e Paper Koran Madura 11 September 2013

1

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II Koran Madura

RABU

11 SEPTEMBER 2013

JELANG PEMILU 2014

Mendagri Pecat Dua Kepala Daerah JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memecat dua kepala daerah yang menjadi calon anggota legislasti (caleg) pada Pemilu 2014. Kedua kepala daerah yang dipecat itu adalah Suir Syam yang merupakan Wali Kota Padang Panjang dan Wahidin Halim yang juga Wali Kota Tangerang. Sementara itu, delapan orang kepala daerah lainnya yang masuk dalam daftar caleg DPR masuk dalam radar penyelidikan Kemendagri. “Terpaksa saya keluarkan surat pemberhentian untuk kepala daerah yang hampir habis masa jabatan. Yang lain masih kami pelajari,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (10/9).

Hasil penelusuran Koran Madura menyebutkan, Suir Syam tercatat sebagai caleg DPR dari Partai Gerindra, sedangkan Wahidin Halim menjadi caleg Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III. Padahal berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri yang telah disetujui oleh pejabat atasan mereka.

Namun, surat pernyataan pengunduran diri tersebut rupanya tidak dibarengi dengan tindak lanjut DPRD setempat yang menunda-nunda pemberhentian pejabat daerah bersangkutan.

Dengan demikian, para pejabat daerah itu secara aktif masih menduduki jabatannya sebagai kepala daerah sekaligus caleg tetap anggota DPR, DPD maupun DPRD. Menurut Gamawan, langkah itu dilakukan Kementerian Dalam Negeri, lantaran DPRD setempat tidak juga melakukan rapat paripurna untuk memberikan rekomendasi pemberhentian, walaupun sudah mengundurkan diri. “Kita mengeluarkan surat pemberhentian untuk sebagian kepala daerah yang masuk daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014,” tambahnya.

Diakui Mantan Gubernur Sumbar ini, keputusan yang dibuatnya itu memang berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Tapi menurut saya itu lah jalan terbaik yang bisa kami lakukan,” ujarnya. (gam/cea)

ant/teresia may

WORLD MUSLIMAH 2013. Sejumlah finalis World Muslimah meghadiri konferensi pers jelang grand final penganugerahan 3rd Annual Award World Muslimah 2013 di Jakarta, Selasa, (10/9). Ajang World Muslimah 2013 yang di ikuti perempuan muslim dari Indonesia, Malasyia, Brunei Darussalam, Bangladesh, Nigeria, dan Iran tersebut akan diselenggarakan di Balai Sarbini pada 18 September 2013.

WORLD MUSLIMAH 2013

Alternatif Kontes Miss World

ant/m risyal hidayat

INDONESIA BANTAI BURNEI 5-0. Pesepak bola timnas Indonesia, Muchlis Hadi Ning Syaifulloh (10) berusaha melewati hadangan pesepak bola timnas Brunei Darussalam dalam pertandingan grup B AFF U-19 Championship 2013 di Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Selasa (10/9). Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia berhasil menundukkan Timnas Brunei Darussalam dengan skor 5-0.

Calon Kapolri Harus Bersih Mabes Polri Telusuri Rekening Gendut Tiga Jenderal Polisi JAKARTA- Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) tampaknya mulai gerah dengan laporan rekening gendut yang diduga milik tiga calon Kapolri. Untuk itu, Polri tidak akan tinggal diam serta menindaklanjuti jika ada laporan atau informasi mengenai rekening mencurigakan di institusi mereka. Meski tak melaporkan ke Mabes Polri, tapi temuan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini akan tetap ditindaklanjuti.

“Kalau ada laporan, apalagi informasi tetap harus ditindaklanjuti,” kata Wakapolri Komjen Pol, Oegroseno di Jakarta, Selasa (10/9).

Diakui Oegroseno, Kompolnas merupakan pengawas yang paling dekat dengan Polri. Sehingga setiap ada masukan maupun temuan patut untuk ditindaklanjuti. “Kita rapat koordinasi, di mana permasalahannya, mana yang bisa ditindaklanjuti ya kita tindaklanjuti. Kita tidak abaikan,” ujarnya.

Bahkan kata Oegroseno, Mabes Polri memberikan apresiasi terkait temuan rekening gendut calon Kapolri. “Kalau ini bagian dari pengawasan eksternal ya kita apresiasi.

Tapi kita berterimakasih dan sangat apreciate lah,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Kompolnas,

Adrianus Meliala mensinyalir adanya tiga calon Kapolri yang memiliki rekening gendut. Namun, tidak disebutkan nama calon Kapolri pemilik rekening gendut itu. “Ada tiga nama secara khusus. Kalau nama jangan lah. Makanya kita dorong tujuh (masuk bursa pemilihan calon Kapolri),” tuturnya Ikhwal kepemilikan rekening gendut ini terkuat setelah melakukan verifikasi LHKPN ke KPK. Kompolnas juga telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada ketiga orang yang bersangkutan.

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Faisal Akbar mendesak Kompolnas segera mengumumkan tiga calon yang berekening gendut itu. “Seyogyanya tidak ada perlakuan berbeda kepada warga negara apapun

pangkat dan jabatannya. Termasuk yang terduga memiliki rekening gendut,” kata Akbar.

Akbar meminta agar para perwira tinggi Polri yang terindikasi itu harus bisa menjelaskan asal muasal uang kekayaan. “Kompolnas jangan bermain petak umpet. Umumkan saja dan segera diproses,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, sangat baik jika seorang polisi memiliki kekayaan banyak, sepanjang sumbernya jelas dan berasal dari usaha halal. Karena itu, Marzuki berharap pemberitaan mengenai rekening gendut tiga jenderal ini dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Sebab, tiga jenderal itu, belum tentu bersalah. “Kasihan orang yang belum tentu salah, diberitakan salah.

“Polisi kaya atau tajir itu bagus, agar nanti tidak perlu cari uang lagi,” kata Marzuki.

Akan tetapi kata dia, jika memang sumber kekayaan ketiga jenderal tersebut tidak jelas maka tentu harus menjadi pertimbangan oleh Presiden untuk diajukan sebagai calon Kapolri. “ Untuk itu, sebaiknya diklarifikasi dulu secara mendalam,” katanya.

Siap Bergerak Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie, mengatakan Polisi akan bergerak, jika informasi rekening gendut itu memang berasal dari dana tak wajar. “Tapi tentu tidak bisa-serta merta, karena semua harus dilakukan dengan resmi. Ada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus menyertai,” kata dia.

Ronny mengatakan, sampai saat ini kepolisian akan menunggu Kompolnas sebagai pihak yang mencetuskan adanya rekening gendut di tiga jenderal calon Kapolri. Menurut dia sebagai pihak pengawas, Kompolnas berhak memberikan informasinya yang jelas kepada Polri.

Dengan demikian, menurutnya, nanti Polri dapat bersama-sama menindaklanjuti. Tetapi hal tesebut, kata dia, tentu harus terlebih dahulu bisa Kompolnas sampaikan kepada pimpinan Polri. “Ya tentu kompolnas kan salah satu instansi yang menjadi pengawas kepolisian. Kompolnas lebih paham cara menindaklanjuti informasi yang mereka peroleh yah,” kata Ronny. (gam/abd/cea)

SKANDAL SIMULATOR SIM

JAKARTA-Di tengah hiruk pikuk kontroversi penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia, sebuah ajang bernama Miss World Muslimah 2013 siap dihelat pada 18 September 2013 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.

Saat ini 20 kontestan dari 6 negara akan menjalani masa karantina menuju malam Grand Final ajang penganugerahan Miss World Muslimah yang memasuki penyelenggaraan ketiganya.

Menurut CEO World Muslimah, Eka Shanty bahwa penyelenggaraan ini tak melibatkan unsur kecantikan dalam materi penilaiannya. Karakter 3S yaitu sholehah, smart dan stylish lah yang akan diprioritaskan.

Beberapa pihak menyambut baik inisiatif ini di tengah adanya penolakan beberapa elemen masyarakat terhadap pelaksanaan Miss World. Mereka memandang Miss World hanya ajang unjuk kemolekan tubuh dan kecantikan yang sangat artifisial. Semoga inisitif ini benar-benar orisinal dan tidak hanya berubah namanya belaka. (ant/beth)

Kedelai Siang itu Matrawi sangat gembira. Warungnya kebanjiran pelanggan. “Mari pak silahkan duduk, saya siapkan hidangannya” ujarnya ramah.

“Kita tidak makan ayam dan daging Mas, cukup tempe sama tahu saja” seru salah satu klien yang rupanya mewakili teman-temannya.

“Oh baik pak” Setelah selesai makan, Matrawi memberikan kwitansi pembayaran pada sang pelanggan.

“Wah, mahal sekali Mas, kita kan cuma makan sama tahun dan tempe” protes sang pelanggan heran.

“Eh, pak.. jangan salah, ini kedalai impor. Harganya naik dan langka di pasaran” jawab Matrawi.

Cak Munali

Budi Susanto Didakwa Perkaya Diri JAKARTA- Direktur utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (TP CMMA) Budi Susanto didakwa telah memperkaya diri sendiri atau korporasi sebesar Rp88,4 miliar di dalam pengadaan “driving” simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu yaitu memperkaya diri terdakwa selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebesar Rp88,4 miliar,” kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Medi Iskandar Zulkarnain dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

PT Citra Mandiri merupakan pemenang tender pengadaan “driving” simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Selain memperkaya dirinya, jaksa juga menyebutkan bahwa perbuatan Budi memperkaya mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo sebesar Rp36,93 miliar, Wakil Kakorlantas Polri Didik Purnomo sebesar Rp50 juta, dan direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang Rp3,93 miliar.

Prima Koperasi Kepolisian (Primkoppol) Rp15 miliar, tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Wahyu Indra P sebesar Rp500 juta, anggota Itwasum Gusti Ketut Gunawa Rp50 juta, dan Bagian Keuangan Mabes Polri Darsian Rp50 juta serta Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp20 juta.

“Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp144,98 miliar sebagai mana perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari BPK RI,” jelas jaksa.

Di dalam dakwaan, terdakwa juga selain memberikan uang tunai hingga mencapai Rp32 miliar kepada Djoko Susilo, juga disebut memberi-

kan sejumlah fasilitas kartu kredit, cek dan membayar uang muka pembelian satu unit mobil.

Konstruksi perbuatan Budi, masih sama dengan apa yang disampaikan dalam dakwaan Djoko Susilo yaitu Budi ikut mengatur pengajuan anggaran simulator R2 Rp80 juta per unit sebanyak 700 unit dan simulator R4 senilai Rp260 juta per unit sebanyak 556 unit.

Budi juga mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp101 miliar ke Bank BNI dengan menjaminkan surat perintah kerja (SPK) pengadaan simulator R2 dan R4 dan tanggung renteng dengan jaminan atas fasilitas kredit padahal saat pengajuan kredit tersebut SPK belum ada.

Setelah mendapatkan modal kerja tersebut, Budi lalu memerintahkan Sukotjo mentransfer uang Rp8 miliar kepada Primkoppol, Rp4 miliar yang dikirimkan kepada masing-masing Djoko Susilo Rp2 miliar dan Budi Susanto Rp2 miliar, Sukotjo lalu membawa uang Rp2 miliar tersebut dalam kardus ke kantor Djoko di Korlantas Polri.

“Atas permintaan terdakwa, Sukotjo dan Ni Nyoman Suhartini menyusun harga perhitungan sendiri dengan menggelembungkan harga,” ungkap jaksa. (ant/des/beth)

2

SUMENEP

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO. 0196 | TAHUN II

Petani Garam Mengadu ke Dewan SUMENEP – Sejumlah petani garam dari Desa Pinggir Papas dan Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, mendatangi Komisi B DPRD Sumenep, Selasa (10/9). Mereka mengadukan murahnya harga garam rakyat di Kota Sumekar. Harga garam hanya berkisar Rp 350 ribu hingga Rp 450 ribu.

Dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) itu terungkap, yang melakukan pembelian garam rakyat saat ini hanya dua perusahaan.

Yakni, Garindo dan Budiono.

Di Perusahaan Garindo harga tertinggi untuk garam KW 2 Rp 450 ribu, sedangkan untuk KW 3 Rp 350 ribu. Sedangkan garam yang dianggap KW 1 oleh petani malah dianggap KW 2.

Sedangkan di perusahaan Budiono, harga tertinggi baru mencapai Rp 350. Sedangkan untuk PT Garam sampai detik dipastikan belum melakukan pembelian garam rakyat. Bahkan, menurut dewan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu diperkirakan sudah tidak melakukan pembelian hampir setahun.

Yakni, sejak adanya pergantian Direksi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep Dwita Andryani menjelaskan, masyarakat sangat mengeluhkan harga garam yang cukup murah ini. Diperkirakan harga garam itu tidak sebanding dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. ”Harganya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya jauh lebih rendah,” katanya.

Politisi PAN ini menuturkan, pembelian harga yang cukup murah itu tentu sangat bertentangan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sebab, pemerintah menetapkan harga untuk KW 1 Rp 750 ribu, sedangkan KW 2 sebesar Rp 550 ribu. ”Ini sangat

menguntungkan perusahaan.

Sedangkan masyarakat tercekik,” ujarnya.

Anehnya, terang dia, yang melakukan pembelian itu malah perusahaan swasta semua. Sedangkan perusahaan milik negara ternyata tidak membeli. ”Lalu, di mana letak perhatian perusahaan negara kepada masyarakat.

PT Garam, kok, tidak melakukan pembelian,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Bahkan, terang dia, PT Garam malah menjual garam yang ada ke perusahaan swasta. Kenyataan ini tentu saja berdampak sangat signifikan kepada swasta untuk bermain harga. ”Makanya, harga garam di petani murah.

Kami kira ini merupakan permaian harga. Bisa jadi ini ada kongkalikong,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dan pemanggilan kepada pihak terkait. Termasuk, kepada PT Garam dan perusahaan swasta. ”Nanti, akan kami perjelas dan klarifikasi dengan pihak terkait. Intinya, bagaimana

petani tidak menjadi korban.

Sehingga, harga akan lebih mahal,” tuturnya.

Kepala Disperindag Ach. Aminullah menjelaskan, untuk saat ini masih sedikit yang panen garam. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan dan koordinasi soal harga garam itu. ”Kami belum kroscek masalah harga garam untuk saat ini. Masalahnya, masih minoritas yang panen.

Serapannya masih minim,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihak perusahaan hendaknya bisa membeli sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah. ”Sesuai edaran, untuk KW 1 Rp 750 ribu, sedangkan KW 2 Rp 550 ribu. Kalau tidak sampai, kan, perusahaan kan bisa menentukan harga sesuai dengan kualitasnya,” ucapnya.

PT Garam Siap Beli Sementara itu, Kepala Biro Umum PT Garam Farid Zahid menjelaskan, untuk saat ini masih belum banyak

yang panen. Makanya, PT Garam belum melakukan pembelian garam rakyat. ”Kami belum melakukan pembelian garam. Namun, kalau sudah banyak panen pasti kami akan melakukan pembelian,” ujarnya.

Masalah harga, sambung dia, PT Garam tentu saja menggunakan harga yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari perusahaan yang lain. ”Tahun lalu, kami melakukan pembelian sekitar Rp 725 ribu mendekati harga standar pemerintah. Namun, masalah harga tentu saja merupakan wewenang perusahaan,” ucapnya.

Ditanya soal penjualan garam ke perusahaan, Farid menganggap itu hal yang wajar. Sebab, perusahaan butuh untung. ”Apabila tidak dijual, garam itu bisa saja tidak terpakai. Itu bisa menyebabkan perusahaan tidak bonafit.

Kalau mengalami kerugian, bisa jadi PT Garam ini tutup.

Itu kan tidak diinginkan,” ungkap pria asal Sumenep ini. (yat)

PRODUKSI GARAM MENINGKAT Seorang petani garam memutar kincir untuk mengairi garam di tambak Desa Sawojajar, Brebes, Jateng, Selasa (10/9).

Menurut petani, produksi garam saat musim kemarau ini meningkat dari 8 kuintal per petak (12x8) menjadi 1 ton per petak dan kualitas garam juga meningkat 70 persen, harga garam stabil Rp 400 per kilo.

ant/oky lukmansyah

KRISIS AIR BERSIH DI KEPULAUAN

Kita akan bicarakan dulu dengan PDAM selaku penyedia air bersih, apa mampu melakukan droping air bersih ke wilayah-wilayah kepulauan yang mengalami kritis air bersih” terang Kepala BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Fadilah, Selasa (10/9).

Ia menambahkan, pihaknya baru akan melakukan tindakan terhadap daerah kritis air bersih di kepualauan manakala ada teknis lain, yaitu dengan cara mengambil air di wilayah sekitar. Namun hal tersebut belum ada rencana matang sehingga kekeringan di wilayah kepulauan akan

terabaikan dari perhatian pemerintah.

Bahkan, BPDB Sumenep sampai saat ini belum mendata wilayah kekeringan yang terjadi di kepulauan, selain Talango. Menurut Fadillah, data daerah kekeringan biasanya dilaporkan dari kecamatan, dan selama ini belum ada laporan tentang hal itu. “ Kecuali kepulauan atau kecamatan Talango, disana ada lima desa yang mengalami kekeringan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dulsiam, warga kepulauan, menyebutkan, dari hasil klarifikasi kepada seluruh pulau yang ada, ada 11 pulau yang su-

dah menderita kekeringan.

Salah satunya adalah di Pulau Sapeken, Kangayan, Arjasa, Gayam, Raas, Pulau Sakala, Sadulang, Masalembu, Giligenting, Sapudi, Gili Iyang.

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep merilis beberapa daerah yang berpotensi mengalami kekeringan di daratan, di antaranya Kecamatan Pasongsongan (Desa Montorna, Desa Prancak dan Desa Lebbeng Barat), Kecamatan Batuputih (Desa Badur, Desa Bantelan, Desa Batuputih Daya dan DesaTengedan), Kecamatan Talango (Desa

Palasa dan Desa Kumbang), Kecamatan Saronggi (Desa Tanah Merah dan Desa Langsar), Kecamatan BatangBatang (Desa Jangkong, Desa Batang-Batang Daya, Desa Kolpo Desa Nyabakan Barat), Kecamatan Dasuk (Desa Mantajun), Kecamatan Rubaru (Desa Basoka dan Desa Duko), Kecamatan Ganding (Desa Geddu Barat dan Desa Geddu Timur), Kecamatan Giligenting (Desa Lombang, Desa Banbaru, Desa Jate dan Desa Banmaling), Kecamatan Lenteng (Desa Muncek Barat dan Desa Muncek Timur). (athink/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

PENAMBANGAN PASIR ILEGAL

Pemkab Dinilai Lemah dalam Mengawasi SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, menyesalkan lambannya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus maraknya penambangan galian C yang tidak berizin.

Satpol PP dinilai hanya menunggu laporan warga dalam menangani kasus tersebut, padahal anggaran operasional penegakan ketertiban sangat besar.

Ketua Komisi C Hery Ponto mengungkapkan, pihaknya sudah berulangkali mengingatkan instansi terkait, namun usahanya ini kurang diapresiasi dengan baik. “Kita di sini sudah tidak kurang-kurang menegur Pol PP bahwa banyak warga yang melaporkan ke sini soal maraknya penambangan yang tidak berizin,” tuturnya, Selasa (10/9).

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun kapolsek dari beberapa penambangan galian C untuk bersikap kooperatif dengan inisiatif pemerintah. Karena, dari banyaknya laporan yang diterima pihaknya, mestinya pemerintah prihatin mengenai akibat buruk yang ditimbulkan dari penambangan galian C. Pemkab Sumenep, menurut Politisi Golkar, telah kecolongan oleh maraknya penambangan ilegal yang dilakukan oleh warga yang kurang bertanggungjawab.

Selain itu, kecolongan terse-

but diperparah lagi oleh kurangnya pengawasan dari pihak terkait, seperti Satpol PP dan BLH. “Iya, bagaimana lagi jika pihak yang berwenang sudah kurang respek, padahal anggaran untuk itu ada,”tukasnya.

Ditempat berbeda, Kasi Operasional Pol PP. Moh. Saleh mengakui, mengenai penambangan di wilayah Batuan, pihaknya baru menerima laporan dari beberapa warga yang berada di lokasi.

“Kami memang baru menerima laporan bahwa aktivitas penambangan di sini. Makanya kami, langsung datang kemari untuk mengetahuinya,” jelasnya.

Dia mengatakan, bahwa pemilik tanah dikawasan galian, dulu memang pernah mengajukan permohonan penambangan. Namun karena UPL- UKL-nya tidak dipenuhi oleh pemohon, ijin prinsip belum d i k e l u a r k a n .” Pe m i l i k n y a namanya Pak Ruslan, pernah mengajukan permohonan. Tapi tidak ditindaklanjuti, kok sudah beroperasi begini,”ungkapnya.

Tidak adanya izin prinsip, menurutnya, penambangan tersebut menyalahi aturan, selain memang berbahaya.

Sangat berpotensi sekali kepada longsor. Apabila ada petunjuk dari pihak ESDM, tambahnya, tidak akan menyalahi ketentuan yang ditetapkan. (athink/mk)

KEPEGAWAIAN

Pemerintah Belum Menemukan Solusi SUMENEP - BPBD Sumenep sudah menganggarkan air bersih ke beberapa daerah di daratan yang mengalami krisis air bersih. Selama ini yang sudah dilakukan droping air bersih adalah di wilayah kecamatan Batuputih dan Talango.

Namun, untuk wilayah kepulauan, BPBD belum bisa mengirimkan air bersih. Menurutnya, alasan tidak bisa mendistribusikan air bersih ke wilayah kepulauan hanya persoalan teknis.

“Untuk wilayah kepulauan belum ada rencana ada distribusi air bersih mengingat beberapa hal antara lain masalah teknis.

Penambang mengangkut pasir dari tepi Sungai Cimanuk. Penambang pasir daerah tersebut memanfaatkan pasir dari Sungai Cimanuk yang mulai surut, untuk satu truk pasir dijual seharga Rp. 230.000.

.000

Formasi PNS Belum Jelas SUMENEP – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati, mengatakan, formasi PNS untuk Sumenep masih belum ada kepastian dari Menetri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birograsi (Men PAN dan Reformasi Birokrasi). ”Memang sampai saat ini kami masih belum bisa menentukan akan kuota PNS di lingkup Kabupaten Sumenep. Sebab, yang menentukan adalah pusat (Men PAN dan Reformasi Birokrasi red.),” katanya, Selasa (10/9).

Berdasarkan informasi yang

dihimpun Koran Madura, data CPNS yang telah masuk K2 pada tahun ini jumlahnya mencapai puluhan ribu orang, dan dijadwalkan akan mengikuti tes seleksi pada bulan September.

Namun, ditunda sampai 3 Oktober mendatang.

Titik menjelaskan, walaupun sampai saat ini kuota PNS di Kota Sumekar masih belum juga ada kepastian, pihaknya optimis kedepannya tidak akan ada jabatan disetiap birokrasi yang kosong. ”Kami yakin nantinya setelah kuota dikeluarkan pasti telah disesuaikan dengan kebutuhan yng ada,” terangnya. (edy/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN)

SUMENEP

3

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO. 0196 | TAHUN II

PELAYANAN RSUD

Pemerintah Perlu Meremajakan Tenaga Medis SUMENEP- Menanggapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, anggota Komisi D DPRD Sumenep Moh Noval mengatakan, salah satu faktor pelayanan rumah sakit buruk karena rumah sakit umumnya dihuni oleh tenaga-tenaga medis kalangan tua.

Menurutnya, pelayanan rumah sakit Moh. Anwar memang sudah sejak dulu telah dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pernah pengalaman dari anggota dewan keluarganya di opname di rumah sakit, tetapi pelayanannya memang sangat mengecewakan,” katanya, Selasa (10/9).

Politisi PKB tersebut mengusulkan agar persoalan pelayanan di rumah sakit segera diperbaiki. “Kami mengusulkan agar ada restrukturisasi pegawai pada tenaga medis yang sudah lama berdinas di rumah sakit. Dalam artian saya, biar ada regenerasi pegawai di rumah sakit kita,” tambahnya.

Dalam hemat Noval, dengan adanya restrukturisasi pegawai tenaga medis atau perawat pelayanan di rumah sakit lebih baik. “Siapa tahu dengan adanya peremajaan pegawai dan tenaga medis, pelayanan itu kian memuaskan. Jadi, itulah barangkali salah satu dari sekian solusi ada. Apabila itu tidak segera dilakukan oleh pemerintah, maka tak menutup kemungkinan rumah sakit hanya tinggal nama,” jelasnya.

Dia mencontohkan pada rumah sakit rumah sakit tetangga, seperti Pemekasan dan Sampang. Menurut Noval, mereka sudah sejak awal melakukan reformasi besar-besaran terhadap pegawai tenaga medis yang ada. “Pamekasan dan Sampang sudah sejak awal melakukan restrukturisasi, dan itu terbukti. Siapa yang tidak tahu pelayanan di Pamekasan dan Sampang, dan masyarkat cukup puas, bahkan kalau orang Pragaan (Sumenep) itu lebihi suka dibawa ke rumah sakit Pamekasan daripada di bawa ke Sumenep,” paparnya.

Ketika disinggung apakah juga perlau melakukan penggantian direktur,

dalam pandangan Noval masalahnya bukan pada direktur, tetapi ada pada pegawai tenaga medis dan perawat. “Kalau saya melihat bukan pada direkturnya, tetapi titik masalahnya ada di bawah. Apakah menjamin pelayanan itu tambah bagus jika misalnya kita ganti direkturnya, cuma yang kita perlukan adalah mengobah pola pelayanan dengan cara mengganti tenaga medis yang sudah cukup lama berdinas,” terangnya.

