e Paper Koran Madura 11 Nomvember 2013

1

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

11 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Tantri Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

ant/eric ireng

PERINGATI HARI PAHLAWAN. Mantan pejuang kemerdekaan, Sadji (87), memakai kostum khas pejuang kemerdekaan dengan membawa bambu runcing, saat car free day di kawasan Jl Raya Darmo Surabaya, Minggu (10/11). Banyak cara untuk memperingati Hari Pahlawan yang diperingati tiap 10 November, diantaranya berpakaian ala pejuang kemerdekaan, serta selalu meneriakkan kata ‘Merdeka’ pada semua orang.

Alutsista TNI Perlu Segera Dievaluasi

TNI Masih Menyelidiki Penyebab Kecelakaan

SEMARANG- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memandang perlu Tentara Nasional Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh pada semua alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam program kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF).

Ancelloti Puji

Ronaldo

“Mengingat helikopter MI17V5 buatan Rusia ini relatif baru, atau hadir di jajaran TNI AD sejak 2011, dan dibeli dalam program MEF, disarankan TNI harus segera melakukan evaluasi menyeluruh pada semua alutsista,” katanya di Semarang, Minggu.

Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Pertahanan)

DPR RI mengemukakan hal itu ketika merespon sejumlah kecelakaan penerbangan helikopter MI-17.

Kejadian terakhir, helikopter Puspenerbad MI-17V5 dengan nomor registrasi HA-5160 rute Tarakan-Long Bulan-Apau PingTarakan mengalami kecelakaan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Sabtu (9/11) sekitar pukul 09.45 WITA. Seperti diwartakan sejumlah media, pada hari Jumat (11/10) MI-17 melakukan pendaratam darurat sekitar 600 meter arah barat Bandara Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Sebelumnya diberitakan pula pintu helikopter MI-17 jatuh menimpa atap rumah dan sebuah kendaraan roda empat milik warga di Jalan Karina Sayang I, Nomor 19, Blok 3, RT 16/08, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (24/8).

“Kita semua turut berdukacita atas jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat yang sedang bertugas di Kalimantan Utara yang menewaskan 13 orang, termasuk anggota TNI,” ucapnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu lantas mengusulkan prajurit TNI yang gugur dalam menjalankan tugas tersebut diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta oleh pimpinan TNI. Namun, lanjut Tjahjo, kecelakaan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, itu menimbulkan banyak pertanyaan karena diperkirakan helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat ini jatuh bukan karena kesalahan manusia (human error), melainkan kesalahan alat.

Karenanya menurut Tjahjo, evaluasi terhadap alutista secara menyeluruh perlu segera dilakukan untuk mencegak kecelakaan serupa.(ant/kli/beth)

SURVEI TOKOH

Paloh dan Jokowi Dinobatkan Tokoh Paling Pluralis JAKARTA-Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menobatkan Joko Widodo sebagai figur elit baru paling pluralis dengan meraih 5,12 persen . Sementara, Surya Paloh menempati posisi teratas sebagai figur pemimpin paling pluralis untuk kalangan elit lama dengan perolehan 5,98 persen.

Demikian disampaikan Direktur LPI, Boni Hargens saat merilis hasil survei “Siapa Figur Pemimpin Paling Pluralis?” yang dirilis LPI, di Jakarta, Minggu (10/11).

Dalam survei tersebut, LPI membuat dua kelompok, yakni elit baru dan elit lama. Pada elit baru, di posisi pertama ditempati Joko Widodo dengan 5,12 persen, Hary Tanoesoedibjo 5,07 persen, Ali Masykur Musa 5,04 persen, Abraham Samad 4,44 persen, Anies Baswedan 3,99, Puan Maharani 3,96 persen, Dahlan Iskan 3,84 persen.

Sedangkan diposisi berikutnya Chairul Tanjung 3,52 persen, Pramono Edhie 3,42 persen, Gita Wiryawan 3,33 persen, Sri Mulyani Indrawati 3,30 persen serta Dino Patti Djalal 3,09

persen.

Boni menjelaskan mereka yang masuk dalam kategori elit baru yakni yang kurang dari 10 tahun terakhir bergerak dalam bidang politik. Baik itu sebagai pejabat publik, maupun sekedar politisi partai yang namanya

sering muncul dalam pemberitaan media massa.

Survei yang dilakukan LPI jelas dia menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada opinion leader survei. Artinya, pemberi informasi terbatas pada kelompok masyarakat

yang menjadi penentu opini publik.

“Mereka adalah para pakar, pimpinan media, wartawan, aktivis dan tokoh masyarakat,” ucap dia.

Selanjutnya, kata Boni, pandangan mereka digali secara mendalam melalui Focus Group Discussion. Seluruh padangan kualitatif yang luas dan mendalam itu kemudian disederhanakan dengan pengukuran kuantitatif melalui metode scoring dengan skala 0-10. “0 (nol) adalah terendah dan 10 tertinggi. Dalam persentase, skala ini bisa dipararelkan dengan 0 persen-100 persen,” jelasnya.

Sementara untuk elit lama adalah mereka yang sudah lebih 10 tahun bergerak dalam bidang politik. Baik itu sebagai pejabat publik, maupun sekedar politisi partai yang namanya sering muncul dalam pemberitaan media massa.

Surya Paloh menempati posisi teratas sebagai figur pemimpin paling pluralis untuk kalangan elit lama dengan perolehan 5,98 persen. Di posisi kedua ditempati Megawati Soekarnoputri dengan raihan 5,97 persen. Di tempat ketiga bertengger Prabowo Subianto dengan perolehan 5,97 persen. (gam/ aji/beth)

TAK banyak masyarakat Indonesaia yang mengenal sosok Muriel Pearson atau K’tut Tantri. Padahal wanita kelahiran Skotlandia, yang merupakan bagian dari Inggris Raya ini, merupakan satu dari dua sumber pemberi semangat pada perjuangan 10 Nopember di tahun 1945. Ia, di samping tentu saja Bung Tomo, melalui Radio Pemberontakan di tengah kecamuk dentuman senjata tanpa henti menyuntikan semangat perjuangan Arek Arek Surabaya.

Bung Tomo, dalam pengantar buku Revolt in Paradise tanpa ragu menegaskan peran K’tuy Tantri yang luar biasa. “Saya tidak akan melupakan detik-detik di kala Tantri dengan tenang mengucapkan pidato di muka mikropon, sedang bom-bom dan peluruh mortir berjatuhan dengan dasyatnya di keliling pemancar Radio Pemberontakan,” tulis Bung Tomo, tentang sosok yang memiliki kewargaan negara Amerika Serikat ini.

Tantri yang tak memiliki akar dan persambungan apapun pada negeri ini dengan sadar memposisikan diri berada dalam perspektif perjuangan rakyat Indonesia. Ia tak peduli resiko dan konsekwensi kehilangan nyawa sekalipun. Ia tersenRuang-ruang tuh nilai kemanuapapun di era siaannya setelah kaca mata nurani sekarang ini melihat fakta-fakta terbuka tanpa obyektif perjuangan ada batas rakyat Surabaya, primordial dan yang diperingati gender setiap 10 Nopember itu. Pikirannya yang bersih memutuskan memberikan semangat dan sekaligus menegaskan tentang kebenaran perjuangan rakyat Indonesia.

Dengan gamblang terpapar di sini, ketika nilai kemanusiaan mengemuka, tak ada batas apapun yang mampu menghalangi semangat kepedulian. Pagar-pagar primordial runtuh.

Manusia seperti Tantri hanya melihat persambungan ikatan kemanusiaan melalui kebenaran dan keadilan. Ia yang lahir di Skotlandia, karena nilai kemanusiannya justru berani mengambil sikap berseberangan melawan Inggris.

Parameter seperti inilah yang selayaknya menjadi fondasi hubungan sosial di negeri ini, yang dikenal sangat plural. Interaksi sosial dibangun atas dasar nilai kemanusiaan, yang secara normatif terwujud dalam bentuk ketaatan pada penegakan hukum. Bukan karena pertimbangan kuantitas dari satu komunitas, tidak karena ikatan kesukuan, apalagi pernik-pernik jabatan. Interaksi dilandasi nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan dalam bingkai sosial bernama pranata hukum.

Di luar itu Tantri menerobos sekat-sekat patriaki yang di negeri ini masih sangat terasa.

Ia membuktikan keluwesan seorang perempuan bukanlah penghalang memberikan sesuatu yang bernilai di tengah dentuman senjata.

Tantri seakan menegaskan dan mengingatkan, perempuanpun memiliki energi dan keberanian sampai pada tingkat puncak menuju jalan kematian. Berani mati bukan hanya milik para lelaki. Begitu seakan Tantri berteriak nyaring.

Ruang-ruang apapun di era sekarang ini terbuka tanpa ada batas primordial dan gender.

Standarnya hanya kualitas dan tanggungjawab serta keterpanggilan; perpaduan kualitas intelektual dan moralitas kemanusiaan. Melawan setiap penghancuran nilai kemanusian, melakukan yang terbaik yang memberikan manfaat pada sesama tanpa kecuali; itulah orientasi terindah makhluk bernama manusia yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. =

Penemuan Telepon Sekelompok ilmuwan Jepang menggali 25 meter kedalam tanah dan menemukan sekeping tembaga bulat.

Setelah mempelajari dengan sangat cermat, mereka menyatakan bahwa Orang Jepang jaman dulu telah menciptakan Telepon 25.000 tahun lampau.

Pemerintah China tidak terlalu terkesima.

Mereka memerintahkan sekelompok ilmuwan untuk menggali lebih dalam di wilayah pedalaman China.

Setelah menggali 50 meter mereka menemukan potongan-potongan kaca halus. Tak lama kemudian Pemrintah China menyatakan 50.000 tahun lampau, penduduk China telah menciptakan Jaringan Fibre Optik.

Matrawi dan sejumlah ilmuwan Madura juga tidak mau kalah. Mereka menggali kedalaman 25, 50, 100, dan 150 meter, tapi tidak mendapatkan apa-apa.

Akhirnya mereka berkesimpulan, 150.000 tahun lampau, masyarakat Madura sudah terbiasa memanfaatkan Handphone.

Cak Munali

2

NASIONAL

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236 | TAHUN II

ORGANISASI MASYARAKAT

SBY Gagal Atasi Kelompok “Berjubah” JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal melawan kelompok-kelompok “berjubah” yang melakukan kekerasan atas nama agama. Bahkan SBY cenderung takluk di depan kelompok-kelompok seperti itu.

“SBY kita nilai gagal untuk melawan kelompokkelompok radikal berjubah agama ini,” kata Direktur LPI Boni Hargens saat merilis hasil survei mereka di Jakarta, Minggu (10/11).

Menurut Boni, selama dua periode masa pemerintahan SBY, kelompokkelompok garis keras tetap bebas dan leluasa melakukan aksi-aksinya. Tidak ada upaya pencegahan ataupun perlawanan dari pemerintah terhadap kelompok-kelompok tersebut.

LPI membagi survei ini ke dalam dua kategori, yakni elite lama yang bergerak dalam politik lebih dari 10 tahun dan elite baru yang bergerak dalam politik kurang dari 10 tahun.

Hasilnya, dalam kategori elite lama, SBY berada pada urutan paling jeblok dengan nilai 2,57. Berada di atasnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (2,60), capres Konvensi Demokrat Hayono Isman (2,73), Menko Polhukam Djoko Suyanto (2,75), Menko Perekonomian Hatta Radjasa (2,83), Ketua Umum PKPI Sutiyoso (2,92), dan capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (3,17).

Ketegasan terhadap ormas radikal berjubah agama ini adalah salah satu indikator yang digunakan LPI untuk menilai tokoh politik yang pluralistis.

Selain indikator ini, terdapat pula indikator lainnya yakni

memiliki wawasan ke-Indonesia-an, bersikap moderat, membela hak minoritas, mengusahakan kebijakan pro pluralisme, serta tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik.

Ketika seluruh indikator digabungkan, SBY berada di posisi 5 terendah dengan nilai (3,49). Di bawah SBY, muncul Menko Perekonomian Hatta Radjasa (3,40),

SBY kita nilai gagal untuk melawan kelompok-kelompok radikal berjubah agama ini

Boni Hargens Direktur LPI

capres Konvensi Demokrat Hayono Isman (3,08), Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (2,92).

Boni mengatakan, SBY tetap dimasukkan ke dalam survei karena survei ini bukanlah bertujuan untuk mencari figur calon presiden. Survei ini, menurutnya murni bertujuan untuk mengukur tingkat pluralisme tokoh-tokoh politik.

Unsur pluralisme dinilai sebagai unsur penting bagi tokoh politik mengingat kondisi Indonesia yang terdi-

ri dari suku dan agama yang beraneka ragam.

Pada bagian lain, Boni berpendapat bahwa Gamawan Fauzi dan peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Dino Patti Djalal adalah dua tokoh politik yang paling tidak pluralistis. Gamawan masuk kategori itu karena komentar-komentarnya yang tidak mencerminkan pluralisme.

Contohnya adalah ketika Gamawan berkomentar tentang pemindahtugasan Lurah Susan dan kerja sama Front Pembela Islam (FPI) dengan pemerintah daerah.

“Sementara Dino (dinilai paling tidak pluralistis) karena kata sikap dan kebijakannya yang kebarat-baratan,” lanjut Boni.

Untuk menentukan nilai pluralisme para tokoh ini, LPI menggunakan beberapa indikator, yakni memiliki wawasan keindonesiaan, bersikap moderat, membela hak minoritas, mengusahakan kebijakan pro pluralisme, tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik, dan tegas terhadap ormas radikal berjubah agama.

Survei dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada opinion leader survey. Artinya, informan dibatasi pada kelompok masyarakat yang menjadi penentu opini publik seperti pakar, pimpinan media, wartawan, aktivis. dan tokoh masyarakat. Pandangan mereka digali melalui focus group discussion (FGD).

Pandangan-pandangan tersebut kemudian disederhanakan dengan pengukuran kuantitatif melalui metode penskoran dengan rentang 0-10. (gam/aji)

ant/fanny octavianus

KIRAB BUDAYA. Seniman dari Pasar Seni Ancol mengikuti Kirab Budaya Rakyat Indonesia yang diselenggarakan Yayasan Kibar di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, MInggu (10/11). Acara itu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus Hari Pahlawan.

INDUSTRI ASURANSI

IPW Wacanakan Densus Anti Pungli JAKARTA-Kejahatan pungutan liar (pungli) menempati peringkat kedua setelah korupsi dalam daftar penyakit kronis aparatur pemerintah di Indonesia. Data Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan bahwa nilai pungli per hari mencapai puluhan miliaran rupiah. Karena itu, sudah saatnya pemerintah membentuk Densus Anti Pungli.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan keberadaan lembaga penegak hukum tidak mampu menindak praktek-praktek pungli sehingga membuat aparatur pemerintah bebas melakukan pungli kepada masyarakat.

Akibatnya aksi pungli terbiarkan dan terus menerus merugikan masyarakat.

Untuk itu kata dia, pembentukan Densus Anti Pungli sangat dibutuhkan. “Selain korupsi, di Indonesia aksi pungli juga menggila di berbagai sektor pelayanan pemerintah. Kasus korupsi sudah ada yang mengurusnya, yakni KPK. Tapi, aksi pungli belum ada institusi penindaknya,” kata Neta dalam surat elek-

tronik yang diterima Koran Madura di Jakarta, Minggu (10/11). .

Menurut Neta, pembentukan Densus Anti Pungli lebih strategis ketimbang membentuk Densus Anti Korupsi, seperti usulan Komisi III DPR. Densus Anti Pungli ini turun ke lapangan untuk memantau, menangkap, memproses, dan melimpahkan kasus tangkap tangan aksi pungli agar bisa dibawa ke pengadilan. “Aksi pungli terjadi mulai dari pengurusan akte kelahiran, pengurusan IMB, ijin Amdal di BPLHD, dokumen Imigrasi, di lembaga pemasyarakatan, pengurusan Kir angkutan umum, pengurusan SIM, STNK, dan BPKB, sampai pengurusan ijin pemakaman,” ujar Neta.

Nilai pungli di masingmasing institusi, ucap Neta, bisa mencapai puluhan miliar rupiah perhari. “Ombudsman misalnya, menemukan pungli di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabodetabek antara Rp 30 juta sampai Rp 50 juta untuk

satu surat Amdal. ICW Kepri menemukan, satu TKI dipungut Rp 150 ribu saat melintas Batam Center dan setiap hari ada 500 TKI yang melintas.

Artinya terjadi pungli Rp 75 miliar perhari. Data Migrant Care menyebutkan, setiap TKI yang melintas di Terminal TKI Cengkarang dipungut biaya troli sekitar Rp 20.000, padahal setiap hari ada 8001000 TKI yang pulang. Dalam pengurusan KIR resminya Rp 87.000, nyatanya masyarakat harus membayar Rp 300.000 ribu. Begitu juga dalam pengurusan SIM, resminya hanya Rp 110.000 tapi faktanya masyarakat dipersulit dengan berbagai cara hingga akhirnya terpaksa membayar antara Rp 500.000 sampai Rp 600.000 untuk mendapatkan SIM,” jelasnya.

Oleh sebab itu, tegas Neta, praktek pungli ini perlu segera diberantas. Pasalnya, hal tersebut tak kalah ganasnya dengan aksi korupsi pejabat pemerintah. “Untuk itu perlu dibentuk Densus Anti Pungli,” tandasnya. (gam/aji)

ant/agung rajasa

GERAKAN PENYELAMATAN CILIWUNG. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kedua kiri) ketika menanam pohon di wilayah percontohan Konservasi Ciliwung, Condet, Jakarta, Minggu (10/11). Gerakan Penyelamatan Ciliwung tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjaga, peduli dan tidak merusak kali Ciliwung.

Kepercayaan Masyarakat ke DPR Terus Menurun JAKARTA- Direktur Center for Election and Political Party FISIP-UI, Reni Suwarso mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat terus menurun karena banyak kebijakan dan tindak tanduk anggota dewan terhormat yang bertentangan dengan logika publik.

Bila rakyat tidak percaya pada lembaga negara dan kepada orang-orang yang bekerja di lembaga negara, maka rakyat tidak percaya pada output dan outcome lembaga negara. Rakyat pun tidak mematuhi peraturan dan perundangan yang disusun oleh mereka,? kata Direktur Center for Election and Political Party FISIP-UI, Reni Suwarso di Jakarta, Minggu (10/11).

Menurut Reni, tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat penting untuk seorang anggota dewan.

Bila rakyat tidak percaya lagi pada lembaga negara, tambah Reni maka lembaga negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini berbahaya untuk demokrasi.

Lebih lanjut Reni menjelaskan tingkat kepercayaan (political trust) publik terhadap DPR RI semakin menurun itu salah satunya disebabkan banyak kebijakan dan tindak tanduk anggota dewan terhormat yang bertentangan dengan logika publik.

Reni mengatakan, ada banyak kebijakan dan kasus yang membuat citra DPR dan partai politik rusak.

Menurut survei yang dilakukan Center for Election

and Political Party FISIP-UI, kisruh intenal Partai Demokrat (PD) terkait penempatan figur yang cocok untuk posisi Ketua Komisi III DPR RI ternyata berdampak buruk terhadap kinerja dan citra DPR. Menurut survei itu, ketika Partai Demokrat mengajukan nama Ruhut Sitompul sebagai calon ketua Komisi III DPR RI, laporan media antara tanggal 16-27 September 2013 cenderung negatif.

Reni mengatakan, antara tanggal 16-27 September 2013, laporan media massa mengenai kinerja atau citra DPR rendah, karena tiga hal yakni belum diputuskannya soal nasib RUU Pemilihan Presiden (Pilpres), pemilihan hakim agung, dan pergantian ketua Komisi III DPR RI. Berdasarkan laporan dua mingguan dari analisa media cetak ditemukan 52 persen publik menilai buruk citra DPR. Hanya 16 persen yang menilai positif dan 32 persen memilih netral,? katanya.

Namun, setelah Pieter C Zulkiefli terpilih jadi ketua Komisi III DPR RI, citra dewan. membaik.

Hal itu, kata Reni, terbukti dari analisa media yang dilakukan pada 30 September-11 Oktober 2013, dimana

sebanyak 24 persen publik puas dengan citra DPR RI. Citra negatif yang sebelumnya 52 persen, kini turun menjadi 21 persen, dan yang netral menjadi 55 persen,? kata Reni.

Peneliti pada Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Lusius Karus mengatakan, survei yang dilakukan FISIP UI itu sebuah fakta, yang selama ini tidak disadari oleh sebagian besar anggota DPR RI. Anggota dewan itu, lanjut Lusius, termasuk public figure. Apapun yang dilakukan mereka menjadi sorotan publik melalui media massa.

Kebijakan yang mereka ambil, apalagi jika terjadi konflik, seperti kasus penolakan Komisi III DPR RI atas pencalonan Ruhut Sitompul sebagai ketua komisi, justru memperburuk citra DPR RI. Tindakan Partai Demokrat yang langsung mengganti Ruhut dengan Pieter C Zulkiefli adalah langkah positif, karena terbukti bisa meredam situasi, dan kondisi di Komisi III DPR RI kini kondusif. Ini keuntungan positif bukan cuma untuk DPR RI, tetapi juga bagi Partai Demokrat,? katanya.

Peran Media Lusius lebih jauh mengatakan, baik buruknya citra DPR RI tergantung media massa. Mereka yang sehari-hari memotret apa yang dilakukan anggota dewan.

Karena itu, kita perlu mengapresiasi media massa yang terus melakukan fungsi kontrolnya sebagai pilar keempat

demokrasi,? kata Lusius yang berharap media massa tetap menjaga independensinya.

Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP ?

UI, Prof Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D mengatakan, peran pengawasan atau kontrol sosial dalam konteks memperkuat demokrasi dan otoritas lembaga negara, termasuk DPR RI, perlu tetap dilakukan secara lebih berkualitas.

Dalam arti memegang teguh prinsip objektivitas yang mencakup faktualitas (truth, informativeness, relevance) dan impartialitas (balance, neutrality).

Selama ini, kata dia, kontrol sosial yang dijalankan media massa cenderung lebih banyak diarahkan secara vertikal ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara kontrol ke bawah, ke masyarakat secara umum, relatif kurang.

Kontrol sosial secara horizontal, ke sesama media, termasuk media sosial juga kurang, katanya baru-baru ini.

Sasa lebih jauh mengatakan, beberapa media sering melakukan komodifikasi kontrol sosial dengan penekanan pada hal-hal yang bersifat personal, tidak substansial/institusional.

Tone isi pemberitaan dari beberapa media lebih dominan yang bersifat negatif ketimbang positif. Isi yang memberikan ilustrasi tentang keteladanan, pluralisme, nasionalisme, etos kerja yang baik, kesetaraan, dan sebagainya relatif masih kurang, katanya. (ant/beth)

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

Pejuang Kecewa Generasi Muda Berperilaku Negatif JAKARTA- Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Herwan Moekadi mengaku kecewa dengan berbagai perilaku negatif yang dilakukan generasi muda saat ini.

“Ada sebagian yang berprestasi tapi saya kecewa sekali perilaku generasi muda saat ini, yang narkoba, pornografi, tawuran pelajar,” kata Herwan yang ditemui usai tabur bunga di laut di Jakarta, Minggu dalam rangka peringatan Hari Pahlawan.

Herwan (74) asal Magetan Jawa Timur itu mengatakan, sudah seharusnya generasi muda kembali mengidolakan para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa

Indonesia.

Tapi saat ini generasi muda lebih mengenal pahlawan super yang merupakan hasil karya cipta dunia barat yang jauh dari adat ketimuran.

Hal itu disebabkan karena tontonan yang tidak mendidik, tambahnya. Modernisasi, menurut pejuang yang ikut dalam operasi di Timor Timur pada 1975 itu bagaikan dua mata pisau, dimana sisi yang

satu bermanfaat tapi disisi lain jika disalahgunakan akan merusak.

