Koran Madura

1

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

11 APRIL 2013

g PAMANGGHI

PENDAFTARAN CALEG

Hari Kedua, KPU Jatim Masih “Sepi” SURABAYA - KPU Provinsi Jawa Timur mulai membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019.

Namun hingga hari kedua kemarin, belum satupun orang dan 12 partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan calegnya ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut . 12 partai politik tersebut adalah Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, PPP, Hanura, PBB, PKPI dan PKS. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Najib Hamid yang dihubungi Koran Madura tadi malam mengatakan, persyaratan untuk menjadi caleg minimal berijasah SMA atau sederajat. Kemudian partai politik juga harus menyerahkan 100 persen alokasi kursi di daerah pemilihan (dapil). “Paling banyak 8 orang untuk 1 dapil dan 30 persennya adalah perempuan,” katanya.

Menurut Najib, parpol dan calon anggota DPD masih memiliki kesempatan untuk mendaftar 22 April mendatang. Namun sebelum mendaftarkan, lebih baik konsultasi terlebih dahulu, agar ada perbaikan administrasi dan tidak bolak-balik mengurusnya. Termasuk parpol harus mencantumkan kuota 30 persen caleg perempuan. “Kami berharap agar parpol tidak mendaftar pada hari terakhir, karena waktunya sudah mepet,” terangnya.

Menurut sejumlah sumber yang berhasil kami himpun, belum adanya partai politik yang mendaftar disebabkan hampir seluruh partai politik peserta pemilu 2014 kesulitan untuk memenuhi kuota 30 persen. Bahkan banyak partai yang “banting harga” untuk menjaring caleg perempuan. “ Partai kami (demokrat) saja masih kekurangan caleg perempuan. Kita sudah berupaya menawarkan ke kader-kader perempuan, tapi tidak ada yang mau. Bahkan ketika partai menggratiskan biaya untuk caleg perempuanpun, tetap ada yang menolak,” katanya seraya meminta agar namanya tidak dipublikasikan.

Sebelumnya, partai berlambang mercy ini membandrol Rp 300 juta untuk caleg yang ingin maju dari partai tersebut. Namun belakang partai tersebut melunak dan melakukan promo besar-besaran. Tidak hanya demokrat, partai-partai lainpun masih kesulitan dalam memenuhi kuota 30 persen.

Kalaupun terpenuhi, kader perempuan yang direkomendasikan hampir sebagian besar tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan yang memadai. (ara)

JELANG PEMILU

PKS Surabaya Pendaftar DCS Pertama SURABAYA-DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya merupakan pendaftar pertama daftar calon legislator sementara (DCS) sejak dibuka pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada 9-22 April 2013.

Komisioner KPU Surabaya Edward Dewaruci, Rabu, mengatakan PKS merupakan pendaftar pertama di hari kedua pendaftaran ini. “Berkas yang diserahkan PKS akan diverifikasi untuk diuji keabsahan, kelengkapan dan validitasnya,” katanya.

Menurut dia, verifikasi tersebut akan dilakukan pada 23 April hingga 6 Mei mendatang. “Artinya berkas DCS yang diserahkan PKS tidak bisa diubah selama pendaftaran berlangsung. “Waktu penyampaian hasil verifikasi akan dilakukan pada 7-8 Mei mendatang. Sedangkan pada 9-22 Mei adalah waktu perbaikan, baru kemudian pada 23-29 Mei dilakukan verifikasi ulang,” katanya.

KPU Surabaya, lanjut dia, akan melakukan penyusunan DCS pada 30 Mei12 Juni dan diumumkan pada 13-17 Juni.

“Masyarakat bisa memberikan protes, tanggapan atau masukan terkait daftar DCS tersebut pada 14-27 Juni. Baru setelah itu, DCT (Daftar Calan Tetap) diumumkan pada 23-25 Agustus,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PKS Surabaya Achmad Zakaria mengatakan pendaftaran DCS pertama kali di KPU Surabaya diterima langsung ketua KPU Surabaya Eko Sasmito. Berkas caleg PKS diantar langsung oleh Ketua DPD PKS Surabaya Ibnu Shobir dan Sekretaris Achmad Zakaria.

Rombongan pengurus DPD PKS Surabaya membawa 50 kuntum mawar sambil menyerahkan berkas 50 caleg, sebagai simbol politik penuh kedamaian dan cinta. (ant)

Ketidaklaziman Oleh : Jauharatul Makniyah

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malang

U

ant/wahyu putro a

BENCANA PUTING BELIUNG. Sejumlah warga bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang porak poranda diterjang angin puting beliung di kawasan lereng Gunung Sumbing Desa Banyumudal, Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (10/4). Akibat bencana alam tersebut puluhan rumah rusak parah dan ratusan lainnya mengalami rusak sedang dan rusak ringan, tidak ada korban dalam kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. foto antara/anis efizudin

Ditjen Pajak Berjanji Akan Sanksi “Gayus Baru” JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai pajak berinisial PR yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dan apabila terbukti bersalah melanggar disiplin PNS maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin PNS tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan),” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/4).

Seperti diberitakan, tim penyidik KPK berhasil menangkap tiga orang diduga terkait kasus pengurusan pajak. Dua orang ditangkap di lorong pintu Selatan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, yakni PR (Pargono Riyadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil senior di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Kantor Wilayah Jakarta Pusat), serta satu pihak swasta berinisial RT (Rukimin Tjahyanto alias Andreas). Dari tangan PR, tim penyidik KPK

menyita uang Rp 125 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. Duit itu terbungkus kantung plastik hitam. Dalam penangkapan itu, RT alias Andreas dikabarkan sempat melawan. Keduanya ditangkap pukul 17.00 WIB. Sementara itu, selang sepuluh menit kemudian, tim penyidik KPK menangkap AH (Asep Hendro), di rumahnya yang merangkap toko di Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat.

Saat ini, empat orang itu masih menjalani pemeriksaan. Status hukum empat orang itu bakal diumumkan hari ini.

Asep Hendro adalah mantan pebalap nasional roda dua. Dia merupakan pebalap yang lama bernaung di bawah bendera Suzuki pada era 1990-an. Usai gantung baju balap, dia memilih membuka bisnis komponen balap dan baju balap, dengan

merek dagang Asep Hendro Racing Sport (AHRS). Bisnisnya pun maju pesat, dan dia dikenal banyak mensponsori tim-tim balap lain di tanah air.

Menurut dia, proses penangkapan oknum pegawai pajak “PR” dan oknum Wajib Pajak “RT” dan “AH” merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara KPK dengan Ditjen Pajak. Pada prinsipnya, Ditjen Pajak mengapreasiasi kepada KPK yang telah berhasil menangkap tangan oknum-oknum tersebut karena operasi tersebut sulit dilakukan dan mampu memberikan efek jera yang sangat efektif.

Sedangkan terkait oknum pegawai “PR”, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tindakan disiplin itu kata dia membebaskan sementara “PR” dari jabatannya sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sejak yang bersangkutan menjadi terperiksa di KPK. “ Ditjen Pajak akan melakukan

proses hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan apabila terbukti bersalah melanggar disiplin PNS maka yang bersangkutan dipecat,” kata dia.

Kendati pegawainya kembali ditangkap, Ditjen Pajak mengaku akan terus berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Proses penangkapan ini merupakan konsekuensi logis dari proses reformasi di Ditjen Pajak. Untuk itu, Ditjen Pajak telah menjalin kerjasama dengan para penegak hukum dan terus memperkuat pengawasan internalnya dengan mekanisme Whistle Blowing System. “Ditjen Pajak konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran perpajakan baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun oleh pegawai pajak,” pungkas dia. (gam)

JELANG PEMILUKADA JATIM

Said Tunggu Titah Partai Menuju Pilgub Jatim

BANGKALAN – Mendekati pemilihan Gubernur (pilgub) dan Wakil Gubernur (wagub) Jawa Timur (Jatim) yang akan dilakukan Agustus mendatang, segenap partai politik berupaya menggalang dukungan terhadap partainya masing-masing. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang turut bertandang ke Bangkalan.

Melalui perwakilan partai, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Sirmadji Tjondropragolo bersama putra asal Madura Said Abdullah yang juga Anggota DPR RI Dapil XI Madura bersilaturrahmi kepada bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad. Selain itu,

tokoh karismatik Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan turut hadir, kemarin (10/4).

Hal itu dilakukan sebagai upaya meminta restu, agar ke depan PDI Perjuangan bisa mengukir sejarah untuk perubahan Jawa Timur lebih baik. Terutama, menyangkut pencalonan gubernur dan wakil gubernur yang akan terlaksana bulan Agustus 2013.

Sirmadji Tjondropragolo menjelaskan, pencalonan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDI Perjuangan masih belum jelas. Sebab, rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDI Perjuangan masih belum turun. Oleh karena itu, di-

rinya mengatakan bahwa hal itu merupakan keputusan langsung dari DPP. Sedangkan DPD Jatim tidak mempunyai kewenangan penetapan. Menurutnya, kewenangan yang diamanahkan hanya menyodorkan beberapa kandidat. Selain itu, DPD juga turut memberikan masukan pertimbangan sesuai kondisi objektif yang ada di Jatim. ”Kalau melihat banyaknya sejumlah kandidat yang masuk, peluang untuk pengusungan dari partai sepenuhnya berada di DPP. Tetapi, yang disodorkan banyak, Ada Pramono Anum, Bambang DH, Buchori, Suhandoyo, dan ada pula nama Said Abdullah,” ungkapnya.

Dia mengatakan semuanya masih akan dirembuk terlebih dahulu. Menurutnya, partainya mempunyai pertimbangan sendiri untuk pencalonan, dengan atau tanpa koalisi dengan partai lain. ”DPD Jatim hanya sebatas mendiskusikan untuk bahan pertimbangan. Keputusan boleh diketahui, jika hal itu telah diputuskan oleh yang paling berwenang dalam hal ini adalah DPP,” jelasnya.

Pihaknya mengaku benar-benar bertekad menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur. “Kita hadir ke Bangkalan untuk melengkapi segala macam pertimbangan bagi masyarakat Jatim secara keseluruhan,” ucapnya.

Melihat dari sisi konstruksi geografis maupun kultural masyarakat Madura merupakan kesatuan dari Jawa. Dari segi kultural, masyarakat Madura dengan Jawa sudah terintegrasi sedemikian rupa, yang tak lepas dari bagian dalam sejarah bangsa. (ori/beth)

nas, tak lama lagi akan digelar.

Ia seakan telah berubah menjadi infotainment. Menjelang pelaksanaannya, unas disambut secara termehek-mehek. Ada haru-biru dan tangis yang menderu. Seolah-olah, unas serupa bencana dan ketidaklulusan di dalamnya menjadi prahara.

Padahal, persoalan terbesar yang dihadapi republik ini bukan unas. Ujian sebenarnya yang belum terjawab dan nyaris tidak disikapi dengan haru-biru justru lemahnya penegakan supremasi hukum. Tetapi, doktrinasi sekolah terhadap peserta didiknya justru unas yang dianggapnya mencekam dan menjadi ancaman.

Pelaksanaan unas, sejatinya persoalan individu antara peserta didik dengan dirinya sendiri dalam hubungannya menjawab soal-soal unas. Doa diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang antara usaha dan doa. Tuhan ada di sana dan akan “membantu” bagi yang ikhtiar dan berdoa. Karena itu kezaliman besar apabila Tuhan diajak ke ruang teknis, terutama diminta meluluskan peserta didik yang tidak belajar.

Di sini, ada dua hal yang dilupakan dalam religiusitas hidup khususnya menyangkut unas. Pertama, belajar saja tidak cukup apabila tidak tahu bagaimana caranya belajar. Belajar pada intinya untuk mengerti dan seseorang dianggap memahami apabila ia bisa menerapkannya dalam ilmu terapan Doa diperlukan dalam konotasebagai si positif. Kedkekuatan ua, doa adalah penyeimbang spiritualitas antara usaha yang menodan doa. Tuhan pang realisasi ada di sana ikhtiar.

Doa dan akan tanpa ikhtiar “membantu” merupakan k e t i d a k l a z i - bagi yang ikhtiar man sebadan berdoa gaimana ikhtiar tanpa doa serupa kezaliman karena melupakan sesuatu yang seharusnya diingat.

Oleh karena republik ini dilanda gonjang-ganjing, sesuatu yang tidak lazim kerapkali terjadi. Seseorang yang sudah meninggal, tercatat sebagai pemilih dalam pemilu maupun pemilihan lainnya. Seseorang yang belum cukup umur terdaftar dan yang cukup umur tidak terdaftar. Dalam rekrutmen penerima BLT, raskin, maupun program pemberdayaan lainnya, dijumpai kesalahan sasaran. Jika terjadi di satu tempat, pastilah ini kasus. Tetapi jika kasus ini terjadi di sejumlah tempat bahkan di seluruh nusantara, ini sudah pasti sistemik.

Begitu pula dengan banjir dan longsor yang terjadi di berbagai tempat.

Pada logika umum disebutkan, sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang, penangannya biasanya lebih mudah karena ini siklus. Tetapi pada banjir yang berulang, kelambanan penanganannya juga berulang-ulang. Fakta ini menabrak logika akal sehat yang terjadi secara umum. Ini juga menegaskan bahwa republiken lebih suka berteriak gelap daripada menyalakan lilin sebelum gulita itu terjadi.

Ketidaklaziman lainnya akan dialami SBY yang akan menyebut dirinya secara berulang-ulang dalam sambutan di Partai Demokrat. Presiden RI itu dalam acara Partai Demokrat mungkin akan mengatakan, yang terhormat Ketua Majelis Tinggi (saya sendiri), Ketua Dewan Pembina (saya juga) dan Ketua Umum (lagi-lagi saya) dan Sekjend Partai Demokrat (anak saya). Nah, bisa jadi bencana, brutalisme, lemahnya hukum, dan ketidaklaziman lainnya yang terjadi karena wilayah “saya” terlalu dominan dan menyebabkan kartel kuasa politik yang tidak selesai-selesai. Sampai kapan situa s i ini akan terus terjadi, tak ada yang bisa memastikan. Cobalah mengerti, begitu lirik Noah. =

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 TAHUN II

KESEJAHTERAAN

KB Belum Bisa Membangun Perekonomian

S

UMENEP – Keberadaan program Keluarga Berencanan (KB) di Kabupaten Sumenep sampai saat ini belum bisa memberikan banyak kontribusi untuk membangun perekonomian keluarga, sebab keberadaan program KB selama ini hanya identik dengan pertumbuhan anak di usia dini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMB & KB) Sumenep Ach. Masuni mengakui keberadaan program KB selama ini masih belum menyisir pembanguman ekonomi masyarakat luas, terutama dalam membangkitkan perekonomian.

“Sebenarnya program KB ini menyangkut segala perencanaan yang dilakukan dalam satu keluarga, baik dari segi perekonomian maupun yang lainnya, sehingga dapat dikatakan keluarga yang terencana,” ungkapnya, Rabu (10/4).

Adanya program KB sebenarnya tidak cukup hanya dilihat dari segi pertumbuhan kelahiran setiap tahunnya. Namun, harus lebih spesifik dalam melihat dampak positif terhadap taraf perekonomian ketika disalah satu keluarga mengikuti program KB. “Kalau dilihat dari segi jumlah kelahiran, program KB di Sumenep kiranya sudah bisa dikatakan berhasil. Namun, kita perlu melihat dampak perekonomian ketika masyarakat menggunakan KB,” ungkapnya.

Menurut Mantan Kepala Dinas Pendidikan, ketika program KB hanya dilihat dari jumlah kelahiran, maka akan berdampak pada kesenjangan ekonomi. “Kita lihat jumlah murid di Kabupaten

Sumenep saat ini sudah banyak berkurang,” ungkapnya.

Namun ketika dilihat dari taraf perekonomian masyarakat, maka perlu dikaji ulang adanya manfaat program KB. Jika taraf perekonomian masyarakat dalam menata kehidupan sehari-hari masih belum bisa terkonsep, program KB masih perlu dipertanyakan keberhasilannya. “Kalau ditaraf perekonomiannya masih tidak karuan, itu bukan termasuk keluarga yang terencana walaupun tingkat kelahirannya sudah diatur,” katanya Masuni.

Maka sebab itu, menurut Masuni, untuk meningkatkan perekonomian perlu kesadaran. .Dengan demikian, pihaknya akan melakukan turba ke berbagai kepala keluarga yang berada di Kabupaten Sumenep, agar masyarakat sadar dengan diaturnya jumlah kelahiran dan program KB dapat membangun kesejahteraan perekonomian kelurga dimasa depan. “Kami akan membangun program KB tidak hanya mengatur taraf kelahiran, melainkan juga mengatur terhadap lajunya perekonomian dengan dibantu oleh program yang telah dikeluarkan melalui PNPM serta program yang lainnya,” ungkapnya.

Dengan dibantunya beberapa program tersebut, diharapakan akan membantu masyarakat yang taraf ekonominya rendah. “Kami tidak mau program yang telah kami susun ini hanya dinikmati oleh orang yang tidak berhak, sedangkan orang yang tidak mampu tidak mendapatkan apa-apa,” tegasnya (edy/mk)

DISIPLIN PNS

Bupati Sanksi Dua PNS SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim telah memberikan sanksi kepada dua pegawai negeri sipil (PNS) yang telah terbukti melanggar UndangUndang 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Kepala BKPP R. Titik Suryati enggan menyebutkan nama dan asal instansi dua PNS tersebut.

Jika sanksi ringan bisa berupa teguran secara tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan oleh SKPD masingmasing

R. Titik Suryati

Kepala BKPP Sumenep Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep R. Titik Suryati menyatakan, sejak awal tahun 2013 hingga saat ini terdapat dua PNS yang telah diberi sanksi oleh BKPP melalui instruksi langsung bupati. “Mengenai sanksi yang telah dijatuhkan kepada kedua PNS tersebut, itu sudah kebijakan dari bupati,” katanya, Rabu (10/4).

Titik menjelaskan diantara dua PNS tersebut ada yang mendapat sanksi sedang dan berat. “Keduanya tingkat kesalahannya berbeda, jadi sanksinya pun juga berbeda,” ungkapnya. Untuk sanksi sedang hukumannya berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan

jabatan selama satu tahun, dan juga penundaan penerimaan gaji selama satu tahun.

Sedangkan hukuman sanksi berat berupa penundaan dari pembebasan jabatan, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan sanksi berupa pemberhentian secara hormat tanpa permintaan dari yang bersangkutan, serta pemberhentian secara tidak hormat selama dua tahun.

“Pada tahun 2013 ini satu orang yang telah dijatuhkan sanksi berupa penundaan pangkat setara satu tahun, dan satunya diberi sanksi berat yaitu pemberhentian secara hormat tanpa permintaan dari yang bersangkutan,” katanya.

Ia menurutkan, yang tergolong pelanggaran kategori berat, diantranya, melakakan penceraian tanpa diketahui langsung oleh atasannya dan diketemukan melakukan pernikahan siri. “Diantaranya itu yang masuk ke dalam kategori sanksi berat, dan sanksinya berdasarkan surat keputusan langsung dari bupati,” tuturnya.

Namun, mulai tahun 2012 hingga saat ini pemberhentian PNS secara tidak hormat masih belum ada. “Jadi kalau sampai diberhentikan secara tidak hormat jika sudah sangat parah pelanggaran yang dialakukan oleh mereka,” tutur Tatik.

Sedangkan untuk sanksi ringan, hukumannya kewenangan dari SKPD masing-msing.

“Jika sanksi ringan bisa berupa teguran secara tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan oleh SKPD masing-masing,” tambahnya. (edy/mk)

syamsuni/koran madura

PENGADUAN. Enam istri korban hilangnya enam anak buah kapal (ABK) Samuderah Indah Bahari GT 34 milik perusahan UD Bali Minatama saat mendatangi gedung DPRD Sumenep, Rabu (10/4). Dewan siap mengawal peristiwa tersebut hingga tuntas dan menyarankan istri korban untuk mengadu ke DPR RI dan Komnas HAM.

Dewan Siap Kawal Istri Korban Kasus ABK yang Hilang SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep siap untuk mendampingi enam istri korban hilangnya enam anak buah kapal (ABK) Samuderah Indah Bahari GT 34 milik perusahan UD Bali Minatama. Selain kehilangan keluarga, perusahaan menuntut suami mereka dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dewan juga menyarankan kepada istri korban untuk mengadu ke DPR RI dan Komnas HAM untuk mencari keadilan.

Sebelumnya, Wakapolres Sumenep Sujinono menyatakan siap untuk membantu korban dan akan melakukan penyidikan terkait dengan hilangnya enam anak buah kapal Samuderah Indah.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan menyatakan siap mengawal peristiwa tersebut hingga tuntas. Bahkan siap mendampingi sampai ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI dan Komnas HAM.

“Selain langkah politik yang ditempuh oleh dewan, kita juga akan melakukan langkah-langkah lain. Pertama, adalah melakukan langkah hukum melalui pemerintah daerah, karena kita punya anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap warga yang kesulitan. Jadi kami akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan lawyer kepada mereka agar mereka dapat penasehat hu-

kum dalam menyelesaikan perkari ini,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil pihak perusahaan untuk didatangkan ke Kabupaten Sumenep untuk diminta konfirmasi.

“Termasuk kami juga akan mengawal mereka ke mabes polri, ke Komisi II DPR RI, dan Komnas HAM bahwa sudah terjadi pelecehan hukum. Dan jelas ini termasuk malanggar hak asasi manusia, karena setelah isteri kehilangan sang suami, justru dilaporkan oleh pihak perusahaan sebagai penjahat.

Jelas ini merupakan bentuk pelecehan hukum,” jelasnya.

Tidak cukup hanya dengan itu, DPRD juga akan menggalang bantuan terhadap keluarga korban. “Kami akan koordinasi dengan dinas terkait, siapa tahu misalnya dari dinas sosial bersedia membantu dengan memberikan tunjangan ke-

pada mereka. Paling tidak, mereka juga layak hidup sejahtera. Karena jujur, ini merupakan peristiwa menyedihkan yang terjadi negeri ini,” ujarnya.

Abrory nilai peristiwa tersebut aneh. Menurutnya, mestinya negeri ini sebagai negara hukum memberikan rasa keadilan kepada setiap warga, malah sebaliknya.

“Apalagi yang datang sekarang adalah warga miskin dengan tanggungan anak yang ditinggal suami. Untuk itulah kami merasa terpanggil untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan bagi warga yang tertindas,” katanya dengan nada sembang.

Galang Dana Peristiwa tersebut juga mendapat perhatian pelajar Sumenep. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat mengaku siap untuk menggalang

dana untuk keluarga korban hilangnya enam ABK tersebut. Saat ini sedang melakukan koordinasi untuk menggalang dukungan untuk keluarga korban.

“Kami tidak bisa mendampingi secara penuh dan institusional, tetapi kami akan membantu dari sisi lain,yaitu melakukan galang dana untuk membantu mereka. Termasuk juga akan mengajak para elemen organisasi kepemudaan yang lain untuk ikut andil,” ucap Ketua PMII Sumenep Satnawi.

Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumenep Syaiful Harir juga merasa empati dan siap menggalang dukungan.

“Saya harap, PMII dan IPNU mengawali saja, selebihnya dari elemen-elemen yang juga harus merasa empati dan peduli,” katanya. (sym/mk)

ELPIJI LANGKA

Pemerintah Akan Perbarui SK Distributor SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep akan mengecek langsung ke semua distributor di daerah kepulauan untuk mengetahui penyabab kelangkaan elpiji 3 kilogram.

Wakil Bupati Soengkono Sidik mengaku sudah mengantongi daftar nama distributor.

“Pemerintah dalam waktu cepat akan melakukan kroscek ke bawah,” papar Soengkono, Rabu (10/4). Karena sekalipun pengiriman elpiji tergantung kepada pertamina, selama ini pengiriman tidak ditemukan persoalan-persoalan yang janggal.

Asisten Costumer Relation

PT Pertamina Fuel Retalin Marketing Region V Rustam Aji menengarai kelangkaan elpiji 3 kilogram di daerah kepulauan karena ada penimbunan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

“Ketika cuaca ektrem stok gas dipulau kan langka, sehingga ketika cuaca bersahabat seperti saat ini, maka warga cenderung menimbun untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrem lagi, sehingga dampaknya diwilayah daratan menjadi langka,” kata Rustam Aji (Koran Madura, 10/4).

Untuk mengetahui sirkulasi penggunaan elpiji, pemerintah

akan melihat proses pengiriman dari pertamina ke distributor hingga pemakainya di kepuauan. Selain itu, pemerintah akan memperbarui semua SK distributor elpiji untuk verifikasi semua distributor yang ada di Kabupaten Sumenep.

Pemerintah akan menarik semua SK distributor elpiji dan menyesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan pertamina untuk Kabupaten Sumenep pada tahun ini. “Kami mengharap kepada distributor mefiqman sunandaar/ant miliki kesantunan untuk mem- KELANGKAAN ELPIJI 3 KG. Dua orang petugas pertamina menurungkan beritahukan lewat surat resmi,” gas elpiji 3 Kg dari truk ke tempat Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Sumenep, Rabu (10/4). jelasnya. (athink/mk)

Hati-Hati, Ada Orang-orangan di Pinggir Jalan SUMENEP – Warga Desa Banasare Kecamatan Rubaru punya cara tersendiri untuk menarik pengendara yang melintas menurunkan kecepatan dengan memajang orang-orangan dipinggir jalan raya. Bentuk orang-orang yang cukup besar membuat pengendara mudah melihatnya.

Ajakan untuk hati-hati dalam berkendara melalui orang-orang tersebut cukup efektif dan lebih efektif ketimbang polisi tidur yang

didik/ koran madura

ADA-ADA SAJA. Masyarakat Banasare Kecamatan Rubaru mempunyai cara unik tersendiri untuk memberi peringatan kepada pengguna sepeda motor di jalan raya agar mengurangi kecepatannya. Mereka membuat orang-orangan yang ada di pinggir jalan dengan ukuran yang sangat besar sehingga mudah terlihat bagi pengendara yang lewat.

membahayakan pengendara.

Nurul Amin, 22, mengatakan, orang-orang tersebut sangat efektif untuk menarik pengendara sehingga lebih hatihati. “Ketika saya melihat itu, melintas dengan kecepatan tinggi merasa diperingati ketika lihat orang-orangan itu. Karena pikiran saya, ditikungan itu ada orang,” kata mahasiswa itu.

Kaher, 63, warga Desa Banasare Kecamatan Rubaru menuturkan, tujuan diletakkannya orang-orangan

tersebut sebagai peringatan bagi pengendara agar selalu berhati-ketika melintasi jalan tersebut.

