. Sebab, korupsi merupakan suatu penyakit yang efek sampingnya melebihi pengeboman yang dilakukan oleh para teroris. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kalau praktik korupsi dilakukan secara jama’ah maka penanganan kasus korupsi pun juga dilakukan secara berjama’ah, dengan kata lain harus dimusuhi bersama.

Dalam konteks ini, Pihak pemerintahan harus mampu dan mau membangun snergi bersama KPK, jangan hanya sekedar mengikuti alur yang digagas oleh KPK saja. Namun sudah seharusnya, pihak membuat gebrakan baru mengenai hukuman bagi sang koruptor.

Dengan harapan, suapaya para pelaku korupsi mengalami kejerahan.

Disisi lain, pihak pemerintah juga tak boleh ambigu dalam minyikapi seorang yang sudah jela-jelas terlibat kasus korupsi. karena, jika dari pihak pemerintahan tidak tegas dalam menyikapinyamaka hal ini juga akan menghambat pengusutan hukum. Kita bisa menyontoh negara Jepang dan China dengan keberaniannya menerapkan sistem hukuman mati bagi seorang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian, apabila pemerintah Indonesia mengambil langkah berani seperti halnya negara Jepang dan China maka tak menutup kemungkinan bahwa kasus korupsi yang pada hakikatnya membombardir negara ini akan bisa luntur dengan sendirinya.= *) Peneliti di Monash Institute dan Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

88

OL AHRAGA

Inter Kembali Petik Poin Tunggal di Kandang

Arsenal Gagal Menjauh

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

SELASA 10 DESEMBER 2013

Debut Rene Meulensteen di Fulham Ditandai Kemenangan

Striker Inter Milan Rodrigo Palacio mencetak dua gol dan satu asis pada laga kontra Parma Senin dini hari WIB. Performa impresifnya ini layak disemati dengan gelar Man Of The Match.

MILAN - Inter Milan kembali memetik satu poin alias poin tunggal saat menjamu AC Parma pada lanjutan Liga Serie A Italia di San Siro, Senin (9/12) dini hari WIB. Kedua tim bermain imang 3-3. Pekan lalu, klub milik pengusaha Indonesia Erick Thohir ini, juga bermain imbang 1-1 melawan Sampdoria.

Hasil imbang dini hari kemarin itu adalah hasil seri ketujuh yang diraih Inter dari 15 laga dan memaksa mereka harus puas berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 28 angka.

Tampil di kandang lawan ternyata tidak membuat Parma inferior. Sang tamu justru mampu memecahkan kebuntuan laga ketika memasuki menit ke-12. Marco Marchionni dengan cerdik memberikan umpan terobosan kepada Nicola Sansone. Dengan tenang, sang striker yang tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper Inter Samir Handanovic mampu menaklukan sang kiper.

Tertinggal satu gol membuat kubu Inter terhentak.

Mereka pun langsung meningkatkan daya serang dan menemui hasil pada menit ke-44.

Jonathan mendapatkan bola liar dan kemudian melepaskan umpan silang mendatar yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Rodrigo Palacio.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan sesaat. Di injury time, Inter kembali tertinggal melalui kesalahan

Handanovic. Mantan kiper Udinese ini gagal menangkap bola dan melewati kedua kakinya yang kemudian disambar oleh Parolo untuk membawa Parma unggul di paruh pertama ini.

Laga semakin seru setelah memasuki bebak kedua. Kedua tim tampail bak kesetanan setelah mengubah kedudukan menjadi 3-3. Berawal dari Inter yang berhasil menyamakan kedudukan setelah umpan silang Ricky Alvarez berhasil disambut dengan sempurna oleh Palacio di menit ke-54. Dua menit berselang tembakan mendatar Fredy Guarin sukses membalikkan kedudukan menjadi 3-2 yang membuat Inter berada di atas angin.

Namun, tim tuan rumah gagal mempertahankan keunggulan mereka setelah di menit ke-60, Sansone mencetak gol keduanya di pertandingan ini untuk membuat kedudukan kembali sama kuat yang akhirnya berakhir hingga akhir pertandingan.

“Kami memulai laga dengan buruk dan baru bangkit setelah 10-15 menit. Kami harus bisa berhdapan dengan beragam situasi dari pertandingan dan kami terlalu sering tampil bertahan ketika sudah unggul. Saya pikir kami pantas mendapatkan hasil lebih baik pada laga selanjutnya dan mungkin bukan saat ini,” kata allenatore Inter Walter Mazzarri. (Sky sports/espn/aji)

Copa del Rey

Malaga Bisa Tidak Lolos BARCELONA - Enam gol mewarnai duel sengit antara Malaga melawan Osasuna yang berakhir imbang 3-3 dalam pertandingan leg pertama babak 32 besar Copa del Rey di Estadio La Rosaleda, Minggu (8/12) waktu setempat atau Senin (9/12) dini hari WIB. Hasil ini pun mengancam Malaga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya karena laga leg kedua akan dihelat di markas Osasuna yang mengantongi keuntungan gol tandang. Osasuna cukup bermain imbang tanpa gol untuk memastikan tiket 16 besar.

Malaga sepertinya akan memenangkan laga dengan mudah ketika sudah unggul tiga gol dalam rentang waktu 47 menit. Sergio Sanchez membuka keunggulan tuan rumah lewat aksinya pada menit ke-31. Selang tujuh menit, Antunes menggandakan kedudukan sebelum diperlebar lewat gol Jimenez Juanmi di menit ke-47.

Namun, tiga gol tersebut ternyata tidak mematikan semangat tim tamu. Di luar dugaan, Osasuna berhasil melesakan dua gol hanya dalam tempo empat menit melalui Roberto Torres serta Manuel. Laga makin sengit saat Osasuna kehilangan pemain menyusul kartu merah yang diberikan kepada Raoul Loe. Meski demikian, mereka masih mampu menambah satu gol melalui Emiliani Daniel Armenteros yang menghujam gawang Willy Caballero.

Bek Malaga Ignacio Camacho juga mendapat kartu merah langsung di sisa enam menit pertandingan.

Hasil imbang juga diraih Espanyol saat bertandang ke markas tim Segunda Real Jean. Meskipun unggul kualitas, Espanyol tetap mengalami kesulitan membobol gawang lawan hingga akhirnya David Lopez membuka keunggulan bagi peserta La Liga ini sesaat sebelum turun minum. Namun, Jaen sukses menyeimbangkan skor lewat gol bunuh diri Sidnei di menit ke-67. Tuan rumah bahkan berbalik unggul tiga menit kemudian berkat Jozabed Sanchez. Akan tetapi, gol dari Stuani memastikan hasil imbang menyusul aksinya merobek jala Rene Roman di sisa dua menit pertandingan. (Espn/aji)

LONDON - Arsenal tidak mampu memanfaatkan peluang untuk menjuah dari kejaran para rivalnya di klasemen sementara Liga Utama Inggris, setelah hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Everton di Emirates Stadium, Minggu (8/12) waktu setempat atau Senin (9/12) dini hari WIB. “The Gunners” pun membuang momentum untuk bisa unggul tujuh angka atas Liverpool dan Chelsea di daftar tabel klasifika. Dengan hanya tambahan satu angka, klub asal London Utara kini masih memimpin klasemen dengan 35 poin dan unggul lima poin dari kedua rivalnya tersebut.

“Idealnya, kami memang meinginkan (unggul) tujuh poin tapi setidaknya kami dapat lima. Ini juga memberikan kami sedikit ketenangan saat menghadapi tim lain,” ujar pelatih Arsenal Arsene Wenger.

Laga melawan Everton sejatinya bisa menjadi kans bagi Arsenal menjauhkan diri dari rival-rivalnya di papan klasemen.

Pasalnya, setelah ini mereka akan melakoni partai-partai berat. Tengah pekan ini, tim “Gudang Peluru” akan menghadapi Napoli di ajang Liga Champions. Kemudian, harus berjibaku dengan Manchester City dan Chelsea di Liga Utama Inggris pada dua pekan kedepan.

“Kami harus bisa menjaga ketenangan itu. Karena di liga yang sangat kompetitif, konsistensi (penampilan) kami akan sangat penting hingga akhir musim nanti,”

kata Wenger.

Bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Arsenal tampil lebih baik ketika memasuki interval kedua. Santi Cazorla mendapat peluang untuk dapat memecah kebuntuan lima menit laga berjalan tetapi sayang tandukannya masih terlalu lemah.

Empat menit berselang, Everton kembali menampilkan taringnya.

Berawal dari serangan balik cepat, Wojciech Szczesny dipaksa melakukan penyelamatan gemialng dari tembakan Steven Pienaar. Dua menit kemudian, giliran Tim Howard yang dipaksa jatuh bangun untuk menepis tendangan Ramsey.

Tidak kunjung menunjukan hasil konkret hingga menit ke-70, Wenger langsung menyuntikan tiga tenaga baru. The Walcott, Tomas Rosicky dan Mathieu Flamini masuk menggantikan Cazorla, Jack Wilshere dan Aaron Ramsey.

Pergantian tidak lazim yang dilakukan Wenger itu ternyata membuahkan hasil positif. Masuknya ketiga pemain itu semakin mempertajam serangan tuan rumah. Kebuntuan laga akhirnya pecah pada sepuluh menit jelang laga usai. Berawal dari umpan panjang Rosicky yang kemudian diteruskan Walcott ke arah Giroud, tetapi striker Prancis itu gagal menyentuh bola. Un-

tungnya, Ozil yang berada di sisi Giroud mampu menyambut bola dengan tendangan keras tepat di muka gawang Howard.

Ketika tiga poin sepertinya sudah di depan mata, fans Arsenal harus menelan pil pahit setelah “The Toffees” mampu menyamakan kedudukan hanya selang empat menit dari gol Ozil. Pemain pengganti Gerard Deulofeu sukses menaklukan Szczesny lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti.

Everton kini menduduki tempat kelima dengan 28 angka berkat tujuh kali menang, tujuh seri, dan sekali kalah. Mereka hanya terpaut satu poin dari City yang bertengger di posisi keempat dan berjarak dua angka atas Liverpool dan Chelsea yang mengisi tempat kedua dan ketiga.

Di laga lain, Rene Meulensteen mengklaim kemenangan perdana sebagai pelatih baru Fulham untuk mengakhiri catatan tidak terkalahkan di lima laga beruntun Aston Villa dengan kemenangan 2-0 di Craven Cottage. Bagi “The Cottagres” ini merupakan kemenangan pertama setelah enam laga beruntun selalu menelan kekalahan. Steve Sidwell membuka keunggulan Fulham pada menit ke-21 sebelum digandakan sembilan menit kemudiam lewat eksekusi penalti Dimitar Berbatov.

Akan tetapi, tambahan tiga poin belum mampu membawa Fulham keluar dari jeratan degradasi setelah menempati posisi ke-18 dengan koleksi 13 poin. Sedangkan, Villa tertahan di urutan kesepuluh dengan 19 angka. (Espn/aji)

DATA DAN FAKTA SER ASA TUAN RUMAH. E v e r t o n melakukan lebih banyak tembakan (12 dibanding 11), lebih banyak menguasai bola (56 dibanding 44 persen) ketimbang Arsenal. Tak hanya itu, mereka juga melepas lebih banyak umpan sukses (84% dibanding 78%).

SUBSTITUSI EFEKTIF. Meski cuma melakukan satu pergantian, Gerard Deulofeu melancarkan lebih banyak tembakan tepat sasaran dalam 12 menit tampil. Bandingkan dengan Romelu Lukaku yang tak melepas satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

KONTRIBUSI MAKSIMAL. Ross Barkley menciptakan lebih banyak kesempatan mencetak gol (tiga peluang), dibandingkan dengan Mesut Ozil yang kali ini cuma menciptakan satu peluang mencetak gol untuk The Gunners.

KOMANDAN DIREDAM. Setelah sukses melepas minimal 88 persen dari umpan dalam empat laga terakhir, form Aaron Ramsey menurun dengan hanya 77 persen umpannya berhasil diterima rekan setimnya - bahkan di babak pertama is cuma melepas 65 persen umpan sukses!

STATISTIK

1-1 ARSENAL vs EVERTON

ARSENAL

Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 12 7 19 8 17

Penguasaan Bola

82%

52%

Umpan Sukses

EVERTON Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

2 12 4 15 8 22

Penguasaan Bola

48%

79% Umpan Sukses

AGRESIF. Gelandang Everton James MacCarthy (kiri) berebut bola dengan bek Arsenal asal Jerman Per Mertesacker (kanan) pada laga yang dihelat di Emirates stadium. Arsenal dan Everton bermain imbang 1-1.

SEA GAMES XXVII

Indonesia Atasi Kamboja 1-0 YANGON - Tim nasional (timnas) U-23 Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games XXVII membuka perjalanan mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Kamboja. Namun demikian, kemenangan ini dinilai kurang meyakinkan. Hal ini karena pada pertemuan sebelumnya di SEA Games 2011, Indonesia menang telak 6-0.

Adalah gol tunggal dari striker Yandi Sofyan pada menit ke-52 yang memastikan keunggulan Indonesia hingga laga berakhir.

Dengan hasil ini, Indonesia sementara menduduki peringkat tiga klasemen grup B di bawah Myanmar dan Thailand. Meski sama-sama memperoleh tiga poin, namun timnas Indonesia kalah dalam hal produktivitas gol. Sementara Kamboja yang sudah dua kali kalah berada di dasar klasemen.

Pertandingan selanjutnya Indonesia adalah tanggal 12 Desember melawan Thailand.

Pada laga yang dihelat di Thuwunna Stadium, Yangon, Senin (9/12/2013) sore WIB, Indonesia sudah dapat peluang di menit keempat lewat tembakan Alfin Tuasalamony tapi bola masih menghantam mistar gawang.

