e Paper Koran Madura 11 Juli 2013

1

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

11 JULI 2013

g PAMANGGHI

Jadwal

Telmi

1434 H Maghrib

Isya

Imsak

Subuh

17:28

18:43

04:12

04:22

Oleh : Carrol Aji

Kolumnis, tinggal di Jakarta

T

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

MH. Said Abdullah Calon Wakil Gubernur Reng Madura

KASUS HAMBALANG

KPK Periksa Panitia Kongres Demokrat JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Panitia Pelaksana Kongres Partai Demokrat, Didik Mukrianto terkait kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang.

Usai diperiksa selama enam jam, Didik membantah aliran dana siluman termasuk aliran dana badan usaha milik negara (BUMN) untuk pemenangan Anas Urbaningrum. “Enggak ada aliran dana dari mana pun kecuali dari DPP Demokrat,” di ujar Didik di Gedung KPK Jakarta, Rabu, (10/7).

Didik Mukrianto yang tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan batik hitam langsung dikerubuti wartawan. “Dalam pemeriksaan, saya diminta keterangan terkait kronologis dan pelaksanaan kongres,” jelas dia usai diperiksa KPK. Penyidik mencecarnya dalam kapasitasnya sebagai ketua Panitia Kongres Partai Demokrat kala itu. “Saya jelaskan detail pelaksanaan kongres dan penyidik mempertanyakan kepada saya hanya terkait substansi pelaksaan kongres. Tidak ada BERITA yang lain,” ujarnya.

TERKAIT Penyidik juga menanyakan soal aliran Halaman 12 dana di Kongres. Dia menegaskan aliran dana di Kongres hanya ada digunakan untuk seluruh pembiayaan penyelenggaraan Kongres. “Di kongres PD, saya selaku ketua panitia, dalam kesempatan kali ini menyampaikan, kita tidak menerima dana dari manapun kecuali dari DPP PD karena kongres kedua Demokrat ini merupakan forum tertinggi dari pengambilan keputusan Demokrat dan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari,” paparnya.

Didik diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang yang menjerat Anas. “Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu, (10/7).

Selain Didik, kata Priharsa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan empat orang terkait kasus proyek pembangunan sport center Hambalang. Adapun mereka yang dipanggil adalah Yudi Wahyono, Dodi Satriawan, Lerman Simbolon, dan Masyud Dohim.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dalam proyek Rp 2,5 T tersebut. (gam)

ant/fanny octavianus

BUKA BERSAMA DI ISTIQLAL. Umat muslim berbuka puasa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (10/7). Selama Ramadhan, Masjid Istiqlal menyediakan tiga ribu nasi bungkus dan takjil untuk buka puasa bersama.

KPK Sampaikan Progress Report Kasus Century JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi undangan rapat Tim Pengawas (Timwas) Century DPR setelah dua kali mangkir dari panggilan Timwas Century.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, kedatangan KPK untuk menyampaikan progress report penanganan kasus Century yang telah dilakukan lembaga antirasuah belakangan ini. Misalnya, soal hasil penggeledaaan KPK di BI baru-baru ini. Termasuk hasil pemeriksaan terhadap mantan Menkeu Sri Mulyani di AS beberapa waktu lalu.

Namun tidak banyak informasi penting yang diperoleh karena KPK tidak menyampaikan secara detail. “Makro boleh lah, keseluruhan,” ujar Samad di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).

Putra Makasar datang hanya didampingi Wakilnya Zulkarnaen.

Abraham menjelaskan, ketidakhadirannya dalam 2 kali undangan timwas Century sebelumnya karena berbenturan dengan kegiatan lain. “Kalau kemarin tidak bisa penuhi undangan timwas, karena kebetulan waktunya bersamaan dengan kegiatan di luar daerah yang jadwalnya sudah dibuat jauh-jauh hari,” jelas dia.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo mengaku rapat dengan pimpinan KPK dilakukan secara tertutup agar KPK leluasa menjelaskan progress report penanganan kasus Century ini. “Ya, rapat kali ini memang akan kita lakukan secara tertutup, agar KPK tidak ada beban untuk menjelaskan penanganan dan persoalan yang dihadapi dalam upaya penuntasan kasus Century secara hukum. Tetapi setelah itu tentu akan ada penjelasannya,” katanya.

Yang jelas kata dia, ada dua nama dari jajaran Bank Indonesia yang sudah menjadi tersangka atas kasus korupsi. Keduanya menjadi tersangka bukan dari gratifikasi tapi kasus korupsi. Namun, Pramono, siapa nama-nama itu tak bisa ia beritahukan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta media menanyakan langsung kepada KPK. “Intinya kami mendapat banyak keterangan surprise yang selama ini tertutup.

Kami mendukung sepenuhnya langkah KPK. Soal dua nama itu tanyakan pada KPK saja,” tutup Pramono.

perkembangan kasus tersebut dalam enam pekan terakhir. “Sudah banyak kejadian-kejadian penting. Selain mereka melaporkan sampai di mana kasus ini (dalam rapat) karena sudah terlalu lama.

Adakah sesuatu yang baru yang membuat kita optimistis ini bisa selesai secepatnya,” ujar Fahri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Fahri, usia kasus hampir lima tahun. Usia penyelidikan pun hampir empat tahun. Meski demikian, Fahri menilai tersangkanya tak jelas. “Progres

Berlarut-larut Sementara itu, anggota Timwas Century Fahri Hamzah menganggap penanganan Kasus Century terlalu berlarutlarut. Menurutnya, tak ada yang tahu

kasus ini apa? Kalau KPK merasa tidak sanggup, bilang saja tidak sanggup. Karena konstruksi sudah jelas, hasil angket jelas, apa penjelasannya?” tambah Fahri. (gam/abd)

PERJALANAN SPIRITUAL KORAN MADURA MENYAMBUT RAMADHAN (6)

Semesta Tarawih dan Religiusitas Hari-Hari Malam pertama tarawih, ratusan ribu umat muslim se-dunia memenuhi Masjidil Haram. Sebagian besar mereka berhidung mancung.

Selebihnya dari Asia dan lainnya dari bangsa berkulit hitam. Mereka merindukan Ramadhan di Makkah antara lain karena tarawih yang berbeda dilihat dari lamanya mendirikan shalat. Berikut Abrari Alzael menulis dari Masjidil Haram, Makkah.

Di Indonesia khususnya Madura, tarawih difavoritkan bila bersistem patas, cepat dan terbatas. Sebaliknya, tarawih yang agak lelet memiliki sedikit penggemar. Namun di Makkah, memberikan kenyataan terbalik, lelet dan favorit.

Menghitung lama tarawih di Masjidil Haram dalam 1 rakaat memerlukan waktu 6 menit. Tarawih dilakukan dalam 20 rakaat. Ini belum termasuk shalat witir 3 rakaat dan do`a qunut yang sangat pan-

jang. Tarawih pertama memerlukan waktu 2 jam 18 menit termasuk witir di dalamnya. Dibanding tarawih di tanah air yang rata-rata hanya 30 menit, tarawih di Makkah lebih lama 108 menit. Memang mele-

lahkan tetapi rasa itu terlampaui keinginan dan kekhusukan yang matang dari orang yang beriman dan ikhlas menjalani.

Begitu tarawih bubrah, jama`ah berhambur ke jalan raya. Jalan-jalan yang

mengelilingi Masjidil Haram dipenuhi massa yang hendak ke kediamannya masingmasing.

Kendaraan tidak bisa bergerak karena ratusan ribu warga memadati jalan. Semoga ini perbuatan yang tidak mengganggu agar keutamaan semesta tarawih tidak berkurang, karena sopir merasa terganggu.

Di Ramadhan ini, pendatang menghabiskan waktunya di Masjidil Haram.

Mereka datang menjelang Dhuhur hingga usai shalat Asar berjama`ah. Lalu mendekati saat berbuka puasa, mereka pulang dan kembali lagi untuk Maghrib berjama`ah hingga shalat tarawih selesai. Itulah rutinitas dalam religiusitas hari-hari para jama`ah yang datang secara musiman. Lalu apakah musiman atau muqimin akan seheroik bershaleh ritual dan sosial seperti di bulan Ramadhan pada akhirnya? Hanya mereka dan tuhan yang tahu. (bersambung)

elmi adalah sebuah kosa kata gaul yang sering dipakai di kalangan anak muda. Kepanjangan dari telat mikir alias lelet. Ketika seseorang terlambat merespon, oleh temannya dia dibilang telmi. Atau dalam sebuah perkumpulan, ada seseorang yang melucu.

Semua orang tertawa. Tiba-tiba ada satu orang yang baru tertawa setelah semua yang lain diam. Orang yang baru tertawa itu disebut telmi.

Kosa kata ini belum baku. Paling tidak belum terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi paling baru. Meski begitu, penggunaannya sudah sangat akrab di telinga anak muda.

Anak-anak gaul.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu baru meluncurkan fan page Facebook. Peluncuran ini dilakukan pada akhir pekan di Istana Bogor.

Peluncurannya pun menjadi berita luas media massa. Sebab, seperti biasa, media massa diajak untuk menyaksikan SBY bersama keluarganya (istri, kedua anak, dan menantu) meluncurkan hal-hal seperti itu. Peluncuran fanpage ini melengkapi eksistensi SBY di media sosial.

Sebelumnya, SBY juga meluncurkan akun twitternya dari Istana Cipanas.

Ketika diluncurkan, followersnya langsung membeludak. Dengan Tetapi tampil di peluncuran media sofanpage sial, SBY pun Focebook terkesan seini terkesan makin semakterlambat in gaul. Saking gaulnya, setelah peluncuran akun twitter itu, ada orang yang iseng melempar foto SBY yang mengenakan jas dengan rambut dicat kuning keemasan dengan sisir ala anak punk plus anting di kedua telinganya ke media sosial.

Tetapi peluncuran fanpage Focebook ini terkesan terlambat. Ketika banyak orang sudah bergeser ke media sosial lainnya, yang lebih baru, SBY baru terjun ke Facebook. Padahal anak-anak gaul sudah merambah tagged dan masih banyak media sosial generasi paling baru.

Kelambatan seperti ini sudah menjadi karakter kepemimpinan SBY. SBY dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat ragu. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan karena enggan mengambil risiko. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu bisa dibilang tidak peduli. Tetapi untuk urusan-urusan tertentu, SBY sangat sigap. Sebagai contoh, ketika Indonesia terutama wilayah Kalimantan mengimpor asap ke Singapura dan Malaysia beberapa pekan lalu, SBY dengan cepat dan cekatan meminta maaf ke dua negara tersebut.

Coba bandingkan sikap SBY ketika puluhan orang karyawan PT Freeport terkubur di bahwa lubang tambang yang runtuh pada 14 Mei 2013 silam. SBY tidak langsung berkomentar. Kata-kata seadanya pun baru muncul setelah puluhan orang tewas.

Sikap ini jauh panggang dari api bila dibandingkan dengan Presiden Cile Sebastian Pinera yang memimpin langsung operasi penyelamatan warganya yang terjebak di bawah lubang tambang negara itu selama tiga bulan sejak Agustus 2010. Dia langsung memerintahkan operasi penyelamatan. Mengerahkan segala macam teknologi untuk menyelamatkan mereka yang berada di kedalaman 200 meter di bawah tanah. Dana negara sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat pun dikucurkan untuk operasi tersebut.

Dia pun dielu-elukan oleh masyarakat dunia sebagai pemimpin yang hebat dan agung.

Lalu SBY? Jauh panggang dari api.

Dia memang sedang berupaya menjadi pemimpin dunia, tetapi hanya dengan membuka jaringan sosial dan mejeng di sana. Meskipun ini sudah sangat terlambat. Tetapi tidak apaapa. Biar terlambat yang penting gaul.=

Kuat “Ustad, berhubungan suami istri siang hari apa benar membatalkan puasa?” tanya Matrawi.

“Iya,” jawab Ustad singkat.

“Ustad, boleh ngak kalau untuk berbuka membatalkan puasa dengan hubungan suami istri?” tanya Matrawi, lagi.

“Bisa. Asal kuat dan tahan bau mulut,” jawab Ustad, sambil geleng-geleng kepala menghadapi pertanyaan aneh santri Matrawi.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 11 JULI 2013 NO. 0157 | TAHUN II

Program KBR Diduga Jadi Bancakan SUMENEP- Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Sumenep diduga menjadi bancakan sejumlah pejabat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep. Program dari dana APBN itu diduga sebagian masuk ke kantong pribadi pejabat Dishutbun. Oknum itu diduga mendapatkan setoran dari poktan penerima. Setoran itu diperkirakan berkisar Rp 3-5 juta.

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, di Sumenep terdapat 74 penerima dana dari Kementerian Kehutanan itu. Masing-masing poktan penerima mendapatkan dana Rp 50 juta.

Dana itu ditransfer ke rekening poktan langsung. Hanya saja, diminta untuk membayar uang ke oknum Dihutbun tersebut. Salah satunya, terjadi di Kecamatan Guluk-Guluk dan Pragaan.

R (inisial, laki-laki), salah satu penerima di Kecamatan Pragaan menjelaskan, program KBR memang diterima.

Hanya saja, pihaknya diminta

untuk menyetor sejumlah uang lagi. ”Kalau kami jelas saja membelikan bibit sesuai dengan dana yang ada. Tentu saja sisa setelah setoran,” ungkapnya, Rabu (10/7).

Hal yang sama diungkapkan M Ramzy warga Kecamatan Pragaan. Ramzy menyesalkan adanya setoran ke oknum Dishutbun. Namun, dari penuturan sejumlah penerima oknum yang bermain itu adalah UPT setempat. ”Kejadian ini kemungkinan terjadi secara menyeluruh.

Namun, data yang sudah hampir pasti di Kecamatan Pragaan dan Guluk-Guluk,”

katanya.

Direktur LSM Sumenep Independen (SI) ini mengungkapkan, kalau setoran itu terjadi tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian negara. Jelas, itu bisa berpotensi terjadi tindak pidana korupsi (tipikor). ”Kalau pengamatan kami tipikor, karena negara dirugikan. Ini harus menjadi perhatian sejumlah pihak,” ungkapnya.

Menurut Ramzy, ada penerima yang tidak dimintai di awal pencairan. Jadi, poktan yang mau menjadi penerima harus membayar sejumlah uang ke oknum Dishutbun. ”Sebelum menerima ada yang sudah menyetor sejumlah uang,” ungkapya kepada Koran Madura.

Sementara itu, Kabid Kehutanan Dishutbun Ismail mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Pihaknya memastikan akan melakukan kroscek ke lapangan atas kasus yang terjadi. ”Kami

akan memanggil pihak terkait, terutama UPT Pragaan dan Guluk-Guluk. Itu untuk mendapatkan kepastian dari isu yang berkembang ini,” ungkapnya.

Pihaknya tidak habis pikir. Sebab, dana itu langsung mengalir ke poktan penerima. Apalagi, dana itu dicairkan tidak sekaligus, melainkan tiga tahap.

Jadi, kalau ada pihak yang bermain tentu sangat tidak wajar. ”Kami sudah sering mewanti-wanti untuk bekerja sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Soal penerima dana Program dari APBN tahun lalu semuanya ditentukan oleh pusat. Pihaknya hanya masuk anggota tim saja. ”SK penerima juga dari Kemenhut, yakni UPT Kemenhut yang ada di Surabaya. Kami ingin semuanya berjalan normal, kalau ada yang tidak mengenakkan pasti akan ditelusuri,” tukasnya. (yat)

MAKANAN BUKA PUASA MENGANDUNG FORMALIN

Pengundian Balot Bertabur Hadiah SUMENEP – Pengundian balot pada program poling Bacagub-Bacawagub Jatim yang digelar Koran Madura akhirnya digelar, Rabu (10/7).

Pengundian dilakukan secara terbuka di kantor redaksi pusat Jl. Adirasa 07, sekitar pukul 14.00. Pengundian dilakukan secara sederhana.

Hasilnya, dari ribuan pengirim balot yang diterima panitia poling Bacagub-Bacawagub Jatim 2013, memunculkan 12 nama pemenang dengan beragam hadiah (pemenang dan hadiah lihat grafis). Hadiah itu bisa diambil di kantor sejak berita ini diturunkan sampai 20 Juli mendatang.

Ketua Panitia Rasul Mauludi menjelaskan, hadiah bisa diambil setiap jam kerja. Namun, apabila hadiah tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan maka dianggap hangus. ”Jadi, kalau tidak diambil sampai batas waktu yang ditentukan, berarti memang tidak ada niat untuk mengambil. Bagi yang mau mengambil membawa identitas,” ungkapnya.

Kepala Biro Sumenep Moh. Hayat mengaku bangga dengan pelaksanaan poling itu. Apalagi, cukup banyak masyarakat Madura dan sekitarnya yang berpartisipasi dalam poling ini. ”Alhamdulillah, sudah sukses pelaksanaan poling. Semoga pada kegiatan lain, masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan maksimal,” ujarnya.

Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu suksesnya acara poling bacagub-bacawagub ini. Utamanya, kepada sponsor BPRS Bhakti Sumekar dan PT WUS. ”Tidak ada yang dapat kami berikan, kecuali hanya ucapan terima kasih. Semoga Allah yang membalas,” tukasnya. (edy)

Daftar Pemenang Undian Balot Poling Bacagub-Bacawagub Jatim 2013 KORAN MADURA

Petugas Badan Pangan, Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palembang menunjukkan zat formalin yang ditemukan pada makanan mie dan tahu yang dijual pedagang pada hari pertama puasa, di pasar bedug BKB, Rabu (10/7). Temuan ini diperoleh dari pedagang yang menjual pempek tahu dan rujak mie.

DUGAAN PEMOTONGAN BLSM

Dewan-Dinsos Anggap Menyimpang SUMENEP – Adanya dugaan penyunatan dana Bantuan Langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng mendapar respon dari Komisi D DPRD Sumenep. Dewan menganggap penyunatan dana BLSM itu menyimpang, sebab melanggar aturan dan petunjuk teknis (juknis).

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menjelaskan, dana kompensasi BBM itu merupakan hak warga miskin dan harus sampai secara utuh kepada penerima manfaat. Sehingga, dengan alasan apapun tidak berhak untuk mengambil dana dari penerima BLSM itu. “Apapun

alasan desa menyunat BLSM tidak dibenarkan. Meski untuk pemerataan bantuan,” katanya, Rabu (10/7).

Sebab, sambung dia, tidak ada juknis yang memperbolehkan bantuan itu berbagi dengan warga lain.

Dengan begitu, jika dugaan penyunatan itu memang terjadi bertentangan dengan hukum. ”Kalau itu dipaksanakan maka bisa diproses hukum. Pelanggarannya nyata secara kasat mata. Apalagi, orang miskin masih mau berbagi dengan orang miskin lain, kan aneh. Harusnya orang kaya yang berbagi,” ungkapnya.

Untuk itu, sambung politisi PKB ini, pihaknya

meminta aparat desa untuk mengembalikan dana yang disunat itu, supaya BLSM itu tepat sasaran. ”Untuk lebih detailnya, kami akan turun ke lapangan untuk melakukan kroscek langsung. Sehingga, kami tidak hanya mendengar kabar burung saja,” tuturnya.

Tidak hanya itu, terang ketua Fraksi PKB ini, pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak terkait. Pihaknya tidak akan membiarkan hakhak warga miskin dirampok. ”Kami akan usut tuntas masalah ini. Supaya yang berhak tetap mendapatkan dana ini,” ungkapnya.

Penerima BLSM di Desa Jambur Kecamatan Lenteng,

diduga tidak menerima secara utuh. Sebab, dana itu ditengarai disunat oleh aparat desa. Dana yang disunat itu sekitar Rp 25 ribu per KK. Itu dilakukan untuk berbagi dengan warga lain yang tidak menerima. Sehingga, banyak warga yang mengeluhkan tindakan aparat desa tersebut.

Secara terpisah, Kepala Dinsos Sumenep Koesman Hadi juga mengklaim tindakan itu melanggar aturan yang ada. Sebab, dijuknis yang berhak menerima sudah tercantum. ”Kalau itu jelas melanggar. Tapi, lebih detailnya bisa langsung ditanyakan ke PT POS sebagai penyelenggara,” ujarnya. (edy/yat)

BELUM MENYERAHKAN SPK

Pembangunan Puskesmas Bisa Molor SUMENEP – Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Pragaan, sampai saat ini belum selesai. Keinginan Pemerintah Kabupaten Sumenep agar proyek pusat kesehatan tersebut selesai pada tahun ini tampaknya akan sulit terwujud.

Pada akhir tahun 2012 lalu, pembangunan Puskesmas Kecamatan Pragaan telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menargetkan ban-

gunan tersebut selesai pada awal Januari 2013.

Namun, karena rekanan proyek tidak bisa memenuhi kesepakatan yang telah dibangun oleh Dinkes dengan rekanan, terpaksan rekanan harus melakukan pemberhentian dengan mengembalikan dana yang telah dikeluarkan untuk pembanguan puskesmas tersebut.

Pada awal tahun 2013, Dinkes melakukan penganggaran kemabali sebesar Rp 800 juta untuk melanjutkan pemabangunan puskesmas

yang telah mangkrak selama enam bulan. Dan pada bulan Juli yang lalu Dinkes telah mengumumkan pemenang tander.

Namun, sampai saat ini pemenang tander masih belum memberikan surat jaminan kerja. Sehingga Dinkes tidak bisa memberikan mandat terhadap pemenang tander untuk segera memulai pelaksanaan proyek. ”Jadi, jika sampai tanggal 17 Juli 2013 ini pihak rekanan masih belum juga bisa menyetorkan SPK (surat

perintah kerja), maka Dinkes akan melakukan pelelangan kembali. Dan jika masih melakukan pelelangan, tentunya masih membutuhkan waktu yang lama lagi,” kata Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi, Rabu (10/7).

Kendati demikian, pihaknya menginginkan penyelesaian pembangunan tersebut bisa selesai pada akhir tahun ini. ”Kami harapkan, jika bisa dipercepat. Tahun ini kami upayakan untuk bisa terselesaikan,” tukasnya. (edy/mk)

NO HADIAH

NAMA

NO. KTP

ALAMAT

1

TV

Syaiful Anang

352 905 080 881 000 3

Bumbungan Bluto Sumenep

2

TV

Baim Raharja

352 901 460 677 000 5

Mambang Bun Barat Rubaru

3

Lemari Es

Sahrul

352 808 170 576 000 2

Banbaru Gili Genting Sumenep

4

HP

Abd. Rahem

352 805 010 387 001 8

Desa Klampan Proppo Pamekasan

5

Kompor Gas

Jumriyah

352 804 610 373 000 1

Desa Teja Timur Pamekasan

6

Kipas Angin

Sri Widiastutik

352 901 540 178 000 7

Jl. Asta Tinggi III/4 Sumenep

7

Setrika

Siti Rahma

352 908 560 393 000 1

Sumenep

8

Jam Dinding

Zainatul Jannah

352 912 510 388 000 4

Bukabu Ambunten

9

Jam Dinding

Sowadi

352 913 031 289 000 1

Lebeng Barat II Pasongsongan

10 Jam Dinding

Moh. Arif

352 911 050 280 000 3

Dusun Bulu Jeddung Pragaan

11 Jam Dinding

Athiyatul Farhiyah 352 917 490 491 000 1

Batu Putih Kenek Batu Putih

12 Jam Dinding Dewi Novita 352 901 581 180 000 4 Jl. Dr. Soetomo I No.17 Pajagalan Kurniasari Sumenep

PENGEMBANGAN BANDARA

Pemkab Bebaskan Lahan SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada tahun ini membebaskan lahan sekitar 3,5 hektare untuk pengembangan Bandara Trunojoyo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto, menjelaskan, pihaknya bersama pihak terkait telah melakukan beberapa kali kegiatan dan musyawarah guna melakukan pembebasan lahan yang berada di sekitar Bandara Trunojoyo.

“Serupa dengan tahun lalu, pembebasan lahan tersebut untuk pengembangan Bandara Trunojoyo. Untuk tahun ini, lahan yang akan dibebaskan sekitar 3,5 hektare,” ujarnya, Rabu (10/7).

Sesuai hasil musyawarah dengan para pemilik lahan, kata dia, tanah yang akan dibebaskan untuk pengembangan Bandara Trunojoyo tersebut akan dibeli pemerintah daerah seharga Rp106 ribu permeter.

“Penentuan harga itu juga sesuai dengan rekomendasi harga yang diberikan tim independen yang melakukan penilaian atas taksiran harga lahan tersebut,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait telah bertemu dengan para pemilik lahan sekitar 3,5

hektare yang akan dibebaskan tersebut.

“Mereka sudah sepakat dengan harga Rp106 ribu permeter. Sesuai hasil rapat di internal kami, pembayaran akan dilakukan paling lambat pada pekan ketiga Juli 2013,” paparnya.

Mereka sudah sepakat dengan harga Rp106 ribu permeter. Sesuai hasil rapat di internal kami, pembayaran akan dilakukan paling lambat pada pekan ketiga Juli 2013

Hadi Soetarto

Sekdakab Sumenep

Ia juga mengemukakan, realisasi pembayaran oleh pemerintah daerah melalui nomor rekening tabungan masing-masing pemilik lahan.

“Pemilik lahan akan menerima uang pembayaran lahannya secara utuh alias

tidak ada potongan sepeser pun. Kami akan mengundang pejabat yang tergabung dalam Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Sumenep ketika merealisasikan pembayaran lahan tersebut,” katanya.

