e Paper Koran Madura 12 Februari 2015

RABU

11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

RABU 11 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0544 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

PRAPERADILAN BG

Mengapa Samad Ingin Jadi Cawapres?

Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ingin menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

BERITA

TERKAIT Hal 2

Presiden Ingin k ta Pilkada Seren 5 01 2 r be m te Sep Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

PARTAI POLITIK

Puan Lempar Masalah Brutus ke PDI P JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang juga putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani ogah mengomentari soal brutus Istana yang dituduhkan sejumlah politisi partai moncong putih tersebut. Dia pun melemparkan masalah itu partainya.

ant/reno esnir

HASTO KRISTIYANTO SAKSI SIDANG PRAPERADILAN. Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan sebelum menjadi saksi pada sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (10/2). Sidang tersebut dengan agenda mendengarkan kesaksian serta pengajuan bukti dari saksi pihak pemohon.

Hasto Ungkap Alasan Samad Ingin Jadi Cawapres Hasto Lapor Presiden Perihal Pertemun dengan AS JAKARTA-Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ingin menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

“Alasan Abraham Samad, bahwa posisinya sekarang sebagai ketua KPK) tidak efektif (dalam melakukan pemberantasan korupsi),” kata Hasto seusai menjadi saksi dalam praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Hasto menyebutkan, dengan menjadi wakil presiden Samad bisa melakukan pemberantasan korupsi dengan lebih baik.

“Dalam tugas memberantas korupsi khususnya dalam institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung akan bisa dijalankan dengan lebih baik,” kata dia.

Hasto juga mengatakan bahwa dirinya melaporkan kepada Joko Widodo terkait pertemuannya dengan Samad.

“Tentu saja di dalam proses saya sampaikan pada beliau bahwa ada inisiatif ada tawaran bahwa Bapak Abraham Samad memohon untuk menjadi wakil presiden,” kata Hasto.

Hasto mengatakan hanya melaporkan pertemuannya dengan Abraham Samad secara substansial. Ia juga menuturkan hanya melaporkan sebagian pertemuannya kepada Jokowi.

“Pertemuan pertama beliau (Jokowi) tidak tahu, secara rinci secara detail beliau tidak tahu.

Hanya saja secara substansi saya melaporkan pada beliau bahwa Bapak Abraham Samad baik secara langsung atau tidak langsung memohon jadi wakil presiden,” kata politisi PDIP tersebut.

Pada hari ini (Selasa 10/2) Hasto menjadi saksi di persidangan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan.

Dalam keterangannya di pengadilan Hasto memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang diungkapkan di Komisi III DPR tentang pertemuan Abraham Samad dengan petinggi parpol.

Ia juga menerangkan di muka persidangan bahwa dirinya pernah ditugaskan oleh Jokowi untuk memberi tahu Samad soal pembatalan sebagai calon wakil presiden. =ANT/ADITYA

Brutus yang dimaksud adalah Menteri Negara BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto. Keduanya dituduh sebagai penghalang komunikasi PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tanya ke PDI Perjuangan lah, saya sebagai Menko PMK nih. Tanya ke PDI Perjuangan, saya datang sebagai Menko PMK,” kata Puan yang juga politikus PDI Perjuangan sambil berlalu di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (10/2).

Kedatangan Puan ke Gedung Parlemen untuk menghadiri rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. Rapat ini untuk membahas Rancangan Anggaran Pembelanjaan Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Sehari sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuding Seskab Andi Widjojanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai brutus yang berada di sekitar Jokowi.

Kedua orang tersebut membuat kebijakan pemerintah berpaham liberal. “Brutus-brutus ini ingin membunuh secara politik.

Partainya dulu, baru presidennya,” kata Masinton di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (9/2).

Sementara dalam rapat rapat bersama dengan Badan Anggaran DPR Selasa (10/2)

Puan meminta tambahan anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 149 miliar untuk program revolusi mental.

Namun, Puan tidak menjelaskan secara detail apa agenda program revolusi mental.

Dalam perubahan anggaran ini, Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.

Dia menyebutkan penambahan anggaran tersebut adalah untuk program revolusi mental. Sementara itu, anggaran tambahan lain juga untuk program komunikasi publik, di mana didalamnya juga terdapat program revolusi mental, diusulkan ditambah Rp 130 miliar. “Program komunikasi publik ini akan dilakukan kementerian teknis Kemenkominfo, alokasi yang diharapkan Rp 130 miliar.

Sehingga kami mengusulkan sebanyak Rp 149 miliar tersebut dalam APBN-P,” ucapnya.

Selain itu Puan menyebut program manajemen dan pelaksanaan dukungan teknis tidak mengalami perubahan, atau tetap dari yang dipagukan dalam APBN 2015 sebesar Rp 142,5 miliar. =GAM/ABD/AJI

ant/sigid kurniawan

MANTAN WALI KOTA TEGAL DITAHAN. Mantan Wali Kota Tegal 20082013 Ikmal Jaya (kanan) menuju kendaraan tahanannya usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan tukar guling tanah Pemerintah Kota Tegal di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (10/2). Ikmal Jaya resmi ditahan KPK dalam kasus tersebut.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV RABU 11 FEBRUARI 2015

No. 0544 | TAHUN IV

33

PEMERINTAHAN

Presiden Akan Berkantor di Bogor?

JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa belum ada keputusan terkait wacana Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Bogor.

ant/yudhi mahatma

LAPORAN KINERJA KPU. Ketua KPU Husni Kamil Manik (ketiga kanan) didampingi Komisioner KPU Arief Budiman (dari kiri-kanan), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, serta Sekjen KPUArif Rahman Hakim (kanan) memaparkan hasil pertemuan KPU dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/2). Dalam pertemuan tersebut, KPU memberikan laporan kerja kepada Presiden mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 serta rencana pelaksanaan Pemilukada serentak pada tahun 2015.

PILKADA SERENTAK

Presiden Ingin Digelar September 2015 JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum supaya pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak gelombang pertama diselenggarakan September 2015.

Komisioner KPU Pusat Arief Budiman menceritakan dalam pertemuan KPU dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, Presiden menginginkan agar pilkada serentak gelombang pertama diselenggarakan di bulan September.

“Tadi Presiden menyampaikan harapannya pilkada bisa September, tapi beliau tidak menjelaskan alasannya apa.

Menurut kami, kalau demikian (pilkada September 2015) itu mepet sekali waktunya kalau pun ada tahapan-tahapan yang dipangkas,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Sesuai dengan instruksi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, pelaksanaan pilkada serentak diselenggarakan di tahun 2015.

Berdasarkan UU itu pula, KPU menyusun draf Peraturan tahapan, program dan jadwal pilkada dengan rencana pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada 16 Desember 2015.

Sehingga jika pelaksanaan pilkada serentak dilakukan sesuai keinginan

Presiden, lanjut Arief, maka setidaknya tiga tahapan harus direvisi untuk dipersingkat.

“Kalau memang maunya seperti itu, harus ada pemangkasan tahapan misalnya uji publik, penyelesaian sengketa dan terkait putaran satu dan dua. Tetapi soal ada atau tidaknya itu, semua keputusan ada di DPR,” jelas dia.

Ditambah lagi hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai pilkada karena DPR dan Pemerintah sedang mempertimbangkan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015.

“Kalau sekarang semua masih meraba-raba. Sepanjang semua mendukung yakni UU, anggaran dan personel, bisa saja diselenggarakan (September 2015), tapi memang agak berat kalau semua tiba-tiba disuruh siap,” ujar dia. =ANT/FRANSISKA

“Belum diputuskan. (Wacana ini muncul) karena presiden beberapa kali gunakan Istana Bogor untuk pertemuanpertemuan,” kata Andi di Kompleks Istana Negara Jakarta, Selasa.

Menurut Andi, selama ini Presiden Joko Widodo selalu pulang pergi jika menerima tamu di Istana Bogor dan dinilai lebih efektif jika tinggal di Kota Hujan tersebut.

“Jadi akan efektif kalau misalnya ada beberapa hari dalam seminggu pertemuannya di Istana Bogor dan presiden juga bermalam di Bogor. Kalau selama ini kan PP (pulang-pergi),” katanya.

Andi mengatakan bahwa dengan kondisi ini pihak protokol dan kerumahtanggaan juga harus menyiapkan Istana Bogor sebagai alternatif tempat tinggal presiden.

Seskab mengungkapkan bahwa alternatif presiden menggunakan Istana Bogor untuk pertemuan dan menerima tamu adalah perubahan suasana kerja saja.

“Juga memanfaatkan fasilitasfasilitas istana kepresidenan dan secara lingkungan relatif Istana Bogor itu menyediakan lingkungan yang lebih rileks untuk lakukan pertemuan-pertemuan besar, terutama seperti dengan para bupati,” ungkapnya.

Namun Andi belum tahu persis wacana Presiden Joko Widodo berkantor di Bogor ini.

“Tergantung berapa yang dibutuhkan presiden di Bogor. Kami, terutama dari sekretariat kepresidenan, menyiapkan kalau presiden harus atau ingin bermalam di Istana Bogor,” jelasnya.

Andi Widjajanto Sekretaris Kabinet

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

EKONOMI

Pos Raya Gelar Rakernas Penguatan Ekonomi Mikro JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pos Relawan Rakyat (Pos Raya) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2015 di Hotel Treva Internasional Jakarta Pusat . Rakernas ini digelar selama 3 hari, mulai Selasa (10/2) hingga Kamis (12/2) ini, diikuti oleh seluruh DPD Pos Raya di seluruh Indonesia.

ant/hafidz mubarak

ANGGARAN KPK. Wakil Ketua KPK Zulkarnain (kedua kanan) mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2). Dalam pembahasan APBN-P 2015 itu, KPK tidak mengajukan penambahan anggaran atau tetap menggunakan anggaran Rp899 miliar.

DPR Kembali Coba Utak-atik UU KPK JAKARTA-UndangUndang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu UU yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Ini artinya, DPR berniat untuk merevisi UU yang mengatur lembaga antikorupsi itu.

Namun pimpinan KPK Zulkarnaen mengaku keberatan dengan rencana DPR RI merevisi UU itu.

“Menurut saya UU KPK kan masih bagus. Ngapain kita boros-boros biaya dan tenaga? Saya melaksanakan 3 tahun lebih, saya menekuni pekerjaan itu,” kata Zulkarnaen di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Karena itu Zulkarnaen menyarankan, ketimbang DPR merevisi UU KPK, lebih baik DPR melakukan perubahan Undangundang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Ya, saya pikir yang perlu

menurut saya prioritas mengenai amandemen UU Tipikor itu. Misalnya dari sisi ancaman, kita kan sudah meratifikasi UNCAC (organisasi anti korupsi dunia), jadi kan penyesuaian itu bisa diakomodir dalam UU Tipikor,” tegas dia.

Kedua RUU tersebut masuk dalam 159 RUU Prolegnas 20152019. Untuk tahun ini, DPR memprioritaskan revisi terhadap 37 RUU yang di dalamnya ada RUU KPK. “Dalam pandangan saya belum termasuk prioritas Prolegnas, karena saya melihat UU KPK masih bagus dilaksanakan. Dengan pekerjaan yang kita lakukan, sesuai dengan undang-undang serta roadmap dan rencana kerja kita, sudah lebih bagus kita,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi III Syarifudin Sudding sebelumnya menilai, revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, tapi sebaliknya untuk memperkuat.

Pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi.

“Kita sepakat ingin melakukan pemberantasan korupsi tidak dalam konteks melemahkan

(KPK), tapi untuk menyempurnakan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bisa membuka ruang terjadinya kekosongan dalam pengambilan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Zulkarnain meminta agar pimpinan KPK memiliki imunitas untuk menghindari kriminalisi yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas.

Dia mengatakan pemilihan pimpinan KPK itu tidak mudah dan melalui enam proses. Misalnya, melalui panitia seleksi, lalu diproses lagi di Komisi III DPR. Dalam proses itu, semua hal, termasuk rekam jejak, prestasi dan lai-lain dikaji. “Jadi saya pikir dengan posisi itu kepercayaan publik sudah ada. Namun, menurut saya yang perlu adalah imunitas dari kriminilasasi,”jelasnya.

Sebab, sambungnya, kriminalisasi adalah hal yang bisa terjadi pada pimpinan KPK dimana hal yang tidak ada menjadi direkayasa. “Penegakkan hukum tidak didasarkan dengan kebenaran dan keadilan yang objektif, jauh dari aspek yuridis formal yang berkeadilan,” tandasnya. =GAM/ABD

Rakernas dibuka secara resmi oleh Ketua DPP Pos Raya, Ferdinandus Semaun didampingi Sekjen Pos Raya, Max Billiano. Turut hadir Dewan Pembina Pos Raya, Febri W.P Sihombing, Fianto Sitorus dan Anton Nainggolan.

Adapun tema yang diangkat dalam rakernas kali ini adalah “Melalui Rapat Kerja Pos Raya Kita Kawal Program Nawacita Presiden Joko Widodo Agar Manfaatnya Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat”.

Ferdinandus menjelaskan tujuan Rakernas ini untuk menyamakan pola pikir, persepsi, gerak dan langkah relawan Pos Raya dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi mikro.

Saat ini, jelasnya kontribusi ekonomi mikro sangat besar dalam perekonomian nasional.

Sentralnya peran sektor ekonomi mikro ini terlihat ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998. Sektor ekonomi mikro bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. “Jadi, sektor ekonomi mikro ini sangat tangguh,” ucapnya.

Ferdinandus menegaskan ada beberapa faktor yang mem-

buat UKM tahan terhadap krisis dan mampu survive. Pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, menggunakan input lokal.

Keempat, berorientasi ekspor.

Bahkan sumbangan terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%.

“Karena itu, melalui Rakernas ini, kita semua diajak untuk berperan aktif dalam mendukung penguatan ekonomi mikro agar kontribusinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ferdinandus.

Lebih lanjut Ferdinandus mengatakan usaha mikro di Indonesia terus berkembang. Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.

Hal ini mencerminkan peran sektor usaha mikro terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat signifikan karena pelaku usaha mikro lebih banyak bergerak disektor ril. =GAM/ABD

ant/fanny octavianus

PERBAIKAN PERMOHONAN DENNY INDRAYANA. Guru Besar UGM Denny Indrayana (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai mengajukan perbaikan permohonan uji materi UU Polri dan TNI terkait hak prerogatif presiden di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Perbaikan tersebut diantaranya memperjelas kedudukan hukum pemohon yang awalnya disebut sebagai pembayar pajak.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 11 FEBRUARI 2015 RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV No. 0544 | TAHUN IV

55

PERDAGANGAN

Ekspor ke Pakistan Diperkuat JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertekad meningkatkan surplus ekspor pangan dan pakaian ke Pakistan. Data Kemendag menyebutkan, pada periode Januari-November 2014, berhasil membukukan surplus nonmigas hingga USD 1,8 miliar.

“Kami optimis, Pakistan bisa menjadi pintu masuk perdagangan ke Asia Tengah. Kami akan tingkatkan surplus ekspor pangan dan pakaian ke Pakistan,” tegas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak setelah menerima perwakilan Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI) dan Rice Exporters Association of Pakistan (REAP).

Delegasi dipimpin Senior Vice President KCCI/Director and CEO Petrogulf Polymers DMCC, Ibrahim Kasumbi, di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurutnya, Karachi punya keinginan besar meningkatkan kerja sama bisnis dan perdagangan dengan Indonesia. “Peluang ini tak boleh disia-siakan pengusaha Indonesia. Apalagi kita sudah memiliki perjanjian, Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Pakistan,” ungkapnya.

Dia menambahkan Karachi merupakan pusat perdagangan dan bisnis di Pakistan. Beragam barang komoditas yang masuk ke wilayah Asia Tengah juga berawal dari pelabuhan Karachi. “Oleh sebab itu, kerja sama dengan pihak Karachi akan membuka peluang perdagangan dan investasi yang sangat besar bagi Indonesia,” tambahnya.

Karachi dahulu merupakan Ibukota Pakistan. Pelabuhan utama Pakistan terletak di kota tersebut. Selain itu, Karachi juga merupakan pusat industri dan transportasi di Pakistan. Tidak mengherankan jika bandar udara Karachi merupakan salah satu yang tersibuk di Asia.

Selain itu, peningkatan perdagangan ke Karachi memungkinkan Indonesia menyasar 23,7 juta jiwa penduduk Karachi dan 183 juta jiwa penduduk Pakistan yang merupakan jumlah penduduk terbesar ke-6 dunia. =GAM/ABD

ant/ismar patrizki

BANJIR IBU KOTA. Pedagang menjajakan sayur mayur dagangannya di atas genangan air akibat banjir di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta, Selasa (10/2). Hujan yang mengguyur sejak Minggu (8/2) malam melumpuhkan sejumlah kawasan di Jakarta dan daerah sekitarnya akibat terendam banjir.

Banjir Lumpuhkan Aktivitas Ekonomi Kadin:Pusat Bisnis Rugi Rp1,5 Triliun per Hari JAKARTA-Banjir yang melanda kota Jakarta dua hari terakhir dipastikan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Jalur distribusi stagnan, transportasi lumpuh, transaksi perbankan turun drastis dan aktivitas perkantoran banyak yang tutup. Akibatnya pusat bisnis di lima wilayah kota Jakarta yang berjumlah puluhan ribu kios dan toko tutup tidak beroperasi.

“Kami perkirakan ada 75.000 ribu kios dan toko yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah kota Jakarta yang tutup.

Jika omzet mereka kita rataratakan Rp20 juta/hari, maka kerugian yang dialami mencapai Rp1,5 triliun per hari,” kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulisnya,

Selasa (10/2).

Menurutnya, kerugian ini hanya pada sektor perdagangan di pusat-pusat bisnis, belum termasuk kerugian akibat dari jalur distribusi yang stagnan, omzet hotel dan restoran yang juga dipastikan menurun. Selain itu, juga transaksi keuangan yang terganggu dan perkantoran yang banyak tidak beraktivitas akibat banyak karyawannya yang tidak masuk kerja.

Banjir tahun ini, menurut dia, membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta belum mampu mengatasi permasalahan banjir di wilayahnya, apalagi kemarin banjir sempat masuk di ring satu kawasan Istana Negara dan Balai kota.

Sebagai kota jasa, Sarman berharap, pemprov DKI Jakarta harus dapat segera mengatasi dampak banjir ini karena sudah sangat mengancam kelangsungan bisnis. Dua permasalahan

utama Jakarta banjir dan macet menjadi momok yang selama ini mengancam aktivitas bisnis.

“Kita dari pelaku usaha sangat berharap agar pemprov dengan dukungan pemerintah pusat dapat mengambil langkahlangkah strategis dengan mempercepat berfungsinya Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, revitatalisasi sungai yang berkesinambungan dan terintegrasi, perbaikan drainase secara keseluruhan khususnya pusatpusat bisnis sehingga dampak banjir ini dari tahun ke tahun semakin berkurang dan tidak menjadi ancaman bagi aktivitas ekonomi,” tuturnya.

Dengan APBD DKI Jakarta tahun yang mencapai Rp73 triliun, lanjut dia, diharapkan Pemprov DKI Jakarta tidak mengalami hambatan untuk mempercepat pembenahan drainase di kota Jakarta.

“Kita berharap penyerapan anggaran tahun ini dapat mak-

simal, tidak terulang lagi seperti tahun 2014 yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Jakarta sangat rendah,” cetusnya.

