e Paper Koran Madura 11 Juni 2013

1

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

11 JUNI 2013

JELANG PEMILU 2014

g PAMANGGHI

KPU Nyatakan Empat Partai Gugur JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hanya calon anggota legislatif (caleg) dari 8 partai politik (parpol) yang bisa bertarung di seluruh daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2014. Sedangkan 4 parpol terpaksa tidak bisa bertarung di sejumlah dapil akibat tak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan di daftar caleg sementara (DCS).

Keempat parpol yang dinyatakan gugur tersebut adalah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Alasannya, parpol tersebut tidak memenuhi syarat di beberapa daerah pemilihan, terkait keterwakilan 30% perempuan.

“Parpol yang dimaksud Partai Gerindra dari dapil Jawa Barat IX, PPP dari dapil Jabar II, dan Jawa Tengah III, PAN dari dapil Sumatera Barat I, PKPI dari dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (10/6) Lebih jauh kata Husni, sesuai peraturan dan perundang-undangan, keterwakilan 30% perempuan harus dipenuhi partai politik peserta pemilu tiap daerah pemilihan. “Tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan, maka tidak memenuhi syarat pencalonan parpol di dapil itu,” ujarnya Bukan saja persoalan 30 % perempuan, salah penempatan perempuan nomor urut juga bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat atau TMS. Tidak memenuhi 30 % kuorta perempuan, maka empat parpol tak memiliki caleg di dapil tersebut.

Sementara, anggota Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan untuk kasus PPP dapil Jawa Barat II memang memenuhi syarat 30 % kuota perempuan, namun dalam penempatan nomor urutnya tidak sesuai peraturan.

“Kasus PPP, kurang lebih itu terjadi. Misalnya dapil Jabar II, ada 10 nama. Calon 1 dan 2 di tiga pertama ada perempuan. Tiga berikutnya tidak ada perempuan. 7, 8, dan 9 tidak ada dan ditempatkan di 10,” terangnya.

Seharusnya, kata Hadar lagi, perempuan diletakkan di nomor atas. Memang dua perempuan memang sudah ditaruh di blok tiga pertama, dan yang ketiga harusnya masuk di blok tiga kedua. “Itu yang kami maksudkan dalam peraturan KPU,” tegasnya. (gam/abd)

KELANGKAAN ELPIJI

Pemda Diminta Ikut Perketat Pengawasan JAKARTA-Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta mendorong Pertamina menggandeng Pemda guna membuat aturan bersama terkait pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram. Selama ini hanya agen yang masuk dalam mata rantai distribusi elpiji 3kg yang ditetapkan dalam peraturan Menteri ESDM. Padahal pemerintah bisa melakukan kendali melekat terhadap pangkalan dan pengecer elpiji. “Seharusnya Menteri ESDM membuat peraturan bersama dengan mendagri agar pembinaan dan pengawasan terhadap pangkalan dan pengecer elpiji 3kg diserahkan saja kepada pemda,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (10/6) Menurut Sofyano, melalui kerjasama Pertamina dan Pemda, maka pemerintah bisa mengatasi masalah terkait distribusi khususnya terhadap harga jual. Disamping itu, seharusnya, pemerintah meminta pengangkatan pangkalan dan pengecer harus berdasarkan persyaratan yang umum berlaku di daerah.

Dikatakan Sofyano, pasalnya persyaratan tersebut harus menjadi refrensi bagi Pertamina sehingga keberadaan pangkalan dan pengecer menjadi terkontrol dan terkendali. “Ini sangat penting dilakukan pemerintah dengan jalan membuat peraturan bersama antara Menteri esdm dan Mendagri,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, mengakui kelangkaan elpiji 3 kg dan 12 kilogram di beberapa daerah disebabkan ulah agen penjualan yang nakal. “Pasokan elpiji aman, tapi memang ada beberapa agen yang nakal,” ungkapnya. (gam/cea)

Jengkol Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN RADEN PARDEDE. Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Bank Indonesia Raden Pardede menjawab sejumlah pertanyaan wartawan setibanya di KPK, Jakarta, Senin (10/6). Raden Pardede diperiksa sebagai saksi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

PKB Sebut KPU Jatim Berkonspirasi Jegal Khofifah SURABAYA-DPW PKB Jawa Timur menuding KPU Provinsi Jawa Timur sengaja melakukan konspirasi untuk menjegal pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Soerjadi Soemawirdja (Berkah) melaju dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur, 29 Agustus 2013 mendatang.

Indikasi itu terlihat dari keputusan KPU yang menyatakan dukungan dari dua partai non parlemen, Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) terhadap pasangan Berkah tidak sah.

“Kami sangat menyayangkan keluarnya keputusan KPU Jatim. Itu keputusan yang tak mendasar,” tandas Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Fuad Mahsuni kepada wartawan di kantor DPW PKB Jatim, Senin (10/0).

Seperti yang diberitakan Koran Madura sebelumnya,

hasil rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur, Minggu (9/7) menyatakan dukungan yang diberikan Partai PPNUI dan PK baik kepada pasangan Karsa maupun Berkah tidak sah karena kepengurusan kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat.

Imbas dari keputusan tersebut tentu saja merugikan pasangan Berkah, karena jika dukungan kedua partai tersebut dinyatakan

tidak sah, maka pasangan yang disebut-sebut sebagai rival kuat pasangan Karsa tersebut tidak dapat melaju ke bursa pilgub Jatim.

Tentu saja keputusan tersebut membuat PKB berang karena sebagai partai pengusung pasangan Berkah, sebelumnya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan dari KPU yang isinya kedua parpol itu telah mendukung pasangan Khofifah-Herman S Sumawiredja.

Surat pemberitahuan itu merupakan hasil rapat pleno KPU Jatim.

“Jelas kami kecewa jika kemudian KPU tidak menjalankan keputusan yang dibuat dalam rapat pleno. Rapat pleno mengesahkan kedua parpol itu mendukung

pasangan Khofifah-Herman.

Kenapa itu tidak jadi pertimbangan,” ujarnya.

Atas dasar itu, PKB Jatim sebagai satu-satunya partai parlemen yang mengusung pasangan Khofifah-Herman mengambil sikap. Pertama, PKB menganggap tidak ada namanya dualisme dukungan terhadap pasangan KhofifahHerman, sebagaimana opini yang selama ini sengaja dibbentuk untuk menggembosi pencalonan Khofifah-Herman.

Kedua, KPU Jatim tidak perlu takut untuk bersikap tegas, profesional dan netral dalam memutus keabsahan DPW PK dan PPNUI yang mengusung pasangan Khofifah-Herman.

“Jadi, menurut kami tidak ada dualisme. Tandatangan kedua pimpinan parpol asli semua,” pungkasnya. (ara/beth)

MENGENANG TAUFIQ KIEMAS

Said: Sosok Taufik Kiemas Tidak Tergantikan JAKARTA-Sosok almarhum Taufik Kiemas tidak akan tergantikan dalam dunia perpolitikan nasional. Selain seorang politisi dan tokoh penting yang memiliki warna perjuangan yang jelas, politisi senior PDI Perjuangan ini juga berperan aktif dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia.

“Banyak yang bisa kita ambil dari rekam jejak atau perjalanan hidup bang Taufik Kiemas. Dia seorang aktifitis, pengagum Bung Karno dan dari keluarga Masyumi. Jadi, beliau seorang aktifis yang bertransformasi menjadi politisi,” ujar Said Abdullah di Surabaya Senin (10/6).

Seperti diketahui, Taufik Kiemas meninggal dunia di Singapura, Sabtu, 8 Juni 2013 pada sekitar jam 19.00.

Menurut Said, Taufik Kiemas juga serorang negarawan dan tokoh bangsa yang aktif memperjuangkan keutuhann Indonesia lewat Empat Pilar Kebangsaan yang selama ini menjadi perhatiannya. “Jadi pelajaran yang saya petik dari tokoh yang

bisa disapa bang TK adalah aktifis yang berbasis integritas dan bertransformasi menjadi politisi berkompeten. Itu yang tidak instans perjalanan politik bang TK,” ujar Said yang juga Calon Wakil Gubernur Jawa Timur ini.

Sejak di PDI Perjuangan kata dia, kehadiran bang TK semakin memperkuat posisi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kombinasi kedua tokoh sentral PDI Perjuangan ini membuat partai moncong putih semakin solid.

Salah satu sumbangsih penting TK bagi republic ini kata Said adalah kepiawaiannya membuka sekat perbedaan diantara anak bangsa. “Bang TK lah yang berperan mencairkan kebekuan hubungan antara politisi di Indonesia ,” jelas dia.

Bang TK ini ujar Said seorang pejuang kemajemukan di Indonesia. Bahkan, TK bisa bergaul dengan semua golongan, dari masyarakat lapisan bawah sampai atas. (gam/abd/beth)

Jengkol belakangan ini terlihat agak seksi.

Menarik perhatian pengamat dan penikmat. Bukan karena aromanya yang khas melainkan karena label harganya, yang belakangan membumbung tinggi lebih dari dua kali lipat dari harga biasanya. “Nggak ada mas. Harganya 70 ribu sekilo. Susah ngejualnya,” kata seorang pelayan restoran, di sekitar Kramat Raya Jakarta, saat menjawab seorang pembeli.

Tidak seheboh ketika bawang putih dan daging harganya naik menjulang, memang. Mungkin karena aromanya yang khas dan penikmatnya selalu bersikap agak malu-malu, perbincangkan soal jengkol lebih terasa bisik-bisik.

Cuma, bisik-bisiknya tetap terasa seksi.

Karena penggemar jengkol yang sering diplesetkan kancing jas itu, lumayan juga jumlahnya. Itu artinya, sekalipun belum masuk pasal UUD 1945 sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak, sempat juga menimbulkan kelimpungan dan kebingungan, terutama para maniak jengkol.

Karena bikin kelimpungan masyarakat banyak, lagi-lagi di sini terpapar betapa di negeri ini nasib konsumen dan produsen–penyebutan produsen sekedar penyederhanaan- meDi luar mang nestapa. kebutuhan Produsen? Ya keseharian petani atau peyang diimpor, milik pohon sering terjadi jengkol tetap pemasokan merana juga barang yang walau harga pasaran tinggi. berlebih hingga Karena mereharga jatuh ka praktis tak menikmati kenaikan mendekati 250 persen itu. Yang menikmati para tengkulak, makelar, pemasok. Pedagang enceran, juga bukan penikmat kenaikan harga. Jadi di sini tetap petani dan konsumen yang merana.

Jangan lupa, kasus sejenis mudah terjadi di negeri yang subur makmur ini.

Yang sangat ironis, pada kasus daging misalnya, sering terjad pasokan kurang hingga konsumen jadi korban kenaikan harga, para peternak kebingungan memasarkan ternaknya. Demikian pula, pada kasus cabe, tomat, bawang putih, daging, kedelai termasuk juga padi.

Di luar kebutuhan keseharian yang diimpor, sering terjadi pemasokan barang yang berlebih hingga harga jatuh.

Lagi-lagi petani dirugikan. Lalu, kadang barang langka, ini berarti konsumen yang dibuat pusing. Di sini, keseimbangan kebutuhan dan pemasokan seringkali limbung. Tampak jelas koordinasi, penanganan pengaturan kebutuhan pokok itu sangat buruk, untuk sebuah negeri yang disebut agraris ini. Seakan, maaf, negeri ini memang tidak memiliki institusi yang bisa menjaga keseimbangan, yang memberikan rasa nyaman pada konsumen maupun produsen (petani, peternak). Semua, terutama para petani, peternak, seakan dibiarkan berjalan sendiri. Persoalan ternak diperhatikan cenderung bila terkait pembagian komisi para elite.

Kejadian yang selalu terulang pada keanekaragaman jenis itu, makin memperlihatkan kekosongan atau ketakseriusan kebijakan penanganan dari pemerintah. Dan siapapun akan terkejut bila mengetahui lebih dalam nasib para petani, peternak, termasuk juga nelayan. Mereka benar-benar hidup seakan sendirian, tanpa sentuhan berarti dari pemerintah; berbaju kesulitan dari sejak tanam, panen dan pemasaran.

Kasus hancurnya harga bawang, cabe, tembakau dan lainnya, dari sejak Orde Baru ada di negeri ini sampai hari ini, reformasi berusia 15 tahun terus bergulir. Para pemasok kenyamanan sehingga kebutuhan sandang pangan masyarakat terpenuhi itu, nasibnya benar-benar tidak nyaman alias nelangsa. Entah sampai kapan? =

Disiplin “Nah, sekarang silahkan bicara.

Ada apa?” kata Matrawi, pada anaknya, Sidik, usai makan siang.

“Anu pak. Tadi ada ulat dua ekor pada sayur yang bapak makan. Waktu mau saya ingatkan bapak melarang.

Saat makan bapak bilang tak boleh bicara,” jelas Sidik, lugu.

“Alamak. Jadi ulatnya termakan bapak?” Matrawi melotot.

“Bapak juga sering bilang, Marah itu tidak baik”

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

PELANTIKAN KADES

WACANA KENAIKAN BBM

Dewan Harap Tak Ada Euforia Berlebihan

Rencana Kenaikan BBM Menguntungkan Makelar

SUMENEP – Beredar kabar, pelantikan kepala desa terpilih yang akan dilaksanakan pada Kamis, 13 Juni 2013, akan diwarnai dengan aksi konvoi dan rombongan besar-besaran dari pendukung calon kepala desa terpilih. Ketua Komisi A DPRD Sumenep mengaku sudah mendengar kabar tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Abrary Mannan membenarkan, isu tersebut bukan isapan jempol belaka. Menurut dia, kabar itu memang betul-betul ada. “Memang tidak ada aturan yang jelas bahwa euforia kemenangan itu tidak boleh, tetapi hanya kita harapkan agar para pemenang dalam pesta demokrasi pada pilkades yang sudah usai dilaksanakan harus menggunakan cara-cara yang berakhlak,” katanya kepada wartawan, Senin (10/6).

Polisi PKB itu tegas tidak melarang adanya euforia. “Okelah, mereka melakukan konvoi dan iring-iringan aneka ragam hiburan saat pelantikan.

Tetapi harapan kami, jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Apalagi bertindak kepada hal-hal yang mengarah kepada keselamatan orang lain,” harapnya.

Selain itu, Abrary meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menanggapi kabar tersebut.

“Artinya, pemerintah kabupaten Sumenep melalui birokrasi di bawahnya seperti camat dan aparat kepolisian agar siaga mengantisipasi itu semua. Paling tidak, bisa mengatur dan menertibkan euforia dengan konvoi dan rombongan besar tersebut,” pintanya.

Menurut Abrory, kepala desa terpilih yang akan dilantik tidak perlu diiringi dengan banyak massa, karena yang boleh masuk menyaksikan prosesi pelantikan dari tiap-tiap desa hanya lima orang.

“Jadi, stressing pemkab dalam mengatur itu semua harus senantiasa mengacu kepada aturan yang ada, agar pelantikan itu berjalan sesuai yang diharapkan, lancar dan tampa ada ketegangan,” tandanya. (sym/mk)

syamsuni/koran madura

SUASANA SIDANG. Terlihat para anggota dewan sedang merapatkan pengesahan Raperda Buta Aksara, Senin (10/6) dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumenep.

Raperda Buta Aksara Al-Qur’an Disahkan DPKS: Ini Preseden Buruk Bagi Sumenep SUMENEP – Rancangan Peraturan Daerah Buta Aksara Al-Qur’an sudah purna dibahas, Senin (10/6). Pansus Buta Aksa Al-Quran telah mengesahkan raperda tersebut menjadi perda dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Perda yang dimaksudkan untuk memberatas buta aksara untuk siswa tingkat sekolah dasar tersebut akan mulai diberlakukan pada tahun depan. “Perda ini masih baru dimulai pada tahun depan, yaitu menunggu satu tahun setelah diundangkan,” kata Juru Bicara Pansus Buta Aksara DPRD Kabupaten Sumenep Abd Rahman, Senin (10/6), usai sidang paripurna pengesahan empat raperda.

Abd Rahman menegaskan, perda yang baru disahkan tersebut tidak akan mengabiri taman pendidikan Al-Qur’an, guru mengaji, surau atau mushalla. “Saya pastikan tidak akan mengebiri itu semua. Karena dengan adanya perda ini kita justru menghargai dan bahkan menempatkan itu semua

bung dia, bisa menyebabkan terjadinya konflik antar agama. Sebenarnya, masalah Al-Qur’an tidak harus diperdakan, karena sudah menjadi kewajiban pribadi. ”Masalah agama itu privat, bukan ruang publik. Ini preseden buruk bagi Sumenep ke depan.

Makanya, kami dengan tegas menolak pengesahan perda itu,” tuturnya.

Selain itu, menurut Novel, raperda yang disahkan itu juga terkesan copy paste terhadap raperda yang sama di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sehingga, terkesan perda itu tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Sumenep. ”Kami tidak habis pikir, apa sih maunya daerah dengan perda itu,” ungkapnya.

Novel curiga pembahasan itu hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Sebab, urgensitasi tidak begitu penting. ”Jangan-jangan ini hanya bagian dari upaya menghabiskan anggaran saja.

Makanya, perlu kami curigai saja,” ungkapnya.

Menanggapi kekhawati-

pada porsinya, bahkn guru ngaji atau mushalla yang ditempati belajar Al-Quran itu supaya mendapat perhatian penuh dari pemerintah yang selama ini kurang memperhatikannya,” jelas Politisi PKB tersebut.

Tetap Menolak Sekalipun raperda tersebut telah disahkan, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) tetap menolak. Anggota DPKS Sumenep Ach. Novel mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan pengesahan tersebut.

Sebab, keberadaan perda buta aksara itu sangat bertentangan dengan UUD 1945. ”UU mengisyaratkan pluralitas. Ini kan sentimen agama kalau begini,” katanya.

Kalau dilanjutkan, sam-

ran tersebut, Ketua Pansus Pembahasa Raperda Buta Aksara Al-Qur’an Moh. Subaidi menjelaskan, pembahasan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan, sebelum pihaknya mengesahkan sudah menerima masukan dari sejumlah pihak, tokoh agama, lembaga agama dan lainnya. ”Semuanya alhamdulillah mendukung,” katanya kepada Koran Madura.

Politisi PPP ini menuturkan, bisa jadi yang menolak tidak mengikuti pembahasan dari awal. Sehingga, menuding sembarangan seperti copy paste atau yang lainnya. ”Kalau dibaca dengan seksama, tidak ada yang namanya copy. Kami membahas dengan serius” ujarnya.

Subaidi mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mendengarkan ocehan dari DPKS. Sebab, DPKS hanya elemen yang sudah termaktub pada dinas pendidikan. ”Ngapain kami mendengarkan DPKS. Pembahasan tidak kami libatkan, kan sudah ada disdik,” tukasnya. (sym/yat/ mk)

SUMENEP – anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Darul Hasyim Fath mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak hanya menguntungkan makerlar bisnis. “Ketika pemerintah merencanakan perubahanperubahan harga dengan uefomisme penyetaraan dengan harga minyak dunia, trickle down effect-nya pasti akan dialami oleh masyarakat lapisan paling bawah, tak terkecuali adalah masyarakat kepulauan,” katanya, Senin (10/6) Ketika BBM naik, kata warga kepulauan itu, akan berimplikasi terhadap siasat makelar-makelar bisnis.

“Artinya, menguntungkan kelompok-kelompok pebisnis hitam yang memang punya tabiat yang menganggap rencana pemerintah yang begitu tentatif ini menjadi peluang bisnis bagi sekelompok orang yang pada akhirnya adalah lapisan masyarakat yang paling bawah yang berhak menerima subsidi BBM menjadi korban yang paling tragis,” terangnya.

Pada akhirnya, lalau lintas barang dan orang dari darat ke pulau serta dari pulau ke darat itu menjadi penentu kelangkaan BBM di kepulauan, berikut harga yang menjulang tinggi.

“Sejauh yang saya tahu hingga saya menyampaikan pernyataan hari ini, harga bensin di Masalembu sudah berada pada angkat Rp 9.000 hingga 10.000 ribu perliter dengan kondisi tanpa ada barang,” jelasnya.

Darul menyebutkan, sebelum ada wacana kenaikan BBM, harga bahan bakar di daerah kepulauan 4.500, kemudian berangsur pada harga 6 ribu, 7 ribu. “Dan sekarang sudah 9 ribu hingga 10 ribu,” katanya menegaskan.

Tetapi menurut pandangan Darul, konsen DPRD tidak hanya pada perubahan har-

ga, tetapi juga i’itkat politik dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menambal sulam dari kekurangan pemerintah pusat, yang merencanakan BBM ini naik. “Sehingga masyarakat lapisan paling bawah tidak selalu menjadi korban pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” pungkasnya Secara terpisah, warga kepulauan Kangean, Syamsul Arifin, berharap agar pemerintah segera mengambil sikap tegas. “Karena kabar itu memang benar-benar ada, penimbunan BBM pasca rencana kenaikan harga BBM sepertinya sudah menjalar ke banyak kepulauan, termasuk di Kepulauan Kangean dan Sapeken,” katanya saat dihubungi via telpon.

Hal serupa juga terjadi di Sapeken. Sukron, warga Desa Sabuntan, Pulau Sapeken mengatakan bahwa pemerintah tidak tidak konsen pada persoalan harga, tetapi segera juga mengantisipasi penimbunan. “Sebab jika dibiarkan begitu saja, maka akan terus menjalar kemana-mana, termasuk akan menguntungkan satu pihak saja,” ujarnya saat dihubungi.

Sesuai hasil keputusan Pemerintah bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar akan naik pada bulan Juni ini. Dalam Rencana Anggaran Belanja dan Pendadatan Nasional Perubahan (RABPNP) Pemerintah telah tertulis bahwa BBM bersubsidi akan naik berkisar Rp 2.000 untuk jenis premium, sedangkan Rp 1.000 untuk solar.

Rencanan kenaikan harga BBM bersubsidi hingga hari ini masih belum ditetapkan. Namun, sudah ternyata banyak masyarakat dan pengecer bensin sudah start lebih dulu menaikkan harga BBM. Seperti yang terjadi di Kepulauan Masalembu. BBM sudah mengalami kenaikan yang cukup menjulang tinggi. (sym/mk)

KECELAKAAN HINGGA MENINGGAL

Saya Ikhlas Demi NU

PENDIDIKAN

Kurikulum Baru Berlaku Mulai Tahun Pelajaran 2013-2014 SUMENEP – Kepala Dinas Pendidik Sumenep A. Shadik mengatakan, kurikulum 2013 akan mulai diberlakukan pada bulan Juli mendatang. Semua guru, dipastikan akan mengikuti penataran yang akan dibiayai oleh pusat.

“Wah, itu tetap nanti, Mas. Untuk SD dari kelas 1 dan kelas 4, SMP kelas 7 dan SMA kelas 10,” katanya, Senin (10/6).

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menjelaskan, kurikulum 2013 masih terjadi prokontra antara Kementerian Pendidikan RI dengan Komisi X DPR RI. Perdebatan antara kedua kubu tersebut, menurutnya mengenai masalah anggaran yang sampai saat ini masih belum disetujui.

“Anggaran untuk pelatihan kepada para guru itu menca-

pai 2 triliun lebih, itu yang saya belum setujui,” tuturnya, Senin (10/06).

Politisi PKS tersebut mengaku pesimis, kurikulum 2013 dapat direalisasikan secara maksimal pada tahun ajaran sekarang. Sebab, selain karena persoalan waktu yang sudah dekat, dalam proses anggaran di Kementerian Pendidikan belum final.

Dia menyadari, meskipun rencana penerapan kurikulum tersebut tetap sebagai usaha percobaan, akan tetapi tanpa kesiapan masyarakat dan guru, rencana itu walaupun terlaksana tak akan sempurna.

Pihaknya menyarankan kurikulum 2013 tidak dilakukan secara nasional.

Tapi dilakukan di sebagian wilayah tertentu untuk test

cast, sehingga hasilnya dapat dievaluasi bersama. Dan jika betul-betul cocok baru dilakukan tahun yang akan datang.

“Kami pesimis, kurikulum itu bisa dilaksanakan bulan Juli mendatang. Dari sekian guru yang ada, kan belum dibekali. Tapi bagaimana mereka dibekali, la wong anggarannya saja tidak disetujui,” tuturnya. (athink/mk)

KHAWATIR BANJIR

Siswa Dipulangkan Lebih Awal SUMENEP – Intensitas hujan dua hari terakhir mengkhawatirkan.

Senin (10/6) hampir seharian, hujan desa mengguyur Kota Sumenep. Air menggenang dibeberapa ruas jalan. Termasuk di SDN Pajagalan I, dan SDN Pangarangan V. Pihak SDN Pajagalan I terpaksa harus memulangkan siswanya lebih awal karena khawatir terjadi banjir.

Salah satu guru di SDN Pajagalan I Moh. Basir mengatakan, di depan sekolahnya sering terjadi banjir apabila turun hujan lebat. Oleh karenanya siswa dipulangkan sebelum jam pulang.

"Ini tadi kan hujannya deras dan lama. Mulai pagi terus

menerus hujan, nyaris tidak berhenti. Otomatis volume air hujannya kan tinggi. Saluran air sudah tidak mampu menampung. Akibatnya ya meluber ke jalan seperti ini," terangnya.

Luapan air juga terjadi di Jl. Trunojoyo dan Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Pajagalan. Basir menduga banjir terjadi karena saluran air tidak mampu lagi menampung debit air hujan.

Pantauan Koran Madura, saat siswa dipulangkan lebih awal, mereka asik bermain air di depan sekolahnya yang tergenang air dengan ketinggian 50 cm. Bahkan mereka turut membantu mendorong sejumjunaedi/koran madura lah kendaraan yang mogok.

PULANG LEBIH AWAL. Siswa salah satu sekolah dasar di Kecamatan Kota terlihat pulang lebih awal, dikarenakan (edy/mk) cuaca mendung dan hujan lebat.

Wawan Septhian

Tim Pembuat Kartanu di Sumenep SUMENEP – Beberapa daerah di Kabupaten Sumenep, Senin (10/6), seharian diguyur hujan. Namun, hujan deras tidak menyurutkan semangat Wawan Septhian (18), untuk menjalankan tugas mulianya sebagai Tim Pembuat Kartu Tanda Penduduk Nahdlatul Ulama (Kartanu) di Sumenep.

Wawan bersama lima teman lannya sudah beberapa pekan di Kota Sumekar melakukan pendataan warga NU. Kemarin, petugas Kartanu melayani warga Kecamatan Pragaan yang hendak membuat Kartanu.

Setiap hari lima petugas tersebut bermalam di Kantor PCNU Sumenep di Jl Trunojoyo. Dalam perjalan di Aengdake Kecamatan Bluto, Senin (10/6), Wawan, mengalami kecelakaan hingga menghembuskan nafas terakhir.