Jalan tersebut, kata Kaher, sudah puluhan kali sering terjadi kecelakaan. “Maka dari itu, kami membuat orang-orangan dengan tujuan diletakkan orang-orangan tersebut supaya pengendara yang melintasi jalan itu selalu berhati-hati karena di tikungan ini sudah puluhan kali terjadi kecerlakaan”, katanya, Rabu (10/4). (sym/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 TAHUN II

INFRASTRUKTUR

Prioritaskan Perbaikan Jalan Kepulauan

S

UMENEP – Pemerintak Kabupaten Sumenep pada tahun ini mengalokasikan dana Rp 18 miliar untuk memperbaiki jalan di daerah kepulauan yang mengalami kerusakan sampai 45 persen. Dana Rp 18 miliar tersebut diambil dari anggaran perbaikan infrastruktur keseluruhan yang nominalnya sebesar Rp 80 miliar.

Perbaikan jalan dipulau tersebut akan menelan biaya Rp 8 miliar. Sementara di pulau Sepudi karena jaraknya tidak terlalu jauh meskipun tingkat kerusakannya tidak berbeda dari Pulau Kangean dan lainnya dianggarkan sebesar Rp 3,42 miliar

Edy Rasiyadi

Kepala Dinas PU Binamarga Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Rasiyadi mengatakan alokasi dana untuk daerah kepulauan pada tahun 2013 naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena rusaknya badan jalan yang mencapai 45 persen.

“Tingkat kerusakan badan jalan kebanyakan memang terbilang parah dan harus segera diperbaiki,” tuturnya, Rabu (10/4).

Prioritas perbaikan jalan

di kepulauan yang mengalami kerusakan cukup parah ada di Kepulauan Kangean dan Sepudi. Jalan poros di Pulau Kangean berbeda dari pulau Sepudi atau pulau lainnya karena jalan poros di pulau setempat terbilang cukup panjang dan membentang antara Desa Batu Guluk dan Patapan.

“Perbaikan jalan dipulau tersebut akan menelan biaya Rp 8 miliar. Sementara di pulau Sepudi karena jaraknya tidak terlalu jauh meskipun tingkat kerusakannya tidak berbeda dari Pulau Kangean dan lainnya dianggarkan sebesar Rp 3,42 miliar,” terangnya.

Mantan Kepala PU Pengairan itu menegaskan sudah memploting anggaran tersebut untuk tidak hanya memperbaiki badan jalannya saja.

Akan tetapi, peraikan itu sudah termasuk sejumlah pendukung kekuatan jalan yang lain seperti gorong-gorong maupun jembatan.

“Kekuatan pendukung itu tidak bisa dinafikan keberadaannya karena dengan sendirinya membantu kepada keawetan konstruksi badan jalan,” ucapnya.

Mengingat tingkat kerusakan semua badan jalan yang ada dikepulauan cukup parah, pihaknya tidak berjanji pada tahun 2013 semua jalan yang akan diperbaiki itu bisa diselesaikan. Namun pihaknya memastikan, secara gradual perbaikan jalan akan dilakukan dengan maksimal. “Dua tiga tahun semua kerusakan itu akan selesai,” tuturnya. (athink/mk)

paramayuda/ant

PERBAIKAN JALAN. Sejumlah kendaraan bermotor memperlambat laju kendaraan di salah satu jalan yang rusak berat dan sering terjadi kecelakaan.

zabur karuru/ant

SISWA SMK HARUS KREATIF. Siswa SMK jurusan desain menyelesaikan riasan pada busana di salah satu SMK di Sumenep. Melalui pendidikan di tingkat SMK yang mengenalkan keterampilan kepada siswanya, diharapkan dapat membuat siswa lebih kreatif.

Terdakwa Korupsi P2SEM Bisa Disidang in Absentia SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep sampai saat ini belum bisa menangkap dua terduga kasus korupsi Program Penanganan Ekonomi Masyarakat (P2SEM) jilid II dan III yang mangkir.

Dua boron itu, Halili tersangka P2SEM jilid II dan Amiruddin tersangka P2SEM jilid III, akan disidang in absentia (tanpa kehadiran terdakwa).

Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, kedua tersangka itu sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya. Padahal, pihaknya sudah menggandeng pihak kepolisian untuk mengetahui keberadaan dua buronan yang diduga sudah merugikan negara. ”Pencarian yang kami lakukan ternyata nihil. Sudah bertahun-tahun,” katanya, Rabu (10/4).

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya tetap harus menuntaskan kasus korupsi dana yang bersumber

dari APBD Jatim itu. Untuk itu, pihaknya tetap akan melimpahkan berkas dua buron itu ke pengadilan untuk disidangkan. ”Solusinya sidang in absentia. Supaya kasus ini tuntas. Ini kami kira solusi terakhir,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melimpahkan berkasnya ke PN Sumenep. Masalah jadwal sidang in absentia itu pihaknya menyerahkan ke pihak pengadilan. ”Berkasnya sejak awal sudah siap dilimpahkan. Tapi, kami masih

berupaya untuk mencari.

Ternyata sampai detik ini belum diketahui. Akhirnya, ya sidang in absentia,” ujarnya.

Mantan Plt Kajari Sampang ini menuturkan, sebenarnya sidang in absentia jelas merugikan dua tersangka itu.

Sebab, kedua tersangka tidak bisa memberikan pembelaan dalam sejumlah sidang yang akan digelar di PN Sumenep. ”Harusnya, tersangka yang buron bisa menyerahkan diri.

Sehingga, persidangan akan berjalan imbang,” ungkapnya.

Pengamat Hukum Sumenep Ach. Novel menjelaskan, memang seyogyanya kasus P2SEM yang sudah ada di kejaksaan itu dituntaskan. Sehingga, ada kepastian hukum. ”Sudah selayaknya digelar sidang in absentia. Tampaknya memang tidak ada iktikad baik dari dua tersangka menyerahkan diri,” tuturnya.

Namun, sambung dia, pihaknya menyesalkan kerja kejaksaaan yang kurang maksimal. Sebab, saat ini tidak bisa mengendus keberadaan tersangka yang buron. ”Ini kerja (kejaksaan) yang lemah.

Seharusnya, kasus ini sudah tuntas sejak lama. Namun, ternyata sampai detik ini masih berlarut-larut,” ujarnya.

Tidak hanya itu, terang dia, pihaknya juga mendesak kasus P2SEM yang belum tersentuh juga untuk dituntaskan. Sebab, sangat mudah sudah pembuktiannya. ”Masalahnya, ini sudah berlangsung empat jilid dan dua jilid sudah masuk bui. Jadi, biar adil yang lain juga disentuh,” ungkapnya.

Halili merupakan tersangka kasus P2SEM jilid II. Hanya saja, saat ditetapkan tersangka yang bersangkutan

melarikan diri, alias buron.

Dia ditetapkan dijadikan sebagai DPO (daftar pencarian orang) sejak pertengahan Desember 2009 lalu. Berdasarkan pemeriksaan beberapa saksi, dana kegiatan yang dilakukan oleh LSM Lingkar Institute yang dikelola Halili tidak semua digunakan untuk kegiatan. Dana yang bersumber dari P2SEM 2008 diduga hanya dipakai Rp 6 juta dari total Rp 120 juta.

Sedangkan untuk tersangka P2SEM jilid III, Amiruddin, ditetapkan DPO sejak 15 Februari 2010. Selama lima kali pemeriksaan, penanggung jawab kegiatan Lembaga Pemerhati Budaya Tradisional (LPBT) itu mangkir. Berdasarkan hasil penyelidikan, dari dana P2SEM Rp 275 juta, yang digunakan diduga hanya sekitar Rp 27 juta. (yat/mk)

KENDARAAN BERMOTOR

Dishub Kesulitan Tertibkan Bentor SUMENEP – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sumenep mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk menertibkan becak motor (bentor) yang saat ini serang berperasi di jalan raya sekalipun keberadaannya belum layak untuk beroperasi.

Kepala Dishubkominfo Hery Koentjoro mengatakan, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menertibkan bentor di Kabupaten Sumenep, sebab Dishubkominfo hanya sebagai fasilitator. “Kalau masalah penertibannya itu merupakan kewenagan pihak kepolisian,” ungkapnya.

Sampai saat ini Dishubkominfo belum mempunyai strategi untuk melakukan penertiban.

Namun jika nanti keberadaan bentor tetap berperasi di jalan raya, pihaknya akan meminta

pihak kepolisian untuk mendampingi saat melakukan pen-

Dalam undangundang tersebut setiap kendaraan bermotor yang melalukan perubahan bentuk (modifikasi) harus diuji ulang (uji tipe) kelayakannya.

Sedangkan yang berhak melakuaknnya uji tipe adalah dinas perhubungan propinsi

Hery Koentjoro

Kepala Dishubkominfo ertiban. “Jadi jika dari Dishub yang mau menertibkan, maka

harus didampingi dari pihak kepolisian,” tambahnya.

Keberadaan bentor sampai saat ini masih belum layak untuk beroperasi di jalan raya, sebab belum mengikuti uji tipe sebagaimanan yang diatur Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. “Dalam undang-undang tersebut setiap kendaraan bermotor yang melalukan perubahan bentuk (modifikasi) harus diuji ulang (uji tipe) kelayakannya. Sedangkan yang berhak melakuaknnya uji tipe adalah dinas perhubungan propinsi,” ujarnya Selain itu, menurut Hery, keberadaaan bentor tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor yang menyatakan setiap kendaraaan bermotor yang boleh beroperasi harus dilengkapi dengan rem parkir. “Jadi, jika su-

dah terpenuhi kedua peraturan tersebut maka boleh melakukan operasi dijalan raya, jika masih belum, sebaiknya jangan dulu, ini semua demi menjaga keamanan dan kenyaman kita bersama,” tegas Hery.

Jika nantinya bentor telah memenuhi undang-undang dan peraturan pemetintah, maka diwajibkan untuk memenuhi terhadap ketentuan sebagaimana yang telah berlaku terhadap kendaraan bermotor lainnya. “Jika sudah terpenuhi, maka bentor tersebut harus mempunyai surat izin mengemudi (SIM) dari pihak kepolisian dan juga dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor (STNK),” katanya.

Sementra ketika ditanya bentuk SIM-nya, ia enggan menjawabnya. “Kalau masalah bentuk, kami kurang tahu. Pihak kepolisianlah yang tahu,” ujarnya. (edy/mk)

zabur karuru/ant

WASPADA MASA TRANSISI MUSIM. Petugas mengamati alat Acthinograph yang berfungsi mengukur intensitas radiasi matahari total di Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4). BMKG menghimbau masyarakat agar tetap waspada selama seminggu ke depan. Masa transisi dari musim hujan menuju musim kemarau menyebabkan adanya pergesaran pemanasan matahari sehingga memicu peningkatan awanawan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sangat lebat di sebagaian wilayah Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi Bagian Selatan.

4

PAMEKASAN

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

BAHAN BAKAR

Banjir Tak Pengaruhi Pasokan Elpiji PAMEKASAN: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan pasokan elpiji ke wilayah itu tidak terpengaruh oleh banjir besar yang melanda Kabupaten Sampang selama dua hari sejak Senin (8/4) hingga Selasa.

Kepala Bagian Perekonomian Pamekasan, Khairul Hidayat, Rabu (8/4), mengaku sempat mendengar terjadinya kelangkaan Elpigi ukuran 3 kilogram, namun setelah dilakukan pengecekan, distribusi elpigi di pangkalan hingga agen dan pengecer berlangsung normal.

Pihaknya akan melakukan pemantauan langsung kondisi persediaan bahan bakar tersebut untuk memastikan tidak adanya kekurangan persediaan dan mengetahui jumlah pasti persediaan yang ada.

“Kami bersama Bagian Sumber Daya Alam selalu melakukan komunikasi de-

ngan Pertamina sebagai bagian dari pemantauan ini,” kata Khairul Hidayat.

Sejumlah pedagang elpiji mengatakan terjadi peningkatan pembelian oleh masyarakat selama terjadinya banjir di Sampang. peningkatan pembelian itu karena mereka kawatir, banjir akan menyebabkan pasokan tersendat hingga terjadi kelangkaan.

Sementara itu, sejumlah petugas Pertamina Surabaya mendatangi agen elpiji di Jalan Jokotole dan melakukan pengecekan tabung elpiji. Salah seroang petugas Pertamina yang meminta namanya tidak sebutkan mengatakan pengecekan itu untuk memastikan tidak adanya kelangkaan elpiji di Pamekasan.

“Dari hasil pengecekan yang kami lakukan, tidak ada kelangkaan dan pasokan berlangsung normal,” katanya. (afa/muj)

PEMADAMAN LISTRIK JAKARTA. Sejumlah anak bermain lilin saat pemadaman listrik bergilir di kawasan Matraman, Jakarta.

Tunggakan Listrik di Madura Mencapai Rp. 10 Miliar PAMEKASAN- Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Madura mengumumkan jumlah tunggakan pembayaran listrik di wilayah Madura mencapai Rp. 10 miliar. Tunggakan tersebut merupakan akumulasi dari tunggakan pembayaran rekening oleh pelanggan di empat rayon di wilayah itu antara lain Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Asisten Pelayanan dan Administrasi PLN Area Madura, Bacharuddin Arifin, Rabu (8/4), mengatakan setiap tahun selalu terjadi tunggakan pembayaran listrik hingga total tunggakan mencapai Rp. 10 miliar. Dari jumlah itu,

sebesar Rp. 1,2 miliar diantaranya merupakan tunggakan di Rayon Pamekasan.

“Jumlah tunggakan itu merupakan akumulasi hingga bulan April 2013. Angkanya cukup tinggi,” katanya.

Sampai saat ini, PLN

masih memberi toleransi kepada pelanggan yang memiliki tunggakan sambil melakukan pendekatan kemanusiaan kepada mereka agar bisa melunasi tunggakannya.

Namun, toleransi itu tidak akan diberikan selamanya.

Dan jika masih belum juga membayar tunggakan, maka PLN akan menerapkan sanksi berupa pemutusan aliran listrik hingga pencabutan meteran.

Ia menjelaskan, tahun ini dirinya menargetkan penurunan jumlah tunggakan hingga Rp. 1,5 miliar melalui penagihan dan penerapan

sanksi.

Bacharuddin menyayangkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya.Padahal dari dari pembayaran inilah perusahaan plat merah ini melakukan aktivitas pelayanannya.

“Kami mengakui masih banyak kekurangan PLN yang mesti dibenahi, namun kami berharap masyarakat juga melaksanakan kewajibannya juga,” kata bahar.

Untuk itu, guna menekan tunggakan pihaknya akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan sep-

erti pemeriksaan penggunaan listrik di lapangan, memperbanyak loket dan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk membuka layanan pembayaran rekening listik secara online melalui ponsel maupun ATM. Selain itu,PLN menghimbau kepada masyarakat untuk mengganti penggunaan listik mereka dari pasca bayar menjadi prabayar. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat untuk tertib membayar rekening listrik dan menggunakan listrik secara hemat dan hanya sesuai kebutuhan.(afa/muj)

ELPIJI : Sejumlah petugas Pertamina Surabaya melakukan pengecekan persediaan elpiji di salah satu agen elpiji di Pamekasan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan persediaan bahan bakar tersebut aman.

PERTANIAN

CALON LEGISLATIF

Bibit Tembakau Lokal Dinilai Kurang Menguntungkan Petani

Sejumlah Bacaleg Berencana Gugat KPU

PAMEKASAN- Bibit tembakau varietas Prancak 95 dan Cangkring 95 dinilai tidak cocok untuk ditanam di sebagian wilayah tegal dan gunung di Kabupaten Pamekasan. Meski kualitas bibit tembakau itu diakui baik, namun secara ekonomis dinilai kurang menguntungkan petani tembakau.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Rabu (9/4), meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat agar tidak memaksakan bibit itu, dibudidayakan di wilayah yang tidak menguntungkan petani.

Ia mengakui, bibit tembakau yang direkomendasi pemerintah memang sesuai kebutuhan pabrikan, tetapi hal ini tidak menguntungkan bagi petani di wilayah tegal dan gunung. Seba daun yang dihasilkan sangat sempit serta harga jualnya hampir setara dengan tembakau varietas lain.

Hosnan meminta Dishutbun setempat, untuk menyiapkan bibit lain yang dibutuhkan petani untuk meringankan biaya produksi.

Sebab, kalaupun dipaksakan menanam bibit tembakau varietas lokal yang sebagian disiapkan pemerintah, petani akan memilih bibit yang dinilai lebih menguntungkan.

“Selama dibutuhkan petani, saya pikir pemerintah harus menyiapkan bibit lain yang kualitasnya setara.

Kajian akademis saja tidak cukup, selama tidak memberikan nilai ekonomis lebih bagi petani,” katanya.

Dijelaskan, bibit tembakau yang selama ini masih banyak ditanam petani yaitu, varietas Virginia, Melati Tumpang, Bukabu serta varietas lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, Triwijaya, mengakui, kecendrungan petani pada bibit tembakau jenis lain seperti varietas Virginia atau Jepon Bojonegoro.

Meski demikian, pihaknya tetap tidak merekomendasi tembakau jenis tersebut untuk dibudidayakan di Pamekasan karena pabrikan membutuhkan tembakau varietas lokal yaitu Prancak 95 dan Cangkring 95.

“Tak ada alasan bagi kami untuk merekomendasi tembakau Jepon Bojonegoro atau Virginia, karena yang dibutuhkan pabrikan adalah tembakau lokal jenis Prancak dan Cangkreng 95,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan beberapa uji coba pengembangan seperti varietas N-1 dan N-2, namun hal ini belum direkomendasi

karena tidak cocok dengan kebutuhan pabrikan.

Untuk melestarikan keberadaan tembakau lokal ini pihaknya akan menyediakan sebanyak 10 Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (KBTK) dari 13 Kecamatan se Pamekasan.

Kecuali Kecamatan Galis, Pamekasan dan Kecamatan Pademawu tidak disediakan karena kawasan tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya tembakau.

Penyediaan KBTK ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit tembakau, tapi hanya untuk meringankan beban petani. (uzi/muj)

PAMEKASAN- Sejumlah Bakal Calon Anggota Legislif (Caleg) berencana menggugat Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur tentang Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinilai merugikan.

Peraturan itu mengamanatkan anggota DPRD dan DPR RI untuk mundur dari partainya bagi jika mencalonkan diri sebagai bakal caleg dalam pemilu legislatif yang akan datang melalui partai berbeda dari partainya saat ini.

Salah satu anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang kini maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Busiri, Rabu (10/4), mengatakan Peraturan KPU tersebut masih memungkinkan untuk digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Busiri mengaku akan menggugat KPU jika namanya dicoret dari Daftar Caleg Sementara karena alasan pindah partai. Sebab, meski maju melalui partai berbeda, namun partai sebelumnya merupakan partai yang tidak lolos verifikasi dan tidak disebut sebagai partai politik.

Busiri dan sejumlah politisi lain yang juga maju melalui partai berbeda bersikukuh tidak akan mundur dari keanggotaannya sebagai DPRD Pamekasan.

Apalagi masa jabatannya masih akan berakhir satu setengah ta-

hun lagi.

“Masih ada rentang waktu untuk memperdebatkan Peraturan KPU itu sampai daftar Caleg ditetapkan.

Jadi kami tidak akan mengajukan pengunduran diri,” ungkapnya.

Di DPRD Pamekasan,

Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, mengatakan belum ada data resmi yang mengatakan adanya kader partai tersebut yang membelot ke Parpol lain. tercatat ada tujuh anggota yang mendaftar sebagai bakal caleg dari parpol yang berbeda dengan partai sebelumnya. Ketujuh anggota tersebut masing-masing Muhammad Makmun, Baharuddin, Afifurrahman dan Busiri dari PKNU. Munaji dan Muhammad Amin dari Fraksi Bintang Reformasi, serta Suli dari Partai Republikan.

Ketujuh anggota DPRD Pamekasan itu sampai saat ini masih belum mengajukan surat pengunduran diri dari partainya masing-masing maupun sebagai anggota DPRD.

Sementara itu, DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan mengaku belum melakukan pemecatan terhadap anggotanya yang diketahui sudah menyebrang ke partai lain karena belum ada resmi kader yang menyeberang ke partai lain.

Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, mengatakan belum ada data resmi yang mengatakan adanya kader partai tersebut yang membelot ke Parpol lain. Jika nanti data itu sudah diterima, maka PBB akan melakukan pemecatan.

“Partai memiliki aturan yang jelasa dalam AD/ART. Jadi kader yang melanggar AD/ART konsekwensinya dipecat,” terangnya.

Namun Suli menjelaskan, pemecatan itu akan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diterima.

Ditanya soal Muhdlar Abdullah yang kabarnya akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Suli enggan mengomentarinya. Karena informasi tersebut belum berupa data resmi.

Muhdlar Abdullah, kata dia, sampai masa pendaftaran calon anggota legislatif di PBB ditutup, tidak mengajukan pendaftaran. Namun hal itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa yang bersangkutan melompat ke Parpol lain. (fik/muj)

PAMEKASAN

5

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

Pembangunan RS Waru Tahap II Menunggu Proses Lelang PAMEKASAN- Pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe D di Kecamatan Waru Pamekasan akan dilanjutkan tahun ini. Pembangunan tahap dua itu meliputi pembangunan gedung rawat inap lantai dua.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Ismail Bey, Rabu (10/4), menjelaskan, pembangunan tahap dua ini masih tahap perencanaan, yaitu proses menentukan konsultan prencanaan teknis pembangunan melalui pelelangan, dengan besaran anggaran Rp. 322 juta.

Setelah tahapan ini selesai, akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pelaksanaan

tender proyek serta lelang konsultan pengawasan.

“Sekarang ini masih tahap perencanaan, nanti kalau sudah ada gambar perencanaannya, baru tender proyek dan lelang konsultan pengawasannya,” katanya.

Dijelaskan, anggaran yang disiapkan dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) untuk pembangunan tahap dua tersebut sebesar Rp. 8 miliar.

Pembangunan tahap dua ini untuk pembangunan rawat inap yang akan dibangun lantai dua seperti gedung rawat jalan yang sudah dibangun sebelumnya.

Dengan demikian pembangunan RS Waru tahap satu dan tahap dua menelan biaya sebesar Rp. 19 miliar setelah pada tahap pertama menghabiskan anggaran sebesar Rp. 11 miliar.

Menurut Ismail Bey, pembangunan tahap dua kali ini belum bisa membangun semua kebutuhan RS, karena anggaran yang tersedia terbatas. Oleh karenanya, pihaknya berencana

menuntaskan pembangunan pada tahap ketiga nanti setelah pembangunan tahap dua sudah rampung.

Gedung yang akan dibangun pada tahap tiga meliputi sarana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), kamar mayat,tempat pencuciam (loundy), dapur, musholla, penyimpanan barang dan peralatan, parkir dan paving serta pagar RS. Diupayakan, pembangunan tahap akhir (finishing) ini, bisa terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.

M e n u r u t n y a , pembangunan tahap dua, tidak akan mempengaruhi ta-

hap pertama, karena khusus pembangunan ruang manajemen dan ruang kebutuhan rawat jalan sudah selesai.

Bahkan, hasil pembangunan tahap pertama ini sudah bisa dimanfaatkan, hanya masih menunggu peraturan daerah (Perda) yang sampai kini belum selesai.

Dijelaskan, raperda untuk pengelolaan RS ini sudah disusun oleh eksekutif, termasuk instansinya dan akan segera diajukan ke DPRD untuk dibahas. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan pembahasan raperda itu selesai karena bergantung anggota DPRD setempat. (uzi/muj)

UJI COBA UNAS 2013. Sebanyak 43.000 pelajar SMK dan SMA Jakarta mengikuti uji coba (try out) Unas tersebut selama tiga hari dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelajar untuk menghadapi ujian nasional.

UJIAN NASIONAL

Enam Siswa Tidak Masuk dalam Daftar Peserta Unas

PRODUKSI BERAS JATIM. Warga menjemur gabah, di Jalan Kampung Desa Bunder, Pamekasan, Jatim. Pemprov Jatim menurunkan target produksi padi Jatim tahun 2013 dari 6,25 persen, menjadi 4,51 persen atau menjadi sekitar 72,06 juta ton gabah kering giling (GKG). Penurunan ini berdasar rasionalitas produksi dan kemampuan sumber daya yang ada. Sementara produksi padai 2012 sebesar 67,82 juta ton GKG, dari lahan seluas 1,147 juta hektar.

PAMEKASAN- Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, menyatakan sebanya enam orang bakal calon peserta Ujoan Nasional (UN) dinyatakan batal mengikuti UN dan dicoret dari daftar peserta.

Pencoretan keenam orang yang tercatat sebagai peserta ujian tingkat SMP dan SMA itu karena usianya sangat tua.

Panitia Penyelenggara Teknis Ujian Nasional Disik Pamekasan, Mohammad Bahar, Rabu (10/4), menerangkan selain karena faktor usia yang terlalu tua, keaktifan mereka di sekolah tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.

Keenam orang calon peserta tersebut akan tetap diberikan hak-haknya, dengan diikutsertakan dalam ujian kesetaraan paket B dan C. “Sekalipun tidak bisa mengikuti ujian nasional resmi, Disdik bersama sekolah akan mengikutsertakan para siswa tersebut di program kesetaraan paket B dan C. Namun itu bergantung pada mereka,” jelasnya.

Sayangnya Bahar tidak menyebutkan secara rinci satu persatu nama siswa yang dicoret dari kepesertaan UN tersebut. Hanya yang jelas Peserta yang dicoret tersebut dari SMP dan SMA swasta.

Pencoretan tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, saat pihak Disdik Pamekasan mengajukan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan tidak keluar dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT).

Ditanya soal kesiapan secara keseluruhan, bahar mengaku dari sisi teknis persiapan Ujian nasional sudah mencapai 98%, tinggal penyempurnaan dan pelaksanaan kegiatan.

Tahun ini jumlah peserta Ujian nasional sesuai dengan DNT sebanyak 25.041 peserta. Rincianya SMP sebanyak 6.651 peserta , MTs sebanyak 8.061 peserta, SMA sebanyak 3.069 peserta, Madrasah Aliyah 5.174 peserta dan SMK sebanyak 2.086 peserta.

Adapun jadual pelaksanaan ujian nasional, untuk tingkat SMA dan yang sederajat pada tanggal 15 April, sementara untuk tingkat SMP dan MTs tanggal 22 april. (afa/muj)

PILKADES

Karena Dicoret, Bacaleg Kades Adukan Panitia PAMEKASAN- Berniat mencari keadilan, Supatmo, mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baddurih, Kecamatan Pademawu, Pamekasan mendatangi kantor DPRD Pamekasan untuk bertemu dengan Komisi A, bersama belasan warga lainnya, Rabu (10/4).

Pria tersebut dicoret dari calon Kepala Desa (Kades) Baddurih oleh panitia Pilkades setempat karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Kedatangan Supatmo tanpa ada pemberitahuan sebelumnya sehingga sempat membutat sejumlah anggota dewan bertanya-tanya apalagi dia datang dengan memabawa poster. Namun akhirnya dia ditemui M. Suli Faris di ruang kerjanya.