Berdasarkan data dari Kadin DKI Jakarta, pusat bisnis di lima wilayah yang mengalami tutup disaat banjir dua hari ini adalah, wilayah Jakarta Timur di sepanjang Plaza Jatinegara. Wilayah Jakarta Barat Mal Ciputra, Mal Citra, Mal Central Park, Mal Glodok City, Pasar HWI, Mal Glodok Jaya, Mal Glodok Mangga Besar, Mal Puri Indah, Roxi Square, Mal Taman Anggrek dan WTC Mangga Dua. Wilayah Jakarta Pusat ada ITC Harco Mas, Mal Mangga Dua, Plaza Harco Electronic. Pusat bisnis yang paling banyak terganggu di Jakarta Utara di sana ada Mangga Dua Square, Electronic City, ITC Mangga Dua, Mal Kelapa Gading, Mal Artha Gading, Mal Kelapa Gading 1/2, Mal Kelapa Gading Square, Mal Sport Kelapa Gading, ITC Mangga Dua, Mal Kelapa Gading.

Sedangkan pusat bisnis wilayah Jakarta Selatan lebih cenderung tidak separah di wilayah lain. Walaupun mal buka namun kios banyak yang tutup dan pengunjung sepi akibat transportasi yang tidak bisa tembus ke lokasi dan banyak karyawan yang tidak masuk kerja. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

BAHAN BAKAR MINYAK

Fluktuasi Harga BBM Harus Pasti SEMARANG-Kalangan pengusaha menilai fluktuasi harga BBM harus diikuti dengan sistem yang baik sehingga tidak membingungkan sektor usaha di Indonesia.

ant/eric ireng

ELPIJI BERSUBSIDI DENGAN KKS. Seorang pria menata tumpukan elpiji bersubsidi 3 Kg, di salah satu distributor kawasan Kampung Malang, Surabaya, Selasa (10/2). PT Pertamina (Persero) mengusulkan distribusi tertutup terhadap elpiji 3 kg diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dengan tujuan agar pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran ke masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh KKS.

OJK Minta Bank Perbesar Kredit Sektor Maritim Saat ini Masih 2,36% dari Total Penyaluran Kredit Nasional JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong sebanyak 22 bank besar menggenjot penyaluran kredit maritim hingga 50 persen.

Untuk itu rencana bisnis bank tahun ini perlu direvisi, mengingat institusi keuangan tersebut masih memberikan porsi kecil untuk pembiayaan sektor andalan Presiden Jokowi itu. “Kami memang belum akan melakukan lompatan yang besar, tetapi pertumbuhan 50 persen ke sektor maritim itu sudah jauh lebih tinggi dari target secara industri yang 16 persen,” ujar Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/2).

OJK mencatat pemberian kredit sektor maritim masih rendah, hanya 2,36 persen dari total penyaluran kredit nasional. Untuk diketahui, tahun lalu, realisasi penyaluran

kredit maritim oleh perbankan hanya Rp 85 triliun atau 2,36 persen dari total penyaluran kredit nasional mencapai Rp 3.600 triliun.

“Memang pangsa ini sangat kecil bagi bank untuk masuk, tetapi kami mengarahkan bank-bank itu untuk fokus ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor maritim,” tuturnya.

Irwan menyayangkan, penyaluran kredit masih minim untuk sektor maritim tersebut. Lantaran, 75 persen wilayah Indonesia adalah lautan, dan sektor kelautan bukan hal yang baru di Indonesia. “Menggali sektor kelautan bukan hal yang baru padahal nenek moyang kita seorang pelaut,” ungkapnya.

Irwan menambahkan, guna menggenjot sektor maritim juga diperlukan adanya perubahan mindset dimana pola pikir selama ini hanya menggunakan pendekatan pembiayaan yang membutuhkan diskresi, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pola pikir semacam itu, tambah Irwan, dinilai tidak cocok dengan potensi bisnis di sektor kemaritiman akan sangat besar jika dipandang dari sisi hulu hingga hilir. “Pendekatan ini tidak match dengan sektor maritim yang sangat luas, luas laut kita itu 5,8

juta kilometer, sedangkan luas daratan kita hanya 1,9 juta kilometer, inikan potensinya sangat besar untuk bisnis di sektor maritim,” tandasnya.

Dia mengaku, industry perbankan belum melirik sektor kemaritiman karena penuh risiko. “Perbankan melihat sektor ini penuh risiko, sehingga pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan masih minim,” ujarnya.

Dia menilai, tingginya kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan di sektor maritim membuat perbankan belum sepenuhnya fokus pada pembiayaan di sektor maritim, padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (negara kemaritiman).

“Di perbankan itu, tidak mudah untuk mereka mengakses ke sektor maritiman itu, misal pembiayaan kapal. Kita juga melihat bahwa sekarang ini risiko di sektor kelautan itu masih sangat tinggi, NPL tertinggi msh disektor kelautan dan perikanan bahkan masih double digit sekitar 11%,” tukasnya. =GAM

“Kalau memang Pemerintah menjadikan harga BBM ini mengikuti harga minyak mentah dunia maka harus benar-benar disiapkan aturan mainnya,” kata Wakil Ketua Apindo Jateng Dedi Mulyadi Ali di Semarang, Selasa.

Menurutnya, dengan aturan main atau sistem yang kurang jelas maka fluktuasi harga BBM yang mestinya menjadi isu ekonomi berpotensi menjadi isu politik yang akhirnya hanya menguntungkan beberapa pihak.

“Sistem yang jelas ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan fluktuasi harga BBM yang nantinya justru merugikan sejumlah pihak salah satunya sektor ekonomi,” katanya.

Sementara itu, terlepas dari isu BBM, di akhir tahun lalu hingga awal tahun ini kondisi sektor usaha khususnya yang mengekspor barang memperoleh keuntungan yang cukup baik. Kondisi tersebut terjadi karena dampak dari melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS sehingga harga produk ekspor menjadi meningkat.

“Pada akhir tahun hingga awal tahun ini pengusaha sedang bernasib baik, jadi untuk saat ini harga BBM memang belum berdampak besar bagi operasional perusahaan ekspor,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jateng Karsidi Budi Anggoro juga berharap agar Pemerintah mengikuti sistem yang jelas sebelum menerapkan aturan harga BBM yang mengikuti harga minyak mentah dunia.

“Kalau tidak ada sistem jelas maka transportasi umum menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak negatifnya.

Tidak mungkin kan kami harus menaikkan atau menurunkan tarif dalam hitungan minggu karena mengikuti harga BBM yang sedang berlaku,” katanya.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah menerapkan tarif batas atas dan batas bawah dengan minimal waktu berlaku. =ANT/ARIS

KORAN Bangkalan MADURA REKRUTMEN HAKIM

LBH Dorong KY Loloskan Hakim Jujur SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk meloloskan hakim yang jujur, karena rakyat Indonesia membutuhkan hakim agung yang jujur.

"Yang diperlukan rakyat Indonesia itu sederhana saja, yakni hakim agung yang jujur, sehingga pemalsuan putusan tidak terjadi lagi di MA," kata peneliti LBH Surabaya Abdul Fatah di Surabaya, Selasa (10/2).

Menurut dia, hakim jujur adalah hakim yang tidak suka mengambil sesuatu yang bukan haknya (korupsi), bukan pelanggar HAM, tidak melakukan perselingkuhan, tidak melakukan plagiat, tertib bayar pajak, dan sebagainya.

"Tahun ini, KY sedang melakukan rekrutmen calon hakim untuk jalur karir (internal peradilan) dan nonkarir (akademisi dan praktisi) untuk mengisi kekosongan hakim agung di kamar pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara," katanya.

Hingga kini, KY telah mengumumkan 89 calon hakim yang lulus administrasi yakni 24 orang untuk kamar pidana, 20 orang untuk kamar perdata, 23 orang untuk kamar agama, tujuh orang untuk kamar militer, dan 12 orang untuk kamar tata usaha negara (TUN).

"Dalam kapasitas keilmuan, 89 orang itu telah teruji karena sudah berpengalaman di bidang hukum di atas 20 tahun serta menyandang gelar master dan doktor, namun yang diperlukan rakyat Indonesia bukan hanya itu," katanya.

Oleh sebab itu, LBH Surabaya mendorong KY untuk tidak meloloskan calon hakim agung yang tidak jujur yakni calon hakim yang korup, pelanggar HAM, berselingkuh, plagiat, tidak tertib bayar pajak, dan sebagainya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 RABU 11No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0544|IVTAHUN IV 0544

SBY: Tata Kembali Hubungan Polri-Jaksa-KPK SURABAYA - Presiden ke-6 RI Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan perlunya penataan kembali hubungan untuk lembaga dengan fungsi yang sama, seperti MA-MK-KY atau Polri-Kejaksaan-KPK. "Demokrasi kita yang semi presidensial atau semi parlementer itu memang gaduh, tapi hal itu jangan membuat kita tergoda kembali pada politik otoritarian," katanya dalam kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (10/2).

Dalam kuliah umum berjudul "Sistem Ketatanegaraan RI dan Relasinya dengan Politik Nasional" di hadapan 534 mahasiswa baru pascasarjana, profesi, dan spesialis di Unair, ia menjelaskan kegaduhan politik bukan berarti politik yang dipilih itu salah.

"Kalau kita melakukan amendemen UUD 1945 itu karena UUD 1945 itu bukan keramat, tapi harus adaptif terhadap perubahan. Kita jangan malu dan marah terhadap perubahan, asalkan perubahan itu dilakukan secara aspiratif, sesuai kebutuhan, dan proses perubahannya dengan cara yang benar," katanya dalam sidang kuliah umum yang dibuka Rektor Unair Prof Fasich Apt. Sebagai tokoh yang pernah menjadi orang nomer satu di negeri ini, SBY menawarkan lima hal fundamental untuk mengatasi kegaduhan politik, sehingga Bangsa Indonesia bisa melakukan penghematan energi politik dan

energi sosial yang mendorong kemajuan dan kejayaan Indonesia.

"Kelima hal fundamental itu memerlukan konsensus nasional.

Fundamental pertama adalah sistem politik, yakni sistem politik yang kita anut sebenarnya sistem presidensial, tapi dalam praktiknya adalah semi presidensial dan semi parlementer, sehingga terjadi kegaduhan," katanya.

Dalam kuliah umum yang dihadiri dosen tamu Chairul Tandjung dan mantan Mendikbud Mohammad Nuh, SBY yang juga Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia itu menilai Bangsa Indonesia bisa saja kembali kepada sistem presidensial, tapi sistem presidensial dalam tatanan yang demokratis, bukan sistem otoritarian.

Fundamental kedua adalah UUD 1945 menyebut Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik, tapi dalam praktiknya justru menjalankan desentralisasi yang luas dan otonomi daerah.

"Banyak pihak di luar negeri yang mempertanyakan hal itu, sebab otonomi itu lazimnya ada dalam sistem federasi dan bukan sistem kesatuan. Bisa saja sistem desentralisasi dan otonomi itu

menjadi pilihan kita, namun sistem distribusi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu ditata," katanya.

Fundamental ketiga adalah hubungan negara dan rakyat yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab, karena semua berpendapat bahwa HAM itu penting, namun ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban dan tanggung jawab itu harus seimbang.

"Ada 10 pasal tentang HAM dalam Amendemen UUD 1945, namun bisa saja kita melakukan penataan sesuai dengan deklarasi oleh InterAction Council of Former Heads of State and Government yang beranggotakan 30 mantan kepala negara. Organisasi itu dalam deklarasinya menilai perlunya hak dan tanggung jawab dilakukan secara seimbang," katanya.

Fundamental keempat adalah sistem "dua kamar" antara DPR dan DPD yang dalam praktiknya masih terkesan "1,5 kamar", karena peran dan kewenangan DPD masih sangat kecil, karena itu perlu segera ditata ulang untuk keseimbangan sistem "parlementer" yang ada.

Fundamental kelima adalah perlunya penataan hubungan untuk lembaga dengan fungsi yang sama, seperti MA-MK-KY atau Polri-Kejaksaan-KPK, sehingga tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan yang menghabiskan energi.

"Jadi, penataan kelima fundamental itu perlu dan mendesak agar energi kita tidak terkuras dan habis untuk mengatasi konflik dan gangguan yang bersifat internal, karena sistem manajemen nasional yang fundamental tidak kita miliki," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo itu, SBY menegaskan bahwa penataan hubungan fundamental itu penting untuk mewujudkan Indonesia 2045 atau Satu Abad Indonesia yang maju, berdaulat, adil, makmur, kuat, unggul, dan sesuai karakter khas Indonesia.

"Bagaimanapun Indonesia itu bukan Amerika, Jepang, atau Malaysia, tapi Indonesia adalah Indonesia. Tentu, Indonesia Emas 2045 itu tidak jatuh dari langit. tapi perlu kebersamaan, persatuan, kerja kerja, dan visi serta strategi yang baik," katanya.

Menanggapi kuliah umum ketatanegaraan SBY itu, dosen tamu Unair Dr Chairul Tandjung dan mantan Mendikbud Prof Ir Mohammad Nuh DEA menilai sepakat dengan SBY terkait perlunya penghematan energi politik dan sosial.

"Itu karena konflik yang berlarut-larut itu sama halnya dengan membuang energi percuma.

Ciri masyarakat yang cerdas itu mampu menyelesaikan masalah dengan biaya dan cara yang murah," kata Mohammad Nuh yang juga Guru Besar ITS Surabaya itu. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ULAMA DUKUNG KPK Ketua Tim Pembela Muslim Mahendradatta (kedua kiri) bersama sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah mengangkat tangan mereka usai bertemu dengan pimpnan KPK, Jakarta, Selasa (10/2).

Kedatangannya tersebut untuk memberi dukungan penuh kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. ant/sigid kurniawan

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544| TAHUN IV

SIAGA BANJIR

BPBD Siap Antisipasi Meluapnya Bengawan Solo BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan siap mengantisipasi meluapnya Bengawan Solo di daerahnya, dengan menyediakan berbagai kebutuhan, termasuk melakukan pendistribusian bahan makanan mentah untuk dapur umum masyarakat.

"Berbagai kebutuhan untuk mengantisipasi meluapnya Bengawan Solo sudah kami siagakan, sehingga kalau sewaktuwaktu terjadi banjir kami sudah siap," kata Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo di Bojonegoro, Selasa (10/2).

Ia menyebutkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi korban banjir semuanya sudah disiagakan dan bisa berfungsi normal, termasuk persediaan sembako tersedia lebih dari cukup.

"Persediaan sembako lebih dari cukup, seperti beras kami masih memiliki stok sekitar 32 ribu ton," katanya.

Di lain pihak, ia mengaku sudah menginstruksikan petugas penanggulangan bencana di kecamatan yang daerahnya dilalui Bengawan Solo untuk bersiaga.

"Yang jelas kami terus melakukan pemantauan ketinggian air Bengawan Solo di daerah kami, sebab ada kecenderungan ketinggiannya terus merangkak naik," katanya.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sukirno, menambahkan penanganan meluapnya banjir Bengawan Solo, akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait kalau kondisi banjir sudah masuk siaga.

"Posko penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai pihak kami buka kalau sudah masuk siaga banjir," katanya.

Data di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro, terus merangkak naik mencapai 12,71 meter, Selasa pukul 12.00 WIB. Ketinggian air di daerah setempat, meningkat dibandingkan tiga jam sebelumnya, dengan ketinggian 12,59 Meter. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/rudi mulya

PERMINTAAN AKIK BERSERTIFIKAT MENINGKAT. Pedagang menunjukkan batu akik dan kartu sertifikatnya yang dijualnya di pasar tradisional Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (10/2). Penjualan dan permintaan batu akik yang memiliki sertifikat mengalami peningkatan karena sertifikat tersebut selain menunjukan keasliannya, juga hara jual yang relatif tinggi dibandingkan batu akik tanpa sertifikat.

Pelacuran Terselubung di Surabaya Terungkap SURABAYA - Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap tindak pidana pelacuran terselubung di wilayah hukum Surabaya, dan mengamankan tiga pelaku yang berperan sebagai manajer atau mucikari Resto Club, yakni tempat karaoke yang dijadikan lokasi pelacuran.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono, mengatakan, tiga tersangka yang ditangkap masing-masing berinisal SA (54), NR (29) dan SW (45), ketiganya dari Surabaya.

"Ketiganya kami tangkap

Kombespol Awi Setiyono Kepala Bidang Humas Polda Jatim

karena mengambil keuntungan dari beroperasinya pelacuran terselubung ini, dan itu dilakukan di salah resto di Surabaya,"

ucap Awi kepada wartawan, Selasa (10/2).

Barang bukti yang disita masing-masing uang tunai Rp 5,7 juta, dua lembar bukti booking perempuan, dua kondom yang belum terpakai, pakaian dalam serta delapan lembar foto perempuan yang bisa dipesan atau dibooking.

Dikatakannya, modus operandinya yakni setiap tamu yang datang ke tempat karaoke akan disambut salah satu karyawan, kemudian salah satu mucikari akan mencarikan perempuan yang bisa dipesan, lalu dibawa keluar dari tempat karaoke dengan imbalan uang tunai Rp100 ribu.

"Sebelum membayar mucikari Rp 100 ribu, setiap tamu wajib membayar "booking out" sebesar Rp 500 ribu untuk pemesanan se-

lama 10 jam," katanya.

Kasus ini, terungkap dari laporan masyarakat yang curiga adanya tempat karaoke yang dapat melayani atau memberikan layanan seks kepada para tamu.

"Hasil laporan masyarakat, dilanjutkan petugas dengan melakukan penyelidikan dan penggeledahan kepada tempat karaoke bersangkutan, dan terbukti adanya pelacuran terselubung di lokasi tersebut," katanya.

Awi mengatakan, tiga tersangka terancam dikenakan Pasal 296 KUHP, 506 KUHP serta 506 KUHP mengenai tindak pidana perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut, dan hukuman paling lama satu tahu penjara. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544| TAHUN IV

Sembilan Perusahaan Batu Bara Tak Berizin SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyatakan sembilan perusahaan penyuplai batu bara di Tambak Osowilangun tidak memiliki kelengkapan izin sehingga pihaknya minta pemkot segera menutupnya.

"Ini sudah tiga kali dilayangkan surat peringatan, namun pihak perusahaan tidak segera memproses perizinan. Sehingga kami meminta Satpol PP segera menutupnya," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri saat melakukan sidak ke sejumlah perusahaan batu bara di Tambak Osowilangun, Selasa (10/2).

Ini sudah tiga kali dilayangkan surat peringatan, namun pihak perusahaan tidak segera memproses perizinan. Sehingga kami meminta Satpol PP segera menutupnya,�

Syaifudin Zuhri

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Menurut dia, dari sembilan perusahaan tersebut yang baru mempunyai kemauan baik untuk memproses perizinan adalah PT CNI, PT KBA, PT ABA (Sion) ddan PT ABI. Meski ada empat perusahaan yang masih dalam proses perizinan, lanjut dia, pihaknya tetap meminta Satpol PP menutupnya dengan memberikan tanda silang merah sebagai bukti penghentian operasional perusahaan batu bara.

"Kalau yang sudah memproses perizinan, ya, kami meminta pemkot memberikan kemudahan," katanya.

Ia mengatakan keluhan warga setempat yang disampaikan dewan yakni berupa debu bertebaran sehingga membuat jalan menjadi licin pada saat hujan tiba.

"Debu dari dalam pabrik berubah jadi lumpur ikut terbawa kendaraan yang keluar masuk pabrik," katanya.

Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C lainnya, Riswanto. Ia mengatakan aktivitas di perusahaan batu bara secara tidak langsung mengganggu lingkungan sekitar.

"Jika musim kemarau, debu dari batu bara ini mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan.

Begutu juga dengan uap panas yang diakibatkan batu bara," katanya.

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Camelia Habibah meminta agar dilakukan kajian lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Surabaya. "Ini perlu dilakukan agar semua pihak tidak terganggu. Apalagi ini soal lingkungan," katanya.