Disinggung tentang pengawasan Komisi D terkait dengan pelayanan rumah sakit, Noval mengaku sudah seringkali melakukan pengawasan terhadap rumah sakit. “Tetapi sepertinya tidak bisa berpengaruh apa-apa, pelayanan di rumah sakit tetap sama saja. Nah, barangkali dengan adanya restrukturisasi atau peremajaan itu, pelayanan kita tambah baik dan dapat memuaskan masyarakat,” timpalnya.

Sementara, Pengurus PC Lakpesdam NU Kabupaten Sumenep Ahmad Saheri mengatakan, Lakpesdam seringkali mengawal itu.

Termasuk pihaknya telah membuat komunitas agar dapat ikut mengawal dan mengawasi pelayanan rumah sakit yang tak kunjung berubah. “Sekarang kita sudah punya komunitas yang memang siap mengawal itu semua. Dan kemarin pernah kita mengawal persoalan Jamkesmas yang tidak berpihak pada rakyat miskin, sampai-sampai kita melakukan hearing bersama dengan Kadinkes menyikapi persoalan itu,” katanya kepada Koran Madura.

Tetapi, lanjut Saheri, apa yang pihaknya lakukan sepertinya juga tidak berpengaruh apa-apa, pelayanan rumah sakit tetap saja pada posisi awal, mengecewakan.

“Padahal kami pernah mengusulkan agar ada perubahan struktur, bahkan direkturnya harus diganti, sebab keluhan masyarakat itu adalah suara tuhan, tetapi kenapa kok hanya dianggap angin,” tandasnya. (sym/mk)

HARGA KEDELAI MELAMBUNG. Sejumlah pekerja memanggul karung yang berisi kedelai di pusat distributor kedelai di kawasan Mrican Kota Kediri, Jawa timur, Selasa (10/9). Harga kedelai terus melambung sejak satu bulan terakhir.

KI Terkesan Formalitas SUMENEP- Komisi Informasi (KI) Publik di Kabupaten Sumenep sudah terbentuk sejak beberapa waktu yang lalu. Namun, sejauh ini eksistensinya masih pertanyakan banyak kalangan.

Pasalnya, KI yang digadang-gadang akan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengawal keterbukaan publik sepertinya hanya terkesan formalitas saja.

Sampai hari ini, program KI tidak jelas, dan manfaatnya pun juga belum dirasakan oleh masyarakat.

Demikian disampaiakan Ketua FKMS Eko Wahyudi.

Katanya, sejak KI dibentuk, baru menerima 3 pengaduan, itu pun tidak sesuai dengan tugas KI sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa publik. “Jika KI tetap

seperti ini, maka biar tidak buang-buang anggaran lebih baik dibubarkan saja, karena sampai hari ini mereka masih berjalan di tempat,” katanya, Selasa (10/9) kepada Koran Madura.

Padahal, lanjut Eko, dirinya sebelumnya merasa gembira dan bahagia ketika KI terbentuk. Sebab, apapun yang berkenaan dengan kebijakan publik apabila ada persengketaan, KI bisa tempat curhat. “Termasuk bisa mengawal transparansi informasi berkenaan dengan banyak hal, baik soal

ABPN maupun ABPD. Tetapi harapan itu hanya mimpi mengingat eksistensi KI hanya formalitas,” ucapnya kecewa.

Sebelumnya, Ketua KI Hawiyah mengku tidak bisa berbuat apa-apa karena fasilitas yang dimiliki minim, seperti sekretariat dan sarana prasarana lain yang belum ada. Sehingga KI pun tidak berjalan sebagaimana yang diharapakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskminfo kabupaten Sumenep Yayak Nurwahyudi mengatakan, adanya KI memang diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengawal keterbukaan publik.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tentang fungsi KI sebagai

Advertorial

semua SKPD yang ada dalam rangka membuka diri untuk saling menukar informasi demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Ditanya lebih lanjut bahwa KI terkendala fasilitas dan sarana prasarana sebagai penunjang untuk melaksanakan program, Yayak cukup mengamini bahwa kendala itu memang telah membuat KI berjalan di tempat. “Tetapi mereka tetap bekerja walaupun dengan fasilitas yang minim, membuka ruang dan menyatukan visi dan misi, menyampaikan informs dan menjalin komunikasi dengan pihakpihak terkait. Dan kami akan tetap mengusahakan ada fasilitas yang menunjang bagi mereka,” pungkasnya. (sym/mk)

LAPANGAN TRUNOJOYO

PKK Minta Pelayanan Posyandu Lebih Optimal SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep Nur Fitriana Busyro Karim, Selasa (10/9) memantau pelaksanaan lomba posyandu di Posyandu Manding Timur, Kecamatan Manding, dan Posyandu Kombira, Kecamatan Rubaru. Kehadiran istri bupati dalam lomba tersebut sebagai bukti kepedulian dan perhatian PKK kabupaten setempat terhadap kesehatan ibu dan balita.

Kehadiran Nur Fitriana di tengah-tengah peserta lomba posyandu menambah meriahnya pagelaran tersebut. Istri orang nomor satu di Kabupaten Sumenep disambut hangat masyarakat di dua tempat itu. Rombongan TP PKK disambut musik tradisional yang dimainkan oleh siswa dan siswi SDN setempat diiringi tarian kesehatan yang dipersembahkan oleh siswi sekolah dasar.

Nur Fitriana sempat memberikan sambutan di depan puluhan lansia dan belita. Dan memberikan bantuan susu dan makan lainnya yang diserahkan langsung kepada kader posyandu dan para lansia di dua kecamatan tesebut.

Dalam sambutannya, Nur Fitriana, mengatakan, posyandu diharapkan tidak hanya sebagai simbol yang berada di setiap desa di Kabupaten Sumenep. Namun, keberadaan posyandu mampu menekan angka penderita gizi buruk dan angka belita kurang gizi. ”Jadi dengan adanya posyandu itu, diharapkan mampu mengurangi angka kematian ibu dan juga kematian anak setiap tahunnya,” katanya.

Ia menegaskan, keberadaan

lembaga yang mengawal keterbukaan publik.

Dan pelan-pelan, KI harus membuka ruang dan mengawal kebijakan pemerintah dalam hal apapun, termasuk keterbukaan APBN, APBD dan program-program pemerintah lainnya yang fokus pada kebijakan publik.

“Tidak hanya cukup pemerintah saja, tetapi yang lainnya juga selama dalam basis ABPN dan APBD,” ujarnya.

Yayak mengakui bahwa pada bulan pertama hadirnya KI belum memberikan apa-apa, terutama dalam hal mediasi dan ajudikasi yang dilakukan oleh KI. Tetapi menurutnya, belum berarti KI tidak berbuat.

“KI juga telah melakukan usaha dengan cara menyatukan visi dan persepsi dengan

Komersialisasi Bandara Kemungkinan Ditunda SUMENEP – Maskapai penerbangan Transnusa Pacific Air direncanakan mulai beropersi di Bandara Trunojoyo Sumenep antara pertengahan bulan September sampai Oktober, dengan rute Sumenep-Surabaya. Namun, penerbangan tersebut tampaknya akan ditunda karena terkendala kurang tebalnya aspal pada landasan pacu.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana akan melaunching penerbangan Transnusa Pasifict Air pada bulan November. Padahal sebelumnya direncanakan antara pertengahan bulan September dan paling lambat Oktober.

Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Hery Koenjtoro Pribadi mengatakan, pemkab bersama Satuan Kerja Lapter Trunojoyo terus melakukan negosiasi dengan berbagai pihak dengan beragam maskapai penerbangan dari ATR 72, Lion Air dan yang terakhir dengan Transnusa Pacific Air. Setelah dilakukan pembebasan lahan, lanjutnya, akan dilakukan penebalan aspal landasan pacu. “Untuk kontrak penebalan landasan pacu akan ditandatangani besok tanggal 13

posyandu itu harus tepat sasaran dan tepat penggunaan. ”Jadi jangan hanya ikut perlombaan saja yang bekerja optimal. Di luar pelombaan juga dimaksimalkan.

Sehingga keberadaan posyandu benar-benar bisa menciptakan lansia yang produktif dan belita yang sehat sejahtera,” tandasnya.

Setelah memberikan sambutan, istri orang nomor satu di Ka-

bupaten Sumenep itu didampingi wakil ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep menyambangi sejumlah belita dan lansia.

Bahkan Nur Fitriana sempat berdiskusi panjang mengenai kesehatan dengan para perawat dan para lansia. Tidak hanya itu, Nur Fitriana juga sempat membeli kerajinan hasil olahan para lansia.

Tim penilaian perlombaan Pos

Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) yang direncanakan berlansung hingga tanggal 23 September mendatang, melibatkan banyak instansi, di antaranya Dinas Kesehatan sebagai leading sektor, Tim Penggerak PKK kabupaten, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta), Dinas Sosial (Dinsos) dan BPMP & KB. (adv/edy)

ini,” tuturnya, Selasa (10/9). Dari panjang landasan yang ada, ketebalan landasan masih 7 sentimeter. Sementara ketebalan aspal yang dibutuhkan untuk landasan bandara komersial paling sedikit 12 sentimeter.

Dari 1200 panjang landasan, katanya, yang baru ditambah penambahan aspalnya hanya 300 meter, dengan ketebalan 14 centi.

Sedangkan, sisanya 900 meter masih ditambah lagi jadi 12 sentimeter.

Saat ini Transnusa Pasifict Air masih mempersiapkan kebutuhan keadministriannya.”Kami sudah berkomitmen pada bulan November ini akan me-launching penerbangan Transnusa Pacific Air tujuan Sumenep-Surabaya. Semoga tidak ada kendala,” ungkapnya.

Selain itu, dia memastikan, bahwa Transnusa Pacific Air akan menggunakan dua pesawat, untuk kapasitas 20 dan 50 sheet. Untuk sementara, menurutnya, dari 20 hingga 50 sheet penumpang diharapkan dapat merangsang minat masyarakat menghidupkan Bandara Udara Trunujoyo Sumenep menjadi lapter komersial. (athink/mk)

KONTAK LANGGANAN 0328-6770024 | 081939363544 (Sumenep)

4

PAMEKASAN

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196| TAHUN II

KOMPENSASI

56 Ribu Gakin Tak Menerima BLSM

HARGA RUMPUT LAUT. Petani menjemur rumput laut di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Senin (9/9). Pada musim tanam tahun ini, harga rumput laut terus mengalami kenaikan dibanding pada musim sebelumnya. Harga komoditas tersebut naik dari Rp 10.700 per kilogram kering menjadi Rp 11.500 per kg kering.

Oknum Guru yang Diduga Asusila Dinonaktifkan PAMEKASAN- Dinas pendidikan (Disdik) Pamekasan akhirnya menonaktifkan guru salah satu SD berinisial AR, yang diduga mencium bibir siswinya.

Ia dinonaktifkan sebagai guru dan ditarik ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Pamekasan, Kota, sebagai pegawai non job.

Kepala Dinas Pendidikan (Ka Disdik) Pamekasan Muh. Yusuf Suhartono mengatakan sanksi yang dijatuhkan terhadap AR, hanya bersifat sementara, karena sanski tetap masih menunggu keputusan Bupati.

Dia jelaskan langkah ini diambil Disdik guna melakukan perbaikan dan menjaga kondusifitas di SD itu. Sebab jika tidak segera dilakukan penanganan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul akibat kekecewaan masyarakat maupun dari wali murid yang bersangkutan.

Jika hal itu terjadi dipastikan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu. Sehingga pihaknya segera mengambil tindakan meski masih bersifat sementara.

“Sanksi ini masih bersifat sementara, karena sanksi permanennya menunggu keputusan bupati. Dengan tidak mengajarnya AR di sekolah itu, maka siswi dimaksud tidak jadi pindah sekolah, karena

sudah kelas enam,” katanya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan sudah mengambil langkah-langkah dalam menangani permasalah tersebut. Di antaranya sudah menginstruksikan Disdik dan Inspektorat untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum guru itu. Hal ini dilakukan karena perbuatan tersebut sudah mencoreng nama baik Kabupaten Pamekasan sebagai kota pendidikan.

“Kami sudah menyiapkan sanksi tegas untuk oknum guru itu, jika terbukti melakukan tindakan tak terpuji tersebut,” katanya.

Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru salah satu SD negeri di Kecamatan Pamekasan ini terungkap saat ayah korban berinisial ES tak sengaja membaca tulisan dalam buku harian siswi berusia 13 tahun itu.

Di buku pribadi itu, siswi kelas VI SD itu dicium bibir oleh gurunya, AR, di salah satu ruang kelas pada jam istirahat beberapa hari sebelumnya.

ES akhirnya menemui AR di sekolahnya untuk meminta klarifikasi sekaligus melaporkan kepada kepala sekolah pada Jumat (6/9) lalu. Kedatangannya mengejutkan pihak

sekolah karena korban tidak pernah menceritakan perbuatan AR kepada guru lainnya.

Di hadapan wakil kepala sekolah, ES mendesak AR mengakui perbuatannya.

Sebab, kelakuan AR membuat anaknya tidak betah di sekolah dan minta pindah sekolah. Namun AR menyangkal tuduhan itu.

“Apa yang dikatakan semuanya bohong. Saya hanya ingin mengajarinya dan saya tidak pernah menciumi anak itu. Kalau saya mau berbuat mesum bukan dengan anak seperti dia, tetapi saya bisa melakukannya dengan anak yang sudah SMA,” katanya.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat memutasi oknum guru yang diduga melakukan pelecehan terhadap salah satu siswinya.

Hal itu untuk menghindari dampak dari tuduhan tersebut, baik terhadap guru yang dituduh maupun terhadap Dinas Pendidikan sebagai instansi pengayom lembaga pendidikan, sekalipun tuduhan tersebut belum tentu benar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD, Juhaini mengatakan sekalipun kasus tersebut masih dalam penyelidikan internal dan kebenarannya belum bisa dipastikan, namun upaya untuk menjaga nama

baik, sudah selayaknya dilakukan mutasi.

Juhaini meyakini tuduhan tersebut memiliki dampak kejiwaan baik terhadap guru yang dituduh maupun siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan. Bagi guru yang dituduh, kata dia, akan ada dampak kejiwaan berupa beban perasaan saat berada di lingkungan tugasnya karena mendapatkan tuduhan melakukan tindakan amoral.

“Sementara dampak bagi siswa yang menuduhnya, akan ada rasa khawatir dan beban perasaan terhadap guru yang dituduhnya. Demikian pula bagi siswa lain dikhawatirkan akan ada perasaan takut kasus serupa akan menimpa mereka di kemudian hari,” katanya.

Karenanya ia berharap agar Disdik segera melakukan mutasi terhadap guru yang dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual, sambil menunggu hasil penyidikan internal yang dilakukan instansi tersebut dan Inspektorat Kabupaten.

Juhaini enggan berkomentar tentang pengakuan salah seorang siswa di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Pamekasan di dalam buku hariannya yang menyatakan telah menjadi korban pelecehan seksual oleh salah seorang gurunya.

Sebab, kata dia, hal tersebut merupakan kewenangan

Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten untuk menilai kebenaran pengakuan itu didasarkan atas hasil penyelidikan internal yang dilakukan.

Komisi D juga belum berencana memanggil pimpinan Sekolah Dasar tersebut untuk melakukan klarifikasi (meminta penjelasan) dan menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pamekasan, Slamet Gustiantoko mengaku sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi (penyelidikan mendalam) terhdaap kasus tersebut. Tim tersebut sudah meminta keterangan korban, teman korban, guru yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Sejauh ini, belum diperoleh gambaran hasil dari penyelidikan mendalam tersebut. “Tim kami masih melakukan penyelidikan dan proses itu masih berjalan. Sehingga hasilnya masih belum diketahui,” kata Slamet Gustiantoko.

Ia mengatakan jika hasil penyelidikan itu menyatakan kasus tersebut benar terjadi, maka Dinas Pendidikan Pamekasan akan memberikan sanksi.

Namun sanksi yang akan diberikan itu akan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. (uzi/awa/muj/rah)

KEMARAU

Jumlah Desa yang Mengalami Kekeringan Bertambah PAMEKASANJumlah desa di Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekeringan makin bertambah. Saat ini, sedikitnya terdapat enam desa yang sebagian besar warganya mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Enam desa itu antara lain Desa Larangantokol, Branta Tinggi, Branta Pesisir dan Tlesah, Kecamatan Tlanakan, juga Desa Baddurih dan Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu.

Kondisi sumur warga di enam desa itu dinilai tidak layak konsumsi karena rasanya mulai payau dan kotor. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air konsumsi, sebagian warga di enam desa itu, harus mencari ke luar desa. Sedangkan untuk keperluan mandi dan cuci, mereka tetap menggunakan air sumur.

Sebagian lainnya membeli air dari tetangga mereka yang

menjadi pelanggan PDAM dengan harga Rp 5 ribu setiap 25 liter atau mendatangkan menggunakan mobil tangki air seharga Rp 70 ribu dengan kapasitas tangki 6 ribu liter.

“Untuk mendatangkan air menggunakan mobil tangki, kami terpaksa patungan dengan tetangga lain, karena harganya yang menurut kami mahal. Selain itu, kami tidak memiliki tempat penampungan,” kata Mawaddah, warga

Desa Larangantokol.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan menyatakan telah menyiapkan satu armada mobil tangki air untuk membantu suplay air bagi desa-desa yang mengalami kekeringan.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Pamekasan, Ismail mengatakan armada yang disiapkan tersebut merupakan bantuan dari BPBD Jawa

Timur. Hanya saja, kata dia, suplay air bersih itu baru akan dilakukan apabila ada permintaan dari pemerintah desa.

“Kami juga masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Pamekasan untuk menentukan sasaran distribusi bantuan air bersih ini. Karena sampai saat ini belum ada yang mengajukan permintaan bantuan,” katanya. (CR-1/muj/ rah)

PAMEKASAN - Sebanyak 56 ribu keluarga miskin (gakin) di Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak akan menerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Setelah Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pendataan ulang terhadap gakin di wilayah itu, diketahui ribuan warga miskin itu tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengatakan setelah pencairan BLSM tahap pertama, pihaknya menerima instruksi dari Pemprov Jawa Timur untuk mendata gakin yang tidak menerima BLSM. Pihaknya segera membentuk tim dan segera meminta para camat melakukan pendataan sekaligus mengusulkan data gakin yang tidak kebagian BLSM melalui Dinsosnakertrans. Dalam waktu yang singkat itu, data susulan gakin itu berhasil dikumpulkan. Namun Dinsosnakertrans harus melakukan pengetikan ulang karena sebagian data masih dalam bentuk tulisan tangan.

Setelah data itu rampung, pihaknya langsung mengirim ke Pemprov Jatim dalam bentuk manual dan softcopy.

Sayangnya, usulan gakin yang dilaporkan itu belum ada tanggapan.

“Akibatnya, sampai pada batas waktu penyaluran tahap kedua, data mereka belum bisa diusulkan secara keseluruhan dan dipastikan belum bisa menerima BLSM. Apalagi kami hanya diberi waktu tiga hari untuk melakukan pendataan ulang,” katanya.

Bambang Edy Suprapto belum bisa memastikan gakin yang diusulkan itu akan menerima BLSM susulan

atau kompensasi lain dari pemerintah. Sebab dalam instruksi yang disampaikan ke tingkat kabupaten tidak menyebutkan pemberian kompensasi kepada mereka.

Khairul Kalam, Wakil ketua DPRD Pamekasan meminta pihak terkait agar segera menindaklanjuti usulan itu dengan meminta konfirmasi ke Pemprov Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian bagi gakin yang tidak kebagian BLSM. Sebab, pembagian BLSM yang diduga tidak tepat sasaran itu sudah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

“Saya sangat mendukung terhadap upaya Pemprov Jawa Timur untuk mencarikan solusi bagi para gakin itu. Makanya kalau memang ada sinyal baik dari pemrov, saya minta pihak terkait untuk segera meminta konfirmasi agar diperoleh kepastian,” katanya.

Sementara itu, jumlah penerima BLSM di Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.

397 rumah tangga sasaran (RTS), tersebar di 13 Kecamatan se-Pamekasan. Jumlah penerima ini sama dengan jumlah penerima beras miskin (raskin) tahun 2013, yaitu 86. 397 RTS. Dari total penerima itu, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13. 634 RTS, Kecamatan Proppo dengan jumlah penerima sebanyak 10. 974 RTS, disusul Kecamatan Waru, Pegantenan dan Kecamatan Palengaan dengan alokasi 8 ribu RTS lebih . Sedangkan jumlah penerima paling sedikit tercatat Kecamatan Galis sebanyak 2. 111 RTS atau lebih sedikit dari Kecamatan Pamekasan (kota) sebanyak 3. 439 RTS. (uzi/muj/rah)

KESEHATAN

DPRD Minta Pemkab Menutup Klinik Ilegal PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, meminta pemerintah kabupaten setempat menertibkan operasional klinik ilegal dan praktik dokter gadungan yang saat ini marak di wilayah itu.

“Pemkab melalui instansi terkait harus bertindak cepat menertibkan maraknya klinik ilegal di Pamekasan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini di Pamekasan, Selasa.

Juhaini mengemukakan hal itu menanggapi adanya kasus malapraktik oleh seorang dokter gadungan di Pamekasan di Desa Pakong, Kecamatan Pakong.

Selain penertiban, katanya, pemkab melalui instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan juga perlu memberikan sanksi kepada oknum yang membuka praktik pengobatan tanpa izin itu.

Ia mengatakan kasus malapraktik merugikan masyarakat, bahkan jika dibiarkan akan banyak warga yang menjadi korban.

“Oleh karena itu, maraknya klinik ilegal di Pamekasan ini harus menjadi perhatian serius pemkab, apalagi sudah terjadi kasus malapraktik di salah satu klinik di Pamekasan ini,” kata Juhaini.

Kasus dugaan malapraktik di Pamekasan menimpa Suadeh alias Sudeh (42), warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, oleh oknum perawat bernama Bustami yang selama ini mengaku dokter spesialis bedah.

Dugaan malapraktik itu terungkap, setelah keluarga korban melaporkan kepada polisi atas kasus yang menimpa pasien yang ditangani

oknum perawat namun mengaku dokter spesialis bedah itu. Sebelumnya, pasien berobat ke klinik milik oknum perawat bernama Bustami itu.

Kasus itu, terjadi pada 2012. Saat itu korban bernama Sudeh (42) datang ke “Klinik Harapan” yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Ketika itu, korban menderita pusing-pusing. Oleh oknum perawat itu disarankan agar dioperasi pembedahan, karena dibagian punggung korban ada benjolan yang diduga sebagai penyebab dari penyakit yang dideritanya.

“Saat itu kami bilang pada si dokter itu, akan rujuk ke rumah sakit di Pamekasan,” kata saudara korban, Jumrah.

Akan tetapi, kata dia, Bustami justru meminta agar tidak dioperasi di rumah sakit, sebab dirinya juga bisa melakukan tindakan medis dan dia sendiri merupakan dokter spesialis bedah.

Atas saran Bustami itu, pasien kemudian dioperasi oleh oknum perawat itu di klinik setempat. Akan tetapi, setelah operasi ternyata kondisi pasien tidak sembuh, bahkan pandangan mata kian buram, pendengaran terganggu, dan kemudian lumpuh.

“Kami lalu memeriksa ke rumah sakit Dr Soetomo di Surabaya, ternyata sarafnya putus akibat operasi yang dilakukan oleh Bustami itu,” kata Jumrah.

Bustami merupakan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan sebagai perawat di unit gawat darurat. (ant/rah)

PAMEKASAN

5

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196| TAHUN II

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengumuman Penerimaan CPNS Menunggu Instruksi Pemprov

PERSIAPAN PETIK LAUT. Nelayan memindahkan tempat sesaji berupa replika ikan dan perahu untuk upacara Petik Laut, di Desa Lembung, Galis, Pamekasan, Jatim, Selasa (10/9). Upacara petik laut yang akan digelar Rabu (11/9) merupakan ungkapan rasa syukur warga setempat terhadap Tuhan YME atas keselamatan dan tangkapan ikan yang melimpah, sekaligus sebagai pelestarian budaya warisan leluhur.

ANTISIPASI LAKA

Puluhan Siswa Terjaring Razia Lalu Lintas PAMEKASAN - Peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan anak bungsu musisi terkenal Ahmad Dhani yakni AQJ, 13, di Tol Jagorawi, Jakarta, Timur, Minggu (8/9) dini hari, rupanya menginspirasi jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan, untuk melakukan razian para pengendara di wilayahnya.

Selasa (10/9) siang, sejumlah anggota Satlantas Polres Pamekasan melakukan razia terhadap siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dilengkapi dengan suratsurat kendaraan bermotor seperti STNK dan SIM. Hasilnya, sekitar 21 orang siswa terjaring dalam operasi tersebut.

Sebagian besar siswa yang terjaring adalah siswa SMP dan SMA Kelas 1 di Pamekasan yang belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor karena belum cukup umur.

Mereka dibawa ke Mapolres dan harus dijemput orangtua masing-masing untuk diberi pembinaan.

Kepala Satlantas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Bambang Sugiarto mengatakan operasi tersebut akan terus dilakukan, untuk mengurangi dan mengantisipasi peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelalaian orangtua yang mengizin-

kan anak mereka yang belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor, baik roda terutama roda empat.

“Apalagi saat ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan, pelajar yang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, padahal menurut aturan yang berlaku mereka belum diperbolehkan,” katanya.

Selain melakukan razia, rencananya Polres juga akan melakukan sosialisasi langsung ke sekolahsekolah dan bekerjasama dengan pimpinan sekolah untuk membuat aturan yang melarang siswanya membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Seperti yang diketahui, kecelakaan maut yang terjadi di Kilometer 8 Tol Jagorawi, Jakarta, Timur menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat karena kelalaian AQJ saat mengemudikan kendaraan. Polisi juga menetapkan anak bungsu penyanyi Ahmad Dhani yang masih di bawah umur itu sebagai tersangka penyebab kecelakaan.

Sejumlah kalangan juga menyatakan peristiwa itu juga disebabkan oleh kelalaian orangtua yang mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tol.(awa/ muj/rah).

PAMEKASAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan menyatakan belum dapat menentukan metode yang akan di gunakan dalam tes rekrutmen (penerimaan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 yang akan diumumkan pada pertengahan bulan ini.

Instansi tersebut masih menunggu perintah dan panduan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya mengatakan ada dua metode tes yang ditawarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Metode tersebut menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau tes sistem online.

Lukman Hedi Mahdiya mengatakan penentuan metode tes rekrutmen itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat dan akan dilakukan secara serentak di sebelas kabupaten/kota se-Jawa Timur yang memperoleh kuota rekrutmen CPNS. “Pertengahan bulan ini akan mulai diumumkan. Nanti juga akan ada keterangan metode tes

yang akan digunakan dalam rekrutmen,” katanya.

Pada penerimaan CPNS tahun ini, Kabupaten Pamekasan menerima kuota sebanyak 50 orang yang semuanya merupakan formasi tenaga pengajar, meliputi 43 orang untuk guru kelas, dan 7 orang tenaga guru produktif, yaitu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seluruh formasi itu untuk sarjana Strata Satu (S-1).

Lukman menjelaskan dalam pengumuman itu nantinya juga akan disertakan tempat tugas yang akan diisi CPNS yang diterima.

Rencananya Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan memprioritaskan penempatan pada kecamatan di wilayah utara di antaranya Kecamatan Pasean, Batumarmar, dan Waru, untuk mengurangi kesenjangan guru di wilayah tersebut.

Kuota itu, kata Lukman, masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. Sebab, kekurangan guru di Pamekasan mencapai 852 guru.

Meliputi guru SD sebanyak 598 orang, terdiri dari guru kelas sebanyak 517 orang, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) sebanyak 36 orang, serta guru Pendidikan Agama Islam

(PAI) sebanyak 45 orang.

Selanjutnya tingkat SMPN sebanyak 101 orang, SMAN sebanyak 38 orang, dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 orang.

BKD Pamekasan sudah mengajukan tambahan kuota CPNS untuk formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai otorita rekrutmen PNS. Namun usulan tersebut belum mendapat tanggapan, sehingga BKD masih berpatokan pada formasi yang sudah ditetapkan, yakni 50 formasi.

Sedangkan kebutuhan CPNS meliputi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya di wilayah itu pada tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang menyusul banyaknya PNS yang sudah pensiun dan meninggal dunia selama dua tahun terakhir.

Selama pemberlakuan masa moratorium (penundaan sementara) penerimaan PNS sejak 2010 lalu, jumlah PNS di Pamekasan yang pensiun setiap tahunnya diatas 250 orang. Dari jumlah itu, terbanyak tenaga guru pada Sekolah Dasar (SD). (CR-1/muj/rah)

Produsen Mengabaikan Edaran KOPTI PAMEKASAN - Sejumlah produsen tahu di Pamekasan masih tetap melakukan aktifitas produksi dan menyatakan tidak tahu-menahu soal surat edaran Koperasi Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) yang mengingatkan produsen agar tidak melakukan aktifitas produksi sampai Rabu (11/9) mendatang.

Salah satu produsen tahu di Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Wasilah mengaku tetap memproduksi tahu meski diakui keuntungannya sedikit, karena lonjakan harga kedelai yang terus merangkak naik selama beberapa pekan terakhir. Semula harga kedelai impor sekitar Rp 8 ribu perkilo, namun saat ini sudah tembus Rp 9.500 perkilonya.

Sedangkan kedelai lokal sudah hilang dari pasaran.

Wasilah mengaku mengetahui adanya edaran dari KOPTI melalui media massa, namun ia tetap berproduksi tahu. Produksi ini terus dilakukan karena permintaan tahu masih relatif stabil.

Ia mengaku tidak ingin mengecewakan pengecer yang sangat bergantung pada keuntungan penjualan tahu.

Selain itu, ia juga khawatir pelanggan pindah ke produsen lain karena mereka tetap berproduksi.

“Saya tetap produksi tahu, meski keuntungannya sedikit.

Kasihan pelanggan kalau tibatiba berhenti. Apalagi mereka yang tidak punya pekerjaan lain selain mengecer tahu,” katanya.

Dia jelaskan kenaikan harga bahan baku tahu ini

memang sangat memberatkan produsen tahu. Sebab mereka juga harus melakukan penyesuaian harga agar tidak rugi. Semula ia menjual tahu seharga Rp 18 ribu perpapan, namun kini terpaksa dinaikkan menjadi Rp 20 ribu perpapan.

Setiap satu papan, pengecar bisa memperoleh keuntungan Rp 4 ribu karena tiap papan dipotong menjadi 24 biji. Sedangkan setiap biji tahu dijual seharga Rp 1000.

Ada juga pengecer yang mengecilkan ukuran menjadi 48 biji dan dijual seharga Rp 500 perbiji.

Hal senada juga disampaikan Saheli, salah satu produsen tahu asal Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur. Ia mengaku tetap memproduksi tahu meski keuntungannya sangat sedikit. Sebab, selain mengeluarkan biaya produksi cukup tinggi, ia juga masih mengeluarkan biaya transportasi pengiriman tahu ke pengecer.

Saheli mengaku terpaksa mengurangi ukuran dan menaikkan harga tahu, agar usaha yang baru ditekuni setahun lalu bisa berjalan. Menurutnya, pengurangan ukuran dan kenaikan harga tahu itu

banyak dikeluhkan pengecer namun ia berusaha untuk memberi pemahaman kepada pengecer. Sebab jika ukuran dan harga tetap, ia mengaku

begitu saya bisa bangkrut,” katanya.

Pantauan di sejumlah pasar tradisional di Pamekasan, penjualan tahu dan

rat edaran yang disampaikan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) pada sejumlah pedagang.

Dalam surat edaran itu

bisa bangkrut.

“Mau gimana lagi, ini sudah kadung saya tekuni. Kalau saya berhenti lantas saya mau kerja apa. Ini aja susahnya minta ampun, saya harus produksi sendiri dan mengantar ke pengecer. Kalau tidak

tempe masih berjalan normal tanpa adanya sweeping seperti yang terjadi di beberapa kota besar, seperti di Surabaya.

Dapat diberitakan, aksi sweeping pada pedagang tahu tempe ini, sesuai dengan su-

disebutkan mulai dari Senin (9/9) kemarin hingga Rabu (11/9) mendatang, para pedagang tahu tempe se-Indonesia melakukan mogok berjualan.

Aksi ini dilakukan agar harga tahu dan tempe bisa dinaikkan.(uzi/muj/rah)

PENDEDER GARAM

69 Poktan Akan Terima Bantuan Pugar

Seorang polisi lalu lintas menghentikan pengendara sepeda motor yang dibawa oleh pelajar SLTA saat razia kendaraan bermotor di Jalan Padjajaran, Kota Bogor, Jabar, Selasa (10/9). Sedikitnya 25 pelajar SLTA dan SLTP ditilang karena tidak memiliki SIM.

PAMEKASAN - Sekitar 69 Kelompok Tani (Poktan) pendeder garam di Kabupaten Pamekasan yang mengajukan proposal bantuan Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat akan menerima bantuan dari program tersebut secara bertahap. Tahapan penyerahan bantuan itu akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing poktan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan pada tahun ini dari sebanyak 171 poktan yang mengajukan proposal bantuan, sudah terdapat 103

yang telah menerima bantuan pugar.

Sisanya, akan dibantu secara bertahap sesuai dengan kesiapan administrasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan itu. Ia menargetkan penyaluran dana bantuan pugar itu akan tuntas pada awal hingga pertengahan bulan ini.

“Target kami sebanyak 171 poktan yang akan mendapatkan bantuan pada tahun ini. Pada bulan Juni lalu terdapat 103 kelompok yang sudah menerima. Sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing kelompok,” katanya.

Nurul menjelaskan pembagian secara bertahap itu, untuk mempermudah proses pendampingan administrasi yang menjadi tanggung jawab masingmasing kelompok penerima.

Namun, ia menegaskan tahapan itu akan disesuaikan dengan kesiapan masingmasing tanpa harus menunggu rampungnya persyaratan dari sisa kelompok yang belum menerima.

Nurul menjelaskan alokasi bantuan untuk masingmasing kelompok tidak akan sama. Sesuai dengan panduan pugar, kelompok lama akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 12,5 juta se-

mentara kelompok baru akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 40 juta.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi meminta agar tim pendamping pugar memaksimalkan peran dan fungsinya melakukan pendampingan.

Tim itu dinilai sangat membantu untuk melengkapi kebutuhan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

“Tenaga pendamping itu bisa membantu proses persyaratan yang kurang itu.

Sebab dikhawatirkan pendeder garam yang tergabung dalam poktan kurang memahami persyaratan administrasi

yang menjadi tanggungjawab mereka,” katanya.

Hosnan mengingatkan agar DKP segera menyalurkan seluruh dana pugar yang dialokasikan untuk tahun ini, karena saat ini sudah memasuki akhir musim kemarau, sehingga dana bantuan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya.

“Beberapa bulan lagi akan memasuki musim penghujan. Karenanya saat ini masih musim kemarau dan proses produksi garam sedang berlangsung, bantuan tersebut sebaiknya segera disalurkan agar bisa segera dimanfaatkan,” kata Hosnan. (awa/muj/ rah)

6

SAMPANG

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO. 0196 | TAHUN II

RAPAT PARIPURNA

Anggota Dewan Banyak yang Keluar

SIDANG LANJUTAN. Pemeriksaan keterangan saksi atas pembunuhan almarhum Habib Alwi dengan terdakwa Mattawi (foto kiri) di Pengadilan Negeri Sampang, Selasa (10/9). Simpatisan korban alm Habib Alwi berorasi di depan pengadilan saat sidang berlangsung.

Kejari Datangkan 7 Penyidik Saksi dari Keluarga Korban Tidak Menghadiri Persidangan SAMPANG – Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (10/9) sekitar pukul 10.30 Wib kembali menggelar sidang pembunuhan Habib Alwi (50), warga Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, dengan terdakwa Mattawi. Agenda sidang tersebut pemeriksaan keterangan saksi.

Dari delapan saksi, tujuh di antaranya adalah tim penyidik kepolisian sedangkan satu lainnya dari keluarga korban. Tujuh penyidik yang dihadirkan tersebut adalah Iptu Siswo Dc Tarigan, AKP Syaiful Anam, Ibda Moh Imam, Brigadir Sukardono dan AKP Siswo Handoko dari Polres Sampang, sedangkan dua saksi yakni Heru Maryanto dan Sumari dari Polda Jatim. Sementara dari keluarga korban Habib Ahmad, putranya, tidak bisa

memberikan kesaksian di persidangan.

Iptu Siswo DC Tarigan menuturkan, berdasarkan hasil introgasi saat penangkapan sahuri, warga yang berdomisili di Kota Surabaya itu mengaku bahwa telah disuruh oleh terdakwa yang dilengkapi beberapa barang bukti atas kasus pembunuhan. Sebab, Sahuri diancam oleh terdakwa Mattawi akan dibunuh apabila tidak mau melakukan hal itu.

"Jadi Sahuri disuruh oleh

terdakwa (mattawi-red) untuk mengakui jika pembunuh alm Habib alwi merupakan Sahuri.

Itu setelah Sahuri berdomisili di Kota Surabaya dijemput ke Sampang Madura, dan itu dengan barang bukti berupa clurit dilumuri darah ayam dan kaos pelaku," ucapnya dihadapan jaksa.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, sidang itu sempat diskor waktu dengan alasan para anggota sidang termasuk majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan lainnya untuk menunaikan sholat zuhur dan kembali menggelar persidangan pada pukul 14.00 WIB. Menanggapi sidang tersebut, Kepala Pengaadilan Negeri sampang Purnomo Amin Tjahjo

mengatakan, pemanggilan 8 orang saksi di antaranya 5 anggota Kepolisian Sampang, serta 2 orang saksi dari Polda Jatim dihadirkan guna tim penyidik terjun ke TKP yang diperintahkkan oleh polres untuk mencari tau asal usul dalam pembunuhan secara jelas. "Intinya seperti guna mencari kejelasan yang dikaitkan juga dengan sejumlah foto hasil rekonstruksi anggota tim penyidik," jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, dalam sidang keterangan saksi juga 1 orang saksi tak hadir yakni Habib Ahmad Ali. Namun, jika dalam pemanggilan selama 3 kali tanpa ada keterangan jelas pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa. Mengingat, posisi Habib Ahmad Ali merupakan

kunci keterangan saksi dalam kejadian itu.

"Sesuai dengan KUHP jika kita panggil 3 kali tidak hadir kita lakukan panggilan paksa, karena selama ini kita sudah memanggil sekitar 2 kali panggilan. Apalagi motif dari kejadian ini Habib Ahmd Ali sangat diperlukkan sekali," paparnya.

Sidang lanjutan tersebut berlangsung aman. Namun, dari agenda pemeriksaan keterangan saksi saat menghadirkan 8 orang saksi tersebut para keluarga terdakwa dengan keluarga simpatisan korban alm Habib Alwi sempat adu mulut yang dilontarkan dengan aksi orasi di depan pengadilan. Sehingga menjadi tontonan para pelintas jalan. (ryn/lum)

RAPAT PEMBENTUKAN P2KD

Badan Permusyawaratan Desa Kecewa pada Camat SAMPANG – Ketua BPD Syaiful Anwar mengaku kecewa dengan camat Omben.

Pasalnya, rencana pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) di Desa Astapah Kecamatan Omben, Selasa (10/9) ditunda sampai tiga minggu kedepan. Hal itu disebabkan dua anggota BPD dari pihak kepala desa lama tidak hadir dalam rapat tersebut.

Syaiful Anwar mengatakan, rapat koordinasi rencana pembentukan P2KD sudah disahkan oleh muspika Kecamatan Omben. Menurutnya, pembentukan P2KD seharusnya enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, namun sampai sekarang masih belum dibentuk dan terkesan mengulur-ngulur waktu sampai tiga tahapan dan dalam satu tahap waktunya satu minggu dan alasannya pun karena aturannya seperti itu.

Perwakilan dari tokoh masyarakat Astapah, Usman

Rapat koordinasi rencana pembentukan P2KD Astapah yang dihadiri Muspika Kecamatan Omben serta tokoh masyarakat, Selasa (10/9).

(35), menambahkan, selama mengikuti rapat sebenarnya sudah dinyatakan sah oleh camat Omben. Cuma untuk pembentukan P2KD masih menunggu dari anggota BPD yang tidak bisa hadir dalam rapat tersebut.

Setelah itu sepenuhnya diserahkan kepada ketua badan permusyawaratan desa (BPD) karena jumlah BPD sebanyak lima orang dua dari anggota tersebut tidak hadir dalam rapat, dan mulai dari sekarang dalam tiga minggu kedepan

masih belum bisa hadir maka ketua BPD akan tetap membentuk P2KD karena mereka pihak dari kepala desa lama.

“Berhubung dua anggota BPD tidak bisa hadir dalam rapat sehingga tidak bisa terbentuk dan mulai besok ketika

diberikan undangan masih belum juga hadir sampai tiga kali maka ketua BPD akan terpaksa membentuknya, akan tetapi kalau misalkan dalam jumlah lima anggota bisa berkumpul maka akan secepatnya akan terbentuk” jelasnya kepada Koran Madura.

Ditempat terpisah, Camat Omben Yudhi Adi Dharta mengatakan, tidak ada tahapan dalam pembentukan P2KD asalkan anggota BPD sudah lengkap. Tinggal melaksanakannya. Akan tetapi kalau misalkan masih belum lengkap maka harus ditunda dulu karena itu memang aturan dan apabila sampai tiga kali tidak bisa hadir maka bisa dijalankan sampai penetapan.

“Tidak ada tahapan dalam pembentukan P2KD akan tetapi rapatnya harus dijalankan kalau anggota BPDnya lengkap maka meskipun besok mulai bisa dilaksanakan” ucapnya. (jun)

SAMPANG - Peserta Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang tentang penyampaian laporan Pansus RPJMD Kabupaten Sampang banyak yang keluar, Selasa (10/9).

Namun, meskipun anggota dewan banyak yang keluar rapat tersebut masih dinyatakan quorum.

Sebelum rapat paripurna tentang penyampaian laporan pansus rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dimulai, anggota dewan banyak yang tidak masuk ke ruangan rapat meskipun pejabat eksekutif sudah datang memasuki lebih awal dibandingkan dengan anggota dewan. Ketika rapat tersebut dimulai nampak beberapa anggota dewan keluar ruangan .

Dalam laporannya Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto menyampaikan, anggota dewan yang ikut rapat sebanyak 30 anggota dan itu sudah memenuhi kuorum karena dalam aturannya seperempat lebih dua dari anggota dewan yang ikut rapat sudah memenuhi quorum.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Imam Ubaidillah mengatakan, anggota dewan yang keluar ketika pelaksanaan rapat itu haknya mereka, karena yang paling penting bagi dia sudah kuorum. Akan tetapi seharusnya mereka mengatakan dengan sebenarnya karena paripurna merupakan kewajibannya untuk menghadiri dan apabila ada yang tidak setuju dengan hasil pansus seharusnya instruksi bukan tidak menghadiri paripurnanya, Lanjut Imam, rapat paripurna itu adalah kewajiban anggota dewan urusan tidak setuju dengan sebuah keputusan atau kebijakan itu haknya semua anggota dewan bukan malah meninggalkan paripurnanya karena merupakan sebuah kewajiban yang harus diikuti. “Kalau mereka tidak setuju seharusnya mereka mengatakan tidak setuju karena paripurna merupakan kewajiban semua anggota dewan dan ini memang sudah memenuhi kuorum sesuai dengan tata tertib kita,” ucapnya. (jun/lum)

EVALUASI PROGRAM KF

Mahasiswa Beraudiensi SAMPANG - Mahasiswa dari Barisan Muda Bangkit mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sampang. Audiensi itu untuk menyampaikan kurang maksimalnya program keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Sampang, sehingga angka buta aksara masih tinggi.

Mahasiswa ditemui langsung oleh Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal.

Mahasiswa mengatakan, program KF tidak tereal-

Kami minta capaiancapaian terkait dengan pelaksanaan program KF sepanjang tahun 2010 sampai 2013 agar dipublikasikan, dan dinas pendidikan dan DPR agar menangguhkan dana KF tahun 2013,”

Abd Rahman

Ketua Barisan Muda Bangkit isasi secara efektif. Katanya, KF seharusnya fokus pada bagaimana cara masyarakat untuk menggunakan keaksaraan dalam sehari-hari.

Ketua Barisan Muda Bangkit Abd Rahman dalam pernyataan sikapnya mendesak pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengevaluasi program KF, dan juga membentuk jadwal program KF sesuai dengan kebutuhan peserta belajar.

Selain itu, mereka me-

minta agar dinas pendidikan melakukan trasnparansi anggaran dan mempublikasikannya terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2013.

“Kami minta capaiancapaian terkait dengan pelaksanaan program KF sepanjang tahun 2010 sampai 2013 agar dipublikasikan, dan dinas pendidikan dan DPR agar menangguhkan dana KF tahun 2013,” ujarnya Sementara Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretarisnya Sumadi mengatakan, apabila ada yang peduli dengan pendidikan serta untuk memajukan pendidikan dia mengapresiasi terhadap itu. Akan tetapi, banyak masyarakat yang masih belum memahami program KF sehingga dalam menyampaikan informasi juga salah.

Menurutnya, untuk menentukan jadwal juga harus berdasarkan musyawarah sehingga ketika mereka turun ke bawah menerima informasi yang salah, sehingga itu yang tidak dipahami. Bagi dia yang disampaikaan oleh BMB tidak relevan dengan kenyataan yang ada dilapangan, karena kekurangannya memang masih ada keterbatasan dana untuk menampung semua masyarakat karena masih melakukan tahapan.

“Jumlah buta aksara sampai saat ini kurang lebih masih tersisa 79 000, dan kami juga memberikan rangsangan dengan memberi hadiah perlengkapan dapur agar mereka lebih tertarik untuk belajar karena untuk mengajak usia yang tua dalam mengikuti pelajaran juga sulit tanpa diberi dengan rangsangan itu,” ujarnya. (jun)

MELANGGAR KEINDAHAN KOTA

Pemerintah Belum Mampu Menertibkan PKL SAMPANG - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Satpol PP di sejumlah tempat yang dilarang dinilai tidak efektif. Pasalnya, penertiban PKL di Kabupaten Sampang selama ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan inti.

Ketua LSM Lingkaran Rakyat Sampang (LIRAS) Alan Kaisa mengaku sangat prihatin dengan penanganan PKL yang terkesan dibiarkan oleh Pemkab Sampang. Katanya, mestinya jika pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan persoalan PKL yang berada di tempat terlarang, mau tidak mau harus diberi-

kan tempat alternatif yang tidak melanggar perda dan perbup.

"Selama ini penanganan PKL hanya ditertibkan agar tidak berjualan di tempat terlarang, seperti di depan Pasar Srimangunan Sampang, depan RSUD Sampang, dan sejumlah trotoar jalan protokol di Kabupaten Sampang.

Pilihan penertiban PKL ini sangat tidak efektif dan membuat sejumlah PKL akan kembali lagi saat razia Satpol PP telah usai. Bahkan terkesan penertiban tersebut hanya kondisi tertentu jika ada tamu pejabat yang berkunjung di Kabupaten Sampang,” tegasnya.

Keberadaan PKL yang berada di sepanjang jalan yang tidak diperbolehkan oleh perda nomor 27 Tahun 2002 Pasal 9 dan 11 tentang Lokasi Terlarang Bagi Para PKL, katanya, jika perda yang sudah dibuat tetapi pihak pemkab tidak melaksanakan, hal itu

jelas sudah melanggar perda sendiri dan bisa dilaporkan pada ranah hukum. Pihaknya berharap pihak pemda serius membuat lokasi khusus bagi para PKL agar tidak melanggar perda dan ketertiban umum bagi pengguna jalan yang melintas.

Sementara di tempat lain, kasatpol Sampang Hamdani saat dikonfirmasi terkait keberadaan PKL yang berada di sejumlah tempat terlarang, ia menjelaskan pihaknya sudah selalu berkoordinasi untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berada di tempat yang perda larang.

“Terkait persoalan klasik tersebut, bahwa usai dilakukan penertiban PKL akan kembali lagi, pihak Satpol PP secara aktif terus melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi agar PKL bisa mencari nafkah tetapi ditempat yang tidak melanggar perda. Dalam hal ini Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Sampang untuk melakukan penataan PKL di tempat tertentu yang tidak mengganggu ketertiban umum khususnya para pengguna jalan yang sedang melintas,” pungkasnya. (hol/lum)

Sejumlah PKL berjualan di depan Pasar Srimangunan Sampang, Selasa (10/9)

BANGKALAN

7

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO. 0196 | TAHUN II

KELENGKAPAN BERKENDARAAN

Polisi Menilang Pelajar yang Tidak Memiliki SIM

DITILANG. Puluhan pelajar yang ditilang oleh polisi karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Razia ini dipusatkan di depan terminal Jl. Soekarno-Hatta Bangkalan, Selasa (10/9). Razia tersebut sebagai antisipasi dan untuk menekan maraknya kecelakaan yang tidak sedikit melibatkan para pelajar.

PU Bina Marga Tak Mengakui Terkait Proyek Perbaikan Jalan Desa Lerpak BANGKALAN – PU Bina Marga dan Pengairan menyatakan proyek perbaikan jalan di desa Lerpak bukanlah kewenangannya. Kepala dinas terkait, Taufan Zariansyah mengaku pekerjaan jalan tersebut merupakan kewenangan lembaga lain. Dia tak menyebut secara pasti lembaga bertanggung jawab yang dimaksudnya. ”Bukan milik PU Bina Marga,” ucapnya.

Penolakannya itu tidak singkron dengan pernyataan Kasie Penyehatan Jalan PU Bina Marga, Yudistira Azis.

Menurut pria berbadan gemuk

ini, ada proyek jalan penyehatan lingkungan yang sudah diberikan kepada desa Lerpak.

Bahkan, pihaknya berjanji akan mengkroscek dan meninjau kembali. Proyek jalan di desa Lerpak tersebut kemu-

dian terungkap tidak sesuai dengan bestek, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Adapun proyek lingkungan yang ada di desa Lerpak tersebut, berdasarkan keterangan kasie tersebut masing-masing senilai senilai Rp 60 juta.

Meski pun pihaknya tak menyebut secara pasti terletak di dusun mana yang dimaksud tak sesuai bestek. Karena berdasarkan data yang dimiliki kasie tersebut tidak tercantum nama dusunnya.

Selain itu, dirinya menga-

ku telah menerima laporan perbaikan, jalan tersebut bahwa sudah selesai pengerjaan dan berjanji akan meninjau kembali secara langsung. ”Oleh karena itu, kami akan mengkroscek terlebih dahulu lokasi yang dimaksud.

Sebab, kami butuh koordinasi,” terangnya.

Seperti yang telah diketahui, proyek jalan yang ditengarai asal-asalan tersebut diadukan kepada pihak PU Bina Marga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lantaran pengerjaan dalam perbaikan

jalan disinyalir tak sesuai bestek. Mereka menduga program bantuan perbaikan jalan di desa Lerpak, merupakan wewenang dari PU Bina Marga.

Dengan membawa sekantong bahan material yang dipakai dalam perbaikan jalan yang tepat berada di dusun Tambes dan Dusun Lantong menuju dusun Paka’an, mereka menunjukkan kepada salah satu Kasie dinas PU Bina Marga, karena kepala dinas yang bersangkutan tidak berada di tempat. (ori/rah)

BANGKALAN - Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan merazia puluhan pelajar setempat yang bersekolah menggunakan sepeda motor dan tidak memiliki kelengkapan berkendara, terutama surat izin mengemudi (SIM).

Razia tersebut sebagai antisipasi dan untuk menekan maraknya kecelakaan yang tidak sedikit melibatkan para pelajar.

Hasilnya, operasi yang dipusatkan di depan terminal Jl. Soekarno-Hatta ini, tak kurang dari 26 pelajar bermotor diberi surat tilang.

