e Paper Koran Madura 11 November 2014

SELASA

11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 11 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0482 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/yudhi mahatma

KMP - KIH SEPAKAT DAMAI. Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) bersama Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung (ketiga kiri) dan Olly Dondokambey (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri), Fadly Zon (ketiga kanan), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan), serta Sekjen Golkar Idrus Marham (keempat kanan) melakukan pertemuan terkait kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). KMP-KIH bersepakat akan berada di seluruh alat kelengkapan dewan dan jumlah pimpinan ada 16 tidak ada penambahan.

SKK Migas Harus Dibubarkan Nasional hal 3

KMP-KIH Sepakat Islah 11 Wakil Ketua di Semua Komisi dan 10 Wakil Ketua Badan untuk KIH

JAKARTA-Perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya menemui titik temu. Kedua kubu kini bersepakat untuk bersatu dan membubarkan DPR tandingan. Perdamaian terjalin setelah KMP memenuhi syarat KIH untuk memberi 21 kursi pimpinan di komisi dan badan-badan DPR. Hal itu sebagaimana disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin

(10/11). Ia membantah tudingan mengenai hal yang bersifat transaksional dalam kesepakatan itu. Kesepakatan ini, kata Idrus, dicapai demi keberlangsungan DPR dan pemerintah sebagai mitra.

“Bagaimana tindak lanjutnya kita serahkan pada fraksi yang ada untuk revisi UU MD3 dan perubahan tatib sebagai konskuensi logis perubahan (pimpinan AKD) itu,” paparnya.

Kursi pimpinan sebanyak 21 kursi yang dimaksud adalah 11 posisi wakil di semua komisi sebagai kursi tambahan, kemudian 10 kursi wakil ketua di badan-badan DPR yaitu BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), Baleg (Badan Legislasi), BKSAP (Badan Kerjasama antar

Parlemen) dan Banggar (Badan Anggaran).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan akan ada penambahan jumlah Wakil Ketua AKD. Semula AKD terdiri dari 1 ketua, 3 Wakil Ketua serta anggota. Dengan adanya kesepakatan rujuk atau islah antara KIH dan (KMP, kursi pimpinan AKD bertambah.

“Jumlah pimpinan alat kelengkapan menjadi satu orang ketua plus empat orang wakil ketua,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Pramono mengungkap, KIH akan mendapatkan kursi lebih dari 16 AKD meski tidak akan ada penambahan AKD. “KIH

yang jelas akan mendapatkan lebih dari 16 AKD tanpa dilakukan penambahan AKD,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua MPR Fahri Hamzah, ada tiga poin dalam kesepakatan tersebut. Pertama, kedua kubu akan mendapat pimpinan AKD. Sementara jumlah AKD tetap 16. Kedua, akan ada perubahan tata tertib dan UU MD3 yang diharapkan selesai sebelum 5 Desember sebagai konsekuensi masuknya KIH dalam pimpinan AKD yang sebelumnya sudah ditetapkan.

“Dan Poin ketiga, jika semua sudah damai, dewan tidak ada yang perlu direkonsiliasi lagi dan bisa konsentrasi untuk segera bermitra dengan pemerintah,” ucapnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

Tiket

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Menteri BUMN Rini Suwandi melarang para Direksi BUMN naik pesawat kelas bisnis. Seluruh perjalanan dinas jajaran BUMN harus memakai tiket kelas ekonomi.

Alasan Rini Suwandi demi efisiensi dan penghematan biaya perusahaan. “Sekarang kita harus menekankan efisien dan kita harus stop pemborosan. Kita harus bisa melakukan itu, siapapun itu,” kata Rini.

Kebijakan itu selintas terkesan sederhana. Yang agak sinis bisa saja menganggap langkah Menteri BUMN sekedar pencitraan. Namun jika dikaji lebih jauh, larangan itu akan sangat berdampak luas pada budaya kerja di lingkungan BUMN. Secara psikologis diharapkan berkembang kesadaran pengelola BUMN semangat penghematan. Apalagi Direksi BUMN mengetahui kondisi keuangan negara saat ini kurang baik. Penghematan betapapun terkesan sepele, jika dilakukan seluruh jajaran BUMN dapat berdampak signifikan pada perbaikan keuangan negara.

Tentu saja semangat itu tidak boleh berhenti “sekedar” tiket pesawat. Menteri BUMN seharusnya juga melanjutkan pada hal yang jauh lebih strategis. Bagaimanapun BUMN diakui atau tidak masih penuh persoalan yang memerlukan perbaikan integral, konsisten serta kesungguhan. Boleh memulai dari yang terkesan ecek-ecek tapi harus dilanjutkan pada hal mendasar.

Posisi BUMN misalnya, Sudah saatnya dit- sudah menjadi rahasia umum erapkan reward dan sering menjadi sasaran banpunishment ketat cakan. Dari soal penunjukaan dalam pengelolaan Direksi, diduga seringkali BUMN, terutama ke- sudah dipenuhi transaksi. Ini artinya indepedensi BUMN pada Direksinya terutama pada Direksinya sudah terganggu dari sejak awal.

Tak aneh kalau kemudian berkembang upaya budaya balik modal dari para Direksi.

Sebuah sikap profesional sangat diperlukan dan harus segera diterapkan jika Rini Suwandi ingin membenahi BUMN. Meletakkan kemandirian atau indepedensi BUMN mutlak menjadi kebutuhan utama pengembangan BUMN. Semua penunjukan Direksi misalnya harus transparan, mempertimbangkan kemampuan. Jika di PNS sekarang ada lelang jabatan, kebijakan itu sangat tepat diterapkan lebih ketat di BUMN. Terkait “fulus” di BUMN perlu ada standar dan pengaturan sistem penggajian. Direksi BUMN jangan hanya digaji besar tanpa ada tuntutan serta keharusan menanggung beban tanggungjawab. Misalnya, seorang direksi BUMN yang digaji besar gagal mengelola sehingga berakibat merugi terus. Karena BUMNnya rugi harus ada konsekwensi pengurangan gaji dan insentif lainnya.

Selama ini Direksi mendapat gaji besar padahal BUMN yang dipimpinnya rugi bahkan kadang sekarat.

Tak jarang pemerintah sudah menyuntik modal berkalikali tapi tetap perusahaan gagal berkembang sehat. Yang tetap ”berhasil” para Direksinya, dapat hidup makmur dengan gaji besar sementara perusahaan kembang kempis nafasnya.

Sudah saatnya diterapkan reward dan punishment ketat dalam pengelolaan BUMN, terutama kepada Direksinya. Jika mereka sukses berhak mendapat penghargaan baik; jika gagal ada konsekwensi personal dalam bentuk pengurangan gaji dan insentif misalnya. Ini akan membuat “nafsu” ingin memimpin BUMN bernuansa profesional, tidak hanya sekedar ingin duduk manis mendapat gaji besar. Ada tantangan dan resiko yang harus diemban; tidak sekedar menerima kenikmatan saja.

BUMN merupakan perusahaan milik rakyat yang pengelolaannya saja diserahkan pada kalangan di luar pejabat pemerintahan. Karena itu memenuhi kepentingan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat merupakan kewajiban utama, para pengelola BUMN. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

2

Ahok: FPI Rasis Sebarkan Kebencian Segera Surati Kemenkumham untuk Bubarkan FPI JAKARTA- Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membubarkan kelompok Front Pembela Islam.

“Kalau mau demo-demo, ya silakan saja. Sekarang saya juga sedang siapkan surat rekomendasi kepada Kemenkumham agar membubarkan FPI di seluruh Indonesia,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan

melawan konstitusi.

“Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja,” ujar Ahok.

Dia menuturkan seluruh tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak mengindahkan ajaran Islam, tetapi justru malah mempermalukan Islam.

“Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Bukan seperti yang dilakukan FPI itu, yang justru mempermalukan Islam,” tutur Ahok.

Oleh karena itu, dia mengaku telah menginstruksikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mengirimkan surat rekomendasi secara

resmi kepada Kemenkumham untuk membubarkan FPI. “Kami buat surat rekomendasi kepada Kemenkumham sesuai dengan Undang-Undang (UU) Organisasi Masyarakat (ormas) supaya FPI dibubarkan dan hari ini juga dikirim.

Mudah-mudahan banyak gubernur, wali kota, dan bupati yang berani mengikuti jejak saya,” ungkap Ahok.

Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 10.30 WIB. Kedatangan ribuan anggota FPI tersebut ke Gedung DPRD DKI adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. =ANT/BETH

ant/reno esnir

AKSI DEMO FRONT PEMBELA ISLAM. Sejumlah pengunjukrasa dari Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI) dan Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, sebelum bertolak ke DPRD DKI, Jakarta, Senin (10/11). Aksi tersebut dalam rangka menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

33

RENCANA KENAIKAN HARGA BBM

Menentang Pemerintah, Efendi Ternacam Sanksi JAKARTA-DPP PDI Perjuangan tengah menyiapkan sanksi bagi kadernya yang tidak mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

ant/m agung rajasa

PERINGATAN HARI PAHLAWAN. Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi ibu Mufidah Kalla (kanan) melakukan tabur bunga ke sejumlah makam pahlawan usai Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (10/11). Jusuf Kalla memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di TMP Kalibata.

SKK Migas Harus Dibubarkan JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla harus membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pasalnya, keberadaan SKK Migas tidak berdasarkan payung hukum, sama seperti keberadaan BP Migas.

“Bolehlah SBY memelihara (SKK Migas), tetapi Jokowi jangan dong,” kata pengamat energy Kurtubi usai launching buku “Kembalikan Mahakam: Memang Hak Kami” di ruang GBHN, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Kurtubi menilai, keberadaan SKK Migas justru memperpanjang birokrasi dan membuat ruwet investasi. Jika kuasa pertambangan migas ada di tangan pemerintah dalam hal ini melalui National Oil Company, yakni PT Pertamina (Persero), maka program bisa berjalan lebih cepat, dengan catatan Pertamina pun harus mendapat kontrol ketat. “Tolong Pertamina kita jaga, untuk memberikan kemakmuran rakyat, bukan petugaspetugasnya,” ujar Kurtubi yang juga anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Selain menyarankan, pembubaran SKK Migas, Kurtubi juga sepakat soal pembubaran trader minyak milik Pertamina, Petral.

“Petral saya setuju dibubarkan,” katanya.

Kurtubi menjelaskan, kalau Pertamina pesan lewat Petral, maka ada kemungkinan 40-an trader di Singapura akan mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kenapa yang ditunjuk Pertamina hanya Petral,” lanjutnya.

Kurtubi yakin, seharusnya Pertamina bisa melakukan pembelian langsung minyak tanpa perantara, sebab Pertamina merupakan sebuah perusahaan, dan berbeda dari SKK Migas. “Pertamina beli langsung saja. Aneh kalau lewat Petral. Atau janganjangan dapat bagian dari pembelian Petral,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta pemerintah untuk mencari sosok dengan integritas tinggi, memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah dikendalikan untuk menjadi calon Direktur Utama Pertamina.

Simbolon menilai, selama ini jajaran mantan Dirut Pertamina merupakan sosok yang masih bisa dikendalikan mafia migas.

Dia pun membandingkan

jajaran Dirut Pertamina dengan sosok Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. “Yang saya lihat, Dirut Pertamina itu selalu jadi boneka para mafia saja. Mending cari yang ‘ndableg’ (keras kepala) yang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan.

Bagaimana kendalikan Abraham Samad di KPK? Ya kayak gitu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (10/11).

Idealnya, menurutnya, selain memahami teknis dan manajerial, calon Dirut Pertamina juga harus sadar bahwa Pertamina merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor migas. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki prinsip kuat. “Jadi lebih baik cari orang yang bodoh tapi tidak bisa dikendalikan. Kan nggak usah mikir. Emang harus mikir? Kan kabinet kerja, ya kerja aja. Insinyur minyak ribuan, tapi kalau selalu jadi boneka, buat apa?” jelasnya.

Nama mantan Direktur Utama PT Telkom, Rinaldi Firmansyah, disebut-sebut menjadi calon kuat Direktur Utama Pertamina. Rinaldi didukung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. =GAM/ABD

Salah seorang kader yang terancam, Effendi Simbolon justru mempertanyakan mengapa aksinya menolak rencana kenaikan harga BBM dipermasalahkan.

Sebab, kritikan yang disampaikannya dalam kapasitas sebagai anggota dewan yang memang bertugas mengawal pemerintahan. “Kok sanksi sih? Nggak lah.

Kenapa harus disanksi?” ujar SImbolon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Sebagai kader PDI Perjuangan, katanya, kritik yang disampaikannya menjadi peringatan sebelum pemerintah membuat kebijakan itu. Karena itulah, dia akan terus bersuara. “Kan prinsip saya sebagai anggota dewan, saya berikan kritik saya sebelum dibuat kebijakan,” jelasnya.

Dia mengaku, sangat paham ruang lingkupnya mengenai energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Pasalnya, dia 10 tahun berada di Komisi VII. “Jangan bicara sanksi lah. Yang saya sampaikan kan pendapat saya pribadi. Selama hampir 10 tahun di komisi VII. Melihat PDI Perjuangan selalu memberikan kritik, saya ingatkan ketika pak Jokowi mau naikkan BBM ambil langkah konkret dulu,” ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya akan memberikan sanksi kepada Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbo-

lon. Keduanya bersikap menolak rencana kenaikan BBM yang akan diberlakukan Presiden Jokowi.

“Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju. Nanti kalau BBM naik atau tidak, apapaun yang diambil pemerintah JokowiJK, PDIP akan mendukung,” tambah Eva. Meski dibayang-bayangi sanski, Simbolon meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pasalnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketatnya ruang fiskal dalam APBN 2015, dan mengatasi persoalan migas di Indonesia. “Tidak usah terburu-buru menaikkan harga BBM, kalau langkah konkret ini dilakukan,” katanya.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain penataan tata niaga migas, pembubaran SKK Migas, pembubaran Petral, diversifikasi dan konversi BBM, pembangunan kilang, pembangunan sarana transportasi, membatasi laju pertumbuhan otomotif dan laju pertumbuhan kendaraan roda dua.

“Kemudian menyetop perbankan untuk memberikan bunga murah di awal, lalu menjerat pada para kreditor sepeda motor. Tambahan BBG (bahan bakar gas), membangun SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas),” tuturnya. =GAM/ABD

ant/asep fathulrahman

SERUAN UNTUK MENCONTOH PAHLAWAN. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang (HAMMAS) berunjuk rasa menyambut Hari Pahlawan di perempatan Ciceri, Serang, Banten, Senin (10/11).

Mereka menyeru para penyelenggara negara baik eksekutif maupun DPR untuk bekerja dan berkorban demi rakyat tanpa pamrih seperti yang dicontohkan para pahlawan.

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

REKAYASA PENYIDIKAN POLDA BALI

Batu Uji Revolusi Mental Polri JAKARTA-Perhimpunan Gerakan Advokasi Anti Suap (PEGAAS) berharap konsep revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo harus menjadi spirit baru bagi Kepolisian agar tidak terjadi lagi tindakan kriminalisasi dan rekayasa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik korps baju coklat tersebut.

Langkah ini, akan menjadi awal baru untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pencari keadilan akan arah reformasi internal kepolisian. “Citra dan reputasi Polri dipertaruhkan untuk membangun kembali kepercayaan dan kewibawaan institusi publik di masyarakat. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi dengan revolusi mentalnya, masyarakat banyak mengharapkan tidak terjadi lagi tindakan kriminalisasi oleh penyidik Polri,” ujar Wasekjen PEGAAS, Muhammad Achyar, S.H. di Jakarta, Senin (10/11).

Menurutnya, penerapan revolusi mental di institusi Kepolisian sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas di jajaran kepolisian. Hal ini selaras dengan tugas Kepolisian sebagai garda terdepan dalam pen-

egakan hokum. “Saya percaya, penerapan revolusi mental ini akan menjauhkan Polisi dari tindakan tidak terpuji seperti salah tangkap rekayasa kasus dan aksi kriminalisasi,” urainya.

Namun harapan publik, khusus masyarakat pencari keadilan akan reformasi ditubuh Kepolisian, sepertinya masih jauh panggang dari api. Citra Polisi akhir-akhir ini terus merosot ka¬rena perilaku yang tidak pantas da¬lam menegakkan keadilan sehingga membuat institusi kepolisian mendapatkan citra negatif.

Achyar lalu menunjuk kriminalisasi dan rekayasa penyidikan yang dilakukan para penyidik Ditreskrimum Polda Bali terhadap March Vini Handoko Putra, Direktur PT. Dwimas Andalan Bali (DAB). “Kriminalisasi hubungan hukum perdata disertai rekayasa penyidikan adalah praktik-praktik penjarahan secara legal (legal plundering) yang sangat berbahaya di suatu Negara Hukum dan jelas melanggar HAM. Karena hukum pidana dipakai sebagai senjata untuk menjarah harta kekayaan rakyat, apalagi ketika melibatkan aparat penegak hukum,” kata Achyar.

Dalam kasus Handoko Putra, Tim Investigasi Propam Mabes Polri beranggotakan 7 personil dari Biro Pertanggungjawaban Profesi Div. Propam Mabes Polri telah mel-

akukan investigasi penanganan perkara Handoko Putra oleh para penyidik Ditreskrimum Polda Bali. Investigasi perintah Kapolri Sutarman dalam Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/208/II/2014, tanggal 2/2/2014.

Investigasi yang dilakukan dari tanggal 4 s/d 7 Februari 2014 menemukan sejumlah fakta-fakta rekayasa penyidikan yang telah dilakukan para penyidik Ditreskrimum Polda Bali. Mulai dari rekayasa dalam proses penerbitan SP3 perkara Laporan Polisi Nomor: LP/113/IV/2012/Bali/Ditreskrimum, 12/4/2012, dengan tersangka Ir. M. Nasrun Radhi, dan pelapor Handoko Putra, dan rekayasa penyidikan terhadap Handoko Putra, sampai dengan keterlibatan Kombes Pol. Drs. Purwadi, S.H., yang ikut melaksanakan eksekusi tanpa surat perintah dan tidak ada laporan pelaksanaan tugas.

Dalam Laporan Tim Investigasi tersebut direkomendasikan agar para penyidik yang melakukan tindakan rekayasa dan Kombes Pol. Drs. Purwadi dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

“Anehnya, Laporan Tim Investigasi ini tidak ditindaklanjuti. Bahkan, Handoko Putra ditahan, proses hasil rekayasa penyidik itu dilanjutkan,” ungkap penasehat hukum Handoko Putra, Heru M. Suwarno.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Syafriadi Cut Alisudah mengirim Surat No: B-1130/Kompolnas/10/2014, tanggal 9/10/2014, kepada Kadiv Propam Polri yang meminta tindak lanjut atas dugaan tindakan diskriminatif dan rekayasa penyidikan oleh Polda Bali. “Ini untuk membangun citra Polri yang pro kebenaran, bersih dalam memberik kepastian hukum, serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam penangangan perkara,” ungkapnya. =GAM

ant/muhammad iqbal

SIDANG GUGATAN ANTASARI. Terpidana 18 tahun Penjara Antasari Azhar (tengah) saat membacakan materi gugatan pada sidang perdana gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Senin (10/11). Antasari Azhar bersama Andi Syamsudin yang juga adik dari Nasrudin Zulkarnaen melayangkan gugatan terhadap RS Mayapada dan Kapolda Metro Jaya karena telah menghilangkan barang bukti berupa baju korban pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang berlumur darah, tujuan gugatan ini dalam rangka mencari novum atau bukti baru.

SKANDAL SKK MIGAS

Tangan Kanan Akil Segera Disidang JAKARTA- Muhtar Ependy yang merupakan tangan kanan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar akan segera disidang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi merintangi proses penyidikan, persidangan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan.

“Alhamdulillah hari ini P21.

Kasus saya, mudah-mudahan cepat beres ya,” kata Muhtar seusai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Senin.

Menurut Muhtar, sidangnya akan dilakukan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta. “Iya betul (di tipikor Jakarta), kira-kira bulan Desember lah ya,” tambah Muhtar.

Ia mengaku di persidangan nanti akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berbohong.

“Yang jelas nanti kita akan buktikan, di persidangan siapa yang berkata bohong siapa yang berkata benar,” tegas Muhtar.