Ia mengatakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya setelah mendapat pengaduan dari warga, pihaknya langsung mengambil sampel dan hasilnya perusahan tersebut dinyatakan melanggar aturan.

Salah satu pemilik usaha batu bara PT CNI Lukman mengatakan pihaknya saat ini lagi memproses pengurusan amdal. "Ini inisiatif saya, agar sesuai aturan. Kalau mengenai keluhan warga sudah tidak ada lagi. Tinggal persoalan perizinan," katanya.

Perwakilan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Surabaya yang ikut dalam sidak tersebut membenarkan jika sudah ada tiga surat peringatan yang dilayangkan ke sembilan perusahaan itu.

"Tinggal Satpol PP untuk menertibkannya," kata perwakilan BLH yang enggan namanya ditulis. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

9

SIAGA BENCANA BANJIR

Tim SAR Siap Bantu Banjir Jakarta SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf menegaskan bahwa tim SAR Polda Jatim siap membantu Polda Metro Jaya untuk mengatasi banjir yang melanda Jakarta.

"Jika diperlukan oleh Polda Metro Jaya, pasukan rescue (SAR) kita dari unsur Brimob, Sabhara dan Pol Air siap diperbantukan ke Jakarta," katanya di sela Apel Kesiapsiagaan Banjir di Mapolda Jatim, Selasa (10/2).

Didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Soeprodjo WS dan Direktur Sabhara Polda Jatim Kombes Pol Imam Sayuti, ia menjelaskan pihaknya sudah menggerakkan Tim SAR untuk membantu korban banjir dan antisipasi demam berdarah.

"Untuk banjir, kalau di darat akan dibantu pasukan Sabhara, tapi kalau di luat akan dibantu Polair, nanti akan kita tempatkan satu peleton (SST) untuk Tim SAR," kata mantan Wakabareskrim Polri itu.

Namun, banjir di Jatim umumnya cepat surut, karena itu pihaknya siap membantu Polda-Polda lain untuk mengatasi banjir yang melanda, termasuk banjir di Jakarta. "Kalau diperlukan dan ada permintaan, kami siap," katanya.

Menurut Kapolda Jatim, Tim SAR Polda Jatim adalah personel

yang memiliki kemampuan "search and rescue" yang sudah terlatih untuk bergerak dengan taktis.

"Mereka memiliki kemampuan yang juga ditunjang peralatan yang modern dan tradisional dalam menghadapi bencana untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, agar masyarakat yang tertimpa bencana bisa diberi pertolongan secepatnya," katanya.

Selain personel, Polda Jatim juga telah menyiagakan sejumlah peralatan pendukung untuk melaksanakan SAR darat dan air yang dimiliki setiap satuan. Untuk satuan Brimob, Polda Jatim mengerahkan dua unit Ramsus SAR, 90 perahu karet dan 90 perahu rakitan dari bambu dan jerigen.

Untuk Satuan Sabhara mengerahkan sembilan unit perahu kayak dan perahu kano, sedangkan Satuan Polairud mengerahkan satu unit mobil SAR, satu jet sky, empat perahu karet, pompa air serta truk untuk mengevakuasi warga.

Alumni Akpol 1984 ini menambahkan daerah rawan banjir di Jawa Timur, di antaranya Gresik, Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Ngawi, Tuban, dan

beberapa daerah lainnya.

Untuk demam berdarah, personel SAR juga siap membantu, baik melakukan "fogging" (pengasapan) melalui koordinasi dengan Dinkes setempat maupun Rumah Sakit Bhayangkara se-Jatim juga siap membantu korban rawat inap.

Pada periode 1 - 27 Januari 2015, Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat ada 1.817 kasus demam berdarah. Jumlah ini meningkat 85,41persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2014 sebanyak 980 kasus.

Lima daerah di Jatim dengan jumlah penderita terbanyak adalah Kabupaten Sumenep (286 penderita), Jember (199 penderita), Jombang (110 penderita), Bondowoso (100 penderita) dan Banyuwangi (96 penderita).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah, antara lain Jombang, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Sumenep, Pamekasan, Nganjuk, Trenggalek, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten/ Kota Mojokerto, Magetan, Ponorogo, Lamongan, dan sebagainya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/eric ireng

APEL SIAGA BENCANA BANJIR. Kapolda Jatim Irjen Pol. Anas Yusuf (kanan) mendengarkan penjelasan Direktur Sabhara Polda Jatim Kombes Pol. Imam Sayuti (kedua kanan) mengenai kesiapan tim perahu kano saat apel kesiapan siaga bencana banjir di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (10/2). Polda Jatim menyiagakan personel Satuan Brimob (2 SSK), Sabhara (1 SSK) dan Kepolisian Perairan (2 SST) yang dilengkapi perlengkapan resque berteknologi canggih untuk mengantisipasi bencana banjir.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544| TAHUN IV

KURANG MAKSIMAL

DPRD Minta Pemkot Serius Tangani Banjir

ant/m risyal hidayat

PEMUKIMAN TERENDAM BANJIR. Warga melintasi genangan banjir di kawasan Sumber Rejo, Pakal, Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu. Akibat intensitas hujan yang tinggi dan saluran air (drainase) yang buruk, mengakibatkan enam kelurahan di dua kecamatan Benowo dan kecamatan Pakal terendam air dengan ketinggian bervariatif.

Tim Komnas HAM Telusuri Dugaan Santet Banyuwangi SURABAYA - Tim khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menelusuri kasus pelanggaran HAM dalam dugaan isu santet di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terjadi sekitar 1998-1999 sebagai bahan kajian dan penyelidikan.

"Kami kaji lebih dalam setelah menerima keluhan dan laporan dari banyak pihak, terutama korban dan keluarga korban," ujar Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron saat bertemu Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi di Kantor Pemprov Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (10/2).

Untuk saat ini, Nurkhoiron mengatakan tim akan fokus ke daerah Banyuwangi dan Jember mengumpulkan data baru, namun kedepannya juga akan menelusuri daerah lain yang diduga juga menjadi lokasi terkait

isu santet.

Sesuai target, kajian diharapkan selesai paling lambat Mei 2015 sehingga tim akan berupaya secepat dan seakurat mungkin memperoleh data maupun mengumpulkan fakta di lapangan sebagai bahan kajian.

"Sekarang telah memasuki sejumlah tahapan dan diharapkan sebelum Mei selesai kajiannya," tukas komisioner bidang pendidikan dan penyuluhan itu.

Berdasarkan data yang diperolehnya dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

Banyuwangi, khusus di kabupaten setempat pada peristiwa isu santet lalu, korbannya mencapai 148 orang.

"Tapi kami masih menyelidikinya lebih jauh dan mengembangkannya. Yang ada sekarang masih data sekunder berdasarkan data di PCNU setempat," kata alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Selain menemui Pemprov Jatim, tim juga akan mencari informasi ke pihak-pihak lainnya, seperti Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, PWNU Jatim dan beberapa PCNU terkait.

Tim khusus tersebut dibentuk pada paripurna Oktober 2014 dan melibatkan tiga komisioner yakni Nurkhoiron selaku koordinator, Nur Kholis dan Manager Nasution selaku anggota tim serta dibantu dua staf.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi mengaku pemerintah mendukung pengungkapan kasus pelanggaran HAM tersebut dan berjanji membantu memberikan informasi kepada tim pengkaji.

Menurut Sukardi, kasus tersebut merupakan bentuk kejahatan pidana umum sehingga aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi panglima terdepan untuk penyelidikan maupun penyidikan.

"Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendorong penyelesaiannya, khususnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di daerah," ucapnya dan berjanji mengkoordinasikan serta membantu mempermudah akses ke pemerintahan daerah terkait. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta Pemeintah Kota (Pemkot) Surabaya agar serius menangani persoalan banjir yang terjadi di sejumlah kelurahan di Kecamatan Pakal akibat luapan Sungai Kali Lamong.

"Kamis (12/2) kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas ini," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri di Surabaya, Selasa (10/2).

Menurut dia, pihaknya mengamati pemkot kurang maksimal dalam mengantisipasi banjir yang terjadi di perbatasan Surabaya dengan Gresik setiap tahunnya.

Mestinya, lanjut dia, pemkot bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik sekaligus Pemerintahan Provinsi Jatim.

"Selama ini tidak tampak apa yang sudah dilakukan pemkot.

Padahal APBD Surabaya cukup besar untuk mengatasi hal itu," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan Pemkot Surabaya mestinya mencontoh Pemerintah Kabupaten Gresik yang berhasil mendapatkan proyek pembangunan tanggul dengan dana APBN di sepanjang sungai Lamong.

"Selama ini Pemkot Surabaya hanya memperhatikan beberapa wilayah di Kota Surabaya, utamanya pusat kota, sementara untuk bagian barat terkesan ada prilaku pembiaran," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBPWS) agar mendapat bantuan pembuatan tanggul.

"Jangan hanya menunggu anggaran dari APBD, karena kemungkinan itu tipis, harusnya Pemkot Surabaya bisa menggandeng BBPWS sehingga bisa di bantu oleh pusat dengan anggaran APBN, masalahnya dana yang dibutuhkan sangat besar," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV 11 FEBRUARI 2015 RABU

MADURA

Salam Songkem

Membenahi Pariwisata

I

ndonesia memang harus berbenah.

Agar menjadi negara yang lebih baik. Tidak hanya di sektor politik, hukum, dan pemerintahan, melainkan juga di sektor pengelolaan pariwisata. Potensi pariwisata di Indonesia selama ini masih tercerai-berai, belum tertata secara rapi. Sehingga tidak mampu mengundang banyak wisatawan, sekalipun harus diakui setiap tahun terus ada pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Di tahun 2010 lalu, sektor pariwisata menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar, penerimaan divisa negara dari sektor pariwisata rata-rata mengalami peningkatan 9,8 persen setiap tahun atau mencapai sebesar US 10 miliar.

Akan tetapi bila dibandingkan dengan negara lain, perolehan divisa Indonesia dari sektor pariwisata ini masih rendah, di bawah Singapura dan Perancis, masing-masing 11 juta dan 84 juta kunjungan wisatawan.

Sedangkan Indonesia baru 8,8 juta.

Itulah sebabnya, pengelolaan pariwisata Indonesia harus secepatnya dibenahi.

Di Pamekasan, Madura, Bupati Achmad Syafii berencana memperbaiki pengelolaan pariwisata di daerahnya, seperti pengelolaan pariwisata di Australia. Bupati lebih tertarik meniru Australia dibandingkan Singapura dan Perancis, setelah Bupati menghadiri undangan Departemen Torism Australia Barat. Menurut Bupati, di Australia, pengelolaan pariwisatanya serba terintegrasi, sehingga memudahkan wisatawan dan tak butuh biaya mahal.

Barangkali daerah lain pun perlu segera mengintegrasikan pengelolaan dan membenahinya secara menyeluruh, agar bisa lebih maksimal. Selama pengelolaan pariwisata masih dibiarkan seperti yang telah berlangsung, dipastikan perolehan potensi aset wisata juga akan lesu, meskipun ada kemajuan pun tak signifikan.

Ingatlah, pengelolaan pariwisata yang baik akan mempengaruhi angka pengangguran dan kemiskinan di negara ini. (*)

No. 0544 | TAHUN IV

I

C 11

“Hyper Criminality� dan Sinergi KPK-Polri Suhu politik Indonesia seakan tak pernah redam dari konflik yang terus berkelanjutan. Perhelatan antara KPK dan Polri sudah selayaknya akan memberikan dampak yang signifikan bagi banyak kalangan.

T

erlepas dari dampak yang telah ditimbulkan dari realitas yang ada. Maka sudah menjadi rahasia umum, jika kisruh antara keduanya merupakan permasalahan lama yang berkelanjutan. Bahkan perang tersebut, dulunya sering dianalogikan sebagai pertarungan cicak dan buaya. Cicak didominasi oleh KPK, dan buaya ditempati oleh Polri.

Perhelatan yang semakin memanas antara cicak dan buaya tersebut, setidaknya diawali oleh penangkapan Budi Gunawan oleh KPK atas tuduhan menerima penyuapan. Kemudian kasus tersebut seakan menjadi perang, setelah Personel Bereskrim menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjayanto mengenai kasus tuduhan terkait keterangan palsu soal penanganan pilkada kabupaten Waringin Barat. Nah, setidaknya jika ditelisik lebih dalam dari realitas ini. Maka, ada kecarut marutan hukum di dalamnya. Sebab, tampak ada tipu daya antar kedua lembaga hukum tersebut.

Sehingga, ketika kasus keduanya telah terjadi sejak beberapa waktu silam. Maka, teori hukum menyebutkan bahwa kejahatan telah bersimbiosis dengan institusi hukum, atau dalam istilah hukum biasa disebut Simbolic Violence. Lebih lanjut dari teori tersebut, jika kejahatan telah berkembang dan berevolusi menjadi bentuk yang sempurna. Maka, realitas ini akan berdampak pada tataran sosial. Yang tataran tersebut akan menunjukkan ketumpang tindihan dan membuat kejaha-

tan berada pada batas-batas kemampuan hukum (beyond law).

Dalam situasi seperti ini, maka institusi hukum justru menjadi pelindung kejahatan. Sehingga, rentetan permasalahan diatas telah berevolusi menjadi hyper criminality.

Lebih tegasnya lagi, dalam kasus KPK dan Polri, setidaknya telah terjadi hyper criminality didalam perhelata tersebut.

Sebab, seolah-olah KPK dan Polri justru menjadi pelindung kedua orang yang terlibat.

Keburukan yang terorganisir, akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan Setidaknya, itulah yang terjadi pada ranah hukum Indonesia pada saat kekinian.

Dengan kata lain, kemungkinan telah ada perlindungan hukum antara kedua belah pihak pada waktu-waktu lalu. Sebab, ketika kita berkaca pada realitas waktu yang ada. Maka, hal ini akan menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Maka dari itu, dalam konteks yang telah menggejala hingga menimbulkan bentrok antar lembaga hukum tersebut. Setidaknya harus ada keputusan presiden Jokowi untuk menyelesaikannya. Sebab, sudah menjadi keniscayaan jika seorang pemimpin memiliki otoritas penuh dalam penyelesaian kasus tersebut.

Titah Jokowi Walaupun kenyataannya Presiden Jokowi telah membentuk tim sembilan untuk menyelesikan perkara tersebut.

Namun, titah Jokowi sangat berpotensi di dalamnya. Sehingga, sudah menjadi keniscayaan jika keputusnanya berperan bagi segalanya. Ketika titah Jokowi senada dengan realitas yang terjadi. Maka, akan menimbulkan efek baik pada kenyataan sesungguhnya. Sehingga, dalam hal ini Presiden Jokowi harus menggunakan titahnya dalam membangun Indonesia. Begitupun pada keputusannya dalam menyelsaikan konflik KPK-Polri.

Jokowi harus selalu menimbang berbagai keputusan yang diam-

bil. Sebab, suara Jokowi pada hari kekinian sangat berpengaruh besar pada kemajuan Indonesia.

Setidaknya dalam berbagai keputusan, Presiden Jokowi harus menimbang antara kemanfaatan dan kemadhorotan yang akan dilalui. Sehingga, dalam menyelesaikan permasalahan ini, presiden Jokowi harus bertumpu pada kebenaran semata. Dan setelah permasalahan antara keduanya selesai. Presiden Jokowi harus bisa menyinergikan keduanya.

Sebab, esensi dari kedua institusi hukum tersebut adalah berdalih pada penegakan hukum yang sesungguhnya.

Oleh sebab itu, mengingat banyaknya kejahatan yang semakin masif. Maka, permasalahan antara kedua lembaga tersebut mau tidak mau dan bisa tidak bisa harus segera terselesaikan. Sebab, berkaca pada permasalahan yang ada, maka sesungguhnya hal ini akan menyebabkan tindakan korupsi dan kriminalitas semakin merajalela. Hal ini tak lain karena para pelaku kejahatan pada saat ini merasa tidak diperhatikan oleh kedua lembaga hukum tersebut.

Begitupun hal ini tak lain karena keduanya tersibukkan oleh perhelatan yang semakin memanas.

Sinergi KPK-Polri Melihat permasalahan hukum yang telah terjadi. Maka, sudah menjadi keiscayaan, bahwa penyinergian KPK dan Polri akan memberikan efek baik pada keduanya. Sehingga, ketika keduanya berjalan seiringan. Maka,

hukum kausalitas akan menunjukkan penegakan hukum yang sesungguhnya. Sebab, melihat hukum yang sudah selayaknya merujuk pada posisi pisau terbalik. Setidaknya, sedikit banyak disebabkan karena kurangnya kontribusi dari keduanya.

Senada dengan itu, Hillen Killer juga menyebutkan bahwa, akan ada banyak yang bisa dilakukan ketika berjalan bersama-sama. Sebaliknya, hanya sedikit yang dapat dilakukan tatkala kita berjalan sendiri-sendiri.

Dan sesungguhnya, inilah permasalahan yang terjadi antara hukum yang ada di Indonesia.

Sebab, berkaca pada ungkapan Suhardi, maka beliau mengatakan bahwa masalah dalam pemberantasan korupsi. Setidaknya polisi atau polri mengacu pada sisi kuantitasnya. Begitupun, jika dihadapkan dengan KPK, maka KPK terjun dalam kualitas pemberantasan mafia korupsi.

Nah, setidaknya hal inilah yang harus bisa dilakukan oleh kedua lembaga hukum tersebut.

Sebab, ketika hanya mengacu pada kepentingan lembaga semata. Maka, perseteruan antara keduanya tidak akan kunjung reda. Namun, KPK dan Polri adalah dua institusi yang dimiliki masyarakat. Sehingga, sudah seharusnya perseteruan itu diselesaikan dan berganti pada pelayanan publik. Hal ini tidak lain karena perseteruan dari keduanya akan berdampak pada kematian kedua lembaga tersebut.

Dan ketika hal itu terjadi, maka rakyatlah yang akan dirugikan dalam berbagai hal. Wallahu a’lam bi al-sowab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

MADURA

12

BAYI RAKSASA

Lahir Melalui Caesar PROBOLINGGO - Bayi raksasa lahir dengan berat 5,4 kilo gram di Rumah Sakit Dharma Husada (RSDH), Kota Probolinggo. Bayi yang belum diberi nama ini terlahir dari seorang ibu bernama Chofifah (35) secara caesar, Selasa (10/02) sekitar pukul 14.20 WIB.

DISESALKAN. Sepuluh pedagang yang terkena razia penertiban petugas Satpol PP Kota Probolinggo hingga menjadi telantar.

PKL Ditelantarkan di Mako Pol PP Penertiban Harus Lebih Manusiawi PROBOLINGGO - Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) identik dengan masalah kemacetan arus lalu lintas, karena kelompok pedagang itu memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang. Kelompok ini pun kerap diusir dan dikejar petugas karena mempergunakan lahan bisnis tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan.

Melihat hal itu, Satpol PP Kota Probolinggo melakukan penertiban pedagang pasar niaga yang berjualan di trotoar. Alhasil, sebanyak sepuluh pedagang di Pasar Niaga Kota Probolinggo berhasil ditertibkan, Selasa (10/2).

Yang terjadi justru sebaliknya, mereka harus menerima perlakuan yang tidak manusiawi karena ditelantarkan sejak pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB di Mako Satpol PP Kota Probolinggo usai terkena razia.

“Sampai disini ditelantarkan.

Kok bukan barangnya, tapi orangnya juga diangkut ke Mako Satpol PP. Saya berjualan daun singkong hanya untuk mencari rejeki dan sesuap nasi bagi keluarga. Mulai tadi dagangan tidak terjual,” keluh Sri Utami,

salah satu pedagang pasar Niaga yang terkena razia.