Sejak beberapa tahun lalu, Pemkab Sumenep ingin menjadikan Bandara Trunojoyo sebagai bandara komersial yang disinggahi pesawat berjadwal reguler.

Sejumlah program atau kegiatan yang merupakan hasil sinergi Pemkab Sumenep dan Satker Bandara Trunojoyo, terus dilakukan guna menambah fasilitas supaya memenuhi persyaratan (standar) sebagai bandara komersial.

Program sinergi tersebut, di antaranya Pemkab Sumenep membebaskan lahan sekitar 5,4 hektare untuk perluasan areal Bandara Trunojoyo pada 2011, guna menambah sejumlah fasilitas, di antaranya menambah panjang landasan pacu pesawat yang untuk sementara hanya 905 meter.

Kemudian, Kementerian Perhubungan memprogramkan penambahan panjang landasan pacu pesawat di Bandara Trunojoyo, dari 905 meter menjadi 1.160 meter, dan penambahan fasilitas lainnya pada 2012. (ant/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 11 JULI 2013 NO. 0157 | TAHUN II

IBADAH BULAN RAMADHAN Seorang muslimah melaksanakan ibadah shalat ketika Itikaf di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (10/7). Pada bulan puasa umat Islam memperbanyak ibadah dengan cara menghatamkan Al-Quran dan I’tikaf di dalam masjid.

Foto: M. Agung Rajasa/antara

Panwaslu Sayangkan Lolosnya Eggy-Sihat SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep menyayangkan lolosnya pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur dari independen Eggy Sudjana-Muhammad Sihat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jatim. Panwaslu mengaku kecewa atas keputusan KPU tersebut.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan, pasangan tersebut masih dalam sengketa pemilu. Salah satunya, sengketa pemilu yang terjadi di Kecamatan Dasuk. Menurut kajian Panwaslu, pasangan tersebut melakukan pembohongan publik dengan cara menipu masyarakat.

Panwaslu menetapkan bahwa pasangan tersebut telah melanggar aturan. Pertama, memalsukan tanda tangan. Kedua, menggandakan KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketiga, ada banyak masyarakat masuk daftar pendukung, tetapi ketika dikroscek ke masyarakat tersebut tidak pernah merasa

mendukungnya.

Beberapa waktu lalu, hasil kajian Panwaslu sudah dilimpahkan kepada Polsek Dasuk untuk diproses secara hukum. Panwaslu juga telah berkirim surat ke Mapolres Sumenep. Namun, sangat disayangkan kelanjutan dari perkembangan tindak pidana pemilu tersebut masih belum ada kepastian hukum dari aparat kepolisian setempat.

“Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu disebutkan yang namanya asas pemilu. Artinya, ada asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum itulah yang sampai hari ini ditanyakan oleh Panwaslu Sumenep.

Hingga berkas itu dilimpahkan ke aparat kepolisian, sejauh ini belum ada kepastian hukum dari aparat kepolisian, apakah itu masuk tindak pidana pemilu atau gimana,” ucapnya, Rabu (10/7).

Belum adanya keputusan hukum, katanya, memunculkan pertanyaan di benak Panwaslu. “Kenapa masih belum ada perkembangan kasus, sedangkan di sisi lain KPU meloloskan pasangan tersebut,” ujar Zamrud kepada wartawan.

Panwaslu juga mempertanyakan kebijakan kenapa KPU meloloskan pasangan tersebut. “Jika Eggy-Sihat itu hendak di loloskan, proses ini seharusnya lebih dahulu selesai. Masak ada salah satu pasangan masih dalam sengketa, sedangkan di sisi lain dia diloloskan.

Ini kan pertanda bahwa kredibilitas pihak-pihak terkait perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Zamrud menambahkan bahwa semestinya lolosnya

pasangan Eggy-Sihat tersebut menunggu proses penyelesaian sengketa pemilu.

“Karena temuan di Dasuk itu bukan temuan mainan, tetapi cukup bukti yang kuat dan akurat, sehingga status dari hasil kajian kami itu bahwa itu sudah masuk tindak pidana pemilu karena telah melakukan pembohongan publik,” pungkasnya.

Zamrud secara tegas akan kembali menindaklanjuti perkembangan tindak pidana pemilu tersebut dengan cara berkirim surat kembali.

“Saya akan kembali menyurati Mapolres. Bahkan hal ini akan kami laporkan ke Bawaslu,” tegasnya.

KPU Provinsi Jawa Timur meloloskan pasangan Eggy Sudjana-Muhammad Sihat setelah berhasil meraih dukungan KTP sebanyak 1.141.641 dari 1.118.097 orang yang dipersyaratkan untuk bisa lolos, Minggu (7/7). (sym/mk)

KULINER RAMADHAN

kan naiknya bahan mentah berupa daun janggelan sebagai bahan utamanya. Lain lain biaya transportasinya karena harus mendatangkan dari Magetan. Dirinya terpaksa harus menaikkan harga Rp 20 ribu menjadi Rp 28 ribu per gembreng.

“Bahkan harga bahan utama berupa daun janggelan malah naik dua kali lipat.

Yang sebelumnya per satu ton hanya Rp. 16 juta, sekarang naik menjadi Rp.34 juta.

Ya, terpaksa harga juala cintau juga naik, Masm” ujarnya saat ditemui, Rabu (10/7).

Naiknya bahan mentah untuk membuat cincau karena daun janggelan banyak yang diekspor ke luar negeri. ”Berdasarkan informasi dari

langganan saya, kenaikan bahan mentah karena banyak diekspor ke luar negeri untuk dijadikan obat-obat kesehatan,” terangnya. (sai/mk)

pengawasan kepada penjual petasan harus dilakukan.

ya, iktiqaf di masjid pada bulan puasa sangat di sunatkan.

“Saya memang tiap tahun salat zuhur di sini kemudian iktikaf, karena masjid tertua dan sejuk lagi,” sambil melihat bangunan masjid yang lebar.

Dia mengatakan, bila dibandingkan masjid lainnya, jumlah jemaah di Masjid Jamik lebih banyak bahkan tiap harinya selalu lebih dari 100 jemaah. Selain itu, suasanaya masih alami, sehingga menarik minatnya untuk betah berlama-lama di sana.

“Semoga saya ada waktu untuk menyelesaikan iktiqaf selama sebulan di sini, dengan harapan dapat maghfirah (ampunan),” harapnya.

Menurut catatan sejarah, pembangunan Masjid Jamik Sumenep dimulai pada tahun 1779 M. dan selesai 1787 M., oleh Panembahan Somala. Bangunan tersebut merupakan salah satu bangunan pendukung Karaton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga karaton dan masyarakat. (sai/mk)

SUMENEP – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishutbun Dasuk membantah terjadi pungutan saat memberikan bibit tembakau yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. “Setelah ada informasi bahwa bibit dijual, saya panggil para penangkar, saya tanyai mereka apa bibit dijual, ternyata mereka menjawab tidak,” klarifikasi Kepala UPT Dishutbun Dasuk Karmonto, Rabu (10/07).

Sebelumnya, Selasa (9/7), petani tembakau di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, mengeluhkan bantuan bibit

tembakau pemerintah, karena harus membayar Rp. 10 ribu tiap mengambil seribu pohon kepada UPT setempat.

Siswanto, petani asal Desa Nyapar, mengatakan, para petani tembakau di desanya sudah lama dimintai uang oleh petugas UPT setempat.

“Awalnya kami hanya dimintai Rp. 5 ribu dalam seribunya, tapi setelah harga BBM naik, kami diminta Rp. 7 sampai 10 ribu,” ungkapnya (Koran Madura, 10/7).

Ia menjelaskan, biaya Rp. 5 ribu hanya suka rela sebagai ongkos mencabut

bibit tembakau dari penangkaran. Sedangkan para petani yang mencabut sendiri tidak dikenakan biaya tersebut.

“Tapi kalau di lahan penangkaran yang ditanami bibit itu memang milik saya. Itu ada hak sewanya, karena tanah untuk penangkaran butuh yang luas,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya berada di lapangan, sehingga kemungkinan terjadinya pungutan tanpa sepengatuan dirinya oleh oknum tertentu bisa saja terjadi. (athink/mk)

BAHAN BAKAR MINYAK

Pol PP Ingatkan Pedagang Petasan

bahayakan keselamatan orang lain. Peringatan dan

SUMENEP – Masjid Agung Sumenep yang merupakan salah satu 10 masjid tertua di Indonesia, pada hari pertama bulan suci Ramadhan 1434 hijriyah, Rabu (10/7) dipadati orang yang melakukan iktikaf (mu’takif).

Pantauan Koran Madura, jemaah yang melaksanakan salat zuhur berjamaah tidak langsung turun dari masjid, tidak seperti biasanya. Ada yang menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur’an, berzikir dan istirahat melepas lelah dengan niat iktikaf.

Fathorrahman, pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat DPRD Sumenep, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk sholat zuhur di masjid dan membaca Al-Qur’an sebelum turun sebagai tambahan amal di bulan Ramadhan.

“Kantor kita, kan, dekat, dan di sini lebih nyaman bila di bandingkan dengan musala di kantor. Makanya kita milih sholat disini,” terangnya, Rabu (10/7) di masjid.

Sementara Abdulah Thalib, salah seorang jemaah lain mengatakan, pihaknya sengaja menyisihkan waktu untuk bersalat jemaah dan berzikir dengan niatan iktiqaf. Katan-

UPT Hutbun Memberikan Klarifikasi

LARANGAN MENJUAL PETASAN BERDAYA LEDAK TINGGI

SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rabu (10/7), mengingatkan pedagang petasan untuk tidak menjual petasan berdaya ledak tinggi dan melebihi aturan hukum.

“Kami sudah melakukan peringatan kepada beberapa pedagang petasan dan kembang api untuk tidak menjual petasan yang mempunyai daya ledak tinggi, karena itu kaitannya sudah dengan hukum,” ujar kepala Satpol PP Sumenep Abdul Madjid kepada Koran Madura.

Abdul majid menambahkan bahwa selain melanggar hukum juga dapat mem-

Masjid Agung Dipadati Mu’takif

DUGAAN PUNGUTAN BIBIT TEMBAKAU

Permintaan Cincau Meningkat SUMENEP – Hari pertama bulan puasa, permintaan cincau meningkat. Fathorrahman, pengusaha cincau asal Desa Marengan, Kalianget, mengatakan, permintaan cincau meningkat drastis dibandingkan bulan-bulan lain.

Dalam sehari, Fathor biasanya hanya memproduksi dua drum. Saat ini malah sampai 70 drum. Setiap drum dapat menghasilkan 10 gembreng cincau. Dan per gembrengnya dijual Rp 28 ribu rupiah, naik dari harga sebelumnya Rp 20 ribu rupiah.

Namun Fathor mengeluh-

HARI PERTAMA PUASA

“Sudah beberapa pedagang petasan dan kembanag api kami peringati agar tidak menjual petasan yang membahayakan. Cukup menjual petasan yang tidak membahayakan dan kembang api saja,” pungkasnya.

Pantauan Koran Madura, Rabu (10/7), di sekitar stan di sekitar Taman Adipura Sumenep, berjejer dibeberapa titik pedagang petasan.

“Ya memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika bulan Ramadhan main petasan, dan puncaknya biasanya nanti ketika sudah lebaran,” tutur Hodri saat membeli petasan. (sym/mk)

HET Tidak Berlaku di Kepulauan SUMENEP- Harga eceran tertinggi (HET) yang telah dipatok oleh pemerintah tidak berlaku di semua tempat. Salah satunya di daerah kepulaun Sumenep. Para pengecer justru menjual bahan bakar lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan harga tertingi yang dipatok oleh pemerintah, jika Bahan Bakar Minyak jenis premium Rp 6.500 perliternya, maka pengecer boleh menjual bensin perliter Rp 7.500. Demikian juga harga solar. Jika harganya di SPBU adalah Rp 5.500, maka

harga ecerannya adalah Rp 6.000.

Dul Siam, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep tidak menampik bahwa khusus di daerah kepuluan penertiban HET itu agak sedikit lebih sulit dibanding daerah daratan. “Karena sebelum HET itu ditetapkan oleh pemerintah, kepualuan itu memang tidak pernah tertib. Bensin belum naik, kepulauan sudah naik, sama halnya ketika HET belum ditetapkan, harga bensin sudah melebihi harga eceran tertinggi,” katanya, Rabu (10/7).

Menurut Dul Siam, hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan geografis. “Sehingga pasti ada perbedaan biaya transportasi. Itulah salah satu menurut saya yang menyebabkan bahwa HET tidak berlaku di kepulauan,” jelasnya.

Harga Bahan Bakar Minyak di kepulauan ada yang menembus harga Rp. 9.000, dan ada yang mengecer Rp 9.500. “Bahkan di Kepulauan Sapeken, harga BBM jenis bensin itu ada yang Rp. 10.000 dan ada yang menjual Rp. 10.500,” ujarnya politisi PKB tersebut. (sym/mk)

4

PAMEKASAN

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157| TAHUN II

PELAYANAN KESEHATAN

Pembangunan Rumah Sakit Belum Tuntas

Polisi memeriksa isi salah satu kendaraan. Operasi itu digelar Satlantas Polres Pamekasan untuk mengantisipasi masuknya bahan peledak di Pamekasan.

Polisi Mengintai Penyelundupan Bahan Peledak PAMEKASAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan mengintensifkan operasi patuh di awal bulan Ramadlan. Opersi itu salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi masuknya pahan peledak yang dijadikan petasan.

Rabu (10/7), tidak kurang dari 20 personel Polisi Lalu Lintas Pamekasan merazia kendaraan bermotor di Jalan Slamet Readi di sebelah utara Menument Arek Lancor. Se-

lain memeriksa kondisi dan kelengkapan surat-surat kendaraan mereka juga melihat kemungkinan adanya bahan peledak yang dibawa pengendara.

Kepala Satlantas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Bambang Soegiharto mengatakan operasi Patuh tahun 2013 ini akan berlangsung hingga pertengahan Juli.

Sebab, biasanya peredaran bahan peledak dan petasan akan marak pada menjelang berakhirnya bulan puasa atau menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Penggunaan segela bentuk dan jenis bahan peledak dilarang digunakan oleh warga sipil sebagaimana diatur

dalam Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara,” kata Bambang.

Dari operasi yang berlangsung selama dua jam itu, polisi hanya menemukan ratusan pengendara kendaran roda dua dan empat yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat berkendara dan tidak menemukan adanya bahan peledak yang dibawa.

Kapala Polres Pamekassan, Ajun Komisaris Besar

Nanang Chadarusman menyatakan akan terus memperketat penggunanaan petasan dan kembang api. Bankan, pihaknya melarang warga menyalakan kembang api dan petasan di Monumen Arek Lancor pada jam pelaksanaan shalat tarawih.

“Kami akan menindak warga yang menyalakan kembang api di Arek Lancor pada saat shalat tarawih di Masjid Agung sedang berlangsung,” katanya. (CR-1/muj/rah)

PUNGLI DI LEMBAGA PENDIDIKAN

DPRD Minta Heregistrasi Dikembalikan PAMEKASAN - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pamekasan mengembalikan uang daftar ulang yang ditarik dari siswa karena hal tersebut melanggar aturan pemerintah.

Ketua Komisi D, Makmun mengatakan penarian uang daftar ulang itu sangat tidak dibenarkan, karena akan ada Rintisan Bantuan Operasinal Sekolah (R-BOS) untuk sekolah menengah yang disediakan pemerintah. R-BOS itu mulai akan diberlakukan pada tahun ajaran 2013-2014.

Bahkan, beberapa waktu lalu, kata Makmun, sudah ada pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Achmad Hidayat yang membebaskan biaya daftar ulang baik bagi siswa yang baru masuk maupun yang kenaikan kelas.

“Tindakan itu tidak benar, meskipun alasannya dana RBOS belum dicairkan. Karenanya, uang yang diterima itu harus dikembalikan. Saat ini sekolah tidak diperbolehkan melakukan pengutan seperti tahun sebelumnya,” kata Makmun.

Makmun mengatkaan Komisinya akan meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan, Achmad Hidayat dan Kepala SMK Negeri 1, Suendi

untuk melakukan klarifikasi (meminta penjelasan) tentang penarikan uang daftar ulang tersebut.

Untuk di ketahui, SMKN 1 Pamekasan telah mengeluarkan kebijakan yang ditandatangani Kepala Sekolah dan

disepakati Komite Sekolah tersebut untuk menarik iuran sebesar Rp 190.000 kepada siswanya yang naik ke kelas XI

dan XII. Uang tersebut akan digunakan untuk uang BP3 bulan Juli sebesar Rp 75 ribu, Biaya lomba keterampilan siswa tingkat provinsi sebesar Rp 50 ribu, Premi asuransi Rp 20 ribu, atribut lokasi sekolah sebesar Rp 15 ribu, kegiatan HUT Kemerdekaan RI sebesar Rp 15 ribu, dan kalender 2014 sebesar Rp 15 ribu.

Siswa tinggkat XI dan XII dari semua jurusan di sekolah tersebut, berjumlah 809 siswa.

Dari jumlah itu tidak semua siswa membayar uang iuran karena ada siswa yang mendapatkan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dari pemerintah dan digratiskan dalam darftar ulang.

Pimpinan SMK Negeri 1 menyatakan penarikan uang pendaftaran ulang itu karena dana R-BOS yang dijanjikan pemerintah belum dicairkan.

Uang itu akan dikembalikan setelah dana program tersebut sudah bisa disalurkan.

“Informasinya memang ada R-BOS, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami akan kembalikan uang itu jika nanti dana itu benar-benar dicairkan oleh pemerintah,” kata Subiyanto, Wakil Kepala SMK Negeri 1 Bidang Kesiswaan, beberapa waktu lalu. (CR-1/ muj/rah)

PAMEKASAN Masyarakat di wilayah utara Kabupaten Pamekasan dipastikan belum bisa memanfaatkan Rumah Sakit di wilayah itu tahun ini. Sebab, pembangunan Rumah Sakit Waru yang didirikan di bekas lapangan kerapan sapi Kecamatan Waru, diperkirakan akan tuntas tahun depan.

Saat ini, pembangunan di rumah sakit yang diproyeksikan untuk melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah utara itu baru menyelesaikan pembangunan tahap pertama.

Pada tahap itu, yang sudah terselesaikan antara lain pembangunan gedung manejemen rumah sakit, tata usaha, rawat jalan, Farmasi dan Laboratorium dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 11 miliar.

Tahun ini, rencananya akan dimulai pembangunan tahap kedua yang meliputi gedung rawat inap berlantai dua dengan anggaran sebesar Rp 11 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan, Ismail Bey mengatakan pembangunan tahap dua itu masih dalam proses perencanaan dan menunggu proses penentuan konsultan perencanaan teknis pembangunan yang dilakukan melalui tender. ”Kami memerkirakan, Insyaallah, tahun depan Rumah Sakit Waru ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Ismail.

Ismail mengatakan anggaran Rp 8 miliar yang disediakan untuk pembangunan tahap kedua diperkirakan belum mampu mencukupi kebutuhan penyempurnaan pembangunan rumah sakit yang sumber pendanaannya menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau itu. Penyempurnaan itu akan dilakukan pada proses pembangunan tahap selan-

jutnya.

“Jika tahap kedua sudah tuntas, akan dievaluasi kekurangannya di bagian mana. Semua akan dilengkapi pada tahap selanjutnya,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, Ismail Bey mengatakan pembangunan tahap dua itu masih dalam proses perencanaan dan menunggu proses penentuan konsultan perencanaan teknis pembangunan yang dilakukan melalui tender.

Rencananya, pada tahap ketiga nanti akan dibangun sarana pendukung rumah sakit antara lain sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), kamar mayat, tempat cuci (Laundry), dapur, musola, tempat penyimpanan barang dan peralatan, area parker, dan pavingisasi halaman serta pembangunan pagar rumah sakit. “Diupayakan, pembangunan tahap akhir (finishing) ini, bisa terealisasi pada tahun 2014,” ujarnya.

Sekalipun pembangunannya diperkirakan tuntas tahun depan, namun untuk pemanfaatan rumah sakit itu masih harus menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Rancangan perda itu saat ini sudah disiapkan dan menunggu pembahasan. (awa/muj/ rah).

WARUNG MAKAN BUKA SIANG HARI

Pemkab Tidak Akan Beri Toleransi PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memberi toleransi untuk warung di Terminal Lama Lawangan Daya untuk buka pada siang hari selama bulan Ramadhan. Sebab, terminal itu hanya terminal lokal dan seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak berpuasa daripada warga yang berada dalam perjalanan.

Ia juga meminta petugas keamanan milik Pemkab itu tegas dalam memberikan tindakan kepada pemilik warung ataupun restoran yang tetap beroperasi di siang hari selama Ramadhan.

Tahun lalu, warung di terminal tersebut memperoleh toleransi untuk buka pada siang hari di bulan puasa dengan catatan diberi tabir. Sedang tahun ini, pemerintah setempat hanya memberi toleransi kepada warung di Terminal Ronggosukowati di Kecamatan Tlanakan yang merupakan terminal antar kota.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan dirinya sudah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan terhadap warung yang ada di Terminal Lawangan Daya. Jika diketahui

beroperasi siang hari, diperintahkan untuk menegur pemiliknya.

Ia juga meminta petugas keamanan milik Pemkab itu tegas dalam memberikan tindakan kepada pemilik warung ataupun restoran yang tetap beroperasi di siang hari selama Ramadhan.

“Tujuannya untuk menjaga ketenangan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.

Di tempat terpisah kepala Satpol PP, Masrukin mengatakan pihaknya sudah menyebarkan edaran untuk pemilik warung, restoran, dan hotel. Salah satu isi edaran tersebut meminta agar mereka tidak membuka usaha di siang hari dan tidak menjual barang yang dilarang Peraturan Daerah seperti minuman keras ataupun hiburan malam.

Saat ini operasi yang dilakukan anggotanya masih dilakukan secara tertutupdan hanya melibatkan beberapa anggota saja. Tujuannya untuk melakukan pemantauan secara dekat tehadap warung yang beroperasi di siang hari.

“Jika ditemukan warung yang buka di siang hari, akan segera dilakukan peneguran terhadap pemiliknya, dan jika tetap tidak diindahkan, akan dilakukan penindakan,” katanya.

Ia menyatakan setelah operasi tertutup itu, akan dilakukan operasi terbuka yang melibatkan petugas dari Kepolisian dan aparat TNI. Operasi itu akan dilakukan setelah upaya pendekatan kekeluargaan tidak berhasil. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN

Hari Pertama Ramadhan, Banyak DPR Bolos PAMEKASAN - Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili meminta anggota DPRD Pamekasan untuk tetap bekerja maksimal selama bulan Ramadhan dan tetap masuk kerja, sekalipun tidak ada kegiatan di intenal komisi.

Halili mengatakan sekalipun menjabat sebagai Pimpinan DPRD, namun dia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada anggota dewan yang sering tidak ngantor. Sebab, kewenangan itu ada pada Badan Kehormatan. ”Kami di pimpinan DPRD hanya bisa menghimbau dan meminta agar anggota DPRD tetap bekerja maksimal, terutama di bulan Ramadhan,”

5

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157| TAHUN II

kata Halili.

Badan Kehormatan DPRD akan secara rutin memberikan laporan perkembangan kenerja anggota DPRD Pamekasan kepada pimpinan DPRD. Laporan itu, kata dia, akan disampaikan pada akhir tahun untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.

Menanggapi adanya anggota DPRD yang tidak masuk kerja pada hari pertama puasa, Halili menyampaikan tidak

diukur sejauh mana anggota DPRD masuk kantor, karena tugas utamanya adalah menyerap aspirasi masyarakat.

Pada hari pertama puasa, sejumlah ruang komisi di DPRD Pamekasan terlihat sepi. Di setiap ruang komisi masing-masing hanya ada tiga orang anggota dewan yang ngantor. Selebihnya tidak terlihat datang ke kantor yang bersebelahan dengan Kantor Bupati itu.

Salah satu anggota Komisi B, Imam Khusairi mengaku di komisinya sedang tidak ada kegiatan, baik internal komisi ataupun kegiatan di luar. Ia masuk kerja karena dikhawatirkan ada masyarakat yang memiliki kepentingan dengan

komisinya. Ia mengaku tidak mengetahui alasan sejumlah rekannya yang tidak masuk kerja.

“Bagi saya yang penting adalah pelayanan. Jangan sampai warga yang datang dari jauh untuk menemui anggota dewan, ternyata setelah sampai di sini, yang akan ditemui tidak ada,” kata Imam.

Juru bicara Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan, Mohammad Elman mengatakan bolosnya sejumlah anggota DPRD Pamekasan pada hari pertama bulan Ramadhan menjadi pertanyaan.

“Ini adalah contoh tidak baik, pada hari pertama mereka tidak masuk kerja dengan

PENGAMANAN RUMAH SAKIT

RSD Slamet Martodiredjo Batasi Jam Besuk alasan puasa. Seakan-akan, ibadah menjadi hal yang dipersalahkan ketika mereka digugat karena tidak masuk kerja,” kata Elman.

