e Paper Koran Madura 11 Desember 2014

KAMIS

11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

KAMIS 11 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0504 | TAHUN III www.koranmadura.com

KPK Geledah Rumah Fuad Amin di Jakarta Berita Utama hal 2

ant/muhammad adimaja

MUKERNAS PPP. Ketua Umum PPP yang baru versi Muktamar Jakarta Djan Faridz (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung (ketiga kiri), Ketua Majelis Pertimbangan PPP versi Muktamar Surabaya Suryadharma Ali (kiri) dan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Fadel Muhammad (kanan) saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) di Jakarta, Rabu (10/12). Mukernas PPP tersebut mengambil tema Satu PPP Untuk Indonesia. |berita terkait di halaman 2

Golkar Balik Badan Dukung Perppu Pilkada JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) berubah sikap dengan mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada). Padahal sebelumnya, berdasarkan aspirasi para kader beringin, Munas Bali memutuskan menolak Perppu yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Partai Demokrat menuding sikap balik langsung, Ical berubah sikap dan kembali mendukung Perppu Pilkada Langsung. badan Partai beringin karena takut tak mendapat dukungan di parlemen. “Karena Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yuddia yakin kalau dia pasti kalah,” kata Ketua hoyono kembali menegaskan sikap poliHarian Partai Demokrat Syarief Hasan di tiknya mendukung penuh Perppu tersebut.

Jakarta, Rabu (10/12).

Sikap ini disampaikan SBY saat Dukungan Perppu Pilkada BERITA bertemu Presiden Joko Widodo.

Syarif menilai pertimbangan langsung sebetulnya telah terTERKAIT Ical mengubah haluan karena tuang dalam kesepakatan antara Hal 3 Partai Demokrat beserta partaimelihat permintaan rakyat yang partai yang tergabung dalam mayoritas menginginkan pilkada Koalisi Merah Putih. Namun, dalam Munas langsung. Karenanya, meski sebelumnya di Bali, Golkar berubah sikap. Namun, menolak, mau tak mau Ical kini berbalik arah dengan mendukung Perppu yang setelah partai-partai yang tergabung dalam KMP mendukung Perppu Pilkada dikeluarkan Presiden SBY di masa akhir

jabatannya tersebut. “Kedua mayoritas rakyat itu menghendaki pilih langsung,” ucapnya Perubahan haluan politik Golkar mendapat kritikan dari Golkar kubu Agung Laksono. Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai perubahan sikap itu dilakukan karena Ical ditinggal sendirian oleh kawan-kawannya.

“Alasan mendukung Perppu adalah alasan ‘gimmick’ saja. Dia berubah karena beliau sudah sendirian. Beliau ditinggal sendiri oleh semua orang, sehingga tidak ada pilihan lain bagi beliau untuk dukung Perppu,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12).

Agus menilai Ical bersikap tak konsisten. Sikap Ical itu , sangat membahayakan Partai Golkar. “Akhirnya kita bisa melihat tipe dan karakter Pak Ical sebagai pribadi.

Begitu mudahnya beliau berubah dari satu posisi menjadi posisi lain. Kalau orang seperti itu kita percaya memimpin parpol besar, saya kira risikonya sangat tinggi bagi bangsa kita,” jelas Agus. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III KAMIS 11 DESEMBER 2014

No. 0504 | TAHUN III

PERPPU PILKADA

LP3ES Temukan 12 Kelemahan Pemilu

Golkar Bantah Ical Tidak Konsisten

Praktik Migrasi Suara Paling Menonjol JAKARTA- Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis hasil riset tentang pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014.

Hasil survei LP3ES di 34 provinsi di Indonesia menyebutkan, 80 persen responden berpendapat pemilihan presiden dan legislatif telah diselenggarakan cukup baik dengan acuan bebas dan adil. Namun, dari hasil studi evaluasi ini, ditemukan 12 titik kelemahan pada hampir setiap

tahap pelaksanaan Pemilu 2014.

Salah satu persoalan serius yang juga muncul adalah praktik migrasi suara antar caleg (calon legislatif) yang berada pada partai yang sama.

“Studi evaluasi ini memperlihatkan bahwa praktik semacam ini dijumpai cukup menonjol.

Hampir di semua wilayah studi praktik migrasi suara merupakan modus yang paling umum dan menonjol,” kata peneliti LP3ES Kurniawan Zein kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/12).

Seperti diketahui LP3ES menggelar studi evaluasi terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014, di mana fokus evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai titik lemah. Dari hasil studi tersebut, lanjut Kurniawan, ditemukan titik kelemahan atau masalah

pada hampir seluruh tahap pelaksanaan pemilu 2014.

Dalam evaluasi ini terdapat 12 aspek yang dikaji, yakni tim seleksi, anggota komisioner, penyelenggara ad-hoc, hak pilih, kandidat, logistik, daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi suara, penetapan hasil dan sengketa pemilu.

“Studi lapangan ini dilakukan di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, dan Papua,” ujar Kurniawan lagi.

Dari penelitian itu, sambung Kurniawan, kelemahan juga ditemukan pada aspek penyelenggaraan serta upaya penegakan hukum terutama di empat provinsi yang dijadikan lokasi studi.

Kurniawan mengungkapkan, studi juga menemukan kelemahan pada pembentukan tim seleksi untuk calon komisioner KPU di

33

tingkat provinsi. “Di sini peraturan yang memayunginya kurang ketat. Tak jarang pula ditemukan persoalan kapasitas penyelenggara pemilu pada level ad-hoc yang kerap menjadi masalah,” ujar dia lagi Selain itu, sambung Kurniawan, proses rekrutmen pada jajaran panwas provinsi hingga ke level bawah, kerap kali kurang didasarkan atas prinsip transparansi.

Namun demikian, tidak serta merta berarti seluruh proses pemilu menjadi buruk. Karena itu LP3ES menawarkan 18 rekomendasi untuk perbaikan pemilu ke depan, diantaranya proses rekrutmen seleksi, penilaian dan penetapan tim seleksi dan calon anggota komisioner dilakukan dengan mekanisme terbuka. =GAM/ABD

ant/irsan mulyadi

TEMUAN TULANG KASUS PRT. Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta (kanan) bersama tim DVI melihat barang-barang temuan kasus penganiayaan sehingga menyebabkan tewasnya pembantu rumah tangga (PRT) di kediaman tersangka, di Medan, Sumut, Rabu (10/12). Polisi menemukan tulang manusia, gigi dan celana dalam yang ditanam di salah satu bagian rumah tersangka

JAKARTA-Ketua DPP Partai Golkar versi Munas di Bali Nurul Arifin membantah Aburizal Bakrie tidak konsisten terkait pendapatnya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“ARB tidak inkonsisten karena ada dua poin (yang diperjuangkan). Kita tidak bisa mengatakan itu (menolak Perppu Pilkada) keinginan Pak ARB, karena muncul dari peserta Munas sehingga tidak bisa menolak,” kata Nurul di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan ada dua poin keterikatan Golkar terkait Perppu Pilkada, yaitu kesepahaman sebagai anggota Koalisi Merah Putih dan rekomendasi Munas Bali dari 547 DPD 1 dan DPD II. Menurut Nurul, rekomendasi dalam Munas Bali itu bisa berhasil atau tidak tergantung situasi di DPR. Sebelumnya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam twitter-nya pada Selasa (9/12) malam mengatakan Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” tulis ARB di Twitter-nya pada Selasa (9/12) malam.

Padahal pada Munas Partai Golkar di Bali, tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014, dibuat rekomendasi untuk memperjuangkan Pilkada melalui DPRD. “Rekomendasi tersebut diusulkan oleh keseluruhan 547 pemilik hak suara dan 1.300 peninjau,” kata ARB. Namun menurut ARB setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung, kesepakatan awal bulan Oktober antara 6 partai tersebut dan pembicaraan dengan partai-partai dalam KMP maka Golkar mendukung Perppu Pilkada. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

MUKERNAS PPP

Dimyati: Bisa Jadi PPP ke KIH JAKARTA-Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah mengatakan 28 DPW PPP dari seluruh Tanah Air hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP yang berlangsung sejak 10-12 Desember 2014.

“Ada 28 DPW yang hadir dalam Mukernas PPP, semuanya sudah hadir,” kata Dimyati di arena Mukernas PPP, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Mukernas tersebut menindaklanjuti hasil Muktamar PPP di Jakarta. Dimyati juga menjelaskan Mukernas PPP akan membahas berbagai permasalahan nasional seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada.

“Apakah kami akan menerima atau menolak Perppu Pilkada, apakah tetap di KMP atau ke KIH atau tidak keduanya,” ujarnya.

Dimyati mengatakan ada kemungkinan PPP akan berpindah ke KIH karena posisi PPP saat ini independen. Hal itu menurut dia karena kader PPP tidak ada yang duduk di pimpinan MPR maupun DPR. “Ada kemungkinan ke KIH, alasannya karena kami independen, tidak terikat dimana pun,” katanya.

Selain itu menurut dia, Mukernas PPP juga akan membahas dan mengevaluasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Dia juga mengatakan Mukernas PPP akan membahas mengenai pengosongan kolom agama dan kebijakan pemerintah mengevaluasi penggunaan Kurikulum 2013.

Romy Gerilya Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Surabaya Muhammad Romahurmuziy melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah kiai PPP di Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan antara pria yang akrab disapa Romy dengan para kiai yang merupakan anggota majelis syariah, majelis pertimbangan, dan majelis pakar DPW PPP Jateng itu berlangsung di Pondok Pesantren Al-Itqon di Semarang, Rabu. =ANT/IMAM/WISNU

ant/muhammad adimaja

MUKERNAS PPP. Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (tengah) berjalan menuju tempat Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) didampingi Ketua Umum PPP yang baru versi Muktamar Surabaya Djan Faridz (kanan) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP versi Muktamar Surabaya Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (10/12). Mukernas PPP tersebut mengambil tema Satu PPP Untuk Indonesia.

KPK Geledah Rumah Fuad Amin di Jakarta JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengejaran terhadap tempat persembunyian sejumlah aset milik Ketua DPR Bangkalan Fuad Amin Imron, tersangka kasus dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili-Timur di Bangkalan, Jawa Timur.

Setelah menelusuri aset milik Fuad Amin di Bangkalan dan Surabaya, tim penyilidik lembaga antirasuah ini juga menggeledah rumah milik mantan Bupati Bangkalan itu di Jakarta pada Rabu (10/12).

Rumah Fuad yang digeledah KPK itu terletak di Kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur.

Selain di kediaman mantan Bupati Bangkalan itu, penyidik KPK juga turut menggeledah sebuah kantor dan rumah milik tersangka lainnya yang berperan sebagai perantara suap ini, Rauf.

“Penggeledahan juga dilakukan di rumah dan kantor R (Rauf) di Jalan Bangka I, Mampang, Jakarta Selatan. Lalu, Kantor ABD (Antonio Bambang Djatmiko) di SCBD, Gedung Energy lantai 17,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya Jakarta, Rabu (10/12).

Priharsa menjelaskan, dari penggeledahan yang dilakukan terkait kasus ini sejak Senin 8 Desember, KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diharapkan mampu menguak perkara ini. “Hasilnya ada dokumen

dalam bentuk fisik dan digital,” ungkapnya.

Namun, Priharsa mengaku tidak mengetahui isi dokumen yang disita tersebut. “Tapi, dokumen itu terkait dengan kasus yang ditangani,” tandasnya.

Sementara itu, Fuad Amin kembali mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan itu tiba sekitar pukul 16.20 WIB diantar menggunakan mobil tahanan KPK dengan memakai seragam tahanan berwarna orange.

Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, Fuad yang juga salah seorang tokoh politik berpengaruh di Madura langsung masuk ke lobi Gedung KPK tanpa menghiraukan pertanyaan awak media. Dia datang untuk

pemeriksaan lebih lanjut dalam kasus suap gas alam cair yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bangkalan.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik, Jawa Timur.

Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, ajudan Fuad bernama Rauf, Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Widjatmiko, dan anggota TNI Angkatan Laut Kopral Satu TNI Darmono.

Fuad dan Rauf dikategorikan sebagai penerima suap. Mereka dikenakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan Antonio selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b, serta Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara khusus Darmono proses hukumnya dilimpahkan KPK ke peradilan militer, dalam hal ini Polisi Militer TNI Angkatan Laut. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

ant/prasetyo utomo

PANITIA SELEKSI HAKIM KONSTITUSI. Panitia seleksi hakim konstitusi yaitu Harjono (kedua kanan), Saldi Isra (kedua kiri), Refli Harun (kiri) dan Widodo Ekatjahjana (kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (10/12). Presiden Joko Widodo menunjuk tujuh orang panitia seleksi hakim konstitusi yaitu pakar hukum tata negara Saldi Isra, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan dan Harjono, pakar hukum tata negara Refli Harun, pengacara Todung Mulya Lubis, pakar hukum Universitas Jember Widodo Ekatjahjana serta pakar hukum Satya Arinanto yang nantinya bertugas menyeleksi calon hakim konstitusi yang akan menggantikan Hamdan Zoelva yang akan purna tugas pada 7 Januari mendatang.

MENCARI PENGGANTI HAMDAN ZOELVA

Tim Pansel Targetkan Rampung 6 Januari 2015 JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi guna mencari pengganti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva yang masa tugasnya berakhir pada 7 Januari 2015. Pansel terdiri atas dua orang pengarah, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Pratikno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, sedangkan anggota Pansel sendiri berjumlah 7 orang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto mengatakan ketujuh orang anggota Pansel itu adalah Prof. Saldi Isra (Ketua merangkap anggota), Prof. Maruarar Siahaan (anggota), Prof. Refli Harun,

(Sekretaris merangkap anggota, Prof. Harjono (anggota), Prof. Todung Mulya Lubis (anggota),Prof. Widodo Ekatjahjana (anggota) dan Prof. Satya Arinanto (anggota).

Menurut Andi, Pansel MK bertugas menetapkan tiga calon hakim konstitusi MK dari unsur pemerintah. Ketiga nominasi yang akan dipilih Pansel selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi sebagai calon-calon pengganti Ketua MK Hamzan Zoelva.

“Diharapkan Pansel MK dengan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi menghasilkan calon hakim MK yang berkualitas,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut adalah Ketua MK Hamdan Zoelva, Wakil Ketua Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Sementara itu, Ketua Tim Pansel Calon Hakim Konstitusi, Saldi Isra menargetkan

5 Januari sudah menyerahkan nama-nama kandidat kuat calon hakim konstitusi ke Presiden Jokowi.

“Diharapkan 5 Januari sudah bisa disampaikan minimal 2 nama, maksimal 3 nama, ke presiden untuk dia memilih 1 calon hakim konstitusi,” kata Saldi Isra dalam konferensi pers di Kementerian Sekretaris Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Kemudian, sehari setelahnya, Presiden sudah dapat mengeluarkan Keppres terkait dengan pemilihan calon hakim konstitusi yang baru sebelum dilakukan pelantikan pada keesokan harinya. “Kita perkirakan hasil (seleksi nama-nama calon hakim konstitusi) ini sampai di Presiden pada 5 Januari, 6 Januari mudah-mudahan dikeppreskan dan besoknya dilantik,” tutur dia.

Sementara itu, draf pengumuman perekrutan calon hakim konstitusi akan dibuat secepat mungkin. Nantinya, caloncalon yang mendaftarkan diri akan dilihat kelengkapan persyaratannya serta dilakukan wawancara oleh beberapa tokoh senior dari pakar hukum. “Calon-calon yang

masuk akan diperiksa lalu akan dilihat persyaratan, lalu interview tahap pertama, tes kesehatan diperlukan untuk mengantisipasi. Paling banyak 10 besar akan mengikuti tes tahap 2. Akan ada beberapa tokoh senior (pakar hukum) yang menginterview sekitar 30 atau 31 Desember,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Tim Pansel Calon Hakim Konstitusi Harjono mengatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyeleksian calon pengganti Hamdan Zoelva. “Kesepakatan yang diambil adalah KPK dan PPATK dilibatkan.

Tetapi pada tahap apa kami belum tetapkan, apakah tahap awal, atau di belakang,” katanya.

Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan KPK dan PPATK nantinya terhadap nama-nama yang diajukan tim pansel dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lolos atau tidaknya menjadi hakim konstitusi yang baru. “Tentu akan dipertimbangkan (rekomendasi KPK dan PPATK),” ujarnya.

Sementara itu, dalam proses seleksi nanti tim pansel memastikan akan dilakukan secara terbuka. Tim pansel akan membuka ruang bagi masyarakat atau organisasi untuk turut berpartisipasi dalam proses seleksi ini. “Kita lakukan proses selalu terbuka, interview akan kita beritahukan. Boleh diikuti siapa saja, dan kami akan beri ruang untuk pengunjung dan orang atau organisasi yang concern terhadap MK. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 11 DESEMBER 2014 KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III No. 0504 | TAHUN III

55

RUPIAH ANJLOK 12.349 PER USD

BI Anggap Masih Nyaman JAKARTA-Posisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dan kini berada di angka Rp 12.349 per dolar USD. Diperkirakan, tren pelemahan mata uang Garuda ini akan terus terjadi hingga 2015 nanti. Meski terus anjlok, Bank Indonesia (BI) mengaku masih nyaman dengan posisi saat ini.

ant/wahyu putro a

PEMBERLAKUAN PAJAK PROGRESIF DKI. Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Rasuna Said Jakarta, Rabu (10/12).

Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan tarif pajak progresif mulai Januari 2015 guna meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor hingga Rp 1,8 triliun serta mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi dan mengatasi macet.

Realisasi Belanja Negara Meningkat Hingga Oktober 2014 Mencapai Rp 1.412 T JAKARTA-Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) secara garis besar mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi realisasi belanja secara keseluruhan selama periode Januari-Oktober 2014 mencapai Rp1.412,74 triliun atau 75,3% dari pagu APBNP. Angka ini meningkat dibanding realisasi belanja periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp1.237,98 Triliun atau 71,7% dari

pagu APBNP 2013.

“Peningkatan ini disebabkan persentase realisasi belanja Pemerintah Pusat lebih tinggi 5%, meskipun realisasi transfer daerah lebih rendah 0,2% dibandingkan persentase realisasi tahun lalu,” ujar Kepala Biro Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yudi Pramadi di Jakarta, Rabu (10/12).

Menurutnya, realisasi pendapatan dan hibah, belanja, dan realisasi pembiayaan juga meningkat. Data menunjukan, realisasi pendapatan dan hibah sepanjang 1 Januari hingga 31 Oktober 2014 tercatat besar Rp1.218,66 triliun atau 74,5% dari pagu APBNP. Adapun pada periode yang sama tahun 2013, realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp1.098,43 Triliun atau 73,1% dari pagu APBNP 2013. “Peningkatan

ini disebabkan persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih tinggi 6,3%, meskipun realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah 0,3% dibandingkan persentase realisasi tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, sampai dengan 31 Oktober 2014 defisit mencapai Rp194,08 triliun yang merupakan 80,4% dari pagu APBNP. Pada periode yang sama tahun lalu, total defisit mencapai sebesar Rp139,55 triliun atau 62,2% dari pagu APBNP 2013.

Adapun realisasi pembiayaan, menurut Yudi, tercatat sebesar Rp250,09 triliun yang merupakan 103,6% dari pagu APBNP. Pada periode yang sama tahun 2013 realisasi mencapai Rp217,32 triliun atau 96,9 dari pagu APBNP 2013. =GAM

“Yang mungkin akan juga lebih perlu kita waspadai karena memang ada satu tren menguatnya nilai tukar dolar dan ada tren tingkat bunga dolar akan meningkat,” ujar Gubernur BI, Agus Martowardoyo di Jakarta, Rabu (10/12).

Data Bloomberg Rabu (10/12), nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup menguat tipis. Setelah dibuka pada perdagangan pagi, rupiah berada di level Rp12.343/ USD, sore ini rupiah menguat tipis menjadi Rp12.338/USD. Berdasarkan data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (10/12) sore ini ditutup di level Rp12.342 per USD. Adapun, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR), nilai kurs rupiah berada di level Rp12.336.

Walaupun terus menerus tertekan, Agus Marto masih santai. Sebab depresiasi atau pelemahan Rupiah masih lebih baik jika dibandingkan nilai tukar negara lain. Dia mencontohkan, Yen dan Ringgit secara year to date mengalami depresiasi 15 persen dan 6 persen. “Rupiah cuma 1,5 persen. Jadi secara umum kita itu masih sejalan dengan kondisi regional dan bahkan tidak sedalam kondisi negara-negara lain,” ucapnya.

Agus meminta semua pihak tenang dan tidak perlu panik menghadapi isu yang santer menguak pada satudua minggu belakangan.

“Mohon semua menghadapinya dengan positif. Kami selalu mengawasi dan mempersiapkan langkah preventif setiap saat,” terangnya.

Meski begitu, Agus menyatakan tidak menutup kemungkinan situasi akan lebih buruk dengan rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang sudah ditekan empat tahun terakhir. Seiring dengan pulihnya perekonomian

Amerika Serikat, bunga bank tersebut besar kemungkinan akan dinaikkan.

Namun, bila dibandingkan dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp 11.600 per dolar AS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014, kurs rupiah saat ini sangat jeblok.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini memperkirakan nilai tukar rupiah terus melemah hingga 2015. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga menjadi faktor paling kuat menekan kurs rupiah. “Rupiah bisa melemah dari Rp 12.300 hingga 12.600 per dolar AS,” ujarnya.