Abdurrohman, petugas Sekretariat PCNU Sumenep menceritakan, kecelakaan

terjadi sekitar pukul 15.00 Wib. “Kronologi kejadiannya Wawan hendak kembali pulang dari Pragaan menuju Kantor PC NU Sumenep. Namun, sesampainya di Aengdake, nasib nahas menimpa terjadi, truk di depannya membuat dia terjatuh,” katanya, Senin (10/6), saat ditemui di RSUD Dr. H. Moh Anwar.

Sampai pukul 18:12 WIB, janazah Wawan masih berada di kamar jenazah RSD Moh Anwar, sedang dilakukan autopsi. Selesai dimandikan, jenazahnya langsung akan dibawa pulang ke kampung halamannya di Jember.

Sementara Bendahara PCNU Sumenep Nurul Hidayat mengatakan, temantemannya sudah melarang untuk menjalankan tugasnya karena hujan deras, tapi ia tidak mengindahkan. "Nggak apa-apa saya sakit (kehujanan). Saya ikhlas demi NU," kata Nurul, menirukan ucapan Wawan saat dicegah oleh temannya. (sym/mk)

SUMENEP

Pemotong BSPS Dilaporkan ke Kejari SUMENEP – Enam orang korban dugaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2013, Senin (10/6), mendatangi Kantor Kejari Sumenep. Warga dari Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget itu melaporkan aparat desa setempat untuk diusut karena diduga telah melakukan pemotongan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI. Mereka melaporkan salah satu aparat desa setempat karena diduga telah melakukan pemotongan kepada 56 penerima di Desa Kalianget Timur.

Penerima manfaat mestinya menerima bantuan Rp. 6 juta, tapi yang diterima tidak utuh.

Bahkan, terdapat warga yang hanya menerima Rp. 500 ribu.

Sahmari, penerima BSPS asal Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget yang ikut mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep menyatakan, dirinya menerima bantuan dari Kemenpera itu langsung dari bank melalui rekening penerima.

Tapi setelah uang diterima, masih disetor ke aparat desa melalui kepala dusun. Setelah disetor uang bantuan itu

dikembalikan lagi ke penerima dalam bentuk barang.

Namun, barang yang diterima jika diuangkan tidak sesuai dengan uang diserahkan, Rp 6 juta.

“Sehingga kami sepakat para korban yang dipotong melapor ke kejaksaan agar diproses secara hukum.

Sebab, kami menduga uang bantuan (BSPS) sengaja dipotong tanpa ada penjelasan yang kongret,” ujar Sahmari, Senin (10/6).

Ia meminta kejaksaan segera menindaklanjuti laporannya. Sebab, penerima bantuan dirugikan.

Sekalipun mendapat bantuan, ia mengaku sama saja dengan tidak menerima bantuan. ”Bagaimana mau

membangun rumah yang layak, wong uangnya tidak diberikan secara utuh,” keluhnya.

Kedatangan warga diterima Kasi Datun Kejari Sumenep Tedy Romius.

Tedy menjelaskan akan menindaklanjuti laporan warga tersebut. ”Ya benar, kami telah menerima berkas laporan dugaan pemotongan dana BSPS dari penerima bantuan, warga Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget. Dan kami segera koordinasikan dengan Kajari,” ujarnya usai menerima laopran warga.

Sementara Kepala Bappeda Sumenep R. Idris menegaskan, pemotongan tersebut tidak akan dilakukan petugas instansinya.

Sebab, selama ini, bappeda sama sekali tidak memberikan rekomendasi akan adanya pemotongan terhadap bantuan BSPS. ”Bantuan itu kan langsung dicairkan melewati Bank BRI kepada yang bersangkutan. Jadi tidak mungkin jika ada pemotongan terhadap ban-

bagi siswa,” kata Abd. Halim Al A’la, Ketua Yayasan Pesantren Nurul Huda.

Yayasan Pesantren Nurul Huda mengelola sejumlah lembaga pendidikan. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanwiyah

(MTs). Sejumlah lembaga ini sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru.

Terakhir pendaftaran hingga 10 Juli mendatang.

Bisa langsung mendaftar di Sekretariat Jalan K. Mahfud No 02 desa setempat.

Untuk PAUD, TK, dan MI hanya tinggal mengisi formulir dan menyerah-

Sumenep Terima Penghargaan Adipura ke 6

tuan BSPS tersebut,” ungkapnya.

Pemkab Telusuri Menanggapi keluhan warga tersebut, Wakil Bupati Sumenep Soengkono Siddik mengatakan, pihaknya akan ikut serta dalam memproses dugaan pemotongan BSPS yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur desa. ”Silakan laporakan pada kami. Jika hal tersebut sudah terbukti melakukan pemotongan, kami tidak akan tinggal diam, dan akan kami rekomendasikan ke jalur hukum,” katanya, Senin, (10/6).

Pihaknya sangat menyayangkan jika opini yang berkembang tersebut terbukti. ”Saya tidak mengerti, kenapa BSPS itu masih dipotong? Kan, ini sangat keterlaluan,” ungkapnya.

Pemkab akan menelusuri keluhan warga dan mencari bukti nyata. ”Kami sekarang masih belum menemukan bukti kongkret. Sehingga, kami masih belum bisa merekomendasikan ke jalur hukum,” tukasnya. (edy/sai/mk)

Pesantren Nurul Huda Gunting Balot SUMENEP – Dukungan terhadap poling calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) terus mengalir dari sejumlah lembaga pendidikan.

Yayasan Pesantren Nurul Huda Banbaru Kecamatan Giligenting juga ikut mendukung. ”Poling ini cukup bagus kesadaran politik

3

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

kan fotokopi akte lahir dan foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Sedangkan untuk siswa yang hendak masuk MTs, disamping mengisi formulir dan foto 3x4 sebanyak 3 lembar juga harus menyerahkan fotokopi STTB atau SKHUN SD/MI yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. (*/yat)

SUPER MANTAP. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (pegang piala), Sekda Hadi Soetarto dan segenap pimpin SKPD terkait saat foto bareng usai menerima penghargaan di Istana Negara.

SUMENEP – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pemkab Sumenep.

Kemarin (10/6), Bupati Sumenep menerima penghargaan Adipura dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Penghargaan piala Adipura itu bukan kali pertama, melain untuk yang ke 6 kalinya.

Sumenep meraih penghargaan Adipura dengan kategori kota kecil. Untuk tingkat Nasional, Sumenep berada pada peringkat ke-7. Sedangkan di tingkat provinsi berada pada posisi ke 3. Menariknya, Sumenep berada pada rangking pertama untuk tingkat Madura. Yakni, mengalahkan tiga kabupaten lainnya, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.

Tidak hanya itu, pada Adipura ini Sumenep juga mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Mandiri. Untuk penghargaan Adiwiyata Man-

diri itu diraih oleh SMPN 1 Manding. Penghargaan itu akan diberikan langsung Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan Adiwiyata ini cukup membanggakan. Sebab, lebih tinggi dari tingkat Nasional.

Saat menerima penghargaan itu bupati Sumenep didampingi sebanyak 40 pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. 40 SKPD itu yang ikut berkicumpung hingga menerima penghargaan Adipura tersebut.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku sangat bangga dengan penghargaan Adipura untuk yang ke 6 kalinya. Sebab, Sumenep bisa mempertahankan penghargaan Adipura ini hingga sampai 6 kali. ”Dari sisi ini, kami (Sumenep, Red) masih merupakan yang terbaik diantara kabupaten di Madura.

Itu prestasi yang luar biasa,” katanya.

Menurut mantan ketua DPRD dua periode ini, penghargaan ini bukan sematamata untuk pemerintah daerah. Melainkan untuk masyarakat Sumenep secara keseluruhan. Sebab, tanpa dukungan dari masyarakat pihaknya tidak bisa mempertahankan Adipura ini. ”Makanya, kami sangat berterima kasih kepada semua elemen masyarakat yang sudah membantu mempertahankan Adipura. Ini untuk masyarakat Sumenep,” ungkapnya.

Untuk itu, bupati berharap masyarakat tidak terlena dengan penghargaan ini. Melainkan terus semangat untuk menjaga kebersihan lingkungan di kota dengan slogan SUPER MANTAP ini. ”Tujuannya, bagaimana Sumenep bisa dijadikan Kabupaten yang bersih, Indah dan ramah,” tuturnya. (adv/yat)

4

PAMEKASAN

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135| TAHUN II

ANCAMAN TERORIS

Polres Perketat Penjagaan di Pantai Utara

Mahasiswa STAIN Pamekasan menggelar unjukrasa di kampus mereka mempertanyakan pemutusan kontrak program Aida di STAIN.

Mahasiswa STAIN Pertanyakan Pemutusan Sistem AIDA PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Penduli Pamekasan (KMPP) menggelar aksi unjukrasa di halaman kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Senin (19/9).

Mereka mempertanyakan pemutusan kontrak Administrasi Informasi Data Akademik (Aida) di kampusnya.

Padahal program tersebut telah menelan anggaran biaya sebesar Rp100 juta pada tahun 2009.

Pemutusan kontrak Administrasi Informasi Data Akademik (Aida) di kampus STAIN Pamekasan tersebut,

dinilai para aktivis menyalahi aturan pemutusan kontrak kerja yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Koordinator aksi, Muhri, dalam orasinya meminta pertanggung jabawan pimpinan STAIN, agar mengembalikan Administrasi Informasi Data Akademik (Aida), sesuai per-

janjian kontrak awal.

Sebab, sepanjang perjanjian kontrak Administrasi Informasi Data Akademik (Aida), hingga kini mahasiswa STAIN sama sekali belum merasakan manfaat program tersebut. ”Mamfaatnya belum dirasakan mahasiswa, rektorat sudah mau ganti sistem baru,” katanya.

Pergantian software (perangkat lunak) Sistem Informasi Akademik Kampus STAIN yang baru, dinilai sebagai bentuk tidak bertanggung jawabnya pimpinan perguruan tinggi tersebut terhadap realisasi penggunaan Aida. Bahkan, program baru itu dinilai

hanya akan menghabiskan anggaran negara. ”Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, kami berencana akan laporkan ke KPK ataupun ke kejaksaan,” ancam Muhri.

Para mahasiswa ini juga meminta kejelasan tentang belum digelarnya praktikum (kuliah praktek) dan transparansi penggunaan anggaran praktikum. Padahal, masingmasing mahasiswa setiap tahun dikenai biaya sebesar Rp.200.000.

Ketua STAIN Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan sampai saat ini tidak ada pemutusan kontrak Aida. Yang dilakukan kampus tersebut

adalah penyempurnaan sistem administrasi tersebut.

Pihak ketiga, kata Taufik, sudah melaporkan tugasnya kepada pihak rektorat. Namun, diakui program Aida belum sepenuhnya sempurna.

Sementara untuk kegiatan praktikum, Taufik juga membantah jika tidak dilaksanakan. Ia juga menyatakan penggunaan anggaran program kuliah praktek itu dilakukan dengan trasparan.

“Kami juga sudah membentuk panitia khusus pelaksanaan praktikum. Jadi tidak benar, jika program itu tidak kami laksanakan,” kata Taufik. (awa/muj/rah)

SENGKETA PILKADES

Komisi A akan Panggil Panitia Pilkades Bindang untuk Klarifikasi

PAMEKASAN Komisi A DPRD Pamekasan berencana akan memanggil panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bindang, Kecamatan Pasean untuk mengklarifikasi laporan masyarakat, mengenai kasus surat suara pilkades di desa itu. Sekalipun kasus tersebut sudah ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Sekretaris Komisi A,

Haidir Rahman, Senin (10/9), mengatakan sengketa Pilkades Bindang disebabkan oleh perbedaan antara contoh surat suara pada saat sosialisasi dengan surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan.

Dalam surat suara pada saat sosialisasi, nomor urut calon berada dalam kotak foto calon, sehingga, meskipun pemilih mencoblos nomor urut dinyatakan akan diang-

gap sah.

Sementara pada kertas yang digunakan dalam pemunguman suara, nomor urut calon berada di luar kotak gambar calon. Panitia Pilkades setempat menyatakan idak sah surat suara yang tercoblos di bagian nomor calon karena berada di luar kotak.

“Saya terkejut juga menerima laporan itu. Biasanya, nomor urut calon dengan

foto calon berada dalam satu bingkai kotak surat suara,’’ jelas Haidir Rahman.

Ia akan melihat tata tertib pemungutan suara, karena mekanisme pencoblosan pasti diatur di dalamnya. Dan tata tertib itu harus disosialisasikan kepada masyarakat sebagai pemilik hak suara.

Haidir mengatakan komisi A merasa perlu untuk melakukan klarifikasi tersebut ke panitia pelaksana karena ada laporan surat suara yang digunakan pada saat sosialisasi berbeda dengan surat suara yang digunakan pada saat pemungutan suara.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan menyerahkan sepenuhnya sengketa Pilkades Bindang pada putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) Pamekasan, Mohammad Zakir, dalam Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2012, tentang tata cara pencoblosan, surat suara pilkades dianggap syah, apabila pencoblosan ada di dalam kotak surat suara.

Perda tersebut tidak menyebutkan kewajiban adanya nomor urut pasangan calon kepala desa, termasuk kewajiban adanya satu kesatuan antara nomor urut dan gambar atau foto pasangan calon.

Zakir mengatakan tidak akan berpolemik tentang sengketa Pilkades Bindang,

karena sengketa tersebut sudah masuk ke pengadilan.

“Kami hanya menunggu putusan pengadilan karena kasus tersebut sudah masuk dalam wilayah hukum. Kami berharap, putusan itu bisa diterima semua pihak karena hakim akan memutus berdasar fakta di persidangan,” katanya.

Ia memastikan, meskipun kasusnya masih disengketakan di pengadilan, namun Kades Bindang terpilih akan tetap dilantik sesuai tahapan.

“Pelantikan akan tetap kami lakukan, dan apabila nanti putusan PTUN sudah keluar, maka semua pihak harus menghormati dan menjalankannya,” kata Zakir.

Sengketa Pilkades Bindang mencuat setelah mantan kepala desa setempat, Sugianto menggugat panitia pilkades di desa itu ke PTUN, karena tidak menerima atas keputusan ketua panitia pemilihan, yang menetapkan Juhairiyah pada Pilkades 19 Mei lalu.

Hasil penghitungan akhir, Sugianto hanya kalah 76 suara dari Juhairiyah. ia meraih 1.065 suara sedang Juhairiyah meraih 1.138 suara.

Ia protes atas suara dianggap tak sah, dengan alasan pemilih hanya mencoblos di nomor urut yaitu nomer 2 (Sugianto) yang berada di luar kotak gambar.

Padahal menurut Sugianto, saat sosialisi, pemilih mencoblos nomor atau foto itu sama saja dan sama-sama sah.(awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan mulai mengantisipasi kemungkinan masuknya pelaku teror ke wilayah Kabupaten Pamekasan. Antisipasi itu salah satunya dengan mengintensifkan razia dan pemeriksaan identitas warga yang diduga berasal dari luar daerah.

Wakil Kepala Polres Pamekasan, Komisaris Ihwanuddin, Senin (19/6), kepada sejumlah wartawan mengatakan, polres tidak menyiapkan porsonel yang secara khusus melakukan pengendalian teroris di di wilayah itu.

“Kami hanya melakukan deteksi dini untuk menjaga kemungkinan masuknya teroris dengan melakukan operasi di sejumlah titik yang diindikasi dijadikan jalur masuk,” kata Wakapolres.

Kawasan yang diduga dijadikan jalur masuk para teroris itu adalah wilayah pantai utara Pamekasan.

Dalam melakukan identifikasi dini itu, Polres melakukan razia gabungan dengan melibatkan TNI. Namun, selama melakukan razia, kepolisian belum menemukan seorangpun yang diduga terkait dengan jaringan teroris.

Dia berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam menangkal masuknya teroris ke Pamekasan dengan melaporkan segala yang mencurigakan.

Laporan itu bisa disampaikan ke ketua RT atau aparat pemerintahan desa serta

bisa langsung ke kepolisian terdekat.

Sementara itu, mengantisipasi kejadian bom bunuh diri seperti yang terjadi di Polres Poso, Ihwanuddin mengatakan, meskipun hal itu juga diantisipasi, namun Polres Pamekasan tetap menerapkan prosedur tetap (protap) seperti biasa.

Dalam melakukan identifikasi dini itu, Polres melakukan razia gabungan dengan melibatkan TNI. Namun, selama melakukan razia, kepolisian belum menemukan seorangpun yang diduga terkait dengan jaringan teroris.

“Kami hanya menerapkan mekanisme berdasar protap yang sudah ada. Antisipasi itu tetap kami lakukan meskipun kemungkinan terjadi di Pamekasan sangat jauh,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, aksi bom bunuh diri terjadi diantara pos jaga dan mesjid Mapolres Poso dan masjid , Senin (3/6) pukul 08.03 WITA. Ledakan bom terjadi dua kali. (awa/muj/rah)

DEMOKRASI

Pilkades Dihentikan Sejenak karena Hujan PAMEKASAN - Panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan menghentikan sejenak proses pemungutan suara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu, Senin (10/6).

Panitia pilkades berusaha mengamankan kotak suara, surat suara, dan bilik suara agar tidak terkena air hujan, karena tenda yang digunakan terbuat dari kain, sehingga tidak bisa menahan air hujan.

Semua barang itu diamankan dengan cara ditutupi menggunakan terpal.

Baru setelah semua logistik itu dianggap aman, panitia melanjutkan proses pemungutan suara.

Kepala Bapemmas Pemkab Pamekasan Moh. Zakir yang meninjau langsung jalan pilkades meminta panitia untuk menghentikan proses sejenak, hingga surat suara, kotak suara dan bilik suara dirasa aman untuk melakukan pencoblosan.

“Ini kami lakukan demi menjaga agar logistik pilkades tidak rusak akibat terkena air hujan. Barang-

barang itu ditututp dulu, baru bisa dilanjutkan,” katanya.

Ia khawatir, jika surat suara terkena air hujan akan rusak. Begitu pula dengan kotak suara. Karena jika barang itu kemasukan air, akan merusak surat suara di dalamnya. Bukan tidak mungkin akan banyak surat suara yang dianggap tidak sah.

Semua barang itu diamankan dengan cara ditutupi menggunakan terpal.

Baru setelah semua logistik itu dianggap aman, panitia melanjutkan proses pemungutan suara.

Pada pilkades serentak tahap empat pada bulan ini, ada delapan desa di lima kecamatan yang menlaksanakannya.

Delapan desa itu antara lain, Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Desa Demp Barat, Kecamatan Pasean serta empat desa di Kecamatan Proppo antara lain Rang Perang Laok, Talango, Candi, Proppo dan Candi Burung.

Untuk tahun ini keseluruhan pilkades yang sudah dan akan digelar di Pamekasan berjumlah 93 desa.

Tahap pertama digelar pada 14 April lalu sebanyak 25 desa, tahap kedua pada 11 Mei sebanyak 27 desa, dan tahap ketiga pada 19 Mei dengan 18 desa. (CR-1/muj/ rah)

Warga berteduh dari hujan saat pemungutan suara pada Pilkades Proppo, Kecamatan Proppo. Sebanyak delapan desa menggelar pilkades serentak bulan ini.

PAMEKASAN

Nasib Bidan PTT Masih Mengambang PAMEKASAN - Nasib 114 bidan kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan sampai saat ini belum jelas. Sebab, aspirasi yang mereka suarakan melalui Dinkes maupun DPRD setempat belum mendapat tanggapan dari pemerintah.

Sebelumnya, mereka menuntut agar pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 7 tahun 2013, yang di antaranya membatasi masa kerja bidan kontrak maksimal 9 tahun atau dua kali masa perpanjangan, dengan masa kerja masing-masing 3 tahun.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey, Senin (10/6), mengatakan aspirasi para bidan PTT di Pamekasan ini sudah dibicarakan dalam forum Sekretaris Daerah. Dari pembahasan di forum itu disepakati untuk menyampaikan kebera-

5

SELASA11 JUNI 2013 NO.0135| TAHUN II

tan para bidan itu ke Kemenkes RI melalui Dinkes Propinsi, agar dijadikan sebagai pertimbangan.

Keberatan atas ketentuan itu tidak hanya dialami para bidan kontrak di Pamekasan, tetapi hampir terjadi di seluruh Indonesia. Atas dasar itu, Dinkes Pamekasan menganggap perlu untuk menindaklanjutinya ke pemerintah pusat.

“Persoalan ini sudah saya sampaikan ke forum sekda dan kami bersepakat untuk membawa keberatan para bidan ini pemerintah pusat. Mudah-

mudah ada pertimbangan lain karena keberatan ini hampir terjadi di berbagai daerah,” katanya.

Ismail Bey menjelaskan selain berencana membawa aspirasi bidan PTT ke Kemenkes RI, dalam forum tersebut juga mewacanakan untuk mengangkat para bidan itu sebagai bidan kontrak daerah, jika Kemenkes tidak mengabulkan aspirasi bidan di daerah.

Namun wacana itu belum final dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, karena berkaitan dengan kemampuan anggaran.

Dinkes Pamekasan, juga masih memperhatikan nasib bidan yang baru lulus untuk diberi kesempatan yang sama, agar bisa mengabdi kepada masyarakat. Sedangkan, bidan yang sudah habis masa kontraknya, bisa mengikuti seleksi CPNS umum, seleksi bidan kontrak ulang, atau bisa

membuka layanan praktik bidan mandiri.

Ia yakin, para bidan itu tidak akan menemui kendala dalam membuka praktik bidan mandiri karena sudah berpengalaman.

Sebelumnya, perwakilan bidan kontrak di Pamekasan mengadukan nasib mereka ke DPRD Pamekasan pada pertengahan bulan lalu. Mereka mendatangi DPRD setempat, karena merasa tidak mendapat jaminan masa depan, sehingga meminta dukungan DPRD. Juru bicara bidan, Ulum saat audiensi menyatakan Permenkes yang baru terbit ini dinilai sangat tidak berpihak kepada para bidan kontrak dan terkesan tidak menghargai jasa mereka.

Sebab, dalam Permenkes ini, justru mempersilahkan para bidan untuk membuka praktik mandiri, atau mengi-

KEMARAU BASAH

Komisi B Bahas Kebun Bibit

kuti seleksi CPNS melalui jalur umum. Padahal para bidan ini sudah berpartisipasi pembangunan khususnya bidang kesehatan, utamanya dalam menyelamatkan ibu dan bayi.

Menurut Ulum para bidan kontrak di Pamekasan sangat membutuhkan dukungan DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka. Harapannya, para bidan ini bisa tetap mengabdi baik dengan status kontrak, terlebih bisa diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), melalui jalur khusus.

Saat itu, komisi D DPRD Pamekasan sepakat untuk segera menindaklanjuti keluhan itu dengan berkoordinasi ke Komisi IX DPR-RI, Kementerian kesehatan dan MenPan. Namun sampai saat ini, belum ada perkembangan signifikan dari kesepakatan itu. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Komisi B DPRD Pamekasan, hari ini (Selasa, 11/6), dijadwalkan memanggil pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan untuk mempertanyakan banyak hal, terkait budidaya tembakau. Pemanggilan itu dilakukan menyusul melesetnya perkiraan awal musim kemarau sekaligus awal musim tanam tembakau.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Senin (10/6), mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain persoalan iklim yang belum berpihak kepada petani, pertemuan itu akan mempertanyakan keberadaan Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (KBTK) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemkab setempat.

Dia jelaskan Komisi B sampai saat ini belum menerima laporan perkembangan keberadaan KBTK yang dianggarkan rutin setiap tahun itu. Apakah masih bisa dimanfaatkan atau gagal untuk ditanam.

“Kami ingin tahu banyak hal, kaitannya dengan iklim yang sampai saat ini ternyata masih sering hujan. Baik itu langkah-langkah Dishutbun termasuk kami akan menanyakan nasib KBTK yang dianggarkan melalui APBD setiap tahun,” katanya.

Dia akui pemkab setempat sampai saat ini belum bisa membaca gejala alam, sehingga belum bisa merekomendasi petani, untuk menanam tanaman alternatif. Sebab, dikhawatirkan meleset sehingga pemkab disalahkan.

Satu-satunya yang bisa dilakukan petani, kata Hosnan, memetakan lahan yang sudah ada dan menanam jenis tanaman yang bisa dipanen dalam jangka pendek, yang sesuai dengan cuaca.

Di beberapa daerah, petani berinisiatif untuk

menanam padi lagi, namun kebanyakan masih dibiarkan kosong sambil berharap musim kemarau segera tiba.

Ia menjelaskan, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karang Ploso, Malang, maupun dari prakirawan asal Australi tidak bisa memprediksi dalam jangka panjang, sehingga tidak ada jaminan, kapan musim kemarau tiba.

Dari hal tersebut, pihaknya menyerahkan kepada petani untuk menentukan jenis tanaman yang bisa menghasilkan.

Sebelumnya, Kabid Kehutanan dan Perkebunan, Dishutbun Pemkab Pamekasan Triwijaya mengatakan bahwa iklim ini terjadi secara nasional namun belum bisa dipastikan terjadinya kemarau basah seperti 2010 lalu.

Dengan demikian, ia menyarankan petani untuk terus memantau perkembangan cuaca agar tidak salah langkah dalam menentukan jenis tanaman utamanya dalam budidaya tembakau.

Sedangkan bibit tembakau yang tersedia di KBTK dipastikan tidak bisa dimanfaatkan, sehingga direncanakan untuk memperbaharui KBTK dengan memperharui penebaran benih tembakau.

Dalam upaya ini, tidak diperlukan anggaran tambahan tetapi memanfaatkan sisa anggaran yang sudah tersedia.

KBTK yang disediakan Dishutbun Pamekasan tersebar di 10 kecamatan se-Pamekasan. Kecuali Kecamatan Galis, Kecamatan Pamekasan, dan Kecamatan Pademawu tidak disediakan karena kawasan tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya tembakau.

Penyediaan KBTK ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit tembakau, tapi hanya untuk meringankan beban petani. (uzi/muj/rah)

DPT

Tetapkan Status KLB Difteri

WARGA DITEMBAK MATI. Kendaraan roda dua milik seorang warga yang ditembak mati polisi berpakaian preman, tergeletak dipingggiran ruas jalan Pulau Irian, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (10/6). Belum jelas motif tertembaknya warga tersebut, namun pasca peristiwa itu ratusan warga menyerang Mapolres Poso karena menganggap Polisi salah tangkap dan tembak dengan dalih terduga kelompok radikal.

ADVERTORIAL

KPPT Permudah Proses Pengajuan Izin HO

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan mempermudah proses pengajuan izin gangguan lingkungan atau izin HO (Hinder ordonnatie). Proses penerbitan Surat Izin HO itu akan segera diterbikan apabila

pihak yang mengajukan memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditentukan.