Kepada Suli Faris, Supatmo menjelaskan kronologi pencoretan pencalonannya sebagai kepala desa.

“Saya sudah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan administrasi. Namun kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saya dipersoalkan oleh panitia dan dianggap tidak sesuai peraturan,” terangnya.

KTP yang dipersoalkan itu, karena yang digunakan adalah KTP perpanjangan atau bukan KTP elektronik. KTP perpanjangan itu dia gunakan karena saat proses perekaman dirinya tidak mendapat undangan, sedang masa berlaku KTPnya sudah

habis sejak 2003 lalu dan KTP barunya baru diterbitkan pada Maret lalu.

Dirinya mengaku sudah melakukan perbaikan KK meski prosesnya dipersulit oleh Kepala Desa setempat. Dan setelah Kartu Keluarga itu selesai, masih ditolak oleh panitia Pilkades.

Supatmo, sejak tahun 2005 kawin dengan seorang warga Probolinggo sekaligus bekerja di sana. Status dirinya tidak pindah dari Desa Baddurih karena tidak pernah mengajukan surat pindah meski sudah memiliki KTP Probolinggo.

Karena berniat mencalonkan sebagai Kades di Baddurih, dirinya mengajukan surat pindah dari Probolinggo ke Desa Baddurih pada tanggal 5 Maret 2012 lalu.

Mendengar penjelasan tersebut, Suli Faris menyarankan agar Supatmo segera menemui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) untuk menjelaskan masalah tersebut.

Komisi A, kata Suli, akan segera melakukan rapat internal sambil berkoordinasi dengan tim pengawas Pilkades tingkat Kabupaten.

“Kami tidak bisa memberikan penjelasan hari ini karena ini tidak bisa saya putuskan sendirian. Dua atau tiga hari kedepan, saya akan menjelaskan hasilnya,” terang Suli. (fik/muj)

INSENTIF

PNS Bakal Dapat Tambahan Rp 100 Ribu Per Bulan

BURUH ANGKUT PASIR. Sejumlah buruh menurunkan pasir dari dalam perahu, di Muara Desa Pademawu Barat, Pamekasan, Jatim. Dalam sehari meraka mendapat upah antara Rp 15.000 hingga Rp 40.000.

PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan menganggarkan tunjangan kesejahteraan untuk Pegawai Negeril Sipil (PNS) yang berjumlah sekitar 9 ribu orang di wilayah tersebut.

Besar tunjangan kesejahteraan itu sebesar Rp. 1,2 juta selama setahun.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset (DP2KA) Pamekasan, Taufikurrahman, Rabu (10/4), menjelaskan, tunjangan ini akan diberikan kepada PNS setiap tiga bulan sekali sebesar Rp. 300 ribu atau sebesar Rp. 100 ribu perbulan.

Pemberian tunjangan itu diberlakukan sama kepada semua PNS, tanpa melihat golongan atau kepangkatan. Sehingga, total anggaran yang akan terserap untuk pemberian tunjangan Kespeg ini sebesar Rp. 10, 8 miliar.

“Semuanya sama, Rp. 100 ribu perbulan, ini kami berikan karena tunjangan lauk pauk gak ada ketentuan dari pusat yang turun ke daerah.

Dijelaskan, tunjangan kesejahteraan PNS tersebut

bisa dicairkan pada bulan Maret ini untuk tiga bulan pertama. Pencairan tunjangan ini diberikan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing, sehingga teknisnya diserahkan ke SKPD tersebut.

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan Heru Budhi Prayitno mengatakan, pemberian tunjangan Kespeg ini sudah layak diberikan kepada PNS yang sudah lama menunggu.

Apalagi, tiga kabupaten di Madura sudah menerapkan tunjangan tersebut.

Namun, ia meminta agar pemberian tunjangan ini diimbangi dengan peningkatan kinerja dalam melaksanan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Heru juga meminta PNS agar meningkatkan kedisiplinan dan tidak bolos saat jam kerja.

“Siapapun bupatinya jika mengeluarkan hak PNS, LP2M mengapresiasi hal ini.

Karena memang sudah lama menjadi keluhan, padahal tiga kabupaten lain sudah menenikmati,” katanya. (uzi/ muj)

6

SAMPANG

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

KERJA BAKTI

Pemkab - Kodim 0828 Bersih-bersih SAMPANG - Setelah Sampang tergenang banjir selama dua hari pemerintah kabupaten Sampang bekerjasama dengan Dandim 0828 membersihkan tempat-tempat yang masih dikotori sampah dan lumpur akibat banjir.

Meskipun minim peralatan, tidak membuat mereka menyerah untuk melakukan pembersihan agar wilayah Sampang kembali normal dan menyenangkan dipandang mata.

Mereka melakukan bersih-bersih diantaranya di terminal Sampang yang sebelumnya terendam banjir dan masih menyisakan sampah dan lumpur yang sangat tebal. Mereka melakukan pembersihan dengan menggunakan alat seadanya seperti sapu lidi, skrup, pendorong sampah, dan alat tradisional lainnya.

Sunguh pun begitu, karena keterbatasan alat, juga terlihat sebagian personil Dandim dan dari Dinas BLH yang menganggur karena tidak adanya peralatan yang dapat digunakan untuk membersihkan lumpur.

Sebab itu, mereka hanya ngobrol dengan teman-temannya.

Salah satu PNS yang juga ikut kerja bakti, yang namanya tidak mau dikorankan, mengeluhkan minimya peralatan yang disediakan oleh pemkab Sampang.

Seharusnya, kata dia, untuk membersihkan tempat seluas terminal harus ada peralatan yang memadai. Dengan minimnya peralatan dia lebih memilih menonton teman-temannya yang

melakukan kebersihan, karena memang tidak mungkin dirinya bekerja dengan tangan kosong.

“Untuk membersihkan terminal ini harus dilengkapi dengan alat yang memadai seperti sapu lidi, skop, dan gledek pengangkut sampah yang cukup memadai. Meskipun ada tapi jumlahnya sedikit, sehingga lumpur yang tebal bisa cepat teratasi setelah disemprot oleh tangki yang sudah disediakan. Kalau seperti ini, tidak bisa selesai meskipun sampai 3 hari. Minimal harus menyediakan alat sekitar 100,” tuturnya kepada Koran Madura rabu (11/04) Sementara itu, Dandim 0828 Sampang, Letkol (Inf ) Agus Wuryanto mengatakan akan menyelesaikannya sampai siang hari.

Dia mengerahkan 200 personilnya dan dibantu dari unit 516 Pamekasan yang bergabung dengan instansi terkait, bersama-sama membersihkan fasilitas umum seperti terminal agar bisa cepat beroperasi dengan normal kembali.

“Saya sudah mengimbau kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembersihan sampah dan lumpur yang mengendap disekitar terminal agar disiapkan alat-alatnya yang memadai.

Alat yang paling ringan saja kayak sapu lidi di area yang luas kayak gini hanya ada 4 unit, ini akan selesai tapi butuh waktu yang sangat lama karena alatnya yang minim. Seandainya ada yang menjual sapu di sekitar sini (terminal) akan saya beli semua,” tandas Agus. (jun/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

AKSI: Sejumlah Mahasiswa yang bergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang melakukan aksi dengan teaterikal di depan pintu masuk kantor DPRD Sampang, Rabu (10/4) kemarin. Mereka menuding anggota dewan lebih mementingkan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Jakarta daripada mengurus kepentingan rakyat yang saat ini mengalami musibah.

PMII Minta Anggota Dewan Turun Tangan SAMPANG - Beberapa mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sampang. Mereka menuding anggota dewan tak ikut membantu para korban bencana banjir yang melanda sekitar 6.758 rumah warga dari 10 desa di enam kelurahan kecamatan kota Sampang.

BERSIHKAN SAMPAH: Pemkab Sampang bersama Anggota TNI Kodim 0828 Sampang sedang membersihkan sampah dan lumpur yang berserakahan pasca banjir di dalam terminal Sampang, Rabu (10/4) kemarin.

PMII kecewa karena banyak anggota dewan lebih mementingkan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Jakarta. Seharusnya, sebagai wakil rakyat, DPR lebih mengutamakan rakyatnya sendiri yang saat ini sedang terkena musibah bencana banjir.

Bahkan, PMII akan berusaha mengajak pulang anggota dewan dari kunjungan bimteknya ke Sampang supaya mereka mengetahui betapa rakyat Sampang saat ini tengah membutuhkan bantuan dan perhatian para wakil rakyat itu.

LPG LANGKA

PENDIDIKAN

SAMPANG - Banjir bandang yang menerjang kawasan Kota Sampang dua hari lalu ternyata juga merendam pelabuhan Tanglok Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kota Sampang yang merupakan akses satu-satunya penyeberangan menuju pulau Mandangin.

Akibatnya pulau yang dihuni kurang lebih sekitar 15 ribu jiwa ini hingga saat ini mengaku kesulitan mendapatkan pasokan sembako.

Tak hanya itu, yang lebih dikeluhkan warga pulau Mandangin hilangnya LPG 3 kg dari pasaran. Sehingga warga setempat mengaku kelimpungan untuk kebutuhan memasak.

“Sudah seminggu kami tidak mendapat kiriman LPG. Apa ini akibat banjir kemarin atau ulah distributor yang ingin memainkan harga di pasaran,” ujar tokoh Masyarakat pulau Mandangin, H. Muhdar (51), Rabu (10/4).

H. Muhdar mengatakan, akibat langkanya LPG di wilayah kepulauan Kabupaten Sampang ini, warga mulai tidak bisa makan lantaran tak ada alat apapun yang bisa

SAMPANG - Banjir yang melanda kota Sampang selama dua hari melumpuhkan pendidikan di kota Bahari tersebut. Tercatat puluhan sekolah yang berada di kecamatan Kota Sampang terendam banjir sehingga aktifitas pendidikan lumpuh total selama tiga hari.

Kerugian yang dialami puluhan sekolah tersebut dari dampak bencana banjir diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kerusakan itu akibat sejumlah fasilitas sekolah seperti buku lembar kerja siswa (LKS), ribuan buku bacaan di dalam ruangan perpustakaan, berkas, arsip penting milik sekolah, komputer, dan inventaris elektronik lainnya tidak terselamatkan dari ganasnya banjir yang menggenangi sebagian besar kota Sampang.

Bahkan, karena tidak kuat menahan derasnya arus banjir, pagar sejumlah sekolah roboh. Hal ini terjadi pada pagar sisi selatan milik SD Negeri Rongtengah 4, Pagar bagian samping sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ma’arif Kelurahan Rongtengah dengan panjang sekitar 25 meter, dan Pagar bagian belakang SMK Negeri 1 Sampang mencapai sekitar 70 meter, hancur disapu air.

Kepala Sekolah SD Negeri

junaidi/koran madura

Warga Pulau Mandangin Dibayangbayangi Kelaparan digunakan untuk memasak.

“Jujur saja kami mulai makan roti. Gimana tidak, mau masak pakai apa kalau kami tinggal di kepulauan.

Jangankan pohon, ranting saja tidak ada di sini,” tukasnya.

Kelangkaan LPG ini juga diakui oleh Hamden (45), warga pulau Mandangin. Dia beserta keluarganya berencana akan mencari kayu bekas kapal yang sudah rusak dijadikan sebagai kayu bakar untuk memasak.

“Kalau memang kami tidak segera mendapat pasokan LPG terpaksa kami akan gunakan kapal kami untuk kayu bakar,” terang Hamden.

Sekedar diketahui, banjir bandang yang menerjang Sampang dua hari kemarin selain merengut 5 korban meninggal karena tenggelam juga menyisakan kesedihan warga kepulauan yang mulai kesulitan mendapat pasokan sembako. Itu sebagai dampakd dari pelabuhan penyeberangan yang terendam banjir dan mengalami kerusakan di beberapa bagian berlabuhnya kapal. (iam/ msa/rah)

Kordinator aksi, Ahmad Muqoddas mengatakan para legislataif hanya mementingkan kepribadian partai dan mementingkan secara personal saja. Ia juga menginginkan bisa turun langsung ke lapangan untuk mengajak para dewan untuk bersamasama masyarakat melakukan bakti sosial (Baksos) terhadap para korban bencana banjir.

“Apa yang kami ajukan tidak ada yang dikabulkan.

Kami ingin dewan yang ikut bimtek untuk segara pulang.

Tidak mungkin kita akan nyu-

ruh mereka melakukan bersihbersih dan bantu-bantu. Kita hanya minta mereka ikut kami memberikan bantuan kepada warga yang terkana banjir,” ucapnya setelah berunjuk rasa, Rabu (10/4).

Sebelumnya, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sekitar pukul 12.00 Wib di depan DPRD Smpang dengan melakukan aksi teatrikal sebagai simbolis warga kelaparan saat terkena bencana banjir.

Akan tetapi saat belasan PMII ingin ditemui oleh anggota dewan. Sempat terjadi kegaduhan antara pihak kepolisian dengan belasan PMII tersebut. Mereka ingin langsung melakukan sweeping ke dalam kantor DPRD setempat.

Meski ketua DPRD tak sedang berada di kantornya. Namun kepolisian sempat berusaha keras mencegahnya. Hingga nyaris terjadi kegaduhan.

Sebelum mereka dipersi-

lahkan masuk ke dalam ruangan komisi besar DPRD Sampang, dua anggota dewan menemui di depan pagar DPRD Sampang dengan suasana cukup tenang. “Kami ingin semua anggota dewan keluar menemui kami, karena kami adalah rakyat yang kelaparan saat bencana banjir. Inilah contohnya, Pak,” ucapnya sambil menunjukkan ketiga orang berpakaian korban bencana banjir.

Sementara itu, Fathor Rosi Sekretaris Komisi A, usai menemui pendemo, mengakatakan tujuan yang diutarakan para demonstran kepada anggota dewan. Akan tetapi untuk turun secara langsung terhadap para korban akan ada sesuai dengan jadwal sesuai dari strukutur fraksi masingmasing anggota dewan.

“Bukan kami tidak mau, kami siap kapan saja. Tapi jika kami melangkahi aturan dari

fraksi kami berisiko, karena bagaimana pun juga secara aturan kami sudah berangkat dari fraksi,” terangnya.

Ditanya mengenai anggota dewan yang ikut dan mementingkan bimtek sesuai dengan tudingan oleh para pendemo, Fathor Rosi membantahnya sesuai dengan data surat di sekertariatan dewan.

Menurutnya, hingga kini tidak ada anggota dewan yang ikut dan keluar kota dalam rangka bimbingan teknis.

Bahkan, jika ada yang keluar kota, itu dimungkinkan berkaitan dengan peraturan KPU NO 7 Tahun 2013 tentang Persyaratan Pencalonan Calon Legislatif. Mereka berkonsultasi dengan DPP dari masing-masing partai.

“Tidak ada anggota dewan yang sedang bimtek, setelah kami cek surat menyurat dari sekretariat dewan,” kelitnya. (ryn/msa/rah)

Disdik Minta Laporan Kerugian Sekolah yang Terendam Banjir Rongtengah 4 kabupaten Sampang, H. Wadud mengatakan, sejumlah siswanya terpaksa dibebaskan sejak datangnya musibah banjir, beberapa hari lalu. Ia juga menuturkan bahwa semua fasilitas sekolahnya terendam banjir, seperti 3000 buku bacaan di perpustakaan sekolah, computer, dan bangku hingga rusak tak berbentuk.

“Awal datangnya banjir, hari Senin kemarin, siswa kami pulangkan, dan belum ada kegiatan belajar mengajar hingga hari ini. Siswa yang datang ke sekolah diminta untuk membantu membersihkan sisa-sisa banjir,” terangnya kepada Koran Madura, Rabu (10/4).

Wadud juga menambahkan, saat membersihkan sekolahnya tersebut, dirinya dibantu oleh anggota Brimob Polda Jatim dan anggota TNI dari Kodim 0828 Sampang, yang saat itu tengah membersihkan sampah karena banjir di ruas jalanan kota Sampang.

“Kami juga dibantu anggota Brimob dan TNI saat membersihkan sampang dan lumpur,” imbuhnya.

Sementara itu, Sumadi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Sampang menjelaskan, bahwa dirinya sudah terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sekolah yang terendam banjir. Ia juga

ryan hariyanto/koran madura

BASAH: Beberapa buku pelajaran dan arsip sekolah tampak basah akibat terendam genangan air sehingga perlu dipanaskan di bawah terik matahari. memerintahkan kepada pihak sekolah yang terendam banjir untuk segera membuat surat pemberitahuan atau laporan terkait kerugian yang dialami masing-masing sekolah.

“Saya sudah turun ke lapangan, dan saya perintah untuk membuat laporan terkait fasilitas yang terendam banjir serta nilai kerugiannya,” je-

lasnya.

Sumadi mengatakan, bencana banjir terbesar selama 10 tahun terakhir tersebut merendam puluhan lembaga pendidikan di kabupaten Sampang, seluruh sekolah dasar (SD) yang berada di kelurahan Dalpenang, yakni mulai dari SD 1 hingga 5, juga seluruh SD di kelurahan Rongtengah,

sebagian SD di kelurahan Gunung Sekar dan Polagan.

“Untuk SMK 1 dan 2 semuanya terendam. Sedangkan sekolah tingkat SMP juga terkena semuanya, kecuali SMPN 1 dan 5. Sementara untuk tingkat SMA tidak ada satupun yang terendam, karena memang lokasinya yang aman dari banjir,” ujarnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG

7

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

MEDIA INFORMASI

BANTUAN KEMANUSIAAN

Bupati Santuni Guru yang Terseret Banjir

RRI Off Tiga Hari

SAMPANG - Bupati Sampang KH Fannan Hasib, Rabu (10/4), memberikan santunan kepada keluarga guru SDN bernama Syafi yang meninggal dunia akibat terseret banjir.

Bupati Fannan datang kepada keluarga korban bersama Wakil Bupati Fadilah Budiono di rumah duka di Desa Pasean, Kecamatan Kota Sampang.

“Kami turut berduka cita atas musibah yang melanda korban semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi ketabahan,” katanya.

Setelah memberikan bantuan kepada keluarga korban guru SD tertsebut, bupati bersama wakilnya selanjutnya memberikan bantuan terhadap keluarga korban, Hindun (70).

Warga jalan Imam Bonjol Sampang yang sudah berusia lanjut ini terseret arus banjir saat terjatuh dari atas genteng rumahnya ketika menghindar dari derasnya arus banjir akibat luapan sungai Kalikemuning tersebut.

Cucu korban Ahmad Rianto menuturkan, neneknya ditemukan dalam jarak sekitar 200 meter dari rumahnya dalam keadaan meninggal dunia. “Orangnya memang sudah tua dan dia juga tidak bisa berenang,” katanya menjelas-

SAMPANG Radio Republik Indonesia (RRI) Sampang, tidak mengudara dalam tiga hari terakhir ini akibat kantornya di Jalan Diponegoro tergenang banjir sejak Senin (8/4).

“Komputer, ruang siar dan berbagai jenis peralatan lainnya tergenang banjir, kami belum bisa memastikan kapan kami bisa mengudara lagi,” kata reporter radio itu, Iswantoro, Rabu.

Kantor RRI Sampang merupakan satu dari ribuan bangunan warga Kota Sampang yang terendam banjir akibat luapan suangai Kalikemuning di wilayah itu.

Selain merendam perumahan warga, banjir di kota ini juga merencam sejumlah lembaga pendidikan dan fasilitas kantor pemerintahan di lingkungan pemkab, termasuk kantor Wakil Bupati dan kantor Satuan Lalu Lintas Sampang.

Wartawan di Sampang melaporkan, saat ini banjir mulai surut dan warga korban banjir sudah membersihkan rumah-rumah mereka dari lumpur akibat banjir.

Meski mulai surut, pemkab tetap mendistribusikan bantuan makanan kepada para korban. Sebab para korban ini belum bisa memasak.

Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang, banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terbesar dalam 11 tahun terakhir ini.

Banjir yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2001. Ketika itu, banjir juga merendam hampir semua rumah penduduk kota, bahkan hingga menggenangi kantor DPRD Sampang. (ant/rah)

kan.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang, jumlah warga yang meninggal dunia akibat terseret arus banjir itu sebanyak lima orang, termasuk seorang guru oleh raga di Desa Pasean, Kecamatan Kota.

Menurut Bupati Sampang KH Fannan Hasib, banjir yang terjadi di Sampang kali ini merupakan banjir yang paling besar dalam 11 tahun terakhir.

Banjir serupa juga pernah terjadi pada tahun 2001. Ketika itu banjir hingga menggenangi halaman kantor DPRD dan pendopo bupati di Jalan Wijaya Kusuma, Sampang.

Untuk membantu warga korban banjir, pemkab meminta bantuan pasukan Marinir, Brimob dari Polda Jatim sebanyak satu peleton, serta tim Basarnas, berikut Tagana Pemkab Sampang.

Pada Rabu (10/4) pagi, pemkab juga telah menginstruksikan kepada jajaran PNS di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bekerja bakti membersihkan sejumlah fasilitas umum yang dilanda banjir, seperti rumah sakit dan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Sampang. (ant/rah)

PENDATAAN

BPBD Data Kerugian Material Korban Banjir SAMPANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, Madura mulai melakukan pendataan kerugian material korban banjir yang melanda wilayah itu dalam tiga hari terakhir ini.

Kepala BPBD Sampang Imam Sanusi, di Sampang, Madura, Jawa Timur Rabu menjelaskan saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti jumlah kerugian material yang dialami para korban banjir di Kecamatan Kota Sampang.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan terkait jumlah kerugian material akibat banjir ini,” katanya.

Menurut Imam, saat ini yang terdata secara pasti di BPBD Pemkab Sampang hanya jumlah desa dan kelurahan yang terendam banjir, yakni 14 kelurahan/ desa meliputi 6 kelurahan dan 8 desa.

“Kalau kerugian material akibat musibah banjir ini mungkin baru bisa diketahui dua hari ini,” katanya menambahkan.

Sebanyak lima orang meninggal dunia akibat terseret arus banjir yang melanda Kota Sampang itu.

Satu di antaranya merupakan seorang guru sekolah dasar negeri.

Banjir di Kota Bahari ini juga menyebabkan aktivitas pemerintahan dan lembaga pendidikan di Sampang lumpuh.

Wartawan dari Sampang melaporkan, hingga Rabu pagi, kegiatan belajar mengajar di sejumlah lembaga pendidikan yang tergenang banjir masih diliburkan.

Siswa dan para guru masih bergotong-royong membersihkan sisa-sisa lumpur di ruang kelas dan di halaman sekolah mereka.

Banjir yang terjadi di Kota Sampang ini tidak hanya merendam ribuan rumah warga di wilayah itu, akan tetapi juga merendam puluhan hektare tanaman padi di Desa Panggung dan Desa Pasean, Kecamatan Kota Sampang yang sudah siap panen. (ant/rah)

ryan hariyanto/koran madura

KERJA BAKTI: Fannan Hasib (depan) Bupati Sampang saat ikut kerja bakti membersihkan sisa lumpur dan sampah di dalam terminal kota Sampang, Rabu (10/4) kemarin.

BPBD Harus Belajar Menangani Bencana SAMPANG – Bupati Sampang Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono ikut berbaur bersama Brimob Polda Jatim dan TNI melakukan pembersihan kotoran yang disebabkan banjir di terminal kota Sampang.

Upaya melakukan pembersihan sampah dan lumpur ternyata tidak berjalan mulus, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang yang mendatangkan satu unit pemadam kebakaran untuk membantu menyemprotkan beberapa lumpur yang menempel di bangku duduk terminal ternyata alat semprot tersebut

tidak bisa difungsikan secara normal.

Ketika selang pemadam kebakaran dipegang Bupati Sampang, Fannan Hasib dan siap melakukan penyemprotan, ternyata air yang dikeluarkan dari unit pemadam kebakaran tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Loh airnya kok kecil, gak bisa dibesarkan lagi,” tanya

orang nomer satu di Kabupaten Sampang itu.

Fannan merasa heran dengan kejadian tersebut, seharusnya dalam kejadian musibah kebakaran pihak pemadam kebakaran harus selalu siap dengan kondisi apa pun.

Tak urung, akibat kejadian tersebu, membuat Bupati Sampang Fannan Hasib menyarankan petugas BPBD perlu banyak belajar menangani bencana agar lebih sigap menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan. Kejadian yang dialami di terminal itu membuktikan petugas BPBD kurang siap siaga dengan tu-

SERAP ASPIRASI

IPNU-IPPNU Perlu Audiensi dengan BNP

ryan hariyanto/koran madura

MEMBERI MAKANAN: Aparat Kepolisian saat memberi makanan terhadap warga yang dilanda banjir.

DAMPAK BANJIR

Infrastruktur Rusak Karena Genangan Air

iyam z/koran madura

HANCUR: infrastruktur dan fasilitas umum seperti trotoar, taman kota, pot bunga, infrastruktur lainnya di sepanjang jalan Trunojoyo, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Panglima Sudirman, hancur total.

gasnya.

“Kalau seperti ini bagaimana jika ada rumah terbakar, bisa-bisa sudah habis terbakar rumahnya, BPBD ini harus banyak belajar, terutama saat mendapatkan fasilitas seperti mobil damkar ini, Bagaimana kalau seperti ini, tidak bisa mengoperasikan,” tukasnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala BPBD kabupaten Sampang, Imam Sanusi tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Bahkan, SMS yang dilayangkan pun tidak mendapatkan respon darinya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG - Pasca banjir bandang yang menerjang kota Sampang selama dua hari, seluruh infrastruktur dan fasilitas umum seperti trotoar, taman kota, pot bungga, infrastruktur lainnya di sepanjang jalan Trunojoyo, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Panglima Sudirman, hancur total.

Tak hanya itu, ramburambu lalu lintas dan traffic light banyak yang roboh karena diterjang derasnya banjir bandang luapan Sungai Kalikemuning. “Baru kali ini saya melihat Sampang hancur gara-gara banjir. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa mengatasi banjir seperti ini pada tahun-tahun yang akan datang,” harap Ardiansyah (36), warga Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang, Rabu (10/4).

Sementara itu, menurut Saiful (42), salah satu pemerhati Lingkungan yang tergabung dalam organisasi kepemudaan, kerusakan infrastruktur di Sampang akibat serang banjir beberapa hari terakhir ini menjadi tanggungjawab bersama. “Ini merupakan tangung jawab kita bersama, karena ini merupakan bencana alam,” terangnya singkat.

Kehancuran sejumlah infrastruktur di Kabuapten Sampang menarik perhatian Heru Sustiyanto, ketua LSM Forum Kajian Publik (FKP). Menurutnya kehancuran kota ini tidak perlu terjadi bila pemerintah daerah lebih peduli terhadap penanganan banjir, sebab banyak anggaran yang seharusnya lebih diutamakan untuk menangani banjir, seperti pengerukan sungai yang

saat ini sudah mulai dangkal.