Ia meminta agar Badan Kehormatan DPRD menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka, kinerja anggota DPRD Pamekasan secara keseluruhan agar bisa dinilai, siapa sebenarnya yang memiliki kinerja baik dan layak dipercaya dan siapa yang tidak layak dipercaya kembali menjadi anggota dewan. ”Sebab, kinerja mereka menjadi ukuran apakah mereka layak untuk dipilih kembali sebagai anggota DPRD atau harus diganti dengan yang lebih baik,” kata Elman. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Rumah Sakit Daerah (RSD) Slamet Martodiredjo Pamekasan menambah personil pengamanan untuk mengawasi jam besuk bagi pasien yang dirawat di RS itu. Penambahan personil pengamanan di RS saat ini mencapai 30 orang lebih.

Direktur RSD Slamet Martodiredjo Pamekasan dr.

Iri Agus Subaidi mengatakan penambahan personil kemanan dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif di rumah sakit dan jam besuk pasien bisa diterapkan seoptimal mungkin.

Jika hal ini bisa terwujud, maka kenyamanan pasien selama menjalani perawatan akan lebih terjamin karena penunggu pasien sudah dibatasi.

Dia jelaskan semua personil keamanan yang sudah direkrut itu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 15 orang ditugaskan untuk menjaga pada malam hari dan 15 orang sisanya ditugaskan pada siang hari.

Mereka akan mengawasi pintu-pintu masuk sal untuk memantau para pengunjung maupun keluarga pasien di luar jam besuk yang ditentukan. ”Tiap titik nanti kami tempatkan rata-rata dua petugas, seperti UGD, di tiap pintu masuk maupun di paviliun. Sedangkan di sal itu kami tempat 3 orang untuk memaksimalkan jam besuk,” katanya.

Adapun jam besuk yang sudah ditentukan RSD Slamet Martodiredjo Pamekasan yaitu dua jam sehari, masing-masing pada jam pagi dan sore hari. Pada pagi hari, jam besuk dibatasi pada

pukul 10.00-11.00 WIB, sedangkan sore hari berlaku pada pukul 04.00-05.00 WIB. Di luar jam yang sudah ditentukan itu, keluarga pasien dilarang membesuk pasien yang sedang dirawat.

Dr. Iri menyatakan jumlah personel keamanan ini dinilai cukup untuk mensterilkan kamar pasien, selain jam besuk. Selama ini, kondisi RS diakui masih belum kondusif, karena sebelum dilakukan penambahan, jumlah personil keamanan sangat terbatas.

Menurut Iri Agus Subaidi, kebijakan baru di RS Pamekasan ini sudah diberlakukan pertanggal 1 Juli 2013. Sejak saat itu, penunggu pasien sudah dibatasi satu orang, kecuali pada jam besuk yang ditentukan bisa lebih dari satu orang.

Menanggapi pemberlakuan jam besuk itu, Sihabudin, salah satu keluarga pasien asal Kecamatan Palengaan mengaku tidak keberatan asalkan pemberlakuannya dilakukan demi kenyamanan pasien. Akan tetapi, pihaknya meminta agar khusus penunggu pasien bisa lebih dari satu orang.

Hal itu dimaksudkan agar penunggu pasien ini bisa gantian, terutama bagi pasien operasi yang seringkali membutuhkan bantuan untuk dikipas. Sebab, jika hanya sendiri, penunggu pasien itu pasti kewalahan, apalagi di RS itu tidak disediakan kipas angin.

“Kalau jam besuk gak apa-apa dibatasi. Tapi kalau bisa, khusus penunggu pasien bisa ditambah. Kasihan kalau hanya sendiri,” katanya. (uzi/muj/rah)

KOMPENSASI

Kades Blumbungan Tolak Penyaluran BLSM

Kondisi salah satu ruang Komisi di DPRD Pamekasan yang sepi di hari pertama bulan Ramadhan.

PAMEKASAN Penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, yang dijadwalkan pada Rabu (10/7), terpaksa ditangguhkan sampai batas waktu tidak ditentukan.

Penangguhan penyaluran dana bantuan itu dilakukan karena jumlah penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di desa itu tidak sesuai jumlah penerima jatah beras miskin (raskin) sebagai data warga miskin.

Kepala Desa Blumbungan, Junaidi mengatakan selisih perolehan data itu mencapai 180 rumah tangga sasaran (RTS). Yaitu, jumlah penerima raskin sebanyak 1. 208 RTS, sedangkan penerima BLSM hanya 1. 028 RTS. Ia mengaku heran karena data di tingkat kabupaten, jumlah penerima BLSM itu sama dengan penerima raskin, tetapi di desanya selisih 180 RTS. Junaidi menyatakan akan terus memperjuangkan hak warganya sampai kekurangan itu bisa terpenuhi. Sebab, jika kekurangan itu tidak terpenuhi, pihaknya akan disalahkan oleh warga desa.

Karenanya, pihaknya meminta agar penyaluran dana BLSM di desa itu ditangguhkan sampai kekurangan data penerima terpenuhi. Jika tidak, dirinya tidak akan ikut campur dalam menfasilitasi penyaluran dana BLSM itu.

“Kalau PT Pos masih mau mencairkan, silahkan saja.

Tetapi jangan libatkan pemerintah desa, jika kekurangan data itu tidak terpenuhi. Bagimana bisa penerima BLSM lebih sedikit dari penerima raskin. Padahal sumber datanya sama dari BPS,” katanya.

Selain kekurangan jumlah, penerima BLSM di Desa Blumbungan terindisikasi salah sasaran. Dari data yang disampaikan ke Pemerintahan Desa setempat, jumlah penerima BLSM di desa itu, 30 persen di

antaranya salah sasaran karena terdapat nama-nama penerima yang merupakan orang mampu.

Meski demikian, penerima BLSM yang salah sasaran itu dianggap lumrah, karena hampir terjadi di berbagai daerah. “Kalau masalah salah sasaran itu biasa, karena hampir terjadi di semua tempat.

Tapi bagaimana dengan 180 warga kami yang tercatat sebagai penerima raskin, tapi tidak menerima BLSM. Hilang kemana yang 180 ini,” katanya.

Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan masih akan melakukan pendekatan dengan para kepala desa yang masih menolak pencairan BLSM untuk dijadwal ulang. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan apapun dalam program kompensasi penaikan harga BBM ini, kecuali hanya sebagai penyalur.

Selain di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, terdapat beberapa desa masih menolak untuk mencairkan dana BLSM, karena jumlah penerimanya sedikit. Seperti di Proppo, Tlanakan, bahkan semua desa di Kecamatan Batumarmar menolak untuk mencairkan dana BLSM. “Kami nanti akan menjadwal ulang bagi desa-desa yang masih menolak melakukan pencairan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Tapi kalau saran saya bagi kepala desa untuk diterima dulu, sisanya nanti diperjuangkan. Kalau saya tidak ada masalah, nanti tinggal kembalikan saja ke pemerintah kalau memang gak mau diterima,” katanya.

Disusul Kecamatan Waru, Pegantenan dan Kecamatan Palengaan dengan alokasi 8 ribu RTS lebih. Sedangkan jumlah penerima paling sedikit tercatat Kecamatan Galis sebanyak 2. 111 RTS atau lebih sedikit dari Kecamatan Pamekasan (kota) sebanyak 3.

439 RTS. (uzi/muj/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 11 JULI 2013 NO. 0157 | TAHUN II

LAMBANNYA MUTASI HAMBAT KINERJA

Wabup: Minggu Depan Mutasi!

SAMPANG- Setelah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) angkat bicara soal mutasi, kini giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang yang menyoroti leletnya mutasi.

Komisi A DPRD Sampang menyayangkan diundur-undurnya eksekusi mutasi dan penyegaran pejabat kepala dinas (Kadis). Sebab, hal itu berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan di lingkungan Pemkab Sampang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sampang Fathur Rozi menjelaskan, lambannya proses mutasi secara tidak langsung telah menghambat kinerja pemerintahan hampir di semua sektor. Di sektor pendidikan, menurutnya, sedikitnya ada lima puluh kepala sekolah (Kepsek) yang masih belum definitif. Padahal, saat ini posisi Kepsek sangat vital karena harus menandatangani ijazah siswa yang baru lulus. ”Kasihan siswa kita bisa terganggu hanya gara-gara mutasi tak terlaksana. Akibatnya, sekolah-sekolah yang Kepseknya belum definitif maka ijazahnya harus ditanda-tangani oleh UPTD Pendidikan setempat,” ungkapnya kepada Koran Madura, Rabu (10/7).

Selain itu, lanjut Politisi PKB itu, mutasi yang tak kunjung dieksekusi juga menghambat kinerja pejabat dan Kadis-Kadis yang ada di lingkungan Pemkab Sampang.

Saat ini, kata dia, para Kadis dan pejabat hampir di seluruh dinas tidak bekerja secara total (all out). Terbukti, anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) TA 2013 masih belum terserap. Sebab, dinas-dinas belum ada yang mengerjakan realisasi program. ”Kalau DAU tahun ini belum terserap maka tidak memungkinkan adanya PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun ini. Artinya, keuangan daerah alokasi tahun ini tidak akan sampai ke rakyat tahun ini juga. Jika tidak ada PAK sekarang ini ya DAU itu baru bisa diakses tahun depan (2014),” tuturnya sambil mengingatkan jika PAK seharusnya bisa mulai dibahas sejak bulan Juli saat ini sampai Agustus mendatang.

Oleh karena itu, Rozi me-

nyarankan kepada duet AlFalah (Bupati A Fannan Hasin- Wabup Fadilah Budiono) segera bersikap tegas dalam mengeksekusi mutasi dan penyegaran pejabat Kadis. Sehingga, momentum seratus hari lebih kepemimpinannya bisa melahirkan terobosanterobosan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. ”Dengan kondisi mutasi yang tak menentu dinas-dinas saat ini jadi gak bekerja. Paling mereka masuk kantor hanya untuk ngisi absen saja. Selebihnya paling main game saja.

Makanya, Al-Falah harus tegas,” kritiknya serius.

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono berjanji akan akan segera mengeksekusi mutasi paling lambat pekan depan (sekitar tanggal 17 Juli). Dalam sebuah kesempatan, Fadilah memastikan mutasi akan segera dieksekusi. "Masih diundur (mutasi). Mungkin minggu depan lah, karena masih ada kegiatan lainnya," ucapnya sambil ketawa dan bergegas.

Ditanya terkait isu daftar nama-nama para pejabat yang akan dimutasi kian santer, Fadhilah meminta agar para pejabat dimaksud tetap tenang. Sebab, para pejabat yang akan dimutasi nantinya pasti ditandai dengan adanya undangan resmi terhadap yang bersangkutan. "Ya itu belum kok sebenarnya, kalau nantinya akan dimutasi kita panggil dengan surat undangan," jelasnya.

Sebelumnya, proses mutasi yang tak kunjung dieksukusi memunculkan sejumlah spekulasi dan reaksi dari kalangan LSM. Ketua LSM MDW Tamsul psimistis proses mutasi dan penyegaran pejabat Kadis bisa menghasilkan pejabat yang berkualitas dan kompeten. Sebab, Tamsul mencium adanya proses tarik ulur kepentingan yang ikut berulah dalam proses mutasi tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua LSM Liras Alan Kaisan. Dia malah menyarankan agar Al-Falah memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut menilai calon pejabat yang akan menempati posisi tertentu melalui mutasi. (ryn/lum)

BUDAYA RAMADHAN

Ngabuburit di Hari Pertama Puasa SAMPANG – Sekitar pukul 16.00 sambil menunggu buka azan magrib untuk berbuka puasa, pemuda-pemuda biasanya menghabiskan waktu dengan kumpul bersama sahabat dan kawan, dan sebagian menghabiskan waktu dengan balapan motor di jalan raya. Pemandangan itu bisa kita lihat di Jalan Makbul Kelurahan Polagan Kecamatan Kita pada hari pertama bulan puasa, Rabu (10/7).

Sejumlah pemuda sambil menunggu terbenamnya matahari berkumpul bersama di sepanjang jalan sambil menimati pengedara yang melintas di jalan tersebut. Sebagian asyik dengan memancing.

Budaya ngabuburit untuk mengurangi kejenuhan manunggu azan magrib, dan untuk menghilangkan rasa lapar.

Seorang pemuda Moh Syaiful mengatakan, ia ngabuburit bersama dengan teman-temannya karena tidak

ada pekerjaan lain di rumahnya. Hal itu dijadikan ajang untuk berkumpul sambil menunggu waktu azan tiba.

Ia merasa jenuh berada di rumahnya menunggu waktu buka puasa, sehingga merasa ayik ketika duduk di pinggir jalan sambil melihat temannya yang balapan dan orang yang sedang mancing.

“Dari pada di rumah lebih baik kami berjalan bersama dengan teman-teman sambil menunggu azan magrib tiba.

Dengan seperti ini tanpa terasa lapar dan waktu berjalan dengan cepat,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (10/7).

Hal senada juga diungkapkan oleh Yakkub. Ia mengatakan, karena tidak ada kegiatan lain sehingga keliling bersama dengan teman-temannya mulai dari Jalan Makbul sampai Monumen Sampang, dan juga sama-sama menunggu azan magrib tiba. (jun)

junaidi/koran madura

NONGKRONG. Sejumlah pemuda nongkrong di pinggir jalan sambil menunggu waktu buka puasa, Rabu (10/7).

TAK BEROPERASI. Pada hari pertama bulan puasa, 25 perahu pengangkut pasir di Pelabuhan Tanglok tidak beroperasi karena pekerja kapal banyak yang tidak mau memberangkatkan perahu dan khawatir apabila dipaksakan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa.

Wakil Rakyat Banyak Membolos 25 Perahu di Pelabuhan Tanglok Tidak Beroperasi SAMPANG – Hari pertama bulan suci Ramadhan 1434 hijriyah, Rabu (10/7), kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang sepi. Banyak anggota dewan yang tidak masuk kerja meski bukan hari libur.

Pantauan Koran Madura, di kantor DPRD Sampang, hanya terlihat dua anggota DPRD serta sebagian staf. Selebihnya para pegawai tidak terlihat di ruang kerja. Tempat parkir yang biasanya banyak ditempati kendaraan juga sepi dari mobil anggota dewan.

Anggota Komisi C DPRD

Sampang Fadil Fadli, membenarkan banyaknya wakil rakyat yang tidak masuk kantor pada hari pertama bulan puasa. "Ini banyak yang masih belum datang karena awal puasa, tidak ada jadwal perubahan kok. Namun, kalau kegiatan mungkin ada Kamis (11/7) ini," ucapnya saat dite-

mui di ruangannya.

Aulia Rahman mengatakan, telah menjadi kebiasaan tiap hari pertama bulan puasa, wakil rakyat molor bahkan tidak masuk ke kantor. "Rata-rata melaksanakan puasa pertama kita katakan molor. Apalagi di bulan puasa," ungkapnya.

Namun, jika anggota DPRD tidak bisa hadir dan nonaktif selama bulan puasa, Badan Kehormatan (BK) segera menangani hal itu.

Apalagi dalam banyaknya anggota dinas pemerintahan banyak yang tidak masuk.

"Cuma kalau ada jadwal kegiatan di bulan ini kalau ada yang gak hadir harus BK menegakkannya. Tapi kalau oknum PNS kalau sudah seminggu gak masuk hanya absen saja dari inspektoratnya harus tegaskan juga," ucap Sekertaris Komisi C DPRD. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menginginkan, meski memasuki bulan puasa diharapkan para pegawai tetap terus aktif meski ada perubahan jadwal untuk saat pulangnya

PT DUMAS

Warga Mempertanyakan Kelanjutan Proyek SAMPANG – Warga mempertanyakan kapan kelanjutan beroperasinya perusahaan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard di Muara Sungai Sreseh, Kecamatan Sreseh. Sejak awal masuk, pihak merusahan berjanji akan mempekerjakan dari daerah setempat, tapi sampai saat ini janji tersebut tidak terwujud.

Banyaknya permasalahan dan desakan dari sebagian masyarakat Sampang untuk menuntut perizinan amdal, membuat perusahaan tersebut saat ini tak juga memulai aktivitasnya. Meski, masyarakat Sreseh tak merasa ikut ambil bagian dalam mempermasalahkan itu.

Abdus Sakur, Koordinator Aliansi Mahasiswa Sreseh Sampang menjelaskan, sebagian masyarakat Kecamatan Sreseh, utamanya Desa Labuhan justru mempertanyakan kelanjutan beroperasinya perusahaan galangan kapal itu. Mereka menagih janji PT Dumas yang siap mempekerjakan masyarakat Sampang, utamanya Sreseh di perusahaan itu.

“Banyak yang memang warga Sreseh terus mempertanyakan kelanjutan bero-

perasinya PT Dumas ini, gara-gara banyak masyarakat yang waktu pertanyakan amdal dan gak ada aktifitas lagi,” ucapnya, Rabu (10/7).

Pertanyaan itu ditujukan kepada Pemkab Sampang, karena menurut Sakur, pem-

Mungkin ini ada permainan dari pihak tertentu di Pemkab, permainan itu terkait dengan uang free dari PT Dumas,”

Abdus Sakur

Koordinator Aliansi Mahasiswa Sreseh Sampang

kab akan menghadirkan investasi besar di Sampang untuk bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

“Mungkin ini ada permainan dari pihak tertentu di Pemkab, permainan itu terkait dengan uang free dari PT Dumas," jelasnya.

Ditambahkan, selama ini dengan banyaknya demonstrasi dan tuntutan dari masyarakat yang mengatasnamakan warga Sreseh kepada PT Dumas bukanlah warga Sreseh sendiri, bahkan masyarakat di sana menyatakan menerima dengan terbuka kehadiran investor baru di Sampang itu.

Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Kepala Desa Labuhan Kecamatan Sreseh H Ismael bahwa selama ini masyarakat Sreseh justru menunggu bagaimana kelanjutan beroperasinya perusahaan galangan kapal itu. “Selama ini masyarakat Sreseh utamanya Desa Labuhan justru menunggu beroperasinya PT Dumas dan tidak mempermasalahkan sama sekali,” katanya.

Sementara itu Faisol Ansori, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sampang mengungkapkan, dari hasil rekomendasi BLH, saat ini PT Dumas masih menyelesaiakan buku kedua terkait perizinan amdal dan tenggat waktunya selama 3 tahun. (ryn)

saja. "Saya juga tadi sempat terlambat tetapi masih tetep masuk dan semuanya pegawai tetap terus semangat saja, jangan menjadi alasan di bulan puasa, seperti pekerja hari biasanya," singkatnya.

Kapal Tak Beroperasi Pada hari pertama bulan puasa, 25 perahu pengangkut pasir di Pelabuhan Tanglok tidak beroperasi karena pekerja kapal banyak yang tidak mau memberangkatkan perahu, dan khawatir apabila dipaksakan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa.

Sejumlah perahu pengangkut pasir yang biasa beroperasi di Pelabuhan Tanglok, Rabu (10/7) berjejer rapi di depan pelabuhan. Pemilik perahu sudah berpamitan kalau tidak mau memberangkatkan kapalnya di awal bulan Ramadhan.

Pemilik perahu Inul Nusantara H.Zeini mengatakan, perahu pengangkut pasir yang dia miliki tidak berangkat karena pekerja kapal banyak yang tidak bisa bekerja, sehingga sehari sebelumnya oleh pekerja perahu sudah

dibersihkan dan ditata rapi dengan perahu milik temantemannya.

"Pekerja kapal banyak yang tidak bisa bekerja karena masih hari pertama di bulan puasa, sehingga kalau bukan pekerja yang biasa mengoperasikan perahu maka tidak mungkin akan bisa jalan meskipun itu ada orang yang siap bekerja tapi tidak bisa mengoperasikannya, karena ini tidak sama dengan cara mengoperasikan mobil," ucapnya kepada Koran Madura.

Pernyataan senada juga diungkapkan juragan perahu Hasbu. Ia mengatakan, perahunya tidak beroperasi karena pekerjanya banyak tidak masuk. “Awal bulan puasa memang kebiasaan para pekerja perahu, karena bukan pekerjaan enteng ketika harus bekerja dilaut. Badan tidak fit saja maka ini tidak akan maksimal sehingga pekerja memilih istirahat satu atau dua hari agar bisa beradaptasi,” ujarnya. (ryn/jun)

JUMLAH RTSM

Jumlah Pagu RTSM Dinilai Asal-asalan SAMPANG- Badan Pengawasan Statistik (BPS) Sampang tidak terima apabila pihaknya disalahkan terkait dengan penundaan pencairan BLSM (Bantuan Langsung Sasaran Miskin) yang datanya banyak tidak sesuai dan tidak tepat, karena bukan hanya BPS yang menjadi unsur pendataan dalam menentukan jumlah RTSM di Kabupaten Sampang.

Pencairan kompensasi BLSM di Kabupaten Sampang masih ditunda oleh pemerintah, sedangkan di kabupaten lain khususnya di Madura sudah banyak yang berjalan dan diterima langsung oleh warga miskin. Namun, tidak dengan masyarakat Sampang yang masih menunggu pendataan ulang karena banyak data yang masih tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Sampang yang sebenarnya.

Jumlah pagu RTSM tahun 2013 data dari BPS Sampang sekitar 108. 647. Sebagian dari jumlah tersebut masih banyak warga yang tidak menerima BLSM. Kepala BPS Sampang melalui Kasi Statisitik Sosial Noer Amin Setiawan mengatakan, yang mendapatkan BLSM itu melalui data dari BPS akan tetapi ketika data ada yang

tidak sesuai maka boleh diubah melalui musrembangdes dan kemungkinan akan bisa bertambah, sehingga dia yakin perubahan melalui musrembang tidak akan terlalu banyak.

Untuk kali ini tidak bisa menentukan jumlah karena masih belum melakukan verifikasi ulang, dan untuk verifikasi ulang itu 3 tahun sekali dan akan dilaksanakan tahun 2014. Dan data ini kemungkinan akan berubah karena tidak stagnan.

Akan tetapi di dalam mekanisme distribusi dan pemutakhiran penerima kartu perlindungan sosial (KPS) bahwa data tersebut melaui kepala desa/lurah dengan melaksanakan musdes/ muskel menentukan rumah tangga yang diganti oleh pengganti.

Dan cuma bisa dirbah akan tetapi tidak bisa bertambah.

"Saya awalnya sempat tidak percaya kalau ada penurunan pagu RTSM rata-rata 15,02 persen per kecamatan.

Dan menjanggal karena semua kecamatan penurunannya rata mulai dari 2012 ke 2013, dan seteleh diklarifikasi ke TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (10/7). (jun)

BANGKALAN

7

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II

BULAN RAMADHAN

Jam Pelajaran Akan Dipangkas BANGKALAN – Selama bulan suci Ramadhan, jam pelajaran di sekolah tidak seperti hari-hari biasanya, melainkan dipangkas 1 sampai 2 jam. Itu dilakukan pada semua tingkat sekolah yang ada. Hal itu disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, kemarin (10/7).

“Untuk jam pelajaran pada bulan Ramadhan ini rata-rata berkurang 1 hingga 2 jam.

Pengurangan ini kami lakukan untuk menghormati bulan suci Romadhan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar materi yang diajarkan tetap, hanya waktunya saja yang berkurang.

Tiap mata pelajaran bisa berkurang 10 menit.

“Cuma hanya jamnya saja yang berkurang. Selain itu, ditambah dengan kegiatan Ramadhan,” katanya.

Selama bulan suci Ramadhan, pihaknya juga mewajibkan semua sekolah untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadhan.

“Selama Ramadhan berlangsung biasanya untuk kegiatan yang berbau keagamaan lebih ditingkatkan.Semua sekolah sangat saya anjurkan untuk mengadakan kegiatan Ramadhan seperti pondok romadan atau lainnya.Yang pasti harus efektif fakultatif,” pintanya.

Memang, kata Mohni, saat ini sekolah sedang libur. Akan tetapi, ketika nanti sudah aktif kembali, semua sekolah harus mengadakan kegiatan Ramadhanan.

“Secara teknis kegiatan apa yang akan dilakukan, saya serahkan kepada sekolah masing-masing, yang penting membentuk kegiatan yang positif,” jelas Mohni.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Bangkalan, Edi Hariadi menyambut baik apa yang menjadi anjuran Disdik Bangkalan. Pihaknya mengaku pada setiap tahun memang rutin melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Ramadhan, seperti pondok Ramadan.

Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada imtak dan iptek, agar apa yang menjadi acuan kegiatannya bisa bernilai positif.

“Banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan, seperti pengajian, tadarus Al-quran, dan sebagainya,” ungkapnya. (ori/rah)

PENDIDIKAN GRATIS

Anggaran Pendidikan Gratis SMA Diperkirakan Diatas Rp 1 M BANGKALAN - Program pendidikan gratis tingkat SMA/sederajat di Bangkalan akan berlangsung sejak tahun ini. Tak tanggungtanggung, anggaran untuk pendidikan gratis di tingkat SMA diperikrakan menyedot anggaran Rp 1 miliar lebih selama satu tahun.

Wakil ketua komisi D DPRD Bangkalan Ismail Hasan mengatakan anggaran untuk pendidikan di Bangkalan memang tidak hanya dari APBD Kabupaten. Tapi, ada pula dari APBN dan Pemprov. Namun, untuk Bangkalan karena gratis untuk tingkat SMA diperkirakan menghabiskan dana miliaran. ”Hal itu akan dibahas nanti pada PAK, Mas,” ujar Ismail.