Kepala KPPT Pamekasan, Mohammad Amin, Senin (10/6), menjelaskan izin gangguan lingkungan itu dibagi menjadi dua sifat,

yang pertama pengajuan Izin HO baru, perluasan atau ganti nama dan kedua Izin Gangguan Lingkungan (HO) Pendaftaran Ulang Perusahaan (PUP).

Untuk pengajuan baru, pihak yang mengajukan bukup mengisi formulir dengan materai Rp 6 ribu disertai fotokopi KTP pemohon atau penanggungjawab yang masih berlaku, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), gambar situasi atau denah asli ruangan perusahaan yang dilengkapi dengan gambar tata letak instalasi mesin atau peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan.

Pemohon juga diwajibkan melampirkan bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku dan penunjang serta alur pengolahan limbah. Melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum tetap.

“Khusus untuk PT (perusahaan terbatas) harus ada pengesahan dari Kemenkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma atau Akta Perubahan untuk perusahaan yang ganti nama,” katanya.

Yang terpenting, kata dia, adalah pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang berada dalam radius 200 meter yang disahkan oleh Kepala Desa atau lurah setempat dan diketahui oleh Camat kecuali bagi yang ganti nama.

Persyaratan lainnya, melampirkan fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, petok D, letter C, akta jual beli, surat keterangan waris, surat hibah atau akta perjanjian sewa menyewa yang sah.

Menyertakan rekomendasi perubahan nama perusahaan dari instansi yang berwenang untuk ganti nama perusahaan.

Serta melampirkan Ijin Gangguan (HO) asli dan PUP terakhir beserta gambar situasi.

Ketentuan ini hanya berlaku untuk Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berganti nama.

“Semua persyaratan itu dibuat rangkap lima dan diserahkan beserta stopmap,” jelas Amin.

Sedangkan untuk Ijin HO Pendaftaran Ulang Perusahaan (PUP), Amin menjelaskan pemohon harus mengisi formulir permohonan ber-

materai Rp 6 ribu disertai surat pernyataan bahwa dokumen atau objek tetap tidak ada perubahan dan atau mengalami perubahan serta bermaterai.

Pemohon juga wajib melampirkan fotokopi KTP pemohon atau penanggungjawab yang masih berlaku, melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi Izin Gangguan (HO) dan PUP terakhir beserta gambar situasi.

“Seperti yang pertama, semua persyaratan itu dibuat rangkap lima dan diserahkan beserta stopmap,” kata Amin.

Ia menjelaskan, Izin Gangguan Lingkungan (HO) merupakan ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat bekerja berdasar ketentuan HINDER ORDONANTIE STBL Tahun No. 226 yang telah diubah dan di tambah dengan STBL Tahun 1940 No. 450.

“Izin HO menjadi suatu keharusan dikarenakan hampir semua usaha betapapun kecilnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Jadi pelaku usaha harus mendapatkan persetujuan dari tetangga yang berdekatan dengan kegiata usahaya,” jelas Amin. (adv/muj/rah)

PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri setelah menemukan tiga warga Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar yang positif menderita penyakit tersebut.

Ketiga penderita itu saat ini sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Daerah setempat. Kasus serupa juga ditemukan tahun sebelumnya dengan tujuh penderita.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Pamekasan, Ali Maksum, Senin (10/6), menjelaskan para penderita ini sudah mendapat penanganan dengan pemberian vaksin dan kondisinya sudah mulai membaik.

Ia menjelaskan kasus difteri menjadi perhatian serius Pemkab Pamekasan dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk diberantas. Sehingga, satu kasus penyakit mematikan itu ditemukan, segera dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa.

Dalam penanganan kasus itu, pihaknya menggalakkan pemberian vaksin melalui pekan imunitasi Difteri Pertusis Tetanus (DPT) yang dilakukan setiap enam bulan dengan mendekatkan pelayanan kepada sasaran.

Sasarannya yaitu anak usia 2 bulan sampai 15 tahun. Bahkan, Dinkes Pamekasan sudah menyiapkan 865 pos pemberian vaksinasi dalam pekan imunisasi yang digelar serentak sampai Juni mendatang.

“Langkah ini kami lakukan sebagai penguatan dengan sasaran anak usia

dua bulan sampai 15 tahun, mudah-mudahan dengan upaya ini penyebaran difteri bisa ditanggulangi sejak dini,” katanya.

Ke-865 pos vaksinasi tersebar di beberapa titik. Selain ditempatkan di Polindes, pos ini juga ditempatkan di rumah-rumah perangkat desa termasuk lembaga pendidikan. Mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai tingkat SMP. Penyakit difteri disebabkan oleh kuman yang dapat ditularkan melalui udara. Salah satunya bisa menyebar saat penderita difteri bersin atau batuk atau saat bicara dapat mengeluarkan kuman ke udara dan terisap oleh orang lain.

Selain bisa menyebar melalui kontak langsung, Difteri juga bisa menyebar melalui kontak tidak langsung. Seperti, kuman yang terdapat di baju, buku, dan mainan juga dapat menular kepada orang lain.

Jika bakteri difteri terinfeksi pada orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh, maka yang bersangkutan dapat menderita penyakit difteri. Masa inkubasi penyakit ini 2-5 hari, tetapi untuk penyakit difteri kulit lebih panjang, yaitu tujuh hari.

Gejala difteri yaitu, demam, sakit tenggorok, suara parau, sakit kepala, dan pilek yang kadangkadang bercampur darah.

Kadang-kadang juga terjadi pembengkakan di leher.

Kelainan tubuh akibat penyakit difteri ini, dapat disebabkan oleh kuman, tetapi juga dapat disebabkan oleh toksin. (uzi/muj/ rah)

6

SAMPANG

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

PILGUB JAWA TIMUR

Pengurus NU Dilarang Jadi Tim Sukses

junaidi/koran madura

BIBIT TEMBAKAU. Lahan pertanian milik petani Dusun Mandangin Desa Aeng Sareh

Petani Tembakau Khawatir Gagal Panen SAMPANG - Petani tembakau yang sudah mulai menanam tembakau di Dusun Mandangin Desa Aeng Sareh terancam mati, karena lahan mereka yang sudah ditanami tembakau beberapa hari terakhir sering diguyur hujan. Petani membiarkan begitu saja dan kerugian materi sudah mencapai jutaan rupiah.

Pantuan Koran Madura, tembakau milik petani Desa Aengsareh dibiarkan begitu saja meskipun tingginya rumput sudah melebihi tembakaunya. Biasanya, dalam setiap harinya sebelum rumput itu tumbuh, petani da-

tang ke sawahnya menyiram dan membersihkan rumput.

Namun, karena sekarang sudah tidak bisa diharapkan, mereka membiarkan begitu saja.

Qodir (30), petani setempat, mengatakan, bulan April

kemarin memberanikan diri untuk menanam tembakau karena dari hitungan petani seharusnya sudah mulai menanam tembakau. Saat ini kondisi tembakaunya sudah meninggi sampai selutut orang dewasa, dan tanaman tersebut cenderung tidak berkualitas karena saking seringnya terkena hujan, dan daunnya sudah tidak merekat.

"Mulai dari akhir bulan April, saya sudah memulai menanam pohon tembakau, karena biasanya bulan itu sudah waktunya menurut hitungan

petani. Tapi, kalau kondisinya seperti ini dan banyak yang mati kami tidak berani membeli bibit baru, berbeda dengan tahun kemarin maskipun tanaman pertama mati saya tetap membelinya walaupun itu sampai 3 kali beli bibit," ujarnya kepada Koran Madura, Senin (10/6).

Hal senada juga disampaikan oleh Simon (54), petani yang juga gagal dan membiarkan tanaman tembakaunya mengatakan, banyaknya tembakau yang mati karena sering diguyur hujan dan sudah

dibiarkan begitu saja, karena percuma apabila dirawat tidak akan laku.

"Yang saya tanam sekarang saja saya sudah mengeluarkan modal yang banyak apalagi kalau harus menanam lagi, lebih baik ditanam yang lain saja meskipun hasilnya tidak begitu tinggi, karena harapan petani biasanya ketika sudah menanam tembakau kalau beruntung bisa mencukupi keluarga dan kalau sudah rugi seperti ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa," ucapnya (Jun/lum).

Jenazah Korban TKI Disambut Tangis Mahrus Ali (26), salah seorang tetangganya mengatakan, meski tidak adanya tanggung jawab dari pemerintah dalam pemulangan jenazah Wakiah dari Malaysia akan langsung di makamkan ke Asal Desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Pasalnya, keluarga korban hanya mendiami di rumah kontrakannya selama 4 tahun di Kabupaten Sampang.

"Jadi jenazah korban di makamkan di tanah kelahirannya di Sumenep. Di sini, kan, hanya ngontrak, jadi kesini hanya jemput suaminya dan langsung ke sana, Mas," ucap seorang tokoh pemuda yang

mengawal kasus ini.

Mahrus menerangkan, setelah dikabarkan meninggal pada 29 April lalu, jenazah Wakiah akhirnya bisa dipulangkan. Itu pun, setelah anak korban yakni Heriyanto (25) bersusah payah mencari ibunya di Malaysia. Meski, ke duanya berangkat dari Indonesia mengadu nasib sejak sekitar 2,5 tahun.

"Sudah lama anaknya (Heriyanto-red) mencarinya di Malaysia, karena beda tempat kerjanya antara anak sama ibunya, cuma setelah dicari dan ditemukan langsung dipulangkan ke Indonesia," imbuhnya.

Hal sama dibenarkan oleh Abdus Sadin (49), pemilik rumah kontrakan. Ia menuturkan, sebelum keluarga Arab mengadu nasib ke Malaysia, memang Wakiah terkenal dengan pendiam. Apa lagi, sehari-hari bekerja berdagangan ikan ke Pasar Srimangunan Sampang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

"Sudah lama yang ngontrak di sini, dulu jual ikan di pasar, dan langsung ke Malaysia berangkat sama anaknya itu," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Arab (40) suami korban sudah lama tak pernah mengetahui kabar istrinya itu

ketika sudah berada di Malaysia. Hanya saja, mendengar informasi jika istrinya telah meninggal dunia di tempat kerjanya di Malaysia. Itu pun, setelah adanya informasi yang disampaikan jajaran Kepolisian Polres Sampang.

Tak hanya itu, sebelum korban dipulangkan dan benar terjadi adanya informasi meninggalnya istri Arab ketika sudah meninggal. Pihak keluarga korban pun sudah menolak jika kabar meninggalnya jenazah Wakiah akan dilakukannya outopsi. Terbukti, dari penandatanganan suami korban dalam surat pernyataan. (ryn/lum)

INFRASTRUKTUR

Jalan Kabupaten Yang Menghubungkan 5 Kecamatan Rusak Parah SAMPANG - Jalan kabupaten di Kabupaten Sampang rusak parah. Akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Robatal, Karangpenang dan Kecamatan Sokobanah, itu hingga saat ini belum diperbaiki sekalipun sudah rusak puluhan tahun. Bahkan, enam tahun terakhir belum pernah tersentuh proyek perbaikan jalan.

Mustajib (42), warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang mengaku sangat kesulitan saat melintasi akses di jalan. Sebab, kondisinya sangat rusak parah, bahkan kerusakan mencapai 80 persen.

“Jika tahun ini pihak Pemerintah Sampang masih belum melakukan perbaikan, maka masyarakat akan melakukan tanam pohon pisang di Jalan Kabupaten yang kondisinya rusak parah tersebut,” keluhnya, Senin (10/6).

Hal senada juga diungkapnya Bunadin (50).

junaidi/koran madura

RUSAK BERAT. Terlihat angkutan berat sedang melintasi salah satu ruas jalan kabupaten di Sampang yang sudah rusak berat.

Menurutnya, kondisi jalan menuju tiga kecamatan ini sangat membahayakan para pengguna jalan, sebab di musim hujan se-

perti ini sangat licin dan tak jarang pengguna jalan jatuh. Bahkan, buruknya jalan ini berpengaruh pada aktivitas ekonomi

warga yang hendak menjual hasil pertanian ke kota, mengingat jalan yang rusak maka ongkos transportasinya mahal.

kan NU bukan untuk itu, tapi mengembangkan misi keagamaan kemasyarakatan," tegasnya.

Apabila nanti terdapat pengurus harian PCNU Sampang yang terbukti terlibat menjadi tim sukses atau bagian dari partai politik, baik dalam Pilgub Jatim 2013 dan Pileg 2014 mendatang, harus siap dinonaktifkan dari jabatannya.

Apa lagi, dalam konteks untuk meminta dukungan terhadap PCNU akan ditolak secara mentah. Meski, semuanya itu dengan cara apa pun untuk menggiring kader NU memilih partai tertentu. Sehingga, tidak adanya isu jika pengurus PCNU tidak bersikap netral. Bahkan, sesuai dengan ketetapan sejak tahun 1984 NU berlandasan memang tidak terikat terhadap partai politik tertentu.

"Karena kita dibentuk bukan untuk memenangkan itu, meski nantinya dengan konteks silaturahmi meminta dukungan kita tidak mau," imbuhnya. (ryn/lum)

Naik Sepeda ke Istana

KECELAKAAN

SAMPANG - Wakiah Rohili (35) TKI asal Jalan Raya Diponegoro RT.01 RW 02 Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang, Minggu (09/6) malam, sekitar pukul 23.00 wib, akhirnya bisa dipulangkan dan dimakamkan di tanah kelahirannya setelah ditemukan di Negeri Malaysia.

Kedatangan jenazah korban TKI Ilegal tersebut, disambut isak tangis oleh beberapa warga di sekitar rumah kontrakannya di Sampang.

Serta, keluarga korban langsung terharu saat tiba mobil ambulance membawa TKI meninggal di tempat kerjanya di kawasan kuching Malaysia.

SAMPANG - Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sampang Mahrus Zamroni menegaskan, PCNU setempat akan bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan digelar Agustus 2013.

Pihaknya memberi kebebasan terhadap warga NU untuk menentukan pilihan.

NU tidak akan menginstruksikan untuk memilih calon tertentu. "Secara organisasi PCNU bersikap netral, karena tidak bisa digunakan sebagai pedoman untuk pilgub mendatang secara kelembagaan untuk salah satu calon nantinya," terangnya, Senin (10/6).

Menurutnya, pengurus harian PCNU tidak diperkenankan bergabung ke partai politik dan organisasi dibawahnya, termasuk tim pemenangan cagub/ cawagub. "Memang tidak diperbolehkan untuk berafiliasi kepada partai politik tertentu. Ini yang menjadi garis besar yang harus dipatuhi karena pembentu-

“Kami berharap Bupati Sampang beserta jajarannya peduli dan segera memperbaiki Jalan Kabupaten yang rusak parah ini, agar kami yang setiap hari melintas di Jalan Kabupaten akses tiga kecamatan ini lebih mudah,” harapnya.

Sementara di tempat lain, Kasi Peningkatan Jalan Kabupaten PU Bina Marga Sampang Fajar Romadho menjelaskan, terkait kondisi Jalan Kabupaten akses tiga kecamatan tersebut, pihak PU Bina Marga melalui DAU tahun anggaran 2013 ini direncanakan akan mendapatkan proyek perbaikan jalan. Dana DAU tersebut direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 dengan volume perbaikan jalan kurang lebih satu setengah kilometer. “Tapi hal ini masih dilakukan pematangan dan insha Allah akan dilaksanakan tahun 2013,” tuturnya. (hol/ l um)

Pengungsi Syiah Ingin SBY Turun Tangan SAMPANG- Pengungsi Syiah Sampang seakan tak pernah lelah untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Buktinya, sepuluh perwakilan dari mereka sudah berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka. Uniknya, mereka hanya bersepeda untuk menjangkau Istana.

Mereka yang bersepeda itu berharap Presiden SBY bisa memperjuangkan hak konstituionalnya sebagai warga negara.

Lima dari sepuluh perwakilan untuk bertemu SBY yang melakukan aksi bersepeda (gowes) itu, di antaranya Mat Rosid (24), Bujadin (40), Rohman (35), Anwar (36), dan Muis (26). Lima orang perwakilan itu mengayuh lima sepeda secara bergantian dengan lima rekannya yang lain.

Rombongan bersepeda yang memulai perjalanan dari Surabaya itu tiba di Semarang, Rabu (5/6).

Mereka disambut puluhan aktivis dari berbagai elemen yang mendukung aksi itu dengan melakukan orasi di Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, Semarang.

Dengan mengenakan rompi putih yang bertuliskan "Jangan Rampas Tanah Kami" di bagian belakang, mereka mulai menggenjot sepeda yang dihiasi bendera Merah Putih sejak 1 Juni 2013.

Menurut Muis, warga Syiah Sampang berharap pemerintah peduli dengan kondisi mereka yang sudah sembilan bulan terakhir tinggal GOR WIjaya Kusuma Sampang yang menjadi tempat pengungsian pascaaksi kekerasan Agustus 2012.

"Ya, melalui aksi bersepeda ini kami ingin pemerintah (pusat) menepati janjinya, sebab sekarang ini kondisi pengungsi kian memburuk.

Kami ingin menyampaikan tuntutan soal kebebasan beragama bagi warga Syiah," katanya.

Ketua rombongan gowes Fatkhul Khoir menjelaskan, setidaknya ada 18 orang yang terlibat dalam aksi itu, terdiri atas lima pesepeda utama, lima cadangan, kemudian delapan orang yang lainnya bertindak sebagai pendamping.

"Kami mulai berangkat sejak 1 Juni 2013 dari

Surabaya dengan tujuan Jakarta. Di sepanjang perjalanan rencananya ada 19 titik singgah, antara lain Lamongan, Tuban, Rembang, Kudus, dan sekarang di Semarang ini," katanya.

Perjalanan, kata dia, dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB, sementara malam harinya digunakan untuk beristirahat. Pihaknya menargetkan rombongan akan tiba di Istana Negara Jakarta pada 16 Juni 2013.

Fatkhul yang juga Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Kontras Surabaya itu mengatakan tujuan aksi itu untuk mendorong pemerintah melakukan tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Saat ini, sudah bulan ke sembilan sejak peristiwa di Sampang itu, tetapi belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah, yakni

Kami mulai berangkat sejak 1 Juni 2013 dari Surabaya dengan tujuan Jakarta.

Di sepanjang perjalanan rencananya ada 19 titik singgah, antara lain Lamongan, Tuban, Rembang, Kudus, dan sekarang di Semarang ini

Fatkhul Khoir

Ketua Rombongan Gowes rekonsiliasi dan rehabilitasi, bukan dengan relokasi," katanya.

Untuk diketahui, pengungsi Syiah sebagai warga Negara Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Itu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Dasar (UUD) 1945.

Konstitusi pulalah yang menjaminan pengungsi Syiah untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya sebagaimana diatur lebih detail dalam Pasal 28 E ayat (1), pasal 28 I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, mekanisme penagnanan pengungsi Syiah juga telah diatur oleh UU Nomor 7/ 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (ant/lum)

BANGKALAN

7

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

PHE-WMO

DPRD: Seharusnya PI Lebih Besar

doni heriyanto/koran madura

AKSI DEMONTRASI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Bangkalan (Formula) melakukan aksi demontrasi di halaman Dinas Pendidikan, Seninn (10/6) kemarin.

Sekolah Masih Melakukan Pungli Formula Meminta Disdik untuk Menindak Tegas Pelaku BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Bangkalan (Formula) melakukan aksi demontrasi di halaman Dinas Pendidikan, kemarin (10/6). Mereka mendeseak agar pihak Disdik menindak tegas oknum lembaga sekolah yang melakukan pungutan liar. Karena ditengarai pungungutan liar begitu marak di Bangkalan saat penerimaan siswa baru.

"Cara-cara seperti ini jelas akan merusak dunia pendidikan dan melanggar peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan," teriak Rudianto Korlap Aksi.

Dalam orasinya Rudianto juga mengatakan, citra dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan jangan sampai rusak akibat adanya pungli saat penerimaan siswa baru. Sebab, demikian itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Dinas pendidi-

kan harus melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan suri tauladan terhadap generasi penerus bangsa.

"Dunia pendidikan harus bersih dari praktek-praktek kotor karena pendidikan menjadi dasar maju tidaknya kabupaten Bangkalan. Bagaimana mencerdaskan masyarakat Bangkalan jika dunia pendidikan diwarnai oleh tindakan yang melanggar Undang-undang," pekiknya.

Menurutnya, tujuan

Pendidikan adalah untuk mencerdasakan rakyat, bukan justru dijadikan lahan bsah untuk mencari uang haram demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, Dinas Pendidikan harus memegang teguh visi dan misi dunia pendidikan dan bisa mempertanggungjawabkan amanah yang telah tertuang dalam pembukaan Undangundang Dasar 1945.

"Anggaran pendidikan bukan untuk memperkaya diri, kerena 25 persen anggaran itu merupakan hak masyarakat untuk mendapatakan pendidikan. Jika biaya pendidikan masih dibebankan pada rakyat berarti Dinas Pendidikan melanggar amanah Undang-undang Dasar 1945," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Moh. Mohni saat menemui langsung para peserta aksi menyatakan sangat mengapresiasi aksi simpatik yang

dilakukan oleh Formula. Menurutnya, aksi itu sebagai salah satu bentuk kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan di Bangkalan.

"Kami sangat apresiasi sekali atas aksi kali ini. Kami juga sangat sepakat bahwa dunia pendidikan di Bangkalan harus lebih baik lagi kedepannya," kata Mohni.

Menanggapi dugaan sering adanya pungutan liar saat penerimaan siswa baru, Mohni menegaskan bahwa semua biaya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK yang berlebel negeri itu gratis tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena itu, sudah menjadi ketentuan yang ditandatangani oleh Bupati setempat.

"Perlu kami tegaskan sesuai dengan Peraturan Buapti (Perbub) Nomor 19 Tahun 2013 yang ditandangani tanggal 31 Mei 2013 menyatakan

KETENAGAKERJAAN

Dinsosnakertrans Belum Pastikan Ada TKI Tewas BANGKALAN - Kabar mengenai tewasnya Marwah binti Hasan (55 tahun) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan di Arab Saudi akibat kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, hingga saat ini masih menimbulkan tanda tanya.

Apalagi pihak Disnakertrans setempat belum memastikan dan masih melakukan penelusuran terhadap kebenaran kabar tersebut.

Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan Siswo Irianto melalui sekretarisnya Siti Aminah menyatakan pihaknya masih melakukan pengecekan dan pencarian data mengenai identitas Marwah binti Hasan.

Selain itu, pilhaknya masih melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Sampai saat ini terkait TKI yang meninggal di Arab Saudi, kami masih belum menerima laporan secara tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Untuk itu, kata Siti Aminah, pihaknya akan melakukan verifikasi data untuk memastikan kebenaran bahwa TKI yang meninggal itu merupakan warga Bangkalan yang menjadi TKI di Saudi Arabia. Verifikasi data tersebut akan dicocokkan dengan dokumen yang tertulis di

Dinsosnakertrans.

"Sementara kami hanya bisa memberikan keterangan seperti ini. Kami akan terus mencari kebenaran informasi itu, kan ada petugas teknisnya," tandasnya.

Perlu diketahui, seperti yang dirilis oleh beberapa media elektronik, bahwa terjadi Kerusuhan dan pembakaran di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi. Massa marah, karena berdesak-desakan saat mengantre pengurusan paspor.

Insiden pembakaran terhadap KJRI diduga dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Ahad (9/6). Dalam kericuhan tersebut, berujung

doni heriyanto/koran madura

MENCARI INFORMASI: Salah satu petugas Disnakertrans Bangkalan saat mencari informasi mengenai tewasnya TKI Marwah binti Hasan yang diduga asal Bangkalan, Senin (10/6) kemarin.

pada tewasnya seorang TKI, yaitu Marwah binti Hasan (55 tahun), diduga berasal dari Bangkalan, Madura. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Departemen Luar Negeri (Deplu) Tatang Razak menerangkan bahwa korban tewas setelah terdesak dan dehidrasi saat kericuhan terjadi.

Menurut Tatang Razak, saat ini jenazahnya sedang dalam proses pemulangan ke tanah air. Menurutnya, Pihak KJRI telah berkoordinasi dengan putri korban, namun mereka masih harus memastikan nama dan identitas korban yang sebenarnya.

"Berdasarkan keterangan dari putrinya, korban masuk ke Arab Saudi melalui umroh pada 2005. Sejak itulah, beliau tidak memiliki dokumen," ujar Tatang.

Tatang juga menjelaskan beberapa TKI memprovokasi untuk memaksa masuk gedung KJRI. Bahkan beberapa orang nekat berusaha memanjat pagar kawat KJRI. Namun, petugas KJRI berhasil bertahan dan menghalau massa yang terus berusaha untuk masuk ke gedung KJRI. Masih kata Tatang, Arab Saudi memberikan kebijakan amnesti terhadap seluruh warga negara asing yang overstay. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, KBRI dan KJRI Jeddah memberikan pelayanan dengan memfasilitasi dan melakukan pendataan bagi WNI yang overstay. KJRI membantu memberikan dokumen keimigrasian.(dn/rah)

bahwasanya pendidkan gratis tidak ada pungutan apapun," imbuhnya.

Apabila masih terjadi pungutan liar, kata Mohni, diharap untuk segera dilaporkan langsung kepada pihak Disdik maupun ke Bupati. Namun, juga perlu ditegaskan bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi sekolah negeri saja, tidak berlaku bagi sekolah swasta.

"Jadi kami mohon dibantu untuk melakukan pengawasan untuk mengantisipasi adanya oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan," tegasnya.

Semua masyarakat, lanjut Mohni, pada hakikatnya berhak mengenyam pendidikan yang layak. Untuk itu, mohon dikawal kebijakan yang cukup populis ini agar semua tujuan yang diinginkan dari bidang pendidikan bisa tercapai.(dn/rah)

BANGKALAN - DPRD Bangkalan menyayangkan perolehan Partisipasing Interest (PI) blok Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) berbanding terbalik. Dalam penerimaan PI PHE WMO, Bangkalan mendapatkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Diketahui, bagi hasil yang diberikan Blok WMO yakni hanya 47 persen dari 10 persen yang telah disepakati. ”Seharusnya yang mendapatkan porsi PI yang lebih besar Pemkab Bangkalan, jika Pemprov mendapatkan 53 persen dari PI, justru itu tidak sesuai,” ungkap Mahmudi, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Dia menjelaskan dalam PI tersebut yang bertandatangan dan mendapatkan hak adalah Pemkab. Hal itu sesuai dengan undangundang dan PP 35 tahun 2005. Dia jelaskan penerima PI adalah daerah. Menurut Mahmudi, akan menjadi salah, kalau yang menerima PI lebih besar Pemprov.

“Saya menginginkan agar Bangkalan tetap mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan perolehan Pemprov,” harapnya.

Jika PI Bangkalan lebih kecil, kan tidak wajar. Apalagi, hak lahan yang dikelola WMO berada di Bangkalan.

Menurutnya, sudah jelas, kalau lokasi PHE WMO berada di Bangkalan, bukan milik Pemprov. ”Apa kewenangan provinsi mendapatkan bagian yang lebih besar,” tanyanya.