Sebab mereka tidak memiliki SIM dan masih berumur di bawah 17 tahun. Dalam aturannya, umur di bawah 17 tahun tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

"Rata-rata pelajar yang ditilang ini mereka tidak memiliki SIM C. Dalam aturan belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor," ujar Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Yusis Budi.

Menurut Yusis, razia penertiban tersebut merupakan upaya preventif kepolisian dalam meminimalkan risiko angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

Seringkali, kecelakaan yang melibatkan para pelajar dapat berakibat fatal bagi pengendara, seperti yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, antisipasi sejak dini bagi usia prosuktif dirasa sangat

penting dilakukan.

"Operasi penertiban akan terus dilakukan secara optimal agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dan dapat menekan terjadinya angka kecelakaan," ungkapnya.

Rata-rata pelajar yang ditilang ini mereka tidak memiliki SIM C. Dalam aturan belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor,”

AKP Yusis Budi

Kasatlantas Polres Bangkalan Yusis berharap penertiban dan pemberian sanksi tilang di tempat itu bisa menjadi shok terapi bagi pelajar maupun orang tua/wali murid agar lebih selektif dalam memberi izin penggunaan kendaraan bermotor, baik saat bersekolah maupun aktivitas di luar kepentingan sekolah.

"Pelajar itu sudah jelas belum memiliki SIM C, kami sarankan kepada orang tua untuk tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor kepada anaknya karena memang tidak dibolehkan dalam aturan," jelasnya.(dn/rah)

RENCANA PERATURAN DAERAH

11 Raperda Selesai Kurang dari Satu Bulan BANGKALAN – Meski tak ada aturan baku mengenai waktu yang ditentukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), DPRD Bangkalan menganggap aneh jika 11 Raperda bisa selesai dalam waktu yang singkat.

Sebab dalam melakukan perbandingan dengan kabupaten lain, hanya Kabupaten Bangkalan yang paling cepat dalam penyusunannya. ”Bukan mengenai baik atau tidak baik pengerjaan lebih cepat, melainkan pengkajian yang cermat sehingga tidak terkesan asal-asalan,” kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Musawwir, kemarin (10/9).

Dia menjelaskan dalam Fo-

rum Rapat Prolegda se-Indonesia, pimpinan DPRD dan Baleg se-Indonesia yang difasilitasi Badan Diklat Kemendagri di Jakarta, di situ jelas sekali kalau banyak keluhan dari berbagai macam kabupaten tentang penyusunan Raperda.

Salah satunya, poin penting yang bisa dikaji mengenai keluhan dari Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan tentang adanya dua perda yang harus selesai dalam jangka waktu dua bulan. ”Dalam forum tersebut saya kaget dan melakukan perbandingan dengan kabupten Bangkalan. Para peserta diklat hanya tertawa, saat saya menjelaskan kalau dalam

waktu satu bulan, kabupaten Bangkalan bisa membuat banyak Raperda,” jelasnya.

Dari situ, ke depan semua lembaga baik Eksekutif maupun Legislatif sendiri, harus lebih cermat mengeluarkan produk hukum yang akan dijadikan acuan. Sebab tanggung jawab mengenai pengaruh peraturan yang telah dibuat tersebut akan berdampak terhadap kepentingan umum.

Menurut Musawwir, setelah Raperda tersebut ditingkatkan menjadi Perda, peraturan tersebut bersifat mengikat masyarakat Bangkalan. Kalau tidak cermat dalam menyusun tentunya kurang baik. Sebab se-Indonesia tidak ada yang

bisa melakukan penyusunan satu Raperda dalam waktu satu Minggu, kecuali kabupaten Bangkalan. ”Cepatnya penyusunan Raperda ini, entah merupakan kelebihan atau pun kekurangan perlu dilakukan introspeksi terhadap situasi ini. Intinya, tujuan Perda tersebut tentunya untuk meningkatkan PAD,” terangnya.

Dia menambahkan, kalau ke depan ditemukan produk hukum yang kurang baik, tanggung jawab kepada masyarakat seperti apa. Padahal sesuai fungsi legislasi, Perda tersebut tidak membebankan terhadap masyarakat dan menghasilkan PAD. ”Hal itu

jelas kan akan dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Paling tidak, lanjutnya, poin dan item dari setiap perubahan perda harus dikaji dulu dengan seksama. Tentunya, membutuhkan waktu.

Selain itu, dia menilai adanya publik hearing saat penyusunan suatu Raperda, kalau hanya sebagian perwakilan saja yang datang tentunya hasilnya tidak maksimal.

Karena, semua elemen samasama bertanggung jawab. ”Kedepan, produk Perda harus menguntungkan semua pihak. Artinya, slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat benar-benar terlaksana dengan baik,” ujarnya. (ori/rah)

MOBIL PLAT HITAM

MPU Gelap Mulai Ditertibkan BANGKALAN - Petugas Satlantas Polres Bangkalan dibantu petugas Dishubkominfo setempat menggelar operasi penertiban terhadap Mobil Penumpang Umum (MPU) plat hitam yang selama ini meresahkan MPU plat kuning di wilayah Bangkalan. Selain meresahkan, MPU gelap ini, tidak mengantongi izin trayek.

Sehingga keberadaan MPU tersebut dinilai ilegal. ”Operasi plat hitam ini kami lakukan karena plat hitam sudah banyak berkeliaran yang sering menaikkan penumpang dan tidak sesuai prosedur,” ujar Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP. Yusis Budi.

Penertiban tersebut, kata Yusis, dilakukan agar tidak lagi meresahkan MPU yang mengantongi izin. Sebab, selama ini, para pemilik MPU

PENERTIBAN Petugas Satlantas Polres Bangkalan saat merazia MPU plat hitam yang selama ini meresahkan MPU plat kuning di wilayah Bangkalan.

FOTO: doni heriyanto/ koran madura plat kuning sering kali mengeluhkan maraknya MPU gelap yang berkeliaran di wilayah Bangkalan.

Dengan demikian, menertibkan keberadaan MPU plat hitam menjadi solusi konkrit terhadap keluhan selama ini.

”Bagi plat hitam yang terjaring operasi langsung kami tilang di tempat, agar memberi efek jera karena ia tidak memiliki izin untuk menaikkan penumpang,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut Yusis, pihaknya tidak segan-segan

menyita MPU gelap tersebut.

Terlebih bagi MPU plat hitam yang tidak dilengkapi oleh surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Menurutnya, dengan tindakan tegas akan menjadi pelajaran bagi para pemilik

MPU tak berizin. Kedepannya, razia penertiban akan terus digencarkan untuk memberikan shockterapy dan tidak ada lagi MPU ilegal serta dapat memberikan kenyamanan terhadap pemilik MPU plat kuning. ”Razia seperti ini akan terus berlanjut sampai semua MPU memiliki izin. Jadi, tidak ada lagi MPU ilegal berkeliaran,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Lalulintas Dishubkominfo Bangkalan, Ariek Moein mengatakan penertiban tersebut akan terus dilakukan secara berkala di beberapa titik di Kota Bangkalan. Dengan harapan, dapat meminimalisir keberadaan MPU plat hitam. Disamping itu, kata Ariek, maraknya MPU plat hitam mempengaruhi omset pendapatan asli daerah (PAD) di sektor transportasi. (dn/rah)

Mat Muji (30), warga Desa Tambegan, Kecamatan Arosbaya tersangka ranmor babak belur dihakimi massa.

PENCURIAN

Berniat Membawa Kabur Motor, Malah Dapat Sial BANGKALAN – Niat hati membawa kabur sebuah sepeda motor, namun sebelum aksinya berhasil, justeru mendapat sial. Itulah yang dialami Mat Muji, tersangka curanmor di sekitar pasar Arosbaya, Selasa (10/9) pukul 10 pagi. Tersangka babak belur dihakimi massa setelah diteriaki maling oleh penjaga parkir.

Mat Muji (30), menjadi bulan-bulanan massa setelah tertangkap basah membawa lari sebuah sepeda motor di kawasan Pasar Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Pelaku yang dikenal sebagai warga Desa Tambegan, Kecamatan Arosbaya, hendak mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan No Pol L 2106 NC, milik Maisurah (29), warga Desa Karang Duwe Kecamatan Arosbaya. ”Pelaku melancarkan aksinya di tempat parkir milik Ainur Rafik di pasar Arosbaya, sepeda motor itu sempat mau dibawa kabur dan mesin sudah dihidupkan.

Namun pelaku yang tidak

mengetahui kalau cakram depan motor digembok, ketika tersangka akan menggeber motor curiannya, pelaku jatuh bersama sepeda motor itu,” ujar Kasat Reskrim Polres Bangkalan, Iptu Andy Purnomo,SH. Andy menjelaskan setelah pelaku jatuh dan diketahui oleh penjaga parkir langsung diteriaki maling hingga pelaku berhasil di kepung massa dan langsung dihakimi hingga babak belur. ”Anggota patroli Polsek Arosbaya datang ke TKP langsung mengamankan pelaku dan langsung membawa pelaku ke Puskesmas terdekat untuk perawatan medis, akibat luka di bagian kepalanya yang cukup parah setelah dipukuli massa,” terangnya.

Tersangka, sambung Andy, saat ini sudah diamankan di Polsek Arosbaya guna proses sidik untuk dikembangkan atas jaringan pelaku curanmor lainnya. Pihak kepolisian menyatakan tersangka akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara.(dn/rah)

8

SURAMADU

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196| TAHUN II

KRIMINAL

Penipuan dengan Modus Jaminan BKPK

PERAHU HIAS. Nelayan menghias perahu, di Desa Lembung, Galis, Pamekasan, Jatim, Selasa (10/9). Puluhan nelayan di desa itu, menghias perahu mereka untuk memeriahkan upacara Petik Laut yang akan digelar Rabu (11/9).

24 Raperda Akan Dipublikasikan Masyarakat Diharapkan Ikut Menimbang SUMENEP- Badan Legislasi Daerah (Balegda) pada tahun 2013 menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebanyak 24. Kini, raperda yang ada di balegda belum sepenuhnya purna. Ada yang masih belum dibahas, setengah dibahas, dan ada juga yang sudah selesai dibahas.

Dari 24 raperda yang masuk ke balegda akan segara dipublikasikan di internet. Sehingga nantinya, masyarakat dengan bebas dapat melihat dan menelaah

raperda yang telah ada. Termasuk juga bisa menyampaikan masukan berupa kritikan, bahkan masyarakat juga bisa mengajukan keberatan dengan rasionalisasi yang da-

pat dipertanggung jawabkan.

Ketua Balega DPRD Kabupaten Sumenep Imam Mawardi mengatakan, dari 24 raperda yang telah terbahas, tetapi belum di tetapkan akan dimasukkan ke website, dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat. “Apabila masukan-masukan, maka langsung bisa disampaikan melalui wabsit,” katanya, Selasa (10/9).

Tujuan di publisnya di internet untuk memberikan kes-

empatan kepada masyarakat untuk menilai dan menimbang apakah layak dilanjutkan atau tidak. “Karena kami ingin dalam hal ini masyarakat juga terlibat aktif, termasuk agar ada transparansi. Sehingga nantinya langsung bisa menilai, menimbang, dan kasih masukan terhadap beberapa raperda yang kami publis di internet,” jelasnya.

Dari 24 Raperda yang sudah selesai di bahas di Baleg, menurut politisi PKB terse-

but, ada satu raperda yang dimungkinkan akan memakan waktu lama dan juga aka nada diskusi panjang, yaitu tentang pengolahan zakat.

“Sebab soal raperda ini ternyata mengundang pro dan kontra, karena melihat pengolahan zamat yang selama ini dianggap bagus, tetapi masih dirasa kurang, agar pengolahan zakat itu lebih berdaya dalam rangka pengentasan kemiskinan,” pungkansya. (sym/mk)

PPK Masalembu Kembalikan Logistik Pemilukada Jatim

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) Masalembu mengembalikan logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013.

PPK ke kantor KPU paling lambat pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.

“Namun, PPK Masalembu mendapat toleransi dan permakluman, karena pemberangkatan kapal sejak awal pekan lalu ditunda gara-gara cuaca laut buruk. Pada Selasa ini, cuaca laut dinilai sudah kondusif dan selanjutnya ada kapal yang berangkat dari Masalembu ke Kalianget,” ucapnya.

KPU Sumenep menggelar rekapitulasi penghitungan suara pilkada tingkat kabupaten pada Rabu (4/9) pekan lalu.

“Anggota PPK Masalembu juga tidak bisa menghadiri rekapitulasi penghitungan suara pilkada tingkat kabupaten. Solusinya, ketika itu, kami menelpon anggota PPK Masalembu guna membacakan hasil pilkada tingkat kecamatan dan sua-

ranya diperdengarkan kepada semua peserta rekapitulasi tingkat kabupaten,” kata Ilyas.

Pilkada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon, yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-MH Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.

Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jatim 2013 tingkat kabupaten yang dilakukan oleh anggota KPU Sumenep, Khofifah-Herman memperoleh 171.278 suara, Soekarwo-Saifullah Yusuf 162.591 suara, Bambang-Said sebanyak 126.282 suara, dan Eggi-Sihat sebanyak 14.355 suara.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan dan salah satunya adalah Masalembu. (ant/ mk)

DIDUGA DUKUN SANTET

Mayat Perempuan Menggegerkan Warga SAMPANG - Warga Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di lorong jalan, Senin (9/9) malam sekitar pukul 21.00. WIB, dengan kondisi mayat mengalami luka benda tajam.

Korban yang diketahui bernama Misra (50), warga Dusun Lonsabe, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, pertama kali ditemukan oleh

warga setempat. Mengetahui hal itu, warga pun langsung melaporkan ke aparat kepolisian Polsek Banyuates selanjutnya dilakukan olah TKP oleh anggota Polres Sampang.

Dari informasi yang diterima, beredar bahwa korban Misra diduga merupakan dukun santet. Namun, hal itu tidak bisa dibuktikan setelah aparat kepolisian mencari beberapa barang perlengkapan santet di rumah korban.

Bahkan, korban yang diketahui tinggal dengan orang tua perempuan lanjut usia serta sudah dalam keadaan pikun tersebut juga diduga kemalingan sapi.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Kompol Alfian Nurrizal mengungkapkan, hingga kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui dibalik motif pembunuhan tersebut.

masi yang diterima pihaknya masih banyak korban lainnya yang telah dikelabui oleh pelaku. “Berdasarkan bukti baru satu orang sebagai korban. Rincian kerugian yang 35 juta rupiah,”paparnya.

Dia membenarkan bahwa modus penipuan yang dilakukan pelaku berupa pinjaman uang dengan bungu rendah. Hal itu dilakukan asal korban memberikan jaminan BPKB kendaraan atau mobil.

Sayangnya oleh pelaku, BPKB tersebut digadaikan lagi oleh pelaku ke tempat lain dengan nominal pinjaman yang lebih tinggi.

Terungkapnya kasus penipuan tersebut bermula ketika salah satu korban hendak melunasi dan mau mengambil surat jaminan.

Namun oleh pelaku, korban di suruh menunggu sampai waktu yang tidak pasti.

Mardjoko menegaskan, setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban dan mengumpulkan saksisaksi, kemudian menangkap pelaku di rumahnya di perumahan Satelit Sumenep, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku masih diamankan di Polres Sumenep. “Pelaku bisa diancam dengan Pasal 372 dan 378 tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara,” tukasnya. (athink/mk)

ITS

PILGUB JATIM

“Pada Selasa ini sekitar pukul 15.00 WIB, kapal yang dinaiki anggota PPK Masalembu untuk mengembalikan logistik pilkada ke Kantor KPU Sumenep telah sandar di Pelabuhan Kalianget,” kata komisioner KPU Sumenep Moh Ilyas.

Dari Kalianget, 67 kotak suara berisi berkas dan hasil pilkada tingkat kecamatan, desa, dan tempat pemungutan suara (TPS) di Masalembu itu diangkut dengan menggunakan truk ke Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota.

“Pengembalian logistik Pilkada Jatim oleh PPK Masalembu ke Kantor KPU Sumenep tertunda beberapa kali, akibat tidak ada kapal yang beroperasi gara-gara cuaca laut buruk,” ujarnya.

Ia mengatakan, kotak suara berisi berkas dan hasil pilkada tingkat kecamatan, desa, dan TPS itu seharusnya dikembalikan oleh anggota

Sumenep – EAF (34), pegawai negeri sipil yang berprofesi sebagai perawat asal Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah. Modus penipuan berupa pinjaman uang dengan jaminan bunga rendah ini telah memakan banyak korban. Hasil penipuan yang dilakukannya nilainya diperkirakan ratusan juta rupiah.

Mahiyah, salah satu korban penipuan EAF, mengatakan, semula dirinya diimingimingi pinjaman uang oleh pelaku dengan bunga rendah. Saat itu pelaku hanya meminta jaminan berupa BPKB mobil Avanza dan sepeda motor. Namun, setelah dipenuhi, uang yang diterimanya tidak sebanding dengan hasil pegadaian BKPB miliknya itu.

“Saya hanya terima uang dari dia Rp 35 juta, tapi setelah saya mau lunasi dia bilang jangan dilunasi dulu. Kemudian saya tahu karena ada petugas finance,”paparnya, Senin (9/9).

Kapolres Sumenep, AKBP Mardjoko, menjelaskan, pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.

Namun berdasarkan buktibukti yang didapatkan pihak kepolisian, korbannya masih satu orang.

Pihaknya berjanji akan mengembangkan kasus penipuan tersebut, sebab infor-

“Belum kita ketahui motifnya apa. Kalau misalnya memang korban dukun santet kita belum menemukan barang seperti keris dan semacamnya. Cuma ada jimat yang mungkin itu hasil peninggalan dari orang tua dulu-dulunya, apalagi kalau msalah sapi setelah kita kroscek sapinya ada,” ucapnya melalui saluran telepon.

Tak hanya itu, lanjut Alfian, pihaknya juga saat mel-

akukan olah TKP sudah menanyakan terhadap beberapa tokoh masyarakat setempat.

Tetapi, warga juga tidak mengetahui pasti dalam kejadian itu termasuk selaku kepala desa setempat. “Kalau ‘tak oning tak oning’ (tidak tahu) itu kan repot waktu kita tanyakan sama warga sekitar. Namun, kita masih lakukan penyilidikan lanjutan,” paparnya. (ryn/ lum)

Dies Natalis ke-53 SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar “Mlaku-mlaku Nang Tunjungan Mbarek ITS” (jalan-jalan ke Tunjungan-Surabaya bersama ITS) untuk merayakan Dies Natalis ke-53 pada tahun ini.

“Kegiatan mlaku-mlaku itu merupakan yang pertama kali diadakan dalam peringatan Dies Natalis ITS, karena Jalan Tunjungan merupakan ikon heritage Kota Surabaya,” kata ketua panitia penyelenggara Dies Natalis ke-53 ITS, Dr Ir Hidayat Soegihardjo Masiran MS, Selasa (10/9).

Selain itu, banyak sekali peninggalan sejarah yang merupakan potret perjuangan arek-arek Suroboyo pada 10 November 1948. “Ini merupakan salah satu upaya membantu program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tetap menjaga sejarah,” ujarnya.

Pada acara tersebut, panita menggelar teatrikal drama perobekan Bendera Merah Putih di Hotel Majapahit, juga Pasar Seni dan Teknologi yang memamerkan hasil karya teknologi mahasiswa ITS, sekaligus hasil kerajinan dan makanan khas Surabaya.

Tak hanya itu, di tempat yang sama, juga akan dilaksanakan pertunjukkan seni dengan menghadirkan artis ibukota, Yovie dan Nuno serta artis lokal yang sudah menasional, yakni Klanthing.

“Para finalis ITS Mencari Bakat juga akan memeriahkan acara yang dipandu pembawa acara dari alumni ITS sendiri yang sudah cukup dikenal oleh para penonton TV di Indonesia, yakni Cak Lontong. Pokoknya, meriah, kalau nggak nonton akan rugi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ITS bakal memasuki usia ke-53 pada 10 November mendatang, namun panitia dies natalis akan menggelar serangkaian kegiatan menarik yang dimulai dengan pembukaan peringatan Dies Natalis ke-53 ITS pada Rabu (11/9) malam.

“Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pembukaan dies natalis selalu dilak-

sanakan siang hari, maka untuk tahun ini akan dilaksanakan pada malam hari. Tentunya, agar kuliah tetap bisa berjalan pada siang hari dan mengurangi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penonton yang pingsan karena kepanasan,” katanya.

Selain itu, rangkaian acara dies natalis kali ini mengedepankan misi untuk “ITS lebih dekat dengan masyarakat”, karena itu penampilan Barongsai dan drumband akan menyemarakkan upacara pembukaan.

“Karena itu, panitia juga menggelar kegiatan Mlakumlaku Nang Tunjungan Mbarek ITS untuk mengajak masyarakat lebih terlibat dalam dies natalis kali ini,” katanya.

Selanjutnya, ada pula Fun Bike ITS. Dengan melintasi jalur sejauh 20 km dengan start dan finis di Gedung Robotika ITS, panitia mempersembahkan bermacammacam hadiah dengan hadiah utama satu unit mobil.

“Ada juga pasar murah, sunatan massal, kumpul anak yatim, Festival Banjari, dan penghijauan, bahkan masyarakat juga akan dihibur dengan pertunjukkan wayang kulit oleh Ki Cahyo Kuntadi dengan lakon Lahirnya Parikesit,” katanya.

Tak hanya memanjakan masyarakat dengan hiburan-hiburan, ITS juga mengadakan kegiatan sosial dengan semangat ITS Etos-Kreatif-Unggul, khususnya untuk kaum marjinal di Surabaya.

“Ada ITS Mengajar yang nantinya menerjunkan para relawan dari ITS ke sekolah dasar di sekitar kampus ITS. Ada juga seminar nasional yang mendatangkan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Pekerjaan Umum Ir Djoko Kirmanto Dipl HE pada puncak Dies Natalis ke-53,” katanya.

Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS itu menambahkan turnamen olahraga juga tetap ada, di antaranya sepak bola, futsal, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, catur, bola basket, bulu tangkis, tarik tambang, dan golf. (ant/dik)

LINTAS JATIM

9

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II

OLAHRAGA

Jatim Mengincar Enam Emas di Porwanas 2013

BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH: Ribuan buruh yang berasal dari berbagai serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung Grahadi, Selasa (10/9) kemarin

ddy/koran madura

Buruh Menolak Inpres Upah Murah Pemprov akan Menemui Presiden SURABAYA - Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan gedung Negara, Grahadi, Selasa (10/9). Masa buruh melakukan orasi dan memblokir Jalan Gubernur Suryo serta mendesak pemerintah Jawa Timur menolak upah murah yang dilontarkan Presiden SBY. Buruh menagih janji politik yang pernah dibuat bersama Gubernur Soekarwo, yakni disetujuinya Upah Sektoral. “Kami akan buat Jawa Timur terus bergolak, jika pakde tidak memenuhi janjinya.

Sebelum pilgub Pakde berjanji akan mendukung buruh dan menandatangani Upah Sektoral jika kembali menang,” kata salah satu orator, Hadi, Selasa (10/9).

Juru bicara dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tersebut juga mengancam akan melakukan unjuk rasa lagi dengan masa lebih banyak. “Kami akan kembali turun 10 Oktober dengan massa lebih banyak jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” imbuh Hadi perwakilan FSPMI. Dalam aksinya, masa

pengunjuk rasa juga membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, diantaranya, “Tolak Inpres Upah Murah”,”Wujudkan Upah Sektoral” dan “UMK Jatim Rp 3 Juta Harga Mati”.

“Gajih buruh sekarang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apa masih mau dipangkas lagi.

Seharusnya gajih kami dinaikkan. Kalau tidak, hanya pengusaha yang kaya, tapi rakyat tetap miskin,” lanjut Hadi.

Sementara itu, Ribuan buruh dari Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik dan Mojokerto yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur , juga mendesak pemerintah menghapuskan sitem outsorcing. “Salah satutuntutan kami adalah dijalankannya jaminan

kesehatan nasional untuk buruh dan rakyat dan dihapuskannya sistem ‘outsourcing’ (alih daya),” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi buruh untuk mempertanyakan ke pemerintah pusat mengenai Instruksi Presiden (Inpres) tentang Upah Minimum yang dinilai sangat murah serta mengajukan tuntutan upah minimum Jatim sebesar Rp3 juta atau naik 50 persen.

"Kami sudah sepakat dan akan bersama-sama berangkat menemui Presiden mempertanyakan Inpres. Apakah benar atau tidak inpres tersebut," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di hadapan ribuan buruh yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (10/9).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, Inpres upah minimun sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah meresahkan buruh, khususnya

di provinsi ini.

"Pertama, kami menanyakan ke pemerintah pusat tentang Inpres tersebut, benar atau tidak. Jika benar maka kami mengusulkan agar direvisi. Sebaliknya, jika tidak maka kami meminta menteri yang berwenang melakukan koordinasi yang baik karena dampaknya meluas bagi pekerja," katanya.

Tuntutan berikutnya, kata Gus Ipul, yakni mengusulkan agar komponen hidup layak (KHL) yang semula 60 komponen menjadi 84 komponen.

Menanggapinya, ribuan buruh yang sejak pagi memenuhi Jalan Gubernur Suryo menyambut positif. Buruh tak henti-hentinya mengelu-elukan Gus Ipul sebagai perwakilan Pemprov Jatim yang pro terhadap pekerja.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Ipul.

Tidak rugi Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) menang dalam Pilkada Jatim, karena terbukti pro terhadap buruh," kata Koordinator Aksi, Pujianto, dari pengeras

SURAT IZIN MENGEMUDI

KBS: Tiga ekor gajah bersama mahot (pawang gajah), berparade dengan membawa bendera MerahPutih saat peringatan HUT Ke-68 Kemerdekaan RI di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Surabaya.