Dari kalkulasi awal, kata Ismail, pihak Disdik merencanakan per siswa Rp 15 ribu/sebulan. Nah, ketika ditotal anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1 miliar lebih. Pendidikan gratis itu merupakan program pemkab Bangkalan. Nanti, dalam pembahasan akan dirinci terkait kebutuhan riil dari

pendidikan gratis ini.

Sementara, Kepala Disdik Bangkalan Mohni menuturkan hingga kemarin pihaknya belum memiliki gambaran

Anggaran untuk pendidikan di Bangkalan memang tidak hanya dari APBD Kabupaten.

Tapi, ada pula dari APBN dan Pemprov. Namun, untuk Bangkalan karena gratis untuk tingkat SMA diperkirakan menghabiskan dana miliaran.”

Ismail Hasan

Wakil ketua komisi D DPRD Bangkalan kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis tingkat SMA itu. Sebab, instansinya masih melakukan pengumpu-

lan dari sekolah terkait biaya operasional mereka pada tahun sebelumnya.”Ketika itu rampung, akan ada kesimpulan kebutuhan anggaran tersebut,” ujar Mohni.

Setelah itu, pihaknya akan mengajukan pembahasan anggaran pada rapat banggar DPRD. Tentu, dengan membawa data menyangkut kebutuhan dunia pendidikan di masing-masing sekolah tingkat SMA/sederajat. Dalam standart nasional, kata Mohni, setiap siswa diperkirakan menghabiskan dana Rp 2 juta setiap bulan.”Tapi, nanti disesuaikan untuk konteks Bangkalan,” paparnya.

Apalagi, mulai tahun ini, ada BOS tingkat SMA dari pemerintah pusat. jatahnya, setiap siswa Rp 1 juta. Sementara, dana itu memang belum cair untuk tahun ini.

Informasinya, lanjut Mohni, akan turun mulai Juli ini.

Kemungkinan tidak 1 juta.

Karena untuk setengah tahun atau satu semester. Jadi, dari kekurangan itu, akan ditambah melalui dana APBD Bangkalan.(dn/rah)

ori/koran madura

MENJALANI TES: Sejumlah siswa saat Menjalani Tes Penerimaan siswa baru di salah satu SMPN di Bangkalan beberapa waktu lalu.

Sebanyak 24 Sekolah Terapkan Kurikulum Baru

Mohni

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan BANGKALAN – Sebanyak 24 Sekolah di semua tingkatan mulai 15 Juli mendatang akan menerapkan kurikulum 2013.

Sekolah yang dimaksud berdasarkan penunjukan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Mohni mengaku telah menyalurkan buku pegangan Kurikulum 2013. Sebab, kurikulum tersebut akan diterapkan pekan mendatang pada ajaran baru.

"Sebenarnya kurikulum baru cukup efektif dilakukan dalam tahun ajaran baru nanti. Termasuk, bukunya sudah dibagikan," kata Mohni.

Mohni menerangkan, saat ini 24 sekolah di Bangkalan sudah ditunjuk untuk menerapkan kurikulum 2013 saat tahun ajaran baru nanti. Di tingkat SD ada 11 sekolah yang dipercaya menerapkan Kurikulum 2013. Yaitu, SDN Kemayoran 1, SDN Demangan 1, SDN Kraton 3, SDN Pekadan 2, SDN Sanggra Agung 2, dan SDN Alaskembang 1. Lalu, SDN Kamoneng, SDN Tlomar 2, SDN Bringen, SDN Banyuajuh 2, dan SDN Banyuajuh 3.

Sementara, di tingkat SMP ada lima sekolah, yaitu, SMPN 1 Arosbaya, SMPN 2 Bangkalan, SMPN 5 Bangkalan, dan SMPN 1 Burneh. Selain itu, ada dari SMP swasta Darut Tauhid Geger.

Untuk tingkat SMA ada delapan sekolah yang dipercaya menerapkan Kurikulum 2013.

Sekolah tersebut yaitu, SMA 2 Bangkalan, SMAN 3 Bangkalan, SMA 1 Kwanyar, SMAN 1 Kamal, SMAN 1 Arosbaya, dan SMAN 1 Tanjung Bumi. Adapun untuk SMK hanya ada dua sekolah yang terpilih, SMKN 1 Kamal dan SMKN 2 Bangkalan.

Terkait buku Kurikulum 2013 tersebut, sudah disebar beberapa waktu lalu yang dikirim langsung oleh Kementerian pada sekolah tersebut.

Tak hanya buku, saat ini guru di sekolah yang menerapkan kurikulum baru tersebut juga

sudah mendapat pelatihan.

Menurut Mohni, guru yang mengajar berdasarkan Kurikulum 2013 harus mendapat pelatihan. Pelatihannya sudah dilaksanakan di Surabaya dan Malang dalam bentuk bimbingan dan teknik selama enam hari. Termasuk, sejumlah pengawas dan kepala sekolah juga sudah mendapat pelatihan. Sebagian lagi, tutor ada yang sudah dikirim ke Jakarta untuk mengikuti kurikulum baru di tingkat nasional.

"Kita akan melihat sejauh mana kinerja gurunya dalam penerapan kurikulum yang baru," terang Mohni.

Kemendikbud memang membuka kesempatan bagi sekolah di luar daftar yang ditetapkan yang ingin menerapkan Kurikulum 2013. Namun, tetap ada syarat yang harus ditaati. Di antaranya, sekolah boleh menerapkan Kurikulum 2013 asalkan guru-gurunya sudah dilatih materi kurikulum baru minimal 52 jam.

Selain itu, lanjutnya, tentunya dengan anggaran sekolah sendiri. Pertanyaannya apakah sekolah tersebut sanggup untuk pendaanaannya.

Dia menambahkan, kurikulum yang baru, memang akan diterapkan secara bertahap, untuk ajaran baru tahun ini Kemendikbud hanya menunjuk 24 sekolah itu. Akan

tetapi, pada tahun berikutnya, tentunya akan diberlakukan pada semua sekolah.

“Kendati begitu, kurikulum baru ini belum bisa diterapkan untuk semua lembaga pendidikan negeri yang ada di Kabupaten Bangkalan. 24 lembaga ini hanya diuji coba pada tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang TK dan SD Disdik Bangkalan, Ahmad Fauzi menerangkan dalam penerapan Kurikulum 2013 mendatang bukan hanya pelatihan guru dan penyediaan buku pegangan yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, dimungkinkan juga beberapa alat pendukung pembelajaran juga diberikan guna mengefektifkan pola tematik integratif.

Menurutnya, hingga kini sekolah sudah menerima pendukung pembelajaran tersebut.

Ia berharap semua materi pendukung penerapan Kurikulum 2013 akan berjalan dengan baik.

Dia juga menjelaskan ada beberapa sekolah yang juga mengajukan diri menjadi penerap Kurikulum 2013, tetapi hal itu terkendala biaya.

“Meski ada tuntutan dari sekolah lain, untuk mengaplikasikan kurikulum baru pada tahun yang sama. Namun, hal itu tak dapat dipungkiri, karena terbentur masalah biaya,” ucapnya. (ori/rah)

HUJAN DERAS

Jalan Soekarno-Hatta Tergenang Air

doni heriyanto/koran madura

BANGKALAN - Akibat hujan lebat yang mengguyur kota Bangkalan, Rabu (10/7/ siang, membuat sejumlah ruas jalan protokol kota tergenang banjir, salah satunya terjadi di Jalan Soekarno Hatta, dua arah di jalan tersebut dipenuhi air hujan setinggi trotoar.

Genangan itu sangat mengganggu kelancaran aktifitas pengendara yang melalui jalan tersbut.

Akibat ketinggian air sekitar 40 sentimeter terse-

but, sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus mengurangi kecepatan untuk menghindari cipratan dari ban mobil pada pengendara yang lain.

Selain itu, di sepanjang ruas jalan juga terdapat jalan yang berlubang, yang tak terlihat karena terendam oleh air banjir.

Jalan yang terendam, panjangnya hampir mencapai 200 meter. Kondisi jalan yang paling parah terendam

hingga batas lutut orang dewasa adalah di depan Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan.

“Jalan disini memang sudah sering menjadi langganan genangan air hujan. Jangan sampai hujan sehari dua jam saja kalau hujannya deras, bisa tinggi airnya, seperti sekarang ini,” kata Toha, salah seorang pengendara.

Dia pun berharap pemerintah setempat untuk segara mengatasi genangan air. Ka-

rena, genangan dinilai sangat mengganggu para pengandara. Kondisi seperti ini seringkali terjadi. Namun, tidak ada perhatian serius dari pihak yang memiliki tanggung jawab.

Penyebab timbulnya genangan air hujan tersebut karena buruknya sistem drainase di sepanjang jalan Soekarno-Hatta yang tidak kuat menampung aliran air hujan sehingga meluap ke jalan raya.(dn/rah)

MENJALANI SIDANG: Ahmad Yusuf Santoso, alias Hasan (paling tengah), pria kelahiran Sampang ajudan Rektor UTM saat menjalani sidang di PN Bangkalan.

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Ajudan Bisa Dipenjara Selama 7 Tahun BANGKALAN - Ajudan Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang ditangkap pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, akibat diketahui telah mencuri besi Scaffolding proyek masjid UTM, kemarin siang mulai menjalani persidangan. Dalam sidang perdana yang dijalani pria berusia 52 tahun ini, tampak terdakwa tidak canggung selama proses pembacaan dakwaan disampaikan.

Ahmad Yusuf Santoso, alias Hasan, pria kelahiran Sampang yang kini tinggal di kawasan Gili Kamal ini ditangkap dan ditahan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib sejak 1 Mei lalu. Dirinya diamankan

setelah kedapatan menjual besi scaffolding milik pengembang proyek masjid UTM. Saat itu sekitar pukul 2 dini hari saat kejadian, Hasan yang memang diketahui sering nongkrong di kawasan kampus meminjam pick up inventaris kampus UTM, pick up plat merah tersebut lantas digunakannya mengangkut barang bukti yang ditaksir bernilai Rp 40 jutaan.

Hasan yang dalam aksinya dibantu seorang satpam bernama Yanto, lantas menjual hasil curiannya kepada seorang pengepul besi dengan harga Rp 925 ribu. Dari hasil penjualan itu, Hasan mengambil sebanyak Rp 775

ribu dan sisanya diserahkan kepada Yanto yang hingga kini masih berstatus DPO. Akibat perbuatannya, Hasan didakwa dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Sebab, semua unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Hasan sebagai terdakwa.

Menurut JPU Agus Hariono segala bukti yang telah diamankan cukup kuat untuk menjerat terdakwa dengan pasal 363 KUHP. Dengan demikian, tidak ada alasan lain bagi terdakwa untuk menyangkal dakwaan yang telah dibacakan.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DIGUYUR HUJAN: Genangan air setinggi di atas mata kaki orang dewasa di jl.Soekarno Hatta sering kali terjadi setelah diguyur hujan kurang lebih 1 jam.

8

TAPAL KUDA

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157| TAHUN II

AIR BGS

Gresik Gandeng Korea untuk Penyediaan Air Bersih GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggandeng perusahaan air dari Korea Selatan (K-Water) untuk penyediaan air bersih sebesar 2.000 liter per detik yang bahan bakunya diambil dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) di wilayah itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ir Moh Nadjib mengatakan bahwa kerja sama dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih di masa mendatang dan mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat maupun industri.

“Prioritas penyaluran air bersih yang dikelola oleh KWater adalah untuk melayani masyarakat dan industri di

sekitar wilayah BGS, seperti wilayah Manyar, Bungah dan sekitarnya,” katanya.

Nadjib mengatakan bahwa jalinan kerja sama itu dilakukan setelah K-Water bertemu langsung dengan bupati dan jajaran manajemen PDAM Gresik di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik.

“Pihak K-Water juga telah melakukan survei beberapa waktu lalu untuk penyusunan pengelolaan air bersih di wilayah BGS,” katanya.

Sementara itu Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengaku bahwa hingga kini masih banyak perusahaan di Gresik yang masih menggunakan air bawah Tanah (ABT) yang kualitasn-

ya masih di bawah standar yang ditetapkan.

“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan air bersih yang layak agar investor yang masuk ke Gresik bisa lebih banyak lagi,” katanya.

Dan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama ini, kata dia, Pemkab Gresik siap membantu dalam proses perizinan serta analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Kami akan mempercepat agar kerja sama ini dapat dilaksanakan, dan rencananya pada tahun 2014 sudah akan dilaksanakan pelelangan, sementara untuk perizinan dan Amdal akan ditangani oleh pemkab,” kata dia menegaskan. (ant/rah)

ARUS MUDIK

Komisi III DPR RI Kunjungi Terminal Purabaya SIDOARJO - Anggota Komisi III DPR RI mengunjungi Terminal Purabaya Surabaya di Bungurasih, Sidoarjo, Rabu, untuk melihat sistem pengamanan menghadapi arus mudik Lebaran 2013.

“Sejauh ini, sistem keamanan yang digunakan sudah cukup bagus dan kami yakin pada saat pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik,” ujar anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul di Sidoarjo, Jawa Timur.

Secara kelembagaan, kata dia, pihaknya menyerahkan kepercayaan penuh ke-

pada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif selama Ramadhan maupun setelahnya.

“Saat ini, sebagian polisi sudah melakukan penjagaan di beberapa lokasi yang dianggap rawan tindak kejahatan,” ucap politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Meskipun demikian ia mengatakan bahwa pengamanan di Terminal Purabaya perlu ditingkatkan dari sebelumnya, terutama menjelang dan selama masa arus mudik dan balik Lebaran.

“Apalagi di Provinsi Jawa Timur akan ada hajat besar, yakni pemilihan kepala daerah. Ini tentunya butuh kesiapan dan kesiagaan lebih dari petugas kepolisian,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Eddi menyambut positif kunjungan dari para anggota DPR RI itu.

“Ada ketidaknyamanan dari calon penumpang yang berada di Terminal Purabaya.

Namun, itu murni akibat adanya aktivitas perbaikan beberapa bagian dari terminal ini,” kata dia menegaskan. (ant/rah)

GEBRAKAN, Polres Probolinggo membuka sejumlah kasus kejahatan hasil operasi pekat menjelang Ramadhan.

Polisi Ungkap Sejumlah Kasus PROBOLINGGO – Polres Probolinggo membuat gebrakan baru dengan membuka terhadap sejumlah kasus yang ditanganinya. Rabu, (10/7), Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro, dihadapan puluhan wartawan cetak dan elektronik, membeberkan sejumlah kasus yang ditanganinya untuk kurun waktu dua minggu menjelang Ramadhan.

Selama dua minggu memasuki bulan Ramadhan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau pekat, Kepolisian Resort Probolinggo berhasil mengungkap sejumlah kasus, di antaranya peredaran petasan, narkoba, minuman keras, kegiatan perjudian, prostitusi, dan curanmor.

Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro, mengatakan, operasi pekat yang dilakukan sepekan untuk

antisipasi menjelang ramadhan. Dari operasi tersebut, empat tersangka dari 4 kasus narkoba jenis pil dextro berhasil diungkap. Polisi juga menyita 3 dos anggur merah, 2 dos Vodka, 5 dos arak, dan 2 dos mikmek minuman keras yang diperdagangkan tanpa izin.

Dua kasus petasan, polisi menyita bekas plastik bubuk petasan, gulugan, alat pembuat petasan, sumbu, 128 gulung petasan letek dari tangan

YS (40) Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dari tangan tersangka AS (34) warga Desa Pendil Kabupaten Banyuanyar, polisi mengamankan, timbangan gulugan, petasa, sumbu dan sendok, serta tiga sak belerang.

Sementara enam kasus perjudian, yakni judi togel, dadu, dan domino, polisi berhasil menyita uang tunai, HP, lembar kupon togel, buku ramalan, kartu domino, dan satu set alat judi dadu.

“Semua kasus kejahatan tersebut, hasil pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau pekat yang dilaksanakan selama dua minggu. Kita ingin suasana ramadhan menjadi aman dan nyaman,”ucap AKBP Endar Priantoro.

Lebih lanjut AKBP Endar Priantoro mengatakan, un-

tuk operasi pekat selama dua minggu tercatat pengungkapan kasus yang cukup banyak.

Yakni, satu kasus curanmor, tiga kasus prostitusi, dua kasus petasan, empat kasus narkoba jenis pil dextro, empat kasus minuman keras, da enam kasus perjudian.

“Saat ini polisi terus memantau kondisi terakhir setelah pelaksanaan operasi pekat.

Hal tersebut karena tak lepas kemungkinan ada kasus yang terlewatkan saat polisi melakukan penyisiran pada operasi pekat tersebut,”tandas AKBP Endar Priantoro.

Untuk itu, AKBP Endar Priantoro, menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi kejahatan yang selalu meningkat dengan modus kejahatan baru. (hud).

PEMBUATAN PASPOR

Puasa tak Mengganggu Pelayanan Imigrasi

Sejumlah pedagang buku menghalau petugas Satpol PP dan Polisi saat melakukan eksekusi pedagang buku di kawasan Lapangan Merdeka Medan, Sumut. Para pedagang buku di kawasan itu menolak proses eksekusi tersebut.

KESEHATAN

Satpol PP Tutup Klinik Tanpa Izin LAMONGAN - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur , Rabu menutup paksa Klinik Assalam yang berada di Kecamatan Maduran karena diketahui tidak memiliki izin membuka pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah itu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lamongan Tony Tamtama Jati mengatakan bahwa upaya penutupan paksa terhadap klinik tersebut dilakukan dalam sebuah operasi hasil bekerja sama timnya dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Dia menjelaskan bahwa dalam operasi itu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan personel Dinas Kesehatan menyisir di wilayah Kecamatan Sekaran dan Maduran, dan mendapati empat pelayanan kesehatan swasta yang membuka kegiatan.

“Dari empat pelayanan kesehatan swasta yang kami pantau saat dilakukan operasi itu, ternyata hanya satu unit usaha yang kedapatan tidak memiliki izin, yakni Klinik Assalam, sementara tiga lainnya sudah dilengkapi

izin,” kata dia menjelaskan.

Ia mengatakan bahwa keberadaan Klinik Assalam itu tidak memiliki tiga izin sekaligus yang diwajibkan setiap seseorang atau lembaga membuka usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.

“Tiga izin yang belum dilengkapi oleh pengelola klinik itu mengacu pada peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan,” katanya.

Menurut Tony, ketiga peraturan itu adalah Perda Nomor 06 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan, Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) serta Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.

“Untuk sementara kami meminta agar pengelola klinik tersebut segera melengkapi izin, dan apabila permintaan kami tidak ditindaklanjuti, maka klinik tersebut akan kami tutup selamanya,” kata Tony menegaskan.(ant/ rah)

SIDOARJO - Pelayanan pembuatan dan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya di Waru Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terpengaruh dengan pelaksanaan puasa pada bulan Ramadhan.

Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya Eko Suhartono, Rabu, menjelaskan pelayanan berjalan seperti hari-hari biasa, dan tidak akan terpengaruh dengan puasa.

“Namun, memang ada yang beda, yakni jam kantor kami yang biasanya masuk mulai pukul 07.30 WIB menjadi pukul 08.00 WIB. Kami jamin itu tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan kami,” ujarnya di Sidoarjo.

Secara internal, kata dia, seluruh personel Kantor Imigrasi telah terbiasa tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Warga tidak perlu khawatir dengan kualitas pelayanan kami selama Ramadhan.

Semuanya akan berjalan seperti biasanya,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya biasanya mampu melayani rata-rata 500 pemohon perhari dan akan meningkat menjelang musim liburan.

“Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan juga Jombang,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, lokasi Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya yang berada di pinggir jalan utama Surabaya-

Sidoarjo, makin memudahkan

para pemohon asal luar Kota

Surabaya.(ant/rah)

MATARAMAN

9

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157| TAHUN II

KEPALA DAERAH

DPT Pemilukada Berbeda

Warga memperhatikan rumah yang tergerus longsor di kawasan Weh Pesam, Aceh Tengah, Aceh. Pemda Aceh meningkatkan status gempa 6,2 SR yang mengguncang Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagai Bencana Aceh, yang menghancurkan 16.019 bangunan, 33 tewas dan 22.135 lainnya mengungsi.

Polres Tangkap Pengedar Narkoba MADIUN - Petugas Satuan Narkoba Polres Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu saat sedang melakukan transaksi di sebuah hotel kelas melati di kota setempat.

Kepala Satuan Narkoba Polres Madiun Kota AKP Pujiono mengatakan tersangka adalah Rino (28) alias Gareng, warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Yang bersangkutan merupakan target operasi yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) polisi

setempat sejak lama.

“Tersangka berhasil ditangkap setelah anggota polisi menyamar sebagai pembeli.

Keduanya berjanji bertemu di Hotel Purbaya yang terdapat di Jalan Panglima Sudirman Madiun untuk melakukan transaksi. Setelah itu, tersangka langsung ditangkap polisi,”

ujar Pujiono kepada wartawan.

Dari tersangka, polisi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu kualitas terbaik seberat 0,35 gram berikut alat isapnya. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp256.000.

Pujiono menjelaskan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut guna meringkus pemasok narkoba yang dimiliki tersangka. Sebab, keduanya diduga merupakan bandar atas peredaran narkoba di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

“Kami masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok narkoba dari tersangka. Keduanya disinyalir sebagai bandar atas peredaran sabu-sabu di Madiun,” tambahnya.

Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika dengan acaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan mininal empat tahun.

Pihaknya mengakui jika peredaran narkoba di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya cukup memprihatinkan.

Kasusnya cukup marak dari tahun ke tahun.

Sementara, data Satuan Narkoba Polres Madiun Kota mencatat, kasus narkoba dan pil koplo di wilayah hukumnya selama tahun 2012 mencapai 27 kasus dengan 35 tersangka Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,45 persen jika dibandingkan dengan kasus narkoba pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2011 Satuan Narkoba Polres Madiun Kota berhasil mengungkap sebanyak 25 kasus dengan 26 tersangka. (ant/rah)

CJH

Kemenag Belum Beritahukan Pembatalan Calhaj

BOJONEGORO - Kementerian Agama Bojonegoro, Jatim, belum memberitahukan pembatalan keberangkatan 154 calon haji yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada musim haji tahun ini.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kantor Ke-

menterian Agama (Kemenag) Bojonegoro Wakhid Priyono mengatakan pemberitahuan kepada 154 calon haji (calhaj) yang batal berangkat masih menunggu keputusan Kementerian Agama pada 15 Juli mengenai nama-nama yang batal berangkat.

“Kami akan memberitahu-

kan calhaj yang batal berangkat melalui surat. Tapi masih menunggu nama-nama sesuai keputusan Kementerian Agama,” katanya.

Ia menjelaskan penyelesaian pembatalan keberangkatan 154 calhaj pada musim haji tahun ini dari 1.309 calhaj yang sudah melunasi BPIH

mengacu Peraturan Menteri Agama No 63 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kuota Haji.

Sesuai ketentuan itu, katanya, calhaj yang batal berangkat pada musim haji tahun ini tidak akan dikenakan tambahan BPIH kalau pada musim haji tahun mendatang besarnya BPIH meningkat.

Ia mencontohkan, besarnya BPIH yang sudah dilunasi calhaj di daerahnya tahun ini sekitar Rp33 juta, maka calhaj tidak harus mengeluarkan uang tambahan kalau besarnya BPIH tahun depan meningkat.

“Tapi kalau ternyata besarnya BPIH musim haji tahun depan turun ya kelebihan BPIH calhaj akan dikembalikan,” ujarnya.

Wakhid optimistis sebagian besar calhaj yang sudah melunasi BPIH yang kemungkinan batal berangkat mau mengerti, sebab mereka memastikan tahun depan bisa berangkat.

Ia menambahkan di daerahnya ada tujuh calhaj batal berangkat disebabkan enam calhaj meninggal dunia dan satu calhaj sakit keras.

Enam calhaj yang meninggal dunia yaitu penduduk Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Sumian, penduduk Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Alif Kumaidi, penduduk Desa Tlumbung, Kecamatan Sumberrejo, Kastur dan penduduk Pasinan, Kecamatan Baureno, Mashari.

Lainnya, penduduk Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Lastari dan penduduk Desa Kepohbaru, Kecamatan Kepohbaru, Supatkur.

“Satu calhaj batal berangkat karena sakit keras, sehingga tidak memungkinan berangkat,” katanya. (ant/rah)

MADIUN - Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dipastikan berbeda, meski dilakukan pencoblosan pada hari yang sama tanggal 29 Agustus.

Komisioner KPU Kota Madiun Kokok Heru Purnomo mengatakan untuk DPT Pemilukada Kota Madiun ditetapkan sebanyak 142.463 pemilih, sedangkan untuk DPT Pemilukada Jawa Timur tercatat lebih besar, yakni 143.219 pemilih.

“Memang ada perbedaan DPT untuk kedua pemilukada tersebut. Selisih itu terdapat pada pemilih warga binaan di Lapas Madiun yang memiliki hak pilih pada pemilukada mendatang,” ujar Kokok kepada wartawan.

Menurut dia, untuk warga binaan di Lapas Kelas I Madiun yang memiliki hak pilih dan tercantum dalam DPT Pemilukada Jawa Timur sebanyak 756 orang.

Sedangkan untuk Pemilukada Kota Madiun hanya 54 warga binaan yang tercantum dalam DPT Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun.