Dia menerangkan, kalau pemprov beralasan daerah PHE WMO berlokasi di garis teritorialnya provinsi, itu menjadi wajar. Akan tetapi, lokasi WMO tersebut jelas berada di kawasan perairan Bangkalan.

“Kalau hanya itu yang menjadi alasan, ya tidak boleh seperti itu. Namanya seenaknya sendiri,” keluhnya.

Dia menambahkan, sudah lama, DPRD mengupayakan kalau Codeco atau Per-

tamina agar segera membuat kantor di Bangkalan. Hal itu penting supaya komunikasi bisa cepat tercapai. Namun, hal itu tidak pernah digubris oleh pihak Pertamina. ”Anehnya sampai hari ini, kami belum melihat realisasi kantor tersebut berada di Bangkalan,” ucapnya.

Untuk itu, atas nama komisi C yang membidangi hal itu, pihaknya akan berupaya dan memaksa kembali Pertamina agar segera merealisasikan kantornya di Bangkalan.

Selain itu, untuk PI sendiri, pihaknya akan berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar menambah perolehan bagi hasil dari 10 persen tersebut.

Menurutnya, kalau saat ini Bangkalan hanya menerima 47 persen, pihaknya akan berusaha untuk menekan lebih dari itu.

“Ataupun berlaku sebaliknya, bagi hasil PI yang diperoleh pemprov diserahkan ke kabupaten Bangkalan,” tegasnya. (ori/rah)

Saya menginginkan agar Bangkalan tetap mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan perolehan Pemprov,”

Mahmudi

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan

ASET PARIWISATA

Disporabudpar Mengaku Akan Genjot Wisata TRK BANGKALAN - Belum adanya tempat wisata yang representatif rupanya menjadi kendala sendiri bagi pemerintah daerah. Banyak faktor yang menjadi penilaian belum terealisasinya potensi wisata yang ada. Oleh karena itu, upaya peningkatan potensi wisata yang ada sering kali terhambat.

Menurut kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Moh Gufron, empat faktor yang dapat mempengaruhi potensi wisata di Bangkalan yakni kondisi alam, kenyamanan, keamanan, dan akomodasi.

“Untuk kondisi alam di Bangkalan sudah dirasa cukup baik. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah keamanan dan kenyamanan pada tempat wisata tersebut,” katanya.

Masyarakat sering kali melupakan bahwa tempat wisata yang sudah ada, tidak benar-benar dijaga dengan baik. Padahal, wisatawan akan berkunjung ke Bangkalan, kalau mereka merasa aman dan nyaman.

Dia mencontohkan, seperti pantai siring kemuning saja, pada awal dibuat, betapa indahnya tempat tersebut. Akan tetapi, masyarakat kurang menjaga tempat tersebut sehingga keasriannya sudah tidak seperti yang dulu.

“Kalau benar-benar dijaga, pemasukannya kan juga ke masyarakat. Mereka bisa mengembangkan produk perdagangan skala mikro,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya mengaku akan lebih memfokuskan potensi wisata yang berada di pusat kota. Dengan melakukan perencanaan pembangunan Taman Rekreasi Kota (TRK) yang tepat berada di belakang Stadion Gelora Bangkalan.

Menurutnya, di tempat tersebut akan dibangun tempat wisata yang sifatnya lebih representatif. “Saat ini, kami mencoba untuk meningkatkan potensi pariwisata melalui TRK,” ungkapnya.

Menjadi wajar apabila masyarakat cenderung memilih ke luar kota untuk menikmati liburan dan refresing,”

Moh Husen

Tokoh Pemuda Bangkalan Dalam designnya, TRK yang dimaksud akan dijadikan tempat rekreasi yang berstandar nasional. Sehingga masyarakat luar pun bisa menikmati kenyamanan di tempat tersebut. Dia menjelaskan, untuk pemetaan dan gambarnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Nantinya, apabila pembangunannya bisa direalisasikan, banyak suguhan tempat yang bisa diberikan pada wisatawan. Mulai dari tempat bermain, taman pendidikan, dan taman olahraga.

“Saat ini, TRK masih belum menjadi tempat rekreasi yang representatif.

Kalau rencana pembangunannya bisa direalisasikan, masyarakat Bangkalan akan mempunyai tempat liburan dan bermain yang sangat nyaman. Semuanya komplit di dalamnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam pembangunannya, tentunya akan memakan anggaran yang sangat besar.

Gufron menilai, tidak mungkin pembangunan bisa terealisasi, tanpa menggandeng investor. “Mudah-mudahan hal itu bisa disetujui oleh semua pihak,” harapnya.

Sementara itu, salah satu tokoh pemuda di Bangkalan, Moh Husen mengatakan saat ini Bangkalan sudah mengalami banyak kemajuan, mulai dari wisata religi dan adanya Stadion Gelora Bangkalan. Akan tetapi, hal itu tidak cukup, karena saat ini Bangkalan sudah menjadi Gerbang Suramadu. Oleh karena itu, perlu kiranya peningkatan wisata dan kebudayaan.

Menurutnya, seperti keberadaan wisata gunung Geger masih belum dikembangkan. Selain itu, wisata kebudayaan masih belum memadai untuk dijadikan potensi wisata. Untuk saat ini, lanjutnya, mungkin ikon yg bisa diandalkan hanya wisata religi Syaichona Cholil.

“Menjadi wajar apabila masyarakat cenderung memilih ke luar kota untuk menikmati liburan dan refresing,” ucapnya. (ori/rah)

8

SURAMADU

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

PERNIKAHAN TAK DIRESTUI

Guru Ngaji Dihukum 4 Tahun Penjara BANGKALAN - Seorang pria bernama Basuni (38), warga desa Macajah Tanjung Bumi harus mendekam di balik jeruji besi karena lelaki yang berprofesi sebagai guru ngaji ini membawa kabur muridnya yang masih di bawah umur.

Peristiwa ini tergolong dramatis, karena terdakwa maupun korbannya mengaku melakukan tindakannya atas dasar suka sama suka.

Kronologisnya, berdasarakan catatan kepolisian, sejak Nopember 2012 lalu, setidaknya 2 bulan Basuni dan HA (nama samaran) hidup berdua tanpa diikat dengan tali pernikahan yang sah dan tidak mendapat izin orang tua HA. Basuni mengaku telah melakukan akad nikah secara siri dengan HA di Surabaya sebelum akhirnya pergi menuju Bogor. Walaupun begitu, orang tua Korban merasa tak terima karena tidak pernah menjadi wali pernikahan putrinya.

Akhirnya, Basuni dan HA pada Minggu (6/1) lalu, keduanya ditangkap pihak yang berwajib di kawasan Bogor, Jawa Barat saat tengah berjualan sate. Keduanya yang selama 2 bulan masa pelarian tidak diketahui rimbanya, keberadaannya diketahui setelah sebelum penangkapan terdakwa menghubungi rekannya di Bangkalan.

Dari berkas dakwaan juga diketahui bahwa keluarga HA, mulai putus kontak dengan putrinya sejak 16 Nopember 2012. Saat itu, korban yang tengah sekolah, tidak pulang ke rumahnya.

Telepon seluler miliknya pun tak bisa dihubungi, hingga akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian.

Kendati pernikahan siri keduanya dilandasi rasa suka sama suka antara terdakwa dan korban, usia korban yang masih di bawah umur dan perbuatan terdakwa membawa lari korban tanpa izin orang tuanya, membuat Jaksa Penuntut Umum mendakwa Basuni dengan pasal 332 KUHP tentang perlindungan anak.

Basuni dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 3 tahun penjara. Namun demikian, pertimbangan Majelis Hakim ternyata tak seperti dengan dakwaan Jaksa. Majelis Hakim menilai terdakwa telah menyalahi pasal 81 terkait persetubuhan dengan anak di bawah umur seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Akibatnya, Basuni dijatuhi hukuman 1 tahun lebih berat dari tuntutan Jaksa, hingga menjadi 4 tahun penjara. (dn/ rah)

Proyek Taman Kota Belum Diserahkan ke Daerah SAMPANG - Setelah terkendala teknis, proyek taman kota yang berada di Jalan Imam Bonjol yang menghabiskan Rp 1 miliar, hingga saat ini masih belum dilakukan serah terima dari Provinsi Jawa Timur. Proyek taman kota yang dikerjakan tahun 2012 sempat molor pekerjaannya, bahkan menurut Kabid Perencanaan Bapedda M. Bahrul Alim pihak pelaksana CV Pinan Jaya sempat diberikan sanksi karena pekerjaanya tidak sesuai waktu kontrak.

Beberapa bulan lalu, banyak kalangan menyoroti

pembangunan Taman Kota Sampang yang diduga jang-

gal. Salah satunya pernyataan Arman Purwana, Lurah Delpenang, yang berada di lokasi proyek. Ia merasa sejak awal pembangunan proyek tersebut tidak pernah diajak koordinasi terkait pembangunan Taman Kota Sampang yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Delpenang Sampang kota.

Kabid Pertamanan dan Dekorasi Kota Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang Agus Dyanto saat

dikonfirmasi, Senin (10/6), membenarkan jika proyek taman kota, hingga saat ini masih belum ada serah terima dari pihak Provinsi pada BLH Pemkab Sampang.

"Terkait apa kendala belum dilakukan serah terima dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Sampang, kami tidak mengetahuinya, sebab anggaran langsung dari Provinsi, bahkan pelaksana CV Pinan Jaya juga berasal

dari surabaya karena semua kewenangan adalah Provinsi Jawa Timur, daerah hanya menyediakan lokasi pelaksanaan proyek tersebut,� paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Reno Aries Staf Ka-sub Bidang Dekorasi Kota BLH Sampang.

Ia membenarkan proyek Taman Kota hingga saat ini masih belum ada serah terima taman kota proyek provinsi ke daerah dalam hal ini BLH. Bah-

kan, hingga saat ini pihak BLH melakukan perbaikan dengan menanam rumput disekitar lokasi proyek taman kota.

Berdasarkan data yang berada di Bapeda Sampang, proyek taman kota menghabiskan anggaran kurang lebih 1 milyar, dengan rincian Rp. 800.000.000 APBD Provinsi, sedangkan dana sharing APBD kabupaten Sampang sebesar Rp. 200.000.000. (hol/lum)

INFRASTRUKTUR

PENDIDIKAN

IPNU Luncurkan Buku "MOPD" Berbasis Karakter S urabaya - Ikat a n Pel ajar Na h dlat u l U la m a ( IP N U) Jaw a T im u r se b a gai organ is a si p ela j a r me l u ncu rkan B u ku Pe dom a n M a sa O ri ent a si Peser t a Di dik (M O PD ) t ahu n p el a j a ran 2 0 1 3 yang b erb as i s k a rakter.

Buku MOPD berbasis karakter itu diluncurkan dalam sarasehan dan sosialisasi Buku Pedoman MOPD yang menampilkan dua narasumber, yakni Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Muchlas Samani dan Drs Syamsuri dari Kemenag Jatim di Kantor PWNU Jatim di Surabaya, Senin.

"Bagi IPNU Jatim, masa orientasi peserta didik (MOPD) merupakan kegiatan untuk memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah yang akan dijadikan tempat belajar," kata Ketua IPNU Jatim Imam Fadlli dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan pimpinan cabang IPNU se-Jatim itu.

Ia menjelaskan MOPD juga merupakan "jembatan" bagi peserta didik untuk mengenal berbagai karakter di jenjang pendidikan barunya, baik yang berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial, program belajar, maupun penerapan nilai karakter pada peserta didik.

"Yan g p aling p e nt i n g a da lah ba g a im a na m em b entuk ka rakt e r p eser t a d idik d imu lai sej a k p e ser ta d id ik m a su k p ert am a d i lin gkung a n sekola h ," kat an ya didam p ing i se kre t aris n ya, N ovi Tri H a rtanto .

Ditanya alasan penyusunan buku pedoman

hol/koran madura

PROYEK TAMAN KOTA. Kondisi proyek Taman Kota di Kelurahan Delpenang Sampang Kota

MOPD/MOS berkarakter itu, ia mengatakan hari pertama masuk sekolah (masa orientasi peserta didik) adalah masa dari sebagian besar peserta didik memasuki lingkungan baru, karena teman sekelasnya tidak berasal dari kelas yang sama maupun sekolah yang sama.

"Pengalaman awal peserta didik dalam lingkungan yang baru akan mempengaruhi kesan umum terhadap lingkungan yang bersangkutan, ka-

Bagi IPNU Jatim, masa orientasi peserta didik (MOPD) merupakan kegiatan untuk memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah yang akan dijadikan tempat belajar

Imam Fadlli

Ketua IPNU Jatim rena itu perlu diusahakan agar kesan awal terhadap lingkungan sekolah baru yang terbentuk adalah kesan positif penuh yang dilandasi dengan karakter baik," katanya.

Selama ini, katanya, banyak kegiatan MOS yang tidak terarah, akibatnya dalam pelaksanaan MOS terjadi banyak hal-hal yang negatif dan tidak menunjukkan pendidikan yang berkarakter, di antaranya kekerasan, perpeloncoan dan kegiatan yang tidak

mendidik lainnya.

"Karakter adalah hal yang paling penting, bahkan menjadi basis pendidikan di era saat ini. Peserta didik yang berkarakter merupakan peserta didik yang dapat meningkatkan citra dan martabat bangsa," katanya.

Ole h kare na itu, P imp inan Wilayah Ikatan Pe laj ar Nahdlatul Ulama Jawa Timur me nyus un b uku p e do man ag ar p e laks anaan MOP D p ada tahun 2013 me nj adi le b ih b aik dan awal p e nanaman nilainilai karakte r p ada p e s e rta didik akan me mb e ri ke s an p o s itif te rhadap mas yarakat.

"Materi dalam buku tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pengenalan lingkungan, pengembangan wawasan dan skill/ketrampilan, dan penumbuhan kreat i v i t a s d a n k e p e d u l i a n ," katanya.

Mate ri p e ng e nalan ling kung an adalah wiyata mandala, p e ng e nalan kurikulum, tata te rtib dan aturan s e ko lah, p e ng e nalan o rg anis as i intra dan e ks tra s e ko lah dan p e mb inaan ke ag amaan dalam s e ko lah, s e dang kan mate ri p e ng e mb ang an wawas an/"s kill" adalah mate ri p e nunj ang yang diharap kan mamp u me mb e kali p e s e rta didik me nj adi le b ih b aik, mis al wawas an ke b ang s aan.

"Untuk mate ri p e numb uhan kre ativ itas p e s e rta didik antara lain o utb o und ( g ame o utdo o r) , b akti s o s ial, p e ntas s e ni, dan mate ri p e nyaluran kre ativ itas lainnya," katanya. ( ant/mk)

DPRD Minta Pemkot Serius Bangun Monorel Surabaya - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota serius dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun moda transportasi massal berupa monorel dan trem.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Reni Astuti, Senin, mengatakan berdasarkan catatan yang ia miliki, pemerintah kota memang kerap memiliki pengalaman buruk ketika menjalin kerja sama dengan swasta atau pihak ke tiga, salah satunya pembangunan Pasar Turi Baru yang molor dari perencanaan.

"Saya khawatir ketika pemkot sudah mengeluarkan dana dan masyarakat sudah berharap terlalu tinggi kemudian berlarut-larut proses pembangunannya," ujarnya.

Reni Astuti menegaskan, terkait pembangunan moda transportasi massal, keseriusan dan komitmen pemkot dalam menjalankannya mutlak dibutuhkan sebab untuk merealisasikan peoyek tersebut dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Kalau berdasarkan petunjuk yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ada empat tahapan. Salah satunya, adalah uji kelayakan yang terbagi ke dalam enam item yaitu hukum, sosial, bisnis dan lainya," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, jika semua tahapan yang ada sudah dilewati dengan baik oleh pemerintah kota, dirinya berharap siapapun yang kelak menjadi pemimpin di Surabaya berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut mengingat awal pembangunannya baru akan dimulai pada 2015.

"Makanya, saya pernah menyatakan supaya pembangunan monorel dan trem berdasarkan kepentingan rakyat Surabaya. Bukan atas selera kepala daerah yang memimpin," ujar legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Apalagi, lanjut dia, dengan jumlah penduduk Surabaya yang sudah mencapai di atas dua juta, maka sudah sudah sepantasnya Kota Pahlawan memiliki angkutan massal. "Kalau kita melihat Surabaya sekarang, itu adalah gambaran 20 tahun kondisi Jakarta yang lalu. Makanya, biar kemacetan di Surabaya tidak semakin krodit, kita harus mulai memikirkannya mulai sekarang." ujar Reni.

Sementara itu, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele,

meminta agar calon pemenang tender pembangunan monorel dan trem malakukan presentasi di hadapan anggota DPRD Surabaya dan media.

"Kami tidak mau kasus pembuatan perda sampah No.13 yang tidak melibatkan DPRD Surabaya terulang lagi," ujarnya.

Menurut Erick, dilibatkannya anggota legislatif dalam pembangunan dua moda transportasi masal tersebut sebenarnya memiliki banyak keuntungan, salah satunya legislatif bisa memberikan masukan agar nantinya biaya menggunakan trasnportasi masal itu tidak membebani rakyat.

"Selain ada subsidi Rp2 triliun dari pemerintah kota, kami nanti juga berencana meminta bantuan dari pusat dan provinsi," katanya. (ant/ mk)

BBM

Endriartono Sutarto: BBM Tak Perlu Naik Surabaya - Bakal calon presiden dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto menilai bahan bakar minyak sebenarnya tidak perlu naik harganya bila Pemerintah serius dalam melanjutkan konvensi gas secara berkesinambungan.

"Biaya konvensi BBM ke gas itu tidak mahal dibandingkan dengan subsidi BBM. Memang, konvensi gas itu terasa mahal di awal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah," katanya dalam sarasehan di Universitas dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Senin.

Dalam sarasehan nasional bertajuk "Bincang Kebangsaan dan Kerakyatan Bersama Endriartono Sutarto" yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Unitomo Surabaya, dia menduga konvensi BBM ke gas itu tidak berlanjut karena ada pihak yang merasa kepentingan pribadinya dirugikan.

"Kalau ada konvensi gas, mungkin ada segelintir orang yang dirugikan dengan tidak bisa mengekspor BBM, tapi mestinya, ya, cari rezeki dengan cara lain, jangan mencari rezeki dengan tega mengorbankan rakyat," kata anggota Majelis Wali Amanah (MWA) UI itu.

Jenderal kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 29 April 1947 itu mengingatkan Pemerintah sebaiknya jangan mengekspor BBM, batu bara, atau bahan mentah energi karena Indonesia bisa mengalami krisis seperti halnya BBM sehingga Indonesia justru akan berbalik menjadi importir.

"Kita harus belajar dari pengalaman buruk pada BBM, karena Pemerintah justru akan mengalami kesulitan seperti sekarang dengan menanggung subsidi BBM yang tidak terkendali. Usahakan mengekspor hasil industri, bukan bahan mentah," katanya.

Alumni Akabri tahun

1971 yang pernah menjadi KSAD, Wakil KSAD, dan Komandan Sesko TNI itu menegaskan bahwa pemimpin yang tidak berkebangsaan dan berkerakyatan dengan mementingkan bangsa dan rakyat di atas segalanya akan membuat rakyat menjadi kehilangan.

"Kalau rakyat merasa kehilangan pemimpinnya, rakyat akan merasakan negara tidak hadir ketika mereka menghadapi masalah sehingga rakyat akan mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau caranya demokratis, ya, enak, tapi bisa juga anarkis," katanya. (ant/mk/ay)

MATARAMAN

9

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

PERTANIAN

Petani Tembakau Khawatirkan Anomali PACITAN - Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mulai mengkhawatirkan dampak anomali cuaca terhadap budi daya tanaman tembakau mereka, karena genangan air bisa menyebabkan gagal panen.

“Kami hanya bisa berharap cuaca kembali cerah, atau setidaknya, tanaman tidak sampai rusak karena banjir,” ucap Ahmad Wiyono di Pacitan, Senin.

Menurut dia, petani semakin khawatir karena sebagian tanaman tembakau sudah mulai terendam air hujan. Meski baru beberapa hari, genangan air tersebut sebagian telah menyebabkan batang tembakau roboh.

Akibatnya, daun tembakau biasanya cepat menguning dan batang mulai membusuk. Mengantisipasi kerugian lebih besar, sejumlah petani terpaksa melakukan panen lebih awal.

“Tidak ada pilihan lain karena kami juga tidak tahu sampai kapan hujan akan

reda. Apalagi kebanyakan petani di sini belum memiliki fasilitas mesin pengering jika di panen dalam kondisi basah (hujan),” timpal petani lain.

Kondisi cuaca yang tidak menguntungkan tersebut diakui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pacitan, Bambang Supriyoko.

Ia menuturkan, selain membuat jadwal panen mundur, hujan yang terus menerus turun berpotensi memicu gagal panen. “Kalau hujan masih terus turun, jadi lampu kuning,” ujarnya.

Dia jelaskan beberapa wilayah sentra budi daya tembakau yang akhirnya mengulur jadwal panen di antaranya adalah Kecamatan Kebonagung, Pringkuku, dan Tegalombo.

Alasan pengunduran masa panen karena minimnya panas matahari. Tidak itu saja, untuk tembakau baru tanam, petani terpaksa harus menanam ulang.

Luasnya sekitar lima hektare. “Ada yang ‘replan-

tation’, seperti di Kecamatan Kebonagung,” ungkap Bambang.

Disinggung tentang membengkaknya biaya produksi jika harus melakukan penanaman ulang, Bambang mengatakan hal itu telah diperhitungkan petani, sehingga diyakini tidak akan membebani karena lebih besar dari hasil panen.

Keyakinan tersebut didasari dari terjaminnya pasar.

Tahun ini Dinas Hutbun menargetkan mampu memperluas lahan budidaya tembakau menjadi 75 hektare. Tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Data yang diperoleh menyebut, sejak tahun 2008, produksi tembakau belum mencapai hasil maksimal. Sebab, idealnya produksi mencapai 1 ton per hektare.

Tetapi produksi rata-rata tahun 2008 baru 300 sampai 400 kilogram per hektare.

Namun setahun berikutnya naik menjadi 500 kilogram sampai 600 kilogram per hektare. (ant/rah)

DEMAM BERDARAH

Dinkes Kota Batu Instruksikan Warga Waspada DBD MALANG - Dinas Kesehatan Kota Batu, Jawa Timur, menginstruksikan agar warga kota itu mewaspadai munculnya penyakit demam berdarah dengue dan influenza menjelang musim pancaroba.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Vatu Endang Triningsih, Senin, mengatakan memasuki musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, bisa memicu pertumbuhan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan influenza.

“Tahun ini di Jatim terjadi peningkatan kasus penderita DBD dan di Kota Batu sendiri mulai Januari hingga Mei ini sudah ditemukan sekitar 40 kasus DBD,” kata Endang.

Menurut dia, meningkatkan penderita penyakit DBD ini karena adanya perubahan cuaca, kadang panas menyengat dan kadang hujan tiada henti. Ketika panas, suhu

udara menjadi hangat, sehingga mempercepat proses perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD, apalagi siklus perkembangannya sangat cepat.

Ia mengemukakan wilayah Kecamatan Junrejo yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang masuk dalam daerah rawan tertular penyakit DBD, karena posisinya lebih rendah dari Kecamatan Batu.

Selain itu, lanjutnya, aktivitas masyarakat dari Kecamatan Junrejo banyak dilakukan di Kota dan Kabupaten Malang setiap harinya.

Wilayah Kota Batu yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang antara lain Desa Pendem, Mojorejo dan Kelurahan Dadaprejo.

Ia mengatakan obat paling mujarab untuk memutus mata rantai perkembangan nyamuk adalah

dengan membudayakan hidup sehat dan bersih lingkungan.

Selain DBD, katanya, yang perlu diwaspadai masyarakat pada musim pancaroba ini adalah penyakit influenza yang biasanya ditandai dengan tubuh demam, batuk-batuk, dan pilek.

Untuk mencegah agar terhindar dari kedua penyakit itu, masyarakat harus menjaga pola makan dan istirahat yang cukup agar kondisi tubuh tetap fit.

Sebaiknya juga banyak mengkonsumsi air putih, menyumbangkan makan sayur dan buah serta dianjurkan untuk makan berkuah yang hangat-hangat dan istirahat cukup agar kondisi tubuh tetap sehat.

Berdasarkan data dari Dinkes Kota Batu, selama kurun waktu Januari hingga Mei 2013, sedikitnya 40 warga kota wisata itu terkena serangan DBD. (ant/rah)

ant/seno

TEMBAKAU BAWAH NAUNGAN: Dua pekerja menggemburkan tanah pada tanaman Tembakau Bawah Naungan (TBN), Kebun Jambesari, PT Perkebunan Nusantara X, Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Memasuki musim kemarau di bulan Juni ini, petani tembakau mulai menanam komoditas tembakau aneka jenis seperti tembakau bawah naungan (Naoogst), juga kasturi.

Disdik Blitar: Ilmu Agama Jadi Syarat PPDB BLITAR - Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jawa Timur, memberlakukan siswa harus bisa ilmu agama sebagai syarat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2013. plementasi, karena kami tidak hanya menguji pengetahuan tapi praktik keagamaan juga," ujarnya.

Untuk PPDB 2013, Santoso mengatakan saat ini sudah disiapkan. Untuk mereka dari tingkat sekolah dasar (SD) ke sekolah tingkat pertama (SMP) akan dilakukan pendaftaran mulai 12 Juni, sedangkan dari SMP ke sekolah menengah atas (SMA) dimulai pada 22 Juni 2013.

Pihaknya menerapkan jalur dengan hasil ujian nasional (UN). Semua calon siswa yang hendak masuk ke sekolah negeri di Kota Blitar harus menyerahkan sertifikat

"Kami sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan agama, agar para siswa di tes pengetahuan agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing yang nantinya dibuktikan dengan ijazah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Santoso di Blitar, Senin.

Ia mengatakan tes ilmu agama itu penting. Salah satunya untuk meningkatkan kepedulian agama pada anakanak dan memperbaiki moral agar menjadi lebih baik lagi.

"Mereka ada kemauan untuk mempelajari dan melaksanakan. Sebelumnya, hanya kognisi, tapi saat ini sudah im-

PAMERAN PENDIDIKAN TNI AL: Sejumlah pengunjung mengamati senapan mesin ringan Minimi Kal 7,62 mm disela-sela pameran bertajuk "Naval Education Expo" di Mall BG Junction, Surabaya, Jatim, Senin (10/6).

Pameran yang digelar dalam rangka Hari Pendidikan TNI AL (Hardikal) dan berlangsung 10-16 Juni 2013 tersebut bertujuan agar masyarakat secara umum dapat melihat dan mengamati dari dekat sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Kobangdikal. ant/m risyal hidayat

UPAYA PEMENANGAN

Ibas Konsolidasi Pemenangan Pilgub Jatim di Batu TRENGGALEK - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melakukan konsolidasi pemenangan pemilihan Gubernur Jawa Timur dengan seluruh kader partainya di Kota Batu.