Polisi Memperketat SIM di Bawah Umur SURABAYA - Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperketat pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di bawah umur sebagai salah satu upaya mengantisipasi kecelakaan di jalan yang diakibatkan pengendara anak-anak.

"Sesuai peraturan bahwa pemohon SIM harus sudah melebihi usia 17 tahun. Kami akan memperketat dan tidak memperbolehkan remaja atau pelajar yang di bawah 17 tahun mengajukan permohonan," ujar Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Sabilul Alif di Surabaya, Selasa (10/9) pagi.

Pengetatan ini sebagai bentuk komitmen menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengantisipasi pemalsuan umur bagi pemohon SIM, khususnya pelajar yang belum berusia 17 tahun.

"Aturan yang lama, pelajar usia 16 tahun boleh mengurus SIM. Tapi dengan undang-undang baru, semua diubah dan wajib di atas 17 tahun," kata perwira menengah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa semua sistem permohonan atau pengurusan SIM sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Setiap pengendara, diwajibkan memiliki surat izin dan dipastikan dikenai sanksi bila melanggar.

Dalam pengurusannya, lanjut dia, pihaknya juga semakin memperketat dengan mengharuskan pemohon lulus syarat adminidtratif, salah satu yang paling utama yakni tentang usia pemohon. "Pemohon juga diwajiban mengikuti ujian teori maupun praktik. Ini yang penting untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di jalan. Kalau lulus ujian, berarti pemohon sudah mengerti bagaimana berkendara yang tertib dan benar," kata lulusan Akpol 1996 tersebut.

Perwira yang promosi jabatan sebagai Kapolres Bondowoso itu mengungkapkan, pihaknya tidak ingin kejadian di Tol Jogorawi yang melibatkan anak musisi Ahmad Dhani, berinisial AQJ, terulang di Surabaya.

Kecelakaan yang terjadi Minggu (8/9) dini hari tersebut menyebabkan enam korban tewas dan sembilan lainnya luka-luka. Ironisnya, penyebab peristiwa itu berasal dari mobil yang dikendarai AQJ, seorang bocah masih berusia 13 tahun.

"Ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya orang tua. Meski sudah memiliki kendaraan bermotor, jangan sampai mengizinkan putra/putrinya mengemudi, apalagi tidak memiliki SIM," katanya.

Karena itulah, pihaknya mengaku tidak akan berhenti menggelar sosialisasi dan patroli mencegah kejadian serupa terjadi. Sejumlah kegiatan sudah dilakukan untuk mengantisipasi dan mengingatkan agar anak-anak tidak mengemudi, baik ke sekolah maupun sekedar jalan-jalan. (ant/dik)

suara.

Sementara itu, Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jamaludin, mengaku massa yang datang berasal dari sejumlah buruh dari kawasan Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik dan Mojokerto.

"Kami sangat berharap perhatian serius dari Pemprov Jatim. Kami akan terus mengawal agar Inpres direvisi dan upah minimum sebesar Rp3 juta," kata dia.

Dalam Inpres Upah Minimum itu, pemerintah akan membuat formula baru upah minimum dengan perhitungan berbasiskan tingkat inflasi ditambah X persen yang akan ditentukan melalui mekanisme tripartit dan akan berlaku bagi kelompok industri padat modal, padat karya dan UKM. "Untuk 2014, batasan kenaikan upah minimum adalah sebesar inflasi dengan batas atas maksimal 10 persen di atas inflasi tahunan untuk industri besar, sedangkan untuk industri padat karya dan UKM maksimal 5 persen," katanya. (ddy/ant/dik)

ant/eric ireng

KEBUN BINATANG SURABAYA

KBS Menyiapkan Wahana Baru ‘Night Zoo’ SURABAYA - Manajemen Kebun Binatang Surabaya akan menyiapkan wahana baru berupa "Night Zoo" untuk menarik minat para wisatawan baik lokal maupun manacanegara untuk berkunjung di KBS yang dikelola pemkot setempat.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Ratna Achjuningrum, di Surabaya, Selasa, menuturkan pihaknya membutuhkan banyak anggaran untuk mempercantik KBS yakni dengan membuka sejumlah wahana baru yang akan dibuka di KBS. "Sarana penunjang di KBS harus dilengkapi seperti halnya pemeliharaan satwa maupun prasarana kelengkapan fasilitas untuk pengunjung KBS," katanya.

Menurut dia, semua kebutuhan itu harus dilakukan karena banyaknya sarana

dan prasarana yang kondisinya cukup memprihatinkan sehingga dinilai kurang bisa memenuhi kesejahteraan satwa.

Demikian juga soal sumber daya manusia di KBS masih banyak yang harus diperbaiki, di antaranya terkait kedisiplinan menjalankan tugas sebagai perawat binatang dan memenuhi segala kebutuhanya.

"Perbaikan dan penataan KBS itu membutuhkan anggaran cukup besar. Makanya kami berharap ada tambahan anggaran yang bisa membantu memperbaiki sarana di sini (KBS)," kata Ratna.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan target awal setelah akuisisi dari pengurus lama ke pengurus baru adalah memulai untuk pembangunan "sea world" dan disusul dengan "Night Zoo" yang bisa

menambah wahana baru di kebun binatang terbesar di Indonesia itu.

Ia mengatakan keberadaan dua wahana itu akan menambah jumlah pengunjung yang datang ke KBS. Sebab, warga Surabaya maupun Jatim tak hanya bisa menikmati satwa yang ada di KBS, tapi juga bisa berekreasi dengan keberadaan aneka satwa laut yang akan ditampung dalam aquarium raksasa. "Langkah-langkah awal sudah kami lakukan.

Tinggal pelaksanaan saja sekarang," katanya.

Pemkot sendiri, katanya, sudah bisa melakukan pembanguan "sea world" tahun ini karena sudah mendapat aliran dana dari APBD. Setelah "sea world" selesai, rencana lainnya yakni "night zoo" langsung digarap. Semua terobosan itu dilakukan untuk menjadikan KBS lebih maju dan berkembang. (ant/dik)

SURABAYA - Kontingen Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur mengincar enam medali emas pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional XI/2013 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 13-20 September.

Ketua PWI Jatim Akhmad Munir saat pelepasan kontingen di Gedung Islamic Center Surabaya, Selasa (10/9), mengatakan sejumlah cabang olahraga yang diandalkan untuk merebut medali emas antara lain sepak bola, futsal, biliar, tenis meja, bola voli, dan tenis lapangan.

"Dari kekuatan yang ikut Porwanas kali ini, secara teknis Jatim bisa merebut enam medali emas. Seluruh atlet juga telah menjalani persiapan secara maksimal melalui pemusatan latihan sejak Juni lalu," katanya.

Pelepasan kontingen Porwanas Jatim dilakukan Gubernur Soekarwo dengan ditandai penyematan jaket kepada Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Dwi Soetjipto yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai komandan kontingen.

Pada Porwanas XI-2013, kontingen Jatim berkekuatan 99 atlet yang akan berlaga pada 10 cabang olahraga, yakni sepak bola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, catur, biliar, tenis lapangan, atletik, bridge, dan bola voli.

"Seluruh cabang olahraga juga telah menjalani beberapa kali laga uji coba dan hasilnya tidak mengecewakan, salah satunya melawan tim Semen Indonesia," kata Munir.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Soekarwo mendoakan kontingen PWI Jatim bisa meraih hasil terbaik di Banjarmasin, namun tetap menjaga silaturahmi dengan kontingen daerah lain dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Saya sangat salut dengan teman-teman wartawan, karena di sela-sela aktivitas tugas jurnalistik yang cukup padat masih menyempatkan diri untuk berolahraga. Mudah-mudahan nanti bisa meraih hasil terbaik di Banjarmasin," ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Sementara itu, Komandan kontingen Porwanas Jatim Dwi Soetjipto melihat semangat dan kebersamaan seluruh anggota kontingen Jatim untuk meraih hasil maksimal di Porwanas Banjarmasin sangat tinggi.

"Kalau pada Porwanas sebelumnya dapat dua medali emas, insya-Allah dengan kebersamaan dan semangat bonek (bondo nekat), Jatim bisa meraih hasil lebih baik," ujar Dwi Soetjipto yang langsung menjanjikan bonus khusus untuk atlet peraih medali.

Rombongan pertama kontingen Porwanas Jatim yang terdiri dari atlet sepak bola dan sebagian ofisial cabang olahraga dijadwalkan mulai berangkat menuju Banjarmasin pada Kamis (12/9), sementara rombongan besar cabang lainnya bertolak sehari berikutnya. (ant/dik)

MUSIK

Foksi Membuat Album untuk Terapi Kanker SURABAYA - Musisi nasional yang dikenal dengan kepiwaiannya bermain gitar menggunakan satu jari, Doddy “Mr D” Hernanto, membuat album khusus bertema konservasi satwa liar untuk disumbangkan sebagai media terapi penderita kanker di Indonesia.

“Ini merupakan buah karya bersama dengan teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Forum Konservasi Satwa Liar (Foksi),” kata Mr di Surabaya, Selasa (10/9).

Dijelaskan bahwa albumnya berisi pesan penyelamatan Harimau Sumatera dan satwa liar dilindungi lainnya yang akan diserahkan ke Poli Paliatif RSUD dr. Soetomo Surabaya dan Yayasan Kanker Indonesia untuk menerapi para penderita kanker.

Seluruh album musik itu, kata Doddy, merupakan hasil karya jurnalis yang peduli terhadap konservasi satwa liar di Indonesia. Mereka membuat album itu, mulai dari pembuatan lirik hingga proses rekaman.

Prosesi pembuatan lagu bertema konservasi satwa liar tersebut tergolong cepat. Hanya dalam tempo kurang dari tiga hari Mr D dan sejumlah jurnalis bekerja sama membuat beberapa lirik lagu yang mengusung isu penyelamatan harimau sumatra dan beberapa jenis satwa dilindungi lainnya.

“Saat membikin lirik tidak terlalu sulit karena saya dengan mudah bisa membuat aransemennya, tetapi saat menyanyikan itu yang menjadi terlihat berat. Teman-teman (jurnalis) tidak biasa olah vokal sehingga perlu adaptasi beberapa lama,” jelas musisi yang didaulat sebagai Duta Banteng Jawa tersebut.

Salah satu lagu andalan dalam album tersebut, kata dia, berjudul “Save Panthera Tigris Sumatrae” karya Matdon, jurnalis asal Bandung, Jawa Barat, dan dinyanyikan oleh dua jurnalis perempuan asal Bogor Juwita Maharani dan jurnalis Harian Kompas Fellycia Novka Kuaranita.

Lagu tersebut direkam di dalam kandang harimau sumatra di Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat, di sela acara “workshop” jurnalis tentang Harimau Sumatera, Minggu (1/9).

Doddy mengatakan rekaman lagu itu tidak menganggu harimau karena menggunakan teknologi yang mampu merekam musik tanpa harus di dalam studio musik dan memakai peralatan musik yang bising.

Rekaman model itu mengunakan fasilitas gadget dengan biaya murah tetapi menghasilkan rekaman yang tidak kalah dengan kualitas rekaman di studio musik.

“Tidak hanya suara harimau, saya juga akan berkolaborasi dengan suara lumba-lumba, burung curik bali, hingga tapir yang menurut referensi mampu menghasilkan frekuensi untuk terapi kesehatan,” terangnya.

Kepedulian Mr D yang pernah menjadi “additional player” grup musik rock beraliran cadas “Boomerang” mulai dikenal publik saat dia bersama Foksi Jatim melakukan kampanye penyelamatan banteng jawa di 28 kabupaten/kota se-Jawa Timur pada tahun 2012.

Kiprahnya dalam perlindungan satwa liar dan banteng jawa makin menonjol saat gitaris satu jari ini bersama penyanyi Sarah Fitriani melakukan aksi rekaman musik berjudul Bos Javanicus di atas delman berkeliling jalan Malioboro dan Keraton Yogyakarta.

Sementara itu, Manajer Program Forum Konservasi Satwa Liar (Foksi) Jawa Timur Indra Harsaputra mengatakan bahwa kampanye satwa liar melalui musik ini diharapkan mampu menekan perburuan terhadap satwa dilindungi dan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan satwa liar dan kesejahteraan satwa (animal welfare).

Ia juga berharap kompilasi album berlatar suara satwa liar tersebut bisa memberi manfaat banyak dalam menolong para penderita kanker melalui terapi musik. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II

KEBUTUHAN AIR

Warga Hilir Bengawan Kesulitan Air Bersih BOJONEGORO - Warga yang tinggal di sejumlah desa di sepanjang daerah hilir Bengawan Solo, seperti Kecamatan Trucuk dan Kota, Bojonegoro, Jatim, kini kesulitan memperoleh air bersih, akibat sumber air sumur mulai mengecil sejak pertengahan Agustus.

Kasi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Selasa, membenarkan kesulitan yang dialami warga di sepanjang daerah hilir Bengawan Solo dalam memperoleh air bersih yang disebabkan pola pengaturan air

Bendung Gerak.

“Kami sudah melakukan pengecekan ke lapangan mengenai kesulitan air bersih yang dialami warga di sepanjang hilir di Bojonegoro,” katanya.

Tapi, katanya, pihaknya masih belum bisa berbuat banyak, sebab Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jateng, masih mencari pola yang tepat untuk pengeluaran air di Bendung Gerak ke daerah hilirnya.

“Kami akan melaporkan kondisi kesulitan air di daerah hilir kepada Balai Besar Bengawan Solo agar menjadi kajian untuk menentukan pola pengeluaran air yang

tepat,” katanya.

Sementara itu, seorang warga Desa Ledokkulon, Kecamatan Kota Muntoro, didampingi warga lainnya Jimy Agus Wahyudi dan Andri menjelaskan kesulitan air yang dialami warga, disebabkan sumur warga baik sumur yang memanfaatkan pompa air juga sumur biasa mulai mengecil sejak pertengahan Agustus lalu.

“Mengecilnya sumber air sumur warga karena debit air yang dikeluarkan dari Bendung Gerak ke daerah hilir sedikit, sehingga tidak mampu meresap ke sumur warga,” tandasnya.

Sebelum Bendung Gerak

beroperasi, katanya, sumur warga di sepajang daerah hilir Bengawan Solo di bawah Bendung Gerak tidak pernah ada yang mengalami kekeringan.

Menghadapi kesulitan air bersih itu, katanya, sejumlah warga membuat sumur bor baru berkedalaman sekitar 35 meter baru bisa mengeluarkan air. Padahal, sumur warga di daerah setempat berkedalaman sekitar 25 meter sudah mengeluarkan air dengan sumber yang bagus.

“Warga yang membuat sumur bor baru harus mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp2 juta/sumur,” ujarnya. (ant/dik)

KESEHATAN

Wamenkes Mengimbau Calhaj Antisipasi Virus Corona SURABAYA - Wamenkes Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD mengimbau Calon Haji (Calhaj) untuk mengantisipasi virus Corona dengan memanfaatkan empat masker yang sudah diberikan petugas kesehatan haji sejak dari asrama haji, dan juga menjaga kesehatan fisiknya di Tanah Suci.

“Antisipasi itu perlu, karena vaksin untuk virus itu memang belum ada, nggak sama dengan meningitis,” katanya di sela-sela pelepasan calon haji kelompok terbang (Kloter) 1 asal Lamongan di “VVIP” Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Selasa (10/9).

Pelepasan 437 calon haji dari Lamongan, delapan

calon haji mutasi (Gresik, Tuban, dan Pamekasan), dan lima petugas kloter itu dilakukan Gubernur Jatim Soekarwo dengan didampingi Wamenkes, anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ida Fauziyah, dan Kepala Kemenag Jatim H. Sudjak M.Ag. Menurut Ali Ghufron, antisipasi virus itu dan juga penyakit lainnya hendaknya dengan selalu menjaga kesehatan dalam kondisi “fit”, tidak melakukan aktivitas yang terlalu capek, serta bila suhu tubuh mengalami panas langsung berobat ke Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) setempat.

“Jaga kesehatan fisik dengan makan dan istirahat

yang cukup, sedangkan untuk antisipasi virus Corona pakai masker yang sudah dibagikan untuk jaga-jaga. Perbanyak minum dan kalau panas tidak turun-turun dalam dua minggu, maka segera berobat ke BPHI di daerah kerja setempat,” tuturnya.

Pada akhir bulan Mei lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa di Arab Saudi telah terjadi 38 kasus virus Corona dengan 22 orang di antaranya telah meninggal dunia.

Sependapat dengan itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ida Fauziyah menyatakan langkah antisipasi itu lebih penting daripada mencegah bila sudah terjadi, karena itu

empat masker yang dibagikan pihak Dinas Kesehatan itu hendaknya dimanfaatkan para calon haji. “Saya kira mengingatkan jamaah haji untuk menjaga kesehatan itu lebih baik, apalagi Kementerian Kesehatan sudah mendapat penghargaan terbaik dalam penanganan kesehatan haji.

Jadi, masker itu lebih efektif untuk antisipasi dari paparan virus itu, apalagi vaksin Corona itu belum ada,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengharapkan calon haji asal Jatim untuk meluruskan niat dalam beribadah haji karena Allah SWT. “Doakan agar Jatim semakin sejahtera, semakin kondusif,” katanya. (ant/dik)

IBADAH HAJI

ant/rivan awal lingga

MOGOK PRODUKSI TAHU:Pekerja beristirahat di tempat kerjanya ketika melakukan mogok produksi di pabrik tahu.

Akibat harga kedelai yang terus merangkak naik hingga Rp 10.000 per kilo, ribuan pengrajin tempe dan tahu di kota Tangerang melakukan aksi mogok produksi pada Senin (9/9) - Rabu (11/9).

Kloter I Calon Haji Jati Diberangkatkan SURABAYA - Klompok terbang (Kloter) I berjumlah 445 Calon jamaah haji (CJH) gabungan asal Lamongan, Gresik, Tuban dan Pamekasan diberangkatkan ke Arab Saudi dengan dilepas Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Selasa (10/9).

Soekarwo meyakini bahwa segala kesiapan keberangkatan jamaah haji tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik pesawat, landasan dan kesehatan para peserta.

“Pesawat dan landasan yang ada di tiga titik, di Batam, Jakarta dan Surabaya sudah direncakan dengan baik. Peserta relatif lebih sehat karena sudah dicek betul oleh Departemen Kesehatan,” ujarnya kepada wartawan di Bandara Juanda, Surabaya, Selasa (10/9/).

Selain itu, Soekarwo juga telah bertemu dengan pemerintah Arab Saudi dan meyakinkan bahwa jadwal keberangkatan serta kedatangan akan tepat waktu

dalam penyelenggaraan haji 2013.

“Saya pesan kepada Calon Jamaah Haji untuk meluruskan niat. Ibadah haji merupakan panggilan Allah SWT. Selain itu, saya juga titip doa agar Jatim lebih makmur dan akhlaknya mulia. Yang sudah bagus diteruskan dan ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Sudjak menambahkan, jamaah haji embarkasi Surabaya tahun 2013 melayani tiga provinsi yakni

Jatim sebanyak 27.323, NTT 521 dan Bali 512 jamaah.

“Untuk kloter pertama ini terdiri dari 437 CJH asal Lamongan, 5 CJH mutasi dari Gresik, 2 CJH dari Tuban dan 1 CJH dari Pamekasan,” imbuhnya.

Selain Gubernur dan Kepala Kanwil Kemenag, turut hadir dalam pemberangkatan tersebut yakni Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Gufron Mukti serta Ketua Komisi VII DPR RI,Ida Fauziah.(ddy)

ant/m risyal hidayat

KLOTER PERTAMA HAJI: Sejumlah jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Surabaya menaiki pesawat Saudi Airlines di Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jatim, Selasa (10/9).

50 Perajin Tahu Berhenti Produksi Harga Kedelai Masih Rp 8.500 Per Kilogram BOJONEGORO - Ketua Paguyuban Tahu dan Tempe Bojonegoro, Jawa Timur, Arifin menyebutkan sedikitnya 50 perajin tahu di Desa Ledokkulon berhenti berproduksi sejak sepekan terakhir akibat tingginya harga kedelai.

"Sebagian perajin tahu mulai menghentikan produksinya ketika harga kedelai masih sekitar Rp8.500/kilogram. Saat ini mereka beralih bekerja menjadi buruh di perajin tahu lainnya yang masih mampu berproduksi," katanya di Bojonegoro, Senin.

Ia menjelaskan para perajin berhenti berproduksi karena kesulitan modal sebab dengan kenaikan harga kedelai jumlah produksi tahu menurun.

"Perajin tahu takut tidak ada pembeli kalau harus mengurangi porsi penjualan tahu," katanya, menegaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan perajin tahu yang masih bertahan sekitar 200 perajin juga sudah mengurangi produksi tahu sejak harga kedelai yang semula sekitar Rp7.400/kilogram mulai

merangkak naik beberapa waktu lalu."Perajin tahu yang bertahan rata-rata mengurangi produksinya sampai 50 persen lebih dari biasanya," jelasnya.

Ia mencontohkan dirinya mengurangi produksi tahu menjadi hanya 75 kilogram/ hari yang biasanya mencapai 2 kuintal dan produksi tempe yang biasanya 75 kilogram berkurang hanya 25 kilogram/ hari.

Bahkan, lanjutnya, para perajin tahu yang masih bertahan berencana berhenti berproduksi kalau harga kedelai yang saat ini sekitar Rp9.500/ kilogram masih tetap naik sampai Rp10.000/kilogram.

"Para perajin di desa kami sepakat semuanya akan berhenti berproduksi kalau harga kedelai mencapai Rp10.000/ kilogram, sebab perajin tahu

akan semakin sulit menjual tahunya," katanya, menegaskan.

Ditanya harapan para perajin, Arifin menegaskan Pemerintah tetap harus turun tangan mengatasi harga kedelai impor yang cenderung naik. Salah satu caranya dengan memberikan subsidi kedelai kepada para perajin tahu tempe yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

Para perajin, lanjutnya, bisa memperoleh kedelai dengan harga yang normal, sebagai usaha agar perajin tahu masih tetap bisa berproduksi.

"Perajin tahu bisa aman kalau harga kedelai sekitar Rp7.500/kilogram," ucapnya.

Sementara itu, seorang perajin tempe di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Muawanah mengaku tetap berusaha bertahan memproduksi tempe dengan bahan kedelai sekitar 75 kilogram/hari.

"Saya tidak mengurangi produksi tempe, tapi porsi penjualan tempenya yang saya perkecil," ucapnya. (ant/ dik)

OBITUARI

Wabup Pacitan Meninggal dalam Perjalanan Menuju RSUD PACITAN - Wakil Bupati Pacitan, Prajitno dipastikan meninggal saat dalam perjalanan menuju RSUD Syaiful Anwar, Malang, Jawa Timur, diduga akibat komplikasi penyakit dalam yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir.

Informasi yang dihimpung koresponden Antara dari lingkungan Sekretariat Kabupaten Pacitan maupun kerabat dekat almarhum, Selasa (10/9), sahabat dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semasa SMA ini memiliki riwayat penyakit diabetes melitus, jantung, serta hipertensi.

Ia bahkan sempat terlihat mengalami kelelahan hingga tangan dan tubuhnya gemetar usai mengikuti sepeda santai dan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Pantai Tawang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Senin (9/9).

Kondisinya diduga semakin buruk saat ia memaksakan diri menghadiri acara serah terima jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Malang di Malang, mewakili Bupati Indartato yang berhalangan karena mengikuti rapat kedinasan di Pemprov Jatim, Surabaya.

Prajitno diduga sempat mengalami gagal jantung saat beristirahat di Hotel Rio, Kota Malang, beberapa jam sebelum acara serah terima jabatan komandan pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Malang, Selasa pagi.

"Sekitar pukul 01.30 WIB Ibu Prajitno (Wiwik Pudji Rahayu) menelpon ajudan dan meminta pertolongan karena nafas suaminya tersengal-sengal.

Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal saat masih dalam perjalanan," terang Kabag Humas Pemkab Pacitan, Putatmo.

Jenazah kemudian lang-

sung dibawa kembali ke Pacitan dan tiba di rumah duka sekitar pukul 08.00 WIB. Meninggalnya Prajitno membuat Pemkab Pacitan berkabung dan menghentikan seluruh aktivitas kebirokrasian serentak.

Mayoritas PNS dan pejabat bercampur-baur dengan masyarakat umum, tokoh agama, organisasi sosial, partai politik hingga anakanak sekolah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Kepala SMA Negeri 1 Pacitan tersebut.

Prajitno meninggal pada usia 63 tahun. Pria kelahiran 1950 itu dikenal publik Paci-

tan secara luas saat memulai kiprahnya di panggung politik lokal dengan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Indartato.

Prajitno meninggalkan seorang istri, dua anak, serta empat cucu. “Bapak Prajitno adalah sosok yang memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaan dan pengabdian. Atas nama saya pribadi dan pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas peran almarhum dalam ikut membantu tugas-tugas pemerintahan selama ini,” ucap Bupati Indartato. (ant/dik)

Prajitno

Wakil Bupati Pacitan (sudah tutup usia).

PROBOLINGGO

11

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196| TAHUN II

PEMBANGUNAN

Mega Proyek Pasar Leces Senilai Rp.4 Milyar PROBOLINGGO - Mega proyek pembangunan pasar Leces, Kabupaten Probolinggo senilai Rp.4.650.382.000,ditargetkan hingga bulan Desember 2013 mendatang sudah kelar. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas PU Cipta Karya setempat, Prijono.

“Batas waktu pengerjaanya sampai bulan Desember mendatang harus selesai,” ujarnya, Selasa (10/9).

Jika proses pengerjaan tersebut sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum selesai, maka pihak PT Kusuma Karya Persada akan dikenai sanksi denda. “Besarnya denda itu tergantung dari besarnya nilai kontrak,” ungkapnya.

Menurut Prijono, jika kontrak senilai Rp.4.650.382.000, maka perusahaan tersebut akan dikenai denda sebesar Rp.4.650.000 perhari. “Dan denda itu harus dibayar,” tandasnya.