Lain halnya dengan Nursiami (45) pedagang sayur asal Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ini justru marahmarah dan emosi kepada petugas Sapol PP yang melakukan penertiban hingga berujung menelantarkan dirinya beserta dagangannya.

“Saya ini orang kecil yang berdagang sayur untuk menghidupi keluarga. Selama empat jam disuruh menunggu disini, tidak diberi minum dan makan. Tak jelas, kenapa dibawa kesini. Saya takut, tadi ada petugas yang mengancam kalau melanggar selama tiga kali akan dikenakan hukuman selama tiga bulan dan denda Rp5 juta,”

tuturnya.

Menghubungi Kasi Operasional, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Probolinggo, Hariyanto, yang memimpin penertiban pedagang pasar Niaga tidak berada dikantor.

Berkali- kali dihubungi melalui via telephon tidak ada jawaban.

“Setelah melakukan penertiban, tadi ada disini mas.

Sekarang pulang kerumah untuk istirahat,” celetuk salah satu petugas Satpol PP. Atas peristiwa tersebut, akhirnya memancing reaksi keras dari Ketua Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo yang baru terpilih, Alifurrocman, yang menilai penertiban yang membikin mata miris saat melihat pedagang pasar niaga diperlakukan hingga terlantar setelah dirazia.

“Apa pantas PKL yang hidupnya berusaha, berdagang dari pagi hingga malam, kalau hujan basah, kalau panas bikin item ini, diperlakukan seperti itu ?

Mereka hanya orang yang mencoba menghidupi keluarganya dari

tepi jalan. Banting tulang untuk pendidikan anak-anaknya, dari atas trotoar,” tegasnya.

Harus diakui keberadaan PKL, lanjut dia, sangat dibutuhkan bagi kalangan menengah kebawah. Semoga petugas yang menertibkan bisa lebih terbuka, hati lebih bijak, sehingga apapun keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun.

“PKL memang terkadang mengganggu jika mereka tidak tertib, memacetkan lalu lintas, atau tidak menjaga kebersihan lokasinya. Tapi terlebih dari pada kekurangan-kekurangan itu, PKL tentu masih bisa diajak berbicara, masih bisa diatur,” ucap Alifurrochman.

Lebih lanjut, Alifurrochman, mengatakan sebenarnya tidak ada cara yang lebih tepat selain dialog yang berujung pada relokasi dan pengaturan. Kalau toh solusi terakhir hanyalah penertiban, tentulah penertiban itu harus dilakukan dengan baik-baik dan manusiawi, bukan dengan caracara yang represif =M.HISBULLAH HUDA

Tidak hanya kali ini saja, Istri dari Mushol (38) ini melahirkan bayi jumbo, tetapi sudah tiga kali. Anak pertama yang diberi nama Nikmatul Maghfiro, saat dilahirkan seberat empat kilo gram. Dan kini sudah duduk dibangkusebuah SMA. Sedang anak kedua bernama Ira terlahir dengan berat 4,5 kilo gram dan kini sekolah kelas 6 disebuah madrasah.

Chofifah yang terbaring di ruang Tulip di RSDH usai operas caesar mengaku, baru kali ini melahirkan dengan cara caesar. Dua putri sebelumnya, terlahir secara normal. Tidak ada perlakuan khusus terhadap bayi yang dilahirkan raksasa (Jumbo) itu. “Enggak ada kelainan, semuanya biasa saja. Saya hanya suka makan ikan waktu hamil,” akunya.

Kendati seluruh anaknya perempuan, pasangan suami istri (Pasutri) Chofifah dan Mushol ini, menyetujui saran dokter, agar tidak hamil atau tidak memiliki anak lagi dengan cara disteril. “Enggak masalah, saya setuju dengan saran dokter. Saya rasa tiga sudah cukup,” tandas Mushol, saat menemani Chofifah.

Semnetara itu, dokter spesialis kandungan Abdul Hakim SpOG, yang menangani pasien khofifah, mengatakan operasi caesar dilakukan demi keselamatan orang tua dan anak yang akan dilahirkan. “Jiika dilahirkan secara normal, akan membahayakan keduanya. Pasca operasi, kesehatannya normal, bagus dan tidak ada masalah,” katanya. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

13

MUI Pertanyakan Sanksi JJ Royal Ada Apa dengan Pemkot?

PROBOLINGGO – Pasca pemberian sanksi yang dilakukan Pemkot Probolinggo kepada Cafe dan Karaoke JJ Royal, masih menyimpan polemik. Beberapa organisasi mempertanyakan sikap Pemkot yang telah merekomendasikan untuk ditutup, malah berujung memberikan peringatan keras.

Ketidaktegasan pemkot, membuat Pimpinan Cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo bersama LSM Aliansi Indonesia mendatangi Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), dan DPRD Kota Probolinggo, Selasa (10/2).

Ketua PC.MUI Kota Probolinggo, KH.Masruchin mengatakan kedatangannya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) untuk menyampaikan hasil perkembangan Raperda Peredaran Miras yang dikonsultasikan ke publik sebelum menjadi pembahasan ditingkat dewan.

“Soal Raperda Peredaran Miras, semua yang diusulkan merupakan aspirasi.

Akan tetapi karena berbenturan dengan aturan yang diatas mengapa hanya pengaturan dan bukan pelarangan. Kita perlu mengakomodir aspirasi,” ujarnya, Selasa (10/2).

Menurutnya, selain menyampaikan perkembangan Raperda Peredaran Miras yang dinahas ditingkat masyarakat, juga MUI ingin mengetahui sejauh mana perkembangan masalah Cafe dan Karaoke JJ Royal yang awalnya direkomendasikan untuk ditutup, tetapi hanya mendapat teguran keras dari Pemkot Probolinggo.

“Kok kebetulan ada kasus JJ Royal yang asalnya hendak ditutup tapi tidak jadi, hanya diberikan peringatan keras oleh Pemkot Probolinggo. Kami ingin tahu perjalanannya seperti apa,” tandas KH. Masruchin.

KH. Masruchin menambahkan, sejak awal rapat MUI yang digelar ingin melakukan audensi tahun 2015, agar situasi Kota Probolinggo kondusif. Apalagi kita sudah mengagendakan untuk mengundang pengusaha hiburan, restauran dan warung terkait halal dan haramnya makanan yang akan dijual.

Salah satunya audensi, dan endingnya kalau sudah siap BPMPP menjadi narasumber untuk bagaimana pengelolaan hiburan dan restauran. Terkait

masalah Undang-Undang Pornografi akan mengundang Polres Probolinggo Kota, dan untuk memberikan masukanmasukan agar supaya bisa ditampung dan dibahas di DPRD. “Kedepan kami ingin tidak terjadi seperti ini. Saya tidak inginforum itu menjadi perdebatan yang tidak ada selesainya, tapi ingin menghasilkan sebuah solusi terbaik,”ucapnya.

Sementara itu, Ketua LSM Aliansi Indonesia, Mulyono, meminta BPMPP jangan mudah mengeluarkan ijin. Apalagi soal ijin keramaian hiburan, sebelum

mengeluarkan harus melibatkan partisipasi masyarakat, seperti LSM, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi keagamaan.

Tak hanya itu, pihaknya meminta pemkot dalam memutuskan masalah seperti JJ Royal harus melibatkan pakar hukum yang kompoten dari akedemisi, seperti Unair dan Brawijaya. Kemudian pihaknya meminta salinan foto copy izin yang dikeluarkan untuk JJ Royal, Ayang Karaoke, serta ijin konservasi.

“Dasar kami rekomendasi DPRD yang meminta untuk mengkaji ulang ijin hiburan malam. Tolong libatkan unsur masyarakat. Menurut kacamata masyarakat itu mana, terserah yang akan dilibatkan. Misal organisasi yang berkompeten dan terdaftar,” tegas Mulyono.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelayanan Modal dan

Pelayanan Perijinan (BPMPP) Kota Probolinggo melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Muhamad Abbas, mengungkapkan permasalahan itu berawal dari operasi gabungan yang dilakukan Polres Probolinggo Kota bersama Satpol PP, yang mendapati dan mengamankan enam penari seksi dancer di Cafe dan Karaoke JJ. Royal.

Dari hasil razia tersebut, Pemkot Probolinggo langsung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekdakot Johny Hariyanto, BPMPP, Satpol PP, Disbudpar, Diskoperindag, dan Polres Probolinggo Kota.

Hasilnya sepakat harus ditutup meski sempat disampaikan masalah hukum acara pidana, hukum pidana dan hukum tata usaha negara yang dijadikan dasar. Rakor juga sempat membahas pelanggaran yang dilakukan JJ Royal untuk rencana memberikan solusi.

Namun dinamika dalam rapat, akhirnya memutuskan peringatan keras kepada JJ Royal. ”Pihak JJ Royal sudah dipanggil, intinya mau mengikuti mekanisme dan prosedur dari keputusan Pemkot Probolinggo, tapi pihak JJ Royal juga punya hak untuk membela,” ucap Muhamad Abbas.

Soal pelibatan pakar hukum yang diminta oleh Ketua LSM Aliansi, pihaknya secara tegas mengatakan Pemkot punya mekanisme dan prosedur sendiri untuk menentukan sebuah kebijakan. ”Usulan dan permintaan yang disampaikan akan ditampung, dan segera menyampaikan kepada pimpinan. Karena kami bukan penentu dan pemegang kebijakan,” paparnya.

Usai berdiskusi di kantor BPMPP, kemudian dilanjutkan ke gedung DPRD Kota Probolinggo. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

MELEBIHI TONASE

Kendaraan Sulit Ditertibkan

HARUS DISIPLIN : PNS Tidak Disiplin Bekerja terancam dipecat dari jabatannya.

Ada Dua PNS Dipecat Tak Hormat

PROBOLINGGO - Sejumlah ruas jalan arteri atau jalan kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo kondisinya sangat memprihatinkan.

Disinyalir akibat banyaknya kendaraan yang melebihi muatan kerap kali melintas. Namun untuk menertibkan kendaraan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo mengaku dilematis.

Kepala Dishub Kabpaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro melalui Kasi Angkutan Jalan Windardi mengatakan banyak kendaraan yang melebihi tonase kerap kali dijumpai di jalan arteri yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. “Memang banyak kendaraan melebihi muatan yang melintas dijalan tersebut,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/2).

Menurutnya, kendaraan yang biasanya melanggar seperti halnya truk fuso yang berukuran besar. Padahal kendaran itu seharusnya tidak diperbolehkan untuk melintas dijalan arteri dengan muatan yang berlebih.

“Itu sudah melanggar Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Biasanya truk kebanyakan mengangkut kayu dan sapi,” tandas Windardi.

Untuk saat ini, lanjut Windardi, pengemudi

kendaraan yang melintas kerap kali diperingatkan oleh petugas Dishub . Namun pihaknya mengku tidak pernah direspon, bahkan terkesan cuek dan dilematis. “Kebanyakan mereka beralasan masuk kejalan arteri karena mereka mau masuk grasi,” tegasnya.

Melihat banyak kendaraan melebihi muatan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pembinaan kepada para supir dan para pengusaha kendaraan untuk diberikan pemahaman tentang tindakan yang dilakukannya tergolong melanggar aturan. “Kami akan segera melakukan hal tersebut agar tidak berlarut-larut kejadian yang serupa,” ucap Windardi.

Ketika ditanya tentang rusaknya ruas jalan arteri yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Windardi, mengungkapkan bahwa itu disinyalir bukan akibat banyak truk yang bermuatan melebihi tonase.

Sebab kondisi dijalan ketika hujan kerap menjadi aliran sungai. Sehingga jalan mudah berlubang lantaran aspalnya mengelupas. “Ya kalau masalah itu tidak ada kaitannya dengan truk bermuatan lebih,” kilahnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Tujuh Orang Kehilangan Jabatan PROBOLINGGO - Sepanjang tahun 2014, Pemkab Probolinggo melakukan pemecatan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran sudah melanggar aturan tentang disiplin sebagai abdi negara.

Berdasarkan data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, selama dua tahun kemarin PNS yang sudah dicopot jabatannya sebanyak tujuh orang dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada sejak tahun 2013. Sedangkan pemecatan tidak hormat untuk tahun 2014 hanya dua PNS. “Mereka sudah dinyatakan tidak amanat sebagai abdi negara dan melalaikan tugas yang diembannya,” kata Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, Gundo Djoko Prijono kepada wartawan, Selasa (10/2).

Menurutnya, pihaknya tidak

main-main untuk melakukan upaya pembinaan kepada para PNS yang ada di lingkungannya.

Tahun kemarin dua PNS sudah dilepas jabatannya.

Akibat lalai dan tidak dispilin dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS. “Itu sudah pilihan terakhir bagi PNS yang tidak disiplin, bagi mereka tidak disiplin dalam bekerja,” jelas Gundo Djoko Prijono.

Untuk kedua PNS yang dinyatakan terpaksa dilepas jabatannya, lanjut Gundo Djoko Prijono, karena beberapa alasan.

Di antaranya, ada yang terlibat kasus hukum dan tidak disiplin dalam bekerja. “Jadi kedua PNS tersebut sudah bermasalah. Jadi

terpaksa keduanya dipecat,” tandasnya.

Untuk siapa dan di mana PNS itu bekerja, pihaknya mengungkapkan untuk masalah tersebut tidak boleh disebutkan.

Karena menyangkut privasi pribadinya. ”Yang penting keduanya sudah tidak menjadi PNS lagi,” tegas Gundo Djoko Prijono.

Gundo Djoko Prijono menambahkan, PNS yang dinyatakan dilepas jabatannya dinilai sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS. Di dalamnya menyebutkan untuk PNS yang tidak disiplin dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan tanpa ada alasan yang jelas serta PNS yang sudah dinyatakan tersandung kasus hukum. “Maka jabatan PNSnya bisa diberhentikan,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DILEMATIS. Kendaraan muatan lebih sulit ditertibkan di jalan arteri yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo

KORAN MADURA

lahraga

LA LIGA SPANYOL

Pemandu Bakat Madrid Incar Harry Kane MADRID - Real Madrid kembali mengincar pemain muda berbakat Tottenham Hotspur, Harry Kane. Klub kaya raya ini tidak pernah kekuarangan dana untuk mengumpulkan para pemain bintang di Santiago Bernabeu. Sebelumnya, mereka sudah merogoh kocek 100 juta euro untuk mendatangkan Gareth Bale dari markas Tottenham Hotspur, White Hart Lane, ke Santiago Bernabeu.

Madrid ternyata sudah lama mengincar Harry Kane. Bahkan Los Blancos sudah tiga kali mengirim pemantau bakat sepanjang musim ini untuk menyaksikan aksi pemain 22 tahun mencetak gol. Akhir pekan lalu, pemain itu memborong dua gol kemenangan timnya atas Arsenal pada Derby London Utara.

Madrid tidak peduli dengan kontrak berdurasi lima setengah tahun yang baru ditandatangani Kane bersama Tottenham Hotspur pekan lalu. Mereka mulai melakukan pendekatan untuk meluluhkan hati pemain ini.

Sejauh ini, Madrid sudah berhasil memboyong Luca Modric

No. 0544 | TAHUN IV

dan Gareth Bale dari White Hart Lane. Tetapi kali ini pemilik Tottenham Daniel Levy akan memagari pemain-pemainnya dengan lebih ketat. Meski demikian para pemantau bakat Madrid tetap akan memasang mata tajam-tajam terhadap pemain ini.

Kalaupun belum bisa diboyong pada musim panas nanti, mungkin tahun depannya lagi.=ESPN/ SKY SPORTS/CAROL AJI

Rodgers Yakin Sterling Perpanjang Kontrak baru, meski sudah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

“Saya tahu Sterling sudah ditawari sebuah kesepakatan yang luar biasa untuk seorang pemain 20 tahun yang masih terus berkembang.

Dia tampil menawan dalam beberapa tahun, tetapi, seperti yang sudah saya bilang, sekarang dia mendapat penghargaan dan saya harap kedua belah pihak bisa mencapai kata sepakat,” kata Rodgers sebelum pertandingan melawan Tottenham Hotspur, Rabu (11/2) dini hari WIB tadi.

Dia melanjutkan, “Sterling sendiri sangat bahagia dan ingin terus bekerja sama dengan cara seperti yang sudah berlangsung selama ini. Saya hanya mengatakan, apa yang saya tahu, yaitu bahwa pihak klub sudah mengajukan panawaran yang sangat fantastis untuk seorang pemuda 20 tahun. Saya sudah bicara dengan Raheem beberapa kali dan dia sangat bahagia. Anda bisa saksikan itu dalam permainannya.” =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

15 15

Lazio Terkulai di Olimpico ROMA - Lazio gagal memetik tiga poin saat menjamu tamunya, Genoa, pada lanjutan Liga Serie A Italia di Stadion Olimpico, Senin (9/2) malam waktu setempat atau Selasa (10/2) dini hari WIB. Lazio kalah 0-1 dari Genoa. Hasil ini membuat mereka gagal naik ke peringkat keempat klasemen sementara.

LIGA UTAMA INGGRIS

LIVERPOOL-Pelatih Liverpool Brendan Rodgers yakin Raheem Sterling menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Liverpool.

Pasalnya, klub Merseyside itu mengajukan tawaran yang fantastis untuk pemain Timnas Inggris berusia 20 tahun tersebut. Kontrak Sterling baru akan berakhir pada 2017 dan pemain keturunan Jamaika ini belum juga menyepakati kontrak

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 |2015 TAHUN IV RABU 11 |FEBRUARI

Tim Ibukota Italia ini bertahan di posisi ke-6 menyusul dua kekalahan beruntun. Sedangkan, bagi Genoa, ini adalah kemenangan pertama mereka dalam delapan pertandingan terakhir. Tambahan tiga angka ini membuat mereka duduk di peringkat ke-8 dan tertinggal dua poin dari Lazio.

Kekalahan Lazio ini terjadi karena mereka hanya bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah yang diterima kiper Federico Marchetti pada menit ke-27 setelah melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Genoa, M’Bayer Niang.

Bukan hanya mendapat kartu merah, Lazio juga dihukum dengan tendangan penalti.

Kiper pengganti, Etrit Berisha tidak mampu menghentikan bola eksekusi tendangan penalti yang diambil Diego Perotti yang diarahkan ke pojok kanan bawah gawang.

Di awal babak kedua, Genoa nyaris memperlebar keunggulan ketika peluang emas yang

didapat Iago Faque gagal menaklukkan Berisha di bawah mistar gawang, memanfaatkan umpang M’Baye Niang. Sedangkan Lazio juga memiliki peluang menyamakan keduduan melalui Stefano Mauri memanfaatkan umpan Miroslav Klose. Tetapi tendangan pemain ini masih membentur tiang gawang sebelah kanan.

Menanggapi hasil ini, pelatih Lazio Stefano Pioli mengaku kecewa. Menurutnya, permainan anak-anak asuhnya tidak memperlihatkan karakter Lazio yang sesungguhnya. “Kami sedang tidak bermain sebagaimana seharusnya kami bermain. Saya tidak bisa melakukan banyak hal terhadap penampilan mereka saat ini. Sekaranglah waktunya untuk bersatu dan percaya pada apa yang sudah kami mlakukan karena kami memiliki kualitas,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Sesungguhnya pertandingan ini berjalan seimbang. Meski kami bermain dengan 10 orang,

Penyerang Lazio Miroslav Klose (kanan) kehilangan keseimbangan saat berduel dengan pemain Genoa pada laga di Stadion Olimpico, Selasa (10/2) dini hari IWB.

tetapi kami masih bisa menahan mereka imbang. Saya sedih dengan tim ini karena mereka ingin melupakan kekalahan dari Cesena pada Minggu (8/2) lalu, tetapi ternyata kami belum bisa keluar dari situasi itu walaupun kami bermain dengan penuh determinasi.”