Ibas dalam surat elektroniknya, Minggu, mengemukakan bahwa tidak ada strategi khusus untuk memenangi pilkada di Jawa Timur tersebut.

Namun ia memastikan bahwa Partai Demokrat akan mengerahkan seluruh kader dan potensi yang dimiliki untuk memenangi Pilgub Jatim, 29 Agustus 2013.

“Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) untuk melanjutkan pembangunan dan memaksimalkan implementasi program pro-rakyat di Jawa Timur,” katanya.

Salah satu upaya untuk mendongkrak perolehan suara KarSa dalam Pilgub Jatim dan menjadi prioritas Ibas adalah memaksimalkan elektabilitas pasangan calon petahana tersebut di daerah basis pemilihan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut di Dapil VII (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Mag-

etan, dan Ngawi).

Namun dalam kesempatan konsolidasi internal di Kota Batu tersebut ia juga menegaskan kepada seluruh kader DPC dan caleg setempat untuk bersatu-padu memenangi Pilkada Jatim.

“Tugas para kader Demokrat di Jawa Timur untuk terus mendukung mereka secara optimal,” ujarnya.

Ibas optimistis target menang di Pilkada Jatim itu realistis bisa tercapai karena pasangan yang diusung Partai Demokrat dan didukung sejumlah partai lain tersebut memiliki kualitas dan prestasi dalam empat tahun kepem-

impinan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Ibas juga mengapresiasi pencapaian pembangunan di Jatim, sebagaimana laporan keuangan Pemprov Jatim, sehingga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) hingga tiga kali berturut-turut dari BPK. “Investasi di Jatim selama kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul berhasil naik hingga 438 persen di awal tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jatim juga melesat hingga kisaran 7,27 persen melebihi pencapaian nasional 6,23 persen. Itu semua meru-

pakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa,” kata Ibas.

Karenanya, lanjut Ibas, pihaknya sangat yakin selain prestasi yang gemilang, ketokohan pasangan KarSa selama memimpin Jawa Timur akan menjadi modal kemenangan perjuangan Partai Demokrat di Jawa Timur.

“Pendekatan ke masyarakat yang humanis, inklusif, dan mengedepankan akses warga kecil dapat membawa Jawa Timur lebih sejahtera, mandiri, berahklak dan berdaya saing,” katanya. (ant/rah)

dan fotokopi dari sertifikat yang sudah dilegalisasi oleh sekolah.

"Dinas pendidikan nantinya akan mengolah dan setelah selesai masing-masing sekolah tinggal melihat pagunya, nomor tertinggi yang di bawah akan dipotong," katanya.

Ia mengatakan pagu di masing-masing sekolah tidak sama, tergantung keputusan sekolahnya masing-masing.

Untuk jumlah sekolah negeri, tingkat SMP ada 10 sekolah, SMA empat sekolah, dan SMK ada tiga sekolah.

Menyinggung tentang anggaran untuk PPDB, ia tidak mengatakan rincian nominalnya. Ia hanya mengatakan, anggaran itu cukup dan tidak terlalu besar.

"Jika ada anggaran hanya untuk administrasi. Kami tidak bebankan biaya pendaf-

taran pada anak-anak," katanya.

Dinas Pendidikan Kota Blitar, lanjut dia, juga memberi batasan kuota pelajar luar kota, yang besarnya 30 persen.

Kuota dari dalam kota memang lebih besar, sampai 70 persen.

Namun, khusus untuk SMK, kuota dari luar kota lebih besar lagi sampai 40 persen, sementara dari dalam kota hanya 60 persen. Hal itu karena minat pelajar bersekolah di SMK masih kurang maksimal.

Ia berharap PPDB 2013 di Blitar bisa berjalan dengan lancar. Semua program, termasuk syarat harus bisa ilmu agama misalnya untuk yang Islam mengaji bisa terealisasi dengan baik.

"Keputusan itu, sudah dari peraturan Wali Kota, sehingga harus dilaksanakan," katanya. (ant/rah)

HOTEL

Pemkab Setujui UKL/UPL

BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jatim, menyetujui permohonan pengajuan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) untuk tiga hotel yaitu D Warna, Borneo, dan Aston.

“Namun, pengajuan dokumen UKL/UPL Hotel Sinar Bintang di Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, masih dalam pembahasan dengan melibatkan berbagai pihak,” kata Kepala Bagian Lingkungan Hidup (LH) Pemkab Bojonegoro Suharto, Senin.

Ia mengatakan permohonan UKL/UPL Hotel Sinar Bintang itu tetap akan mendapatkan persetujuan dengan mempertimbangkan lokasi pendirian hotel tersebut dulunya bekas pabrik es.

“Pembahasan dokumen UKL/UPL Hotel Sinar Bintang dengan melibatkan berbagai pihak termasuk jajaran Muspika Kecamatan Padangan sudah selesai pekan lalu,” jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, Hotel Sinar Bintang juga sudah memiliki berbagai perizinan mulai izin gangguan atau HO juga izin mendirikan bangunan (IMB).

“Dulunya, lokasi itu pabrik es yang kemudian dibenahi.

Sesuai rencana Hotel Sinar Bintang terdiri dari dua lantai dengan fasilitas 56 kamar,” jelasnya.

Menurut dia, hotel yang sudah memperoleh persetujuan dokumen UKL/UPL yaitu Hotel Borneo di Desa Ngring-

inrejo, Kecamatan Kalitidu.

Sesuai pengajuan dokumen UKL/UPL menyesuaikan dengan fungsi baru, sebab semula perumahan.

“Tidak ada masalah mengenai UKL/UPL hanya mengalami penyesuaian dalam beberapa hal,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Hotel Aston di Jalan Mastrip dan Ho-

Dulunya, lokasi itu pabrik es yang kemudian dibenahi.

Sesuai rencana Hotel Sinar Bintang terdiri dari dua lantai dengan fasilitas 56 kamar,”

Suharto

Kepala Bagian Lingkungan Hidup (LH) Pemkab Bojonegoro tel D Warna di Jalan Veteran yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Yang jelas, menurut dia, berkembangnya daerahnya menjadi kawasan industrialisasi minyak dan gas (migas) akan mendorong investor membangun hotel.

“Sudah ada beberapa pihak yang datang menanyakan pengajuan dokumen UKL/UPL pendirian hotel,” ucapnya. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

PENDIDIKAN

Kadispendik Jatim Bantah Pengumuman Nilai UN SD Molor

ant/siswowidodo

SHALAT DUHA: Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) melaksanakan Shalat Duha di Kota Madiun, Jatim, Senin (10/6). Shalat Duha yang dilaksanakan 1.600 murid dan guru tersebut dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Dewan Sorot Ribuan Gedung Tidak Ber-IMB SURABAYA - Semakin menjamurnya bangunan yang tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mendapat sorotan dari kalangan legislator DPR Surabaya. Hal ini beralasan, karena menurut catatan yang masuk ke lembaga parlemen Surabaya, hampir 75% bangunan di Kota Pahlawan tidak mengantongi IMB alias ‘Bodong’, khususnya diwilayah pinggiran kota hingga kawasan pesisir Surabaya.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo. Dirinya mengatakan, jika pihaknya akhir minggu lalu melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah perumahan di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

Hasilnya sejumlah rumah baru yang dibangun pengembang banyak yang belum mengantongi IMB. Di antaranya perumahan City Home, Green Semanggi dan laiannya hanya beberapa unit rumah yang dibuatkan IMB. Sedangkan ribuan unit lainnya belum ber-IMB. Bahkan, yang lebih aneh lagi ada perumahan yang dibangun di atas kawasan rencana Jalur Lingkar Timur Luar dan belum ada IMB-nya. “Ini kan sesuatu yang lucu, sebab di satu sisi Pemkot getol membuat perda IMB, tapi fakta di lapangan Perda itu justru dia-

baikan oleh masyarakatnya,” ungkap dia. Senin (10/6),kemarin.

Dirinya menambahkan, saat ini yang jadi pertanyaaan apakah Pemkot yang salah karena tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pengembang perumahan atau pengembangnya yang mencoba-coba mencari celah dari kelemahan Pemkotnya.

Namun berdasarkan hasil Sidak dan pengamatannya di lapangan, kedua belah pihak sama-sama kurang peduli atas aturan di kota ini. Dari sisi pengembang berusaha mencari celah atas kelemahan Pemkot, sedangkan Pemkot tidak cepat tanggap atas pelanggaran IMB di lapangan."Menurut saya kedua-duanya kurang kooperatif menyikapi reguliasi IMB kota,” tegas dia.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Surabaya, Alfan Khusaeri.

Menurutnya Pemkot Surabaya sering kebobolan dalam mengawal pengawasan IMB. Khususnya, upaya Pemkot Surabaya mengubah besaran denda pelanggaran garis sempadan yang tertuang di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), senilai Rp. 50 juta.

Hal ini beralasan, karena Pemkot Surabaya hanya mengutamakan denda setinggi-tingginya dari pelaku pelanggaran, tanpa memperbaiki sistem birokrasi di dalam proses layanan perizinannya.

“Itu yang saya amati terkait dengan masalah tersebut,” kata dia.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, jika layanan perizinan IMB masih belum bagus dan birokrasinya masih panjang serta lama. Birokrasi layanan IMB di Pemkot Surabaya sampai sekarang masih banyak dikeluhkan banyak pihak.

Bahkan, untuk satu layanan IMB yang mestinya bisa 20-30 hari bisa selesai, ternyata layanannya masih lebih dari 30

hari.“Layanan ini yang perlu diperbaiki, bukan Perdanya yang diotak-atik,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pansus Revisi Perda IMB DPRD Surabaya Adies Kadir menambahkan, jika saat ini banyak gedung yang mengalami tambahan bangunan, sementara besaran khusus retribusi IMB tidak berubah. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol saat menerbitkan IMB tersebut. “Ini bisa dilihat dari IMB sebuah homestay yang ternyata fasilitasnya sama dengan hotel, kondisi IMB demikian itu yang harus bisa diluruskan, tapi nyatanya Pemkot malah tidak tahu ada perubahan peruntukan gedung dari rumah tinggal menjadi homestay,” kata dia.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya sudah membuka layanan Surabaya Single Window (SSW) dengan tujuan untuk memperbaiki sistem birokrasi layanan IMB dan layanan lain di Kota Surabaya. Namun, faktanya layanan itu juga belum diminati warga kota. Artinya, masyarakat seperti tampak trauma dengan berbelit layanan pengurusan IMB dan layanan lain di lingkungan Pemkot Surabaya. (wan/kas)

SURABAYA – Meskipun terkesan molor, akhirnya Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengumumkan nilai hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SD sederajat di Jawa Timur.

Sayangnya, dari hasil pengumuman tersebut, masih banyak nilai UN SD sederajat di beberapa daerah yang belum keluar. Hal ini disebabkan, Dispendik di tingkat kabupaten/kota terlambat menyetorkan data ke tingkat Provinsi.

Meskipun demikian, Kepala Dispendik Jatim, Harun enggan dikatakan jika pengumuman kelulusan UN tingkat SD sederajat molor. Hal ini diungkapkannya saat Confrensi Press dengan wartawan di gedunga Mangga Dua Futsal, Jagir, Surabaya.“Saya kira tidak molor, kenapa?, karena semua data nilai belum datang dari kabupaten/kota. Makanya saya tidak bisa memberikan penjelasan beberapa hari kemarin,” kata dia. Senin (10/6).

Dirinya menjelaskan, untuk pemindaian nilai UN

tingkat SD sederajat dilakukan oleh Dispendik kabupaten/kota masing-masing.

Sedangkan Dispendik Jatim hanya melakukan skoring saja.“Semua kabupaten/kota dikirim ke provinsi, programnya dari kementerian,” jelas dia.

Harun juga memaparkan, lima besar nilai UN tingkat SD se-Jatim diraih oleh SDN Candi Sidoarjo, SDN Simorejo Bojonegoro, SDN Alasagung 1 Bojonegoro, SDN Rengel 1 Tuban, SDN Pagelaran, Kabupaten Malang. Kelima sekolah SDN mendapat skor sama, yakni 29,80.

Sedangkan untuk empat besar UN tingkat MI SeJatim diraih oleh MI Negeri Kota Malang, MI Nurul Ulum Sidoarjo, MI Islamiyah Kacangan Bojonegoro, dan MI As Syafi’iyah Kruwul, Lamongan. Keempat sekolah MI tersebut mendapat skor sama, yakni 29,60. “Untuk lima besar nilai UN tingkat SD dari Sidoarjo, Bojonegoro, Tuban dan Malang. Sedangkan untuk empat besar nilai

UN tingkat MI juga dari kabupaten/kota yang sama,” papar dia.

Dirinya juga menyebutkan, dari 649.384 peserta UN SD/MI di Jawa Timur hanya 867 siswa yang absen dari 26.583 sekolah penyelenggara dengan rincian 19.782 sekolah SD dan 6.801 sekolah MI yang ada di Jawa Timur.

“Yang absen atau tidak mengikuti UN, belum tentu tidak lulus karena semuanya diserahkan ke sekolah masing-masing. Kelulusan tidak semat-mata dilihat dari nilai murni UN,” ujar dia.

Pria yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim ini menambahkan, adanya siswa UN SD/MI yang tidak lulus, lebih disebabkan karena sakit atau pindah ke daerah ikut keluarga.“Tidak mengikuti bukan karena bodoh atau tidak bisa, tapi karena para siswa ini sedang sakit atau ada keperluan keluarga yang mendesak. Meski begitu mereka bisa kuti kejar paket B,” pungkas dia. (neu/kas)

Peringkat Nilai Tertinggi Unas SD di Jatim No.

Nama

Asal Sekolah

Alamat Sekolah

Nilai

1

Hendra Setiawan

SDN Candi

Sidoarjo

(29,80)

2

Lilik Mu’amaroh

SDN Simorejo

Bojonegoro

(29,80)

3

Luluk Muzayaroh SDN Simorejo

Bojonegoro

(29,80)

4

Eka Silfi Indiana

SDN Alasagung 1

Bojonegoro

(29,80)

5

Kholida Ainun Nabila

SDN Alasagung 1

Bojonegoro

(29,80)

6

Rizky Prabandaru

SDN Rengel 1

Tuban

(29,80)

7

Tri Diana Rimadhani

SDN Rengel 1

Tuban

(29,80)

8

Farodhilah Nur Kholifatur Ridho

SDN Pagelaran

Kabupaten Malang

(29,80)

Tabel 1

Peringkat Tertinggi Nilai Unas MI di Jatim No.

Nama

Asal Sekolah

Alamat Sekolah

Nilai

1

Fadel Nararia Rahman

MI Negeri

Kota Malang

(29,60)

2

Muhammad Yudha Pradana

MI Nurul Ulum

Sidoarjo

(29,60)

3

Gunawan Saputra

MI Islamiyah Kacangan

Bojonegoro

(29,60)

4

Novi Dewi Icha Kartika

MI As Syafi’iyah Kruwul

Lamongan

(29,60)

Tabel 2

PEMBUNUHAN BALITA

Solikhin Bebas dari Tuntutan Mati SURABAYA - Berbeda dengan sidang sebelumnya, Muh Solikin (31), terdakwa pembunuhan terhadap M. Fachri Romadhon (4) selalu menundukkan wajah saat mengkikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (10/6).

Pria yang divonis mengidap stres itu tak cengengesan lagi dihadapan majelis hakim.

Pasalnya, warga Endrosono GG VII/31 Surabaya itu dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa Eko Nugroho dalam surat tuntutannya mengatakan Solikin terbukti melakukan pembunuhan terhadap balita yang merupakan tetangganya sendiri. Sebelum menghabisi nyawa korban, Solikin terlebih dulu merencanakan. “Menuntut terdakwa Muh Solikin selama 20 tahun penjara dikurangi masa tahanan,” kata jaksa Eko di ruang sidang Sari 2.

Solikin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Meski dituntut berat, terdakwa masih selamat dari tuntutan hukuman mati. Sebab, sesuai dengan pasal tersebut, terdakwa bisa diancam hukuman mati.

Meski demikian, Solikin akan menghabiskan waktu dibalik jeruji. Diusianya yang berumur 31 tahun, terdakwa terancam menua di penjara.

Ia bisa keluar dari pengapnya udara tahanan setelah berkepala lima.

kas/koran madura

BEBAS: Muh Solikhin terdakwa Pembunuhan Balita dengan cara disemen akhirnya bebas dari hukuman mati, Ia dituntut 20 tahun penjara oleh JPU Eko Nugroho di persidangan kemarin.

Solikin dituntut berat selain melakukan perencanaan, dia juga sebagai residivis kasus penganiayaan. Dan yang meringankan, terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mengaku menyesal mem-

bunuh Fachri.

Unsur perencanaan, kata Eko, terbukti setelah terdakwa mengaku dendam terhadap Misnawai yang tak lain ayah korban. Dendam kesumat itu tertanam selama satu bulan

setengah sebelum akhirnya menghabisi nyawa anak ingusan itu.

Hal itu diketahui, sebelum membunuh Fahri pada pada 16 Februari 2013 lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Misnawi dan Solikin terlibat percekcokan.

Kala itu, Misnawi dengan dirinya bertengkar hebat hingga akhirnya Misnawi ngajak carok. Sayang, ajakan itu ditolak lantaran Solikin tak memilik senjata.

Lama dendam terpendam, keinginan membunuh Misnawi muncul kembali saat melihat Fahri sendirian di jalan depan rumah di Endrosono GG VII/31. Gairah itu pun didukung dengan kondisi rumah korban yang sepi.

Di depan teras rumah itulah Fahri dibanting sampai enam kali hingga akhirnya meregang nyawa. Sebelum membanting, Solikin mengaku terlebih dulu membekap mulut korban supaya tak bersuara. Setelah tak bernyawa, mayat Fahri dibiarkan tergelatak kemudian dibawa ke dalam rumah pelaku untuk disembunyikan.

Mayat Fahri lambat laun mengeluarkan bau. Sontak Solikin yang ketakutan berinisiatif menghilangkan bau.

Akhirnya, pada Selasa pelaku membeli semen untuk melumasi tubuh korban. Terdakwa membeli 15 Kg untuk menghilangkan bau. Sayang upaya itu tak berhasil hingga akhirnya mayat Fachri ditemukan keluarganya. (kas)

PENGADILAN NEGERI SURABAYA Jl. Arjuno No. 16 – 18 Surabaya Telp (031) 5311523. Faks (031) 5343907

PP : Bp. ROBIN SIMANJUNTAK SH.MH Ged. PN.Sby Lt. II

RELAAS PANGGILAN NO. 41 / Pdt.G /2013 / PN. Sby. Pada hari S E N I N tanggal: 10 – JUNI – 2013 saya : YASID INDRA HARJONO, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya : TELAH MEMANGGIL : Sdr HIE, SIN LIUNG, Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Jl. Kupang Indah 12 / 1, RT/RW 004/005.

Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Selanjutnya disebut sebagai ........................................ TERGUGAT Agar supaya ia / mereka datang menghadap didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Raya Arjuna No. 16 – 18 Surabaya, pada hari : KAMIS, tanggal : 27 – JUNI – 2013, Jam : 09.00 Wib. Perlunya untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata Reg. Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Sby. dalam perkara antara ---------------------------------------------------------------MELYATI TANDEAN ...................................... sebagai ......................................... PENGGUGAT : melawan HIE CIN LIUNG .................................................. sebagai ........................................ TERGUGAT:

Jurusita Pengganti, T.T.T YASID INDRA HARJONO, SH NIP.19760131 200805 1 001

LINTAS JATIM

11

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

KRIMINAL

Terbelit Biaya Pendidikkan Anak, Pasutri Nekat Curi Motor

SURABAYA - Terpepet kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya yang hendak memasuki jenjang SMP di daerah asalnya Sampang, Madura. Pasangan Suami Istri, Mustakim, 27 tahun dan Ainur Fitri, 26 tahun warga Kedung Cowek Surabaya nekat melakoni pekerjaan kotor dengan melakukan pencurian motor didaerah Bulak Rukem Timur, Surabaya. Tak pelak, Mustakim yang bertindak sebagai eksekutor kepergok pemilik motor sehingga mengundang massa yang geram dan membuatnya dihajar hingga babak belur.

Sedangkan, Fitri langsung diamankan di Mapolsek Kenjeran Surabaya.

Fitri mengaku kejadian bermula ketika ia dan suaminya merencanakan pencurian disekitaran wilayah hukum Polsek Kenjeran yakni didaerah Bulak Rukem. Saat itu, ia dan suaminya tengah dalam kondisi kepepet kebutuhan anaknya yang sekarang berada di Sampang untuk bersekolah di bangku kelas 1 SMP. Sayangnya, aksinya kepergok pemilik rumah dan berteriak sehingga mengundang massa yang berang. Sebelumnya, ia pun bergeriliya mencari sasaran didaerah sekitar peruma-

han Kenjeran. Namun, tidak ada yang pas untuk dicuri. “anak saya akan masuk SMP dan saya butuh untuk pembiayaan sekolah senilai Rp. 3, 5 juta,” katanya.

Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian. Ternyata, pasutri ini merupakan langganan tetap polsek Kenjeran. Keduanya, ialah salah satu residivis dikasus yang sama juga kasus yang lain dan pernah meringkuk tiga kali ditahanan Mapolsek Kenjeran.

Selain para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor tersangka, 8 buah kunci T, 4 buah Handphne,motor milik korban yakni Yamaha Vixion L 6666 LC dan buku surat nikah yang menunjukan bahwa keduanyan merupakan pasangan suami istri. “dulu saya juga pernah mencuri dan berhasil membawa kabur motor dan saya jual senilai Rp. 5 juta. Kalau Vixion pasaranna, bisa hampir Rp. 7 juta,” akui Mustakim.

Sementara itu, Kapolsek Kenjeran, Kompol Syukur, menjelaskan, keduanya ialah seorang residivis dalam tindak kejahatan pencurian dan perjudian. Mustakim sendiri, pernah diamankan sebanyak tiga kali atas kasus Togel dan

i made ardhiangga/koran madura

BABAK BELUR: Kedua tersangka saat diamankan di Mapolsek Kenjeran Surabaya. Dari aksinya, Mustakim selaku Ekskutor mendapat hadiah bogem mentah dari massa hingga wajahnya babak belur.

Hukuman Dirkeu PT Barata Indonesia Dikorting 1 Tahun SURABAYA - Upaya Mahyudin Harahap, terdakwa kasus korupsi penjualan aset negara (BUMN) PT Barata Indonesia (Persero) untuk mendapat keringanan hukuman rupanya berhasil. Pasalnya, hukuman direktur keuangan PT Barata Indonesia itu dikorting satu tahun oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Putusan yang digedok pada 27 Mei itu mempernbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Surabaya mengenai lamanya pemidanaan, peniadaan uang pengganti dan tentang pengembalian barang bukti (BB) berupa uang yang disita. Selain dipidana penrjara, Mahyudin yang disidik langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dikenai denda Rp 50 juta, apabila tidak mampu membayar

bisa diganti dengan hukuman satu bulan.

Mahyudin dianggap bersalah oleh majelis hakim yang diketui Neris, dengan anggota Nohantoro, Dicky Risman karena melanggar pasal pasal 3 UU Tipikor. Dia dianggap menyalahi wewenang dalam menentukan harga tanah yang dijual. Hakim tinggi menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus itu. "Kesalahannya menetapkan harga tanah berdasarkan penetapan lurah,

mestinya camat," kata Humas PT Surabaya, Celine Rumansi saat dikonfrimasi,kemarin.

Menurut dia, petikan putusan bernomor 38/Pid. Sus/ TPK/2013/PT.SBY sudah dikirim ke PN Surabaya.

Praktis, bila jaksa tidak mengajukan kasasi, hukuman Mahyudin lebih ringan. Sebelumnya, oleh hakim Tipikor tingkat pertama, ia divonis dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.

Mahyudin menjual aset negara berupa tanah bersama dengan Ir Harsusanto (Dirut PT Barata Indonesia) dan Shindo Sumidomo, pada 2003-2005. Penjualan itu dinilai bertentangan dengan UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang

Pemindahan Aktiva Tetap BUMN. Kasus itu berawal dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Barata pada 30 Desember 2002. Rapat tersebut mengesahkan rencana kerja anggara perusahaan (RKAP) dan menyetujui penjualan aset Barata berupa tanah 58.700 meter persegi dan bangunan 56.658 meter persegi.

Kemudian, 19 Agustus 2003, Harsusanto selaku Dirut PT Barata meminta persetujuan tertulis penjualan aset ke Menteri BUMN. Menteri menyetujui itu dengan mengeluarkan surat S-501/MBU/2003 tertanggal 9 Desember 2003.

Bulan itu juga Harsusanto melakukan pertemuan dengan Sutopo Sambudi (senior chief Itochu Corporation)

dan Ki Soedjatmiko (Dirut PT Surya Citra Indoraya), mencari pembeli aset PT Barata yang akan dijual.

Setelah beberapa kali ditawar beberapa calon pembeli, aset PT Barata dijual kepada Shindo Sumidono (PT Cahaya Surya Unggul Tama). Menjadi masalah karena harga dilepas jauh dari harga pasaran dan itu berhasil dilakukan atas inisiatif dan usaha terdakwa Mahyudin, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Barata.

Perbuatan terdakwa menjadi pintu memperkaya pihak tim taksasi penjualan aset sebesar Rp 894 juta lebih dan Shindo Sumidomo dari PT Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp 21,770 miliar. Negara pun dirugikan hingga Rp 22,690 miliar lebih. (kas)

hendak melakukan pencurian keburu ketangkap dan terakhir dalam aksi pencurian di Kedung Cowek Surabaya. Sedangkan, Fitri sebelumnya juga diamankan petugas dengan kasus pencurian sebuah Handphone tertangkap dan diamnkan di Mapolsek. “keduanya ini memang pelaku tindak pencurian yang sebelumnya pernah kami amankan,” terangnya.

Ia menjelaskan, penangkapan terhadap tersangka ini diketahui pihaknya setelah ada informasi tentang massa yang mengamuk dan menghajar seorang dikawasan Bulak Rukem timur sekira hari Sabtu pukul 17.00 Wib. Dari informasi itu, petgas keudian meluncur dan mengamankan tersangka dengan barang buktinya.