Usai peluang pertamanya itu, Indonesia terus menggempur pertahanan Kamboja tapi buruknya penyelesaian akhir dari pemain lini depan membuat gol tak kunjung tiba. Serangan-serangan dari sayap melalui Andik Vermansah dan Ram-

Namun begitu, buruknya koordinasi lini per lini dan menurunnya kondisi fisik pemain membuat Indonesia sering kehilangan bola.

Di menit 70 Dendi mengancam gawang Kamboja tapi bola dari kaki kanannya masih tepat di jalur kiper dan Sou mampu menepisnya.

Andik Vermansyah membuangbuang peluang di menit ke 84 ketika di dalam kotak penalti ia melepaskan tembakan tapi masih terhadang kiper. Bola rebound kembali disambarnya tapi kali ini tembakannya tak menemui bidang sasaran. Berikutnya, lagi-lagi Andik membuang peluang. Umpan Ferdinand Pahabol di ruang kosong depan gawang berhasil digapai oleh Andik namun sepakannya melebar dari sasaran. Skor 1-0 pun menjadi hasil akhir dari laga ini. (dar) dani Lestaluhu pun kerap mentok di bek-bek Kamboja. Yandi Sofyan yang dipasang sebagai striker tunggal juga kurang mendapat pasokan bola dari lini tengah.

Sementara Kamboja mendapatkan kesempatan mereka di menit 33 lewat aksi Chhin Chhoeun. Akan tetapi, bola hasil tendangannya, setelah berhasil melewati hadangan Ibo, hanya melambung di atas gawang Kurnia Meiga.

Ramdani juga berusaha mencoba peruntungannya dengan tendangan keras, tapi bola masih bisa diblok. Skor 0-0 pun bertahan hingga

peluit panjang berakhirnya babak pertama ditiupkan wasit.

Masuk di babak kedua, Indonesia langsung menekan sejak pluit ditiup wasit. Mereka mampu memecah kebuntuan tepatnya di menit 52.

Umpan terobosan Dendi Santoso membelah pertahanan Kamboja, Yandi yang lolos dari jebakan offside mampu meneruskannya jadi gol lewat sepakan terukur melewati hadangan Yaty Sou. Kamboja berusaha merespon, tapi Indonesia masih menguasai jalannya permainan. Bola juga lebih banyak berada di kaki pemain Garuda Muda.

Susunan Pemain Indonesia: Meiga; Alfin, Andri Ibo, Manahati, Diego; Risky P, Dedi K; Andik, Dendi Santoso (Egi Melgiansyah 85’), Ramdani (Bayu Gatra 78’); Yandi Sofyan (Ferdinand Pahabol 65’) K amboja: Yaty Sou; Sovan Sok, Pancharong Touch, Prak Mony Udom, Chanthatheary Bin; Suhana Sos (Sok Pheng 80’), Samoeun Rous, Sothearath Chhun (Vathanaka 61’),Chhin Chhoeun; Khemrin Shek, Soksana Phourng

Taneyan Lanjang SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

SELASA

10 DESEMBER 2013

1 9

TENAGA KESEHATAN

Usulan Sertifikasi Bidan Tak Jelas

doni heriyanto/koran madura

DEMONSTRASI. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Bangkalan Corruption Watch (BCW) saat melakukan aksi demonstrasi memperingati hari anti korupsi di kantor DPRD Bangkalan, Senin (9/12).

BCW Sweeping DPRD Semua Anggota Dewan Akan Datang pada Siang Hari BANGKALAN - Memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, puluhan aktivis Bangkalan Corruption Watch (BCW) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD setempat. Tidak hanya itu saja, mereka juga melakukan sweeping di lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Sebab sejumlah anggota dewan diketahui sedang tidak ada di tempat.

Rofika Mariasari Arifina A.R Penari

Melestarikan Budaya

M

elestarikan kebudayaan memang menjadi keharusan bagi setiap kalangan, terutama bagi generasi muda. Sebab khazanah kebudayaan yang kita miliki tetap harus lestari, karena kita adalah anak kebudayaan.

Menghargai sejarah perjuangan bangsa tidaklah harus dengan bersusah payah kembali turun ke medan perang atau dengan membuat suatu aksi besar dalam membela tanah air. Melestarikan budaya dan ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia sampai ke seluruh daerah adalah salah satu wujud dalam menghargai sejarah kebangsaan.

Rofika Mariasari Arifina A.R, perempuan kelahiran 8 Desember 1991 merupakan salah satu di antara sekian perempuan yang mengaku bangga akan khazanah kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, terutama budaya Sumenep.

Mahasiswi jurusan Pendididikan matematika itu, selain sibuk dengan aktivitas kuliah, ia juga sedang menekuni dunia tari. Kini, ia sedang mengajar tari di SDN Kalianget Timur 1, SDN Pabian 3 dan SDN Talango 3. Baginya, menekuni dunia tari merupakan salah satu cara menanamkan nasionalisme kebudayaan. Sebab bagi perempuan yang juga aktif di organisasi aktivis tersebut.

Sungguh, patut kiranya rasa bangga itu kita hadiahkan untuknya, ternyata selain menekuni dunia tari, ia juga berprestasi dalam hal fragmen kesejarahan. Terbukti, pada lomba visualisasi Fragmen Kesejarahan di Surabaya pada tahun 2013 kemarin, ia dinobatkan sebagai juara 3. “Walau prestasi saya tak terlalu membanggakan, tapi saya cukup senang dan merasa bahagia, sebab, bukan prestasinya yang bernilai, tetapi saya punya kesempatan untuk menjunjung tinggi khazanah kebudayaan,� ucap perempuan yang akrab dipanggil Ficka tersebut.

Bahkan suatu saat nanti, dirinya ingin sekali mendirikan sekolah tari bagi anak-anak yang punya bakat menari. Sebab dirinya ingin seperti ayahanda yang sangat menghargai kebudayaan.

Maklum, bapaknya dikenal sebagai budayawan, sehingga jiwa seni dan budaya pun melekat dalam dirinya. (sym)

Dalam orasi yang disampaikan orator BCW, dikatakan korupsi bukan hanya budaya laten, tapi sudah menjadi virus mematikan yang siap menulari setiap manusia melalui jabatan yang dimilikinya. Munculnya raja-raja kecil bermental drakula pengisap darah rakyat adalah konsekuensi berlakunya otonomi daerah yang cenderung disalahgunakan.

Hal itu berdampak pada semua instansi pemerintah yang terindikasi dan berpotensi melakukan praktek korupsi, mulai dari pusat hingga daerah (Kabupaten) termasuk di lingkungan legislatif. Namun, hingga saat ini di bumi Bangkalan, tidak ada keseriusan dalam pemberantasan penyakit korupsi tersebut.

Justru dibiarkan berkeliaran tanpa adanya tindakan hukum yang berarti.

"Korupsi di Bangkalan sudah menjadi budaya, terlebih kasus korupsi kunjungan kerja fiktif DPRD Bangkalan dan juga kasus-kasus

lainnya," teriak Mahmudi Ibnu Khotib.

Oleh karena itu, lanjut Mahmudi, sebagai pegiat anti korupsi pihaknya meminta agar para koruptor digantung dan diproses secara hukum. Dirinya mengajak para pejabat untuk tidak berperilaku korup. Sebab, tindakan korupsi sudah menghancurkan martabat bangsa.

Jangan sampai, kasus korupsi semakin menjadi-jadi.

"Kami minta semua anggota dewan untuk keluar menemui kami.

Sebagai perwakilan rakyat harus bersama-sama untuk tidak melakukan korupsi," pintanya.

Namun permintaan para aktivis hanya dipenuhi oleh pimpinan dewan saja. Sebab sejumlah anggota dewan tidak ada di tempat. Nampaknya, para aktivis BCW merasa tidak puas karena para anggota dewan tidak dapat menemuinya. Mereka meminta untuk difasilitasi melakukan sweeping ke ruangan kerja legislatif. Permintaan mereka dipenuhi

melaui dua orang perwakilan BCW yang dikawal oleh petugas kepolisian dan pimpinan dewan.

Dari 45 jumlah anggota legislatif, ternyata hanya segelintir orang saja yang ada di ruang kerja. Aktivis BCW mempertyanyakan ketidakhadiran wakil rakyat tersebut. Mereka menilai ketidakhadirannya merupakan salah satu tindakan korupsi terhadap waktu dan itu patut disesalkan.

"Apa yang mereka kerjakan sehingga tidak masuk kerja. Apakah ini yang dinamakan wakil rakyat," ujar Nanang Hidayat, salah satu aktivis BCW, sesaat setelah melakukan sweeping ruang kerja dewan.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Bangkalan, Musawwir saat menemui puluhan aktivis BCW mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi terhadap aksi yang dilakukan. Mengenai banyaknya anggota dewan yang tidak masuk kerja, ia menjelaskan bahwa semua anggota akan datang pada saat rapat pansus terkait tata tertib anggota dewan.

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian para aktivis terhadap maraknya kasus korupsi. Kami siap mendukung langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Dan kami meminta maaf atas ketidakhadiran para anggota dewan pada saat ini. Namun, semua anggota akan datang pada siang hari," jelasnya.(dn/rah)

PNS NAKAL

Tiga PNS Terjaring Razia SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep kembali mendapati tiga pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat, Senin (9/12) berada di luar kantor pada jam dinas.

Mereka tertangkap saat satpol PP melakukan penyisiran di beberapa pusat perbelanjaan dan sejumlah warung makan. Satpol PP mendapati mereka sedang makan di warung dan tempat belanja. PNS tersebut tampak pasrah saat didatangi petugas penegak perda.

Namun satpol PP hanya melakukan pendataan. Tiga PNS yang berhasil diamankan oleh petugas akan diserahkan ke dinasnya masingmasing untuk diberikan sanksi.

Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Sumenep Moh. Saleh mengatakan, pihaknya memang sedang gencar melakukan operasi terhadap abdi negara mengingat beberapa bulan terakhir ini banyak laporan yang masuk bahwa PNS seringkali keluyuran saat jam dinas. Satpol PP pun menggalakkan operasi untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.

syamsuni/koran madura

RAZIA. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep melakukan razia PNS nakal tidak masuk saat jam dinas ditemukan di warung makan, Senin (9/12).

"Akhirnya, beberapa razia yang kami lakukan, beberapa PNS kami temukan sedang asyik keluyuran saat jam dinas. Sehingga, kami gencar melakukan razia di saat jam dinas guna memaksimalkan kinerja PNS sebagai pelayan masyarakat.

Sebab, seringkali PNS keluar kantor dan keluyuran tanpa keterangan je-

las dari kantornya," jelasnya.

Target razia satpol PP mendatangi sejumlah pusat perbelajaan dan warung-warung makan di wilayah kota Sumekar pada saat jam dinas. "Jadi, kami melakukan penyisiran terhadap pusat perbelajaan, termasuk warung-warung makan," imbuhnya. (sym/mk)

PAMEKASAN - Usulan program sertifikasi untuk tenaga bidan, sampai saat ini masih belum ada kepastian jawaban dari pemerintah. Sehingga kemungkinan besar program tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ismail Bey mengatakan usulan masih akan dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sebab masalah tersebut sangat berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Menurut Ismail, untuk sementara waktu, anggaran sertifikasi bidan belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini pemerintah masih fokus pada program pemenuhan fasilitas kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Namun, sekalipun program yang diusulkan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Kesehatan RI tersebut jadi dilaksanakan, besar tunjangannya diperkirakan tidak akan sebesar dana Tunjangan Sertifikasi Guru.

Dinkes Pamekasan bersama dengan Dinas Kesehatan dari daerah lain masih berusaha agar rencana sertifikasi bidan itu segera dilaksanakan karena para bidan itu memiliki peran yang cukup penting di masyarakat.

"Tugas bidan juga sangat berat, karena taruhannya nyawa. Sudah selayaknya pemerintah memberi perhatian lebih kepada mereka," kata Ismail.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pamekasan, Hartatik berharap program tersebut segera direalisasikan untuk meringankan beban hidup bidan.

Menurut Hartatik, dalam Kongres IBI, beberapa waktu lalu, usulan program itu sudah disampaikan kepada Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron dan dijanjikan segera ditindaklanjuti, meski saat itu tidak jelas bentuk tindak lanjut yang dijanjikan.

"Wakil Menteri Kesehatan RI saat itu menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut. Hanya sampai saat ini belum jelas, apakah usulan tersebut diterima atau tidak," katanya.

Di Pamekasan, hingga tahun ini jumlah bidan sebanyak 298 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar belum berstatus sebagai Pegawai Negeri. (awa/muj/rah)

ant/abdul azis

WAWANCARA. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Mujalli saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan.

PELAYANAN AKAD NIKAH

KUA Tidak Lakukan Boikot SAMPANG - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Mujalli menegaskan, Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah pimpinannya tidak akan terpengaruh terhadap adanya sejumlah KUA di wilayah Jawa Timur (Jatim) yang tidak melayani pelaksanaan akad nikah di luar jam kerja. KUA di Kota Bahari akan melayani pelaksaan akad nikah sekalipun di luar jam kerja.

"Kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat jika ada akad nikah meski di luar jam kerja atau Sabtu dan Minggu," ucapnya Senin (9/12) kepada Koran Madura. Bahkan demi melayani masyarakat, pihaknya juga bisa dipanggil untuk ke luar kantor.

Dikatakannya, sejauh ini belum ada ketentuan baku dari Kementerian Agama mengenai batasan pelayanan di luar jam kerja. Sehingga dengan alasan tersebut, pihaknya tidak berani melakukan boikot seperti sejumlah KUA di Jawa Timur. "Kita juga bisa dipanggil keluar kantor untuk akad nikah, karena dari pusat kan belum ada untuk putusan batasan pelayanan," ujarnya.