Untuk melayani pemungutan suara tersebut, KPU Kota Madiun akan menyediakan satu TPS di dalam lapas setempat. Untuk petugasnya, selain melibatkan petugas Lapas Madiun juga terdapat anggota KPPS dan PPS dari kelurahan setempat.

Seperti diketahui, Pemilukada Kota Madiun rencananya akan dilakukan bersamaan dengan Pemilukada Jawa Timur pada 29 Agustus 2013. Pemilukada Kota Madiun akan memilih Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Madiun sedangkan Pemilukada Jawa Timur akan memilih Gubernur dan wakil Gubernur Jatim.

Adapun Pemilukada Kota Madiun akan diikuti oleh enam pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU setempat. Keenam pasangan calon tersebut adalah, pasangan petahana Bambang Irianto-Sugeng Rismianto (Baris) yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB dan PAN. Lalu, pasangan perseorangan Muchid-Karni (Murni) serta pasangan perseorangan lainnya, Achmad Zainudin-Kushendrawan (Awan 19).

Kemudian, pasangan Sutopo-Tri Nuryani (Topcare) yang diusung Partai Hanura, PDS, dan PDP; pasangan Parji-Inda Raya yang diusung PDI Perjuangan dan belasan partai kecil; serta pasangan Arief PurwantoHari Suci yang diusung oleh Golkar dan PKS. Sedangkan dalam Pemilukada Jawa Timur telah terdapat empat bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jatim. Dimana tiga di antaranya diusung partai politik, masing-masing KhofifahHerman Sumawiredja diusung PKB dan sejumlah partai nonparlemen, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah diusung PDI Perjuangan, dan pejabat kini SoekarwoSaifullah Yusuf yang diusung mayoritas partai parlemen serta belasan partai non parlemen.

Sementara satu lagi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar melalui jalur perseorangan yakni Eggi Sudjana-Muhammad Sihat. (ant/ rah)

JASA KEUANGAN

Modal Usaha Koperasi Capai Rp446,8 Miliar MADIUN - Jumlah modal usaha koperasi aktif di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tercatat Rp 446,8 miliar lebih hingga akhir 2012, kata Bupati Madiun Muhtarom.

Menurut Bupati di Madiun, Rabu, jumlah modal usaha tersebut berkembang pesat dan melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD yang ditetapkan.

“Target dalam RPJMD hanya mematok modal usaha Rp75,1 miliar, namun berkembang menjadi Rp446,8 miliar lebih. Ini sudah melampaui target yang ditetapkan,” kata dia kepada wartawan.

Peningkatan yang cukup signifikan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan koperasi di Kabupaten Madiun yang cukup pesat. Selain itu, juga dipicu oleh kondisi perekonomian masyarakat setempat yang membaik.

Bupati menjelaskan, meski modal usaha telah melampui target, peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Madiun perlu ditindaklanjuti dan terus dikembangkan. Karena itu, ke depan koperasi dituntut untuk lebih mandiri, produktif, reaktif, dan inovatif terhadap tuntutan perubahan globalisasi agar mampu bersaing.

Selain itu, seluruh penggerak koperasi juga harus konsisten untuk mengembangkan koperasi dengan menerapkan secara keseluruhan Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Ia juga meminta agar ke depan koperasi di Kabupaten Madiun mampu melayani kebutuhan petani. Hal tersebut mengingat sebagian besar pekerjaan warga

Kabupaten Madiun bergantung pada sektor pertanian.

“Diharapkan nantinya ada perlakukan khusus kepada petani baik dalam pemberian dan pengembalian modal. Seperti kelonggaran waktu hingga beberapa bulan setelah panen,” kata dia.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagta) Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto mengatakan jumlah lembaga koperasi di wilayah Kabupaten Madiun hingga kini telah mencapai 800 unit lebih.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persennya merupakan koperasi sehat dan aktif, 15 persen di antaranya tergolong koperasi tidak sehat, dan 15 persen lainnya berstatus mati suri,” kata Tontro.

Untuk itu, dinas terkait terus melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan koperasi. Di antaranya meningkatkan akses permodalan melalui berbagai bantuan pemerintah baik daerah maupun pusat serta memberikan pelatihan untuk tertib administrasi, manajemen, serta kepemilikan aset.

Ia menambahkan, untuk memperingati Hari Koperasi Indonesia tahun ini, Pemkab Madiun telah menggelar aneka produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, juga menggelar pasar murah yang menyediakan ribuan paket bahan kebutuhan pokok bagi sejumah warga miskin di wilayah sasaran memasuki bulan Ramadhan. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II

Said: Saya Menjunjung Tinggi Politik Bermartabat SURABAYA - PDI Perjuangan tidak akan mengambil manfaat politik dalam kisruh yang melanda salah satu kontestan pilgub Jawa Timur. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Said Abdullah mengaku lebih mengedepankan pendidikan politik yang santun dan beretika guna memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada rakyat.

Penegasan ini disampaikan Said sehubungan dengan munculnya pemberitaan seputar pertemuannya dengan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. “Nawaitu saya, tidak mau bermain diair keruh. Itu bukan karakter politik saya,” jelas dia.

Said mengaku kaget membaca berbagai pemberitaan seputar pertemuan dengan salah satu pimpinan parpol.

“Selama ini saya tidak pernah

melakukan pertemuan apapun dengan pimpinan parpol manapun,” tegas Said.

Said mengaku akan menjunjung tinggi politik yang bermartabat. Apalagi, di Jawa Timur ini, banyak norma, nilai-nilai budaya lokal yang harus dijunjung tinggi yang mengajarkan bagaimana berperilaku, tenggang rasa dan saling hormat menghormati.

“Saya akan tetap istiqamah menemui dan menyapa

Said Abdullah Cawagub Jatim

masyarakat karena pemilik suara dan kedaulatan adalah masyarakat,” tegas dia.

Pilgub kata Said hanyalah sarana berdemokrasi untuk mencapai tujuan. Namun demikian, upaya meraih kekuasaan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan terpuji. Jangan sampai gara-gara pilgub, rakyat diberikan pencitraan yang negatif terhadap bakal calon yang bertarung.

“Sungguh sangat mengagetkan ketika saya dituduh tidak punya etika dan clear saya tidak bertemu siapapun dan akhirnya pertanyaan besarnya adalah " siapa sesungguhnya yang tidak punya etika ? Wong nggak ketemu dibilang ketemu dan diserang lagi. Marilah kita hindari pola politik parokial agar Jawa Timur tetap kondusif,” pinta dia. (gam)

SIDANG PELARANGAN SHOLAT JUM’AT

Jaksa Mentahkan Eksepsi Aktivis Buruh SURABAYA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Agus Oktavianto dari Kejari Surabaya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN Surabaya), Rabu (10/7) kemarin, menolak dan mementahkan eksepsi dari Mahfud Zakaria, terdakwa kasus fitnah di PT Hasil Fastindo atas larangan melakukan sholat jum’at.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Ahmad Fauzi, Jaksa Dedi menolak seluruh eksepsi yang dilakukan terdakwa Mahfud . Menurutnya, terdakwa yang juga aktifis buruh itu, telah membalikkan fakta peristiwa yang sebenarnya, yang menyampaikan

aspirasi bahwa buruh disana dilarang melaksanakan Shalat Jumat. “Namun apa yang disampaikan terdakwa tanpa didasari bukti yang kuat,” jelas Deddy dalam persidangan, kemarin.

Dijelaskannya , manajemen PT Hasil Fastindo tidak pernah melarang karyawannya untuk melakukan Shalat Jumat. Bahkan mengenai pelaksanaan dan waktu, semuanya diserahkan pada karyawan sendiri. Dengan penolakan ini, JPU meminta kepada hakim agar tetap melanjutkan persidangan terdakwa sesuai dengan dakwaan.

Sebelumnya, Nurana Dibyantarsih selaku Penasihat Hu-

kum terdakwa Mahfud Zakariya dalam eksepsinya mengaku keberatan dengan dakwaan JPU. Pasalnya, pernyataan Mahfud soal pelarangan sholat Jumat dalam demo itu mewakili serikat pekerja jadi harusnya dilindungi UndangUndang.

Selain itu, perkara Mahfud ini mencuat karena pemberitaan media. Untuk itu, seharusnya perkara ini tidak perlu dipidanakan. “Pihakpihak yang merasa dirugikan dengan pernyataan Mahfud seharusnya melalui hak jawab tak perlu dipidanakan,” kata Nurana Selain itu, Nurana juga menyebut bahwa pelaran-

gan sholat yang diberlakukan PT Hasil Fastindo memang benar adanya. Buktinya sebelum demo ada beberapa buruh yang dipecat lantaran nekat tetap menunaikan sholat Jumat. “Selain itu, saat ini Disnaker Surabaya juga sudah menetapkan tersangka, jadikan jelas bahwa terbukti adanya pelarangan ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, fitnah yang dikenakan pada Mahfud berawal pada 15 Maret 2012 lalu, dimana Mahfud memimpin demo di halaman Toko Hasil. Dalam demo itu, Mahfud menyampaikan aspirasi bahwa buruh disana coloring melaksanakan shalat Jumat. (kas)

mag/koran madura

MENUNJUKKAN BARANG BUKTI: Petugas menunjukkan barang bukti saat gelar rilis di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (10/7) kemarin.

NARKOTIKA

Polrestabes Bongkar Sindikat Narkoba SURABAYA - Peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) kembali terungkap. Lima tersangka baik pengguna dan pengedar dicokok dengan barang bukti bersumber dari dua LP. Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya Kompol Leo Sinambela, mengatakan, keberadaan dua LP pertama terletak di Madura dan di daerah barat yang dari dulu cenderung terkenal sebagai tempat peredaran Narkoba.

"Dua LP itu adalah LP Pamekasan dan LP Madiun," kata , Rabu (10/7).

Ia menjelaskan, Yati (25), Ismono (42), dan Amir (25) merupakan tersangka yang terkait peredaran narkoba di LP Madiun. Yang pertama ditangkap adalah Yati yang diamankan di Jalan Klakah Rejo.

Dari purel tersebut petugas mengamankan 0,3 gram sabu-sabu.

Yati kemudian mengaku jika serbuk kristal itu juga

dikonsumsi oleh Ismono, seorang temannya. Ismono lantas diamankan dengan barang bukti 0,3 gram. Kedua budak narkoba itu sama-sama mengaku jika sabu yang mereka konsumsi dibeli dari Amir. Amir pun ditangkap dengan barang bukti10,7 gram sabu-sabu."Kepada kami Amir mengaku mendapat barang dari seorang napi di LP Madiun," lanjut Leo, Napi tersebut, kata Leo, menerima order melalui telepon. Dia kemudian menyuruh kurirnya meletakkan (meranjau) sabu-sabu yang diorder di tempat yang sudah disepakati. "Sabu0sabu itu diranjau di daerah Pasuruan. Sekali ngambil bisa 15 gram sabusabu," ujar Leon.

Sementara yang terlibat dengan peredaran narkoba di LP Pamekasan adalah Steven (24), warga Jalan Embong Malang dan Daniel (23), warga Candi, Sidoarjo. Yang membeli dari seorang napi di

LP Pamekasan adalah Daniel. Melalui telepon, Daniel mengorder pil ekstasi yang dimintanya."Pil itu diranjau di kawasan di Surabaya," terang Leo. Leo mengatakan, Daniel tertangkap dengan barang bukti 13 pil ekstasi. Dari Daniel, petugas mengembangkannya ke Steven yang ditangkap di lobi Apartemen Puncak Permai dengan barnag bukti 17 butir pil ekstasi.

"Barang bukti yang kami amankan dari Daniel adalah pil kiriman ketiga. Pada kiriman pertama Daniel memesan 50 butir dan kiriman kedua 100 butir," tandas Leo. Selain 5 budak narkoba tersebut, petugas juga menangkap 8 budak narkoba lain. Mereka ditangkap dalam waktu dua minggu terakhir.

Total narkoba yang dapat diamankan dari seluruh kasus aadalah 18 gram sabu-sabu, 32 butir pil ekstasi, dan 177 gram ganja. (mag/kas)

HASIL VISUM MAYAT WONOKROMO

Mayat Diduga Korban Pelecehan Seksual SURABAYAPenemuan sesosok Mayat pria dalam karung dikawasan Jalan Jagir Wonokromo mulai sedikit terkuak, dari hasil visum yang dilakukan Polisi, dugaan kuat mayat itu merupakan korban sodomi. Hal itu dicurigai dari dubur mayat yang rusak.

Saat ini Polisi masih terus mempelajari temuan tersebut dan akan segera mengembangkan dengan adanya himbaun terhadap masyarakat yang merasa kehilangan keluarga."Menurut hasil vi-

sum begitu, duburnya rusak," kata Iptu Solikin Ferry , Rabu (10/7) Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya itu mengatakan, selain dubur rusak, hasil visum juga mengatakan jika rahang kanan korban yang belum diketahui identitasnya itu remuk. Wajah dan dada juga mengalami luka memar akibat dianiaya."Perkiraan waktu kematian adalah pukul 23.00 WIB - 05.00 WIB," lanjut Ferry.

Karena ada kemungkinan

menjadi korban sodomi kemudian dibunuh, polisi pun mencoba menyisir lokasi-lokasi yang biasa digunakan oleh komunitas gay berkumpul. "Ada beberapa lokasi di Surabaya tempat kaum gay mangkal.

Kami akan selidiki itu," tandas Ferry.

Seperti diketahui, bahwa pada Selasa (9/7) kemarin sesosok mayat tanpa identitas tewas tenggelam terbungkus sarung di Sungai Jagir Wonokromo, Surabaya.

Berdasarkan, identifikasi se-

mentara pihak kepolisian, diketahui mayat memiliki ciri bertatto dilengan kanan, mengenakan tindik dilidah dan cincin di jari manis tangan kanan.

Mayat tersebut ditemukan oleh seorang pemancing diperairan tersebut, sekitar pukul 12.30 Wib. Mayat itu, diduga merupakan korban penganiayaan. Sebab, mengalami sejumlah luka dibagian perut dan muka serta adanya luka bakar disekujur tubuhnya. (mag/kas)

PERKARA BATU MANGAN

Terdakwa Bakal Tuntut Balik Polisi mag/koran madura

BERSAMA WARGA: Dua unit mobil digunakan untuk melakukan Patrol Sahur bersama warga selama bulan Ramadhan.

PATROLI

Polres Tanjung Perak Gelar Patrol Sahur SURABAYA - Menyambut bulan suci Ramadhan Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya menggelar Patrol Sahur. Berpatroli dikala hendak melaksanakan sahur.

Patrol ini dilakukan pihak kepolisian dengan mengikutsertakan kelompok masyarakat dan berkeliling-keliling untuk membangunkan warga sekitar dengan cara berpatroli.

Dengan menggunakan obil-mobil polisi dan juga pick up serta mobil yang telah didesain lengkap dengan pengeras suara dan juga drum serta kentongan puluhan masyarakat dan juga petugas melaksanakan Patrol sahur, berputar di daerah Perak Timur- Perak Barat dan daerah-daerah disekitar kawasan perak.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Aries Syahbudin, menuturkan, “Patroli Sahur” Polres Pelabuhan ini merupakan penciptaan kondisi dilingkungan masyarakat.

Hal itu sendiri, kata dia, diwujudkan dengan kemitraan terhadap masyarakat disekitar

wilayah hukum kepolisian. “ Dengan mengakomodir dan menyatukan tradisi sehingga memanfaatkan patroli sebagai bentuknya,” katanya, Rabu (10/7) dini hari.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga dimaksukan sebagai langkah mengeliminir gangguan selama bulan puasa dilangsungkan. Diantara penekanan gangguan tersebut yakni, melarang kelompok pemuda bermain bola dijalanan diseluruh wilayah selama bulan puasa. “ Gangguan seperti bermain bola dijalanan yang sering dilakukan nantinya akan kami larang saat ber patroli dikarenakan membahyakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya lagi, berkaitan dengan “Patrol Sahur” akan diadakan tidak hanya di lakukan oleh Polres Tanjung Perak. Akan tetapi, keterlibatan Polsek-polsek jajaran akan juga melakukan kaitan acara tersebut.” Nanti semisal di Polsek Asemrowo, maka polsek tersebut yang akan melakukan patrol dan berkoordinir dengan masyr-

akat setempat. Itu, berlangsung di 5 polsek jajaran kita,” jelasnya.

Ia menambahkan, patroli tetap akan dilakukan dan bahkan ditingkatkan menjelang dan selama Ramadan serta Lebaran. Begitu juga dengan razia baik hotel yang biasa digunakan sebagai tempat maksiat dan tempattempat produksi petasan.

“Kami akan berupaya agar Ramadan ini bisa tenang seperti harapan masyarakat,” ujarnya Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengundang takmir masjid yang ada di wilayahnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membahas permasalahan seputar kegiatan menjelang bulan Ramadan yang tinggal menunggu hari.

Sebanyak 135 takmir masjid diajak duduk bersama.

Para takmir tersebut mengungkapkan kepada polisi perihal gangguan keamanan yang terjadi di wilayahnya yang biasa terjadi selama bulan Ramadan.(mag/kas)

SURABAYAHartono Wandy, Direktur PT Hamparan Alam Nusantara (HAN) akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri SH. Dengan adanya putusan bebas tersebut, Hartono melalui kuasa hukumnya Pieter Talaway menuntut keadilan dengan meminta aparat penegak hukum yang menyeretnya hingga ke persidangan merehabilitasi nama baiknya. “ Klien kita adalah seorang pengusaha, jadi nama baiknya tercemar dengan pemberitaan media selama ini bahwa dia adalah seorang tersangka,” ujar Pieter, Rabu (10/7).

Selama penyidikan polisi lanjut Pieter sudah jelas dibeberkan bahwa kliennya selama menjalankan usahanya di bidang batu mangaan, perijinan yang dipegang dan dikeluarkan oleh Gubernur NTT dianggapnya sudah tidak ada masalah. Namun, entah mengapa, JPU Soemantri SH menjaringnya dengan dakwaan kesatu bahwa terdakwa Hartono Wandy melanggar pasal 161 jo 160 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertam-

bangan Mineral dan Batubara atau dakwaan kedua melanggar pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.

Dikatakan JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bahwa 15 Juni 2010 batu mangaan milik terdakwa sebanyak 10 kontainer berada di Depo Pelayaran Meratus, Jl Tanjung Tembaga 5-7 Surabaya.

Seterusnya diangkut ke gudang di Jalan Raya Gilang, Sidoarjo. Sepanjang perjalanan dibuntuti oleh polisi dari Resor Tanjung Perak.

Ternyata ketika diperiksa, barang angkutan yang mengatasnamakan PT HAN tidak ada IUP (Ijin Usaha Pertambangan)-nya. Sebagai Direktur PT HAN, terdakwa dinilai bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dalam penyidikan yang menghadirkan saksi ahli Buana Sjahboeddin SH MH dari Dirjen Mineral Batubara Kementrian Energi Sumber Daya Mineral diperoleh beberapa keterangan. Di antaranya bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengangkutan batu mangaan harus memiliki IUP untuk operasi produksi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. “Apabila pelaku usaha menggunakan perpan-

Pieter Talaway SH Kuasa Hukum

jangan ijin sementara pengangkutan dan penjualan dari Gubernur NTT atau bukan dari pemberi IUP maka telah melanggar ketentuan pidana dalam pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009,” kata saksi ahli sambil menambahkan bahwa Gubernur NTT tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat ijin tersebut karena WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada di satu wilayah kabupaten.

Keterangan saksi ahli tersebut dijadikan acuan oleh pihak kepolisian untuk memproses perkara pidana tersebut seterusnya dilimpahkan

ke kejaksaan dan bergulir di PN Surabaya yang digelar oleh JPU Soemantri SH. seperti disebutkan sebelumnya.

Pieter merasa heran dengan dakwaan JPU. Sebab, dalam dakwaan, JPU mengatakan bahwa ijin sementara yang diterbitkan oleh Gubernur NTT tidak sah. Dijelaskan oleh Anggota Dewan Kehormatan Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) ini bahwa ijin dari Gubernur NTT tersebut sah.

“Sebuah produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Negara (Gubernur) sepanjang belum dibatalkan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dicabut/ditarik oleh penerbitnya, maka produk hukum itu sah dan legitimate,” tegas Mantan Ketua AAI Surabaya ini.

Dengan demikian apa yang dilakukan kliennya dengan mengantongi ijin Gubernur NTT tidak bisa dipersalahkan, apalagi terbitnya ijin itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, ditambah dengan pembuktian di persidangan yang kini masih berlangsung, Pieter mempersilakan majelis hakim dalam putusan nantinya bisa mencerminkan rasa keadilan bagi kliennya. (kas)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

PAW Musyafak Rouf Tuntas Bulan Depan SURABAYA - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf diprediksi akan selesai bulan depan atau pada akhir bulan Agustus mendatang. Hal ini beralasan, karena rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, Rabu (10/7), kemarin, yang membahas PAW Musyafak Rouf mencapai Kuorum. Artinya, para anggota peserta rapat Banmus sepakat dengan PAW Musyafak Rouf.

Hal ini diungkapkan, Ketua DPRD Surabaya Moch. Machmud. Dirinya mengatakan, jika rapat Banmus sepakat dengan PAW Musyafak Rouf. Dirinya juga telah menandatangani Surat PAW Musyafak Rouf. Selanjutnya, Sekretariat Dewan (Sekwan) akan melayangkan Surat PAW tersebut ke gubernur Jatim.

“Hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) dewan menyetujui PAW Musyafak, kini surat pengajuan PAW ke Gubernur segera dikirim,” ungkap dia. Rabu (10/7).

Dirinyanya menambahkan, jika keputusan PAW Musyafak Rouf tersebut diambil setelah pembahasan dalam rapat Banmus sepakat atau setuju untuk memutuskan PAW salah satu wakil ketua dewan.“Keputusannya ada di tangan Banmus, dan sudah kuorum. Saya hanya tanda tangan saja,” tambah dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya, Satuham mengatakan, jika pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Surabaya dan mendapatkan jawaban yang menggembirakan, yakni dewan akan memproses PAW Musyafak Rouf.“Ya, ini keberuntungan bagi PKB. Karena Ketua Dewan sudah menandatangani surat PAW Musyafak,” ujar dia.

Dirinya menambahkan, jika proses PAW tersebut akan segera tuntas. Pasalnya, Ketua dewan telah menandatangani surat PAW tersebut dan tinggal menunggu proses di Gubernur Jatim. Namun, meski demikian pihaknya tetap akan mengawal proses PAW tersebut hingga tuntas.

Satuham memaparkan, jika sebenarnya proses PAW Musyafak Rouf bisa tuntas akhir bulan ini. Hal ini berdasar, sebab proses di Gubernur Jatim paling lambat 14 hari sejak dikirimnya Surat PAW tersebut. Namun, karena bertepatan dengan bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, jadi Sidang Paripurna pengesahan PAW Musyafak Rouf baru hisa digelar pada bulan Agustus. “Jika semua berjalan normal, dan tidak bertepatan dengan bulan suci Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, maka PAW Musyafak akan tuntas akhir bulan ini,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kota Surabaya Hasanul Bahri menegaskan, semua kader yang duduk di Fraksi PKB DPRD Surabaya, seperti Naim Ridwan, Mazlan Mansyur, Masduki Toha, M. Sa'ifi dan Musyrifah memiliki peluang yang sama untuk menduduki kursi Musyafak Rouf sebagai wakil ketua dewan. “Semua punya peluang. Tapi, siapa yang dipilih menjadi Wakil Ketua Dewan nanti akan kita rapat plenokan,” tandasnya.

Disinggung mengenai sikap dua anggota Fraksi PKB yang terkesan menolak dengan PAW Musyafak Rouf, dalam hal ini Masduki Toha dan Mazlan Mansyur, dirinya mengaku sudah tidak mempersoalkan lagi, karena yang kedua legislator tersebut sudah diberi Surat Peringatan (SP) 1.“Tapi, mereka sudah tabayun (klarifikasi) ke DPC dan meminta maaf, serta berjanji akan bekerja baik. Ini kita anggap selesai. Meski begitu, kita tetap memantau tindak tanduk mereka di lapangan, apakah sesuai yang diomongkan atau tidak. Jadi, ini tidak terkait PAW saja, tapi juga soal kedisiplinan dan loyalitas terhadap partai,” tegas dia. (wan/kas)

ant/siswowidodo

PNS BOLOS APEL: Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjalan meninggalkan lapangan usai mengikuti apel pagi di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Jatim, Rabu (10/7). Pada hari pertama puasa dari total 537 orang PNS di lingkup Sekretariat Pemkab Madiun, sebanyak 210 orang PNS tidak ikut apel, dengan rincian 134 tanpa keterangan, 17 sakit, 9 ijin, 2 dinas luar dan 46 dinas dalam.

Pembahasan Revisi Raperda Bangunan Berakhir Deadlock SURABAYA – Pembahasan rencana perubahan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Bangunan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya, berakhir deadlock. Pasalnya, besaran denda bagi warga yang melangar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai kurang tepat. Hal ini dkarenakan, karena Perda Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Surabaya yang baru belum di sahkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) RI. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus Raperda Bangunan, Ine Listiyani. Dirinya mengatakan, jika revisi Raperda Bangunan tersebut harus disuaikan dengan Perda RTRW. Hal ini beralasan, sebab jika Perda RTRW belum disahkan tapi Perda Bangunan sudah disahkan tentu akan terjadi ketidak sesuaian.“Akan muncul ban-

yak persoalan jika Raperda Bangunan terlanjur disahkan dan ternyata bertentangan dengan RTRW,” ungkap dia. Rabu (10/7).

