e Paper Koran Madura 11 Desember 2013

1

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II Koran Madura

RABU

11 DESEMBER 2013

PEMILU 2014

KPU Rancang Pemungutan Suara di LN Lebih Dulu JAKARTAKomisi Pemilihan Umum merencanakan pemungutan suara di luar negeri akan dilaksanakan pada 30 Maret-6 April 2014 mendahului pemilu di dalam negeri pada 9 April 2014.

Rencana tersebut telah diajukan dalam rancangan peraturan KPU tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara WNI di luar negeri yang diujipublikkan di Jakarta, Selasa.

ant/ andreas fitri atmoko

DEMONSTRASI HARI HAM YOGYAKARTA. Sejumlah masa yang tergabung dalam Liga Forum Study Yogyakarta (LFSY) melakukan aksi demonstrasi memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Selasa (10/12). Dalam aksinya mereka menolak diskriminasi terhadap kaum minoritas dan menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

KECELAKAAN KRL

Investigasi Harus Dipercepat JAKARTA- Anggota DPR Saleh Husein meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi mempercepat proses investigasi untuk mengungkap kecelakaan KRL Commuter Line dengan truk tangki bermuatan bahan bakar minyak di Bintaro, Jakarta, Senin (9/12).

“KNKT perlu mempercepat proses investigasi karena publik ingin tahu kronologi kejadian sebenarnya,” kata anggota Komisi V DPR Saleh Husein di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Saleh, aturan KNKT proses investigasi memang cukup lama, sekitar tiga hingga enam bulan, tapi Komisi V DPR RI meminta agar KNKT bisa menyampaikan hasil investigasinya dalam waktu satu bulan.

Meskipun dikerjakan dalam waktu cepat, kata dia, Komisi V DPR RI berharap hasil investigasi itu tetap cermat dan tidak ceroboh dalam menetapkan kesimpulan.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke lokasi kecalakaan KRL di Bintaro, Jakarta, pada Senin sore.

Pada kunjungan ke lokasi tersebut, anggota Komisi V DPR RI melihat petugas menyemprotkan zat kimia untuk meredam kemunginan terjadinya kebakaran susulan pada saat alat berat PT KAI mulai mengangkat bangkai truk dan gerbong yang hangus terbakar. (ant/riz/beth)

Boediono Kian Genting Surat Timwas Sudah Sampai di Istana JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Boediono secara tegas menolak panggilan Tim Pengawas (Timwas) Century DPR. Namun penolakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini tidak menyurutkan niat DPR untuk memanggilnya.

Bahkan, surat pemanggilan Boediono sudah sampai di Istana.

“Saya barusan mendapat konfirmasi dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung, bahwa surat undangan kepada Boediono sudah beliau tanda tangani Senin (9/12),” ujar Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (10/12).

Sebelumnya, Timwas Bank Century DPR menggelar rapat internal soal rencana pemanggilan Boediono dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur BI. Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat DPR yang belum sepakat memanggil kembali Boediono.

Nama Boediono disebut-sebut terlibat dalam kasus bailout Bank Century. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Menurut Bambang, pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan Boediono setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK beberapa waktu lalu. Dia membantah, jika pemanggilan ini untuk menginter-

vensi penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. Bahkan politisi Golkar ini sudah memastikan bahwa Surat tersebut sudah sampai ke Istana Wakil Presiden dimana Boediono berkantor. “Surat pemanggilan DPR sudah di terima

staff Wapres jam 9.00 tadi pagi (hari ini-red),” tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat M Ikhsan Modjo menyebut pemanggilan Boediono adalah keinginan Timwas Century.

Namun, anggota Komisi III ini menilai pernyataan Jubir Partai Demokrat itu terkesan asal dalam mengemukakan argumen. Ikhsan juga dinilai tidak benar-benar paham politik.

Bambang juga menolak membandingkan kasus Century dengan kasus BLBI dan Lapindo yang sudah diputus secara hukum (inkrah) hing-

ga tingkat Mahkamah Agung. Kasus Century, tambah Bamsoet, hingga kini masih ditangani secara politik di DPR dan secara hukum di KPK, Kejaksaan serta Kepolisian.