Untuk itu. pembinaan perilaku harus dimulai sejak awal, sejak mengenal pendidikan. Menurut purnawirawan dengan pangkat terakhir Letkol tersebut, pendidikan dan agama harus tetap seimbang.

“Dulu saat saya sekolah pendidikan budi pekerti masih ada, tapi sekarang saya tidak tahu ada atau tidak. Dulu anak-anak masih berperilaku sopan kepada orang tua tapi sekarang tidak lagi, sedih saya,” katanya.

Peringatan Hari Pahlawan 2013 dengan tema “Pahlawanku Idolaku” diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan meneladani sikap keperintisan para pahlawan. (ant/des/beth)

EKONOMI

3

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236 | TAHUN II

Aturan Hedging Valas Terhambat SOP BUMN BANDUNG-Bank Indonesia (BI) menyatakan, efek dari pengaturan transaksi hedging atau lindung nilai kepada bank masih belum terlihat karena adanya hambatan prosedur dari BUMN yang hendak menggunakan jasa bank dalam pengadaan valuta asing (valas).

Aturan ini ditegaskan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank, yang dikeluarkan menyusul Peraturan Menteri (Permen) Badan Usaha Milik Negara PER-09/ MBU/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai BUMN yang dirilis pada 25 September lalu.

Kedua aturan ini dirilis untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, karena selama ini

BUMN masih mengandalkan pasar spot untuk memperoleh valas. “Permen BUMN belum cukup, secara ketentuan bank boleh lakukan transaksi derivatif apalagi ada underlying.

Jadi bank siap, tapi nasabah yang belum, SOP (prosedur standar operasional) belum ada,” ucap Direktur Komunikasi BI Peter Jacobs, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu,(9/11).

Dalam PBI ini, transaksi lindung nilai itu mencakup

jenis transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar antara lain dalam bentuk forward dan swap. Adapun underlying transaksi lindung nilainya berupa kegiatan ekonomi yang meliputi pembayaran utang dalam valas, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi. Sementara itu, untuk nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen kegiatan pendukung.

Sementara Permen BUMN ditujukan agar BUMN yang memiliki kebutuhan valas cukup besar, tidak kesulitan mendapatkan pasokan valas saat mereka memerlukannya

untuk kelangsungan bisnis di masa mendatang. “Kita setuju ada SOP, karena transaksi de-

Permen BUMN belum cukup, secara ketentuan bank boleh lakukan transaksi derivatif apalagi ada underlying.

Peter Jacobs

Direktur Komunikasi BI rivatif ini kan perkiraan akan currency kurs yang akan datang, tidak ada yang tahu per-

sis, makanya perlu mitigasi risiko,” imbuh Peter.

Dia menambahkan, terkait dengan SOP ini masih terus didiskusikan baik antara bank sentral, perbankan dan BUMN itu sendiri. Harapannya, dengan ada SOP maka bila terjadi kerugian dari transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai yang dilakukan BUMN, tidak diartikan sebagai kerugian Sementara itu, Presiden Direktur PT Schroders Investment Management Indonesia Michael T. Tjoajadi mengatakan, para pemangku kepentingan (stakeholder) pasar keuangan di Tanah Air perlu meningkatkan inisiatif dan peran serta untuk memperd-

alam pasar keuangan sehingga lebih kuat dalam menahan goncangan.

Goncangan di pasar keuangan mau tak mau akan mengganggu kinerja perekonomian Indonesia, mengingat pasar keuangan diperlukan untuk memberikan dukungan pendanaan dalam menggerakkan perekonomian Nasional. Goncangan utamanya terjadi kala aliran keluar modal asing (capital outflow) terjadi, yang lebih banyak dipengaruhi kondisi eksternal perekonomian dunia.

“Capital market (pasar modal), forex (pasar valuta asing) dangkal, ini perlu lebih likuid untuk menahan goncangan.

Jadi bagaimana stakeholder lebih banyak listing, membuat

produk, dan bertransaksi,” kata Michael di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (9/11).

Menurutnya, masih sangat perlu dan mendesak untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Salah satu yang bisa dijadikan patokan, lanjut Michael, adalah jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang perlu diperbanyak dengan mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham. “Jumlah emiten kita dibanding tempat lain saja jauh banget. Produk juga sedikit. Penambahan jenis produk juga diperlukan pengawasan yang lebih baik dan lebih dalam,” tandasnya. (gam/abd)

PASAR KEUANGAN

KEBIJAKAN FISKAL LANJUTAN

Minim Kontribusi

Struktur dan Daya Saing Ekonomi Memburuk

BANDUNG-Bank Indonesia (BI) mencermati secara khusus kondisi pasar keuangan di Indonesia yang masih sangat dangkal.

Kontribusinya kepada produk domestik bruto (PDB) masih sangat minim, padahal diperlukan dana yang besar untuk menggerakkan perekonomian di Tanah Air. Direktur Komunikasi BI Peter Jacobs mengatakan, salah satu yang bisa dijadikan patokan dari dangkalnya pasar uang di Tanah Air adalah perputaran uang dalam transaksi valuta asing (valas) yang masih sangat kecil, hanya sedikit lebih baik dari Filipina. “Turnover transaksi valas Indonesia hanya sebesar USD5 miliar per April 2013, sedikit di atas Filipina yang mencapai USD5 miliar. Padahal PDB Filipina cuma sepertiga PDB Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (9/11).

Transaksi valas sendiri adalah transaksi jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang didasari oleh suatu kontrak.

Jenis transaksinya, ada transaksi today yang penyelesaiannya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi.

Transaksi tomorrow, yang penyelesaiannya 1 hari kerja setelah tanggal transaksi. Pun transaksi spot, yang penyelesaiannya 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Selain itu ada juga transaksi derivatif nilai tukar, terdiri dari FX Forward, FX Swap. FX Option dan FX Futures.

Dangkalnya pasar valas ini membuat likuiditas valas di Tanah Air seringkali mengalami pasang surut, padahal pasokan valas diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukas rupiah dalam mendukung roda perekonomian Nasiolan, utamanya dalam pengitungan nilai ekspor dan impor.(gam/abd)

JAKARTA-Lembaga kajian ekonomi Center of Reform of Economics (Core) Indonesia mengeritik rencana pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan lanjutan di akhir tahun 2013. Pasalnya, paket kebijakan tersebut justru akan merusak struktur dan daya saing ekonomi Indonesia menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015.

Penilaian tersebut seperti disampaikan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Hendri Saparini kepada Koran Madura di Jakarta, Minggu (10/11).

“Kebijakan fiskal lanjutan ini hanya sekadar memperbaiki makro ekonomi dan untuk

JAKARTA-Pemerintah saat ini sedang menggodok revisi peraturan presiden soal Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satu yang akan diubah adalah pengelolaan bandara dan pelabuhan yang dibuka 100 persen untuk perusahaan atau investasi asing.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai kebijakan ini bentuk lepas tangan pemerintah dalam mengelola infrastruktur. Selama ini untuk membangun bandara sudah ada Angkasa Pura yang siap dengan pendanaannya.

“Pemerintah mau lepas tanggung jawab saja. Angkasa Pura kan sudah ada,” kata Agus di Jakarta, Minggu, (10/11).

Bahkan Agus menilai dalam kebijakan ini pemerintah ingin menjadi proyektor atau mencari proyek.

Padahal tugas pemerintah adalah masalah regulasi atau aturan.

“Pemerintah itu menerbitkan aturan, jadi enggak usah ikut ikut investasi,” tegasnya.

Walaupun demikian, menurut Agus jika pemerintah tetap ngotot

Kebijakan fiskal lanjutan ini hanya sekadar memperbaiki makro ekonomi dan untuk kepentingan jangka pendek.

Hendri Saparini

Direktur Eksekutif Core Indonesia

ant/fikri yusuf

LOMBA BUSANA BATIK. Seorang model memeragakan busana kreasi batik saat lomba fashion show batik kreasi yang digelar di Madiun, Jatim, Minggu (10/11). Lomba batik kreasi yang diikuti puluhan peserta pelajar dan mahasiswa tersebut digelar dengan tujuan mengasah kreativitas designer muda dalam menciptakan busana batik kreasi.

kepentingan jangka pendek.

Tetapi, kemudian akan merusak struktur ekonomi dan daya saing ekonomi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pemberian tax insentive kepada investor asing yang tujuan akhirnya untuk memperbaiki struktur Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). “Nanti ada second round package yang mengeluarkan beberapa tax insentive yang berkaitan dengan balance of payment. Intinya, saya ingin capital stay di sini. Ada

INVESTASI ASING DI BANDARA

Harus Dibatasi, Jangan Sampai 100 Persen untuk membuka peluang asing untuk investasi di bandara maupun pelabuhan maka jangan dibuka 100 persen. Asing boleh investasi asal Indonesia masih pemegang hak mayoritas.”Kalau mau dilepas harus minoritas, jangan 100 persen ke asing,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mempermasalahkan rencana dibukanya investasi pengelolaan bandara bagi investor asing. Dalam pandangannya, dengan masuknya investor asing justru bisa memacu kinerja Angkasa Pura yang selama ini dinilai kurang maksimal.

Persaingan dalam bisnis dipercaya bisa menyehatkan perusahaan.

Dengan adanya saingan, Dahlan percaya Angkasa Pura bisa berlari lebih cepat dari sekarang. “Ini akan membuat Angkasa Pura berlari lebih dan lebih lagi,” tutupnya.

Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis mempertanyakan keseriusan pemerintah membenahi sek-

tor infrastruktur nasional. Pasalnya, meski sudah berkali-kali mengakui infrastruktur sebagai masalah serius, namun anggaran yang dialokasi-

kan tidak sesuai kebutuhan.

“Bagaimana ekonomi ke depan lebih baik kalau infrastruktur tidak dibenahi. Tidak hanya persulit masyarakat, para pelaku usaha juga akan terus dirugikan,” ujar dia.

Harry mengusulkan pemerintah mengalihkan anggaran di sektor lain yang dinilai tidak mendesak untuk pembangunan infrastruktur.

Idealnya, anggaran infrastruktur minimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah harus serius. Harusnya anggaran infrastruktur itu minimal 30 persen.

Dana di sektor lain yang tidak terlalu penting, atau masih bisa ditunda, dialihkan saja untuk infrastruktur,” tegas dia.

Lemahnya penyerapan anggaran dinilai juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan. Bahkan realisasi angga-

lagi (kebijakan) seperti PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22, impor barang konsumsi akan mengalami penurunan,” kata Chatib di Hotel Shangri-La Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, rencana pemberlakuan kebijakan fiskal tersebut sangat jelas menunjukkan adanya upaya memperluas liberalisasi di sektor ekonomi dalam negeri. “Yang jelas, kebijakan ini tidak ada keberpihakan dengan pemain nasional. Jadi, kebijakan ini adalah pilihan yang sangat mudah. Saya mengkhawatirkan bahwa ini justru untuk kepentingan-kepentingan pihak luar,” tutur Hendri.

Dia mengatakan, kebijakan-kebijakan babak kedua ini tidak ubahnya sebagai upaya pemerintah yang tidak ingin mencari terobosan untuk memperbaiki struktur dan daya saing ekonomi nasional menjelang AEC 2015.

Kalau pun kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kesempatan kerja, jelas Hendri, kenapa pemerintah justru memberikan insentif yang lebih luas, padahal kebijakan yang ada sudah memberikan keleluasan kepemilikan asing yang besar di sektor-sektor strategis. ”Misalnya kebijakan ini juga menyasar penciptaan lapangan kerja, bisa saja upaya ini dilakukan dengan menggunakan dana di APBN. Itu juga sudah cukup bisa untuk menciptakan lapangan kerja, asalkan terfokus,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut Hendri, tidak ada pilihan kebijakan yang diusulkan pemerintah yang menujukkan kebepihakannya kepada pelaku bisnis domestik. “Kalau sekarang ini mendorong investasi asing, itu sama dengan meningkatkan impor, karena kita tidak membangun industri pendukung di dalam negeri,” terang Hendri. (gam)

ran infrastruktur hanya mencapai 70 persen dari target. Karena itu, diperkirakan, tahun depan pertumbuhan infrastruktur tetap kecil.

DPR dan Pemerintah telah menyetujui Undang-Undang (UU) APBN 2014. Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara mencapai Rp 1.842,49 triliun.

Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp 592,55 triliun.

Defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,69 persen terhadap produk domestik bruto.

Ironisnya, khusus belanja pusat, masih didominasi subsidi untuk energi yang mencapai Rp 282,10 triliun. Selain itu, juga biaya gaji pegawai, pembayaran utang, beban bunga, serta belanja barang.

Sedangkan anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp 188,7 triliun atau naik sedikit saja dari tahun ini sebesar Rp 184,3 triliun. Selain itu, juga ada dana optimalisasi sebesar Rp 27 triliun yang disebar melalui beberapa kementerian dan lembaga. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236 | TAHUN II

Menebar Heroisme Jas Merah

ari armadianto/koranmadura

PENGHORMATAN. Seorang Veteran melakukan penghormatan Bendera Merah Putih dalam rangka Parade Surabaya Juang 2013, di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Surabaya, Minggu (10/11).

PEMPROV-PEMKOT

Peringati Hari Pahlawan di Dolly

SURABAYA - Peringatan hari Pahlawan ke-68 di Kota Surabaya kemarin, tidak hanya dirayakan di sejumlah instansi pemerintahan, baik Pemprov Jawa Timur maupun Pemkot Surabaya. Para pekerja seks komersial (PSK) dan para pedagang kaki lima (PKL) di lokalisasi Dolly, juga tidak ketinggalan merayakan momen bersejarah tersebut. Merekapun melakukan upacara pengibaran sang saka merah putih, Minggu (10/11).

Karena malu dan tidak ingin diketahui identitasnya, mereka melakukan upacara dengan mengenakan topeng. Uniknya, topeng yang mereka gunakan bergambar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

Sebelum upacara di mulai, sekitar pukul 07.30 WIB, mereka meneriakkan yel yel " Bangkit bersama melawan kekuasaan". Tepat pukul 08.00 WIB, para PSK melakukan upacara pengibaran bendera.

Yang menarik, mereka mengenakan pakaian seragam berwarna putih bertuliskan

"Jangan Gusur Dolly". Meski prosesi upacara tidak setertib militer, namun mereka tampak mengikuti secara serius dan hikmat.

Ditengah upacara, mereka membacakan ikrar penolakan yang berisi 4 butir diantaranya, menolak penutupan lokalisasi, menolak segala bentuk diskriminasi dan intimidasi, menghentikan segala aktivitas yang menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan, serta menjamin keselamatan PKL dan pekerja di lokalisasi.

Upacara pengibaran bendera berlangsung sekitar 30 menit.

Setelah itu, mereka membubarkan diri.

“Topeng pemimpin yang digunakan merupakan bentuk sindiran pada punguasa, yang dinilai telah melakukan penjajahan secara modern, kelakuan para pemimpin ini sebenarnya lebih busuk, mereka mencuri uang rakyat, koruptor" teriak salah satu PSK. Mereka juga menyatakan bahwa walikota Surabaya belum bisa memiliki solusi agar selepas penutupan lokalisasi, mantan PSK, germo dan berbagai pihak disekitarnya yang

PSK di lokalisasi Dolly melakukan pengibaran bendera peringati 10 Nov.

selama ini hidup dari gemerlap lokalisasi bisa bertahan hidup.

“Jangan cuma nutup lokalisasi, tapi apa solusinya buat kami. Kalau tidak, kami akan berkeliaran di jalanan,” ancam salah seorang PSK. Mereka menyatakan dengan senang hati meninggalkan Dolly, asal mereka disediakan lapangan pekerjaan yang bisa untuk bertahan hidup. Selain itu, pemerintah juga harus adil menghukum setiap koruptor "Kami tidak masalah Dolly ditutup, namun pemerintah harus membuat UU agar para koruptor dihukum mati, kami disini rakyat kecil yang hanya mencari makan," teriak Kusmiatun PKL yang mempunyai 5 anak.

Kusmiatun juga menambahkan, pejuang dan pahlawan pasti malu melihat sikap pemerintah saat ini. Namun saat ditanya, apakah pejuang dan pahlawan tidak bersedih mengetahui tanah yang mereka perjuangkan dengan darah dan nyawa justru dijadikan lokalisasi terbesar di Asia tenggara, Kusmiatun nampak tertegun dan langsung menghindari wartawan. (han)

han/koran madura

SURABAYA - Warga Kota Surabaya kemarin benarbenar 'berpesta'. Pemerintah kota ini memanjakan warganya dengan pagelaran Parade Surabaya Juang 2013, yang diikuti ribuan peserta. Mulai dari para veteran perang, TNI, Polri, pelajar dan masyarakat umum. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini juga turut ambil bagian dalam perayaan meriah ini.

Maklum, tanggal 10 November kemarin merupakan peringatan Hari Pahlawan ke 68 dan peristiwa tersebut merupakan refleksi dari perjuangan 'arek-arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Mengenakan baju kebesaran para pejuang, walikota perempuan pertama di kota Surabaya tersebut, 'membakar' animo warganya untuk tidak hanya turut sebagai peserta parade tersebut, tapi juga turun ke jalan untuk menyaksikan kemeriahan karnaval.

Mengambil start di Tugu Pahlawan, para peserta berjalan kaki menuju Balai Kota Surabaya, tempat berakhirnya parade.

Kemudian mereka melintasi ruas jalan Tugu Pahlawan, Kramat Gantung, Gemblongan, Tunjungan, Gubernur Suryo, Yos Soedarso, Sedap Malam dan langsung masuk ke halaman balai Kota.

Wargapun tumpah ruah di sepanjang jalan yang dilewati para peserta. Imbasnya, lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Surabaya, macet total. Seperti di Jalan Basuki Rahmat dan Embong Malang.

Sedikit informasi tentang Tugu Pahlawan, merupakan ikon Kota Surabaya. Menyimpan banyak cerita sejarah perjuangan para pahlawan melawan penjajah untuk memerdekakan Indonesia. Monumen setinggi 41,15 meter berbentuk lingga atau palu terbalik ini memiliki lengkungan-lengkungan sebanyak 10 buah dan terbagi lagi ke dalam 11 ruas. Semuanya mengandung makna tanggal 10, bulan 11, dan tahun 1945, dimana tanggal tersebut merupakan saat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Saat itu terjadi pertempuran antara tentara Indonesia melawan pasukan Belanda di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Perang ini merupakan perang pertama dengan pasukan asing setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya itu, pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. (ara)

REFLEKSI HARI PAHLAWAN

Generasi Jangan Pernah Lupakan Nilai-nilai Perjuangan SURABAYA – Para generasi muda sebagai penerus cita-cita agar nilai perjuangan yang telah dibangun tidak boleh dilupakan sampai kapanpun.

Demikian sambutan tertulis Menteri Sosial RI Salim Asegab Al Jupri yang dibacakan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pada saat Puncak Peringatan Hari Pahlawan ke-68 tahun 2013 dengan tema “Pahlawanku Idolaku”, yang digelar di Pelataran Tunggu Pahlawan, Surabaya, Minggu (10/11).

Menteri Sosial mengatakan, telah disadari semuanya bahwa dinamika perubahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara saat ini banyak permasalahan seperti kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, korban bencana, konflik antara warga dan lainnya yang bisa mengganggu kelangsungan keharmonisan bangsa bernegara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kita harus bau-membahu bersama-sama melakukan segala upaya agar impian dan harapan menjadi Negara yang berdaulat adil, makmur sejahtera dapat menjadi kenyataan.

Modal sosial yang harus diperkuat adalah menjaga jati diri sebagai bangsa yang hebat untuk membangun negeri yang lebih kuat kokoh dan harmonis dalam bingkai NKRI. Semangat kepahlawanan dalam perjuangan yang dipresentasikan dalam bentuk cinta tanah air

ari armadianto/koran madura

PENGHORMATAN. Pengibar Bendera Merah Putih melakukan penghormatan usai mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Hotel Yamato yang kini menjadi Hotel Majapahit Jalan Tunjungan Surabaya, di sela-sela Parade Surabaya Juang 2013, Minggu (10/11). pantang menyerah, peduli dan berbagi, toleransi harus menjadi sumber motivasi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi waktu kini dan akan datang.

Indonesia yang saat ini menjadi bangsa yang berdaulat dan terhormat bukan hadiah atau pemberian dari manapun tetapi telah melalui proses perjuangan panjang yang penuh heroik dan dipenuhi pengorba-

nan yang luar biasa oleh pejuang para pahlawan pendahulu.

Peringatan hari pahlawan bukan hanya sekedar ungkapan rasa sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tetapi sekaligus sebagai refleksi terhadap keyakinan jati diri bangsa yang bermartabat diispirasi oleh para pejuang yang telah gugur di medan laga.

Soekarwo mengungkapkan, Nasionalisme Dengan Pencintai Produk Dalam

Negeri Perjuangan pada 1945 dalam bentuk baru dicerminkan bertuk nasionalisme baru dengan selau mencintai produk dalam negeri atau Aku Cinta Produk Indonesia (ACI).

Kemudian yang perlu disiapkan lainnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) Ini dilakukan untuk menyongsong menyiapkan pasar bebas ASEAN 2015. Kemudian Soekarwo, pada 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Hahlawan merupakan satu gabungan perjuangan rakyat sejati yang lahir dari pejuang-pejuang rakyat yang dilengkapi revolusi jihat doa perjuangan.

Tidak ada perjuangan yang lengkap seperti 10 November 1945 di Jatim ini.

Antara ulama,santri, pejuang bersama rakyat pimpinanpimpinan komandan tentara kumpul bersatu padu menjadi satu.

Jika rakyat, TNI dan Polri menjadi satu tidak ada yang bisa menghalangi Indonesia menjadi Negara yang kuat di dunia. Indonesia akan tetap menjadi satu dengan Pancasila sebagai idelogi yang mewarnai kebinekhaan menjadi kesepakatan bersama, Negara RI, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara RI dan NKRI harga mati.

Konsensus perjuangan menjadi consensus politik harus dipertahankan.

Gubernur mengucapkan terimakasih kepada para pejuang dan keluarganya yang hadir dalam upara peringatan Hari pahlawan di Tugu Pahlawan Surabaya antara lain Sulistina Sutomo Istri Almarhum Bung Tomo dan keluaqrga Almarhum Pahlawan Hasyim Ashari yakni Lilie Wahid dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Pada Acara ini Gubernur memberikan bingkisan kepada 150 orang pejuang perintis kemerdekaan. (ara)

LINTAS JATIM

5

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236 | TAHUN II

PERINGATI HARI PAHLAWAN

Armatim Menabur Bunga di Laut SURABAYA - Armada RI Kawasan Timur (Armatim) memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun ini, dengan tabur bunga di laut.

Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung Laksamana Muda TNI Agung Pramono, Panglima Komando Armatim di atas KRI dr Soeharso-990, Minggu (10/11).

Laksamana Muda TNI Agung Pramono mengatakan, dalam peringatan Hari Pahlawan ini semua elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan, baik sipil dan militer melaksanakan upacara, baik di Tugu Pahlawan ataupun diinstansi masing-masing. Khusus di Armatim melakukan tabur bunga di Laut.

"Khusus di Armatim,kami melaksanakan tabur bunga di laut, selain itu kami juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Sepuluh November,yang berada di Jalan Mayjend Sungkono," kata Agung Pramono kepada

wartawan, Minggu (10/11).

Dia menambahkan, peperangan yang meletus di Indonesia tidak hanya terjadi di darat dan udara, tapi juga di laut. "Karena itulah, tidak ada salahnya kami melaksanakan tabur bunga di laut, sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang berjuang di laut," ujarnya. selain itu, menurut Agung Pramono, kegiatan tabur bunga di laut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan pahlawan tak dikenal yang mungkin jasadnya hilang di samudera. Generasi muda juga di harapkan selalu ingat dengan jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran.