Terkait dengan sayembara yang pernah ia sampaikan bahwa akan memberikan uang Rp1 miliar bagi mereka yang berhasil membuktikan ia membantu Akil menerima uang dari para kepala daerah, Muhtar enggan menjelaskannya.

KPK menetapkan Muhtar sebagai tersangka pada 18 Juli 2014 dan ditahan pada 21 Juli 2014 karena diduga merintangi pemeriksaan perkara korupsi dan sengaja memberi keterangan tidak benar.

Kepada Muhtar disangkakan melanggar pasal 21 Undang-undang No 31/1999 jo sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 yang mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Orang yang terbukti tersalah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 11 NOVEMBER 2014 SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III No. 0482 | TAHUN III

55

ant/wahyu putro a

BERTEMU OBAMA.Persiden Amerika Serikat Barack Obama saat menggelar peretemuan bilateral dengan Presiden Jokowidodo (10/11). Pertemuan ini mereka lakukan saat sama-sama menghadiri acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit di Beijing. Obama juga akan melakukan kunjungan ke Myanmar dan Australia selama sepekan perjalanannya di ASIA.

BI Mempercepat Investasi ke Daerah JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat investasi yang masuk ke daerah masih sangat minim. Karena itu, BI bersama Pemerintah terus mendorong pertumbuhan investasi ke daerah dengan cara menarik investor agar menanamkan modalnya di daerah-daerah Indonesia.

”Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum merata mengharuskan adanya langkah konkret yang bisa mendorong pertumbuhan daerah. Untuk itu, BI akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) Kajian Ekonomi dan Keuangan Negara (KEKR)

yang diselenggarakan di Bandung. Kami akan membahas isu-isu ekonomi di daerah, PDB, inflasi, pengkreditan hingga fiskal,” ujar Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Zulverdy di Jakarta, Senin (10/11).

Rakor KEKR digelar pada Selasa hari ini (11/11) dihadiri oleh Menteri Keuangan, beberapa pejabat eselon I di Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. Selain itu hadir juga Gubernur Jawa Barat beserta Walikotanya dan seluruh anggota Dewan Gubernur BI yang dihadiri oleh seluruh Direktur Eksekutif BI Dalam mengontrol inflasi, jelasnya BI tidak terlepas dari administered prices atau harga barang yang diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik dan harga bahan bakar minyak. Peran administered prices terhadap inflasi juga sangat tinggi.

“Jadi perlu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaga inflasi di daerah,” tambah dia.

Rakor KEKR ujarnya akan membahas perekonomian daerah seperti produk domestik bruto (PDB), kondisi inflasi, kredit, fiskal dan masalah struktural di daerah tersebut yang berdasarkan hasil pengamatan kantor BI di daerah. Adapun rakor ini sebagai tindak lanjut dari rakor KEKR sebelumnya yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara.

“Ini tindak lanjut sebenarnya yang sebelumnya di Manado. BI sudah banyak lakukan seminar soal reformasi struKtural.

Ini serupa. BI akan terus lanjutkan kegiatan seperti ini supaya kita bisa ikut bantu percepatan reformasi structural di daerahdaerah,” imbuhnya.

Dodi menjelaskan, tema dalam Rakor KEKR tersebut adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan industri manufaktur, pengembangan dan UMKM. Dia menilai, tema ini sejalan dengan peran manufaktur terhadap total ekspor yang cenderung turun dalam

beberapa tahun terakhir.

“Ini tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dan menjaga keseimbangan antara peningkatan industri dan penyediaan lahan untuk kedaulatan pangan,” tukasnya.

Sedangkan tujuan di gelarnya KEKR ini bertujuan untuk membahas hasil asesmen perekonomian daerah 2014 dan isu strategis daerah. Selain itu, dibutuhkan strategi untuk mendorong peningkatan daya saing dan iklim investasi daerah khususnya melalui perbaikan kondisi lingkungan usaha yang kondusif.

“Juga strategi mendorong pengembangan pertanian, yakni meningkatkan produktivitas dan kapasitas lahan pertanian serta mendorong peran UMKM di sektor industri dan pertanian daerah,” ucap Dodi.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, KEKR menjadikan sarana diseminasi kebijakan moneter dan penguatan jaringan kerja BI. Sementara analisisi KEKR akan diarahkan untuk turut mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

“KEKR berperan sebagai masukan kepada pemda dalam mendorong pembangunan daerah, diharapkan nanti ada kesepakatan antara pusat, BI dan daerah untuk membahas hal-hal yang perlu dikoordinasikan,” tutupnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

VALUTA

Senin Sore Rupiah Menguat JAKARTA- Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin sore, menguat 29 poin menjadi Rp12.149 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.178 per dolar AS. “Penguatan indeks dolar AS terhenti di pasar uang dalam negeri menyusul data tenaga kerja AS yang di bawah perkiraan pasar,” kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan bahwa data “Non-Farm Payrolls” hanya tumbuh sekitar 214.000 pekerja dan “Average Hourly Earnings” sebesar 0,1 persen untuk bulan Oktober tahun ini, di bawah perkiraan analis yang masing-masing sebesar 235.000 dan 0,2 persen.

“Hasil data tenaga kerja itu cukup berpengaruh ke pergerakan pasar keuangan global. Dolar AS pun berbalik melemah terhadap mata uang utama dunia,” katanya. ant/wahyu putro a

DEMO BURUH. Massa gabungan organisasi buruh berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Senin (10/11). Dalam aksi tersebut mereka menolak kenaikan BBM serta menolak bergabungnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

Laju rupiah sedang mencoba berbalik menguat.

Namun demikian, lajunya masih rentan terhadap pembalikan arah menyusul sentimen BBM di dalam negeri

Reza Priyambada

Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada menambahkan bahwa laju rupiah terapresiasi setelah pelaku pasar merespon positif rilis data-data Jerman dan Perancis yang lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas pada laju mata uang euro.

Diharapkan, lanjut dia, diikuti negara-negara lain di kawasan Euro yang dapat berimbas positif pada perekonomian di Asia.

“Laju rupiah sedang mencoba berbalik menguat. Namun demikian, lajunya masih rentan terhadap pembalikan arah menyusul sentimen BBM di dalam negeri yang masih dipantau pasar,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin tercatat mata uang rupiah bergerak menguat menjadi Rp12.138 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp12.149 per dolar AS. =GAM

Bea Masuk Komponen Kapal Diupayakan 0% JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemeneperin) bakal mendorong penghapusan bea masuk impor komponen untuk industri galangan kapal.

Pengenaan BM nol persen untuk impor komponen kapal sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki konektivitas atau keterhubungan antar pulau-pulau di Indonesia.

“Dengan begitu, industri yang nantinya bakal menjadi tulang punggung tol laut andalan Presiden Joko Widodo itu bakal berkembang,” ujar Mentri Perindustria (Menperin), Saleh Husin di Jakarta, Senin (10/11).

Dalam waktu dekat, Kemenperin akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Keuangan.

“Saya sudah hubungi Menko Maritim untuk berkoordinasi. Menko Maritim dalam

minggu ini akan undang, baik Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya untuk koordinasi. Kami menunggu dalam 1-2 hari ini,” katanya.

Menurutnya, strategi pengenaan BM nol persen untuk impor bertujuan agar barang tentu perlu ditunjang dengan ketersediaan kapal yang lebih banyak. Oleh karenanya, penting mengembangkan industri galapangan kapal agar lebih berdaya saing dan meningkatkan produksi serta pasokan kapal dari industri dalam negri sehingga tidak melulu mengandalkan impor Dia melihat, industri galangan kapal di Tanah Air sulit berkembang lantaran miskin insentif. Apalagi, Saleh mengatakan, saat ini industri galangan kapal cenderung hanya berkembang di wilayah Batam. Sebab, Batam membebaskan bea masuk komponen kapal.

“Kita tahu bahwa saat ini galangan kapal di luar Batam kurang berkembang. Maka salah satunya tentu kita akan beri insentif terutama untuk galangan kapal di luar Batam agar bisa berkembang,” tuturnya.

Selain itu, dia juga berjanji memercepat

pembangunan industri galangan kapal di Tanggamus, Lampung. Proyek tersebut terkendala pembebasan lahan. “Untuk Tanggamus kan sudah agak lama. Kendalanya di situ ada lahan Pertamina sekitar 1000 hektar yang terlantar dan sekarang sudah ditempati,” katanya. “Akan kita bereskan. Supaya investor jelas masuknya. Karena selama ini masih wait and see,” jelasnya.

Sekadar informasi, data Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menunjukkan, kebutuhan rata-rata kapal dalam negeri per tahunnya mencapai 1,2 juta gross tonage (GT) atau bobot mati (berat keseluruhan plus muatan) setara 1,68 juta DWT (Dead Weight Tonage).

Namun, kapasitas produksi dalam negeri hanya sebesar 900.000 DWT per tahun dengan utilitasi sekitar 60 persem.

Adapun saat ini pelaku industri galangan kapal dalam negeri dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10 persem dan BM untuk komponen produksi kapal sebesar 5-10 persen. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Terinspirasi Konflik onflik politik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang sempat membuat KIH membentuk Pimpinan DPR Tandingan sebagai mosi tidak percaya pada KMP sebelum keduanya berdamai dengan bagi-bagi pimpinan komisi-komisi dan AKD ternyata menginspirasi Front Pembela Islam.

FPI juga mengancam akan membuat Gubernur DKI tandingan apabila Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja tetap diangkat oleh DPRD dan Kemendagri. Orang yang digadang-gadang jadi Gubernur DKI versi FPI adalah Haji Fakhruroziq, untuk melawan kepemimpinan Basuki Tjahaja.

Membentuk pimpinan tandingan sudah menjadi perlawanan politik yang dianggap paling ampuh, sehingga bentukan tandingan ini kerap mengemuka di negeri ini. Sebelumnya juga di internal PPP, kubu Suryadharma Ali membentuk muktamar tandingan di Hotel Grand Sahid Jakarta (30/10) atas muktamar PPP di Surabaya yang menghasilkan Romahurmoziy sebagai Ketum PPP dan banyak lagi bentukan tandingan-tandingan yang lain, sehingga FPI pun tidak hanya berupaya membuat Gubernur tandingan bahkan juga DPRD tandingan di wilayah DKI Jakarta.

FPI begitu yakin, ancaman Gubernur dan DPRD DKI tandingan yang akan dibentuknya akan menjadi sandungan serius proses pelantikan wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja sebagai Gubernur DKI Jakarta yang bila tidak ada perubahan akan dilangsungkan pada 18 November mendatang. Betapa FPI sudah tidak bisa lagi menerima Besuki Tjahaja menempati kursi DKI 1 yang ditinggalkan Joko Widodo, sehingga Rizieg Shihab mengatakan FPI akan berjuang mati-matian untuk menjegal Basuki menuju Gubernur DKI Jakarta. Bahkan FPI mengaku mendapat dukungan dari KMP DKI Jakarta untuk menyukseskan misinya menyelamatkan DKI 1 dari injakan kaki Basuki Tjahaja yang berasal dari nonmuslim.

FPI berada di garda terdepan menolak Basuki Tjahaja karena dia telah menghancurkan sejumlah mesjid dengan dalih renovasi dan menghapus simbol-simbol Islam. (*)

KORAN MADURA

Opini

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482| TAHUN III

77

Pertikaian atas Nama Demokrasi Pancasila Keberadaan Pancasila sebagai dasar atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia benar-benar telah mengalami kelumpuhan. Spirit untuk bermusyawarahmufakat telah terabaikan oleh syahwat kekuasaan yang menyelimuti mata hati sebagian besar kaum elite. Keadaan ini diperkeruh oleh perseteruan politik yang tidak kunjung usai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat.

P

erseteruan kedua kubu tersebut telah berlangsung pada saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sampai saat ini. dalam masa yang cukup lama tersebut, telah banyak dinamika konflik yang menyebabkan tabiat permusuhan diantara mereka semakin mendalam. Seperti pada saat Prabowo-Hatta yang merupakan “pentolan” kubu KMP mengajukan gugatan atas terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak KMP menilai bahwa telah terjadi kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 2014, sehingga mengajukan gugatan merupakan sebuah keniscayaan. namun, gugatan tersebut tidak mendapati keberhasilan karena tidak ada bukti yang kuat.

Setelah konflik tersebut usai, kini Demokrasi pancasila kembali dinodai oleh tindakan “bodoh” sebagian elit. Pelakunya tidak jauh berbeda dengan aktor pada konflik-konflik yang telah lalu. bahkan, alasan yang mereka jadikan dasar untuk berseteru pun masih sama, yakni perjuangan untuk memenuhi syahwat politik oleh masing-masing

pihak. Hanya saja berbeda konteks wilayah saja. Jika kekuasaan yang dahulu diperebutkan adalah wilayah Eksekutif, kini kedua kubu saling berebut kursi kekuasaan di wilayah Legislatif.

Konflik tersebut mulai membara ketika kubu KMP menggait habis pimpinan DPR dan MPR serta alat kelengkapan dewan.

Sehingga, kubu KIH yang merasa memiliki hak untuk mengisi kursi-kursi di wilayah tersebut merasa kecewa. Atas kekecewaan itu, kubu KIH membentuk pimpinan DPR tandingan sebagai reaksi atas tindakan KMP yang tidak mau berbagi kekuasaan.

Dari konflik yang berkepanjangan tersebut, seharusnya mereka sadar bahwa sikap mereka yang seperti itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masayarakat terhadap pemerintahan. Apapun argumen yang mereka lontarkan, jika tidak dibarengi dengan proses berdemokrasi yang beradab, maka masyarakat akan tetap memandang rendah mereka. sebab, bagaimanapun juga masyarakat memiliki kearifan tersendiri untuk menilai setiap tindakan yang mereka pertontonkan. Bisa jadi, masyarakat menilai bahwa bentuk demokrasi yang mereka lakoni bukanlah Demokrasi Pancasila melainkan “Demokrasi Asusila”.

Menyuburkan Nilai-nilai Demokrasi Pancasila Nilai-nilai demokrasi yang ada di setiap butir Pancasila semestinya telah mengajarkan cara berdemokrasi yang beradab.

Spirit bermusyawarah-mufakat merupakan penjelmaan dari demokrasi yang sejalan dengan keperibadian bangsa. Namun, dasar-dasar kokoh yang dibentuk oleh para pendiri bangsa tersebut menjadi tidak berdaya.

Ambisi buta untuk mengejar rente yang dilakukan oeh sebagian elit telah mencampakkan Demokrasi Pancasila. Padahal, ia telah mampu menyatukan dan menyelaraskan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara

semenjak negara ini berdiri.

Sikap mengejar rente tersebut, harus segera di hentikan.

Jika tidak, maka rakyat akan semakin dikorbankan oeh kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok. Apabila memang alasan elit-elit tersebut adalah agar kekuasaan yang ada dalam pemerintahan tidak jatuh dalam genggaman orang-orang yang salah, dengan indikasi rakyat akan menemui kemaslahatan jika kekuasaan berada di tangan mereka. maka mungkin saja dapat ditoleransi. Namun harus tetap menampilkan caracara yang baik. Namun jika sebaliknya, maka sama saja merusak nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Dalam sebuah haqdist pun telah dijelaskan secara bijak bagaimana cara memperoleh kekuasaan dengan baik.

Abu Said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: Rasulullah saw telah bersabda kepada saya: “Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu”. (H.R. Bukhari, Muslim).

Jika Hadist tersebut kita kaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila, maka sangatlah relevan. Dalam Demokrasi Pancasila, tidak ada statemen yang menganjurkan para elit untuk mengejar rente. Sebab, pijakan yang dipakai adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan individu maupun kelompok.

Jika yang mereka pahami bahwa mengejar rente adalah keharusan, maka yang timbul adalah kepentingan individu maupun kelompok yang mengatas namakan Demokrasi. Bahkan, bisa saja menimbulkan politik saling “menghabisi” lawan politik sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan.

Sejauh ini, memang sulit menemukan solusi yang akurat untuk mengakhiri pertikaian politik selain menyadarkan mereka ke jatidiri bangsa. Para elit politik harus memahami kembali makna Demokrasi yang sejati. Semangat gotongroyong, kekeluargaan, dan musyawarah-mufakat yang merupakan karakter dasar Demokrasi Pancasila haruslah ditekankan. Jangan sampai pertikaian yang semestinya tidak perlu dilakukan, dibiarkan berlarut-larut. Masingmasing kubu harus saling membuka komunikasi untuk saling memberikan dukungan di setiap lapis. Jangan sampai ketajaman “taring-taring” diperlihatkan kembali untuk menghabisi lawan poitik.

Di sisi lain, para elit merupakan pemimpin yang semestinya menjadi harapan seluruh rakyat untuk membawa perubahan. Jadi, sudah sepatutnya seseorang pemimpin mengesampingkan ambisi kekuasaan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab, masyarakat tengah haus akan perubahan menuju kedamaian, jangan sampai memperparah penderitaannya dengan pertikaian yang mengatasnamakan Demokrasi Pancasila. Padahal mereka tidak mengerti sama sekali mengenai bentuk demokrasi tersebut. Setidaknya, berikan contoh yang baik kepada rakyat dalam berdemokrasi, bernegara, maupun berpolitik. Wallahu a’lamu bi al-Showab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

8

HADAPI PILKADA

Demokrat Bentuk Tim Tujuh

ant/syaiful arif

SILATURAHMI KAPOLDA DENGAN KIAI. Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf (tengah), KH Shalahudin Wahid (kiri) dan Wakil Syuriah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Muzadi (kanan) saat silaturahmi Kapolda dengan kyai dan tokoh masyarakat se-Jawa Timur di PP (Pondok Pesantren) Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Senin (10/11). Silaturahmi tersebut untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen, termasuk kalangan pesantren, agar Jawa Timur selalu aman.

Abraham Samad: Indonesia Perlu Pemimpin "Gila" SURABAYA - Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin "gila" yang dekat dengan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya, dan memimpin dengan hati atau berkarakter (satu dalam kata dan perbuatan).

"Kita mempunyai 50 persen lebih dari 500-an pemimpin (kepala daerah) yang menjadi 'pasien' KPK, karena itu kita perlu pemimpin 'gila' yang aneh untuk ukuran Indonesia saat ini," katanya di hadapan seribuan peserta Kongres Pelajar Nusantara di Surabaya, Senin (10/11).

Dalam kongres yang digagas Organisasi Pemimpin OSIS seSurabaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu, ia menjelaskan pemimpin "gila" itu pemimpin yang tidak ada jarak dengan rakyatnya.

"Pejabat sekarang cenderung menjaga jarak atau sulit bertemu dengan rakyat yang dipimpinnya sendiri, tapi kita mempunya pemimpin 'gila' seperti Jokowi (Pres-

iden Joko Widodo), Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini), dan semacamnya," katanya.

Menurut dia, pemimpin "gila" juga selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bahkan pemimpin "gila" itu tidak akan hidup mewah bila rakyatnya belum sejahtera. "Pemimpin 'gila' juga selalu mewujudkan kata dalam perbuatan," katanya.

Ditanya seorang pelajar dari Kalimantan tentang adanya pemimpin yang korup tapi bisa terpilih lagi dalam pilkada langsung, ia mengatakan hal itu terjadi karena perilaku korup di Indonesia sudah dianggap perbuatan yang biasa.

"Tapi, adik-adik jangan meniru pemimpin seperti itu, karena kalau pemimpin korup dipilih te-

rus, saya jamin rakyat tidak akan pernah sejahtera, karena kesejahteraan rakyat hanya ada dalam sumpah, tapi tidak ada dalam perbuatan," katanya.

Oleh karena itu, KPK saat ini memperluas perhatian dari penindakan kasus korupsi menuju pencegahan kasus-kasus korupsi. "Caranya, kita lakukan perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi mulai dari PAUD dengan dongeng hingga universitas," katanya.

Dalam kesempatan itu, Abraham Samad menyebut sembilan nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

"Karena itu, kalau adik-adik masih suka menyontek atau berbohong, maka hal itu harus diakhiri, karena kalau diteruskan akan bisa menumbuhkan perilaku koruptif," katanya dalam kongres yang juga dihadiri 'guru bangsa' Buya Syafii Maarif itu.

Agenda kongres seribu pelajar se-Indonesia antara lain mengenal budaya dan permainan serta kampung tradisional di Surabaya, seperti permainan egrang. Selain itu, peserta juga diajak menanam pohon dan bersih-bersih pantai di Kenjeran.