Kekhawatiran pelemahan kurs rupiah, tutur Hendri, berawal dari perkiraan tumbuhnya perekonomian Amerika pada 2015 sekitar 3,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun ini yang berkisar pada level 2,2 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Amerika memunculkan kekhawatiran akan tersendatnya pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Hendri menuturkan kekhawatiran itu diperparah dengan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan pada paruh kedua 2015. Akibatnya, pasar memberikan respons berlebihan dengan cara memborong dolar, sehingga kursnya semakin menguat.

Dari dalam negeri, kata Hendri, rupiah akan tertekan oleh inflasi pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Untuk itu, ujar dia, investor berharap ada stabilitas politik untuk menjaga sentimen di pasar modal dan investasi jangka panjang.

“Itu bisa mempengaruhi besarnya tekanan pada pelemahan rupiah,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

CEGAH SERBUAN RITEL ASING

BUMN Bangun Outlet ‘Waroeng Rajawali’ JAKARTA-Persaingan bisnis ritel antara tradisional dan modern semakin ketat. Ini membuat bisnis ritel milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kalah saing. Salah satu sebabnya, perusahaan BUMN terlambat masuk ke bisnis ritel dibandingkan sektor ritel modern. Karena itu, manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) memutuskan membuka outlet Waroeng Rajawali.

ant/muhammad adimaja

PROGRAM KONVERSI BBM KE BBG. Pekerja mengecek truk tangki pembawa bahan bakar gas di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (10/12). Pertamina selain berusaha mengurangi konsumsi BBM dan mengalihkannya ke BBG, juga memiliki Program Langit Biru yaitu untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan.

BI Minta RUU JPSK Menjadi Prioritas DPR JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengharapkan adanya kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) agar pemerintah memiliki payung hukum dalam melakukan antisipasi apabila terjadi krisis ekonomi.

“Kita harapkan 2015 ini (RUU JPSK) bisa masuk,” kata Agus di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Menurutnya, keberadaan RUU JPSK ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, diharapkan pembahasan RUU ini menjadi prioritas DPR RI periode 2014-2019.

Hal itu mengingat DPR RI telah menegaskan pembahasan bisa dilakukan, bila pemerintah mencabut Perppu tentang JPSK. Namun, apabila pembahasan RUU ini tetap terhambat, Agus

mengharapkan parlemen menyetujui usulan penerbitan Perppu baru sebagai pedoman maupun aturan hukum sementara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kalau RUU ini bisa diselesaikan, tentu akan baik. Namun, pimpinan lembaga negara, presiden dan pimpinan DPR, kiranya dapat berkomitmen kalau kondisi darurat terjadi, UU-nya belum ada, bisa dikeluarkan Perppu,” katanya.

Agus mengatakan, bakal memasukkan ini ke dalam program legislasi nasional dimana nantinya bisa menjadi UU prioritas bagi pemerintah untuk diajukan kembali ke DPR karena memang sangat diperlukan. “Secara umum sama rincian dari masing-masing lembaga khususnya BI, OJK, Kemenkeu, LPS juga lebih dirinci dan kita harap bisa dibahas dengan DPR,” tuturnya.

Menurutnya, RUU ini perlu dibahas dan disahkan agar menjadi payung hukum dan antisipasi apabila ada krisis ekonomi. “Ini sangat urgent,” urainya.

Pada 2008, pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR RI menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitan keuangan dalam sektor keuangan dan perbankan, yang menimbulkan krisis sistemik.

Selain itu, kalangan DPR RI menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

RUU JPSK yang diajukan juga dicurigai DPR RI bermuatan politis karena dimanfaatkan sebagai legalitas pemerintah untuk membantu Bank Century, sekarang Bank Mutiara, yang waktu itu terancam kolaps dan dilikuidasi.

Kemudian, DPR RI juga meragukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4/2008 tentang JPSK karena pola pengambilan keputusan dan pola pembiayaan dalam aturan tersebut dinilai belum jelas.

Pemerintah masih berpedoman pada aturan yang tercantum dalam UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait peningkatan peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang dianggap memadai sebagai antisipasi, apabila terjadi krisis. Sebelumnya, beredar wacana apabila RUU ini tidak dibahas bersama DPR RI, maka pemerintah akan menyiapkan Perppu baru untuk mengatur skema penanganan krisis ekonomi, mengingat skema ini tidak diatur dalam FKSSK.=GAM

Di balik pendirian Waroeng Rajawali, Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya idealisasi BUMN untuk mengimbangi fenomena ritel asing di Tanah Air. Tak hanya ritel kecil, bisnis ritel besar seperti Carefour dan Lotte Mart terus menjamur di kota-kota besar. “Fenomena bisnis ritel yang diawali Indomaret dan Alfamart kini diikuti bisnis ritel modern internasional seperti Lawson, Circle-K, dan Seven Eleven yang secara masif menyerbu kota besar,” tutur Ismed dalam acara temu bisnis calon mitra Waroeng Rajawali di Jakarta, Rabu (10/12).

Akibatnya, bisnis ritel di Indonesia masih dikuasai investasi dari para pemilik modal asing.

Fenomena penyebaran bisnis ritel asing tersebut, katanya gagal diantisipasi lembaga-lembaga BUMN. Saking berkembang pesat, sektor ritel asing sudah mendominasi bisnis ritel di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, bisnis ritel asing ini menyerbu sampai ke desa. “Sampai perkembangan terakhir Indomaret menjadi fenomena pembangunan gerai, masuk sampai ke kecamatan dan desa,” ujarnya.

Dari pengakuannya, pada 2012 sebenarnya BUMN telah memasuki bisnis ritel melalui Bulog mart dan juga PT Pos. Namun, manajemennya terpaksa dikelola pihak lain karena minimnya pengalaman manajemen bisnis ritel perusahaan BUMN. “Kalau Waroeng Rajawali dan Rajawali Mart juga ditawarkan, dengan belum berpengalaman dia yang memimpin, saya sederhana kalau saya serahkan ke bapak kapan saya punya pengalaman,” jelasnya.

Ismed mengatakan, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi secara makro terus membaik. Selain itu, pertumbuhan kelas menengah ke atas juga terus meningkat dengan daya beli yang baik.

Artinya, pada titik ini, ketika ritel internasional aktif bergerak, BUMN tidak boleh diam dan harus aktif mengikuti proses pertumbuhan tersebut. “Rajawali tidak boleh inklusif. Saya minta manajemen Rajawali Mart untuk mengundang teman-teman dari koperasi BUMN untuk ikut membuka gerai Waroeng Rajawali” tandasnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendukung para pedagang kecil agar pedagang kecil tetap hidup. “Saya akan terus berupaya memelihara kehidupan pengusaha kecil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara perekonomian usaha besar dan menengah,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014

KAMIS 11 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0504 | III TAHUN III No. 0504

77

BENCANA ALAM

Pemkot Diminta Cegah Longsor Susulan SURABAYA - DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mencegah longsor susulan yang mengenai rumah warga Sukomanunggal akibat pekerjaan saluran di Sungai Banyu Urip.

Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya mengatakan, pengerjaan saluran tersebut memang bukan proyek dari Pemerintah Kota Surabaya, tapi dampak dari pekerjaannya warga Kota Surabaya yang kena imbasnya.

"Seperti ambles dan robohnya rumah warga, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Apalagi sampai menelan korban jiwa," ujar Armuji, Rabu (10/12).

Selain itu, lanjut dia, proses ganti rugi aset warga masih banyak yang belum selesai. Progresnya sampai mana, pihaknya belum mendapatkan laporannya.

Namun menurut informasi yang diterimanya, persoalan ganti rugi aset warga yang terkena dampak proyek itu sedang diusahakan pemkot selesai secepatnya.

"Setidaknya pada akhir tahun ini," kata Armuji.

Sementara itu, anggota komisi C DPRD Surabaya, Sukadar, mengindentifikasi sedikitnya ada 50 rumah warga lagi yang bakal longsor. "Ini butuh penanganan segera, supaya kejadian longsor tidak terjadi lagi. Kasihan warga kalau rumahnya sampai roboh," kata Sukadar.

Menurut Tim Ahli DPRD Kota Surabaya, Djoko Prasektyo, kelongsoran tersebut disebabkan oleh naiknya muka air tanah di saat musim penghujan. Sehingga sheet pile (besi penahan dari kanal C) yang menahan tanggul sungai tidak kuat.

Naiknya muka air tanah ini menambah beban dorong ke sheet pile. Karena itu, sarannya perlu ada langkah untuk perkuatan tanggul/tanah disamping sungai.

Ia mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan di antaranya dengan cara menambah kedalaman dan kekuatan Sheet Pile, melakukan injeksi semen ( semen grouting ) ke dalam tanah, dan lainnya.

Perlu ada inspeksi dan evaluasi teknis area sepanjang sungai untuk mencegah longsor susulan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/siswowidodo

EVAKUASI MAYAT PELAJAR. Tim SAR berusaha mengevakuasi jenazah pelajar yang tewas tenggelam di Kali Madiun, Jatim, Rabu (10/12). Sebanyak tiga pelajar SMA tenggelam saat memancing di kali tersebut.

Petugas Baru Temukan Jasad Santri Tenggelam MADIUN - Petugas gabungan tim SAR baru menemukan satu jasad dari tiga korban santri yang tewas akibat tenggelam di Sungai Bengawan Madiun saat memancing di sekitar jembatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Salah seorang petugas tim SAR, Yoni mengatakan, jasad korban yang ditemukan adalah Syahrul Arfian (16) warga Desa Winong, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

"Jasad korban ditemukan siang tadi. Ia ditemukan sekitar 15 meter dari titik hanyut dan tenggelam," ujar Yoni, kepada wartawan, Rabu (10/12).

Menurut dia, upaya pencarian ketiga jasad korban sangat sulit. Hampir satu hari, tim gabungan dari Basarnas, BPBD Kota Madiun, Tagana, Brimob,

Polres Madiun Kota, dan TNI setempat, melakukan penyisiran.

Upaya penyisiran dan penyelaman sulit dilakukan karena arus sungai sangat deras.

Selain itu, upaya pencarian juga terkendala debit air Bengawan Madiun yang naik akibat hujan.

Hingga Rabu siang pukul

15.00 WIB, masih ada dua jasad korban tenggelam yang belum ditemukan. Mereka adalah, Saifudin (18) dan Koko Budi Pradana (15).

Seperti diketahui, tiga dari empat santri yang berenang di Sungai Bengawan Madiun tewas akibat tenggelam pada Selasa (9/12).

Mereka diduga tidak dapat berenang, namun nekad menyebur ke sungai yang dalam dan deras.

Awalnya, para santri Pondok Pesantren Darul At Taubah tersebut hanya memancing bersama temanteman lainnya. Kemudian, salah satu korban, Syahrul mengajak

teman-temannya untuk berenang karena cuaca yang sangat panas.

"Selanjutnya, Syahrul, Saifudin, Koko, dan Ridzon Lutfian menceburkan diri ke sungai untuk berenang. Ridzon berhasil selamat, sedangkan tiga lainnya tenggelam," ungkap teman korban, Mohammad.

Petugas masih melakukan pencarian korban tenggelam.

Adapun, penyisiran dilakukan hingga radius 2 Kilometer dari titik perkiraan tenggelam. Empat buah perahu karet juga diturunkan untuk melakukan pencarian para korban.

Sementara, lokasi pencarian korban juga masih dipadati oleh masyarakat. Mereka penasaran dan menonton proses pencarian tersebut. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

KRIMINALITAS

Calo CPNS Ditangkap

ant/rudi mulya

POHON TUMBANG AKIBAT ANGIN KENCANG. Sejumlah petugas di bantu warga memotong pohon tumbang di yang menutup Jalan Raya Pesantren, kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (10/12). Akibat angin kencang yang melanda daerah tersebut membuat pohon tersebut ambruk dan menimpa rumah warga serta membuat akses jalan yang menghubungkan wilayah Kediri dan Blitar macet.

Enam Kecamatan Seputar Gunung Raung Disiagakan BANYUWANGI - Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko mengatakan, pihaknya telah menyiagakan enam kecamatan di seputar kawasan Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, untuk menghadapi berbagai kemungkinan di kawasan gunung berapi yang berpotensi erupsi itu.

"Enam kecamatan itu adalah Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Singojuruh, Songgon, Sempu, dan Genteng, dengan jumlah penduduk yang terdampak sebanyak 243.000 jiwa," tuturnya di Banyuwangi, Rabu (10/12).

Menurut dia, Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut merupakan gunung terbesar dengan kaldera terluas di Pulau Jawa dan statusnya meningkat dari normal menjadi waspada sejak 13 November 2014.

"Potensi letusan gunung dengan kedalaman kawah mencapai 400 meter itu bisa berdampak sangat dahsyat. Untuk itu, pening-

katan aktivitas gunung api yang sudah lama 'tertidur' tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak," katanya.

Ia mengatakan letusan gunung adalah sebuah fenomena alam yang normal terjadi, tidak terkecuali di Gunung Raung Banyuwangi, sehingga perlu dilakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan letusan, agar tidak menimbulkan korban jiwa dan meminimalkan kerugian harta benda.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Banyuwangi harus berjalan dengan terencana, terpadu dan terkoordinasi, agar

Potensi letusan gunung dengan kedalaman kawah mencapai 400 meter itu bisa berdampak sangat dahsyat.

Untuk itu, peningkatan aktivitas gunung api yang sudah lama ‘tertidur’ tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak,�

Yusuf Widyatmoko

Wakil Bupati Banyuwangi tepat sasaran, baik distribusi bantuan maupun cepat tindakan, serta pemulihannya.

"Masyarakat juga diharapkan siap menghadapi kemungkinan terburuk dan tidak panik ketika letusan benar-benar terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi Kusiyadi me-

ngatakan pihaknya bersama Kodim 0825 Banyuwangi telah menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana sekaligus simulasi tanggap darurat bencana Gunung Raung di Lapangan Sragi, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Selasa (9/12).

Pelaksanaan kegiatan itu, lanjut dia, untuk memberikan gambaran dan pedoman dalam melaksanakan sistem komando tanggap darurat bencana Gunung Raung.

"Kegiatan itu juga untuk sosialisasi titik kumpul, jalur evakuasi dan tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak erupsi," katanya.

Ia menambahkan kegiatan simulasi bencana dipusatkan di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon karena desa itu merupakan kawasan terdekat dengan pusat erupsi yang terdampak langsung dan desa itu sedang melaksanakan pembentukan desa tangguh bencana. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

NGAWI - Petugas Kepolisian Resor Ngawi, Jawa Timur, menangkap sepasang suami istri asal Kediri yang diduga sebagai calo penerimaan calon pegawai negeri sipil di kabupaten setempat.

Kapolres Ngawi, AKBP Valentino Alfa Tatareda mengatakan, tersangka adalah Andreas Kusuma Wijaya dan Linda Winarti. Keduanya warga Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

"Kedua tersangka ditangkap di rumahnya di Kediri.

Kini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Ngawi," ujar AKBP Valentino saat rilis hasil ungkap kepada wartawan.

Menurut dia, penangkapan keduanya berdasarkan laporan para korban yang ditipu untuk menjadi PNS setelah membayar sejumlah uang kepada tersangka.

Untuk mengelabui korbannya, tersangka mengaku memiliki hubungan dekat dengan orang di kepresidenan.

Tidak hanya itu, tersangka juga mengaku sebagai anggora Badan Intelejen Negara (BIN) sehingga korban mudah terbujuk.

Korban semuanya warga Ngawi yang berjumlah 24 orang. Mereka dijanjikan menjadi PNS pada penerimaan CPNS tahun 2012 di Departemen Perhubungan. Jumlah kerugian para korban ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar.

Kepada korban, tersangka berjanji jika tidak lolos tes CPNS maka uang akan kembali. Namun, hingga saat ini uang korban tidak dikembalikan meski semua korbannya tidak ada yang lolos tes CPNS. "Korban yang merasa ditipu lalu melaporkan tersangka dengan membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya nota kesepakatan dan bukti transfer ke sejumlah bank," kata Valentino.

Ia menambahkan, polisi hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut, termasuk mendalami dugaan adanya keterlibatan pejabat di pemerintahan daerah setempat.

Atas perbuatannya, pasangan suami istri tersebut dikenai dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan acaman hukuman pidana penjara selama empat tahun. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

9

Aset BUMD Diduga Disewakan untuk Tempat Prostitusi Komisi C DPRD Jatim Akan Rekomendasi Pemecatan Dirut PT PWU Jatim SURABAYA - Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) salah satu aset tanah milik PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur (Jatim) di Jalan Ngagel Surabaya, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim kembali memanggil Direksi PT PWU Jatim untuk hearing atau rapat dengar pendapat.

Sayangnya, panggilan lembaga legislatif Jatim ini tidak digubris dan hanya melayangkan surat yang menyatakan bahwa perwakilan direksi tidak bisa datang dengan alasan sakit.

Melihat hal itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengaku geram. Dia menilai, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah pimpinan Arif Affandi tersebut sengaja tidak menghiraukan panggilan DPRD Jatim.

Sebab mereka enggan memberi data lebih detail soal aset, keuntungan serta perjanjian kerjasama sejumlah aset yang saat ini telah disewakan ke banyak pihak.

“Kemarin (Senin), kami panggil Direksi PT PWU untuk hearing dan dimintai penjelasan detail soal asetnya terutama yang ada

agus setyawan/koran madura

REKOMENDASI PEMECATAN. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menyatakan, jika pihaknya akan merekomendasikan pemecatan Arif Affandi selaku Dirut PT PWU Jatim ke Gubernur Jatim, Soekarwo.

di Central Point (Ngagel) tapi kok gak datang. Dalam beberapa hari ini akan kami jadwalkan hearing lagi dengan PT PWU,” ujar dia, Rabu (10/12).

Dia menegaskan, pihaknya akan terus mengejar keterangan dari PT PWU Jatim soal perjanjian kerjasama asetnya. Apakah telah sesuai prosedur atau tidak, jika nantinya terbukti menyalahi aturan maka Komisi C DPRD Jatim akan merekomendasikan pemberhentian Arif Affandi sebagai Di-

rektur Utama (Dirut) PT PWU kepada Gubernur Jatim, Soekarwo.

“Kami indikasikan PT PWU ini tidak transparan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset.

Data di kami perjanjian kerjasama aset PT PWU dan Benoa (perusahaan pengelola Central Point) aset diufungsikan untuk mall dan restoran. Namun faktanya ditemukan ada Penthouse karaoke dewasa dan C’zar Spa,” papar dia.

Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (Bangsa) ini menam-

bahkan, pihaknya merasa perlu tahu manajemen Penthouse dan C’zar Spa menyewa di PT Benoa atau tidak. Kalau memang ini melanggar dan PT PWU sengaja membiarkan, Komisi C akan ambil sikap.

“Tapi sebelum itu kami butuh penjelasan terkait kerjasamanya,” tegas dia.

Hal senada juga ditegaskan oleh anggota Komisi C DPRD Jatim, Aufa Zhafiri. Dia menyatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang

fokus di satu aset milik PT PWU Jatim. Tapi dalam perjalanannya nanti, tidak menutup kemungkinan ada rencana monitoring terhadap aset PT PWU lainnya.

“Tapi akan kami buka dulu soal yang Penthouse dan C’zar Spa itu.

Baru setelah itu akan kami lihat aset lainnya, seperti di sebelah Central Point yang saat ini dijadikan Hotel Malibu,” kata dia.

Politisi muda asal Fraksi Partai Gerindra ini meminta, agar PT PWU Jatim lebih terbuka. Dimana kewajiban BUMD milik Pemprov ini diwajibkan berkontribusi terhadap PAD sebesar 60 persen dari keuntungan setiap tahun. Tapi kenyataannya kontribusi PT PWU yang disetor ke Pemprov tidak naik secara signifikan dari tahun ke tahunnya.

Berdasar data, pada tahun 2010 PT PWU hanya memberikan kontribusi Rp 3,2 miliar, pada 2011 turun menjadi Rp 3 miliar, 2012 naik menjadi Rp 3,2 miliar, dan pada 2013 kontribusi PAD hanya pada angka Rp 3,3 miliar.

Untuk 2015, kontribusi terhadap PAD hanya ditargetkan Rp 3,6 miliar.

"Untuk bisa menghitung itu kami Komisi C DPRD Jatim harus tahu soal keuntungan per tahun itu berapa? Itu yang sampai sekarang mereka gak mau terbuka,” tandas dia. = AGUS SETYAWAN

MOBIL DINAS

Legislator Diimbau Tidak Menyalahgunakan Mobdin SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengimbau anggota dewan agar tidak menyalahgunakan pemakaian mobil dinas, khususnya pemasangan pelat mobil dari merah ke hitam.

"Ya tidak bisa. Kalau untuk ketua DPRD kan dipinjamin dua mobil dinas, satu pelat hitam, satu pelat merah. Tapi kalau untuk anggota dewan semuanya pelat merah," kata Armuji di Surabaya, Rabu (10/12).

Menurut dia, mobil dinas tersebut keperluannya dipakai

untuk dinas ke kantor, inspeksi mendadak atau keperluan dinas lainnya.

"Kami imbau supaya anggota dewan tidak memakai mengganti pelat hitam," katanya.

Selain untuk mengantisipasi agar mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, lanjut dia, juga untuk menghindari operasi yang dilakukan pihak kepolisian.