Secara terpisah, PDI Perjuangan mendukung terus penuntasaan kasus Bailout Century yang kini tengah membidik Boediono yang di duga terkait dengan pengucuran dana ke Bank Century yang mencapai Rp 6,7 Triliun. “Sikap kami akan tegas menyatakan untuk memberikan kebenaran ke publik. Di Timwas Century DPR, kami tetap pada sikap, masalah Century ini harus tuntas,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani di Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, terkait Perppu Mahkamah Konstitusi, Puan mengatakan fraksi PDI P di DPR menolak dengan tegas,peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Presiden SBY pasca penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. “Kami menolak karena kami merasa tak ada urgensinya Perppu itu dikeluarkan,” tegasnya.

Salah satu contoh tak ada urgensi dikeluarkannya Perppu, kata Puan, adalah soal jumlah hakim MK yang berkurang satu menjadi delapan hakim setelah Akil dipecat.

Menurut Puan, kondisi demikian belumlah kondisi darurat karena terbukti lembaga MK masih bisa beroperasi. “Intinya kami menolak kebijakan yang kami anggap tak perlu. Posisi dan sikap kami di parlemen terkait masalah itu sudah tegas,” pungkasnya. (gam)

Berdasarkan rancangan itu penghitungan suara di luar negeri akan dilaksanakan berbarengan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam negeri yaitu pada 9 April 2014.

Anggota Komisoner KPU Hadar Gumay saat uji publik tersebut mengatakan pihaknya memberikan waktu yang lebih longgar agar partisipasi WNI di luar negeri lebih tinggi.

“Argumennya, kami ingin memberikan kesempatan lebih longgar agar partisipasi lebih tinggi, partisipasi di luar negeri hanya 23 persen,” katanya.

Ia menambahkan, “Kalau mengikuti jadwal di Indonesia yang saat

pemilu diliburkan, di luar negeri itu tidak libur.

Jadi kami padatkan, di weekend (hari libur akhir pekan). Di negara - negara lain, masa liburnya beda-beda, ada Minggu, Sabtu atau Jumat. Kami ingin memberikan ruang mereka kira-kira yang pas kapan.” Menurut dia, dalam pengumpulan informasi yang diperoleh dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), sebagaian besar WNI di luar negeri ingin memilih pada 6 April 2014.

“Sementara di Hong Kong mereka ingin duluan pada 30 Maret 2014 karena diperkirakan April masa angin topan.

Di Bangkok memilih 5 April,” katanya.

Menurut Hadar, pemilu yang diselenggarakan lebih dulu tersebut tidak melanggar UU no 8 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Hal itu sesuai dengan pasal 4 ayat empat yang menyatakan pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara. “Jadi dasar hukumnya tegas sudah ada,” katanya.

Hadar menepis kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kesempatan terkait pemilu di luar negeri yang lebih dulu. “Karena kami kan ada prosedur yang harus dilalui, dan tentu ini meminimalkan penyalahgunaan tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, KPU ingin mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga meningkatkan kualitas pemilu dari tahun sebelumnya. (ant/beth)

Tak Akan Beli Setriker Baru Berita di hal 8

KECELAKAAN KA

Keluarga Korban Tunggu Penjelasan Pertamina TANGERANG- Keluarga korban kecelakaan kereta api (KA) di Bintaro, menunggu penjelasan resmi dari Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Kami masih menunggu etika baik penjelasan dari Pertamina dan PT KAI terkait insiden ini meski kami sudah menerimanya dengan ikhlas,” kata Lus Kesaulya, adik ipar dari korban bernama Rosa Elisabeth Kesaulya (73 tahun) ditemui di kediaman duka Jalan Camar X Blok AJ No.2 Bintaro Sektor 3, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Selasa.

Ia mengatakan, keluarga ingin mengetahui penjelasan kedua pihak terkait tanggung jawab dan proses kelanjutan dari insiden ini.

Sebab, peristiwa kecelakaan kereta ini karena adanya kesalahan

dari kecerobohan sopir truk tangki BBM menerobos palang pintu.

Pihak keluarga baru menerima kedatangan dari pihak Jasa Raharja yang akan memberikan bantuan.

Namun, bukan bantuan semata yang menjadi perhatian saat ini tetapi pelayanan untuk kedepannya.

“Jangan sampai kejadian ini kemudian terjadi lagi. Sebab, jika sudah terjadi dan ada korban, sulit mengembalikannya dan tidak bisa saling menyalahkan,” katanya.

Cella Corputty, selaku keponakan korban, berharap agar proses penyelidikan oleh kepolisian dapat segera tuntas dan diketahui penyebab dari kecelakaan tersebut.

Selain itu, dirinya pun meminta agar jenazah korban dapat segera diberikan kepada keluarga agar segera diurus untuk pemakaman. (ant/ir/ beth)

Pagar Burhan baru pertama kali memakai ponsel. Ketika pulsa habis dia membeli voucer. Lalu dengan berlagak pengalaman langsung pulang.