Berikutnya, peserta merumuskan Ikrar Pelajar di Taman Bungkul, mengikuti Parade Juang dengan pakaian adat daerah masing-masing, menyaksikan pameran pendidikan di Balai Pemuda, dan bertemu tokoh seperti Syafii Maarif dan Ketua KPK Abraham Samad.

Lima Ikrar Pelajar adalah menjaga keutuhan NKRI; bertekad menjadi pelajar yang berbudi luhur; berinisiatif dan turut terlibat aktif dalam kehidupan sosial; menumbuhkan jiwa kewirausahaan demi Indonesia yang berdikari; dan melestarikan lingkungan dan kebudayaan Nusantara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur membentuk "Tim Tujuh" yang bertugas menjaring calon bupati dan wali kota pada pemilihan kepala daerah di 16 kabupaten/kota di provinsi setempat pada tahun 2015.

"Tim Tujuh sudah mulai kami bentuk dan segera melaksanakan tugas untuk menjaring siapa calon bupati atau wali kota yang layak didukung Partai Demokrat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo di Surabaya, Senin (10/11).

Ia mengemukakan anggota Tim Tujuh terdiri atas pengurus DPD Demokrat Jatim dibantu perwakilan DPC di daerah. Tim tersebut akan mengumpulkan semua data para calon kepala daerah.

"Mereka menjaring calon bupati dan wali kota sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Partai Demokrat. Hasilnya kemudian dianalisa sebelum diputuskan," katanya.

Soekarwo mengatakan bahwa selama menjalankan tugasnya, Tim Tujuh akan mendengarkan aspirasi yang berkembang di daerah, termasuk meminta pendapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Hasil aspirasi itulah nantinya yang akan dijadikan pertimbangan utama bagi Partai Demokrat untuk menentukan calon bupati dan wali kota yang didukung oleh partainya," kata Soekarwo, yang juga Gubernur Jatim itu.

Jadi, kata dia, calon yang didukung Partai Demokrat nanti murni aspirasi yang berkembang di daerah masing masing.

"Tim Tujuh inilah yang memiliki peran penting untuk menganalisa dari seluruh aspirasi yang berkembang tersebut," tambahnya.

Adapun 16 daerah di Jatim yang menggelar pilkada pada 2015, antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, Ngawi, Ponorogo, Kediri, Jember, Gresik, Mojokerto, dan Malang. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim JEMBER - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta keputusan moratorium pegawai negeri sipil dikaji ulang karena kabupaten itu masih membutuhkan pegawai bidang pelayanan dasar.

"Kebutuhan PNS terutama di bidang pelayanan dasar masyarakat, seperti tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat kurang dari kebutuhan," kata Kepala BKD Jember Joko Santoso, Senin (10/11).

Menurut dia, Pemkab Jember kekurangan sekitar 4 ribu PNS di

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

Moratorium PNS Perlu Dikaji Ulang bidang pelayanan dasar seiring dengan banyaknya PNS yang pensiun dan total PNS saat ini mencapai 17.000 orang.

"Jumlah PNS yang pensiun berkisar 500-600 orang per tahun, sehingga kebijakan penghentian sementara PNS semakin menambah jumlah kekosongan pegawai baik di jabatan struktural maupun fungsional," tuturnya.

BKD Jember, kata dia, selalu mengusulkan penambahan tenaga guru dan tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat melalui usulan kuota CPNS tiap tahun, namun usulan tersebut tidak dipenuhi 100 persen.

"Tidak setiap tahun Jember mendapatkan porsi kuota CPNS, padahal kami selalu mengusulkan sekitar 1.000 pegawai baru, khususnya untuk bidang pelayanan

dasar yakni pendidikan dan kesehatan," paparnya.

Ia menjelaskan pengangkatan kelompok tenaga honorer (K2) menjadi PNS belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan karena tidak semuanya tenaga honorer bisa menjadi PNS. "Dari sekitar 5 ribu tenaga honorer, hanya sebanyak 1.010 pegawai yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, sedang-

KRIMINAL

Kami akan melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), selain itu juga kami masih dalam proses koordinasi dengan Polres Probolinggo Kota untuk memastikan para pelaku yang diduga berasal dari aparat kepolisian itu,�

AKP Roy Prawirosastro Kasat Reskrim Polres Probolinggo

"Kami akan melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), selain itu juga kami masih dalam proses koordinasi dengan Polres Probolinggo Kota untuk memastikan para pelaku yang diduga berasal dari aparat kepolisian itu," kata Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Roy Prawirosastro di Probolinggo, Senin (10/11).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi dugaan korban salah tangkap terhadap seorang tukang

sayur, yakni Sumarno, yang juga diduga ditembak oleh empat anggota kepolisian dari tim buru sergap (buser) Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo Kota, Jawa Timur di kediamannya, Dusun Sukun, Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

"Kejadiannya ketika saya baru pulang dari berjualan sayur di pasar, kemudian saya tibatiba dihadang oleh empat orang tak dikenal berpakaian preman saat hendak masuk ke dalam rumah saya," katanya ketika di IGD RS Waluyo Jati, Kraksaan.

Menurut dia, keempat pelaku penembakan itu mengaku dari Polres Probolinggo Kota yang datang untuk menangkap korban dalam kasus perampokan yang terjadi di wilayah Probolinggo.

"Saya meminta polisi untuk menunjukkan surat izin penangkapan, namun mereka tidak dapat menunjukkan surat izin penangkapan. Karena curiga, saya berteriak rampok dan melempari salah satu pelaku dengan tutup panci," katanya.

Karena para pelaku itu tidak terima dengan ulahnya melempar tutup panci, maka salah satu dari pelaku melepaskan dua tembakan yang langsung mengenai lengan dan rusuk kiri.

Akhirnya, dirinya pun bersimbah darah dan langsung dilarikan ke IGD RS Waluyo Jati, Kraksaan, Probolinggo.

Saat ini, aparat kepolisian setempat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kasus salah tangkap yang berakhir dengan salah tembak itu. = ANT/ZUMROTUN S/LAILY W. AS/DIK

kan sisanya tetap menjadi tenaga honorer," katanya.

Joko berharap kebijakan moratorium PNS tidak diterapkan di semua daerah, terutama daerah yang masih membutuhkan pegawai di bidang pelayanan dasar.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi berencana mengeluarkan kebijakan moratorium rekrutmen PNS selama lima tahun sejak tahun 2015 dan akan disesuaikan dengan kondisi kepegawaian secara nasional.

Dasar pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS antara lain beban biaya pegawai yang begitu besar. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KEDATANGAN CALON TKI DI NUNUKAN. Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) memanggul anaknya yang masih balita didampingi istrinya saat tiba di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Senin lalu. Ribuan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Sulsel dan Sulbar tiba di daerah itu untuk transit dengan tujuan Sabah, Malaysia untuk bekerja pada sejumlah perkebunan kelapa sawit.

Tim Polres Selidiki “Salah Tembak�

PROBOLINGGO - Jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Probolinggo telah membentuk tim gabungan yang melibatkan Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menyelidiki dugaan salah tangkap dan salah tembak oleh oknum polisi setempat, termasuk mengungkap jenis senjata api maupun peluru yang digunakan.

9

ant/m rusman

GAGAL SELESAIKAN KONTRAK

Disnakertrans Sulit Deteksi TKI Gagal MALANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, Jawa Timur, kesulitan melakukan deteksi terhadap para tenaga kerja Indonesia dari daerah itu yang gagal menyelesaikan kontraknya di negara tujuan.

Para TKI yang diberangkatkan dari Malang cukup banyak.

Namun, ketika mereka kembali ke Tanah Air dan gagal menyelesaikan kontraknya, tidak ada yang melapor sehingga kami kesulitan untuk melakukan pendataan," kata Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Malang Sukardi di Malang, Senin (10/11).

Menurut dia, kalau mereka melapor, paling tidak Disnakertrans akan tahu penyebabnya kenapa mereka kembali ke Tanah Air sebelum masa kontrak berakhir.

"Apakah mereka tidak kerasan, bekerja tidak sesuai dengan perjanjian, majikannya

meninggal, majikannya kejam, atau ada alasan lain sehingga terpaksa harus kembali ke Tanah Air," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sampai saat ini Disnakertrans tidak tahu berapa jumlah TKI asal daerah itu yang gagal menyelesaikan kontraknya. Bahkan, ada beberapa kasus TKI diberitakan meninggal di negara tujuan akibat kondisi kesehatan TKI yang kurang memadai atau karena kecelakaan kerja.

Ia mengatakan bahwa TKI asal Kabupaten Malang sebagian besar bekerja di Taiwan dan Hongkong karena gaji di dua negera itu lebih besar daripada negara tujuan lainnya. Hanya saja, TKI yang bekerja di luar negeri itu sebagian besar bekerja di sektor nonformal alias pembantu rumah tangga.

Hampir 80 persen TKI yang bekerja di Hong Kong bekerja

di sektor nonformal, termasuk di Taiwan, hanya 20 persen saja yang bekerja di sektor formal.

Selain Hong Kong dan Taiwan, negara tujuan lainnya adalah Jepang, Singapura, Belanda, Malaysia, dan sebagian di Arab Saudi.

Faktor utama yang menjadi alasan warga Kabupaten Malang menjadi TKI adalah ekonomi.

Selanjutnya, karena alasan gagal berumah tangga, sulit mendapatkan pekerjaan, padahal mereka harus menyekolahkan anak dan harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

"Harapan kami, kalau mereka kembali ke Tanah Air, baik yang sudah menyelesaikan kontraknya maupun belum, sebaiknya melapor ke Disnakertrans sehingga kami tahu keberadaan mereka dan lebih mudah dalam melakukan pendataan," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

Kejari Limpahkan Kasus MERR ke Pengadilan Tipikor SURABAYA - Sesuai dengan jadwal, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melimpahkan berkas kasus korupsi penyelewengan proyek pembangunan Middle East Ring Road (MERR) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Senin (10/11).

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Roy Rovalino. Dia mengatakan jika berkas-berkas kasus MERR sudah siap disidangkan di pengadilan Tipikor Surabaya.

“Hari ini, perkara MERR kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata dia.

Dia menambahkan, jika semua

berkas terkait perkara itu sudah selesai dikerjakan oleh penyidik dari Kejari Surabaya. Bahkan, surat dakwaan juga sudah disusun dan siap dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di pengadilan Tipikor nanti.

“Semua sudah siap. Tinggal pelimpahan saja. Semoga tidak ada kendala agar perkara ini bisa segera disidangkan,” lanjut dia.

Sesuai Audit Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus MERR ini telah merugikan negara sebanyak Rp12 miliar, dan sedikitnya sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni yakni Djoko Waluyo, Olli Faizol dan Euis Darliana. Ketiganya tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBM) Kota Surabaya.

Ketiganya sudah ditahan penyidik Kejari Surabaya dan selama ini mereka meringkuk di dalam penjara Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Surabaya di Medaeng,

Sidoarjo.

Selain tiga tersangka tersebut, pada persidangan nanti pihak kejaksaan juga sudah menyiapkan berbagai barang bukti untuk dihadirkan dalam sidang. Diantaranya, sejumlah dokumen, dua unit mobil, satu unit motor, serta uang kembalian dari warga sebesar Rp 230 juta.

Seperti diketahui, kasus dugaan penyelewengan dalam pembayaran ganti rugi bangunan untuk proyek MERR ini dilakukan dengan mengubah data kualitas bangunan sehingga uang ganti rugi yang dibayarkan lebih besar. = AGUS SETYAWAN

PANEN SEMANGKA INUL. Sejumlah petani memanen semangka kuning (Semangka Inul), di Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jatim, Senin (10/11). Jenis semangka kuning (Semangka Inul) yang di panen untuk memenuhi kebutuhan buah di pasar buah lokal dan nasional tersebut dijual dengan harga Rp 1800 perkilonya.

ant/adhitya hendra

AKSI

Warga Kebonagung Blokade Jalan Desa SIDOARJO - Warga Desa Kebonagung, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, memblokade jalan desa mereka untuk protes terhadap aparat kepolisian setempat terkait meninggalnnya salah seorang warga bernama Imran Z. Salah seorang warga desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sukodono ini Samiun mengatakan, warga protes karena sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan

terkait dengan kasus meninggalnya salah seorang warga mereka.

"Kami berharap kasus ini segera diselesaikan," ucapnya, menegaskan.

Dalam aksi tersebut, jalan raya itu ditutup warga menggunakan kayu-kayu dan papan triplek yang ditutupi spanduk berisikan hujatan kepada polisi.

Dalam spanduk tersebut di antaranya bertuliskan, "Kami

tidak percaya kepada polisi, Komnas HAM harap turun ke Desa Kami." Selain menghujat, ada beberapa spanduk yang meminta Polisi untuk tidak melakukan rekayasa kasus ini.

"Jangan direkayasa kasus temanku, atau massa yang akan menghakimi. Jangan sembunyikan pembunuh teman kami," tulis spanduk yang lain.

Akibat adanya pemblokadean

ini, beberapa warga desa juga mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan pengendara yang hendak melintas di Jalan Raya Sukodono itu, agar melewati jalan alternatif.

Sebelumnya, Imran Z meninggal dunia ditahanan Polsek Sukodono, Jumat (31/10) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Meninggalnya Imran diduga tidak wajar, sehingga menyebabkan kemarah warga. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

PERALIHAN MUSIM

Waspadai Angin Kencang BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemkab setempat meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman angin kencang yang akan terjadi November-Desember.

"Kewaspadaan dalam menghadapi ancaman angin kencang dalam peralihan kemarau ke musim hujan kami lakukan dengan meminta seluruh SKPD di jajaran pemkab meningkatkan kewaspadaan," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro MZ. Budi Moelyono, di Bojonegoro, Senin (10/11).

Ia menjelaskan sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengenai cuaca di daerahnya selama November akan terjadi angin kencang yang akan berlangsung selama 20 hari.

Masih sesuai prakiraan BMKG, lanjutnya, di daerahnya menginjak Desember akan terjadi hujan lebat selama 20 hari, yang berpotensi menimbulkan banjir Bengawan Solo, banjir bandang dan tanah longsor.

Oleh karena itu, menurut dia, seluruh SKPD di jajaran pemkab harus lebih meningkatkan kewaspadaan, dengan menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam menghadapi bencana.

Ia juga menyatakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ancaman bencana angin kencang dalam peralihan kemarau ke musim hujan.

"BPBD juga mulai menyiagakan personel bencana, dengan melibatkan relawan, juga posko kedaruratan dalam menghadapi munculnya bencana," katanya.

Sementara ini, katanya, musim peralihan dari kemarau ke musim hujan di daerahnya telah mengakibatkan empat rumah roboh di Kecamatan Kedungadem, Padangan dan Ngambon, dalam sepekan terakhir. = ANT/SLAMET AGUS S/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

11

ant/m risyal hidayat

DRAMA KOLOSAL SURABAYA MEMBARA. Sejumlah seniman beraksi ketika membawakan drama kolosal bertajuk "Surabaya Membara" di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jatim, Minggu (9/11) malam.

Surabaya membara episode "Laskar Putri" yang di sutradarai oleh Meimura tersebut melibatkan sekitar 1000 orang yang berkisah tentang pertempuran arek Surabaya melawan penjajah yang merupakan refleksi hari Pahlawan.

SURABAYA - Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, diperingati secara meriah oleh warga Kota Pahlawan, Surabaya. Mulai dari Festival Kuliner Tunjungan, Wisata Heroik Track, Sekolah Kebangsaan, Pawai Surabaya Juang, hingga Surabaya Membara yang digelar di Jalan Raya Pahlawan tepat di depan gedung Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), minggu (09/11) malam.

Dari sekian banyak peringatan Hari Pahlawan, salah satu peringatan yang cukup menyita perhatian adalah pertunjukan kolosal “Surabaya Membara” yang digelar oleh Komunitas

Perlawanan “Pejuang” Mengusir Pasukan Sekutu Teater Semesta.

Pertunjukan kolosal ini melibatkan sekitar 1.200 pemain, yang terdiri dari berbagai lapisan dan elemen masyarakat, mulai dari Pelajar, Mahasiswa, Komunitas Teater, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), organisasi kepemudaan, serta masyarakat Surabaya.

Taufik Monyong selaku Produser dan Pimpinan Produksi (Pimpro) pagelaran kolosal “Surabaya Membara” mengatakan, bahwa hingga galdi terakhir tercatat sekitar 1.200 orang.

Tetapi jumlah itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah.

“Karena kami masih harus melakukan gladi terakhir. Dan bila pada gladi terakhir sebelum gladi bersih ternyata masih ada kebutuhan pemain untuk me-

lengkapi pementasan maka tidak menutup kemungkinan kami akan menambahkan lagi pemain baru. Sekarang ini tercatat 1.200 orang pemain,” papar dia.

Meski sesuai jadwal, acara baru akan dimulai pukul 19.00 WIB, namun masyarakat sudah memenuhi Tugu Pahlawan sejak pukul empat sore. Sesaat waktu akan dimulai, satuan pengaman dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, dan petugas dari Badan Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kota Surabaya membuat barikade agar masyarakat lebih tertib.

Tingginya antusiasme masyarakat, membuat mereka rela berdesak-desakan di tengah jalur kereta api yang melintasi jalan Pahlawan hanya untuk bisa melihat drama kolosal tersebut dari atas.

Di dukung beberapa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) jenis Tank Panser dari Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya, menjadikan visualisasi pertempuran 10 November 1945 ini menjadi tontonan yang bisa membuat siapapun yang melihatnya kagum.

Masyarakat pun Surabaya, larut dalam kenangan perjuangan yang dilakukan para pendahulu demi memerdekakan tanah air. Tidak sedikit pengunjung yang menitikkan air mata karena terhanyut scene adegan pertempuran.

Pagelaran kolosal ini bercerita tentang perlawanan para pejuang dan Arek-arek Suroboyo, setelah mendapat ultimatum tentara Sekutu Inggris, agar menyerah kepada Sekutu. Dengan bermodalkan bambu runcing dan jiwa nasionalisme yang tinggi,

para pejuang dan arek-arek suroboyo berhasil mengusir pasukan sekutu. Selain itu, mereka juga berhasil merebut dan melucuti senjata pasukan sekutu.

Pertempuran ini juga dicatat oleh sejarah dunia, karena dalam pertempuran tersebut juga menewaskan seorang jendral Inggris, yakni jendral Mallaby.

Sepanjang sejarah peperangan, Inggris tidak pernah kehilangan seorang jendral, satu-satunya peperangan yang menewaskan jendral Inggris hanya terjadi di Surabaya.

“Kita ingin selalu membangkitkan semangat nasionalisme Arek-arek Suroboyo.

Semangat ini sangat penting dan harus dikobarkan terus menerus. NKRI harga mati,” tandas pria yang akrab disapa taufik monyong ini. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

MADURA

12

TNBTS

Pemkab Melarang Pengambilan Bunga Edelwies di Area TNBTS

DIPERSIAPKAN. Kawasan untuk meraih Wahana Tata Nugraha (WTN).

Meski Dianggarkan WTN Nihil Prestasi

PROBOLINGGO - Memang tak jarang ditemukan penjualan bunga Edelwies di kolasi wisata Gunung Bromo oleh para wisatawan. Namun pemkab melarang keras kepada pedagang bunga yang tak kunjung layu itu untuk tidak mengambil di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kepala Seksi Pengelolaan Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Musa, mengatakan larangan penjualan bunga Edelwies dikarenakan jenis bunga tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. “Memang bunga itu tergolong bunga yang dilindungi,” jelasnya kepada wartawan, Senin (10/11).

Menurutnya, larangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati. Bahkan dalam undang-Undang itu juga mengatur bunga Endelwies yang dilindungi negara.”Keberadaan dan kelestarian bunga itu terus dijaga. Di area lereng gunung Bromo bunga itu banyak tumbuh di lereng-lereng,” ucap Musa.

Musa menambahkan, laran-

gan tentang penjualan bunga Edelwies itu sudah banyak dilakukan oleh pihaknya kepada para pedagang. Namun berkali-kali diperingatkan, nampaknya tidak mempan bagi mereka.“Mereka sudah tahu kalau bunga itu dilarang . Namun, mereka mengaku menjual bunga merupakan mata pencaharian,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya juga sering melakukan razia kepada mereka. Jika mereka ditemukan mengambil diarea TNBTS, pihaknya akan m e n g a m a n k a n n y a .” K a r e n a dilokasi itu banyak tumbuh bunga Edelwies,”tandas Musa.