Proyek pembangunan itu dilakukan, akibat pasca terjadinya kebakaran yang melumat habis puluhan bedak di pasar Leces pada Juli 2012 silam. Untuk memulihkan perekonomian para pedagang, Pemkab

Probolinggo akhirnya melakukan pembangunan kembali.

Sayangnya, Prijono tidak menjelaskan sampai sejauh mana kini tahap pengerjaan mega proyek yang dikerjakan oleh PT Kusuma Karya Persada tersebut. “Sekarang masih tahap pengerjaan. Dan saya berharap pengerjaan proyek pembangunan pasar itu bisa cepat selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Menurut dia, pembangunan pasar Leces itu ada sebanyak 312 bedak dengan ukuran 3 x 3 meter yang nantinya siap ditempati oleh para pedagang.

“Kalau soal besarnya sewa per-bedak itu bukan urusan PU Cipta Karya, namun itu kewenangan dari Dispenda nantinya,” kilah Prijono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda,red) Kabupaten Probolinggo, Santiyono saat dikonfirmasi belum bisa menjelaskan soal harga sewa bedak pasar Leces. “Belumlah. Sekarang kan masih tahap proses pengerjaan fisiknya. Silahkan tanyakan dulu soal pengerjaannya pada PU Cipta Karya,”pungkasnya. (ugi/ara).

TAWURAN PELAJAR. Polisi menangkap sejumlah pelajar SMA yang terlibat tawuran di kawasan jalan Lampiuneng, Banda Aceh, Selasa (10/9). Polisi menangkap 18 pelajar SMA 12 dan SMA 16 dan mengamankan senjata tajam dari tangan mereka karena menyerang sekolah MAN-2 menyusul salah satu sekolah tidak menerima kekalahan dalam pertandingan bola pada Liga Pelajar Indonesia (LPI).

Demo Karyawan PTKL Tuntut 7 Persoalan PROBOLINGGO - Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) kembali bergejolak, Selasa (10/9) kemarin ratusan Karyawan PTKL menggelar Aksi demo.

Mereka menuntut pihak manejemen untuk menjawab 6 persoalan yang saat ini menjadi persoalan dalam perusahaan plat merah tersebut.

Aksi demo tersebut dimulai sejak pukul 07.30 WIB di depan pabrik PTKL , mereka tergabung dalam Serikat Pekerja (SEKAR).Dalam aksi tersebut juga dilibatkan keluraga karyawan terutama para istri karyawan PTKL. Menurut, orator demo sekaligus Sekretaris SEKAR Arham mengatakan pihaknya menggelar demo tersebut yakni untuk menuntut 6 persoalan yang saat ini menjadi masalah dalam pabrik PTKL. Diantaranya, untuk menaikkan gaji pegawai sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), penuhi gaji dan tunjangan pendidikan yang terbayarkan, Ikut kembali karyawan dalam program jamsostek,penuhi dana hak pensiunan para pegawai, sesuakan status T1 menjadi T2, hentikan pemberangusan pada karyawanPTKL, hentikan arogansi manejemen. ”Permasalahan tersebut harus terselesaikan, karena ini merupakan hak dari para karyawan,” tegas Arham dalam orasinya.

Setelah satu jam mereka melakukan orasinya di depan pabrik. Namun dari pihak menejemen tidak berkenan menemui para karyawan yang melakukan demo tersebut. Sehingga pada pukul 09.00 pendemo melanjutkan orasi ny menuju Kantor Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Probolinggo.

“Kita akan lanjutkan demo ini untuk menuju dinas tenaga kerja . Karena kami komitmen untuk memperjuangkan hak karyawan yang saat ini trebengkalai,” serunya pada pendemo.

Setelah tiba di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, perwakilan dari demo yang tergabung dalam sekar. Ditemui oleh pihak dinas tenaga kerja dan pihak DPRD Kabupaten Probolinggo.

Ketua Sekar Asmawi mengungkapkan persoalan tersebut didepan pihak pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Bahwa karyawan PTKL saat ini selama 6 bulan belum terima gaji.ironisnya mereka harus menunggunya tanpa ada kepastian yang jelas dari pihak manejemen.

“Kami untuk menyiasati persoalan gaji yang tidak terbayar, yakni dengan mencari pinjaman kepada keluarganya,” ujarnya.

Asmawi juga mengtakan gaji para karyawan di PTKL tidak sesuai dengan UMK. Karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penetapan UMK di Kabupaten Probolinggo.

“Karyawan yang masa baktinya sudah 10 tahun lamanya masih berkisar Rp 700-800 ribu perbulannya,ini

sudah jelas melanggar aturan pemerintah,” terangnya dalam mediasi tersebut.

Asmawi juga merincikan tentang upah yang di atur dalam UMK tersebut yakni meliputi Gaji Pokok, tunjangan tetap dan tunjangan keluarga. Ini masih jauh dari UMK yang seharusanya mencapai Rp 1.198.600 ribu. Karena jumlah tersebut merupakan UMK di Kabupaten Probolinggo 2013.“Jadi ini jelas melanggar aturan pemerintah dalam menggaji karyawannya,” keluhnya.

Selain itu Asmawi juga menyebutkan tuntutan, te-

tang jamsostek yang belum diterima para karyawan. Pada-

hal menurtnya itu merupakan hak dari karyawan. Dia juga mengeluhakan atas sering terjadinya teror dari pihak manejemen kepada para buruh karena menggugat hak yang belum diterimanya.“Ketika ada karyawan yang berupaya menentang kebijakan PTKL, maka dia akan dicari-cari kesalhannya, bahkan ada juga yang menjadi korban PHK. ,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Ahmad Badawi,mengatakan, pihaknnya bersama pemerintah daerah akan membawa persoalan ini kepada Kementrian BUMN

di Jakarta. Karena menurut Badawi Persolan PTKL ini

PMKS

Jumlah PMKS Terus Bertambah

merupakan permasalahan yang harus disleasikan dengan pihak pemerintah pusat. “PTKL ini merupakan perusahaan milik negara, jadi kita kan kawal permasalah ini sampai menemukan solusi yang terbaik,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurahman, meminta kepada serikat Pekrja PTKL terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Biar kita lebih lebih memahami permasalahannya. “Kami akan agendakan RDP ini secepat mungkin. Sebelum meng-

hadap kepeda kementrian BUMN”pungkasnya. (fud/ara)

Dana Tunjangan Fungsional Guru Madrasah Kosong PROBOLINGGO-Anggaran dana Tunjangan Fungsional (TF) para guru madrasah dibawah naungan Kementrian agama, saat ini masih kosong.

Pasalnya dana tersebut belum masuk dalam anggaran tahun ini.Sehingga para guru madrasah harus bersabar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo,Taufik, Selasa (10/9) kemarin, Menurutnya anggaran para guru untuk saat ini masih belum ada. Karena dalam Daf-

tar Isian Penguna Anggaran (DIPA) di Kementrian Agama belum tersedia anggaran untuk TF guru madrasah .

“Jadi persoalan belum cairnya TF bagi para guru madrasah tahun ini memang anggarannya kosong. Sehingga sampai saat ini dana tersebut belum diterimanya,” terangnya.

Ia mengatakan, tetapi persolan tidak terimanya guru madrasah mengenai TF tersebut bukan karena persoalan nama tidak terkirim kepada kementrian. Namun anggaran terkait itu memang belum saat

ini belum tersedia.

Menurutya, nama-nama dari guru madrasah sudah dalam tahap pengusulan kepada Kawil Kemenag Jatim untuk diajukan mendapatkan tunjangan tersebut.Tetapi info yang diterimanya mengenai dan tersebut belum ada. “Jadi persoalan tidak cairanya tersebut, memang untuk saat ini belum masuk pada draf di DIPA,” ujar Taufik.

Taufik juga mengatakan, jumlah guru madrasah yang diusulkan oleh Kemenag Kabupaten Probolingo sekitar 8400 guru.

Tetapi untuk daftar nama guru

yang memperoleh dan tersebut , masih belum ada pemberitahuan dari Kemenag Jatim.Sedangkan jumlah nominal perolehan tunjangan tersebut selama satu bulan sebesar 250 ribu per guru yang menerimanya.“Nanti siapa yang lolos akan diumumkan, untuk segera melengkapi persyaratan pencairan dana,”tandasnya.

Dia juga berharap agar untuk dana tersebut, pemerintah segera mengalokasikannya dalam APBN P tahun ini.

Karena dana ini memang sangat diharapkan oleh para guru madrasah.”Saya harap segera

bisa cair,”pintanya.

Sementara itu, salah satu guru madrasah yang enggan namanya di korankan ini mengatakan, keterlambatan pencairan dana tersebut, dirinya harus rela mencari hutangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. “Kalau tidak hutang mau makan apa. Jadi jalan itu saat ini yang saya lakukan,” terang pria yang mengaku punya anak satu itu. Seharusnya dana tersebut cair pada bulan Juni. Hingga sekarang belum ada kepastiannya,”pungkasnya.(fud/ ara)

PROBOLINGGO - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Probolinggo setiap tahunnya terus bertambah, pasalnya banyaknya pendatang yang melakukan urbanisasi.

“Berdasarkan data yang kami terima dari BPS, Dinsos, dan Dinkes PMKS Kota Probolinggo terus bertambah, yakni 2009 berjumlah 19.884 jiwa, 2010 berjumlah 21.454 jiwa, 2011 PMKS meningkat menjadi 22.788 jiwa,” ujar M.Sonhadji, Selasa (10/9).

M.Sonhadji, mengatakan naiknya jumlah PMKS Kota Probolinggo dikarenakan bertambahnya anak balita terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, wanita rawan sosial, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, penyalahgunaan NAPZA, dan penderita HIV/AIDS. Bahkan yang tak bisa dibendung karena semakin banyaknya pendatang yang melakukan urbanisasi.

M.Sonhadji mengaku, kesulitan dalam membendung jumlah PMKS setiap tahunnya, meski segala upaya telah dilakukan.

“Kita sadar jumlah PMKS dari waktu ke waktu terus bertambah, apalagi makin banyaknya pendatang ke Kota Probolinggo karena urbanisasi Jadi sudah kewajiban kita membantu program pemerintah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di kalangan para penyandang masalah sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak mudah untuk menyelesaikannya. Sebab, penyandang masalah PMKS terus bermunculan. Meski sebagian diantara mereka telah ditangani dan sudah banyak yang bisa menikmati hidup layak, penyandang baru muncul lagi. Dan, begitu seterusnya,” tutur M.Sonhadji.

Hanya saja dalam penanganan problem PMKS, lanjut M.Sonhadji, Pemkot Probolinggo melalui Dinas Sosial berkomitmen untuk tidak berhenti ditengah jalan. ”Yang menjadi prioritas utama dalam penanganan PMKS di Kota Probolinggo adalah masalah gelandangan, gelandangan pengemis, anak jalanan (anjal), anak balita terlantar, penyan-

dang cacat, wanita rawan sosialdan Penduduk Lanjut Usia (Lansia),” paparnya.

Penanganan masalah PMKS yang menjadi tupoksi Dinas Sosial Kota Probolinggo, utamanya dalam membina mental.

Sebab rata-rata dari kalangan penyandang masalah PMKS ini, setelah dilakukan pembinaan kemudian muncul lagi berkeliaran di jalanan. Sehingga, terkadang mengganggu ketertiban lalu-lintas dan mengganggu kenyamanan orang lain.

Penanganan masalah PMKS yang menjadi tupoksi Dinas Sosial Kota Probolinggo, utamanya dalam membina mental.

Sebab rata-rata dari kalangan penyandang masalah PMKS ini, setelah dilakukan pembinaan kemudian muncul lagi berkeliaran di jalanan.

“Untuk anjal, perlu adanya rumah singgah khusus PMKS, baginya, yang berfungsi sebagai wadah pembinaan. Sedangkan anak balita terlantar, penyandang cacat, wanita rawan sosialdan Penduduk Lanjut Usia (Lansia) diperlukan pemberdayaan panti jompo,”terang M.Sonhadji Lebih lanjut M.Sonhadji mengungkapkan rumah singgah dinilai penting mengingat masih banyak PMKS yang kerap berkeliaran. Dengan begitu, PMKS yang selama ini hanya dipulangkan ke keluarga. Apalagi, jika terkena operasi atau razia bisa dikumpulkan di Rumah Singgah. ”Kalau sudah di rumah singgah dan dibina, saya yakin PMKS berkurang,”ucapnya.

Sejauh ini penanganannya fleksibel dalam melakukaan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada penyandang PMKS. “Penanganan PMKS tak bisa hanya dilakukan pemerintah tapi juga peran serta semua pihak,”pungkas M.Sonhadji.(hud/ara).

12

EKONOMI

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II

RAPBN 2014

Rp 39 Miliar untuk Lembur PNS Bea Cukai JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengalokasikan uang lembur untuk pegawai di RAPBN 2014 sebesar Rp39,08 miliar. Per 31 Agustus 2013, jumlah pegawai di Bea Cukai mencapai 10.604 orang dan diperkirakan akan menjadi 2.826 di 2014.

Hal tersebut seperti dipaparkan Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (10/9).

“Alokasi untuk uang lembur pegawai negeri sipil di Dirjen Bea Cukai mencapai Rp39,083 miliar untuk tahun anggaran 2014,” katanya.

Jumlah itu, kata Agung, mencapai 6,36 persen dari total anggaran belanja pegawai yang sebesar Rp614,3 miliar. Pada postur belanja pegawai Bea dan Cukai, kata dia, uang lembur merupakan satu dari empat komponen utama belanja pegawai, yakni gaji pokok, tunjangan pokok, uang makan dan uang lembur.

Untuk uang makan PNS Ditjen Bea dan Cukai, menurut Agung, dialokasikan sebesar Rp75,7 miliar atau 12,33 persen dari total belanja pegawai. Tunjangan pokok pegawai sebesar Rp129,71 miliar atau 21,12 persen, sedangkan gaji pokok mencapai Rp369,77 miliar atau 60,19 persen dari total belanja pegawai.

Agung menyebutkan, pihaknya telah membuat road map kepegawaian yang tahun ini diharapkan ada pertambahan pegawai mencapai 2.189 orang dan pada 2014 sebanyak 2.826. Sedangkan pada 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 855 pegawai dan 1.109 pegawai. “Di 2017 akan tambah 700 pegawai, sehingga total di 2017 mencapai 16.196 orang,” katanya.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kali ini, Parlemen menyetujui bahwa Anggaran Ditjen Bea dan Cukai di 2014 sebesar Rp2,8 triliun. Pada awalnya, pagu indikatifnya hanya sebesar Rp2,49 triliun.

Menurut Agung, kenaikan anggaran tersebut untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai, karena adanya penambahan jumlah pegawai yang direkrut pada

2013 dari Bapepam-LK. Selain itu, lanjut dia, Ditjen Bea Cukai memerlukan juga penambahan belanja barang dan modal untuk operasional pengawasan P2 sebesar Rp20 miliar.

Belanja barang dan modal kegiatan kehumasan dan publikasi membutuhkan dana Rp20,6 miliar, belanja barang dan modal pengadaan sarana/prasarana pengawasan Rp130,812 miliar, belanja modal pengembangan infrastruktur sebesar Rp12,11 miliar, belanja modal pengadaan inventaris kantor pusar dan satuan kerja vertikal Rp40,73 miliar dan belanja modal pembangunan Rp59,37 miliar.

Dalam paparannya, Agung mengemukakan, anggaran Bea Cukai dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp614,32 miliar atau 21,87 persen dari total anggaran Bea Cukai. Sedangkan, belanja modal dialokasikan sebesar Rp818,48 miliar atau 29,14 persen dan belanja barang sebesar Rp1,37 triliun atau 49 persen.

Dia menambahkan, belanja pegawai Bea Cukai di 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,67 persen dibanding setahun sebelumnya, karena mengakomodir kenaikan belanja pegawai sebesar 7 persen.

Disamping itu, disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai hasil rekrutmen dan peralihan pegawai eks Bapepam-LK 2012.

Kenaikan belanja barang sebesar 6 persen, dikarenakan peningkatan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin untuk pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Kenaikan belanja modal 52,63 persen, karena ada peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang meliputi pembangunan lanjutan kapal patroli, pengadaan alat telekomunikasi dan navigasi serta pengadaan peralatan pendeteksi. (gam/bud)

ant/prasetyo utomo

RATAS BIDANG EKONOMI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat terbatas bidang ekonomi di kantor presiden, Jakarta, Selasa (10/9). Ratas membahas tentang stabilisasi harga pangan, pergerakan nilai tukar rupiah dan investasi.

Bailout Century Tidak Tepat JAKARTA-Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merupakan keputusan yang tidak tepat. Pasalnya, Bank Century merupakan perusahaan terbuka. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9). ”Dia (Bank Century) kan perusaahaan Tbk (terbuka) yang sahamnya tidak aktif diperjualbelikan pada saat itu.

Karena enggak aktif diperjualbelikan ya enggak sistemik,” tegasFuad.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Deputi Pengelolaan Moneter Devisa Budi Mulia dan mantan Deputi Bidang Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fajriyah sebagai tersangka pada 21 Desember 2012.

Budi Mulya merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia. Dia disebutsebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Kasus Bank Century diawali setelah adanya pengucuran dana talangan Rp6,7

triliun guna menyelamatkan Bank Century. Pengucuran dianggap perlu guna menyelamatkan Bank Century karena dikhawatirkan memberikan dampak sistemik.

Fuad sudah tiba di Kantor KPK sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik coklat lengan panjang. “Saya diminta untuk memberikan keterangan soal Bank Century.

Kan saya pernah rapat jadi narasumber dulu,” jelas dia.

Bersama Fuad, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan atas nama Noor Rochman. Dia adalah mantan Ketua Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Fuad dipanggil untuk memberi keterangan dalam perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) senilai Rp6,7 triliun dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak

sistemik.

Pandangannya tersebut sudah dikemukannya kepada penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan tadi.

Salah satu dasar pernyataannya adalah pengamatannya di pasar modal. Namun, Fuad enggan menjelaskan lebih jauh soal pernyataannya tersebut. Ia hanya bersedia mengungkapkan dirinya memang pernah mengikuti rapat yang diduga berkaitan dengan Bank Century pada 21 November 2008. “Waktu itu saya hadir sebagai narasumber. saya ditanya apa yang saya dengar dan apa yang saya sampaikan saat itu,” jelasnya.

KPK telah menangani kasus itu sejak 2010. Pimpinan KPK menyatakan telah menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. Di antaranya mengenai temuan beberapa kejanggalan terkait proses pemberian dana talangan kepada Bank Century. Kejanggalan tersebut yaitu menyangkut merger dan akuisisi Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko menjadi Bank Century. Selanjutnya, mengenai FPJP kepada Bank Century, termasuk penetapan Bank Century sebagai bank gagal

HARGA KOMODITI PANGAN

Tiga Importir Terapkan Praktik Kartel Kedelai JAKARTA-Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mensinyalir terjadinya praktek kartel dalam tata niaga kedelai. Dugaan kartel ini terkuak dari hasil kajian akademik yang dilakukan Indef, dimana tiga importir mempunyai kuota impor sangat besar atau setara dengan 66,3 persen kuota impor kedelai.

“Dengan memberi kuota besar pemerintah mendorong ke arah kartel. Kalau kuota impor 2/3 bahkan di bawah 2/3 kalau besar itu sudah menjurus ke kartel. Sistem kuota seperti ini menjurus ke arah kartel dan tidak transparan,” kata pendiri Indef Didik J Rachbini saat jumpa pers “Gejolak Harga Kedelai: Analisis Kartel dan Monopoli” di Jakarta, Selasa (10/9).

Ketiga perusahaan yang disinyalir melakukan kartel adalah PT FKS Multi Agro yang menguasai 210.600 ton atau sebesar 46,67 persen, PT Gerbang Cahaya Utama yang memiliki 46.500 ton kedelai atau 10,31 persen dan PT Budi Semesta Satria yang menguasai 42.000 ton atau 9,31 persen.

Menurut Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini, aksi monopoli tersebut menunjukkan ketidakmampuan Kementerian Perdagangan dalam mengontrol ketersediaan kedelai di dalam negeri.

“Pemerintah seharusnya mengetahui perusahaan mana

saja yang menguasai stok kedelai. Sekarang harga naik, padahal tidak ada lonjakan permintaan,” jelas dia.

Didik menyebutkan, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang rata-rata hanya berada di kisaran 11-12 persen, bukan alasan yang menyebabkan kenaikan harga kedelai di pasaran hingga 30 persen.

“Kabarnya pemerintah sempat melobi importir untuk menjual kedelai Rp8.000/ kilogram. Ini sekaligus bukti bahwa merekabisa mengendalikan harga dan mengatur pasokan,” papar Didik.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan Tim Indef melakukan investigasi terkait kedelai tersebut. Investigasi dilakukan pada Surat Persetujuan Impor (SPI) kedelai dari pemerintah pada 28-30 Agustus 2013.

SPI menunjukan importir terdaftar (IT) yang mendapat persetujuan pemberian kuota impor terdiri dari 14 perusahaan dengan jumlah persetujuan kuota impor mencapai 450.900 ton. Dimana total

pengajuan dari importir mencapai 886.200 ton. “Terdapat tiga importir yang mendapatkan kuota terbesar yaitu PT FKS Multi Agro sebanyak 210.600 ton atau 46,71%, PT Gerbang Cahaya Utama sebanyak 46.500 ton atau 10,31% dan PT Budi Semesta Satria sebanyak 42.000 atau 9,31%,” paparnya.

Menurutnya, data tersebut menunjukan terdapat satu

perusahaan yang memegang pangsa pasar terbesar atau cenderung monopoli dan dari kuota impor kedelai dari tiga perusahaan tersebut telah mencapai 66,33%. “Ini cenderung membentuk kartel,” ungkapnya.

Enny menambahkan, pada kelompok kedua importir terdapat 3 perusahaan yang memiliki persetujuan kuota impor kedelai masing-masing

4-5%. Lalu kelompok ketiga adalah empat perusahaan yang memiliki persetujuan kuota impor kedelai 2-3%.

Kemudian, kelompok keempat ada 3 perusahaan yang memiliki persetujuan kuota masing-masing 0,6%, 1,11%, dan 1,89%. “Sementara Bulog hanya mengantongi persetujuan kuota impor sebesar 20 ribu ton atau 4,44%,” tambahnya. (gam/bud/beth)

berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun dalam perjalanannya, muncul kejanggalan yang terungkap dari kelembagaan Komite Koordinasi yang menyerahkan Bank Century ke LPS pada 21 November 2008.

Hal ini ternyata belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang. Penggunaan dana FPJP dan penyertaan modal sementara dan temuan praktik tidak sehat serta pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lain menyangkut pengelolaan Bank Century yang merugikan bank tersebut.

Sepihak Mantan pemilik Bank Century Robert Tantular mengatakan LPS secara sepihak memutuskan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga membailout bank tersebut. “Itu tidak pernah ditanya setuju tidak setuju, langsung diambil alih oleh LPS secara pihak,” kata Robert Tantular seusai menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam di Gedung KPK, Jakarta (9/9).

Robert pun berkelit bahwa tidak mengetahui peningkatan bailout Bank Century dari Rp1 triliun menjadi Rp6,7 triliun. Menurut Robert, hal itu selalu diungkapkan pada waktu 2010, namun media selalu memblackout dirinya “Pencairan Rp6,7 triliun itu waktu itu, saya sudah di dalam Mabes Polri. Jadi tidak mengetahui masalah Rp6,7 triliun,” ujarnya.

Saat ditanya siapa yang pantas bertanggung jawab dalam kasus itu, Robert tidak dalam kapasitas membicarakan seperti itu. “Nanti kita lihat saja siapa hasil dari KPK,” ujarnya.

Robert mengatakan dirinya ditanya KPK tentang kronologi bagaimana peningkatan bailout dari Rp1 triliun menjadi Rp6,7 triliun.

“Hari ini lebih pendalaman kepada kronologi bagaimana permohonan dari direksi Bank Century hanya Rp1 triliun bantuan liquiditas dari bank indonesia tetapi, nyatanya bailoutnya Rp6,7 triliun. Jadi itulah yang didalami. Itulah yang perlu didalami oleh KPK. Jadi kita harapkan KPK independen untuk membuka hal ini,” kata Robert. (gam/abd)

PASAR EKSPOR

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekspor UKM JAKARTA-Pemerintah menyiapkan stimulus ekspor dengan menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan penjaminan, asuransi serta kredit ekspor untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Stimulus ini mendorong pelaku UKM bisa lebih berani menembus pasar luar negeri yang baru.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penugasan LPEI itu dalam bentuk National Interest Account (NIA). Syarat untuk mendapatkan stimulus itu adalah komoditas ekspor harus memiliki prospek cerah jangka panjang, punya nilai tambah dan sulit mendapatkan pembiayaan komersial.

“Memerbaiki neraca berjalan itu ada peran di sini untuk menaikkan ekspor.

Cuma, butuh pembiayaan perdagangan, maka kita harus lakukan di domestik.

Ada sebuah proses namanya national interest account, tujuannya untuk masuk pasar-pasar nontradisional,” kata Chatib di Jakarta, Selasa (10/9).

Chatib mengaku, peningkatan ekspor menjadi jalan terbaik untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Sayangnya, eksportir tidak bisa lagi mengandalkan pasar ekspor

lama, semacam Amerika Serikat, China, atau Jepang.

Disisi lain, mereka masih ragu untuk menembus pasar ekspor yang baru, semisal Nigeria atau Timur Tengah, lantaran berisiko. “Ekspor jangan konsentrasi pada satu negara, harus diversifikasi.

Teorinya sih gampang, tapi buat eksportir risikonya besar, makanya dukungan dari LPEI ini penting.”

Menurut Chatib, pasar ekspor baru tersebut sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang besar. Sebagai ilustrasi, Nigeria dengan penduduk sekitar 170 juta dan pertumbuhan ekonomi 7 persen, melahirkan sebuah pasar yang besar.