KUA sekabupaten Sampang tetap memberikan pelayanan meski dilakukan di luar kantor. Namun untuk pendaftarannya harus mengikuti aturan yang ada. Yakni, pendaftaran bisa dilakukan pada hari Senin hingga Jum'at.

"Kepada seluruh masyarakat Sampang untuk tidak perlu khawatir dengan batasan tersebut, sebeb seluruh KUA di Sampang tetap memberi pelayanan seperti biasa, tapi pendaftaranya harus ikuti aturan yaitu hari senin sampai jumat," jelasnya. (ryn/lum)

10

SURAMADU

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

Pemprov Jatim Menyurati Menpan/RB Edi Purwinarto: UU Menakertrans Memberi Peluang Disabilitas Menjadi PNS SURABAYA - Asisten III Setdaprov Jatim Edi Purwinarto berjanji akan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) untuk menanyakan peluang penyandang disabilitas mendaftar calon pegawai negeri sipil.

“Kementerian PAN/RB hanya mengatur CPNS harus sehat jasmani dan rohani, tapi sehat jasmani tidak diberi tafsir,” katanya setelah menyaksikan pemutaran ‘video diary’ karya belasan disabilitas di Studio Tunjungan XXI, Tunjungan Plasa, Surabaya, Senin.

Dalam “video diary” itu, belasan penyandang cacat yang sempat mengikuti workshop pembuatan film menyajikan video dengan dua tema yakni akses mereka dalam pekerjaan yang terkadang gagal, karena aplikasi yang dimasukkan tidak berujung pada pemanggilan untuk tes.

Tema lainnya tentang aksesbilitas mereka pada sejumlah bangunan seperti gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang tidak “ramah” kepada penyandang cacat, di antaranya saat disabilitas akan naik “busway” yang harus naik tangga yang justru menyulitkan mereka.

Di sela-sela acara yang digagas Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) itu, ia menjelaskan ‘sehat jasmani’ tanpa penjelasan itulah yang membuat disabilitas tidak diterima saat mendaftar CPNS.

“Karena itu, kami akan menyurati Kementerian PAN agar mencantumkan tafsir ‘sehat jasmani’ itu, karena sehat jasmani itu bukan berarti cacat (disabilitas), apalagi cacat secara fisik itu bukan berarti kemampuan mereka itu jelek,” katanya.

Di hadapan sejumlah penyandang cacat, termasuk disabilitas yang membuat film itu, serta sejumlah aktivis/pegiat peduli disabilitas, termasuk pimpinan perusahaan swasta yang memperkerjakan disabilitas, ia mengatakan pihaknya akan mengantarkan langsung surat itu.

“Kalau perlu saya akan mengajak beberapa pimpinan disabilitas di sini untuk mendatangi Kementerian PAN/RB guna menanyakan masalah itu,” katanya mendapat tepuk tangan dari hadirin yang turut menyaksikan film karya 19 penyandang cacat itu.

TENDANGAN POLISI

Apalagi, katanya, UU dari Menakertrans mengatur kewajiban untuk memberikan peluang kepada disabilitas

menjadi PNS minimal satu persen. “Masalahnya, aturan itu belum nyambung dengan aturan pada Kemen-

terian PAN/RB, karena itu kami akan menanyakan agar hal itu ditinjau kembali agar disabilitas bisa menjadi PNS.

Mungkin pada bidang pekerjaan tertentu,” katanya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga sudah mengesahkan Perda 13/2013 untuk memberi aksesbilitas bagi disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas, seperti gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang “bersahabat” dengan penyandang cacat.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari PT Omega Plastik, Sidoarjo, Ikhsan mengaku disabilitas memiliki kemampuan yang bisa mengalahkan pekerja normal, asalkan mereka dilatih untuk bidang pekerjaan tertentu.

“Misalnya, kami memiliki 35 dari 120 karyawan yang disabilitas. Hasilnya, pekerjaan disabilitas bisa menghasilkan 800 barang dalam delapan jam, padahal pekerja normal hanya 500 barang, karena mereka lebih fokus dalam pekerjaan,” katanya. (ant/rah)

PASUKAN PERDAMAIAN

Prajurit Koarmatim Ikuti Seleksi SURABAYA - Sebanyak 275 prajurit TNI Angkatan Laut di lingkungan Komando Armada RI Kawasan Timur mengikuti seleksi untuk bergabung dalam Kontingen Garuda sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dinas Penerangan Koarmatim menginformasikan, sebelum mengikuti seleksi, ratusan prajurit tersebut mendapatkan pengarahan dari Komandan Komando Latihan Koarmatim Kolonel Laut (P) Budhianto di Gedung Mandalika, Ujung, Surabaya, Senin.

Proses seleksi akan dibagi dalam empat gelombang dengan tahapan tes masing-

Pasukan perdamaian tersebut akan dikirim ke beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Afrika yang tengah dilanda konflik

masing kemampuan bahasa Inggris, pengetahuan ilmu komputer, tes pengenalan mengemudi mobil dengan kemudi kiri dan tes kesehatan.

Menurut Kolonel Laut Budhianto, dari 275 prajurit yang

mengikuti seleksi, nantinya akan dijaring sebanyak 200 prajurit untuk bergabung dengan Kontigen Garuda pada September 2014.

“Seleksi di tingkat Koarmatim merupakan tahap awal dari beberapa kegiatan seleksi lanjutan yang dilakukan Panitia Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PPMP) TNI,” katanya.

Jika lolos dalam seleksi tingkat Koarmatim, para prajurit masih harus menjalani tes lanjutan di tingkat pusat yang diselenggarakan PMPP TNI. Ia menjelaskan prajurit Koarmatim yang lolos seleksi rencananya melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian di bawah Satuan Tugas Kontingen Garuda

yang merupakan pasukan gabungan dari unsur TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. Pasukan perdamaian tersebut akan dikirim ke beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Afrika yang tengah dilanda konflik, sesuai penugasan dari PBB. Misi penugasan Kontingen Garuda di bawah bendera PBB meliputi Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) di Kongo, Mission des Nations Unies Pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) di Haiti.

Selain itu, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon dan United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) di Darfur Sudan (ant/rah)

PENGAMANAN DEMO

Ratusan Polisi Diterjunkan ke Arena Aksi

BENTROK. Polisi menendang seorang mahasiswa saat terjadi bentrokan. Aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia itu diwarnai bentrokan antara polisi dan mahasiswa yang mengakibatkan puluhan mahasiswa terluka dan diamankan.

PAMEKASAN - Sebanyak 160 personel polisi mengamankan demonstrasi yang digelar mahasiswa Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam memperingati hari antikorupsi sedunia, Senin.

“Mereka itu merupakan gabungan dari berbagai satuan di lingkungan Polres Pamekasan,” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Pamekasan Kompol Wuriyanto.

Di Pamekasan, demonstrasi memperingati hari antikorupsi digelar oleh empat kelompok mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),

PELAYANAN TIDAK MEMUASKAN

Komite Arek Lancor Bangkit (Kapak) dan Koalisi Parlemen Mahasiswa Jalanan (Kopajaa).

Tiga kelompok massa menggelar demonstrasi ke kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan, yakni HMI,GMNI, dan Kapak, sedang Kopajaa ke Mapolres Pamekasan.

Tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa ini semuanya sama, yakni pemberantasan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.

“Jadi jumlah personel sebanyak 160 orang yang kami terjunkan itu, untuk mengamankan empat kelompok massa itu,” tutur Kompol

Asosiasi Kepala Desa Mendesak Kemenag Mutasi Kepala KUA SUMENEP - Organisasi kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Saronggi mendatangi Kantor Kankemenag Sumenep, Senin (9/12). Mereka meminta Kepala Kantor Urusan Agama setempat dimutasi karena dinilai tidak profesional dalam mengurus administrasi surat nikah.

Kinerja kepala KUA Saronggi dinilai tidak memuaskan. Akibatnya warga yang kesal meluapkannya kepada kepala desanya masing-masing. Oleh karenanya, Ketua AKD Saronggi menuntut dan mendesak Kakankemenag Sumenep memutasi kepala KUA Saronggi.

Kasus itu bermula saat salah satu calon pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan tidak bisa memproses surat nikah. Bahkan KUA Saronggi meminta calon pengantin untuk megulang akad nikahnya jika ingin

memperoleh surat nikah yang sah dari Kemenag.

Merasa dipermainkan lantaran pernikahannya dianggap ilegal, melalui perwakilan AKD Saronggi, mereka menuntut Kepala KUA Saronggi segera dimutasi ke kecamatan lain.

Sebab, perilaku Kepala KUA Saronggi sudah tidak percaya lagi terhadap aparat pemerintah desa setempat. Buktinya, saat proses pengajuan untuk memperoses surat nikah, KUA Saronggi malah meminta untuk akad nikah ulang.

Tak hanya itu. Hal lain yang meresahkan yakni

adanya penarikan biaya yang harus dibayar oleh calon mempelai kepada KUA guna memproses akad nikah yang bersangkutan.

“Besaran tarif yang harus dibayar pada KUA bergantung dari jam kerja KUA. Jika pada hari dan jam aktif kerja, KUA yang diundang untuk menghadiri dan meresmikan akad nikah harus membayar uang sebesar Rp 50 ribu. Namun jika di luar jam kerja, KUA meminta catin membayar dengan biaya dua kali lipat yakni Rp 100 ribu,” kata perwakilan kepala desa itu.

Kasi Bimas Abd Azis mengatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan perwakilan kepala desa itu. Pasalnya, persoalan mutasi jajaran pegawai di bawah nanungan Kankemenag Sumenep harus dilakukan oleh pejabat definitif.

Sementara jabatan Kepala

kankemenag masih Plt. Terkait tidak diprosesnya surat nikah oleh KUA Saronggi, Azis berkilah itu karena proses pernikahan itu berlangsung sakral. Sehingga, pihaknya harus memastikan bahwa pernikahan itu benarbenar terjadi.

“Saya kira masih wajar KUA meminta catin untuk mengulang akad nikah, bukan lantas KUA hanya disodorkan untuk memperoses surat nikah sementara akad nikah yang dilansungkan tanpa sepengetahuan KUA,” pungkasnya. (edo/mk)

DILURUG: Persatuan Kepala Desa Saronggi saat mendatangi Kantor Kemenag Sumenep

Mereka itu merupakan gabungan dari berbagai satuan di lingkungan Polres Pamekasan

Wuriyanto, menjelaskan.

Pengamanan demonstrasi mahasiswa ini dipantau langsung oleh Kapolres Pamekasan AKBP Nanang

Chadarusman.

Menurut Ketua Umum HMI Pamekasan Moh Manshur, di Pamekasan penanganan kasus dugaan korupsi terindikasi belum diperhatikan, bahkan terkesan terabaikan.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang kini ditangani Kejari. Seperti kasus dugaan korupsi bantuan buku perpustakaan senilai Rp1,9 miliar, serta kasus dugaan korupsi pembelian toko citra logam mulya (CLM).

“Kedua kasus ini kan sudah lama diusut, akan tetapi, kenapa sampai saat ini belum ada perkembangan,” kata Moh Manshur dalam orasinya.(ant/rah)

BANGKALAN

11

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO.0257 | TAHUN II

KPU-PANWAS

Masih Ada Baliho yang Belum Ditertibkan BANGKALAN - KPUD Bangkalan mengancam akan menurukan alat peraga caleg parpol yang dinilai masih melanggar peraturan. Panwas juga menyatakan alat peraga yang masih terpasang di jalan-jalan protokol kota Bangkalan hingga di kecamatan-kecamatan akan ditertibkan. Namun ancaman KPUD dan Panwas itu ternyata tidak terbukti, sebab di wilayah Bangkalan masih dijumpai beberapa baliho yang hingga kini dibiarkan tetap berkibar.

Sejumlah parpol berukuran besar dan bendera-bendera yang dipasang di pepohonan masih banyak ditemukan di jalan protokol kota dan kecamatan-kecamatan yang ada tanpa adanya penindakan.

Ini jelas mengindikasikan KPU dan Panwas tidak serius dengan pernyataannya. Sehingga menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan di antara penyelenggara dan pengawas pemilu itu telah main mata dengan pemilik baliho yang belum ditertibkan tersebut.

“Bagi caleg yang masih mokong memasang alat peraganya kembali, kami akan menegur partai yang bersangkutan. Termasuk akan melakukan operasi gabungan kembali untuk menertibkan baliho caleg yang masih dipasang di seluruh kota Bangkalan dan kecamatan.

Kecuali bendera partai masih dizinkan dipasang di pinggir jalan,” ujar Komisioner KPUD Bangkalan, Abd. Somad.

Menurutnya, sesuai kesepakatan yang telah disetujui antara 12 partai peserta pileg 2014 dengan Satpol PP

Bangkalan, Panwaslu dan KPUD Bangkalan disebutkan sebelum masa kampanye tiba, semua partai dilarang memasang alat peraga dalam bentuk apapun. Jadi, kalau masih ada peserta pileg yang bandel atau mokong kami akan tertibkan kembali dan menurunkan alat peraga yang dipasang, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk akan memberi teguran keras kepada masing- masing partai yang melanggar kesepakatan.

“Kami harap partai peserta pileg 2014 di Kabupaten Bangkalan bersabar sedikit, masa kampanye kan tinggal sebentar lagi. Tolong taati aturan dan kesepakatan yang telah kita teken bersama,” ujarnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Somad, Siti Zahra, Divisi Pengawasan dan Penindakan Panwaskab Bangkalan mengaku akan menertibkan baliho-baliho yang tidak sesuai aturan itu.