Sementara itu, salah satu penjual bunga, Rudi, mengatakan dirinya mendapatkan bunga itu dari hasil budidaya dirumahnya. Karena bunga itu mudah hidup jika ditanam di daerah lereng gunung Bromo.

Jadi banyak tanaman bunga Edelwies dirumahnya.

“Kalau mengambil diarea pengunungan Bromo, jelas akan dilarang. Kalau ditemukan mengambil maka akan dirampas,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

Dishub Tetap Optimis Diraih PROBOLINGGO - Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo nampaknya harus terus ditingkatkan. Sebab dalam tahun ini anggaran untuk bisa meraih Wahana Tata Nugeraha (WTN) tergolong besar, yakni mencapai Rp 200 juta. Tetapi prestasi untuk mendapatkannya nihil.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro mengatakan tahun ini anggaran untuk bisa meraih WTN sudah msuk dalam APBD 2014. Namun untuk medapatkan prestasi itu, pemkab masih belum memperolehnya. “Karena untuk mengupayakan dapat pemkab menganggarkannya,” terangnya kepada wartawan, Senin (10/11).

Menurutnya, dirinya memang tidak begitu paham tentang pengunaan anggaran tersebut. Sebab dirinya masih tergolong baru di

Dinas Pehubungan Kabupaten Probolinggo. ”Kalau yang lebih tahu itu kepala Dishub sebelum saya,”ucap Doddy Nurbaskoro.

Dody Nurbaskoro mengatakan anggaran itu digunakan untuk menunjang prestasi agar bisa meraih WTN. Dari besaran anggaran tersebut, pihaknya mengganggarkan untuk pembuatan rambu-rambu lalu lintas seperti yang ada di wilayah Kota Kraksaan dan daerah lain. Selain itu juga untuk kegiatan adiministrasi.

“Untuk prestasinya pemkab

masih belum memperolehnya.

Pihaknya tetap melakukan upaya agar WTN bisa diraih,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, tahun 2015 mendatang untuk WTN memang tetap diusulkan untuk tetap mendapatkan anggaran APBD. Untuk besarannya, pihaknya mengaku tetap tidak tahu.“Ya tetap Rp 200 juta untuk anggaran WTN tahun depan,”tandas Dody Nurbaskoro.

Doddy Nurbaskoro mengaku, kalau dengan kekurangan untuk WTN agar bisa diraihnya. Pihak Dishub akan terus melakukan pembenahan sehingga prestasi itu bisa didadapatkan. Tetapi untuk meraih hal itu, juga dibutuhkan partisipasi semua elemen dan satun kerja terkait.“Kalau ada kerja sama yang baik, maka prestasi WTN akan mudah diraihnya,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

DILARANG. Meski dilindungi bunga Edelwies tetap di jual oleh warga suku tengger.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482| TAHUN III

13

NYARIS BENTROK. Ketiga kubu dari Ormas dan LSM saat akan menghadiri undangan dengar pendapat Komisi A DPRD Kota Probolinggo.

Nyaris Bentrok di Gedung Dewan Komisi A Tidak Merasa Merugikan Ormas PROBOLINGGO - Ratusan massa dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC. PP) Kota Probolinggo dan dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) dari Aliasi Indonesia Bersatu beserta Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Probolinggo, nyaris bentrok saat akan menghadiri undangan dengar pendapat (Hearing) di Gedung DPRD Kota Probolinggo, Senin (10/11).

Perwakilan dari LSM Aliansi Indonesia Bersatu dan LIRA yang hendak masuk keruagan untuk melakukan dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Kota Probolinggo dihadang puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila . Ketiga kubu saling berhadapan, bahkan nyaris bentrok ketika saling berargumentasi mulai memanas.

Dua Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Probolinggo, Eko

dan Louis Hariona sempat adu mulut bersama Walikota LIRA, Arik Safitri ketika salah satu dari mereka dilarang masuk ke ruangan hearing yang mau digelar.

Beruntung polisi tiba dan melerai ketiga kubu agar tak berbuat anarkis. Akhirnya polisi berhasil memisahkan ketiga kubu tersebut berjauhan.

Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Probolinggo, Louis Hariona mengatakan tidak terima kalau

pihaknya tidak diundang dengar pendapat untuk membicarakan permasalahan yang dilaporkan oleh Aliansi LSM Indonesia Bersatu dan LIRA Kota Probolinggo, soal pekerjaan pengurukan lahan di jalan lingkar utara Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

“Saya tidak terima kalau Komisi A memperlakukannya tidak adil. Seharusnya untuk mengetahui permasalahan, kami harus diundang untuk menclearkan masalah. Kalau seperti ini tidak imbang nantinya. Masak hanya dua LSM pelapor saja yang diundang. Tapi kami tidak,”tegasnya dengan nada emosi.

Untuk meredakan situasi, Walikota LIRA, Arik Safitri mendekati Wakil Ketua PP Kota Probolinggo, Louis Hariono yang

didampingi sejumlah aparat agar tidak terjadi bentrok. Setelah aparat berhasil meredakan situasi, akhirnya Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kota Probolinggo di gelar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, H.Ali Mukhtar, mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan untuk mengundang pihak pelapor terlebih dahulu. Setelah itu, pihaknya akan mengundang pihak terlapor, yakni Budi KM dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk dimintai keterangannya terkait laporan pengurukan lahan konservasi hutan mangrove di jalan lingkar utara tersebut.

SKPD terkait yang akan diundang, diantaranya Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Pe-

layanan Perijinan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Satpol PP, Camat Mayangan, dan pihak kelurahan.

“Komisi A tidak merasa merugikan ormas PP. Kami hanya menjadwalkan dan mengundang LSM LIRA dan Aliansi LSM Indonesia Bersatu sebagai pelapor, terkait proyek pengerukan lahan di jalan lingkar utara itu. Sekali lagi, Komisi A tidak ada kaitannya dengan ormas PP Kota Probolinggo,” tegas Politisi Fraksi Kebangkita Bangsa (FKB) Kota Probolinggo ini.

Usai dengar pendapat digelar, ketiga kubu yang nyaris bentrok mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Probolinggo Kota.

Dan berakhir dengan kondisi aman dan damai. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

PASAR SEMAMPIR

Pedagang Tak Direlokasi

JADI PERHATIAN. Aksi turun jalan yang digelar ratusan mahasiswa untuk menyambut hari Pahlawan ditengah terik matahari.

Mahasiswa Aksi Turun Jalan Suarakan Rencana Kenaikan BBM PROBOLINGGO – Ratusan mahasiswa kabupaten dan kota Probolinggo kembali aksi turun jalan dengan menggelar aksi treaterikal di perempatan jalan Randupangger Kota Probolinggo, Senin (10/11).

Kali ini, mereka melakukan orasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, 10 November. Aksi para mahasiswa ini menjadi perhatian masyarakat yang melewati sepanjang ruas jalan dilintasi.

Warga pun memberikan apresiasi.

“Kami ingin mengajak seluruh warga Kota Probolinggo untuk memperingati bahwa hari ini adalah Hari Pahlawan,” kata Koordinator Kegiatan, Imron dari Ketua Cabang HMI Probolinggo.

Menurut Imron, mahasiswa sebagai agen perubahan harus terus menjunjung tinggi semangat para pahlawan, walaupun dengan perjuangan yang berbeda.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahla-

wan. ”Saya sebagai generasi muda penerus bangsa tidak harus mengangkat senjata seperti para pahlawan kemerdekaan. Tapi kita cukup mengisi atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya jasa pahlawan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme mereka,”tegasnya.

Rute yang dilintasi mahasiswa start dan finish di perempatan Randupangger Kota Probolinggo.

Mereka sempat menyampaikan orasi ditengah terik panasanya matahari yang menyengat.

Suarakan Rencana BBM Sementara itu,

Kenaikan puluhan

mahasiswa yang tegabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Insitute Zainul Hasan (Inzah) Genggong Kabupaten Probolinggo, juga menggelar aksi turun jalan.

Aksi tersebut dimulai dari Kampus INZAH menuju ke Makam Pahlawan di KecamatanKraksaan. Pada pukul 13.00 para mahasiswa PMII aksi tersebut digelar dengan melakukan jalan kaki menuju makan para pejuang itu.”Kami tetap bersemangat meski hujan mengguyur untuk tetap mengenang jasa para pahlawan,” terang Faiz salah satu koordinator aksi itu.

Menurutnya, upaya yang diakukan oleh para sahabat mahasiswa PMII yakni untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena tanpa jasa beliau, maka kemerdekaan tidak mung-

kin bisa dirasakan oleh warga Indonesia.“Patut kita kenang jasa mereka dalam memperjuangkan bangsa ini,” teriak Faiz.

Faiz menegaskan, dalam momentum hari pahlawan saat ini, bangsa ini dihadapkan kepada persoalan baru. Yakni rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan adanya upaya pemerintah dalam menaikkan harga BBM, masih banyak rakyat yang merasa keberatan.

“Diantaranya para petani, nelayan, sopir angkot dan para guru,” ucapnya.

Pihaknya mengaku akan tetap mengawal kebijakan pemerintah. Namun jika upaya pemerintah tersebut tidak memberatkan rakyat di negeri ini.“Jangan sampai bangsa ini terus miskin, karena kemerdekaan Indonesia sudah tergolong lama, selayakanya bangsa ini bangkit,” tegasnya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Polemik pasar Semampir Kraksaan, yang belakangan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupten (Pemkab) Probolinggo, tentang pedagang untuk direlokasi ke lantai dua sepekan kemarin, harus menerima keputusan dari Pemerintah.

Sebab, komitmen itu sebagai upaya pemerintah untuk ketertiban dan kerapian pasar, utamanya di sisi timur.

Akhir bulan Oktober lalu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabuten Probolinggo telah memberikan surat edaran terkait perpindahan para pedagang ke lantai dua khusus pedagang rempah-rempah dan pedagang kue. Namun, para pedagang menolak, dengan alasan mereka tidak mampu membawa barang dagangannya kelantai dua.

Tidak ingin para pedagang selalu berontak kepada pihak pasar dan Dispenda, akhirnya pemerintah menemukan jalan keluarnya. Antara pedagang dan Pemkab sepakat saling menguntungkan, dan menggelar musyawarah antara pedagang dan Dispenda beserta pihak pasar.

Kepala Dinas Pendapatan Daeran (Dispenda) Kabupaten Probolinggo Santiyono, melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Operasional, Pengembangan dan Pengelolaan Pasar, Moch. Husni Nurudin mengatakan, dari hasil musyawarah yang dilaksanakan membuahkan hasil yang diinginkan. Meski para pedagang tetap tidak mau pindah ke lantai dua.

“Jalan keluar dari kami, pedagang harus mengosongkan jalan di sisi sebelah timur pasar Semampir. Mereka harus pindah kedalam, karena selama ini disisi timur itu terlihat sangat kotor,”kata Husni, kepada wartawan kemarin.

Husni menambahkan, para pedagang itu, baik yang sudah lama maupun yang masih baru harus pindah kedalam. Dan pedegang yang di dalam harus mau menerima dan memberikan tempat kepada para pedagang yang direlokasi.”Intinya pedagang tidak mengganggu jalan sisi timur, dan harus terlihat bersih,”lanjutnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER | No. 0482 |2014 TAHUN III SELASA2014 11 NOVEMBER

No. 0482 | TAHUN III

15 15

KONTRAK PEMAIN

Arsenal Dapat Tekenan Putra Beckham

Striker Juventus Fernando Llorente meluapkan kegembiraannya usai mencetak gol pertama timnya saat meraih kemenangan telak 3-0 atas Torino, Senin (10/11) dini hari WIB.

Inter Milan Kembali Raih Hasil Imbang MILAN - Inter Milan kembali gagal meraih tiga poin setelah ditahan imbang Hellas Verona dengan skor 2-2 dalam lannjutan Liga Serie A Italia di Giuseppe Meazza, Minggu (9/11) malam waktu setempat atau Senin (10/11) dini hari WIB. Pekan sebelumnya, Inter harus mengakui keunggulan Parma dengan dua gol tanpa balas.

Dari 11 partai yang telah dijalani, “Nerazzurri” total meraih empat kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan. Atas hasil itu, Inter kini bercokol di posisi kesembilan dengan 16 poin.

Sedangkan, Verona naik ke urutan kesepuluh dengan 14 angka.

Menurunkan skuat terbaiknya, Inter berhasil mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 61% berbanding 39%. Namun, kedua tim memiliki jumlah peluang yang sama. Inter tercatat melepaskan 18 tembakan ke gawang, empat di antaranya tepat sasaran. Sementara, Verona melepaskan 17 tendangan, lima di antaranya mengarah ke gawang.

Meski demikian, Inter justru tertinggal terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan sepuluh menit. Bermula dari serangan balik cepat, Juanito Gomez Taleb melepaskan umpan silang mengarah ke tengah kotak penalti. Bola diterima Lazaros Christodoulopoulos yang kemudian memberikan kepada Luca Toni.

Mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Italia ini akhirnya mampu merobek gawang Inter.

Untung, delapan menit berselang, Inter mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan voli striker Mauro Icardi dari dalam kotak penalti menyambut umpan silang Rodrigo Palacio. Keudukan 1-1 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan dua menit, Icardi kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan silang Palacio ke mulut gawang. Tetapi petaka untuk Inter muncul pada menit ke-51 ketika Gary Medel mendapat akumulasi kartu kuning alias kartu merah menyusul handball di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih untuk Verona.

Akan tetapi, Toni yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah kiper Inter Samir Handanovic berhasil menyelamatkan tendangan mantan bomber Bayern Muenchen ini.

Keunggulan “La Beneamata” sirna juga setelah Verona menyamakan kedudukan hanya satu menit menjelang waktu normal tuntas. Umpan cerdik Javier Saviola disambut dengan tendangan keras Nico Lopez dari sisi kanan

kotak penalti yang mengarah ke tengah gawang tanpa bisa dihadang Handanovic dan mengunci pertandingan dengan skor 2-2.

“Saya pikir kami mendominasi pertandingan sekitar 70-80 menit meski harus berjuang ketika kami bermain dengan sepuluh orang.

Tingkat kebugaran pemain juga menurun seiring dengan situasi badai cedera yang kami hadapi,” kata pelatih Inter Walter Mazzarri.

Pesta Gol Pada laga lain, Juventus semakin kokoh di puncak klasemen seusai pesta gol ke gawang Parma dengan tujuh gol tanpa balas. “Bianconeri” kini mengoleksi 28 angka atau unggul tiga poin dari AS Roma yang bertengger di urutan kedua. Hasil itu tidak lepas dari kemenangan yang diraih Roma saat mengandaskan Torino dengan skor telak 3-0 pada Senin (10/11) dini hari WIB. Berlaga di Juventus Stadium, superioritas “La Vecchia Signora” tidak terbantahkan ketika Fernando Llorente menjadi pembuka keran gol timnya pada menit ke-23.

Stephan Lichsteiner menggandakan keunggulan tuan rumah lima menit berselang, sebelum diperlebar lagi dengan gol kedua Llorente.

Keunggulan tiga gol tidak membuat Si Nyonya Tua mengendurkan serangan. Alhasil, empat gol tambahan tercipta melalui kaki Carlos Tevez pada menit ke50 dan 58 sebelum ditutup dengan dua gol Alvaro Morata pada menit ke-76 dan 88. =espn/carol aji

LONDON - Putra sulung mantan bintang Manchester United (MU) dan mantan kapten Timnas Inggris, David Beckham, Brooklyn Beckham direkrut Arsenal untuk kontak jangka pendek. Harian Inggris, The Daily Star melaporkan bahwa “The Gunners” melangkah lebih cepat untuk menggaet Brooklyn dibandingkan MU dan Chelsea dengan menandatangani kontrak dengan pria 15 tahun tersebut.

Sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya kepada harian itu mengatakan, “Brooklyn adalah seorang pemain yang memiliki talenta. Dia sudah mengikuti semua sesi latihan dan bermain dalam sejumlah laga. Cepat atau lambat dia akan digaet sebuah tim papan atas. Arsenal lebih cepat meniali bahwa bahwa dia memiliki talenta. Mereka melihat potensi yang ada pada diri anak 15 tahun itu dan langsung mengikatnya dengan kontrak.”

Sumber itu melanjutkan, “Klub sudah menandatangani kontrak sekaligus memagarinya dari kejaran MU dan Chelsea.”

Dengan kontrak tersebut, Brooklyn memiliki kesempatan untuk bermain bersama tim utama Arsenal. Bahkan bukan tidak mungkin saat menjamu Manchester United (MU) di Stadion Emirates.

Sementara itu dari Italia dilaporkan, striker Liverpool Mario Balotelli akhirnya dipanggil lagi ke Tim Nasional (Timnas) Italia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014 lalu oleh pelatih Antonio Conte.

Dia masuk dalam daftar 26 pemain “Gli Azzuri” untuk laga melawan Kroasia pada kualifi-

kasi Piala Eropa 2016 di Milan 16 November mendatang.

Laga ini akan menentukan penguasa Grup H. Pasalnya, kedua tim sama-sama mengantongi enam poin hasil dari dua kali menang, tetapi Kroasia berhak duduk di puncak grup karena unggul selisih gol dari Italia.

Balotelli absen dalam beberapa laga persahabatan dan pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 karena diabaikan oleh Antonio Conte, menyusul penampilan buruknya bersama Liverpool. Mantan pemain AC Milan itu baru mencetak dua gol untuk Liverpool musim ini, masing-masing satu gol di Liga Champions dan Piala Liga.

Sedangkan di Liga Utama Inggris, pemain keturunan Gana yang pernah merumput di Manchester City dan Inter Milan tersebut belum mencetak satu gol pun.

Nama lain yang juga baru dipanggil untuk pertama kalinya setelah Piala Dunia 2014 oleh Conte adalah Alessio Cerci.

Selain itu, Conte juga memanggil sejumlah pemain yang akan menjalani debutnya bersama juara dunia empat kali itu yaitu bek Torino, Emiliano Moretti, gelandang Genoa dan Sampdoria Andrea Bertolocci dan Roberto Soriano. Sementara itu pemain veteran Andrea Pirlo dan penyerang Napoli Lorenzo Insigne tidak dipanggil Conte karena masih terbelit cedera.

Setelah melawan Kroasia di kualifikasi Piala Eropa 2016, empat hari kemudian, Italia akan menjalani laga persahabatan melawan Albania. Tetapi Conte akan mengumumkan tim yang lain untuk laga tersebut pada pekan ini. =espn/carol aji

Putra sulung David Beckham, Brooklyn, dikabarkan telah menandatangani kontrak jangka pendek untuk bermain sepakbola dengan klub Arsenal.

16 BACA

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Inter Milan Kembali Raih Hasil Imbang HALAMAN | 15

16

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

Pemain Swansea Bafetimbi Gomis (tengah) mencetak gol kedua timnya pada laga kontra Arsenal yang berlangsung di Liberty Stadium.

ARSENE WENGER

Wenger Lempar Handuk LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku sangat kecewa dengan kekalahan 1-2 dari tuan rumah Swansea City pada lanjutan Liga Utama Inggris di Liberty Stadium, Minggu (9/11) tengah malam WIB. Kekalahan ini membuat peluang Arsenal memperebutkan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini makin tipis. Pria Prancis ini pun mulai lempar handuk.

Jarak antara poin yang dikumpulkan Chelsea di puncak klasemen dengan Arsenal di posisi keenam sangat jauh.

Chelsea perkasa dengan 29 angka, sementara Arsenal hanya dengan 17 poin atau terpaut 12 angka. Jarak yang menganga inilah yang membuat Wenger harus lebih realistis dari target awal.

Dia pun mengaku sangat kecewa dengan kekalahan dari Swansea ini.

Bahkan, dia sulit menjelaskan penyebab kekalahan tersebut. “Saya kira sulit menjelaskan penyebab kekalahan ini karena kami mengontrol pertandingan dan mereka tidak menyerah.

Saya kira kami kehilangan kekuatan di lini tengah pada 20 menit terakhir dan hal itu harus dibayar mahal dengan kekalahan,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Saya mulai khawatir ketika kami kemasukan gol. Sebelum mereka mencetak gol, saya kira kami bisa memenangkan pertandingan, tetapi tendangan bebas mereka luar biasa. Kami kehilangan bola, kami berada dalam tekanan dan kita tidak bisa memprediksi kapan kita kehilangan bola. Pada babak pertama kami

tidak banyak menemukan masalah dan kami memiliki sejumlah peluang.