Ia menjelaskan pihak kepolisian mengetahui ciri khas mobil dinas yakni pelat merah dan nomor pelat akhirnya NP.

"Polisi pasti tahu, jadi kalau ada anggota dewan pesen di luar, pelat hitam dengan posisi nomor yang sama, pasti ketahuan dan ditilang. Itu justru jadi masalah, lebih baik pakai pelat merah saja," katanya.

Pantauan Antara sebagian besar anggota DPRD Kota Surabaya diduga suka mengganti pelat merah mobil dinasnya dengan pelat hitam saat di kantor maupun bepergian ke luar kantor.

Tercatat pada Selasa (9/12) ada empat unit mobil dinas

dengan pelat hitam yakni dengan nopol L 1737 NP, L 1733 NP, serta L 1718 NP di parkir di halaman gedung DPRD Surabaya.

Bahkan, dari informasi internal, dari total 45 unit mobil dinas anggota dewan, sedikitnya ada 30 mobil dinas yang kedapatan biasa berganti pelat. Namun, sebagian memilih sembunyisembunyi.

Salah seorang anggota DPRD Surabaya Saiful Aidy, sebelumnya mengatakan alasan menggunakan pelat hitam itu

dengan dalih keamanan. "Khawatir kalau nanti ada aksi unjuk rasa, mobil yang saya pakai jadi sasaran," katanya.

Apalagi, lanjut legislator asal PAN ini, kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM berpotensi membuat masyarakat bergejolak. Hal itu berpotensi mobil pelat merah menjadi rawan dirusak.

"Saya juga sudah konsultasi ke setwan (sekretariat DPRD Surabaya). Katanya, tidak apaapa pakai pelat hitam," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

Disdik se-Jatim Sepakat Lanjutkan Kurikulum 2013 SURABAYA - Pimpinan dan perwakilan Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jawa Timur sepakat untuk tetap melanjutkan penerapan Kurikulum 2013, karena itu Dinas Pendidikan Jawa Timur segera menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah pusat.

"Siswa dan guru di sini tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Kalau dipaksakan untuk dihentikan, justru akan banyak kerugiannya," kata Kepala Disdik Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluk, di sela pertemuan di Kantor Dindik Jatim, Surabaya, Rabu (10/12).

Dalam pertemuan 38 Kepala Dinas Pendidikan seJatim dengan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun itu, puluhan kepala dinas pendidikan se-Jatim juga menolak untuk kembali pada Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

"Kami tetap menghendaki K-13 tetap diteruskan, sebab siswa dan guru tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Jika pemerintah memaksakan dengan KTSP akan sangat berdampak terhadap proses belajar mengajar," kata Khuluk.

Tidak hanya itu, peralihan kurikulum justru akan memaksa keluar anggaran lagi untuk pembelian buku dan pelatihan guru.

"Jika memang K13 ada yang kurang sempurna, ya direvisi dan tidak lantas diganti di tengah jalan," katanya.

Pandangan itu senada dengan seluruh kepala dinas di Jatim. "Kami akan melaksanakan Kurikulum 2013 dengan segala konsekuensinya, sebab guru, siswa, dan buku sudah siap," kata pimpinan Dinas Pendidikan dari Mojokerto.

Hal yang sama juga disampaikan utusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. "Pelaksanaan K13 sudah berjalan tiga semester dan kami lakukan secara mandiri.

Kami minta izin untuk terus me-

makai K13. Saat ini, kami sudah menganggarkan Rp 20 miliar," katanya.

Langkah serupa juga dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu. "Untuk mendukung pelaksanaan K13, kami sudah menggelontor buku. Kalau buku K13 sudah dibeli, lalu tak digunakan, tentu akan dianggap korupsi, karena itu kami sepakat tetap memakai K13," kata utusan dari Dinas Pendidikan Kota Batu.

Bahkan, utusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso meminta kepada Dinas Pendidikan Jatim untuk segera melaporkan aspirasi dinas pendidikan se-Jatim itu kepada Mendikbud Anies Baswedan secepatnya.

"Penghentian K13 di tengah jalan merupakan kebijakan ujugujug (tiba-tiba), padahal untuk mengganti kurikulum itu perlu pengkajian yang mendalam dan tak terkesan ujug-ujug, karena itu kami meminta Dinas Pendidikan Jatim untuk menyampaikan ke pusat soal sikap kami. Langkah kami tidak ada muatan politis,

tapi kepentingan pendidikan," katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun mengatakan pihaknya siap untuk membawa hasil pertemuan tersebut ke Jakarta. "Kamis (11/12), saya akan ke Kemendikbud guna menyampaikan aspirasi bapak-ibu di sini," katanya.

Namun, katanya, jika pusat tetap menghendaki KTSP, maka akan ada dampak terhadap anggaran bagi daerah yang tetap memakai K13, terutama anggaran untuk pembelian buku dan peningkatan mutu guru.

"Memang ada beberapa daerah yang telah menyiapkan APBD untuk membiayai pembelian buku dan peningkatan mutu jika tetap memakai K13. Namun bagi daerah yang APBD-nya kecil itu sangat berat. Untuk itu, kami akan meminta pemerintah tetap menganggarkan DAK (dana alokasi khusus) pada tahun 2015," katanya.

Ketika dikonfirmasi terpisah, mantan Mendikbud Mohammad Nuh "meluruskan" informasi bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penghentian Kurikulum 2013.

"Saya sudah melakukan tabayyun (klarifikasi) kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, ternyata beliau tidak bilang begitu (mendukung penghentian Kurikulum 2013), tapi PBNU bersikap netral. Itu sikap yang bijak," katanya.

Guru Besar ITS Surabaya itu mengatakan sikap netral itu menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan K13 kepada sekolah.

"Kalau sekolah itu siap ya diperbolehkan, kalau sekolah itu tidak siap ya didampingi sampai siap. Saya kira itu lebih bijak. Itu sama dengan sikap PP Lembaga Pendidikan Maarif NU yang netral menyikapi Kurikulum 2013," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SENTRA PKL SEPI

Pembangunan Sentra PKL Tidak Maksimal SURABAYA - Pembangunan sentra-sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Atensi Komisi B tersebut terkait dengan sepinya pembeli maupun pengunjung di sentra-sentra PKL. Hal ini disebabkan minimnya informasi maupun publikasi adanya tempat-tempat tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria mencontohkan, sentra PKL Semolowaru Surabaya. Stan bagi pedagang cilik tersebut merupakan penambahan lokasi berdagang yang baru dibangun. Namun, kondisinya sepi dari pembeli.

Padahal, penempatan lokasi tersebut sangat strategis.

“Seharusnya ada fasilitas penunjang. Jadi setidaknya menarik minat untuk dikunjungi. Kalau kondisinya sepi kan percuma dibangun,” papar dia, Rabu (10/12).

Beberapa fasilitas penunjang tersebut, lanjut dia, seperti adanya lapangan futsal, lapangan bermain atau dipercantik secara kondisi fisik.

Dia menegaskan, jika kondisi keberadaan Sentra PKL sepi justru anggaran yang telah dikeluarkan Pemkot Surabaya sia-sia. “Kalau

tidak ada perubahan lebih baik di moratorium saja. Jadi tidak ada anggaran yang terbuang,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Hadi Mulyono mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memberi fasilitas tambahan yang dimaksud.

“Ada semua. Secara fisik meja dan kursi bagi pengunjung ditambah. Selain itu ada sarana koneksi jaringan internet yang bisa membuat pengunjung betah berlamalama disana,” kata dia.

Dia menilai fasilitas penunjang tersebut tidak harus disediakan secara berlebihan. Mengingat, adanya penambahan sentra PKL sendiri dikhususkan untuk menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif kerakyatan.

Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat juga tidak didukung dengan informasi yang memadai tentang keberadaan sentra-sentra PKL. “Tidak hanya Pemkot saja.

Melainkan seluruh pihak ikut membantu. Termasuk warga Surabaya yang mau untuk makan di sana. Kami juga meminta dukungan media terus mengabarkan informasi keberadaan sentra PKL agar masyarakat bisa mendapat informasi,” tandas dia. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

Achmad Zakaria, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, menilai jika sepinya sentra-sentra PKL karena kurangnya informasi dan publikasi adanya tempat-tempat tersebut.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

PROBOLINGGO – Sekitar 350 aparat kepolisian dari Polres Probolinggo Kota, 1 Kompi dari Brimob Polda Jawa Timur, 1 peleton dari Kodim 0820, dan Satpol PP, melakukan pengamanan eksekusi delapan bangunan di Jalan Pahlawan dan Jalan Cut Nyak Dien, Kompleks Pasar Baru Kota Probolinggo, Rabu (10/12).

Eksekusi ini dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Probolinggo. Bangunan yang diklaim Sherly, Matuki, Rusdianto, Darto, dan Ronggo sebagai miliknya ini, dieksekusi menyusul sengketa dimenangkan oleh penggugat Hj. Zainab.

Sekitar lima puluh orang berseragam merah putih petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

112014 DESEMBER 2014 KAMIS 11KAMIS DESEMBER | No. 0504| TAHUN III No. 0504 | TAHUN III

11

DIKAWAL KETAT. Ratusan petugas berjaga-jaga untuk mengamankan eksekusi bangunan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo.

Ratusan Petugas Kawal Eksekusi Bangunan Berjalan Lancar, Tak Ada Perlawanan Probolinggo mengeluarkan perabot yang ada didalam rumah yang akan dibongkar. Bahkan alat berat juga diturunkan untuk menghancurkan bangunan.

Sementara itu ruas jalan di sekitar lokasi yakni di pertigaan Jalan Gatot Subroto, Jalan Siaman, Jl. KH. Abdul Hamid nampak tersendat karena banyaknya personel kepolisian di sekitar lokasi.

Polisi lalu lintas juga nampak mengatur lalu lintas di sekitar lokasi yang merupakan salah satu jalur padat. Banyaknya petugas polisi juga menyedot perhatian

masyarakat sekitar yang penasaran melihat proses eksekusi.

Hadir juga dalam eksekusi Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, Lurah Kebonsari Kulon, Sutari, penasehat hukum penggugat, Putut Gunawarman, beserta anggota Satpol PP Kota Probolinggo.

Kapolres Probolinggo Kota yang merupakan penanggung jawab eksekusi ini mengatakan bahwa pihak kepolisian hanya mengamankan. ”Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Probolinggo, maka kami diperintahkan mengamankan ekseskusi yang

dilakukan oleh pihak pengadilan .

Jadi berapa, kenapa dan bagaimana itu pihak pengadilan. Karena kami hanya mengamankan saja,” tandas AKBP.Iwan Setyawan.

Salah satu keluarga yang terkena eksekusi, Jimy (32) mengatakan pihaknya beserta keluarganya tidak terima. Karena sejak jaman kakeknya, sekitar tahun 1920 sudah menempati.

Awalnya yang ditempati merupakan tanah kosong. Lantas tanah kosong itu dibangun dengan persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Saya tidak terima, dan mer-

asa tidak adil. Kita dikalahkan di pengadilan, apa karena pihak penggugat mempunyai uang sehingga kita dikalahkan. Karena kita merasa ini tidak adil. Kita yang bangun, yang menempati tidak diberikan ganti rugi. Apalagi proses ekskusi secepat ini, harusnya dilakukan tanggal 18 Desember 2014,” tegasnya.

Jimmy tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyaksikan proses eksekusi yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri Probolinggo. Seluruh isi rumah dikeluarkan paksa. =M.HISBULLAH HUDA

12

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

Ratusan Wanita Mengolah Kain Perca Menyangga Ekonomi Keluarga PROBOLINGGO – Inspirasi merintis bisnis bisa datang dari mana saja. Salah satunya adalah limbah kain atau yang populer dengan sebutan perca. Di mata pelaku usaha konveksi, kain perca mungkin tidak memiliki nilai ekonomis. Mereka pun tak segan untuk membuang tumpukan bahan tersebut ke tempat sampah.

Menangkap hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo melakukan fasilitasi pelatihan keterampilan mengolah kain perca kepada ratusan wanita tani yang tergabung dalam kelompok tani.

“Seiring waktu berjalan, produksi barang-barang tersebut menyisakan tumpukan kain perca. Jumlah kain perca sangat banyak. Daripada dibuang, BLH Kota Probolinggo mulai memikirkan cara untuk memanfaatkannya,” ujar Kepala BLH Kota Probolinggo, melalui Kepala Bidang P3KLH, Dwi Agustin Puji Rahayu, diselasela pelatihan daur ulang limbah kain perca kepada tujuh kelompok wanita tani, Selasa (9/12).

Menurutnya, kegiatan itu berlangsung dari tanggal 2-9 Desember 2014, dan masing-masing kelompok tani mengikutsertakan 50 orang. Yakni kelompok tani Sumber Barokah Kelurahan Pakistaji, Harapan Jaya Kelurahan Jrebeng Lor, Rukun Tani Kelurahan Kademangan, Sumber Baru Kelurahan Wonoasih Bumi Barokah Kelurahan Kedopok, Bangau Jaya Kelurahan Sumbertaman, dan kelompok tani Sumur Tantu Jaya Jrebeng Kulon.

“Total peserta sebanyak 350 wanita tani yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Wonoasih, Kedopok, dan Kademangan,” tandas Dwi Agustin Puji Rahayu.

Kegiatan proses produksi konveksi, lanjut Dwi Agustin Puji Rahayu, yang berlangsung di Kota Probolinggo sampai dengan saat ini relatif banyak. Hal itu akan memberikan dampak yang baik terhadap sektor ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, tentunya tidak bisa lepas dari dampak negatif yang ditimbulkan apabila tidak dikelola dengan baik.

Fasilitasi keterampilan daur ulang kain perca, kata dia, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dari hasil penjualan produk, dan membantu mengurangi jumlah sampah dari

sisa-sisa kain bekas.

Selain itu, untuk merubah pola pikir dalam memperlakukan dan mengolah sampah dengan baik, serta memberikan pengertian kepada semua anggota kelompok wanita tani, bahwa sampah sekarang bisa membawa berkah bukan musibah.

“Paling tidak, mereka bisa mengimplementasikan melalui prilaku dengan memilah sampah, dan mendaur ulang sampah mempunyai nilai ekonomis,” tandasnya.

Dikatakan, program ini terlihat sederhana tapi dampaknya besar sekali karena dapat mengangkat perekonomian daerah, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menciptakan produksi bersih bagi kelompok wanita tani di Kota Probolinggo.

“Adanya kegiatan ini dihara-

pkan bisa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengembangkan produk limbah konveksi yang dapat diterima dipasaran dan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga serta mengurangi masalah pencemaran lingkungan,” ucap Dwi Agustin Rahayu.

Menyangga Ekonomi Keluarga Ketua Kelompok Tani Bango Jaya, Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih, Nadi, mengatakan kehadiran sampah seperti limbah kain perca, bisa mendatangkan keuntungan bagi kita, tentu saja kalau kita bisa memperlakukan sampah dengan bijak.

“Alhamdulilah ibu-ibu wanita tani sudah memperlakukan sampah sebagai mana mestinya, sehingga sampah memberikan kontribusi positif bagi kami,” paparnya.

Senada dikatakan, Markuat, Ketua Kelompok Tani Sumur Tantu Jaya Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolingg.

Ia mengatakan masyarakat akan merasakan dampak positif dari as-

pek ekonomi.

Dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah kain perca, otomatis dapat memanfaatkan hasilnya untuk menyangga kebutuhan ekonomi keluarga.“Pengolahan limbah kain perca ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Otomatis masyarakat yang membuat bisa mendapat keuntungan,” katanya.

Selain masyarakat, lingkungan juga bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Jika program olahan limbah perca bisa dilaksanakan dengan maksimal, tentu sampah organik pun akan berkurang, penumpukan yang biasa ditemui akan menghilang karena sampahnya telah diolah. Hal ini tentunya dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

“Pencemaran lingkungan pasti bisa kita atasi. Karena volume sampah berkurang, dan ramah lingkungan, sehingga baik dalam proses pembuatan maupun dalam penggunaan tidak akan merusak lingkungan. Kalau lingkungan sudah bersih, sudah kondusif, kita juga bisa lebih nyaman” papar Markuat. =M.HISBULLAH HUDA

PENYIDIK PNS

Gagal Dibahas PROBOLINGGO - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyidik untuk Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Probolinggo urung dibahas pada prolegda tahap dua tahun 2014 ini.

Alasannya, Raperda tersebut masih dinilai belum perlu dan bukan menjadi prioritas pada tahun ini.

Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Achmad Aruman mengatakan sesuai dengan rapat koordinas dengan sejumlah SKPD yang mengajukan Raperda pada tahun 2014, Raperda PPNS dinyatakan belum prioritas. “Itu sudah menjadi keputusan pimpinan. Pada saat sinkronisasi Raperda usulan eksekutif pada September kemarin,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (10/12).

Menurutnya, Raperda itu dinilai sangat penting, terutama pengawalan perda yang lain yang dikelola masingmasing SKPD. Misalnya, mengenai perizinan. Jika ada warga atau kelompok yang melanggar tentang perizinan, maka kantor pengamanan modal dan pelayanan perijinan bisa langsung melakukan penyelidikan dan penindasan sesuai dengan perda. “Karena sudah ada PPNS. Tapi saat ini tidak ada, maka masih minta bantuan satpol PP,” tandas Ahmad Aruman.

Contoh lain misalnya, jika ada restoran atau rumah makan, yang diketahui memark up pajak makan dan minuman, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bisa mengeluarkan keputusan tentang penyelidikan dengan melibatkan PPNS. “Dengan adanya PPNS, penertiban perda jauh lebih mudah,” jelasnya.

Sementara sampai saat ini, jumlah PPNS di Kabupaten Probolinggo hanya 8 PNS. Mereka pun sudah memasuki usia pensiun. “Perlu adanya rekrutmen secara massal.

Agar tidak terjadi kekosongan penyidik PNS,” tegas Ahmad Aruman.

Ahmad Aruman menambahkan, jumlah ideal penyidik PNS minimal 50 penyidik se Kabupaten Probolinggo. “Tahun ini belum ada rekrutmen penyidik PNS, semoga tahun depan ada,” ucapnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504| TAHUN III

13

DBD

Anggaran Fogging Meningkat

MULAI NAIK. Harga jual tiket kereta Api (KA) akan mengalami kenaikan tarif karena subsidi dihapus oleh pemerintah.

Jelang Tahun Baru Harga Tiket Naik Berlaku Sejak Satu Januari PROBOLINGGO - Untuk tahun baru 2015 mendatang harga jual tiket kereta Api (KA) akan mengalami kenaikan tarif. Sebab subsidi untuk kereta api kelas ekonomi untuk semua jenis sudah mulai dihapus oleh pemerintah.

Hal itu dikatakan oleh salah satu petugas penjual tiket KA stasiun Probolinggo, Doni. Menurutnya memang untuk harga tiket KA untuk jenis kelas ekonomi mengalami kenaikan harga. Untuk jumlah harga tarif ekonomi dari Probolinggo akan berlaku tarif sekitar Rp 65 sampai Rp 105 ribu.

“Sebab subsidi untuk KA ekonomi sudah mulai dihapus, secara otomatis harganya akan mengalami kenaikan,” terangnya kepada wartawan, Rabu (10/12).

Menurutnya, harga tersebut PT KA akan memberlakukannya sejak tahun baru 2015 menda-

tang. Semua jenis KA semua jenis akan mengalami perubahan tarif. Baik jenis KA. Mutiara Timur dan jenis lainnya. “Kenaikan tarif tersebut sudah ditetap beberapa waktu lalu,” kata Doni.

Ketika ditanya tentang berapa tiket yang sudah disiapkan oleh pihaknya untuk Probolinggo menjelang tahun baru. Doni mengatakan untuk berapa jumlahnya tidak bisa memastikan secara detail jumlahnya.

Alasannya, karena penjualan tiket KA sudah mulai dijualkan secara online. Namun pihaknya juga melayani secara manual dengan mendatangi langsung stasiun yang ada. ”Untuk pembelian tiket

tahun baru masih belum terlihat,” tandasnya.

Pihaknya mengaku, jika masyarakat mulai membeli tiket untuk keberangkatan KA untuk tahun baru, sudah memberlakukan harga tarif yang sudah menjadi ketetapan harga yang berlaku untuk 1 Januari mendatang. “Namun jika sebelum tanggal tersebut harganya masih tetap sama,” tegasnya.

Salah satu warga Edi Santoso, mengatakan, kalau dengan naiknya harga KA, untuk jenis ekonomi dinilai sangat memberatkan. Karena para pengguna jasa KA untuk jenis tersebut kebanyakan dari kalangan masyarakat kecil.

“Seharusnya subsidi untuk KA jenis ekonomi seharusnya tidak dicabut. Kalau perlu subsidi tersebut seharusnya ditambah. Bukan malah dicabut,” keluhnya. =Mahfud hidayatullah

PROBOLINGGO - Tingginya penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Namun untuk mengantispasi penyebaran nyamuk dengan melakukan fogging atau pengasapan lingkungan hanya menyediakan anggaran Rp 400 juta untuk tahun 2015 mendatang.

Kabid Pengendalian Penyakit dan Pemeliharaan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dyah Kuncarawati mengaku untuk penderita DBD tahun 2014 mulai Januari –Desember penderita DBD mencapai 188 penderita. Angka itu jauh lebih tinggi dibadingkan dengan tahu 2013 kemarin yang hanya 131 penderita. “Saya nilai penularan DBD cukup tinggi di Kabupaten Probolinggo,” terangnya kepada wartawan, Rabu (10/12).