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya besama Pansus revisi Raperda sepakat untuk mengambil keputusan dengan menkorsing atau menghentikan sementara pembahasan

HASIL VISUM MAYAT WONOKROMO

tian,” ujar dia.

Dirinya memaparkan, jika retribusi denda bagi pemilik bangunan yang belum memiliki IMB sebetulnya cukup mudah dan tidak memberatkan. Karena dalam setiap penerapan denda retribusi akan dihitung sesuai dengan tabel koefisien.“Jika ada bangunan rumah melanggar dan itu milik warga kurang mampu pastilah tabel data koefisienya kisaran 0,0,” papar dia.

Seperti diketahui, sebelumnya dalam draft revisi Raperda tentang bangunan disebutkan, jika denda yang akan diberlakukan kepada pemilik bangunan yang belum mengantongi IMB sebesar 10% dari nilai bangunan tersebut. (wan/kas)

Operasi Pasar Beras Premium Bulog Terjual 260 Ton

kas/koran madura

USAI KLARIFIKASI: Kol Purn Sarman Mulyana, seorang tim dari Komisi Yudisial usai klarifikasi ke Kevin Stevano di Hotel Bumi, Surabaya, kemarin. komisioner KY. “Memang perlu waktu untuk menganalisis keterangan saksi,” tuturnya.

Apakah ada rencana untuk memanggil hakim Heru Mustofa ? Dia hanya berujar bahwa itu semua tergantung hasil pengolahan keterangan saksi. Yang pasti, pihaknya hanya sebatas pengumpulan informasi saja.

Ditemui usai diperiksa KY, Kevin menuturkan bahwa dia hanya diperiksa sebagai korban dugaan suap itu.

Makanya, pemeriksaan KY itu hanya seputar kronologis kejadian ketika dia diduga diperas hakim Heru Mustofa.

“Ada 10 pertanyaan yang diajukan pada saya,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (10/7).

Diungkapkan dia, pemeriksaan itu dilakukan di kamar Ketua tim penyidik KY, Sarman Mulyana itu. Meski dilakukan di kamar hotel, namun proses pemeriksaan dilakukan secara formal dan administratif. “Ada tiga orang yang memeriksa.

sana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, jika sebenarnya revisi Raperda Bangunan tersebut terkait dengan denda yang diberelakukan kepada pemilik bangunan yang tidak mempunyai IMB. Namun, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Kemendagri, untuk mendapatkan penjelasan lebih akurat terkait posisi Raperda Bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Surabaya yang belum disahkan oleh Bapenas RI.“Tapi kita ikutilah hasil rapat Pansus DPRD, kita akan konsultasi ke Bagian Hukum Kemendagri untuk mendapatkan kepas-

KEBUTUHAN POKOK

KY Panggil Korban Pemerasan Hakim Heru SURABAYA- Kasus dugaan suap hakim dan jaksa yang dialami Kevin Stefano terpidana kasus Kecalakaan Lalu Lintas rupanya masih menarik Komisi Yudisial (KY) untuk menanganinya. Ini terlihat dengan kedatangan KY ke Surabaya dan memeriksa Kevin terkait penyuapan itu.

Kevin yang merupakan anak anggota Dewan Kota Surabaya dari Partai PDI-Perjuangan ini, datang ke Hotel Bumi Surabaya untuk memenuhi panggilan KY. Dia datang tanpa dikawal teman-temannya. Kemudian, sekitar pukul 09.30 WIB, dia naik ke lantai 9 dan bertemu dengan anggota KY disana. Proses pemeriksaan itu berjalan lebih dari dua jam, dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Begitu pemeriksaan tuntas, salah seorang anggota KY, Kol Purn Sarman Mulyana menjelaskan bahwa pihaknya bersama dua staf KY lain baru sebatas menggali informasi dari keterangan Kevin itu.

“Kami sudah mengumpulkan informasi dari Kevin. Ini semacam investigasi awal, atau kalau di polisi istilahnya penyelidikan,” paparnya kepada wartawan, Rabu (10/7).

Dijelaskan, untuk saat ini pihaknya hanya sebatas mengumpulkan keterangan terkait sejauhmana keterbuktian pelanggaran yang dilakukan hakim Heru Mustofa. Kemudian, dari keterangan Kevin itu, pihaknya akan membawa data itu ke Jakarta. “Dari situ akan dianalisis sejauhmana pelanggaran hakim Heru Mustofa,” katanya.

Ketika disinggung tentang hasil penyelidikan KY, pihaknya belum bisa memastikan.

Pasalnya, setelah data dari Kevin diolah di Jakarta, maka ini juga akan diplenokan oleh

Raperda Bangunan sampai ada kepastian hasil koordinasi dengan Bagian Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).“Ya kita tunggu hasil konsultasi dengan Bagaian Hukum Kemendagri,” kata dia.

Dirinya menambahkan, jika skorsing atau penghentian sementara pembahasan revisi Raperda tetang Bangunan juga dikarenakan anggota legislatif DPRD Surabaya akan memasuki masa reses pekan depan. Padahal, Pansus hanya memiliki waktu pembahasan revisi Raperda Bangunan hingga 20 Juli mendatang.“Selain itu, mulai pekan depan kita sudah masuk masa reses,” pungkas dia.

Sementara itu, Pelak-

Pemeriksaan secara formal, karena saya juga tandatangan berkas pemeriksaan itu,” katanya.

Mengenai hasil pemeriksaan, dia mengaku tak diberitahu oleh KY. Hanya yang pasti, KY akan segera menindaklanjuti keterangannya itu.

Maka dari itu, dia pun berharap bahwa keadilan yang dicari bisa didapatkan. “Memang hakim Heru Mustofa sudah dikotak di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Namun hukuman itu belum setimpal dengan apa yang diperbuatnya,” tuturnya.

Seperti diketahui, munculnya dugaan suap berawal dari kasus kecelakaan yang menimpa Kevin. Munculnya suap itu, berkas kecelakaan yang terjadi Juni 2012 baru masuk Kejari Surabaya. Saat proses itu, tanpa pengacara, dia menjalani proses pelimpahan tahap kedua. “Saya bertemu dengan jaksa, ibu Suci Anggraeni,” katanya.

Dari situ, transaksi pertama terjadi. Mereka membicarakan cara agar hukuman yang menimpa Kevin bisa diringankan.

Mereka pun sepakat dan Kevin memberikan uang Rp 3 juta.

“Jaksa itu berjanji memberikan tuntutan percobaan,” tuturnya.

Setelah itu, sidang pun berlanjut hingga tuntutan.

Sebelum tuntutan dibacakan, Jaksa Suci mengatakan kalau sulit dituntut percobaan karena pasal yang didakwakan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kesepakatan kembali terjadi, dimana Kevin dituntut 8 bulan penjara setahun percobaan plus denda Rp 1 juta. Lalu saat sidang putusan Rabu (3/4/2013), perkara ini ditunda. Saat itu, dia menyerahkan uang kedua kali ke Jaksa Suci Rp 3 juta di Kejari Surabaya, sekitar pukul 08.00 WIB. Kemudian setelah sidang tunda itu, hakim Heru Mustofa mengajak dirinya ke ruang hakim dan meminta sejumlah uang. (kas)

SURABAYA- Guna mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras di pasar tradisional Jawa Timur, Perum Bulog Divre Jatim kini terus gencar menggelar operasi pasar (OP). Melalui kegiatan yang dimulai sejak 15 Juni tersebut hingga kini Bulog Jatim telah menjual berasnya untuk kualitas premium hingga 9 Juli tercatat sebanyak 260 ton.

“Beras premium kami jual saat OP dengan harga Rp 7.350/kg dari harga sebenarnya RP 7.600. Sisanya Rp 250 disubsidi Pemprov Jatim.

Dengan harga murah itu, kini kami telah menjual sekitar 260 ton,” kata Kepala Divre Bulog Jatim, Rusdianto saat ditemui, Rabu (10/7).

Menurut dia, minat masyarakat membeli beras premium Bulog saat OP sangat tinggi. “Dari segi harga sangat terjangkau. Dengan kualitas sama beras jenis IR 64 idealnya harga di pasar Rp 8.500/kg, tapi kami hanya menjual seharga Rp 7.350 saja,” ungkpanya.

Untuk pelaksanaan OP, kata dia, Bulog menggunakan salah satu unit usahanya yakni BulogMart.

Pelaksanaannya juga ada yang menetap di suatu pasar atau juga mobile (berkeliling). Sejak Juni lalu, OP kini sudah berlangsung di 112 pasar tradisional di seluruh Jatim. “Tiap kabupaten/kota masing-masing sekitar empat pasar. Dua menetap dan dua lagi mobile. Ini akan terus dilakukan selama bulan Ramadan hingga H+10 Lebaran atau sekitar 18 Agustus mendatang,” tuturnya.

Untuk beras premium yang dijual dalam OP itu terbungkus dalam paket seberat 5 kg. “Berapapun kebutuhan masyarakat akan kita layani.

Kalau kurang akan kami tambah lagi stoknya. Namun per orang maksimal beli dua paket jadi sebanyak 10 kg,” katanya.

Dilaksanakannya OP untuk komoditi beras ini, lanjut dia, sengaja dalam rangka meredam gejolak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok saat Ramadhan dan

Kami meniadakan libur dan terus membeli beras petani walau saat bulan puasa. Saat ini total pengadaan kami mencapai 726 ribu ton atau 67 persen dari total prognosa 2013 sebesar 1,1 juta ton,”

Rusdianto

Kepala Divre Bulog Jatim menjelang Lebaran. Sesuai surat dari Sekretariat Daerah Provinsi jawa Timur Nomor : 530/11539/021/2013, bantuan sembako yang yang mendapat alokasi ongkos angkut yakni beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula. Dalam hal ini, Bulog mengambil peran untuk stabilisasi harga beras Upaya Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras

petani gerus dilakukan.

Tak terkecuali saat bulan Ramadan kali ini, di mana Bulog Divre Jatim masih mampu membeli beras petani mencapai 3.500 ton per hari.“Kami meniadakan libur dan terus membeli beras petani walau saat bulan puasa. Saat ini total pengadaan kami mencapai 726 ribu ton atau 67 persen dari total prognosa 2013 sebesar 1,1 juta ton,” kata Kepala Divre Bulog Jatim, Rusdianto saat ditemui, Rabu (10/7).

Menurut dia, dari laporan Dinas Pertanian Jatim, di bulan Juli dan Agustus sebagian wilayah Jatim memasuki musim panen raya kedua setelah April-Mei kemarin juga panen. Untuk ketersediaan stok beras, saat ini di gudang Bulog Jatim masih tersimpan beras sebanyak 600 ribu ton.

Dari hasil rekap data Bulog Divre Jatim, serapan beras petani tertinggi dalam 10 hari pertama panen raya April-Mei lalu mampu mencapai 12 ribu ton per hari. Dalam menyerap beras petani, hingga kini pihaknya masih menggunakan acuan HPP dari Inpres No 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen adalah Rp 3.300 per kilogram di petani atau Rp 3.350 per kilogram di penggilingan. (mag/kas)

12

NASIONAL

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II

KPK Dalami Pendanaan Kongres Partai Demokrat 2010 JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pendanaan Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang.

“Terkait aliran dana tadi dalam pemriksaan sudah saya jelaskan secara detail dan terang, yaitu seluruh pembiayaan kongres tidak berasal dari mana pun kecuali dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sehingga penyidik tidak pertanyakan lebih lanjut,” kata Ketua Panitia Kongres Partai Demokrat 2010 Didik Mukrianto setelah diperiksa KPK di Jakarta, Rabu.

Didik yang saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengaku bahwa ia hanya mengurus mengenai persiapan dan pelaksanaan kongres.

“Terkait hal-hal persiapan, pelaksanaan dan keperluan kongres memang menjadi domain saya selaku ketua panitia kongres, ruang lingkup yang menjadi kerja atau domain panitia dan itu sudah saya sampaikan,” tambah Didik.

Ia mengaku bahwa kongres sudah dipersiapkan sejak lama.

“Itu sudah direncanakan jauhjauh hari termasuk dalam pendanaannya, sumber pendanaan partai sudah diatur dalam konstitusi kami dan banyak sumber-sumber sah yang diakses DPP untuk mengalokasikan pembiayaan DPP karena ini adalah program reguler lima tahunan,” tambah Didik.

Dana untuk kongres tersebut menurut Didik tidak lebih dari Rp7 miliar untuk akomodisi, komsumsi,

transportasi peserta dan sarana kongres lain.

“Mengenai uang saku peserta dan segala macam lainnya tidak masuk dalam perencanaan dan tidak dianggarkan dalam kepanitian kongres,” ungkap Didik.

Kebutuhan sekitar 500 orang peserta kongres yang ditanggung oleh panitia adalah akomodasi selama tiga hari dan transportasi dari hotel tempat peserta menginap ke lokasi kongres.

“Panitia hanya alokaasikan dan sediakan bis untuk mobilisasi pe-

serta ke tempat acara, sejak awal panitia tidak mengalokasikan uang transportasi peserta dari daerah ke tempat kongres,” jelas Didik.

Meski bendahara umum Partai Demokrat saat itu adalah Muhammad Nazaruddin yang memiliki Grup Permai pernah mengatakan bahwa uang dari Permai Grup masuk, Didik mengaku tidak tahu mengenai aliran dana itu.

“Saya tidak tahu (aliran dana dari Grup Permai, pada saat pelaksanaan kongres saya berkoordinasi dengan ketua umum Hadi Utomo,

dan ketua umum langsung perintahkan staf bendahara di DPP, jadi saya tidak berkoordinasi dengan Nazaruddin,” jelas Didik.

KPK sebelumnya memang memanggil sejumlah saksi terkait dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, antara lain Manajer Hotel Aston Tropicana, Yogi; Manajer Hotel Garden Permata Bandung, Suparman; Manajer Hotel Aston Primera Pasteur Rosaini, rekan Anas di partai Demokrat Saan Mustofa hingga hingga “event organizer” kongres tersebut PT Bandung Excel-

lent Tour and Travel, Puji.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengakui bahwa KPK mendalami kemungkinan keterkaitan dugaan pemberian gratifikasi kepada Anas dan kongres partai Demokrat.

“Kemungkinan ke sana sedang kami dalami, kalau ada ya kamita kembangkan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada Jumat (5/7).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan bahwa KPK terus mengembangkan keterangan saksi-saksi tersebut.

“Memang penyidik sedang mengembangkan hal ini terus, tapi setiap keterangan saksi harus diklarifikasi dan dikonfirmasi, jadi yang bisa dilakukan sekarang mengklarifikasi dan mengkonfirmasi keterangan saksi-sanksi,” kata Bambang.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier yang sejak Maret 2013 sudah disita KPK meski masih dititipkan kepada pemilik terakhirnya.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut bahwa ia membelikan Anas mobil Toyota Harrier dengan menggunakan cek atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, anak perusahaan PT Permai sebesar Rp 520 juta dan uang tunai Rp150 juta pada November 2009.

Mobil yang bernomor polisi B 15 AUD itu menurut Nazaruddin berasal dari PT Adhi Karya terkait dengan proyek pembangunan P3SON Hambalang.

Namun pada Desember 2011, terjadi penggantian pelat nomor polisi dari B 15 AUD menjadi B 350 KTY dengan pemilik baru.

Anas melalui pengacaranya Firman Wijaya mengatakan mobil itu dibeli Anas dengan cara mencicil dari Nazaruddin pada Agustus 2009 namun telah dijual oleh Anas dan uang penjualannya sudah diberikan kepada Nazaruddin pada Juli 2010 senilai Rp500 juta. (ant/des/beth)

DUGAAN KASUS SUAP

KPK Berambisi Terapkan TPPU pada Gubernur Riau JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi berambisi untuk bisa menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal.

“Hari ini sejak tadi pagi tim sudah berada di Pekanbaru untuk kepentingan penggeledahan,” kata Johan kepada Antara di Jakarta, Rabu sore.

Penyidik KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Gubernur Riau Rusli Zainal di Pekanbaru dikabarkan telah menggeledah beberapa lokasi dan menyita sejumlah dokumen.

Salah satunya sebuah gedung yang pernah menjadi Posko Tim Pemenangan Septina Primawati (isteri Rusli Zainal) ketika maju sebagai calon Wali Kota Pekanbaru tahun lalu.

Gedung tersebut saat ini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Al Insyirah, tepatnya di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 47, Pekanbaru. Penggeledahan itu dikawal oleh sejumlah personel Brimob Polda Riau bersenjata laras panjang.

“Tidak tahu pasti apa yang dicari oleh penyidik, namun yang pasti itu adalah ambisi KPK untuk bisa menerapkan TPPU untuk tersangka RZ,” katanya.

Rusli Zainal sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka untuk tiga perkara sekaligus oleh KPK. Seperti disangka menyuap

dan menerima suap terkait pembahasan peraturan daerah menyangkut pembangunan arena PON di Riau.

Kemudian petinggi Partai Golkar ini juga disangka menyalahgunakan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 2001-2006 di Kabupaten Pelalawan.

Dengan tiga sangkaan itu, jika terbukti, kata Johan, Rusli tidak hanya terancam bakal menghabiskan sisa hidupnya di penjara, tetapi juga dapat dibebani biaya sosial karena merusak lingkungan.

Biaya sosial yang dimaksud, menurut Johan, bisa dikenakan ketika TPPU diterapkan dengan bukti-bukti yang cukup. (ant/faz)

ant/lucky.r

ALASAN HARGA AYAM TINGGI. Pedagang ayam melayani pembeli, di pasar Anyar kota Tangerang, Banten, Rabu (9/7). Menteri Pertanian Suswono memberikan penjelasan bahwa sebenarnya peternak bibit ayam atau day old chicken (DOC) dan peternak ayam menaikkan harga daging ayam untuk menutupi kerugian beberapa bulan yang lalu sehingga di pasaran harga ayam sempat mencapai Rp 40.000/ekor.

BANTUAN JAMINAN SOSIAL

Wamenkeu: 10,3 Juta Jiwa Gagal Dapat Bantuan Iuran BPJS J A K A RTA- P e m e r i n t a h tidak dapat memenuhi target Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan sosial kesehatan sebanyak 96,7 juta jiwa sebagaimana hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik.

Wakil Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Mahendra Siregar mengaku hanya dapat memberikan PBI kepada 86,4 juta jiwa. Alasanya, anggaran yang dimiliki pemerintah tidak mencukupi untuk menutupi 10,3 juta jiwa PBI lainnya.

“Jumlah 86,4 juta jiwa itu kan yang memang masuk ke dalam program Jaskesmas,” ujar Mahendra di Jakarta, Rabu (10/7).

Seperti diketahui, pemerintah pada akhir tahun lalu telah menerbitkan Peraturan Pemeritah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI. Dalam PP tersebut diatur mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan dari pemerintah yang

diambil dari APBN. Program jaminan kesehatan ini sendiri rencananya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Namun demikian kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena pemerintah telah menyiapkan beberapa program pengentasan kemiskinan lain diluar bantuan atas PBI jaminan sosial kesehatan untuk membantu 10,3 juta penduduk miskin lainnya. “Untuk membantu penduduk miskin lainnya, maka ada programprogram lain yang dibagi dalam bentuk BLSM dan raskin,” tukas Mahendra.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka,mengatakan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), membuat keberadan BPJS-SJSN masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. “Banyak masyarakat di

daerah yang belum mengerti bagaimana sebenarnya BPJS

ini akan beroperasi nantinya, bahkan pihak rumah sakit be-

lum memahami program itu,” ujar Rieke.

BPJS adalah sebuah badan hukum yang dibentuk untuk penyelengara program jaminan berupa jaminan kesahatan, program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan, dan program jaminan kematian. Khusus untuk kesehatan penyelenggaranya adalah BPJS kesehatan.

Sedangkan SJSN adalah sistem yang dijalankan oleh BPJS dimana masyarakat diwajibkan membayar sejumlah iuaran untuk program tersebut. Sistem pembayaran iuran ini terbagi 3 macam.

PNS dan pegawai formal dipotong dari gaji berdasarkan dari prosentase. untuk pekerja nonformal, mereka diwajibkan membayar premi, sedangkan untuk rakyat miskin akan disubsidi oleh pemerintah melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran.

Lebih jauh Rieke pun menyindir, bahwa upaya sosialisai yang dilakukan pemerintah dalam hal program BPJS

tidak sebesar ketika pemerintah mensosialisasikan rencana kenaikan BBM bersubsidi dan pemberian BLSM. Ketika itu, kata dia, pemerintah tanpa lelah dan tak henti-hentinya mengkampanyekan rencana dan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi. “Saya yakin pemerintah mampu melakukan sosialisasi BPJS sama seperti sosialisasi sebelumnya,” ucap Rieke.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengakui, bahwa sosialisasi keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh daerah masih belum maksimal.

Namun demikian, dirinya berjanji akan terus melakukan upaya sosialisasi agar masyarakat dapat memahami tentang prosedur dan manfaat dari BPJS. “Kita sedang kumpulkan bahan-bahan sosialisasi baik melaluu sosial media maupun dari video,” tukas Nafsiah. (gam/abd)

NASIONAL

13

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II

POLITIKUS

Surya Paloh Belum Pikirkan Capres JAKARTA - Ketum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh tidak mau sesumbar bicara soal calon presiden (capres) 2014. Sebab, baginya, target perolehan suara NasDem menjadi prioritas utama sebelum memikirkan pilpres.

"Saya tahu diri, kita ini partrai baru. Kalau partainya nggak 20 persen saya capres, malulah," kata Surya Paloh di Jakarta, Rabu (10/7).

Pemilik Metro TV itu pun menanggapi positif deklarasi Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan capres/ cawapres dari Partai Hanura.

Meskipun pendeklarasian itu menimbulkan gejolak di internal partai. "Saya ucapkan selamat, kita hargai langkah politik Pak Hary Tanoe mudah-mudahan apa yang diimpikan berjalan," ujarnya.

Sebelum bergeser ke Hanura, HT memang menjabat Ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Rumornya kepergian HT karena tak setuju Paloh jadi Ketua Umum Partai NasDem. HT secara blak-blakan menjelaskan alasan mundurnya dari NasDem karena ada perbedaan sikap politik.

Kini HT telah resmi menjadi cawapres Hanura mendampingi Ketum Hanura Wiranto.

Inkonstitusional Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai,

pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) adalah inkonstitusional. Menurutnya, berapa pun angka yang ditentukan tak sejalan dengan hakikat Pasal 6A dalam UUD yang menegaskan bahwa partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden atau wakil presidennya. "Pasal 6A UUD sama sekali tak mensyaratkan adanya dukungan minimal berupa perolehan kursi atau suara. Maka, UU Pilpres seharusnya mampu menangkap jiwa dari norma yang ada di konstitusi terkait pemilihan presiden," kata Lukman di Jakarta (10/7).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menegaskan, argumen yang menyatakan bahwa penurunan atau penghilangan ambang batas itu bisa mengusik posisi Presiden di DPR adalah cara pikir yang tak mendasar. Baginya, penetapan syarat minimal perolehan kursi atau suara bagi partai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden adalah bentuk pemasungan hak partai politik dan hak masyarakat umum yang menghendaki adanya alternatif calon presiden. "Kalau itu masalahnya (ambang batas), kenapa tidak sekalian saja ambang batasnya di atas 50 persen? Itu baru benarbenar aman. Tapi, apakah kita mau kembali terapkan calon

ant/andika wahyu

BUKA BERSAMA TOKOH POLITIK: Mantan Wapres Jusuf Kalla (tengah), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengikuti acara buka bersama yang dihadiri tokoh parpol di Kantor DPP Partai Nasional Demokrat, Jakarta, Rabu (10/7). Bulan Ramadhan dimanfaatkan para tokoh politik untuk bersilaturahmi.

tunggal," ujarnya.

Untuk diketahui, revisi UU Pilpres terus menuai tarik ulur. Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR yang digelar pada Selasa (9/7) lalu, tidak ada keputusan apa pun apakah revisi UU Pilpres ini dilanjutkan atau dihentikan.

Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono mengatakan, setelah mendengarkan pan-

dangan sembilan fraksi, parlemen tidak mencapai kata sepakat. Ada lima fraksi yang menolak perubahan UU Pilpres, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara fraksi yang mendukung revisi UU Pilpres

ialah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura.

Mulyono menuturkan, pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya setelah masa reses selama satu bulan yang dimulai pada Jumat (11/7) besok.

Usulan Mulyono ini sempat

mendapat kritik dari partai yang mendukung adanya revisi. Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah menilai perlunya waktu pendalaman supaya partai-partai kembali melakukan lobi sehingga rancangan UU Pilpres belum bisa dikatakan ditarik atau dihentikan pembahasannya.

Adapun pembahasan re-

visi UU Pilpres ini sudah berkali-kali ditunda lantaran persoalan satu pasal, yakni pada Pasal 9 UU Pilpres. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara nasional. (gam/aji)

Sosialisasi Pemilu Jangan Pakai Cara Kuno JAKARTA-Langkah sosialisasi tahapan proses pemilu ke masyarakat harus dilakukan dengan cara yang menarik dan tidak dengan cara-cara tradisional. Hal ini penting agar sasaran sosialisasi kepada pemilih bisa sampai dengan tepat. “Sosialisasi jangan dilakukan dengan gaya tradisional seperti dulu.