Sedangkan pelatih Genoa Giampiero Gasperini menilai, anak-anak asuhnya bermain sangat baik pada laga tersebut. “Kami bermain sangat bagus, tetapi sentuhan akhirnya masih sangat lemah. Ke depan, hal ini harus kami perbaiki bila tetap ingin bersaing di papan atas. Kemenangan ini sangat penting, setelah kehilangan beberapa poin dalam beberapa pertandingan terakhir,” ujar Gasperini.

Sementara dari La Liga Spanyol dilaporkan, Elche keluar dari zona degradasi setelah memetik kemenangan dua gol tanpa balas saat melawan Rayo Vallecano. Dua gol Elche dicetak bek Damian Suarez dan Garry Mendes.

Mengomentari golnya, Suarez mengaku sangat senang.

“Ini gol yang sangat indah.

Saya tidak biasa mencetak gol, tetapi gol ini sangat manis dan saya lebih bahagia karena kami bisa menang,” ujarnya. =ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 SCOUT

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

MADRID

KORAN MADURA

INCAR HARRY KANE OLAHRAGA | 15

Fabregas Akan Dimainkan Lawan Everton LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho memastikan, gelandang asal Spanyol, Cesc Fabregas, akan tampil saat “The Blues” menjamu Everton di Stamford Bridge pada ajang Liga Utama Inggris, Rabu (11/2) malam waktu setempat atau Kamis (12/2) dini hari WIB nanti. emain yang didatangkan dari Barcelona pada jendela transfer musim panas tahun lalu itu absen pada dua laga terakhir Chelsea karena masalah cedera hamstring yang didapatnya pada pertandingan leg kedua Piala Liga Inggris melawan Liverpool di Stamford Bridge.

“Saya kira dia akan bermain pada Rabu (11/2) karena pada Sabtu lalu dia diistirahatkan untuk melindunginya.

Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap dua pemain pada waktu bersamaan,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Kami mengambil risiko dengan Willian dan memasang dua pemain yang belum fit benar secara bersamaan adalah sebuah perjudian besar.” Saat menang 2-1 atas Aston Villa, Mourinho lebih memilih memainkan Willian daripada Fabregas. Tanpa Fabregas, pasukan pria asal Portugal itu juga tetap meraih poin penuh.

Pada laga pekan sebelumnya, Fabregas juga absen saat Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh Manchester City di Stamford Bridge.

Sejak berlabuh di London Barat, mantan kapten Arsenal itu tampil sangat menawan.

Dia menjadi pelayan untuk mesin gol Chelsea, Diego Costa dan goal getter Chelsea lainnya. Dia sudah membuat 15 umpan dan membawa Chelsea kokoh di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris, unggul tujuh poin dari Manchester City di tempat kedua.

Tetapi pulihnya Fabregas membuat Mourinho menghadapi dilema antara memilih Fabregas atau Ramires yang sudah menemukan kembali penampilan terbaiknya setelah mengalami cedera cukup lama. Mourinho mengaku senang kembalinya gelandang internasional Brasil itu.

“Penampilan terbaik Ramires sudah kembali dan dia sudah memperlihatkan itu saat melawan Liverpool, Manchester City, dan Aston Villa. Dia adalah seoranng pemain yang berbeda dan fantastis untuk kami,” ujarnya. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

16

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

RABU

KORAN MADURA

11 Februari 2015 No. 0544 | TAHUN IV

MADURA SPORTIV RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN

A

| HAL. P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BACA JUGA Polisi Belum Mampu Membuktikan Keterlibatan Kasmu bangkalan | L

PEMERIKSAAN ABDUL ROUF Tersangka kasus perantara suap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, Abdul Rouf (tengah) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Koupsi, Jakarta, Selasa (10/2).

Abdul Rouf diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi jual beli gas alam di Bangkalan, Madura dengan tersangka Fuad Amin.

Syukri Dilaporkan ke Kejari SUMENEP – M. Syukri (39), anggota C DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan VII (Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken) dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (10/2). Laporan tersebut terkait proyek pengadaan atau pengeboran air bersih yang diduga fiktif.

Laporan itu disampaikan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumenep, yaitu LSM Sakera, LSM Labang Mesem, LSM Barisan Rakyat Indonesia, LSM Aliansi Kekuatan Baru Aksi Reformasi, LSM Barisan Rakyat Indonesia, LSM Suara Masyarakat Sumenep (SMS), LSM Sumenep Perubahan (Super), dan LSM Gerakan Anti Korupsi (Gerak).

Koordinator pelapor, Lukman Rama menuturkan, Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep itu ditengarai menyelewengkan dana proyek pengadaan atau pengeboran air bersih untuk masyarakat dan pertanian di Desa Kolo-Kolo,

Kecamatan Arjasa.

Menurutnya, proyek tersebut bernilai cukup besar, yaitu Rp. 350 juta dana APBN tahun anggaran 2011-2012. Program tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Program Sarana Prasana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian RI. “Dana tersebut masuk pada rekening kelompok tani (poktan) binaan sebuah yayasan atas nama Syukri yang beralamat di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa,” paparnya saat melaporkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kemarin.

Lukman menuturkan, hingga saat ini program tersebut diduga

tidak pernah dilaksanakan. “Kuat dugaan, dana program tersebut diselewengkan oleh saudara Syukri yang informasinya saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumenep,” tandasnya.

Dugaan tersebut berdasarkan informasi dan data yang berhasil dikumpulkan selama ini dari masyarakat. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep.

“Dan memang menurut Hayat, saat ini dia sebagai Kasi PSP Dinas Pertanian, pada tahun 2012 lalu, saat dia turun ke lapangan menemani enam petugas Dari Dirjen PSP dalam rangka survei, proyek tersebut masih belum terlaksana. Dan saudara Sukri waktu itu juga membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan proyek itu dalam waktu satu bulan,” katanya.

Selain itu, Lukman menambahkan, data lain yang juga menjadi dasar laporan pihaknya

Koalisi LSM Sumenep (kiri) saat menyampaikan laporan proyek pengeboran air bersih yang diduga fiktif diterima oleh salah seorang petugas Kejari Sumenep Rosita Dewi, Selasa (10/2).

pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Saini, dengan Nomor: 470/210/435.425/108/XII/2014.

Dalam surat pernyataan tersebut, Saini menyatakan tidak mengetahui bahwa ada realisasi program pengeboran air oleh Gapoktan pada tahun 2010 sampai 2014.

Ia berharap pihak Kejari

segera menindak-lanjuti laporannya itu. “Kami percaya bahwa hukum itu berlaku untuk siapa saja, dan hukum juga tidak takut kepada siapa pun,” pungkasnya.

Sementara M. Syukri sampai kemarin malam belum bisa dikonfirmasi karena sedang ada di luar kota bersama anggota Komisi C yang lain. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

Mantan Wakapolres Beri Kesaksian Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Institusi Polres SUMENEP – Mantan Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sumenep terkait kasus pencemaran nama baik institusi Polres setempat dengan terdakwa Bambang Irianto, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sumenep, Selasa (10/2).

Agenda sidang kedua kemarin mendengarkan keterangan saksi.

Ada lima saksi yang dihadirkan, baik dari pihak Polres Sumenep maupun Dinas PU Cikatarung.

Salah satunya adalah mantan Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono. Bambang Iriyanto hadir didamping oleh kuasa hukumnya, Ahmad Novel.

Sujiono yang saat ini bertugas di Probolinggo, mengatakan, dirinya terkejut saat pertama kali mendengar institusi Polres Sumenep masuk dalam daftar penerima proyek 14 paket Dinas PU Cikatarung.

“Mendengar hal itu, saya langsung lapor pimpinan saya untuk dilakukan penyelidikan. Karena polres tidak tahu menahu tentang proyek itu,” ujarnya di depan hakim yang dipimpin langsung

MEMBERIKAN KESAKSIAN. Pengunjung memenuhi ruang sidang saat mantan Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Sumenep, Selasa (10/2).

oleh Kepala PN Sumenep, Eny Sri Rahayu.

Saat ditanya mengenai langkah penyelidikan internal di Polres oleh hakim, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menelusuri anggotanya. Namun, setelah dilakukan penyelidikan

terhadap internal Polres, tidak ada dari anggotanya yang menerima proyek tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, hakim juga menanyakan kepada Sujiono mengenai langkah kekeluargaan yang mungkin telah tempuh sebelumnya dengan

pihak Dinas PU Cikatarung untuk menyelesaikan persoalan tersebut, serta menanyakan kemungkinan ada maksud lain dari nama Polres Sumenep. Pihaknya mengaku tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan, serta men-

cari tahu soal nama Polres yang dimaksudkan terdakwa.

“Soalnya ini berbicara masalah proyek. Kalau di sini bicara proyek dan CV, saya yakin, ketika sudah ada tulisan Polres, semua orang pasti menganggap bahwa itu adalah proyek Polres, institusi kami. Kalau sudah begitu, Polres yang dirugikan,” sergahnya.

Sementara itu, dari pihak terdakwa membantah kesaksian yang diberikan oleh Sujiono dan dua saksi lainnya. Pihak terdakwa menganggap keterangan dari saksi tidak benar tidak karena tidak sesuai dengan fakta.

Sidang yang dimulai pada pukul 12.00 dan berakhir pukul 14.00 WIB itu harus dilanjutkan pada minggu depan. Pasalnya, pada sidang kedua kemarin, saksi dari pihak Cikatarung masih belum sempat memberikan kesaksiannya. =FATHOL ALIF/MK

hasan nantinya Baleg masih akan membentuk panitia khusus (pansus) atau tidak, itu tergantung Baleg nantinya," ujarnya.

Ketua Baleg DPRD Sumenep H. Iskandar mengatakan, dirinya optimis bisa menyelesaikan 19 raperda sesuai dengan jadwal yang telah dientukan. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sehingga apa yang telah ditargetkan selesai pada tahun ini, bisa berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya,” terang politisi Partai Amanat Nasional itu.

Ditanya soal waktu yang bersamaan dengan penyampaian LKPJ Bupati, baik LKPJ lima tahunan maupun LKPJ Bupati ta-

hunan, pihaknya memastikan tidak akan terganggu. “Ini kan masih ada senggang waktu sekitar satu bulan. Jadi, kami akan memanfaatkan adanya waktu itu, utamanya untuk pembahasan raperda yang tidak membutuhkan waktu lama, seperti raperda perubahan,” terangnya.

Sementara untuk pembahasan raperda yang membutuhkan waktu lama, pihaknya akan membahas melalui pansus. “Pembahasannya akan dilakukan melalui panitia khusus. Kami terus akan memantau perkambangannnya nanti. Sehingga pembahasan itu tidak terbengkalai,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PARLEMEN

Hari Ini, DPRD Sahkan 51 Prolegda SUMENEP – Ketua Bamus DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep pada hari ini, Rabu (10/2), akan mengesahkan 51 Program Legislagis Daerah (Prolegda) tahun 2014-2019.

Sebanyak 51 prolegda akan disahkan melalui rapat paripurna yang akan dimulai sekitar pukul 09.00. Herman memerinci, 51 prolegda tersebut termasuk raperda sisa tahun lalu. Salah satu rapeda lama yakni, raperda tentang RDTRK Zona 2 dan RDTRK Zona 3.

Dari 51 raperda tersebut, 19 raperda di antaranya merupa-

kan raperda yang masuk prolegda tahun 2015. Dari 19 raperda tersebut, tujuh di antaranya merupakan raperda yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan pembahasan (lihat tabel).

“Jadi, secara keseluruhan ada 51 raperda yang akan kita bahas selama lima tahun. Sementara yang masuk prolegda tahun 2015, ada 19 raperda. Enam raperda merupakan usulan legislatif, dan 13 raperda lainnya merupakan usulan dari eksekutif,” kata politisi PKB asal Pulau Poteran itu.

Sementara untuk mekanisme pembahasannya, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada Baleg. "Apakah dalam pemba-

RAPERDA MENDESAK DISAHKAN 1. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding Tahun 2014-2024.

2. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango, dan Gapura tahun 2014-2024.

3. Reperda Perubahan Penarikan Retribusi Jasa 4. Raperda UU Desa 5. Raperdes BUM Desa 6. Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Sumenep 7. Raperda LP2B (Lahan Peruntukan Pertanian Berkelanjutan)

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

C

Seremonial

Gedung Baru RSUD Diresmikan

Ketua TP PKK Sumenep Nur Fitriana saat memotong pita peresmian gedung baru RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Selasa (10/2)

S

UMENEP - Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep diresmikan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Selasa (10/2). Bupati berharap gedung itu dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit.

Dalam acara peresmian gedung tersebut, terlihat hadir beberapa unsur pimpinan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep. Ketua Pengurus Cabang NU setempat, A. Pandji Taufiq juga tampak terlihat dalam acara peremian gedung tersebut.

Busyro mengatakan, dengan diresmikannya gedung baru tersebut, diharapkan pelayanan RSUD Kabupaten Sumenep semakin meningkat. Sehingga, kalaupun pasien sedang membludak tak sampai kekurangan tempat.

“Tapi kita sadari, walaupun ada gedung baru tetap saja masih kita kewalahan. Tapi, harus juga diketahui, ini adalah usaha kita semua, termasuk Pemkab menambah fasilitas yang ada,” katanya saat ditemui usai acara.

Direktur RSUD Kabupaten Sumenep, Fitril Akbar berharap, gedung baru itu dapat mengurai kapasitas pasien di rumah sakit yang belakangan seringkali membludak. “Semoga ke depannya tidak ada lagi pasien yang tidak mendapatkan tempat tidur,” pungkasnya. =ADV/FATHOL ALIF

Bupati A. Busyro Karim menandatangani prasasti peresmian gedung baru RSUD dr.

H. Moh. Anwar Sumenep, Selasa (10/2)

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (dua dari kiri) saat mengantarkan keluarga penderita DBD yang meninggal dunia di RSUD bertemu Kepala Dinas Kesehatan A. Fatoni, Selasa (10/2).

Keluarga Yayak Lapor Wakil Rakyat Minta Dokter Puskesmas Bluto Dimutasi SUMENEP - Keluarga Yayak, panggilan Tria Nurul Cahaya, pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang meninggal dunia akibat diduga kesalahan diagnosis oleh tenaga medis Puskesmas Bluto, melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Selasa (10/2). Mereka menuntut agar dokter Puskesmas Bluto yang menanganinya segera dimutasi.

Pantauan Koran Madura, keluarga Yayak itu tiba di Kantor DPRD Sumenep sekitar pukul 11.00 Wib. Mereka hendak mengadukan dugaan kesalahan diagnosis kepada Komisi D DPRD. Namun, karena anggota Komisi D sedang di luar kota, laporan disampaikan kepada Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma.

Jakfar, paman Yayak, kepada Ketua DPRD Sumenep menyampaikan keluhannya agar dokter yang mengangani Yayak minta maaf, baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak keluarga.

Merespons maksud dan tujuan keluarga Yayak itu, Herman lantas mengajak mereka yang berjumlah dua orang itu langsung menemui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni, selaku penanggung jawab setiap Puskesmas di Sumenep, untuk membahas keluhannya tersebut secara bersama-sama.

Dalam pertemuan ketiga pihak tersebut, Jakfar meminta hal yang sama kepada Kadinkes agar dokter Puskesmas Bluto minta maaf. Selain itu, ia juga mendesak agar Fatoni tegas dalam membuat kebija-

kan. “Tuntutan kami juga agar dokter itu dimutasi dari Bluto,” katanya.

Menurut Jakfar, dokter Puskesmas Bluto yang diketahui bernama Mahsunah itu telah lalai dalam menjalankan tugas, yaitu salah mendeteksi penyakit pasien sehingga berujung pada kematian.

“Masak penyakit DBD dikatakan typus? Ini kan sudah salah. Dan kalau salah mendeteksi sejak awal, maka tindakan yang diambil setelahnya pasti juga salah. Misalnya dalam memberikan obat. Kalau penyakitnya DBD, terus diberi obat typus, itu kan salah namanya,” herannya.

Menanggapi tuntutan keluarga Yayak, Fatoni mengaku akan mengajak dokter yang menangani Yayak untuk berkunjung ke rumah duka dan minta maaf. “Nanti, sekitar pukul 13.00, kami akan mengajak dokter yang bersangkutan untuk

minta maaf kepada keluarganya,” kata Fatoni, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep mengatakan, sebaiknya memang pihak Puskesmas Bluto memenuhi keinginan keluarga korban untuk minta maaf. “Kalau kepada dokternya, harapan saya seperti yang diharapkan oleh keluarga korban,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Yayak, warga Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, meninggal di RSUD, Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 setelah tiga hari sebelumnya dirawat di Puskesmas Bluto. Tenaga medis Puskesmas Bluto mengatakan Yayak hanya menderita typus.

Namun, saat dirujuk ke RSUD, divonis positif DBD dan harus dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Pihak keluarga sudah berencana membawanya, tapi sebelum sempat dirujuk, sore harinya nyawa Yayak sudah tak tertolong. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

Kades Polisikan Warganya Polsek Arjasa: Barang Bukti Sudah Kami Amankan SUMENEP – Kepala Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Muhammad Fadlan, melaporkan warganya ke Mapolsek setempat. H Darsono, warga Desa Kalisangka, diduga menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kiosnya ditengarai tidak mengantongi izin.

“Terpaksa kami laporkan, karena akibat aksinya banyak warga yang menjadi korban. Pelaku kerap mempermainkan harga BBM. Buktinya, meski harga BBM sudah turun yang bersangkutan tetap menjual dengan harga tinggi,” katanya, Selasa (20/1).

Ceritanya, sebelum pemerin-

tah menaikkah harga BBM bersubsidi pada tahun 2014, terlapor sudah menaikkan harga sekalipun ketetapan presiden belum diberlakukan. ”Kami sudah beberapa kali mengingatkan dia (terlapor), namun tidak diindahkan, makanya kami laporkan saja pada yang berwajib,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan, harga BBM bersubsidi untuk jenis premium Rp 8.000 per liter. Hanya saja, di kios milik terlapor melebihi kesepakatan. ”Alhamdulillah laporan kami ditanggapi oleh pihak kepolisan, bahkan pihak kepolisan telah melakukan penyitaan,” paparnya.

Kapolres Sumenep, AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kanit Reskrim Polsek Arjasa Abu Mahdura membenarkan pihaknya telah menyita BBM bersubsidi milik H. Darsono. ”Benar itu, barang bukti (BB) sudah kami amankan. Se-

mentara pemiliknya sudah kami mintai keterangan,” katanya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, barang bukti yang berhasil di-amankan oleh Polsek Arjasa sebanyak 4.400 liter BBM. Rinciannya, sebanyak 1.400 liter BBM bersubsidi jenis solar dan 3.000 liter BBM bersubsidi jenis premium.

Ribuan liter BBM bersubsidi itu disita karena pemilik kios tidak bisa meunjukkan izin penjualan. Sedangkan, untuk dugaan penimbunan, pihaknya masih menyelidiki. ”Laporan yang masuk ke kami adalah dugaan pe-

nimbunan. Tapi, kami masih memproses penjualan ilegalnya itu,” terangnya.

Hanya saja, pemilik kios belum dilakukan penahanan. Sebab, menurutnya, penahan itu bukan termasuk wilayahnya, melainkan wawenang penyidik. ”Pemilik terancam dikenakan pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara,” tegasnya.

Berkas kasus tersebut segera dilimpahkan ke Polres Sumenep.

“Jika sudah lengkap berkasnya (P21), jelas kami akan segera limpahkan ke Polres Sumenep, untuk diproses lebih lanjut,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target PAD Pariwisata Naik 30 Persen SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun ini menargetkan retribusi atau pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor periwisata sebesar Rp 264.500.000. Target pendapatan tersebut naik 30 persen dibandingkan tahun lalu.