"Kita sebagai generasi penerus, hanya bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan, agar bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan, sampai nanti,"pungkasnya. (ddy)

ant/m risyal hidayat

TABUR BUNGA DI LAUT. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono melarung karangan bunga ke laut di Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) Surabaya, Jatim, Minggu (10/11). Tabur bunga tersebut merupakan rangkaian dari upacara peringatan Hari Pahlawan dengan bertemakan "Pahlawanku Idolaku" yang berlangsung di anjungan KRI Soeharso-990.

Tak Setuju Wacana Caleg Non Putra Daerah SURABAYA – Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, kurang begitu setuju atas wacana penolakan terhadap calon legislatif non putra daerah.

“Bukan soal putra daerah atau bukan, tapi soal komitmen tiap politisi,“ ujar Airlangga Pribadi, Minggu (10/11).

Sebelumnya, Kamis (7/11) malam lalu, dalam sebuah diskusi, Kaukus Madura Ber-

satu (KMB) dan Forum Muda Demokrasi (Fomdem) Jawa Timur memunculkan wacana penolakan terhadap caleg non putra daerah pada Pemilu Legislatif 2014. Alasannya, sebagai ‘orang asing’ mereka tidak tahu denyut nadi kepentin-

gan masyarakat. Bila terpilih, mereka juga cenderung melupakan rakyat yang diwakili.

Airlangga menegaskan, di era keterbukaan saat ini tidak perlu membawa klaim dan atribut putra daerah. Menurut dia, yang paling penting adalah track record dan kinerja. “Yang paling penting komitmen, apakah caleg ini memiliki pedulian terhadap publik, “ jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua

Lembaga Literasi Politik (L2P) Jawa Timur Saiful Amin juga menyampaikan pendapat hampir senada. “Masyarakat jangan terjebak pada wacana putra daerah atau bukan,” tandasnya.

Saiful Amin menjelaskan, selama sekira 4 tahun pihaknya telah melakukan penelitian dan kajian terhadap kinerja politisi, baik legislatif maupun eksekutif di beberapa daerah, khususnya di Jawa

Timur. Dari hasil penelitian itulah, Saiful Amin menyimpulkan bahwa putra daerah atau bukan, itu tidak menjadi jaminan memiliki kepedulian terhadap rakyat.

Bahkan, menurutnya, Ia menemukan tidak sedikit putra daerah yang menjadi legislatif maupun eksekutif yang acuh tak acuh terhadap daerahnya sendiri. “Tidak ada program-program riil yang diusung, apalagi diperjuang-

SENGKETA TANAH CIPUTRA WORLD

kan,” tegasnya.

“Justru kami temukan terdapat beberapa kepala daerah yang non putra daerah yang mampu membawa pertumbuhan dan kemajuan yang luar biasa di beberapa sektor,” imbuhnya. Sayang, dia tidak membeberkan daerah dimaksud.

Karena itu, dia lebih sepakat meminta agar partai politik terus mendorong kadernya untuk memberi-

kan pendidikan politik bagi rakyat. “Ormas dan LSM juga punya tanggungjawab memberikan pendidikan politik demi mewujudkan cita-cita demokrasi,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat akan melek politik. “Kalau rakyat sudah cerdas biarlah nanti rakyat sendiri yang menentukan pilihan politiknya sesuai hati nuraninya,” pungkasnya. (ara)

KENANG JASA PAHLAWAN

Ciputra World Bakal Mengundang Djarkoni

Ribuan Kendaraan di 35 Titik Dihentikan

SURABAYA – Upaya Djarkoni (75) untuk memperoleh kembali haknya, sepertinya mulai menemukan titik terang.

Veteran perang sekaligus pemilik sah tanah seluas 8,9 hektar yang diatasnya dibangun mall Ciputra World serta tanah seluas 9,5 hektar, tempat berdirinya Universitas 45 Surabaya akhirnya mendapat perhatian pihak managemen Ciputra World. Manajement Ciputra mengundang Djarkoni untuk duduk bersama membicarakan sengketa lahan yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut.

“Alhamdulillah, setelah puluhan tahun, akhirnya Ciputra mengajak saya bertemu, Selasa (12/10) besok. Semoga mereka mau memberikan hak saya,” ungkap Djarkoni penuh harap, Minggu (10/11).

Ditemui disela-sela acara peringatan hari pahlawan di tugu pahlawan, Djarkoni yang turut diundang oleh Walikota Surabaya sebagai salah satu veteran dan pejuang 45, Djarkoni menyatakan sangat berharap keadilan bisa diperolehnya, sebelum tutup usia. Pria yang menancapkan bendera merah putih pertama di Irian Barat tersebut mengaku lelah hanya memperoleh janji-janji kosong. “Jika hak saya tidak juga diberikan, tidak ada jalan lain, saya akan duduki Ciputra World.

Saya tidak takut, dulu saya berada di garis depan melawan penjajah, kenapa harus takut terhadap mereka,” tegasnya.

Selama ini Djarkoni mengaku menghormati penegakan hukum di Indonesia, dirinya berharap penghormatan tersebut tidak sampai hilang. “Bayangkan, lima walikota memberikan janji yang sama, bahwa hak saya akan diberikan, tapi semua berakhir sama, tidak sepeserpun hak saya diberikan.

Seperti diketahui, Djarkoni memiliki berbagai bukti kepemilikan tanah yang kini diklaim oleh pengusaha properti “Gajah”. Diantaranya adalah bukti surat perjanjian jual beli dengan Mbok Marjam juga pada 2 April 1968 seharga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) dengan luas 8,9 hektar. Batasbatas tanah yang dibelinya dari Mbok Marjam, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Dermo, sebelah timur kampung pakis, sebelah selatan sisi utara berbatasan dengan Gunungsari dan sebelah barat tanah milik Kemad, Nasrim, Darmo dan Kamid.

Menurut Djarkoni, sekitar tahun 1960-an, di kawasan Mayjen Sungkono masih menjadi hutan belantara. Banyak binatang-binatang buas seperti ular yang menjadi penghuninya.

Sehingga banyak warga yang enggan membeli tanah disana.

Djarkoni yang kala itu masih berusia 33 tahun tertarik membeli tanah di wilayah tersebut karena uang 2000 dolar Amerika yang dikumpulkannya selama bertugas ke luar negeri sebagai intelejen dari kesatuannya dapat digunakan kembali setelah sempat dilarang oleh Presiden Soekarno akibat adanya pergolakan pada saat tersebut. Namun ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional dibawah kendali Soeharto, dolar kembali berlaku di Indonesia. Djarkoni langsung menukarkan dolar simpanannya dan langsung membeli tanah.

Djarkoni mengatakan, dirinya tidak pernah menjual tanah-tanah tersebut baik kepada PT Win Win Realty Center (WWRC) pengembang Ciputra World maupun kepada Yayasan Perjuangan 45 Jawa Timur dan PT Jakarta Internasional Mandiri Center.

Meski sadar dirinya berhadapan dengan penguasa property di Indonesia, Djarkowi tetap berharap ada keadilan di Indonesia, terutama terhadap mantan pejuang seperti dirinya.

“Dulu setiap jengkal tanah di Negeri ini kami bela dengan darah, sekarang justru kami merasa kembali dijajah. Semoga sebelum saya meninggal dunia, kemerdekaan bisa benar-benar saya rasakan,” tandasnya. (han)

SURABAYA - Penghargaan terhadap jasa pahlawan pertempuran 10 November bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti yang dilakukan Satlantas Polrestabes Surabaya misalnya, mereka menghentikan ratusan kendaraan yang melintas di kawasan trafficlight perempatan Jl. Raya Darmo untuk sementara waktu, guna mengheningkan cipta selama 60 detik, Minggu (10/11).

Semua pengendera menundukkan kepala untuk hening cipta mengenang jasa pahlawan untuk memperingati hari pahlawan 10 November. Beberapa anggota Satlantas yang berada di perempatan Jl. Raya Darmo tampak mengenakan pakaian ala para pejuang dan perawat pejuang, kemudian sirine mobil patroli dibunyikan sebelum hening cipta selama 60 detik dilakukan.

Pengendara denga sadar diri mengikuti prosesi hening cipta tersebut.

“Dalam peringatan hari pahlawan 10 November 2013, Kami menghentikan semua kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil untuk berhenti, dan meminta kesadarannya untuk ikut menundukkan kepala mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam medan pertempuran selama 60 detik,” kata Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Raydian Kokrosono, Minggu

ddy/koran madura

BERSAMA PARA PELAKU. Kasubag Humas Satreskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti bersama para sebelas para penjudi yang tertangkap.

PENYAKIT MASYARAKAT

Polisi Menangkap Sebelas Bandar Judi SURABAYA – Sebelas orang pejudi tertangkap Subdit Vice Control (VC) Unit Jatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya. Salah satu diantara adalah bandar besarnya. Para tersangka kasus tindak pidana perjudian yang ditangkap bernama Gunawan (31), warga Desa Kuncen, Bojonegoro, Iwan (29) warga Jalan Diponegoro Bojonegoro, Mudi (50), warga Jalan Perak Surabaya, Ahmad (47), warga Jalan Manukan Surabaya, Muhammad (39), warga Jalan Margorejo Surabaya, Karjo (55), warga Jalan Jemur Surabaya, Novri (25), warga Jalan Kenjeran Surabaya, Royap (32), warga Jalan Kalianyar Surabaya, Vincent (47), warga Jalan Diponegoro Surabaya, Sugi (38) warga Jalan Simokali Surabaya dan Tomi (40), warga Jalan Wiguna Surabaya.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan, dari sebelas tersangka judi yag tertangkap ini ada yang berperan sebagai pengecer dan ada yang berperan sebagai pengepul.

Bahkan, satu diantara para tersangka yang tertangkap ini

adalah bandar besarnya.

“Tersangka yang menjadi bandar besar itu bernama Iwan. Dari penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Iwan, diamankan barang bukti berupa 1 buah IPad, 3 buah Blackberry, 3 buah buku rekening BCA, 3 ATM dan 1 bendel print out, “ ujar Suparti.

Dalam menjalankan aksinya, sambung Suparti, para tersangka ini menggunakan system penyetoran secara berjenjang. Artinya, dari pengecer ke pengepul dan terakhir ke bandarnya. Omset yang diterima para tersangka ini mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 300 juta.

“Setiap minggunya, jaringan judi ini menggelar lima kali putar, mulai Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Jenis judi yang dijalankan para sindikat judi ini meliputi judi togel, judi bola hingga judi tasyio. Untuk memasang taruhannya juga masih menggunakan cara konvensional seperti SMS dan memanfaatkan kecanggihan teknologi secara online, “ ungkap Suparti.

Kasubnit VC Unit Jatanum Polrestabes Surabaya, Iptu

Teguh Setiawan mengatakan, kronologis penangkapan 11 tersangka berawal dari tertangkap Gunawan, yang berperan sebagai pengepul.

“Tersangka Gunawan ditangkap di Surabaya. Dari tangan tersangka disita 1 buah HP Nokia, 1 buah HP Sony, 2 tahapan BCA, dan 2 ATM BCA. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, tak lama kemudian tersangka Iwan pun dapat ditangkap, “ ujar Teguh Setiawan.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka Iwan, tersangka ini mempunyai 11 pengepul seperti tersangka Gunawan.

Masih dari pengakuan tersangka Iwan, ketika dilakukan pemeriksaan, terungkaplah bahwa bisnis judi ini ditekuni tersangka Iwan selama 3 tahun lamanya.

Sebelas tersangka ini sudah ditahan di tahanan Mapolrestabes Surabaya.

Polisi saat ini sedang memburu Aseng, warga Surabaya dan Kelvin, warga Cepu yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua DPO inilah yang menjadi bandar besar diatasnya. (ddy)

(10/11).

Dia juga menambahkan, semua anggota yang bertugas di layanan publik seperti di SIM Corner, mengenakan pakaian ala pahlawan sebagai bentuk partisipasi peringatan hari pahlawan.

“Semua anggota yang bertugas di pusat layanan publik, mengenakan pakaian ala pahlawan sebagai bentuk penghormatan kami kepada para pejuang yang telah gugur,” ujarnya.

Sementar itu, Ketua Komunitas onthel Simo Surabaya, Samsul mengaku sangat senang dengan adanya prosesi hening cipta selama 60 detik ini. Dia mengatakan, semoga hal ini tidak hanya sebuah bentuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi semua masyarakat bisa meneruskan perjuang para pahlawan dalam disegala bidang.

“Baru sekali kegiatan seperti ini dilakukan di jalan raya. Kegiatan tersebut sederhana tapi sangat berarti.

Saya senang bisa ikut berpartisipasi,” kata Samsul.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Surabaya menghimbau masyarakat menghentikan kegiatannya selama 60 detik memperingati jasa pahlawan di tanggal 19 November (Hari Pahlawan – red). Di Surabaya Prosesi tersebut dilakukan di 35 titik jalan protokol Surabaya. (ddy)

han/koran madura

TERJEBAK MACET. Mobil Ambulance milik RS Adi Husada terjebak macet saat Parade Surabaya Juang 2013.

6

PROBOLINGGO

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236| TAHUN II

PARPOL

Bupati Menghadiri Pelantikan Nasdem PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari Hasan Aminuddin serta Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H Ahmad Baidlawi menghadiri Pelantikan Pengurus Nasdem. Kedua orang tersebut merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, Bupati Probolinggo itu sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB-nya dan Ahmad Baidlawi sebagai Sekertaris Jendral DPC PKB Kabupaten Probolinggo.

Pelantikan Pengurus Partai Nasdem se Kota dan Kabupaten Probolinggo – Pasuruan, dilaksanakan dilapangan Dringu Desa Kedungdalem. Acara itu secara langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Kedua politisi partai yang berlambang bumi itu duduk diurutan paling depan. Bahkan Tantri menggunakan baju biru yang warnanya identik dengan warna dari Partai Nasdem sendiri.

Berbeda dengan Sekjen DPC PKB Kabupaten Probolinggo, dia memakai baju kotakkotak warna agak kecoklatan serta memakai peci warna hitam.

KOMPAK, Nampak dari kiri, Sekjen DPC PKB dan Ketua DPC PKB duduk di urutan depan.

STOP PENGENDARA MOTOR

Polisi Ajak Heningkan Cipta PROBOLINGGO - Sebagai bentuk upaya mengenang jasa para pahlawan pada 10 November, Satlantas Polres Probolinggo menghentikan semua kendaraan tanpa terkecuali. Mereka bukan ditilang, tetapi diajak mengheningkan cipta kepada para pahlawan.

Kegiatan itu, dilakukan oleh pihak Satlantas di Pertigaan Jalan Raya Dringu, Pertigaan Jalan Raya Gending dan di Pertigaan Jalan Raya Kraksaan, serta di Pertigaan jalan Raya Paiton, Minggu (10/11) sekitar pukul, 08.50 WIB. Dengan membunyikan sirine dan memimpin para penggunan jalan untuk mengheningkan cipta sejenak kepada para pahlawan Bangsa Indonesia. Upaya tersebut, sedikit mengejutkan para pengguna jalan seperti yang diakui oleh, salah satu warga Semampir Kecamatan Kraksaan, Anggono (34).

Menurutnya, dia sempat kaget bukan kepalang ketika di berhentikan oleh petugas Satlantas Polres Probolinggo.

Sebab, semua persyaratan

untuk berkendara dianggapnya sudah di bawa dan sudah di taatinya.”Saya baru tau kalau hari ini (Minggu 10 Nopember Kemarin, red) merupakan Hari Pahlawan.

Saya tahunya dari petugas tadi,” katanya.

Dengan himbauan polisi tersebut, lanjut dia, dirinya langsung mengheningkan cipta.”Untung ada petugas polisi yang mengingatkan, kalau tidak diingatkan yang jelas saya tidak mengerti ,”tutur Anggono.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu warga desa Rawan Kecamatan Krejengan, Muhlisin (22).

Langkah yang dilakukan pak polisi tersebut juga membingungkan para pengguna jalan raya. Menurutnya, awalnya banyak pengendara kaget saat diminta semua kendaraan yang melintas di jalan itu berhenti.

Namun setelah ada penjelasan dan aba- aba untuk mengheningkan cipta, akhirnya semua pengendara memahami dan ikut mengheningkan cipta dengan khidmat. “Kalau saya sudah mengetahui adanya

imbauan mengheningkan cipta sehari sebelumnya,” terang Muhlisin yang mengaku sebagai mahasiswa di salah satu kampus Probolinggo.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo mengaku, kalau polisi lalulintas yang bertugas sudah mensosialisasikan kegiatan tersebut, di hari sebelumnya, baik dengan cara menggunakan poster atau menggunakan pengeras suara oleh petugas sendiri.

“Ya kami sudah mensosialisasikan kepada pengendara roda dua atau roda empat, agar melakukan hening cipta pada 10 Nopember di hari pahlawan ini,”tandasnya.

Ia menambahkan, seruan mengheningkan cipta itu langsung dipimpin oleh petugas satuan polisi lalu lintas di lokasi-lokasi yang sudah di tentukan dengan durasi waktu 60 detik.“Agar masyarakat ingat dan sadar untuk bisa menghormati jasa para pahlawan yang mendahului kita,” pungkas AKP. Warih Utomo.(fud)

Hal itu, membuat awak media langsung mengabadikan momen hadirnya Bupati Probolinggo di acara Pelantikan DPC dan Ranting partai Nasdem.”Bu Tantrikan PKB, kenapa kok hadir di acara ini,”celetuk seorang kuli tinta Sabtu (9/11).

Dua Politisi itu, terlihat menikmati jalannya acara pelantikan, bahkan keduanya baru beranjak dari tempat duduknya tersebut di saat acara pelantikan sudah selesai.“ Selain di hadiri oleh Ketua Umum Pembina Partai Nasdem, Surya Paloh, dan pengurus pusat serta pengurus DPW Jatim, tak kalah pentingnya, acara ini juga di Hadiri Oleh Bupati Probolinggo,”jelas Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat DPP Partai Nasdem Hasan Aminuddin.

Hasan Aminuddin, mengungkapkan kalau Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari Hasan Aminuddin memang secara resmi di undang oleh pengurus DPW Nasdem.

“Kapasitasnya dia itu sebagai Bupati Probolinggo,”sebut Hasan Aminuddin yang merupakan suami dari Bupati Probolinggo. (fud).

Warga Diimbau Antisipasi Banjir Semua Kepala Desa Harus Mengkoordinir Pembersihan Sampah PROBOLINGGO - Imbauan untuk mengantisipasi banjir terus mengalir dari kalangan para camat yang daerahnya merupakan wilayah potensi bencana termasuk banjir.

Seruan tersebut untuk menghimbau masyarakat dalam menjaga lingkungkannya, termasuk membersihkan sampah yang menumpuk.

Menurut, camat Pakuniran Kabupaten Probolinggo, Abdu Ramin mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepada para kepala desa untuk menjaga lingkungannya dari tumpukan sampah. Karena sampah dapat juga menimbulkan bencana banjir ketika musim tiba.

“Ini sudah dilakukan warga yang ada didesa langganan banjir,” terangnya.

Abdu Ramin menilai daerah atau desa yang merupakan daerah rawan banjir berada di empat lokasi, diantaranya Desa Gunggungan Kidul, Ra-

non, Patemon dan Kedung Sumur. Desa-desa tersebut merupakan daerah dalam tiap tahunnya sudah menjadi langganan banjir. “Karena daerah tersebut memiliki daerah aliran sungai,” katanya.

Ia menambahan, pihaknya telah melakukan upaya pembersihan sungai dari tumpukan sampah, pembenahan tanggul dan tebing sungai dengan melakukan reboisasi agar tebingnya bisa kuat. Karena daerah tersebut, pada tahun kemarin terkena banjir bandang. Sehinga banyak tebing sungai yang r u s a k .“ Pe m b a n g u n a n n y a terus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” tandas pria

yang mengaku kelahiran luar Jawa ini, Minggu,(10/11).

Dia juga menjelaskan, banjir yang kerap kali menghantam desanya tersebut merupakan banjir kiriman dari daerah lain yakni dari wilayah Krucil. Karena aliran sungainya satu arah dengan desa itu.”Jadi bukan banjir asli daerah Pakuniran,”beber Abdu Ramin.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi, membenarkan bahwa daerah atau kecamatan yang rawan banjir dan yakni Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Kraksaan, Krejengan, Besuk dan Pakuniran.

Banjir yang biasanya terjadi di Kabupaten Proboilinggo, lanjut Dwi Joko Nurjayadi, tidak sama dengan banjir yang ada di daerah Jakarta. Karena banjir yang datang hanya

sifatnya sementara dan tidak menggenang dalam waktu yang relatif lama.”Banjirnya hanya banjir kiriman dari daerah yang ada diatasnya,” terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor dan banjir, kata dia, pihak BPBD akan melakukan koordinasi pihak camat yang ada di daerah tersebut. BPBD juga melakukan upaya pemasangan Banner himbauan daerah Rawan Bencana agar masyarakat bisa waspada akan timbulnya bencana. Karena Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang rawan akan bencana itu. ”Kami meminta masyarakat agar bisa mengjaga lingkungannya, sehingga terhindar dari bencana bisa diminimalisir termasuk mennggalakan budaya membuang sampah disungai,” pungkas Dwi Joko Nurjayadi. (fud)

PILKADES

Biaya Mahal, Cakades Mengeluh PROBOLINGGO Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Probolinggo rencananya akan dilakukan secara serentak pada 26 November 2013 mendatang. Namun, dalam pelaksanaan pilkades tersebut, ada sesuatu yang mengganjal bagi calon kepala desa (Cakades). Yakni besarnya biaya pelaksanaan pilkades yang ditanggung oleh setiap cakades.

“Kalau biaya pilkades itu sebesar Rp.150 juta sampai Rp.200 juta. Maka, biaya itu akan ditanggung oleh si calon,” ujar salah seorang cakades yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Minggu (10/11).

Menurut cakades itu, jika calonnya hanya sedikit, maka beban iuran untuk biaya pelaksanaan itu semakin berat. “Ya

tergantung dari banyaknya yang mencalonkan,” imbuh dia. Sementara, bantuan subsidi dari pemkab Probolinggo hanya sebesar Rp.5 juta.

Kabag Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Sjaiful Effendi mengatakan, jika besarnya biaya pilkades itu sudah diatur dalam Perbup Nomer 30 Tahun 2012. Yakni untuk desa dengan jumlah sebanyak 5000 pemilih sebesar Rp.150 juta. “Jadi panitia pilkades harus berpedoman pada Perbup itu. Jangan sampai kemudian memberatkan,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim menjelaskan, jika pilkades itu memang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomer 30 Tahun 2010. Meski sudah diatur, namun

tidak dijelaskan biaya rinciannya berapa.

“Karena setiap Desa itu tidak sama,” katanya kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, di Kabupaten Probolinggo ada sebanyak 73 desa yang akan menggelar pilkades secara serentak. Yakni di Kecamatan Paiton sebanyak 3 desa, Kraksaan 3 desa, Kuripan 1 desa, Bantaran 2 desa, Leces 9 desa, Tegalsiwalan sebanyak 3 desa, Banyuanyar 2 desa, Tiris sebanyak 5 desa, Krucil 3 desa, Krejengan sebanyak 1 desa.

Sementara di Kecamatan Gading ada sebanyak 5 desa, Besuk 2 desa, Pakuniran 3 desa, Wonomerto 4 desa, Sumberasih 4 desa, Maron 4 desa, Dringu 4 desa, Pajarakan 4 desa, Lumbang 3 desa, Sumber 1 desa, Sukapura 1 desa dan Kotaanyar hanya 1 desa. (ugi).