Menurutnya, pihaknya selain melakukan upaya pembersihan lingkungan, pemkab juga melakukan upaya pengasapan di wilayah atau lokasi yang terkena DBD. Namun tahun ini pihaknya hanya memiliki anggaran untuk fogging hanya Rp 200 juta dari APBD 2014.

“Untuk anggaran tersebut untuk tahun 2015 mendatang mengusulkan naik 50 persen,” ujar Dyah Kuncarawati.

Untuk tahun ini, lanjut Dyah Kuncarawati, terus meningkatnya penderita DBD tahun ini, Dinkes akan melakukan upaya fogging dan penyehatan lingkungan sebesar Rp 400 juta.

“Angka tersebut sudah bisa lebih meningkatkan upaya pengasapan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk,” tegasnya.

Dikatakan, dalam satu kali melakukan pengasapan Dinkes, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1,5 juta. Oleh karena itu dengan naiknnya anggaran untuk pembasmian sarang nyamuk yang menyebabkan DBD akan terus berkurang. “Kami akan melakukan pengasapan lebih banyak lagi di daerah yang potensi penyebaran nyamuk lebih tinggi,” tandas Dyah Kuncarawati.

Diketahui, lokasi penderitaan DBD yang paling banyak di Kabupaten Probolinggo, ada di lima kecamatan, di antaranya, Kecamatan Dringu, Sumberasih.

Kraksaan, Paiton, dan Maron. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PRAMUWISATA

Belum Punya Lisensi PROBOLINGGO - Banyaknya objek wisata di Kabupaten Probolinggo tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pramuwisata. Sampai saat ini belum ada satu pun pendamping wisatawan itu punya lisensi atau sertifikat resmi dari Dinas Pariwisata Jawa Timur.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Probolinggo, Anung Widharto membenarkan sampai saat ini belum ada satu pun pendamping wisata yang memiliki lisensi. Padahal lisensi itu sangat diperlukan.

Apalagi pada tahun depan mulai diberlakukan pasar bebas, konsekuensinya para seluruh objek wisata akan dipenuhi pramuwisata di seluruh penjuru dunia. “Para pemandu wisata di sini harus siap menghadapinya,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/12).

Lisensi itu semacam surat

izin, pramuwisata yang memiliki lisensi tersebut dinyatakan mampu menjadi pramuwisata.

Yang mengeluarkan lisensi itu sendiri adalah Pelayanan Perizinan Satu Pintu (P2T) Jawa Timur sesuai dengan rekomendasi Dinas Pariwisata Jawa Timur.

Sebelum mendapatkan lisensi tersebut, pramuwisata terlebih dahulu harus mengikuti serangkaian tes.

Seperti pemahaman tentang pariwisata, public speaking, hingga tatacara menghadapi tamu wisata. “Ada tesnya juga. Yang diselenggarakan provinsi,” terang Anung Widharto.

Setelah lulus dari rangkaian tes itu, lanjut Anung Widharto, pramuwisata juga harus terdaftar menjadi anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). ”Di Kabupaten Probolinggo keorganisasian HPI belum terbentuk, bulan ini kami upayakan,” ucapnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA 14KORAN

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

MADURA

Taretan Mania

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

14

Mengintip Kemampuan

Pelatih Incaran P-MU PAMEKASAN - Manajer Persepam Madura United (PMU) tidak main-main dalam mempersiapkan tim kebanggaan masyarakat Madura menghadapi kompetisi 2015 mendatang. Buktinya ada beberapa pelatih yang sudah diintai untuk mengangkat prestasi PMU di musim depan.

Setidaknya ada empat pelatih yang dintai oleh Said Abdullah, yaitu Aji Santoso (pelatih Timnas U-23), Alfred Riedl (mantan pelatih timnas senior), Indra Safri (mantan pelatih timnas U-19), dan Widodo Cahyono Putro (mantan asisten pelatih timnas senior).

Aji Santoso adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Dia yang lahir pada tanggal 6 April 1970 di Malang adalah mantan pemain Arema Malang, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persema Malang, dan timnas sepak bola Indonesia. Aji Santoso berposisi sebagai pemain belakang khususnya pada sektor kiri.

Meski ada di bek kiri, dia juga aktif dalam membantu serangan.

Di tim nasional, prestasi Aji sungguh fenomenal. Dia ikut mempersembahkan medali emas SEA Games 1991. Masa keemasan sebagai pemain nasional dia bukukan dalam kurun waktu 1990-1999.

Di karier nasional, Aji tercatat sebagai pemain yang tiga kali mempersembahkan gelar juara kompetisi PSSI, yakni untuk Arema (1992/1993), Persebaya Surabaya (1997/1998), dan PSM Makassar (1999/2000). Yang membanggakan, dia nyaris tak pernah duduk sebagai pemain cadangan, baik saat di tim nasional maupun di klub profesional. Dia selalu menjadi pemain utama dan pemegang ban kapten.

Setelah pensiun, Aji beralih profesi menjadi pelatih sepak bola. Sebagai Pelatih dia terakhir membawa PON Jatim meraih emas, pada pagelaran PON Kaltim 2008 dan meraih perunggu pada ajang POM ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kini dia melatih timnas U-23.

Sebagai pelatih, dia cukup tegas dan kritis menghadapi dunia sepakbola Indonesia. Aji melontarkan kritik kepada pengurus dan penanggungjawab Indonesia U-23 agar lebih bersungguh-sungguh menyiapkan tim dengan memperhitungkan waktu persiapan yang memadai untuk mendukung kepaduan kerjasama sebuah tim.

Pilihan kedua manager P-MU yakni Coch Widodo Cahyono Putro. Pelatih ini paling sering dikenal Widodo C Putro adalah seorang pemain sepak bola profesional dari Cilacap, Jawa Tengah.

Pria kelahiran 8 Nov 1970 itu pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia.

Widodo sebelumnya juga sempat menjadi asisten pelatih timnas senior. Sebelum aktif di tim nasional, pencetak gol terbaik Piala Asia 1996 itu sempat menangani klub Persela Lamongan.

Saat menjadi pemain, ia pernah memperkuat beberapa klub di Indonesia, seperti Petrokimia Putra (sekarang bernama Persegres Gresik) dan Persija Jakarta.

Dia memulai kiprahnya di lapangan hijau dengan bergabung di sebuah klub bernama Warna Aging. Bakat gemilangnya kemudian terendus oleh Endang Witar-

sa dan kemudian mengajaknya bergabung ke Petrokimia Gresik.

Kiprah Widodo sebagai pelatih dimulai di Petrokimia Gresik pada musim 2004. Semusim kemudian, Widodo memutuskan pindah ke Persijap Jepara dan menjadi asisten pelatih selama dua musim.

Berkat kemampuan jitunya dalam meracik tim dan juga menelurkan taktik brilian, Widodo kemudian dipercaya Badan Tim Nasional (BTN) untuk menjadi asisten pelatih kepala Timnas kala itu, Alfred Riedl.

Prestasinya bersama timnas senior cukup membanggakan.

Widodo dengan lancar mengantar timnas senior Indonesia menjadi juara dua Kejuaraan AFF Suzuki Cup pada 2010 lalu. Setelah itu, ia dipercaya untuk membantu Pelatih Rahmad Darmawan dalam menukangi Timnas U-23. Bersama timnas U-23, Widodo juga sukses mempersembahkan prestasi gemilang dengan mengantar Timnas meraih medali perak.

Pilihan ketiga manajemen persepam MU yakni Alfred Riedl lahir di Wina, Austria, 2 November 1949. Alferd Riedl adalah seorang pelatih sepak bola dan mantan penyerang asal Austria.

Sejak April 2010, ia resmi

dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun untuk bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U-23, namun diberhentikan pada 13 Juli 2011.

Riedl diangkat menjadi pelatih timnas Indonesia versi KPSI pada tanggal 4 September 2012. Namun pada tahun 2013 setelah perseteruan PSSI dan KPSI reda, Riedl dijadikan pelatih kepala dan akhirnya mengundurkan diri.

Karena tidak berhasil membawa timnas senior juara AFF 2014.

Selanjutnya, Indra Sjafri adalah seorang mantan pemain sepak bola yang kemudian menjadi pelatih sepak bola Indonesia. Ia dipercaya menjadi pelatih Timnas Junior Indonesia (PSSI), seperti Timnas U-12, U-17 dan U-19 yang dijuluki Garuda Jaya.

Seperti biasa setiap timnas kelompok umur sedang berkompetisi dan mendapat sorot media, semua berujar. Begitu pula yang diperoleh oleh timnas U-19 asuhan Indra Sjafri. Terlebih dalam pertandingan pertama Piala AFF U-19, Indonesia menang besar, 5-0 atas Brunei Darussalam di stadion Delta Sidoarjo.

Sederhananya, timnas yang sekarang ini ada di berbagai ting-

katan usia belum benar-benar menjanjikan sampai kemudian PSSI secara sadar dan sungguhsungguh membentuk rencana jangka panjang pembinaan usia muda. Satu nilai positif dari timnas U-19 ini adalah di tengah pembinaan dan rekrutmen pemain PSSI yang tidak jelas, sang pelatih, Indra Sjafri melakukan gebrakan dan bisa menjadi harapan banyak orang.

Sosok Indra Sjafri sebenarnya sederhana. Pria yang semasa masih berkiprah sebagai pemain PSP Padang ini bersedia mengunjungi berbagai daerah di Indonesia “hanya� untuk melihat bibit muda secara langsung.

Pelatih yang pernah membawa Indonesia menjuarai The HKFA (Hongkong Football Association) International Youth Tournament U-17 dan The HKFA U-19 ini memang belum terbukti bisa memberi gelar Piala AFF bagi timnas U-19. Tetapi, apa yang telah dia lakukan telah membentuk fondasi baru yang bermanfaat bagi pembinaan usia muda di Indonesia yang selama ini sering terabaikan.

Namun, dari empat pelatih yang diincar oleh manajer P-MU, satu di antaranya tidak mungkin bisa mengarsiteki P-MU, Aji Santoso. Sebab Aji hingga saat ini masih terikat kontrak dengan PSSI. Selanjutnya Indra Safri, pelatih ini digadang-gadang incar sejumlah club ISL di antaranya Persisam Samarinda dan Persela Lamongan. Dua klub ini dikabarkan tengah intens melakukan komunikasi dengan Indra safri. =Fakih Amyal/rah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER | No. 0504 |2014 TAHUN III KAMIS2014 11 DESEMBER

No. 0504 | TAHUN III

15 15

KILAS TRANSFER

FIFA Tolak Permintaan Transfer Pemain Barcelona ZURICH - Badan sepakbola dunia atau FIFA menolak permintaan Barcelona untuk membeli pemain baru sebagai pengganti Thomas Vermaelen setelah bek tengah itu absen karena cedera selama beberapa bulan. Namun Barca tengah mengajukan banding dengan meminta keringanan untuk dapat melakukan transfer darurat terkait hukuman embargo transfer yang diberikan oleh FIFA. Tapi, FIFA berpegang pada aturan bahwa Barcelona sebelumnya sudah dikenai hukuman tak boleh melakukan pembelian pemain di dua bursa transfer hingga tahun 2016.

Larangan FIFA itu diberlakukan karena Barcelona melanggar aturan terkait pembelian pemain muda di bawah usia 18 tahun yang didik di Akademi La Masia.

Ini berlaku pada bulan Januari, sambil menunggu putusan banding bulan ini dari Pengadilan Arbitrasi Olahraga (CAS atau Court of Arbitration Sport)).

Barcelona mengontrak Vermaelen di awal musim saat FIFA membekukan larangan sampai banding selesai. Namun pemain timnas Belgia itu belum merumput sejak didatangkan dari Arsenal senilai 19 juta Euro. =espn/carol aji

Bek Barcelona Thomas Vermaelen hingga saat ini belum bisa turun lapangan karena cedera.

MEYAKIINKAN. Gelandang menyerang Real Madrid Isco (dua dari kiri) berduel dengan bek Ludogorets Junior Caicara pada laga kualifikasi grup B Liga Champions yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (10/12) dini hari WIB. Real Madrid membekuk tamunya dengan empat gol tanpa balas. Kemenangan ini melanjutkan tren kemenangan beruntun Real Madrid di semua kompetisi resmi menjadi 19 kali, melewati rekor Barcelona (18 kali).

Kurang Kualitas, Liverpool Tersingkir LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers dan kapten tim Steven Gerrard mengakui bahwa tim mereka tidak cukup bagus pada Liga Champions musim ini sehingga tersingkir di fase grup. Langkah “The Reds” terhenti setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan FC Basel pada laga pamungkas Grup B di Anfield pada Selasa (9/12) malam waktu setempat atau Rabu (10/12) dini hari WIB. “Harapannya kami bisa lolos dari fase grup, tetapi kami gagal mencapai itu karena kami tidak cukup bagus. Tetapi kami akan belajar dari kegagalan ini,” kata Brendan Rodgers seusai laga.

Dengan terlempar dari Liga Champions, maka Liverpool harus mengkonsolidasi diri untuk berprestasi di Liga Europa, kompetisi antarklub nomor dua di Eropa setelah Liga Champions. Selain itu, mereka harus segera membenahi penampilan untuk bisa tembs ke zona Liga Champions pada kompetisi domestik.

Hal yang sama diakui Steven

Gerrard. Menurutnya, Liverpool memang tampil buruk dalam enam laga fase grup. “Saya kira kami tidak lebih baik. Kami tampil buruk saat bertandang ke Basel dan kami kecolongan gol yang tidak perlu dari Ludogorets.

Kami sudah melewati enam laga kualifikasi dan kami tidak cukup bagus,” aku Gerrard.

Dia menambahkan, kegagalan Liverpool melaju lebih jauh di Liga Champions ini disebabkan oleh masih absennya dua striker utama mereka, Daniel Sturridge dan Mario Balotelli yang masih dilanda cedera. “Kami butuh striker

utama kami Daniel Sturridge dan Mario Balotelli guna memenangkan duel ini. Kami memebutuhkan Mario Ballotelli kembali dan tampil bagus. Tetapi tidak berati para pemain yang tampil malam ini tidak bagus,” imbuhnya.

Pada laga di Anfield, tuan rumah Liverpool yang sudah lima kali menjuarai Liga Champions tersentak oleh gol Fabien Frei pada menit ke-25. Mendapat umpan di luar kotak, Fabien Frei sukses melewati Joe Allen sebelum melepas tendangan keras dari luar garis 16 ke gawang Liverpool yang tidak terjangkau kiper Simon Mignolet.

Kecolongan satu gol ini membuat peluang “The Reds” untuk lolos dari lubang jarum sudah tertutup. Pasalnya, mereka butuh kemenangan untuk mengulangi kisah heroik 10 tahun silam saat mereka juga lolos dari lubang jarum. Peluang itu semakin tertutup rapat ketika pada menit ke-60, tuan rumah

harus bermain dengan 10 orang setelah Lazar Markovic harus diusir keluar lapangan.

Untunglah masih ada Steven Gerrard yang sempat menghidupkan peluang timnya ketika sukses menyamakam kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-81.

Gol sang kapten lahir dari sebuah tendangan bebas yang sangat cantik dan tidak bisa dihentikan kiper Basel Tomas Vaclik. Ini adalah gol ke-30 Gerrard di Liga Champions.

Madrid Menang Telak

Dengan hasil ini, maka Basel berhak mendampingi Real Madrid ke babak 16 besar dengan tujuh poin. Adapaun Real Madrid menyapu bersih semua laga fase grup dengan membekuk Ludogorets dengan skor telak 4-0 pada laga terpisah. Ronaldo dan kawan-kawan mengoleksi 18 poin atau yang tertinggi di atara semua tim lainnya.=sky sports/ espn/carol aji

16

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

KORAN MADURA

Mengintip Kemampuan Pelatih Incaran Persepam MU HALAMAN | 14

16

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

Penyerang Arsenal Lukas Podolski melepaskan tembakan berbuah gol yang melewati bek Galatasaray Semih Kaya pada laga yang berlangsung di Ali Sami Yen Arena, Istanbul, Turki, Rabu (10/12) dini hari WIB. Pada laga ini, Arsenal menang telak 4-1 atas tim tuan rumah. Gol-gol Arsenal dibuat oleh Lukas Podolski dan Aaron Ramsey (masing-masing sepasang gol).

GAGAL KUDETA DORTMUND

ISTAMBUL - Arsenal gagal mengkudeta Borussia Dortmund dari puncak Grup D karena kalah selisih gol dari tim Bundesliga Jerman tersebut. Kedua tim ini sama-sama mengoleksi 13 poin menyusul hasil berbeda yang diraih pada pertandingan terakhir Grup D, Selasa (9/12) malam waktu setempat atau Rabu (10/12) dini hari WIB. Arsenal menang telak 4-1 atas tim dari Turki Galatasaray di Turk Telekom Arena, sedangkan Dortmund ditahan imbang 1-1 oleh klub Belgia Anderlecht di Signal Iduna Park.

Lukas Podolski dan Aaron Ramsey menjadi bintang Arsenal pada laga tersebut karena keduanya membagi rata empat gol Arsenal ke gawang Galatasaray.

Podolski membuka kemenangan “The Gunners� ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Mendapat umpan Aaron Ramsey, pemain yang lebih banyak duduk

di bangku cadangan di Liga Utama Inggris ini, melepas tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti dan bola bersarang di pojok kiri atas gawang Sinan Bolat.

Pemain Timnas Jerman itu kemudian menutup pesta gol Arsenal pada menit ke-90+2. Menerima bola umpan Joel Campbell, pemain kidal ini sukses melewati beberapa bek lawan sebelum melakukan penyelesaian akhir yang sangat manis dari sebuah sudut sempit.

Sedangkan Ramsey mencetak gol pada menit ke-11 memanfaatkan umpan Alex-Oxlade

Chamberlain. Bola tendangan kaki kirinya bersarang di pojok kanan bawah gawang Galatasaray.

Pemain ini kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29. Lagi-lagi, tendangan

kaki kirinya dari luar kotak penalti menyambut bola sepak pojok tidak mampu dibendung kiper tuan rumah.

Gol hiburan Galatasaray dicetak oleh pemain veteran asal Be-

landa Wesley Sneijder dari sebuah tendangan bebas yang sangat cantik. Bola kiriman mantan gelandang Inter Milan ini ke pojok kiri atas gawang tidak mampu dihentikan kiper Arsenal asal Polandia, Wojciech Szczesny.

Sementara di Signal Iduna Park, tuan rumah Dortmund hanya bermain imbang 1-1 atas tamunya dari Belgia Anderlech. Selama 45 menit pertama, kedua tim sama-sama tidak mampu mencetak gol. Kebuntuan baru terpecahkan oleh Ciro Immobile pada menit ke-58. Mendapat umpan Nuri Sahin, pemain Timnas Italia ini melepas tembakan kaki kanan dari tengah penalti dan bola bersarang di pojok kanan atas gawang.

Anderlech baru bisa membalas pada menit ke-84 melalui sundulan Alesandar Mitrovic dari sebuah sudut yang sangat sempit menyambut umpan silang Vanden Borre. =espn/sky sports/carol aji

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III Eceran Rp. 3.500 Langganan Rp 70.000

5 TAHUN

KUMUHNYA

PD SUMBER DAYA TAK SETOR PAD

PASAR KAMI

SAMPANG | J

KORAN MADURA

NUR ZAKIYA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

BANGKALAN | N

MENJAGA KEUTUHAN CINTA

A

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Carok Massal Terulang Satu Keluarga Bersimbah Darah di Tanah Sengketa PAMEKASAN – Carok yang melibatkan banyak orang kembali terulang. Bila sebelumnya pada tanggal 20 November, carok massal terjadi di Desa Pamoroh, Kadur, menewaskan dua orang dan korban luka, insiden berdarah itu terjadi lagi di Desa Bendungan, Pakong, Pamekasan, Rabu (10/12) pukul 15.30 WIB. Motifnya sama, carok kali ini juga dipicu oleh rebutan tanah sengketa.

Carok yang terjadi masih melibatkan satu rumpun keluarga, yaitu kubu Juma’ie, 50, dan menantunya, Sahlan Arif, 39. Sedang kubu lawan, Samheji juga bersama menantunya Rosi. Semuanya tercatat sebagai penduduk desa setempat.

Informasi yang berhasil dihipun Koran Madura, tanah yang digarap Juma’ie diklaim oleh keponakannya, yaitu Samheji. Mengetahui tanahnya digarap orang, Samheji langsung berupaya merebut tanah itu dari tangan Juma’ie.

Dalam peristiwa berdarah ini, Juma’ie mengalami luka serius. Sedangkan Sahlan Arif hanya mengalami luka ringan di bagian kepala kanan, hidung kanan, dan be-

tis kanan. Keduanya sedang dirawat RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan.

Sementara, setelah aksi carok ini, situasi di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Pamekasan, terlihat memanas dan keluarga dari korban luka-luka dalam peristiwa berdarah itu mengaku tidak terima dan mengancam akan melakukan pembalasan.

Salah satu korban luka, Sahlan Arif mengatakan kejadian itu bermula saat ia dan mertuanya hendak menebang pohon pisang yang ada di pinggiran lahan tersebut. Tanpa ia sadari, tiba-tiba Samheji dan keluarganya, termasuk Rosi datang dengan membawa celurit.