“Target retribusi tahun 2015 ini naik sebesar 30 persen dari target tahun 2014 yang lalu, yang hanya sebesar Rp 230.000.000,” kata Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Febriyanto.

Menurutnya, tempat wisata yang ditarik retribusi hanya tiga, yaitu Pantai Lombang, Pantai Slopeng, dan Museum Keraton. Sementara untuk retribusi tempat wisata lain, seperti Wisata Oksigen di Pulau Gili Iyang, hingga saat ini belum diberlakukan. Sebab, pengelolaannya belum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Untuk pembangunannya masih tanggung jawab pihak BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura). Sampai saat ini masih belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah,” kata mantan Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) itu.

Katanya, apabila BPWS telah menyerahkan fasilitas pembangunan, seperti humestay dan sejumlah pembangunan yang lain, pemerintah daerah akan memberlakukan penarikan retribusi. ”Kalau memang dibutuhkan adanya UPT (Unit Pelaksana Tugas), maka kami akan segera membentuknya.

Kita tinggal tunggu saja sampai semuanya selesai,” terangnya.

Namun, kata Totok, jika pem-

bentukan UPT masih belum memungkinkan, sebagai jalan alternatif UPT-nya akan digabung dengan UPT Pantai Lombang. ”Itu semua tergantung ketersediaan dananya nanti. Jika tidak memungkinkan, maka kemungkinan besar petugas UPT Lombang akan ditugaskan di sana (Gili Iyang), karena lokasinya juga sangat dekat,” paparnya.

Pihaknya optimis tiga objek wisata itu akan memenuhi target PAD. “Kami sangat yakin bisa terpenuhi semua, bahkan kemungkinan besar bisa melampaui. Karena pada tahun ini untuk retribusi olahraga, seperti sewa lapangan bal, tenis, dan sewa tempat olehraga lainnya dikelola oleh Disbud,” terangnya.

Lebih lanjut Totok menjelaskan, untuk pembayaran retribusi saat ini berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya memakai kuitansi, namun saat ini memakai bruto atau

RKRD yang telah dikeluarkan oleh Bagian Pendatapatan DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset).

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Jubriyanto berharap

agar Disbudparpora intens mengawasi penarikan retribusi. “Saya tidak ingin retribusi itu sampai bocor. Sehingga, tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kecamatan Lenteng itu mengaku akan ikut serta mengawasi persoalan tersebut. Jika nantinya ada persoalan yang sampai melawan hukum, pihaknya akan menyelesaikan melalui jalur hukum. =JUNAEDI/MK

KUMUH. Pengunjung merjalan di sampan sampah sisa makanan yang berserakan di Pantai Lombang.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menarget pendapatan asli daerah dari sektor wisata Rp 264 juta.

PERBANDINGAN TARGET RETRIBUSI Realisasi Penyetoran Retribusi, dan Even-even Pariwisata, dan Budaya Tahun 2014 No

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Porsentase (%)

1

Kontrak Pantai Lombang

33.000.000

33.000.000

2

Kotrak Pantai Slopeng

33.000.000

3

Retribusi Pantai Slopeng

4

Realisasi Penyetoran Retribusi, dan Even-even Pariwisata, dan Budaya Tahun 2015 No

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Porsentase (%)

100

1

Kontrak Pantai Lombang

41.480.000

-

-

33.000.000

100

2

Kotrak Pantai Slopeng

34.650.000

-

-

54.600.000

41.126.000

75,3

3

Retribusi Pantai Slopeng

57.330.000

5.331.000

9,3

Retribusi Museum Keraton

54.800.000

56.286.000

102,7

4

Retribusi Museum Keraton

62790.000

6.237.

9,9

5

Retribusi Pantai Lombang

54.600.000

56.570.000

103.6

5

Retribusi Pantai Lombang

68.250.000

10.935.

16.0

6

Rertibusi Olahraga

-

6.380.000

-

6

Rertibusi Olahraga

-

360.000

-

230.000.000

226.362.000

98,4

264.500.000

22.863.000

8,6

JUMLAH

Ket.

Januari s/d 16 Desember 2014

JUMLAH

Ket.

s/d 31 Januari 2015

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

E

Komisi C Belum Terima Laporan PU Pengairan Diduga Tak Transparan Kelola Anggaran SUMENEP – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Moh. Ramzi mengatakan, komisinya belum menerima laporan pengelolaan anggaran senilai Rp 16 miliar untuk pengerukan Kali Marengan.

Katanya, dana tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2014. Namun, meskipun anggaran pengerukan itu tidak bersumberkan dari APBD, PU Pengarian tetap harus berkoordinasi. ”Dari mana pun anggarannya, jika sudah ada di daerah, kami juga mempunyai hak untuk mengawasinya. Ini dilakukan agar realisasi program yang telah dikucurkan, sesuai dengan harapan pemerintah,” katanya, Selasa (10/1).

Poltisi Hanura asal Kecamatan Pragaan itu mengatakan, pihaknya dalam waktu dekan akan mempertanyakan soal penggunaan anggaran tersebut. ”Kami akan jemput bola. Dalam waktu dekat kami akan koordiniasi dengan PU Pengairan,” terangnya.

Secara terpisah, Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi menerangkan, pemerintah daerah harus terbuka dan transparan dalam menggunakan anggaran sekalipun dana tersebut bersumber dari APBN atau APBD Jatim.

“Kalau itu tidak dilakukan, maka kita perlu mencurigai jika penggunaannya sudah tidak sesuai dengan juknis yang ada,” duganya.

Menurut Junidi, indikasi ketidakseriusan PU Pengarian dalam mengelola anggaran tersebut, terlihat saat musim hujan saat ini. Selama dua kali turun hujan, Kali Marengan tetap tidak mampu menampung air hujan. Sehingga, banyak rumah warga yang kebanjiran. ”Saya tidak mau buruk sangka terlebih dahulu.

Tapi, fakta di lapangan memang seperti itu. Jika dilakukan secara maksimal, kami yakin tidak akan separah seperti yang dua kali kemarin,” terangnya.

Kepala Dinas PU Pengairan Eri Susanto masih belum bisa menjelaskan soal penggunaan itu semua. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak merespons meskipun nada sambungnya terdengar aktif. Begitu pula saat dikirimi pesan singkat. =JUNAEDI/MK

Kondisi Kali Marengan di Jalan Urip Sumoharjo. Pemerintah pusat pada tahun 2014 memberikan bantuan Rp 16 miliar kepada Pemkab untuk mengeruk kali tersebut. Namun PU Pengairan terkesan tak transparan mengelola anggaran itu.

LALU LINTAS

12 Laka Lantas dalam Sebulan SUMENEP – Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bachtiar mengatakan, pada bulan pertama tahun 2015, jumlah kecelakaan lalu linta (laka lantas) di Kabupaten Sumenep telah mencapai 12 kasus.

Hal itu disampaikan saat Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep blusukan ke Pasar Anom, Selasa (10/2). Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Korlantas Porli, angka kecelakaan

secara umum masih tinggi.

Ia mengatakan, dalam setiap jam korban meninggal akibat kecelakaan sebanyak 3 orang. "Ini sangat luar biasa sekali. Sehingga salah satu program Korlantas tahun 2015 ini adalah aksi keselamatan," kata Musa, kemarin.

Sementara di Sumenep, menurut Musa, pada Januari 2015 jumlahnya sudah mencapai 12 kasus. Akibat laka lantas tersebut, delapan

Satlantas Polres Sumenep saat mengampanyekan tertib lalu lintas yang dikemas dengan “Polantas Blusukan” di Pasar Anom Sumenep, Selasa (10/2).

orang meninggal dunia. "Ini harus segera diantisipasi agar tidak terus bertambah," paparnya.

Ia berharap, pada tahun 2015 kasus laka lantas di Sumenep mengalami penurunan. "Kalau di tahun 2014 kemarin jumlah laka lantas menurun dari tahun sebelumnya. Saya harap tahun ini bisa lebih sedikit lagi angka laka lantas 2014," harapnya.

Pihaknya mengaku akan terus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik, seperti dilakukan di Pasar Anom Sumenep. Selasa (10/2), Satlantas Polres Sumenep blusukan menyosialisasikan agar para pengguna jalan tertib lalu lintas.

"Jadi ini (blusukan, red.) memang merupakan program aksi keselamatan 2015 Korlantas Polri. Kalau di Jawa Timur itu ada Jatim Peka atau peduli kecelakaan, di sini kami format dengan Polantas blusukan," tukasnya.

Musa menjelaskan, dilakukannya sosialisasi

tersebut di pasar karena pasar merupakan tempat masyarakat dari berbagai kalangan. "Kami harap, kegiatan kita ini bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujarnya.

Beberapa imbauan yang disampaikan kepada masyarakat dalam blusukannya di pasar, menurut Musa, salah satunya kewajiban pengendara memakai helm standar. Kewajiban menggunakan helm, tidak hanya kepada orang dewasa, namun juga kepada anak-anak.

"Selain itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan untuk tidak menggunakan HP saat mengendara.

Karena itu akan berpengaruh kepada konsentrasi, sehingga akan membahayakan dirinya dan pengendara yang lain," pungkasnya.

Pantauan Koran Madura, aksi blusukan Polantas Polres Sumenep kemarin dimulai sekitar pukul 08:00 dan selesai pukul 09:00 WIB. Tak hanya menyampaikan imbauan, namun juga membagi-bagikan selebaran. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

MADURA

F

PDAM

Penyertaan Modal Tidak Melanggar Aturan ?

GOTONG ROYONG. Sejumlah santri dibantu warga sedang mengosongkan asrama dan menurunkan genting untuk dipindah ke lokasi aman.

PP Al-Hamidy II Terancam Longsor Asrama Santri Akan Dipindah PAMEKASAN - Longsor di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, mengancam dua bangunan asrama santri di Pondok Pesantren Al-Hamidy II, yang berada tepat di atas bukit. Menghindari ancaman itu pemilik pondok berinisiatif akan memindah bangunan tersebut.

Pantauan Koran Madura, sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan santri yang tinggal di dua bangunan itu diminta salah seorang ustad untuk mengosongkan asrama karena bangunannya akan dipindah ke sebelah barat atau ke lokasi yang lebih aman. Pasalnya, bangunan tersebut hanya berjarak 2 meter dari bibir longsoran.

Setelah kamar santri kosong, santri dibantu warga sekitar bergotong-royong menurunkan genting bangunan yang terbuat dari kayu dengan dinding gedeg itu. Namun, bangunan tidak langsung dibongkar, karena masih menunggu tukang bangunan.

“Sementara kami buka gentingnya dulu agar tidak ditempati santri. Nanti dua bangunan ini (pondok) akan kami pindah ke sebelah barat, agar lebih aman, tapi kami masih sedang menunggu tukang untuk

membongkarnya,” kata Khoiri Arobi, salah seorang ustaz di pondok pesantren tersebut.

2 bangunan yang terdiri dari 6 kamar itu ditempati sekitar 40 santri. Tiap-tiap kamar berisi antara 6 sampai 8 santri. Selama belum dibangun kembali 40 santri yang bersangkutan di tempatkan di bangunan lain bersama santri lainnya.

Longsor terjadi pertama kali Selasa (3/2) sekitar pukul 02.00 dini hari. Namun kondisi tidak terlalu parah. Setelah lokasi tersebut diguyur hujan di Rabu malam dan pada Jumat (6/2) pagi, longsor yang terjadi sudah sangat parah hingga mengancam pondok.

“Kalau soal longsor, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kami berharap pemerintah segera melakukan sesuatu, agar tidak bertambah

parah. Pondok kami selamat dan jalan di bawah itu tidak terputus,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai Dinsosnakertran, Kepolisian, Kodim, dan juga Tagana. Ada sekitar 20 personel turun ke lokasi.

“Ketinggian bukit dari jalan raya sampai ke pondok itu sekitar 94 meter. Di tengah bukit terdapat sumur yang sudah lama ditutup.

Sumur itu masih menyimpan air, sehingga ketika hujan, tanah tebing bergerak. Tim akan terus melakukan pengamanan,” kata Akmalul Firdaus.

Sedang di kaki bukit tersebut, tanah longsoran sudah mencapai badan jalan. Tanah yang sudah sampai di jalan itu langsung ditepikan oleh petugas dengan menggunakan sekruk. Bahkan, di lokasi itu diberlakukan bukatutup jalan, agar akses jalan tidak semakin terganggu. Dan di sejumlah titik terpasang peringatan rawan longsor. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD setempat, karena PDAM selalu merugi.

Namun, pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan penyertaan modal tersebut tidak melanggar aturan yang ada.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pamekasan,Kholil Asy’ari dalam Sidang Paripurna jawaban Bupati tentang pandangan umum fraksifraksi, kemarin (10/2).

Menurutnya, hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2014 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, yang masing memungkinkan Pemkab Pamekasan, melakukan penyertaan modal.

Dia jelaskan rencana penyertaan modal baru untuk PDAM Pamekasan sebesar Rp2,5 miliar di tahun 2015 ini dianggap bukan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan PDAM yang sudah mulai terpuruk kinerjanya.

Namun, terangnya, modal tersebut dijadikan sebagai penguatan struktur permodalan dan pendamping dana Kegiatan APBN dalam rangkan pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs). Apalagi setiap tahun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu selalu diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman

daerah tahun 2015, bahwa masih memungkinkan melakukan penyertaan modal. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar.

Selain itu, akuntan Publik dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga turun melakukan audit ke PDAM,” kata Politisi PPP ini.

Lanjutnya, persoalan ditubuh PDAM itu bidang usahanya lebih banyak bersifat sosial, daripada sebagai perusahaan yang hanya mengedepankan komersial.

Sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil.

“Sejak tahun 2010 hingga 2014, tercatat PAD yang didapat dari PDAM untuk pemkab sebesar Rp750 juta.

Sejatinya PDAM selama ini telah memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun tidak dalam jumlah yang besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, sorotan tajam mengenai penyertaan modal disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris.

Menurutnya, PDAM belum layak menerima tambahan modal lagi. Sebab, BUMD itu cenderung terus merugi dan tidak banyak menyumbangkan PAD. Sehingga, perlu dilakukan Evaluasi mendalam sebelum diberikan tambahan penyertaan modal. ”APBD disini (Pamekasan) minus, sebaiknya penyertaan modal itu tidak dilakukan karena PDAM terus-terusan merugai. Bisa dilakukan penambahan modal kalau pengelolaannya PDAM diperbaiki agar mampu meningkatkan dan memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Suli, Politisi PBB ini. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

G

OPERASIONAL SEKOLAH

PGRI Fokus Kumpulkan Data Pemotongan BOS PAMEKASAN - Persatuan Guru Revolusi Indonesia (PGRI) Pamekasan saat ini fokus melakukan investigasi dan pengumpulan data pemotongan bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1000 peristiwa madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. Baik data laporan dari masing-masing madrasah maupun data keseluruhan penerima BOS di Kemenag Pamekasan.

Ketua PGRI Pamekasan Akhmad Fakih mengaku tidak akan segera melaporkan temuan itu ke penegak hukum jika buktibukti yang dikumpulkan sudah dinilai cukup. Kini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dan menyiapkan beberapa pengelola lembaga, khususnya swasta di lingkungan Kemenag Pamekasan sebagai saksi.

Ia meminta masyarakat dan guru menunggu hasil investigasi yang dilakukan lembaganya.

Termasuk akan menelusuri larinya uang penyunatan dana

BOS itu. Apakah murni kehendak KKM atau ada pihak lain yang ingin menarik keuntungan dari hak siswa.

Fakih mengaku tidak akan main-main terhadap penyunatan dana BOS itu karena menyangkut kepentingan sekolah dan siswa. �Kalau madrasah negeri banyak peluang anggaran yang bisa dikelola untuk pengembangan madrasah, bagaimana dengan madrasah swasta di bawah yayasan.

Mereka kadang harus mencari donatur agar

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015 PERS SEHAT, RAKYAT SEMAKIN BERDAULAT

bisa membayar honor guru yang mengajar, kasihan kan pengelolanya,� terangnya.

BOS di sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Pamekasan diduga disunat untuk kepentingan lain.

Besarannya sekitar Rp 1000 peristiswa. Hasil pungutan itu diduga disetor melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM). PGRI masih menginvestigasi, apakah pungutan itu disetor ke Kemenag Pamekasan atau kepentingan lain.

Fakih menambahkan, pihaknya menerima laporan pungutan itu dari sejumlah pengelola lembaga pendidikan.

PGRI tidak menyebutkan secara rinci, jumlah sekolah yang disunat dana karena masih akan melakukan investigasi dan pengumpulan bukti, untuk dilaporkan ke penegak hukum. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015 PERS SEHAT, RAKYAT SEMAKIN BERDAULAT

Drs. Taufikurrachman, M.Si Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Ir. H. Totok Hartono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pamekasan

SERIUS. Sejumlah siswa SMPN 3 Pademawu serius mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

Lukman Hedi Mahdia, SH. M.Si

Dr. Farid Anwar, Mkes

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan

Kepala RSUD Kabupaten Pamekasan

Drs. Moh. Ismail Bey, Apt. MM

Bambang Edy Suprapto, SH. MM

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan

Achmad Sjaifudin, ST.MT Kepala Dinas PU Pengairan dan Aset Kabupaten Pamekasan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

TERGENANG AIR. SDN IV dan V, Parteker, Pamekasan, menjadi langganan banjir setiap musim hujan.

Bupati Minta SKPD Datangkan Tim Ahli Sampai Kapan Banjir Akan Terus Terjadi?

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendatangkan ahli yang mampu mengatasi banjir yang terjadi selama dua pekan terakhir di Pamekasan. Khususnya di wilayah yang berdampak langsung ke sekolah, seperti di SDN IV dan V Parteker dan SMPN 1 Pamekasan.

Selama ini ketika banjir datang, sekolah itu selalu terendam banjir.

Akibatnya, aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu harus dihentikan hingga banjir surut.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir yang

selalu mengintai masyarakat Pamekasan setiap tahun. Bahkan pihaknya sudah meminta dinas terkait, seperti Dinas Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, BPBD, Bappeda, dan beberapa dinas terkait melakukan kajian secara khusus.

Selanjutnya, memetakan titik yang sering dilanda banjir.

Termasuk penyebab utama

mengapa titik tersebut dilanda banjir. Yang terpenting melakukan langkah-langkah kongkret untuk menyelesaikan dampak banjir tersebut.

Upaya ini, kata Syafii, tidak akan sukses apabila masyarakat tidak memberikan dukungan dan kesadaran untuk bersamasama mencegah terjadinya banjir.

Minimal tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun rumah di dekat kali, tidak melakukan penebangan pohon, dan berlomba-lomba melakukan penanaman. “Tidak ada gunanya pemerintah melakukan berbagai upaya mencegah banjir, tetapi di sana-sini masih ditemukan warga yang membuang sampah

sembarangan. Membangun rumah di dekat kali dan melakukan penebangan pohon, maka upaya pemerintah sama halnya bohong, kalau budaya tersebut masih dilakukan masyarakat,� terang mantan anggota DPR RI itu.

Selama ini ketika terjadi banjir besar, pemerintah selalu disalahkan karena tidak mampu mengendalikan banjir. Sementara kesadaran masyarakat untuk mencegah banjir masih rendah.

Beberapa kali pihaknya mengundang RT/RW dan sejumlah tokoh masyarakat yang ada di perkotaan untuk bersamasama bahu membahu melakukan pencegahan terhadap terjadinya banjir. Juga meminta perangkat

kelurahan dan desa untuk terus mengkampanyekan kepada masyarakat, untuk menghindari aktivitas yang menjadi penyebab banjir. Misalnya, membangun rumah di sekitar sungai dan tidak membuang sampah sembarangan.