Harga Bawang Merah

Ada Kenaikan Lagi

STOP PENGENDARA, Petugas Satlantas Polres Probolinggo saat melakukan hening cipta sejenak kepada pengguna jalan Raya

PROBOLINGGO - Harga bawang merah di Probolinggo dalam dua minggu terakhir, terus mengalami kenaikan harga dibanding dengan minggu sebelumnya. Kenaikan harga bawang merah tersebut dipicu karena bawang merah di daerah lain seperti daerah Nganjuk dan Brebes Jawa Tengah sudah mulai berkurang .

Salah satu pedagang baswang merah, Asim (35) mengatakan penurunan harga bawang merah di Probolinggo, disebabkan karena

bawang merah diluar Probolinggo sudah mulai berkurang. Sehingga berpengaruh kepada harga bawang merah di pasar bawang Proboolinggo.

Menurutnya, harga bawang ukuran besar saat ini mencapai Rp 24 ribu perkilonya. Sedangkan yang berukuran sedang mencapai Rp 18-20 ribu perkilonya. Untuk bawang yang berukuran kecil harganya menembus Rp 15-17 ribu pekilonya.

Kenaikan harga tersebut

sangat jauh dibanding dengan harga sebelumnya. Karena bawang yang berukuran besar harganya mencapai Rp 15-16 ribu perkilonya, bawang sedang seharga Rp 13-14 ribu, dan harga bawang kecil Rp10-12 ribu perkilogramnya.

“Kenaikan tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi pasar bawang. Awalnya pedagang dari keluar kota tidak datang sekarang sudah mulai datang,” katanya, Minggu,(10/11).

Hal senada juga dilontarkan

oleh pedagang lain H.Wiji (39).

Ia mengungkapkan adanya kenaikan harga bawang karena dipicu produksi bawang lain sudah mulai turun.Sehingga permintaan bawang juga mengalami kenaikan. “Jika bawang masih mulai menurun di daerah lain maka permintaan dari daerah lain akan banyak.

Sekarang banyak yang nggak mintak kiriman bawang Sudah mulai ramai, termasuk daerah Malang, Blitar dan Tulungagung,” jelasnya.(fud)

OPINI

Mengakhiri Dominasi Kultur Beras

salam songkem

Teladani Pejuang

A

da yang membekas dari pelaksanaan hari pahlawan, Minggu (10/11) kemaren. Di antaranya pernyataan salah seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI, Herwan Moekadi. Dia mengaku sangat kecewa dengan prilaku generasi masa kini yang dinilainya sudah sangat negatif. Tudingan itu tentu merupakan penilaian pribadi yang bisa saja berpijak pada realitas sosial kehidupan bangsa Indonesia.

Secara faktual memang generasi muda saat ini semakin mengkhawatirkan. Mereka tidak lagi memerhatikan etika pergaulan vertikal dan horizontal. Maraknya pemuda yang terjaring kriminalitas, baik karena terlibat narkoba, brutalisme, pornografi, tawuran antar pelajar, pencurian, dan berbagai aksi negatif lainnya, cukup menjadi pembenaran, yang tiap hari menghiasi media cetak dan elektronik.

Peristiwa tersebut kontraproduktif dengan kehendak para pahlawan yang telah susah payah menghadiahkan kemerdekaan negeri ini. Generasi penerusnya bukan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai aktivitas hidup yang bermanfaat, namun justeru melibatkan diri dalam tindak kriminal yang sangat menghancurkan nilainilai juang para pahlawan.

Semestinya para generasi muda, yang tidak ikut memanggul senjata, tidak juga ikut berdarah-darah melawan para penjajah, meneladani perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Meskipun mereka kini telah berselimut tanah, namun etos perjuangan sejatinya tetap membara di hati setiap rakyat Indonesia. Etos perjuangan mengisi kemerdekaan dengan perbuatanperbuatan yang bermanfaat. Setidak-tidaknya mengoptimalkan budaya tutur dan prilaku yang terpuji, santun, dan bermartabat. Hingga kehidupan bangsa dan negeri ini berwibawa, baik di internal negara hingga di hadapan dunia.

Padahal saat ini, negeri ini sedang menghadapi penjajahan modern, yang bentuknya tidak lagi berupa gencatan senjata, melainkan berupa penjajahan budaya, pemikiran, produk berbahaya yang membanjir, salah satunya melalui perkembangan teknologi yang makin tahun semakin canggih. Serangan penjajahan modern tersebut makin melengkapi masalah prilaku negatif yang menghegemone generasi muda. Beban negara tentu bertambah berat dalam mengatasi persoalan-persoalan kemerdekaan tanah air.

Memang Indonesia telah berpuluh-puluh tahun merdeka, tetapi sejatinya masih belum merdeka. Kemerdekaan yang setengah hati. Karena Indonesia masih belum bisa menyelamatkan bangsa dan negaranya dari serangan penjajahan modern, meskipun Indonesia telah mampu mengusir penjajah kolonial Belanda dan Jepang dari bumi pertiwi, pada masa perjuangan kemerdekaan silam.

Ini menjadi beban terberat Indonesia. Karena Indonesia tidak hanya menghadapi gempuran penjajahan modern dan masalah serius moralitas generasi penerus bangsa yang kian mengkhawatirkan, lebih dari itu Indonesia juga menghadapi masalah birokrasi pemerintahan dan ancaman kebangkrutan nasional, yang disebabkan oleh tidak adanya sikap meneladani para pahlawan.

Ancaman ini bukan main-main, sebab negara saat ini sedang tidak mampu membayar dana tunjangan PNS. Bahkan data yang dilansir BI menyatakan negara memiliki hutang luar negeri sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. (*)

Konsumsi beras per kapita orang Indonesia per tahun mencapai 139 kg. Konsumsi beras ini tercatat tertinggi di dunia. Nostalgia ketergantungan plus keprihatinan terhadap beras perlu dipaparkan kembali. Sayangnya, Indonesia yang ber-gemah ripah loh jinawi hanya memantapkan selera tunggal perihal pangan pokok: beras.

D

i era pemerintahan Presiden Megawati terekam usahausaha menukar pesawat terbang dan gerbong kereta api dengan 200 ribu ton beras Thailand. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, PT Dirgantara Indonesia menukar pesawat CN 235 dengan beras Thailand.

Hal yang sama juga dilakukan pemerintahan B.J. Habibie tatkala pesawat jenis CN 235 dibayar dengan beras ketan oleh pemerintah Thailand.

Dengan jumlah penduduk berkisar 250 juta jiwa dengan produksi beras terbatas lantaran jumlah lahan yang terus tereduksi oleh industrialisasi mengharuskan adanya diversifikasi pangan. Ada upaya sistematis mengikis kultur beras. Lihatlah tema peringatan Hari Pangan Sedunia, 31 Oktober 2013 di Padang: Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan

T

ak gampang menjadi politikus. Selain butuh modal ekonomi yang memadai, juga diperlukan modal pengetahuan. Juga modal mental yang tangguh, menjadi kebutuhan paling utama bagi setiap politikus.

Sebab politikus sebaik apa pun perbuatannya, niat hatinya tak dapat dilihat nyata, sehingga setiap aktivitasnya selalu menjadi perhatian publik. Bahkan perhatian publik itu bisa menjadi awal dari munculnya berbagai penilaian buruk terhadap politikus.

Salah satu politikus yang dianggap tidak memiliki karakter adalah Edhie Baskoro Yudhoyono. Sebab Sekjen Partai Demokrat ini, kata Pengamat Politik Gun Gun Heryanto, selalu menampakkan sikap mengekor. Bila tidak mengekor pada ayahnya, pasti mengekor pada elit lain dari parpol yang sama. Sehingga politikus yang akrab dipanggil Ibas ini tidak menampakkan jati dirinya yang sesungguhnya. Karena itulah Ibas terus menerus menjadi sorotan karena eksistensinya di Demokrat tidak memberikan sumbangsih pencerahan terhadap parpol yang dikendarainya.

Padahal, dalam versi Anas Urbaningrum, Ibas merupakan anak biologis dan idelogis serta anak intelektual SBY. Semestinya Ibas menampakkan ideologi dan intelektualitasnya dalam menyikap berbagai permasalahan yang terjadi di negara ini. Selama Ibas masih belum bisa keluar dari gaya bebeknya yang mengekor pada elit parpol, maka selama itu pula Ibas menjadi kurang berguna bagi perbaikan parpol Demokrat, pemerintahan, dan negara.

Kekecewaan lebih mendalam terhadap Ibas bisa menggurita apabila Ibas tidak bangkit dengan karakter kepribadiannya sendiri. Ibas harusnya menjadi politikus yang vokal. Karena sesungguhnya komentar-komentar vokal putera terbaik politik Cikies itu sangat ditunggu publik.

Politikus yang berkarakter tentu akan berdapak pada politik yang baik. Karena karakteristik politikus itu juga yang akan melahirkan politik tanah air. Kisruh politik menjadi indikator politikusnya tidak berkarakter.

Selain itu, politikus yang tidak berkarakter juga sulit melepaskan diri dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. (*)

dan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tercipta 624 menu dari umbi-umbian, sehingga memecahkan rekor MURI kategori menu pangan non-beras. Hal ini menunjukkan betapa kaya sumber pangan non-beras lantaran bisa dieksplorasi menjadi ragam menu.

Dalam peringatan HPS itu pula, sebanyak lima kabupaten/kota menyabet penghargaan sebagai teladan gerakan diversifikasi pangan melalui gerakan One Day No Rice (ODNR/sehari tanpa beras).

Hakikat diversifikasi pangan ialah mengubah pola konsumsi pangan masyarakat dengan tujuan mengubah dari pola pikir “beras minded” ke arah pola makan yang beragam. Apalagi, standar Pola Pangan Harapan (PPH) menyatakan konsumsi umbi-umbian hanya 40 gram per kapita per hari jauh dari jumlah ideal 100 gram per kapita per hari.

Oleh karena itu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berbasis Pangan Lokal mutlak perlu diimplementasikan lewat beragam cara dan inovasi.

Dengan adanya produk hukum tersebut, kiranya bisa menjadi sandaran terkhusus bagi pemangku kepentingan di daerah untuk menjadikan ODNR atau sejenisnya sebagai gerakan berkesinambungan dan semiwajib yang utamanya dimulai dari lingkungan instansi pemerintahan.

Tanpa intervensi dan teladan, teramat sulit mengikis kultur beras dari imaji pangan pokok.

Spirit diversifikasi pangan sebenarnya sudah dimulai pada 1960. Sayangnya, anjuran tersebut berlaku parsial secara konsep dan sasaran. Maka, kini, pemerintah wajib membenahi tata-kelola kampanye diversifikasi pangan. Lebih-lebih dalam pemusatan gerakan/program tersebut agar berjalan komprehensif terutama berkonsolidasi dengan pemangku kekuasaan di daerah dengan mayoritas penduduk konsumen beras.

Terobosan sosialisasi diversifikasi

pangan yang terkesan monoton bisa dengan jalan menyisipkan lewat kurikulum pendidikan. Masuknya materi wawasan ketahanan dan diversifikasi pangan ke dalam kurikulum pelajaran memiliki banyak keuntungan terutama untuk investasi ilmu dan kesadaran.

Politik Beras Beras acapkali mengandung pemaknaan elite. Orang tua kerap bercerita di tahun–tahun pasca kemerdekaan, beras adalah kemewahan.

Sedangkan rakyat jelata lebih berhasrat pada jagung dan umbi-umbian lantaran beras berharga mahal dan petani menjualnya demi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Beras kemudian menduduki kasta tertinggi politik pangan Indonesia.

Sayangnya, penciptaan beras sebagai pangan pokok juga akibat kebijakan pemerintah. Bulog pada 1967 mempunyai tugas utama melaksanakan kebijakan beras. Artinya, pemerintah turut serta menganakemaskan beras dibanding bahan pangan lainnya. Apalagi, Keppres RI No.45 tahun 1997 menyebut tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas itu lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 di mana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja. Di Indonesia ada kecenderungan kuat sektor pertanian selalu dituntut menyediakan beras dengan harga murah untuk mengamankan variabelvariabel makro: inflasi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dagang (Kaman Nainggolan, 2005).

Masih terstigma bahwa mengkonsumsi nasi merupakan sandaran kaum berpunya. Pun, dikatakan belum makan bila belum mengkonsumsi nasi.

Padahal keganderungan pada beras berdampak serius yang harus dipenuhi dengan kebijakan impor. Hikayat impor beras senyatanya sudah termaklum pada 1972. Tidak tercapainya swasembada beras di akhir masa Pelita I menyebabkan pemerintah meninjau kembali kebijakan perberasan.

Dari sini kemudian timbul sinyalemen bahwa perhatian yang terlalu

berlebih-lebihan pada (produksi) beras memang telah mengakibatkan kelesuan produksi tanaman–tanaman pangan lain di luar beras (Mubyarto, 1983). Sepanjang 2012, impor beras mencapai 1,95 juta ton. Namun, pada 2013, Kementerian Pertanian optimistis Indonesia tak membutuhkan impor beras lantaran luas lahan panen mencapai 13,5 juta hektare.

Kampanye diversifikasi pangan dapat dimulai dengan menghapus pandangan klasik yang menempatkan palawija sebagai pangan masyarakat kelas dua. Langkah ini bisa ditempuh dengan menggali potensi pangan yang dimiliki tiap daerah. Ketela pohon, garut, sukun, jagung, sagu, kentang, ubi jalar, dan talas adalah sedikit tamsil dari ragamnya tanaman pangan “alternatif” di Indonesia.

Sayangnya, ragam tanaman pangan tersebut kurang tereksplorasi lantaran terdepak oleh kultur dan keterbatasan pengetahuan. Padahal, Aliansi Desa Sejahtera mencatat Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 75 jenis sumber lemak, dan 273 jenis sayuran.

Penulis menilai dukungan pemerintah tak cukup sekadar mengkampanyekan dengan aneka kegiatan bersifat selebrasi temporal. Tapi, dengan upaya berkelanjutan dan lebih-lebih bernilai layak jual lewat kegiatan industrialisasi pangan dan kewirausahaan melalui peningkatan kualitas produksi, pengemasan, dan pemasaran. Apabila hal itu dapat dikelola secara intensif, tak mustahil akan menciptakan lapangan usaha -secara massal- serta sedikit banyak mampu mengikis dominasi kultur beras secara perlahan. Pun, kita perlu belajar kepada masyarakat Madura dan Papua yang menjadikan jagung dan sagu sebagai makanan pokok yang tidak terjebak dalam kubangan politik beras.= *) Mahasiswa UIN Yogyakarta; anak petani di Kudus. Aktivis di Forum Studi Arab dan Islam (FSAI), Yogyakarta. Serta Redaktur di Buletin An-Nahdlah, PWNU Yogyakarta.

Hukum Mati Korupsi

Karakter Politikus

A

7

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO. 0236 | TAHUN II

Terlepas dari apapun, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat kronis. Jadi perlu sentuhan tangan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyembuhkannya. Sebab menurut Jeremy Pope, bahwa korupsi merupakan masalah global yang harus menjadi keperihatinan bersama.

J

adi benar kiranya bahwa problematika ini membutuhkan kekuatan ekstra atas dasar kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia, tidak hanya bertumpu terhadap kinerja Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Tentu hal ini berawal dari penetapan tersangka Akil Mochtar atas kasus penyuapan. Memang sedikit lebih disoroti karena yang tersandung kasus korupsi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Demikian realitanya, peradilan hukum tertinggi di negara justru diadili oleh massa. Pantaslah penyematan tanda apresiatif diberikan kepada KPK, yang selalu berjuang untuk memberantas korupsi, bahkan Abraham Samad telah mengukuhkan perjuangannya bahwa memberantas korupsi hukumnya wajib.

Sesungguhnya kasus demikian tidak selayaknya disikapi dengan berlebih, karena memang korupsi di negeri ini sudah menjadi tradisi. Dan

praktek kotor tersebut kian menggurita. Entah disebabkan oleh buruknya system, atau karena kurang idealnya para birokrat, atau hanya karena ada kesempatan dan kemauan. Anggota KPK Jateng Ahmad Haris merumuskan, bahwa yang menjadi penyebab korupsi adalah The fraud tringle; Opportunity (Kesempatan), Pressure (Tekanan), dan Attitude (Sikap dan Pendirian).

Oleh sebab itu, untuk mengobati penyakit kronis bangsa Indonesia, seharusnya kita bisa belajar dari China.

Yang menurut Amnesty International dulu setiap tahunnya China mengeksekusi tembak mati 4.000 koruptor.

Namun bagaimana potretnya China sekarang? Mereka menjadi negara maju yang cukup disegani di kancah Asia bahkan Dunia. Hal serupa juga dilakukan oleh Negara tetangga Malaysia sejak tehun 1997 dengan program ‘Anti Coruptian Act’ dengan hukuman gantung.

Hukuman mati memang harga mati, walaupun toh dibilang melanggar hak hidup seseorang, dan tentu wacana ini harus dikaji ulang. Logika sederhananya, rugi apa bangsa ini jika memangkas satu nyawa, sedangkan di sisi lain ia secara perlahan telah lebih dulu memangkas banyak nyawa. Padahal, terorisme telah dihukumi mati, sedangkan koruptor walaupun tidak transparan bekasnya namun tidak kalah merugikan bangsa dan negara hanya dihukumi kurungan. Sungguh tidak adil.

Terlepas dari unsur SARA, seharusnya hukuman mati wajar diberlakukan untuk para koruptor. Kalau Indonesia memang benar-benar ingin maju dan mampu berbicara di kancah dunia, selayaknya korupsi tidak hanya disikapi dengan untaian retorika.

Sebab, masyarakat sudah geram dengan tingkah para wakil rakyat. Langkah tegas dan riil harus segera digalakkan, yaitu dengan menghukum mati para koruptor.

Tidak cukup hanya itu, di sisi lain juga dibutuhkan sinergi oleh semua pihak, baik pemerintah, pengusaha,

mahasiswa, Civitas academica, Pakar ilmu, Ulama’, sastrawan, dan seluruh rakyat Indonesia agar negeri ini benar-benar bisa menjadi negeri zamrut khatulistiwa yang kondusif, aman dan nyaman dari ‘hama tikus’. Maka, niat harus segera diserentakkan dan kemudian direalisasikam dengan kerja kolektif yang terstruktur.

Ironi Latar Belakang Korupsi Sebagai fitrah manusia ‘Innal insan makhalul khata’ wan nisyan’, tindak korupsi juga dapat diwacanakan sebagai sebuah kewajaran. Namun, berawal dari hal itu juga dapat dibantah dengan firman Allah, bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. (Qs. Al-Baqarah:30) Dan karena memang manusia tercipta dengan penuh kesempurnaan yang berupa hawa nafsu, maka demikianlah realitanya. Yang kalah dengan nafsu pasti terjerumus di jurang kemaksiatan dan begitupun sebaliknya.

(Hadist Nabi) Untuk konteks kekinian, tidak dapat dipungkiri memang tidak sedikit manusia yang menyerah dengan hawa nafsunya. Maka tidak heran, banyak tindak amoral yang ringan tangan dilakukan., hidup hanya berprinsip hedonisme, dan saking parahnya hidup disikapi dengan peraturan hukum rimba. Di mana yang lemah pasti kalah, siapa yang berdiam diri pasti mati, tidak pandang teman atau sahabat bahkan sanak kerabat pun jadi korban.

Berawal dari potret tersebutlah korupsi makin marak terjadi, mulai dari korupsi yang berbentuk materi bahkan korupsi yang berbentuk immateri.

Benar apa kata Gus Mus, negara ini sedang rusak. Namun, Prof. Kumarudin Hidayat lebih menspesifikkan latar belakang korupsi yang bermula dengan adanya kebutuhan, keserakahan, kecelakaan, dan kesengajaan.

Namun, lebih dari itu, yang paling nampak jelas bahwa realitanya karakter bangsa Indonesia yang konsumtif dan hedonis. Jadi cukup sulit langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memberantas tindak korupsi.

Sayangnya budaya korupsi dalam ne-

geri sudah lama terjadi, terbukti pada tahun 1999 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) terbentuk, jauh di tahun 1967 juga telah telah ada Tim Pemberantasan Korupsi. Karena itu, korupsi seakan sudah mengakar entah dimana ujung pangkalnya.

Melibatkan Peran Kaum Hawa Untuk mengatasi korupsi, sesungguhnya hanya sadar pun juga belum cukup. Sebab, mustahil jika para koruptor tidak bersentuhan dengan lingkungan hidupnya. Dengan tanpa menyinggung peran kaum hawa, dalam hal ini yang patut digaris bawahi adalah perempuan. Tanpa disadari, perempuan memiliki peran urgen dalam hal kekeluargaan. Bahkan menurut dosen Politik dan Kajian Gender UI Ani Soetjipto, perempuan memiliki peran lebih besar untuk memberantas korupsi.

Maka tidak salah jika menurut salah satu anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jateng Ahmad Haris, bahwa yang menjadi penyebab korupsi adalah The fraud tringle Iantara lain Opportunity, Pressure, dan Attitude. Nah yang cukup rasional dan sesuai dengan realita, adalah Pressure. Yang didalamnya antara lain tercakup tekanan dari isteri, karena kebutuhan pokok rumah tangga, ataupun tuntutan zaman yang memaksa untuk terus memperbaiki taraf hidup.

Oleh sebab itu, disamping usaha untuk merevitalisasi peran birokrat dan wakil rakyat agar berkarakter bersih korupsi, di sisi lain peran wanita walaupun dibalik layar harus diperhatikan secara khusus. Nah, jika memang tidak bisa diatur maka balasan yang pantas adalah hukuman mati.

Mengingat korupsi sudah menjadi-jadi, dengan berbagai analogi dan rasionalisasi hukuman mati bagi koruptor memang paling tepat. Wallahu a’lam bi al-shawwab.= *) Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang dan Pegiat BANSER NU Cabang Undaan, Kudus.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO. 0236 | TAHUN II

SENIN 11 NOVEMBER 2013

Ancelotti Puji Ronaldo Real Madrid Cukur Real Sociedad 5-1

Pemain Real Madrid Gareth Bale (putih) mendapat pengawalan dari 3 pemain Real Sociedad. Pada laga ini, Bale melanjutkan performanya dengan mengkreasi satu asis

DATA PERTANDINGAN REAL MADRID vs REAL SOCIEDAD 1 5 Gol 2 4 Offside 16 Pelanggaran 9 2 Sepak Pojok 7 18 Throw-in 16 2 7 Dribble 12 26 Tekel 87% 60% 50% Ket.

Penguasaan bola

44% 40% 81% Umpan sukses

Menang bola atas SUNAN

Zanetti Tampil Lagi, Inter Menang MILAN - Setelah begitu lama absen, Javier Zanetti akhirnya kembali ke lapangan hijau. Kembalinya pemain internasional Argentina itu semakin sempurna karena Inter memetik kemenangan dua gol tanpa balas saat menjamu Livorno di San Siro pada ajang Liga Serie A Italia, Minggu (10/11) dini hari WIB. Zanetti absen sejak bulan April silam karena mengalami cedera pada tendon Achilles-nya. Karena usia Zanetti yang sudah tidak muda lagi, banyak pihak khawatir, cedera parah tersebut akan memaksanya pensiun lebih cepat. Tetapi, kekhawatiran tersebut tak terbukti. Zanetti benar-benar kembali bermain saat Inter menundukkan Livorno 2-0.

Pada laga itu Zanetti masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 untuk mengisi posisi Saphir Taider yang ditarik keluar pelatih Walter Mazzari. Ketika menginjakkan kakinya di lapangan, dia mendapatkan sambutan meriah dari publik Meazza.

“Saya sangat emosional karena pada usia 40 tahun, setelah enam bulan absen, itu tidak mudah. Sejak hari di mana saya menjalani operasi, saya selalu bilang bahwa saya ingin main paling tidak sekali lagi di hadapan fans saya. Saya tak bisa meminta lebih banyak,” ucap mantan kapten tim Tango Argentina itu.