“Ya nanti kalau masih ada caleg yang mokong kami akan koordinasi dengan satpol PP untuk menindaknya,” kata wanita yang akrab disapa Ira ini beberapa waktu lalu saat melakukan penurunan baliho di kawasan Tangkel Burneh.

Namun, sayangnya hanya berselang 5 hari kemudiam mulai bermunculan balihobaliho baru. Seakan dibiarkan begitu saja, Baliho-baliho baru tersebut tak tersentuh tindakan apapun. Seakan dibiarkan oleh panwascam, baliho yang tak sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2013 dibiarkan begitu saja terpasang. (dn/rah)

ant/brahmantya murti

PENYELUNDUPAN SABU-SABU. Petugas menguji sabu-sabu di hadapan tersangka Lasminah (kanan) saat konferensi pers di kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, Bali, Senin (9/12). Dua warga Indonesia yang menempuh penerbangan India-Singapura-Bali ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai karena hendak menyelundupkan 4,759 Kg sabu-sabu dengan cara disembunyikan di dalam tas.

Dua Tersangka Baru Diperiksa Kasi Pidsus: IK dan HL Diduga Kuat Terlibat Penyelewengan P2SEM BANGKALAN - Kasus tindakan pidana korupsi (tipikor) Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) kembali menyeret tersangka baru. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan menetapkan dua orang nama berinisial IK dan HL dalam program batuan tersebut.

“Mereka masing-masing berinisial IK dan HL. Kedua tersangka baru ini diduga kuat ikut terlibat dalam dugaan penyelewengan dana P2SEM,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bangkalan, Agus Budiyanto, kemarin (9/12).

Dari hasil pengembangan kasus P2SEM, sebelumnya telah memeriksa dan menetapkan seorang tersangka EG yang merupakan seorang dosen. Tidak hanya itu, kedua tersangka baru yang telah ditetapkan terlibat ikut menikmati dana P2SEM.

“Dalam waktu dekat, aparat akan menjemput mereka untuk dijebloskan ke dalam rutan Medaeng, Sidoarjo, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terangnya.

Agus menjelaskan kedua tersangka tersebut sesuai hasil pengembangan kasus P2SEM yang melibatkan tersangka sebelumnya, EG. Keduanya ikut terlibat dalam dugaan penyelewengan dana P2SEM. Meski kedua inisial tersebut terlibat, akan tetapi pihak kejari Bangkalan enggan menyebutkan peranan dan ket-

erlibatan kedua tersangka tersebut. Petugas hanya memastikan jika mereka sekarang statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka.

Kedua tersangka juga merupakan komplotan dari terdakwa EG, yang pada Rabu besok akan disidang di pengadilan Surabaya.

Dalam kasus tersebut, kedua tersangka terancam dengan UU nomor 31 tahun 99 pasal 18, sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana ancamannya di atas 5 tahun pen-

jara.

Tersangka sebelumnya yakni EG merupakan ketua pelaksana sekaligus penanggung jawab empat kegiatan yang mendapat kucuran dana Rp 525 juta. Adapun kegiatannya meliputi peningkatan kualitas guru. Selain itu, manajemen sekolah melalui pelatihan penyusunan usulan penelitian tindakan kelas dengan dana Rp 125 juta.

Selain itu masih banyak lagi program bantuan fiktif dari P2SEM, sehingga menyebabkan kerugian negara. (ori/rah/ beth)

doni heriyanto/koran madura

MENCURI START KAMPANYE. Tampak baliho dengan ukuran besar yang dibiarkan saja tidak ditertibkan.

TUTUP PELUANG KORUPSI

LSM Minta Legislatif Hemat Anggaran BANGKALAN - LSM “Bangkalan Corruption Watch” (BCW) meminta kalangan legislator memberikan contoh hemat anggaran, karena hal itu merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemborosan anggaran sebenarnya sama halnya dengan membuka peluang bagi oknum untuk melakukan perbuatan korupsi

Abd Syukur Ketua BCW

“Pemborosan anggaran sebenarnya sama halnya dengan membuka peluang bagi oknum untuk melakukan perbuatan korupsi,” kata Ketua BCW, Abd Syukur di Bangkalan, Senin.

Abd Syukur mengemukakan hal ini menanggapi besaran belanja anggaran di DPRD Kabupaten Bangkalan yang mencapai Rp26 miliar.

Anggaran di DPRD Bangkalan itu, naik Rp3 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya Rp23 miliar.

Banyaknya alokasi anggaran di lembaga legislatif ini karena akan banyak kegiatan yang akan digelar, semisal kunjungan kerja dan bimbingan teknik untuk meningkatkan SDM wakil rakyat.

Akan tetapi, menurut BCW,

alasan itu kurang masuk akal, sebab seharusnya orang yang hendak menjadi wakil rakyat adalah yang benar-benar mampu dan memiliki kualitas ilmu pengetahuan yang cukup memadai.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bangkalan Subardinik menjelaskan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga legislatif itu, karena untuk belanja langsung saja menghabiskan anggaran Rp17 miliar.

Sementara, kegiatan lainnya, seperti anggaran alat kelengkapan dewan di badan anggaran (banggar) dan badan musyawarah (bamus) dalam setahun hanya dua kali.

Namun demikian, besaran anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit, yakni Rp1,7 miliar. Belanja tidak langsung DPRD dialokasikan sebesar Rp9,5 miliar dari total Rp26 miliar.“Nah, berbagai kebutuhan inilah yang menyebabkan kebutuhan anggaran lebih banyak lagi,” kata Subardinik menjelaskan.

Selain besaran masalah anggaran, BCW juga menyoroti perlunya transparansi anggaran, baik di lembaga legislatif, maupun di lembaga eksekutif.

BCW juga mengajak kepala kalangan eksekutif dan legislatif agar menjadikan hari antikorupsi sedunia kali ini sebagai ajang evaluasi bersama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. “Caranya, kita lakukan transparansi dan penghematan anggaran,” katanya. (ant/rah)

KUNJUNGAN SBY

Dana APBD di Madura Terkuras Rp 3.190.000.000 BANGKALAN – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Madura hanya menggerogoti kas daerah empat kabupaten di Madura.

Total dana APBD keempat kabupaten di Madura yang terkuras mencapai Rp 3 miliar Rp 190 juta.

Jumlah tersebut berasal dari dana APBD Sumenep sebesar Rp 2,2 miliar, dari APBD Pamekasan sebanyak Rp 500 juta, dari APBD Sampang tercatat Rp 300 juta, dan dari APBD Bangkalan menca-

pai Rp 190 juta.

Dari data tersebut diketahui dana APBD yang paling banyak dihabiskan untuk kunjungan SBY adalah daerah Kabupaten Sumenep, sedangkan daerah yang paling sedikit mengeluarkan dana untuk menyambut kedatangan SBY itu ada di daerah Bangkalan, karena kunjungan SBY di Bangkalan hanya sebentar.

“Setelah kami menghitung penggunaan anggaran penyambutan SBY hanya

sebesar Rp 190 juta,” kata Sekretaris Daerah Bangkalan, Eddy Moeljono, kemarin (9/12).

Dia menjelaskan, anggaran tersebut diambil melalui APBD. Sedikitnya anggaran yang dipakai, jika dibandingkan kabupaten yang lain, karena kedatangan presiden SBY hanya sebentar, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

Biaya tersebut, lanjutnya, sudah mencakup keseluruhan, baik pengamanan dan

konsumsi yang disajikan untuk menyambut rombongan kepresidenan. Memang, jamuan penyambutannya dibuat sederhana.

“Seperti yang telah diketahui, Pak SBY datang ke Bangkalan langsung disambut ke pendopo Bupati, setelah salat Jumat bersama di masjid Agung Bangkalan. Kegiatan di Bangkalan seluruhnya dipusatkan di pendopo,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bangkalan Coruption Watch (BCW), Syukur menilai

ANGGARAN UNTUK SAMBUT PRESIDEN DI MADURA Sumenep Pamekasan Sampang Bangkalan

Rp 2.200.000.000 Rp 500.000.000 Rp 300.000.000 Rp 190.000.000

sedikitnya anggaran yang dipakai untuk menyambut presiden, lantaran Bangkalan bukan menjadi tujuan utama kedatangan SBY. Sebab, kegiatan yang dilakukan difokuskan dari kabupaten paling timur di Madura. (ori/rah)

DI TENGAH HIMPITAN KEBUTUHAN EKONOMI

Pensiunan Tidak Malu Menjadi Tukang Sapu BANGKALAN - Jangan pernah merasa kecil hati atau kecewa meskipun tidak mendapat keberuntungan (materi) dalam hidup. Ketidakberuntungan itu tidak lantas menjadi sebuah alasan untuk berhenti berusaha.

Demikianlah, pesan yang disampaikan seorang pensiunan pegawai negeri (PNS). Ia rela menjadi tukang sapu halaman stadion Bangkalan demi menyambung hidup keluarganya yang dapat dibilang hidup di bawah garis kemiskinan.

Abd Bakar (65), warga Pangeranan mengisi hari-hari tuanya dengan menjadi tukang sapu halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Umur yang tak lagi muda tidak membuat dirinya berdiam diri. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, nampaknya membuat dirinya tak kenal lelah untuk terus mencari nafkah.

Panas dan hujan sudah menjadi teman dalam mejalankan tugasnya saat memungut sampah.

“Ya, mau bagaimana lagi Mas, ini yang harus saya kerjakan untuk sekedar menyambung hidup,” tuturnya lirih.

Membersihkan seluruh halaman stadion bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi dengan alat seadanya

semakin membuat pekerjaan itu semakin berat. Namun, bapak empat anak ini tak sedikitpun mengeluh de-

ngan apa yang dirasakan. Sekalipun gaji yang diterima tidak sebanding dengan jerih payahnya tak membuat dirinya letih saat bekerja. Semangat yang tinggi membuatnya lupa bahwa dirinya sepatutnya tidak bekerja di usia tua.

“Dibanding dengan pekerjaan yang saya lakukan gajinya gak sesuai Mas, kan cuma Rp 500 ribu sebulan.

Tapi tidak apa-apa dari pada saya menjadi pengangguran,” ucapnya tersenyum.

Baginya menjadi tukang sapu bukanlah pekerjaan yang hina. Akan tetapi, tetap harus disyukuri. Yang terpenting tanggung jawab sebagai kepala keluarga dapat terpenuhi meskipun kadang juah dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang kala, dia harus rela pulang malam saat halaman stadion dipenuhi sampah. Semua itu, ia jalani dengan suka cita.

“Kalau sudah hari minggu sampah numpuk Mas. Kadang saya harus pulang malam, karena harus bersih.

Sedangkan alat yang saya gunakan sangat terbatas,” jelasnya.(dn/rah)

12

SAMPANG

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

Sekolah Tergenang Banjir Pelaksanaan UAS Dipercepat SAMPANG - Tingginya curah hujan, Senin (9/12) menyebabkan air banjir menggenangi Sekolah Dasar (SD) Gunung Maddah 3 di Kecamatan Kota sampan. Ratusan siswa terpaksa harus dipercepat dalam mengikuti ujian akhir semester (UAS) ganjir.

Pihak sekolah mempercepat pelaksanaan UAS karena khawatir air semakin tinggi dan siswa terjebak di dalam sekolah. Ratusan siswa harus dipulangkan lebih awal usai mengikuti ujian.

Air mulai masuk ke daerah Kota Sampang sekitar pukul 05.00 Wib pagi. Genangan air banjir di SD Gunung Maddah 3 mencapai 50 sentimeter.

Wakil Kepala Sekolah SD Gunung Maddah 3, Mohammad Alwi, mengatakan, tingginya curah hujan akhir-akhir ini mengakibatkan sekolah yang dibinanya itu tergenang air banjir. Bahkan, kekwatiran guru menyebabkan ratusan siswa sedang mengikuti ujian harus dipercepat. "Intensitas hujan akhir-akhir ini membuat sekolah tergenang air banjir,"

PERTANIAN

Bibit Padi Lokal Berkurang SAMPANG - Karena cuaca bu- nya menghasilkan sebanyak 257 ruk dan terus diguyur hujan, jum- ton, sehingga selisih dari tahun selah bibit padi lokal pada tahun belumnya sebanyak 23 ton. Menu2013 berkurang dibandingkan de- rutnya, kekurangan benih tersebut ngan tahun sebelumdisuplai dari distribunya. Untuk memenuhi tor agen benih yang kebutuhan bibit, Dinas berada di wilayah KaPertanian Kabupaten bupaten Sampang.

Sampang mengambil “Bibit padi di KabuBibit padi di bibit dari luar Madura. paten Sampang untuk Kabupaten Kepala Dinas Pertatahun ini berkurang Sampang nian Kabupaten Samdibandingkan dengan untuk tahun pang melalui Kepala tahun sebelumnya. ini berkurang Ini disebabkan karena Bidang (kabid) Teknis dibandingkan cuaca yang buruk kaSuyono mengatakan, jumlah bibit padi dengan tahun rena sering diguyur produksi lokal pada hujan. Selain itu, hama sebelumnya. tahun 2013 berkurang Ini disebabkan banyak sehingga sebadibandingkan dengan karena cuaca gian kami mengambil tahun sebelumnya. Hal di Surabaya,” ujarnya yang buruk ini disebabkan karena kepada Koran Madura, karena sering Senin (09/12). terus diguyur hujan diguyur hujan. dan serangan hama Suyono mengataSelain itu, yang terlalu banyak, kan, Kabupaten Samhama banyak pang membutuhkan selain proses penjemuran yang kurang makbibit kurang lebih 1200 sehingga simal. sebagian kami ton. Sedangkan yang Lanjut Suyono, lamengambil di terpenuhi kurang lebih han penanaman bibit 300 ton. Belum lagi ketiSurabaya,” padi yang ada di Kaka bibitnya mati, karena bupaten Sampang terharus membeli lagi. letak di empat kecamatan, yaitu “Kebutuhan bibit sangat kurang Kecamat Jrengik, Sampang, Sre- karena yang terpenuhi kurang leseh dan Robetal. Empat kecama- bih sekitar 300 ton. Sedangkan yang tan tersebut pada tahun 2012 da- dibutuhkan sebanyak 1200 ton, pat menghasilkan kurang lebih 280 sehingga petani Sampang banyak ton. mengggunakan benih turunan keSedangkan pada tahun ini ha- dua dan ketiga,” ujarnya. (jun/lum)

ucapnya kepada Koran Madura. khawatir siswa terjebak dan tidak bisa pulang dari sekolah, pihak harus mempercepat kegiatan UAS. Pasalnya, jika dibiarkan gelombang air banjir takut semakin tinggi dan membahayakan siswa. "Ya takut tambah tinggi kasian murid yang masih kecil-kecil karena kalau semakin siang air banjir takut semakin tinggi," ujarnya.