Selain itu bila perlu dibuatkan sungai untuk menguranggi debit air yang selama ini menjadi penyebab banjir.

“Dalam hal ini peranan pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam mengatasi banjir di Sampang, kalau perlu pembangunan yang lain dipending dulu dan dialihkan ke pengerukan sungai atau pembuatan bendungan baru,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Phutut Budi Santoso, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang saat ini tengah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, tidak bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui jaringan telepon, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan jawaban. (iam/ msa/rah)

SAMPANG - Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Rasyad Manaf ketika melakukan jaring aspirasi dengan pengurus cabang ikatan pelajar Nahdlatul Ulama dan ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama (PC IPNU-IPPNU) kabupaten sampang di kantor PC NU kabupaten sampang, mengatakan IPNU-IPPNU perlu beraudensi dengan badan narkotika propinsi (BNP) agar bisa lebih peduli dengan situasi pelajar sampang yang banyak terlibat dengan kasus barangbarang haram dan kriminalitas lainnya.

Menurut anggota dewan provinsi Jawa Timur dapil XI itu, kondisi pelajar saat ini termasuk di Madura sudah semakin memerhatikan lagi nilai-nilai keluhuran dan banyak melakukan hal-hal negatif yang sebenarnya sangat merugikan mereka sendiri.

Ketua pengurus cabang IPNU Kabupaten Sampang Ahmad Bustomi menyambut baik kritikan wakil rakyat itu terhadap kondisi ril sebagian besar pelajar tersebut. Termasuk upayanya yang menyarankan agar IPNU-IPPNU agar beraudiensi dengan BNP. Arena dengan audiensi itu, IPNU-IPPNU bisa lebih kuat dalam mengawal prilaku pelajar di Sampang agar terhindar dari perbuatan yang terlarang dan jauh dari narkotika.

Selain itu, Bustomi juga mengaku pihaknya menyampaikan beberapa keluhannya dalam forum jaring aspirasi tersebut. Diantaranya, kata Bustomi, pihaknya menyampaikan rencana rencana pembuatan buletin dan PC Ward, termasuk juga keluhan tentang kebiasaan dewan

yang menjelang pelaksanaan pemilu hanya bisa menampung aspirasi namun hanya sekedar janji. Untuk itu dirinya berharap para wakil rakyat supaya menepati janjinya agar tidak menyakiti hati rakyat.

Kami sudah banyak menyerap aspirasi dari pengurus IPNU Sampang khususnya tentang moralitas pendidikan kabupaten Sampang dan dari tataran pelajar banyak tertimpa kasus pemakaian narkoba dan kami akan mengajak mereka untuk bertemu dengan pihak BNP (badan narkotika propinsi) untuk mensosialisasikan bahayanya pemakaian barang haram tersebut,”

Rasyad Manaf

Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur Dapil XI Sementara anggota dewan provinsi Jawa Timur dapil XI Rasyad Manaf mengatakan reses itu dijadikan untuk menyerap aspirasi pelajar khususnya IPNU kabupaten Sampang dan banyak yang sudah disampaikan oleh pengurus IPNU diantaranya tentang materi pendidikan, infra struktur, dan kwalitas pendidikan. (jun/ msa/rah)

8

BANGKALAN

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

TAGIHAN LISTRIK

Tunggakan PLN Capai Rp 3 Miliar BANGKALAN - Tunggakan pelanggan Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Bangkalan pada bulan Maret mencapai Rp 3 miliar.

Pada bulan ini tunggakan pelanggan listrik masih tergolong tinggi. Oleh karena itu untuk mengurangi tunggakan pihak PLN turun langsung ke lapangan.

Manajer PLN Bangkalan Avian mengatakan tunggakan pelanggan masih tergolong tinggi dibanding pada bulan sebelumnya.

Karena dalam jangka satu bulan sudah mencapai milaran rupiah. Sehingga PLN mengalami kerugian akibat pelanggan menunda bayar tagihannya.

“Untuk itu kami berupaya keras agar tunggakan segera terselesaikan dengan cara turun langsung pada masyarakat yang menunggak,” ungkap Alvian, kemarin (10/4).

Menurutnya, tingginya tunggakan merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tunggakan pelanggan listrik. Maka pihaknya membentuk tim untuk menagih langsung kepada para pelanggan.

”Kita sudah buat tim untuk menagih pada konsumen yang yang belum lunas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejauh ini tunggakan terjadi hampir 18 kecamatan di daerah Bangkalan. Sehingga memaksa pihaknya untuk berupaya lebih keras dengan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan tunggakan pelunasan bayaran PLN. Bahkan sambungnya, pihaknya menemukan pelanggan PLN hampir 10 bulan tidak membayar. Jadi, pendekatan secara persuasif merupakan alternatif untuk menagih kepada para pelanggan. Apabila belum bisa membayar maka diberi peringatan terlebih dahulu untuk membayar. Akan tetapi jika hingga jangka waktu yang telah diberikan belum bisa membayar, dengan terpaksa akan dicabut untuk sementara dan bisa saja dibongkar.

“Selama ini berbagai macam alasan yang kami terima dari masyarakat yang belum bisa membayar. Salah satunya alasan tidak punya uang. Namun, ada juga yang ketika kita tagih langsung membayar,” terangnya.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DIINTROGASI: Setelah berhasil tertangkap tersangka pengguna narkoba di Desa Pamolangan Kecamatan Burneh tersangka diinterogasi oleh aparat Kepolisian, Kamis (10/4) kemarin.

Polisi Amankan Enam Tersangka Pengguna Narkoba BANGKALAN – Jajaran Polres Bangkalan meringkus enam orang yang diduga sebagai pengguna narkoba. Keenam tersangka tertangkap basah sedang melakukan pesta barang terlarang tersebut di salah satu rumah di Desa Pamolangan Kecamatan Burneh.

doni heriyanto/koran madura

IDENTIFIKASI: Petugas Kepolisian saat melakukan identifikasi lokasi jatuhnya korban, Rabu (10/4) kemarin.

NEUROSIS

Pria Stres Meninggal Dunia Karena Terjatuh dari Tower BANGKALAN - Sungguh malang nasib yang dialami Muhammad Smid, 29, warga Jalan M. Yasin Kelurahan Demangan. Pria yang diketahui memiliki kelainan jiwa ditemukan tewas mengenaskan akibat terjatuh dari atas tower yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, pria yang masih belum berkeluarga ini memang memiliki kelainan jiwa. Namun tidak seperti biasanya korban pergi kelokasi tower.

Kemungkinan, karena pintu tower dalam kondisi terbuka sehingga membuatnya dengan mudah memasuki lokasi dan memanjat tower.

Pada saat itu, memang tidak ada petugas tower yang menjaga pintu.

“Dia memang ada kelainan jiwa. Akan tetapi tidak seperti biasanya manjat tower, mungkin karena pintu tower terbuka ia bisa masuk dan memanjatnya.

Karena katanya mau ada perbaikan tower,” ungkap Latief, 40, Ketua RW 02 Kelurahan Demangan.

Ia menjelaskan, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi terlentang dengan darah yang sudah mengering. Menurutnya, korban diperkirakan terjatuh sejak siang hari, karena tubuh korban sudah terbujur kaku dengan luka yang cukup parah pada bagian kepala dan dada.

Tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian itu. Korban baru ditemukan pada pukul 15.30 WIB. Korban diketahui sudah tidak bernyawa atas laporan salah satu warga yang melintas di lokasi dan melihat sarung korban bergelantungan di atas tower. Karena warga tidak berani untuk memastikan sendiri. Lalu ia berinisiatif untuk memastikan apa yang terjadi dengan bersama-sama mendatangi TKP. “Awal diketahui berdasarkan laporan salah satu warga yang sedang melintas di lokasi kejadian dan melihat sarung korban bergelantung di atas tower.

Karena tidak berani untuk masuk ke dalam tower, maka warga itu melaporkan ke saya. Pada saat itu juga saya pergi ke lokasi dan benar adanya korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tubuh sudah kaku,” paparnya.

Ditanya mengenai kemungkinan jatuhnya korban akibat tersitrum aliran listrik, pria berkumis ini tidak bisa memastikan faktor yang membuatnya terjatuh.

Dimungkinkan, karena sarung korban tersangkut sehingga dia terjatuh.

“Saya tidak tahu apa karena tersitrum atau tidak. Menurut perkiraan saya kemungkinan karena sarungnya nyangkut sehingga dia terjatuh,” tandasnya.(dn/rah)

Dalam penangkapan itu, aparat kepolisian juga menyita beberapa barang bukti (BB) milik tersangka. Di antaranya 4 gram narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai Rp.200.000, dan beberapa alat penghisap yang digunakan saat berpesta sabu-sabu.

“Penangkapan terhadap keenam tersangka ini tidak lain atas dasar informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta narkoba. Petugas tidak buang-buang waktu langsung ke TKP,” terang Kasubag Humas Polres Bangkalan, AKP Sutowo, kemarin

(10/4).

Setelah mendengar laporan dari masyarakat, petugas kepolisian langsung bergerang melakukan penggrebegan. Usaha polisi tidak siasia, dari TKP petugas dapat mengamankan sebanyak 6 orang beserta barang buktinya (BB) berupa alat hisap lengkap. Selain itu, petugas kepolisian juga menemukan sabu-sabu. Semua barang bukti dibawa ke Mapolres untuk penyidikan lebih lanjut.

“Setelah dilakukan tes urine semua tersangka hasilnya positif,” imbuhnya.

Dengan demikian, sam-

bung Sutowo, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku akan dikenakan sanksi dengan Pasal 114 ayat (1) sub 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam pasal tersebut dinyatakan setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I bukan tanaman dipidana paling singkat 4 tahun penjara atau denda paling sedikit Rp 800 juta.

“Kami mengucapkan

banyak terima kasih pada masyarakat Burneh yang telah membantu kami dengan memberikan informasi adanya tindak pidana yang terjadi di kecamatan Burneh,” tandasnya.

Keenam tersangka tersebut masing-masing Yuni Wahyudi (37), warga Surabaya, Hanafi (25), warga Desa Ombul kecamatan Arosbaya, Safi’i (23), warga Surabaya, Rohman (21), warga Jalan Kapten Syafiri Bangkalan, Moh. Asiz (23), warga Desa Burneh, dan Musji (20), warga Desa Burneh.(dn/rah)

ADVERTORIAL

Rotasi 190 Pejabat untuk Perubahan yang Lebih Baik

ori/koranmadura

MUTASI - PELANTIKAN: Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad melakukan mutasi dan pelantikan pada ratusan pejabat yang terdiri dari golongan eselon II, III, IV, dan V, Rabu (10/4) kemarin.

BANGKALAN – Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dinamis, Bupati Bangkalan melakukan mutasi 190 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Ratusan pejabat tersebut terdiri dari golongan eselon II, III, IV, dan V. Hal itu dilakukan sebagai wujud peningkatan disiplin kerja dalam roda pemerintahan yang baru.

“Kebijakan mutasi dan pelantikan pada 190 pejabat ini, kami lakukan secara selektif. Itu

dilakukan untuk dapat meningkatkan disiplin kerja di tempat yang baru,” terang Bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad, ketika memberi sambutan dalam acara Pelantikan dan Rotasi Pejabat, Rabu (10/4).

Selain itu, kegiatan yang digelar di Pendapa Agung Bangkalan tersebut, dilakukan karena banyaknya pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, sehingga posisinya harus segera diisi.

Bupati termuda se-Indo-

nesia itu menjelaskan, mutasi dilakukan sebagai upaya target pencapaian visi dan misinya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan sinergi. Supaya roda kepemimpinan pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa tetap berjalan secara maksimal.

Khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam melakukan mutasi, tidak asal menempatkan pejabat. Namun, telah melalui pertimbangan

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Sehingga dalam mutasi bukan sekedar suka atau tidak suka, pantas atau tidak pantas. ”Saya berharap pada seluruh pajabat yang dilantik hari ini (Rabu) untuk segera dapat melakukan serah terima paling lambat 5 hari dari hari ini,” ungkap bupati yang baru dilantik pada 4 Maret 2013 lalu itu.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada para pejabat agar segera melakukan orientasi dan

komunikasi pada SKPD yang lama, termasuk satuan kerja lain dan stafnya. Bagi sekretaris daerah (sekda) agar memfasilitasi serah terima dan melaporkan perkembangan pada Bupati.

Dia menerangkan, para pejabat yang dilantik, harus menyikapi secara positif. Sebab, para pejabat bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. ”Saya tidak suka mental pejabat yang asal bapak senang (ABS).

Semuanya harus kerja dengan bukti nyata,” tegasnya.

Sementara itu, rincian dari 190 orang pejabat tersebut antara lain, eselon IIb sebanyak 15 orang, IIIa ada 22 orang, IIIb ada 39 orang, Iva sebanyak 91 orang, IVb ada 21 orang, dan Va ada 2 orang.

Adapun dari jumlah 190 pejabat yang dimutasi dan dilantik itu salah satu di antaranya Tamar Djaya yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas (kadis) PU Cipta Karya digeser ke Asisten Pembangunan.

Asisten Adpum Affandi yang dirotasi ke Sekretariat Dewan.

Mantan Camat Konang, Salman Hidayat yang dilantik sebagai Camat Burneh.

Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yakni Ahmat Hafid.

Dinas PU Cipta Karya kini dijabat Ishak Sudibyo yang sebelumnya menjabat Kadis Pertambangan. Sementara posisinya kini diganti Fahri yang sebelumnya sebagai Camat Socah. (ori/rah)

MATARAMAN

Polres Siagakan 156 Personel untuk Pengamanan UN MADIUN - Kepolisian Resort Madiun Kota, Jawa Timur, akan menyiagakan sebanyak 156 personel untuk mengamankan rangkaian pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 di kota setempat dari tingkat SMA sederajat hingga SD sederajat.

Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Polres Madiun Kota, AKP Sigit Siswadi mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di masing-masing sekolah penyelenggara UN dan juga pengawalan distribusi soal ujian dari kantor Polres Madiun Kota menuju sekolah.

“Setiap sekolah akan terdapat dua personel polisi.

9

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

Selain itu, pengamanan juga dilakukan saat distribusi soal dari kantor polisi ke sekolah masing-masing penyelenggara UN,” ujar AKP Sigit kepada wartawan, Rabu.

Tidak hanya itu, selain menyiagakan para personelnya, Polres Madiun Kota juga akan menggunakan tiga kunci pengaman yang berbeda untuk mengamankan penyimpanan

soal-soal UN. Ketiga kunci tersebut akan dipegang oleh tiga institusi yang berbeda.

Dimana, tiga kunci pengaman tersebut masing-masing akan dipegang pihak Polres Madiun Kota, Dinas Pendidikan Kota Madiun, dan satu lagi dipegang oleh pihak perguruan tinggi (PT) sebagai tim pengawas UN. “Masing-masing kunci tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan itu dipegang oleh institusi yang berlainan. Untuk membuka ruang penyimpanan soal harus menggunakan ketiga kunci tersebut sekaligus. Jadi tidak bisa dibuka kalau hanya dengan satu atau dua kunci

saja,” terang Sigit.

Menurut dia penerapan tiga kunci pengaman tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan soal-soal UN agar tidak bocor. Rencananya, naskah UN akan disimpan di gedung pertemuan Polres Madiun Kota dan dijaga ketat aparat polisi setempat.

Sigit menambahkan, naskah soal UN tingkat SMA akan tiba di Kota Madiun pada hari Jumat, 12 April 2013 mendatang.

Sedangkan ujian akan diawali dari tingkat SMA sederajat yang berlangsung pada tanggal 1518 April 2013. Sedang untuk SMP sederajat pada 22-25 April 2013, dan SD sederajat pada 6-8

Mei 2013.

Kepala Dinas Pendidikan, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Dikbupora) Kota Madiun, Suyoto, menyatakan, segala persiapan untuk ujian nasional telah dilakukan.

“Semua telah siap menyelenggarakan ujian nasional, baik siswa, guru, sekolah, maupun dari segi keamanan.

Tahun ini kami menargetkan kelulusan hingga 100 persen,” ujar Suyoto.

Adapun jumlah siswa tingkat SMA sederajat yang akan mengikuti UN tahun 2013 di Kota Madiun mencapai 5.285 siswa dari 33 sekolah yang ada di wilayah setempat. (ant/rah)

KETATANEGARAAN

MPR Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan TRENGGALEK - Lima anggota MPR RI melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan anggota PGRI setempat, Rabu.

Acara sosialisasi yang dipusatkan di pendopo kabupaten tersebut mendapat sambutan antusias dari kalangan guru/ pendidik PPKN, baik tingkat SMP maupun SMA yang hadir sebagai tamu undangan dalam kegiatan tersebut.

Seluruh peserta yang hadir mendapat piagam serta buku panduan tentang penjelasan empat pilar kebangsaan yang berisi tentang ketatanegaraan Indonesia, dasar negara, kesatuan kebangsaan, serta demokrasi.

Ketua Fraksi PKS MPR RI, Soenmanjaya mengatakan, sosialisasi empat pilar kebangsaan yang mereka lakukan di Kabupaten Trenggalek merupakan tindaklanjut nota kesepahaman antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) MPR RI dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Kami ada MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) dengan PGRI pusat untuk melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di 528 kabupaten/kota se-Indonesia,” terangnya di sela kegiatan sosialisasi di Kabupaten Trenggalek.

Ia tak menjelaskan berapa daerah yang telah mereka kunjungi dalam rangkaian “roadshow” atau safari sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut selama kwartal pertama tahun 2013.

Soenmanjaya hanya mengatakan bahwa setiap anggota MPR RI, baik yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPD, wajib melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan minimal sembilan kali dalam setahun.

Baik dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR RI di daerah pemilihan masing-masing ataupun atas nama kelembagaan MPR RI,” kata dia.

“Seluruh kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh MPR. Jumlah anggota kita (MPR RI), baik dari unsur DPR maupun DPD ada sebanyak 692 anggota dan semuanya mengemban tanggung jawab yang sama,” jelasnya.

Selain institusi/organisasi PGRI yang tersebar di 528 kabupaten/kota se-Indonesia, Soenmanjaya menjelaskan bahwa pemahaman pilar kebangsaan juga dilakukan di semua jajaran eselon I di tingkat kementrian dan BUMN, pemerintah provinsi, serta seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Program ini juga kami lakukan dengan sasaran tokohtokoh masyarakat atau minimal tokoh pemuda di daerah, siswa sekolah, mahasiswa melalui program ‘outbond’, ‘forum discussion group’ di kalangan akdemisi, maupun di lingkungan TNI/Polri sebagaimana akan kami lakukan di Bandung,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto menyambut baik gerakan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilakukan lembaga MPR RI maupun masing-masing anggota parlemen.

Menurutnya, penguatan pemahaman tentang ketatanegaraan dan pengetahuan tentang kesatuan kebangsaan diharapkan bisa memperkuat karakter bangsa sekaligus memperkuat persatuan warga negara Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa dan aneka latar belakang agama. (ant/ rah)

KRIMINAL KEJURNAS OFFROAD. Offroader memacu mobilnya saat mengikuti Kejuaran Nasional (Kejurnas) Offroad di Sirkuit Gunung Kendil, Kab. Madiun, Jatim. Kejurnas yang diikuti ratusan offroader dari berbagai daerah di Indonesia tersebut merupakan seri pertama dari lima seri yang akan digelar selama tahun 2013.

PERSIAPAN UN

TENAGA KERJA WANITA

Disdik Akan Gelar Try Out Susulan

Sejumlah TKW Diduga Jadi Korban Trafficking

BOJONEGORO - Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jatim, akan menggelar “try out” susulan di sejumlah SDN yang siswanya tidak bisa mengikuti program itu karena terganggu banjir luapan Bengawan Solo dalam beberapa hari ini.

“Penyebab siswa SDN tidak bisa mengikuti ‘try out’ karena sekolahannya, yakni jalan menuju ke sekolahan atau rumah siswa terendam banjir luapan Bengawan Solo,” kata Kepala Bidang Pendidikan TK/SD Disdik Bojonegoro Akhyar, Rabu.

Ia yang didampingi Kepala Disdik Husnul Quluq menjelaskan dari 53 SDN yang terendam air banjir Bengawan Solo hanya sebagian kecil yang bisa menggelar try out. “Pelaksanaan ‘try out’ menempati rumah warga yang tidak kebanjiran,” kata Akhyar.

Ia menyebutkan SDN yang sekolahannya terendam air banjir dan tidak bisa menggelar “try out”, di antaranya di sejumlah desa di Kecamatan Dander, Kalitidu, Trucuk, Malo juga kecamatan lainnya yang genangan air banjirnya cukup parah.

Yang jelas, menurut dia, pihaknya akan menggelar “try out” susulan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti “try out” sebelum ujian nasional (UN) dilaksanakan pada 7 Mei. “Mengenai soal try out tidak ada masalah akan kami buatkan lagi,” jelas Akhyar.

Menurut dia, sebanyak 53 SDN yang sekolahannya terendam air banjir luapan Bengawan Solo sejak tiga hari lalu itu semua siswanya terpaksa diliburkan.

“Guru akan memberikan tambahan pelajaran bagi siswa yang libur akibat banjir,” ujar Husnul Quluq.

Mengenai prasarana dan sarana pendidikan di SDN yang terendam air banjir, menurut Husnul, kemungkinan besar tidak ada yang rusak, sebab para guru sudah memiliki cara untuk mengamankan inventaris pendidikan.

“Biasanya ketika air banjir datang guru bergotong-royong mengamankan inventaris kantor ke tempat-tempat yang lebih tinggi yang sudah disediakan sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu, seorang guru SDN Sukoharjo, di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Triatin menyatakan para siswa kelas VI di SDN Sukoharjo yang sekolahannya terendam air banjir sekitar 0,50 meter terpaksa melaksanakan try out di rumah warga di seberang jalan yang tidak kebanjiran.

“Pelaksanaan try out yang seharusnya tiga hari hanya berlangsung dua hari, Senin (8/4) dan Selasa (9/4), sebab khawatir banjir terus meninggi,” kata Triatin.

Husnul Quluq menambahkan pihaknya dengan jajaran disdik lainnya akan melakukan pemantauan di daerah genangan banjir luapan Bengawan Solo untuk mengetahui kesulitan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolahan yang ada di wilayah genangan banjir. (ant/rah)

TULUNGAGUNG - Sejumlah tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang mengadu nasib di Singapura maupun beberapa negara Asia Timur ditengarai telah menjadi korban perdagangan manusia (trafficking) oleh sindikat agensi pengerahan tenaga kerja nakal.

“Kami telah menemukan beberapa kasus, salah satunya sesuai laporan yang masuk dan sedang dilakukan pendampingan berasal dari Kecamatan Wonorejo,” tutur Koordinator LSM Migran Centre Kabupaten Tulungagung Widi Hariyanto, Rabu.

Berdasarkan hasil penelusuran oleh sejumlah relawan dan aktivis Migran Centre, pelaku perdagangan manusia atau trafficking tersebut sengaja dilakukan oleh oknum-oknum agensi nakal, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri tempat TKW bersangkutan dipekerjakan.

Modusnya, ungkap Hari, yakni dengan mempekerjakan TKW yang tidak sepenuhnya siap kerja, misalnya tidak menguasai bahasa di negara majikan, masalah kesehatan, hingga faktor perilaku selama di negara tujuan.

“Biasanya TKW ini diputus kerja atau dikembalikan oleh majikannya ke agensi sebelum masa kontrak pemotongan gaji mereka habis. Karena terancam denda dan biaya tambahan jika dipulangkan ke

Indonesia, TKW-TKW ini biasanya dipekerjakan di Macau, daerah perjudian untuk menjadi pekerja seks dan semacamnya,” ungkapnya.

Migran Centre tidak mengungkap lebih detail jumlah TKW yang menjadi korban trafficking dimaksud, namun Hari menengarai jumlahnya cukup banyak karena memang menjadi modus operandi agensi pengerahan tenaga kerja nakal, baik yang resmi maupun yang menggunakan jalur ilegal.

Parahnya, fenomena perdagangan manusia diyakini tidak hanya dialami TKW asal Kabupaten Tulungagung, tetapi merata di semua daerah asal TKI dengan tujuan Hongkong, Taiwan, Jepang, serta Singapura.

“TKW yang asal Wonore-

jo itu salah satunya yang saat ini sudah mentas setelah akhirnya dia memperoleh tempat kerja baru di Hongkong,” kata Hari.

Fakta yang diungkap LSM Migran Centre tersebut sangat ironis, mengingat jumlah TKI/ TKW asal Tulungagung di luar negeri diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.

Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung sejauh ini belum bisa mengonfirmasi kebenaran hasil temuan LSM Migran Centre.

Banyaknya TKI/TKW yang berangkat melalui jalur ilegal dan tidak tercatat dalam data resmi dinsosnakertran selalu menjadi alasan keterbatasan mereka dalam melakukan pengawasan. (ant/rah)

Polisi Tangkap Oknum Wartawan Gadungan TRENGGALEK - Kepolisian Sektor (Polsek) Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, mengamankan seorang oknum wartawan gadungan yang diduga kerap meminta sumbangan di sejumlah sekolah di daerah tersebut.

Wakapolsek Tugu Ipda Imam Subi’at, Rabu, mengatakan pemuda yang diidentifikasi bernama Sunarno (29), warga Dusun Ngepring, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek tersebut diamankan setelah pihaknya menerima laporan dari guru MTs Muhamadiyah Nglongsor, Tugu.

“Guru tersebut menginformasikan bahwa di sekolahnya didatangi seorang wartawan yang meminta sumbangan, namun setelah dikroscek melalui nomor telepon yang tertera dalam surat pengantar yang dibawa pelaku, pihak media justru tidak mengakui Sunarno sebagai wartawannya,” katanya.

Menurutnya, saat diinterogasi polisi di Polsek Tugu, Sunarno mengaku sebagai wartawan Radar Indonesia, salah satu tabloid mingguan lokal asal Kediri.

Ia mengaku ditugaskan di Tulungagung dan Trenggalek guna mencari sumbangan untuk kegiatan ulang tahun medianya yang kesembilan.

Imam mengatakan selama empat bulan menjadi wartawan, pelaku telah mendatangi sedikitnya tiga sekolah, yakni SMPN I Pule, SMPN 2 Pule dan MTs Muhamadiyah Nglongsor, Tugu.

Dalam aksinya pelaku mendatangi sekolah yang menjadi target/sasaran dengan berbekal selembar surat permohonan sumbangan

serta kartu pers.