Ini laga yang sangat taktis. Ketika posisi 1-0, kami mengalami penurunan performa dan insting untuk memenangkan pertandingan.”

Sementara terkait dengan perbedaan poin dengan Arsenal, Wenger mengungkapkan, “Kami memiliki kekhawatiran yang berbeda daripada perbedaan poin itu yaitu bahwa kami kalah pada laga yang seharusnya kami bisa menangkan. Bila Anda mau bersaing menjuarai Liga Utama Inggris, Anda harus lebih realistik daripada hasil yang dicapai pada hari ini.”

Mengomentari kekalahan ini, mantan bek Liverpool yang kini menjadi analis sepakbola Jamie Carragher menilai, penyebab kekalahan tim dari London Utara itu adalah masalah laten.

“Selalu hal yang sama terjadi dengan Arsenal. Tidak ada yang baru. Ini soal cara mereka bermain, cara mereka memahami pertandingan, siapa yang dimainkan dari bangku cadangan dan bagaimana mereka membiarkan situasi seperti ini terjadi hampir setiap minggu

dan setiap musim,” kata Carragher.

Dia melanjutkan, “Mereka sudah unggul 1-0 tetapi berhasil disamakan karena mereka semua maju ke depan dan keewalahan saat serangan balik cepat. Lalu gol kemenangan Swansea terjadi karena kelemahan para pemain belakang Arsenal. Para pemain belakang tidak cukup kuat secara fisik untuk mengantisipasi bola-bola lambung yang datang dari samping. Masalah seperti ini bisa diidentifikasi oleh siapa pun.”

Dia melanjutkan, “Kemarin di Anfield, Jose Mourinho melihat Raheem Sterling sebagai pemain berbahaya untuk Chelsea dan dia menempatkan Ramires untuk menghentikannya.

Saya kira Alex Oxlade Chamberlain adalah pemain yang cukup baik di lini depan Arsenal tetapi untuk ditempatkan di depan Chambers, Montero lebih baik dari dia.”

Karena itu, menurut Carragher, seharusnya Wenger menempatkan pemain belum berpengalaman Hector Bellerin di depan Chambers atau beritahu Alex Oxlade-Chamberlain untuk tidak terlalu maju ke depan dan tetap berdiri di depan Chambers. “Tetapi kan Wenger terlalu percaya pada timnya dan cara mereka bermain. Dia menyuruh pemainnya menyerang, bermain dengan gaya Arsenal dan tidak perlu khawatir dengan serangan balik lawan.

Tetapi justru di situlah kelemahan Arsenal,” jelasnya. =sky sports/carol aji

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

KH. ALAWI MUHAMMAD TOKOH ULAMA PPP WAFAT SAMPANG | N

KORAN MADURA NETER

G III PAHLAWAN SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No.KO0482 LENA|NTAHUN P N A DI MATA PEREMPUAN HALAM

A

Rizqi Maurania Kanza, putri batik Pamekasan ini, berbagi pandangannya memaknai hari pahlawan.

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Demonstran Melemparkan Telur Busuk ke Papan Nama DPRD PAMEKASAN – Penolakan atas kenaikan harga BBM kian meluas.

Kali ini barisan mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan berunjukrasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (10/11) .

Para demonstran mengawali aksinya dengan melakukan long march dari Monumen Arek Lancor menuju kantor wakil rakyat di Jalan Kabupaten dengan membawa spanduk, poster yang bertuliskan tuntutan penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM sebesar Rp 3000.

Dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Pamekasan, Makruf Malaka mengatakan alasan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM karena akan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat miskin, sebab kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Sedangkan pengalihan subsidi BBM ke sektor lain yang dijanjikan pemerintah hanya sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM. Pengalihan tersebut pada akhirnya tidak akan berdampak pada kemajuan bangsa seperti yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya.

“Dengan kenaikan BBM, pemerintah bukan mensejahterakan rakyat, tapi justru menyengsarakan dan membunuh rakyat secara perlahan. Kami minta Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM, atau jika tidak mampu, maka turun saja dari jabatannya sebelum rakyat menurunkan anda,” kata Makruf Malaka.

Penolakan Kenaikan Harga BBM Meluas Dalam aksi tersebut, pendemo juga meminta DPRD Pamekasan agar merekomendasikan dan menyepakati untuk bersama-sama menolak rencana kenaikan harga BBM dengan mengirimkan tanda tangan semua anggota DPRD yang berjumlah 45 orang melalui faximile ke DPR RI. Di hadapan pendemo, Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pihaknya secara pribadi mendukung aspirasi mahasiswa dan menyatakan menolak ter-

hadap rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, setiap terjadi kenaikan harga BBM yang paling dijadikan korban oleh pemerintah adalah masyarakat miskin.

“Secara pribadi, selaku anggota DPRD, sangat mendukung dan menolak kenaikan harga BBM, tapi kalau secara kelembagaan, saya mohon maaf karena harus minta persetujuan dari semua anggota DPRD. Sebab di antara fraksi di sini ada yang setuju dan tidak,” kata politisi

PPP ini.

Selain ketua DPRD, terdapat sejumlah anggota DPRD lainnya yang juga sejalan dengan pemikiran mahasiswa atas wacana kenaikan harga BBM yang juga menyatakan menolak. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris dari fraksi PBB, Hosnan Ahmadi dari fraksi PAN, Ismail dari fraksi Demokrat, Rida’i dan Taufiqurrahman dari Fraksi Merah Putih.

Setelah sejumlah perwakilan

fraksi itu menyampaikan pernyataannya. Kemudian mahasiswa meminta anggota tersebut menandatangani penyataan penolakan yang ditulis pada kain putih.

Mahasiswa berharap kain tersebut dapat ditandatangani oleh semua anggota DPRD setempat, namun hanya sedikit anggota yang membubuhkan tanda tangan. Mereka kecewa dan akhirnya menyerahkan kain itu ke Sekretaris DPRD agar dapat ditandatangani semua anggota DPRD dan akan diambil hari ini (11/11).

Sebelum menyudahi aksinya, mahasiswa yang kecewa itu melempar telur busuk ke papan nama DPRD Pamekasan, sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak semua anggota DPRD setempat dapat membubuhi tandatangan sebagai pernyataan penolakan bersama atas rencana kenaikan harga BBM. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SEMBAKO

Harga Daging Sapi Naik

TAK TERAWAT. Seekor kambing berkeliaran di dalam bekas benteng Belanda di Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, Senin (10/11).

Situs Sejarah Tak Terawat Pemerintah Kurang Menghormati Jasa Pahlawan SUMENEP – Bekas benteng Belanda yang berada di Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, terlihat kumuh, Senin (10/11). Kondisinya tidak terawat, dipenuhi semak blukar, di dalamnya ditempati puluhan sapi dan kambing.

Bekas benteng itu dibangun Belanda sekitar tahun 1785, dengan luas area pekarangan 12.765 m2. Bangunan tua tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2001 diresmikan sebagai bangunan peninggalan Belanda oleh Bupati Sumenep Moh. Ramdlan Siraj.

Pada tahun 2003, peninggalan sejarah itu menjadi salah satu cagar budaya di bawah pengawasan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Mojokerto. Hanya saja, tampaknya perawatan kurang maksimal.

Tidak hanya itu, di luar bangunan peninggalan Belanda itu, terdapat kompleks pemakaman Belanda yang dibangun sekitar tahun 1933. Saat ini, kondisi makam tersebut juga tampak tidak terawat. ”Di dalam tidak ada isinya, yang ada hanya sapi dan kambing. Karena ini sudah milik Pemprov Jatim, dan di sini ada petugas UPT (Unit Pengelola Teknis) yang bertugas,” kata salah satu penjaga yang tidak mau disebutkan namanya, kemarin.

Menurutnya, di dalam bekas benteng tersebut jumlah sapi milik pemerintah tersebut berjumlah sebanyak 13 ekor. ”Kalau sap-

inya banyak, sekitar 13 ekor, kalau kambingnya lebih banyak lagi,” terangnya.

Secara terpisah, Ketua Forum Belajar Bersama Rakyat (FB2R) Kabupaten Sumenep, Tin Mayyah mengatakan, Tugu Pahlawan yang terletak di Kecamatan GulukGuluk juga tak terawat. Bahkan, imbuhnya, sudah banyak sebagian masyarakat yang tidak tahu bahwa tugu tersebut memiliki nilai sejarah perlawananan kiai di Sumenep melawan penjajah.

Selama ini, Pemkab Sumenep dinilai kurang menghormati jasa para pahlawan dan situs bersejarah. Salah satu indikasinya terlihat dalam kebijakan pemerintah yang selama ini tidak merawat situs-situs bersejarah yang merupakan peninggalan para pahwalan di Sumenep.

"Saya kira, kalau memang mereka peduli, seharusnya situssitus sejarah seperti itu, tidak akan sampai begitu kondisinya.

Apa sih susahnya merawat tugu pahlawan? Itu, kan, tinggal menganggarkan, ketimbang sibuksibuk merayakan Hari Jadi yang saya kira tidak substansial sama sekali," kesalnya seraya menying-

gung perayaan Hari Jadi Sumenep ke-745.

Pengurus harian Fatayat NU Cabang Sumenep itu menuturkan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengenang dan menghormati semua jasa pahlawan, salah satunya dengan merawat situs-situs bersejarah yang ada kaitannya dengan sejarah perjuangan para pahlawan di Kabupaten Sumenep.

"Dua fakta itu menurut saya sudah lebih dari cukup, untuk dijadikan bukti bahwa pemerintah sedang tidak peduli pada pendahulunya. Mereka sudah terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial yang sifatnya selalu berbau pencitraan," tutupnya.

Sementara itu, budayawan Sumenep, Ibnu Hajar mengatakan, Disbudparpora hanya bisa membangun monumen, namun lemah dalam perawatannya. Ia mencontohkan monumen perjuangan yang di Kecamatan Guluk-Guluk.

Monumen tersebut sebagai bukti perjuangan berdarah K.H. Abdullah Sajjad Syarqawi, Ketua Barisan Sabilillah yang gugur sebagai syahid pada masa Agresi Belanda II pada 3 Desember 1947.

“Jangankan memberikan bantuan sosial kepada semua veteran perang, menghargai bangunan yang bernilai sejarah saja pemerintah terkesan tidak bisa. Betapa tragisnya saya, ketika melihat

monumen perjuangan pahlawan di Guluk-guluk sampai saat ini tidak terawat. Bagaimana kita mampu menghargai jasa pahlawan kita, wong merawat monumen untuk mengenang mereka saja kita tidak pernah becus,” ujarnya.

Menggapi hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Totok Febriyanto mengatakan tidak bisa melakukan perawatan bekas benteng, karena bangunan itu kewenagan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Hingga saat ini masih belum ada pelimpahan dari Pemprov, jadi kami tidak bisa melakukan perawatan,” dalihnya.

Kendati demikian, pihaknya selaku instansi yang membidangi kabudayaan, akan terus berusaha agar keberadaan benteng tersebut kembali menjadi wawenang pemerintah daerah. ”Kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus berusaha agar pemerintah provinsi secepatnya melimpahkan. Sehingga, pemerintah daerah bisa merawatnya,” terangnya Sebab, lanjut bekas Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) itu, jika tidak secepatnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dikhawatirkan akan musnah karena termakan usia. ”Kalau tidak ada perawatan, jelas akan musnah dengan sendirinya,” tukasnya. =JUNAEDI/ FATHOL ALIF/MK

SUMENEP - Harga daging sapi di Kabupaten Sumenep, naik dibandingkan pekan dan bulan sebelumnya, diduga akibat tingginya permintaan atas komoditas tersebut.

"Sesuai hasil pemantauan rutin harga kebutuhan pokok di Pasar Anom Baru di Kecamatan Kota, harga daging sapi pada Senin ini sebesar Rp 120 ribu perkilogram yang berarti naik Rp10 ribu perkilogramnya dibanding pekan lalu," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Saiful Bahri di Sumenep, Senin (10/11).

Pada pekan lalu, kata dia, harga daging sapi sebesar Rp 110 ribu perkilogram yang juga naik dibandingkan pada Oktober yang sebesar Rp ribu perkilogram.

"Kenaikan harga daging sapi pada November ini diduga akibat tingginya permintaan, karena saat ini merupakan masa kepulangan jemaah haji," ujarnya.

Saiful menjelaskan, keluarga besar jemaah haji biasanya menyediakan masakan bagi para tamu yang berkunjung atau bersilaturrahim kepada jemaah haji.

"Salah satu masakan yang disediakan untuk jamuan para tamu itu adalah masakan yang berbahan baku daging sapi. Kami menduga momen ini yang dimanfaatkan pada pedagang untuk menaikkan harga daging sapi," ucapnya.

Ia juga mengemukakan, sesuai pengalaman tahuntahun sebelumnya, kenaikan harga daging sapi selalu terjadi pada masa kepulangan jemaah haji.

"Menyediakan jamuan bagi para tamu yang berkunjung kepada warga yang baru pulang menunaikan ibadah haji merupakan budaya di Sumenep dan Madura pada umumnya," kata Saiful, menambahkan.

Di Sumenep, lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok oleh staf disperindag setempat tersebar di dua tempat, yakni di Pasar Anom Baru dan Pasar Bangkal Baru, semuanya di Kecamatan Kota. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482| TAHUN III

C

Komunitas Jurnalis Sumenep Diresmikan

S

PELEPASAN BALON. Bupati A. Busyro Karim memotong pita pelepasan balon sebagai tanda launching KJS, Minggu (9/11) malam di Water Park Sumekar.

UMENEP - Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) diresmikan, Minggu (09/11) malam di Water Park Sumenep (WPS). Acara launching KJS itu bertajuk Satu Hati Membangun Sumenep.

Ketua KJS, Abd. Rahem mengatakan, KJS diresmikan salah satunya sebagai wadah para jurnalis yang ada di Kabupaten Sumenep agar lebih terakomodir keberadaannya.

“Sementara, tujuan dibentuknya KJS ini tidak lain adalah agar kita jurnalis Sumenep bisa satu hati membangun Sumenep ke depan. Kita ingin, para jurnalis Sumenep mengawal

Anggota Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) foto bersama pada launching KJS, Minggu (9/11) malam.

setiap kebijakan agar mampu mewujudkan Sumenep yang lebih maju lagi,” ucapnya saat menyampaikan sambutan.

Sementara itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutan acara itu, mengucapkan selamat kepada seluruh anggota KJS. Bupati

berharap agar media di Sumenep bisa mengawal setiap kebijakan pemerintah agar Kabupaten Sumenep lebih baik lagi.

“Mari bersama-sama satu hati, karena kalau dua hati itu tidak ada, kita buat agar Sumenep lebih mantap lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi berharap keberadaan KJS di Sumenep dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap pembangunan Sumenep ke depan.

Untuk diketahui, jurnalis yang tergabung dalam KJS sebanyak 22 orang dari berbagai media, yaitu: Metro TV, TV One, Trans7, Net TV, JTV, Madura Channel, MNC Group, Kompas TV, RRI, Koran Madura, Kabar Madura, Surabaya Pos, Suara Madura, Suara Rakyat, Suara Pamekasan, dan Duta Masyarakat. =ADV/FATHOL ALIF

REMPAH-REMPAH

Waspadai Merica Palsu Sumenep - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, menemukan peredaran merica palsu yang dicampur dengan merica asli di Pasar Anom Baru di Kecamatan Kota Sumenep.

"Untuk sementara sesuai hasil penelusuran kami, merica palsu itu ditemukan di salah satu pedagang rempah-rempah di Pasar Anom Baru. Saat ini, kami melakukan pendekatan dengan pedagang tersebut untuk mengetahui asal-usul merica palsu itu," kata Kepala Disperindag Sumenep, Saiful Bahri di Sumenep, Senin (10/11).

S

UMENEP - Bupati Sumenep, A. Busyro Karim memberikan penghargaan kepada enam orang inspiratif yang ada di Kabupaten Sumenep.

Penghargaan Bupati itu diberikan kepada enam orang yang dinilai telah menginspirasi masayarakat untuk tidak menyerah terhadap keadaan.

Keenamnya ialah: Fara Maisaroh, bidan honorer di kepulauan.

Yang kedua adalah Nasiruddin, salah seorang guru ngaji.

Keahliannya dalam melantunkan ayat-ayat suci al Qur’an, ia berhasil mengharumkan nama Sumenep setelah menjadi juara qori’ tingkat nasional.

Penghargaan Bupati juga diberikan kepada A. Zahri, guru honorer yang ada di Kecamatan

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya menerima laporan dari sejumlah warga tentang merica yang diduga palsu, karena tidak beraroma layaknya merica dan mudah pecah atau hancur.

"Kami langsung menindaklanjutinya dengan mendatangi beberapa pedagang merica di Pasar Anom Baru, dan ternyata memang ada merica palsu,"

ujarnya.

Untuk sementara, kata dia, merica palsu yang dicampur dengan merica asli itu ditemukan di salah satu pedagang.

"Kami mengecek merica yang dijual oleh beberapa pedagang di Pasar Anom Baru. Hasilnya, memang ada di satu pedagang.

Sementara di pedagang lainnya, tidak ada temuan merica palsu," ucapnya.

Saiful juga mengemukakan,

merica palsu tersebut diduga dibuat dari singkong atau ketela pohon yang dikeringkan.

"Saat ini, kami masih mendalaminya, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui bahan yang digunakan untuk membuat merica palsu tersebut," katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga merica di tangan pedagang eceran telah mengalami kenaikan, yakni dari Rp160 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 200 ribu per kilogram bahkan hingga Rp250 ribu per kilogram. =ABD AZIZ/ANT

Saiful Bahri

Kepala Disperindag

Bupati Beri Penghargaan Insan Inspiratif

BERI PENGHARGAAN. Bupati A. Busyro Karim saat memberikan penghargaan kepada insan inspiratif, Minggu (9/11) malam.

Gapura. Meski telah menjadi guru honorer puluhan tahun lamanya, namun ia tetap tidak diangkat menjadi PNS. Ia tetap semangat mencerdaskan anak bangsa, meski bayaran yang diterimanya tiap bulan tidak sampai Rp. 300 ribu.

Bupati Sumenep juga memberikan penghargaan kepada Sujono. Dalam kesehariannya, ia selalu menyediakan minuman kepada semua anggota dewan dengan bayaran yang tak seberapa.

Selanjutnya, Mutiatul Khairiyah. Ia adalah sosok mungil yang menerima penghargaan atas prestasi yang dia ukir se-

bagai siswa dengan nilai ujian nasional tertinggi se Jawa Timur.

Penghargaan juga diberikan kepada Untung. Meski tak memiliki tangan, namun tekatnya untuk mengajar tetap membara dalam jiwa. Dengan keterbatasannya, ia sehari-hari mengajar di Kecamatan BatangBatang.

Kepada enam orang tersebut, Bupati Sumenep masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000. Busyro juga memberikan motivasi kepada enam orang tersebut.

“Selamat, dan terus belajar agar menjadi anak yang selalu berprestasi,” ucap Bupati kepada Mutiatul Khairiyah saat menyerahkan piagam. =ADV/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

berpakaian tokoh punakawan. Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep berpakaian tokoh punakawan saat mengatur lalu lintas di Jalan Raya Trunojoyo, Senin (10/11)

SUMENEP – Ratusan pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Attaufiqiyah, Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, melakukan tabur bunga dan doa bersama di makam pahlawan di Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep, Senin (10/11).

Ratusan siswa yang masih usia dini itu, diajak mengenal lebih dalam perjuangan para pahlawan yang tangguh dan gigih mengantarkan bangsa ini lepas dari belenggu tangan para penjajah menuju ke pintu gerbang kemerdekaan, menjadi bangsa republik yang majemuk dan plural ini.

Pantauan Koran Madura, di makam pahlawan, para siswa didampingi gurunya melakukan doa bersama dan menabur bunga di atas pusara para pahlawan untuk mengenang jasa perjuangnnya untuk bangsa dan negara.

Kepala MI Attaufiqiyah Khomaidi mengatakan, siswa yang masih usia dini itu diharapkan dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan, memajukan

PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA

Dari Tabur Bunga Hingga Kostum Pahlawan bangsa ini menjadi bangsa makmur dan sejahtera.

Sementara sejumlah anggota Polres Sumenep berdandan ala tiga tokoh punakawan dan pejuang kemerdekaan untuk mengajak warga setempat tertib lalu lintas di kawasan depan Masjid Agung di Kecamatan Kota Sumenep.