Setelah diamankan, dihadapan petugas keduanya mengaku membagi peran dalam aksinya. Mustakim sebagai eksekutor motor dan membawa kabur. Sedangkan Fitri bertugas untuk menjaga motor dan mengawasi keadaan sekitar. “keduanya memang lihai dalam aksi pencurian terutama kendraan roda dua. Maslahnya, dari bukti kejahatan ada 8 buah kunci T berbagaijenis motor,” tukasnya. (mag)

PENCABULAN

Anggota DPRD Sampang Dijerat Pasal Berlapis SURABAYA - Anggota DPRD Sampang , M Hasan Ahmad Ihsan, terdakwa kasus pencabulan, Senin (10/6), kemarin menjalani sidang perdana di PN Surabaya. Dalam sidang tertutup yang diketuai Majelis Hakim Ainor Rofik ini, politisi asal PPP itu duduk di kursi pesakitan bersama dua mucikari, yakni Dea Ayu (20) dan Dini Rahmawati (22).

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khristiya dari Kejari Tanjung Perak menjelaskan para terdakwa di jerat pasal berlapis. "Pasal 81,82, 88 tentang perlindungan anak dan pasal 2 ayat 1 tentang perdagangan manusia maksimal 15 tahun penjara," kata dia usai persidangan.

Seperti diketahui anggota dewan yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditangkap petugas Polrestabes Surabaya di Hotel Pitstop Baru, Jl Semut

Baru, Surabaya. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni slip pembayaran hotel, uang tunai sebesar Rp1,2 juta, dan lima ponsel.

Warga Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, itu telah berhubungan intim dengan sembilan gadis belia berumur 16 tahun. Tiga di antaranya, yakni ASR, NTV dan SDH merupakan warga Surabaya yang masih duduk di bangku SMP. Modusnya, dia lebih dulu menikahi para korbannya secara siri sebelum berhubungan intim. Alasannya, agar terhindar dari dosa. Pelaku membayar masing-masing korban sebesar Rp 2 juta setiap kali berhubungan. Selain itu, dia mendapatkan perempuan itu dari mucikari yakni Dea Ayu (20) dan Dini Rahmawati (22). (kas)

PENCABULAN

Ketua RW Peneleh Dipolisikan karena Pemalsuan Tanda Tangan SURABAYA - Diduga telah memalsukan stempel dan tandatangan 2 RW (Rukun Warga) di Kelurahan Peneleh, Yales Setiawan, warga Jl. Grogol, dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Yales yang juga ketua RW XIV ini dilaporkan oleh Achmad Taufik (66), warga Jagalan III yang juga ketua RW XVI kelurahan yang sama.

Taufik menjelaskan, kasus ini bermula dari surat yang masuk ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang men-

gatasnamakan Paguyuban Rukun Warga Kelurahan Peneleh terkait pencalonan seorang warga setempat sebagai anggota PPS (Panitian Pemungutan Suara). Dalam surat tersebut, dicantumkan 11 tandatangan dan stempel dari RW setempat, termasuk salah satunya stempel dan tandatangan Taufik.

“Padahal saya sendiri tidak pernah merasa menandatangi surat tersebut dan juga memberikan

ijin stempel. Setelah kami bandingkan stempel dalam surat tersebut dan stempel yang ada pada kami, ada perbedaan,” terang Taufik, Senin (10/6).

Dijelaskan juga, sebenarnya selain Taufik ada 2 stempel dan tanda tangan RW yang juga meragukan. “Ketua RW XI, Pak Imam H, juga merasa tidak membubuhkan tandatangan dan satu stempel lagi tidak jelas RW berapa dengan nama ketua RW Ahmadi. Pa-

dahal setahu kami, tidak ada nama ketua RW tersebut di Kelurahan Peneleh,” tandas Taufik lagi.

Dikatakan Taufik, penyelesaian kasus ini memang sempat dilakukan di tingkat Muspika kecamatan dengan melibatkan Polsek Genteng.

Tapi hasil dalam penyelesaian tersebut tetap tidak memuaskan hingga akhirnya Taufik tetap merasa perlu melapor polisi. “Agar jadi pembelajaran sekaligus

TRAFICKING

Mucikari SMP Jerat Korban dengan Barang Mewah

SURABAYA - NA, Bocah 15 tahun yang mengegerkan dunia perlindungan anak dengan aksinya yang nekat melakukan jual beli temannya sendiri dan rata-rata masih berstatus pelajar dengan kata lain anak dibawah umur. Ternyata, ia memiliki cara khsusus dalam menggaet para korbannya yaitu, dengan berupa penawaran barang-barang mewah yang didapatkan dari profesinya tersebut.

Dari profesinya tersebut, ia banyak mendapatkan banyak barang seperti Blackberry, Galaxy Tab dan kalung emas serta cincin.

Sehingga, setiap berkumpul teman-teman yakni BL, DA dan DF ia kerap memberikan penawaran terhadap rekannya. Dari hal tersebut, ketiga korban tertarik dan nekat melakoni pekerjaan haram tersebut.

Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya, IPTU MS. Fery, saat dikonfirmasi Koran Madura, menuturkan, tersangka NA kerap mengiming-imingi barang mewahnya. Selain itu, ia juga selalu menawari temantemannya. Akhirnya, dengan relasi yang telah dipunyainya kala berprofesi sebagai pelacur. Maka, dengan hal itu tersangka mudah untuk

menjajakan korban. " Dia selalu mengiming-imingi harta bendanya," katanya, Senin (10/6),kemarin.

Ia menjelaskan, petugas saat ini tengah menyelidiki dan mengembangkan kasus terhadap adanya korbankorban lain. Ditengarai, masih ada belasan anak-anak dibawah umur yang menjadi korban. " Akan ada perkembangan terhadap korban lain yang diduga masih ada belasan," ungkapnya.

Disinggung mengenai adanya indikasi orang dibalik NA, dinyatakannya, masih belum ada tanda-tanda adanya orang dibalik orang NA. Namun, petugas masih mengembangkan kasus dengan melakukan penyidikan terhadap Tiga korban yang

kemarin tertangkap." Orang dibalik dia masih belum ada indikasinya. Tapi, akan kita kembangkan," katanya.

Dalam kasus ini pihak Kepolisian Resort Kota Besar Suarabaya berhasil membongkar kasus perdagangan anak dibawah umur yang dalam kurun waktu selam Enam bulan ditahun 2013 merupakan kasus yang paling memiliki atensi tersendiri.

Pasalnya, ironis sekalitersangka perdagangan anak diotaki oleh seorang anak yang masih dibawah umur.

Kasus ini berhasi dibonkar berawal dari operasi pihak kepolisian yang mengamankan 3 siswa yakni rekan tersangka yang ditetapkan menjadi korban dari tersangka. Kesemuanya

mendapat penanganan sebagaimana mestinya,” kata Taufik.

Kanit Jatanum Iptu MS Fery mengatakan kasus ini masih dalam pemeriksaan pihaknya. Beberapa saksi sudah dimintai keterangannya.

“Tentu saja kami masih membutuhkan keterangan saksi lain. Yang jelas, dari pemeriksaan saksi sementara ini, pemalsuan yang dilakukan telah memenuhi unsur,” terang Fery. (mag/kas) ini diamankan dari hotel fortuna, jalan Darmo Kali Surabaya. Saat digrebeg, salah seorang korban sedang dalam tidak berbusana.

Petugas juga berhasil mengamankan salah seorang pria yang memboking. Tapi karena saat digerebeg, si pria belum melakukan apa-apa.

Akan tetapi tetap dilakukan pemeriksaan. Kalau ada bukti-bukti yang kuat, petugas akan jerat dengan pasal pencabulan.

Modus yang dilakukan cukup sederhana seperti hasil-hasil ungkap sebelumnya. NA menawarkan kepada lelaki hidung belang dan mengajak bertemu untuk memberikan harga sambil memberikan foto-foto calon korbannya. Setelah ada kesepakatan harga, baru pertemuan dilangsungkan dihotel. “Korban ada yang

kas/koran madura

MENJALANI SIDANG: M. Hasan Ahmad Ihsan terdakwa kasus pencabulan saat menjalani sidang perdana di PN Surabaya, Senin (10/6), kemarin.

dijual 750 ribu ada yang satu juta. Tapi untuk korban mendapatkan 500 ribu. Dan NA mengambil sisanya.

Dari ketiga korbannya, salah satunya yang dijadikan pelacur dan masih status pelajar adalah kakak kandungnya sendiri.

Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, saat dikonfirmasi mengatakan terkait kasus yang terjadi di Surabaya, dipastikan ada orang dewasa yang mendalangi.

Aris mengatakan, saat ini pelaku-pelaku yang menjadi germo sudah banyak yang bergeser dari orang dewasa ke anak-anak.

Sebab, orang dewasa meyakini jika pelakunya anakanak, mereka punya keyakinan tidak akan dihukum atau dijerat pidana karena masih berstatus dibawah umur. "Pelaku germo sudah

bergeser menjadi ke anakanak. Ini sebagai bentuk siasat untuk menghindari jeratan hukum." tegas Aris.

Dalam catatan komnas perlindungan anak selama tahun 2013, sudah ada 17 kasus anak-anak yang menjadi germo. Sebelum di Surabaya, sebelumnya juga terjadi di banyumas, purwokerto. Seorang anak berusia 15 tahun menjual anak-anak berusia 13 dan 14 tahun.

"Makanya penegak hukum harus benar-benar melakukan penyidikan sampai tuntas. Saya meyakini dibalik ini semua ada orang dewasa yang menyetting" ujar Aris berkali-kali meyakinkan.

Sementara faktor sampai anak-anak mau menjadi germo disebabkan karena karena gaya hidup yang mewah sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. (mag/kas)

12

NASIONAL

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135 | TAHUN II

DPR Usul Bentuk Timwas TKI JAKARTA- Pemerintah tidak serius mengaplikasikan program amnesti bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Bahkan anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menuding kinerja pemerinyah sangat lemah. Karena itu, dia mengusulkan agar dibentuk tim pengawas (timwas) TKI. Menurut dia, lemahnya koordinasi mengakibatkan kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi pada Minggu (9/6), yang menyebabkan seorang TKI meninggal dunia. “Agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi. Karena, pada dasarnya kekerasan tidak akan menghasilkan penyelesaian,” tandas Rieke dalam keterangan pers di ruang wartawan DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/6).

Insiden pembakaran plastic dan barang bekas di KJRI, kata Rieke lagi, sebagai reaksi atas buruknya kinerja dan koordinasi pemerintah. Bahkan, pemerintah tidak punya strategi mengantisipasi gejolak seperti itu karena peristiwa seperti ini terjadi setiap tahun. Karena itu perlu dibentuk Timwas TKI Luar Negeri. “Celakanya mereka tak punya uang. Lalu diminta pulang dan kembali ke PJTKI, agar KJRI mendapat untung,

maka TKI itu memuncak kemarahannya dengan melakukan pembakaran,” ungkapnya Rieke mengaku sangat kecewa dengan pemerintah.

Padahal, sambung Rieke, anggaran perlindungan TKI pun tidak kecil, yaitu sekitar Rp 1 triliun dan berlaku secara multiyears, atau selama 5 tahun, atau Rp 200 miliyar/tahun. “Namun sebagian terserap di Kemenlu,” tegasnya.

Yang jelas, kata Rieke, DPR segera mendorong dibentuknya Tim Pengawas (Timwas) TKI di luar negeri, sama halnya dengan Timwas skandal Bank Century, agar persoalannya jelas dan tuntas. “Ya, sama seperti Timwas Century DPR, agar kasus terbuka, jelas, dan semua harus bertanggung jawab,” tambah Rieke.

Rieke menyesalkan sikap kelembanan pemerintah. Ketika pemerintah Arab Saudi memberi kemudahan pun terhadap ratusan ribu TKI over stay tersebut, pemerintahan SBY tak memanfaatkan dengan serius, sehingga rak-

yat selalu menjadi korban.

Untuk itu, Rieke mendesak pemerintah melakukan langkah proaktif, memberikan izin pada KBRI/KJRI untuk menerbitkan paspor kepada WNI yang masih bekerja dengan syarat, membuka loket pelayanan yang lebih banyak, menyediakan line komunikasi khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KJRI dengan langkahlangkah proses amnesti baik yang mau pulang maupun menetap di Saudi, melibatkan intelejen untuk mengantisipasi permainan para calo, dan menambah apersonil relawan dalam melayani TKI tersebut.

Senada dengan Rieke, anggota komisi IX DPR RI FPG mengusulkan dibentuknya Tim Pengawas TKI yang bekerja untuk mengotrol kinerja pemerintah terkait perlindungan TKI di luar negeri. Usulan ini terkait dengan aksi pembakaran di KJRI. Dimana pemerintah dinilai tak sanggup menyelesaikan ribuan TKI yang masa tinggalnya habis atau over stay di Arab Saudi. “Pembakaran itu sebagai puncak kemarahan TKI karena informasi yang salah dari KJRI sendiri, yang berkibat fatal bagi 300 ribuan TKI tak bisa bekerja dan tak bisa memperpanjang masa tinggalnya di Saudi,” kata dia. (gam/cea)

ant/widodo s jusuf

BELASUNGKAWA. Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (kanan) dan putrinya Puan Maharani (kiri) menerima ucapan belasungkawa dari pelayat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta, Minggu (9/6). Selain Promono Anung, Puan Maharani disebutsebut layak menggantikan Ketua MPR Taufiq Kiemas meninggal dunia karena sakit di Singapura pada Sabtu (8/6) lalu.

PENGGANTI TK

Pramono dan Puan Layak Jadi Ketua MPR JAKARTA- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, merupakan dua nama kuat pengganti Taufiq Kiemas (TK) sebagai calon Ketua MPR RI. Kedua kader partai ini dianggap cocok menggantikan TK. “Kalau diurut struktur, Wakil Ketua DPR (Pramono Anung -red) dan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan (Puan Maharani -red) ajalah,” Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanudin, di Jakarta, Senin (10/6) Menurut TB Hasanuddin, sesuai aturan, PDI Perjuangan memiliki waktu sekitar 30 hari untuk mengusulkan pengganti.

Yang jelas hasil pembicaraan awal dengan para Wakil Ketua MPR, pengganti Taufiq akan dibahas setelah hari ketujuh.

Diakui mantan Sekmil Presiden ke 5 RI ini, PDI Perjuangan akan mengusulkan nama terbaik untuk posisi Ketua MPR. “Semua sudah disiapkan, terserah saja dan harus diramu oleh Bu Mega,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil

Ketua MPR, Hajriyanto menyarankan agar politisi yang menggantikan Taufiq Kiemas adalah politisi yang saat ini menjadi bagian pucuk pimpinan parpol tersebut, khususnya dari Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan. “Paling ideal, sosok tersebut berasal dari pimpinan puncak parpol yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Seperti dari Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan,” ujarnya Namun, politisi Partai Golkar ini tak mau menyebut secara jelas siapa nama kader PDI Perjuangan yang dimaksud. Hanya saja, akan lebih arif pembahasan soal pengganti TK setelah 7 hari pasca meninggalnya TK. “Pimpinan parpol sebaiknya melakukan pembicaraan secara jernih, datar, dan pelan-pelan,”

tuturnya.

Penentuan pengganti TK hendaknya dilakukan dengan musyawarah, bukan voting. “ Waktunya masih panjang dan semuanya mengharap MPR memiliki kewibawaan politik seperti di bawah pimpinan Taufiq Kiemas,” tandas Hajriyanto lagi.

Rencananya, MPR akan mengirim surat ke Fraksi PDI Perjuangan terkait pengganti Taufiq. Diharapkan, PDI Perjuangan dapat menentukan pilihan, sebulan setelahnya.

“Senin pekan depan kirim surat ke Fraksi. Kemudian, minggu ke empat bisa ditentukan,” pungkasnya.

Diakui Wakil Ketua MPR F-PPP, Lukman Hakim Saefuddin, PDI Perjuangan memiliki waktu 30 hari untuk menentukan pengganti Taufiq Kiemas pada jabatan Ketua MPR. Waktu tersebut dihitung sejak pimpinan MPR menyurati fraksi PDI Perjuangan. “Ya waktunya 30 hari,” tegasnya Wakil Ketua umum PPP ini menambahkan sesuai

aturan UU MD3 dan peraturan tata tertib MPR, pergantian Pimpinan MPR dilakukan bila terjadi halangan tetap seperti diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Pihak yang berhak mengajukan pergantian tersebut adalah fraksi asal. “MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD, nah karena Pak TK berasal dari FPDI Perjuangan maka FPDI Perjuangan lah yang berhak untuk mengajukan nama pengganti,” tuturnya.

Lukman mengakui pihaknya tidak ingin terlalu lama ada kekosongan kursi Ketua MPR. Namun, ia tetap menyerahkan semua keputusan kepada Fraksi PDI Perjuangan. “Semua berpulang ke FPDI Perjuangan, jadi FPDI Perjuangan punya pertimbangan tertentu dan saya yakin di sana banyak kemungkinan dan pimpinan MPR tidak punya untuk mendukung si a si b, kita menghargai penuh apa yang ditempuh FPDI Perjuangan,” pungkasnya. (gam/ abd).

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN EDI SISWADI. Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (10/6). Edi Siswadi diperiksa sebagai saksi dalam dugaan perkara suap penanganan kasus Bansos di Pengadilan Negeri Bandung.

HUKUM

PPATK: Polisi Lebih Peduli Gunakan UU TPPU BOGOR - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan pihak kepolisian saat ini lebih peduli menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut harta kejahatan hasil korupsi dibanding penegak hukum lainnya.

“Kepolisian saat ini lebih peduli, karena sering meminta informasi untuk mengusut adanya tindak pidana pencucian uang,” kata M Yusuf, saat acara diskusi dengan media massa di Bogor, Senin.

M Yusuf mencontohkan kasus “LS” (labora Sitorus) yang PPATK laporkan langsung ditanggapi oleh Kapolri sendiri langsung menyatakan akan memprosesnya. “kasus LS, Kapolri sendiri menyatakan Pak Yusuf siap menindaklanjuti,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa dulu kurang menggunakan UU TPPU karena kurangnya pengetahuan penyidik dan terkendala banyaknya KTP Palsu.

“Setelah adanya e-KTP pelaku tidak bisa memalsu KTP lagi sehingga penggunaan UU TPPU mengalami kemajuan dalam pengusutan hasil pencucian uang oleh

kepolisian,” katanya.

Sedangkan KPK, kata M Yusuf, baru berani menggunakan UU TPPU setelah pihaknya bertemu selama empat kali untuk menjelaskan pentingnya penggunaan UU TPPU ini.

“Dulunya ngak berani, saya yakinkan-saya yakinkan, akhirnya berani,” ungkapnya.

Dia berharap para penegak hukum hukum, dari polisi, jaksa, KPK hingga hakim lebih aktif untuk menggunakan UU TPPU dalam mengusut harta kekayaan para terdakwa yang menggelapkan harta kekayaannya dari hasil korupsi.

M Yusuf mengatakan

bahwa penggunaan UU TPPU dalam pengusutan harta kekayaan pelaku pencucian uang akan dapat dilacak sehingga negara menerima hasilnya.

“Contohnya kasusnya Bahasyim, kasus Gayus berapa miliar yang diterima kembali oleh negara dengan penerapan UU TPPU,” katanya.

Untuk itu, M Yusuf, meminta kepada media massa untuk terus menyuarakan agar para penegak hukum untuk menggunakan UU TPPU dalam mengusut harta hasil korupsi.

M Yusuf mengatakan bahwa progres UU TPPU sejak 2010 mengalami kemajuan yang cukup pesat dibanding dengan UU sebelumnya yang dikeluarkan pada 2003.

“Memang kami akui bahwa pasal-pasal dalam UU TPPU tahun 2003 susah dipahami, sehingga diperbaiki pada UU TPPU 2010 sehingga progres sangat bagus,” ungkapnya.

M Yusuf juga mengatakan bahwa keberhasilan UU TPPU ini juga hasil media massa terus menyuarakan manfaatnya, sehingga penegak hukum tidak bisa mengelaknya lagi untuk tidak menggunakannya.

USAHA KECIL MENENGAH

Presiden Menyetujui Pajak Bagi Pelaku UKM JAKARTA –Pemerintah menyetujui kebijakan pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 1 persen bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang beromzet minimal Rp4,85 milar per tahun. Namun kebijakan ini justru akan mematikan kegiatan sector usaha rakyat. “Pajak UKM sudah ditandatangani oleh Presiden pada awal bulan ini. Sudah ada nomornya dan tinggal tunggu di Sekretaris Kabinet atau Sekretariat Negara,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah di Jakarta, Senin (10/6).

Kebijakan pengenaan pajak terhadap UKM ini diusulkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian donesia lebih mengandalkan perusahaan besar. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab anjloknya perolehan pajak di 2013, karena pertumbuhan ekonomi global melambat mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan-perusahaan besar.

Melambatkan pertumbuhan ekonomi dunia, lanjut dia, secara tidak langsung telah memukul banyak perusahaan besar nasional. “Lihat saja neraca pembayaran kita, ekspornya turun, akhirnya penerimaan ekspor juga turun. Sehingga, penerimaan pajak dari itu memang turun,” tuturnya.

Berdasarkan data pemerintah, penerimaan pajak 2013 dipastikan tidak sesuai terget yang ditetapkan pada APBN 2013 yang sebesar Rp1.193 triliun. Namun, target tersebut harus direvisi ke bawah menjadi Rp1.139,3 triliun pada RAPBNPerubahan atau menurun sebesar Rp53,6 triliun.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, kondisi tersebut merupakan gambaran kelemahan dari struktur penerimaan pajak yang sangat tergantung pada perusahaan besar. “Memang itu kelemahan dari struktur penerimaan pajak kita, kita banyak (bergantung) pada perusahaan besar. Semen-

tara perusahaan kecil seperti UKM (usaha kecil dan menengah) belum banyak membayar pajak,” katanya.

Dengan demikian, tegas Fuad, saat ini pihaknya tengah meningkatkan penyisiran untuk menambah penerimaan pajak dari sektor non-tradeable, seperti sektor properti. “Saya berharap mereka membayar pajak dengan benar. Mudah-mudahan ini bisa menambal penurunan penerimaan pajak dari sektor ekspor,” ujarnya.

Mematikan Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Institute For Development Economic and Financial (Indef), Enny Sri Hartati menilai, kebijakan pengenaan pajak terhadap UKM justru akan mematikan kegiatan UKM. “Pajak UKM ini sama saja mematikan usaha rakyat. Seharusnya

pemerintah memberikan insentif pada UKM, bukan malah mengenakan pajak.

Padahal perusahaan besar sering mendapatkan insentif pajak,” kata Enny di Jakarta, Senin (10/6).

Enny beranggapan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sikap pemerintah justru tidak adil kepada kelompok kecil dan menengah. “Kalau perusahaan besar dapat insentif pajak bermacam-macam, masa insentif ke UKM pelit. Padahal, UKM mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” katanya.

Dia berharap, pemerintah mengurungkan kebijakan tersebut untuk menumbuhkan UKM di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik. “Kalau UKM tidak dikenakan pajak, maka kegiatan usaha ini akan terus hidup dan ekspansif,” ujarnya. (gam/bud)

EKONOMI

13

SELASA11 JUNI 2013 NO.0135| TAHUN II

Untuk Bisa Ekspansi di Regional

Perbankan Butuh Dukungan Sektor Riil

BII MAYBANK BALI MARATHON 2013. Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Dato’ Khairussaleh Ramli (kedua kiri) didampingi Race Director BII Maybank Bali Marathon Satyo Haryo Wibisono (kanan) dan Direktur Thila Nadason, memberikan keterangan pers tentang persiapan akhir BII Maybank Bali Marathon, di Jakarta, Senin (10/6). Lomba lari marathon internasional di Gianyar Safari & Marine Park Bali, 16 Juni 2013 tersebut mempertandingkan nomor full marathon (42,195km), half marathon (21,0975km), dan children sprint (10km) dan akan diikuti lebih dari 3.000 pelari dari 42 negara untuk memperebutkan total hadiah Rp1.508.612.000 atau setara 153,940 dolar AS.

BII Sediakan Hadiah USD153,940 JAKARTA-PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) menyediakan total hadiah USD153.940 bagi para pemenang BII Maybank Bali Marathon 2013 (BMBM 2013) yang akan diselenggarakan pada 16 Juni 2013 mendatang. Sekitar lebih dari 3.000 pelari dari 42 negara akan mengikuti lomba marathon internasional ini. Jumlah ini meningkat 50% dibanding 2.000 pelari pada tahun sebelumnya.

BMBM 2013 memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelari dalam negeri untuk mencatatkan namanya di daftar para pemenang dengan memperluas kategori dan peringkat. Disamping kategori Nasional, BMBM 2013 juga menyediakan hadiah untuk kategori Master Nasional untuk usia di atas 40 tahun, dengan masing-masing kategori menyediakan hadiah bagi peringkat pertama hingga kelima.

Sementara di kategori Open menyediakan hadiah untuk peringkat pertama hingga ketiga. Dengan demikian akan terdapat 78 pemenang dalam

BMBM 2013. Total hadiah yang akan diberikan adalah sebesar Rp1.508.612.000 (atau setara dengan USD 153,940).

Menurut Dato’ Khairussaleh Ramli, perluasan kategori dan peringkat merupakan bentuk apresiasi BII kepada para peserta dalam negeri pada satu-satunya lomba marathon internasional di Bali. BII Maybank Bali Marathon sendiri diselenggarakan berangkat dari tidak adanya event lari nomor marathon berskala internasional lebih dari 20 tahun lalu. Sebelum ada BII Maybank Bali Marathon, untuk bisa mengikuti

lomba marathon, penggemar lari di tanah air harus ke luar negeri, seperti ke Singapura, Thailand, Malaysia dan sekitarnya.

Dalam BMBM 2013, BII juga memodifikasi rute lomba 10K sehingga memungkikan para peserta untuk juga masuk ke daerah pedesaan.

Para pelari 10K juga memiliki kesempatan merasakan atmosfer yang dirasakan pelari full marathon dan half marathon. Mereka dapat berlari melewati daerah persawahan dengan pemandangan alam yang indah serta keramahan masyarakat Bali yang menyambut peserta dengan penuh antusias dengan berbagai atraksi kesenian.

Pada BMBM 2013 BII juga akan membenahi infrastruktur lomba, termasuk manajemen water station yang lebih baik sehingga dapat mengoptimalkan dukungan kepada para pelari. Disamping itu juga meningkatkan traffic manage-

JAKARTA-Keinginan perbankan nasional memperluas pasarnya secara regional diperikarakan tidak akan mudah selama sector rill belum melakukan ekspansi usaha ke luar negeri. Sebab untuk bisa langsung melayani nasabah domestik di salah satu negara, bank itu membutuhkan perusahaan-perusahaan asal Indonesia sebagai basis nasabah. “Jadi harus punya nasabah dulu. Karena itu, sektor riil dulu masuknya,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) saat ditemui disela-sela acara konferensi Press Jazz Gunung Indonesia di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (10/6).

Menurut dia, untuk bisa menembus pasar regional tidak bisa hanya mengandalkan perbankan saja. Karena harus dimulai oleh sektor rill juga, seperti Garuda, Telkom dll masuk regional dulu.