Pengakuan Sahlan Arif, sebenarnya

dirinya juga pegang celurit, yang ia gunakan untuk menebang pohon pisang.

Tapi celurit yang ada di gengaman tangannya ia buang, karena dirinya tidak mau terjadi carok.

“Mereka (kubu Samheji) menghampiri saya yang sedang menebang pohon pisang, langsung mengayunkan celuritnya ke saya dan mertua saya. Kami hanya bertahan saja menangkis dengan kayu. Sampai saya roboh dan didatangi warga, kemudian dibawa ke rumah sakit,” kata Sahlan Arif, saat ditemui di RSUD Slamet Martodirjo, Pamekasan.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkot Arm Mawardi menyatakan ketika mendapat informasi kejadian itu pihaknya langsung menginstruksikan untuk membantu pengamanan di Desa Bendungan, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, semisal adanya carok susulan.

“Setelah ada laporan bahwa terjadi carok di sana (Desa Bendungan), kami langsung memerintahkan agar personel kami merapat ke lokasi kejadian, membantu polisi melakukan pengamanan,” kata Dandim Mawardi saat di konfirmasi via telepon.

Sekitar 10 personel anggota TNI diterjunkan ke lokasi carok di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong ini. Selain mengamankan sekitar lokasi kejadian, TNI juga kini melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka menahan diri.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tanggal 20 November 2014, carok massal juga terjadi di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur. Dua orang tewas dan dua orang lainnya luka-luka dalam kasus itu.

Sebanyak 5 orang yang terlibat dalam kasus itu ditangkap polisi. Penyebabnya sama, yakni karena rebutan tanah dan pelaku carok di Desa Pamoroh itu juga masih dalam satu keluarga. =ALI SYAHRONI/RAH

CAROK BENDUNGAN Kubu Juma’ie (paman Samheji, kritis) Sahlan Arif (menantu Juma’ie, kritis) Kubu Samheji Rosi (menantu Samheji) Keluarga (tak jelas siapa saja namanya dan jumlahnya) Penyebab Rebutan Lahan Sengketa (diklaim milik Samheji) Indikasi Carok Telah tercium sejak lama dan telah dilaporkan ke Bakesbangpol Linmas Pengamanan Kodim 0826 Pamekasan TNI dari Koramil Pakong Polres Pamekasan (Samapta dan Reskrim Polres)

Infografik: kangsunan data diolah dari berbagai sumber/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

KEPALA PU CIKATARUNG TERSANGKA

SAMPAIKAN. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Ahmadi memperlihatkan surat laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan di Kantor DPRD Sumenep, Rabu (10/12). Foto insert: Akis Jasuli anggota komisi B DPRD Sumenep daerah pemilihan I dari Partai Nasdem.

Harusnya Bambang Lepas Jabatan SUMENEP - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Moh.Yusuf meminta agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) setempat, Bambang Iriyanto mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, saat ini mantan Kadisbudparpora itu sudah berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik institusi.

foto: junaedi/koran madura

Akis Dilaporkan ke Badan Kehormatan Politisi Nasdem: Kami Ingin Berikan Pelajaran Politik SUMENEP – Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran Kecamatan Talango, Ahmadi, Rabu (10/12), secara tertulis melaporkan Akis Jasuli, anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan I (Kota Sumenep, Talango, Batuan, Kalianget) kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

Pantauan Koran Madura, sebanyak 11 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poteran, 15 panitia pilkades, dan 16 orang pendamping panitia pilkades juga melaporkan Akis Jasuli kepada Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, dan Ketua Komisi A DPRD Darul Hasyim Fath.

Pada Kamis (04/12), Ahmadi dan Panitia Pilkades Poteran yang lain telah menemui Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Ia melaporkan Akis Jasuli karena masuk ke areal tempat pemungatan suara (TPS) pada proses penghitungan surat suara pilkades tanpa seizin panitia. Dan itu ditengarai penyebab kisruh. Pada pertemuan tersebut, Herman meminta Panitia Pilkades Poteran menyampaikan laporan secara tertulis (Koran Madura, 5/12).

Kisruh Pilkades Poteran berawal dari selisih angka antara surat undangan dengan hasil perolehan suara yang panitia tulis di papan plano. Di papan plano tertera angka 541 suara, sedang di buku daftar hadir undangan tercatat 539 orang yang hadir dan menggunakan hak suaranya.

Setelah terjadi selisih angka tersebut, panitia pilkades dengan tiga cakades, yaitu Suparman, S.Pd.I,

Sumenep

Kismon, S.Pd.I, H. Fathol Arifin, membuat kesepakatan untuk menghitung ulang surat suara dalam kotak. Namun, kesepakatan tersebut dimentahkan Akis.

Akibat ulah politisi Partai NasDem asal Desa Kombang tersebut, proses penghitungan akhirnya dihentikan. Penghitungan perolehan suara baru bisa dilanjutkan dua hari kemudian di Aula Pemkab Sumenep. ”Ini yang kami sesalkan, karena dia bukan warga desa kami, tapi secara tiba-tiba menghalangi proses pilkades kami yang berjalan tertib dan aman,” kata Ketua BPD Desa Poteran, Sayaiful Hidayat, di Gedung DPRD. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumenep, Moh. Ruqi Abdillah, mengatakan akan memanggil Ketua Panitia Pilkades Poteran dan BPD setempat untuk dimintai klarifikasi.

Selanjutnya, pihaknya akan memanggil anggota Komisi B DPRD tersebut. ”Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pelapor dan juga terlapor untuk dimintai klarifikasi,” tuturnya.

Disinggung sanksi, politisi PKB itu mengaku masih akan menyelidiki terlebih dahulu akar masalahnya. Setelah permasalahannya jelas, pihaknya baru akan memberikan sanksi tanpa menyebutkan jenis sanksinya.

Pelajaran Politik Menaggapi laporan tersebut, Akis Jasuli secara tegas membantah dirinya telah membuat kegaduhan dalam pelaksanaan pilkades di Desa Poteran, Kecamatan Talango, sebagaimana yang dituduhkan. ”Bukan maksud kami untuk membuat suasasa pilkades menjadi gaduh, kami hanya ingin memberikan pelajaran politik yang benar kepada masyarakat,” klarifikasinya.

Menurutnya, dirinya masuk ke arena pilkades untuk melerai para pendukung cakades, yang akan bertindak anarkistis gara-gara terjadi selisih suara antara daftar undangan dengan hasil perolehan suara di plano. Pihaknya mengaku tidak pernah menghentikan penghitungan perolehan suara pilkades, hanya saja menyuruh panitia menghandel sementara penghitungan sebelum masalahnya selesai. ”Saya sadar kapasitas saya di sana bukan apa-apa dan bukan hak pilih, karena saya memang warga Poteran, tapi saya terketuk untuk memberikan pelajaran berpolitik yang benar pada masyarakat, makanya ketika terjadi kisruh saya langsung masuk dan meminta panitia menghentikan sementara penghitungan,” ungkapnya.

Terkait laporannya kepada BK DPRD, anggota dewan termuda itu mengaku pasrah. ”Untuk masalah ini, saya serahkan sepenuhnya pada BK, dan saya yakin BK akan menyikapi masalah ini dengan arif dan bijaksana,” sambungnya. =JUNAEDI

Hal itu dikatakan Yusuf menyusul ditetapkannya Bambang Iriyanto sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik institusi, dalam hal ini Polres Sumenep. Menurutnya, Bambang harus menunjukkan sikap kenegarawanan dalam hal ini dan harus rela melepas jabatannya sebagai kepala dinas.

"Mestinya saat ini yang bersangkutan fokus terlebih dahuli terhadap proses hukum yang sedang dihadapi. Karena itu, lebih baik baginya melepas jabatannya. Tunjukkan bahwa dirinya adalah seorang negarawan," tukasnya.

Namun demikian, jika Bambang tetap tidak mau melepas jabatannya, mestinya Bupati Sumenep, A. Busyro Karim tanggap dan sigap dalam menyikapi persoalan yang menimpa bawahannya. Yusuf menambahkan, sebagai seorang atasan, bila ada bawahannya yang menyimpang dan menyalahi koridor disiplin kerja, seharusnya Bupati segera mencopot dan menggantinya dengan yang lain.

"Apalagi sekarang musim politik. Jadi Bupati jangan sampai terkesan di mata masyarakat tetap mempertahankan bawahannya meski telah ditetapkan sebagai tersangka (dalam kasus pencemaran nama baik institusi, red). Lagi pula, untuk apa Bupati mempertahankan orang yang sudah bersatatus tersangka. Itu, kan, sudah ditatapkan sebagai tersangka?" lanjutnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, Komisi C akan membuat surat rekomendasi kepada Bupati Sumenep agar segera mencopot jabatan Bambang Iriyanto sebagai kepala dinas. Sehingga, imbuhnya, bisa menjadi pelajaran kepada kepala dinas lainnya. "Agar tak lahir lagi Bambang Bambang lainnya," tukasnya Selain itu, Yusuf juga mengatakan sangat mendukung langkah yang diambil pihak penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Menurutnya, kedua lembaga hukum tersebut harus terus memproses Bambang sesuai ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Jangan sampai kedua institusi penegak hukum itu "bermain mata" sehingga penyelesaikan kasus tersebut antiklimaks.

"Tapi saya yakin, kedua institusi itu akan fire. Saya yakin baik kepolisian atau kejaksaan akan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pesan saya kepada keduanya, lanjutkan sampai selesai kasus itu. Saya sangat mengapresiasi," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa kepala dinas PU Cikatarung Kabupaten Sumenep telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik institusi. Dinas PU Cikatarung telah memasukkan nama institusi Polres Sumenep ke dalam daftar penerima proyek yang digelontorkan dinas tersebut. Padahal, menurut Kasatreskrim Sumenep, IPTU I Gede Pranata Wiguna, tak ada satupun dari pihaknya yang mengerjakan proyek tersebut.

Karena itu, Bambang selaku kepala dinas ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 207 KUHAP dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. "Karena itu, masih belum ada penahanan kepada tersangka," ucap I Gede, Selasa (09/12). =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

Peraturan Lemah

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

8 Raperda Belum Dibahas

Proyek PIPEK Rentan Menjadi Bancakan SUMENEP – Penggunaan anggaran Program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK) di Kabupaten Sumenep, tidak berjalan mulus, bahkan ditengarai hanya dijadikan batu loncatan untuk meraup keuntungan oleh orang-orang tertentu.

Hal itu hasil investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW). Hingga menjelang akhir 2014, banyak pengelola proyek yang didanai melalui anggaran PIPEK 2013, belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPJ) terhadap satker yang menanganinya.

Koodinator Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi mencontohkan di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Anggaran sebesar Rp 15 miliar yang diperuntukan untuk bantuan hibah lembaga swasta, informasinya, hingga saat ini belum menyetorkan SPJ pekerjaan yang telah dilakukan.

Hal serupa juga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep. Anggaran sebesar Rp 72 juta di institusi yang menangani soal pekerjaan jalan itu, belum dilakukan pertanggungjawaban. ”Ini berdasarkan hasil investasi yang kami lakukan, serta mengacu terhadap hasil audit yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Junaidi, Rabu (10/12).

Menurutnya, hal itu terjadi, salah satunya karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya peraturan yang baku. Sehingga realisasi di bawah berpotensi besar terja-

di penyelewengan dan tindak pidana korupsi.

Sebab, ketika dilihat dari juklak dan juknis yang ada, realisasi proyek yang bersumberkan dari dana PIPEK bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya pengadaan material proyek yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana yang diubah Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pembelian Barang/Jasa. ”Sebenarnya, kami tidak mempermasalahkan adanya dana PIPEK itu, tapi harus ada regulasi yang dilakukan pihak eksekutif. Sehingga kalau ada penerima manfaat yang nakal, maka pihak eksekutif bisa langsung mengambil sikap untuk memberikan sanksi,” terangnya.

Sementara anggota Komisi A. DPRD Sumenep Abrori Mannan mengatakan, salah satu penyebab banyaknya pekerjaan proyek yang tidak selesai tepat waktu, akibat ketidakseriusan SKPD dalam melakukan program tersebut. ”Itu salah satu penyebabnya, sebab selama ini SKPD terkesan mendahulukan kegiatan seremonial dibandingkan melaksanakan pekerjaan yang langsung menyentuh

Pasang Iklan di KORAN

Penggunaan Dana PIPEK Dinas Pendidikan Tahun 2012 1. Alokasi penyaluran hibah yang diotetapkan dalam SK Bupati tidak sesui alokasi anggaran Rp . 1.830.000.000 2. Realisa penyaluran dan hibah tidak sesuia SK bupati 273 juta 3. Belanja hibah yang belum disalurkan pertanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.698.300.000 4. Penyaluran hibah tanpa proposal Rp 1.186.000.000.00 dan penerima belum menyerahkan SPJ sebesar 1.257.500 .000 Dinas Pendidikan Tahun 2013 SPJ belum disetor oleh penerima hibah Rp 15.907.470.000.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2013 Belum dilakukan peng SPJ an Sebesar Rp 72 juta.

Kabag Kesmas Setkab Sumenep 2013 a. Tahap pertama Dana hibah untuk ponpes dan masjid yang terlamab melakukan penyetoran SPJ sebesar Rp 602.5000 b. Tahap dua Dana hibah untuk ponpes, masjid dan moshalla yang terlamab menyetorkan SPJ sebesar 703 000000 c. Tahap Tiga Dana hibah untuk ponpes, masjid dan organisasi yang masih belum dilakukan pebnyetoran SPJ sebesar 708.500

terhadap masyarakat umum,” terangnya.

Sekretaris Disdik Sumenep Kadarisman mengakui ada salah satu lembaga pendidikan yang belum menyetorkan SPJ pekerjaan di tahun 2013. ”Memang dulu ada lembaga yang tidak menyetorkan SPJnya. Namun itu sudah selesai,” katanya.

Hanya saja, pihaknya enggan menyebutkan jumlah lembaga yang lambat menyetorkan SPJ pekerjaan dana hibah tersebut. ”Karena ini soal data, kami tidak bisa menyebut satu persatu karena takut salah. Silakan saja kepada Pak Amin,” timpalnya. =JUNAEDI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

MADURA

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display

Abd. Rahman 081 934 942 499

KH. A. Kurdi HA, S. Pd Anggota Komisi C

C

Peluncuran Buku “Republik Sengkuni”

SUMENEP – Delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari 34 raperda yang masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014, hingga saat ini belum dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2014-2019.

Raperda warisan wakil rakyat periode 2009-2014 tersebut belum dibahas, karena terbentur dengan agenda dewan lain yang dinilai lebih penting dari pembahasan raperda tersebut, seperti pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 yang hingga saat ini belum selesai.

Salah satu raperda yang masuk prolegda tahun 2014 adalah Raperda tentang Pasar. ”Dari sebanyak 34 Raperda yang telah masuk prolegda sebelumnya, kami hanya berhasil menyelesaikan sebanyak 26 raperda. Semenetara sisanya masih belum dilakukan pembahasan dan menjadi prioritas kami bersama di tahun 2015 mendatang,” kata anggota Fraksi PKB, Dul Siam.

Sebanyak 26 raperda yang telah dilakukan pembahasan, salah satunya Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Perda Buta Aksara Al Qur’an. Hanya saja, dua perda tersebut hingga saat ini belum diberlakukan.

Belum diberlakukan perda yang telah disahkan itu, kata Ketua Komisi C DPRD Sumenep, disebabkan eksekutif belum menerbitkan peraturan bupati (perbup). ”Selama masih belum ada perbupnya, maka secara otomatis perda yang telah kami sahkan tidak bisa diterapkan. Karena perbup itu sendiri akan menjadi impelementasi dari perda itu sendiri,” terannya.

Kendati demikian, pihaknya optimis pada tahun 2015, semua raperda itu selesai. ”Walaupun pada tahun 2015 mendatang akan lebih banyak raperda yang masuk ke prolegda, kami yakin bisa menyelesaikan dengan baik,” katanya optimis.

Belum diberlakukannya Perda RTDRK juga diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sumenep, Bambang Iriyanto. ”Kalau perdanya sudah, tapi masih belum diterapkan karena perbupnya masih belum ada,” ujarnya.

Menurut mantan Kadisbudparpora itu, salah satu fungsi diterbitkannya Perda No. 03 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep tahun 2014–2034 itu, yakni sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, dan sebagai acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang. ”Jadi, nantinya kalau perda ini sudah diterbitkan, maka orang yang akan melakukan pembangunan harus menyesuaikan dengan perda tersebut. Jika tidak sesuai, maka pembangunan itu disarankan untuk tidak dilakukan,” terangnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

Hari Ini Lapor ke Penegak Hukum

PENDIDIKAN

Guru Keluhkan Kesejahteraan

Pemerintah Tetap akan Lantik Ikbal SUMENEP – Warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk yang melakukan demonstrasi empat hari lalu di kantor kecamatan setempat, pada hari ini, Kamis (11/12) berencana melaporkan Kepala Desa setempat Ikbal, kepada penegak hukum.

Subli Bangal, warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, mengatakan, laporan dugaan penyelewengan raskin yang dilakukan Ikbal akan disampaikan kepada Polres Sumenep dan Kejari setempat. ”Sesuai kesepakatan kami bersama, besok (hari ini) akan melaporkan ke polres dan kejaksaan terkait dugaan penyelewengan raskin yang dilakukan oleh Kades Guluk-Guluk,” katanya, Rabu (10/12).

Dirinya bersama warga yang lain telah menyiapkan berkas laporan kasus dugaan penyelewengan raskin tersebut. Salah satunya, surat pernyataan beberapa warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat (DPM), bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan bantuan raskin secara utuh dalam satu tahun.

Mestinya, penebusan dan realisasi raskin dilakukan setiap bulan.

Hanya saja, di Desa Guluk-Guluk, dalam setahun, rata-rata raskin hanya diberikan dua kali. Bahkan, pada 2014 yang diberikan kepada warga hanya satu kali, sedangkan jumlah raskin yang dicairkan han-

Moh. Ramli

Kabag Pemdes Setkab Sumenep ya sekitar empat kilogram. Mestinya, setiap bulannya setiap warga miskin menerima beras sebanyak 15 kilogram dengan uang tebusan Rp 1.600 per kilogramnya. ”Berkasnya kami sudah siapkan, dan warga di sini sudah

sepakat untuk melaporkan ke polres dan kejaksaan. Bahkan besok juga kami akan melakukan aksi di kantor DPRD,” terangnya.

Kepala Desa Guluk-Guluk, Ikbal masih belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan penyelewengan raskin tersebut.

Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya, pihaknya tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif.

Sebelumnya, pagiat Peduli Tuntutan Nurani Rakyat (Petir) Sandy Tyas Mulyadi menduga, demonstrasi tersebut imbas ketidakpuasan orang tertentu dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tanggal 26 November lalu.

Tetap Dilantik Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setkab Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, sekalipun Ikbal akan dilaporkan kepada penegak hukum, namun tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai kades terpilih.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tetap akan memproses pelantikannya, yang direncanakan akan digelar pada tanggal 22 Desember mendatang. ”Kami sudah mendapatkan laporan pengesahan pilkades di sana. Kewajiban kami adalah melanjutkan pada tahap pelantikan,” katanya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Banyak guru di Sumenep, dalam hal ini guru swasta, yang mengeluhkan persoalan honor. Pasalnya, honor guru swasta dinilai sangat murah. Sehingga tak dapat mengubah nasib mereka.

Berdasarkan temuan di lapangan saat melakukan reses, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Subaidi mengatakan, banyak guru swasta yang memiliki beban kerja penuh, namun kesejahteraan tidak terjamin. Terbukti, banyak guru swasta masih mengeluhkan minimnya honor.

Dikatakan Subaidi, akibat minimnya honor yang diterima oleh banyak guru swasta di Sumenep, mereka meminta agar tunjangan sertifikasi diperuntukkan kepada guru swasta, bukan guru dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang gaji tiap bulannya sudah jelas.

Jika tak memungkinkan, lanjut Subaidi, mestinya volume tunjangan sertifikasi ditambah untuk guru swasta. “Jika dipersenkan, paling tidak untuk guru swasta sebanyak 75 persen, sementara sisanya 25 persen untuk PNS. Sejak dulu saya sudah pernah sampaikan kepada Dinas Pendidikan agar volume tunjangan sertifikasi untuk guru swata ditambah,” tukasnya kepada Koran Madura.

Selain persoalan honor, Subaidi juga mengatakan banya guru di Sumenep, terutama di tempat terpencil mengeluhkan tunjangan. Menurutnya,

meski selama ini tunjangan untuk guru di daerah terpencil sudah ada, namun tunjangan tersebut hanya kepada guruguru tingkat atas, yaitu guru SMA. Sementara untuk guru sekolah dasar (SD) belum ada.

Ia berharap, ke depan nasib guru lebih diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, ia menginginkan agar di tahun 2015 tunjangan untuk guru tingkat dasar di daerah terpencil sudah ada peruntukannya. “Paling tidak, dengan adanya tunjangan

Paling tidak, dengan adanya tunjangan semacam itu, para guru di daerah terpencil lebih termotivasi”

Subaid

Ketua Komisi D semacam itu, para guru di daerah terpencil lebih termotivasi dan kinerjanya semakin profesioanal dan baik,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Subaidi juga mengatakan senyatanya bukan hanya tenaga guru di daerah terpencil yang mengeluh. Namun banyak juga dari unsur tenaga medis di daerah terpencil yang juga mengeluhkan tunjangan.