"Kami sengaja mendandani sejumlah anggota layaknya Semar, Petruk, dan Gareng, serta berkostum pejuang guna memperingati Hari Pahlawan, dengan tetap bertugas sebagaimana mestinya," kata Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar, kemarin.

Polisi yang berdandan ala tiga tokoh punakawan itu mengajak warga untuk tertib lalu lintas di kawasan depan Masjid Agung di Jalan Trunojoyo. "Sementara sejumlah anggota kami yang bertugas di Jalan HP Kusuma berkos-

TABUR BUNGA. Pelajar melakukan tabur bunga di makam pahlawan Sumenep, Senin (10/11).

tum ala pejuang," ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya mendandani anggotanya me-

nyerupai tiga tokoh punakawan dan berkostum ala pejuang itu merupakan salah satu cara untuk

lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

"Ada kesan menghibur sekaligus menyadarkan dan mengingatkan kembali akan Hari Pahlawan.

Setiap warga negara Indonesia harus selalu mengingat dan menghormati jasa para pejuang yang telah berkorban untuk merebut dan meraih kemerdekaan," ucapnya, menerangkan.

Dalam kesempatan itu, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep juga membagikan bendera merah putih ukuran kecil dari bahan plastik kepada para pengguna jalan.

"Kami akan selalu berusaha untuk mengingatkan warga Sumenep tertib lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya," kata Musa, menambahkan. =AHMAD SAI/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482| TAHUN III

E

Dana Pipek Diprediksi Membengkak Fraksi Demokrat Katakan Tak Banyak Berikan Kontribusi SUMENEP – Anggaran dana program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Pipek) dimungkinkan membengkak hingga mencapi Rp 1 miliar setiap anggota dewan. Pada tahun ini, setiap wakil rakyat menerima Rp 750 juta.

Sejumlah fraksi DPRD Sumenep meminta dana stimulan tersebut pada tahun 2015 ditambah. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Hadi Soetarto, beberapa hari yang lalu.

Alasan dewan mengusulkan penambahan dana pipek, salah satunya mengacu terhadap hasil reses atau serap aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. ”Kami masih belum mengetahui kepastiannya, namun informasi yang saya terima ada usulan ke Sekkab, dana pipek tahun

depan dinaikkan menjadi Rp 1 miliar,” kata salah satu anggota dewan yang enggan disebutkan namanya, Senin (10/11).

Namun, Ketua Fraksi Demokrat Masdawi mengaku tidak banyak tahu terkait usulan penambahan dana pipek itu. Hanya saja, dirinya membenarkan bahwa saat ini isu penambahan dana pipek di internal DPRD sudah ramai dibicarakan. ”Kami masih menunggu isu yang berkembang di internal DPRD,” tuturnya.

Ia tidak begitu mempersoalkan dana itu. Walaupun dana pipek tahun 2015 tidak diang-

garkan kembali, menurutnya, Fraksi Demokrat tidak akan mempermasalahkan. ”Jika dana itu dijadikan sebagai media untuk berpolitik, ditiadakan pun tidak apa-apa,” katanya.

Menurutnya, penggunaan dana pipek selama ini tidak banyak memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. ”Selama 14 tahun saya menjabat sebagai kepala desa, tidak ada satupun incumbent yang membicarakan masalah itu. Jadi, saya tidak tahu karena saya tidak pernah merasakannya,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma belum bisa memastikan penambahan dana pipek tersebut. Sebab, sampai saat ini masih belum melakukan pembahasan, termasuk juga melakukan pertemuan yang membicarakan tentang penama-

Anggaran Dana Pipek Tahun 2012 Rp 10 miliar

@ Rp 200 juta.

Tahun 2013 Rp 15 miliar

@ Rp 300 juta.

Tahun 2014 Rp 3.750.000.000 @ Rp 750 juta.

Tahun 2015 Rp 50 miliar

@ Rp 1 miliar. *)

bahan dana pipek dengan Sekkab Sumenep.

Namun, keberadaan dana pipek tersebut masih sangat diperlukan oleh sejumlah anggota dewan. Sebab, dana itu bukan untuk anggota DPRD, melainkan murni untuk kepentingan masyarakat.

”Hanya saja lokasi yang akan menjadi sasaran proyek atas arahan dan petunjuk anggota dewan,” terangnya.

Informasi yang berhasi dihimpun Koran Madura, dana pipek setiap tahunnya terus meningkat.

Pada tahun 2012 dana pipek mencapai Rp 10 miliar dengan asumsi setiap anggota DPRD menerima sebanyak 200 juta.

Pada tahun 2013 dana pipek mencapai Rp 15 miliar dengan asumsi setiap anggota DPRD mendapatkan dana sebesar Rp 300 juta. Pada tahun 2014, dana pipek tersebut mengalami peningkatan yang cukup drastis, yakni hingga mencapai Rp 3.750.000.000, dengan asumsi setiap anggota DPRD mendapatakn jatah sebesar Rp 750 juta. Sedangkan jumlah anggota DPRD Sumenep sebanyak 50 orang. =JUNAEDI/MK

DUGAAN PROYEK PAB FIKTIF

Dewan Panggil Pejabat Cikatarung SUMENEP – Komisi C DPRD Sumenep dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan kepada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) setempat. Hal itu terkait dugaan proyek pengadaan air bersih yang ditengarai fiktif di Kecamatan Kangean, Kepulauan Arjasa.

"Kalau kita duduk bersama, kami yakin persoalan itu bisa segera terselesaikan. Karena, akan cepat ditemukan titik persoalan yang sebenarnya terjadi," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep, M. Sukri, Senin (10/11).

Hanya saja, politisi asal Kepulauan Raas itu enggan mengungkapkan waktu pemanggilan itu. "Kalau masalah waktu, kita sesuaikan saja. Kalau sudah diketahui (waktu pemanggilan), kita pasti akan kabari lagi teman-teman semua," ungkapnya.

Pagiat Sumenep Media Center (SMC) Zainullah mendesak komisi bidang pembangunan di legislatif segera memanggil pengguna anggaran. "Kami harap dewan tidak hanya obral janji, namun itu (pemanggilan) harus segera dilakukan," desaknya.

Sebab, sambung Zainullah, pihak Cikatarung sebagai pengguna anggaran harus bertanggungjawab. Walaupun pucuk pimpinannya sudah berubah, pihak Cikatarung tetap harus bertanggung jawab. Sebab, pada

saat peralihan jabatan, dipastikan ada serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya.

"Nah, kalau memang benar adanya, dan ada kerugian negara, maka dana itu harus dikembalikan ke kas negara. Apabila kasus tersebut ada unsur tindak pidananya maka itu harus diproses hukum,” katanya.

Kalau kita duduk bersama, kami yakin persoalan itu bisa segera terselesaikan.”

M. Sukri

Sekretaris Komisi C Zainullah mencurigai, dugaan fiktifnya program tersebut dilakukan secara terorganisir dan masif.

Sebab, dilihat dari kronologis kejadiannya, Cikatatarung terkesan membiarkan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan.

"Ini kan sudah dua tahun lamanya, jika memang ada kontrol, sangat tidak mungkin itu terjadi. Apalagi, setiap pekerjaan yang memakai uang negara, pasti harus ada pertanggungjawabannya. Jadi, sama halnya Cikatarung memang melegalkan pekerjaan tidak dikerjakan atau difiktifkan,"

ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas PU Cikatarung Sumenep Bambang Irianto masih belum bisa memberikan keterangan, sebab saat didatangi ke tempat kerjanya sedang tidak di kantornya, kemarin.

Informasinya, sedang mengikuti rapat di Pamkab Sumenep. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak aktif.

Proyek Pengadaan Air Bersih (PAB), di Dusun Betore, Desa Angkatan, dan Dusun Tengah, Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep, dilaporkan ke polisi oleh tokoh masyarakat setempat, lantaran proyek tahun 2012 itu, hingga kini fisiknya belum ada, padahal dananya diduga sudah cair dua tahun lalu.

Masduki Rahmad (34) dan Muhtar Rafik (43) yang curiga dengan proyek sekitar Rp 300 juta tersebut, secara resmi melaporkan ke Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Sumenep, dengan bukti nomor pengaduan 11 yang diterima oleh petugas Unit Pidkor Yayan Ciptadu, 30 Oktober 2014.

Dalam laporannya, proyek PAB untuk masyarakat kepulauan semestinya sudah selesai dikerjakan tahun 2012 lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dikerjakan, padahal beberapa material sudah menumpuk di lokasi. Seperti halnya mesin diesel dan material alat-alat bangunan. =JUNAEDI/MK

TIDAK TERAWAT. Tugu pahlawan yang terdapat di Kecamatan Guluk-Guluk, Senin (10/11). Tugu tersebut terlihat kotor dan ditumbuhi rerumputan. Berita terkait Hal. B

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

MADURA

Peluncuran Kartu Sakti Dinilai Tindakan Gegabah Suli: Seharusnya KIS, KIP, dan KKS Menunggu Persetujuan DPR PAMEKASAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris menilai program Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), berupa peluncuran “kartu sakti” itu sebagai program yang gegabah. Kartu sakti itu itu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sehat (KKS), belum ditemukan landasan hukumnya sehingga realisasi kartu tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Suli, landasan hukum dalam program bantuan tiga kartu yang dimaksud adalah program kartu sakti presiden Indonesia ke-7 itu belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 ini.

“Kebijakan meluncurkan yang disebut dengan kartu sakti ini, saya rasa adalah tindakan gegabah, karena dari mana anggaran yang akan digunakan oleh presiden. Semestinya, terlebih dahulu presiden itu melakukan pembahasan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), agar ada payung hukumnya,” kata politisi PBB ini.

DPR memegang hak anggaran.

Sehingga perlu adanya kesepakatan-kesepakatan dengan DPR RI sebelum peluncuran dilakukan, karena realisasi ketiga kartu tetap harus menggunakan dana dari APBN. Jika di kemudian hari parlemen yang didominasi oleh partai oposisi tidak menyetujui program tersebut, maka kartu yang telah diluncurkan oleh presiden itu

akan menjadi bumerang dalam pemerintahannya, karena bisa dianggap presiden menipu rakyat. ”Ya kalau DPR RI setuju dengan program itu. Kalau misalkan tidak disetujui apakah Presiden Jokowi akan menggunakan dana pribadi dalam programnya. Ini nanti akan menjadi bumerang, karena diluncurkan tanpa persetujuan dari DPR RI,” ungkapnya.

SeharusnyaPresiden menyusun programnya untuk dibahas dan disahkan dalam susunan pembangunan nasional. Baru setelah itu dibahas dengan DPR RI selaku lembaga yang mempunyai hak masalah anggaran.

Setelah ada kesepakatan, baru program diluncurkan dengan landasan hukum yang sudah jelas.

Dana peluncuran dan realisasi kartu sakti memanfaatkan peralihan dana subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) yang sebentar lagi naik. Tiga kartu diterima masyarakat tapi BBM naik hingga Rp 3000 per liter. Sementara belum ada jaminan program kartu sakti ini berhasil dalam pelaksanaannya.

”Ini namanya menipu masyarakat. BBM dijual dengan harga tinggi dengan iming-iming bantuan tiga. Padahal harga BBM

yang sebentar lagi naik sangat menyengsarakan rakyat,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

F

AREK LANCOR

Taman Kota Dibuat Rusak?

PAMEKASAN - Taman Kota Arek Lancor, yang merupakan taman utama di Kota Pamekasan, dibuat rusak.

Celakanya, yang membuat taman itu rusak adalah Pemkab Pamekasan sendiri. Padahal awal 2015 nanti akan dilakuan penilaian Adipura tahap pertama.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Hosairi, hal ini menjadi kontras.

Seharusnya jelang penilaian Adipura, taman-taman di sekitar kota itu dirawat, dibuat indah, bahkan membuat dan menciptakan taman-taman baru, untuk menambah hijaunya suasana kota. Tapi di Pamekasan, taman yang sudah ada dan merupakan taman permanen, yang setiap tahun menjadi objek pertama yang dinilai oleh tim penilai Adipura, malah dirusak oleh Pemkab itu sendiri. Karena itu, Imam meminta Pemkab bertanggungjawab atas hal ini.

Rusaknya Taman Arek Lancor itu karena sering digunakan untuk kegiatan seremonial Pemkab belaka.

Terakhir digunakan sebaga lokasi pameran pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi Pamekasan ke-484, awal bulan kemarin. Karena dijadikan pusat kegiatan itu, yang sampai tiga hari, membuat taman-taman di sekitarnya rusak. Rumput-rumput hias banyak yang mengering dan mati, karena diinjak-injak.

Beberapa bunga dan tanaman hias banyak yang rusak, seperti beberapa rantingnya yang patah sehingga tak indah lagi dipandang. Dan lain sebagainya. Menurutnya hal ini bukan masalah sepele, tapi masalah yang serius.

“Anggaran terus diberikan untuk pemeliharaan taman itu. Ternyata anggaran itu hanya dipakai untuk memperbaiki, setelah taman itu dirusak. Tanpa berupaya untuk menghentikan berbagai penyebab terjadinya kerusakan. Ini kan sama saja buangbuang anggaran saja,” tukas politisi PKB ini. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482| TAHUN III

G

SATLANTAS

Polisi Berseragam Tentara Tempo Dulu

PERAWATAN. Salah satu pasien sedang dirawat di zal anak, RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan.

Waspadai Penyakit Demam Berdarah Bisa juga Menimbulkan Gangguan Pencernaan PAMEKASAN - Sejumlah kecamatan di Kabupaten Pamekasan mulai diguyur hujan, yang menunjukkan masa peralihan musim kemarau ke musim hujan sudah tiba.

Biasanya, pada musim pancaroba atau peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, sejumlah penyakit akan menyerang warga seperti flu, batuk, pilek, demam, gangguan saluran napas, masuk angin, influenza, gangguan pencernaan seperti diare dan tifus abdominalis.

Dari beberapa penyakit tersebut demam berdarah salah satu penyakit yang harus diwaspadai.

Sebab penyakit itu merupakan penyakit yang paling sering menjangkit masyarakat.

Penyebabnya adanya bakteri, terutama pada daerah yang airnya meluap sehingga bakteri dan parasit dari septic tank dan kotoran hewan terangkat dan hanyut kemudian mengkontaminasi air, bahan pangan, atau menginfeksi langsung manusia.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan, Pemkab Pamekasan, Rusdi Saleh mengaku sudah melakukan koordinasi dengan seluruh puskesmas dan bidan yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan di Pamekasan, guna

mewaspadai terjadinya penyakit di musim pancaroba tersebut. “Pada peralihan musim penghujan ke musim kemarau perlu diwaspadai penyakit demam berdarah. Pada masa ini, populasi nyamuk demam berdarah meningkat karena banyaknya tempat perindukan,� ungkap Rusdi Saleh.

Upaya yang akan dilakukan di antaranya meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama dalam hal penggunaan air bersih. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun, penggunaan jamban sehat, pemberantasan jentik di rumah, sekolah, kantor, dan lingkungan sekitar. Konsumsi buah dan sayur setiap hari, beraktivitas fisik setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah

sembarangan serta penggunaan alat pelindung diri. Misalnya memakai sepatu boot saat terjadi banjir untuk menghindari infeksi leptospira dan memakai lotion anti nyamuk di wilayah rawan/endemis demam berdarah.

Menurut Rusdi, apabila ada sejumlah masyarakat yang merasakan panas, untuk tidak menunda agar dilakukan pemeriksaan kesehatan di sejumlah tempat pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas. Sebab kebiasaan masyarakat masih menunda pemeriksaan kesehatan sebelum jatuh sakit parah.

Selain demam berdarah, penyakit yang sering menyertai musim pancaroba yakni gangguan pencernaan. Salah satu gangguan pencernaan yang biasanya muncul pada musim hujan adalah diare. Diare ditandai dengan keluarnya buang air besar yang sangat encer seperti air, dan berlangsung terus menerus. Penyakit pada anak ini sebenarnya dapat digolongkan penyakit ringan, tetapi jika terjadi secara mendadak dan kurang mendapat perawatan maka diare juga dapat berakibat fatal, terutama apabila diare tersebut terjadi pada anak balita. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Ada pemandangan berbeda di sejumlah persimpangan jalan raya dan di depan lembaga pendidikan di Kota Pamekasan. Sejumlah Anggota Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres setempat yang mengatur arus lalu lintas mengenakan seragam tentara tempo dulu sehingga menarik perhatian warga pengguna jalan raya. Itu terjadi pada Senin (10/11).

Beberapa di antara pengguna jalan berhenti sejenak sambil menoleh ke arah petugas seperti heran, melihat sejumlah polisi mengenakan seragam zaman penjajahan. Ada juga warga yang mengabadikan aksi petugas itu dengan memotretnya. Pakaian petugas berupa baju atasnya putih abu-abu dan celana pendek. Sementara topi yang dipakai tetap topi Lantas, berikut pangkat dan sabuk putih yang dikenakan seperti biasanya, lengkap dengan handy tolki (HT).

Selain petugas Satlantas, dalam memperingati hari pahlawan tahun ini, juga terdapat komunitas Sepeda Ontel Duko (Soduk), berpakaian aparat tempo dulu, ikut membantu mengatur arus lalu lintas didampingi petugas satlantas.

Untuk memberikan semangat kepada anggotanya, Kasatlantas Polres Pamekasan, AKP

Ah Hudi Arif, turun langsung ke jalan juga mengenakan pakaian tempo dulu ikut mengatur arus lalu lintas.

Di tengah-tengah padatnya arus lintas dan kebetulan traffic light menyala merah, Kasatlantas Ah Hudi Arif memimpin upacara mengheningkan cipta sejenak selama 60 detik, yang diikuti anggota dan pengendara bermotor, guna mengenang jasa para pejuang.

AKP Ah Hudi Arif mengatakan pakaian tempo dulu yang dikenakan itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa pahlawan yang telah gugur lebih dulu. Sehingga ia mengenang perjuangan dan semangat pantang mundur yang dicontohkan pejuang masa lalu untuk dapat ditauladani.

Seragam petugas tempo dulu ini juga perintah dari Direktorat Polda Jatim terkait peringatan Hari Pahlawan 10 November kepada seluruh jajaran lantas di Jatim, termasuk juga Pamekasan. “Ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk pelayanan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dengan peringatan 10 November, kami jadikan momen untuk mengembalikan semangat kami dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal,� kata kasatlantas =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERDIRI. Salah seorang petugas Satlantas Polres Pamekasan memakai baju pejuang tempo dulu, mengatur arus lalu lintas di persimpangan Jl Jokotole, Pamekasan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

TAK INDAH. Salah satu sudut Taman Arek Lancor, yang rumputnya mengering dan mati kemarin. (Berita Hal F).

Bingung Kebijakan KIS Jokowi Dinkes Berencana Mendatangi Kemenkes PAMEKASAN - Salah satu kartu sakti Presiden Jokowi, yang diluncurkan pekan lalu, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata membingungkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan. Karena bingung akan berpatokan pada apa? Saat ini Dinkes juga sedang manjalankan dan berpatokan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang belum lama diluncurkan. Yang dipertanyakan sekarang adalah posisi KIS dan BPJS ini.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengungkapkan memang ada kemiripan unsur dari KIS dan BPJS ini. Namun bagaimana pihaknya harus men-

jalankan ke bawah. Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mendatangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk beraudiensi dan meminta pen-

jelasan. Agar pihaknya bisa jelas dalam melangkah ke depan. Juga untuk mengetahui secara detail program KIS ini.

“Kami ke sana bersama Kepala-Kepala Dinkes se Jatim, yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Dinkes se-Jatim. Kami juga akan memastikan, apakah BPJS ini berubah menjadi KIS sekarang,” ucap Bey, sapaan akrabnya.

Ismail mengungkapkan dari Asosiasi direncanakan akhir bulan ini. Mereka akan bersamasama berangkat ke Jakarta. Menurutnya, hal ini mendesak dan juga menjadi pertanyaan serius oleh

jajaran Dinkes di Jatim. Sebab di kalangan masyarakat hal ini sudah menjadi keresahan. Karena itu, pihaknya berupaya untuk menjemput bola. Agar bila timbul permasalahan di bawah nantinya, pihaknya bisa langsung menyikapi, karena sudah faham dan mengerti. Diakuinya, untuk saat ini pihaknya belum paham sama sekali, sehingga juga bingung dalam bersikap.