“Baru nanti bank ngikut, kan bank follow the trade (industri) dulu,” kata dia.

Dia menjelaskan, perbankan nasional harus tetap mengembangkan pasar domestik selain ekspansi

secara regional. Penguatan pasar domestic harus dilakukan seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Jika tidak ada langkah antisipasi maka perbankan nasional akan keteteran menghadapi ketatnya persaingan industry perbankan di ASEAN. “Kita termasuk ekonomi terbesar di ASEAN, jangan sampai tuan rumah itu tidak menguasai. Untuk jangka menengah panjang, kita harus bisa ekspansi ke luar ASEAN, jangan sampai orang masuk terus. Tapi dalam waktu pendek memang penting untuk fokus di pasar domestik,” jelas dia.

Sigit mengingatkan pemerintah agar segera bisa memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebab ketidakpastian pada kenaikan harga BBM bersubdisi kembali menekan nilai tukar rupiah. “Saya ingat waktu acara di IBEX kami ingatkan pemerintah apakah kenaikan bbm mau naik atau tidak, pelemahan ini kan dampak ketidakpastian,” imbuh dia.

Sigit menambahkan, selain karena dampak ekonomi

global. Kondisi ekonomi di tanah air juga sangat berpengaruh pada kestabilan nilai tukar. “Saya minta sih segera putuskan kenaikan harga, karena kalau tidak pasar akan terus merespon,” tukas Sigit.

Lebih lanjut Sigit menambahkan, tekanan nilai tukar juga akan berdampak pada tingginya biaya operasi moneter BI. “Ini yang menyebabkan tergerusnya cadangan devisa (cadev) kita,” imbuh dia.

Sigit mengaku sudah meminta secara resmi ke pemerintah agar segera mengambil kepututsan mengenai kenaikan harga BBM. Dimana pernyataan ini dikatakan saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013.

“Permintaan bankir sebagai pelaku industri perbankan kepada pemerintah, khususnya terkait dengan persoalan subsidi BBM. Dengan adanya kepastian soal kenaikan harga BBM, maka kerja keras pemerintah selama ini bisa terealisasi. Namun sebaliknya, jika seperti saat ini, masih dalam ketidakpastian,” pungkas Sigit. (gam)

ment di sekitar tempat lomba dapat memperbaiki arus lalu lintas di sekitar daerah lomba.

Sesuai standar penyelenggaraan marathon internasional, pada BMBM 2013 juga diselenggarakan race expo di tempat yang lebih besar sehingga race expo dapat berfungsi sebagai sarana bagi pelari dari berbagai penjuru dunia untuk dapat saling berinteraksi, bukan sekedar pengambilan perlengkapan lari. Race expo juga akan dilengkapi media center yang akan mendukung pekerjaan rekan-rekan media baik media lokal, nasional hingga internasional yang meliput.

Menurut Dato’ Khairussaleh, “Upaya pembenahan kualitas lomba dilakukan BII dengan memperhatikan pengalaman yang terjadi dan juga masukan dari para peserta lomba pada penyelenggaran lomba sebelumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lomba pada BMBM 2013.” (gam)

ASEAN Economic Community

Kadin: Pengusaha RI Tak Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN JAKARTA-Kesiapan pengusaha Indonesia berkompetisi di pasar bebas ASEAN Economic Community yang akan berlaku pada 2015 mendatang diragukan. Pasalnya, pengusaha dalam negeri belum siap dibanding pengusaha dari sejumlah negera di Asia Tenggara “Kami belum siap seperti pebisnis dari negera lain. Asosiasi meminta agar mereka bisa berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan persiapan menjelang AEC 2015,” kata Ketua Komite Tetap Koordinasi Himpunan dan Dewan Bisnis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bayu Prawira Hie di Jakarta, Senin (10/6).

Bayu berharap, pemerintah mesti berperan aktif mendorong pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan kesiapannya dalam menyam-

but AEC 2015. Selain kesiapan dari sisi pelaku usaha, jelas Bayu, sejauh ini infrastruktur pendukung bisnis di Indonesia terbilang masih tertinggal dari beberapa negara anggota ASEAN lainnya.

“Produksi lokal juga belum efisien, karena infrastruktur belum memadai.

Pembangunan jalan dan listrik juga kurang baik, sehingga untuk bersaing secara bebas dengan negara lain juga belum siap,” tutur Bayu.

Lebih lanjut Bayu mengatakan, pemerintah perlu untuk mendorong pembangunan pabrik-pabrik yang berorientasi pada peningkatan daya saing, sehingga hasil produksi memenuhi standar ekspor.

“Pembangunan pabrik juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Asosiasi, Noke Kiroyan mengatakan, persiapan menuju kompetisi di lingkup ASEAN harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen. Sehingga, tambah dia, pemerintah dan pengusaha perlu berdialog untuk saling memberi masukan terkait persiapan menghadapi AEC 2015.

“Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dan kami juga akan memberikan masukan,” ucap Noke.

Menurut Noke, terkait dengan persiapan menuju AEC 2015, Kadin sudah mengagendakan untuk menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk dapat ber-

dialog dan mendengar penjelasan dari pemerintah. Rencananya, Rakornas ini nanti akan mengundang Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

“Rakornas nanti akan diadakan di Bogor dan akan dihadiri oleh perwakilan dari 180 asosiasi perusahaan dan profesi yang sudah tergabung dalam Kadin dan juga asosiasi-asosiasi lain,” kata Noke sembari mengatakan bahwa Rakornas tersebut akan membahas gambaran umum pemberlakuan AEC 2015.

Sebelumnnya, Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto juga meragukan kesiapan Indonesia memasuki pasar bebas ASEAN tersebut. Pasalnya, hingga kini belum tampak adanya upaya dari pemerintah dan dunia usaha dalam mengintegrasikan program menuju AEC. “Indonesia masih harus berbenah karena sektor swasta masih jauh berada di luar lingkaran pengambilan keputusan oleh negara,” ujar Suryo di Jakarta, baru-baru ini.

Indonesia memang dituntut untuk lebih serius mempersiapkan diri menghadapi AEC 2015, apalagi data World Economy Forum (WEF) menyebutkan bahwa daya saing Indonesia berada di urutan 55 dunia pada 2008. Kemudian menjadi peringkat ke-50 dunia di 2012. Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura yang ada di peringkat ketiga dunia, Malaysia ke-25 dan Thailand urutan ke-38. (gam/bud)

PEMBUKAAN IBEX 2013. Wapres Boediono (tengah) didampingi Ketua Perbanas Sigit Pramono (kanan) mendapat penjelasan dari Direktur Teknologi dan Operasi Bank Mandiri Kresno Sediarsi (kiri) pada pembukaan Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013 di Jakarta Convention Center. IBEX 2013 berlangsung 23-25 Mei 2013 dengan tema penguatan struktur perbankan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mengadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Bancassurance

Sumbang 50 Persen Pertumbuhan Bisnis AIA JAKARTA - AIA Financial mencatat kontribusi bancassurance terhadap pertumbuhan bisnis AIA Financial sebesar 50 persen. Sementara 40 persennya disumbangkan melalui distribusi keagenan dan sisanya berada pada distribusi corporate solution, dan marketing direction. Namun demikian perusahaan tidak bisa menyebutkan berapa angka pertumbuhannya. “Kontribusi distribusi pada penjualan produk asuransi AIA Financial ini cukup didominasi oleh distribusi bancassurance. Makanya AIA Financial fokus dengan pertumbuhan bancassurance, ini terlepas dari pengembangan semua distribusi,” ujar Chief Marketing Officer AIA Financial Ade Bungsu usai acara penandatanganan kerjasama peluncuran produk “bancassurance” di QNB Kesawan Tower, Jakarta, Senin (10/6).

Dia berharap, kerjasama AIA Financial dan QNB kesawan memberikan benefit bagi perusahaan. “Target premi kami berapa, itu tidak bisa diberitahukan. Yang pasti, dengan penambahan mitra baru ini kami akan meningkatkan hasil penetrasi produk kita. Akan ada pertumbuhan positif,” tukas Ade. Menurut dia, untuk memperbesar penetrasi produk AIA Financial, perusahaan melakukan kerjasama dengan beberapa bank. Kerjasama dengan bank ini bertujuan mendorong pertumbuhan premi dalam kedepannya.

Hingga saat ini kata dia, sudah ada beberapa yang melakukan kerjasama seperti Bank

BJB, ANZ, Bank Saudara, BNI, CIMB Niaga dan QNB Kesawan. “Kami untuk kedepannya nanti akan ada rencana menambah kerjasama.

Memang kita belum tahu dengan siapa. Kita terus membuka lebar peluang-peluang yang ada untuk bisa bekerjasama”, jelas Ade. Sementara itu, Presiden Direktur AIA Financial Carl Gustini mengatakan kemitraan strategis ini didasari atas kesamaan visi antara AIA dengan Bank QNB yakni membantu memenuhi kebutuhan proteksi dan tabungan pada setiap tahap kehidupan masyarakat Indonesia. “Kemitraan strategis ini adalah kolaborasi dari kekuatan AIA Financial sebagai bagian dri AIA Group yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-asia Independen terbesar di dunia dan QNB Kesawan sebagai bagian dari salah satu grup bank terkuat di dunia,” tukas Carl.

Acting CEO QNB Kesawan (Pejabat Sementara) Azhar Abdul Wahab mengatakan, kerjasama bancassurance ini memperluas penawaran produk asuransi jiwa melalui para nasabah QNB Kesawan. “Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk meningkatkan kegiatan perbankan di Indonesia,” ujar Azhar.

Azhar menjelaskan, kerjasama ini dapat melengkapai kebutuhan proteksi nasabah serta memperdalam hubungan antar Bank QNB dengan para nasabahnya agar terus menjadi bank pilihan utama bagi nasabah QNB. (gam)

14

TAPAL KUDA

SELASA 11 JUNI 2013 NO.0135| TAHUN II

KRIMINALITAS

Polisi Bali Tangkap Pencuri SINGARAJA Petugas Kepolisian Sektor Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, menangkap dua pelaku pencurian saat hendak kabur melalui Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

“Dua pelaku ini menjalankan aksinya di beberapa tempat di Gerokgak,” kata Kepala Polsek Gerokgak Komisaris Putu Juen saat dihubungi dari

Singaraja, Kabupaten Buleleng, Senin.

Menurut dia, kedua pelaku berinisial AC (20) dan Al (17) yang ditangkap pada Minggu (9/6) malam itu sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Mereka kami tangkap saat baru turun dari bus yang mereka tumpangi dari Bali,” kata Putu Juen didampingi Kepala Unit Reserse Krimi-

nal Polsek Gerokgak Ajun Komisaris Ketut Teja Adnyana.

Pelaku yang saat itu berada di terminal bus Pelabuhan Ketapang langsung diboyong ke Bali dan dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Gerokgak.

“Setelah menjalankan aksinya, pelaku menjual barang-barang curiannya di Denpasar,” kata Putu Juen menambahkan. (ant/rah)

GULA

PTPN X Revitalisasi Mesin Produksi PG Kremboong

MERPATI EL TARI KUPANG. Petugas berada di sisi Pesawat Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang tergelincir dan patah di landasan pacu Bandara El Tari Kupang, NTT, Senin (10/6). Pesawat jenis M60 dengan nomor penerbangan MZ 5617 itu terbang dari Ngada, Flores, membawa 46 penumpang dan empat kru. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi sedikitnya 25 orang terluka.

Dua Sekolah Dapat Adiwiyata Mandiri Nasional LAMONGAN - Sebanyak dua sekolah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yakni SMP Negeri 2 dan SD Negeri Made 3 meraih penghargaan tertinggi di bidang penghijauan, yakni Adiwiyata Mandiri Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, Senin.

Kepala Bagian Humas dan Infokom Kabupaten Lamongan Muhammad Zamroni mengatakan dua sekolah yang mendapat penghargaan itu melengkapi instansi Pemkab Lamongan yang juga menerima penghargaan Adipura Kencana dari pemerintah.

“Penghargaan ini langsung diterima Bupati Lamongan Fadeli dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

di Jakarta hari ini, dan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup,” katanya.

Ia menjelaskan penghargaan Adiwiyata ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan akan diikuti sekolah lain dalam mendukung program penghijauan sehingga sekolah semakin se-

juk, nyaman dan asri.

Sementara untuk Adipura, Zamroni mengaku sudah enam kali mendapatkan penghargaan yang sama, dan tahun ini merupakan yang ketujuh, serta merupakan pencapaian terbaik karena Lamongan menjadi satu-satunya kota kecil di Indonesia yang mendapatkan pengharagan tersebut.

“Pak Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Lamongan yang telah menciptakan lingkungan hijau, bersih, teduh, dan nyaman,” katanya.

Rencananya, piala Adipura bersama dua penghargaan Adiwiyata Mandiri akan diarak keliling Lamongan pada Kamis

(13/10), selanjutnya juga diarak keliling seluruh kecamatan sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat.

“Pawai nantinya akan berakhir pada Senin (17/10) di Alun-alun Lamongan, dan bersamaan pula diadakan pesta rakyat dengan makanmakan secara gratis serta ditampilkan kesenian dari Lamongan,” katanya.

Selain Lamongan, Kota Surabaya dan Tangerang juga meraih Adipura Kencana untuk kategori Kota Metropolitan, kemudian untuk kategori kota besar diraih Kota Malang dan Balikpapan, serta Kota Tulungagung dan Bontang untuk kategori kota sedang. (ant/rah)

SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap Pabrik Gula Kremboong di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, guna meningkatkan kapasitas produksinya pada musim giling 2013.

Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono kepada wartawan di Surabaya, Minggu menjelaskan kapasitas produksi PG Kremboong yang sebelumnya hanya 1.600 ton tebu per hari, kini mampu berproduksi hingga 2.300 ton tebu per hari.

“Revitalisasi mesin-mesin di PG Kremboong menghabiskan investasi lebih kurang Rp145,3 miliar. PG Kremboong yang berdiri sejak tahun 1847 adalah representasi dari PG-PG berkapasitas kecil di Indonesia, terutama di Pulau Jawa,” katanya.

Pada giling 2013, PG Kremboong menargetkan produksi gula 29.316,9 ton dengan rendemen ratarata 8,36 persen. Jumlah itu meningkat dibanding produksi tahun lalu sekitar 20.039 ton gula dan rendemen 7,95 persen.

PG Kremboong juga mencatat pertumbuhan laba cukup tinggi, dari sekitar Rp4,55 miliar pada 2011 menjadi Rp10,01 miliar di tahun buku 2012.

Proyek revitalisasi salah satu dari 11 pabrik gula yang dikelola PTPN X itu mendapat apresiasi dari Menteri BUMN Dahlan Iskan saat melakukan kunjungan akhir pekan lalu.

Dahlan ingin upaya revitalisasi pabrik gula dioptimalkan agar pembaruan permesinan bisa menghasilkan kinerja yang lebih maksimal.

“Sudah saya lihat mesinmesinnya, bagus. Ke depan harus dijaga agar kinerjanya naik. Dulu PG Kremboong mengalami kesulitan, mudah-mudahan dengan mesin baru bisa tambah bagus,” katanya dalam kunjungan ke PG tersebut.

Subiyono menambahkan banyak sekali pabrik gula berkapasitas kecil kisaran 1.500 ton tebu per hari, sehingga keberhasilan revitalisasi PG Kremboong bisa menjadi model pengembangan pabrik-pabrik tersebut.

“Revitalisasi PG Kremboong akan menjadi model pengembangan pabrik gula berkapasitas kecil menjadi skala menengah dengan bisnis yang luas, yaitu tidak hanya menghasilkan gula, tapi juga listrik,” ujarnya.

Revitalisasi mesin di PG Kremboong, antara lain meliputi penggantian

mesin uap menjadi elektromotor, mengganti mesin boiler bertekanan rendah dengan yang tinggi, serta mesin saringan nira mentah diganti menjadi lebih modern.

Selain itu, PG Kremboong juga melakukan penggantian mesin putaran yang semula 18 unit mesin manual menjadi dua unit mesin otomatis berkapasitas 1.500 kilogram per siklus, dan mesin pengemasan gula diganti dari yang sistem terbuka menjadi tertutup agar produk gula lebih steril dan higienis.

Subiyono menjelaskan revitalisasi PG Kremboong berdampak pada empat aspek, yakni peningkatan kapasitas produksi, penyimpanan energi yang bisa menghasilkan listrik, efisiensi energi, dan kuantitas serta kualitas gula lebih bagus.

“Pengembangan PG Kremboong akan diintegrasikan dengan PG Watoetoelis dan PG Toelangan, yang ketiganya masuk ‘Klaster Delta’.

Skemanya, PG Kremboong sebagai pusat pengembangan co-generation untuk mengolah ampas tebu menjadi listrik, kemudian PG Watoetoelis dan Toelangan menjadi pemasok ampas tebunya,” katanya. (ant/rah)

PILKADA

KPU Tetapkan Pasangan Nyono Suharli - Mundjidah Wahab Unggul JOMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menetapkan pasangan Nyono Suharli Wihandoko dengan Mundjidah Wahab (NO-AH) memenangi Pemilu Kepala dearah (Pilkada) Jombang yang diselenggarakan pada 5 Juni 2013.

“Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU, memastikan pasangan NO-AH memenangi Pilkada Jombang,” kata Ketua KPU Kabupaten

Jombang Machwal Huda di Jombang, Senin.

KPU telah melakukan rekapitulasi atau penghitungan suara. Pasangan Nyono Suharli - Mundjidah Wahab (NO-AH) berhasil memenenangkan pilkada dengan perolehan 401.576 suara atau 59,54 persen.

Hasil itu tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh PusDeHam (Pusat Studi Demokrasi dan HAM) dengan hasil 58,47 persen.

Sementara itu, pasan-

gan Widjono Soeparno - Sumrambah (WI-RA) memperoleh 234.819 suara atau setara 34.82 persen, dan pasangan dan Munir Alfanani - Wiwik Nuariati(Muk-ti) mendapatkan 38.039 suara atau 5,64 persen.

Machwal juga mengatakan untuk golput dalam Pilkada Jombang dinilai cukup kecil sekitar 29 persen. Hal ini turun daripada pilkada sebelumya sekitar 30 persen. Jumlah suara yang tidak sah sebe-

sar 27.307, sedangkan suara sah sebanyak 674.434.

Dengan ini, jumlah total suara sebesar 701.741.

“Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jombang sebesar 998.463 pemilih. Jadi tingkat golput di Pilkada Jombang ini hanya 29 persen saja,” ujarnya.

KPU akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil penghitungan manual tersebut.

Untuk selanjutnya, hasil itu akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang untuk dilakukan pelantikan.

Proses rekapitulasi suara yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Jombang berjalan dengan lancar. Tiga saksi dari masing-masing pasangan calon menerima hasil penghitungan tersebut.

“Hasil penghitungan ini tidak jauh beda dengan milik tim kami, dan kami terima hasil penghitungan KPU tersebut,”

kata saksi dari tim WI-RA M Sofwan.

Sementara itu, pengamanan saat penghitungan juga cukup ketat.

Ada sekitar 100 personel polisi dari Polres Jombang yang diterjunkan untuk pengamanan.

Walaupun tidak ada kerusuhan saat penghitungan suara, polisi tetap siaga.

Pilkada Jombang dilaksanakan pada 5 Juni 2013.

Pilkada itu diikuti oleh tiga pasangan calon, di antaranya pasangan Mu-

nir Alfanani dan Wiwik Nuriati, pasangan Nyono Suharli Wihandoko dengan Mundjidah Wahab, dan pasangan Widjono Soeparno dengan Sumrambah.

Para pemilih itu memberikan hak suaranya di 2.144 tempat pemungutan suara (TPS). Pilkada itu melibatkan 105 orang petugas pemilihan kecamatan (PPK) serta 918 panitia pemungutan suara (PPS) yang tersebar di 21 kecamatan. (ant/rah)

OPINI

Ketika Artis Berpolitik

salam songkem Mengatasi Hutang

B

R

akyat Indonesia pantas menangis. Sebab, Pemerintah Indonesia setiap tahun terus menimbun hutang. Bayangkan pada tahun 2012 saja, hutang Indonesia sudah mencapai Rp 1.944,14 triliun. Tahun 2013, negera ini bukan melunasi hutang, bahkan menambah hutang baru yang lebih fantastis. Tidak tanggung-tanggung, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) 2013 tercatat sudah mencapai 341, 7 triliun.

Hutang tersebut dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Besarnya sudah sebesar Rp 341,7 triliun. Padahal posisi putstanding utang pemerintah hingga 2013 telah mencapai 2.023 triliun. Bukan main lilitan hutang negara kita ini.

Hutang sebanyak itu, menunjukkan pondasi perekonomian Indonesia sangat rapuh. Ini terjadi karena kualitas pembayaran utang tidak menunjukkan perbaikan. Juga menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam menangani masalah perekonomian negara. Bila masalah hutang luar negeri ini tidak bisa diantisipasi dan terus terjadi, berpotensi menimbulkan gejolak.

Lemahnya pemerintah mengurus masalah ekonomi karena dipengaruhi faktor SDM, bukan dipicu oleh faktor SDA. Sebab bumi Indonesia sangat subur, namun karena pengelolaannya yang tidakbenar, maka SDA yang unggul menjadi tidak begitu berarti, bahkan tak mampu mencukupi kebutuhan negaranya sendiri. Kesalahan memilih dan menempatkan para ekonom di sektor penting perekonomian, telah berakibat fatal dan membuat hancur pondasi ekonomi negeri ini.

Padahal menurut Schneider, Indonesia sangat mampu melunasi hutang-hutangnya. Namun karena faktor kesalahan (human error), maka hutang luar negeri Indonesia bukannya teratasi, tapi justeru terus bertambah. Memang sangat miris, ibaratnya negeri ini sebuah tikus yang mati di lumbung padi. Negeri ini berdiri tegak di atas bumi yang subur, namun ternyata masih dibelit hutang triliunan yang tak kunjung terlunaskan.

Karena itulah, pada masanya dulu, Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie menyatakan hutang-hutang Indonesia akan sulit diatasi, meski sebenarnya ada kemampuan untuk melunasinya. Sulitnya mengatasi masalah hutang itu, karena sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, hutang Indonesia tidak disebut hutang dalam APBN, tetapi pemasukan pembangunan dalam negeri. Hutang disebut pemasukan pembangunan, itu penipuan namanya. Anggaran harus berimbang, biar disebut berimbang, pemerintah telah melakukan penipuan sebutan hutang dengan pemasukan pembangunan, karena yang terjadi sebenarnya anggaran minus ditutup dengan hutang.

Maka, perlu segera ada penataan ulang. Para pemimpin negara Indonesia sudah waktunya membenahi perekonomian Indonesia. Anggaran yang tak perlu mesti dipangkas. Namun, itu juga tak akan banyak menunjang apabila para pejabat korup masih banyak menguasai jabatan penting di negeri ini. Mengharap hutang luar Indonesia terlunasi menjadi nyata seiring dengan bersihnya koruptor dari bumi Indonesia ini. (*)

Listrik Belum Merakyat

S

etiap orang mengharapkan penerangan listrik. Akan tetapi, hingga saat ini, ternyata tidak semua masyarakat bisa menikmatinya. Sebab listrik realitanya masih milik kalangan tertentu. Bila listrik masih dinikmati orang-orang tertentu dan di daerah tertentu, itu artinya listrik masih belum merakyat. Memang, listrik masih menjadi masalah nasional.

Di Lepumbusu Kelisoke, calon kecamatan baru di NTT, terdapat sepuluh desa yang hingga kini belum tersentuh listrik.

Demikian juga di kawasan kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, juga ditemukan ribuan warga di 10 desa di sana belum bisa menikmati listrik. Juga di Jawa Timur, yang pada tahun 2013 mendapat jatah anggaran Rp 85-Rp 100 miliar untuk program jaringan listrik masuk desa (lindes), ternyata juga tak menjadi jaminan semua warga Jatim mendapatkan listrik, karena dana sebesar itu, menurut Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN Distribusi Jatim Noerdajanto hanya cukup untuk menyambung tiga sampai empat desa. Padahal yang membutuhkan listrik di Jatim masih sangat banyak.

Di Madura, dari 219.439 KK, yang teraliri listrik masih sekitar 129.522 KK. Memang, di Madura listrik masih menjadi masalah. Tanpa menafikan daerah lain yang belum bisa menikmati listrik, di Kepulauan yang ada di Sumenep misalnya, warga di sana masih hidup menggunakan lampu teplok. Belum ada tenaga PLN yang bisa menyentuh kehidupan masyarakat di kepulauan. Padahal masyarakat di sana sangat mendambakan penerangan sebagaimana di daratan.

Selama ini harus diakui, di kepulauan tidak dapat dijangkau oleh PLTN. Apalagi PLTD. Itu karena dipengaruhi oleh sebaran populasi warganya yang saling berjauhan. Sebab itu, solusi yang kini sedang disiapkan oleh pemerintah kabupaten Sumenep, menambah PJU dnegan menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Menjadi harapan, dengan PLTS itu warga kepulauan dapat menikmati lampu penerangan.

Hanya saja, proyek pengadaan PLTS di kepulauan, ternyata masih juga terbatas. Rencana proyek PLTS itu kemungkinan besar baru akan dibangun di Gili Gilingan, Kecamatan Gili Genting, dan di desa Gelaman kecamatan Arjasa, serta desa Tanjung Kiaok di pulau Sepanjang. Itu artinya, warga kepulauan di selain daerah tersebut, masih harus bersabar menanti program tahap berikutnya, itu pun bila ada.

Tentu saja, PLTS tidak seperti PLTN dan PLTD. PLTS masih memiliki keterbatasan kekuatan, hanya 15 ribu KVA untuk 75 KK. Selain itu, PLTS juga memiliki kelemahan lain, tak tahan terhadap gangguan cuaca mendung. Sisi kelebihannya, suplay energinya tergantung kepada alam, sebab selamanya, pemakaiannya gratis.

Meski begitu, program PLTS itu juga dipastikan belum lancar, sebab masih diperlukan pembentukan beberapa pokmas. Kelompok masyarakat yang terbentuk secara kelembagaan inilah yang kelak disiapkan sebagai pengelola PLTS. Untuk itu, Pemkab setempat sedang berupaya memfasilitasi sebagian pokmas untuk diikutkan pelatihan di Jakarta, agar mengetahui cara pembuatan PLTS dan perawatannya.

Terobosan yang dirancang oleh Pemkab Sumenep ini, kiranya dapat dijadikan inspirasi daerah lain di Madura dan sekitarnya agar listrik bisa segera dinikmati oleh orang. Pemerintah memang sudah waktunya merakyatkan listrik. Agar tak ada lagi desa dan warga yang tak menikmati listrik. (*)

A

15

SELASA 11 JUNI 2013 NO. 0135 | TAHUN II

Mahfudz Fauzi

Peneliti di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme

Antara artis dan potisi pun tiada beda. Pertama, sama-sam sulit untuk diturunkan.