Dia menambahkan, “Saya harus berterima kasih kepada fans, presiden, dan semua yang tetap dekat dengan saya mulai tim medis sampai rekan-rekan setim dan semua yang ingin saya kembali ke lapangan. Saya senang comeback saya bertepatan dengan kemenangan penting buat kami.”

Berkat kemenangan atas Livorno ini, Inter bertengger di posisi keempat klasemen sementara Liga Serie A setelah mengumpulkan 25 poin dari 12 pertandingan . Mereka berjarak tiga poin dari Napoli dan Juventus, di peringkat kedua dan ketiga serta enam poin dari AS Roma di puncak klasemen.

Walter Mazzarri sendiri memuji penampilan Zanetti yang hanya bermain selama 10 menit itu. “Zanetti punya sesuatu yang spesial dan Anda bisa melihat mengapa dia adalah juara kelas dunia. Ketika tim kesulitan, dia masuk selama 10 menit dan memberi setiap pemain ketenangan.

Kembali bermain di usianya setelah absen begitu lama dan langsung percaya diri adalah luar biasa,” puji Mazzari.

Dia meneruskan, “Saya berkonsentrasi membantu tim ini berkembang, karena kami punya banyak pemain muda.

Mereka harus melihat 10 menit Zanetti bermain dan belajar bagaimana menjadi seorang juara.” (Sky sports/ espn/aji)

Javier Zanetti Inter Milan

MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti melambungkan pujian setinggi langit untuk anak-anak asuhnya setelah memetik kemenangan telak 5-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu Sabtu (9/11) tengah malam lalu. Secara khusus pelatih asal Italia itu memuji penyerangnya Cristiano Ronaldo yang mencetak tiga dari lima gol pada laga tersebut.

Pada babak pertama, Ronaldo dan kawankawan sudah unggul 4-0 masing-masing melalui Cristiano Ronaldo (dua gol), serta Karim Benzema dan Sami Khedira masing-masing dengan satu gol. Di babak kedua, penampilan “Los Blancos” menurun sehingga hanya menambahkan satu gol lagi-lagi melalui Ronaldo. Ini adalah gol ketiga CR7 di laga tersebut.

Sayangnya, menurunnya penampilan Madrid tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Sociedad. Mereka hanya mencetak satu gol dan gol penghibur Sociedad ke gawang Diego Lopez itu dibuat Antoine Griezman pada men-

it ke-61 gawang memanfaatkan umpan Carlos Vela.

Menurut Ancelotti, penampilan anak-anak asuhnya pada laga ini sangat sempurna. “Babak pertama sempurna. Mereka bermain sangat baik, mereka cepat dan efektif, bermain dalam jarak pendek dan jauh. Tim bermain sangat baik,” papar mantan pelatih AC Milan, Chelsea dan Paris SaintGermain (PSG) itu.

Dia melanjutkan, “Permainan melambat pada babak kedua setelah kami unggul 4-0. Itu normal. Kami punya masalah lainnya. Dua bek sayap sangat penting dalam pertahanan.”

Bagi Ronaldo, tambahan tiga gol pada laga itu membuat koleksinya melonjak menjadi 16 gol di La Liga musim ini. Dia sudah menyumbang 24 gol untuk Madrid di semua kompetisi musim ini. Dia pun menjadi top skorer sementara La Liga, unggul tiga gol atas penyerang Atletico Madrid Diego Costa.

Perihal ketajaman pemainnya ini, Ancelotti tidak

canggung memujinya. “Talenta Cristiano menempatkannya ke dalam kategori yang sama sekali berbeda. Dia sangat menakjubkan. Dia begitu sering mencetak gol dengan sangat gampang. Sulit menemukan kata-kata baru untuk menggambarkan dia,” imbuh Carlo, sapaan akrabnya.

Sementara itu, saat ditanya tentang peluangnya mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or tahun ini seusai laga tersebut, Ronaldo mengaku tidak mempedulinya. Dia hanya fokus pada pertandingan dan performanya di atas lapangan.

“Saya tidak ingin bicara soal itu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya membuktikan diri di atas lapangan. (Penghargaan) itu tidak tergantung pada saya dan saya tidak khawatir,” kata Ronaldo di situs resmi klub.

Dia menambahkan, “Itulah kenapa saya cuma tertarik dengan kemenangan dan membantu tim.” (espn/aji)

100%

Peluang 55

Menang bola atas

88%

Gol

8

Sentuhan

3

Tekel

3

Akurasi umpan

10

MAN OF THE MATCH CRISTIANO RONALDO

Bayern Muenchen Kokoh di Puncak Klasemen AUGSB. Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel TOP

Franck Ribery

0 4 11 4 15 6 33

3 0 12 9 19 26 17

FLOP

Ragnar Klavan

91%

70%

72%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

77%

30%

28% SUNAN

Pemain Bayern Muenchen Franck Ribery (kiri) melepaskan tembakan ke gawang Augsburg MUNICH Bayern Muenchen makin kokoh dan berlari sendirian di puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman, setelah memetik kemenangan meyakinkan tiga gol tanpa balas atas Augsburg pada laga di Allianz Arena, Sabtu (9/11) malam lalu. Sedangkan pada saat bersamaan, rival paling dekat dengan mereka, Borussia Dortmund menelan kekalahan saat bertandang ke Volkswagen Arena untuk melawan tuan rumah Wolfsburg.

Melawan Augsburg, Muenchen menguasai penuh jalannya pertandingan

dengan mengandalkan gaya sepakbola tiki taka usungan pelatih Pep Guardiola. Bayern Muenchen yang biasa bermain bola-bola panjang dan mengandalkan lebar lapangan, kini bermain rapat dengan sentuhan bola satu dua dari kaki ke kaki.

Menonton permainan Muenchen bak melihat Barcelona beraksi Dengan gaya seperti itu, Bayern sudah unggul saat pertandingan berjalan empat menit. Tendangan keras Jerome Boateng dari sisi kiri kotak penalti mengarah ke pojok kiri gawang Augsburg

dan tidak bisa dihentikan kiper lawan. Bayern menggandakan keunggulannya pada menit ke42. Tendangan bebas Franck Ribery meluncur deras ke pojok kiri atas gawang Marvin Hitz dan menutup babak pertama dengan skor 2-0.

Di babak kedua, Bayern menambah satu gol lagi di masa injury time lewat titik putih menyusul pelanggaran pemain lawan yang menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. Thomas Mueller yang maju sebagai algojo melengkapi kemenangan Bayern menjadi 3-0.

Persip Juara Liga Ceker PRAGAAN – Liga sepak bola ceker yang digelar di Desa Karduluk bekerja sama dengan Koran Madura dimenangkan Persip (Palalangan). Itu setelah tim ini berhasil mengalahkan Logos (Sumber Jalin) di laga final di dusun Reng Perreng Desa Karduluk kemarin. Persip berhasil mengegolkan bola ke gawang Logos melalui tendangan Zakki beberapa menit sebelum laga final.

Pertandingan di putaran final laga ceker ini berlangsung seru. Masing-masing pemain maupun supporter berjibaku menuju juara.

Misalnya, dua kesebelasan

Daftar Juara Liga Ceker HUT Koran Madura di Karduluk Juara I Persip (Palalangan) Juara II Logos (Sumber Jalin) Juara III PSDS (Daleman) Denpasar (Dunggaddung) Harapan I PS Rengpereeng Harapan II PS Moralas Harapan III PS Burjalin & PS Galis

(Persip-Logos) dengan semangat 1945 terus berusaha menjadi yang terbaik.

Begitu juga masing-masing supporter juga tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada tim yang dijagokannya. Tetapi saat wasit meniup peluit panjang, semua harus menyadari kemenangan di liga ceker ini diraih tim Persip.

Usai pertandingan, salah satu pemain Logos Sufandi mengakui dewi fortuna sedang berpihak kepada Persip. Di atas kertas, katanya, materi pemain Logos sebanding. Tetapi jika dikaitkan dengan faktor keberun-

Kemenangan ini tak hanya berarti tiga poin untuk Bayern.

Hasil itu sekaligus membuat Bayern memecahkan rekor jumlah pertandingan berturutturut tanpa kekalahan. Dengan kemenangan atas Augsburg, FC Hollywood kini sudah melewati 37 pertandingan tanpa kekalahan. Catatan itu mengalahkan rekor yang sebelumnya bertahan selama 30 tahun oleh SV Hamburg.

Tambahan tiga poin ini mengokohkan posisi Bayern di puncak klasemen dengan 32 poin. Sementara Augsburg tertahan di urutan 13.

Sementara di tempat

terpisah, pelatih Dortmund Juergen Klopp harus kecewa karena timnya kalah dari Wolfsburg dengan skor 1-2 dan pertandingan berjalan tidak sesuai harapannya.

Dortmund sempat memimpin lebih dulu. Tendangan bebas Marco Reus di penghujung babak pertama membuat Dortmund unggul 1-0 saat turun minum. Di babak kedua, giliran tendangan bebas Ricardo Rodriguez yang membuat Wolfsburg menyamakan angka. Tim tuan rumah kemudian memastikan kemenangan 2-1 lewat gol indah Ivica Olic. (aji)

HUT KORAN MADURA tungan, dia mengakui lawan lebih untung. “Ya kami (Logos) harus puas di runner up,” Fandi menjelaskan.

Hal serupa diungkap pembina tim kesebelasan se Karduluk Zainul Ihsan. Pria yang juga Kades Karduluk ini mengapresiasi animo masyarakat Karduluk terhadap olahraga sepakbola.

Menurutnya, liga ceker merupakan aspirasi masyarakat terhadap olahraga di dusunnya masing-masing.

Setiap dusun di desa yang dipimpinnya, memiliki kesebelasan sendiri yang tidak mungkin seluruhnya bermain di lapangan olahraga

Karduluk. Karena itu, setiap dusun punya lapangan sepakbola sendiri. “Tetapi dalam skala besar, tim sepak bola di tingkat dusun bersatu dalam PSBS, Persatuan Sepak Bola Batu Sulung (tim sepak bola Karduluk),” urainya.

Sementara itu, panitia mementaskan kesenian rakyat berupa tandak dan saronen. Acara ini dipandang cocok dengan kebudayaan daerah karena kesenian itu merupakan warisan leluhur budaya. Tandak dan saronen sebagai malam puncak rangkaian kebersamaan masyarakat yang disusul serah terima hadiah. (rah)

Taneyan Lanjang SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236 | TAHUN II

SENIN

11 NOVEMBER 2013

1 9

SERTIFIKASI GURU NON PNS

Sudah 3 Tahun Belum Cair

abe/koranmadura

SEMANGAT 10 NOVEMBER. Sejumlah kru Koran Madura saat melakukan penghormatan Bendera Merah Putih di puncak Gunung Angin Kabupaten Suemenp Madura, Minggu (10/11) sebagai refleksi hari Pahlawan 10 November ke-68. Berita Halaman 11

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

Bisnis Kamila

P

erempuan bisa memberdayakan dirinya sendiri, menyalurkan hobi, bersosialisasi, dan bahkan mungkin menemukan “me time”-nya. Memang tak semua bidang bisa dilakukan oleh perempuan, mengingat perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan, tetapi tak apa bagi sebagian perempuan untuk menyalurkan hobinya adalah kepuasan, hitung-hitung untuk mengisi aktivitas yang kosong.

Sama halnya dengan Nurul Kamilah, perempuan kelahiran Sumenep, 18 Desember 1994. Dalam menyalurkan bakat dan hobinya, ia pun mengisi waktu kosongnya dengan menekuni dunia bisnis. Selain kuliah, ia pun dikenal sebagai perempuan wirausaha. Usaha yang ia jalankan adalah jualan bros dan kerudung keliling. Saat dia ke kampus atau ke acara-acara, dapat dipastikan, perempuan berparas rupa menawan itu pasti membawa segala pernakpernik bros dan aneka warna kerudung dengan berbagai model. Memang, penghasilannya tak seperti butik dan toko-toko besar, yang penting baginya, hobinya menekuni dunia usaha bisa tersalurkan.

“Memang tak mudah menekuni dunia usaha bisnis keliling, selain kadang ada rasa gengsi, pula harus mampu mengatur waktu dengan baik,” ucapnya.

Perempuan semester 1 jurusan PAI di Kampus STIT Aqidah Usymun itu benarbenar hebat, tak kenal lelah untuk menekuni bisnis bros dan krudung keliling.

Padahal tidak mudah jika melihat dunia bisnis seperti itu, selain harus merawat mental, dalam menjajakan bisnisnya butuh semangat yang membaja.

Rasa bangga teman-temannya kian membuncah ketika ia justru masih bisa kuliah dan aktfif dibeberapa organisasi, salah satunya adalah di IPPNU. Kini, ia juga tercatat sebagai pengurus cabang IPPNU Kabupaten Sumenep. Satu hal yang ingin dia katakan pada kita semua; belajar, berproses dan berbisnis. Sehingga nantinya, sekali berdayung, dua pulau terlampaui.

Lebihlebih untuk menanamkan investasi di masa depan.

(Sym)

Nurul Kamilah Mahasiswi

1000 Lilin untuk Pahlawan SUMENEP - Banyak cara dilakukan pelajar Sumenep untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 November kemarin. Salah satunya, dengan mengheningkan cipta sembari menyalakan 1000 lilin di makam Pahlawan, Kota Sumekar.

Sabtu (9/11) malam sekitar pukul 20.16, puluhan kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Sumenep melakukan hal demikian. Selain menyalakan 1000 lilin juga berdoa bersama mengutuk koruptor.

Puluhan pemuda dan pelajar pada malam itu benar-benar satu semangat untuk melawan korupsi yang menjadi menyakit di negeri ini. ”Setidaknya semangat para pejuang bisa menular kepada kalangan pemuda,” kata M. Washi Abror, Koordinator Aksi Seribu Lilin.

Mereka juga mendoakan negeri ini agar bersih dari para koruptor.

Sebab, selama ini negari ini subur dengan kasus korupsi yang melibatkan elite-elite Indonesia. ”Mereka adalah penjahat HAM," katanya dengan nada berapi-api.

Minggu (10/11), aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi turun jalan, dan mengelilingi kota sembari bernyanyi nilai juang.

Tidak hanya itu, mereka juga melakukan

aksi menyapu trotoar dan berjalan kaki sebagai simbol mengenang jasa para pahlawan yang dulu tak kenal lelah berjuang.

Aksi kepahlawanan juga dilakukan Pengembanan Intelektual (PI) STKIP PGRI, di makam Pahlawan. Mereka melakukan aksi tabur bunga sambil mendoakan arwah para pahlawan. ”Kegiatan semacam ini sebagai bagian dari mengenang sejarah, dan melestraikan

rasa nasionalisme kalangan pemuda, sehingga tetap solid,” kata Ketua UKM PI STKIP PGRI Ulifiya.

Sementara Novi Olivia, salah satu mahasiswi yang mengikuti kegiatan tersebut menjelaskan, dengan kegiatan semacam ini diharapkan lahir pemuda yang memiliki spirit perjuangan cukup besar. Sehingga, bisa memberikan konstribusi nyata bagi bangsa dan negara. (sym/edy/yat)

syamsuni/koran madura

SERIBU LILIN UNTUK PAHLAWAN. Sejumlah aktivis dari kalangan mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Sumenep menggelar refleksi Hari Pahlawan di Makam Pahlawan dengan menyalakan seribu lilin kemudian berdo’a bersama untuk para pahlawan yang sudah meninggal dunia.

SUMENEP – Sejumlah guru agama non Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima sertifikasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep mulai resah. Pasalnya, sejak terdaftar sebagai penerima dana APBN, sejumlah tenaga pendidik belum pernah dibayar. Bahkan, ada yang sudah tiga tahun tidak pernah dibayar.

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, puluhan guru agama non PNS sudah dinyatakan lolos sebagai penerima sertifikasi. Bahkan, ada sebagian yang sudah lulud sejak 2011, namun hingga saat ini belum dibayar. Nominalnya, per bulan Rp 1.500.000. Berarti kalau tiga tahun tidak dibayar maka nominalnya adalah Rp 54.000.000.

Salah satu guru SD di Kabupaten Sumenep yang tak mau identitasnya dipublikasikan mengaku tidak pernah dibayar dana sertifikasinya. Padahal, pihaknya sudah dinyatakan lolos sebagai penerima sertifikasi. ”Saya sudah dinyatakan lolos sejak 2011, tapi sampai detik ini saya belum menerima dana itu,” katanya kepada Koran Madura.

Menurut pria dengan satu anak ini, pihaknya sudah sering mendatangi kantor Kankemenag Sumenep. Hanya saja, dirinya diberi jawaban yang tidak pasti. ”Katanya karena saya bukan PNS. Lalu, untuk apa saya mengikuti tes hingga lolos. Jadi, bagi kami tidak masuk akal,” ungkapnya.

Sebenarnya, sambung dia, dirinya cukup berharap dengan dana sertifikasi itu. Hanya saja, pihaknya tidak berdaya ketika pihak kankemenag tidak mencairkan dana itu. ”Kami ini kan orang bawah, tidak mungkin untuk berontak atau yang lainnya. Kendati demikian, kami butuh kepastian supaya tidak digantung,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dana sertifikasi itu cepat dicairkan kepada penerima guru agama non PNS. Sebab, untuk mendapatkan dana tunjangan pendidik itu pihaknya harus berjuang, baik pikiran maupun materi. ”Kalau tidak cair, seakan tidak ada maknanya perjuangan yang kami lakukan,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penma) Moh. Rifa’ie Hasyim membantah jika pembayaran penerima sertifikasi agama non PNS itu tidak dicairkan. Pihaknya memastikan dana APBN itu dicairkan sesuai dengan pagu anggaran yang dimiliki. ”Pada masa Pak Bakri (kasi Mapenda sebelumnya, Red), di bayar selama tiga bulan. Pada tahun ini sudah terbayar selama 6 bulan.

Jadi, kata siapa tidak dibayar,” katanya.

Dia mengungkapkan, untuk pembayaran sertifikasi jelas ada persyaratan yang harus dilalui. Salah satunya, penerima harus memiliki NRG (nomor registrasi guru). ”Meski lolos sertifikasi, tapi tidak memiliki NRG tentu saja dana sertifikasinya tidak bisa dicairkan. Itu syarat mutlak,” ungkapnya.

Untuk itu, terang dia, dia meminta pihak yang mengaku tidak dicairkan sertifikasinya untuk segera menghadap. Supaya permasalahan bisa lebih jelas. ”Kami ingin clear. Jangan-jangan bukan kesalahan dari kami melainkan dari pihak penerima. Makanya, biar ketemu saja dengan saya di kantor,” tukasnya. (yat)

KRIMINAL

Mahasiswa UTM Mengalami Kecelakaan BANGKALAN - Nasib tragis menimpa Moh. Zainul Fanani (19), warga Sidoarjo, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Mahasiswa semester 3 jurusan Hukum Bisnis Syari'ah tersebut tewas mengenaskan di tempat kejadian perkara (TKP), akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya di jalan Raya Perumahan Graha Kamal.

Peristiwa kecelakan itu terjadi saat sepeda motor Revo nopol W 5277 SJ yang dikendarai Moh. Zainul Fanani melaju kencang dari arah utara menuju arah Kamal. Pada saat tiba di TKP korban hendak mendahului sebuah kendaraan pemotong kayu (somil) milik Mustakim (81), warga Labang yang sedang malaju dari arah yang sama. Namun, korban tidak menduga jika dari arah berlawanan terdapat kendaran lain sedang malaju kencang.

Diduga karena jarak yang terlalu sempit, korban mencoba menghindari kendaraan Jupiter MX L 3173 QT yang dikemudikan Abu Bakar, 20, warga Socah yang sedang melaju dari arah selatan menuju arah Bangkalan. Akan tetapi, usaha korban untuk menghindari benturan justru berujung dengan kecelakaan. Sebab korban menghantam bagian belakang kendaraan pemotong kayu. Benturan keras pun tak dapat dihindarkan yang menyebabkan korban menghantam jalan aspal.

Akibatnya, korban tewas seketika karena luka yang cukup parah. Apalagi korban tidak menggunakan helm saat kecelakaan terjadi. Tak ayal membuat rahang korban patah dan bagian belakang kepala pecah akibat benturan keras dengan aspal jalan. Darah segar pun mengalir deras dari hidung dan telinga korban. Sementara warga yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, korban sudah tak bernyawa lagi.

"Korban tewas di TKP, akibat benturan keras yang dialaminya yang menyebabkan rahang korban patah dan kepala bagian belakang pecah," tutur Brigadir Farid, salah satu petugas Laka Lantas Bangkalan.

Semua yang terlibat kecelakaan, kata Farid, saat ini sudah diamankan oleh Satlantas Polres setempat untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Ia berharap agar para pengguna kendaraan untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak aman saat berkendara.

Sebab, ketidakhati-hatian dapat menimbulkan kecelakaan yang bisa merenggut nyawa.

"Budayakan keselamatan saat berkendara. Terlebih menggunakan helm sebagai standar keamanan dalam berkendara," pesannya.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DITOLONG WARGA. Korban Moh. Zainul Fanani (19), warga Sidoarjo ditolong warga saat tewas akibat kecelakaan lalu lintas, Minggu (10/11).

10

SUMENEP

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO. 0236 | TAHUN II

Inspektorat Telusuri Dugaan Pemotongan Dana BOS Didik: Kami akan Melakukan Penelusuran secara Mendalam SUMENEP – Dugaan pungutan liar (pungli) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum UPT Kecamatan Sapeken terus menggelinding.

Kini, giliran pihak Inspektorat melakukan penelusuran dugaan pungutan dana APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) itu. Sebab, apabila kejadian itu benar jelas sudah melanggar hukum.

Salah satu petani garam saat mengangkut garam dari lahannya, beberapa waktu lalu.

DAMPAK HARGA GARAM MURAH

Warga Banyak Timbun Garam SUMENEP - Anjloknya harga garam di Sumenep membuat petani enggan menjual garamnya. Sebagian besar petani lebih memilih menimbun di gudang dan akan dijual tahun depan, dengan harapan bisa terjual dengan harga lebih tinggi.

Informasinnya, harga garam tidak pernah sejelek saat ini.

Banyak petani yang mengeluhkan harga garam. Saat ini harga garam kualitas 1 (Kw 1) hanya berkisar di Rp 450, padahal tahun sebelumnya mencapai Rp 700 ribu. ”Karena murah, masyarakat memilih menimbun saja,” kata Ketua Persatuan Garam Rakyat Sumenep Hasan Bashri.

Dia mengungkapkan, dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya, garam yang ditimbun mencapai 10 ribu ton, dari total produksi sekitar 60 ribu ton. ”Biasanya yang melakukan penimbunan itu petani yang memang sudah punya modal. Kalau yang tidak punya modal mereka pasti langsung menjual meski dengan harga murah,” ujarnya.

Menurut warga Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget ini, mereka berencana menjual di tahun yang akan datang. Sebab, meski ditimbun tidak akan mempengaruhi kualitas garam. ”Walaupun di jual di tahun depan, tidak ada masalah kualitas pasti terjamin. Dari pada mereka rugi, mendingan ditimbun dulu,” ujarnya.

Disinggung apa tidak melanggar aturan menimbun garam, Hasan mengaku tidak ada masalah meski melakukan penimbunan yang cukup besar. Sebab, yang ditimbun petani bukan dari hasil pembelian dari petani lain. ”Murni dari hasil pertanian mereka. Kalau milik pribadi kan tidak ada masalah menimbun,” ungkapnya.

Hasan menambahkan, memang tahun ini produksi garam rakyat tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini hasil produksi garam hanya berkisar 60 ribu ton saja. Padahal, tahun sebelumnya mencapai 150 ribu ton. ”Jadi, hampir separo penurunan hasil produksi garam rakyat ini. Mungkin faktor cuaca,” tuturnya.