Selain air banjir menggenangi halaman Sekolah Dasar Gunung Maddah 3 tersebut, genangan air banjir juga merendam ratusan hektare sawah milik warga. Beberap titik jalan seperti di Jalan Imam Bonjol Ke-

lurahan Dalpenang, serta Desa Panggung Kecamatan Kota Sampang juga terganang banjir.

Robi (36), warga Jalan Imam Bonjol, menuturkan, air masuk ke sekitar rumahnya sejak pagi hari. Sehingga, kendaraan roda dua maupun roda empat yang hendak melewati di lokasi harus lebih hati-hati agar tidak menyambar ke pemukiman warga lainnya. "Air banjir pukul 05.00 pagi sudah menggenangi di jalanan ini, dan kendaraan harus pelan-pelan karena kasian agar airnya tidak sampai masuk ke halaman rumah warga," tuturnya.

Genangan air banjir hasil

dari meluapnya sungai Kali Kemuning yang dikirim dari wilayah utara seperti Kecamatan Kedungdung, Robatal, Ketapang, dan Kecamatan Omben. Namun, beruntung jika akan terjadi banjir dirinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya setelah mendapatkan kabar dari saudara di kawasan utara.

"Meluapnya genangan air ini pasti di sungai Kemuning tidak tahan kiriman air dari wilayah utara hingga mewabah ke kota, tapi semalam memang sudah siap siap mengangkat barang rumah tangga ke atas karena dikabari dari saudara juga," katanya. (ryn/lum)

AIR. Jurnalis mengambil video Sekolah Dasar Gunung Maddah 3 yang tergenang banjir, Senin (9/12). Akibat adanya banjir, pelaksaan ujian akhir semester dipercepat.

INSIDEN HARI ANTI KORUPSI KEJARI SAMPANG

Fotografer Humas Terbakar SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang melakukan pembakaran barang bukti narkotika jenis sabu-sabu di halaman kantornya pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember.

Namun, saat pembakaran barang bukti tersebut terjadi insiden kebakaran. Kaki kiri seorang fotografer Humas Pemkab Sampang bernama Ari (23) terbakar.

Beruntung korban bisa segera diselamatkan. Kakinya langsung diceburkan ke kolam taman kejari yang berada di pojok kiri, tak jauh dari lokasi kejadian.

Awalnya, Ari mengambil gambar saat pembakaran barang bukti narkotika seberat 100,4 gram itu.

Selang kemudian, seorang petugas dari kejari membawa jeriken berisi bensin dan langsung menyiram barang bukti narkoba. Api yang mulai membesar langsung menyambar korban hingga mengakibatkan celana kaki kiri Ari terbakar. Meski, tidak terlalu parah, Ari dilarikan ke dalam kantor kejaksaan.

"Tadi pas waktu temanteman wartawan wawancara dengan Kepala Kejari, (Abdullah-red) fotografer Humas kakinya terbakar saat mengambil gambar pemusnahan barang bukti.

Tapi langsung dijeburkan ke kolam air karena ada seorang petugas menyiram bensin langsung menyambar ke kaki kiri fotgrafer,"

ujar Supriyadi, saksi sama yang juga reporter RRI Sampang.

Perangi Korupsi Pantauan di lapangan, acara peringatan Hari Anti Korupsi dengan mengambil tema "Ayo Jihad Memerangi Korupsi" dihadiri oleh Bupati A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono, serta seluruh jajaran forpimda dan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penggalangan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 5 meter.

Seluruh undangan termasuk kontraktor, pegiat LSM dan jurnalis diminta membubuhkan tanda tangan. Hal itu sebagai bentuk penolakan terhadap korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah mengatakan, dalam peringatan Anti Korupsi Sedunia diharapkan jumlah kasus semakin menurun.

Sebab, harapan dari lapisan

PEMBAKARAN. Proses pemusnahan narkotika seberat 100,4 gram pada peringatan Hari Anti Korupsi seDunia, 9 Desember. Saat pembakaran fotografer Humas terbakar (insert). masyarakat bisa sadar hukum dan tinggi dalam memberantasi kasus tersebut. "Melalui peringatan ini diyakini tahun mendatang jumlahnya semakin turun, karena lapisan masyarakat bisa diajak sadar dan tinggi untuk memberantasi kasus korupsi, ," ucapnya kepada Koran Madura.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah di lingkungan Pemkab Sampang agar melakukan tindakan preventif dalam memberantas korupsi agar selalu

berhati-hati menjalankan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan.

"Saya juga mengimbau kepada seluruh stakeholder pemerintahan agar berhati-hati melaksanakan tugasnya. Karena kami bersama Bupati Sampang A Fannan Hasib sudah berkomitmen agar terus mengawal jika ada jajaran lingkungan pemerintahan melakukan korupsi akan ditindak tegas," ujarnya.

Sementara Bupati Sampang A Fannan Hasib dalam sambutanya me-

ngatakan sangat mendukung langkah kejari dalam memerangi korupsi.

Bahkan, dirinya berjanji tidak akan membantu atau membenarkan jika terdapat jajaran di bawahnya yang melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan negara tersebut.

"Saya sangat mendukung sekali karena sudah saling berkomitmen dengan kejari agar jika nantinya ada bawahan pemerintahan tersandung korupsi untuk ditindak tegas,"ungkapnya. (ryn/lum)

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI

PMII Minta Kejari Menuntaskan Kasus Korupsi

BAJAK SAWAH. Sejumlah petani membajak sawah menggunakan kerbau di Desa Trebungan, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur. Memasuki musim hujan sejumlah petani mulai menggarap sawah menggunakan kerbau karena lebih maksimal daripada menggunakan traktor yaitu mampu mengaduk tanah lebih dalam, kotoran kerbau bisa menjadi pupuk dengan tarif Rp.400.000 per seperempat hektar.

SAMPANG - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Trunojoyo Sampang melakukan aksi solidaritas dengan berjalan kaki sambil berorasi dari taman bunga menuju Polres setempat. Mereka menuntut polres Sampang menuntaskan kasus korupsi.

Orator aksi, Abdul Hamid, dalam orasinya menyampaikan, aksi yang dilakukan merupakan aksi solidaritas mengingat tanggal 9 Desember adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Mereka meminta untuk bertemu dengan Kapolres Sampang, akan teta-

Puluhan aktivis PMII Komisariat Trunojoyo melakukan aksi solidaritas di depan kantor Polres Sampang, Senin (09/12).

Foto: junaidi/koran madura

pi keinginan itu tidak terwujud disebabkan kapolres tidak ada di tempat. Sedang bertugas di Surabaya.

“Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang meminta kesiapan Kapolres Sampang

untuk menemui kami, dan kami menuntut Polres Sampang untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang berada

di Kabupaten Sampang. Dan Pemerintah Kabupaten Sampang harus bersih dari korupsi,” teriak orator aksi.

Setelah lama berorasi di depan Mapolres Sampang dan tidak dapat bertemu dengan kapolres, mereka mengecam dan mengaku kecewa dengan kapolres yang tidak menemuinya. Sehingga, mereka langsung berbalik arah sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan perjuangan. (jun/lum)

PAMEKASAN

13

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

PEDULI BENCANA

BPBD Akan Menerima Bantuan Logistik

PANEN MENDONG TASIKMALAYA. Petani memanen mendong di ladangnya, di Desa Manonjaya, Tasikmalaya, Jabar, Senin (9/12). Para petani mendong menjual mendongnya kepada pengepul dengan harga Rp 200.000 per kwintal, untuk memasok kebutuhan para perajin tikar mendong di kawasan tersebut.

Kejari Menerima Suap?

Penanganan Kasus Adhoc Senilai Rp 1,9 M Sangat Lamban PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan membantah menerima suap dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana pengadaan buku perpustakaan untuk 40 lembaga lembaga pendidikan di Pamekasan.

Bantahan ini disampaikan Sudiharto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Senin (9/12), saat ditanya faktor penyebab lambannya penanganan dugaan tipikor senilai Rp 1,9 miliar itu. Ada dugaan lambannya penanganan kasus itu karena ada faktor x. Namun faktor x itu juster memicu kontradiksi apa sesungguhnya yang dimaksud.

Akan tetapi, yang jelas, kata pihak Kejaksaan, lambannya penanganan perkara ini bukan karena Kejari Pamekasan tidak serius, tetapi karena terkendala belum diterimanya Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Faktor X apa maksudnya?

Kami tidak menerima suap.

Silakan tanya ke BPKP kenapa laporan hasil auditnya lambat," katanya.

Dia menjelaskan dalam penantian hasil audit BPKP ini, pihaknya berencana mengadukan perkara ini ke KPK. Namun belum dijelaskan secara rinci rencana pengaduan tersebut.

Faktor lain yang juga menjadi kendala dalam penanganan perkara ini, kata dia, yaitu adanya satu tersangka dari unsur rekanan yang terlibat dalam kasus impor daging sapi.

Tersangka dimaksud berinisial YD, yang selama ini tidak pernah diungkap Kejari

Pamekasan.

Dari 6 tersangka yang ditetapkan selama ini, Kejari hanya menyebut 5 tersangka, yaitu mantan kepala Disdik berinisial AH, mantan Kabid Dikmen berinisial SS, dan mantan sekretaris Disdik berinisial NQ, kini sudah tak menjabat di Disdik.

Dari unsur rekanan masing-masing DD dan GG. Sedangkan tersangka YD, merupakan tersangka yang terakhir kali disebut.

Ia menegaskan lambannya perkara ini bukan karena faktor X atau uang, melainkan karena terkendali audit kerugian di BPKP belum diserahkan ke Kejari Pamekasan. Padahal, audit dalam kasus tipikor yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2008 itu sudah

dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur sudah mencapai setahun terhitung sejak November 2012.

Sebelumnya, Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti alasan belum selesainya audit dalam kasus itu.

Namun jika dibandingkan dengan beberapa kasus lain, seperti raskin, audit tipikor Adhoc ini memang lebih rumit. Meliputi teknik perhitungan dan akurasi datanya hanya diketahui auditor.

"Teknik menghitung dan akurasi datanya tergantung auditor. Kalau menyangkut buku dibutuhkan atau tidak, kami tidak tahu. Karena yang namanya buku dibutuhkan

atau tidak tetap dibaca kan Mas," katanya.

Oleh karenya, pihaknya terus melengkapi segala kebutuhan data tambahan yang diminta BPKP dalam kasus tipikor yang bersumber dari APBN 2008 itu. Pihaknya berharap, hasil audit itu segera diketahui agar perkara itu segera dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya untuk disidangkan.

Kasus dugaan tipikor yang pertama kali dilaporkan Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) ini sudah mengendap di Kejari Pamekasan selama 4 tahun.

Yaitu sejak akhir 2008 lalu.

Sebelumnya, Sahur Abadi, Koordinator FKMP mencurigai, Kejari Pamekasan main mata dalam penanganan perkara ini. Sebab, perkara ini sudah mengendap 5 tahun namun sampai sekarang belum tuntas. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mengatakan sudah mengajukan permohonan bantuan peralatan dan logistik. Diperkirakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan tiba pada bulan Desember ini.

Surat yang dikirim ke Deputi Logistik dan Peralatan BNPB di Jakarta awal bulan lalu itu berisi tujuh permohonan bantuan, yaitu makan siap saji, sembako, mesin gergaji, jas hujan, sepatu bot, gangsing (penahan lonsor), dan perahu karet mini.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Pamekasan, Ismail mengatakan pengajuan bantuan masih dalam proses tindak lanjut. Namun diperkirakan logistik dan peralatan penanganan bencana itu sudah bisa digunakan pada awal tahun depan.

Hingga saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur untuk memastikan tindaklanjut permohonan itu sambil menunggu jawabannya.

"Kami perkirakan bulan ini peralatan dan logistik penanganan bencana sudah kami terima. Semua barang yang kami ajukan itu untuk mengoptimalkan kinerja kami saat terjadi bencana alam," katanya.

Saat ini BPBD Pamekasan hanya memiliki satu perahu karet dengan kapasi-

tas 10 orang. Namun, perahu karet itu, kata dia, hanya bisa digunakan di tempattempat tertentu karena ukurannya yang besar. Sehingga, untuk memaksimalkan peran petugas di lapangan saat terjadi bencana banjir, instansinya membutukan perahu karet dengan ukuran kecil yang bisa masuk ke jalan dan gang sempit.

Selain bantuan dari pemerintah pusat itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat dalam anggaran tidak terduga sebesar Rp 2,5 miliar.

Anggaran itu, lanjut Ismail, akan diberikan kepada korban bencana untuk meringankan beban mereka setelah terjadi bencana. Namun, penyaluran bantuan itu akan disesuaikan dengan data yang sudah terverifikasi.