Walaupun sudah lanjut usia, mereka tetap ingin eksis. Kedua, sama-sama suka bersandiwaraanya.

Bedanya artis lebih sering memerakan orang lain sedangkan politisi memerankan dirinya sendiri.

agi orang ‘awam yang notabene buta politik, artis menjamah dunia politik adalah suatau hal yang luar biasa. Bahkan perlu diberi tanda tanya besar.

Apakah politik negeri layaknya sebuah panggung sandiwara? Pasalnya, keseharian artis penuh dengan sandiwara apik dan rapi. Lantas, bagaimana nasib politik negeri mendatang?

Sindrom politis artis memang menjadi wajah baru bagi Indonesia. Bagaimana tidak, Rhoma Irama, Eko Patrio, Rano Karno, Deddy Mizwar, Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, Tantowi Yahya, Dicky Chandra, yang biasanya meramaikan siaran TV justru sekarang telah meramaikan kursi panas politisi. Sayang sekali, Indonesia terkena fenomena syndrome celebrity activism.

Seperti halnya di negara-negara barat.

Yang terhangat, ada Primus Yustisio dan Gisel di Parpol Demokrat, Karton Bagaskara dan Ari lasso di Parpol Golkar, Angel Lelga dan Ratih Sanggarwati di Parpol PPP, Arzetti Bilbina dan Krisna Mukti di Parpol PKB, Hermalina Putri di Parpol Gerindra, Adre Hehanusa dan Gusti Randa di Parpol Hanura dan masih banyak lagi.

Karena itu, politik negeri lebih identik dengan politik gali lubang-tutup lubang. Artinya, satu kegagalan ditutup dengan hal yang arahnya condong kegagalan serupa. Tidak belajar dari kesalahan, justru berusaha mencari penutup aib yang berkecenderungan akan menimbulkan kesalahan yang kedua. Sebab, logikanya Parpol menggaet artis hanya untuk kepentingan kompetisi, bukan kualitas. Jadi hanya penggemukan suaralah prioritas utamanya.

Sesunggguhnya, dalam buku Inkulturasi Islam oleh Abdul Mukti, antara artis dan potisi pun tiada beda. Pertama, samasam sulit untuk diturunkan. Walaupun sudah lanjut usia, mereka tetap ingin eksis.

Kedua, sama-sama suka bersandiwaraanya. Bedanya artis lebih sering memerakan orang lain sedangkan politisi memerankan dirinya sendiri. ketiga, keduanya dapat mati berkali-kali.

Merias Politik Negeri Menyoal tentang redaksi rias, tentu masih terkait erat dengan pernak-pernik feminimisme, atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan Macak bagi kalangan perempuan. Kaum hawa memang identik dengan hal tersebut, yaitu macak, manak, dan masak. Oleh karena itu, cukup rasional jika hadist Nabi mengisyaratkan bahwa

baik buruknya suatu negara tergantung perempuannya.

Walaupun toh demikian, justru baik buruknya tataran negara juga tergantung politiknya. Sebab, posisi politik berada di peran sentral. Hanya saja yang perlu disayangkan metode berpolitiknya tidak sesuai, maka potretnya pun demikian. Indonesia menjadi negara statis. Mulai dari Pemilu pun penuh diwarnai oleh ketidakprofesionalan.

Padahal, sesungguhnya sistem among yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro, dapat menjadi sumbangsih berharga bagi perpolitikan negara. Yang bunyinya adalah Ing ngarso sung tulhodho (di depan sepatutnya memposisikan diri sebagai suri tauladan dan figur yang baik), Ing madyo mangun karyo (di tengan selayaknya dapat berkarya), Tut wuri handayani (di belakang dapat menjadi motivator dan pendorong yang baik).

Oleh sebab itu, menyoal Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2013, tentu harus dikaji terlebih dahulu seberapa niat untuk melaksanakan acara suci tersebut.

Usaha untuk menostalgiakan harus diberlakuakan. Tentu dalam hal Pemilu yang tak seapik era lampau. Sebab, dewasa ini acara yang sakral tersebut justru ternodai dengan tindak amoral yang dilakukan secara berjama’ah.

Perlu disadari bahwa Indonesia merupakan negara pengusung demokrasi, yang sistem kepemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, realitanya memang ‘berkata’ lain. Banyak penyelewengan yang terjadi dengan dalih mengikuti perkembagan zaman. Dengan tanpa disadari ataupun sengaja meniadakan sistem demokrasi.

ruh politik negeri, yang realitanya seperti lingkaran setan.

Memang cukup ironis, mulai dari proses pemilihan, praktek kotor pun mewarnainya. Para ulama’, tokoh masyarakat, hingga para publik figur masyarakat mulai terjamah kotornya politik negeri. Dengan dalih memanfaatkan keadaan, para politisi dengan otak cerdik nan liciknya memegang orang sentral dalam suatu komunitas.

Yang sangat disayangkan, dengan berbagai cara para publik figur pun ikut terkontaminasi. Tanpa terkecuali ulama’, yang pada dasarnya dipundak terselip beban moral untuk menyelamatkan politik negeri yang kian menggelitik dan mencekik ini. Karena itu, pertanyaan salahkah ulama’ berpolitik? Perlu dikaji lebih mendalam jawabannya. Toh juga banyak ulama’ yang terjebak ganasnya politik dan ikut bertindak amoral juga.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya pemimpin ideal sangat didambakan, tentu yang berkriteria kesatria, berjiwa kepemimpinan, nasionalis, religius, berwawasan kebangsaan, merakyat, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan produktif. Namun yang paling penting adalah niat dan kemauan untuk membawa perubahan bangsa.

Yang perlu diperhatikan pula, tanpa menyinggung unsur SARA, Tua-muda, rakyat borjuis-proleta, jelata-artis, semua tak masalah asal bermodal cukup sesuai kriteria pemimpin ideal. Delegasi dari kaum selebriti pun tak masalah (Celebrity Activism). Walaupun sempat dicap hanya mengandalkan kepopularitasan dan ketenaran. Namun jika mampu memimpin dengan baik dan cantik, kenapa tidak?

Walahu a’lam bi al-shawab=

Quo Vadis Politik Cantik Hakikat politik memang positive, walaupun tidak sedikit masyarakat yang mengkambing hitamkan bahwa politik itu munafik. Memang tepat Ustdz. Misbahul Ulum berasumsi bahwa politik itu baik.

Bahkan menurut aktivis di Jerman untuk Indonesia Warsito Ellwein, bahwa politik bukan hanya baik namun indah dan cantik. Seperti halnya paras perempuan yang cantik, anggun dan menawan.

Dengan demikian, praktek permainan politik harus dijalankan sebenar-benarnya, dimulai dari pemilu hingga masa jabatan berakhir. Harus diakui, memang politik negeri jauh dari hakikat aslinya.

Bahkan Gus Mus pun bosan dengan kis-

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com

Menyoal Nalar Kurikulum 2013

K Yunita Irani Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam

kurikulum bukan hanya sebuak produk dokumen yang dihasilkan menteri, namun kesempatan bagi pendidik dan sekolah untuk berkreasi dalam membentuk karakter generasi yang bermoral dan berprestasi.

eputusan Kemendikbud untuk menerapkan kurikulum 2013 seakan sudah bulat. Pro dan Kontra yang hadir selama ini di kalangan dunia pendidikan, seakan dianggap angin lalu oleh pihak pemerintah. Padahal, kurikulum yang diterapkan nanti menjadi urat nadi dalam dunia pendidikan.

Kejanggalan yang terjadi pada cara dan isi kurikulum inilah yang membuat berbagai pihak meragukan efektifitas keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut.

Bahkan Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Lody Paat berani berkeyakinan mengatakan bahwa kurikulum 2013 akan gagal. Keyakinan tersebut ia dasarkan kepada realita penerapan kurikulum terdahulu yang terbukti gagal dilaksanakan oleh institusi pendidikan (Okezone.com,15/02/2013). Kurikulum 2013 dianggap terlalu ambisius untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Pendapat senada turut dilontarkan pemerhati pendidikan Romo Benny.Dia menilai, ketidaksiapan guru sebagai pelaksana kurikulum baru menjadi potensi gagalnya penerapan kurikulum 2013 di dunia pendidikan (Okezone.com,15/02/2013).

Menurutnya buku panduan kurikulum 2013 bagi para guru belum jelas. Padahal pelaksanaan kurikulum baru akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang, yakni rentang antara Juni-Juli 2013.

Disisi lain pemerintah melalui Kemendikbud, beralasan bahwa kurikulum terbaru didesain melatih daya nalar peserta didik. Menurut Mendikbud, pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang melatih daya nalar anak didik yang bertujuan untuk membangkitkan kreatifitas yang berujung pada inovasi (Republika. co.id,09/02/2013). Pergantian kurikulum merupakan tuntutan akan kebutuhan peningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Beliau berpendapat bahwa dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 jelas mempunyai perbedaan. Sebelumnya,kurikulum yang bermuatan materi lebih dulu ditetapkan.

Namun dalam kurikulum 2013, kompetensi lebih diutamakan dibanding materi. Kompetensi itu menyangkut tiga hal yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap.Bahkan mantan Rektor ITS ini pernah sesumbar bahwa “tukang bangunan” pun bisa menjadi guru dalam penerapan kurikulum tersebut (Detiknews. com,13/01/2013).

Membaca nalar Mendikbud tersebut, menunjukkan “ketidaknalaran” pemerintah terhadap penerapan kurikulum 2013.Persiapan kualitas pendidik yang disebut Mendikbud sebagai pemain utama dalam implementasi kurikulum, dianggap masih jauh dari harapan.

Ketidaksiapan para guru untuk menghadapi kurikulum tidak boleh dibiarkan.

Pengajar sebagai seorang profesional hendaknya memang terus-menerus belajar. Namun dalam proses pembelajaran kembali, tentunya diperlukan sebuah rumusan baku dari pemerintah yang membuat kebijakan. Proses pembelajaran para pendidik bukanlah sekadar pengadaan pelatihan kependidikan maupun pemberian buku panduan,apalagi hanya mengacu pada hasil yang evaluasi ‘sample’ sekolah Eks-RSBI. Hal inilah yang tidak bisa dipenuhi pemerintah sebagai penyelenggara amanat UUD 1945.

Dalam pengolahan kurikulum baru,pemerintah hendaknya memperhatikan rumusan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang terkait satu sama lain.Namun, pada kenyataannya menurut Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Sulistyowati banyak yang tidak sesuai. Adapun KI meliputi empat hal, yakni semangat religius, sikap sosial sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa, pengetahuan baik faktual, konseptual, prosedural, maupun meta kognitif, serta aplikasi ketiga poin tersebut merupakan satu kesatuan. Dalam Kurikulum 2013 KI poin satu dan dua tidak diajarkan langsung (indirect teaching).

Sementara KI mengikat semua KD dari semua mata pelajaran di mana poin pertama dalam KI mengutamakan semangat

religius (Okezone.com,15/02/2013).

Solusi Nalar Kurikulum 2013 Penerapan kurikulum 2013 memang sudah tak bisa dibendung.Sosialisasi secara massif juga telah dilakukan oleh Pemerintah ke jajaran para pendidik. Konsekuensi ini mau tidak mau harus diterima sebagai bahan evaluasi. Pemerintah diharapkan memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh praktisi maupun akademisi.

Kurikulum pendidikan hendaknya tidak hanya mengacu pada penalaran, melainkan juga etika dan moral. Pada dasarnya kurikulum baru menekankan manusia yang bermoral bukan yang cerdas. Pembentukan insan yang bermoral ini, tentu akan menjauhkan generasi mendatang permasalahan yang ada seperti narkoba, tawuran maupun kasus korupsi yang sedang merajalela di negeri tercinta. Format kurikulum juga haruslah jelas serta mudah dipahami bagi para pendidik yang menjadi tulang punggung pembinaan generasi emas bangsa. Mengingat pendapat salah seorang Dosen Teknologi Pendidikan UNJ, Yusufhado Miarso bahwa ada enam pilar yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum.

Pertama, adalah kurikulum menjadi pilar untuk belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pilar belajar untuk memahami dan menghayati ilmu. Ketiga, pilar berkarya. Keempat, pilar untuk belajar membentuk jati diri. Kemudian, pilar belajar untuk hidup bersama dan berguna, serta pilar belajar untuk terus belajar (Okezone.com,15/02/2013).

Keenam pilar tersebut bisa menjadi acuan pemerintah dalam mengevaluasi penerapan kurikulum 2013. Tentu dengan memperhatikan keenam pilar inilah,kita berharap kualitas para pendidik di tanah air tidaklah sekedar kualitas “tukang bangunan”. Sebab, kurikulum bukan hanya sebuak produk dokumen yang dihasilkan menteri, namun kesempatan bagi pendidik dan sekolah untuk berkreasi dalam membentuk karakter generasi yang bermoral dan berprestasi. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SELASA 11 JUNI 2013 NO. 0135 | TAHUN II

BRAZIL

3

0

Sebastian Vettel Juara Kanada GP

PRANCIS Lucas Moura merayakan golnya yang dicetak ke gawang Prancis pada laga persahabatan Brasil-Prancis yang berkesudahan 3-0.

Selain Lucas, Hernanes dan Oscar juga menyumbang gol bagi kemenangan Brasil.

Brasil Tekuk Prancis

Akhiri Kutukan Tak Pernah Menang dalam 21 Tahun Terakhir PORTO ALEGRE - Brasil akhirnya mengakhiri kutukan tidak pernah menang atas Prancis dalam 21 tahun terakhir, setelah membungkam “tim ayam jantan” dengan skor telak 3-0 pada laga persahabatan di Gremio Arena, Porto Alegre, Brasil, Minggu (9/6) sore waktu setempat atau Senin (10/6) dini hari WIB. Hasil ini menjadi suntikan moral dan modal yang sangat bagus bagi pasukan Luiz Felipe Scolari menjelang perhelatan Piala Konfederasi 2013 di Brasil 15-30 Juni pekan depan. Kemenangan Brasil pada laga tersebut ditentukan oleh gol Oscar, Hernanes, dan Lucas menjadi aktor kemenangan tim “Samba” lewat gol-golnya dalam laga pemanasan terakhir Brasil sebelum menghadapi Jepang di laga pembuka Piala Konfederasi pada 15 Juni mendatang.

Kemenangan ini sekaligus mematahkan rekor buruk Brasil yang tidak pernah menang atas Prancis dalam 21 tahun terakhir. Kemenangan terakhir Brasil atas “Les Blues” terjadi pada 1992 dengan skor 2-0 dalam laga uji coba di Paris.

Di enam laga berikutnya sejak saat itu, kedua tim tercatat bermain imbang dua kali dan sisanya dimenangkan Prancis, termasuk di final Piala Dunia 1998 dan perempat final Piala Dunia 2006. Dalam beberapa tahun terakhir ini, prestasi Brasil memang kian merosot.

Mereka bahkan terakhir kali meraih titel juara di Piala Kon-

federasi 2009. “Seleccao” juga gagal mengalahkan tim-tim besar, seperti Argentina, Portugal, Inggris, dan Belanda.

Sejak Luiz Felipe Scolari kembali menangani tim pada Desember lalu, Brasil tercatat hanya mampu memenangkan satu laga melawan Bolivia dari enam partai yang dimainkan.

Pelatih yang membawa Brasil meraih titel Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan ini hanya bisa meraih hasil imbang ketika menghadapi Italia, Rusia dan Chile. Pada debutnya, Scolari bahkan harus mengakui keunggulan Inggris 1-2, sebelum menahan imbang 2-2 di Maracana pekan lalu.

“Hasil ini bagus karena kami akhirnya kami mengalahkan tim besar. Tapi lebih penting kami bisa bermain baik lagi.

Kami berharap semoga bisa memulai laga Piala Konfederasi dengan baik,” ujar Oscar.

Setelah bermain imbang di paruh pertama, Oscar berhasil memecahkan kebuntuan timnya ketika laga memasuki menit ke-54 lewat sepakan dari jarak dekat. Hugo Lloris yang berdiri di bawah mistar Pranics gagal mengantisipasi tembakan tersebut. Oscar bahkan nyaris mencetak gol kedua ketika umpan Hulk disontek dengan gaya back-heel, tetapi bola masih menyamping dari gawang Lloris.

Unggul satu gol tidak membuat tuan rumah mengendurkan serangan. Mereka

terus menggempur Prancis yang tidak diperkuat sejumlah pemain intinya. Usaha Brasil akhirnya membuahkan hasil pada lima menit jelang waktu normal usai. Adalah Hernanes yang menggandakan keunggulan timnya melalui tendangan kaki kirinya dari sudut sempit.

Pesta kemenangan tuan rumah semakin meriah karena di masa injury time Lucas Moura berhasil menaklukkan Lloris melalui eksekusi tendangan penalti seusai Mathieu Debuchy menjatuhkan Marcelo di kotak terlarang. “Kami tidak memiliki banyak kesempatan, tapi kami punya peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Menghadapi Brasil merupakan kesempatan bagus untuk menunjukkan sepakbola kami,” kata pelatih Prancis Didier Deschamps.

Tim “Ayam Jantan” juga tidak dalam kondisi terbaiknya pada dua tahun belakangan ini.

Mereka bahkan kalah tiga kali dari empat laga internasional.

Prancis bertekuk lutut atas Spanyol di babak kualifikasi Piala Dunia 2014, serta dikandaskan Jerman dan Uruguay dalam laga uji coba. Kemenangan mereka diraih hanya dari tim lemah Georgia. “Ini kemenangan penting yang bisa memberikan kami kepercayaan diri untuk melanjutkannya di Piala Konfederasi,” tutur Hernanes yang bermain bersama Lazio. (aji)

TERBAIK

MONTREAL - Juara dunia tiga kali pebalap Red Bull, Sebastian Vettel, memenangi perlombaan Formula Satu Kanada Grand Prix, Minggu, merupakan kemenangan pertama di dataran Amerika Utara, sekaligus memperkuat posisi teratas klasemen sementara pebalap dengan 36 poin.

Pebalap berusia 25 tahun dari Jerman itu memenangi perlombaan ke-29 dalam karirnya, dengan keunggulan 14,4 detik dari saingannya Fernando Alonso dari Spanyol, yang bernaung di bawah bendera Ferrari.

Pebalap asal Inggris, Lewis Hamilton, yang sebelumnya pernah menang tiga kali di Montreal, naik podium di urutan ketiga untuk tim Mercedes, setelah dilewati Alonso tujuh putaran sebelum menyentuh finis.

“Ini balapan luar biasa dan saya mengawalinya dengan bagus dana itu yang terpenting,” kata Vettel.

“Akhirnya kami mendapatkan kemenangan pertama kami, ini amat menakjubkan bagi kami,” katanya.

Rekan setim Vettel, Mark Webber dari Australia, berada di urutan keempat dan membuat catatan waktu tercepat pada salah satu putaran. Ia mengalami kerusakan sayap kendaraannya ketika bertabrakan dengan pebalap “rookie” dari Belanda Giedo van der Garde (Caterham).

Pebalap Jerman, Nico Rosberg, pemenang lomba sebelumnya di Monaco bersama Mercedes, menyentuh garis akhir sebagai pebalap kelima.

Kemenangan Vettel itu merupakan yang ketiga dari tujuh putaran musim ini sedangkan Alonso menyodok

dari urutan keenam ke urutan kedua melewati Kimi Raikkonen, juga ke tangga kedua klasemen umum.

“Kami mendapatkan poin bagus pada minggu sulit ini,” kata pebalap Spanyol itu.

Raikkonen, juara 2007, mengakhiri lomba di urutan kesembilan di atas Lotus.

Kendati menunjukkan dominasinya di olahraga itu dalam beberapa tahun ini, tetapi Vettel belum pernah menang di Kanada, sebelum mengakhiri rasa dahaganya di dataran negara itu Minggu - kendati sempat terbentur ke pengaman lintasan serta “overran” di salah satu tikungan saat memimpin di urutan terdepan.

“Itu merupakan peringatan padanya, karena ia terlalu jauh di depan dan hal itu dapat membuat hilang konsentrasi.

Ia melakukannya dengan amat baik,” kata Tim Prinsipal Red Bull, Christian Horner.

Vettel memimpin perlombaan dari posisi grid pertama pada sepanjang lomba dan mendominasi selama 70 putaran. Ia tidak berada di urutan terdepan hanya dalam tiga putaran (lap) ketika ia melakukan “pit stop” perta-

ma untuk mengganti ban dan ketika itu Hamilton berada di urutan terdepan.

Vettel tetap memimpin hampir setengah putaran, termasuk Raikkonen, sebelum membuat jarak semakin jauh dan akhirnya lima kendaraan terdepan beruntun menyelesaikan balapan di sirkuit jalanan di Montreal, di bawah sinar matahari, setelah kawasan itu disiram hujan dua hari.

McLaren gagal mendapatkan angka, di lintasan tempat mereka memenangi perlombaan empat kali dari lima lomba terakhir, untuk pertama kalinya dalam 65 lomba.

Mantan juara Williams juga tidak dapat poin dalam lomba itu, padahal pebalap “rookie” dari Finlandia Valtteri Bottas mengawali lomba dari urutan ketiga, seperti dilakukannya berurutan dalam delapan lomba.

Vettel kini memiliki 132 poin, disusul Alonso (96), Raikkonen “Kami melakoni balapan hebat hari ini. Kami bekerja sama dan dapat memenanginya. Saya kalah di sini dua tahun lalu, karena kesalahan saya, dan saya memperbaikinya hari ini,” kata Vettel. (ant/dar)

Stuart Pearce Terancam Dipecat

Fernandinho Rela Tidak Berlibur Demi City bertemu dengan presiden yang berjanji akan berbicara dengan Manchester City bila ada tawaran dengan harga 40 juta euro yang akhirnya terjadi juga. Sejujurnya, saya sudah ingin tinggalkan Shakhtar setelah delapan tahun di sana. Saya sudah sampaikan ini kepada mereka.

Saya memang sangat dicintai di sana, dihormati fans dan klub, tetapi mereka harus menyerah.”

RIO DE JENEIRO - Pemain baru Manchester City Fernandinho berjanji akan meyakinkan para petinggi klub Ukraina Shakhtar Donetsk agar legowo melepasnya untuk bermain di Liga Utama Inggris. Kabarnya, pihak City sudah mencapai kesepakatan untuk memboyong pemain internasional Brasil itu dengan nilai transfer 34 juta pound.

Hanya saja, City baru bisa benar-benar memiliki pemain ini setelah dilakukan negosiasi intensif antara sang pemain dengan Shakhtar.

“Ini perang besar dan saya harus menang. Negosiasi masih terus dilakukan de-

ngan sangat intensif. Butuh beberapa hari dan saya rela memotong hari libur saya untuk menyelesaikan masalah ini. Semua orang pergi setelah liga selesai, tetapi saya masih tinggal di Ukraina untuk memastikan klub supaya melepas saya ke klub yang membeli dengan harga sangat tinggi dan tidak ada klub lagi yang mau membayar dengan harga sefantastis itu,” ujarnya kepada media Brasil Globo.

Dia melanjutkan, “Ketika tawaran pertama datang, mereka bilang tidak. Saya sudah meyakinkan pelatih, dewan, dan kapten tim untuk melepas saya. Saya sudah

Higuain Belum Pasti Sementara itu, rencana Gonzalo Higuain pindah ke Juventus pada musim panas ini belum pasti, sampai Real Madrid memiliki pelatih baru.

Pemain internasional Argentina ini santer digosipkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada jendela transfer musim panas ini dan Juventus disebut-sebut menjadi tujuan dia berikutnya.

Hanya saja, kepastian Higuain ke Turin belum bisa dipastikan karena Madrid masih sibuk mencari pengganti Jose Mourinho yang berlabuh di Chelsea setelah bekerja selama tiga tahun di Madrid. Presiden Real Madrid Florentino Perez kepada Direktur Olahraga Juventus Giuseppe Marotta mengatakan bahwa striker tim tango itu belum dilepas di bursa

transfer.

“Higuain adalah seorang pemain hebat, tetapi Real Madrid sedang mencari pelatih baru dan karena itu mereka belum membuka strategi pasar transfer pemain. Karena itu, Higuain untuk sementara juga belum dilepas di pasar transfer pemain. Tetapi bila Madrid sudah memiliki pelatih baru, kami akan berbicara lagi dengan Madrid,” kata Marotta kepada Sky Sports Italia.

Dikabarkan, Higuain akan dibarter dengan dua pemain Bianconeri Paul Pogba dan Arturo Vidal. Tetapi Marotta memastikan bahwa barter Higuain dengan kedua nama itu tidak dibicarakan dengan Perez. “Memang mereka kagum dengan sejumlah pemain kami. Tetapi kami tegaskan bahwa kami tidak akan menjual aset-aset terbaik kami,” tutupnya. (aji)

LONDON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) U-21 Inggris Stuart Pearce terancam dipecat. Nasibnya akan dibicarakan Football Association (FA), setelah gagal membawa “The Three Lions” muda melaju lebih jauh pada Piala Eropa U-21 di Israel. Inggris tersingkir lebih cepat setelah dua kali kalah, masing-masing dari Italia dan Swedia. FA akan memutuskan apakah memperpanjang atau memutus kontrak pelatih ini setelah turnamen ini.

Pertemuan Pearce dan FA dijadwalkan akan dilakukan setelah tim Tiga Singa pulang dari Israel. Ketua FA David Bernstein belum ingin mengungkapkan nasib mantan pelatih Manchester City itu. “Kami selalu bilang

bahwa masalah itu kami putuskan setelah turnamen ini dan belum ada perubahan.

Kami akan duduk bareng sebagai sebuah klub Inggris dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa pekan ke depan untuk mengambil keputusan. Secara umum, saya terkesan dengan Pearce,” kata Berstein.

Dia melanjutkan, “Saya kira rekornya cukup bagus.

Dia sudah memenangkan banyak pertandingan, mengukuti kualifikasi turnamen secara teratur. Tetapi memang hasil dalam turnamen ini (Piala Eropa U-21) sungguh mengecewakan. Tetapi saya yakin keputusan akan diambil 100 persen keluar dari konteks selama periode kepelatihannya karena secara keseluruhan dia sebe-

narnya sukses.”

Sementara itu sumber The Sun menyebutkan bahwa Stuart Pearce akan dipecat karena kegagalannya pada turnamen ini. Dia akan digantikan oleh mantan pelatih Middlesbrough, Garet Southgate. Tetapi mantan gelandang Liverpool, Jordan Henderson berharap tidak ada perubahan dalam tim pelatih Timnas Inggris U-21.

“Tentu saja saya berharap Pearce bertahan. Dia seorang pelatih yang brilian sejak saya berada di U-21. Anda bisa perhatikan rekornya.

Kami tembus ke final turnamen sebelumnya dan kalah dari tim bagus Jerman. Dia sangat brilian dan karena itu saya berharap dia bertahan,” ujar Henderson. (sky sports/ espn/aji)