Dia berharap ke depan, pemerintah tidak berpangku tangan soal keberadaan garam di Sumenep ini. Yakni, mencari terobosan supaya garam rakyat bisa terjual semua. ”Tidak hanya sekadar terjaul, melainkan juga harganya mahal,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Umum PT Garam M. Farid Zahid menjelaskan, pihaknya sudah berupaya untuk melakukan pembelian garam rakyat. Bahkan, pihaknya membeli hampir mendekati harga yang ditentukan pemerintah. ”Ini kan lembaga profit, bisnis. Kami membeli atau tidak kan urusan kami,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Koran Madura.

Secara terpisah Kepala Disperindag Syaiful Bahri menjelaskan, pihaknya memang menginginkan semua perusahaan yang membeli garam mengikuti aturan yang ada. Yakni, Surat Edaran (SE) Kemenkeu. ”Jadi, kalau kami berharap semuanya bisa mengikuti aturan itu. Yakni, untuk Kw 1 dibeli sekitar Rp 750 ribu,” ucapnya. (yat)

PERPANJANGAN DERMAGA

Warga Menolak SUMENEP - Upaya pemkab untuk memperpanjang demaga di Desa Romben, Kecamatan Dungkek, bakal tersendat.

Pasalnya, warga sekitar menolak untuk perpanjangan dermaga sepanjang lebih kurang 100 meter ini. Alasannya, bisa mengancam terjadinya abrasi pantai. Sehingga, bisa berpengaruh terhadap rumah warga.

Punawi, warga Desa Romben, mengatakan, sebenarnya sudah sejak awal pembangunan warga sudah menolak. Setelah dilakukan pembangunan ternyata masih akan diperpanjang lagi. “Sudah sejak awal keberatan, masih saja dipaksakan untuk diperpanjang. Jadi, kami memastikan untuk menolak,” katanya.

Pihaknya sudah menyampaikan secara langsung kepada pihak terkait, namun aspirasi yang disampaikan itu tidak diindakan. Tidak hanya ke dinas perhubungan (dishub), dia juga sudah menyampaikan ke kalangan dewan. ”Kemarin kami sudah sampaikan ke dewan, katanya mau ditindaklanjuti, tidak tahu kepastiannya,” ujarnya.

Sukarnaidi anggota Komisi B DPRD Sumenep membenarkan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat Desa

Romben perihal dermaga itu yang ditolak. Pihaknya, sudah berkoordinasi dengan pihak dishub. ”Namun, sampai detik ini belum ada kepastian.

Sebab, pihak Dishub sedang ada di luar kota,” katanya.

Memang, sambung dia, tampaknya tidak akan memungkinkan perpanjangan dermaga itu bakal dihentikan.

Sebab, bahan materialnya sudah datang semua ke lokasi.

Lebih jauh, Sukarnaidi menyatakan, dishub mengaku tidak mungkin dipindahkan, alasannya titiknya sudah ditentukan, termasuk bahan materialnya sudah datang. “Berarti pihak terkait masih belum selesai dengan masyarakat soal pembangunan ini, jangan-jangan komunikasinya hanya kepada orang-orang tertentu tanpa memperhatikan yang lain,” tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dishub Heri Kuntjoro mengaku pembangunan dermaga itu sudah sesuai kesepakatan dengan warga sekitar. “Kemarin sudah kami tindak lanjuti, bahkan kami menginap di rumah warga untuk membicarakan itu semua. Semua warga yang ada di sana sepakat. Tetapi begitulah, kadang kalau menghadapi masyarakat,” ucapnya. (sym/yat)

Inspektur Didik Untung Samsidi menjelaskan, laporan dugaan pungli dana BOS itu memang sudah masuk pada pihaknya. Sehingga, akan melakukan penelusuran dan penyelidikan kejadian yang sudah meresahkan warga guru itu. ”Laporan dari salah satu guru sudah kami terima, pasti kami tindaklanjuti,” katanya.

Hanya saja, sambung mantan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), pihaknya akan melakukan penelu-

suran apabila sudah rampung penelitian dari dinas pendidikan (disdik). ”Biasanya di internal disdik dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu baru dilimpahkan kepada kami, dengan izin Bupati Sumenep,” ujarnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan itu. Yakni, dengan sikap menunggu terlebih dahulu. ”Tapi, kalau memang sudah ada di tangan kami, pasti kami tidak akan main-main. Kami pasti

akan melakukan penelusuran secara mendalam,” ungkap ketua PSSI Sumenep ini.

Memang, menurut Didik, apabila oknum UPT itu melakukan pungutan atas BOS di luar petunjuk teknis yang ada. Maka, pihaknya memastikan itu melanggar hukum. ”Kalau di luar juknis, apapun bisa dianggap melanggar hukum. Makanya, mengapreasiasi salah satu guru yang berani melapor. Kami pasti akan bergerak, menunggu dari disdik dulu. Bahkan, itu bisa melanggar hukum,” ucapnya.

Mantan Kepala Disnakertrans ini mengungkapkan, meski belum ada kepastian berbagai langkah sudah direncakan pihaknya.

Salah satunya, berencana untuk melakukan kroscek data ke lapangan, termasuk pemeriksaan kepada kepala UPT kecamatan Sapeken. ”Ya,

langkah sesuai SOP (standar oeprasional) yang kami miliki. Tapi, semuanya pasti se izin bupati,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) A. Shadik belum bisa dikonfirmasi Koran Madura. Saat Koran Madura menghungi telepon genggamnya tidak diangkat.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi meminta semua instansi terkait untuk menindaklanjuti laporan dugaan pemotongan dana BOS itu. Sebab, itu sudah meresahkan guru yang ada di Kecamatan Sapeken. ”Silahkan ini diproses, supaya ada kejelasan. Sehingga, tidak hanya ada wacana saja,” ujarnya.

Bahkan, terang dia, apabila memang ada pelanggaran hendaknya bupati menindak tegas oknum UPT itu. Supaya warga sekolah

tidak merasa dirugikan. ”Apabila memang ada tindakan hukum, silahkan saja dilaporkan ke pihak berwajib. Baik, kepolisian maupun kejaksaan negeri (Kejari) Sumenep,” ungkapnya.

Oknum UPT Kecamatan Sapeken diduga melakukan pungli dana BOS. Pungli itu diduga dilakukan secara menyeluruh hampir di 29 lembaga pendidikan SD. Pungutan yang ditarik ini mencapai Rp 1,7 juta, ada juga yang dipungut Rp 2 juta, hingga Rp 2,8 juta. Alasan pungutan itu, supervisi dan pembinaan, pembuatan proposal rehap, proposal kegiatan ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim auditor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat. (yat)

NYEKAR KE MAKAM PAHLAWAN

olahdata: M. Kamil Akhyari

Sejumlah mahasiswa memberikan penghormatan saat nyekar ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Makam Pahlawan, Ahad (10/11).

Kegiatan ini untuk merenungi jasajasa pahlawan.

SARANA PENDIDIKAN

SDN 3 Sapeken Nyaris Ambruk SUMENEP - Keberadaan gedung SDN 3 Sapeken yang terletak di Pulau Sadulang Kecamatan/Kepulauan Sapeken kondisinya sangat memprihatinkan. Dari enam ruang kelas, tiga di antaranya sudah nyaris ambruk.

Akibatnya, aktivitas sekolah tidak berjalan normal.

Memang, kondisi tiga dari enam ruang itu belum rata dengan tanah, namun sudah tidak layak ditempati.

Plafon dan jendelanya sudah rapuh karena dimakan rayap.

Sedangkan pondasi dan gedungnya mulai mengelupas.

Kabarnya, saat hujan turun tiga ruang tidak bisa ditempati karena bocor.

Nur Asyur, salah satu warga Kepulauan/Kecamatan Sapeken menjelaskan, dirinya sangat prihatin dengan kondisi

SDN 3 Sapeken itu, sebab sudah jelas mengganggu terhadap aktivitas sekolah. “Itu sudah jelas, jika dibiarkan bisa rata dengan tanah. Sehingga aktivitas sekolah menjadi lumpuh total,” katanya.

Menurut anggota dewan ini, kondisi ini sudah lama terjadi, hanya saja terkesan dibiarkan. Sebab, dirinya telah banyak berupaya, termasuk mengajukan proposal rehab. “Saya tidak mengerti, padahal SDN lainnya ada yang setiap tahun mendapat bantuan rehab. SDN 3 Sapeken tidak dapat, sangat aneh,” ujarnya.

Politisi PKS ini mengungkapkan, dengan kondisi seperti itu, sudah patut dicurigai adanya kongkalikong di dalamnya. “Saya kurang faham soal itu, na-

mun bisa saja terjadi. Pengusulan itu kan berdasarkan rekom UPT setempat. Bisa jadi yang ada kongkalikong yang dapat dana segar rehab itu,” terangnya.

Sementara Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Sumenep Fajar Santoso mengatakan, dirinya dalam merealisasikan DAK (Dana Anggaran Khusus) dan dana PAK (Perubahan Anggran Khusus) tidak pernar pilih kasih. Bahkan jika memang sudah layak tetap diprioritaskan. “Kami sebagai aparat Disdik tidak pernah timpang pilih, jika sudah layak, pasti kami upayakan,” tegasnya.

Selain itu, Fajar menjelaskan, dalam realisasi DAK maupun PAK sudah ada aturan yang baku. Sehingga sangat tidak mungkin realisasas-

inya akan tumpang tindih.

“Kalaupun memang ada yang menerima setiap tahun, itu mungkin kelanjutan yang sebelumnya. Karena dana itu digulirkan secara berkelanjutan,” terangnya.

Disinggung masalah kondisi SDN 3 Kecamatan/ Kepulauan Sapeken, pihakn-

ya mengaku akan merealisasikan pada DAK tahun 2014 mendatang. DAK tahun depan memang diprioritaskan untuk kepulauan. “Untuk DAK tahun depan memang sudah kami rancang untuk daerah kepulauan. Mungkin termasuk SD yang dimaksud itu,” tambahnya (edy/yat)

LISTRIK

ESDM Diminta Perjelas Pengelola PLTD SUMENEP - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat untuk segera memperjelas pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) khusus Kepulauan Masalembu.

Penentuan status mendesak dilakukan agar masyarakat kepulauan Masalembu bisa segera mendapatkan aliran listrik. Selain itu, menurut komisi D, agar bantuan senilai Rp. 1 miliar untuk pembelian genset KVA 250 tersebut tidak menjadi

bola liar di masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep Bambang Prayogi menuturkan, pihaknya telah mendatangi kantor ESDM untuk segera menentukan pengelolaan PLTD Kepulauan Masalembu. “Termasuk yang tak kalah penting adalah memperjelas MoU dengan pengusaha terkait. Karena permintaan dari masyarakat Masalembu ketika melapor ke kami, minimal listrik di sana menyala selama 12 jam,” katanya kepada Koran Madura.

Pemkab harus secepatnya memperjelas kerjasama opera-

sional (KSO), sebab pengadaan genset itu bukan hibah, tetapi belanja modal. “Maka kami minta agar juga perjelas KSO, berapa persen terhadap PAD Pemkab,” ucapnya.

Jika pengelolaannya tidak segera diperjelas gensen itu tidak boleh dikirim. “Dan itu tidak boleh dilanggar, karena sudah berdasarkan kesepakatan. Jadi, siapapun tidak boleh mengirim itu kalau pengelolanya masih belum jelas,” tegas Bambang.

Sementara, Darul Hasyim Fath saat dihubungi oleh Koran Madura tentang hal ter-

ebut, dirinya dan masyarakat kepulauan tidak mau tahu dan membahas panjang lebar lagi soal PLTD. “Yang jelas, pemerintah harus segera menentukan pengelola PLTD, dan setelah itu dikirim ke Masalembu, agar harapan masyarakat Masalembu desanya terang benderang segera terpenuhi, dan kami tidak mau tahu hal itu, pokoknya pemkab harus segera menyelesaikannya,” katanya, Minggu (10/11).

Dia menambahkan, jika masalah tersebut masih belum diselesaikan, maka jan-

gan salahkan masyarakat kepulauan untuk datang dengan massa lebih banyak.

“Karena soal PLTD sudah menjadi rahasia umum, jadi, jangan biarkan masyarakat kepulauan bertanya-tanya, kemana bantuan 1 milyar untuk pengadaan itu, kok belum datang-datang,” tegasnya.

Terpisah, Ahmad, warga Kepulauan Masalembu sangat berharap, PLTD tersebut segera sampai ke Masalembu dan menyala minimal 12 jam. “Bahkan jika bisa, menyala selama 24 jam,” ucapnya. (sym/mk)

NAPAK TILAS Sang Saka Harus Berkibar BLUTO – Di tengah menjamurnya baliho caleg (calon legistaltif), kru Koran Madura merasa penting untuk ikut mengibarkan yang lain. Dipilihlah bendera merah putih untuk dikibarkan di tempat yang lebih tinggi dari baliho apapun yang pernah ada di Sumenep. Karena itu, kru Koran Madura, Rasul Maulidi menancapkan bendera merah putih di dataran paling atas di lokasi Gunung angin, kemarin.

Menurut pria berwajah Arab ini, pengibaran bendera merah putih menjadi salah satu tanda dari nasionalisme.

Ia tidak ingin simbol kebangsaan kalah ramai dibanding simbol-simbol lain serupa caleg yang akan bertarung di laga politik 2014. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Pahlawan kemarin, pria berkulit gelap ini tergopoh-gopoh mendaki ketinggian dan menancapkan bendera merah putih.

Dia beralasan, penancapan bendera di ketinggian Gunung Angin sebagai personifikasi saat pejuang di Hari Pahlawan mengibarkan bendera merah putih di atas hotel.

Selain itu, pejuang dengan gagah berani merobek warna biru yang meililit di bawah warna putih bendera. Pria yang gemar mengarung luas samudera ini mengakuy penancapan bendera tidak seberapa berani dibanding pejuang yang gagah melakukan agitasi dan mengobarkan semangat kebangsaan di jamannya. “Tetapi sekecil apapun, simbolsimbol yang berpengaruh kepada kesatuan bangsa harus dikibarkan,” Rasul serius menjelaskan. (rah)

11

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO. 0236 | TAHUN II

Mendedah Jejak Pahlawan

SEMANGAT : Sejumlah kru Koran Madura berpose di puncak Gunung Angin sesaat sebelum memulai upacara, kemarin.

HEROIK : salah seorang kru Koran Madura, Rasul Maulidi saat menancapkan bendera merah putih di ketinggian Gunung Angin, kemarin.

ung Tomo (Sutomo) menulis jejak, melukis tapak. Rakyat memberontak, Belanda ditolak untuk kembali menguasai Indonesia. Pada peristiwa 10 November yang heroik itu, terjadi aksi perlawanan rakyat. Senjata tentara Jepang dilucuti dan bendera Belanda yang berkibar di Hotel Oranje, dirobek pada medio 1945. Untuk menggelorakan semangat perlawanan rakyat, Bung Tomo berinisiatif mengadakan siaran radio berisi agitasi terhadap rakyat yang mengancam kemerdekaan Indonesia, saat itu pasca Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Agitasi ini membangkitkan nasionalisme. Pidato Bung Tomo yang heroik dan legendaris berhasil menggerakkan perlawanan terhadap melawan tentara Sekutu dalam peristiwa 10 November yang dipancarkan melalui radio Suara Revolusi. Sebagai pahlawan, Bung Tomo tidak berjalan mulus. Ia sempat ditawan justru oleh sesama pejuang. “Untuk beberapa jam terpaksa aku merasakan hidup sebagai seorang tawanan, saat revolusi sedang berkobar dengan

sengitnya,” kata Bung Tomo.

Itulah sebabnya, tanggal 10 November dipilih sebagai Hari Pahlawan. Sebab pada hari itu pasukan Indonesia melakukan perang pertama dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kejadian itu menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran tersebut terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Momentum peperangan di Surabaya tersebut menjadi legitimasi peran militer dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga nilai kepahlawanan tersemat dalam sebuah perjuangan melawan agresi militer.

Ketika itu para pejuang hanya mempunyai beberapa pucuk senjata api, selebihnya menggunakan bambu runcing. Namun hal itu tak menjadikan para pejuang gentar untuk melawan penjajah. Salah satu tokoh kunci yang terkenal pada saat perjuangan itu adalah Bung Tomo yang mampu menyalakan semangat perjuangan rakyat lewat siaran-siarannya radionya. Itu merupakan sekilas tentang

perjuangan para pahlawan bangsa ini dalam meperoleh kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, inspirasi soal heroisme didapat juga dari Bung Karno.

Disebutkan. bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Negara yang besar adalah yang tidak melupakan Jas Merah, tidak akan melupakan sejarah suatu bangsa tersebut. Para pahlawan rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan negara Indonesia. Tanpa jasa mereka, kita tidak bisa menjadi bangsa dan negara Indonesia seperti sekarang.

Soal kepahlawanan ini, menginspirasi para jurnalis Koran Madura untuk

Disebabkan oleh Angin

Nasionalisme Semakin Merapuh

BLUTO – Angin memberi warna terhadap kehidupan masyarakat apakah tetap bersemangat atau lemah syahwat dalam bernasionalisme.

Seseorang yang memiliki jiwa besar, ia tidak akan menghilangkan perjuangan besar pahlawan. Sebaliknya, jiwa yang kerdil akan mudah mengalpakan sesuatu yang kecil, apalagi yang bermakna besar.

Demikian disampaikan aktivis lingkungan hidup, Mohammad Helmi yang ditemui Koran Madura di sekitar Gunung Angin. Dia berpendapat, nasionalisme tidak saja ditandai dengan semangat patriotisme. Tetapi nasionalisme juga ditandai dengan kecintaan terhadap alam. Aktivis lulusan STAIN Malang ini mengaku kagum terhadap Soe Hok Gie. Dalam pikirannya, Helmi menyebut ada serat nasionalisme yang ditampilkan melalui kecintaannya terhadap alam. “Saya ingin mengatakan, semua terjadi karena angin,” katanya.

Dalam buku Soe Hok Gie, dia mengaku menemukan spirit tentang nasionalisme dan patriotisme. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Dia yakin setiap pecinta alam akan membaca kata-kata bijak Soe Hok Gie. Helmi mengakui dirinya sangat suka dengan kalimat Gie yang menyebut patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya dan mencintai tanah air Indonesia. “Saya ingin katakan kita harus tegas yang tidak mudah dirobohkan angin,” ujarnya ditemani aktivis lingkungan lainnya, Moh Rusydi dari Bluto. (rah)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

tetap ber-Jas Merah seperti kata Bung Karno. Para jurnalis Koran Madura memperingati Pahlawan kemarin, di Gunung Angin Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto. Di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut, jurnalis menancapkan bendera merah putih sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap pahlawan yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, di jamannya.

Bangsa ini sedang membutuhkan banyak pahlawan, pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Negeri kita sedang diwarnai kasus korupsi yang sudah mencapai stadium terakhir. Karena sudah melibatkan para pejabat tinggi dan yang paling menyedihkan sudah melibatkan para penegak hukumnya sendiri.

Semestinya mereka memposisikan diri sebagai pemberantas korupsi. Namun kini justru kebalikan dari semua itu. Indonesia sangat membutuhkan orang-orang berani untuk memberantas meningkatnya angka korupsi tersebut. Mengingat korupsi merupakan akar dari kehancuran sebuah negara. (tim/dari berbagai sumber)

HORMAT GRAK : Para jurnalis Koran Madura saat memberikan penghormatan kepada sang saka merah putih di Hari Pahlawan, kemarin.

BLUTO – Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis tokoh kepahlawanan. Itu terjadi karena masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi kaya bahkan dengan cara yang tidak populer sekalipun. Akibatnya, sebagian masyarakat lupa diri bahkan lupa pada sejarah maupun pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan puluhan tahun silam.

Demikian kesimpulan Direktur Koran Madura, Abrari saat menjadi irup (inspektur upacacara) di Hari Pahlawan di puncak Gunung Angin Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto kemarin. Menurut magister psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini, jiwa-jiwa pahlawan tercerabut dari akar sejarahnya. Sedianya, generasi bangsa di jaman mutakhir melakukan inovasi agar bangsa Indonesia lebih maju. Namun faktanya, masyarakat menjadi hedonis dan mengabaikan nasionalisme.

Sehingga, mereka tidak saja Di Hari Pahlawan mengabaikan jasa pahlawab ini, mari bersama tetapi alpa terhadap bangsa berikrar untuk masa depan. mengembalikan Karena itu, pria yang lagi semangat pernah bermukim di Jogja kebangsaan itu menandaskan, baik sesebagaimana bagai anak bangsa maupun pahlawan jurnalis, pekerja media harus menjadi pahlawan mendedahkan di wilayahnya. Menurut tujuan penggemar Soekarno ini, kemerdekaan kebutuhan bangsa saat ini tak lain hanya generasi yang berkualitas, inovatif, dan menginspirasi semua orang. Menurutnya, sebagian anak bangsa saat ini telah mengabaikan rasa persatuan dan kesatuan sebagai penerus cita-cita pahlawan.

Itu sebabnya, dalam pandangan sebagian generasi bangsa, negara seolah-olah tidak diperlukan lagi karena yang dianggap penting adalah sesuatu yang lain serupa uang dan budaya hedonis. “Oleh karena itu, di Hari Pahlawan ini, mari bersama berikrar untuk mengembalikan lagi semangat kebangsaan sebagaimana pahlawan mendedahkan tujuan kemerdekaan, saat itu,” kata lulusan UIN Sunan kalijaga ini dengan mimik serius. (rah)

12

PAMEKASAN

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236| TAHUN II

REKOM IZIN KEGIATAN

Mahasiswa Menilai LP2SI Perlu Dievaluasi PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa di Kabupaten Pamekasan menilai sudah waktunya Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengevaluasi peran dan fungsi Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI). Lembaga itu dinilai kurang berperan dalam menjaga penerapan ajaran Islam di kota Gerbang Salam itu.

Para aktivis menyatakan keberadaan LP2SI belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pamekasan, karena tidak mampu memberikan kontribusi yang positif, terutama di dalam upaya menangkal kegiatan berbau maksiat dan penanaman nilai-nilai keislaman.

Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Mohammad Sidik mengatatakan salah satu bukti tidak berperannya LP2SI adalah masih lolosnya rencana pergelaran party night (pesta semalam) di Stadion R Soenarto yang akan menghadirkan DJ Jimmy dari Surabaya, meski akhirnya kegiatan itu dibatalkan, karena banyaknya aksi protes dari mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Pamekasan.

“Seharusnya lembaga itu yang paling kuat memberikan desakan agar kegiatan itu dibatalkan. Tetapi, justru mereka sama sekali tidak bersuara,” kata Sidik.

Sidik mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp 100 juta dalam setahun untuk membantu kegiatan LP2SI. Karena dalam pandangan dia, lembaga tersebut sama sekali tidak melaksanakan kegiatan selain memberi masukan terhadap pemerintah pada saat akan menyusun sebuah Peraturan Daerah.

Ia menilai seharusnya lembaga itu memiliki peran yang hampir menyerupai peran MUI dalam memberi rekomendasi halal bagi produk makanan. Dalam pengajuan izin kegiatan

di Pamekasan, selayaknya mendapatkan rekomendasi dari LP2SI apakah kegiatan itu layak dilaksanakan di Pamekasan atau tidak.

“Selain program kerja yang sudah ruting dilaksanakan, yakni memberi masukan untuk Pemerintah Kabupaten dalam pengambilan kebijakan, juga menjadi pemberi rekomendasi kelayakan pengajuan izin kegiatan,” katanya.

Dengan cara itu, fungsi LP2SI yang salah satunya diharapkan menjadi penjaga kemurnian slogan Gerbang Salam akan terlaksana.

Selain itu, peran lembaga tersebut akan lebih nampak.