Di Pamekasan, kawasan yang berpotensi terjadi bencana banjir setiap tahun , ada di tiga kecamatan yang dialiri sungai, yaitu Kecamatan Kota di Kelurahan Patemon, Jungcangsang, Parteker, Barurambat Kota, Desa Laden, Jalmak, Teja Barat , dan Kelurahan Gladak Anyar.

Kemudian di Kecamatan Pademawu di Desa Sumedangan, Lemper, Bartim, Turbuk, dan prekbun, serta di Desa Montok Kecamatan Larangan. (oni/muj/rah)

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA. Personil Basarnas bersiap mengevakuasi korban banjir dengan teknik vertikal ketika simulasi Gelar Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) Wilayah Barat Tahun 2013 di bantaran Sungai Ciliwung, Kalibata, Jakarta.

Acara yang diikuti oleh berbagai komponen pemerintah, swasta dan masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kecepatan dan ketepatan dalam merespon upaya penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana khususnya banjir di DKI Jakarta.

KADER PKNU

Proses Hukum Tak Mempengaruhi Pelantikan PAW PAMEKASAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili memastikan proses gugatan dua kader Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Makmun dan Baharuddin, tidak akan mengganggu pelantikan hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) keduanya sebagai anggota DPRD Pamekasan.

Makmun dan Baharuddin menggugat pergantian mereka sebagai anggota dewan di Pengadilan Negeri setempat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Menurut Halili, Kesekretariatan DPRD sudah menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Fraksi PKNU di DPRD Pamekasan tertanggal

25 November 2013. Sehingga pelantikan pengganti keduanya akan tetap dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Keputusan pelantikan tersebut sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD menyikapi SK Gubernur Jawa Timur tersebut. Jika pengadilan memenangkan gugatan kedua kader PKNU

itu, Bamus akan kembali melakukan rapat koordinasi. "Keputusan ini sudah bulat, dan proses hukum tidak akan mengganggu pelantikan,"kata Halili.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menambahkan, salah satu anggota Fraksi PKNU yang akan diganti itu mengajukan permohonan penundaan pelantikan sampai ada putusan pengadilan.

Namun pimpinan DPRD tetap akan melanjutkan PAW itu, karena sudah ada SK Gubernur sebagai dasar yang kuat dan disetujui oleh Bamus.

Adik kandung Bupati Pamekasan, Achmad Syafii itu menjelaskan Sekretariat DPRD sudah melakukan per-

siapan untuk acara pelantikan tersebut. Ada empat anggota Fraksi PKNU yang akan dilakukan pergantian. Mereka antara lain Ahmad Busiri yang akan digantikan Fathorrahman, Afifurrahman akan digantikan Khoirul Umam, Makmun akan digantikan Ra'is, dan Baharuddin akan diganti Badrud Tamam.

Busiri dan Afifurahman diganti, karena pindah ke partai lain, yakni PDIP dan PPP. Sementara, Makmun dan Baharuddin diganti, karena dianggap tidak loyal terhadap partainya. Karena itu keduanya melakukan gugatan atas pergantian itu ke pengadilan.

Makmun saat dikonfirmasi

Saya sudah menyiapkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat gugatan itu. Dan akan saya buktikan bahwa penilaian (tidak loyal) itu salah,�

Makmun

Kader PKNU mengaku memiliki kenyakinan akan memenangkan gugatan tersebut. Tuduhan bahwa dirinya tidak loyal

kepada PKNU dianggapnya sebagai tuduhan yang salah, karena selama ini dirinya sudah memenuhi kewajibannya sebagai kader yang duduk sebagai anggota DPRD. Bukti loyalitasnya itu, kata dia, akan ditunjukkan dalam persidangan di pengadilan.

"Saya sudah menyiapkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat gugatan itu. Dan akan saya buktikan bahwa penilaian (tidak loyal) itu salah," katanya.

Salah satu bukti loyalitas itu, ia mematuhi instruksi pengurus pusat partainya untuk pindah ke Partai Gerindra setelah PKNU dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum

yang akan datang.

Sementara Sekretaris Dewan Pengurus Cabang PKNU Pamekasan, Fathorrahman mengatakan dalam Muktamar PKNU, beberapa waktu lalu diputuskan, kader PKNU yang menjadi anggota DPRD Pamekasan dan perolehan suaranya dalam Pemilu 2009 tidak mencapai 1000, hanya bisa menjabat setengah pereode, dan diganti kader dengan perolehan suara di bawahnya.

"Makmun dan Baharuddin, jumlah perolehan suara dalam pemilu lalu tidak mencapai 1000 suara. Makanya mereka diganti sesuai hasil Muktamar," katanya. (awa/muj/rah)

14

PAMEKASAN

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

LAPORAN DANA KAMPANYE

KPU Menyentil Sejumlah Parpol PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mengingatkan partai politik (parpol) di Pamekasan untuk melaporkan dana kampanye mereka mulai tanggal 27 Desember mendatang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peringatan itu agar dianggap sebagai sentilan agar tidak diabaikan oleh sejumlah partai peserta pemilu mendatang.

Komisioner KPU Pamenerima salinan rekening dari kasan Agus Kasyanto Divisi 12 parpol peserta Pemilu di Advokasi dan Hukum, Agus Pamekasan. Namun, laporan Kasyanto menyatakan dana kampanye dari tim kewajiban malaporkan dana akuntan publik yang melakampanye itu sebagaimana kukan audit, masih belum Peraturan Komisi Pemilihan diterima.

Umum (PKPU) Nomor 17 taIa mengingatkan penyhun 2013 tentang Pedoman ampaian laporan dana kamPelaporan Dana Kampanye panye tersebut harus selesai Peserta Pemilu Anggota 15 hari sebelum pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat pemilu anggota legislatif (DPR), Dewan mendatang.

Perwakilan Da"Kami minta erah (DPD), dan para peserta Dewan Perpemilu anggota wakilan Rakyat legislatif memKami minta Daerah (DPRD) berikan laporan para peserta dana kampanye 2014.

Dalam PKPU pemilu anggota partai politik itu, kata dia, sebelum masa legislatif dijelaskan calon kampanye dimumemberikan partai politik laporan dana lai," katanya. harus membuat Agus mekampanye laporan pennambahkan partai politik pihaknya sudah erimaan dan sebelum masa menyosialisasipengeluaran kampanye dana kampakan PKPU Nodimulai,” nye. Selain itu, mor 17 tersebut mereka juga agar pengurus diwajibkan membuat lapopartai, termasuk calon angran dana kampanye melalui gota legislatif mengetahui rekening partai dan disetentang pedoman pelaporahkan ke KPU selambatnya ran dana kampanye itu.

15 hari sebelum kampanye Sebab jika tidak melaporterbuka dilaksanakan. kan dana kampanye itu, diSementara untuk pastikan partai politik dan dana bantuan parpol yang calon anggota legislatif bersumber dari APBD, akan dikenakan sanksi didparpol wajib memberi iskualifikasi (dikeluarkan) informasi yang jelas, jika dari kepesertaannya dalam ada masyarakat yang ingin pemilu anggota legislatif mengetahuinya. Jika parpol 2014 yang akan dilaktidak memberi informasi sanakan pada 9 April tahun secara jelas, masyarakat bisa depan. Berdasar jadwal malaporkan kasus tersebut tahapan pemilu, kampanye ke Komisi Informasi. terbuka akan mulai digelar Saat ini, kata Agus Kasypada 2 Maret 2014. (awa/ anto, lembaganya sudah me- muj/rah)

DEMONSTRASI. Puluhan aktivis mahasiswa di Pamekasan menuntut penuntasan kasus korupsi. Mereka menilai penanganan kasus korupsi di daerah itu belum serius.

Ajakan Anti Korupsi Hanya Main-main Sejumlah Kasus Hukum Tak Terurus Tuntas PAMEKASAN - Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan menilai ajakan anti korupsi melalui spanduk dan baliho di sejumlah kantor pemerintah masih sebatas slogan. Sebab, wujud gerakan anti korupsi itu masih belum nyata. Bahkan, penundaan itu disinyalir masih mentradisi dan penanganan atas kasus tersebut masih setengah hati.

Pernyataan tersebut disampaikan para aktivis dari kedua organisasi dalam aksi refleksi peringatan anti korupsi sedunia di Pamekasan, Senin (9/12). Dalam aksi itu, para mahasiswa selain mem-

bentangkan poster dan berorasi, juga sempat menutup jalan utama di depan Gedung Islamic Centre, Jalan Raya Panglegur.

Para mahasiswa menilai tradisi korupsi masih mewar-

nai sejumlah instansi pemerintah. Korupsi itu dilakukan secara terselubung dalam beberapa bentuk seperi pembayaran fee proyek yang dibayar di muka, maupun bentuk suap lainnya yang pada hakikatnya merupakan bentuk potongan dari dana program.

Ketua Cabang GMNI Pamekasan, Ma'ruf Malaka mengatakan ajakan sejumlah instansi pemerintah kepada masyarakat untuk memberantas korupsi terkesan hanya untuk menutupi adanya kasus korupsi di sebagian mereka.

Ma'ruf menyatakan korupsi juga merambah hingga ke lem-

HUKUM

CALON LEGISLATIF

Berkas Dua Pelaku Curwan Diajukan ke Kapolres PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan menyatakan penyidikan dua tersangka pelaku pencurian hewan (curwan) di Desa Kertagena Tengah, dan Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur, Pamekasan, sudah rampung dan diajukan ke Kapolres untuk diteliti.

Kedua tersangka dalam kasus itu antara lain, tersangka Rafii alias Mat Selor 41, warga Desa Pragaan Dajah, dan Madi 35, Warga Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan Sumenep.

Kapolsek Kadur, Ajun Komisaris Syakrani, Senin (9/12), menjelaskan berkas keduanya akan segera dilimpahkan ke Kejaksanaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam waktu dekat. Kini berkas kedua tersangka itu masih diajukan ke Kapolres Pamekasan AKBP. Nanang Chadarusman, untuk diteliti.

"Hari ini kami ajukan ke Kapolres, kalau sudah ditandatangani, besok langsung kami limpahkan ke Kajaksaan," katanya.

Sedangkan berkas dua tersangka lainnya, yaitu Muhammad, 40, dan Mat Jalah, 50, masing-masing warga Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan Sumenep, masih dalam proses penyelesaian. Keduanya merupakan komplotan Mat Selor yang ditangkap polisi secara bertahap.

Kini, Mat Selor dan Madi, menjalani tahanan di Lapas Narkotika Klas

II-A Pamekasan setelah dipindah dari ruang tahanan Polres, beberapa waktu lalu. Sedangkan Mat Jalah dan Madi ditahan di Mapolsek Kadur.

Mat Selor mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya, akibat ledakan bondet miliknya. Ia juga mengalami luka tembak pada bagian betis kiri dan kaki kanan.

Madi juga mengalami tiga luka tembakan pada bagian kaki dan betis

Hari ini kami ajukan ke Kapolres, kalau sudah ditandatangani, besok langsung kami limpahkan ke Kajaksaan,”

Ajun Komisaris Syakrani Kapolsek Kadur

kanan kiri. Sedangkan Muhammad dan Mat Jalan tidak ditembak, karena tidak melawan saat hendak ditangkap.

Muhammad diamankan di Mapolsek Kadur, sedangkan Madi dititipkan di sel tahanan Polres Pamekasan bersama Mat Selor. Sedangkan Muhammad dan Mat Jalah diamankan di Mapolsek Kadur.

Matselor diancam pasal berlapis yaitu pasal 363 dan pasal 365 KUHP, karena melakukan pencurian dengan tindak kekerasan. Sedangkan

Madi, Muhammad dan Mat Jalah diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.

Kepolisian kini juga masih melakukan upaya penangkapan terhadap 3 tersangka lainnya yang belum ditangkap. Identitas ketiganya sudah dikantongi, masing-masing berinisial FT, MJ, dan satu tersangka lainnya berinsial YD. Kasus curwan di Desa Kertagena Dajah, terjadi sebelum terjadi curwan di Desa Kertagena Tengah. Namun kasus ini baru dilaporkan ke Polisi setelah penangkapan tersangka Mat Selor. Kasus curwan di Desa Kertagena Tengah, sempat menggegerkan masyarakat sekitar.

Sebab, Mat Selor tersangka pelaku berhasil melukai pemilik sapi dengan bom rakitan atau bondet. Beruntung, ledakan bondet itu hanya mengenai bagian tangan serta beberapa bagian lainnya terkena serpihan.

Sedangkan kondisi Mat Selor tidak lebih baik dari korban. Sebab ia diduga terkena ledakan bondet miliknya hingga mengakibatkan luka bakar di sekitar perut, lengan tangan, dan beberapa bagian tubuhnya.

Sejak kejadian, Mat Selor menjadi incaran polisi hingga berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Dusun Nong Pote, Desa Pragaan Dajah, Kecamatan Pragaan Sumenep. (uzi/muj/rah)

baga penegak hukum sehingga pemberantasannya menjadi sulit. Bahkan, ia menilai spanduk untuk mewujudkan Indonesia bersih, transparan, tanpa korupsi yang terpajang di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat juga hanya semboyan yang tidak bergigi, karena penuntasan kasus korupsi di lembaga tersebut sangat lambat dan terkesan tidak serius.

"Banyak kasus yang ditangani kejaksaan tidak jelas kelanjutannya. Bahkan sebagian kasus ditangani secara tidak serius dan belum menyentuh pelaku yang sebenarn-

ya," kata Ma'ruf.

Dalam momentum hari anti korupsi itu, ia meminta para penegak hukum, terutama Kejari mengevaluasi kinerjanya dalam menangani kasus korupsi agar penegakan hukum tetap berjalan dengan baik.