“Sementara ini dia mengaku hanya mendatangi tiga sekolah dan baru berhasil mendapatkan uang sumbangan sebesar Rp100 ribu. Saat ini masih kami kembangkan dan kami tidak percaya begitu saja dengan pengakuannya,” jelas Imam.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti beberapa lembar kuitansi kosong, surat permohonan sumbangan, dua lembar kartu pers, KTP, STNK dan dompet yang berisi uang mainan Rp40 ribu.

“Yang aneh, pelaku ini juga tidak membawa perlengkapan selayaknya wartawan, seperti notes maupun kamera, bahkan ponsel saja tidak membawa,” katanya.

Kepada polisi Sunarno mengaku, untuk menjadi wartawan tabloid mingguan tersebut, ia telah menyetorkan uang “pelicin” sebanyak Rp800 ribu dan ia hanya ditugaskan untuk mencari sumbangan ke sekolah-sekolah.

“Saya tidak diwajibkan menyetor berita, hanya disuruh mencari sumbangan dengan imbalan 10 persen dari uang yang didapatkan,” kata Sunarno.

Pelaku juga mengaku tidak mengetahui seluk-beluk ilmu jurnalistik, bahkan pria yang sehari-hari berprofesi sebagai petani ini juga tidak paham tentang tugas pokok wartawan.

Wakapolsek Tugu Imam Subi’at menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk menjerat kasus yang melecehkan dunia wartawan tersebut. (ant/ rah)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

KASUS LAPORAN PALSU

Camat Bangkalan Akui Salah Fitnah Eks Lurah Kraton

UNJUK RASA. Para peserta melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Pemuda Surabaya. Dalam orasinya, mereka menyatakan akan memboikot Soekarwo pada Pilgub mendatang apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, yakni penetapan UMSK 2013 per 1 Mei.

Ribuan Buruh Siap Boikot Soekarwo Pada Pilgub Minta Pemprov Tetapkan UMSK 2013 Per 1 Mei SURABAYA – Untuk kesekian kalinya, sekitar lima ribu buruh dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, dijalan Pemuda Surabaya, Rabu (10/4) kemarin.

Para buruh itu tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur. Mereka menuntut Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2013.

Ribuan buruh ini juga menuntut Soekarwo mundur dari jabatannya, jika UMSK 2013 tidak segera ditetapkan.

Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan melakukan boikot dan tidak akan memberikan dukungan kepada pasangan incumbent Soekarwo

dan Saifullah Yusuf pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Agustus mendatang.

Salah satu orator aksi, Heri, dalam orasinya menegaskan, jika kedatangan mereka menuntut Gubernur untuk menandatangani UMSK 2013, karena draft pengajuan penetapan UMSK sudah ditandatangani oleh bupati dan walikota.

“Kita di sini kembali menuntut gubernur untuk menetapkan upah sektoral yang sudah ditandatangani wali kota dan bupati. Tapi nyatanya sampai hari ini Gubernur Jawa Timur, Soekarwo belum merekomendasi upah sektoral buruh,” teriak dia.

Dalam orasinya, dirinya juga menuntut gubernur untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak memihak kepada kaum buruh. “Untuk itu, kita meminta gubernur segera turun jabatan karena tidak berpihak pada kaum buruh,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris MPBI Jatim, Jamaluddin mengatakan, jika dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 89 Ayat 1 dengan jelas menyatakan jika Upah Minimum Sektoral lebih besar diatas Upah Minimum Kota dengan kisaran 5%. Dan akan berlaku untuk sektor tertentu yang telah ditentukan, berdasarkan Klarifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

“Di daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sudah lama menerapkan UMSK dengan kisaran antara 5% sampai 30%, Namun se-

lama 13 tahun di Jawa Timur belum ditetapkan UMS, dan hanya diterapkan atau diberlakukan Upah Minimum berbasiskan Wilayah Kabupaten/ Kota (UMK),” ujar dia.

Pihaknya juga menolak dengan adanya sistem Bipartit karena menguntungkan para pengusaha, karena harusnya pada level penyusunan dan bukan pada level pelaksanaan. “Kalau harus Bipartit lagi kan percuma ada upah sektoral,” katanya.

Dirinya menegaskan, jika pihaknya mendesak kepada Pemprov Jatim segera menetapkan UMSK pada 1 mei 2013. “Kami minta Pemprov Jatim segera menetapkan UMSK pada 1 Mei mendatang,” tegas dia, seraya mengatakan, jika sampai 1 Mei belum UMSK 2013 belum ditetapkan, pihaknya akan mengerahkan mengerahkan massa buruh lebih besar lagi. (wan)

PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

Mengeruk Ratusan Juta Rupiah dengan Gadaikan BlackBerry Palsu SURABAYA- Kepolisian sektor Tambaksari Surabaya berhasil meringkus pasangan suami istri (pasutri) yakni Charlie Heru Gunawan (26) dan Silvia Kurniawanti (21), warga Jl Petemon Barat Surabaya. Keduanya ditangkap lantaran kasus penipuan dan penggelapan, yaitu dengan melakukan pembobolan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) di Jl Pacar Keling Surabaya. Tak tanggungtanggung keduanya berhasil mengeruk hingga Rp 100 juta dari aksinya itu.

Kapolsek Tambaksari Kompol Suhartono, menyatakan, kasus ini terungkap setelah pemilik Koperasi, Indra Purnomo (27) warga Jl Kahuripan Surabaya curiga dengan keuangan di koperasi miliknya. Setelah dicek dan dilakukan audit, ternyata banyak barang gadai yang tidak ditebus. Dan setelah diperiksa, barang yang tidak ditebus itu ternyata berupa 45 handpone BlackBerry palsu atau replika. Ketika ditelusuri, diketahui bahwa semua BlackBerry dummy tersebut digadaikan pasutri tersebut. “ Dalam aksinya, pasutri yang bekerja sebagai tukang servis handpone menggadaikan BlackBerry ke KSP tersebut. Setelah beberapa hari, mereka kembali lagi untuk menukar BlackBerry yang digadaikan menggunakan BlackBerry replika.

Modusnya, pelaku berdalih mau mengambil SIM Card yang ada di dalam ponselnya,” paparnya, Rabu (10/4).

Dijelaskannya, Aksi tersebut dilakukan berulang kali selama beberapa bulan sampai pelaku mengeruk sekitar Rp 100 juta. Berdasarkan laporan tersebut, petugas pun akhirnya membekuk tersangka dirumahnya beserta barang bukti kejahatannya. “ setelah mendapatkan informasi pihak kami pun akhirnya melakukan penangkapan terhadap tersangka,” terangnya.

Dalam pemeriksaan petugas Charlie yang bekerja sebagai tukang servis handphone ini mengaku mendapat BlackBerry palsu atau replika

dengan cara membeli lewat jual beli online. Mengenai harganya, kata dia, per unit BlackBerry replika dihargai sebesar Rp 100 ribu. BlackBerry replika inilah yang kemudian digunakan untuk menukar BlackBerry asli yang sebelumnya telah digadaikan ke koperasi.

“Setelah ditukar dengan BlackBerry yang palsu, ya sudah tidak perlu ditebus lagi. Dilakukan sejak Desember 2012 hingga April 2013, mereka telah berhasil menggadaikan 45 BlackBerry palsu dan mengeruk uang hingga sekitar Rp 100 juta,” katanya.

Untuk memuluskan aksinya, rupanya, charlie tidak berjalan sendiri namun

melibatkan Sarah yang merupakan pegawai di koperasi tersebut yang setiap melakukan aksinya diberika komisi dari Rp. 100 ribu hingga Rp. 200 ribu. Sarah, kata dia, membantu meloloskan jaminan dengan memakai foto kopi milik teman dan orang tuanya.” Tanpa sepengetahuan karyawannya BB yang asli kami ganti dengan BB dummy. Tapi, saat menjaminkan ke sepuluh Sarah mengetahui kalau BB yang kami jaminkan adalah palsu namun karena saya beri komisi,” jelasnya.

Charlie juga mengakui, Uang Rp 100 juta hasil kejahatan menggadaikan BlackBerry palsu sudah habis. Selain untuk membiayai kebutuhan tiga anak untuk berfoya-foya.

“Uangnya untuk biaya kebutuhan. Saya punya anak tiga. Selain itu juga untuk bersenang-senang. Jarak atau waktu penggadaian45 BlackBerry palsu di KSP Jl Pacar Keling sejak Desember 2012 sampai April 2013. BlackBerry satu dengan lainnya berjarak sekitar seminggu. Namun setiap kali gadai, ia terkadang bisa sampai menggadaikan dua atau tiga handphone,” terangnya.

Atas kejahatan yang dilakukannya kedtiga tersangka dijerat dengan pasal 378 jo 374 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. (mag)

S U R A B AYA - C a m a t Bangkalan Rahmad Yunus Santosa dan dua tersangka lain, yakni Skretaris Kelurahan Kraton Denis Pribadi dan staf Bappeda Bangkalan, Achmad Sultoni, dalam kasus fitnah terhadap mantan Lurah Kraton Evy Aisya Andriani, mengakui kesalahan. Dan, meminta maaf kepada Evy, karena melakukan pelaporan palsu ke Inspektorat Bangkalan, sehingga Evy dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Kraton.

Pengakuan salah dan permohonan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Yunus, Denis, dan Sultoni kepada Evy. Kemudian, secara tertulis dalam akta notaris Agus Kurniawan yang berkantor di Jl Cempaka, Perumda Bangkalan.

Dengan pengakuan kesalahan dan permohonan maaf itu, Yunus, Denis dan Sultoni mengharap agar kasus yang membelit mereka bisa diselesaikan dengan damai. ’’Kita harap kasus kami bisa diselesaikan secara kekeluargaan,’’ kata Yunus kemarin. Pengakuan salah dan permohonan maaf itu, juga disampaikan ke penyidik Polda Jatim.

Untuk diketahui, dalam kasus tersebut, Yunus, Denis, dan Sultoni, dijerat atas dugaan pelanggaran Pasal 317, 263, 264, 266 dan Pasal

56 KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Namun, meski pidananya dibawah 5 tahun, pasal tersebut termasuk pasal pengecualian, sehingga bisa dilakukan penahanan. Yunus, Denis, dan Sultoni, dituding telah bersekongkol memfitnah Evy, dan pada 26 November 2012, melaporkannya ke Inspektorat Bangkalan.

Akibat laporan palsu itu, pada 28 November 2012 lalu, Evy dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Kraton. Evy difitnah mencetak stiker salah satu pasngan calon dalam Pilkada Bangkalan, 2012 lalu.

Dalam penyidikan di Ditreskrimum Polda Jatim, terungkaplah semua fitnah tersebut. Ternyata, saksi bernama M Aladin yang diajukan Yunus dalam laporannya, adalah saksi palsu. Terungkap pula bahwa kesaksian itu didikte oleh Denis Pribadi.

Dan, semuanya dikonsep oleh Sultoni di rumahnya pada tanggal 25 November 2013 malam.

Dihubungi terpisah, Evy Aisya Andriani mengatakan bahwa Yunus, Denis, dan Sultoni memang telah menemuinya pada Selasa (3/4) untuk meminta maaf dan berdamai. ’’Kalau maaf, pasti saya maafkan,’’ kata Evy kemarin.

Namun, untuk proses hukum di Polda Jatim, akan dis-

elesaikan kemudian secara bertahap sesuai prosedur.

Karena sejak awal, dia melakukan upaya hukum baik pidana maupun di PTUN, semata-mata untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan hanya korban fitnah serta persekongkolan jahat.

Namun, Evy mengatakan kalau dia masih ada ganjalan. Apa itu? Selama 4 bulan, kata Evy, dia harus menanggung hukuman dan dicopot dari jabatannya, atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan akibat fitnah dari Yunus, Denis, dan Sultoni. ’’Sekarang, terungkap bahwa ketiganya sengaja bersekongkol memfitnah saya.

Ketiganya adalah PNS. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan sanksi dari pimpinan,’’ ungkit Evy. Untuk Sultoni, selain kasus fitnah terhadap Evy, saat ini Sultoni juga tengah dibidik dalam dugaan penyelewengan dana PNPM Kelurahan Kraton selama 5 tahun terakhir. Sultoni sendiri adalah Ketua PNPM Kelurahan Kraton. Pengelolaan dana PNPM ditengarai terjadi penyimpangan dan pengeluaran fiktif. Indikasi awal, saat ini program kredit PNPM untuk Kelurahan Kraton distop Pemprov Jatim, karena ditemukan ketidakberesan dalam penyalurannya. (kas)

DUNIA PERADILAN

Pieter Ajukan Keberatan Jika Berkas PK Dikirim ke MA SURABAYA- Pieter Talaway, selaku kuasa hukum dari Tio Piauw Jong alias Markus, korban penipuan bisnis tembakau Rp 1,2 miliar yang dilakukan terpidana Limantoro Santoso menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabya, Eko Sugiyanto yang memutuskan akan tetap mengirimkan berkas permohonan Penijauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana Limantoro dengan catatan space tanda tangan pemohon dikosongkan.

Menurut Pieter, nota keberatannya itu telah disampaikan kepada Ketua PN Surabaya, Heru Promono melalui surat yang ditembuskan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).”Kita sudah kirimkan sikap keberatan kami kemarin,”ujar Pieter dikantornya, Rabu (10/4) kemarin.

Menurut dia, jika berkas PK tersebut berlanjut ke MA, bagi Pieter dunia peradilan, Khususnya PN Surabaya sudah tidak lagi memeliki taring.”Ini jelas akan menjadikan preseden buruk bagi PN Surabaya artinya nanti bagi pelaku pelaku yang telah di vonis MA akan mengajukan PK sambil menghindar dari eksekusi.dan ini akan berimbas pada kewibawaan PN Surabaya sebagai lembaga peradilan, “ungkap dia.

Mengenai akan dikirimkannya berkas PK tersebut meski tanpa dihadiri pemohon yakni terpidana Limantoro, kata Pieter telah

Nota keberatannya itu telah disampaikan kepada Ketua PN Surabaya, Heru Promono melalui surat yang ditembuskan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Pieter Talaway

Kuasa Hukum Markus menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 tahun 2012 yang mengatur prosedur pengajuan PK.” Jika mengacu pada SEMA, proses sidang ini harus dihadiri terpidana. Untuk itu, kami menganggap berkas tersebut belum selesai,”ungkap dia Selain itu, Pieter juga menyesalkan kinerja Korps Adhyaksa yang dinilai lamban melaksanakan putusan MA.”Semestinya jika panggilan pertama dia tidak dipenuhi , sepatutnya tidak perlu ada panggilan kedua, Kejaksaan harus segera mengeksekusi terpidana. Untuk apa Kejaksaan takut, karena aturan panggilan itu tidak diatur didalam KUHAP,”Katanya.

Diberitakan sebelumnya, Limantoro adalah terpidana penipuan Rp 1,2 miliar dengan kedok bisnis tembakau beberapa tahun lalu. Kepada korbannya, Tio Piauw Jong alias Markus, Limantoro menjanjikan keuntungan 10 persen dari modal yang di-

berikan. Ternyata, di perjalanan, keuntungan yang dijanjikan tidak terealisasi. Malah, modal korbannya belum dikembalikan Rp 1,2 miliar.

Oleh MA, Limantoro divonis tiga tahun penjara.

Atas putusan MA itulah, Limantoro mengajukan PK ke PN Surabaya. Dia hanya hadir satu kali selama persidangan PK nya digelar.

Ironisnya meski tidak dihadiri Limantoro selaku pemohon PK, majelis hakim PN Surabaya memutuskan untuk melanjutkan berkas pengajuan PK itu hingga MA. Sementara ketidakkehadiran Limantoro dalam persidangan itu, lantaran ketakutannya bakal eksekusi oleh pihak Kejari Surabaya, pasalnya hampir disetiap persidangannya itu digelar Kejaksaan telah menerjunkan tim untuk mengeksekusi Limantoro. Bahkan hingga kini Kejari Surabaya telah kehilangan jejak keberadaan Limantoro. (kas)

SEPEDA KAYU Seorang pengunjung melihat sepeda yang terbuat dari kayu Jati yang di pamerkan di Ferstival Kampung Blawe, Kediri, Jawa Timur.

Sepeda kayu tersebut di jual mulai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta sesuai dengan tingkat kesulitan saat membuatnya.

LINTAS JATIM

11

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

Mengaku Diperas oleh Jaksa dan Hakim SURABAYA - Dua lembaga penegak hukum di Surabaya dibikin goyang isu suap. Jaksa dan hakim disebut-sebut menerima uang jutaan rupiah dari terdakwa kasus kecelakaan, Kevin.

Anak Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, mengungkapkan sendiri perihal suap tersebut di PN Surabaya, usai menjalani persidangan putusannya, Rabu (10/4) kemarin.

Kevin Mengungkapkan jaksa yang menerima uangnya adalah jaksa perempuan berinisial SA. Dia adalah jaksa penuntut umum (JPU) perkara ini. Adapun hakim yang juga disebutnya meminta uang berinisial HM. Dalam sidang perkara yang membelit Kevin, HM sebagai ketua majelis hakim.

Kevin membeberkan adanya suap ini karena dia mengaku kecewa musibah kecelakaan yang menimpanya

diteruskan ke pengadilan. Padahal, kata dia, perdamaian sudah dilakukan antara dia dengan korban kecelakaan, 5 Juni tahun lalu. “Kenapa sampai begini,” ujar dia.

Perdamaian disepakati, lanjut Kevin, karena dia bertanggungjawab pada peristiwa kecelakaan yang mematahkan paha korban. “Saya langsung bawa ke rumah sakit, dirawat tiga hari. Dia pulang langsung hari itu juga bikin tandatangani surat perdamaian,” ungkap dia.

Adapun muasal suap, terang Kevin, terjadi pada Januari lalu. Di bulan itu, berkas kecelakaan yang terjadi pada Juni 2012 baru masuk Kejak-

saan Negeri (Kejari Surabaya).

Pada proses itu, tanpa pengacara, dia menjalani proses pelimpahan tahap kedua. “Saya ketemu dengan jaksanya, ibu SA,” tandas dia.

Nah, saat itulah transaksi pertama terjadi. Ada pembicaraan soal bagaimana caranya

PENGENTASAN KEMISKINAN

hukuman yang akan menimpa Kevin bisa diringankan. Kesepakatan terjadi dan Kevin memberikan uang Rp 3 juta.

“Jaksanya berjanji akan memberikan tuntutan percobaan,” terang Kevin.

Singkat cerita, sidang kasus inipun bergulir di PN

Surabaya. Sebelum tuntutan dibacakan, jaksa SA bilang ke Kevin kalau dirinya sulit dituntut percobaan karena pasal yang didakwakan ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Pembicaraan kembali terjadi oleh jaksa Kevin dituntut 8 bulan penjara setahun percobaan plus denda Rp 1 juta.

Rabu (3/4) pekan lalu, sidang putusan perkara ini dijadwalkan tapi ditunda. Di hari itu, ungkap Kevin, dia menyerahkan uang kedua kalinya ke jaksa SA Rp 3 juta di ruang kerjanya di Kejari Surabaya, sekitar pukul 08.00 pagi. Siang harinya, setelah sidang tunda tersebut, hakim HM mengajak dirinya ke ruang hakim dan meminta sejumlah uang.

“Waktu itu hakim minta lima juta. Saya bilang cuma tiga juta dan langsung diambil,” kata Kevin. Saat itu, lanjut dia, di ruang hakim MA

tidak sendiri. Ada satu hakim lain juga berada di sana. “Tapi dia mungkin tidak tahu saya ngasih uang,” jelasnya.

Kemarin, Kevin yang saat sidang ditemani beberapa teman kuliahnya menerima vonis dari majelis hakim.

Dia divonis bersalah dan dihukum 6 bulan penjara percobaan 10 bulan plus denda Rp 500 ribu. Lucunya, Kevin tidak diberi kesempatan oleh hakim apakah menerima atau banding. Dia terkesan dikondisikan agar menandatangani berita acara sidang tanda menerima vonis.

Dikonfirmasi pernyataan Kevin, jaksa SA awalnya membantah. Dia akhirnya mengaku setelah didesak tanya oleh wartawan. “Ya terima tiga juta agar tidak ditahan,” ujarnya dengan terbata-bata.

Tapi ketika ditanya lanjut uang tersebut apakah sebagai jaminan terdakwa tidak

ditahan dan apakah masuk ke rekening resmi Kejaksaan, dia gelagapan.

SA akhirnya menganulir kembali pernyataannya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang sepeserpun dari terdakwa Kevin. Adapun Kepala Kejari Surabaya M Dofir tidak merespon ketika dihubungi wartawan untuk mengkonfirmasi kasus suap anak buahnya itu.

Adapun Ketua PN Surabaya Heru Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi hakim yang menerima uang dari terdakwa tersebut. Berkoordinasi dengan Suwidya, Ketua tim pengawas internal pengadilan, dalam waktu dekat pihaknya akan memintai keterangan hakim bersangkutan.

“Yang jelas tindakan seperti itu tidak boleh. Tapi kami akan periksa dulu apa benar informasi itu,” tegas dia. (kas)

TRANSPORTASI BANJIR

Pemprov Kucurkan Bantuan Kebutuhan Dasar SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.

Salah satunya dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur DR Rasiyo dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Nasional Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013, di Garden Palace Hotel, Rabu (10/4).

Menurutnya, dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan modal atau pemberian hewan ternak yang diinginkan

akan bisa mengurangi kedalaman tingkat kemiskinan mereka. Hal tersebut, telah dilakukan sejak tahun 2008 lalu sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sesuai data BPS Jatim, jumlah masyarakat miskin di Jatim sebanyak 3.949.822 Rumah Tangga (RT). Jumlah tersebut dibagi menjadi tiga kreteria yakni, RT sangat miskin sebanyak 493.004, RT miskin 1.256.122 RT dan RT mendekati atau hampir miskin 1.300.696 RT,” papar dia.

Untuk kategori sangat miskin penanganannya langsung diambil alih Pemprov dengan menggunakan APBD Provinsi Jatim sebesar Rp 1,2 trilliun. Pemerintah memberikan bantuan sesuai de-

ngan permintaan maskin, seperti modal untuk berdagang kelontong atau bantuan ternak berupa kambing, ayam, babon atau bibit tawon madu dan perikanan. Rata- rata bantuan nilainya sebesar Rp. 2 – Rp. 2,5 Juta per RT. “Harapannya peserta rakonis nasional bisa memberikan sumbangan pikiran dan masukan positif bagi kebaikan dan singkronisasi program pengentasan kemiskinan di pusat dan daerah. Sehingga rakornis empat hari kerja ini dapat menjawab tantangan yang semakin sulit, beragam dan komplek sekaligus juga bisa memberikan solusi yang baik untuk penanganan program kemiskinan ke depan,” tandas Sekdaprov. (neu)

Sejumlah bocah membawa air mineral menggunakan rakit saat banjir menggenangi Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (10/4). Akibat luapan air dari bengawan Solo yang melanda wilayah Lamongan merendam sekitar 1157 rumah di 12 desa di dua Kecamatan Laren dan Babat dengan ketinggian air sekitar 50 cm.

PECANDU OBAT

JELANG PILGUB

Petugas Amankan Pecinta Obat Orgil

Pakde Sibuk Galang Dukungan

BARANG BUKTI. Komisaris (pol) Suparti menunjukan barang bukti kejahatan saat gelar rilis di Mapolrestabes Surabaya.

SURABAYA- Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya berhasil mengamankan beberapa orang yang menjadi pecandu obat-obatan khusus yang biasa dikonsumsikan dokter bagi penderita Kejiwaan atau orang gila (Orgil). Diantaranya, pecandu obat Trihexyphenidyl, Calmlet dan Cytotec berjumlah 865 butir.

Obat-obatan tersebut diamankan dari 3 orang tersangka yakni M. Rois (24) warga jalan Sidoyoso Wetan Surabaya, M. Ibrahim (26) warga Jalan Kapas baru Surabaya dan Fajar (27) warga Dukuh Kupang Surabaya.

Trihexyphenidyl memiliki efek samping dengan ciri ciri detak jantung meningkat, Pusing dan pengelihatan kabur Mual serta muntah Diare dan Susah buang air kecil. Selain itu juga dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi serta menjadi linglung hingga kematian.

Kasubaghumas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti menyatakan penangkapan yang dilakukan pihaknya tersebut dimulai dari kurir, pengedar dan juga

pengguna. Dengan menggunakan cara, pembelian secara langsung dan juga pembelian dalam sistem ranjau.

“Ada dua sistem yang kami amankan sistem ranjau dan pembelian secara langsung,” katanya, saat dalam gelar rilis di Mapolrestabes Rabu (10/4).

Penangkapan yang dilakukan petugas, sambung dia, dilakukan dalam kurun waktu 10 hari tertanggal dari 1 April hingga 10 April. Selain 3 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan 7 tersangka yang juga terjerat kasus Narkoba. Dengan, barang bukti berupa, ganja seberat 9,94 gram, Sabu 1, 47 gram, extacy 85 butir, 5 unit Handphone dan 2 timbangan.

“Saat ini kami tengah mengembangkan kasus ini untuk mencari bandar besar dari ke 10 pengedar narkoba ini,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang tersangka yang menjadi pengguna obat-obatan keras, M. Rois mengatakan, konsumsi obat-obatan seperti Trihexyphenidyl dan Calmlet membuat matanya melek dan dapat mabuk atau fly. (mag/kas)

SURABAYA – Berharap kembali menjabat sebagai Gubernur Jatim periode 2013 - 2017, Soekarwo terus berupaya mendulang pendukung.

Dalam acara Sarasehaan Seniman Dalang dan Pelawak Se Jawa Timur 2012 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Rabu (10/4) dirinya berjanji kepada para seniman bahwa tahun 2014 akan ditetapkan menjadi tahun budaya di Jatim. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Pakde ini pun dengan semangatnya memaparkan peningkatan pendapatan per kapita warga Jatim.

Menurutnya, tahun budaya ini dicanangkan untuk menghadapi jaman materialisme, kapitalisme dan liberalisme. Materi adalah hal penting tetapi bukan segalanya dalam kehidupan yang ukuran setiap orang berbeda-beda. “Dalam sistem yang liberalisasi dan kapitalisme yang ada di sendi perekonomian. Sebagai manusia

tidak cukup hanya mengejar materi saja tetapi ucapan rasa syukur yang diciptakan,” kata Soekarwo.

Dia meminta kepada para peserta yang hadir jangan sampai melupakan nila-nilai kultural dalam mengejar ekonomi di era kapitalisme hingga merugikan orang lain dengan berperilaku Animal economic. Sifat hewani dalam mengejar ekonomi harus dihilangkan dengan mengedepankan harga diri dan moral.

“Animal economic adalah perilaku hewani ekonomi yang merasa tidak puas dengan hasil yang sudah ada.

Kita harus mencegah perilaku saling menghancurkan satu sama lain dan tidak ada gunanya pembangunan yang telah dibangun hancur hanya karena kepentingan materiil seperti itu,” tegasnya.