Sementara Kadisdik, Achmad Shadik masih belum bisa dimintai keterangan terkait keluhan sejumlah guru swasta tersebut. =FATHOL ALIF

KOMPENSASI KENAIKAN HARGA BBM

Kabar Pemotongan Dana PSKS Meluas SUMENEP – Informasi dugaan pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) makin tersebar luas. Terendus kabar, pemotongan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga terjadi di Kecamatan Arjasa.

Sebelumnya, di salah satu desa di Kecamatan Rubaru diduga terjadi pemotongan PSKS. Alasan pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk diberikan kepada warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan (Koran Madura, 10/12).

Di Kecamatan Arjasa, nominal yang dipotong mulai dari Rp

100 ribu hingga Rp 200 ribu per penerima manfaat. Pemotongan itu diduga dilakukan oleh aparat desa tanpa sepengetahuan pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS). ”Selain kami mendapat laporan dari masyarakat saat melakukan reses kemarin, kami juga memantau langsung

ke kantor pos. Memang kami melihat di sana adanya pemotongan,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep, Moh. Imram.

Menurut politisi dari Daerah Pemilihan 7 (Arjasa, Kangayan, Sapeken) itu, aksi yang diduga dilakukan aparat desa tersebut, dinilai telah mencederai program pemerintah pusat. ”Dengan alasan apa pun, aksi pemotongan itu sangat tidak diperbolehkan. Bahkan hal itu sudah masuk kategori tindakan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Padahal, sebelumnya, di-

rinya sebagai wakil rakyat telah menyarankan kepada semua kepala desa melalui Camat Arjasa untuk tidak melakukan pemotongan. Hanya saja, imbauan tersebut tidak diindahkan. ”Saya juga heran, dari dulu kami sudah berkoar-koar terkait masalah penyelewengan bantuan sosial. Namun, selama ini tidak ada tindakan apa pun dari aparat penegak hukum,” terangnya, Rabu (10/12).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Heri Koentjoro Pribadi mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi

dugaan pemotongan di kepulauan. ”Untuk info pemotongan akan saya konfirmasi kepada TKSK di lokasi, karena mereka yang mendampingi pembayaran di kantor pos,”janjinya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu mengatakan, proses pencairan bantuan itu tidak melalui perantara. Tapi, langsung diterima oleh warga yang tercatat sebagai penerima. ”Prediksi kami sangat kecil walaupun ada pemotongan. Karena bantuan itu langsung diterima oleh yang bersangkutan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP- Meski semua perairan di Kabupaten Sumenep dikatakan berpotensi mengandung minyak dan gas bumi (migas), namun sampai kini belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility) migas.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengatakan, pihaknya masih akan difasislitasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk bertemu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang ada di Sumenep. Dikatakan, pertemuan itu nantinya guna membicarakan beberapa hal terkait migas di Sumenep.

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

E

PERUNDANG-UNDANGAN

Sumenep Belum Punya Perda CSR Migas Lelaki yang biasa disapa Uyuk itu juga mengatakan, pihaknya sebelumnya memang sudah ingin bertemu dengan K3S yang ada di Sumenep untuk memdiskusikan banyak hal tentang dana CSR migas dan persoalan lainnya. “Pihak SKK Migas menyampaikan kepada saya, mau ketemu di sini (Sumenep, red.) boleh, di Surabaya juga boleh. Cuma kita akan mengupayakan waktunya setelah pembahasan APBD. Insya Allah akhir Desember selesai,” tukasnya, Rabu (10/12).

Dari hasil pertemuan itu, Uyuk berharap, Komisi B DPRD Sumenep bisa menyusun perda tentang penyaluran migas beri-

kut juga perda tentang CSR migas. Pasalnya, ia mengakui selama ini Sumenep masih belum memiliki perda yang mengatur tentang kedua hal itu.

Diharapkan, dengan adanya perda itu nantinya masyarakat Sumenep tidak menjadi anak ayam yang mati di lumbung padi.

“Kenapa saya lebih senang menggunakan istilah anak ayam mati di lumbung padi, karena saya sebagai anggota dewan adalah lumbung masyarakat. Artinya, ketika perda penyaluran minyak sudah dibuat, perda CSR sudah dibuat, masyarakat Sumenep bisa menikmati semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di

Sumenep,” jelasnya.

Hanya saja, Uyuk enggan menjelaskan lebih rinci mengenai poin-poin penting yang akan masuk dalam perda tersebut nantinya. Ia hanya menegaskan, perda tersebut pasti akan berpihak kepada masyarakat, terutama yang ada di sekitar migas itu dikelola. Bahkan, pihaknya memastikan akan mengawasi setiap pengelolaan migas di Sumenep sehingga terbebas dari mafia migas. “Kita, Komisi B juga akan melakukan sidak ke beberapa sumur migas, tapi setelah pembahasan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik mengatakan, potensi minyak

dan gas bumi (migas) di Sumenep sangat besar. Pasalnya, dari hamparan laut Sumenep yang sekitar 50.000 kilometer persegi semuanya mengandung potensi migasnya.

Soengkono mengungkapkan, beberapa potensi migas yang ada di Kabupaten Sumenep itu tersebar di semua perairan yang meliputi perairan Pasongsongan, Raas, Sapeken, Kangean, Giligenting dan lainnya. “Di situ semua mengadung potensi migas,” tukasnya saat ditemui Koran Madura usai mengikuti acara Temu Usaha di Hotel C 1, Perumahan Bumi Sumekar, Kamis (04/12). =FATHOL ALIF

PEMILIHAN KEPALA DESA

Model Penghitungan Pilkades Disesalkan

RUSAK. Siswa berdiri di depan SDN Talang I Kecamatan Saronggi, Senin (8/12). Dua ruang kelas di sekolah tersebut tidak bisa ditempati karena atapnya rusak akibat lamanya tidak diperbaiki. Jumlah siswa di sekolah tersebut 239 orang.

SUMENEP - Ada hal berbeda dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, beberapa waktu lalu di Kabupaten Sumenep. Jika biasanya saat proses penghitungan surat suara dilakukan secara menyeluruh, namun dalam pilkades serentak kali ini penghitungan suaranya dilakukan berdasarkan dusun. Hal tersebut rupanya disesali banyak masyarakat.

Keluhan terkait hal itu disampaikan sejumlah masyarakat kepada salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rozah Ardi Kautsar ketika melakukan reses di dapilnya, beberapa waktu lalu.

Menurut Ardi, tak sedikit masyarakat yang menyayangkan kebijakan Pemerintah Sumenep terkait dengan model penghitungan surat suara saat pilkades. Pasalnya, menurut masyarakat yang menyampaikan persoalan itu kepada dirinya, dengan model semacam itu menyebabkan banyak terjadinya konflik sesama warga dusun.

“Masyarakat banyak yang menyampaikan kepada saya, kebijakan pemerintah itu hanya akan memperuncing persoalan di tataran desa.

Pasalnya, di antara pendukung itu pasti dengan mudah mengetahui siapa mendukung siapa dan siapa juga yang tidak mendukung,” tukasnya.

Sehingga, lanjutnya, kebijakan tersebut melahirkan perpecahan antar dusun setelah usai pelaksanaan pilkades. Ia mencontohkan seperti terjadi di Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, di desa tersebut sempat terjadi pembacokan terhadap salah seorang warga. “Juga seperti yang terjadi di Rubaru. Di sana sampai terjadi perkelahian,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, tak sedikit masyarakat yang dibuat khawatir ketika cara penghitungannya dibuat seperti itu. Kekhawatiran masyarakat itu karena sudah jadi rahasia umum, bahwa politik di desa sangat berkaitan dengan maraknya pencurian hewan pasca pelaksaanaan pilkades.

Karenanya, Ardi mengatakan akan mencoba membicarakan persoalan tersebut dengan Komisi A DPRD Sumenep agar dicarikan solusinya.

Lebih dari itu, Ardi menambahkan, seharusnya kebijakan tersebut ditinjau ulang oleh pemerintah, dalam hal ini Bagian Pemerintahan Desa agar tak timbul kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat.

“Harapan saya, proses pemilihan kepala desa ke depannya bisa dikembalikan seperti biasanya. Agar tidak terjadi rawan konflik dan proses pilkades bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

MADURA

Kawasan Pendopo Jadi Lokasi Mesum?

F

KENAKALAN REMAJA. Sejumlah remaja usia sekolah memanfaatkan kawasan pendopo, untuk bertemu dengan lain jenis atau sekadar berbincang berdua.

Pol PP Tak Lagi Bertaji di Hadapan Para Remaja Nakal PAMEKASAN - Kawasan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan belum steril dari kegiatan remaja nakal. Khususnya di pinggir Lapangan Ronggosukowati, yang seringkali disalahgunakan oleh sejumlah remaja sebagai tempat pacaran.

Padahal kawasan tersebut merupakan tempat umum dan diketahui banyak orang. Bahkan di pintu masuk baik sisi sebelah barat maupun sisi sebelah timur dijaga Polisi Pamong Praja, Pemkab Pamekasan. Tapi hal itu tak

dihiraukan oleh pasangan mudamudi itu.

Seakan tak ada rasa malu, mereka mengabaikan sejumlah masyarakat yang tengah melintas di kawasan tersebut. Pemandangan itu tidak hanya terjadi sekali,

tapi hampir tiap hari. Satuan penegak perda terkesan membiarkan prilaku para remaja di kawasan pendopo itu.

Sujono, salah satu masyarakat yang tengah melintas di kawasan itu, mengaku sering melihat remaja usia sekolah bermesraan di pinggir lapangan pendopo.

Biasanya terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB. Terkadang sore dan malam hari. Terkadang aksi nakal para remaja itu terlihat saat belajar bersama di bawah pohon

asam di sekitar lapangan pendopo.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengaku akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas warga yang masuk dalam kawasan Pendopo Ronggosukowati. Tetapi, ia tidak memiliki rencana untuk membatasi masyarakat datang menikmati kawasan pendopo. Sebab tak jarang kawasan pendopo dimanfaatkan untuk kegiatan belajar kelompok oleh

sejumlah siswa dan pertemuan organisasi remaja. Jika untuk kegiatan lainnya misalnya hanya sekadar berduaan, maka pihaknya akan menginstruksikan anggotanya untuk melarang masuk ke kawasan pendopo.

Didik mengaku sering memergoki remaja yang bermesraan di kawasan itu. Bahkan lembaganya pernah menangkapnya dan melakukan pemeriksaan terhadap dua sejoli yang sedang berpacara di kawasan tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504| TAHUN III

G

Hindari Tabrakan, Truk Fuso Masuk Sungai Barang Muatan Jadi Rebutan Orang-orang Tak Bertanggung Jawab PAMEKASAN - Sebuah truk fuso N 9061 UA yang dikemudikan Siswanto, 31, warga Kecamatan Pandaan, Pasuruan, jatuh ke sungai sedalam 3 meter di Jalan Raya Kramat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Rabu (10/12), sekitar pukul 06.00 WIB. Akibat kejadian itu, Siswanto mengalami cedera punggung dan dirawat di RSUD Slamet Martodirdjo, Pamekasan. Sedang Nuris, 17, kenek truk, juga warga Pandaan, Pasuruan, selamat dan terlihat tegar.

Sementara hingga pukul 15.30 WIB truk bermuatan 1.000 karton berisi botol minuman mineral, yang jatuh dengan posisi miring ke kiri di dasar sungai, masih belum dievakuasi. Namun sebagian botol minuman mineral yang mengambang terseret arus sungai, menjadi rebutan warga untuk diambil dan sebagian terseret ke air laut yang kebetulan pasang.

Menurut Siswanto, dirinya berangkat dari Pandaan, pada Selasa (9/12), sekitar pukul 23.00, dengan tujuan distributor makanan dan minuman UD Subur, di Jalan Raya Tambung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Sekitar pukul 03.00 WIB, dirinya berhenti di pinggir jalan di kawasan Wisata Pantai Camplong, Sampang, untuk istirahat tidur. Kemudian pada pukul 05.30 WIB, dirinya meneruskan perjalanannya menuju Pamekasan.

Namun ketika hendak melintas jembatan Kramat, dari arah Pamekasan, muncul sebuah truk

berkecepatan tinggi. Dengan kondisi jalan jembatan sempit, Siswanto membanting setir ke arah kiri, untuk menghindari tabrakan, namun justru menabrak sisi jembatan sebelah utara dan truknya terjun bebas ke dasar sungai. “Berhenti di atas jembatan tidak mungkin, apalagi truk dari arah yang berlawanan tetap melaju, pasti akan terjadi tabrakan. Posisi saya saat itu serba sulit. Jadi, saya memilih banting setir, namun malah truk saya yang jatuh ke sungai,� kata Siswanto saat ditemui di UGD RSUD Pamekasan.

Kapolsek Tlanakan, AKP Syaiful mengatakan anggota Polsek Tlanakan dan polisi Satlantas Polres masih di lokasi untuk berjaga-jaga, sambil menunggu alat derek dari Surabaya, untuk mengangkat truk dari dasar sungai. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SEREMONIAL

SEREMONIAL

KPPT Dorong Pelayanan Perizinan Cepat dan Transparan

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan terus melakukan sejumlah perbaikan, salah satunya dengan meningkatkan peran SDM, berpedoman pada kebijakan penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tertuang dalam Permendagri/24/2006, tindak lan-

MIRING. Truk fuso N 9061 UA bermuatan 1.000 karton berisi botol minuman mineral jatuh ke sungai di Jalan Raya Kramat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

jut dari Impres/3/2006 tentang percepatan iklim investasi.

KPPT melayani 23 jenis perizinan, sebagai garis terdepan dalam mengajukan permohonan dan mengambil SK, sesuai Perbup/12/2011 tentang penjabaran tugas KPPT. Kepala KPPT, Sahrul mengatakan pelimpahan kewenangan yang diman-

datkan melalui perbupmasih belum dipahami KPPT dan SKPD teknis terkait membuat pelayanan perizinan di KPPT belum optimal.

PUPUK Surabaya bersama KPPT Pamekasan merasa perlu melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dalam mewujudkan birokrasi pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan transparan, untuk melatih kemampuan sikap, penampilan maupun bahasa dalam melayani pemohon izin maupun investor, memperkuat kapasitas SDM KPPT, membangun komunikasi dan koordinasi antar bidang di KPPT. Dalam kegiatan itu, menghadirkan sejumlah narasumber DR. Lilik Pujiastuti, SH, MH, konsultan/dosen fakultas hukum Universitas Airlangga. =ALI SYAHRONI/UZI

KPPT Belajar Sistem Perizinan ke Sragen PAMEKASAN - Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan belajar sistem perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ini yang pertama teranggarkan resmi dalam APBD sejak KPPT berdiri (2011).

Kepala KPPT Pamekasan, Sahrul mengatakan tujuannya untuk menggali tata cara dan langkah-langkah strategis menggaet investor, sharing informasi teknis pelaksanaan penyederhanaan perizinan, dan upaya apa saja yang dibutuhkan lembaga PTSP di daerah untuk mencapai kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal yang baik.

Hasil studi banding di antaranya pelayanan manual/ordinary service dan pelayanan perizinan full online yang dilakukan oleh BPTPM Sragen. Layout kantor ditata sedemikian rupa sehingga mirip pelayanan pada bank. Seragam khusus perizinan yang menghilangkan kesan PNS (lebih bernuansa pegawai profesional). Pembayaran retribusi izin dilakukan di loket khusus dan bekerjasama dengan pihak bank. Tersedia tempat tunggu yang nyaman dan loket informasi/pengaduan

khusus.

Personel BPTPM Sragen berjumlah 37 orang yang dibagi sesuai tupoksinya. Tersedia brosur potensi unggulan dan brosur kebutuhan investasi pada lokasi strategis, insentif khusus pelayanan perizinan guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang perizinan, anggaran cukup untuk melaksanakan kegiatan rutin/kegiatan unggulan/terobosan di bidang perizinan dan penanaman modal, juga ruang pertemuan khusus dan ruang penyimpanan berkas izin. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PELAYANAN. Sejumlah karyawan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sedang serius memberikan pelayanan kepada masyarakat.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

Mengapa Program KF Tidak Tuntas?

Setiap Siswa Keaksaraan Fungsional Dijatah Rp 360.000 PAMEKASAN - Pemerintah pusat dan provinsi mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menuntaskan buta aksara, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014 ini, Kabupaten Pamekasan kembali mendapatkan jatah anggaran menjalankan program Keaksaraan Fungsional (KF).

Akan tetapi, program tersebut dipastikan tidak selesai hingga tahun 2014 berakhir.

Program KF terdiri dari KF Dasar dan KF Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Untuk KF Dasar, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 ini mengalokasikan Rp 720.000.000 untuk 2.000 warga binaan. Dana sebesar itu dengan hitungan per warga belajar Rp 360 ribu.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menganggarkan dana sebesar Rp 1.335.600.000 untuk 3.710 warga belajar di Kabupaten Pamekasan.

Ditambah dana pendamping dari APBD Pamekasan sebesar Rp 90 juta untuk 250 warga belajar masing-masing Rp 360 ribu.

Kepala Bidang Pendidikan

Luar Sekolah (PLS), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan, Moh Suyud mengatakan saat ini program pengentasan buta aksara sedang dilaksanakan di puluhan lembaga penyelenggara. Dengan waktu di tahun 2014 yang tinggal beberapa pekan lagi dipastikan tidak akan selesai.

“Anggaran untuk program ini baru turun sehingga baru bisa kami laksanakan, untuk satu kali pelaksanaan membutuhkan waktu antara empat sampai enam bulan. Perkiraan kami untuk program KF di tahun ini baru selesai di bulan Maret 2015 nanti,” kata Suyud.

Dia jelaskan tahun 2013 lalu, jumlah warga binaan untuk program KF Dasar anggaran pemer-

intah pusat sebanyak 1.500 orang.

Sedangkan dari pemerintah provinsi sebanyak 3.710 orang.

Jumlah penyelanggara di Kabupaten Pamekasan seluruhnya sebanyak 40 lembaga terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan juga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Suyud menambahkan, sejak adanya program KF pada tahun 2005 lalu, sedikitnya sudah ada 20 ribu orang buta aksara yang telah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dari 39 ribu warga Pamekasan yang tercatat sebagai buta aksara, setelah usai pelaksanaan KF tahun 2014 ini, tinggal 27.366 orang yang masih buta aksara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KEBAKARAN

Rumah Milik Seorang Janda Jadi Arang

PAMEKASAN - Akibat korsleting listrik, dua rumah milik Hj. Sahomah, 69, warga Dusun Bung Pandan, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Pamekasan,

yang berdempetan menjadi arang setelah dilalap si jago merah, Rabu (10/12), sekitar pukul 08.00 WIB. Akibat kejadian itu, kerugian

yang dialami nenek yang seharihari berjualan di Pasar Gurem, Pamekasan, ditaksir mencapai Rp 250 juta. Saat kejadian rumah dalam keadaan terkunci, sehingga tidak ada barang berharga miliknya yang bisa diselamatkan.

Termasuk uang 40 juta yang ada di lemarinya.

Penuturan salah satu tetangga korban, awal diketahui kebakaran itu saat api sudah membumbung di atas genteng di rumah yang sebelah barat, namun dengan upaya warga untuk memadamkan api, yang hanya menggunakan alat seadanya membuat api merembet ke rumah yang sebelah timur.

Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 09.30 WIB atau setelah satu jam kemudian. Setelah api padam, sejumlah kerabat terdekat berusaha mencari barang barang yang bisa diselamatkan di balik puing-puing yang sudah menjadi arang. Upaya itu tidak sia-sia, pasalnya ditumpukan baju-baju ditemukan uang sebesar Rp 950 ribu yang tidak terbakar.

“Api sudah terlihat di atas genting, jadi warga langsung berusaha menyiram api dengan air dengan menggunakan ember saja. Setelah satu jam baru padam, karena tidak cepat padam

jadi merembet ke rumah yang sebelahnya,” kata H. Fauzan, tetangga korban.

Kapolsek Proppo, Pamekasan, Iptu M Ali Akbar mengatakan dari hasil oleh tempat kejadian perkara (TKP) dugaan sementara karena korsleting listrik. Hal itu terjadi aliran listrik di rumah korban menyambung dari warga lainnya jauh. Sehingga saat turun hujan mudah konslet.

Titik api yang memicu terjadinya kebakaran tersebut diduga berasal dari stop kontak di atas televisi dekat pintu bagian depan dan merembet hingga kedua rumah dan murni musibah atau tidak ada faktor kesengajaan.

“Hanya uang sebesar Rp 950 ribu yang tidak terbakar, ada juga Rp 250 ribu yang hanya terbakar sedikit sehingga bisa ditukar ke Bank. BPKB dan STNK sepeda motor juga tidak bisa diselamatkan,” kata Iptu Ali. Tambah Iptu Ali, nilai kerugian Rp 250 juta itu diperkirakan sesuai dengan biaya membangun rumah korban yang dindingnya terbuat dari kayu jati dan bagian depan semuanya sudah diukir.

Sehingga biayanya cukup besar.