Namun, upaya itu belum berhasil, sebab kesadaran masyarakat masih rendah.

Rencananya, Dinas Pekerja Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Pamekasan akan menormalisasi beberapa kawasan di Kota Gerbang Salam yang kerap tergenang banjir ketika musim hujan. Seperti di sekitar SMKN 3 Pamekasan, Kawasan Monumen Arek Lancor, Jl Stadion dan Jl Darma. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

I

4 Pelaku Curanmor Ditangkap Ada Warga Bluto Sumenep Jadi Penadah PAMEKASAN - Jajaran reserse dan kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan mulai membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Pamekasan.

Satu per satu pelaku yang terlibat mulai ditangkap. Setelah menangkap 4 pelaku, kini Polres setempat kembali menangkap 4 pelaku curanmor (residivis) dan 1 orang penadahnya.

Tiga dari empat pelaku yaitu, AM, 33, dan AMR, 25, keduanya warga Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan. Juga SDR, 44, warga Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Pamekasan, merupakan jaringan spesialis curanmor yang beroperasi di wilayah Pamekasan dan Sampang.

Sedikitnya jaringan ini telah beraksi di 12 lokasi, 9 di wilayah hukum Pamekasan, yaitu di

Area Masjid Tlanakan, Kantor Kecamatan Pamekasan, Jl Raya Tlanakan, Hotel Kapal Desa Ambat, Desa Branta Pesisir, Jl Brawijaya, Pasar Pao, Desa Mutajih, Jl Kanginan, Pamekasan.

Sedang salah seorang penadah dari jaringan tersebut adalah AR, 40, warga Desa Bumbungan, Kecamatan Bluto, Sumenep. Kemudian pelaku curanmor lainnya, yaitu GE, 29, warga Desa Rangperang Daya,

Kecamatan Proppo, Pamekasan, yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) juga ditangkap. GE adala rekan MZD yang sebelumnya sudah ditangkap polisi, Polres setempat.

Dari kejahatan jaringan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit motor, terdiri dari Honda Vario dan Yamaha Mio serta dua buah kunci T yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Dua motor tersebut, kemudian dikembali kepada pemiliknya. “Motor yang kami dapatkan dari pelaku dan kami ketahui siapa pemiliknya, langsung kami kembalikan. Agar pemilik jadi tenang. Modusnya itu pelaku muter-muter mencari target, begitu ada pemilik motor yang lengah, langsung dicuri,� kata AKP

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015 PERS SEHAT, RAKYAT SEMAKIN BERDAULAT

Drs. AGUS MULYADI, M.Si Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan

Bambang Wijaya Kasat Reskrim Polres Pamekasan.

Kemudian, Satreskrim Polres Pamekasan kembali melakukan penangkapan terdahap AMR dan SDR. Dari keterangan kedua tersangka terungkap semua motor hasil curian mereka jual ke seorang penadah, AR. Pengungkapan jaringan tersebut berawal saat diamankan motor yang dikendarai F. Dari tangan F terungkap bahwa motor

tersebut merupakan milik AM. Setelah tertangkap, kepada petugas, AM mengaku bersama AMR dan SDR mencuri motor di kawasan Jl Brawijaya, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan.

Kemudian, Satreskrim Polres Pamekasan kembali melakukan penangkapan terdahap AMR dan SDR. Dari keterangan kedua tersangka terungkap semua motor hasil curian mereka jual ke seorang penadah, AR. Akibat perbuatannya, AMR, AMR, dan SDR diancam dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pasal 363 ayat 1 ke 4e, 5e dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara AR diancam dengan KUHP Pasal 480 ke 1 dengan ancaman 4 tahun penjara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Bupati Berencana Tiru Pengembangan Pariwisata Australia PAMEKASAN Kesempatan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menghadiri undangan Departemen Torism Australia Barat yang dibiayai lembaga kepariwisataan yang berkantor di Jakarta tidak disia-siakan. Kegiatan promosi pariwisata itu dimanfaatkan Bupati untuk mempelajari pengelolaan dan pengembangan seluruh tempat wisata di Australia.

Menurut Syafii, banyak hal yang sudah didapat dalam kegiatan tersebut.

Khususnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola wisata dan mampu menarik wisatawan domestik maupun asing. Dalam kegiatan itu, Departemen Torism Australia Barat memperkenalkan tempat wisata yang ada di Australia berikut cara pengelolaannya, yang serba terintegrasi.

Tempat pariwisata berada di satu titik, sehingga mempermudah wisatawan dengan ongkos yang relatif kecil.

Potensi alam Indonesia tidak kalah

dengan Australia.

Hanya saja, dalam sisi pengelolaan dan pengembangan tempat wisata Indonesia masih kalah.

Di Pamekasan, banyak potensi alam yang dapat dikembangkan dan menghasilkan pendapatan asli daerah.

Namun, kelemahannya pada sistem pengelolaan dan kurangnya ekpos ke media massa.

Akibatnya, wisatawan tidak mengetahui secara menyeluruh potensi wisata di Pamekasan.

Misalnya, karapan sapi sudah dikenal masyarakat Australia.

Tetapi, tidak tahu di mana karapan sapi digelar. Ada yang mengira karapan sapi dilaksanakan di Bali.

Sehingga banyak wisatawan datang ke Bali. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN J RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

J

Minat Baca Masyarakat Rendah Kepala Perpustakaan: Pemuda Lebih Suka Baca SMS SAMPANG - Usaha Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan fasilitas megah berupa perpustakaan umum untuk pelajar dan masyarakat umum masih belum mampu mendongkrak minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat Sampang cukup rendah.

Kepala Perpustakaan Umum Sampang, Harunur Rasyid mengakui minat baca masyarakat Sampang masih nihil. Hal itu berdasarkan pengunjung perpustakaan. Sebagian besar pengunjung perpustakaan kalangan pelajar. Padahal, perpustakaan umum itu tidak hanya untuk pelajar dan mahasiswa.

Katanya, pemerintah menyediakan tempat baca berupa perpustakaan untuk seluruh

masyarakat Sampang tanpa terkecuali. Namun, ketika diamati setiap harinya hanya pelajar dan mahasiswa dari berbagai kampus luar kota yang berkunjung. “Saya akui minat baca pemuda dan masyarakat umum masih sedikit,” kata Harunur Rasyid pada Koran Madura, Selasa (10/2).

Masyarakat lebih suka baca Short Message Service (SMS), Blackberry Masanger (BBM) dan sejenisnya ketimbang membaca buku.

“Pemuda atau kalangan masyarakat umum saat ini lebih suka baca SMS, BBM dan sejenisnya, hal itu dipengaruhi oleh canggihnya teknologi saat ini,” tuturnya.

Namun, sepanjang tahun ini, sudah ada tren perkembangan kenaikan pengunjung untuk kalangan pemuda atau masyarakat umum.

Dan rata-rata mereka membaca koran yang sudah dikliping.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu, tahun ini berpotensi lebih meningkat mengingat pengunjung kalangan pemuda

CARI BUKU: Beberapa pengunjung saat mencari buku di rak Perpustakaan Umum Kabupaten Sampang, Selasa (10/2). Saat ini minat baca masyarakat masih minim, hal ini berdasarkan dari jumlah kunjungan ke perpustakaan yang minim.

dan masyarakat umum setiap harinya mencapai 20 hingga 30 orang,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan kepada pelajar, pemuda, dan masyarakat umum bisa memanfaatkan fasilitas

SEREMONIAL

MAN 1 Tuan Rumah AKSIOMA 2015 SAMPANG- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sampang menjadi tuan rumah ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah (AKSIOMA) 2015. Kompetisi yang melibatkan siswa Madrasah Aliyah se-Kabupaten Sampang itu akan menjaring siswa berprestasi di bidangnya masing-masing sebagai perwakilan pada ajang yang lebih tinggi.

Kepala MAN 1 Sampang Moh Ali Wafa mengatakan, selain untuk menjaring siswa berprestasi, AKSIOMA 2015 juga untuk menjalin silaturrahmi antar madrasah sehingga bisa tumbuh suasana ukhuwah antar lembaga. ”Kegiatan ini (AKSIOMA 2015) tentunya untuk menggali dan meningkatkan potensi yang

dimiliki masing-masing lembaga se-Kabupaten Sampang. Nanti yang mampu keluar sebagai juara akan menjadi perwakilan Sampang di tingkat yang lebih tinggi, pada tingkat Jatim (Jawa Timur) bahkan nasional,” katanya kepa-

da Koran Madura, Selasa (10/2).

Dijelaskannya, AKSIOMA 2015 melombakan dua kelompok besar, yaitu seni dan olahraga. Di bidang seni, ada lomba pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, kaligrafi, Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ), fahmi al-Qur’an dan desain grafis. Sedangkan bidang olahraga meliputi lomba lari 100 meter, lari 400 meter, tennis meja, bulu tangkis, catur, futsal. ”Semua jenis lomba dari masing-masing cabang itu ratarata melibatkan siswa putra dan putri. Sedangkan pesertanya adalah siswa dan siswi kelas X dan XI dari semua madrasah yang ada di Sampang,” ujarnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

Keluarga Besar Perpustakaan Umum Kabupaten Sampang

perpustakaan umum yang sudah disediakan. Pemerintah menginginkan masyarakat memiliki budaya membaca untuk kepentingan pribadi dalam mengembangkan keilmuanya.

“Perputakaan ini tidak hanya tempat membaca akan tetapi juga tempat berkreasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya masing-masing,” tutupnya.= RIDWAN/LUM

Keluarga Besar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

Drs. Heri Purnomo, M.Pd Kepala

Keluarga Besar LSM Barisan Madura Bangkit (BMB) MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pers Nasional 2015

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

Harunur Rasyid Kepala

Abdurrahman Ketua LSM BMB

Sampang SAMPANG - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, terendam air luapan sungai Kemoning, Selasa (10/2). Akibatnya, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) diliburkan sementara.

Pantauan Koran Madura, pihak sekolah memulangkan siswanya lebih awal dan tidak bisa melakukan KBM seperti biasanya.

Karena, gedung sekolah tersebut terandam air dengan ketinggian 50 sentimeter. halaman sekolah juga terendam dengan ketinggian 60 sentimeter. Selain itu, akses jalan menuju sekolah untuk siswa dan guru tertutup dengan luapan air Kemuning.

Salah satu guru SDN 3 Gunung Maddeh, Muhammad Musaffan mengatakan, pihaknya terpaksa memulangkan siswanya sebelum terlanjur masuk ke kelas masingmasing. Karena, arus air terlalu deras dan berpotensi membahayakan terhadap siswa.

“Kalau kondisinya seperti ini, Pak, yang jelas tidak bisa melanjutkan KBM dan siswa harus dipulangkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena, luapan air tersebut dengan ketinggian 60 cm di halaman sekolah,” ujarnya.

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

K

SDN 3 Gunung Maddah Terendam Banjir Dikatakan, ada lima lokal ruangan sekolah yang terendam banjir setinggi 10 cm. Seperti di ruang kelas IV, V, V1, ruang guru serta ruang UKS. “Ada lima ruangan yang terendam banjir Seperti di ruang kelas IV, V, VI, ruang guru serta ruang UKS. Dan alhamdulillah dokumen yang ada masih aman,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang Akh Fauzan mengatakan, banjir yang terjadi di Desa Gunung Maddeh tersebut merupakan luapan kali Kamoning dan itu tidak terlalu membahayakan, karena ketinggian air belum mencapai 50 sentimeter.

“Sebanarnya banyak di daerah perkotaan yang berpotensi banjir salah satunya Jl. Melati, Mawar, Imam Bonjol, Desa Tase’an dan Desa Panggung, sedangkan untuk Desa Gunug Maddah hanya sebagian saja,” katanya.

Menurut Fauzan, dari enam titik itu masih berpotensi terjadi banjir saat ada luapan air dari sungai Kemuning atau saat ada hujan.

Karena, kondisinya daerah tersebut agak mendatar dan tidak ada akses

keluarnya air yang meluap.

“Prediksi kami di enam titik yang disebutkan tadi berpotensi banjir maskipun tidak ada hujan.

Seperti sekarang ini, tidak ada hujan terjadi banjir dari luapan sungai Kemuning. Sehingga, kami mengimbau kepada masyarakat

untuk terus waspada. Termasuk siswa yang lokasi sekolahnya berpotensi banjir,” imbaunya. = RIDWAN/LUM

dari tersangka itu, Sahron harus membayar uang senilai 50 juta dan bisa diangsur.

Esok harinya, Sahron langsung mengumpulkan uang dari warga dan dikasih ke tersangka untuk mendapatkan barang hasil mimpi tipuan tersebut. Dan uang yang dikumulkan itu tidak lansung terkumpul semua. Akan tetapi masih mencicil. Namun, hari kemudian, Sahron berhasil mengumpulkan uang sesuai dengan target yang diminta tersangka.

“Setelah uang itu terkumpul semua, tersangka pulang ke Malang, dan uang itu untuk membayar hutang kepada temannya di Pasuruan,” cerita Kasat Reskim AKP Hari Siswo Suwarno di ruang kerjanya.

Kecuriagaan masyarakat mulai setelah tersangka pulang dan tak kunjung kembali ke Desa Burung Gagah. Masyarakat setempat menghubungi tersangka untuk kembali dengan modus akan diberi uang. Akhirnya tersangka itu datang dan langsung ditangkap. “Setelah ditangkap, warga langsung melapor ke Pol-

res Sampang,” ujarnya.

Menurut ketarangan tersangka, kata Hari, tersangka menerima uang yang dikumpulkan Sahron sebanyak Rp 50 juta dari semua cicilanya. Cicilan pertama Rp 15 juta, dilanjutkan cicilan kedua Rp 10 juta, dan Rp 2 juta sisanya langsung dibayar tunai oleh Sahron. “Tersangka terjerat Pasal 378 subsider 372 dengan ancaman 4 tahun penjara tentang penipuan penggelapan,” paparnya.

Hari labih lanjut memaparkan, pengakuan dari yang bersangkutan baru pertama kalinya melakukan aksi tersebut di Desa Burung Gagak.

Namun, dari lihainya tersangka melakukan aksinya, Hari masih belum percaya 100 persen. Sehingga, pihaknya akan terus melakukan penyidikan terhadap tersangka.

“Barang bukti yang sudah diamankan berupa plastik kresek, bekas bungkusan batu yang diulas, sarung, dan tas pemberian tersangka terhadap Sahron. Sementara uangnya, menurut pengakuan tersangka sudah dibayar hutang di Pasuruan,” ungkapnya. = RIDWAN/LUM

KRIMINALITAS

Polisi Ringkus Pelaku Penipuan SAMPANG - Pelaku penipuan, Abd Shomad (70), warga Desa Gandang Gali, Malang, ditangkap petugas Polisi Resor (Polres) Kabupaten Sampang, Selasa (10/2).

Tersangka ditangkap setelah ada laporan dari warga Desa Burung Gagak, Kecamatan Tambelangan.

Masyarakat Desa Burung Gagak menjadi sasaran utama tersangka melancarkan aksinya dengan modus beraksi menjadi orang bijak dan agamis. Aksi itu dimulai sejak Januari lalu, dan tersangka berhasil mengumpulkan uang senilai Rp 50 juta dari sejumlah korban.

Shomad berperan seperti tokoh yang bijak dan dipercaya oleh masyarakat. Tersangka selalu mengajak warga ke masjid untuk sholat jamaah dan mengajak ngaji ke makam yang ada di sekitar. Masyarakat tidak merasa tersangka berniat buruk.

Suatu saat, Shomad melancarkan aksinya dengan mengaku bermimpi menemukan emas di daerah makam yang sering didatangi. Kemudian mengajak temannya, Sahron (50) ke makam itu untuk menggali

DITANGKAP: Kasat Reskrim Polres Sampang mendampingi Abd Shomad (70), warga Desa Gandang Gali, Malang, tersangka gendam di Mapolres setempat, Selasa (10/2). tanah yang ditunjuk tersangka.

Namun sebelumnya, kakek berusia 70 tahun itu, sudah memasang batu yang diulas mirip seperti emas dan dimasukkan ke plastik kresek. Kamudian, dipendam di sekitar makam tersebut tanpa diketahui masyarakat.

Setelah digali ditemukan kotak yang isinya batu yang diulas emas tersebut. Akan tetapi, Sahron tidak diperbolehkan menyentuh dan membuka isinya. Karena, barang itu dinilai antik oleh tersangka. Untuk mendapatkan barang hasil mimpi

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544| TAHUN IV

BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan menyatakan belasan hektare kawasan usaha pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, tidak berizin. Temuan tersebut diketahui saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) setempat, Selasa (3/2) waktu lalu.

Terlebih data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) setempat menunjukkan hanya satu hektare yang mengantongi izin.

"Setelah kami lakukan sidak ke lokasi pemotongan kapal, ternyata ada belasan hektare yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemotongan. Padahal izinnya hanya satu hectare, itu pun sudah tidak berlaku karena belum diperpanjang," ujar anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Fathurrosi.

Menurut politisi partai Demokrat, yang mengantongi izin usaha pemotongan kapal hanya PT Handoko. Namun, ada lima perusahaan yang menopang untuk melakukan aktivitas yang sama.

Akan tetapi, izin yang dimiliki PT Handoko telah habis masa ber-

Kawasan Pemotongan Kapal Tak Berizin Belasan Hektare Tak Menyumbang PAD

doni heriyanto/koran madura

SIDAK. Anggota Komisi A DPRD Bangkalan ketika meninjau lokasi pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, beberapa waktu lalu.

lakunya dan tidak diperpanjang.

Tentunya, sangat merugikan pe-

merintah daerah (Pemda). Terlebih bagi belasan hektare yang tak

berizin sudah pasti tidak masuk sebagai pendapatan asli daerah

(PAD).

"Ini yang kami sayangkan semestinya instansi terkait perizinan melakukan tindakan jika izinnya sudah tidak berlaku. Terutama yang tidak memiliki izin," jelasnya.

Temuan tersebut mengindikasikan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Permasalahan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bagi kawasan yang tidak berizin harus ditekan agar segera mengurus izin usahanya. Agar aktivitas pemotongan kapal tersebut dapat memberikan konstribusi kepada pemerintah setempat. Jika dianggap perlu, hentikan aktivitas pemotongan untuk sementara waktu sampai persyararatan administrasi dilengkapi. "Dinas terkait harus tegas, izin seperti ini perlu ditertibkan. Jangan ada pembiaran," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KP2T Bangkalan, Rizal Moris tidak merespons saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya hingga berita ini diterbitkan. = DONI HERIYANTO/RAH

KASUS PENEMBAKAN

Polisi Belum Mampu Membuktikan Keterlibatan Kasmu BANGKALAN - Beredarnya isu penangkapan terhadap ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Aldi Alfaresi alias Kasmu, SH berkaitan dengan kasus penembakan terhadap aktivis anti korupsi, Mathur Husairi, dibantah oleh Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Dari hasil penyelidikan sementara, hingga kini polisi masih belum menemukan cukup bukti yang bisa menjeratnya dalam kasus yang menjadi atensi Polda Jawa Timur itu.

"Sejauh ini kami belum menerima informasi dari Polda Jawa Timur yang menyatakan Kasmu terlibat dalam kasus penembakan terhadap saudara Mathur.

Pimpinan komisi A tersebut masih dijerat dengan kasus pencabulan anak di bawah umur," kata perwira dengan dua melati di pundaknya itu.

Kendati minim bukti, sambung Sulistiyono, bukan berarti politisi Gerindra ini

terlepas dari kasus penembakan. Sebab kepolisian terus melakukan pemeriksaan. Bisa

doni heriyanto/koran madura

PULIH. Mathur Husyairi saat berbincang-bincang dengan Komisioner Komisi Informasi (KI) di kediamannya di Jalan Teuku Umar.

jadi terindikasi terlibat kasus itu. Makanya, pengembangan penyelidikan terus dilakukan.