Karwo berpendapat, etika, moralitas, budaya dan agama menjadi satu bagian penting dalam berperilaku. Jangan sampai pertumbuhan ekono-

MINTA DUKUNGAN. Pakde sedang memberi sambutan dalam Sarasehan Seminar Dalang dan Lawak.

mi yang meningkat akan mengakibatkan menurunnya nilai etika, moralitas, budaya dan spiritual. “Pada jaman materalisme seperti saat ini harus diiringi dengan spirit pembangunan budaya dan konsep kebangsaan Indonesia bukan menghantui manusia,”

urai dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Jarianto mengatakan sarasehan ini digelar untuk mengembangkan wawasan daya cipta seniman dalang pelawak, mengangkat harkat

dan seniman pelaku budaya serta memperluas peranan di masyarakat dalam berbudaya, berbangsa dan bernegara.

Memperkuat peran pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam pembinaan seni terpadu dan terprogram. (neu)

SELEBRITI

Ari Lasso Senang Pulang Kampung ke Surabaya SURABAYA - Penyanyi pop Indonesia, Ari Lasso, mengaku senang bisa pulang kampung dan menetap beberapa hari di Surabaya.

“Sudah empat hari ini saya tinggal di Surabaya.

Rasanya seperti teringat masa remaja ketika masih menjadi penduduk kota ini,” ujarnya di sela penampilannya mengisi HUT ke-30 Rimbawan di Surabaya, Rabu.

Sebagai putra daerah, ia mengaku bangga bisa menjadi pengisi acara sekaligus menyanyi di hadapan ribuan

masyarakat Jawa Timur.

Musisi berusia 40 tahun tersebut pernah lama dan mengenyam pendidikan di Surabaya, yakni di SMA Negeri 2 dan Universitas Airlangga Surabaya.

“Saya ini kelahiran Madiun dan bangga menjadi bagian dari Jawa Timur.

Semoga provinsi ini semakin maju dan masyarakatnya sejahtera,” kata mantan vokalis Dewa 19 tersebut di hadapan wartawan.

Di hadapan ribuan rimbawan atau masyarakat hu-

tan, Ari Lasso membawakan tujuh lagu populer miliknya yakni “Mengejar Matahari”, “Arti Cinta”, “Penjaga Hati”, “Aku dan Dirimu” dan “Misteri Ilahi”.

Selanjutnya, dua lagu terakhir yang pernah dilantunkannya ketika masih menjadi bagian dari Dewa 19, yakni “Kangen” dan “Kamulah Satu-satunya”.

“Terima kasih atas sambutan luar biasa ini. Saya adalah anak seorang petugas kehutanan dan saya sangat bangga karena kelu-

arga bisa membantu berbuat untuk hutan di Indonesia,” katanya sambil menutup penampilannya.

Salah seorang penonton, Novianti, mengaku tidak menyangka bisa menyaksikan penampilan Ari Lasso lengkap dengan grup musiknya. Sebagai warga Lumajang, ia bersyukur melihat Ari Lasso langsung dari dekat.

“Awalnya saya tidak tahu ada konser Ari Lasso.

Untunglah saya ikut, jadi bisa nonton konser gra-

tis. Apalagi di daerah kan sangat jarang ada konser musik dengan penyanyi papan atas seperti Ari Lasso,” kata perempuan yang terpaksa pulang menggunakan bus umum karena tertinggal rombongan lainnya tersebut.

“Tidak apa-apa saya ditinggal, asalkan bisa nonton Ari Lasso. Biarlah saya pulang naik angkutan umum.

Kapan lagi bisa nonton konser Ari Lasso dari dekat, gratis pula,” tambahnya. (ant/ fqh/dar)

12

NASIONAL

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 | TAHUN II

TEMUAN KPPU

Ada Kartel Suku Bunga?

JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap keukeh dengan dugaan kartel atas penentuan suku bunga kredit yang ditetapkan perbankan di Indonesia. Indikasinya terlihat dari tingginya suku bunga kredit perbankan dalam negeri yang masih berkisar rata-rata di atas 12 persen. Padahal suku bunga acuan atau BI Rate sudah beberapa kali mengalami penurunan. “Indikatornya interest margin, Rasio BOPO, NIM, itu yang paling tidak efisien.

Kalau tidak efisien sumbernya bisa jadi dua, kebijakan BI, kalau bukan kebijakan BI berarti pasti koordinasi, kalau koordinasi itu kan pasti kartel.

Bisa jadi kebijakan bisa jadi kartel. Kita selalu membuka dua kemungkinan itu,” kata Ketua KPPU, Nawir Messi di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membantah tudingan KPPU. Dia menilai suku bunga yang ada saat ini sesuai dengan kondisi masing-masing bank dan kondisi pasar.

Menurutnya, jika tingkat suku bunga mengalami kecenderungan meningkat, bukan menurun, maka itu jadi indikasi adanya kartel. Yang terjadi saat ini adalah tingkat suku bunga, kecenderungannya mengalami penurunan walaupun tidak signifikan

mengikuti penurunan BI Rate. “Lalu ada benchmarking, terkait dengan persaingan suku bunga kredit sesuai pasar sehingga suku bunga mirip-mirip. Ini tidak ada kartel. Kalau iya, suku bunga cenderung stabil dan meningkat,” kata Perry.

Menurut Nawir, kartel adalah perilaku persaingan tidak sehat yang dilarang UU No.5/1999 karena merugikan masyarakat dan menggangu perekonomian. “Dewasa ini, tim penyelidik mulai bekerja dan mengumpulkan bukti-bukti soal penyebab tingginya suku bunga perbankan itu,” jelas dia.

Dia menjelaskan, kasus suku bunga itu merupakan perkara inisiatif Tim Kajian dan Tim Monitoring KPPU, dimana hasil pengkajian, masalah itu akhirnya dilanjutkan dalam proses penyelidikan. KPPU berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian efisiensi ekonomi dan dunia usaha.

Saat ini KPPU merancang diskusi kelompok dengan pelaku perbankan untuk menajamkan analisis terhadap tingginya suku bunga kredit.

Messi menegaskan pihaknya siap bertemu pejabat BI selepas sesi diskusi dengan pelaku usaha itu selesai.

“Anda harus siap menghadapi (pejabat BI) dengan menggunakan argumen-argumen yang valid, yang rasional.

Terakhir (ketemu BI), setelah semua ini selesai. Akan dijadwalkan setelah komunikasi dengan berbagai stakeholder ini selesai,” tandasnya.

Dari data BI, suku bunga kredit perbankan rata-rata hanya turun sebesar 3,33 persen dalam beberapa tahun terakhir. Bank sentral mencatat rata-rata suku bunga kredit industri perbankan sebesar 15,39 persen pada akhir Desember 2008, turun menjadi 13,24 persen pada Desember 2010, dan kembali turun menjadi 12,06 persen pada akhir 2012. (gam/beth)

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN MENKEU. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo memberikan keterangan saat tiba untu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu (10/4). Menkeu diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang dengan tersangka Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar, Teuku Bagus Mohamad Noor.

Menkeu Tetap Salahkan Andi Mallarangeng Kemenpora Dianggap Juga Bertanggung Jawab JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Mentri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardoyo. Pemeriksaan yang berlangsung sekitar 5 jam difokuskan pada masalah penggunaan anggaran proyek Hambalang yang mencapai Rp2,5 triliun. Usai diperiksa, Kemenkeu tetap menyebut Kemenpora sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

“Dalam UU Kementerian teknis, (kemenpora) sebagai pengguna anggaran (KPA), sehingga seluruh proses penganggaran, baik perencana,

pelaksnanaan, pengawasan dalam pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban itu harus dilaksanakan kementerian teknis,” kata Agus Mar-

towardoyo di Jakarta, Rabu (10/4) Menkeu tiba di gedung KPK sekitar ukul 09.55 WIB, menggunakan kemeja biru dan menumpang mobil Toyota Camry bernopol B 1189 RFS. Dalam penjelasannya soal penganggaran proyek hambalang, secara formal dan materil sudah sesuai. Jadi ketika dana diajukan ke Kemenkeu, hanya tinggal dilakukan verifikasi. “Kemenpora juga bertanggung jawab untuk periksa kegiatan yang ada secara for-

mal dan materiil semua sudah baik sehingga kementerian itu memerintahkan pembayaran.

Nanti di Kemenkeu tinggal verifikasi, menyakinkan ketersediaan dana dan dibayar,” tambahnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini meminta agar KPK harus melakukan evaluasi terhadap tata laksana penganggaran di Kemenpora. “Sudah cukup lama saya lihat aktivitas Kemenpora pada saat kegiatan wisma atlet Palembang ada masalah, ini masalah tata

laksana yang harus dipelajari lebih jauh oleh KPK,” jelasnya.

Agus mengaku dipanggil lembaga antirasuah ini sebagai saksi untuk mantan Menpora Andi Mallarangeng dan Dedy Kusnidar. “Saya diundang memberikan keterangan tambahan terkait Hambalang ada tambahan tentang fakta baru. Dulu tersangkanya mantan Menpora dan Dedi Kusdinar mungkin ada keterangan tambahan yang diperlukan.

Nanti saya ceritakan semua, semua ada sistemnya,” paparnya.

Ditempat yang sama, KPK juga memeriksa orang dekat mantan Ketua umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, yakni Umar Arsal terkait penerimaan (gratifikasi) proyek yang sama, Hambalang. Saat ini Umar menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat. “Ya, Saksi untuk AU,” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (10/4) Selain Umar, penyidik juga akan meminta keterangan dari pegawai PT ACC Kwitang Harjito. Nama Umar Arsal sebelumnya pernah disebut dalam persidangan M Nazaruddin, oleh saksi Diana Maringka Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat.

Diana yang pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 itu mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.

Namun beberapa waktu lalu, Umar yang saat ini duduk di Komisi V DPR itu membantah dugaan adanya aliran uang dalam pemenangan Anas Urbaningrum di kongres Partai Demokrat. Bagi dia, tudingan itu fitnah belaka. “Itu tidak benar. Semua itu fitnah dan saya akan jelaskan. Semua yang dikeluarkan itu hanyalah betul-betul biaya transportasi.

Pokoknya sangat wajar,” imbuhnya. (gam/cea)

PENGEMBANGAN TERNAK DI MADURA

Pemerintah Anggarkan Rp 10 Miliar

ant/ andreas fitri atmoko

BANJIR DEMAK. Sejumlah petugas BASARNAS dan warga mengevakuasi korban banjir di Desa Jleper, Mijen, Demak, Jateng, Rabu (10/4). Akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan ribuan rumah di 4 desa terendam banjir setinggi 1 meter hingga 1,5 meter.

JELANG PILPRES 2014

SBY Ajak Irman Gusman Ikut Konvensi Demokrat JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman siap mengikuti konvensi yang akan digelar Partai Demokrat. Kesiapan itu diungkapkannya setelah diberitahu Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa partainya akan menggelar konvensi untuk mencari calon presiden guna diusung pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun depan.

“Tadi saya dibilangi Pak SBY, Pak Irman ada konvensi.

Ooo gitu ya Pak (SBY), jadi kalau diperintah kita siap,” kata Irman usai bertamu ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/4).

Irman tak akan maju sebagai caleg di Pemilu

2014 mendatang. Senator asal Sumbar ini akan tetap maju dari jalur DPD RI sembari mencari peluang ke Pilpres. Pasalnya, peluang untuk lolos lagi ke Senayan menduduki kursi DPD sangat besar. “Nggak, saya menjaga, tapi tadi itu Presiden sudah

bilang, itu Pak Irman tadi ada konvensi, oh gitu Pak, kalau itu perintah ya siap,” kata Irman.

Meskipun demikian, dia tidak memungkiri tawaran SBY bisa saja hanya basabasi. Tapi Irman merasa punya cukup potensi untuk maju Pilpres 2014. “Ya, punya kapasitas kalau tidak ada yang mencalonin, ya nggak bisa juga kan, kita kembalikan ke pemiliknyalah (PD),” tandasnya.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan

bahwa Yenny Wahid yang adalah putri pendiri PKB, Abdurrahmah Wahid atau Gus Dur tidak memiliki hubungan dengan partainya. Karena itu, keputusan Yenny untuk pindah ke Partai Demokrat adalah urusannya sendiri dan tidak terkait dengan PKB. Muhaimin pun yakin, kepindahan Yenny Wahid ke partai milik SBY itu sama sekali tidak akan berdampak pada partainya di pemilu tahun depan. Dia yakin, pemilih PKB dari unsur Nahdatul Ulama cukup loyal dengan partai tersebut.

Sehubungan dengan itu,

pria yang kerap disapa Cak Imin ini tak mau berkomentar banyak soal bergabungnya Yenny Wahid ke Partai Demokrat. “Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Urusan masing-masing, kok tanya saya,” kata Cak Imin usai mengikuti rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/4).

Jawaban yang sama dilontarkan Cak Imin ketika ditanya prediksi bakal beralihnya suara Nahdiyin ke Demokrat. “Hubungannya apa? Orang pindah-pindah partai itu masing-masing kok,” jawabnya. (gam/abd/aji/ beth)

JAKARTA-Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 10,2 miliar untuk pengembangan ternak sapi dan kambing di Madura. Adapun dana ini difokuskan untuk mendukung perluasan ekonomi pada koridor Jawa-Madura. “Masingmasing Rp 4,383 miliar di Kabupaten Bangkalan dan Rp 5,280 miliar di Kabupaten Sampang,” kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu (10/4).

Lebih lanjut kata Suswono, pengembangan ternak dan kambing di Madura diarahkan untuk meningkatkan dan sekaligus mendorong berbagai usaha perekonomian di Pulau Garam ini. Sehingga pada gilirannya, bisa menggerakan tumbuhnya investasi PMDN dan PMA industri peternakan di Madura. “Meningkatkan optimasi potensi sumberdaya lokal, terutama ternak sapi lokal dan kambing lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat, ” tegasnya.

Menurut dia, lokasi kegiatan yang dipilih, antara lain Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Komponen kegiatan yang akan dilakukan di kedua Kabupaten tersebut yaitu penyebaran calon indukan sapi potong, pejantan unggul sapi Madura dan peranakan etawah (PE), pengembangan Pusat Kesehatan Hewan Terpadu, penanganan gangguan reproduksi, pelatihan petugas, optimalisasi inseminasi buatan, pengembangan pakan ternak.

Pembangunan dan fasilitasi lab tipe C di Bangkalan. Pengadaan kendaraan roda dua serta kegiatan dukungan operasional program.

Ditempat terpisah, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, mengakui ada praktik importir nakal daging sapi di Indonesia.

Karena itu, Kemendag membongkar praktik kecurangan ini.

“Temuan internal kementerian, dipadukan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah ada dua kejadian yang mengarah pada praktik tersebut. Satu kejadian 2010, satu lagi 2012. Di 2012 ini dikasih izin untuk 40 kontainer tapi (importir) mendatangkan 118 kontainer,” ujarnya Namun, Gita membantah jika praktek import nakal daging ini sepenuhnya salah Kemendag. Menurut dia, praktik importir nakal terjadi dalam rantai perizinan yang berlapis, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam importasi harus turut diperiksa. “Ini izin yang ngasih siapa. Kita kan keluarin IT (sertifikat Importir Terdaftar) untuk 40 kontainer. Tapi yang datang jauh di atas itu, jadi dia masuk ke pelabuhan kan ada bea cukai, ada otoritas pelabuhan dan itu yang harus ditelusuri,” jelasnya Bagi mantan Kepala BKPM ini, cara paling efektif menangkal kejadian yang sama di masa mendatang adalah membuat perizinan harus transparan.

Dia menduga, proses perizinan menjadi celah praktik curang sebagian pengusaha.

Selain itu, dengan sistem satu atap dan dihubungkan ke internet, menurut Gita, proses importasi bisa diawasi siapapun. Saat ini, importir memang harus mengurus tiga dokumen kunci buat mendatangkan daging sapi ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. “Penyatuatapan ini jelas agar efisiensi pemberian izin meningkat. Semua harus online agar yang kita keluarkan untuk 10 kilogram daging misalnya untuk perusahaan A kelihatan juga di Bea Cukai. Rantai perizinan ini yang belum online. Ini yang harus lebih transparan,” pungkasnya. (gam/abd/cea)

NASIONAL

13

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 | TAHUN II

IMPORTIR NAKAL BAWANG PUTIH

Konsumen Rugi Sebesar Rp 1,7 Triliun JAKARTA- Kerugian konsumen akibat gejolak harga bawang putih ternyata sangat besar. Berdasarkan perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kerugian masyarakat mencapai Rp1,7 triliun hanya dalam dalam tempo 10 minggu. Kuat dugaan kenaikan harga tersebut bukan sekadar persoalan permintaan dan penawaran melainkan karena ada persekongkolan mengatur harga atau lazim disebut sebagai kartel.

“Coba Anda banyangkan dalam waktu enam minggu harga bawang putih bergerak dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp100 ribu. Kerugian yang ditanggung konsumen lebih kurang Rp1,7 triliun,” kata Nawir Messi seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR,di Jakarta, Rabu (10/8).

Menurut Nawir, pihaknya kini terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mematangkan dugaan kartel bawang putih tersebut untuk dinaikkan statusnya jadi perkara persaingan usaha tidak sehat di KPPU. Sejauh ini Nawir mengatakan ada 14 perusahaan yang disangkakan melakukan persekongkolan mengatur harga. “Begini. Barang sudah masuk ke pelabuhan tetapi tidak dikeluarkan ke pasar. Padahal tidak ada alasan tidak masuk pasar karena sudah ada clearence.

Jadi ada dugaan itu dilakukan untuk mengambil keuntungan berlebih dengan menahan stok,” kata Nawir.

Ketika kepadanya ditanyakan bahwa selama ini alasan tidak dikeluarkannya bawang putih impor itu karena Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan tidak keluar, Nawir menepis hal itu. “Sudah jelas ada clearence, bahwa barang itu boleh keluar,” kata Nawir.

Ketika dikonfirmasi apakah dia yakin bahwa stok impor bawang putih itu memang benar-benar sudah lengkap dokumennya sehingga seharusnya bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Lagi-lagi ia mengkonfirmasinya.

“Saya tidak berani mengatakan sudah ada clearence untuk mengeluarkan barang kalau saya tidak mendapat informasi yang kuat. Jadi memang sudah ada clearence.

Tidak ada alasan untuk menahan,” tutur Nawir.

Bidik Importir Lebih lanjut dia mengatakan KPPU tengah membidik 14 importir yang diduga sebagai biang keladi melambungnya harga

bawang putih. Dalam 3-4 minggu ke depan KPPU yakin sudah dapat melengkapi semua bukti untuk menjadikan kasus kenaikan luar biasa harga bawang putih itu sebagai perkara hukum persaingan tidak sehat. “Tentu saja kita tidak akan menaikkan kasus menjadi perkara kalau tidak ada alat bukti. Nanti kita bisa dipraperadilankan.

Namun insya Allah, buktibukti akan terkumpul. 3-4 minggu ke depan kami yakin sudah bisa dinaikkan menjadi perkara. Setelah itu vonis dipastikan sudah ada dalam 3-4 bulan,” kata dia.

Nawir Messi tidak bersedia menyebut nama-nama 14 importir yang diduga berada di balik persekongkolan yang menyebabkan gejolak harga bawang putih. “Angka (jumlah) 14 bisa berkembang.

Kita fokus pada itu sementara ini. Namun itu dinamis, bisa bertambah,” kata Nawir.

Nawir menambahkan dalam penyelidikan gejolak harga bawang putih, pihaknya telah memanggil pihak terkait, termasuk para importir. Penyelidikan lapangan juga sudah dilakukan demikian pula pemanggilan saksi.

Dugaan saat ini, menurut dia adalah adanya perilaku anti-persaingan yang melibatkan pelaku usaha untuk menghambat pasok bawang putih, terutama yang impor, ke pasar. Dampaknya adalah pasok terganggu dan terjadi kenaikan yang tidak wajar.

Selain itu, kata Nawir, ada juga dugaan 14 importir tersebut memperjual-belikan kuota. “Namun kita perlu banyak bukti lagi,” tambah Nawir.

Pasokan impor yang dikuasai 14 importir ini cukup besar. “Yang tercatat selama Februari-Maret cukup besar tapi persisnya berapa saya tidak ingat.Yang selama ini kita sinyalir, barang masuk ke pelabuhan tetapi tidak masuk ke pasar. Jadi ada dugaan mereka menahan stok untuk mengambil keuntungan berlebih,” tutur dia.

Nantinya, bila kasus ini diperkarakan, sidang akan memutuskan melanggar tidak-nya 14 perusahaan tersebut terhadap UU Persaingan Usaha. Jika terbukti bersalah sanksinya bisa terkena denda sampai Rp 25 miliar per perusahaan. “Dan kalau ada aspek pidana dari tindakan mereka, KPPU bisa merekomendasikan penyidikan dan ditangani menurut hukum pidana. Kita juga bisa merekomendasikan penghentian IP dan penutupan perusahaan,” tambah Nawir. (gam/bud)

ant/yudhi mahatma

PERDAGANGAN SAHAM MENINGKAT. Pialang mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui monitor di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/4).

Investor domestik tercatat telah mendominasi aktivasi perdagangan mencapai lebih dari 60 persen, dari data BEI keterlibatan investor domestik mulai menguat, dilihat dari transaksi per hari mencapai 20 ribu mulai tahun 2006, hingga tahun 2013 transaksi sudah meningkat hingga 160 ribu transaksi perhari.

BPK Temukan Kesalahan Pengenaan Tarif PNBP JAKARTA-Hasil Pemeriksaan Lanjutan atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap program swasembada daging sapi 2010-2012 menemukan sejumlah kejanggalan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Tindakan Karantina Daging Sapi.

Kesalahan pengenaan tarif PNBP ini mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar 26,478 juta rupiah dan berpotensi terjadi kekurangan penerimaan sebesar 73,70 juta rupiah.

Hal tersebut disampaikan Anggota BPK, Ali Masykur Musa saat menyampaikan hasil pemeriksaan Semester II-2012 atas Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2010-2012 di Kantor Pusat BPK Jakarta, Rabu (10/4).

Menurut dia, impor daging sapi sebanyak 22,82 ribu ton oleh 21 impor tidak melalui prosedur karantina. Para importir yang tidak melalui prosedur karantina itu adalah CV Sumber Laut Perkasa dengan jumlah 5.692.129,29 kilogram , PT Bumi Maestro Ayu sebanyak 5.107.945,74 kilogram, PT

Karunia Segar Utama sebanya 6.471.099,18 kilogram, PT Imprexindo Pratama sebanyak 2.288.877,07 kilogram dan PT Indo Guna Utama sebanyak 25.590,72 kilogram. “Selain mengakibatkan kesehatan dan kebersihan diragukan, juga menyebabkan tidak terpungutnya PNBP sebesar 2,362 miliar rupiah,” jelas dia.

Bahkan kata Ali Masykur, PT Karunia Segar Utama dan PT Bumi Maestro Ayu diduga merubah nilai transaksi impor (CIF) daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah.

Hasil perbandingan database transaksi impor antara Balai Besar Karantinan Pertanian (BBKP) dengan DJBC diketahui terhadap 856 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nilai Cost Insurance and Freight

(CIF) berbeda. Nilai CIF pada DJBC lebih kecil daripada nilai CIF BBKP. Hasil konfirmasi kepada produsen daging sapi di Australia (Allegro Pty) terdapat 289 PIB atas nama PT Karunia Segar Utama dan PT Bumi Maestro Ayu yang nilai CIF berbeda, dimana nilai CIF yang dilaporkan kepada DJBC lebih rendah daripada VIF pada invoice yang dibuat oleh Allegro. “PT Karunia Segar Utama terdapat 274 PIB yang nilai CIF pada database DJBC lebih rendah 2,175 juta dollar AS. Sedangkan PT Bumi Maestro Ayu terdapat 13 PIB yang nilai CIFnya lebih rendah 222,41 ribu dollar AS,” ujar dua.

Ali Masykur mengatakan, hasil PDTT juga menemukan kejanggalan atas kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007 yang membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang tertentu yang bersifat strategis, termasuk daging sapi sebesar 752,14 miliar rupiah. “Kebijakan ini memberi insentif kepada para importir dan merugikan produsen daging sapi lokal,

karena menjadi kalah bersaing,” tegasnya.

Pemeriksaan BPK juga menyimpulkan, PT Impexindo Pratama yang mengimpor daging sapi sebanyak 880,5 ton dengan 31 dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), diindikasikan tanpa surat persetujuan pemasukan (SPP). “PT Impexindo diduga memalsukan 40 dokumen invoice. PT Karunia Segar Utama (KSU) diduga memalsukan lima SPI daging sapi,” kata dia.

Lebih lanjut dia menilai, sistem pengendalian impor antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan masih lemah. Bahkan, ada indikasi realisasi impor daging sapi melebihi kebutuhan impor. Dalam catatan BPK, kebutuhan konsumsi daging untuk 2011 sebesar 351.900 ton dan untuk 2012 sebesar 365.400 ton. Sementara produksi lokal di periode yang sama mencapai 316.100 ton dan 349.700 ton.

Kebutuhan impor daging sapi di periode yang sama sebesar 35.800 ton dan 15.700 ton.

Namun, realisasi impor di periode yang sama justru sebesar 102.900 ton dan 34.600 ton.

Kartel Dia mensinyalir, ada praktek kartel dalam impor daging sapi ini. Ini terlihat tidak berjalannya mekanisme pasar yang mengedapankan prinsip permintaan dan penawaran.

Karena itu, praktek kartel di Indonesia harus dihentikan.

Pasalnya, praktek kartel ini merugikan masyarakat, mulai dari petani, konsumen dan sesama pengusaha. “Pengusaha menjadi tidak prudent. Kalau kartel itu menguasai dari huluhilir, dari peraturannya sampai pelaksanaannya,” tegas dia.

Namun, BPK tidak masuk menelusuri praktek kartel ini karena memang menjadi wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). BPK hanya memberikan rekomendasi terhadap mekanisme pasar yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. “Makanya kita ingin agar aturan diubah dengan mengedapankan prinsip keadilan, baik untuk pengusaha, konsumen dan petani. Petani tidak bisa dilepas begitu saja dan tidak diprotek oleh negara karena mekanisme pasar yang liberal ini merugikan petani kita,” pungkas dia. (gam/bud)

Pejabat BI Dipanggil Ulang

Timwas Century Kesal Pejabat Bank Indonesia Tidak Mau Hadir JAKARTA- Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI memutuskan untuk memanggil ulang sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) guna mendalami keterangan terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century. Pemanggilan ulang ini dilakukan karena sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) yang diundang rapat pada Rabu (10/4) tidak hadir.

