e Paper Koran Madura 11 Oktober 2013

Page 1

1

JUMAT 11 OKTOBER 2013 NO.0218 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

11 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Nazak Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

Wartawan Senior di Madura Indonesia, memiliki segalanya. Republik ini, tidak menyukuri seutuhnya. Negeri ini, jadi bodoh, nyaris seluruhnya. Tanah ini sakit, hampir sepenuhnya. Bangsa ini secara de facto bangkrut karena ekonomi dikuasai asing. Kemandirian cuma slogan, keadaan kian timpang dan semakin tidak berdaulat terutama di bidang ekonomi, hukum dan politik. Sesuai data, 42 juta hektar daratan dialokasikan untuk izin pertambangan mineral dan batu bara. 95 juta hektare untuk eksploitasi migas, 32 juta hektare untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Lainnya, 9 juta hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Ini berarti, 178 juta hektar bumi Indonesia dikuasai swasta (asing). Kenyataan ini mengerikan karena 93 persen daratan Indonesia berpindah tangan jika total daratan Indonesia mencapai 195 juta hektar. Sebenarnya, daratan sebagai unsur produksi utama dan faktor kedaulatan terpenting, perlahan tapi pasti jatuh ke tangan swasta (asing). Apalagi, 85% kekayaan migas, 75% batubara, 50% perkebunan dan hutan dikuasai pemodal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati negara maju. Ini semakin menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya ibarat perahu oleng. Penumpang di dalam perahu yang oleng bertengkar sesama awak. Bisa ditebak seperti apa perahu oleng pada awak kapal yang berseteru selain anginAda dominasi badai di sekitarnya. internasional Ada yang salah dengan yang masuk ke kebijakan yang diambil segala sektor, pemerintah khususnya ini membuat sektor pertanian dimana negara lemah modal asing bermain di balik penindasan terhadap petani di negeri ini. Ada dominasi internasional yang masuk ke segala sektor, ini membuat negara lemah. Karena itu, Indonesia tidak ditemukan lagi warna aslinya. Ibarat cairan bening yang terlalu banyak kemasukan cairan dengan warna berbeda, maka bening cair pada awalnya, berganti wajah karena terlalu banyak cairan lain yang tumpah ke gelas yang berisi air bening itu. Pemerintah dipaksa menandatangani berbagai perjanjian bebas pada seluruh tingkatan. Melalui World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA) negara menyepakati perdagangan bebas dan liberalisasi investasi. Akibatnya, barang impor membanjir. Bahkan, melalui kedua perjanjian itu, Indonesia menyepakati liberalisasi yang lebih dalam sampai ke hal-hal yang paling kecil, seperti Intellectual Property Right (IPR), dan paten. Jangan heran kalau ada petani kesulitan mendapatkan benih karena masalah paten. Jerat rezim global yang lain difasilitasi melalui Bilateral Investment Treaty (BIT) dan Indonesia sudah menandatangani sekitar 67 BIT, puluhan lain dalam proses negosiasi. Isinya, skema perlindungan tingkat tinggi terhadap investor, fasilitas, dan berbagai insentif perpajakan. Situasi ini terjadi karena Indonesia menjaga gengsi. Negeri ini bersaing dengan negara lain yang bukan kelasnya. Indonesia bertarung di pasar bebas dengan China–Asean. Ibarat petinju kelas bulu, Indonesia diadu dengan petinju kelas berat dunia. Maka dari itu, tak ada lagi yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah ini. Warga Indonesia benar-benar menjadi SDM (Selamatkan Diri Masing-masing) di kelompok tertentu yang mencincang masa depan rakyat karena regulasi tegak di atas lumpur. Ini terbukti manakal Indonesia mengimpor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan mengimpor 2 juta ton beras. Tanah ini, dengan situasi seperti ini benar-benar menjadi nanah! =

ant/fanny octavianus

AIRIN KE KPK. Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany meninggalkan gedung KPK usai menjenguk suaminya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang ditahan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10). Wawan adalah tersangka dalam perkara suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

KPK Butuh Kolega PPATK Siap Membantu JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus suap penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Kosntitusi (MK). PPATK mendorong KPK untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada para tersangka kasus tersebut termasuk, Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. “Kami PPATK mendorong KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara kumulatif Tipikor dan TPPU,” ucap Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso di Jakarta, Kamis (10/10). Menurut Agus, pasal TPPU menjadi perlu diterapkan di kasus Akil Mochtar. Terlebih, modus menggunakan rekening dan aset dengan mengatasnamakan anak buah, kemudian menggunakan perusahaan keluarga, maka unsur menempatkan, mengalihkan, menyamarkan, menyembunyikan asal usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana menjadi terpenuhi.”Supaya pelaku bukan hanya dihukum setimpal, tetapi juga harta illegalnya bisa dirampas untuk negara melalui proses pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU,” terangAgus.