Sampai di rumah, kebingungan. Berkali-kali tapi tak bisa terisi pulsa ponselnya.

Kesal Burhan kembali ke tempat penjual. “Bapak tekan bintang, lalu tekan pagar diikuti kode,” jelas penjual.

“Mas, gimana mau nekan bintang yang jauh. Kalau pagar sudah saya tekan. Bahkan sampai saya tendang hingga roboh.”

“Lho, pagar apa pak?” tanya penjual bingung.

“Pagar rumah saya tekan, saya tendang tapi pulsa tak bisa masuk,” tegas Burhan semangat.

Penjual: ???

Cak Munali

2

NASIONAL

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

Mega Minta Ketua Partai Jangan Jadi Menteri JAKARTA-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri meminta para ketum partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 agar jangan menjadi menteri jika partainya berada di lingkaran pemerintahan. Pasalnya, menjadi pemimpin itu berbeda dengan menjadi presiden yang dinilainya lebih mudah.

“Jangan ketum yang jadi menteri, cari kadernya yang pantas isi jabatan itu. Mau tidak berubah,” kata Megawati Soekarnoputri dalam refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) dengan tema ‘Pekan

Politik Kebangsaan: Menyosong Indonesia memilih 2014’ di kantor ICIS, Jl Dempo 5A, Matraman, Selasa (10/12).

Menurut dia, menjadi pemimpin itu harus sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, posisi menteri itu tidak berdasarkan amanah rakyat,

melainkan ditunjuk langsung oleh presiden.

Menurut presiden ke 5 RI ini, pemimpin itu harus memiliki kepastian dan mempunyai sikap negarawan. Sehingga, tegas Mega, ketum partai harus menunjuk kadernya yang memiliki kompeten sebagai menteri yang sesuai kehendak rakyat. “Bung Karno sebelum memimpin didorong oleh rakyat, kalau sekarang ketika saya dikasih jabatan gantikan Gus Dus,” ujarnya.

Putri Presiden Soekarno menuturkan, bangsa ini sedang galau kepemimpinan.

Dimana, Indonesia dinilai sebagai bangsa yang pemalas

Jangan ketum yang jadi menteri, cari kadernya yang pantas isi jabatan itu. Mau tidak berubah

Megawati

Ketua Umum PDIP dan tidak kreatif menghasilkan karya-karya baru. Padahal, lanjut Mega, Indonesia

sudah memiliki pancasila yang dapat menjadi acuan Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah. “Pancasila bintang terang yang menyinari kita.

Mengolah pikiran Bung Karno bisa dimanfaatkan. Setelah tahun 65 coba disingkirkan oleh bangsanya sendiri,” beber dia.

Oleh karena itu, Mega kembali mengusulkan untuk mengatasi kepemimpinan di Indonesia, perlu mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

“Majelis adalah suatu kepada rakyat kenapa disamakan kedudukannya sama dengan DPR. Jadi siapa yang memanggil kalau ada masalah, masa

Perkara Rudi Rubiandini Siap Disidangkan

KPK Gagas Kanal Khusus e-Politics

JAKARTA- Orang yang disebutsebut sebagai kepala rumah tangga Cikeas, Sylvia Soleha alias Ibu Pur membantah ikut terlibat dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang.

“Di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ibu ditanyakan apakah pernah membantu Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengurus izin ‘multiyears’, Jawaban Ibu begini, iya saya pernah bantu Pak Wafid untuk mengurus izin yang tak kunjung selesai?” kata hakim anggota Anwar dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

“Tidak pak, bukan saya pak, bisa saya lihak Pak? Saya tidak pernah pak, benar pak,” jawab Sylvia Soleha alias Bu Pur dalam sidang sambil maju ke meja hakim.

Bu Pur menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar.

Dalam sidang Selasa (3/12) mantan direktur pemasaran PT Anak Negeri Indah Mindo Rosalina Manullang mengaku bahwa diceritakan mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam bahwa Bu

Bak Siput Lebih lanjut, Megawati mengeritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat lamban dalam menuntaskan skandal Bank Century. Bahkan, presiden kelima Indonesia itu menyamakan KPK dengan siput. “Kan Century sudah jelas angkanya.

Dari Rp 625 miliar menjadi Rp 6,7 triliun dan jelas akumulasi serta korupsi. Kata nilep satu perak aja korupsi kok (KPK) jalannya kaya siput,” ujar Mega saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Menteng, Selasa (10/12).