Jangan hanya cukup melalui pengumuman, orang diharapkan bisa datang ke TPS,” kata Koordinator Perludem, Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (10/7).

Lebih jauh kata Titi, KPU memang tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan sosialisasi KPU mengajak pemilih datang ke TPS pada hari pencoblosan 9 April 2014, termasuk menggandeng seluruh pemangku kepentingan lainnya. "Sosialisasi harus dengan pola pikir

ini awal dari partisipasi warga," ujarnya Titi menambahkan intinya dari pemilu adalah kehadiran pemilih. “Maka pemilu tanpa pemilih tidak mungkin,” jelas dia Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan KPU akan membuat iklan

layanan masyarakat yang yang sangat menarik. Iklan yang dibuat KPU ini bervariasi seperti menyoal pemungutan suara, mengajak partisipasi pemilih. "Nanti akan melibatkan duta-duta pemilu.

Bisa jadi dari kalangan artis atau aktor atau dari kalangan yang dianggap bisa menggugah masyarakat atau pemilih untuk datang ke TPS dan berpartisipasi pada tahapan lain," paparnya Menurut Husni, sejumlah artis, tokoh masyarakat atau agama dalam iklan layanan masyarakat ini memberi pengaruh ke masyarakat atau publik pemilih. Sehingga keterlibatan mereka mampu menyedot partisipasi publik.

"Ya mudah-mudahan itu bisa

membantu mengajak pemilih ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Selain yang paling itu kan juru kampanye, calon legislatif, partai politik, kelembagaan perannya sangat penting," jelasnya Namun Pengamat politik, Hasyim Asyari, mengaku kecewa terkait ketidakhadiran Badan Pengawas Pemilu dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, yang di lapangan masih banyak ditemukan masalah. "Hingga saat ini tidak diketahui hasil dan proses pengawasan yang telah dilakukan lembaga Bawaslu," ungkapnya Dikatakan Hasyim, Bawaslu yang memiliki proses pengawasan terhadap KPU tidak

berjalan, seperti memonitor proses penyusunan dan pemutakhiran data pemiih. Padahal, isu daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu memunculkan persoalan.

Hasyim juga mengkritik partai politik. Sejatinya, partai politik sejak awal menyadari pentingnya daftar pemilih.

Karena isu ini merupakan bagian penting yang membutuhkan komitmen serta tanggangjawab partai terhadap konstituennya.

"Komitmen partai mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih hingga tingkat desa atau kelurahan menjadi penting. Sehingga berbagai kendala dan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diperbaiki," pungkasnya. (gam/cea) PENERTIBAN ATRIBUT KAMPANYE: Petugas Bawaslu membongkar atribut maupun alat peraga politik dari Calon Gubernur Riau dan calon presiden di Pekanbaru, kemarin. Hal ini dilakukan karena pemasangan atribut tersebut menyalahi aturan kampanye.

ant/fb anggoro

PEMILIHAN UMUM

KPU Atur Pemasangan Spanduk Kampanye JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menerapkan aturan mengenai mekanisme pemasangan alat peraga kampanye seperti poster dan spanduk dari para calon anggota legislatif dan partai politik peserta pemilu.

Penertiban alat peraga ini sangat penting agar tidak merusak pemandangan dan mengganggu fasilitas umum tertentu. "Kita akan masukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013. Kami akan

konsultasikan ke DPR, sekalian mengubah PKPU Nomor 1. Nanti Kita lihat hasilnya bagaimana," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Rabu (10/7).

Hadar menjelaskan, PKPU Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 yang masih digodok KPU, akan memuat tiga poin. Di antaranya, membahas mekanisme pemasangan alat peraga, memuat soal pengaturan kampanye di media publik dan bentuk alat peraga.

Pengaturan itu dilakukan

terkait maraknya pemasangan spanduk dan poster yang tersebar di berbagai fasilitas umum sehingga mengganggu pemandangan dan mengotori lingkungan. "Upaya ini juga dilakukan sebagai bentuk perhatian KPU dalam rangka menjaga lingkungan dari spanduk dan poster yang ditempel di sembarang tempat. Sehingga nantinya tidak mengotori lingkungan," ujar Hadar.

Jika usulan itu terwujud, KPU akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Alasannya,

Pemda dinilai lebih mengetahui fasilitas umum mana saja yang kerap digunakan untuk pemasangan poster atau spanduk milik para caleg atau partai. "Selama ini seringkali ada poster dan stiker ditempel di sana-sini," kata Hadar.

KPU akan mengusulkan beberapa opsi ke DPR. Misalnya menempel poster menggunakan tiang khusus yang dibuat calon atau parpol tertentu. Bisa juga mendorong caleg atau parpol membuat leaflet yang disebarkan ke

publik. "Meski nanti dibuang, tapi bisa dibersihkan," ujarnya.

Hadar mengatakan, kampanye melalui leaflet jauh lebih efektif ketimbang menempel poster yang biasanya terdiri foto caleg, nomor urut, dan ketua umum partainya saja. "Leaflet lebih mengena.

Karena di dalamnya berisi lebih banyak informasi soal calon.

Dan unsur mendidik dan penyadaran kepada masyarakat, dari caleg atau parpol, akan lebih banyak," tukas Hadar. (gam/abd)

Ketua DPR Marzuki Alie

ant/widodo s. jusu

SOAL KONVENSI

Capres Tak Harus Jawa JAKARTA - Ambisi Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengikuti konvensi Partai Demokrat terus membara.

Bahkan putra Palembang ini optimis pemilih di Jawa yang lebih dari 50 persen ini akan meliriknya. Apalagi dia tak percaya seorang presiden itu mesti dari Jawa.

“Saya kira masyarakat sudah cerdas, walau pemilih di Jawa di atas 50%. Kita ini keturunannya sama semua, hanya ada yang ditempatkan di Jawa, Sumatera, Indonesia Timur, dan lain-lain,” katanya di Jakarta, Rabu (10/7).

Bahkan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini optimis masyarakat Indonesia yang majemuk ini tak lagi berpikir terkotak-kotak.

“Saya yakin Indonesia sekarang tidak dikelompokkan dalam wilayah etnis, tapi melihat apakah orang itu sanggup membawa perubahan untuk Indonesia yang baru, cerdas, sehat, sejahtera dan bermartabat,” jelasnya Namun Marzuki mengaku dirinya tak mengetahui persis soal peta kekuatan politik dalam konvensi tersebut. “Ini perlu survei dulu, bagaimana persepsi publik, atau popularitas dan elektabilitas kita yang sebenarnya.

Kita akan mapping karena ada masyarakat yang belum memahami keragaman, NKRI, bahwa kita ini asalnya satu, sehingga tak akan mempersoalkan kesukuan,” tambahnya.

Selain mapping, Marzuki juga tengah memikirkan untuk mengadakan survei secara pribadi, sebelum benar-benar bertarung dalam konvensi Capres PD. “Saya lagi memikirkan (survei) karena harus bicara konvensi ini dengan berpikir cerdas, kalau tidak uang kita habis, paling tidak dimana kekua-

tan kita, isu-isu apa yang diinginkan rakyat dan sebagainya,” tegasnya Ditanya kapan akan deklarasikan diri, Marzuki menegaskan hal itu akan dilakukan kalau sudah resmi ditunjuk atau secara resmi sebagai kandidat konvensi. “Saat itulah saya akan deklarasi. Pasti akan deklarasi. Tapi, sebelumnya harus menyiapkan visi, misi untuk ikut konvensi capres serta membentuk tim atas inisiatif teman-teman, bukan persiapan pribadi. Jadi, saat ini saya menampung keinginan teman-teman yang ingin membantu, ada relawan MA, MA Fans Club, fans Marzuki, ada tim substantif yang ikut susun strategi dan lain-lain,” ujarnya.

Marzuki mengaku banyak sekali yang telah disiapkan rekan-rekannya secara sukarela untuk mensosialisasi pemikiran-pemikiran dia dalam rangka konvensi. “Selain tim sukses, soal pendanaan untuk menang dalam konvensi yang segera dimulai pada tahun ini juga sudah disiapkan dengan membuka nomor rekening khusus untuk sumbangan bahwa dana itu halal dan sah. Juga dari sahabatsahabat saya apakah alumni SMA yang sudah sukses, ada teman-teman lain,” tuturnya.

Soal berapa dana yang dibutuhkan untuk maju dan menang dalam konvensi, Marzuki menegaskan pihaknya belum berhitung karena sifatnya sosialisasi ke masyarakat, dimana dalam proses itu sahabatsahabatnya akan ikut membantu, yang seperti ini susah dihitungnya. “Mau jalan dibantu mobilnya, ada yang bantu bakso, ada yang bantu ya alhamdulillah,” pungkasnya. (gam/cea)

14

OPINI

KAMIS 11 JULI 2013 NO. 0157 | TAHUN II

Ramadhan dan Andre Moller

salam songkem Toleransi Kebablasan

N

egeri ini memang kacau-balau. Betapa tidak, negeri yang mengaku negeri hukum dan demokratis, ternyata memberikan kelonggaran terhadap peredaran minuman keras. Bahkan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dibatalkan.

Pembatalan Keppres tersebut selain dimaksudkan untuk meredak agar ormas tidak sembarangan melakukan razia, juga sudah dianggap tidak relefan. Sebab realitanya miras sangat bergantung pada daerah. Kadangkadang di daerah tertentu miras dianggap bermasalah, sedangkan di di daerah lain miras justru tidak menimbulkan bermasalah.

Kiranya pembatalan Keppres itu merupakan bentuk toleransi terhadap daerah atau warga di masing-masing daerah. Sebuah bentuk toleransi negara yang kebablasan, karena kelonggaran pengawasan dan peredaran miras sesungguhnya sebuah bentuk ketidakberdayaan negara terhadap daerah. Bahkan, pembatalan Keppres itu juga sejatinya sebuah bentuk kompromi negara terhadap para pelaku kejahatan, setidak-tidaknya diakui atau tidak, negara telah berkompromi dengan suatu kebebasan yang dapat mendorong seseorang berbuat jahat.

Sangat tidak bisa dipahami, ketika Mahkamah Agung sebagai lembaga konstitusi tertinggi di negeri ini memberikan suatu putusan pembatalan terhadap Keppres.

Meskipun secara yuridis formal, MA memang berwenang melakukan putusan pembatalan Keppres itu, namun hakikatnya MA telah dengan sengaja melakukan pengebirian hukum yang dapat berakibat vatal bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan berpancasila.

Meskipun di daerah tertentu, miras tidak lagi dianggap sebagai suatu yang bermasalah, namun miras itu tetap bertentangan dengan semangat agama dan juga berseberangan dengan roh pancasila.

Tidak ada satu agama pun di negeri ini yang membolehkan kejahatan atau melegitimasi sesuatu yang dapat menimbulkan kejahatan. Ajaran agama itu tidak bertentangan dengan pancasila, atau sebaliknya, pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, ketika produk hukum yang notabene manifestasi dari semangat agama dan pancasila, seperti Keppres tentang Pengawasan dan Pengendalian Meras itu dikebiri, maka pembatalan Keppres itu sejatinya sebuah perbuatan yang bertentangan dengan pancasila.

Seharusnya, Keppres tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol itu tidak dibatalkan.

Akibat pembatalan Keppres itu tak bisa disederhanakan hanya dengan upaya tindaklanjut yang diserahkan kepada pemerintah daerah agar segera membuat peraturan yang sesuai dengan daerah terkait peredaran dan penggunaan miras. Apalagi hanya sekedar meminta Pemda segera menerbitkan Perda Miras, itu juga sangat terlalu menyederhanakan permasalahan miras dan dampaknya.

Adanya perda miras semestinya saling menguatkan dengan peraturan di atasnya. Tidak bisa perda miras di daerah berdiri sendiri tanpa ada payung peraturan di atasnya. Sebab ketika di daerah membuat perda miras, sementara Peraturan di atasnya yang berkaitan dengan miras ditebas, merupakan sebuah adegan daerah yang sangat layak ditertawakan.

Setelah Keppres itu dipangkas, harapan payung hukum yang bisa dijadikan senjata pengendalian minuman beralkohol adalah UU Perdagangan dan UU Kesehatan. Akan tetapi, kekhawatiran lain muncul, ketika Keppresnya sudah bisa diberangus, berikutnya tinggal menunggu pembasmian UU Perdagangan dan UU Kesehatan terutama bagian-bagian yang mengikat peredaran miras.

Kekhawatiran ini bukan mustahil suatu saat bisa menjadi kenyataan.

Pemerintah, dalam hal ini MA, tampaknya lebih mengkhawatirkan merebaknya tindakan anarkisme daripada rusaknya moralitas dan peradaban bangsa yang diakibatkan oleh miras. Salahnya, Keppres Miras dianggap sebagai suatu penyebab tindakan anarkisme itu, sehingga Keppres Miras harus ditiadakan dengan alasan masalah miras tidak harus diatur oleh pusat. Padalah dengan tidak adanya aturan pusat mengenai miras, sangat berdampak kepada pemerintah daerah dalam mengatur masalah miras, sehingga dikhawatirkan persoalan miras akan merambah bebas ke semua elemen masyarakat yang pada akhirnya dapat merusak moralitas mereka.

Seterusnya akan tercipta regenerasi yang moralitasnya kian bejat dan itu menjadi ancaman nasional.

Bahkan bisa merusak peradaban dan mencorengkan aib kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di internal negeri ini bahkan juga di muka dunia. Seolah-olah masalah ini terabaikan dalam proses pembatalan Keppres Miras.

Apabila tidak terlambat, pembatalan Keppres Miras memang butuh dipikirkan ulang, bahkan bila dibutuhkan, perlu ada upaya pergerakan bersama-sama untuk penguatan kembali semangat penegakan Keppres Miras, sebagai salah satu kekuatan aturan miras di pusat yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah.

Apabila pemerintah memang tidak bermaksud melegalisasi merebaknya miras di negeri ini, semestinya pembatalan itu dicabut. Sebab, ada Keppres saja peredaran miras masih marak, apalagi bila Keppresnya dibatalkan, maka sudah dapat dipastikan miras akan semakin merajalela di negeri ini.

Barangkali bila miras masih bertebaran juga, barangkali yang butuh dilakukan oleh pemerintah bukan malah membatalkan peraturan miras yang sudah ada, tetapi seharusnya menegakkan bagaimana pelanggaran miras itu diberikan sanksi yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Itu artinya, yang diperlukan hanyalah revisi peraturan, bukan malah membatalkannya. (*)

A

Syarif Hidayat Santoso Alumni Hubungan Internasional FISIP UNEJ

K

alau puasa adalah sesuatu yang arkaik dan eksotik dan karenanya harus diobservasi, maka Andre Mollerlah peneliti asing paling tepat dalam menggambarkan bagaimana puasa dialami dan dipraktekkan muslim Indonesia. Dalam bukunya Ramadhan di Jawa, Andre mengobservasi puasa orang Islam sebagai sesuatu yang unik. Sebagai peneliti asing dari Swedia, Andre mampu menempatkan empati sebaik mungkin dalam mencermati fenomena Ramadhan di Jawa.

Ahmad Baso melukiskan bahwa Andre Moller bukan saja ikut merasakan secara psikologis tentang puasa, tapi juga ikut memberikan antitesis bahwa Islam Jawa

adalah Islam dalam bentuk sebenarnya, bukan Islam lain seperti ulasan Geertz. Andre Moller menjembatani dunia penelitian yang sering memisahkan aspek normatif dengan sudut nyata. Menurut Andre, penelitian yang baik harus menggabungkan antara sudut normatif, sudut media, dan sudut nyata (Ahmad Baso:2005).

Andre Moller mampu menciptakan disparitas antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan.

Sebagai sebuah teks, puasa dalam kajian antropologi budaya sering dimaknai sebagai sesuatu yang berisi perkataan simbolik semata. Kajian ini demikian absurd karena teks bukan saja sebuah tindakan sosial, namun sebuah penjiwaan yang transendental dari sebuah narasi yang terbaca maupun yang tak terbaca.

Ramadhan di negeri ini jelas menampilkan sudut-sudut simbolik yang hanya bisa dibaca di permukaan namun sulit diselami makna batiniahnya.

Bagi para peneliti, kajian antropologis bukan saja penting karena dapat menciptakan empati lebih dalam terhadap tradisi-tradisi yang terbenam didalamnya.

Bagaimana misalnya tarawih yang diamalkan warga NU menjadi sebuah narasi simbolik yang menciptakan harmonisasi dan antitesis sekaligus.

Di basis-basis NU, tarawih duapuluh rakaat bukan saja se-

buah pencarian tentang teks agama yang menjustifikasinya namun sebuah peneguhan identitas tentang Ke-NU-an dan Keaswajaan.

Namun, para peneliti asing akan bingung manakala melihat tarawih delapan rakaat juga banyak dilakukan warga NU. Di Sumenep tempat kelahiran saya, sudah biasa jika warga NU melakukan tarawih delapan rakaat selain dua puluh rakaat. Namun, uniknya tarawih delapan rakaat tak bisa dipahami sebagai suksesnya kuasa muslim modernis mendominasi di dalamnya. Tarawih delapan rakaat juga merupakan harmonisasi sekaligus antitesisasi terhadap tradisi modernisme Islam. Warga NU biasa melakukan tarawih delapan rakaat namun tetap dengan menyertakan tradisi khas NU seperti taraddhi dan shalawat.

Di sela-sela tarawih delapan rakaat warga NU mendoakan para khalifah Rasyidin dan juga bershalawat atas nabi dengan pimpinan seorang bilal. Warga NU biasa pula melagukan syair-syair yang bersumber dari ratibratib selepas shalat tarawih dan witir. Ada pula pembacaan niat secara lisan untuk puasa yang akan dilakukan keesokan harinya. Jelas hal ini merupakan keunikan yang memadukan antara harmonisasi tarawih yang menjadi identitas primordial menjadi tarawih yang tak menjadi internalisasi konflik secara ek-

sternal maupun internal.

Mengkaji budaya Islam bagi para peneliti Islamic studies mutlak dilakukan karena biasanya pemikiran barat dalam mengkaji Islam di Indonesia. Studi antropologi budaya yang baik manakala mencermati Islam sebagai sebuah teks budaya paling tidak harus mengedepankan strategi dua kaki (dually constructed) seperti yang dikatakan Marilyn Strathern (1987). Menurut Strathern, konsep dua kaki akan menciptakan dua fungsi sekaligus yaitu adanya pandangan komparatif dan adanya keakraban dengan realitas yang diamati.

Keakraban terhadap realitas yang diamati inilah yang sering memudar dalam lanskap penelitian barat. Penelitian ala Geertz sering menghilangkan subyektifitas sebagai seorang Indonesia yang terlibat emosional di dalamnya.

Jika tesis ala Geertz kita gunakan dalam menikmati tradisi Ramadhan yang dijalankan warga NU, bisa jadi kita akan menuding tarawih delapan rakaat yang dipraktekkan warga NU sebagai dominasi Islam modernis.

Bisa jadi pula warga NU yang mengawali awal puasanya tidak sebagaimana yang digariskan PBNU dan pemerintah sebagai heresy. Padahal hal itu harus ditepis sedemikian rupa. Kita harus melakukan perubahan subyek

agar tradisi keagamaan yang melekat pada kejawaan, kemaduraan, dan etnisitas primordial lain serta keindonesiaan dapat dilihat secara integral.

Muslim harus menulis bukan cuma ditulis, atau seperti konsepnya Ahmad Baso, harus menjadi fa’il bukan hanya maf’ul. Jika pada Ramadhan di Jawa ada Andre Moller kenapa kita tidak juga menulis Ramadhan di Jawa atau Ramadhan di Madura dan tempat lainnya dengan menjadikan keislaman sebagai subyek bukan hanya obyek.=

Media dan Politik Dromologi

Abd. Hannan Anggota Tim Riset Sosial dan Pustakawan Mahasiswa (PusMa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM

M

enjelang perhelatan politik 2014 mendatang, perbincangan politik dalam negeri akhirakhir ini semakin menarik untuk diamati. Wacana politik tak pernah basi diperbincangkan. Ini mengindikasikan betapa politik sekarang ini menjadi satu bagian realitas yang melekat dengan keseharian publik.

Dalam komunikasi politik, media merupakan jenis alat strategis meraup dukungan suara. Media memiliki nilai efektivitas yang mudah dijangkau masyarakat di berbagai penjuru daerah, hingga

yang terpencil sekalipun. Karenanya, hal lazim jika di era sekarang media menjadi satu komoditas rebutan politisi memperkenalkan parpol usungannya sebagai upaya menarik simpati.

Berkembangnya media sebagai salah satu alat tunggangan politik menimbulkan satu fenomena baru, dimana media berubah sebagai salah satu realitas sosial semu (artifisial) yang melahirkan citra tersendiri. Realitas semu seperti ini dalam perkembangannya oleh kebanyakan teorotisi sosial disebut dengan dunia hiperrealitas (Amir Piliang, 2009).

Media sebagai hiperrealitas nampak sekali dalam dinamikan politik di negeri kita, Indonesia. Baik dalam pilbup, pilkada, dan pileg. Lebihlebih dalam penyelenggaraan pilpres, pencitraan politik dalam media hadir dengan penuh serba-serbi dan sajian kampanye yang serba manis.

Semua menjadi kamuflase yang disebarkan dalam berbagai tayangan televisi. Publik terjebak dengan penuh takjub, melihat adegan politik yang disajikan kaum elite.

Kebenaran justru semakin tertutupi, karena bisa membuat malapetaka. Sementara kepalsuan yang hadir dari berbagai elite politik ditayangkan sedemikian rupa, simulasi bisnis berbagai merek tayang penuh sensasi, reality show hanya mengumbar gaya hidup yang absurd. Iringiringan hiperrealitas menyebarkan berjuta kepalsuan informasi dan menebarkan berjuta kesemuan citra.

Terjadilah pemutarbalikan tanda dalam semiotika

politik (pseudo sign), terjadi penjungkirbalikan makna semantika politik (psedo meaning), dan terjadi penciptaan kesadaran semu politik (false consciousness) sehingga mengakibatkan apa yang origin dari politik sendiri mengabur.

Terjebaknya media dalam pusaran politik menyebabkan objektivitas dan orisinilitas informasi yang disuguhkan tidak lagi terjamin. Bahkan dapat dikatakan berita yang disampaikan lebih mengarah pada isu yang kadar kebenarannya tidak seberapa besar. Setting politik yang terlampau dimodifikasi sedemikian rupa telah menciptakan ruang gerak kepalsuan. Data publik, angka statistik, hasil pemilu, angka korupsi, skandal kuasa, data kemiskinan, dan sebagainya telah kehilangan kredibilitas lantaran sudah dicampuradukkan dengan beragam politisasinya. Sekedar dimunculkan sebagai pencitraan, atau paling tidak mengelabuhi pandangan publik.

Memang benar menjelang perhelatan demokrasi, diskusi tentang kesenjangan sosial meningkat drastis di permukaan media. Baik dalam bentuk media elektronik maupun cetak, lokal maupun nasional. Wacana pengangguran, dialog interaktif, diskursus kemiskinan, anak jalanan, masalah pendidikan, problem kesehatan semuanya diangkat sedemikian rupa dengan dalih memperjuangkan hak rakyat. Namun karena di sini ada makna kepentingan politik yang bermain di balik layar, maka selepas perhelatan demokrasi, semua yang disebutkan menciut.

Politik Dromologi Kedahsyatan teknologi informasi yang begitu cepat

diperagakan televisi telah melahirkan fakta baru bernama dromologi politik. Dalam salah satu teori sosialnya, Paul Virilio (1991) menjelaskan, Dromologi hakikatnya merupakan proses percepatan kehidupan. Fenomena percepatan kultural. Dalam konsep berpolitik dromologi dikenal sebagai model politik yang dikuasai oleh kecepatan, dibangun dan digerakkan oleh prinsip kecepatan dan percepatan.

Dalam dunia yang dikuasai kecepatan teknologi, peran politik ruang diambil alih oleh politik waktu. Dunia seakan disingkat dalam lipatan waktu yang relatif cepat dan singkat. Dalam ruang yang digerakkan dromologi, politik yang masih menggunakan media ruang jelas tertinggal jauh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kecepatan adalah satu identitas yang membudaya. Bukan lagi mempertimbangkan ketepatan dan kebenaran, melainkan bagaimana bergerak secepat mungkin untuk dapat mencapai tujuan. Sampai disini, hampir bisa dikatakan media yang sejatinya merupakan kontrol dan tunggangan berubah peran menjadi aktor politik yang banyak berperan membentuk opini publik.

Kian ramainya budaya politik dromologi menciptakan realitas politik yang kacau balau. Entah menyangkut aspek komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, bahkan parahnya lagi mewabah hingga aspek rekrutmen politik sekalipun. Munculnya dromologi dalam hal rekrutmen politik menimbulkan idiom-idiom lucu. Misal, politisi dadakan, politisi kesiangan, dan lain sebagainya.