Akil Mochtar sebelumnya diketahui memiliki perusahaan di Pontianak, Kalimantan Timur. Perusahaan yang belakangan diketahui CV RS itu diduga digunakan Akil untuk menampung pundipundi uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Adanya perusahaan tersebut tak dibantah pengacara Akil, Tamsil Syukur. Meski demikian, menurut Akil, perusahaan yang bergerak dibi-

Kami PPATK mendorong KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara kumulatif Tipikor dan TPPU

Agus Santoso

Wakil Ketua PPATK dang pertambangan Batubara itu merupakan usaha istrinya. Selain perusahaan itu, istri Akil diklaim memiliki usaha lainnya seperti perkebunan kepala sawit. Sementara itu, dari penyitaan tiga mobil dari rumah Akil, yakni Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota

Crown Athlete, penyidik menemukan satu dari tiga mobil yang disita yakni Mercedes Benz S 350 yang bernomol polisi B 1176 SAI diatasnamakan Daryono. Dia merupakan sopir pribadi Akil Mochtar. Daryono juga pernah diperiksa KPK namun mangkir dari panggilan itu. Tak Diblokir Sementara itu, pengacara Akil Mochtar, Otto Hasibuan meminta KPK untuk tidak memblokir semua rekening milik kliennya. KPK cukup memblokir rekening-rekening yang terkait dengan perkara yaitu dugaan suap dalam kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) Lebak, Banten, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sedangkan rekening yang menampung gajinya, tidak perlu dibekukan.”Pasal yang dituduhkan kepada dia, Pasal 12 C dan Pasal 6. Nah ini kan tindak pidana suap. Kalau suap kan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Mestinya sitaan itu dilakukan berdasarkan perkara yang dituduhkan kepadanya,” kata Otto di Gedung KPK Jakarta, Kamis (10/10). (gam/ aji/abd)

David Bechkam Dari saking ngefans sama David Beckham, Matrawi bela-belain datang ke Jakarta saat sang bintang datang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Di Jakarta, bersama para penggemar Bechkam yang lain Matrawi langsung pergi ke bandara untuk ikut menyambut suami Victoria itu. Tegang bercampur senang berbaur dalam hatinya. Apalai para penggemar lain di sisi kanan dan kirinya sering histeris meneriakkan nama Bechkam. Tapi histeria dalam hati Matrawi tiba-tiba sedikit terganggu. Di kejauhan ia melihat seorang penggemar Bechkam lain membuat spanduk bertuliskan “Welcome , DAVID BECKAM TO INDONESIA!” Matrawi pun berteriak “Woy... Pake huruf ‘H’ Woy...!!” Kontan saja orang itu menambahkan huruf H pada nama Bechkam : “Welcome , H. DAVID BECKAM TO INDONESIA!” “Waduh” kata Matrawi “ Woy... Huruf ‘H’ di belakang huruf ‘K’!” Orang itu pun segera merubah tulisan di spanduknya: “Welcome , KH. DAVID BECKAM TO INDONESIA!” Matrawi kemudian mengambil batu dan berteriak “Nih sekalian tambah dengan batu !!!!” Cak Munali

TIDAK TERBIT Sehubungan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1434 H. Koran Madura akan kembali terbit tanggal 16 Oktober 2013. Demikian harap maklum.

BENTROK FPI-WARGA

Sidang Perdana Front Anarkisme

SEMARANG- Sidang perdana bentrokan antara massa Front Pembela Islam dan warga di Sukorejo, Kabupaten Kendal,

yang menewaskan satu orang beberapa waktu lalu, mulai digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (10/10). Sidang dengan

tujuh tersangka tersebut, terbagi dalam tiga berkas perkara secara terpisah. Jaksa Penuntut Umum Umar Dani mendakwa sopir mobil pembawa rombongan FPI, Soni Haryono, dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas. “Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberi pertolongan terhadap korban yang ditabraknya,” katanya. Sebanyak dua terdakwa lain yang merupakan anggota FPI, masing-masing Satrio Yuono dan Bayu Agung, dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena kepemilikan senjata tajam. Sidang yang digelar bersamaan tersebut, juga mengadili empat warga Sukorejo, masingmasing Agus Riyadi, Edi Bowo Dwi Yanto, Agung Fitriono, dan Godi Kulkarimah. Jaksa menjerat keempatnya dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. (ant/jay/beth)

JELANG PEMILU 2014

BPPT Usulkan Tujuh Teknologi E-Rekapitulasi JAKARTA- Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi mengusulkan tujuh teknologi yang dapat digunakan untuk e-rekapitulasi pada dialog nasional yang membahas mengenai proses Pemilu 2014. “Teknologi rekapitulasi elektronik ini digunakan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas hasil Pemilu 2014,” kata Kepala BPPT Marzan A Iskandar di Gedung BPPT Jakarta, Kamis. Di antara tujuh macam teknologi rekapitulasi elektronik yang diusulkan, ada dua pilihan sistem aplikasi yang dapat segera diterapkan yaitu Short Message Service (SMS) atau Unstructured Supplementary Service Data (USSD) serta Optical Mark Recognition (OMR) atau Digital Mark Reader (DMR). Namun Marzan menjelaskan bahwa teknologi SMS/USSD merupakan teknologi E-Rekapitulasi yang paling diunggulkan. “Penentuannya nanti tergantung pada indikator kinerja E-Rekapitulasi Pemilu 2014,” kata Marzan. Marzan menjelaskan bahwa teknologi E-Rekapitulasi menggunakan sistem SMS/ USSD akan menjamin kecepatan penayangan hasil pemungutan suara. Namun kelemahan sistem ini tidak dapat memberikan bukti otentik perolehan suara di TPS, sehingga pengiriman bukti tersebut harus disiapkan melalui aplikasi lain. “Itu juga sudah dipikirkan aplikasinya bisa pengiriman foto C1 melalui ponsel KPPS,” kata Marzan. Usulan tersebut sudah dikemas dalam satu buku dan telah dipresentasikan kepada KPU. (ant/ria/beth)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.