Beberapa pejabat BI diundang dalam rapat Timwas Century hari ini. Mereka adalah Sugeng, Dodi Budi Waluyo, Zainal Abidin, dan Eddy Sulaiman Yusuf. Namun, karena berbagai alasan, mereka tidak bisa hadir. Selain itu, Timwas turut mengundang Buntario Tigris Darmawan, notaris yang membuat perjanjian akta FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang) antara BI dan Bank Century.

Timwas juga mengundang pihak eks direksi Bank Century terkait pemberian FPJP ke Bank Century yang terdiri dari Hamidy, Poerwanto Kamsjadi, Sulaiman Ahmad Basyir, Rusli Prakarsa, dan Hermanus Hasan Muslim.

Namun, Rusli Prakarsa dan Hermanus Hasan Muslim tidak hadir dalam rapat ini.

“Saya kira ketidakhadiran dari

pejabat BI dan pihak notaris ini sangat disayangkan,” kata anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Jakarta,Rabu,(10/4).

Padahal selain mengundang 3 pejabat BI, ada juga beberapa orang yang diundang, antara lain Buntario Tigris Darmawan, notaris yang membuat perjanjian akta FPJP antara BI dan Bank Century. Buntario juga tidak hadir. “Karena keterangan mereka sangat penting dan sangat diperlukan untuk mengungkap keputusan seputar pemberian FPJP pihak BI ke Bank Century,” tambahnya.

Ketidakhadiran para pejabat BI ini diketahui dari surat Gubernur BI Darmin Nasution yang memberitahukan para pejabat BI ini tidak dapat hadir karena alasan

tertentu. Dalam surat Darmin itu, menyatakan Doddy, Zainal dan Sugeng sedang mempersiapkan Rapat Dewan Gubernur. Sedangkan Eddy Sulaiman sudah tidak lagi di BI dan saat ini berada di luar negeri. “Surat Gubernur BI Darmin Nasution yang tibatiba memberitahukan bahwa para pejabat BI tersebut berhalangan hadir terkesan melecehkan DPR,” tandasnya.

Selain itu, surat Gubernur BI yang meyebutkan alasan ketidakhadiran pejabat BI karena sedang mengurus Rapat Dewan Gubernur, terkesan mengabaikan UU MD3. “Ini kan seolah-olah ingin membenturkan aturan mereka dengan UU MD3,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan Timwas Century DPR RI memutuskan untuk memanggil ulang sejumlah pejabat Bank Indonesia guna mendalami keterangan terkait pemberian FPJP ke Bank Century. “Karena pihak pejabat BI yang kita undang tidak datang, termasuk pihak notarisnya, maka rapat Timwas menyimpulkan menunda rapat ini. Timwas akan me-

manggil ulang mereka yang tidak memenuhi panggilan hari ini dalam agenda rapat berikutnya,” tuturnya.

Sekjen PAN ini menambahkan rapat Timwas Century berikutnya akan digelar usai masa reses mendatang. Selain akan mengundang kembali pihak yang tidak hadir dalam rapat ini, sekaligus akan mengundang pihak penyidik KPK yang menelusuri soal FPJP, termasuk salah satu dari pimpinan KPK. “Rapat berikutnya, kita harapkan pejabat BI yang kita undang hari ini tidak hadir, dalam undangan rapat Timwas Century berikutnya hadir memenuhi undangan DPR. Di mana, rapat Timwas Century berikut, sekaligus kita akan konfrontir keterangan dengan pihak penyidik KPK yang menelusuri soal FPJP,” pungkasnya.

Tak Konsisten Sementara itu, insiator Pansus Century Muhammad Misbakhun menilai, ketidakhadiran beberapa pejabat dan pihak yang dipanggil oleh Timwas Century merupakan harga yang harus dibayar oleh DPR, karena

ketidakkonsistenannya dalam menjaga sikap politik atas hasil rekomendasi pansus DPR mengenai Bank Century.

“Tapi mereka semua bisa menjadi pejabat melalui fit and proper test di DPR. Akibatnya, sikap konsistensi DPR dipertanyakan,” ujar Misbakhun, Rabu (10/4).

Di satu sisi hasil pansus menyatakan orang-orang ini terlibat, di sisi lain mereka masih bisa mendapatkan jabatan baru, hasil fit and proper test. “Hari ini mereka (DPR) membayar mahal.

Pegawai-pegawai pada level rendah, dampai seorang notarispun berani tidak datang

pada hari ini,” ujar dia.

Ini menunjukkan bahwa kredibilitas DPR ditantang oleh konsistensi sikapnya sendiri. Pejabat-pejabat di tingkat eselon II pun berani tidak datang, hanya dengan berbekal alasan-alasan yang masih bisa dipertanyakan. (gam/cea)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 11 APRIL 2013 NO.0094 | TAHUN II

KERETA WISATA

Dewan Minta Dishub Segera Kaji Ulang Rekomendasi

PROBOLINGGO – Sebagian nelayan di Pesisir Paiton Kabupaten Probolinggo, mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan ikan di perairan laut daerah itu.

Menurunnya hasil tangkapan ikan laut tersebut, karena masih seringnya kapal nelayan dari daerah lain yang beroperasi di perairan laut pesisir Paiton.

“Hasil tangkapan sekarang jika dibandingkan dengan tahun lalu, jauh menurun. Dulu biasanya dalam

satu kali melaut bisa memperoleh ikan sekitar delapan sampai sepuluh bakul. Saat ini hasil tangkapan ikan nelayan Pesisir Paiton hanya separuhnya saja,” ujar Yahya, (45), salah seorang nelayan yang beroperasi di Pesisir Paiton Kabuapten Probolinggo, Rabu (10/4).

Yudha mengatakan, hasil tangkapan tersebut, diperparah lagi dengan semakin tingginya biaya operasional dalam setiap melaut, terutama biaya bahan bakar. Sehingga, para nelayan sulit meningkatkan kesejahteraannya. Rata-rata ikan yang banyak di dapat oleh para nelayan, kata dia, adalah ikan tongkol, ikan dorang dan ikan tribang, yang rata-rata penjualan dari nelayan kisaran harganya mencapai Rp 15.000 hingga Rp 20.000/kg.

“Penyebab utama menurunya hasil tangkapan tersebut selain cuaca, adalah masih seringnya nelayan dari daerah lain menangkap ikan di daerah ini,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan nelayan lainnya. Hendra (36) mengatakan, nelayan dari daerah lain tersebut menggunakan kapal dan alat tangkap yang lebih modern, bahkan tidak sedikit yang mencari lokasi ikan.

Menurut dia, nelayan di Pesisir Paiton, umumnya menggunakan kapal yang kapasitasnya dan kemampuan jelajahnya sangat terbatas. Selain itu, sarana alat tangkapnya pun masih tradisioanal. “Jadi, tidak mungkin bisa bersaing dengan nelayan dari luar daerah tersebut,”tutur Hendra.

Oleh karena itu, mereka berharap kepada Pemda dan instansi terkait di Kabupaten Probolinggo untuk menertibkan kapal-kapal nelayan dari daerah lain yang menangkap ikan di perairan pesisir Paiton, terutama untuk kapal-kapal yang tidak memiliki izin.

Selain itu, selama beberapa bulan ini, nelayan Pesisir Paiton juga takut untuk turun ke laut karena ombak di daerah ini semakin tinggi.

Dikatakan, cuaca buruk terjadi dalam beberapa pekan terakhir, membuat nelayan menunda turun bagan karena khawatir terhadap keselamatan mereka. (hud)

PROBOLINGGO – Setelah adanya kecaman dari aktivis dan pemerhati Lalu Lintas, serta adanya penolakan santunan dari Jasa Raharja, terkait Surat Rekomendasi operasional bagi kereta mini yang dikeluarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo terus berbuntut.

Kali ini, kritikan pedas juga dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Ketua Fraksi Partai Hanura, H. Mudianto mempertanyakan keluarnya surat rekomendasi yang sengaja dikeluarkan Dishub Kabupaten Probolinggo.

H.Mudianto menuntut agar Dinas Perhubungan secepatnya melakukan kajian ulang atas keluarnya surat rekomendasi atas ijin operasi kereta tempel.

“Surat itu bertabrakan dengan aturan hukum atau Undang-undang.

Tolong, masyarakat jangan dibenturkan dengan hukum. Karenanya, masyarakat jangan dibawa pada aturan yang abu-abu. Meski itu untuk kepentingan rakyat, harusnya tetap mengindahkan aturan yang berlaku.

Jangan lantas menabrak aturan yang ada,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD tersebut, Rabu (10/4).

Lebih jauh, ia menegaskan Dishub memberikan ruang atau tempat khusus atas operasi kereta tempel

itu. Apalagi, dalam poin 8 yang ada dalam surat itu jelas menyalahi aturan dimana setiap kendaraan penumpang seharusnya lolos uji KIR. “Dishub ini sangat aneh sekali. Surat itu semestinya tidak serampangan begitu dikeluarkan. Harusnya tetap mengacu pada aturan yang ada, masak seenaknya mengeluarkan aturan. Tidak hanya SIM dan spesifikasi kendaraannya yang diijinkan Dishub, tetapi disana sangat ironis sekali. Makanya, kami berharap agar masyarakat jangan dirugikan dengan keluarnya ijin itu,” tegas H. Mudianto dengan mimik serius.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan,Kasi Angkutan, Bagus Sugiarto menampik jika surat itu dinilai telah banyak melanggar aturan. Menurutnya, keluarnya surat rekomendasi ijin operasi kereta temple tersebut berdasarkan atas permintaan pemohon atau pemilik masing-masing kereta tempel.

“Toh pemohon sebelumnya tidak langsung kesini, mereka rata-rata telah mendapatkan penjelasan dari Polres melalui Satlantas setempat. Kalaupun dianggap melanggar aturan, itu tidak benar. Karena semua persyaratan dalam isi rekomendasi itu sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas.

Jadi, semuanya tetap mengacu pada aturan,” ujar Ba-

gus, membantah jika surat itu telah menabrak aturan.

Lebih jauh dijelaskan Bagus, pihaknya sengaja mengeluarkan surat itu intinya untuk mentolerir kepentingan masyarakat, karena itu juga sudah melakukan koordinasi dengan Satlantas “Kita tetap berkoordinasi dengan Lantas. Makanya, controlnya semua tetap disana. Kalaupun dianggap salah, itu sangat aneh, dimana letak salahnya,” tegasnya balik bertanya.

Bahkan, dia menuding jika beberapa pihak lebih teliti lagi membaca surat rekomendasi itu, menurut dia, disana telah dijelaskan bentuk, panjang dan lebar kendaraan yang diperbolehkan. “Semuanya tak menyimpang kok. SIM-nya juga yang dipakai tetap disesuaikan dengan yang dikemudikan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Surat Rekomendasi pengoperasian kereta mini bernomor 522.3/50/426.105/II/2013 yang ditandatangani langsung Kepala Dishub, Agus Mukson mendapat kecaman beberapa pihak. Keluarnya surat itu, Dishub dinilai telah menabrak UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan kelayakan jalan.

Apalagi, Dishub dianggap tak memberikan jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi penumpang kereta temple. (hud)

PERAGAAN BUSANA ISTIMEWA

PENGCAB PSSI

Santiyono Ketua Baru PSSI Probolinggo PROBOLINGGO – Ketua Bidang Pembinaan Sepakbola Wanita, Santiyono, SE., MM, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Kabupaten Probolinggo periode 20132017 dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang digelar, di Pendopo Bupati, Rabu (10/4).

Santiyono terpilih dengan 34 suara, dari 19 suara club divisi utama, 12 suara club divisi satu, dan 1 suara club amatir. Sedangkan tim formatur beranggotakan empat orang, yakni Amir Burhanuddin, unsure Pengprov PSSI Jawa Timur, Santiyono, ketua terpilih, Suhud, SH.MH, Ketua Bidang Promosi dan Pendanaan Pengcab PSSI demisioner, H. Hajar dari Club Garuda Kraksaan Divisi Utama, dan Suraji, dari PS.KP Divisi I.

Dalam kesempatan tersebut, Santiyono, mengatakan untuk menunjang pembinaan olah raga sepak bola di tahun 2013, dirinya akan lebih mengutamakan pembinaan Diklat sepakbola untuk usia 12 tahun pelajar, SMP/MTS/SMA/SMK. “Ini yang perlu diprioritaskan. Bukan mau meninggalkan yang sudah ada pembinaan, tapi kami akan mengukur kekuatan kabupaten/kota yang lain. Apa yang sudah dikerjakan oleh pengurus yang terdahulu kami jadikan dasar pijakan. Saya mengajak, jangan sampai cari rejeki dan untuk di olahraga,”ujarnya.

Ia mengaku memiliki beban dan tugas yang sangat berat setelah dirinya terpilih sebagai

Ketua periode 2013-2017 mendatang. Salah satu tugas beratnya melakukan pembinaan yang rutin untuk memajukan sepak bola yang masih tertinggal jauh dengan daerah lain.

“Satu bahasa, satu kata, satu barisan, tetap satu hati untuk sepak bola,”ucap Santiyono.

Sementara itu, Sekjen Pengprov PSSI Jawa Timur, Drs. Abdul Munir mengatakan Musyawarah cabang Luar Biasa (Muscablub) Pengcab PSSI Kabupaten Probolinggo berjalan lancar. “Hasil rapat bersama memutuskan Muscablub tanggal 10 April 2003, dan menetapkan calon tunggal Santiyono, SE., MM. menggantikan posisi Hasan Aminuddin sebagai ketua,”ujarnya.

Abdul Munir mengungkapkan, bahwa Pengprov PSSI Jawa Timur sekarang berusaha

memonitoring dan evaluasi organisasi pengcab se Jawa Timur, mulai tiga samapai empat bulan ke depan sering konsolidasi kedaerah. Menurutya, kegiatan ini untuk merevitalisasi pengcab, sehingga akan tumbuh pembinaan sepak bola di akar rumput.

“Probolinggo sering memunculkan atlit, tapi kenapa tidak memunculkan klub yang memperkuat Persikabpro.

Saya minta tolong betul pada Pemkab Probolinggo untuk mendukung pembinaan dengan penuh agar Pengcab PSSI Kabupaten Proboinggo hidup,”pinta Abdul Munir.

Pengprov dan KONI Jawa Timur akan menggelar Pekan Olahraga Propinsi (Porprov).

Intinya di event Porprov Jawa Timur akan menyeleksi atlit untuk dipersiapkan mengikuti seleksi Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Mudah-mudahan Kabupaten Probolinggo ada yang lolos ikut seleksi PON. Meskipun atlit Sepak Bola tak lolos Porprov. Insyaallah, saya yakin masih banyak kesempatan, dan peluang,”tandasnya.

Dikesempatan terpisah, Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, Gandhi Hartoyo, menyatakan pelaksanaan Muscablub di Pendopo Bupati ini, hanya satu-satunya di Indonesia. Apalagi, Pemkab Probolinggo cukup perhatian terhadap pembinaan sepak bola di Kabupaten Probolinggo “Mudah-mudahan Muscablub ini menjadi titik balik persepakbolaan di Kabupaten Probolinggo,”katanya.

Menurutnya, fenomena sepak bola nasional bukan pemain yang rebut, tapi pengurusnya Pengcab PSII Kabupaten Probolinggo, ketika ada masalah selalu mengajak KONI untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan.

“Alahamdulillah, setiap pertemuan yang dilakukan Pengcab PSSI Kabupaten Probolinggo, KONI diundang. Jika ada permasalahan, diselesaikan secara mufakat,” terang Gandhi Hartoyo.

Lebih dari itu, anggaran KONI paling besar diserap untuk cabang sepak bola.

Pemkab Probolinggo betulbetul menunjukkan perhatian dan dukungan yang luar biasa kepada cabang sepakbola, agar bisa melahirkan prestasi di masa depan.

“KONI membuka diri untuk konsultasi antar organisasi. Jangan ada lagi fiksi-fiksi yang akan menimbulkan permasalahan. Mari mencari jalan keluar untuk memecahkan persoalan. Satu tujuan, dan tidak perlu pakai cara-cara diluar organisasi,”pintanya.

Secara keseluruhan, KONI Kabupaten Probolinggo ingin meningkatkan prestasi.

Walaupun tidak masuk Porprov karena terdegradasi di penyisihan, tapi cabang futsal masih bisa masuk di Porprov.

“Minimal prestasi dan peringkat kita naik, dan sejajar dengan daerah lain.

Syukur-syuku bisa andil untuk juara,” pungkasnya. (hud)

Seorang anak pasien bibir sumbing mengikuti peragaan busana di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur, Rabu (10/4). Anak-anak itu merupakan pasien bibir sumbing yang telah menjalani operasi gratis dalam aksi kemanusiaan “Operasi Gratis 1.000 dhuafa oleh 5 Kodim, 5 Kabupaten, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan RS Bina Sehat Jember.

PERIZINAN

Kantor Bea Cukai Tolak Izin Ekspor Pasir Besi PROBOLINGGO – Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai tipe B, Probolinggo, menolak memberi ijin ekspor pasir besi. Akibat keputusan tersebut, kuasa direksi PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) Abdul Rahem Faqih, mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah.

Surat pengajuan ijin ekspor ditolak, karena menurut kepala Bea Cukai, Nugroho Widyo Bharoto, pihak kuasa direksi, belum menyerahkan surat kendali asli. Kuasa direksi PT IMM, hanya menyerahkan foto copi surat yang dimaksud. “Enggak bisa pak. Kalau surat kendalinya tidak asli, kami tidak akan mengeluarkan surat ijin,” Jelas Nugroho, Rabu (10/4) pukul 18.00 wib.

Selain itu, Nugroho menolak mengeluarkan surat ijin ekspor, lantaran pihaknya telah menerima surat pencabutan kuasa direksi dari Lam Chong Sam, direktur Utama PT IMM. Untuk diketahui, dirut PT IMMS, pada 4 Februari, telah memberi surat kuasa kepada Abdul Rahem Faqih, yang ditandatangani Notaris Malang, Susi Andyahwati.

Sementara itu, Faqih menjelaskan kalau permasalahan dirinya dengan dirut IMMS, persoalan pribadi alias intern dirinya dengan Lam Chong San. Terkait foto copi surat kendali dan surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pertamnbangan, yang dipersoalkan menurutnya

aan ekspor, pihak pengekspor wajib menunjukkan lembaran asli atau lembaran foto copi surat pertstujuan ekspor yang telah dilegalisir Direktorat ekspor produk industri dan pertambangan kepada petugas bea dan cukai setempat, guna pengisian kartu kendali

tdak ada masalah. Sebab suratsurat tersebut telah dilegalisasi, instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Apalagi dalam SPE yang dikeluarkan Kementrian Perdagangan pada item lima disebutkan. Setiap pelaksan-

Realitas ekspor.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Bea dan Cukai tersebut, Faqih berani menjamin, tidak akan ada masalah, jika Bea Cukai, mengeluarkan surat ijin ekspor. Kalau nantinya memang

ada implikasi hukum terhadap keputusan yang diambil pihak Bea dan Cukai, Faqih bertanggung jawab, bahkan dipenjarapun. “Lantas apa yang dikhawatirkan. Kami yang akan bertanggung jawab. Dan di surat kuasa ini, sedah jelas,” terang Faqih sambil menunjukkan surat kuasa direksinya.

Selain itu, Faqih juga mengungkap, kapal yang hendak mengangkut pasir besi, sudah tiba diperairan Indonesia. Jika lancar kapal dari Cina itu akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga sekitar pukul 22.00 wib malam ini. Dengan ditolaknya permohonan surat ijin ekspor, maka kapal terseut, nantinya akan kembali ke negara asalnya tanpa muatan.

Didesak demikian, Nugroho bersikukuh pada pendirian awal, yakni tidak akan mengeluarkan surat ijin ekspor. Dirinya masih akan mengecek surat kendali dan masih mau konsultasi dengan kantor wilayah (Kanwil) Bea Cukai Malang. “Kami punya atasan. Kami masih akan berkonsaltasi dengan atasan,” pungkas Nugroho. (gus)

OPINI

15

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 | TAHUN II

salam songkem Sanksi Tegas

Artis, Ruang Publik, dan Semesta Politik Oleh: AHMAD FAESOL | Alumni Magister Sosiologi Unmuh Malang

T

idak heran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjadi pusat perhatian. Sebab selama ini terdapat oknum pegawai pajak, kendati tidak semuanya, banyak diantaranya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena terlibat dengan masalah pajak.

Ditjen Pajak semakin menjadi pembicaraan ketika salah seorang pejabatnya, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan (Gayus Tambunan) disebut-sebut melakukan korupsi uang pajak. Ketika itu, nama Gayus mencuat ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus memiliki uang Rp 25 miliar di rekeningnya, plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan seharga 14 miliar di brankas bank atas nama isterinya.

Selain Gayus, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak, masing-masing Pulung Sukarno dan Bahar, dua-duanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat lunak sistem informasi perpajakan.

Kasus tersebut terungkap karena audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan kerugian negera mencapai Rp 12 miliar dari proyek yang bernilai total Rp 43 miliar.

Bahkan baru-baru ini, KPK menangkap tiga orang yang diduga terkait kasus pengurusan pajak, salah satunya Pargono Riyadi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil senior di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Kantor Wilayah Jakarta Pusat), dan dua lainnya dari unsur swasta dan mantan pembalap nasional. Dari tangan PR, tim penyidik KPK menyita uang Rp 125 juta dalam pecahan Rp 100 ribu.

Duit itu terbungkus kantung plastik hitam.

Bukti keterlibatan beberapa pegawai pajak tersebut cukup mengganggu citra baik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Sehingga Ditjen Pajak ini mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pegawainya (pegawai pajak) apabila terbukti bersalah melanggar disiplin PNS. Sanksi tegasnya berupa pemberhentian secara tidak hormat, dengan kata lain pemecatan kepada semua pegawai pajak yang terbukti jadi seorang koruptor uang pajak.

Akan tetapi, apabila Ditjen Pajak tidak menepati janjinya tersebut, maka pembangkangan rakyat untuk melunasi wajib pajak, bukan mustahil akan menjadi ancaman serius. Ketidakpercayaan rakyat terhadap Ditjen pajak tampaknya sudah mencapai titik nadir.

Tidak sedikit rakyat di berbagai daerah di negara ini yang mulai tidak bayar pajak karena takut uang pajak yang diberikannya itu hanya untuk dikorupsi oleh sejumlah oknum pegawai pajak.

Kekhawatiran rakyat tersebut tentu didasarkan pada realita uang pajak yang dibayar rakyat Indonesia selama ini ditangani Ditjen Pajak Kementerian Keuangan hanya habis terbuang ke kantong para koruptor.

Rakyat bersusah payah bekerja, begitu hasilnya digunakan untuk melunasi pajak, justeru uang pajak tidak lagi bisa dinikmati rakyat. Uang pajak yang sejatinya dari rakyat untuk kepentingan rakyat, justeru dinikmati oleh para pegawai pajak yang bermintal koruptor. Sungguh itu menjadi bukti negara belum mampu mengamankan uang pajak yang dibayar rakyat. =

Geliat Politik

G

eliat politik menjelang pelaksanaan pilgub Jawa Timur semakin terasa. Sejumlah tokoh politik yang mengincar kursi nomor satu di Jawa Timur mulai pasang kuda-kuda.

Soekarwo dan Sailfullah sebagai penguasa incumbent di Jawa Timur mengawali safari politiknya ke Madura dan ke daerah lain di Jatim. Safari serupa juga dilakukan oleh Khafifah Indar Parawansa. Bahkan, MH Said Abdullah juga tak mau ketinggalan, politisi asal PDIP itu pun kian gencar mengunjungi sejumlah tokoh ulama dan pemuka agama di Madura dan sekitarnya.

Keempat tokoh tersebut rupanya semakin menampakkan semangat geliat politiknya untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur. Beda dengan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang sudah mendeklarasikan diri meneruskan pasangan KarSa jilid II, Khafifah Indar Parawansa hingga kini masih belum juga menentukan siapa pasangannya. Sedangkan MH Said Abdullah pun masih belum jelas maju tidaknya ke bursa Cagub-Cawagub Jatim karena posisinya sedang menunggu perintah Dewan Pertimbangan Partai (DPP) PDI Perjuangan.

Sikap MH Said Abdullah yang masih menunggu karena DPD PDI Perjuangan Jatim mengantongi sejumlah nama elit partai berlambang banteng tersebut yang hendak dimajukan dalam pencalonan cagub-cawagub Jatim. Nama elit PDIP tersebut diantaranya Pramono Anum, Bambang DH, Buchori, Suhandoyo, dan MH Said Abdullah yang saat ini sedang diusulkan ke DPP PDIP. Namun hingga saat siapa diantara nama elit partai tersebut yang akan direkomendasikan DPP masih ada kepastian.

Sungguh pun rekomendasi dari DPP masih belum turun, namun MH Said Abdullah tak ubahnya elit lain yang juga diusulkan oleh DPD PDIP Jatim, masing-masing mulai bersiap menyambut turunnya rekomendasi dari DPP dengan merapatkan barisan kekuatan politisnya. Tentu saja, di antara mereka memiliki strategi pendekatan politik masing-masing. Pendekatan politis yang dikemas dengan acara silaturrahmi dengan sejumlah pesantren, pimpinan daerah, pemuka agama, petani, dan pendekatan pendidikan, jadi kegiatan para politisi yang nyaris terjadi setiap hari di berbagai daerah di Jawa Timur.

Memang, kegiatan politik menjadi pilihan. Karenanya masing-masing elit partai yang mengincar kursi nomor 1 dan 2 di Jatim boleh menentukan strategi mana yang dianggapnya paling tepat, tentu dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang menjadi target konstetuennya. Akan tetapi, apa pun pilihan kegiatan politiknya, satu yang harus diketahui, rakyat kini tak lagi mau terkecoh dengan janji-janji para politisi.

Masyarakat Jawa Timur akan bersimpati kepada satu pasangan cagub-cawagub yang diyakininya paling bisa menjamin kepastian rakyat tidak kian terpuruk dalam kemiskinan.

Rakyat memang paling benci kemiskinan. Namun selama ini, mereka tak bisa berbuat banyak, karena pimpinan politis yang mereka pilih begitu sudah menduduki kursi kekuasaan, biasanya ibarat kacang lupa kulitnya. Nasib rakyat miskin tak lagi dihiraukannya. Sebab pimpinan itu lebih menghiraukan jabatan dengan segala kenikmatannya. = Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

A

da anggapan umum di masyarakat kalau artis tidak pantas dan tidak boleh masuk dalam dunia politik praktis.

Politik praktis di sini maksudnya sebagai anggota dewan, kepala atau wakil kepala daerah. Anggapan ini cenderung memaknai politik sebagai ruang spesial yang wilayah geraknya hanya layak diisi oleh orang-orang tertentu saja seperti pengusaha, akademisi, militer atau lainnya. Padahal, politik itu tak ubahnya sama dengan ruang publik yang siapa saja boleh masuk. Sebagai ruang publik maka politik tidak boleh dikuasai oleh siapapun dalam bentuk apapun.