Dalam aksi yang berlangsung selama 2 jam itu, Ma'ruf dan kelompoknya menuntut penuntasan sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari yang hingga saat ini terkesan tidak ada perkembangannya.

Sementara Ketua Cabang HMI Pamekasan, Mansur, dalam orasinya mengatakan beberapa kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya antara lain kasus dugaan korupsi Pasar Citra Logam Mulia (CLM), PLMD, dan dana ad hoc. Kasus lainnya adalah beberapa dugaan korupsi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, seperti kasus dana block grant, kasus pungli untuk Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag, dan penarikan dana untuk penerbitan Nomor Registerasi Guru (NRG).

Ia meminta, kasus-kasus tersebut ditangani secara serius dan penanganannya langsung bersentuhan dengan pelaku utama. "Ada kesan, kejaksaan cuma menangani kasus yang melibatkan kalangan bawah, sementara pihak-pihak yang memegang kebikakan dan menjadi pelaku utama masih belum disentuh," katanya.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto mengatakan lembaganya siap menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi yang diterimanya. "Kami akan tetap berkomitmen melanjutkan penanganan kasus korupsi mulai tahap penyelidikan hingga penuntutan," katanya.

Ia berjanji dalam penanganan kasus yang merugikan keuangan negara itu akan dilakukan secara serius dan tanpa pandang status jabatan.

Sebab, sudah menjadi komitmennya untuk menangani kasus korupsi hingga tuntas dan menyeret semua pelakunya ke proses persidangan hingga mendapatkan kepastian hukum. (oni/muj/rah)

Panwaslu Belum Mengantongi Data Pelaku PNPM

DEMO HARI ANTI KORUPSI. (foto kolase) Sejumlah anggota Polisi membubarkan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang melakukan aksi unjukrasa hari anti korupsi di depan Mapolres Jombang, Jawa Timur, Senin (9/12). Mereka menuntut penuntasan kasus korupsi serta hukum mati para koruptor, dalam aksi tersebut dua mahasiswa sempat diamankan Polisi ketika terlibat bentrokan.

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan menyatakan belum memiliki data Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang masih aktif sebagai pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Upaya menggali data melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes) setempat belum membuahkan hasil.

Anggota Divisi Hukum dan Tindak Lanjut, Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dengan tembusan Bapemas-Pemdes setempat, untuk meminta daftar pelaku PNPM di Pamekasan. Namun sampai Senin (9/12), data yang diminta Panwaslu belum diberikan.

Dia menjelaskan daftar nama pelaku PNPM dinilai sangat penting, karena akan dijadikan dasar untuk mengkroscek nama-nama caleg yang sudah tercantum dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2014. Sebab, dari perspektif yuridis, caleg tidak boleh merangkap sebagai pelaku PNPM Mandiri, sesuai surat edaran dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Panwaslu, kata Sapto, hanya mengantongi dua nama caleg yang merupakan pelaku PNPM Mandiri.

Sayangnya, ia tidak bersedia menyebutkan identitas kedua Caleg itu dengan alasan

masih menunggu waktu dan data pelaku resmi dari Bapemas.

“Kami akan terus membuka pengaduan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan, masih terdapat Caleg yang masih aktif sebagai pelaku PNPM,” katanya.

Ia meminta BapemasPemdes setempat segera memberikan daftar nama pelaku PNPM Mandiri, agar pengecekan nama Caleg bisa segera dilakukan. Selain meminta daftar nama pelaku PNPM, Panwaslu juga meminta Bapemas agar membuat penetapan pemberhentian pelaku PNPM Mandiri yang terbukti menjadi caleg. Sebab, sesuai ketentuan, Caleg yang juga berprofesi sebagai pelaku PNPM harus memilih untuk menanggalkan salah satunya. Jika tidak, pihaknya dengan tegas akan merekomendasikan pada KPUD agar nama yang bersangkutan dicoret dari DCT. Sebelumnya, Kepala Bapemas-Pemdes Pemkab Pamekasan, Muhammad Zakir mengaku belum menerima surat permohon data pelaku PNPM dari Panwaslu Pamekasan.

Mengenai pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti nyaleg, ia menyatakan bahwa mereka harus memilih salah satunya, karena tidak mungkin berprofesi ganda. ”Gampang saja, mau jadi Caleg apa menjadi pelaku PNPM. Jadi mereka harus memilih salah satunya,” katanya. (uzi/muj/rah)

SUMENEP

15

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

Terdakwa Pelra Masih Berkeliaran Dewan: Kejaksaan Negeri Sumenep Perlu Mengevaluasi Diri SUMENEP - Kejaksaan Negeri Sumenep belum mengeksekusi dua terdakwa yang terlibat kasus korupsi Pelabuhan Rakyat (Pelra). Mereka hingga saat ini masih bebas berkeliaran. Padahal, mereka telah divonis bersalah karena merugikan negara Rp 3 miliar. Mereka telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan pelra tahap pertama.

Pantauan Koran Madura, proyek pembangunan pelra itu masih tetap dilanjutkan.

Pembangunan itu kini sudah memasuki tahap ketiga.

Memang itu sesuai dengan harapan rakyat, agar proyek pembagunan pelra tetap dilanjutkan walau proyek pembangunan tahap pertama masih berkasus. Sebab bagi warga itu adalah pelabuhan rakyat.

Namun bukan lantas penegak hukum membiarkan kasus tersebut. Senin (9/12), beberapa warga Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep untuk kembali mempertanyakan kasus pelra yang sudah mengendap beberapa waktu lalu. Satu ter-

dakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim diminta segera dieksekusi.

“Pada momentum hari anti korupsi ini, kami sengaja mendatangi Kejari untuk mengusut tuntas persoalan Pelra dengan terdakwa vonis Prayogo, dan KJ. Bahkan, kejari membiarkan Irwan, selaku kontraktor dibiarkan menghilang dan tak ada usaha untuk mencarinya. Sebab, sudah cukup lama mereka hilang tak berkabar,” kata Syarkawi, warga Kelianget.

Dia menjelaskan bahwa tiga terdakwa yang sudah divonis MA itu sudah diputuskan oleh majelis hakim dengan kurungan 1 tahun penjara, subsider 1 bulan dengan denda 50 juta. “Sudah

2008 silam mereka diputuskan oleh majelis hakim dengan kurungan 1 tahun, subsider 1 bulan dan denda 50 juta. Namun sejauh ini, mereka dibiarkan begitu saja oleh Kejari, tanpa ada usaha untuk mencari,” jelasnya.

Kedatangan warga ke kejari ditemui Kasi Pidsus Sugianto. Ditanya soal pertemuan tersebut, menurut Syarkawi, Kasi Pidsus mengaku tidak tahu dan meminta kepada masyarakat agar memberikan informasi jika melihat mereka.

“Saya katakan bahwa ini bukan tanggung jawab masyarakat, tetapi ini adalah tanggung jawab Kejari dan Kejati untuk bertanggung jawab untuk mencari, aneh kan kalau dilimpahkan ke masyarakat,” terangnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumenep, Sugianto, mengakau belum mengetahui jelas tentang kasus tersebut. Sebab, menurutnya, kasus itu terjadi sebelum dirinya bertugas di Sumenep.

“Mohon maaf, Mas, saya tidak bisa memberikan keterangan lebih terkait dengan ini. sebab,

BERMASALAH. Jejeran tiang pancang dan penunjang Proyek Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kalianget.

Pembangunan tahap pertama bermasalah dengan tiga terdakwa vonis yang belum juga diekseskusi. Namun proyek masih sudah memasuki tahap ketiga.

Foto: Syamsuni/ Koran Madura

saya tidak punya kewenangan untuk berbicara sebelum ada intruksi dari atasan,” ucapnya.

Perlu Evaluasi Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengungkan, kejari perlu lebih tegas dalam memerangi korupsi. “Ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Kejari untuk lebih

garang menuntaskan kasus korupsi. Sebab sudah sejak lama kasus demi kasus di Kejaksaan selalu mengendap dan tidak diseriusi,” katanya.

Melalui momentum hari anti korupsi, Politisi PDI Perjuangan itu berharap kejari tidak setengah hati dalam menuntaskan kasus korupsi.

“Bukan hanya harapan komisi A, tetapi harapan semua orang

BANJIR KALI MARENGAN

agar pada memontum hari anti korupsi, menjadi pelajaran dan refleksi bagi Kejari untuk mengevaluasi kinerja,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Dana pembangunan pelabuhan rakyat di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, itu berasal dari APBD Jatim tahun 2006, senilai Rp 3 miliar. Dalam pelaksanaannya,

menurut kejaksaan, sesuai hasil penyelidikan yang dilakukan sejak 30 Agustus 2006 ditemukan adanya dugaan penyelewengan pelaksanaan proyek yang jumlahnya mencapai Rp 400 juta.

Penyelewengan itu terendus ketika dilakukan pengukuran. Seharusnya pada tahap I proyek itu berukuran 250 meter x 7 meter, tetapi kenyataannya, setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan hanya dibangun 225 meter x 7 meter. Dengan demikian, panjang jalan yang harus dikerjakan telah berkurang.

Dari vonis hukum manjelis hakim, ada tiga tersangka, salah satunya adalah Prayogo dan KJ. Kontraktor proyek tersebut yakni PT Dimensi Empat Arsigatha, Irwan, warga jalan Sutorejo Utara Surabaya, lolos dari penegak hukum karena menghilang sejak 2008 silam sebelum diputuskan bersalah.

Anggaran pembangunan Pelra tahap pertama Rp 3 miliar, tahap kedua sebesar 4,8 miliar (2013), dan tahap ketiga adalah 5 miliar. (sym/mk)

PAD PASAR MINGGU

Retribusi Rentan Bocor SUMENEP - Dugaan adanya penggelapan retribusi Pasar Minggu oleh pejabat Pemkab Sumenep menuai kritik dari anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Dwita Andriyani menegaskan, pihaknya bakal mempertanyakan kemana larinya uang retribusi Pasar Minggu itu. Jika memang ada keterlibatan oknum pemkab atau dinas tertentu, pihaknya berencana akan nemanggil oknum terkait.

“Saya kaget jika memang DPPKA tidak menerima dana retribusi dari hasil penarikan oleh pemilik stan Pasar Minggu. Sebab, bocornya retribusi itu dimungkin tidak hanya terjadi pada retribusi Pasar Minggu. Melainkan, pada SKPD yang lan juga terjadi penarikan retribusi yang berpotensi untuk dikorupsi,” terangnya, Senin (9/12).

Menurut Politisi PAN itu, bocornya retribusi menunjukkan adanya penataan birokrasi yang kacau. Sehingga, membuat koordinasi antar instansi lemah. Katanya, buktinya, instansi yang mengelola aset dan keuangan hingga kini belum menerima uang retribusi di Pasar Minggu.

Lemahnya koordinasi itu, sambung Ita, terkait masalah pengurusan izin dan penarikan retribusi yang terkesan tumpang tindih. Tidak jelasnya urusan dan kewenangan itu

membuat setiap SKPD merasa berwenang mengelola anggaran sehingga hal itu bisa dihitung untuk memenuhi target PAD dari SKPD terkait.

“Selama ini saya sudah yakin banyak retribusi yang tidak masuk ke Kas Daerah (Kasda). Indikasinya, nilai pemaukan yang terhitung dalam PAD masih minim yakni 5 persen saja.

Bandingkan dengan pemborosan belanjan pegawai yang harus dikeluarkan hingga mencapai 70 persen. Ini kan tidak sebanding dengan kinerja pegawai dengan belanja yang boros, sementara kontribusi kinerja bagi peningkatan PAD rendah,” ucapnya.

Kepala DPKKA Sumenep Carto mengakui terjadinya retribusi yang bocor tersebut. Maka dari itu pihaknya juga mempertanyakan kemana aliran uang retribusi itu. Sebab, dalam prinsip anggaran, uang retribusi itu sudah seharusnya berpotensi menjadi kontribusi bagi peningkatan PAD. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu penyewa stan berinisial B mengakui berjualan di area itu tidak gratis. Setiap bulan sekali mereka diminta untuk menyetorkan uang yang disebutnya sebagai retribusi. Besaran uang retribusi yang harus disetor mencapai Rp 100 ribu per stan.

Uang tersebut disetor secara rutin pada Pemkab Sumenep. (edo/mk)

ahmad sai/koran madura

BANJIR. Hujan deras yang mengguyur Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget, Senin (9/12) menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir. Selain karena tingginya intensitas hujan, air tersebut berasal dari luapan Sungai Marengan yang semakin dangkal.

PERTANIAN

Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Semakin Luas SUMENEP – Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep meluas. Saat ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Bluto dan Ganding, tapi sudah merambah kecamatan lain di daerah pantura. Akibatnya, banyak warga terpaksa harus membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal.

Petani mengeluhkan harga yang dibeli dari tengkulak karena harganya cukup tinggi. Yakni mencapai Rp 100 ribu per 50 kilogram, bahkan ada yang sampai mencapai Rp 120 ribu.

Fathor (45), warga Kecamatan Ambunten, menjelaskan, dirinya mengaku terpaksa membeli pupuk jenis ZA walaupun dengan harga lebih mahal. ”Sekarang kan sudah waktunya petani melakukan pemupukan, karena di sini sudah pupuk langka terpaksa kami membeli walaupun harganya cukup tinggi,” katanya.

Kelangkaan pupuk ini diduga karena terbatasnya stok yang diberikan oleh distributor terhadap sejumlah kios yang berada di setiap kecamatan. ”Kalau kios

hanya dijatah sebanyak 2 ton, itu tidak akan pernah mencukupi terhadap kebutuhan petani, sehingga satu kali kirim akan habis seketika,” terangnya, Senin (9/12).