Memang saat ini, Pamekasan, dan Jatim secara umum, belum menerima pembagian KIS tersebut. Langkah ini adalah persiapan jika nanti, Jatim, men-

dapat giliran pembagian KIS itu.

Apakah nanti untuk KIS ini akan mencari sasaran baru, atau tetap memakai data lama yang sudah dimiliki Dinkes. Pihaknya belum bisa memastikan. Termasuk mekanismenya, misalnya terkait anggaran dan kapasitasnya, juga belum paham.

“Jadi untuk saat ini, masyarakat tetap gunakan dan manfaatkan saja kartu BPJS yang sudah ada itu. Tidak usah ikut bingung. Karena program BPJS ini memamg belum dicabut,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482| TAHUN III

I

K2 Bakal Diberi Insentif PNS Guru Sudah Digaji Masih Disertifikasi, Sedangkan GTT Tak Bisa Sertifikasi PAMEKASAN - Setelah beberapa kali mendapat sorotan dari media massa, akhirnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan memperhatikan guru tidak tetap (GTT) yang mengabdi di sekolah negeri untuk mendapatkan insentif.

Insentif terhadap guru sukwan yang mengabdi di sekolah negeri itu, dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, dan baru akan dinikmati pada tahun 2015 mendatang. Sebab Disdik baru mengajukan dalam RAPBD 2015.

Kepala Disdik Pamekasan Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Pamekasan Suryanto mengaku belum mengetahui jumlah detail yang akan diterima oleh masing-mas-

ing guru. Hingga saat ini belum diketahui, berapa jumlah anggaran yang disetujui DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Suryanto hanya memastikan, GTT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut, merupakan GTT yang sudah masuk Tenaga Harian Lepas (THL) kategori 2 (K-2) yang jumlahnya 780 guru. Sementara bagi guru sukwan yang tidak masuk K-2 belum tentu dapat karena pengangkatan guru tersebut melalui

kepala sekolah.

Pencairan insentif tersebut, kata Suryanto, sama dengan GTT yang mengabdi di sekolah swasta yakni diberikan menjelang Idul Fitri dalam putaran tahun.

Nominal yang akan diterima oleh guru, jumlahnya tidak seberapa dan tidak akan sesuai dengan pengabdian yang sudah dilakukan. Tetapi minimal dengan langkah itu dapat membantu dan meringankan kebutuhan dan beban para GTT yang mengabdi di sekolah negeri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, melalui Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik memberikan ruang selebar-lebarnya terhadap Disdik Pamekasan untuk mengajukan anggaran insentif kepada GTT. Karena bagaimana pun para guru

itu telah banyak membantu terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten ini di tengah kekurangan guru negeri di Pamekasan Nasib GTT yang mengabdi di sekolah negeri yang memiliki tugas sama dengan guru yang berstatus Pengawai Negeri Sipil (PNS) ini memang memprihatinkan. Mereka tak pernah menikmati tunjangan apa pun dari pemerintah. Baik tunjangan sertifikasi guru, insentif guru, tunjangan fungsional maupun tunjangan guru swasta dari Gubernur Jawa Timur.

GTT yang mengabdi di sekolah negeri tersebut hanya mengharapkan kedermawanan sekolah untuk memberikan honor seadanya kepada mereka setiap bulan. Sementara harapan mereka masuk data base hingga kini belum jelas.

Ironisnya, pemerintah justru memperbolehkan guru PNS mengusulkan tunjangan sertifikasi guru. Bahkan, sudah banyak guru PNS yang menikmati tunjangan sertifikasi tersebut, ditambah gaji bulanan dan tunjangan lainya dari pemerintah. Sementara, GTT yang mengabdi di sekolah negeri justru tidak bisa mengajukan sertifikasi.

Salah satu guru yang enggan disebutkan namanya kepada Koran ini mengaku setiap bulan hanya mendapatkan honor bulanan sebesar Rp 150 ribu. Bahkan ada temanya yang hanya menerima Rp 75 ribu/bulan. Sekalipun ada yang menerima hingga Rp 300 ribu per bulan. Pembayarannya tidak tetap, kadang awal bulan, bahkan pernah dibayar pada minggu kedua. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

AKSI MAHASISWA

Menolak Kenaikan Harga BBM dengan Teaterikal PAMEKASAN - Banyak cara dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa untuk memprotes rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Salah satunya dengan menggelar pertunjukan seni berupa aksi teaterikal yang menggambarkan kejamnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah keterbelakangan ekonomi masyarakat yang terus terpuruk.

Aksi ini dilakukan kelompok teater mahasiswa salah satu kampus di Pamekasan pada Senin (10/11) di depan kantor rektorat kampus tersebut. Aksi ini sempat mendapat perhatian dari karyawan kampus dan mahasiswa di kampus itu.

Mereka menilai pemerintah menyiksa rakyatnya jika bersikeras mencabut subsidi BBM. Puluhan aktivis mahasiswa ini membentuk lingkaran besar di halaman kampus sebagai panggung untuk melakukan aksi.

Dengan menggunakan kain hitam panjang dan tubuh penuh coretan cat, mahasiswa menampilkan aksi teaterikal yang menggambarkan penderitaan rakyat pasca kenaikan BBM. Ditambah lagi, dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang akan diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Korlap aksi Moh. Suhri meng-

gatakan seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BMM. Negara seharusnya lebih tegas memberikan tindakan kepada oknom pejabat negara yang berprilaku korup sebab negara ini kaya namun kekayaannya dirampok oleh penguasa dan pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

Ia meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berpihak kepada rakyat seperti jargon yang sering disampaikan saat kampanye. Hal itu dibuktikkan dengan cara tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Zuhri menambahkan pengurangan subsidi baru bisa dipertimbangkan ulang. Membengkaknya nilai subsidi disebabkan oleh permainan para mafia perminyakan selama ini di Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK harusnya bisa memberangus mafia perminyakan tersebut, bukan justru menaikkan harga BBM. Ia mengaku akan menyatukan sikap dengan seluruh komunitas kampus di Jawa Timur, untuk menggelar aksi menolak kenaikan BBM. “Ini merupakan wujud perjuangan hidup rakyat. Dan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah agar tidak menaikan harga BBM di tengah penderitaan rakyat,� ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KRITIK PEMERINTAH. Sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi teaterikal menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

Indikasi Kasus PNPM Dilaporkan ke Kejaksaan Agus: Laporan Warga Akan Diproses sesuai Prosedur BANGKALAN - Perwakilan warga dari Desa Tlagah, Kecamatan Galis mendatangi Kejaksaan Negeri Bangkalan, Senin (10/11).

Mereka melaporkan adanya indikasi pengerjaan proyek PNPM Mandiri yang tak sesuai bestek. Oleh karena itu, warga meminta agar Kejaksaan mengusut pengerjaan yang dianggap asal-asalan tersebut dan mencurigakan.

Selain itu, proyek tersebut baru selesai dikerjakan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pelaksana proyek tersebut merupakan tim pengelola kegiatan (TPK) yang berasal dari kecamatan dan kepala desa.

"Indikasi pengerjaan proyek tak sesuai RAB itu bisa dilihat dari kondisinya yang sudah rusak di Dusun Pabrik, Desa Tlagah.

Padahal belum satu bulan dikerjakan. Untuk itu kami laporkan ke Kejaksaan agar bisa ditindaklanjuti," kata Muh Musleh, warga setempat.

Apalagi program ini rawan dibancakkan oleh oknum pelaksana. Yang terjadi di lapangan, proyek baru selesai, sudah rusak kembali. Itu hal yang mustahil jika dikerjakan dengan benar. Dia menjelaskan program tersebut sudah di luar jadwal alias molor.

Sebab target pengerjaan proyek dari bulan Juli sampai September rupanya baru dikerjakan dalam bulan Oktober, sehingga baru selesai.

Proyek tersebut bersumber dari dana PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2014 dengan besaran dana Rp 136.255.000.

Dana itu untuk pengerjaan jalan selebar 2,5 meter dan panjang 450 meter. Namun pekerjaan jalan paling awal, kini sudah hancur. Kondisi yang demikian sangat disayangkan lantaran merugikan masyarakat.

"Baru dibangun sudah rusak

ist/for koran madura

INFRASTRUKTUR. Jalan Dusun Pabrik, Desa Tlagah yang bersumber dari PNPM Mandiri yang sudah rusak.

lagi. Belum lagi, target pengerjaan yang molor, tidak sesuai jadwal. Awalnya, kami tidak tahu mengenai proyek itu, tetapi warga memaksa agar plang namanya dipasang biar ketahuan," ungkapnya.

Musleh memastikan, pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran belanjanya. Sebab kualitas bahan yang jelek. Dirinya berpendapat, 2 pikap pasir yang diturunkan diolah hanya dengan 6 sak semen,

sedangkan untuk pasir hitam hanya mendatangkan 2 truk saja, sisanya memakai pasir putih.

"Tidak akan bagus kualitas yang didapat jika tidak sesuai RAB. Wajar jika belum satu bulan sudah rusak lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Agus Budiyanto menjelaskan apa yang menjadi laporan warga akan tetap diproses sesuai prosedur. Termasuk akan melaporkan terlebih dahulu kepada

pimpinan. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim teknis. Sebab proyek itu tetap melibatkan bagian pekerjaan umum (PU).

"Intinya, kita akan tetap proses semua laporan dari masyarakat. Namun kita masih menunggu perintah dari Kajari. Kita akan tetap melakukan pengecekan ke lapangan, untuk memastikan proyek yang telah dilaporkan," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

HARI PAHLAWAN

Polisi Berseragam Ala Pejuang BANGKALAN - Banyak cara yang dilakukan untuk memperingati momentum hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Tak mau ketinggalan, polisi satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Bangkalan juga merayakan momen bersejarah tersebut dengan memakai atribut maupun seragam ala pejuang saat menjalankan tugasnya. Bahkan para petugas rela mengayuh sepeda ontel saat melakukan patroli.

Pemandangan yang cukup unik ini menyita perhatian sejumlah pengendara. Apalagi tidak seperti biasanya petugas Satlantas mengatur lalu lintas dengan seragam pejuang kemerdakaan tersebut.

Kesan menakutkan pun tak lagi terlihat, petugas yang berptroli menggunakan sepeda ontel dengan ramah menyapa dan mengumbar senyum kepada setiap pengendara yang berhenti di traffick light.

"Tujuan dari ini semua tidak lain untuk mengenang dan menghagai jasa-jasa para pahlawan yang telah menorehkan sejarah untuk bangsa ini," ujar Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Nopta Histaris, kemarin (10/11).

Menurutnya, Hari Pahlawan merupakan momentum bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Sekarang giliran genarasi berikutnya, yang meneruskan perjuangannya. Meski tidak melanjutkannya dengan cara perang, tapi dengan menghormati, menghargai serta meniru perbuatannya sudah merupakan hal luar biasa. Di samping itu, bagi personel kepolisian menghormati jasa pahlawan bisa dilakukan dengan cara setia dan ikhlas dalam melayani masyarakat.

"Kalau polisi Zaman dahulu, dalam mengatur lalu lintas hanya menggunakan tulisan berhenti dan jalan yang ditarik dengan tali. Nah sekarang yang sudah serba modern harus lebih bisa menumbuhkan semangat dan profesionalisme saat bertugas melayani masyarakat," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pihaknya senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik demi mewujudkan cita-cita dan perjuangan para pahlawan. Dulu para pahlawan dengan segala kondisi keterbatasan masih mampu berbuat yang terbaik, apalagi yang sekarang semua peralatan dan fasilitas sudah lebih memadai tentunya menjadi tuntutan agar lebih baik lagi. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

K

Pengawasan PNS Sangat Lemah Tindakan Satpol PP Belum Memberikan Efek Jera BANGKALAN - Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di tempat-tempat perbelanjaan pada waktu jam tugas menunjukkan pengawasan yang sangat lemah. Kejadian semacam itu membuat citra pemkab Bangkalan jadi buruk. Kurangnya intensitas pengawasan juga memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja tidak maksimal. Padahal mereka dituntut profesional dengan jam kerja yang telah ditentukan.

doni heriyanto/koran madura

TERIMA. Sebanyak 606 THL saat menghadiri penyerahan SK CPNS di Pendopo Pratanu Bangkalan.

THL

468 SK CPNS Masih di BKN BANGKALAN - Bagi 468 tenaga harian lepas (THL) kategori I dan II formasi tahun 2012, 2013, dan 2014 di Kabupaten Bangkalan harus lebih bersabar karena surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih belum diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari 1.074 pegawai yang dinyatakan lulus pada 12 Februari 2014 waktu lalu, hanya 606 SK yang rampung. Namun dipastikan SK yang belum selesai akan tuntas pada tahun ini.

"SK yang kami terima dari BKN sebanyak 606 untuk tenaga honorer. Sedangkan sisanya 486 itu masih dalam proses penyempurnaan berkas, karena memang masih ada kekurangan yang harus dipenuhi terlebih dahulu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan, Roosli Haryono.

Menurut mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) itu, jika persyaratan administrasi sudah dilengkapi. Dipastikan BKN segera menurunkan SK untuk 486 tenaga honorer tersebut.

Yang jelas target semua SK pada tahun ini sudah tuntas. Hanya tinggal melengkapi kekuran-

gan-kekurangan yang bersifat administratif saja. Selebihnya sudah tidak ada permasalahan lagi.

"Sekarang kami berupaya melengkapi kekurangan itu.

Misalnya, transkrip nilai dan juga persyaratan lainnya. Tahun ini memang harus rampung se-

SK yang kami terima dari BKN sebanyak 606 untuk tenaga honorer. Sedangkan sisanya 486 itu masih dalam proses penyempurnaan berkas, karena memang masih ada kekurangan yang harus dipenuhi terlebih dahulu,�

Roosli Haryono

Kepala BKD Bangkalan mua. Jadi bagi yang belum mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) kami mohon bersabar," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad menyatakan penyerahan SK sebagai CPNS merupakan tahap

pertama. Nantinya akan ada penyerahan SK yang sama untuk yang belum menerima saat ini.

Sebab terdapat beberapa berkas yang masih dalam proses penyelasaian nomor identitas pegawai di BKN. "CPNS ini merupakan masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS. Jadi tahapan pertama untuk menjadi PNS harus lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan, sebagai bekal sebelum ditetapkan. Tahapan kedua harus lulus tes kesehatan," ujarnya.

Momon, panggilan Bupati Bangkalan, berharap kepada seluruh CPNS agar memiliki komitmen dan moralitas serta tanggung jawab yang tinggi.

Selain itu, mampu menunjukkan disiplin dan etos kerja yang baik. Terutama bisa memahami posisi, peran, tugas, dan fungsi serta kewenangan di masingmasing satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

"Tentunya CPNS di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan memiliki pengetahuan dan wawasan serta mampu bekerja sama dalam menjalankan tugas selaku aparatur pemerintah," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Lembaga Kajian Sosial dan Demokrasi, Ach Jakfar menyampaikan banyak menerima laporan masyarakat terkait minimnya disiplin PNS tersebut. Banyak pegawai yang bekerja masih belum maksimal, sehingga mereka bekerja seenaknya. Dampaknya, masyarakat dirugikan karena tidak terlayani oleh pegawai yang bersangkutan.

"Masih banyak kita lihat PNS pada saat jam kerja duduk-duduk di warung kopi, dan berkeliaran kemana-mana," katanya.

Meski dilakukan penindakan oleh Satpol PP beberapa waktu lalu masih saja tidak memberikan efek jera. Sebab minimnya pengawasan menyebabkan mereka leluasa untuk bolos. Apalagi pengawasan yang tidak intens menyebabkan mereka mengulang kembali perbuatannya.

Selain itu, ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai terjadi karena ringannya sanksi yang diberikan. Pemotongan tunjangan rupanya belum bisa membuat mereka jera. Sesuai dengan peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, sanksi terhadap abdi negara akan diakumulasi dalam satu tahun. Misalnya, bila PNS bolos dalam 5 hari dalam setahun diberikan peringatan lisan. Bila 10 hari dalam setahun diberikan teguran tidak puas terhadap kinerja.

"Bila pegawai itu bolos sampai 46 hari bisa dipecat. Namun, aturan tersebut masih belum memberikan efek jera yang berarti kalau pengawasan dari pimpinannya masih minim, seperti bolos saat jam kerja. Pulang terlebih dahulu sebelum waktunya," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

PENINDAKAN. Razia PNS yang dilakukan satpol PP beberapa waktu lalu.

KORAN MADURA Sumenep Sampang LKORAN

Sampang

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

MADURA

L

PMII: Perjuangan Saat Ini Menjaga Bumi SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang melakukan upacara di area Monumen Trunojoyo Sampang, Senin (10/11). Juga membersihkan sampah di wilayah Kota Sampang.

Pantauan Koran Madura di lokasi, mereka tidak hanya bersih-bersih sampah yang berserakan saja, juga mencabut sisa-sisa paku yang tertancap di pepohonan yang berada di sepanjang jalan mulai Jalan Pahlawan hingga Jl Jaksa Agung Suprapto.

“Aksi ini sebagai kepedulian terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar terutama di wilayah kota. Dan ini juga sebagai bentuk refleksi perjuangan yang telah ditorehkan oleh para pahlawan terdahulu,” ujar korlap aksi, Saweri kepada Koran Madura, Senin (10/11).

Perjuangan yang harus dilakukan saat ini, menurutnya, menjaga dan melestarikan bumi.

“Kalau untuk saat ini, pahlawan bukan hanya melawan penjajah, tetapi lebih kepada menjaga dan melestarikan bumi. Maka dalam kesempatan ini, kami lebih bertindak sebagai pahlawan kelestarian dan kebersihan lingkungan,” ucap.

Selanjutnya, aksi tersebut

dilanjutkan ke Taman Makam Pahlawan dan Rato Ebuh dengan membersihkan area pemakaman serta tabur bunga. Juga memanjatkan tahlil secara bersama-sama dan ditutup dengan doa.

“Ini merupakan bentuk kecintaan dan ucapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah menyerahkan seluruh jiwa dan raga dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan

NKRI. Kami berharap semoga semangat para pahlawan tersebut tetap tumbuh dan bersemi dihati kami sebagai penerus perjuangan,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Upacara. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang sebelum melakukan bakti sosial pada peringatakan Hari Pahlawan di area Monumen Trunojoyo Sampang, Senin (10/11).

APARATUR NEGARA

Jabatan Staf Kelurahan, Gaji Sekda SAMPANG - Hal aneh terus bermunculan di Kabupaten Sampang. Staf Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang menjabat Ketua Korp Pegawai Negri Indonesia (Korpri) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Sampang. Kejadian tersebut terbilang langka.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura, Ketua Korpri Sampang Hermanto Subaidi merupakan staf Sekertariat Kelurahan

berpangkat 4 D dengan rutinitas kesehariannya sebagai aparatur yang membidangi keluar masuknya surat di kantor Kelurahan Polagan.

Alih jabatan itu menjadi perhatian, sebab pangkat kepegawaian Hermanto ini rupanya lebih tinggi dari Putut Budi Santoso, Sekertaris Daerah (Sekda) yakni bepangkat 4 C. Pada kepemimpinan Bupati Noer Tjahja, ia menjabat Sekda Sampang.

Namun karena pada saat itu Hermanto mencalonkan sebagai Bupati, sehingga berimbas pada pencopotan jabatannya yang akhirnya dimutasi ke kantor kelurahan Polagan sebagai staf.

Bahkan sampai saat ini posisi tersebut tetap berjalan meski bupatinya tidak lagi dijabat oleh Noer Tjahja.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang yang juga sebagai anggota Korpri, mem-

benarkan jika dalam lingkup Korpri Kabupaten Sampang tengah ada alih jabatan. ”Memang sampai sejauh ini struktur kepengurusan yaitu ketua Korpri Sampang masih dijabat oleh Hermanto.

Sebab jajaran kepengurusan belum ada Musawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) untuk memilih ketua yang baru. Dan saat ini juga masa jabatan Hermanto Subaidi juga belum berakhir. Jadi kami

tetap menghormati beliau dan kepengurusannya masih berjalan sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan ” ucapnya, Senin (10/11).