“Demand luar biasa, di sana Indomie dikonsumsi hampir semua orang. Cuma kalau mau masuk ke sana harus berhubungan dengan siapa, risiko seperti apa, itu yang seringkali eksportir kita sulit lakukan, jadi harus mendapatkan dukungan,” katanya.

Sementara itu, LPEI membidik pembiayaan ekspor sebesar Rp42,7 triliun selama tahun 2013. Sampai dengan 31 Agustus 2013, LPEI mencatat telah memberikan pembiayaan ekspor sebesar Rp32,1 triliun kepada para pelaku usaha. (gam abd/beth)

13

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II

Liputan Khusus

13

JELANG PEMILU 2014

Zonasi Kampanye Tidak Dimaksudkan untuk Mengebiri Caleg JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan pembatasan zonasi alat peraga kampanye kendati banyak perwakilan partai politik yang keberatan. Pengaturan zona pemasangan dan jenis alat peraga dimaksudkan untuk memberikan perimbangan dalam kampanye. “ Kalau dalam konteks ini pembatasan hanya untuk baliho dan bukan untuk mengebiri caleg. Kampanye itu prinsipnya pendidikan politik, dan keliru besar jika diartikan untuk mematikan,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jakarta, Selasa (10/9).

Seperti diketahui, PKPU Nomor 15 Tahun 2013 mengatur pedoman pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR/ DPRD/ dan DPD RI. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan- jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Beberapa waktu lalu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menentang keras aturan zonasi ini. Pembatasan ini kata dia justru merugikan rakyat kecil secara ekonomi. “Saya bilang ini adalah peraturan yang tidak cerdas karena di masa kampanye ini ekonomi masyarakat kecil bergerak,” kata Nurhayati.

Menurut Ferry, untuk menentukan zona penempatan alat peraga kampanye parpol dan calon anggota legislatif (caleg), KPU telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri supaya pemerintah daerah berkoordinasi dengan KPU di daerah. “Kami sudah mengirim surat ke Mendagri supaya diteruskan kepada pemda (Pemerintah daerah) untuk berkoordinasi dengan KPU kota,” ucap Ferry.

Selain ke Mendagri, KPU juga telah mengirim surat juga ke KPU

Kabupaten/Kota dan provinsi mengenai penentuan zona alat peraga kampanye. KPU juga sudah meminta KPUD berkoordinasi dengan pemda.

“KPU juga sudah mengirimi surat ke KPU daerah supaya berkonsolidasi dengan kepala daerah untuk menentukan zonasi,” imbuhnya. Mengenai zona, KPU berkeyakinan pemda lebih mengetahui zona tersebut akan ditentukan. “KPU setempat dan pemerintah setempat,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya

akan segera melakukan persiapan khususnya KPU Kabupaten/Kota secepatnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) masing-masing Kabupaten/Kota dalam menentukan zonasi pemasangan alat peraga sebagaimana diatur dalam PKPU No.15 Tahun 2013.

“Dalam PKPU Nomer 15 Tahun 2013, kita masih punya waktu satu bulan untuk mempersiapkannya di tingkat daerah,” kata dia.

Husni mengatakan koordinasi tersebut, membahas mengenai apa

saja yang akan difasilitasi oleh Pemda.

Kemudian juga, membahas dimana saja zonasi tersebut akan diletakan.

“Berdasarkan nanti fasilitasi yang akan diberikan Pemda, KPU kabkota akan menentukan dimana saja zonasi itu ditempatkan. apakah di tepi jalan atau saja mungkin di satu area lapangan terbuka. ini nanti analisanya sangat tergantung dengan keberadaan fasilitas tersebut di daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Husni menyatakan, pihaknya tidak menetapkan jumlah

ant/dewi fajriani

PEGAWAI NEGERI SIPIL. Calon pencari kerja mengisi aplikasi untuk mendapatkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Makassar, Sulsel, Jumat (30/8). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) tahun 2013 akan membuka lowongan CPNS sekitar 65 ribu formasi secara nasional, yaitu 25 ribu formasi dibuka untuk kementerian/lembaga di tingkat pusat dan 40 ribu dibuka untuk pemerintah kabupaten/kota di tingkat daerah.

Kerabat Kepala Daerah Kuasai Posisi PNS JAKARTA-Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah ternyata tidak berhasil menciptakan birokrat yang pofesional dan handal. Pasalnya, sejak awal, rekrutmen posisi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah banyak diisi dari kalangan yang mempunyai kedekatan dengan kepala daerah setempat.

“Pertama, posisi PNS banyak ditempati saudara dan kerabat para kepala daerah. Kedua, mereka yang

bukan kerabat, tapi mendukung keberhasilan kepala daerah itu baik pada saat kampanye maupun saat dia

menjabat,” kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan Ade di Jakarta, Selasa (10/9/) Menurut Ade, setelah diisi dengan orang-orang terdekat kepala daerah, barulah sisanya diperebutkan masyarakat banyak melalui tes Calon PNS. Oleh karena itu, fungsi birokrasi tidak berjalan sesuai harapan. “Baru sisanya dijual ke masyarakat. Birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya,”

tuturnya Lebih lanjut Ade menjelaskan birokrasi adalah mesin yang menjalankan suatu negara. Namun, karena dari awal prosesnya sudah bermasalah, birokrasi yang dihasilkan juga bermasalah. Bahkan, lanjutnya, birokrasi telah menjadi alat politik kekuasaan.

Pada umumnya, birokrasi justru menjadi biang kasus-kasus korupsi.

“Dalam kasus korupsi umumnya di-

maksimal zonasi untuk pemasangan alat peraga spanduk. Melainkan, bergantung kepada kemampuan daerah dalam memfasilitasi. “Tapi kalau untuk baliho dan billboard itu hanya satu untuk satu kelurahan/desa. Dan itu hanya diperuntukkan bagi parpol. kalau jumlahnya secara nasional jumlahnya mencapai 81.000 unit yang dibolehkan untuk dipasang,” cetusnya.

“Kemudian untuk bendera, umbul-umbul itu juga diperuntukkan bagi parpol dan itu jumlahnya tidak diatur,” tandasnya. (gam/abd/aji)

lakukan oleh birokrasi. Dana akhirnya mengabdi pada kekuasaan, bukan rakyat,” ungkapnya Meskipun demikian, Ade mengaku mengapresiasi perubahan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam rekrutmen CPNS tahun ini.

Oleh karena itu, ICW akan membantu mengawasi pelaksanaan rekrutmen tersebut dengan bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC). “Mekanisme Kemenpan-RB ini juga tidak sempurna, masih banyak yang bolong, karena itu kita masuk untuk mengawasinya bersama-sama,” imbuhnya Sementara itu, anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan/ Pengaduan, Budi Santoso meminta masyarakat aktif untuk melaporkan kecurangan dalam rekrutmen CPNS ke pos-pos yang tersebar di 23 provinsi yang merupakan kantor perwakilan dari Ombudsman. “Kami akan menerima laporan masyarakat mengenai kecurangan dalam perekrutan CPNS, dan akan menindaklanjuti laporan tersebut,” ujarnya Menurut Budi, pos-pos tersebut mulai dibuka hari ini, 10 September 2013, sampai dengan tahap rekrutmen CPNS selesai. “Sampai kelulusan pengumuman dan penyerahan berkas, mungkin bisa sampai akhir tahun atau awal 2014,” tegasnya Laporan nantinya harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologi, serta berkas atau dokumen pendukung walaupun nantinya identitas pelapor juga akan dirahasiakan. Dengan demikian, proses tindak lanjut bisa berjalan dengan cepat.

Namun, menurut Budi, laporan yang tanpa disertai dokumen juga akan ditindaklanjuti. “Tetap bisa (tanpa dokumen) karena ombudsman juga memang bisa secara aktif melakukan investigasi atas inisiatif sendiri,” ucapnya Dengan dibukanya pos-pos ini, Ombudsman berharap agar seluruh masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan rekrutmen CPNS sehingga prosesnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan minim KKN. (gam/cea/abd)

14

LINTAS NUSANTARA

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO.0196 | TAHUN II

KEDELAI ILEGAL

Disperindag Akui Sulit Ungkap Distributor JAMBI - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kosasih mengaku kesulitan mengungkap distributor kedelai yang diduga masuk dan beredar secara ilegal di daerah itu.

Ketika dihubungi, Selasa (10/9), ia mengatakan selama beberapa hari ini pihaknya telah melakukan penelusuran dan mencari keterangan dengan bertanya kepada para pedagang tahu dan tempe di Kota Kuala Tungkal, ibukota Tanjung Jabung Barat (Tanjabar).

Namun tidak ada satu pun informasi yang mengarah ke penjual, para pedagang tidak bisa menjelaskan dimana mereka memperoleh kacang kedelai yang diduga ilegal tersebut.

Sebelumnya pihaknya sempat mendengar kabar adanya kacang kedelai yang beredar di Tanjabar, khususnya di Kuala Tungkal, yang didatangkan dari daerah tetangga seperti Tembilahan, Kuala Enok, Pulau Kijang, Batam dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

"Saya sempat saya tanya sendiri, dari mana mereka dapat kacang kedelai. Mereka mengaku dari daerah sebelah (sekitar kepulauan Riau, red). Ya artinya tidak ada masalah," ujarnya.

Ia mengatakan, jika memang kacang kedelai itu masuk secara ilegal maka yang punya wewenang adalah pihak Bea Cukai.

"Di sini, hak kita hanya pada barang yang telah beredar. Mereka (Bea Cukai,red) yang tahu dan mengecek apakah barang itu sudah masuk dalam cukai impor atau tidak," ujarnya.

Menanggapi masalah ini, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjabar Edi Sukhirman saat dikonfirmasi justru balik bertanya, jika memang ada yang kacang kedele yang masuk, kapan dan dimana.

Edi membantah masukn-

ya kedelai ilegal ke kawasan perairan Kualatungkal sejak menerima informasi baru terkait izin impor kedelai wajib menggunakan dokumen Laporan Surveyor (LS) yang dikeluarkan Menperindag pada tanggal 16 Agustus 2013 lalu.

Pihak Bea Cukai Kualatungkal telah melakukan perketatan pengawasan masuknya kedelai impor dan menyetop semua kegiatan impor kedelai yang tidak dilengkapi dokumen LS. "Memang ada kedelai impor yang masuk sini, tetapi itu dulu dan memang legal bukan ilegal. Setahu kami, sejak ada peraturan baru, kedelai impor sudah tidak ada pernah masuk lagi," katanya.

Sejak saat itu, katanya, pengusaha di Tanjabar yang dulu menekuni bisnis kedelai, hingga kini masih belum bisa melanjutkan bisnis mereka.

"Sekitar awal bulan memang kita pantau ada satu kapal, yakni Citra Marina yang sempat mau masuk.

Tetapi karena tidak ada dokumen LS-nya, kita tidak berikan izin dan sementara masih tertahan. Kabarnya akan di ekspor balik," ujar Edi. Para pengusaha impor kedelai tersebut kini telah beritikad baik untuk mengurus dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan sesuai dengan peraturan baru.

Meski demikian Edi juga menyayangkan kurangnya koordinasi pihak Disperindag yang tidak memberitahukan adanya perubahan peraturan baru impor kedelai yang dikeluarkan Menperindag kepada para pengusaha di Tanjabar.

Pihaknya berharap, para pengusaha di Kabupaten Tanjabar khususnya, bisa memenuhi ketentuan yang berlaku dengan melengkapi dulu semua dokumen, jangan masuk dulu baru diurus dokumennya. (ant/dik)

ant/dewi fajriani

PROTES AGRESI MILITER AS: Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di bawah jembatan Flyover, Makassar, Sulsel. Mereka memprotes rencana agresi militer yang dilancarkan Presiden AS Barack Obama terhadap Suriah.

Pemerintah Harus Tanggap Mahasiswa Meminta Turut Atasi Konflik Suriah SUKABUMI - Mahasiswa Sukabumi yang tergabung dalam Forum Aktivis Mahasiswa Sukabumi (FAMS) meminta pemerintah untuk turut mengatasi konflik di Suriah terkait rencana penyerangan Amerika Serikat dengan sekutunya.

"Pemerintah harus cepat tanggap dalam menangani kasus Suriah ini apalagi sudah ada rencana pengerahan militer oleh AS dan sekutunya untuk menyerang Suriah dengan dalih penggunaan senjata kimia kepada warga sipil yang dilakukan oleh militer Suriah," kata Ketua Divisi Kajian Internasional FAMS, Ayu Wulandira Menurut Ayu, empat negara terbesar dunia,

yakni China, India, Rusia, dan Brazil juga menolak agresi militer AS ke Suriah, bahkan termasuk Afrika Selatan serta negara-negara di Amerika Latin, seperti Venezuela, Bolivia, Ekuador, Uruguay, dan Argentina.

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia sebagai negara besar maka pemerintahnya harus turun tangan dalam menangani kasus ini melalui di-

plomasinya dan kekuatannya di PBB. Menurut dia, jika terjadi perang dampaknya bukan hanya akan terjadi perang dunia III, tetapi juga muncul pergolakan ekonomi yang berimbas kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Bahkan dari hasil survei yang dilakukan oleh media konservatif Fox News menyebutkan, sebanyak 51 persen warga AS menentang intervensi ke Suriah, sementara yang mendukung hanya 37 persen.

Hal serupa juga diperlihatkan oleh survei Reuter yang menyebutkan bahwa 56

persen menolak dan hanya 19 persen yang mendukung serangan AS ke Suriah.

Yang lebih mencengankan adalah laporan dari Drudge Report, sebuah website agregasi berita di AS, yang menemukan bahwa 92 persen menolak serangan AS ke Suriah, sementara yang mendukung rencana perang hanya 8 persen.

Survei yang sedikit menguntungkan Obama adalah yang dilakukan oleh Pew Research Center, yang menemukan bahwa yang menolak intervensi ke Suriah hanya 48 persen dan yang mendukung mencapai 29 persen.

"Maka dari itu, dengan kekuatan pemerintah Indonesia

diharapkan bisa mengurungkan niat AS dan sekutunya untuk menyerang Suriah dan kami pun berharap pemerintah cepat dan tanggap dalam menangangi rencana agresi militer ke Suriah," katanya.

FAMS juga juga meminta seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sukabumi dan Jabar untuk ikut mengecam dan mengutuk rencana serangan militer ke Suriah.

"Kami yakin jika pemerintah proaktif maka AS dan sekutunya bisa mempertimbangkan rencana tersebut dan kami pun berharap pemerintah tidak terlalu ketergantungan dengan AS yang jelas merugikan bangsa ini," kata Ayu. (ant/dik)

PEMBANGUNAN JEMBATAN

Pemkab Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan MATARAM - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Karang Bajo dan Desa Loloan di Kecamatan Bayan.

"Lahan pertanian yang digunakan utuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Dusun Lokok Aur Desa Karang Bajo dan Dusun Batu Gerantung Desa Loloan di Kecamatan Bayan itu akan diberikan dana tali asih atau ganti rugi," kata Camat Bayan Sahti di Bayan, Lombok Utara, Selasa (10/9).

Ia mengatakan, memang ada warga pemilik lahan pertanian yang terkena dampak langsung dari pembangunan

jembatan tersebut mempersoalkannya, namun kemungkinan belum ada pemberitahuan kepada pemilik lahan.

Namun, katanya, saat ini persoalannya sudah selesai dan jembatan sepanjang 30 meter itu sudah mulai dibangun, karena pemerintah bersedia memberikan kompensasi.

Terkait dengan persoalan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Lombok Utara HR Nurjati bertemu dengan Kepala Desa Karang Bajo dan dan Loloan.

Menurut Sahti, munculnya persoalan tersebut, karena pihak pekerja dari kontraktor yang memenangi tender proyek itu sempat mengukur lahan warga yang akan dijadi-

kan jembatan tanpa memberitahu kepada pemilik lahan.

"Namun maslaah itu sudah selesai setelah dilakukan pertemuan, karena itu hanya miskomunikasi dan sudah tidak ada persoalan, tinggal melanjutkan pembangunannya," katanya.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan yang menelan dana sebesar Rp1 miliar lebih itu diperkirakan rampung pada akhir November 2013. Peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu.

Sahti mengatakan, keberadaan jembatan itu cukup bermamfaat bagi warga kedua desa, karena akan memperpendek jarak antara Desa Loloan dan Desa Karang Bajo,

dan lebih dekat ke kota Kecamatan Bayan. "Warga kami berterima kasih kepeda pemerintah daerah yang membangun jembatan sepanjang 30 meter dengan tinggi 9 meter dan lebar 6 meter ini. Semula kalau ke Desa Karang Bajo menggunakan sepeda motor harus melintasi Desa Bayan, tetapi dengan adanya jembatan ini warga cukup berjalan kaki 100 meter sudah sampai ke desa tetangga," katanya.

Kepala Dinas PU Tamben Kabupaten Lombok Utara HR Nurjati mengatakan masalah tanah warga yang terkena dampak pembangunan jembatan akan diberikan kompensasi dan pembangunan jembatan sudah mulai dikerjakan. (ant/dik)

ant/andreas fitri atmoko

PERBAIKI JEMBATAN KAYU KUDUS:Warga memperbaiki jembatan kayu yang mulai rapuh di Setrokalangan, Kaliwungu, Kudus, Jateng. Jembatan kayu penghubung kawasan pinggiran Demak-Kudus tersebut menjadi pilihan warga guna mempersingkat jarak tempuh hingga belasan kilometer.

AKADEMISI

Mahasiswa Dapat Membantu Kurangi Konflik Dunia YOGYAKARTA - Mahasiswa dapat berperan menanggulangi krisis kemanusiaan karena mereka mempunyai semangat dan pengetahuan untuk membantu mengurangi konflik di dunia, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bambang Cipto.

“Kebetulan kita tinggal di negara yang jauh dari pusatpusat konflik dunia. Namun kita juga harus menyadari bahwa kita memiliki peran dalam membantu mengurangi konflik kemanusiaan tersebut,” katanya pada diskusi dan kampanye “The World Needs More...”, di Yogyakarta, Selasa (10/9).

Pada diskusi dan kampanye dalam rangka memperingati Hari Kemanusiaan Sedu-

nia, ia mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada mahasiswa bahwa mereka juga mereka juga memiliki peran yang cukup besar dalam membantu menanggulangi krisis kemanusiaan dunia.

“Kami berharap kegiatan itu dapat membangkitkan semangat muda Kota Yogyakarta, dan mudah-mudahan Indonesia tetap bertahan menjadi negara yang ‘peace

ant/r. rekotomo

KUTUK MISS WORLD : Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Jateng membentangkan poster saat berunjuk rasa mengutuk penyelenggaraan Miss World 2013. full’,” katanya.

Aktivis Yayasan Kristen

untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Emergency Unit, Sigit

Wijayanta mengatakan, yang diperlukan pada saat kondisi

krisis kemanusiaan itu adalah mahasiswa.

Hal itu karena mahasiswa memiliki solidaritas sosial yang tinggi, semangat dan jiwa nekat atau pemberani, dan sisi berbeda yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. “Untuk itu peran para mahasiswa dibutuhkan untuk membantu mengurangi krisis kemanusiaan. Untuk semua mahasiswa, tentukan sekarang apa yang dibutuhkan untuk dunia, melalui pesan ‘The World Needs More...’ itu,” katanya.

Peneliti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein mengatakan, mahasiswa mempunyai peran sangat

besar pada masa-masa tanggap darurat konflik atau bencana.

Mereka dapat menjadi relawan yang akan sangat membantu para korban konflik atau bencana tersebut.

Mahasiswa jurusan apapun tidak ada alasan untuk tidak ikut membantu dan menjadi relawan.

“Mereka dapat saja membantu dalam hal umum seperti pembersihan lokasi, dapur umum, dan asisten di rumah sakit. Mereka juga dapat membantu dalam hal khusus seperi tim SAR, KSR, PMI, pramuka, pecinta alam, kemudian dalam hal psikososial, teknologi informasi atau ‘media center’,” katanya. (ant/dik)

OPINI

Kurikulum 2013, Proyek Politik?

salam songkem

Seleksi Calon Kapolri

C

alon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo makin ramai diperbincangkan. Publik tampak sedang menyoroti betul siapa di antara sebelas nama yang terjaring Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sebab ada tiga di antaranya terindikasi memiliki rekening tak wajar yang telah terdeteksi oleh Kompolnas.

Meskipun Kompolnas tak menyebutkan nama, tersiar kabar tiga calon kapolri yang memiliki rekening gendut itu yang sudah terungkap ke media, di antaranya adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dengan kekayaan Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008) dan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti.

Badrodin Haiti disebut-sebut memiliki kekayaan yang terdeteksi sebanyak Rp 2.090.126.258 dan 4000 dolar (per 24 Maret 2008), diduga membeli polis asuransi pada PT Prudential Liafe Assurance Rp 1,1 miliar dan menarik dana Rp 700 juta.

Akan tetapi, ada lagi sumber yang menyebutkan ketiga calon Kapolri yang memiliki rekening gendut sudah terlihat dari 11 nama yang telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang sudah ada di KPK, di antaranya Kabareskrim Komjen Sutarman dengan kekayaan Rp 5,35 miliar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman dengan kekayaan Rp 12,67 miliar dan 100 ribu dolar AS (RP, 1,1 miliar), dan Kabaharkam Komjen Badrodin Haiti dengan kekayaan Rp 5,83 miliar dan 4.000 dolar (Rp 44,8 miliar) Nama-nama tersebut disebut-sebut telah dikantongi oleh Jenderal Timur Pradopo yang telah diusulkan kepada Presiden RI untuk kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI. Namun tampaknya Presiden sangat berhati-hati menyeleksi sekian nama calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo itu, akibatnya Presiden agak lambat menyampaikan nama calon kapolri tersebut kepada DPR. Padahal rencananya pergantian Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan dilakukan pada September ini, lebih cepat dari pensiunnya yang masih Januari 2014 mendatang.

Namun Presiden SBY kiranya masih dibuat pusing menentukan nama penggantinya, sebab diantara nama-nama yang masuk di tangannya ternyata masih dipermasalahkan publik. SBY pasti tidak mau mengambil resiko menyerahkan nama calon pengganti kapolri yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Sebab bila nama yang diserahkan oleh SBY adalah nama-nama yang diduga bermasalah dengan rekening gendutnya, bukan mustahil akan ada penolakan dari sejumlah elemen rakyat Indonesia.

Bila memang betul ada di antara nama-nama yang dikabarkan memiliki rekening gendut itu dinyatakan terbukti diperoleh dari hasil yang tidak dibenarkan secara hukum, maka sudah dapat dipastikan itu awal dari permasalahan berikutnya, apalagi jika dia yang dipilih sebagai pengganti kapolri. Tentu saja, kejadian semacam itu perlu diantisipasi, agar jangan sampai kapolri digantikan oleh orang yang sudah terdeteksi melakukan dugaan korupsi.(*)

Jawaisasi Pimpinan

D

ikotomi daerah di republik ini memang seharusnya tidak ada. Akan tetapi, dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, terutama dalam pilpres, selalu muncul ide Jawaisasi pimpinan negeri ini, bila tidak capres mesti cawapres. Ini tentu bukan ide yang baik, meski tetap harus diakui, Jawa penting dipertimbangkan dalam penentuan pimpinan tertinggi di negeri ini.

Mengakomodir unsur daerah Jawa dalam pilpres mendatang memang penting, sebab penduduk pulau Jawa sangat mendominasi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Sejumlah parpol yang berkepentingan dengan pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusungnya pada pilpres mendatang tentu akan berpikir seribu kali bila tidak mengakomodir unsur kekuatan Jawa, karena itulah Jawaisasi Pimpinan Negara Indonesia masih sangat kuat.

Bila ditelusuri, sejak era orde lama, orde baru, dan era reformasi, pimpinan negeri ini selalu melibatkan unsur kekuatan Jawa, di antaranya Presiden RI pertama Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara dari kekuatan Jawa yang menjadi wapres, diantaranya Sudharmono, Try Sutrisno, dan Budiono. Sejarah itu rupanya makin memperkuat keyakinan Jawa memang sangat menentukan dalam setiap pegelaran pilpres di tanah air.

Ini tampaknya yang menjadi pemikiran partai Golkar.

Sehingga parpol berlambang beringin berupaya menyandingkan Pramono Edhie Wibowo dengan Aburizal Bakrie, sebagai capres-cawapres yang akan diusung partai Golkar pada pilpres 2014.

Duet Aburizal Bakrie-Pramono Edhie Wibowo sejatinya untuk menyeimbangkan kekuatan Jawa dan pulau lainnya.

Sehingga dengan mengakomodir kekuatan Jawan dan luar pulau tersebut dapat meningkatkan kesuksesan mencapai keberuntungan dalam pilpres mendatang. Hanya saja, yang perlu dipikirkan saat ini oleh partai kuning itu adalah mengkaji elektabilitas pasangan capres-cawapres dari Golkar tersebut.

Bila memang Aburizal Bakrie (Ical) ataupun Pramono Edhie Wibowo kurang begitu dikehendaki oleh rakyat, sebaiknya memang keduanya tak perlu ngotot dipertahankan dalam bursa pencapresan maupun pencawapresan masing-masing. Karena dipaksakan juga, hanyalah kekecewaan yang akan diterima partai Golkar. Sebab memang tidak mungkin, rakyat Indonesia memilih pasangan caprescawapres yang dianggap kurang layak diusung ke Senayan, meskipun pasangan tersebut berasal dari pulau Jawa. (*)

A

15

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO. 0196 | TAHUN II

Oleh: Hidayat Raharja Pendidik dan Pelaku Kebudayaan Sudah berjalan dua bulan pelaksanaan kurikulum 2013 di berbagai sekolah. Berbagai hal menarik menjadi pengalaman guru pengampu mata pelajaran, khususnya di luar mata pelajaran Sejarah, Matematika dan Bahasa Indonesia di bangku SMA.

S

elain ke tiga mata pelajaran tersebut belum ada buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, juga tidak ada guru pendamping saat pembelajaran di dalam kelas sebagaimana yang dijanjikan. Tidak adanya buku pegangan guru yang dijanjikan oleh Kementerian, dan juga guru pendamping, memiliki pengaruh yang amat besar terhadap keberhasilan penerapan kurikulum 2013.