Ketua LP2SI Mohammad Zaid mengakui jika peran dari lembaga yang dipimpinnya kurang nampak, karena kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus pada pembinaan pemuda dan pelajar serta penerbitan bulletin.

“Program-program tersebut rutin kami laksanakan, dengan tujuan memompa semangat kaum muda, untuk menjadikan syariat islam sebagai pegangan hidup dalam kegiatan sehari-harinya,” katanya.

Zain menyatakan selain dari kegiatan tersebut, lembaganya aktif memberi masukan kepada pemerintah setempat dalam merencanakan kegiatan, agar tidak menyimpang dari garis agama.

Sedang dalam kasus rencana digelarnya party night, lembaganya sama sekali tidak dilibatkan soal pembahasan pemberian izinnya. Ia menyatakan pihaknya juga menolak rencana itu, hanya tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemberian izin.

“Terhadap usulan agar kami dilibatkan dalam pemberian rekomendasi pada setiap pengajuan izin kegiatan, kami sangat berterima kasih dan siap melaksanakannya jika itu memang merupakan kebijakan pemerintah,” katanya. (awa/ muj/rah)

PROSTITUSI TERSELUBUNG

Pemerintah Bentuk Tim Pengintai PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana akan membentuk satu tim yang bertugas menyelidiki kegiatan prostitusi di wilayah itu.

Tim itu direncanakan dibentuk sebagai upaya untuk menangkal kegiatan maksiat di Pamekasan.

Sayangnya, bupati tidak menjelaskan secara rinci tentang tim tersebut. Ia hanya mengatakan rencana itu akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan rencana itu muncul setelah Pemkab menerima laporan adanya kegiatan prostitusi terselubung di wilayah itu.

Kegiatan prostitusi itu dilakukan di sejumlah rumah kos, hotel, dan penginapan serta sebagian di rumah warga.

“Karenanya, kami ingin membentuk sebuah tim yang tugasnya mengkaji dan menyelidiki kasus ini.

Mereka harus bisa memastikan kebenaran informasi itu secara valid agar bisa dijadikan dasar bagi petugas keamanan melakukan eksekusi,” katanya.

Sayangnya, bupati tidak menjelaskan secara rinci tentang tim tersebut. Ia hanya mengatakan rencana itu akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. (awa/ muj/rah)

Ribuan warga korban banjir berkumpul menikmati sajian Nasi Liwet memperingati Hari Pahlawan di kawasan Kampung Parunghalang, Baleendah, Bandung, Jabar, Minggu (10/11).

Sekitar 3 ribu warga menggelar syukuran makan bersama Nasi Liwet diatas daun pisang sepanjang 1,5 km ini sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas perbaikan jalan dan sarana pendukung selter bagi pengungsi korban banjir setempat oleh Pemprov. Jabar sebesar Rp. 591.978 juta.

Perda Tembakau Tak Bisa Dinikmati Tahun ini Komisi A Masih Menampung Aspirasi dari Semua Lapisan PAMEKASAN – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan memperkirakan Peraturan Daerah (Perda) tembakau hasil revisi baru bisa disahkan menjelang musim tembakau tahun depan. Sebab, sampai saat ini revisi itu masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan.

Ketua komisi A DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan revisi (perbaikan) Perda nomor 6 tahun 2008 tentang tata niaga tembakau masih pada tahan praraperda atau pembahasan sejumlah peraturan sebagai konsep Rancangan Perda untuk diusulkan kepada eksekutif (pemerintah).

Saat ini, Komisi A tengah

menampung masukan dari semua lapisan masyarakat, baik petani, gudang, dan mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan agar setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah, bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

“Kami tetap mengupayakan agar pembahasannya segera rampung dan peraturan itu segera disahkan. Na-

mun, kami juga membutuhkan masukan-masukan dan kajian yang matang agar peraturan itu tidak sekedar ada, namun bisa diterapkan sebagai sebuah payung hukum,” katanya.

Hosnan menjelaskan masukan dan kajian mendalam itu sangat dibutuhkan, mengingat beberapa isi Perda yang akan direvisi sangat berkaitan dengan kondisi lapangan dan berkaitan dengan kepentingan banyak pihak.

Diantaranya, direncanakan akan dilakukan pengahapusan pasal soal retribusi akibat adanya perubahan Undang Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam pasal itu, ditentukan adanya uang

partisipasi pembangunan untuk pemerintah setempat sebesar Rp 100 perkilogram tembakau yang dibeli. Sejak musin panen tahun ini, Pemkab Pamekasan sudah tidak lagi menarik uang tersebut kepada pabrikan.

Selain itu, terdapat beberapa pasal yang dinilai merugikan petani. Seperti pasal 13 ayat 1 yang isinya dinyatakan bahwa harga tembakau ditentukan oleh kualitas atau mutu.

Sementara kualitas mutu tembakau hanya ditentukan secara sepihak oleh grader dan bukan oleh petani sebagai pemilik barang. Karena selama ini pabrikan tidak memiliki tester untuk mengukur mutu tembakau secara digital.

Pada pasal 17 ayat 3, yang berisi tentang pengambilan sampel tembakau tidak boleh lebih dari 1 kg. Sementara kondisi yang terjadi, pengambilan sampel itu bisa lebih dari berat tersebut.

Aturan lainnya, di pasal 18 yang menyatakan bahwa berat untuk setiap bal tembakau yang beratnya di bawah 50 kilogram akan dipotong 2 kilogram, sedang yang diatas 50 kilogram potongan beratnya mencapai 3 kilogram, dengan alasan dikurangi berat tikar yang menjadi pembungkus setiap bal tembakau.

“Isi pasal itu banyak yang meminta agar diganti dengan potongan harga sesuai harga tikar,” kata Hosnan. (oni/muj/ rah)

SENGKETA INFORMASI

Komisi Informasi Jawa Timur Menyelidiki 23 SKPD PAMEKASAN - Komisi Informasi (KI) Jawa Timur berencana mengusut 23 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, Madura, terkait adanya laporan sengketa informasi ke institusi yang disampaikan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut Wakil Ketua KI Jatim Imadoeddin, laporan sengketa informasi yang menyangkut keterbukaan informasi publik di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan itu telah diterima KI, beberapa waktu lalu.

“Yang jelas, semua jenis laporan pasti akan kami usut, karena ini menyangkut amanah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik,” kata Imadoeddin, Minggu.

Ia menjelaskan SKPD di lingkun-

gan Pemkab Pamekasan yang dilaporkan ke KI Jatim, karena tidak transparan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan badan publik itu, terkait penggunaan dana APBD. Masing-masing di Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan.

Selanjutnya Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kantor Ketahanan Pangan (KKP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub-

kominfo), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

SKPD lainnya ialah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispenduk Capil), Kantor Pelayanan Terpadu, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemas), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Menurut Imadoeddin, dari sebanyak 23 sengketa informasi yang disampaikan ke KI Jatim itu, memang ada beberapa yang perlu diperbaikan oleh pelapor, karena kurang lengkap.

“Untuk sementara berdasarkan

hasil pemeriksaan staf, ada 15 yang sudah lengkap dan layak diproses,” tutur Imadoeddin.

Secara umum, sengketa informasi yang disampaikan ke KI di lingkungan Pemkab Pamekasan itu, tentang transpansi penggunaan anggaran dan proyek pembangunan. Pelapor, yakni Koalisi Parlemen Mahasiswa Jalanan (Kopaja), menginginkan data penggunaan dana proyek dalam APBD, namun tidak diberi oleh instansi pemkab dengan alasan itu rahasia negara.

Ketua Kopaja Pamekasan Kholil Iam mengatakan pihaknya ingin mengetahui laporan detail tentang penggunaan alokasi APBD itu, karena selama ini mencurigai adanya penyimpangan, dan penggelembungan penggunaan dana.(ant/rah)

PAMEKASAN

13

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236| TAHUN II

KEPASTIAN HUKUM

Gagas Perda Hiburan PAMEKASAN - Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Iskandar menggagas pentingnya peraturan daerah tentang hiburan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaksana kegiatan pentas pertunjukan.

“Perda tentang hiburan ini penting untuk menciptakan adanya kepastian hukum, sehingga tidak terjadi lagi kasus pembatalan pementasan sebagaimana terjadi di sini,” kata Iskandar di Pamekasan, Minggu.

Ia menjelaskan terjadinya pembatalan dalam sejumlah rencana pementasan hiburan di Kabupaten Pamekasan, karena adanya perbedaan cara pandang dari instansi terkait yang menangani izin hiburan.

Akhir-akhir ini saja, sudah ada dua kegiatan pementasan hiburan di Kabupaten Pamekasan yang dibatalkan oleh pemkab secara mendadak, karena adanya perbedaan persepsi tentang izin hiburan.

Rencana pementasan hiburan yang terakhir dibatalkan pemkab ialah panggung musik band dan musik dugem di stadion di kota Pamekasan yang akan digelar oleh salah satu panitia pelaksana kegiatan.

“Ke depan, kami tak ingin ada seperti itu lagi. Sebab, jika memberikan izin kemudian tiba-tiba dibatalkan, jelas pemilik modal akan enggan untuk berinvestasi di daerah kita,” kata Iskandar menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung Iskandar, pihaknya mendorong agar Pemkab Pamekasan segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pentas Hiburan, sehingga bisa memiliki landasan hukum yang kuat dalam hal memberikan izin pementasan hiburan.

“Di raperda itu nantinya kami atur kriteria pementasan hiburan yang layak dipertontonkan di Pamekasan dan yang tidak layak,” kata Iskandar.

Sebagai satu-satunya kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam), Iskandar menyatakan, berbagai bentuk pementasan hiburan, setidaknya harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai moral agama.

Dalam kasus pembatalan pementasan musik dugem oleh salah satu panitia penyelenggara kegiatan di daerah ini, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Iskandar menyatakan itu terjadi karena beberapa faktor. (ant/rah)

GERAK JALAN MALAM

Terhenti 30 Tahun, Palapa Dihidupkan Lagi PAMEKASAN – Setelah terhenti selama 30 tahun sejak 1983 lalu, gerak jalan malam yang dikenal dengan istilah Palapa, kini kembali dihidupkan. Istilah Palapa ini sesuai dengan rute yang ditempuh yaitu PamekasanLarangan dan finish di Pamekasan.

Gerak jalan Palapa dengan rute perjalanan sejauh 22 km, yang masing-masing regu menempuh waktu normal sekitar 4 jam, berangkat dari monumen Arek Lancor, Pamekasan, yang dilepas Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, sekaligus sebagai peserta kehormatan, Sabtu (9/11)malam. Bupati dan anggota forum pimpinan daerah (Forpimda), menjadi peserta kehormatan, yang ikut berjalan kaki sejauh 11 km.

Gerak jalan Palapa ini rupanya mendapat sambutan meriah masyarakat Pamekasan. Hal ini bisa terlihat dari jumlah peserta yang cukup banyak. Yaitu, peserta pria 160 regu dan peserta wanita sebanyak 6 regu. Sedangkan peserta perorangan mencapai 150 peserta dari sejumlah instansi pemerintah, TNI, Polri, swasta, dan umum.

Di sepanjang perjalanan, mulai pemberangkatan dari area monumen Arek Lancor hingga pos pemberhentian sementara di lapangan Desa Bulai, Kecamatan Galis, masyarakat berjejer menyaksikan gerak jalan malam hari, yang sudah terhenti cukup lama ini.

Beberapa warga yang rumahnya di pinggir jalan, ada yang menyediakan sound system, sebagai tanda

dukungan bagi peserta, sambil memberikan semangat, terutama kepada regu wanita dan perorangan. Sebagian dari mereka memberi motivasi kepada peserta terutama regu wanita dan perorangan agar lebih bersemangat.

Bahkan, di antara warga menyediakan beberapa karton minuman mineral yang diberikan kepada peserta. Air itu langsung diberikan kepada peserta di tepi jalan, agar tidak sampai berhenti. Salah satunya Suli Faris, wakil ketua DPRD Pamekasan, yang rumahnya berada di lintasan rute Palapa.

“Kami sengaja menyediakan minuman mineral ini buat peserta. Karena gerak jalan yang mereka tempuh cukup jauh dan melelahkan,” katanya.

Dari seluruh peserta yang dilepas pukul 20.00 itu, peserta terakhir tiba di garis finish di area monumen Arek Lancor, Minggu (10/11) sekitar pukul 02.30 dini hari.

Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii mengatakan ia ikut gerak jalan Palapa untuk memberikan dukungan bagi warga Pamekasan, khususnya peserta.

“Walau kami selama ini tidak pernah latihan gerak jalan dengan rute jauh, Alhamdulillah kami bisa melakukan dengan baik,” kata Ahmad Syafii.

Sementara itu, Ketua Umum, sekaligus penanggung jawab gerak jalan Palapa, Jhon Yulianto mengagendakan akan menggelar Palapa setiap tahun, mengingat antusias warga yang ikut gerak jalan ini cukup bagus. (uzi/rah)

Gerak jalan Palapa dengan rute perjalanan sejauh 22 km, yang masingmasing regu menempuh waktu normal sekitar 4 jam, berangkat dari monumen Arek Lancor, Pamekasan, yang dilepas Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, sekaligus sebagai peserta kehormatan, Sabtu (9/11) malam.

TOLAK PARTY NIGHT. Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berorasi ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Pamekasan, Jatim.

Mereka mendesak pemkab setempat untuk mencabut izin party night yang melibatkan Disc Jockey (DJ) karena tidak sesuai dengan sebutan Pamekasan sebagai kota Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gebang Salam).

Peringatan Hari Pahlawan Tanpa Ruh Butuh Kreativitas agar Lebih Memiliki Makna Sejarah PAMEKASAN - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faizal menilai peringatan Hari Pahlawan di wilayah itu mulai kehilangan ruh. Sebab, pemerintah setempat memperingatinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat formalitas, sehingga terkesan kurang menarik dan tidak memiliki arti.

Faizal menilai peringatan Hari Pahlawan dengan upacara bendera tidak berkaitan dengan upaya menumbuhkan semangat patriotisme, justru terkesan membosankan. Seharusnya, kata dia, peringatan itu juga dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dengan menghidupkan kembali sejarah perjuangan pahlawan di Pamekasan.

Selain itu, pemilihan tempat upacara yang dilaksanakan di Lapangan Pendopo Ronggosukowati juga dinilai sangat jauh dari sejarah. Semestinya peringatan itu dilaksanakan di Monumen Arek Lancor, Masjid Assyuhada, atau di Taman Makam Pahlawan.

“Kabupaten ini memiliki sejarah yang cukup heroik, yakni pada saat terjadi seran-

gan umum yang banyak memakan korban dari para pejuang. Hanya sedikit sekali warga Pamekasan yang mengetahui peristiwa bersejarah tersebut,” katanya.

Peristiwa heroik yang menyebabkan Masjid Jamik Pamekasan disebut sebagai Masjid Assyuhada dan di depannya didirikan Monumen Arek Lancor yang sebelumnya merupakan Taman Makam Pahlawan itu bisa ditampilkan dalam bentuk drama kolosal, seperti peristiwa Serangan Umum di Hotel Majapahit Surabaya yang seringkali diperingati melalui drama kolosal.

Cara itu dinilai lebih baik karena selain bisa mengenalkan sejarah perjuangan para pejuang Pamekasan, juga

bisa menumbuhkan semangat patriotisme terhadap warga.

Ia menyatakan rasa prihatinnya, karena pada pelajaran sejarah di sekolah, peristiwa itu juga tidak dikenalkan.

Para siswa lebih dikenalkan dengan sejarah perjuangan di daerah lain sementara sejarah perjuangan daerah sendiri yang tidak kalah heroik tidak dikenalkan.

Akibatnya, siswa tidak mengenal siapa para pejuang yang darah dan nyawanya dikorbankan untuk membebaskan tanah Pamekasan dari penjajah. Bagaimana pula heroiknya peristiwa perang selama tiga hari dalam serangan umum di Pamekasan yang menyebabkan ratusan pejuang gugur.

“Mereka lebih mengenal Pattimura, Diponegoro, dan pahlawan nasional lain yang berjuang di daerahnya masing-masing dan tidak mengenal siapa Sersan Mesrul, Amir Hamzah, R Abdul Aziz, Kiai Jufri, dan para pejuang lain yang mati-matian membela tanah Pamekasan,” kata Faizal.

Ia berharap pada peringatan hari serupa di tahun yang akan datang, atau pada peringatan Hari Jadi Pamekasan, sejarah perjuangan itu ditampilkan, karena peristiwa itu bagian dari rentetan perjalanan Kabupaten Pamekasan.

Sementara itu aktivis Pergerakan Mahasiswa Is-

lam Indonesia (PC PMII) Cabang Pamekasan memperingati Hari Pahlawan dengan melakukan renungan di Taman Makam Pahlawan Panglegur. Kegiatan itu dilaksanakan setelah mengikuti upacara bendera peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Ronggosukowati. (awa/muj/rah)

KRIMINALITAS

Polisi Tak Berhasil Mengembangkan Kasus Matselor PAMEKASAN - Polres Pamekasan berusaha mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam kasus percobaan pencurian hewan (curwan) di Dusun Kon-Kokon, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur Pamekasan yang terjadi pada akhir Oktober lalu. Akan tetapi, upaya pihak kepolisian tersebut hingga kini masih mandul.

Satu-satunya tersangka yang ditetapkan dan sedang ditahan dalam kasus itu masih seorang, yakni Rafii alias Mat Selor, warga Dusun Nung Pote, Desa Pragaan Dajah, Kecamatan Pragaan Sumenep.

Ia ditangkap tim buser Polres Pamekasan akhir bulan lalu di rumah salah satu familinya di dusun setempat.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Moh. Nur Amin mengatakan masih kesulitan mengungkap keterlibatan pihak lain, karena belum diperoleh bukti petunjuk yang cukup.

Upaya pengembangan dengan meminta keterangan kepada tersangka Selor, masih belum membuahkan hasil karena tersangka bungkam dan mengaku melakukan pencurian sendiri dan baru pertama kali.

Meski demikian, kepolisian tidak percaya begitu saja dan berkomitmen untuk terus mengungkap keterlibatan

pihak lain dari pencurian itu, karena diduga melibatkan pihak lain.

“Kami masih terus berupaya untuk mengembangkan perkara ini, mudah-mudahan pelaku yang sudah ditangkap bisa memberi keterangan siapa saja yang terlibat. Sejauh ini, si Selor masih belum menyebut adanya keterlibatan orang lain dan mengaku melakukan pencurian sendiri dan baru pertama kalinya,” ka-

tanya.

Selor yang juga dikenal sebagai si Raja Sawer ini masih menjalani masa tahanan di Mapolres Pamekasan dan dapat dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian hewan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Selain berusaha membongkar jaringan pelaku curwan, polisi juga masih

berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap penyedia bondet yang biasa digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Sebab, dari keterangan tersangka, bondet itu dipasok dari Probolinggo melalui temannya di wilayah Pamekasan.

Kepolisian berhasil menemukan tempat persembunyian Selor, sembilan hari paska pencurian dua ekor sapi Milik Armuji Dusun Kon-Kokon, Desa Kertagena Tengah, Kadur. Ia bersembunyi setelah berhasil melukai pemilik sapi dengan Bondet.

Saat ditangkap, Armuji mengenakan pakaian wanita guna mengelabui petugas.

Namun petugas yang sudah mengintai persembunyian pelaku tidak terkecoh sehingga berhasil ditangkap.

Proses penangkapan Selor berlangsung cukup sulit, karena ia bersembunyi di medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor serta terdapat banyak tebing. Bahkan saat hendak ditangkap, Selor masih berupaya melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam di kedua tangannya.

Selor berusaha menerobos kepungan polisi sambil menebar ancaman akan membunuh petugas dengan sajam itu. Karena petugas terancam, tersangka akhirnya dilumpuh-

kan dengan timah panas yang mengenai betis kiri dan kaki kanannya. Saat itu, tersangka langsung ambruk dan menyerahkan diri sambil minta ampun agar tidak ditembak lagi.

Setelah berhasil ditangkap, Matselor diketahui dalam keadaan terluka akibat ledakan bondet yang mengenai diri sendiri. Ia mengalami luka bakar di bagian dada, kedua lengan, dan tangan, serta kedua matanya membengkak.

Luka bakar bondet itu terjadi saat tersangka berusaha melarikan diri setelah melukai Armuji dengan bondet. Dalam upaya pelariannya, Mat Selor diduga terjatuh sehingga sisa bondet yang digendong dalam tasnya meledak hingga tiga kali ledakan dan mengenai tubuhnya sendiri.

Pelaku percobaan pencurian ini terungkap berdasar barang bukti (BB) berupa milik pelaku yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) HP yang sudah dalam keadaan rusak akibat ledakan bondet itu ternyata tidak merusak kartu sim (SIM Card) sehingga bisa diaktifkan dan dilakukan pengecekan nomor HP. Saat itu, beberapa warga mencoba untuk memanggil nomor itu, hingga akhirnya terdapat warga yang menyimpan nomor pelaku, hingga tampil nama Mat Selor. (uzi/muj/rah)

14

SAMPANG

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO. 0236 | TAHUN II

RASKIN TAK LAYAK KONSUMSI

PENUNDAAN PELANTIKAN KADES

SAMPANG – Himpunan Mahasiswa Pemuda Sampang (Himapesa) mendatangi Gudang Bulog, Jumat (8/11) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka mengelihkan kualitas beras miskin yang dinilai tak layak untuk dikonsumsi.

SAMPANG - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang akan melakukan pemanggilan terhadap anggota BPD Apa'an, terkait pengiriman surat penundaan pelantikan kades. Proses pelantikan yang ditetapkan oleh anggota BPD dinilai menyalahi aturan.

Bulog Masih Saja Mendistribusikan Himapesa mempertanyakan beredarnya beras berkualitas rendah di Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Kedungdung. Pada Mei lalu, warga Kecamatan Kota Sampang mengeluhkan hal yang serupa. Beras yang didistribusikan ke Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, berkutu.

Ketua Himapesa Syamsul Arifin menngatakan, kedatangannya untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban pihak bulog, karena beras yang didistribusikan tak layak konsumsi. Kejadian tersebut sudah yang kesekian kalinya.

“Ini kualitas beras yang tidak layak dikonsumsi sama saja warga makan pasir kalau jelek kualitasnya. Ini sudah terjadi di kecamatan lainnya bukan warga Kecamatan Pangerengan dan Kedungdung tapi hampir setiap penerimaan seperti ini,” ucapnya dihadapan pihak Bulog. kata Syamsul, dirinya hanya penyambung kepentingan masyarakat. Sebab, selama ini warga mengadu kepada kepala desa setempat. Namun, aduan

dan keluhan masyarakat tidak pernah ditanggapi.

“Warga sudah banyak resah dengan kejadian ini karena warga mengadu kepada kepala desa setempat malah disuruh tanyakan langsung kepada pihak Bolug. Sebenarnya warga takut membicarakan ini,” tuturnya.

Untuk memberikan sampel jeleknya kualitas beras miskin, mahasiswa membeberkan di hadapan pegawai bulog. “Kami juga membawa contoh bukti beras yang sangat jelek. Jangan kan warga suruh makan beras ini ayam pun dikasih beras ini malah tidak mau pak,” pungkasnya.

Wakil Kepala Sub Drive Bulog Madura Prayitno menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti beras yang dianggap mempunyai kualitas rendah. Dirinya juga menyanyangkan selama ini tidak ada laporan dari pihak kepala desa bahwa kualaitas beras disoroti oleh masyarakat.

“Selama ini tidak ada laporan dari Kades ke Bulog kalau kualitas beras kita jadi problem di masyarakat.

Kalau dari Bulog prinsipnya

RASKIN. Himpunan Mahasiswa Pemuda Sampang (Himapesa) mendatangi Gudang Bulog setempat, Jumat (8/11).