Dengan demikian, begitu santernya isu yang menyatakan Kasmu sebagai aktor intelektual penembakan terhadap Direktur LSM Central Of Islamic Democration Studies (CiDes) ini tidak benar adanya.

"Kita tunggu saja perkembangan dari Polda. Kita tetap komunikasi dengan Polda, tapi tidak mendetail apakah ada keterlibatan atau tidak.

Namun, indikasinya ada," imbuhnya.

Mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu menegaskan, untuk menjerat Kasmu terlibat dalam kasus penembakan bukan perkara mudah tanpa disertai alat bukti yang cukup. Sehingga sampai saat ini yang menjadi titik fokus

adalah perkara pencabulan karena ada bukti-bukti yang menguatkan. Apabila sudah ada bukti yang mengarah ke sana (penembakan) pasti dipublikasikan.

"Kalau kami sudah menangkap pelakunya pasti diekspos di media. Jadi, jangan membuat kesimpulan yang terkesan mengadangada," ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, Aldi Alfaresi (AA) alias Kasmo, SH diringkus jajaran Polda Jawa Timur, karena ditemukan sedang berduaan dengan seorang gadis berumur 16 tahun di kamar salah satu hotel di Surabaya, Senin (2/2) sekitar pukul 22.00 WIB. Politisi partai Gerindra ini diduga kuat telah melakukan pencabulan terhadap gadis di bawah umur. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544| TAHUN IV

M

Cukupkah Rp 6,2 M untuk Pilkades?

Variasi Anggaran Disesuaikan Jumlah Penduduk BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak masih menjadi pembahasan di legislatif dan eksekutif, karena masih menunggu peraturan daerah (perda) dibuat. Meskipun begitu, penganggaran pilkades sendiri sudah ada acuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah. Biayanya pun dibuat variatif antar desa.

Dalam penganggaran biaya pilkades ditetapkan dibiayai oleh APBD sebanyak Rp 6,2 Miliar.

Angka tersebut akan digunakan untuk membiayai pilkades serentak di tahun 2015. Ketentuannya, setiap desa memperoleh angga-

ran disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing.

"Variatif antar desa, bergantung jumlah penduduk di desa tersebut. Namun, biaya paling rendah kita buka Rp 40 juta dengan rentan penduduk 0

BANGKALAN - Banyak jalan yang ditempuh para insan pers dalam memperingati Hari Pers Nasional ke-69. Khususnya di kabupaten paling barat pulau Madura, jurnalis yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) memperingati hari yang sakral itu dengan membagikan serbuk abate kepada setiap pengendara. Cara demikian, sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang sudah masuk dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Acara pembagian serbuk sebanyak dua kilogram yang dikemas dalam 300 poket tersebut digelar di Traffict Light, jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan. Setiap pengedara yang melintasi jalur ini mendapatkan serbuk abate secara cuma-cuma. Tidak hanya dibagikan saja, namun juga para wartawan memberikan pemahaman terkait lavarsidasi (pemakaian serbuk abate) tersebut. “Kita menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, untuk membagikan serbuk abate pada masyarakat guna mencegah meraknya kasus DBD. Apalagi sejauh ini penyakit DBD telah menelan tiga korban jiwa," kata koordinator Kegiatan HPN ke-69, M. Ridwan.

Menurutnya, momentum HPN tidak dirayakan dengan kegiatan seminar yang sifatnya formalitas semata. Akan tetapi, akan jauh lebih bermakna jika diimbangi dengan kegiatan konkret berupa penyikapan terhadap permasalahan krusial yang terjadi saat ini.

Kebetulan permasalahan akut dan fenomenal beberapa waktu terakhir adalah penyakit DBD. Apalagi di wilayah setempat telah

KLB DBD

sampai 1000 orang," terang Ismed Effendi, kemarin.

Dia menjelaskan, untuk jumlah selanjutnya akan ditambah Rp 5 juta setiap rentan seribu penduduk. Misalnya, desa A 1.001 sampai 2000 orang maka biaya untuk desa tersebut menjadi Rp 45 juta. Kemudian, desa B dengan jumlah penduduk 2.001 sampai 3.000 orang, biaya yang dibantu oleh APBD menjadi Rp 50 juta.

Seterusnya, akan ditambah Rp 5 juta per seribu.

Menurut, untuk desa dengan jumlah penduduk terbanyak rupanya di desa Banyuajuh ke-

camatan Kamal mencapai angka 14 ribu lebih. Pembiayaannya pun yang akan dibantu APBD bisa mencapai Rp 105 juta. Pembiayaan yang dibantu tersebut meliputi lima item sesuai PP 43 tahun 2014.

"Jika ada kekurangan, kami akan mengusulkan agar nanti bisa dianggarkan melalui APBDes. Sebab, biaya keamanan tidak masuk dalam anggaran APBD yang lima item itu," ungkapnya.

Dia menambahkan, kalau anggaran dari APBD tersebut sebanyak Rp 6,2 miliar itu belum

mampu membiayai pelaksanaan pilkades, tentunya nanti akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Sebab, saat ini ada 50 desa yang sudah melakukan tahapan kepanitian.

Bahkan, sudah ada desa yang sudah dalam tahapan pelaksanaan, artinya sudah benar siap menggelar pilkades.

"Beberapa desa sudah siap.

Tinggal nunggu dibukanya gelaran pilkades serentak. Namun, masih menunggu pembahasan perda selesai terlebih dahulu," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

Wartawan Bagikan Ratusan Serbuk Abate

ANTUSIAS. Sejumlah wartawan KWB saat membagikan serbuk abate kepada setiap pengendara.

ditetapkan sebagai daerah yang menyandang status KLB. "Kami juga ingin bersamasama memerangi penyakit DBD yang semakin tidak terbendung.

Pembagian serbuk merupakan salah satu langkah antispatif

terhadap penyakit tersebut," imbuhnya.

Ridwan berharap serbuk yang dibagikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Setidaknya, hal itu sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas penyakit me-

matikan itu. Wartawan pun tidak hanya memiliki tugas menulis setiap kejadian, tetapi juga terlibat langsung dalam setiap kegiatan bernuansa sosial. Terlebih sebagai bukti jika insan pers memiliki kepedulian tinggi terhadap

doni heriyanto/koran madura

segala permasalahan yang terjadi.

"Mari bersama-sama kita cegah timbulnya korban akibat penyakit DBD. Wartawan tidak menutup mata dengan permasalahan ini," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Industri Lokal

Bangkalan N

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544| TAHUN IV

BEKERJA. Rusdi sedang melakukan proses perbaikan beduk, di Jl. Begandan, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Kota, Pamekasan.

ali syahroni/koran madura

Kerajinan Beduk Diwariskan Turun-Temurun PAMEKASAN - Beduk di dunia seni tergolong salah satu jenis alat musik. Tetapi bila jenis bas drum itu ditempatkan di masjid, menjadi sarana pemanggil jemaah salat dan untuk menandai saat datang waktu salat.

Tidak seperti jenis usaha lainnya, pembuat beduk jarang diketahui banyak orang. Sebab kebutuhan sarana yang satu itu langka.

Namun, beduk tetap dibutuhkan konsumen, kendati tidak seramai penjual pakaian.

Salah satu pengrajin beduk di wilayah Pamekasan adalah Rusdi, 41, warga Jl Begandan, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Kota, Pamekasan. Usaha tersebut meneruskan usaha turun temurun dari leluhurnya. Maka tidak mengherankan, kalau label usahanya mengambil nama almarhum orang tuanya, K. Ramli.

Ketika ditemui di bengkel kerjanya, Rusdi mengaku tidak tahu

persis mulai tahun berapa usaha pembuatan beduk, rebana, dan gendang miliknya itu dimulai.

Alasan dia, karena usahanya itu turun temurun. Setahu dia, usaha membuat beduk itu adalah peninggalan dari kakeknya yang telah meninggal.

Lantas usaha itu dilanjutkan ayahnya, K. Ramli. Mulanya, sejak kecil dia ikut membantu pekerjaan ayahnya. Saat itu dia masih duduk di bangku SMP. Kemudian setelah ayahnya meninggal, usaha turun temurun itu dilanjutkan oleh anak-anaknya, sebab selain dirinya ada saudaranya yang juga bekerja di usahanya itu, yaitu Nadir, Ali Surahman, dan tetangg-

anya, Rahman Ali. Sementara itu, ketika ditanya asal pesanan, dikatakannya, baik beduk maupun rebana terbanyak masih dari emapt Kabupaten di pulau Madura, yaitu Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Namun hasil kerajinannya juga sudah masuk ke wilayah Kalimantan. “Pembuatan beduk tidak perlu keahlian khusus, karena caranya tergolong cukup mudah, sebab yang diperlukan hanya ketelatenan dan ketelitian. Karena saat ini sudah banyak alat yang mendukung proses pembuat lebih mudah, seperti mesin bubut untuk membentuk kayu melingkar dan alat pres untuk pemasangan kulit hewannya,� kata Rusdi.

Selain dua alat tersebut, alat lainnya hanya alat biasa seperti yang digunakan dalam pertukangan kayu,yaitu gergaji, pahat,

ampelas untuk proses akhirnya, pisau untuk membentuk ukuran kulit hewan. Lem dan paku untuk merekatkan kayu dengan kulit hewan.

Kayu yang digunakan dalam produksi beduknya menggunakan pangkal pohon siwalan, atau kayu lainnya yang bisa dibentuk lingkaran dengan diameter sekitar 1 sampai 1,5 meter. Yang penting teksturenya keras dan berat, sehingga dapat menghasilkan suara yang bagus saat rebana dipukul.

Sedang untuk kulit hewan menggunakan kulit sapi, Sedang untuk rebana yang ukurannya kecil menggunakan kulit kambing.

Kulit-kulit itu didapatnya dari masyarakat yang menjual kulit mentah atau masih dengan bulunya.

Kemudian kulit yang didapat itu, ia berikan bahan kapur

pada sisi dalam (bukan bulu), lalu dilipat dengan rapi, selanjutnya direndam dalam air selama 2 sampai 3 hari. Dalam rendaman itu, kulit yang sudah dilipat diberikan beban diatasnya agar kapurnya meresap dengan baik ke kulit.

Setelah proses perendaman itu, tinggal proses samak (pembuangan bulu), yang kemudian di potong sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu dilanjutkan dengan pengeringan secara manual dengan dijemur pada sinar matahari. Proses pengeringan itu bisa berlangsung sela 3 sampai 4 hari. “Kalau pembuatan harga bermacam-macam antara Rp 1 juta hingga Rp 1.5 juta. Kalau hanya perbaikan harga lebih murah bisa Rp 500 ribu, sedang kalau hanya perbaikan kulitnya ia hargai Rp 250 ribu,� ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 |2015 TAHUN IV RABU 11 |FEBRUARI

No. 0544 | TAHUN IV

O O

MU-PERSSU

Hari Ini, MU-P Kembali Berlatih di Slopeng

fakih amyal/koran madura

Pelatih Persepam Madura Utama Widodo C. Putro saat mendampingi latihan timnya di Lapangan Kowel, Selasa (10/2).

Kualitas Lapangan Pengaruhi Gaya Bermain PAMEKASAN-Kualitas lapangan yang dijadikan tempat latihan Laskar Sape Ngamok sangat berpengaruh terhadap gaya permainan tim. Akibatnya, jika pemain biasa melahap latihan di rumput yang kualitasnya buruk, tidak mudah menyesuaikan dengan lapangan yang rumputnya bagus.

Pelatih Kepala Persepam MU, Widodo C Putro mengakui kualitas lapangan yang dijadikan sebagai tempat latihan anak asuhnya, masih sangat rendah.

Baik di lapangan Kelurahan Kowel ataupun di Stadion R. Soenarto Hadiwijoyo, Pamekasan.

Pengaruh tersebut terlihat saat laga uji coba Persepam MU dengan PSM Makasar. Ia mengakui, faktor lapangan menjadi salah satu penyebab akurasi umpan kurang baik. Sebab, biasanya anak asuhnya bergelut di lapangan dengan kualitas

rendah, bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya dengan kualitas rumput yang sangat baik.

Tetapi dirinya tidak akan mempermasalahkan kualitas lapangan tersebut dan memastikan akan tetap fokus memberikan materi latihan terhadap anak asuhnya.

Yang paling nampak dalam permainan anak asuhnya saat ini yakni kerja sama tim yang sudah semakin padu dan antar pemain sudah mampu menjalin komunikasi dengan baik. Modal ini akan menjadi modal utama membawa

perkembangan pemain yang Persepam MU juara.

Tidak hanya itu motivasi pernah memperkuat Persebaya pemain juga semakin menin- itu. Jika fisik dan skilnya masih gkat dan para pemain mampu baik, maka tidak ada alasan, menjalankan skema permainan bagi manajemen untuk tidak sesuai dengan materi yang dis- mengikat kontrak Uston Nawawi. ampaikan tim pelatih.

Apalagi kata Banyak pemain Widodo, bergabungnsepakbola yang umurnya sudah udzur, tetapi, ya Uston Nawawi ke kemampuan indiviPersepam MU akan dunya masih bersaing memperkokoh lini tengah Laskar Sape dengan pemain muda.

Ngamok. Menurutnya, Misalnya, Cristian Gozales, pemain Arema Uston memiliki keMADURA UTAMA Cronus.

Sekalipun, mampuan untuk mengatur tempo permainan umurnya sudah 40 tahun, tetapi dan memiliki kemampuan kemampuan dalam menjebol gamemberikan peluang dan ump- wang lawan masih sangat baik. an matang kepada striker atau- Bahkan, jumlah gol Gonzales pun pemain sayap. hampir mengalahi pemain asing Ia mengakui umur Uston yang memperkuat klub di InNawawi sudah mulai udzur se- donesia dalam Indonesia Super bagai pemain sepakbola. Teta- League (ISL) 2014 lalu. pi, dirinya masih akan melihat =FAKIH AMYAL/UZI

SUMENEP- Pelatih Madura United Perssu (MU-P), Bonggo Pribadi kembali membawa anak asuhnya ke pantai Slopeng hari ini, Rabu (11/2), untuk melanjutkan program latihan peningkatan fisik pemain. Berbeda dari latihan sebelumnya yang fokus melatih daya tahan tubuh (endurance), kali ini Bonggo fokus menggenjot kecepatan pemainnya.

Sejak beberapa hari terakhir, Bonggo mengaku bahwa program latihan yang diterapkan pada anak asuhnya hanya akan fokus pada kecepatan atau speed. Latihan sejauh ini selalu bertempat di lapangan hijau, baik di GOR A. Yani maupun lapangan Talang, Kecamatan Saronggi.

Namun, agar anak buahnya menemukan suasana latihan yang berbeda, hari ini Bonggo mengajak skuad MU-P untuk berlatih di pantai MADURA UNITED Slopeng.

“Tapi kali ini tidak seperti latihan di pantai sebelumnya. Kali ini kita sudah fokus kepada latihan kecepatan pemain,” ujarnya kemarin, Selasa (10/2).

Mantan pelatih PSIS Semarang itu berharap, para pemainnya terus menjaga kondisi fisiknya. Pasalnya, kick off kompetisi Divisi Utama sudah hampir dimulai. Karenanya, ia meminta kepada punggawanya terus bersemangat mengikuti program latihan.

Selebihnya, ia menyampaikan bahwa latihan peningkatan kecepatan di Pantai Slopeng adalah menu terakhir dari program peningkatan fisik pemain Laskar Madhura Onggu. Setelah ini, tim pelatih akan berkonsentrasi pada latihan taktik dan kerjasama tim.

Selain itu, tim juga akan melakukan laga uji coba dengan klub lokal Sumenep.

“Mungkin laga uji coba perdana itu akan dilaksanakan Jum’at depat,” tutupnya. =FATHOL ALIF/DAR

KORAN MADURA

RABU 11 FEBRUARI 2015 | No. 0544 | TAHUN IV

RABU 11 FEBRUARI 2015 No. 0544 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

P

Pemain Persepam Madura Utama (P-MU) mengikuti latihan rutin disaksikan oleh tim pelatih di Lapangan, Kowel, Pamekasan, Jatim, Selasa (10/2). P-MU akan melakukan uji coba melawan Arema Malang sebelum peluncuran tim skuad Singo Edan untuk kompetisi Liga Super Indonesia 2015.

ant/saiful bahri

PAMEKASAN-Manajemen Persepam MU memastikan tim akan menjalani laga persahabatan dengan Arema Cronus pada saat launching tim berjuluk Singo Edan tersebut, pada Minggu (15/2) pukul 16.00 WIB di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang.

MADURA UTAMA

KUALITAS LAPANGAN PENGARUHI GAYA BERMAIN MADURA SPORT | O

epastian itu disampaikan oleh Manajer Persepam MU Said Abdullah, melalui Asisten Manajer Nadi Mulyadi.

“Kan mereka (Arema) yang ngajak, ya kita terima,” kata Nadi.

Ajakan tersebut datang dari Manajemen Arena Cronus dengan Nomor 004/SEKR/ARM/II/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Arema Indonesia, Ruddy Widodo, pada Jumat (6/2). Dalam surat itu, dijelaskan pula bahwa manajemen Arema Cronus akan menyediakan akomodasi dan

Persepam MU Pastikan Ladeni Arema Cronus penginapan bagi skuat Persepam MU. “Akomodasi tim akan kami tanggung sejumlah 30 orang di Hotel Mutiara,” demikian tertulisa dalam surat tersebut.

Ditambahkan Nadi Mulyadi, laga persahabatan ini merupakan kehormatan yang luar biasa dari klub yang menjuarai SCM Cup 2015 dan semifinalis ISL 2014.

Nadi memastikan seluruh pemain Persepam MU akan dibawa dalam laga persahabatan nanti. Namun, terkait siapakah yang akan diberi kesempatan hal itu menjadi kewenangan tim pelatih.

Uji coba melawan Arema Cronus, menurut Nadi, akan menjadi laga yang spesial untuk skuat Sape Ngamok. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan tim bertabur

bintang ISL dan bertanding di hadapan ribuan Aremania. Hal ini akan menjadi latihan mental yang bagus bagi para pemain Persepam MU. Sementara itu, duet pelatih Arema Cronus Suharno-Joko Susilo memuji Persepam MU sebagai tim yang bagus. Menurut mereka, meskipun Persepam MU baru saja degradasi dari ISL, namun tetap mempertahankan kualitas tim dengan merekrut pelatih top dan pemain yang sudah berpengalaman di ISL. “Saya rasa, Persepam MU bukan tim sembarangan. Mereka tim bagus meski levelnya Divisi Utama,” puji Sudarmaji, Media Officer Arema.

“Pelatihnya mantan asisten pelatih timnas. Pengalamannya (Widodo) menghandel tim pun bagus. Widodo C. Putro bukan nama biasa di sepak-

bola Indonesia,” imbuhnya.

Sudarmaji meyakini, kekuatan Sape Ngamok akan menjadi salah satu unggulan di Divisi Utama. Dia melihat, Persepam MU memiliki pemain-pemain hebat pada diri Busari, Rossi Noprihanis, Jajang Paliama, Faris Adhitama, Qischil Gandrumini, FX Yanuar, hingga Denny Rumba.

“Ini kesempatan yang bagus sebelum ISL (bergulir), kita menghadapi lawan yang cukup berkualitas,” tutup Sudarmaji.

Sebelumnya, sudah ada tiga klub Indonesia Super Liga (ISL) yang pernah menjajal kemampuan Persepam MU. Mulai dari Pesegres Gresik, Perseru Serui, hingga terakhir PSM Makasar yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.=FAKIH AMYAL/UZI/DAR