Hampir semua guru yang sudah mendapatkan pembekalan kurikulum di provinsi Jawa Timur masih mengalami kebingungan untuk menerapkan kurikulum 2013. Mereka masih gagap untuk melaksanakan pembelajaran proses sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan kurikulum. Mereka merasa belum cukup mendapatkan bekal dalam upaya merubah pola pembelajaran dari yang telah mereka lakukan. Sementara guru pendamping yang diharap bisa

membimbing mereka sampai saat ini belum melakukan pendampingan.

Menurut informasi pengawas sekolah yang telah mendapatkan pelatihan di provinsi Jawa Timur, mereka akan dijadikan pendamping guru mata pelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah dan Matematika. Dengan demikian dapat dipastikan pengawas sekolah yang menjadi guru pendamping tidak semuanya sesuai dengan mata pelajaran guru yang didampingi.

Persoalan yang sangat menarik untuk ditelaah ? Juga terhadap guru mata pelajaran selain matematika, sejarah dan Bahasa Indonesia masih belum ada buku pegangan guru dan pegangan siswa sebagai buku pokok dalam pembelajaran.

Apakah dengan kondisi di lapangan semacam ini, kurikulum 2013 akan berhasil dilaksanakan?

Keberadaan guru pendamping, mutlak diperlukan bagi semua mata pelajaran yang diampukan dalam kurikulum 2013. Pendampingan terhadap guru pengajar mutlak diperlukan karena akan menjadi partner dalam pembelajaran sehingga bisa membantu guru pengajar keluar dari mindset lama, kebiasaan guru mendominasi pembelajaran ke bentuk pembelajaran yang berpusat kepada siswa.

Upaya guru pengajar untuk belajar mengubah mindset dengan membuang kebi-

Kebiasaan murid dicekoki informasi adalah persoalan lain yang akan membuat pembelajaran proses menjadi sesuatu yang menarik. Sebab, sangat terbuka kemungkinan apa yang direncakan guru dengan sebaikbaiknya terhambat saat memasuki ruangan kelas,

asaan lama bukan merupakan hal mudah. Rasa nyaman dengan cara-cara lama telah menjadikan kebiasaan bagi guru bahwa apa yang telah dilakukan bisa membantu siswa belajar. Keluar dari zona nyaman tidak semua guru bisa melakukan sehingga bantuan dan dorongan dari guru pendamping sangat dibutuhkan.

Betapa galaunya guru ketika akan masukkelas, karena khwatir apakah yang dilakukan telah memenuhi kegiatan proses belajar yang berorientasi kepada siswa dan sudah mengimplementasikan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan.

Kebiasaan murid dicekoki informasi adalah persoalan lain yang akan membuat

pembelajaran proses menjadi sesuatu yang menarik. Sebab, sangat terbuka kemungkinan apa yang direncakan guru dengan sebaik-baiknya terhambat saat memasuki ruangan kelas, karena murid yang belum terbiasa dengan pola seperti yang direncanakan.

Persoalan ini menjadi tanda tanya bagi sebagian guru sebab adanya tambahan Kompetensi Inti 1; ”Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya” dan Kompetensi 2: berhubungan dengan sikap menghayati dan mengamalkan dalam perilaku adalah hal baru. Kedua hal tersebut secara eksplisit tercantum dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan secara implisit harus diaplikasikan dalam pembelajaran. Tuntutan kompetensi ini mengharuskan guru sebagai fasilitator juga sebagai pengelola pembelajaran di dalam kelas bisa megamalkan dan menunjukkan sikap sebagai mana yang harus ditumbuhkan di dalam diri siswa.

Pada masa penyelenggaraan kurikulum 1984 dan 1994 upaya untuk menghayati ajaran agamamelalui bidan studi, ada sebuah program dan pelatihan imtak terhadap guru bidang studi. Diterbitkan silabus yang memaparkan hubungan antara Imtak (Keimanan dan Ketaqwaan) dengan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Setiap tahun ada kompetisi pembelajaran Imtak dan Iptek yang diselenggarakan oleh kantor

Menteri Pendidikan untuk seluruh mata pelajarannon Agama untukseluruh guru di wilayah Republik Indonesia.

Namun sayang, program ini hilang tanpa pernah ada hasil evaluasi yang dipublikasikan.

Berkenaan dengan tuntutan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa dan juga perubahan mindset dalam pembelajaran sudah seharusnya keberadaan guru pendamping bisa memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap guru mata pelajaran. Dengan demikian lebih tepat jika guru pendamping juga berasal dari guru atau pengawas yang mengampu mata pelajaran sejenis. Namun hal ini sangat tidak memungkinkan dengan keterbatasan jumlah pengawas dan belum adanya pengawas bidang studi di setiap kabupaten. Pengawas bidang studi mendampingi guru bidang studi akan terasa lebih pas, sebab lebih memahami karakter bidang studi dan muatan materi serta kebutuhan strategi dan metode dalam penyampaiannya.

Namun, jika tidak juga dilakukan atau hanya dilakukan sekadar memenuhi tuntutan kebutuhan tanpa mempertimbangkan keberhasilan dan produktifitasnya, maka tidak berlebihan jika apa yang digelisahkan oleh para pemerhati pendidikan bahwa kurikulum 2013 hanyalah sebuah proyek politik yang mengorbankan guru, peserta didik, dan dunia pendidikan di Indonesia. =

Negara yang Menikam Ruang Privat Oleh: Dimas Kaisar Yazahiro Peserta Didik, di Prenduan Sumenep Negara, terlalu dalam masuk ke ruang privat.

Pertama, negara mengatur agama sampai lupa mengurus korupsi. Di kartu tanda penduduk, muncul agama yang dianut seseorang padahal hal ini tidak penting karena agama berada di ruang privat.

K

edua, negara mengatur peserta didik apakah perawan atau tidak virgin. Ini juga tidak perlu karena negara tidak diberi otoritas untuk mengatur perawan dan tidak virginnya warga. Ketiga, negara terlalu mengagungkan formalisme dengan mengabaikan substansi. Ini berlangsung terus-menerus dan negeri menjadi sebuah papan nama dengan baliho besar; Indonesia 100 persen lucu.

Pemerintah seharusnya berkontemplasi apakah negeri ini akan diteruskan dengan situasi yang seperti ini atau terdapat pemikiran lain yang inovatif. Simbol-simbol ini menjadi begitu banyak seperti halnya asas partai yang berpijak pada religiusitas dan nasionalitas. Tetapi, keduanya tetap berorientasi pada satu hal; kekuasaan.

Di Jepang, negara tidak terlalu masuk ke urusan pribadi. Di sana, kejujuran nomor satu. Jepang memang kurang mengenal “adanya” tuhan, namun ada nilai agama yang benar dilaksanakan. Mereka memiliki tanggungjawab yang kuat, kejujuran yang tinggi, mem-

bantu orang lain, dan tidak mencampuri urusan pribadi.

Salah satu yang dilakukan masyarakat Jepang antara lain menanamkan dan melaksanakan nilai kejujuran dalam kehidupan seharihari. Sebagai ilustrasi, salah seorang profesor di Jepang menjaga ujian. Ketika ujian dimulai, tidak satupun mahasiswa yang posisi duduknya tidak tegap dan fokus ke soal dan lembar jawaban.

Mereka mengerjakan soal sendiri-sendiri dan tidak ada yang curang.

Saat ujian berjalan sekitar satu jam, ada mahasiswa yang mengumpulkan lembar jawaban. Padahal waktu yang disediakan 1 jam 30 menit untuk menyelesaikan soal jika tidak terdapat kendala yang berarti. Setelah waktu berjalan 1 jam 30 menit, profesor mengatakan bahwa waktu ujian berakhir dan karenanya lembar jawaban berikut soal dikumpulkan. Setelah itu, professor menunjukkan sebuah tulisan dua orang mahasiswa di lembar jawaban. Mahasiswa tersebut yang keluar ruangan ketika waktu baru berjalan satu jam. Tulisan tersebut dalam bahasa Indonesia yang santun kira-kira berbunyi, “Mohon maaf profesor, tahun ini saya tidak bisa mengerjakan dengan baik, tahun depan akan dicoba lagi mengikuti mata kuliah ini”. (Testimoni Didik Nurhadiyanto, 2013) Itulah kejujuran mahasiswa ketika tidak bisa mengerjakan soal ujian. Ia jujur menuliskan kalimat.

Dalam ketidaktahuan, ia tidak

Inilah perlunya republik ini menata hati agar tidak selalu meramaikan sesuatu yang kontraproduktif.

Sebab, hanya ada tiga hal yang menyebabkan negara ini terpuruk. Yakni, soal kejujuran, tumbangnya budaya malu, penegakan hukum yang terseok, dan ketimpangan ekonomi. menoleh kanan-kiri, tidak mencontek, tidak menanyakan kepada teman sebelah, dan semua mahasiswa fokus kepada soal dan lembar jawaban. Satu-satunya usaha yang dilakukan adalah belajar sebelum ujian berlangsung dan mengerjakan dengan serius soal ujian ketika ujian berlangsung. Jelas, ini berbeda ketika mengawasi ujian di Indonesia. Di Indonesia, guru justru membantu peserta didik yang tidak tahu jawabannya. Niatnya baik tetapi seharusnya bukan dengan cara seperti itu.

Barangkali, perlu direnungi yang disampaikan Muhamad Abrary, seorang siswa SD yang membongkar kecurangan guru. Ia katakana, "Saya dimarahi dan dimusuhi teman-teman di sekolah. Kata teman-teman, guru-guru jadi kena masalah gara-gara saya.

Padahal, saya cuma bicara

jujur. Kata ayah dan bunda, kita harus selalu jujur." Demikian dikatakan Muhammad Abrary Pulungan (14) seusai pemutaran video dokumenter kolaborasi "Temani Aku Bunda" dan diskusi "UN untuk Apa?" (6/4/2013) di XXI Epicentrum, Jakarta. Video dokumenter berdurasi 77 menit yang dibuat selama lebih dari satu tahun itu berkisah tentang pengalaman Abrary yang pernah melaporkan kecurangan ujian nasional (UN) di sekolahnya, SD Negeri 06 Petang, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dua tahun lalu atau tepatnya Mei 2011. (kompas. com, 8/4/2013).

Inilah perlunya republik ini menata hati agar tidak selalu meramaikan sesuatu yang kontraproduktif. Sebab, hanya ada tiga hal yang menyebabkan negara ini terpuruk. Yakni, soal kejujuran, tumbangnya budaya malu, penegakan hukum yang terseok, dan ketimpangan ekonomi. Bahkan, pada kasus tertentu, seorang Indonesia “dipaksa” meminta maaaf untuk kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam kasus korupsi, banyak negara yang membuat hukum dan menerapkannya agar terjadi efek jera. Amerika misalnya, koruptor dipejara dan didenda sangat berat.

Lama hukuman penjara untuk koruptor minimal 5 tahun dan denda $ 2 juta. Koruptor dengan kasus berat bisa diusir dari negara itu. Sementara di di Malaysia, koruptor yang terbukti bersalah, digantung.

Di Jerman, koruptor dipenjara seumur hidup dan wajib mengembalikan semua hasil

korupsinya.

Di China, korupsi sebentuk kejahatan besar.

Sedikitnya, setiap tahun 4.000 koruptor dijatuhi hukuman mati. Di Jepang, koruptor dihukum maksimal hanya 7 tahun penjara. Namun kultur hukum "malu" yang masih besar dari masyarakat Jepang, efektif sebagai alat preventif melawan korupsi. Konon, pengacara Jepang selalu berusaha membujuk klien-nya agar mengakui kesalahannya, mundur dari jabatan, dan setelah itu mengembalikan hasil kejahatannya. Sedangkan di Indonesia, koruptor mendapat hukuman ringan ditambah remisi. Apalagi, masa tahanan koruptor sudah dihitung semenjak menjadi tahanan di penjara dan karenanya, korupsi memiliki penggemar yang banyak, di Indonesia.=

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

KORAN MADURA

RABU 11 SEPTEMBER 2013 NO. 0196 | TAHUN II

RABU 11 SEPTEMBER 2013

FIFA Mengaku Salah Tunjuk Qatar PERSIAPAN QATAR UNTUK PIALA DUNIA 2022 Setelah memastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar langsung menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung event sepakbola sejagad itu. Tentu saja, termasuk di dalamnya adalah penyiapan stadion. Ada 12 stadion yang disiapkan oleh Qatar, 4 diantaranya berikut ini:

Al-Khor Stadium

Al-Khor adalah stadion dengan motif kerang yang menakjubkan dengan atap yang fleksibel. Stadion ini akan menjadi pemandangan yang menakjubkan sebagai bagian dari Teluk Persia.

DOHA PORT STADIUM

Stadion ini akan berdiri di semenanjung teluk buatan, dirancang untuk membangkitkan pengaturan kelautan. Air dari teluk akan berjalan lebih dari fasad luarnya, membantu dalam proses pendinginan dan menambah daya tarik visualnya.

Lusail Iconic Stadium

The Iconic Stadion Lusail baru, dengan kapasitas 86.250, akan menjadi tuan rumah pembukaan dan pertandingan final Piala Dunia 2022. Terletak di Lusail City, stadion mengambil inspirasi dari layar sebuah perahu dhow tradisional dan dikelilingi oleh air. Setelah Piala Dunia FIFA, stadion akan digunakan untuk host olahraga spektakuler lain dan acara-acara kebudayaan.

Al-Shamal Stadium

Stadion Al-Shamal akan memiliki kapasitas 45.120, dengan tetap rendah tingkat dari 25.500 kursi dan modular atas tingkat dari 19.620 kursi.

Bentuknya stadion berasal dari perahu “dhow” perahu memancing digunakan di teluk. Penonton diharapkan datang dari Doha Expressway, taksi air, Bahrain-Qatar Persahabatan Bridge dan metrorail baru.

NYON - Presiden Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Sepp Blatter mengaku salah menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mendatang. Meski demikian, dia tidak ingin membatalkan keputusan tersebut.

Kesalahan itu terjadi karena suhu Qatar pada musim panas sangat tinggi bahkan bisa mencapai 50 derajat celsius. Karena itu diusulkan agar turnamen empat tahunan ini dipindahkan ke musim dingin. Namun, FIFA menyatakan kepindahan turnamen merupakan hak preogratif pemerintah setempat.

Blatter dalam berbagai kesempatan menyatakan ia menginginkan Komite Eksekutif (Exco) FIFA untuk memindahkan turnamen ke musim dingin. Masalah itu akan dibahas dalam rapat Exco pada 3 Oktober mendatang.

Dengan bayaknya desakan dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin bidding untuk tuan rumah Piala Dunia 2022 akan dibuka kembali yang berarti Qatar batal menjadi tuan rumah.

Namun, Blatter menolaknya.

“Tunggu! Apa alasan hukumnya?

Dalam kesepakatan tuan rumah yang ditandatangani 20 Desember 2010, kami mengatakan Piala Dunia sangat penting, dan diharapkan digelar pada Juni dan Juli,” ujar Blatter.

Ia menambahkan klausa dalam perjanjian itu menuliskan FIFA memiliki otoritas tinggi mengenai apapun yang menyangkut penyelenggaraan dan tuan rumah dari turnamen. “Apakah itu tidak cukup jelas?” tegasnya.

Blatter juga menjelaskan pagelaran Piala Dunia tidak harus dilaksanakan pada Juni dan Juli, melainkan

dianjurkan untuk melaksanakan pada pertengahan tahun itu. “Tapi memang kami telah membuat kesalahan selama ini (menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2020,” kata Blatter.

Ia juga mengingatkan bahwa perhelatan Piala Dunia ini ditujukan untuk seluruh bangsa dari berbagai negara. Pria asal Swiss ini juga menekankan untuk menjauhkan diskriminasi yang sangat dijunjung tinggi dalam masa kepengurusannya ini.

“Kita, Orang-orang Eropa, yang meminta turnmaen ini harus melayani kebutuhan 800 juta orang Eropa. Tapi, masih ada 7 miliar orang yang hidup di planet ini yang diantaranya 6,2 miliar bukan orang Eropa.

Saya pikir inilah saatnya bangsa

Eropa mulai untuk mengerti jika kita tidak mengatur dunia lagi dan harus diterima sepakbola telah jauh dari stigma hanya dimiliki bangsa Eropa dan Amerika Selatan” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini, Asosiasi Klub Eropa (ECA) akan bertemu pada Kamis (12/9) besok. Isu yang mengemuka bagi mereka adalah perubahan jadwal Piala Dunia 2022 yang bisa saja diubah ke awal tahun. Padahal, pada Januari dan Februari, kompetisi Eropa masih berjalan. “Kami harus mencari solusi karena tampaknya tidak mungkin Anda bisa bermain di Piala Dunia di Qatar saat musim panas. Atau mungkin Anda bisa bermain tapi tidak akan didukung oleh suporter,” tutur Wakil President ECA Umberto Gandini. (aji)

DAULAH

QATAR Ibu kota Bahasa resmi Luas Penduduk (2010) PDB (KKB) Mata uang Bendera

Doha Arab 11,437 km2 1.699.453 US$21,87 miliar Riyal (QAR)

Pemerintahan Monarki Emir: Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Perdana Menteri: Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani Peta Negara Qatar

Szczesny Tak Ingin Ulangi Pengalaman Pahit Musim Lalu

Rosell: Barca Tidak Akan Mungkin Beli Iker Casillas

LONDON - Penjaga gawang Arsenal Wojciech Szczesny tidak ingin mengulangi pengalaman pahit musim lalu ketika pelatih Arsene Wenger menggusurnya dari penjaga gawang utama klub itu. Dia pun bertekad untuk kembali menjadi pilihan utama Wenger pada musim ini.

Meski demikian, kiper internasional Polandia ini mengaku dirinya layak diparkir oleh pelatih Arsene Wenger pada akhir musim lalu.

Sebab kenyataan ini memaksa dia untuk mengubah cara kerjanya guna mengembalikan tingkat kepercayaan dirinya. Perubahan itu membuatnya kembali menjadi pilihan utama Arsene Wenger pada tiga laga awal musim 2013-2014 ini.

Tetapi bila penampilannya kembali melempem maka kiper nomor dua yang juga berasal dari Polandia Lukasz Fabianski siap menggantikan Szczesny sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang. “Perasaan bercampur aduk tentang penampilan saya yang naik turun pada akhir musim lalu. Itu tidak baik dan harus ditinggalkan bila kita ingin bermain setiap minggu. Tetapi sekali lagi, hal yang paling penting adalah tim dan apa yang dibutuhkan tim,” kata kiper Tim Nasional Polandia itu.

Dia melanjutkan, “Lukasz sedang berada dalam kondisi bagus saat itu.

Begitu dimainkan, dia tampil sangat baik. Saya kemudian bekerja sangat keras untuk kembali ke tim utama dan saya melakukan itu dengan sangat baik. Itu keputusan pelatih yang

BARCELONA - Presiden Barcelona Sandro Rosell menegaskan, klub yang dipimpinnya tidak mungkin membeli kiper Real Madrid Iker Casillas untuk menggantikan Victor Valdes yang berencana hengkang dari Camp Nou pada akhir musim ini. Pasalnya, Casillas sudah menjadi ikon Santiago Bernabeu.

“Sejumlah pemain sudah menjadi ikon klub.

Madrid tidak akan mungkin berpikir untuk mendatangkan Xavi dan saya tidak akan pernah melihat Casillas mengenakan seragam Barcelona,” kata Rosell kepada wartawan, Senin (9/9) waktu Spanyol.

Untuk mengganti Valdes, Rosell lebih baik mencari kiper lain. Meskipun dia masih berharap Valdes bisa mengubah keputusannya untuk meninggalkan Camp Nou ini dan mau memperpanjang kontraknya bersama klub Catalan tersebut.

Sebelumnya Valdes mengungkapkan keinginannya meninggalkan Barcelona musim depan saat kontraknya berakhir.

Valdes ingin mencoba tantangan baru dengan bermain di luar negeri. Dia dikabarkan akan digantikan oleh Pepe Reina, kiper Liverpool yang sedang dipinjamkan ke Napoli.

Meski demikian, Rosell masih berharap agar Valdes mau memperpanjang kontrak dan terus meyakinkan pemain itu untuk bertahan di Camp Nou. “Saya sudah berusaha agar dia bertahan tetapi saya tidak bisa menyampaikan hal itu kepada Anda karena kami belum bertemu. Tentu saja saya berusaha dan upaya itu masih terus berlangsung.

Saya akan terus berusaha meyakinkannya. Kontrak kami masih satu tahun lagi dan itu waktu yang cukup panjang,” kata Rosell.

Pada bagian lain Rosell menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyetujui bila klubnya ingin membeli seorang pemain dengan harga 100 juta euro seperti pembelian Gareth Bale oleh Real Madrid dari Tottenham Hotspur senilai 100 juta euro. Klub terkaya dunia itu kembali memecahkan rekor transfer dengan menjadikan Bale sebagai pemain termahal dunia melampaui harga Cristiano Ronaldo saat dibeli dari Manchester United (MU) empat tahun silam.

“Saya tidak akan membayar 100 juta eruo untuk Bale.

Barcelona tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Bila kami membayar 100 juta euro untuk seorang pemain, orangorang akan bilang klub ini sudah gila. Madrid adalah sebuah institusi dan publik mereka mendukung kebijakan klub seperti itu. Karena itu saya tidak ingin mengomentari transfer pemain mereka,” kata Rosell.

Dia melanjutkan, “Saya perlu sampaikan ke (Gerardo) Tata Martino yang mengeritik transfer gila-gilaan Madrid itu.

Tata dia tidak bisa mengatakan apa saja yang dia pikirkan.

Kami harus berbicara dari hati.”

Pada kesempatan itu, Rosell juga membaharui informasi terkait perkembangan kesehatan mantan pelatih Barcelona Tito Vilanova yang sedang berjuang melawan kanker kelenjar ludah.

Menurutnya, perkembangan mantan asisten Pep Guardiola itu membaik. “Saya pernah makan malam bersamanya dan kelihatannya dia sangat bagus. Dia terus berjuang, mengerahkan seluruh energi untuk melawan penyakit ini. Saya berharap dia akan segera pulih,” kata Rosell. (sky sports/espn/aji)

sangat bagus.”

“Saya bekerja keras untuk mengembalikan tingkat kebugaran dan ketajaman saya. Setiap pagi saya datang ke tempat kebugaran bersama pelatih kebugaran dan pelatih fisik.

Ada banyak hal yang harus dilakukan.

Saya akui, saya sedang tidak dalam kondisi yang bagus. Tetapi sekarang saya berharap kembali menjadi pilihan nomor satu sepanjang musim ini,” ucapnya.

Szczesny berharap musim ini mereka bisa merebut gelar sekaligus mengakhiri penantian meraih gelar selama dia mengenakan seragama Arsenal. “Saya ingin meraih trofi untuk klub ini karena hal itulah yang terpenting dalam karier saya. Saya yakin inilah juga yang ditunggutunggu para pendukung kami. Ini musim yang luar biasa,” imbuhnya.

Harapan Szczesny untuk menjadi kiper utama “The Gunners” tidak mudah karena pada jendela transfer musim panas lalu, Wenger membeli Emiliano Viviano untuk memperketat persaingan di bawah mistar gawang Arsenal. Szczesny harus kembali memperlihatkan penampilan cemerlangnya agar selalu tampil pada setiap pekan.

Sementara itu, mantan kapten Arsenal yang kini memperkuat Barcelona, Cesc Fabregas, yakin gelandang baru “The Gunners” Mesut Ozil akan meraih kesuksesan di Emirates Stadium. Ozil mengakhiri karirnya selama tiga tahun di Real Madrid dengan memutuskan pindah ke Arsenal

pada pekan lalu, tepatnya di detik-detik terakhir bursa transfer musim panas ini. Ia diboyong dengan harga rekor transfer, 42,5 juta pound.

Fabregas yakin Ozil akan sangat menikmati permainan di Liga Primer Inggris. “Ia akan banyak menikmati Liga Primer. Itu adalah liga yang banyak ruang, dan ia adalah pemain yang bisa membunuh Anda ketika ia diberi ruang. Ia punya passing final yang brilliant, dan saya pikir Liga Primer akan sangat cocok buat dia.

Saya pikir ia akan sukses di Arsenal,” kata Fabregas kepada The M i r r o r. (espn/ goal. com)

Mattia de Sciglio Harus Jalani Operasi MILAN - Fullback AC Milan dan Tim Nasional Italia Mattia de Sciglio terancam kehilangan tempat di skuat Italia menjelang Piala Dunia 2014 menyusul keputusan tim medis Milan bahwa pemain itu harus naik meja operasi yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Padahal De Sciglio baru saja sembuh dari cedera. Tetapi Milan mengatakan, pemain berusia 20 tahun ini kembali mengalami cedera lutut. Hal ini membuat posisinya di skuat “Gli Azzuri” terancam hilang. Padahal, pemain ini tampil gemilang bersama tim biru putih itu pada Piala Konfederasi 2013 di Brasil bulan Juni lalu.

Absennya Sciglion menambah daftar panjang pemain Italia dan Milan yang mengalami cedera.

Bek Juventus Martin Caceres juga masih perlu melakukan scan lebih lanjut guna memastikan tingkat keparahan cedera yang didapatnya saat membela Uruguay pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014 melawan Peru di zona Amerika Latin pada akhir pekan lalu.

Laporan-laporan di Italia menyebutkan, Caceres terancam absen selama satu bulan dan masih menunggu diagnosa lebih lanjut apakah pemain ini perlu melakukan operasi lebih lanjut atau tidak. Akibat cedera ini, Caceres tidak bisa membela Juventus saat bertandang ke San Siro untuk melawan Inter Milan pada “derby d’Italia” akhir pekan ini dan laga Liga Champions melawan FC Copenhagen pekan depan. (sky sport/espn/aji)