Karena politik berfungsi sebagai ruang publik maka ia menjadi milik semua orang. Implikasinya tentu akan terisi oleh beragam kepentingan, baik pribadi maupun kelompok. Menganggap artis tidak layak terjun dalam politik maka secara tegas telah membuat politik bukan lagi sebagai wilayah terbuka tapi menempatkan politik sebagai ruang khusus. Artinya, pemikiran semacam ini mendorong lahirnya keyakinan umum bahwa politik hanya pantas dan boleh dimasuki oleh orang atau golongan tertentu saja. Pada titik inilah harus disa-

dari bahwa carut marutnya suasana politik di negeri ini tidak hanya disebabkan oleh tingkah laku para politisi semata namun pola berpikir masyarakat juga memiliki kontribusi nyata.

Lihatlah suasana perpolitikan saat ini bagaimana deretan wajah artis yang semula begitu mudah dijumpai di layar televisi kini malah lebih mudah untuk dilihat pada acara-acara partai. Foto artis juga semakin mudah ditemukan di gedung-gedung pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kota, propinsi hingga pusat. Semua ini semakin menegaskan bahwa eksistensi artis sebagai pendatang baru dalam dunia perpolitikan Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata apalagi diremehkan.

Pada konteks Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat beberapa saat lalu, munculnya beberapa calon yang berasal dari kalangan artis perlu digaris bawahi. Kehadiran para artis sebagai kontestan pilkada langsung semakin memperkuat keyakinan bahwa artis telah memiliki kekuatan tersendiri dalam mewarnai panggung politik Indonesia. Gejala seperti ini bila ditarik dalam ruang lingkup politik global bukanlah suatu hal baru dan mengejutkan. Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat ke 40 dan Arnold Schwarzenegger sebagai Gubernur California ke 38 adalah dua contoh nyata kiprah artis di dunia politik praktis.

Artis Dalam Pusaran Politik Pada salah satu diskusi, seorang kawan pernah melontarkan pendapatnya atas fenomena rombongan artis yang masuk politik praktis secara berjamaah. Dia menolak artis masuk politik karena rekam jejak perjalanan hidupnya tidak searah dengan dunia politik. Kemampuan teoritis dan pengalaman praktisnya tidak pernah bersentuhan dengan wilayah taktik dominasi kekuasaan.

Maka dari itu, di akhir statemennya kawan tadi menyimpulkan artis dilarang masuk politik.

Pendapat di atas bisa menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya opini publik yang menganggap artis tidak pantas berpolitik praktis. Selama ini kriteria umum kelayakan berpolitik hanya bersandar pada latar belakang pendidikan politik, pengalaman memimpin massa serta keterlibatan dalam organisasi-organisai besar. Dengan kriteria kelayakan personal bersumber pada latar belakang pendidikan politik dan pengalaman berorganisasi maka hal ini telah melumpuhkan ruh demokrasi itu sendiri.

Pertama, bukankah menjadi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat? Bukankah setiap penduduk Indonesia memiliki hak sama untuk masuk politik terlepas apapun latar belakang kehidupannya? Maka dari itu, adanya “pelarangan” artis masuk politik kendatipun dalam bentuk asumsi umum sebenarnya bisa dimaknai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang politik. Setiap warga negara Indonesia, dari manapun ia berasal, apapun agamanya dan bagaimanapun latar belakang kehidupannya maka secara kemanusiaan dia berhak masuk dan terlibat aktif dalam politik praktis.

Kedua, politisi itu bukan profesi yang menuntut dan mensyaratkan tersedianya legalitas ijazah pendidikan formal layaknya profesi lain semacam dokter atau dosen. Artinya, untuk menjadi politisi handal tidak harus pernah kuliah di jurusan politik. Karenanya siapapun bisa menjadi politisi dengan latar belakang pendidikan apapun.

Ketiga, dunia perpolitikan negeri ini telah banyak dihuni oleh orangorang yang memiliki penguasaan teori-teori politik mumpuni dan pengalaman luas dalam mengelola

organisasi. Lantas, apakah dengan bekal latar belakang pendidikan formal dan keterampilan mengatur massa telah dengan serta merta dapat menciptakan suasana politik yang bersih dan sehat?

Ternyata, dua modal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai standart kelayakan dan jaminan kualitas personal. Lihatlah bagaimana publik negeri ini sering kali dikejutkan oleh tingkah laku aktor-aktor politik yang notabene memiliki latar belakang kehidupan mengangumkan baik dari aspek pendidikan formal, profesi, status sosial maupun pengalaman organisasinya.

Ini menunjukkan bahwa modal utama masuk ke politik terletak pada kemampuan diri bukan embelembel sosial. Kualitas kemampuan memimpin untuk memaksimalkan peran sebagai pelayan rakyat tidak bisa dilahirkan dari jenjang pendidikan formal. Bila untuk menjadi anggota dewan, kepala atau wakil kepala daerah harus berangkat dari latar belakang pendidikan linear dan banyaknya pengalaman maka itu sama saja dengan menutup peluang akan hadirnya pemimpin baru.

Karena bisa saja muncul calon pemimpin berkualitas dengan minim pengalaman organisasi dan pengetahuan teoritis namun unggul pada kemampuan personal.

Berangkat dari pemahaman ini maka benar kiranya bila politik sebenarnya merupakan ruang publik.

Sebagai ruang publik maka politik milik semua orang. Politik boleh dan bisa diisi oleh siapapun dengan latar belakang apapun juga asalkan memiliki kemampuan. Jadi, syarat utama masuk politik praktis bukan terletak pada pendidikan formal dan pengalaman berorganisasi tapi lebih tertuju pada kemampuan diri.

Maka dari itu, dunia politik terbuka untuk siapa saja termasuk untuk para artis. Maka, saya sepakat bila politik itu bukan milik siapa-siapa tapi milik kita semua. =

Gerakan HAM dan Budaya Impunitas Oleh: MOH. IKMAL. S.Pd | Penulis adalah Penggiat Kajian Komunitas Studi Kebangsaan (KOSSA)

S

ecara umum landasan aksiologis HAM sendiri pada dasarnya ingin meletakkan penghormatan, pengakuan dan perlindungannya terhadap eksistensi manusia yang oleh tuhan diberikan hak.

Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 secara eksplisit menyebutkan bahwa HAM tidak hanya dipahami sebagai “personal rights” melainkan sebagai “human rights” yang tentunya mengandung konsekuensi moral bahwa keberadaannya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jaminan prinsipil tersebut jelas tidak bisa dipisahkan dari aspek sosiologis tuntutan perkembangan masyarakat dari masa-kemasa. Oleh karenanya ide HAM kemudian terus mengalami evolusi pemikiran tentang hak-hak manusia yang tidak hanya terbatas pada persoalan hak sipil dan politik melainkan semakin meluas kepada hak-hak ekonomi, social, dan budaya. Namun impelementasi HAM ternyata tidaklah mudah. Meski negara-negara telah meratifikasi UDHR 1948 (The Universal Declaration Of Human Rights) sebagai instrumen HAM internasional, impelementasi HAM dihadapkan pada dua persoalan utama yaitu 1) krisis nilai, 2) krisis pemerintahan negara sebagai state obligation (Halili, 2009:77).

Pertama, instrumen HAM yang tertuang ke dalam berbagai dokumen perundang-undangan terus mengalami erosi kebijakan kolektif negara-negara internasional. Term security of person (citizen) dan human dignity yang merupakan prinsip HAM justru dimanfaatkan oleh negara untuk membuat kebijakan yang seakan-akan merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negaranya maupun warga negara

lain namun di sisi lain justru berpotensi melanggar terhadap HAM. Penyiksaan dan penahanan terhadap pelaku yang dituduh sebagai teroris tanpa habeas corpus terhadap warga Darfur Sudan dipenjara Guantanamo adalah contoh nyata pelanggaran HAM. Pada Januari hingga November 2012 Komnas HAM menerima sekitar 1.734 pengaduan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi dari seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari kasus penahanan dan penangkapan (96 kasus), diskriminasi hukum dalam penyidikan (678 kasus), penyiksaan dalam proses pemeriksaan (31 kasus), penembakan dan kekerasan (71 kasus) dan kasuskasus lainnya (90 kasus).

Pada aspek lain, terdapat kontradiksi nilai-nilai instrumental dalam berbagai produk perundangundangan. Pada konteks inilah kita sadari banyak kebudayaan dan tradisi lokal yang masih bertahan dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi negara justru berpotensi merupakan pelanggaran HAM itu sendiri. Gejala semacam ini tidak hanya merupakan penghianatan terhadap prinsip HAM tetapi juga dihadapkan pada persoalan dilematik antara normatifitas hukum (legalitas formal) dan nilai tradisi lokal masyarakat yang masih berkembang yang juga diakui secara konstitusional.

Tradisi perjodohan usia dini, tradisi Sunatan bagi perempuan Madura atau biasa disebut “Female Genital Mutilation” (FGM) dan beberapa tradisi lain yang menimpa pada anak indonesia juga berpotensi merupakan bagian dari tindakan pelanggaran HAM. Padahal Undang-Undang memberikan kewenangan hak yang melekat pada seorang anak, bahkan kewenangan tersebut tak hanya bagi mereka yang telah lahir melainkan juga bagi mereka yang masih dalam

kandungan (pasal 1 ayat 1 UU No.23 tahun 2002). Instrumen ini memberikan legitimasi yuridis dan filosofis bahwa keberadaan anak merupakan satu anugrah yang wajib dijaga dan dilindungi bahkan orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002). Dengan demikian tindakan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM yang dibebankan kepada orang tua, wali atau pengasuh (pasal 13 ayat 2 UU No 23 tahun 2002).

Pelanggaran HAM pada praktek FGM ini terjadi karena dilakukan tanpa melakukan proses komunikasi terlebih dahulu terhadap korban. Realitas ini diperkuat oleh struktur sosial masyarakat baik karena dorongan keagamaan dan nilai tradisi lokal yang berkembang dari generasi ke generasi, meskipun dari perspektif kesehatan menyebutkan bahwa praktek tersebut tidak cukup penting berpengaruh terhadap organ reproduksi perempuan. Oleh karenanya praktek FGM tersebut termasuk pelanggaran HAM berdasarkan perspektif WHO (World Health Organization).

Survey yang dilakukan oleh Plan Indonesia, untuk 8 kabupaten diseluruh Indonesia selama Januari–April 2011 meliputi Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Grobogan, Rembang (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (NTB), Timor Tengah Selatan, Sikka dan Lembata (NTT) diketahui bahwa 33,5 persen anak usia 13–18 tahun pernah menikah, dan rata-rata mereka menikah di usia 15 tahun. (Suara Merdeka, 2011). Artinya batasan umur minimal bagi pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 semakin diabaikan terlepas dari karena faktor dorongan kesa-

daran dua pihak, tradisi atau merupakan tindakan eksploitasi orang tua yang jika demikian dapat diancam dengan pidana.

Kedua, terjadi pelemahan pada negara-negara ketiga (Weakening State Sovereignity). Krisis kedaulatan ini ditandai dengan semakin menguatnya peran-peran lembaga transnasional seperti WTO, IMF, World Bank dll maupun lembagalembaga korporasi-korporasi multinasional (MNCs maupun TNCs) yang turut bermain dalam diplomasi politik dalam melakukan ekspansi kapital maupun eksplorasi.

Proyek ekspansi dan eksplorasi tersebut tidak jarang menimbulkan dampak terabaikannya hak-hak masyarakat sebagaimana terjadi pada masyarakat Timika Papua.

John perkins, seorang mafia berkeley dalam bukunya The Convention On Economic Hit Man secara jujur membongkar agenda kesepakatan jahat yang dilakukan negara barat dalam melakukan pelemahan terhadap negara-negara berkembang melalui pemberian paket hutang bagi mereka yang nantinya memungkinkan mereka tidak mampu melunasinya. Akibat kebijakan inilah negara-negara berkembang dipaksa untuk tunduk pada kebijakan politik negara-negara maju.

Jika demikian maka persoalan HAM bukan merupakan sekedar persoalan hukum dan sistem melainkan lebih merupakan persoalan nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan bersama. Untuk itu impelementasi HAM hanya mungkin akan dimenangkan dengan cara 1) pertarungan nilai, 2) pelibatan banyak aktor-aktor baru terutama masyarakat sipil, 3) rekonstruksi sistem perundang-undangan yang tidak hanya berbicara legalitas formal semata melainkan harus mampu menyentuh aspek subtansial dari hukum itu sendiri. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

KAMIS 11 APRIL 2013 NO. 0094 TAHUN II

RUMOR TRANSFER

Stephane Ruffier Diincar Klub Besar Eropa PARIS - Penjaga gawang klub Ligue 1 Prancis, St Etienne, Stephane Ruffier masuk dalam radar sejumlah klub-klub besar dari Inggris dan Italia, menyusul penampilan gemilangnya bersama klub itu pada musim ini. Pemain 26 tahun tersebut pun disebutsebut bakal pindah pada jendela transfer musim panas mendatang.

Klubklub besar dari Liga Utama

Inggris seperti Manchester United dan Arsenal serta tim-tim papan atas Italia seperti Juventus, AC Milan dan Fiorentina tertarik dengan pemain ini. Agen Ruffier, Patrick Glanz mengaku bahwa kliennya akan luluh hatinya untuk bergabung dengan salah satu klub besar musim mendatang.

Menurut Glanz, Ruffier mampu bermain di salah satu klub besar Eropa.

Hanya saja Ruffier belum ingin meninggalkan St Etienne karena klub itu berpeluang b e r -

ari bowo sucipto/ant

AREMA KALAHKAN PERSEPAM. Pesepakbola Arema Indonesia Cronous, Greg Nwokolo (kanan) berusaha merebut bola dari kaki pesepakbola Persepam Madura United, Denny Rumba (kiri) dalam pertandingan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Rabu (10/4).

Arema mengalahkan Persepam Madura United dengan skor akhir 2-0.

Persepam Madura United Pulang Tanpa Poin MALANG - Arema Indonesia berhasil menundukkan Persepam Madura United 2-0 dalam lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu petang.

Dua gol Arema yang menjebol gawang Persepam Madura yang dikawal Alfonsius Kevlan itu diborong Alberto Goncalves pada menit ke-46 (injury time) dari titik penalti dan menit ke50.

Sejak "kick off" babak pertama, Arema langsung memperagakan permainan cepat dan terus berupaya membongkar lini pertahanan Persepam.

Permainan cepat anak asuh Rahmad Darmawan itu mampu menciptakan sejumlah peluang emas, namun tak satu pun yang membuahkan gol.

Meski di atas kertas, Are-

ma diperkuat sederet pemain berkualitas, seperti Alberto Goncalves, Christian Gonzales, Keith Kayamba Gumbs maupun Victor Igbonefo di lini belakang, Persepam masih mampu mengimbangi permainan Arema.

Gencarnya serangan para pemain Arema selalu bisa dipatahkan anak asuh Daniel Roekito sebelum memasuki kotak 16. Bahkan, serangan balik yang dilancarkan para pemain Persepam justru berbalik membahayakan gawang Arema yang dikawal Kurnia Meiga Hermansyah.

Hingga detik-detik akhir babak pertama, skor masih 0-0.

Namun, memasuki injury time, salah seorang pemain Persepam "handsball" di kotak terlarang, sehingga wasit Maulana Nugraha menunjuk titik putih untuk tendangan penalti.

Alberto Goncalves yang mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna menjebol gawang Alfonsius Kevlan, sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki 45 menit babak kedua, kedua tim mulai menurunkan tempo permainan sehingga permainan menjadi lamban.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada celah bagi Arema maupun Persepam untuk menerobos lini pertahanan la-

LIGA CHAMPIONS EROPA

wan. Pada menit ke-50, Alberto Goncalves mampu menambah pundi-pundi gol bagi Singo Edan.

Tendangan bebas Keith Kayamba Gumbs berhasil dikonversi menjadi sebuah gol oleh Alberto Goncalves melalui tandukannya. Dan, skor menjadi 2-0 hingga babak kedua berakhir.

Pertandingan selama 90 menit itu, wasit Maulana Nugraha mengeluarkan satusatunya kartu kuning yang dihadiahkan untuk Ronny (Persepam).

Tambahan tiga poin tersebut menempatkan Arema di posisi "runner up" klasemen sementara LSI atau satu setrip di bawah Persipura Jayapura yang berada di puncak klasemen. (ant/ay)

Pemain Cedera

Gary Cahill Sudah Jalani Operasi LONDON - Pelatih Chelsea Rafael Benitez membenarkan bahwa beknya Gary Cahill harus menjalani operasi lutut. Meski demikian, pria Spanyol itu yakin palang pintunya itu akan segera pulih pada pekan-pekan ke depan. Cahill mengalami cedera ketika Chelsea memetik kemenangan atas West Ham United bulan lalu. Akibatnya, pemain ini tidak bisa membela Inggris pada kualifikasi Piala Dunia melawan San Marino dan Montenegro.

Menurut Rafa, sapaan akrab untuk Benitez, Cahill hanya akan absen selama dua pekan.

Diharapkan pemain ini sudah bisa tampil pada laga semifinal Liga Europa. "Cahil sudah melakukan operasi. Kami melakukannya dengan sangat cepat pada Sabtu, 30 Maret lalu ketika kami kalah dari Southampton," kata mantan pelatih Liverpool itu.

Chelsea sedang mengalami krisis lini belakang. Selain Cahill, Ashley Cole juga absen akibat cedera yang didapatnya saat menjamu Manchester

United (MU) pada laga ulangan perempat final Piala FA di Stamford Bridge yang dimenangkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Benitez yakin kedua bek ini akan segera pulih.

Sementara bek kiri lainnya Ryan Bertrand sedang sakit.

Padahal, Chelsea akan melawat ke kandang klub Rusia, Rubin Kazan untuk melakoni leg kedua perempat final Liga Europa pada Kamis (10/4) malam waktu setempat. Leg pertama dimenangi Chelsea dengan skor meyakinkan 3-1.

Pada leg kedua ini mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal.

Untuk laga ini, Benitez mengandalkan Fernando Torres di lini depan karena Demba Ba tidak bisa tampil, selain akibat cedera juga karena pernah membela Newcastle United pada kompetisi yang sama.

Tetapi pemain ini sudah bisa tampil pada laga semifinal Piala FA melawan Manchester City.

"Demba Ba tidak berlatih hari ini karena cedera, meskipun tidak terlalu serius. Dia tidak akan ikut ke Moscow. Diharapkan dia bisa berlatih di sini dan siap tampil pada akhir pekan," kata mantan pelatih Inter Milan.

Sementara i t u ,

main di Liga Champions musim mendatang. "Banyak klub yang mengincarnya, baik klub-klub dari Inggris maupun dari Italia.

Di Prancis, hanya PSG dan Monaco yang memiliki dana besar untuk merekrutnya.

Dia layak bermain di klub besar," ujarnya.

Glanz melanjutkan, "Kami sudah berdiskusi dengan pelatih Christophe Galtjer soal masalah ini.

Dia memiliki ambisi dan ingin bermain di klub besar dengan proyek besar atau ingin bermain di kompetisi Eropa. Tetapi dia bisa saja bertahan di St Etienne karena tim ini berpeluang masuk zona Liga Champions."

St Etienne saat ini berada di tempat ketiga klasemen sementara Ligue I. Bila mereka bisa pertahankan posisi ini hingga akhir musim, maka mereka berhak mendapat satu tempat untuk kualifikasi Liga Champions.

(Sky Sports/aji)

play maker Manchester City asal Spanyol David Silva kemungkinan akan absen pada laga semifinal Piala FA melawan Chelsea pada Minggu ini di Stadion Wembley, setelah mengalami cedera hamstring saat timnya menang 2-1 atas rival sekota Manchester United (MU) di Old Trafford pada Selasa (9/4) dini hari WIB. "Saya kira dia mengalami cedera hamstring. Mungkin tidak begitu parah, tetapi saya tidak yakin dia bisa tampil saat melawan Chelsea," kata pelatih asal Italia itu.

Mancini mengakui bahwa mereka butuh strategi yang lain untuk menaklukkan Chelsea. Pasalnya, klub dari London Barat itu hanya sekali kalah dalam lima laga terakhir mereka. "Chelsea sedang dalam performa bagus. Mereka bermain menawan dan mereka akan sangat menyulitkan. Tetapi laga nanti mungkin akan sangat bagus, meski berbeda. Laga semifinal beda dari laga final," kata mantan pelatih Inter Milan itu. (espn/sky sports/aji)

Kemustahilan itu Nyaris Terwujud ISTANBUL - Kemustahilan hampir saja terjadi pada laga leg kedua babak perempat final Liga Champions antara tuan rumah Galatasaray versus Real Madrid di Telekom Arena, Selasa (9/4) malam waktu setempat atau Rabu (10/4) dini hari WIB. Sayangnya, gol Cristiano Ronaldo menguburkan mimpi Didier Drogba dan kawan-kawan.

Ya, dua gol Cristiano Ronaldo memastikan Real Madrid ke semifinal Liga Champions, meskipun menelan kekalahan 2-3 dari Galatasaray pada laga tersebut. "El Real" melaju ke babak empat besar dengan keunggulan agregat 5-3 berkat kemenangan tiga gol tanpa balas di pertemuan pertama.

Meskipun gagal menghadirkan kejutan, pelatih Madrid Jose Mourinho mengapresiasi daya juang yang ditunjukkan para pemain tuan rumah. Ia juga takjub dengan dukungan suporter. "Kami selalu ingin bermain dengan atmosfer seperti ini. Pemain kami tidak tertekan, tapi pemain tuan rumah sangat berpengaruh. Mereka menjadikan

atmosfir untuk bermain fantastis di babak kedua," kata Mourinho.

Langkah Madrid ke semifinal sudah dipastikan pada menit ke-8, ketika Ronaldo membawa timnya unggul terlebih dahulu.

Umpan silang gelandang bertahan Sami Khedira dari dalam kotak penalti langsung disambut sang mega bintang di depan gawang dan membuah gol. Madrid unggul agregat 4-0, dan Gala harus mencetak lima gol pada dalam waktu 82 menit. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum Gol balasan tuan rumah baru tercipta ketika laga memasuki menit ke-57.

Adalah Emmanuel Eboue yang melecut semangat rekan-rekannya melalui tendangan keras dari tepi kotak penalti. Pada menit ke-71, Galatasaray mencoba menghidupkan peluang melalui gol cantik Wesley Sneijder memanfaatkan umpan Sabri Sarioglu. Secercah harapan semakin mendekat ketika satu menit berselang, mantan pemain Chelsea Didier Drogba menambah keunggulan melalui gol dengan tumit

untuk menyelesaikan kerja sama cantik antara Sneijder dan Amrabat. Tuan rumah masih butuh dua gol lagi untuk menghentikan langkah “Los Galacticos�.

Situasi semakin genting bagi raksasa Spanyol ketika mereka kehilangan Alvaro Arbeloa di ujung laga setelah menerima dua kartu kuning dalam tempo singkat. Sayang, hingga menjelang akhir laga, dua gol yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung datang. Justru, tim tamu yang menambah satu gol lagi ketika pertandingan hendak berakhir melalui Ronaldo. Ini adalah gol ke11 kapten Timnas Portugal di ajang Liga Champions musim ini, sekaligus menjadikannya top scorer sementara.

Pelatih Galatasaray Fatih Terim mengatakan, dirinya puas dengan perlawanan yang ditunjukkan anak-anak asuhnya di babak kedua. "Menang atau kalah, mereka tetap bangga dengan tim ini. Fans kami sangat menakjubkan. Atmosfer laga yang fantastis, dan mereka juga menikmati pertandingan," ucap Terim. (aji)

TAK PERCUMA. Dua gol yang dicetak oleh CR7 tak mampu mengubah kedudukan akhir 3-2 bagi Galatasaray. Akan tetapi Madrid tetap lolos karena menang agregat 5-3 atas Galatasaray.

Jadi Magnet, Del Piero Terpilih sebagai Pemain Terbaik Sydney FC SYDNEY - Mantan pemain Tim Nasional Italia dan legenda Juventus Alessandro Del Piero, Selasa (9/4) malam dinobatkan sebagai pemain terbaik klub Australia Sydney FC. Del Piero membela klub Liga Australia itu sejak musim panas lalu dan penampilan pada musim pertamanya di Australia langsung dianugerahi penghargaan sebagai pemain terbaik klub.

Pria 38 tahun yang mencetak 14 gol untuk Sydney musim ini meraih penghargaan tertinggi klub. Selain itu dia juga mendapat dua penghargaan lainnya yaitu Sydney FC Members atau Anggota Sydney FC dan Sepatu Emas.

Kehadiran Del Piero telah meningkatkan kehadiran penonton dan memperluas pemirsa televisi yang menonton pertandingan-pertandin-

gan sepabola A-League. Juga, jumlah penggemar klub itu pun melonjak tajam. Pada setiap pertandingan kandang, klub itu rata-rata ditonton oleh 18.637 penggemar. Del Piero juga menjadi magnet yang menarik pemirsa televisi.

Setelah menandatangani kontrak satu tahun dengan pilihan bisa memperpanjang kontrak untuk satu musim lagi, Del Piero sudah memperpan-

jang kontraknya untuk satu musim lagi. Dengan demikian, penggemar klub itu lega karena sang bintang tetap membela Sydney FC musim depan.

Meskipun, Sydney FC gagal masuk babak playoff dan hanya berakhir di tempat ketujuh. Del Piero dan kawankawan gagal tembus ke posisi enam besar hanya karena beda selisih gol dengan Perth.

Sementara itu, Ketua Fed-

erasi Sepakbola Australia David Gallop yakin sepakbola Australia sudah berjalan pada rel yang benar, setelah melakukan revolusi positif pada kompetisi liga sepakbola negara itu. Gallop melakukan revolusi setelah menggntikan Ben Buckley pada Agustus 2012 silam.

Salah satu tanda bahwa sepakbola Australia berjalan pada rel yang benar adalah mengalirnya para pemain top dunia ke kom-

petisi negara itu. Dia pun yakin perubahan-perubahan signifikan dalam peta sepakbola Australia akan membuat kompetisi negara itu semakin kompetitif.

"Saya hakul yakin, masa tema "sepak bola lama, sepakbola baru" sudah berlalu. Sekarang waktu A-League. Tetapi kita harus terus bergerak maju.

Kita sudah punya kompetisi baru dan terlalu berat untuk membandingkan secara apple

to apple antara NSL dengan A-League. Ketika pertama kali saya masuk kantor FFA (The Football Federation of Australia), saya menemukan kondisi yang menyedihkan. Tetapi bila sekarang anda datang ke kantor saya, sudah ada banyak perubahan. Kita menikmati pertandingan dan sejarah pertandingan untuk Australia," ucap Gallop dalam konferensi pers Rabu (10/4). (espn/aji)