Namun sayang pihak yang bersangkutan, Hermanto Subaidi ketika hendak dikonfirmasi melalui selulernya tidak aktif, sehingga pengakuan asli yang bersangkutan mengenai jabatan sebagai Ketua Korpri masih belum didapat. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

M

Dewan Tolak Pakaian Dinas DIBUKA. Anggota Fraksi Gerindra Faisol Reyadi saat membuka baju seragam yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, Senin (10/11).

SAMPANG – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang dihebohkan aksi penolakan jatah pakaian dinas oleh semua anggota dewan. Informasinya, semua anggota dewan menolak karena kualitas pakaian yang diberikan kepada para anggota legislatif periode 2014-2015 itu tidak standar. Juga tidak sesuai dengan besaran pagu anggaran, yaitu Rp 700 ribu per satu stel pakaian.

Tidak hanya dengan aksi penolakan mengembalikan baju, dalam aksi tersebut, salah satu anggota dewan sempat ada yang menyobek bukti penerimaan baju dewan. Semua anggota dewan meminta agar seragam yang sudah dibuat agar diperbaiki kembali.

Ketua Komisi II DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan, pengembalian seragam tersebut dikarenakan banyaknya jahitan yang kurang baik, ukuran tidak pas, serta bahan yang digunakan tidak sesuai pilihan yang ditawarkan sebelumnya. ”Kualitas jahitan dan bahannya ini tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, dan banyak jahitan tidak rapi dan terkesan asal-asalan,” ucapnya kepada awak media seusai mengembalikan jatah pakaian, Senin (10/11).

Anggota dewan lainnya, Imran sempat mempertanyakan anggaran yang dinilai fantastis karena satu set seragam harganya Rp 700 ribu. “Yang kami inginkan bukan seragam yang mewah dan

mahal. Tapi yang kami inginkan itu pakaian yang wajar dan layak dipakai. Dan baju itu tidak masuk akal jika harganya sampai Rp 700 ribu,” ujarnya.

Pengadaan pakaian itu dikatakan patut dicurigai ada penyimpangan, karena mereknya tidak sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. “Perlu diketahui, seragam diberikan warna dan merek tidak persis dengan yang kami sepakati sebelumnya,” sambung Imran, Sekretaris II dari Fraksi Demokrat.

Selain itu, Farfar juga mendu-

Punya Barang Mau Dijual?

ga Setwan mengambil keuntungan dari harga pesanan seragam tersebut. Wakil rakyat merasa dimanfaatkan karena dalam penentuan harga kurang transparan. ”Ini bentuk kekecewaan kami kepada Sekwan, jadi kami tidak ingin menjadi korban sorotan publik yang nantinya dewan dinilai bermewah-mewahan dengan seragam yang harganya ratusan juta. Jika bisa kami meminta agar harga seragam itu bisa dikurangi sehingga sisa angaran itu bisa disumbangkan pada anak

PASANG IKLANNYA DISINI!

yatim atau bakti sosial,” usulnya.

Sementara Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanta membenarkan semua anggota dewan saat ini menolak untuk menerima jatah baju yang telah disediakan Sekretariat Dewan Sampang.

Dijelaskan, anggaran untuk pembuatan baju dewan untuk satu stel yaitu sebesar Rp 700 ribu untuk semua anggota dewan. Dengan kejadian tersebut, pihaknya akan memanggil pihak penjahit dan akan mengembalikan seragam tersebut. Selain itu,

kejadian tersebut di luar dugaan dan rencana awal.

“Ada tiga stel baju dewan yang harganya Rp 700 ribu. Namun, karena ada penolakan tentu kami akan kembalikan dan dikoordinasikan kembali ke pihak ketiga.

Sebenarnya, kami sudah berupaya untuk menyesuaikan dengan harga dan kualitas seragam. Namun semuanya di luar dugaan ketika seragam yang dihasilkan jauh dari harapan sehingga mendapat penolakan dari anggota dewan,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

N

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

OBITUARI

Tokoh Ulama PPP Wafat

DATANGI. Puluhan warga perwakilan dari Desa Asem Nunggal, Margon Topo, dan Malakah, Kecamatan Jregik, saat mendatangi ruang kerja Sekretaris Daerah di Kantor Pemkab Sampang, Senin (10/11).

Warga Tiga Desa Datangi Pemkab Minta Pilkades Segera Digelar SAMPANG - Puluhan warga perwakilan dari tiga desa, yaitu Desa Asem Nunggal, Margon Topo, dan Malakah, Kecamatan Jregik, mendatangi ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Puthut Budi Santosa di Kantor Pemkab Sampang, Senin (10/11).

Kedatangan mereka untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang segera melakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD). Karena masa tugas pelaksana jabatan (PJ) kepala desa hampir habis.

Seusai rapat tertutup di dalam kantor Sekda, Camat Jregik Sampang Sutrisno saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa mereka sejak awal sudah menyampaikan persoalan tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) ke Kecamatan Jregik, namun karena mereka tidak puas kemudian mendatangi kantor Sekda.

“Sebenarnya ada tiga desa, namun perwakilan satu desa tidak hadir. Inti titik permasalahannya begini, dua desa (Asem Nunggal dan Malakah) yang datang tersebut sudah memasuki masa tahapan pilkades dengan pembentukan (PJ), kemudian yang membentuk P2KD

tersebut adalah kewenangan BPD setempat,” ujarnya.

BPD bukan tidak melakukan tahapan pembentulan P2KD, tapi dihentikan karena berpatokan pada SE Mendagri untuk tidak menggelar pilkades pada tahun ini. “Saat ini masih dihentikan sementara karena kami masih berpatokan pada Surat Edaran (SE) Menteri yang menginstruksikan pada tahun 2014 ini tidak ada pilkades, pelaksanaan pilkades tersebut bisa dilakukan nanti pada tahun 2015 mendatang, oleh sebab itu kami berharap warga untuk sabar menunggu,” tuturnya kepada awak media usai rapat tertutup, Senin (10/11).

Sementara kuasa hukum dari perwakilan tiga desa Arif Mulyadi menuturkan, dua desa yang mendesak Sekda untuk segera membentuk panitia pilkades, sebab hingga saat ini, PJ yang sudah ada bersama badan permusyawaratan desa (BPD) masih belum membentuk P2KD, sementara masa jabatan PJ sudah berakhir pada tanggal 20 November ini.

“Kami sejak awal sudah menyampaikan aspirasi warga ini ke pihak Kecamatan Jregik Sampang, namun masih belum ada titik terang terkait pembentukan P2KD. Oleh sebab itu, kami mendatangi ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Puthut Budi Santosa untuk menemukan kebijakan,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang - Tokoh ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Madura, asal Kabupaten Sampang, KH Alawi Muhammad, meninggal dunia pada Senin (10/11) pukul 16.30 WIB. “KH Alawi Muhammad adalah pengasuh Pondok Pesantren Attaroqi, Karongan, sekitar dua kilometer utara Sampang,” kata Sekretaris DPC PPP Pamekasan RPH Wazirul Jihad Senin malam.

Nama KH Alawi sempat terkenal pada era Presiden Soeharto ketika yang bersangkutan memimpin penolakan pembangunan waduk Nipah, Sampang, yang waktu itu menyebabkan terjadinya bentrok dengan petugas keamanan.

Sejak saat ini, pengaruh dan popularitas Kiai Alawi kian meluas, bahkan beberapa pejabat penting di negeri ini sempat datang bersilaturrahim dengan KH Alawi.

Salah satunya Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, saat yang bersangkutan menjadi calon Presiden bersama wakilnya Wiranto menjelang Pilpres 2009.

Wazirul menjelaskan, semua pengurus PPP Pamekasan kini masih berkumpul di kantor DPC PPP Pamekasan dan akan

melayat ke rumah duka di Desa Karongan, Sampang.

Di kalangan pengurus PPP di Pulau Madura, nama KH Alawi Muhammad cukup disegani, dan ia merupakan tokoh ulama yang memiliki komitmen kuat dalam perjuangan partai berlambang kakbah itu.

“Kami merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya KH Alawi Muhammad ini karena beliau merupakan tokoh ulama yang ikhlas berjuang di PPP,” terang Wazirul Jihad.=ABD AZIS/ANT

JAJARAN DIREKSI DAN STAF

PT SILA INDAH PERKASA

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

KH. ALAWI MUHAMMAD “Semoga Amal Ibadahnya Diterima oleh Allah SWT. Amien”

H. DJAMAD BADRUN Direktur Utama

KORAN Bangkalan MADURA JAKARTA - Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sektor penerimaan negara, yang krusial kontribusinya dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo menyadari betul pentingnya penerimaan pajak untuk menyukseskan berbagai program pemerintah serta merealisasikan visi misi politik maupun ekonomi yang telah dijanjikan pada pemilihan umum presiden lalu.

Tidak lama setelah melantik Kabinet Kerja, Presiden langsung mengadakan berbagai rapat terbatas, dan salah satunya membahas realisasi penerimaan pajak yang sejak 2005 tidak pernah mencapai target dalam APBN. Presiden mengungkapkan sejumlah data yang memaparkan rasio penerimaan pajak hanya naik 0,1 persen dalam sepuluh tahun terakhir, serta dari potensi 24 juta Wajib Pajak Orang Pribadi, hanya 17 juta yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Selain itu, rasio pembayar pajak (tax coverage ratio) hanya mencapai 53 persen dalam satu dasawarsa terakhir, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) potensial hanya sebesar 50 persen dari realisasi yang bisa tercapai.

"Beberapa kali kita hitung, hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, ternyata dari segi potensi masih sangat besar peluangnya. Angka-angka ini harus kita cermati, sehingga penerimaan negara, saya optimistis bisa kita tingkatkan," ujar Presiden dalam rapat terbatas pada Kamis (30/10).

Penerimaan pajak ini penting untuk memperlebar ruang fiskal, karena pemerintahan baru membutuhkan dana tambahan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta pembiayaan program kesejahteraan sosial yang telah dijanjikan.

Padahal, defisit anggaran dalam APBN relatif ketat akibat tingginya beban belanja subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) sehingga pemerintahan baru harus mengatasi masalah relokasi belanja subsidi yang belum tentu populis di kalangan masyarakat.

Mendorong realisasi pajak Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2014, baru mencapai Rp 773,34 triliun atau sekitar 72 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan sebesar Rp 1.072,3 triliun.

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 SELASA 11 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0482 |IIITAHUN III No. 0482

Tantangan Pemerintahan Baru untuk Dorong Penerimaan Pajak

ant/yudhi mahatma

KEBIJAKAN APBN KABINET JOKOWI-JK. Perwakilan Koalisi Anti Utang Dani Setiawan (tengah) bersama Perwakilan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyaraka (P3M) Abdul Waidl (kiri) dan Perwakilan Seknas Fitra Yenny Sucipto (kanan) memaparkan kebijakan anggaran negara Kabinet Kerja Jokowi - JK pada diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dengan melakukan koreksi terhadap kebijakan perpajakan dan non-pajak serta melepaskan negara dari ketergantungan utang baru.

Dari realisasi Rp 773,34 triliun tersebut, sebanyak Rp 362,57 triliun merupakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non Migas, sebesar Rp 74,5 triliun dari penerimaan PPh Migas, sebesar Rp 316,67 triliun merupakan kontribusi PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta sebanyak Rp 14,7 triliun berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut perkiraan, target penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya mencapai kisaran 94 persen. Meskipun demikian, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menjanjikan realisasi penerimaan bisa menembus angka Rp 1.000 triliun pada 2014.

Sementara, target penerimaan pajak dalam APBN 2015 telah ditetapkan sebesar Rp 1.201 triliun dengan tax ratio sebesar 12,38 persen. Dengan pendekatan "biasa" seperti yang dilakukan selama ini, bisa dipastikan realisasi penerimaan kembali tidak mencapai target.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam menjawab himbauan Presiden menyatakan akan fokus meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) dalam upaya mencapai target penerimaan pajak sekitar Rp 1.400 triliun pada 2015-2016.

"Dari sisi penerimaan, tentunya yang menjadi sumber penerimaan utama dan makin besar perannya adalah penerimaan dari pajak. Tahun depan ditargetkan penerimaan perpajakan kita Rp1.400 triliun, tentunya ini bukan tugas yang enteng. Tapi mau tidak mau kita harus fokus di tax collection (pengumpulan pajak) dan tax administration (administrasi pajak)," ujar Bambang.

Menurut Bambang, potensi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri masih sangat besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, kendati pada triwulan III-2014 mengalami perlambatan atau tumbuh 5,01 persen.

Namun dengan potensi pertumbuhan ekonomi itu, lanjut Bambang, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio masih saja bergerak di level 11-12 persen atau masih jauh dari target 16 persen yang dijanjikan Presiden.

"Ini kan berarti ada yang kurang pas dalam upaya pengumpulan pajak atau 'tax collection'. Jadi kita akan tingkatkan 'tax compliance', bisa di PPh (pajak penghasilan) badan maupun PPh perseorangan," katanya.

Bambang menjelaskan, untuk PPh perseorangan sendiri, pihaknya akan menelusuri lebih jauh

karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melapor sesuai kekayaan yang dimiliki dengan pajak yang dibayarkan tiap tahun.

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah akan memperbaiki sistem administrasi pajak dari model faktur manual menjadi faktur elektronik untuk meminimalisir tindak kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum karena ada kekhawatiran dari paraaparat Dirjen Pajak dan Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya.

"Yang namanya aparat pajak dan bea cukai, itu juga penegak hukum. Bedanya adalah kalau polisi dan jaksa terkait dengan kriminal-kriminal umum, kalau pajak dan bea cukai ini di sektor keuangan negara, misalnya penyelundupuan, pemalsuan cukai, atau pembayaran pajak yang tidak benar. Jadi harus jelas penegakan hukumnya," ujar Bambang.

Menurut Bambang, saat ini, pejabat pajak dan bea cukai tidak mau mengambil risiko untuk melakukan penegakan hukum jika ada potensi dikriminalkan oleh

penegak hukum lain, sehingga menumbuhkan rasa saling pengertian menjadi sangat penting.

"Ini yang mau kita bangun, saling pengertian antara penegak hukum, sama-sama bekerja untuk kepentingan negara. Mulai di 2015 kita akan makin serius di penerimaan pajak dengan mengedepankan 'tax compliance'," tegasnya.

Sosialisasi Nota Kesepahaman tentang kerjasama dengan Polri bahkan telah dilakukan pada Kamis (6/11) yang meliputi sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak, pengamanan penerimaan negara serta pengamanan, pemulihan, penyelamatan dan penggunaan aset negara.

Selain itu, sosialisasi mencakup penegakan hukum di bidang Perpajakan, Bea Cukai, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Lelang serta bidang Keuangan Negara Lainnya.

Kemudian, koordinasi juga termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pegawai yang terindikasi tindak pidana, rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti serta dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan Keuangan Negara.

Sulit tercapai? Untuk mendukung upaya tersebut, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan akan melakukan berbagai upaya ekstensifikasi untuk mencapai target penerimaan pajak, meskipun tindakan itu belum sepenuhnya maksimal karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas dari Direktorat Jenderal Pajak.

"Kalau kapasitas seperti sumber daya manusia belum diperbaiki, makin lama makin berat beban dari Direktorat Jenderal Pajak, apalagi kalau anggaran tidak pernah ditambah dan jumlah pegawai masih terbatas," katanya.

Menurut dia, upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawal penerimaan negara dapat benarbenar optimal, apabila mendapatkan anggaran operasional hingga Rp8 triliun dan tambahan pegawai hingga 20 ribu orang.

"Penambahan kapasitas ini tidak hanya untuk kantor baru, tapi juga untuk teknologi informasi.

Kalau itu tidak ada, upaya ekstensifikasi hanya minimal, seperti di sektor properti, padahal potensi pajaknya sangat besar," ujar Fuad.

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo menambahkan target besaran pajak dari pemerintah dalam APBN 2015 sangat ambisius dan perlu kerja keras untuk mencapai realisasi maksimal. = ANT/SATYAGRAHA/DIK

KORAN MADURA

SELASA 11 NOVEMBER 2014 No. 0482 | TAHUN III

SELASA 11 NOVEMBER 2014 | No. 0482 | TAHUN III

Rizqi Maurania Kanza

P

Peringatan Hari Pahlawan di Mata Perempuan

KORAN MADURA

R

Sudah menjadi kebiasaan dalam setiap 10 November sebagian masyarakat Indonesia akan merayakan hari pahlawan. Apalagi bagi masyarakat Madura, hari Pahlawan sangat penting dikenang, sebab pada tanggal tersebut 61 tahun silam para pejuang kita bertempur mati-matian untuk melawan tentara Inggris di Surabaya.

M

aura, sapaan akrabnya Rizqi Maurania Kanza, menceritakan kala itu para pejuang hanya mempunyai beberapa pucuk senjata api, selebihnya para pejuang menggunakan bambu runcing. Namun para pejuang tak pernah gentar untuk melawan

penjajah.

Maura mengingatkan adanya tokoh yang terkenal pada saat perjuangan itu, yakni Bung Tomo yang mampu menyalakan semangat perjuangan rakyat lewat siaran-siarannya di radionya. Ruslan Abdul Gani yang meninggal beberapa

waktu lalu adalah salah seorang pelaku sejarah waktu itu.

Kenyataanya hari ini, kata Maura, semangat juang itu tidak lagi tampak terhadap para generasi bangsa yang sudah makin tidak menghayati makna hari pahlawan.

Peringatan yang dilakukan sekarang cenderung bersifat seremonial.

Ia menjelaskan tugas generasi saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Saat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, rakyat telah mengorbankan nyawanya.

Para generasi wajib menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa mereka.

Dalam mengisi kemerdekaan pun, generasi bangsa dituntut untuk menjadi pahlawan. Bukankah arti pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran? Bukankah makna pahlawan itu adalah pejuang gagah berani? Bukankah makna kepahlawanan tak lain adalah perihal sifat pahlawan seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan?

Menghadapi situasi seperti yang terjadi saat ini ia hanya bisa

WISTI HANDAYANI

Percaya Kemampuan Diri Sendiri Tantangan Pemerintahan Baru untuk Dorong Penerimaan Pajak Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sektor penerimaan negara, yang krusial kontribusinya dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selengkapnya LAPSUS | Hal. O

Orang yang berpikir positif, akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Tidak ada istilah kata lemah, ragu, kurang, terbatas, dan bimbang dalam dirinya. Mereka menjadi terbiasa untuk menjadi kreatif dan selektif dalam berpikir, menerima pikiran-pikiran positif dan menghilangkan pikiranpikiran negatif.

M

enurut Wisti Handayani, banyak sekali orang yang cukup potensial, tetapi tidak bisa menjadi unggul karena mereka merasa tidak percaya pada kemampuannya sendiri yang dia miliki.

Kesuksesan atau kegagalan seseorang baik dalam urusan

masa depan hidupnya, sangat bergantung pada bagaimana ia mempercayakan dirinya pada kemampuan yang dimilikinya.

"Banyak orang yang gagal dalam hidupnya bukan karena tidak memiliki kemampuan, melainkan karena mereka tidak percaya diri pada po-

tensi yang dimilikinya," ujar gadis yang akrab dipanggil Handa itu.

Pikiran positif, kata Handa, akan mampu membentuk dan memperkuat karakter dan kepribadian orang. Makanya, bagi orang yang selalu berpikir positif kepribadiannya akan terbentuk lebih matang. Tidak perlu merasa khawatir dan ragu akan kemampuan yang dimiliki saat ini. Yang terpenting adalah harus membangun kebiasaan agar selalu berpikir positif dengan melihat kemampuan dan potensi yang ada dalam diri. "Percaya bahwa kita akan mampu melakukan hal-hal yang hebat," ujarnya. =Doni Heriyanto/rah

: Rizqi Maurania Kanza Alamat : Jl. Ronggosokowati Pamekasan Pendidikan : SMP Negeri 2 Pamekasan Hobi : Makan Bakso Cita-cita : Jadi Dokter Nama

berharap muncul banyak pahlawan dalam segala bidang kehidupan.

Bangsa ini sedang membutuhkan banyak pahlawan, pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perempuan yang juga putri batik Pamekasan ini menambahkan. Wujud perjuangan para pahlawan tempo dulu minimal harus ditunjukkan melalui pengembangan potensi yang dimiliki setiap generasi bangsa, yang mampu memberikan citra baik terhadap bangsa dan negara, misalnya berhasil meraih medali di ajang internasional atau halhal lain yang bisa dilakukan oleh setiap generasi bangsa. =fakih amyal/rah