Beras yang didistribusikan bulog tak layak untuk dimakan. sudah sampai titik distrubusi ya tidak ada masalah lagi. Mungkin dengan adanya laporan ini kami

akan tindak lanjuti dulu,” jelasnya Terkait adanya tambahan beras dinyatakan tidak sampai kepenerima, Prayitno mengaku pihaknya hanya sebatas menyalurkan kepada masing-masing kepala desa, sesuai dengan prosedur.

“Kalau ada raskin yang tidak

grafis: khoiril anwar

(Data diolah dari pemberitaan Koran Madura oleh: M. Kamil Akhyari)

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Proyek Jalan Kabupaten Tak Sesuai RAB

Komisi C DPRD Sampang saat melakukan sidak Proyek Jalan Kabupaten di Jalan Raya Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, Jumat (8/11).

SAMPANG - Komisi C DPRD Sampang dalam inspeksi mendadak (sidak) proyek pembangunan Jalan Kabupaten Kodak-Nyeloh di Jalan Raya Desa Kara, Kecamatan Torjun, Jumat (8/11) sekitar pukul 12.30 WIB, menemukan proyek jalan tersebut tak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Proyek jalan kabupaten yang anggarannya hampir mencapai Rp 1 miliar itu pelaksaanya terkesan asalasalan. Pengaspalan jalannya pinggir jalan tersebut tidak menggunakan batu.

Sekertaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, pihaknya melakukan sudah karena berdasarkan laporan masyarakat proyek tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan. Dan setelah melihat langsung memang tak menggunakan batu besar. Sehingga,

pembangunan poyek jalan akan lebih cepat rusak.

"Setelah kami menerima laporan warga kita cek ke lapangan ternyata realitanya memang seperti itu. Pinggiran

Seharusnya itu sebelum dibangun tebing jalan dilakukan pengeboran dulu sampai cukup dalam agar pondasinya kuat.” pengaspalan jalan itu tidak ada batu besar sama sekali.

Kalau ada kendaraan truk besar kan pasti kembali rusak lagi. Percuma dana hampir Rp 1 milar ini," ucapnya didampingi Ketua Komisi C DPRD Aliyadi Mustofa.

Tak hanya itu, lanjut

sesuai atau dianggap tidak layak itu, kami akan ganti, karena kami juga tidak tega melihat kenyataan itu. Kalau yang tambahan beras kami sudah salurkan ke Kades. Jadi yang menyalurkan ke bawah itu Kades. Kalau kita sudah sesuai prosedur,” ungkapnya. (ryn/lum)

politisi asal Kecamatan Torjun itu. Pembangunan tebing jalan dinilai dilakukan secara tidak serius karena tidak distros (dibor). Hal itu ditengarai menyalahi petunjuk teknis (juknis).

"Seharusnya itu sebelum dibangun tebing jalan dilakukan pengeboran dulu sampai cukup dalam agar pondasinya kuat. Saya yakin ini pasti akan mudah lonngsor nanti kalau sudah musim hujan, apalagi ini sudah tidak sesuai dengan juknis serta RAB-nya," tutur Aulia di lokasi sidak.

Pihaknya selaku komisi yang membidangi pembangunan akan secepatnya memanggil Dinas Bina Marga setempat untuk meminta klarifikasi. "Dari hasil sidak kali ini kita akan panggil dinas terkait dalam waktu cepat agar masyarakat tidak terus mengeluhkan," katanya. (ryn/lum)

DPRD Akan Panggil BPD Apa’an

Sesuai dengan tuntutan warga Apa'an, kami akan memanggil Panwas dan anggota BPD karena BPD mengirim surat kepada Bupati Sampang tembusan kepada kami meminta untuk menunda pelantikan, karena kondisi Desa Apa'an yang tidak kondusif."

Hoda’i

Anggota Komis A Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Apa'an tertanggal 4 Oktober 2013 telah berkirim surat permohonan penundaan pelantikan Kades Apa'an ke kantor bupati Sampang dengan tembusan anggota dewan. Pihak yang rencananya akan diapnngil adalah panwas dan anggota BPD. Anggota Komis A Hoda'i mengatakan, sesuai dengan tuntutan warga yang berdemonstrasi pada hari Kamis kemarin, yang meminta agar pelantikannya ditunda mengingat kondisi desa yang belum kondusif. Dia akan melakukan pemanggilan

terhadap panwas dan anggota BPD sesuai dengan surat BPD yang meminta untuk menunda proses pelantikan kades terpilih.

"Sesuai dengan tuntutan warga Apa'an, kami akan memanggil Panwas dan anggota BPD karena BPD mengirim surat kepada Bupati Sampang tembusan kepada kami meminta untuk menunda pelantikan, karena kondisi Desa Apa'an yang tidak kondusif. Namun, karena proses pelantikannya sudah berjalan sehingga dimungkinkan ada surat ganda karena proses pelantikan harus ditetapkan oleh BPD merekomendasikan ke Bupati Sampang," ujarnya kepada Koran Madura.

Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Apa’an Dili ketika dikonfirmasi terkait surat penundaan tersebut mengatakan, setelah lima anggota BPD mengadakan musyawarah pasca pelaksanaan pilkades karena masih banyak pihak yang tidak puas, sehingga dia mengirimkan surat permohonan pada Bupati Sampang untuk menunda pelaksanaan pelantikan.

Dia menjelaskan kalau surat tersebut masuk melalui kabag pemdes dan ketika ditindaklanjuti sudah di bagian umum. Namun, tidak pernah mendapatkan tanggapan setelah surat itu dilayangkan.

“Karena di bawah sering terjadi demo maka kami bersama dengan anggota BPD yang lain mengirimkan surat permohonan penundaan pelantikan kades melalui pemdes. Namun, karena itu mungkin menjadi pertimbangan Bupati Sampang sehingga kami juga tidak tahu,” tuturnya. (jun/lum)

RAZIA

Polres Berhasil Mengamankan Tiga Sajam SAMPANG- Sedikitnya tiga pengendara kendaraan roda empat yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau, berhasil diamankan aparat Polres Sampang, Sabtu (9/11) dini hari, saat menggelar operasi rutin di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Tanggumung, Kec/ Kota Sampang.

Hal itu dilakukan untuk menjaga kondisifitas wilayah dengan target razia yakni senjata tajam, senjata api, narkotika dan bahan peledak.

Sehingga dilakukannya gabungan aparat dari polres sampang dan TNI untÙk melakukan razia tersebut.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, dalam razia kali ini, pihaknya menurunkan puluhan personel dari berbagai unsur seperti Satlantas, Reskrim, Intel serta Sabara yang dibantu juga dari TNI. "Kita dibantu aparat TNI dan anggota polres sampang dari berbagai unsur untuk melaksanakan razia operasi rutin ini, targetnya agar tidak ada tindak kriminal," ucapnya saat ditemui dilokasi.

Dikatakan Imran, selain mengamankan tiga senjata tajam anggotanya juga menindak sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan suratsurat resmi, baik STNK maupun SIM. "Dalam hasil operasi, yang waktu kita ubah berhasil mengamankan tiga sajam, dua kendaraan roda dua yang tidak membawa STNK dan truk yang tidak membawa STNK tiga dan SIM dua," tuturnya.

Imran menambahkan, meski sejauh ini wilayah Sampang masih terbilang kondusif.

Namun, operasi serupa akan terus digiatkan dengan mengacak waktu dan tempat. Karena berbagai cara dilakukan para pelaku kejahatan untuk melancarkan niatnya, sehingga antisipasi dini harus segera digalakkan. "Tentunya kita akan acak lokasi dan waktunya karena niat pelaku kriminal tidak bisa

Aparat Polres Sampang, saat menggelar operasi rutin di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Tanggumung, Kec/Kota Sampang, Sabtu (9/11) dini hari. diketahui kapan dan sampai kapan ya kan, Þapi kita antisipasi saja meski sampang sudah kondusÍf," katanya.

Berdasarkan dilapangan,

tak ada satu pun kendaraan baik roda dua mau pun roda empat luput dari pemeriksaan dalam operasi rutin tersebut.

Apa lagi, kendaraan roda em-

pat terus diperiksa secara intern oleh pihak kepolisian baik penggeldahan barang bawaan, hand phone, mau pun titik yang dicurigai. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO. 0236 | TAHUN II

Kemenag Menjamin Ketersediaan Buku Nikah Warga Masih Panik Tak Mendapat Bukti Kawin yang Sah BANGKALAN - Merebaknya kabar kelangkaan buku nikah yang terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia, menjadi sorotan masyarakat Bangkalan.

Sejauh ini stok buku nikah hanya tersisa 150 pasang atau 300 eksemplar. Namun demikian, Kementerian Agama (Kemenag) setempat menyatakan angka itu dipastikan aman untuk mencukupi kebutuhan beberapa bulan yang akan datang.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan, Amin Mahfud mengatakan hingga saat ini stok buku nikah masih tersisa sebanyak 300 eksemplar buku nikah di instansi yang dia pimpin.

Rinciannya 150 eksemplar buku nikah untuk laki-laki dan 150 eksemplar untuk pe-

rempuan. ”150 pasang buku nikah itu cukup untuk persediaan selama satu bulan ke depan.

Jadi, warga Bangkalan yang hendak menikah dalam waktu dekat-dekat ini tak perlu khawatir, karena stok buku nikah aman,” papar Amin.

Apalagi, pihak Kemenag

berjanji sebelum stok tersebut habis pihaknya memastikan untuk berupaya mendapatkan tambahan dari Kanwil Kemenag Jawa Timur. Hal itu sebagai komitmen dan tanggung jawab pihaknya terhadap kekhawatiran masyarakat beberapa waktu terakhir akibat pemberitaan di beberapa ka-

bupaten.

“Jangan khawatir untuk sebulan ke depan kami akan upayakan sudah ada tambahannya dari Kanwil Jatim,” imbuh pria asal Gresik ini.

Dengan demikian, lajut Amin, segala kebutuhan yang menyangkaut buku nikah dengan segala upaya

RAWAN LAKA

INSTANSI

Relokasi Tiga SKPD Lebih Baik

Proyek di Akses Suramadu Tak Ada Tanda Peringatan "Jika dibiarkan sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas. Sebab, jika tidak hati-hati bisa berakibat fatal," kata, Zainuri salah satu pengendara asal Tanah Merah, kemarin (10/11).

Dalam pengerjaan proyek tersebut seharusnya dipasang tanda pemberitahuan, agar pengendara kendaraan bisa aman melintas. Karena, sudah diperingati dengan adanya rambu-rambu.

Kontraktor pelaksana segera memasang rambu pengamanan.

Supaya tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti laka lantas,”

Iptu Pujianto

Kanit Laka Polres Bangkalan

Selain itu, bisa mengurangi resiko kecelakaan.

"Pengendara tidak merasa was-was kalau dari jauh sudah ada peringatan. Setidaknya papan pemberitahuan," ungkapnya.

Terlebih, lanjutnya, kalau saat malam hari, jika tidak diberikan tanda sedang dilaksanakannya proyek rawan terjadinya kecelakaan.

"Pengamanan kondisi

jalan memang mutlak adanya. Saya sangat kawatir akan berakibat kecelakaan," jelasnya.

Kondisi yang demikian disebabkan pengawasan proyek dinilai minim. Sebab, tanda peringatan untuk pengendara mobil dan motor tidak ada. Otomatis, keamanan pengguna jalan yang melintas sangat terancam karena bisa berakibat kendaraan masuk dalam galian.

"Kalau pengawasannya ketat. Tentunya, akan memetuhi aturan dengan memasang rambu-rambu peringatan," ucapnya.

Dirinya berharap, lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) bisa memperingatkan kontraktor pelaksana agar tidak asal dalam melaksanakan proyek pembangunan.

Terpisah, Kanit Laka Polres Bangkalan, Iptu Pujianto menyayangkan pengerjaan proyek drainase tersebut.

Sebab, kondisi seperti itu rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Karenan, pemasangan tanda peringatan sangat penting adanya.

"Harapan kami sebagai salah satu penjaga keamanan masyarakat, kontraktor pelaksana segera memasang rambu pengamanan.

Supaya tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti laka lantas," pintanya. (ori/rah)

PAHLAWAN MALU-MALU. Aktor pantomim, Wanggi Hoed mementaskan repertoar “Pahlawan Malu-malu” dalam peringatan Hari Pahlawan, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/11). Wanggi memertanyakan ulang makna pahlawan pada dekade ini, baginya saat ini banyak pahlawan yang hanya mencari pengakuan untuk mendapatkan uang, bukan lagi demi negara Republik Indonesia.

JCH

Kedatangan Jamaah Haji Tertunda BANGKALAN - Kedatangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan, yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 41 dengan jumlah 450 jamaah mengalami keterlambatan. Untungnya keterlambatan tersebut hanya 1 jam dari jadwal yang ditentukan.

Hal itu disebabkan terjadi pe-

akan dilakukan. Ia pun tidak menginginkan terjadinya kekurangan buku nikah. Sebab, yang akan menjadi sasaran media maupun msyarakat adalah pihak Kemenag. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus memenuhi kebutuhan buku nikah di masa yang akan datang.(dn/rah)

rubahan jadwal pendaratan.

Semestinya, jamaah mendarat di Bandara Juanda pukul 13.00 wib harus ditunda sampai pukul 14.12 wib.

"Ada keterlambatan sedikit dari penerbangan Bandara King Abdul Asiz Jeddah, pesawat dijadwalkan mendarat pukul 13.00 wib

di Bandara Juanda Surabaya, karena ada penundaan mendarat pukul 14.12 wib," ujar Plt Kasi Pemberangkatan Haji dan Umroh Kamenag Bangkalan, Wafir.

Wafir menjelaskan para jamaah setelah mendarat di Bandara Juanda Surabaya, langsung menuju asrama haji

Sukolilo, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan jamaah. Setelah dilakukan pemeriksaan, para jamaah langsung diberangkatkan menuju Bangkalan menggunakan bus rombongan.

"Setelah itu selesai langsung dipulangkan ke Bangka-

lan dengan menggunakan bus rombongan dan tiba di sini sekitar pukul 19.30 wib," ujarnya.

Untuk mengantisipasi membludaknya pada saat penjemputan, Sekretaris Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Bangkalan, Syamsul Mu'arif mengaku pihaknya membagi 3 lokasi penjemputan. Diantranya, penjemputan pertama dipusatkan di halaman Masjid Agung, yang kedua di halaman Pondok Pesantrean Nurul Kholil, dan ketiga di halaman Pondok Pesantren Al- Asiziyah Sabaneh.

"Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya agar keluarga jamaah tidak terpusat di depan Masjid Agung, untuk sistem penjemputan tahun ini di bagi tiga tempat," ujarnya.

Dia menjelaskan penjemputan yang dipusatkan di halaman ponpes Nurul Kholil merupakan jamaah dari KBIH Ashofa, yang dipusatkan di Ponpes Al-Asiziyah dari KBHI Asiziyah. Menurutnya, secara keseluruhan pemulangan Jamaah haji kloter 41 tidak ada halangan dan hambatan, baik terkait barang bawaan maupun kesehatan para jamaah.

"Para jamaah kloter 41 sudah tiba di Bangkalan semua dengan selamat, semoga mereka menjadi haji yang mabrur," tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Kalangan DPRD Kabupaten Bangkalan mengklaim wacana relokasi terhadap tiga SKPD yang berada dalam satu lokasi dinilai relevan. Sebab, hal itu sangat menguntungkan bagi keseluruhan lembaga. Ketiga SKPD tersebut Dinas PU Binamarga dan Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Pendapatan.

Selama ini, ketiga lembaga tersebut lokasinya berdempetan dengan lembaga pendidikan, yakni SMAN 1 Bangkalan.

Meskipun begitu, untuk lokasi bakal direlokasi kemana masih belum diketahui.

"Manfaat untuk lembaga pendidikan sendiri luas lahan bertambah besar. Kemudian dari segi siswa, para pelajar bisa lebih konsentrasi ketika mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik," kata Fatkhurrahman, anggota DPRD Bangkalan.

Sebaliknya, dari sisi SKPD juga dinilai menguntungkan karena konsen dalam menjalankan tugas. Sebab, lokasinya tidak bergabung dengan lembaga pendidikan.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan lokasi kantor baru harus lebih strategis dari tempat, sehingga bisa menunjang kinerja para abdi masyarakat tersebut.

"Kami setuju dengan adanya wacana relokasi 3 SKPD yang berdampingan sama SMAN I Bangkalan itu," ucapnya.

Dia menjelaskan lokasi yang ditempati 3 SKPD saat ini dinilai

kurang layak. Selain berdekatan dengan SMAN I Bangkalan, juga lokasi tiga kantor itu terkesan bergabung. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu kerapkali salah alamat ketika ada keperluan pada salah satu SKPD yang dimaksud.

Memang Perlu adanya relokasi untuk kebaikan bersama. Jika sudah dipindah pada tempat yang strategis, tentunya masyarakat tidak akan salah alamat lagi,”

Fatkhurrahman Anggota DPRD Bangkalan

Menurutnya, seringkali masyarakat yang keliru alamat. Misal ada perlu pada Dinas PU Binamarga, keliru masuk ke Dinas PU Cipta Karya. Pihaknya berharap wacana relokasi tersebut segera terealisasikan sehingga siswa bisa dengan nyaman dalam menuntut ilmu. Begitu juga pegawai sendiri, bisa lebih konsentrasi dalam melayani masyarakat.

"Memang Perlu adanya relokasi untuk kebaikan bersama. Jika sudah dipindah pada tempat yang strategis, tentunya masyarakat tidak akan salah alamat lagi," ujarnya. (ori/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

SENIN 11 NOVEMBER 2013 NO.0236| TAHUN II

ANGIN KENCANG

Hasil Tangkapan Ikan Menurun SUMENEP - Angin kencang dalam seminggu terakhir yang kurang bersahabat membuat hasil tangkapan ikan para nelayan di pesisir Kecamatan Kalianget menurun drastis. Para nelayan mengaku, dalam kondisi laut normal hasil tangkapan ikan bisa mencapai 20 ton lebih dalam sekali melaut.

Akibat angin kencang, kini hasil tangkapan hanya sekitar 15 ton. Bahkan sebagian nelayan menghentikan

aktivitas melaut. Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Timur kecepatan angin Sumenep 35 kilometer per jam.

“Sejak secara tiba-tiba angin di perairan Kecamatan Kalianget ini kencang, kami terpaksa menghentikan penangkapan ikan sementara waktu, menunggu cuaca kembali membaik,” ungkap Samman, salah satu nelayan saat ditemui di atas perahunya yang tengah memilah-milah hasil tangkapan.

Akibat minimnya hasil tangkapan ikan, harga ikan naik. Seperti jenis ikan tongkol, dari harga biasanya Rp 7 ribu per kilogram menjadi Rp 10 ribu.” Ya kalau harga tergantung pendapatannya, jika ikan sedikit harganya pasti naik, Mas. Itu sudah lumrah,” katanya.

Ia berharap angin kencang yang terjadi saat ini dapat segera berakhir, sehinga nelayan bisa segera melaut. (sai/mk)

PEMILU LEGISLATIF

KPU Serahkan Perubahan DPT ke Partai Politik SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menyerahkan berkas perubahan daftar pemilih tetap Pemilu Legislatif 2014 kepada pimpinan 12 partai politik setempat.

Komisioner KPU Sumenep M Ilyas di Sumenep, menjelaskan jumlah warga yang tercacat dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 memang mengalami perubahan dari sebelumnya yang sebanyak 906.410 orang menjadi 904.192 orang.

“Pada Kamis (7/11) sore, kami telah meminta staf untuk menyerahkan berkas perubahan DPT Pemilu Legislatif 2014 dan rinciannya yang berupa ‘softcopy’ itu kepada pimpinan 12 parpol di Sumenep,” katanya.

Jumlah DPT Pemilu LegUPACARA BENDERA RAKSASA. Puluhan masyarakat menggelar aksi upacara dengan bendera merah putih raksasa di Solo, Jateng, Minggu (10/11). Upacara yang berlangsung di tengah jalan Slamet Riyadi tersebut berlangsung dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Bazda Sumenep Belajar Pengelolaan Zakat ke Aceh Aceh Dinilai Sangat Menonjol dari Sisi Kekhususan Regulasi SUMENEP - Pihak Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sumenep, berkeinginan belajar pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh, karena memiliki kekhususan untuk menambah pendapat daerah.

“Tim dari Bazda Sumenep ingin mendapatkan pengalaman bandingan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baitul Mal Aceh,” kata Kepala Baitul Mal Aceh Armiadi Musa di Banda Aceh, Jumat (8/11).

Dalam kunjungan itu, Bazda Sumenep dipimpin Kepala Bazda Hadi Soetarto, kemudian ikut serta antara lain Ketua DPRD Sumenep KH Imam Hasyim Ketua Komisi A KH Abrory, Plt Kekankemenag H Sodik, Kepala Dinas Sosial Koesman Hadie MSi dan Kabag Hukum Setda Sumenep Setiwan Karyadi.

Armiadi Musa, menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Baitul Mal, struktur organisasi, penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten dan kota di provinsi itu.

“Kelebihan Aceh dalam pengelolaan zakat dibandingkan daerah lainnya sangat menonjol dari sisi kekhususan regulasi, perlakuan zakat sebagai bagian dari PAD dan fasilitasi biaya operasional oleh pemerintah yang dianggap cukup memadai,” kata Kepala Baitul Mal Aceh itu.

Selain itu, pemerintah juga telah menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA ) dengan mengangkat pejabat yang terdiri dari Kepala Sekeratariat (eselon IIb), empat orang kepala bagian (eselon IIIb) dan delapan orang kepala sub bagian (eselon IVa).

“Selain itu pemerintah melengkapi Baitul Mal Aceh dengan sejumlah staf dari pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak,” kata dia menjelaskan.

Selain itu, dalam dialog Baitul Mal Aceh dan Bazda Sumenep juga beberapa hal yang mengemuka di antaranya terkait regulasi pemungutan infak pengusaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariat (LKMS), penguatan SDM amil

dan manajemen zakat.

Kemudian, optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta persoalan perlunya data base mustahik dan verifikasi data yang diperlukan.

Armiadi juga mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah lebih baik dalam mendorong dan membina Bazda di selurh Indonesia, sehingga kinerja badan amil amil zakat telah menunjukkan kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Diharapkan optimalisasi penghimpunan zakat dapat terus dilakukan sekaligus memperkuat kelembagaan amil sehingga zakat benar-benar dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. (ant/mk)

islatif 2014 di Sumenep yang ditetapkan KPU setempat mengalami perubahan beberapa kali.

Pada 12 September 2013, KPU Sumenep menetapkan DPT Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 914.135 orang dan berubah menjadi 906.955 orang pada 12 Oktober.

Setelah melalui proses perbaikan, KPU Sumenep menetapkan DPT Pemilu Legislatif 2014 menjadi 906.410 orang pada 19 Oktober 2013 dan berubah lagi menjadi 904.192 orang pada 1 November.

“KPU kota dan kabupaten memang diminta oleh KPU RI untuk memperbaiki atau mencermati DPT guna memastikan DPT tersebut valid. Oleh karena itu terjadi beberapa kali perubahan,”

ujarnya.

Perubahan jumlah dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 itu, kata dia, disebabkan beberapa hal, di antaranya warga yang meninggal dunia dan nama ganda.

“Selain itu, ada puluhan ribu nomor induk kependudukan (NIK) warga Sumenep yang tercatat dalam DPT dinyatakan invalid atau diragukan. Solusi atas persoalan itu adalah surat keterangan domisili dari kepala desa setempat,” ucapnya.

Pihaknya selalu berkoordinasi dengan pimpinan 12 parpol dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep tentang adanya perubahan jumlah DPT tersebut.

Sesuai keputusan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April. (ant/mk) Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (tengah) bersama Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang (kiri) dan Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan menyikapi penetapan daftar pemilih tetap pemilu di Media Center KPU, Jakarta.