Bahkan lebih besar dari biaya bangunan yang berdinding tembok. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KURIKULUM 13

Sosialisasi Guru Tetap Berlanjut PAMEKASAN - Sekalipun Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anes Baswedan menghentikan program Kurikulum 2013 (K-13), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan tidak akan menghentikan sosialisasi K-13 kepada para kepala sekolah dan guru yang ada di bawah asuhannya karena hingga kini belum ada surat resmi dari Kemendikbud RI. Sekretaris Disdik Pamekasan, Slamet Gustiantoko mengatakan kegiatan sosialisasi itu sudah terjadwal dengan matang, sehingga tidak bisa dicabut dan harus dilaksanakan.

Menurutnya, sekalipun pada akhirnya K-13 tersebut betulbetul dihapus, sosialisasi tetap akan bermanfaat kepada guru dan sekolah. Khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Guru akan dipacu lebih kreatif, inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

Termasuk buku K-13, kemungkinan tidak akan ditarik dan tetap akan dilanjutkan.

Sebab tender pengadaan dan percetakan sudah disepakati sebelumnya. Tetapi masih akan menunggu pentunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.

Apakah buku-buku K-13 akan tetap dimanfaatkan hingga akhir semester dua atau langsung diganti dengan buku kurikulum 2006 atau KTSP, yang mulai sulit ditemukan di sejumlah tokoh buku. Kecuali ada pengadaan baru buku KTSP. Ia menjelaskan, untuk buku K-13 semester satu sudah selesai, dan para siswa sudah berkonsentrasi menghadapi semester dua, yang pengadaan bukunya sudah ada. Tinggal distribusi. Untuk pendistribusianya, Disdik masih akan berkonsultasi dengan Disdik Provinsi Jawa Timur. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH BERITA KEHILANGAN STNK roda dua nopol M 5621 AZ a.n. MOH. HOLIL, BAH. Alamat Dsn. Tolasan RT 99 RW 99 Ds. Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan.

SIM C a.n. GHUFRON TAMIMIY. Alamat Dsn. Tolasan RT 99 RW 99 Ds. Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504| TAHUN III

I

KBM. Sejumlah siswa di SMALB serius mengikuti kegiatan belajar mengajar. (Berita Hal H)

BPK Anggap Tunggakan Raskin Modus Penggelapan Tiap Tahun Anggaran Raskin Terus Disuplai Rp 17 T dari APBN PAMEKASAN - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Achsanul Qosasi menganggap tunggakan raskin yang mencapai Rp 1,7 miliar merupakan modus penggelapan raskin. Menurutnya, masyarakat tidak mungkin mengutang apabila sudah menerima raskin. Karena kebiasaannya jika masyarakat menerima raskin pasti langsung menebus sesuai sistem yang diterapkan Bulog, yakni cash and sarry.

Untuk itu ia meminta Perum Bulog RI untuk segera menelusuri penyebab tingginya tunggakan raskin di Madura termasuk di Pamekasan. BPK juga akan melakukan audit terhadap seluruh keuangan yang masuk ke Bulog.

Di Jawa Timur merupakan

salah satu daerah yang paling parah dalam pendistribusian raskin dan tunggakannya.

Empat kabupaten di Madura menjadi perhatian khusus tim auditor dari BPK RI, mengingat banyaknya penyelewengan raskin.

Data yang diperoleh BPK RI,

tunggakan raskin di empat kabupaten di Madura, Kabupaten Pamekasan menempati ranking pertama yakni Rp 1,7 miliar, Sampang Rp 1,4 miliar, Sumenep Rp 766 juta lebih, dan tunggakan Kabupaten Bangkalan paling sedikit yakni Rp 234 juta.

Sementara setiap tahun bantuan raskin anggarannya terus disuplai dari APBN senilai Rp17 triliun.

Plt Dirut Perum Bulog RI, Budi Purwanto menganggap tunggakan tersebut hal yang biasa terjadi. Ia memastikan sebelum tutup tahun semua tunggakan tersebut akan terbayarkan.

Untuk itu dirinya sudah mendesak pihak Bulog Sub Divre XII Madura untuk aktif melaku-

kan koordinasi dengan pemerintah setempat, agar tunggakan tersebut segera dilunasi. Sebab kewenangan untuk mendesak kepala desa, yakni Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii sudah mengetahui tingginya tunggakan raskin di Pamekasan. Ia meminta para kades segera melunasi tunggakan raskin tersebut. Jika tak segera dilunasi, dipastikan akan berdampak pada tersendatnya penyaluran raskin bagi rumah tangga sasaran (RTS) yang ada di Pamekasan.

Tunggakan raskin tersebut kata Syafii murni dilakukan oleh kepala desa dan tidak mungkin dilakukan oleh penerima raskin.

Sebab apabila masyarakat me-

nerima raskin, maka pada saat yang bersamaan masyarakat akan segera membayar tebusan raskin tersebut. Sehingga kecil mungkin tunggakan raskin tersebut, karena kelalaian masyarakat dalam menebus raskin.

Penerima program bantuan raskin tahun 2014 ini, dari empat kabupaten tersebut sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Sumenep 116.378 RTS, disusul Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS, kemudian Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dan paling sedikit, Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

J

SAMPANG - Kondisi Pasar Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sangat kumuh, terutama saat turun hujan.

Pasalnya, pasar tersebut tercemar air dan kotoran kuda atau yang dikenal dengan angkutan delman.

Pantauan Koran Madura, kemarin, di depan pintu masuk pasar banyak kotoran. Yang sangat mengganggu pengguna pasar adalah kotoran kuda dan sampah yang dibuang bukan pada tempatnaya. Sehingga pasar itu sangat terlihat kumuh dan terkesan tidak terawat.

Tohar (39), pengunjung pasar sangat menyayangkan pemerintah membiarkan kondisi pasar tidak terawat. Padahal, kata dia, Pasar Camplong merupakan tempat perekonomian masyarakat yang mendukung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, saluran air dan tempat pembuangan sampah tidak teratur sehingga cemaran di pintu masuk becek semua.

Ditambah lagi dengan kotoran kuda yang setiap hari beroperasi sebagai taksi. “Kondisi seperti ini sudah menjadi musiman. Setiap musim hujan pasti becek dan tidak ada yang mau merawat dengan baik,” tutur warga asal Desa Parajjen itu.

Pihaknya sangat mengharap pemerintah mengontrol langsung ke lokasi agar tahu kondisi pasar di bawah seperti apa. Dan juga diharapkan setelah kroscek ke bawah menemukan solusi yang tepat untuk mengelola dengan baik.

PASAR CAMPLONG

Kumuhnya Pasar Kami “Kami sangat mengharap kedatangan pemerinah untuk kroscek langsung ke lokasi. Agar tahu kondisi Pasar Camplong.

Khusunya di pintu masuk atau di pinggir jalan seperti apa,” harapanya.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu membuat plengsengan atau saluran air yang langsung menuju sungai.

Agar air dan kotoran yang mandek di sekitar pintu masuk pasar

mengalir ke sungai.

“Selama ini mandeknya air dan kotoran itu disebabkan tidak ada saluran, Pak. Sehingga air mandek. Tidak salah kalau saya mengatakan, Pasar Camplong kumuh dan terkesan tidak terawat dengan baik, kalau tidak dibuatkan plengsengan sampai kapan pun tidak bisa teratasi” jujurnya.

Menurutnya, kotoran yang ada di lokasi sangat mengganggu

pengguna jalan dan pengguna pasar setempat. Pasalnya ketika ada mobil atau motor, kotoran tersebut selalu berimbas pada warga yang ada di pinggir jalan.

“Jadi, saya harapkan pemerintah segera mengatasi,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pasar Dispendaloka Kabupaten Sampang Ach Damhuri mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung memberikan solusi atau membuatkan plengsengan seperti

permintaan pengguna pasar.

Sebab, menurutnya, di pinggir jalan bukan kewenangannya.

“Yang becek kan di pinggir jalan bukan pasarnya, jadi itu membutuhkan kesepakatan dengan beberapa sektor, apalagi jalan tersebut jalan provinsi yang tidak ada kaitannya dengan daerah. Kalau di dalam pasarnya, memang saya yang bertanggung jawab,” paparnya. =CR3

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

K

Tangkis Laut Ambruk Warga: Sudah Lama Tidak Diperbaiki SAMPANG- Tangkis laut yang berada di Dusun Kruggak, Desa Salabayan, Kecamatan Camplong, ambruk, Rabu (10/12. Belum ada perbaikan pada tangkis laut tersebut.

Hanya pagar bambu yang dipasang oleh warga setempat.

Badri (30), warga Dusun Kruggak, mengatakan, ambruknya tangkis laut di tempat itu sudah lama dan mengikis jalan provinsi.

Namun, hingga kini pemerintah belum memperbaiki. “Tangkis laut ini sudah lama tidak perbaiki, insya Allah kalau tidak salah hampir lima bulanan,” katanya.

Menurutnya, pondasi tangkis laut kurang tebal dan bangunan itu hanya biasa-biasa saja. Sehingga beberapa bulan kemudian ambruk karena tidak kuat menahan ombak yang besar. “Saya kira, kalau pemerintah punya niat untuk memperbaiki, pondasi tangkis laut harus lebih kuat lagi, agar tidak cepat ambruk lagi,” paparnya Kata Badri, warga sempat memberikan pohon bambu di sekitar tangkis laut yang ambruk agar pengguna jalan hati-hati. “Warga

AMBRUK. Kondisi tangkis laut di Desa Salabayan, Kecamatan Camplong, dalam kondisi rusak parah, Rabu (10/12).

Tangkis laut tersebut diduga kurang tebal sehingga tidak kuasa menahan hempasan ombak.

sempat memberikan tanda kepada pengguna jalan dengan memasang pohon bambu dengan panjang kurang lebih 4 meter, agar pengguna jalan ekstra hati-hati dan selamat sampai tujuan,” tuturnya.

Tidak lama kemudian, lanjut dia, warga sepakat untuk gotong royong memperbaiki itu den-

gan menumpuk tanah di sekitar lokasi tangkis laut itu. Mengingat ambruknya sudah parah dan mengikis jalan. Sekarang lubang tersebut sudah tertutup.

Ali Musa (42), warga setempat, mengatakan hal yang sama.

“Kalau ini dibiarkan begitu saja, akan berakibat fatal pada penggu-

na jalan. Makanya warga sepakat untuk menumpuk tanah di lubang itu,” ucapnya.

Pemerintah diminta segera bertindak memperbaiki agar tidak mengikis jalan raya. Sebab, kalau dibiarkan akan mengganggu keselamatan jiwa. “Kami mengharap kepada pemerintah segera mem-

perbaiki walaupun sudah ditumpuk dengan tanah oleh warga,” harapanya.

Semenatara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sri Andoyo Sudono masih belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi via telepon selulernya tidak merespons, via SMS juga tidak dibalas. =CR3

PENDIDIKAN

Buntut Keberatan Dimutasi, Guru Wadul ke Komisi IV SAMPANG- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Developmen Watch (MDW) melakukan audensi ke Komis IV Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (10/12). Mereka menyampaikan masalah SK mutasi guru yang tidak jelas di SMPN I Sokobanah.

AudIensi yang dimulai pukul 09.15 WIB, dihadiri anggota Komisi IV, Komisi I, dan perwakilan dari BKD. Hadir juga Gunawan sebagai sumber keterengan sekaligus korban pada kasus SK mutasi yang dianggap tidak prosedural.

Gunawan, guru PNS di SMPN I Sokobanah Sampang, mencerikan kronologi dirinya menerima SK mutasi dari pejabat Disdik yang diantarkan ke kantor kepala sekolah. Kemudia dia dipanggil dan dipertemukan. Pejabat Disdik lansung menyerahkan SK mutasi ke dirinya di hadapan kapsek. Namun, Gunawan menolak karena dinilai tidak prosedural.

WADUL DEWAN: MDW dan sejumlah guru saat melakukan audiensi de DPRD Sampang, Rabu (10/12).

“Jelas saya menolak SK mutasi itu, karena saya tidak merasa mengajukan permintaan mutasi pada Disdik dan saya tidak meminta dimutasi ke lembaga lain,” kata Gunawan saat mempertanggungjawabkan di hadapan anggota DPRD Sampang.

Kata Gunawan, pihaknya me-

nolak SK mutasi itu karena tidak prosedural dan isi surutnynya juga tidak jelas dan tidak berpayung hukum. Sehingaa, kata dia, SK itu ditolak pada waktu diserahkan di kantor kapsek.

Di akhir pertemuan itu, guru asal Majetan itu bertanya kepada pejabat Disdik yang bertu-

gas mengantarkan SK ke SPMN I Sokobanah. Namun, kata Gunawan, jawabanya tidak realistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mastinya.

Akhirnya SK itu tetap ditolak.

“Saya siap memberikan keterangan dan bukti jika akan dilanjutkan secara hukum,” paparya.

Dalam SK itu, tutur guru mata pelajaran PKN itu, pihaknya akan dimutasi ke SMPN II Katapang mengantikan salah satu guru yang memegang mata pelajaran Matematika. Sehingga kejadian ini, kata dia, sangat merugikan moral guru yang selama ini menjadi abdi negara.

Sementara itu, Ketua MDW Tamsul mengatakan, kedatanganannya bersama Gunawan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi pada Gunawan terkait SK mutasi yang tidak prosedural, karena SK mutasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk ditindak lanjuti oleh

Gunawan.

“Jadi kehadiran kami dan Gunawan untuk memberikan testimuni, memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebijakan terkait SK mutasi yang terjadi padanya, karena, menurut saya, kebijakan Disdik mengeluarkan SK mutasi tidak sesuai dengan prosedur yang diatur di PP, Perda dan Perbup,” katanya pada awak media.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Amin Arif Tirtana mengatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut, karena informasi yang diterima dari dua pihak, Gunawan dengan Disdik, tidak sama. Sehingga Arif akan menelaah dulu untuk melanjutkan.

“Kami akan tindak lanjuti nanti, dan akan mempertemukan kedua pihak untuk dimintai keterangan lebih lanjut, karena kalau tidak dipertemukan tidak akan memecahkan masalah dengan baik,” ungkapnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

MENYERAP RATUSAN JUTA

MCW Sesalkan Kunker Anggota Dewan

doni heriyanto/koran madura

FOGGING. Petugas Dinkes Bangkalan melakukan pengasapan di rumah warga untuk memberantas jentik-jentik sebelum berkembang biak menjadi nyamuk.

Pasien DBD Meningkat Dinkes Fogging Rumah Warga BANGKALAN - Begitu tingginya warga Bangkalan yang terjangkit penyakit demam berdarah (DBD) pada musim penghujan ini membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) mengambil langkah dengan melakukan pengasapan terdahap sejumlah rumah sebagai bentuk antisipasi merebaknya DBD tersebut. Diketahui sebanyak 214 positif menderita penyakit DBD akibat gigitan nyamuk aedes aegypti.

"Data yang kami himpun warga Bangkalan hingga bulan Oktober tahun ini, 214 terserang penyakit DBD. Maka dari itu, melakukan pengasapan (fogging) sangat penting untuk membunuh nyamuk yang bisa menyerang warga kapan saja," jelas Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangkalan, Walid Yusufi.

Saat ini, kata Walid, ada tujuh lokasi yang menjadi sasaran pengasapan. Sebut saja, Perumahan Daerah (Perumda) yang berlokasi di Kelurahan Mlajah, Perumahan Nilam, dan Perumahan Griya abadi, serta Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Cholil. Terakhir Ponpes Syaichona Kholil dan

Ponpes Kiai Muhtarom Bangkalan. Tujuan fogging tersebut untuk memberantas wabah penyakit DBD. "Apalagi di musim penghujan, nyamuk aedes aegepty tumbuh subur, terutama di tempattempat yang digenangi air. Oleh sebab itu, pencegahan sedini mungkin perlu dilakukan," ucap Walid.

Menurut Walid, penyakit DPD tidak boleh dianggap remeh. Sebab, penyakit ini telah menelan korban jiwa. Salah satu warga di kampung Barat Tambak Kelurahan Pejagan, meninggal dunia karena terserang penyakit tersebut. Agar tidak menimbulkan korban berikutnya, maka jentik-jentik sebelum menjadi nyamuk harus dimusnahkan. Jangan sampai jentik-jentik itu dapat berkembang biak.

"Ini harus menjadi perhatian

kita bersama. Mari penyakit DBD itu kita perangi hingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban," paparnya.

Walid mengimbah kepada seluruh warga untuk melakukan 3 M yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras bak mandi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi hidupnya jentikjentik calon nyamuk. Menutup penyimpanan air juga bagian dari 3 M, sementara yang terahir adalah mengubur benda-benda yang bisa menahan atau menyimpan air seperti kaleng, botol plastik, tempurung kelapa, dan yang lainnya.

"Tak kalah pentingnya juga melakukan abatisasi. Dalam abatisasi itu, menaburkan lavarsida (serbuk pembunuh jentik) ke dalam air bak mandi," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Sebanyak 46 anggota DPRD Bangkalan, yang masuk dalam panitia khusus (Pansus) I dan pansus II Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pansus Retribusi Jasa Umum melakukan kunjungan kerja (kunker), Rabu (10/12). Setidaknya dalam kunjungan tersebut ada dua kota yang menjadi tujuan, yaitu kota Balikpapan dan Samarinda.

"Untuk pansus I ke Kota Balikpapan, dan pansus II ke Kota Samarinda. Kunker ke dua tempat tersebut memakan waktu tiga hari," ucap sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan, Tommy Firyanto.

Disinggung terkait alokasi anggaran kunker tersebut, Tommy menyebutkan kurang lebih menghabiskan Rp 500 sampai Rp 600 juta untuk dua pansus.

Nominal tersebut termasuk mulai rapat-rapat awal penyampaian, perumusan, hingga laporan akhir.

"Ya anggaran dana semuanya sekitar 500 hingga 600 jutaan, dan itu sudah masuk biaya keseluruhan, sementara untuk rincian dananya belum tau pasti, nunggu laporan nanti setelah pulang," imbuhnya.

Kegiatan kunker yang menelan biaya fantastis itu disesalkan oleh Direktur Madura Corruption Wacth (MCW), Syukur. Kunjungan itu selain menguras anggaraan pendapatan belanja daerah (APBD), juga masih banyak pekerjaan anggota legislatif yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun.

"MCW sudah melakukan perantauan ke beberapa lokasi pekerjaan fisik yang dipaksakan tidak sesuai jadwal sesuai di dokumen kontrak di antaranya pembangunan gedung Bina Marga dan Cipta Karya, proyek jalan kembar, PLTS di Kecamatan Kokop ada pekerjaan yang masih 70%, sedangkan sisa waktu tinggal 15 hari harus selesai," jelas Syukur.

Menurutnya, anggota dewan tidak perlu melakukan kunker namun seharusnya lebih fokus pada pekerjaan yang ada di Bangkalan. Semisal mengevaluasi maupun menegur setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kinerja jauh dari harapan. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan BANGKALAN - Setelah melakukan kontrak kerjasama antara BUMD PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentoso (MKS) tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh pemkab Bangkalan. PD Sumber Daya tak pernah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu merujuk pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan 2013.

Dalam laporan tersebut menyebutkan selama lima tahun sejak tahun 2008 sampai 2012 tidak ada setoran untuk PAD dari PD Sumber Daya. Tentunya itu berbeda dengan kontrak kerjasama yang telah terjalin dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) yang dilakukan pada 2007.

Sebelumnya, setoran PAD dari PD Sumber Daya tersebut selalu ada, walau sumbangsih kepada PAD Bangkalan sangat minim. Misalnya, pada 2001 PD Sumber Daya menyetor Rp 2 juta kepada PAD. Berturut-turut pada tahun 2002 setorannya mulai ada peningkatan sebanyak Rp 4 juta.

Kemudian tahun 2003 setoran sebanyak Rp 4,5 juta. Pada tahun 2004 setoran mulai meningkat sampai Rp 10 juta. Di tahun 2005, setoran kepada PAD mencapai Rp 20.130.000.

Selanjutnya, setoran PD Sumber Daya di tahun2006 sebe-

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

M

5 Tahun PD Sumber Daya Tak Setor PAD Kabag Perekonomian Mengaku Tidak Tahu, Ada Apa? sar Rp 30 juta. Setelah itu mengalami penurunan setoran ke PAD pada tahu 2007, yakni sebanyak Rp 7,5 juta. Pada tahuntahun berikutnya perusahaan pemerintah daerah itu tak lagi memberikan sumbangan kepada pemkab Bangkalan. Mengapa ini terjadi, adakah permainan?

PD Sumber Daya baru memberikan setoran pada PAD tahun 2013, yaitu sebesar Rp 15.881.598.042.

"Jadi pasca kontrak kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya, BUMD itu tidak setor PAD selama 5 tahun berurut-urut. Padahal sebelumnya rutin menyetor pada PAD," terang Pembina Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Aliman Haris, kemarin (10/12).

Dia menjelaskan, setoran PD Sumber Daya kepada PAD baru dilakukan pada tahun 2013 sekitar Rp 15 miliar. Dirinya tidak tahu secara pasti kenapa BUMD tidak setor PAD selama lima tahun. Padahal sudah melakukan kontrak kerja sama dengan PT MKS terkait migas.

BUMD diwajibkan menyetor pada PAD maksimal 30 persen dari nilai keuntungan. Sedangkan 70 persennya untuk penambahan modal pada BUMD itu sendiri agar lebih sehat.