Hal senada juga dikatakan oleh Sualiman (30). Petani asal Kecamatan Dasuk itu meresahkan dampak kekurangn pupuk di desanya. Karena banyak tanaman jagung yang mulai menguning akibat tidak dipupuk. ”Setahu saya penyaluran pupuk dari distributor ke kios itu dilakukan per 3 hari, dengan jatah setiap kios berkisar sebanyak 2-3 ton. Dan ini tidak bisa mencukupi terhadap kebutuhan petani,” tambahnya.

Sementara Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Ambunten, Maskur, saat dimintai keterangan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi mengaku tidak berdaya mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi di daerahnya. Pasalnya, pihaknya sudah beberapa kali menanyakan perihal ketersedian pupuk pada distributor. ”Jawabannya ya klasik, alasan

terkendala hujan atau kurangnya armada untuk mengangkut pupuk. Padahal, petani saat ini lagi butuh-butuhnya terhadap pupuk, karena tanaman jagung milik petani sudah waktunya dipupuk,” paparnya.

Maskur berharap ada perhatian khusus dari pihak distributor maupun pemerintah. Karena jika masalah kelangkaan pupuk tidak segera tertangani, akan berakibat fatal pada hasil pertanian. Tanaman jagung milik petani terancam tidak maksimal hasilnya. ”Kalau sudah tidak dipupuk maka yang jelas tanaman itu akan mati,” ungkapnya.

Secara terpisah, salah satu distributor pupuk bersubsidi, Encung, mengatakan, kelangkaan pupuk itu karena keterlambatan pengiriman ke berbagai kios. Selain keterbatasan armada yang ada di gudangnya, pihaknya juga mengaku terkendala faktor cuaca yang tidak mendukung. ”Kalau terkena air hujan pupuk itu akan cepat cair, jadi terpaksa kami tunda pengiriman jika lagi turun hujan. Namun, kami pastikan stok pupuk di gu-

dang aman sampai akhir masa tanam. Yang penting masyarakat bisa bersabar saja nantinya,” pungkasnya.

Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan (SDP) Disperta Sumenep, Kurratul Aini, mengatakan, sampai saat ini ketersediaan pupuk di Kabupaten Sumenep cukup untuk memenehi kebutuhan petani. ”Kami tidak yakin jika masih langka, karena stok saat ini sudah mencapai 5000 ton lebih,” katanya.

Selain itu, pihaknya sudah mengantisipasi akan terjadinya relokasi lahan yang menyebabkan akan terjadinya kelangkaan. Dirinya telah mengajukan penambahan pupuk terhadap pabrik, dengan jumlah kuota 3.052 ton, dengan rincian Urea sebanyak 2.120 ton, SP 36, 675 ton, Ponska 80 ton dan Petroganik sebanyak 170 ton. ”Ini merupakan antisipasi kami dalam memenuhi jika terjadai kekurangan nantinya, namun jika tidak terjadaikekurangan maka ini tidak akan kami ambil,” tukasnya (edy/mk)

KEMANA RETRIBUSI PASAR. Pengendara sepeda motor melintas di areal Pasar Minggu, Senin (9/12). Ada dugaan tentang penggelapan retribusi pasar oleh oknum pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumenep

IKLAN BARIS

IKLAN DAN BERLANGGANAN

16

WILAYAH SUMENEP

SELASA 10 DESEMBER 2013 NO. 0257 | TAHUN II

081939363544

S atu Hati un tuk B an gsa

Seremonial

PDI Perjuangan Gelar Bhakti Sosial

syamsuni/koranmadura

BULOG. Beras untuk rakyat miskin (raskin) yang kondisinya sangat jelek, hancur nyaris menjadi tepung dan dikerumuni serangga di Desa Pancor, Kecamatan Gayam.

1.231 Sak Tak Layak Konsumsi Dewan Pastikan Akan Memanggil Petugas Bulog SUMENEP - Beras rakyat miskin (raskin) bagi 974 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) Desa Pancor, Kecamatan Gayam, pada bulan Oktober dan November tidak layak dikonsumsi. Dari jatah dua bulan sebanyak 1.948 sak atau 14.610 kilogram, ditemukan ada 1.231 sak raskin kualitasnya sangat jelek, hancur nyaris menjadi tepung dan dikerumuni oleh serangga.

Selain tak layak konsumsi, realisasi raskin di Desa Pancor ditengarai tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Terbukti, dari jatah yang seharusnya diterima oleh penerima 14.610 kilogram, namun setelah ditimbang di balai desa ternyata hanya berjumlah 13.299 kg. Berarti berkurang sebanyak 1.311 kilogram.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Achmad Junaidi menjelaskan, dari ribuan sak raskin yang didistribusikan ke penerima ternyata datang dengan kualitas buruk. Bahkan sampai saat ini, pihak kades be-

SEREMONIAL

lum mendistribusikan.

“Jadi, hasil dari penuturan Kades Pancor, Moh Saleh, kepada saya bahwa raskin yang pihaknya kini masih berada di Balai Desa. Pihaknya sengaja tidak mendistribusikan raskin karena kualitasnya buruk dan tak layak konsumsi,” ucap Junaidi, Senin (9/12) kemarin kepada wartawan usai menunjukkan sekantong beras yang ia bawa dan nyaris seperti tepung, hancur dan dimakan serangga.

Junaidi mengaku kaget dan kecewa ketika melihat kualitas raskin yang jelek tersebut, padahal raskin

itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kini yang seharusnya sudah diterima, tetapi tak kunjung tiba karena raskin nyaris seperti tepung, dan belum didistribusikan.

“Kejadian seperti ini bukan kejadian pertama kalinya. Ini sudah yang kesekian kalinya. Tapi yang sekarang kualitasnya adalah yang terburuk, sebab bentuknya nyaris menjadi tepung,” teragnya.

Selain itu, Junaidi juga mempertanyakan tentang realisasi raskin di Desa Pancor yang berkurang atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab dari jatah yang seharusnya diterima oleh penerima itu adalah 14.610 kilogram, namun setelah ditimbang di balai desa ternyata berjumlah 13.299 kg. “Berarti berkurang sebanyak 1.311 kg. jadi, ini selain kualitasnya tidak beres, ternyata realisasinya tidak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Dari temuan itu, pihaknya akan

segera membahasnya di Komisi A. “Nanti temuan akan dibahas di Komisi A bersama pimpinan Komisi dan Ketua DPRD. Dan harus ada tindakan tegas terhadap petugas di Bulog sebagai penanggungjawab raskin,” tegasnya.

Bahkan pihaknya memastikan akan segara memanggil pihak Bulog selalu distributor raskin. “Sehingga semuanya menjadi jelas, apa ini nanti merupakan tanggung jawab dari bulog atau ada pihak lain yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sementara Kepala Gudang Bulog Sumenep, Ainul Fatah, menampik jika barang yang dikirim itu sudah dalam keadaan lapuk. Pihaknya saat ini bersama jajaran Pemkab Sumenep telah mengirim pengantinya. ”Seluruh staf dan Pemkab yang menagani raskin telah kami luncurkan ke lakasi, bahkan penggantinya juga kami sudah dikirim,” katanya. (sym/mk)

Seremonial Seremonial

Disnakertrans Lepas 40 Transmigran

SUMENEP – DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sumenep menggelar bhakti sosial di Desa Pabian, Kecamatan Kota setempat, Senin (9/12). Kegiatan tersebut hasil kerjasama dengan Said Abdullah Institute.

Pengurus DPC PDI Perjuangan, relawan Said Abdullah Institute dan calon anggota legislatif dari dapil 1 memberikan bantuan berupa paket mie instan serta air mineral kepada 200 kepala keluarga Desa Pabian. Bantaun tersebut digelar di jembatan desa setempat.

Ibu-ibu dengan didampingi perangkat desa Pabian menerima bantuan tersebut.

Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep Joni Rusman mengungkapkan, bantuan sosial tersebut rangkaian dari kerja partai untuk dikenalkan kepada masyarakat, apalagi menjelang pemilu 2013. “Namun, kegiatan semacam ini sering dilakukan DPI Perjuangan. Bukan hanya saat menjelang pemilu saja. Ini hanya monemnya saja kebetulan hampir bersamaan dengan pemilu,” ungkapnya usai menyerahkan bantuan.

Pabian dijadikan lokasi bhakti sosial karena daerah tersebut sering mengalami banjir. “Semoga warga desa Pabian bisa mengantisipasi terjadinya banjir. Karena saat ini sudah memasuki musim penghujan,” harapnya.

Sementara Sekretaris Desa Pabian, Masyhurah, mengaku sangat bangga dengan kegiatan tersebut. “Masyarakat berterima kasih kepada PDI Perjuangan dan Said Abdullah Institute atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah membelasanya dengan diberi kemenangan,” ujarnya. (mk)

hariri em noor/koran madura

BHAKTI SOSIAL. Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso memberikan bantuan, Senin (9/12) di Desa Pabian.

Seremonial Seremonial

S

UMENEP – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep melepas sebanyak 40 transmigran, Senin (9/12). Acara pelepasan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Soengkono Sidik di Aula Disnakertrans setempat.

Sebanyak 10 KK (kepala Keluarga) dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang akan diberangkatkan menuju daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah acara pelesapan sekitar pukul 8.45, sebanyak 40 transmigras itu langsung diberangkatkan menuju ke Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menumpangi bus yang telah disediakan pihak disnakertrans dengan didampingi oleh tiga petugas disnakertrans setempat.

Kepala Disnakertrans Sumenep Sustono, menjelaskan, transmigrasi tersebut untuk meningkatkan daya taraf hidup masyarakat.

Pihaknya mengimbau agar para

OPTIMIS: Wakil Bupati sekaligus Ketua TKPK Sumenep Soengkono Sidik memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2013, Senin (9/12).

transmigras bisa bekerja keras, cerdas dan kerja ikhlas ketika sampai di daerah tujuan. ”Tidak kalah pentingnya bagaiamana para transmigras ini bisa menyesuaikan diri de-

ngan lingkungan sekitar, sehingga nantinya ilmu yang telah dibekali dari Disnakertrans ini digunakan dengan baik, yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” katanya. (adv/edy)

Kankemenag Gelar Bimtek Kurikulum 2013

S

UMENEP – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 terhadap guru dan kepala madrasah, Senin (9/12) di Aula Hotel Utami Sumekar. Hal itu untuk memantapkan guru dan kepala madrasah dalam menjalankan kurikulum baru pada tahun depan.

Acara itu direncanakan berlangsung selama lima hari, hingga tanggal 12 Desember 2013. Acara bimtek itu diikuti sebanyak 250 peserta, baik guru maupun kepala madrasah mulai tingkat madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah trasawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA).

Acara pembukaan bimtek ini dihadiri oleh seluruh pejabat yang berada dilingkup kankemenag, baik pejabat struktural maupun

pejabat fungsional. Bahkan juga tampak hadir seluruh pengawas MI, MTs dan MA. Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kankemang Rifa’i Hasyim menjelaskan, bimtek ini untuk memberikan pemahaman secara utuh terhadap sejumlah guru yang ada di bawah naungan Kankemang Sumenep dalam menerapkan kurikulum yang berbasis karekter pada tahun

ajaran 2014-2015.

Sejumlah guru dan kepala madrasah yang telah mengikuti bimtek diharapkan bisa menelorkan ilmunya terhadap sejumlah guru yang lain. ”Karena ini pesertanya terbatas, maka kami hanya mengambil perwakilan di setiap kecamatan, sehingga nantinya dari jumlah itu bisa membantu untuk mensosialisasikan terhadap guru yang lain,” katanya. (adv/edy)

TKPK Kumpulkan Jajaran SKPD

S

UMENEP - TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Sumenep mengumpulkan jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah), Senin (9/12) guna mensinkronkan agenda memberantasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten setempat.

Ketua TKPK sekaligus Wakil Bupati Soengkono Sidik mengatakan, persoalan kemiskinan bukan persoalan yang terpisah dan bukan hanya menjadi tugas SKPD tertentu atau Satker saja.

“Untuk mengentaskan kemiskinan membutuhkan penanggulangan secara terpadu,” ujarnya.

Pemkab Sumenep sudah membuat platform yang terbagi dalam 3 agenda penting. Agenda pertama yakni membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur pedesaan.

Menurutnya, hal itu bisa diimplementasikan dengan membuat kebikajak penganggaran, perencanaan terintegrasi, dan penguatan kelembagaan TKPK. Sementara Sekretaris TKPK Sumenep R Idris menjelaskan, melalui kebijakan yang sudah terkoordinasi akan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat seperti Jalin Kesra,

BOS/BOSDA, Jamkesmas, Ponkesdes, dan RTLH. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat seperti adanya bantuan permodalan, pelatihan dan keterampilan.

“Tidak hanya itu, adanya kebijkan yang sinergis seperti mengoptimalkan APBD, termasuk juga penguatan kelembagaan masyarakat desa. Contohnya melalui pelatihan RPJMDes, dan pelatihan UPK (Unit Pengelola Keuangan),” terang Idris.

Dia menambahkan, program

pengentasan kemiskinan yang sudah sinergis itu akan terbagi dalam 4 klaster. Klaster 1 APBN berupa bantuan beasiswa miskin SMAN/swsta, Jamkesmas, PKH, dan bantuan Raskin. Klaster 2 APBN berupa Bantuan PNPM, bantuan Kopontren, Kopkar, dan bantuan program Jalin Kesra.

Klaster 3 APBN yakni bantuan KUR, Dagulir, Penjamin Kredit, dan Kopwan. Terakhir Klaster 4 APBN meliputi bantuan program rumah murah, air bersih, dan listrik mudah dan hemat. (adv/edo)