Ideologi dromologi yang dibawa kewilayah politik mengakibatkan dinamika politik

kita bagaikan politik transaksi. Bagaimana menjual jasa secepat mungkin untuk menghasilkan laba yang cepat. Tidak memperhatikan proses namun cenderung mengedepankan rasionalisasi seinstan mungkin. Akibat pandangan demikian tak pelak memunculkan tindak perilaku nyeleneh. Berbagai cara dihalalkan tanpa mengenal batas norma-nilai, kerena yang terpenting adalah bagaimana tujuan bisa didapati secepat mungkin.

Faktor dromologi inilah sebenarnya pangkal penyebab dari bermuaranya politik praktis pragmatis yang akhir-akhir ini membudaya di sekitar kita. Meminimalisir mungkin saja bisa kita lakukan, namun jika bermaksud menghapus, atau lebih tepatnya mengelak dari realitas demikian, barangkali hanyalah harapan belaka.

Karena dromologi merupakan bawaan perkembangan zaman, efek globalisasi, dan buah semangat pembangunan modernisme yang terlampau positivistik. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

EKONOMI

15

KAMIS 11 JULI 2013 NO.0157 | TAHUN II

ONGKOS PRODUKSI MEMBENGKAK

BI Diminta Tahan BI Rate JAKARTA- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF ) Enny Sri Hartati meminta Bank Indonesia (BI) agar tidak menaikan suku bunga acuan atau BI rate mengingat suku bunga kredit saat ini sudah tinggi sekali. Langkah ini sekaligus menyelamatkan dunia usaha di tengah ongkos produksi yang terus meningkat. “Kalau BI rate naik lagi akan semakin lagi suku bunga kredit sehingga semakin membebani dunia usaha. Apalagi, suku bunga saat ini menyekik leher dunia usaha,” jelas Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu (10/7).

Seperti diketahui, BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RGD) BI bulanan pada Kamis (11/7) untuk memutuskan apakah mempertahankan atau menaikan BI rate. Saat ini, suku bunga acuan berada di posisi 6,00 persen.

Karena itu, dia berharap agar bank sentral menahan suku bunga acuan ini. Tetapi bank sentral harus membuat instrumen untuk pengendalian pasar keuangan. “BI harus melakukan kordinasi dengan pemerintah agar pengusaha confidence,” jelas dia.

Menurut dia, bank sentral harus mampu menyakinkan pelaku pasar uang bahwa inflasi tinggi bersifat jangka pendek atau bersifat temporer. Karena inflasi ini shorted maka tidak perlu disikapi BI dengan pengetatan likuiditas yang berlebihan. Artinya, inflasi ini tidak perlu direspon dengan kenaikan suku bunga. “ Inflasi yang sekarang ini masih dalam level target BI,” jelas dia.

Cuman yang perlu diwaspadai kata dia penyebab inflasi dari sisi fiskal. Sehingga jika BI melakukan pengetatan likuiditas dengan kenaikan suku bunga juga tidak

akan menjadi obat bagi inflasi.

Memang kata dia, kenaikan suku bunga acuan ini akan mengerem potensi capital outflow. Tetapi beradasarkan trend, capital inflow ini tidak melihat jangka pendek. “Kalau pemerintah mampu memberikan signal dalam jangka menengah panjang bahwa investasi di Indonesia masih prospektif serta insentif investasi, itu akan mengerem juga dan tidak akan membuat panik para investor. Terutama, investor di pasar uang dalam bentuk hot money,” jelas dia.

Pada Juni lalu jelas dia, sempat ada capital outflow yang sangat besar. Tetapi saat ini sudah balik arah lagi karena sinyal kebijakan ekonomi pemerintah sudah positif. Karena itu kata dia, responnya tidak perlu dengan pengetatan likuditas.

“Saya berharap agar suku bunga cuan ini dipertahankan. Kalaupun pada akhirnya BI menaikan BI rate, sesuatu yang bisa dipahami demi stabilitas pasar keuangan kita. Tetapi harapan kita, BI confidence dan pemerintah harus bekerjasama lebih intens lagi agar pasar semakin nyaman. Kalau bauran kebijakan BI dan pemerintah sejalan maka saya kira, BI confidence mempertahankan suku bunga acuannya,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengadan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), Nathan Palinggi meminta bank sentral agar tidak menaikan suku bunga acuan. Pasalnya, beban usaha saat ini sangat berat sebagai dampak kenaikan harga bahan minyak (BBM).

Di samping itu, terjadi kenaikan harga tarif listrik, gas, dan lainnya. “Beban usaha industri saat ini melonjak tajam dan semakin memberatkan,” jelas dia. (gam)

antyudhi mahatma

UANG KARTAL. Petugas menata tumpukan uang kertas di penyimpanan uang kartal (Cash Center) Bank BNI Pusat, Jakarta, Jumat (28/6). Bank Indonesia mencatat hingga pertengahan 2013 jumlah uang kartal (uang tunai) yang beredar mencapai Rp 392,2 triliun, dan akan meningkat menjelang ramadan dan lebaran mendatang.

Rupiah Dimungkinkan Tembus Rp10.000 JAKARTA- Bank Indonesia (BI) tidak terikat pada batas psikologis angka tertentu untuk menetapkan kebijakan nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo menegaskan nilai tukar Rupiah dimungkinkan lebih lemah dari Rp10.000 per dollar AS, tetapi dimungkinkan juga lebih kuat dari angka itu.

“Kami meyakini bahwa nilai tukar dimungkinkan bila lebih kuat dari Rp10.000 per dollar AS atau lebih lemah dari Rp10.000 per dollar AS,” kata Agus Marto, ketika ditemui di DPR, seusai menghadiri rapat

kerja dengan Banggar DPR, Rabu (10/7).

Hal yang sama ia sampaikan mengenai cadangan devisa. Bila selama ini berkembang wacana bahwa batas psikologis cadangan devisa BI ialah

US$100 miliar, Agus Marto menepis hal itu. “Kami juga sangat meyakini bahwa cadangan devisa kalau dia lebih rendah dari US$100 miliar itu dimungkinkan,” kata mantan menteri keuangan itu.

Ditambahkannya pula, ada berbagai faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ia melihat perkembangan ekonomi global juga membawa tekanan terhadap Rupiah. Hal itu tercermin pada neraca pembayaran. “Inflasi di dalam negeri juga ikut mempengaruhi.

Kebutuhan akan valas dari dari kegiatan impor kita juga berdampak pada nilai tukar,” tutur dia.

Satu hal yang menurut Agus Marto menjadi garis kebijakan nilai tukar BI ialah menjaga terwujudnya nilai tukar Rupiah yang stabil dan mencerminkan fundametalnya.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon Dian Ayu Yustina mengatakan masih kuatnya posisi dollar AS di pasar berkembang membuat

SENGKETA PERBANKAN

ENERGI

DPR Kembali Memanggil Lima Bankir JAKARTA-Komisi XI DPR kembali memanggil 5 Direktur bank untuk membahas kasus-kasus perbankan yang dihadapi lima bank tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Andi Timo Pangerang mengatakan, pemanggilan pimpinan bank ini untuk mendapatkan penjelasan seputar sengketa antara bank dan nasabah, dan sudah masuk ke proses pengadilan.

“Kami ingin mendengarkan permasalahan kasus yang dialamai bank-bank tersebut.

Kita ingin juga mendengar secara langsung penjelasan dari masing-masing bank tersebut lebih lanjut dari permasalahan yang ada,” kata Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/).

Kelima direktur bank tersebut adalah Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib, Direktur Utama BJB Bien Subiantoro, Direktur Utama Bank Mestika Ahmad Kartasasmita, Direktur Kepatuhan Bank Danamon Fransisca Oei, dan Direktur HRD Bank Permata Indri K Hidayat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, RDP tersebut membahas secara khusus mengenai kasus-kasus perbankan yang sampai saat ini masih dalam penanganan lebih lajut oleh Pengadilan.

“Ini memang kita menyelidiki 4 kasus perbankan,” kata Harry.

Menurut Harry, sejauh ini, kasus-kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian, walaupun sudah tidak lagi ditangani oleh BI melainkan sudah menempuh jalur hukum dan tidak mengganggu operasional masing-masing bank.

Kasus-kasus perbankan yang sempat dibahas dalam RDP tersebut antara lain, Kasus Bank Mega dengan Elnusa yang melibatkan dana Rp 111 miliar, dan kasus pembobolan uang milik Pemkab

Batubara Sumatera Utara sebesar Rp 80 miliar yang raib di bank milik Chairul Tanjung tersebut.

Kemudian kasus Bank Jawa Barat dan Banten yakni dugaan kredit fiktif kepada Koperasi Bina Usaha sebesar Rp 38,7 miliar, kemudian kasus korupsi pengadaan satuan unit ruang kantor Bank BJB di T-Tower di jalan

Gatot Subroto Jakarta senilai Rp 543 miliar, dimana BJB membeli 14 dari 27 lantai di gedung tersebut.

Kasus PaninBank yang pertama adalah fraud senilai Rp 30 miliar berupa penyelewengan kredit oleh kantor cabang umum, Banjarmasin. “Kasus Bank Mestika Dharma, itu ada agunan dari seseorang kemudian dia pinjamkan, pinjamkan ke salah satu CV di Bandung kemudian dia meminjam kredit Rp 1,2 miliar ke Bank Mestika. Nah itu jadi kasus.

Kemudian, kasus Bank Danamon cabang Depok

dimana seorang nasabah memiliki dana Rp 43 miliar berkurang menjadi Rp 6.000 sementara nasabah tersebut tidak merasa menggunakan dananya.

Direktur Kepatuhan Bank Danamon Fransisca Oei memberikan klarifikasi mengenai hilangnya dana nasabah yang disimpan di Bank Danamon cabang Depok. Nasabahnya tersebut telah melakukan komplain ke Bank Danamon pada bulan Mei tahun 2010 dan transaksi tersebut dilakukan melalui mobile banking.

“Keluhan nasabah Danamon Cabang Depok sehubungan dengan transaksi transfer dengan menggunakan PIN (Personal Identification Number) sejumlah Rp 43.900.000,” kata Fransisca di Komisi XI DPR RI, Rabu (10/7).

Mediasi Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan, untuk perdata, lanjutnya, bank sentral menyediakan sarana mediasi, termasuk untuk kasus Bank Danamon yang sudah masuk mediasi BI namun belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi ini, BI hanya bertindak sebagai mediator. Adapun untuk bisa masuk dalam mediasi BI, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sebuah sengketa bank dengan nasabah, di antaranya pernah diupayakan penyelesaiannya oleh bank, sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan, nilai tuntutan finansial yang diajukan paling banyak sebesar Rp500 juta untuk setiap kasus sengketa, pun tidak mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. (gam/abd)

nilai tukar rupiah terus melemah. Di transaksi pasar uang hari ini, rupiah melemah 12 poin (0,12 persen) ke level 9.966 per dolar Amerika Serikat (AS).

Yustina mengatakan, kondisi pasar berkembang yang masih diwarnai aksi jual investor asing masih menjadi faktor yang membebani rupiah. “Tidak hanya rupiah, seluruh mata uang di pasar berkembang juga cenderung melemah terhadap dolar AS.” Menurut dia, BI telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga rupiah agar tetap stabil di koridornya. Namun, tekanan global memang sedang kurang menguntungkan asetaset di pasar berkembang, termasuk mata uang Asia. “Kalau rupiah menguat sendirian justru aneh,” katanya.

Membaiknya perekonomian negeri Abang Sam, yang ditunjukkan dengan membaiknya data manufaktur dan tenaga kerja, menjadi alasan bagi bank sentral AS (The Fed) untuk menghentikan program stimulusnya.

Dimulai dengan pemotongan anggaran pembelian obligasi US$ 85 miliar per bulan mulai September, dan dihentikan sepenuhnya mulai 2014 mendatang. Meski tekanan global masih dominan, rupiah berpotensi terimbas sentimen positif dari dalam negeri. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 11 Juli kemungkinan akan menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebanyak 25 poin ke level 6,25 persen.

Menurut Dian, kenaikan suku bunga akan mendorong investor asing untuk kembali masuk ke pasar domestik karena ada potensi kenaikan imbal hasil. “Kenaikan BI rate akan memicu penguatan temporer bagi rupiah,” ujar Dian.

Hingga pukul 17.20 WIB, mata uang euro ditransaksikan di US$ 1,2814, poundsterling US$ 1,4890, dan yen 100,12 per dolar AS. Dari Asia, dolar Singapura ditransaksikan di 1,2770 per dolar AS, won 1.135,97 per dolar AS, dan yuan 6,1345 per dolar AS. (gam)

Pertamina Jual Elpiji 2,67 Juta Ton

ant/wahyu putro a

VONIS KASUS IM2. Mantan Direktur Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto (kiri) mendapat pelukan dari kerabat usai mengikuti sidang dengan agenda vonis terkait dugaan korupsi penyalahgunaan penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7). Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Indar Atmanto dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta mengharuskan IM2 membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,3 triliun.

TINDAK PIDANA KORUPSI

Vonis Kasus IM2 Rusak Iklim Investasi JAKARTA- Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Setyanto P Santosa, menilai vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto, dapat merusak iklim investasi industri telekomunikasi di Indonesia.

“Untuk ekonomi pasti investor akan ragu dalam berinvestasi, sekarang mitranya Indosat saja sudah ragu,” kata Setyanto melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan majelis hakim tidak mempertimbangkan surat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Lebih lanjut, Setyanto menyarankan pemilik saham mayoritas dari Indosat yang menjadi induk perusahaan IM2, Ooredoo, harus secepatnya mengajukan banding ke arbitrase internasional.

“Oreedoo harus membawa ke mahkamah internasional, karena dampaknya akan sangat negatif bagi citra Indonesia, iklim investasi,” ujarnya.

Sementara itu, ahli hukum asal Universitas Trisakti, Dian Andriawan menyatakan putusan majelis hakim pengadilan tipikor terhadap kasus kerja sama IndosatIM2 cenderung dipengaruhi stigma masyarakat.

“Ada stigma masyarakat bahwa terdakwa korupsi memang harus divonis bersalah, jadi fakta persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim,” katanya.

Dian mengungkapkan hakim Pengadilan Tipikor kerap tidak mempertimbangkan katerangan saksi ahli dalam memvonis seorang terdakwa.

Pada industri telekomunikasi, pengamat hukum itu, menyebutkan pemerin-

tah melalui Kemenkominfo yang lebih berhak menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam sebuah kerja sama, seperti halnya Indosat - IM2.

Menurut Dian, seharusnya hakim mengacu pendapat pemerintah yang menyatakan bahwa kerja sama Indosat - IM2 sudah tepat.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya memvonis mantan Dirut IM2, Indar Atmanto, bersalah dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara, serta memerintahkan PT IM2 membayar ganti rugi Rp1,3 triliun, Senin (8/7).

Sementara itu, Indar langsung mengajukan keberatan atas putusan majelis hakim itu, karena tidak mencerminkan proses dan fakta persidangan, sehingga terjadi upaya penzaliman. (ant/fik/beth)

JAKARTA- PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, penjualan bahan bakar elpiji selama semester pertama tahun 2013 mencapai 2,67 juta ton.

Wakil Presiden LPG dan Produk Gas Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto di Jakarta, Rabu, mengatakan volume penjualan terdiri dari elpiji tabung kemasan 3 kg yang bersubsidi sebesar 2,1 juta ton atau mencakup 79 persen dari total 2,67 juta ton.

“Sementara, sisanya sebesar 0,57 juta ton atau 21 persen disumbangkan penjualan nonsubsidi,” katanya.

Menurut dia, penjualan elpiji semester pertama 2013 itu mengalami kenaikan sekitar enam persen dibandingkan periode sama 2012.

Penyebabnya antara lain masyarakat makin tidak khawatir menggunakan elpiji dan makin berkembangnya sektor industri kecil.

“Kenaikan konsumsi energi rumah tangga dan industri mikro ini bisa menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat,” katanya.

Gigih juga menambahkan, selama masa puasa dan Lebaran, konsumsi elpiji diperkirakan naik 8-10 persen menjadi 18 ribu ton per hari.

“Kami akan jaga stok sebesar 17 hari yang berarti sangat aman untuk menjamin selama puasa dan Lebaran,” katanya. (ant/kel/ beth)

OLAHRAGA

16

KAMIS 11 JULI 2013 NO. 0157 | TAHUN II

Dos Santos Beseragam Kuning Musim Mendatang

MOURINHO JANJIKAN SEPAKBOLA SEKSI

LONDON - Pelatih Chelsea, Jose Mourinho berjanji akan memeragakan permainan yang seksi pada periode keduanya di Stamford Bridge, sesuai dengan keinginan suporter dan sang bos, Roman Abramovich.

Mourinho terkenal suka menerapkan permainan yang cenderung bertahan dan mengandalkan kekuatan fisik serta serangan balik. Ia sering dikritik hanya mengejar kemenangan ketimbang permainan sepak bola indah.

“Saya ingin membuat suporter Chelsea bahagia dengan hasil, juga permainan yang indah, ditopang mentalitas dan personalitas tim yang baik. Mereka harus tahu bahwa kami akan selalu memberikan segalanya,” tegas Mourinho seperti dikutip The Sun. Jose Mourinho sebelumn-

ya pernah menangani Chelsea pada periode 2004-2007. Ia kemudian pindah ke Inter Milan (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), dan kini kembali menangani The Blues.

“Saya tahu rekor saya di Chelsea, juga bersama Inter Milan dan Real Madrid. Tapi, saya membuat keputusan untuk membantu tim. Jika saya berjudi dengan keputusan berisiko, ini bisa menjadi jalan yang salah. Berapa banyak saya bermain di sini dengan tiga defender?” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Saya masih ingat ketika melawan

West Ham (pada April 2006).

Kami saat itu tertinggal 0-1 dan kami bermain dengan 10 orang setelah Maniche mendapat kartu merah di awal laga. Saya masih berjudi karena saya menginginkan kemenangan dengan 10 orang dan kami akhirnya menang 4-1.”

Mourinho mendatangkan pemain sayap asal Jerman, Andre Schurrle, juga gelandang Marco van Ginkel dari Vittese Arnhem. Namun, ia juga menyatakan bahwa pemain gaek seperti Frank Lampard, Ashley Cole, dan John Terry masih memiliki pengaruh besar.

“Ini merupakan warisan budaya klub bahwa beberapa pemain datang dan masih ada beberapa pemain yang bisa mentransfer apa makna klub ini. Suatu hari, para pemain tua itu akan pensiun

dan para pemain muda akan menjadi tua. Maka, budaya Chelsea harus tetap berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya,” tegasnya.

Kiper Australia Selain Schurle dan Van Ginkel, “The Blues” juga baru saja mendatangkan kiper internasional Australia Mark Schwarzer dari Fulham. Pemain ini diikat kontrak selama satu tahun ke depan.

Klub dari London Barat itu mendapatkan Schwarzer dengan gratis usai ia memutuskan meninggalkan Fulham pada musim lalu. Schwarzer pun mengaku senang bisa berlabuh di Stamford Bridge. “Ini klub yang fenomenal. Salah satu klub terbesar dan terbaik dunia. Sebuah kebanggaan bisa membela Chelsea,” ucapnya.

Tetapi Schwarzer harus bekerja keras untuk mencuri perhatian Jose Mourinho.

Sebab, Chelsea memiliki Petr Cech yang selalu menjadi kiper utama. “Aku memiliki keinginan untuk membela negaraku. Aku ingin bermain di Piala Dunia karena kita baru saja lolos ke Brasil. Aku ingin terus bermain di level tertinggi selama mungkin. Jelas, Petr merupakan kiper fantastis dan dia kiper nomor satu di Chelsea. Namun, aku di sini untuk membantu mendorong dia,” lanjutnya.

Menurut Schwarzer, Petr juga diharapkan bisa mendorong dirinya dan membantu kiper-kiper muda di Chelsea. “Aku sangat senang dengan tantangan,” beber pemain berusia 40 tahun tersebut. (aji)

VILLAREAL - Pemain internasional Meksiko, Giovani dos Santos masih akan berkarier di La Liga Spanyol musim ini, setelah klub yang baru promosi, Villarreal yang berseragam kuning dipastikan menggaetnya dari Real Mallorca.

Dos Santos musim lalu bermain di 29 pertandingan La Liga untuk Mallorca dan menyumbangkan enam gol. Tapi, dia tak mampu menyelamatkan klubnya itu dari jeratan degradasi ke Segunda Division.

Dos Santos telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Villarreal. Bersama klub berjulukkan “The Yellow Submarine” atau kapal selam kuning itu, pemain berusia 24 tahun didikan Akademi La Masia tahun itu akan bertemu dengan rekannya sesama pemain timnas Meksiko, Javier Aquino.

“Saya senang mengambil langkah selanjutnya dalam karier saya ini, dan akhirnya bisa bermain untuk Villarreal, sebuah klub hebat yang hampir saya perkuat tahun lalu sebelum mereka terdegradasi,” ujar Dos Santos di situs resmi Villarreal.

Villarreal kembali ke kasta teratas Liga Spanyol setelah satu musim berjuang di Segunda Division. Klub yang bermarkas di El Madrigal itu mendapatkan promosi bersama Elche dan Almeria. (aji)

Nama: Giovani dos Santos Ramírez Tetala: Monterrey 11 Mei 1989 Tinggi: 1.73 m Posisi Bermain: Gelandang Menyerang

Kilas Sepakbola Tevez Diminta Turunkan Berat Badan

TURIN - Pemain anyar Juventus yang baru didatangkan dari Manchester City pada musim panas ini, Carlos Tevez, diminta oleh klub asal Turin itu menurunkan berat badannya paling sedikit enam kilogram sebelum musim dimulai.

Mantan penyerang Manchester United itu dilaporkan terlalu gemuk sejak melakukan tes medis bulan lalu, sebelum resmi bergabung dengan La Vecchia Signora.

Pelatih Juve, Antonio Conte, juga telah mengingatkan Tevez terkait hal ini karena kabarnya ia amat menuntut kebugaran fisik dari para pemainnya.

Tevez resmi bergabung dengan juara Seri A musim lalu itu pada 26 Juni kemarin dengan kontrak selama tiga tahun dengan nilai transfer sebesar 10 juta dengan tambahan klausul performa sebesar 2 juta pound .

Pesepakbola internasional Argentina ini rencananya akan ikut dalam tur Juventus ke Amerika Serikat dan diperkirakan akan menjalani debut tak resmi melawan Everton pada 31 Juli di San Fransisco. Selain Everton, “Si Zebra” juga akan melawan L.A Galaxy, Real Madrid, Valencia, Chelsea, Inter Milan, dan AC Milan. (aji)

Flamini Kembali ke Liga Inggris MILAN-Gelandang AC Milan Mathieu Flamini berencana angkat kaki dari San Siro dan kembali ke Liga Utama Inggris.

Kontrak Flamini bersama Milan berakhir di musim panas ini. Kubu Rossoneri sebenarnya sudah menawarkan kesepakatan baru berdurasi dua tahun, namun gelandang asal Prancis itu menolaknya karena dia mau durasi yang lebih panjang. Kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan terkait kontrak baru tersebut.

Sehubungan dengan itu, Flamini menegaskan keinginannya untuk menanggalkan seragam Merah-Hitam. Pesepakbola 29 tahun itu ingin bermain lagi di Liga Inggris.

“Milan menawari kontrak dua tahun tapi saya butuh waktu dan membuat keputusan yang tepat. Saya sudah berada di Italia selama lima tahun, saya menjalani periode yang hebat dan banyak belajar. Tapi saya merindukan Inggris dan saya ingin memenangi Premier League,” sahut Flamini.

Setelah empat musim memperkuat Arsenal dan jadi pilar utama The Gunners, Flamini memutuskan pindah ke Milan di musim panas 2008.

Ikut membantu Rossoneri memenangi Scudetto 2010/2011 dan Piala Supercoppa Italia di tahun yang sama, peran Flamini makin banyak berkurang dalam dua tahun terakhir. Di musim yang baru saja tuntas dia tampil di 18 pertandingan Seri A dan mencetak empat gol. “(Liga Inggris) punya tempat spesial di hati saya. Saya

menyukai tempatnya dan sepakbola Inggris secara fisik dan saya menyukai setiap pertandingan yang berjalan terbuka,” lanjut gelandang yang memulai kariernya di Marseille itu. (aji)

Rummenigge Yakin Gomez Akan Sukses di Fiorentina

BAYERN-Preisden Bayern Muenchen Karl-Heinz Rummenigge yakin Mario Gomez yang baru saja dilepasnya ke Fiorentina akan bisa mengangkat Liga Seri A Italia dan klub yang dibelanya itu.

Fiorentina dan Bayern Muenchen sudah menjalin kesepakatan nilai transfer Gomez yang mencapai 16 juta euro. Striker internasional Jerman ini dikabarkan akan diikat dengan sebuah kontrak berdurasi empat tahun.

Kendati baru saja merebut Treble, musim terakhir Gomez di Bavaria tidak begitu mulus. Pemain berusia 27 tahun ini kehilangan tempatnya di skuat inti dari pemain baru Mario Mandzukic.

Selama empat musim berseragam Die Roten, Gomez cukup subur dengan mendulang 112 gol dalam 172 penampilannya.

Bergabungnya Gomez diyakini akan semakin menyemarakkan Liga Italia dan tentunya membantu Fiorentina dalam upaya menembus tiga besar.

“Kami tinggal menyelesaikan sejumlah rincian akhir.

Mereka (Fiorentina) menginginkan agar bisa memperkenalkan Mario di Firenze pada Kamis ini,” sahut Rummenigge di situs resmi Bayern. (aji)