"Ini kan ada yang janggal masak selama lima tahun BUMD tidak memberikan setoran PAD pada pemkab Bangkalan sama sekali, ada apa ini?," terang mantan anggota DPRD Bangkalan periode 2004-2009 tersebut.

Dengan menyetorkan dana sebesar Rp 15 miliar pada 2013, berarti keuntungan yang didapat BUMD sekitar Rp 50 miliar.

Dengan asumsi setoran yang ke PAD itu 30 persen dari keuntungan. PT MKS disinyalir bisa melakukan pembelian jual beli gas PJBG dengan Pertamina EP sebagai penjual sebesar 40 BBTU atau 33,33 MMSCFD dengan nilai kontrak USD 292,169 juta, setelah kerjasama dengan BUMD PD Sumber Daya.

"Kemudian BUMD akan mendapatkan bagi hasil dari itu. Tapi, kenyataannya sejak 2008 sampai 2012 PD Sumber Daya tidak setor PAD. Baru ada setoran lagi 2013 kemarin," paparnya.

Dia menambahkan, tentunya dengan adanya kerjasama kedua perusahaan tersebut membuat pihaknya kecewa. Kerjasama yang dilakukan mengenai migas, tak pernah diketahui oleh DPRD yang

menjabat pada saat itu. Apalagi pada saat itu dirinya menjabat sebagai Sekretaris komisi B yang membidangi tentang masalah BUMD, Keuangan, dan Perekonomian. Akan tetapi, setiap rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMD, tidak pernah menyinggung masalah kerjasama antara kedua perusahaan tersebut.

Pada tahun 2007, PT Sumber Daya milik pemerintah daerah hanya bergelut di bidang warung telekomunikasi (wartel) dan fotocopi.

Dengan penangkapan mantan bupati Bangkalan, Fuad Amin atas kerjasama kedua perusahaan ini menunjukkan tidak ada transparansi program kerja sejak dahulu. Pun dalam catatan laporan APBD 2007 tidak ada yang menyebutkan tentang kerjasama itu, baik kontrak dan pendapatan.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Bangkalan, Sarman Adi Joko Sutrisno menyatakan pihaknya tidak tahu secara pasti terkait PD Sumber Daya menjalin kontrak kerjasama dengan PT MKS. Bahkan dirinya mengaku tidak tahu mengenai BUMD tersebut yang tidak setor PAD selama 5 tahun berturut-urut. = MOH RIDWAN/RAH

MEGAH. Rumah batik yang terletak di jalan Teuku Umar, Kota Bangkalan, yang disebut pernah menjadi kantor PD Sumber Daya.

doni heriyanto/koran madura

Ismed Effendi

Kepala Bapemas dan Pemdes

PEMERINTAHAN DESA

Enam Desa Akan Gelar Pilkades BANGKALAN - Setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Durjan Kecamatan Kokop digelar, Senin (8/12) lalu. Rencananya dalam waktu dekat, pelaksanaan pilkades di enam desa juga akan dilanjutkan. Meskipun pelaksanaan pilkades masih belum mengikuti aturan yang baru, karena kepanitiaannya sudah lama terbentuk.

Pelaksanaan pilkades tersebut masih menggunakan anggaran pribadi.

"Tanggal 17 Desember 2014 pilkades digelar di Desa Batubella Kecamatan Geger. 18 Desember 2014 di Desa Soket Dajah Kecamatan Tragah dan Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar," terang Kepala Bappemas dan Pemdes Bangkalan, Ismed Effendi, Rabu, (10/12).

Sementara itu, untuk pelaksanaan pilkades di 3 desa berikutnya yakni Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar, Desa Larangan Gelintong Kecamatan Klampis dan Desa Pamorah Kecamatan Tragah akan digelar di akhir Desember. Rencananya akan digelar jelang akhir tahun 2014 nanti. Namun untuk pelaksanaan pilkades di Desa Pamorah hingga saat ini masih ada masalah dengan salah satu calon kepala desa yang berasal dari luar desa.

Itu sebabnya, panitia pemilihan kades setempat secara terus menerus menggelar rapat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebab masalah pilkades rentan terhadap gesekan di masyarakat desa. Untuk itu komunikasi kepada berbagai pihak intens dilakukan untuk menjaga keamanan di desa.

"Untuk pelaksanaan pilkades di Desa Pamorah belum pasti sebab masih bermasalah dengan salah satu cakadesnya dari luar desa yang ngotot ingin maju mencalonkan diri," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Lintas Madura

Bangkalan N

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

PENERBANGAN

Rute Penerbangan Perintis SumenepBawean Dilelang

ant/saiful bahri

PERBAIKI JARING PUKAT HARIMAU. Nelayan memperbaiki jaring pukat harimau di Desa Dharma Tanjung, Camplong, Sampang, Jatim, Rabu (10/12). Perbaikan jaring sepanjang sekitar 750 meter tersebut bisa menghabiskan biaya sebesar Rp 10 juta - Rp 15 juta.

SUMENEP - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melelang rute penerbangan perintis yang akan melalui Bandara Trunojoyo Sumenep, di antaranya SumenepBawean, kata Kepala Satuan Kerja Bandara Trunojoyo, Dwi Ariyanto.

"Lelang tersebut bersamaan dengan lelang rute penerbangan perintis lainnya se-Indonesia. Untuk rute yang melalui Bandara Trunojoyo, operator yang berminat itu minimal tiga perusahaan," ujarnya di Sumenep, Rabu (10/12).

Satuan Kerja (Satker) Bandara Trunojoyo merupakan institusi kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub yang ada di Sumenep.

Selain Sumenep-Bawean, terdapat rute penerbangan perintis lainnya yang melalui Bandara Trunojoyo, yakni Sumenep-Kangean dan Sumenep-Surabaya.

"Pelelangan rute penerbangan perintis bisa dilanjutkan hingga ke penetapan pemenang

lelang, jika minimal diikuti oleh sedikitnya tiga operator," ucapnya.

Dwi menjelaskan pihaknya memang memantau terus perkembangan pelelangan rute penerbangan perintis yang dilakukan pihak terkait di Kemenhub.

"Kami menginginkan secepatnya ada aktivitas penerbangan di Bandara Trunojoyo, dan yang paling memungkinkan adalah penerbangan perintis.

Oleh karena itu, kami berharap pelelangan rute penerbangan perintis, khususnya di jalur yang melalui Bandara Trunojoyo, berjalan lancar," paparnya.

Ia juga mengemukakan biasanya pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan perintis adalah pesawat dengan kapasitas angkut di bawah 30 orang.

"Kalau pelelangan berjalan lancar, aktivitas penerbangan perintis yang melalui Bandara Trunojoyo Sumenep diperkirakan sudah bisa dimulai pada awal 2015," kata Dwi. = ANT/ABD AZIZ/DIK

Indonesia Kini Darurat Miras PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Jawa Timur, M Suli Faris menyatakan, Indonesia saat ini memasuki kategori darurat minuman keras (miras) karena banyak warga yang meninggal dunia akibat meminum minuman itu.

"Kejadian ini harus mendapatkan perhatian serius petugas keamanan dalam hal ini polisi dan penegak perda, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)," kata M Suli Faris di Pamekasan, Rabu (10/12).

Karena itu, Suli meminta agar polisi dan Satpol PP Pamekasan ke depan lebih gencar melakukan

razia minuman keras yang beredar di masyarakat.

Minuman ilegal yang tidak berizin harus diberantas peredarannya karena cenderung berbahaya, bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa seseorang apabila dikonsumsi.

"Kami sangat berkepentingan polisi agar terus gencar melaku-

kan razia peredaran miras ini, terutama yang oplosan," katanya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, dirinya sengaja meminta pihak Satpol PP Pemkab Pamekasan untuk ikut terlibat proaktif dalam memberantas peredaran minuman keras di Pamekasan karena terkait dengan perda.

"Pamekasan ini 'kan memiliki Perda tentang Larangan Minuman Beralkohol. Makanya, dalam hal pemberantasan peredaran minuman ini, Satpol-PP juga perlu turun tangan," katanya menje-

laskan.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan Didik Haryadi menyatakan, pihaknya telah gencar melakukan razia di lapangan dengan sasaran berbagai jenis penyakit masyarakat.

Ia mencontohkan seperti pekerja seks komersial, praktik prostitusi terselubung serta minum-minuman keras.

"Tapi yang kami jumpai hanya PSK dan praktik prostitusi itu, sedangkan peredaran minuman keras tidak ada," katanya.

Kendatipun demikian, kata dia, bukan berarti pihaknya lalu

berhenti melakukan penelitian kemungkinan adanya peredaran minuman keras itu, akan tetapi hingga saat ini masih terus dilakukan.

Didik juga berharap, agar masyarakat yang mengetahui peredaran minum-minuman keras itu hendaknya menyampaikan informasi kepada petugas Satpol PP Pemkab Pamekasan untuk ditindaklanjuti.

"Setiap laporan pasti akan kami tindaklanjuti, dan nama pelapor jelas akan kami rahasiakan," katanya menjelaskan. = ANT/ABD AZIZ

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

M

assa buruh kembali turun jalan, Rabu (10/12). Kali ini mereka, ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di Jakarta, dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan. Mereka membawa dua tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kedua, minta kenaikan upah minimum.

Dua tuntutan itu menunjukkan masih ada persoalan di lingkungan rakyat buruh, seperti halnya yang dialami di lingkungan rakyat petani, baik pekebun, nelayan, dan peternak.

Persoalan yang sejak dulu hingga kini masih belum bisa terselesaikan secara baik, meskipun sudah berulang kali terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Enam Presiden yang sudah memimpin negeri ini, tak juga mampu mengatasi permasalahan kemiskinan kaum buruh dan petani. Dua jenis rakyat ini memang selalu dijadikan korban dari kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM sehingga memicu kenaikan harga BBM dan biasanya berimbas pada kenaikan harga semua barang niaga yang menjadi kebutuhan hidup.

Memang ironis, pemerintah bukan mencari solusi yang tepat, untuk mengentas mereka dari kemiskinan. Melainkan justru pemerintah membujuk rakyat miskin, yaitu buruh dan petani, dengan program kompensasi yang disebut tiga kartu sakti. Program tersebut sejatinya baik dan sangat berguna bagi rakyat miskin, akan tetapi bukan solusi yang tepat untuk memberantas kemiskinan karena tak cukup dijadikan modal usaha, sehingga kompensasi itu biasanya habis untuk kepentingan konsumsi mereka. Semestinya dana kompensasi itu diperbesar sehingga dapat dijadikan modal usaha, apabila tidak akan dibentuk program lain berupa dana hibah bagi rakyat miskin untuk modal usaha. Dengan cara itu maka kesejahteraan rakyat miskin akan bisa terentaskan secara perlahan. Ini juga jika pemerintah memang berniat hendak mengentaskan kemiskinan yang menghimpit rakyatnya.

Nyatanya, rakyat miskin masih terus dimiskinkan, dan pemerintah hanya bisa menetapkan upah minimun, namun tak bisa mengawal pelaksanaan UMK yang telah ditetapkannya sendiri, sehingga layak rakyat bergejolak. (*)

Opini

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

OO

Matinya Demokrasi Pancasila

Salam Songkem

Antara Buruh-UMK

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

Indonesia didirikan dengan susah payah oleh para founding fathers kita. Mereka tak pernah lalah memikirkan dan memperjuangkan Indonesia.

Salah satu dari sekian banyak perjuangan atau warisan yang ditinggalkan para fouding fathers kita adalah Pancasila. Sampai saat ini, kesaktian Pancasila belum tertandingi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sunnguh sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Atasa dasar itulah Pancasila dijadikan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

J

ati diri bangsa adalah suatu pilihan, dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan karakter bangsa Indonesia.

Karakter bangsa merupakan akumulasi atau sinergi dari karakter individu anak bangsa yang berroses secara terus menerus yang mengelompok menjadi bangsa Indonesia. Karakter bangsa akan ditampilkan sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari khasanah Ibu Pertiwi dan mencerminkan tata nilai kehidupan nyata anak bangsa oleh founding fathers dan dirumuskan dalam satu tata nilai yang kita kenal sebagai Pancasila.

Dengan demikian, jati diri Indonesia adalah Pancasila (Soemarno Soedarsono, 2007: 27).

Kemudian, jati diri bangsa tampil dalam tiga fungsi. Pertama, penanda keberadaan atau eksistensinya (bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara). Selain sebagai falsafah kehidupan, dasar negara, Pancasila juga dapat men-

jadi identitas bangsa Indonesia.

Lima butir yang terdapat dalam Pancasila sesungguhnya telah mencerminkan karakter atau identitas bangsa Indonesia.

Kedua, pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya saing, dan juga kekuatan bangsa ( ini akan tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya). Indonesia boleh berbangga karena mempunyai pendahulu yang brilian. Dengan mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila maka kita akan dapati yang namanya kematangan jiwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalkan, mengamalkan butir sila pertama. Maka kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Sang Kuasa dan masih banyak lainnya. Barangkali dari sila pertama inilah masyarakat Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang taat beragama dan memiliki sikap lemah lembut (baca: budaya timur).

Ketiga, pembeda dengan bangsa lain di dunia ( disinilah harus tampak makna Pancasila sebagai yang harus bisa kita banggakan dan unggulkan, yang merupakan pembeda dari bangsa-bangsa lain di dunia). Berkat Pancasila, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berbeda dari yang lain terutama dalam konteks sistem pemerintahan.

Selama ini, sistem pemerintahan yang dikenal dan diamalkan oleh penduduk dunia adalah demokrasi baik itu demokrasi terpimpin, parlementer, liberal. Namun, Indonesia dengan percaya diri menerapkan Demokrasi Pancasila.

Dan demokrasi inilah yang sedang diterapkan saat ini. Dalam pada waktu itu, Indonesia mendapatkan banyak sorotan dari negara lain. Dan inilah keunikan Indonesia.

Kembali ke Jati Diri Belakangan ini, banyak tokoh, pemikir dan pengamat mengatakan bahwa Indonesia sudah semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Banyak praktik ke-

hidupan berbangsa dan bernegara yang “melenceng” dari nilai luhur Pancasila. Misalkan dalam sistem pemerintahan. Jika benar-benar mengamalkan Pancasila, maka dalam praktiknya yang diutamakan adalah musyawarah mufakat (sila keempat).

Immanuel Kant pernah berujar, yang terpenting adalah bertindak demi kewajiban dan tidak untuk kepentingan konsekuensi timbul oleh tindakan demi kewajiban itu. Adanya hasil yang timbul akan memperkuat tindakan kewajiban tersebut.

Dalam hal ini, Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara mempunyai hak mewajibkan warganya untuk melaksanakannya.

Pancasila itu tidak perlu diketahui dan ditaati saja, melainkan harus menimbulkan kesadaran untuk mengamalkan sehingga muncul rasa wajib untuk melaksanakannya ( HM. Nasruddin Anshariy, 2008:180).

Sayang seribu kali sayang, agaknya Demokrasi Pancasila yang kita kembang saat saat ini telah mati. Bagaimana tidak.

Lihat saja fenomena yang terjadi di tubuh para wakil rakyat, spirit musyawarah-mufakat benar-benar telah jauh diseberang sana. Tingginya hasrat kekuasaan telah membutakan mata hati mereka. Perseteruan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berujung munculnya pimpinan DPR tandingan, reaksi KIH atas KMP yang tidak puas dengan “jatah” kekuasaan yang mereka dapatkan.

Keadaan tersebut semakin membuat rakyat kehilangan

kepercayaan terhadap lembaga wakil rakyat. Lantas, untuk apa dan siapa mereka berpolitik?

Lagi-lagi para elite masih sibuk mengurusi dan mengamankan kekuasaan masing-masing sehingga kepentingan rakyat “tersingkirkan”. Padahal, pasca pelantikan, para wakil rakyat sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Apapun argumen yang coba dibangun oleh para anggota DPR, rakyat memiliki kearifan sendiri untuk menilainya. Yang pasti, rakyat sudah muak dengan gerombolan yang duduk di kursi legeslatif. Mereka tidak lebih dari bedebah yang hanya memburu kekuasaan. Mereka bukanlah pejuang aspirasi rakyat, melainkan adalah pekerja politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Sungguh malang sekali negeri ini. Mengapa bangsa ini nasibnya tragris sekali. Memilih wakil rakyat terhormat, ternyata mereka tidak lebih dari kumpulan pencari rente.

Demokrasi yang dibangun dengan penuh susah payah oleh para pendiri bangsa begitu udahnya dicampakkan. Konflik yang berujung kisruh agaknya sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Ironisnya, semangat gotong royong, kekeluargaan, musyawarah-mufakat, dan persatuan sebagai karakter Demokrasi Pancasila begitu mudah dilupakan. Ironi semakin tajam, semangat tersebut ternyata hanya demi memperjuangkan kekuasaan sebanyak-banyaknya.

Sungguh keterlaluan dan memalukan, bukan?=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA

KAMIS 11 DESEMBER 2014 No. 0504 | TAHUN III

KAMIS 11 DESEMBER 2014 | No. 0504 | TAHUN III

Sofiatur Riskiyah

P

Perjuangan Seorang Ibu

KORAN MADURA

R

“Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu� pepatah ini merupakan penghargaan besar yang diberikan kepada sosok yang bernama ibu. Sudah sepatutnya sosok ibu memperoleh tempat yang layak di mata kita. Begitu mulia dan ikhlasnya sosok ibu sampai restunya menyamai restu Tuhan.

S

ofiatur Riskiyah menganggap perjuangan dan pengorbanan seorang ibu sangat besar sampai berdarah-darah dalam mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidiknya hingga menjadi seorang anak manusia yang dewasa dan

mandiri.

Selayaknya, kata perempuan yang saat ini tengah menjalani pendidikan di salah satu pesantren di Pamekasan, sosok ibu diberikan tempat tertinggi dalam strata di dunia. Pengorbanan ibu yang tak kenal lelah buat merawat, mendidik, menjaga anak-anaknya agar kelak menjadi penerus yang bisa membanggakan ibunya.

Walaupun perjuangan suami istri dalam membina keluarga dilakukan bersamasama, namun andil lebih besar dan dominan dalam tumbuh kembang anak merupakan kerja keras seorang ibu. Seorang bapak lebih dominan pada pembinaan secara finansial, akan tetapi seluruh perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan pendewasaan diri sang anak, ibulah yang membentuknya.

Sekalipun demikian, sosok ibu tidak mengeluh dan tidak merasa capek menjalani semua itu. Karena itulah naluri seorang ibu yang memberi tanpa harus menerima.

Seluruh limpahan kasih sayang yang tulus dan ikhlas selalu tercurah pada sosok manusia yang menjadi kebanggaannya kelak di hari tuanya.

Bahkan ibu tak pernah mengharapkan balasan sedikit pun dari anak-anaknya di masa tuanya.

Melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa melihat anaknya bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa merupakan impian mulia.

Tak jarang tetes air mata mengiringi perjalanannya mengasuh buah hati tercinta, walau

tak pernah diperlihatkan. Di depan suami dan anak-anak selalu memperlihatkan senyum bahagia di tengah lelah jiwa dan raga dalam menghadapi lika-liku kehidupan.

Bagaimanapun caranya selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, baik makanannya, pendidikannya, ibadahnya, dan fasilitas penunjang. =Fakih Amyal/rah

NUR ZAKIYA

Menjaga Keutuhan Cinta Sosialisasi K-13 pada Guru Tetap Berlanjut Sekalipun Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah Anes Baswedan menghentikan program Kurikulum 2013 (K-13), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan tidak akan menghentikan sosialisasi K-13 kepada para kepala sekolah dan guru...

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. H

T

erkadang orang berpikir begitu sulit sekali menjaga keutuhan cinta yang telah dirajut bersama.

Apalagi memiliki pasangan yang terpisahkan oleh jarak dan waktu. Tentunya itu menjadi tantangan bagi setiap individu yang sedang dimabuk asmara. Cinta suci yang berakhir di pelaminan dalam ikatan pernikahan menjadi suatu impian yang sakral untuk digapai.

Semua menjadi indah kala dua

cinta bersatu dalam ikatan suci.

Demikan yang dikatakan Nur Zakiya. Sejak awal memutuskan untuk bertunangan banyak halangan dan rintangan yang menjadi bumbu dalam menjalani hubungan cinta dengan pria idamannya. Mungkin masih banyak yang masih belum percaya 100% terhadap pasangannya. Namun itu semua bisa dilewati saat keduanya bisa saling menjaga kepercayaan masing-masing.

"Awalnya berat sih ketika aku bertunangan, sedangkan tunanganku berada di tempat yang jauh.

Tapi kita sudah berkomitmen untuk saling menjaga sampai kita menikah nanti," ucap gadis yang akrab disapa Kiky itu.

Perempuan yang mengaku akan menikah dalam bulan Desember ini saling menjaga dan tidak mudah cemburu adalah kunci dalam mejaga keutuhan sebuah hubungan. Memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa hubungan yang dijalani akan selalu berada dalam jalan yang lurus tanpa adanya suatu perselisihan. Akan tetapi, selama saling berusaha untuk tetap mengingat komitmen yang dibangun bersama, dapat dipastikan semua baik-baik saja.

"Tengkar itu sudah biasa. Tapi itu adalah bumbu menjalin hubungan. Dan semua akan menjadi indah ketika nanti kita menyatukan ikrar dalam pernikahan," ucapnya. =Doni Heriyanto/rah