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) menilai pemanggilan Wapres Boediono ke DPR soal Century sah saja. Namun, karena sudah berkali-kali, alangkah baiknya harus lebih dipercepat penyelesaian kasusnya. “Pak Boediono harus menjelaskan secara langsung tetapi paling penting bagaimana KPK lebih cepat memeriksa persoalan ini,” katanya.

Namun, JK menampik pemanggilan Boediono agar fair karena dirinya juga menyambangi KPK beberapa waktu lalu. “Oo beda, Saya mantan (wapres) ha-ha-ha,” tuturnya. (gam/abd)

SKANDAL SKK MIGAS

CEGAH KORUPSI

JAKARTA-Daya rusak korupsi sangat besar. Karena itu upaya pencegahan korupsi harus menjadi komitmen semua pihak, khususnya lembaga tinggi negara sebagai pengguna anggaran negara (APBN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengusulkan perlunya e-politics, bagi caleg maupun politisi DPR RI. “KPK menggagas e-Politics, semacam kanal khusus berisi data lengkap caleg dan anggota DPR, lengkap dengan penghasilan dan pendapatan gono-gini lainnya. Seperti apa yang dilakukan pemerintah Surabaya dengan e-goverment, dan Gubernur DKI Jakarta. Maka, sebaiknya epolitics juga perlu diterapkan untuk para politisi baik caleg maupun anggota DPR di seluruh Indonesia,” tandas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja pada wartawan seusai seminar nasional ‘Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi’ di Jakarta, Selasa (10/12).

Seperti diketahui, dunia internasional sudah mengkategorikan korupsi sama dengan kejahatan kemanusiaan, teroris, narkoba dan sebagainya.

Menurut Adnan, e-politics, itu berbentuk website yang bisa diakses seluruh rakyat. “Sehingga setiap anggota DPR diharuskan mengisi gaji dan pendapatan mereka.

Dengan demikian ada fungsi kontrol langsung oleh rakyat terhadap wakilnya di DPR RI, dan DPRD. Kenapa harus seperti itu? Ini sebagai usaha dalam transparansi,” kata dia.

“Dimulai dari e-politics itulah akan jelas nama anggota dewan, gajinya berapa, apa saja kegiatannya, dan janji-janjinya apa sudah dilaksanakan. Semuanya dimasukkan dalam bentuk data elektronik melalui internet,” tambah Adnan. (gam/abd)

harus rapat dulu,” jelas dia.

JAKARTA - Perkara mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan pelatih golnya Deviardi siap masuk tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) setelah berkasberkasnya dinyatakan lengkap alias P21 dan dilimpahkan ke penuntutan Selasa (10/12).

Tim jaksa KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan Rudi dan Deviardi kemudian melimpahkannya ke pengadilan. “Benar, hari ini RR (Rudi Rubiandini) dan D (Deviardi) P21, berkasnya naik ke tahap penuntutan,”

Benar, hari ini RR (Rudi Rubiandini) dan D (Deviardi) P21, berkasnya naik ke tahap penuntutan

Johan Budi Juru Bicara KPK

ant/wahyu putro a

BERKAS PEMERIKSAAN RUDI LENGKAP. Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bergegas meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (10/12). Berkas Pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas itu dinyatakan lengkap (P21) dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (10/12).

Selasa kemarin Rudi dan Deviardi dibawa ke Gedung KPK dari Rumah Tahanan KPK untuk menandatangani surat kelengkapan berkas pemeriksaanya. Seusai menandatangani berkas, Rudi menyampaikan syukur perkaranya akan segera disidangkan. “Alhamdulillah,” ucap Rudi.

Sementara Deviardi enggan berkomentar kepada wartawan. KPK menetapkan Rudi sebagai tersangka setelah menangkap dia di rumah dinasnya di Jalan Brawijaya, Jakarta pada 13 Agustus

SKANDAL KORUPSI MERANGSEK ISTANA

Bu Pur Bantah Urus Proyek Hambalang Pur yaitu dari kepala rumah tangga Cikeas tertarik untuk mendapat tender pengadaan alat prasarana Hambalang.

“Lalu siapa yang mengetik ini memangnya hantu? Di BAP saudara sebutkan melakukan pendekatan ke Sudarto dan Malik, begini ‘Saya pernah tanya beberapa kali ke Sudarto tentang izin ‘multiyears’ bagaimana?” tanya hakim Anwar lagi.

“Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, saya hanya ditanya penyidik apa kenal dengan Sudarto, saya jawab tidak kenal,” ungkap Bu Pur. Bu Pur yang saat diperiksa di KPK pada Mei lalu tidak mengenakan jilbab namun saat bersaksi dalam sidang di pengadilan Tipikor kali ini mengenakan jilbab hitam itu mengaku hanya dimintai tolong oleh orang bernama Arif Gunawan alias Arif Gundul untuk mengirimkan pesan singkat ke Sudarto, mantan Kepala Subdit Anggaran II E Kemenkeu.

“Saat itu ada rapat keluarga,

almarhum Arif Gunawan mengatakan ke saya, bu tolong SMS ke Pak Sudarto lalu saya katakan SMS bagaimana? Wong saya tidak kenal, lalu dia berikan nomor Pak Sudarto selanjutnya saya teruskan saja,” ungkap Bu Pur. Dalam sidang Selasa (3/12),

Sudarto mengaku didatangi oleh orang bernama Widodo dan Bu Pur yang mengaku dapat membantu proses kelengkapan surat Kemenpora di Kemenkeu.

Widodo yang dimaksud adalah Widodo Wisnu Sayoko yaitu sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoy-

ono yang dikenal Bu Pur di Cikeas saat menjenguk ibu SBY, eyang Bibah yang sedang sakit.

“Suami saya seangkatan Pak SBY, tahun 1973,” ungkap Bu Pur. Arif Gundul dikenalkan oleh Widodo saat Bu Pur kebetulan ada di Tamini Square.

“Saya tidak pernah urus Hambalang, bukan saya yang tidak benar, penyidiknya yang tidak benar menulisnya, saya juga tidak pernah kenal Anas Urbaningrum, tapi saya dipaksakan kenal Anas jadi saya coret tulisan Anas,” ungkap Bu Pur dengan nada tinggi.

Namun jaksa penuntut umum terus mendesak Bu Pur mengenai isi SMSnya kepada Sudarto.

“Apakah isi pesannya adalah ‘Sore pak, saya nyonya Purnomo, apakah surat dari Kemenpora sudah turun dari Wamen? Mohon arahan’, lalu SMS lain ‘Pak Sudarto, saya infokan surat dari PU pukul 20.00 sudah turun ke Malik, saya dengar dari pejabat Depkeu bahwa bapak

2013. Pelatih golf ini diduga menjadi kurir dalam kasus penyuapan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dan ditangkap KPK pada Selasa (13/8) malam lalu.

Rudi ditangkap bersama dengan pelatih golfnya, Deviardi dan Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya. Mereka diduga terlibat transaksi suap dengan barang bukti 700.000 dollar AS terkait tender proyek di SKK Migas. Baik Deviardi maupun Simon ditetapkan sebagai tersangka.

Simon dituntut 14 tahun penjara di Pengadilan Tipikor sementara. Dalam pengembangannya, KPK juga menetapkan Rudi dan Deviardi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini pun berkembang dan menyeret sejumlah nama lain, di antaranya bos Kernel Oil di Singapura Widodo Ratanachaitong, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, anggota DPR Sutan Bhatoegana, dan Tri Yulianto.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Widodo sebagai saksi bagi Rudi dan Deviardi meskipun dia disebut dalam tuntutan Simon sebagai auktor intelektualis dalam kasus dugaan suap ini.

KPK sudah memanggil Widodo untuk diperiksa namun warga negara Singapura itu tidak juga memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Menurut Johan, Widodo dapat diperiksa dalam persidangan nanti jika berkas perkara pemeriksaan Rudi dan Deviardi sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. KPK harus menyelesaikan pemeriksaan berkas perkara Rudi dan Deviardi sebelum masa penahanan keduanya berakhir pada 11 Desember 2013. (gam/aji)

adalah jaminan mutu’, itu maksudnya apa?” tanya jaksa.

“Saya hanya meneruskan SMS dari almarhum Arif Gunawan, tidak mungkin saya SMS seperti itu sama orang yang tidak saya kenal,” ungkap Bu Pur. Namun Bu Pur mengaku pernah meminta proyek ke sekretaris Menpora Andi Mallarangeng Iim Rohimah.

“Saya hanya menyalurkan teman saya saja, saya tanya apakah ada di Kemenpora proyek mebel,” ungkap Bu Pur. Ia mengaku akhirnya mendapatkan proyek tersebut dengan mengikuti prosedur yang berlaku namun tidak terkait dengan Hambalang.

Dalam perkara ini, Deddy sebagai PPK disangkakan mendapatkan uang Rp1,4 miliar dari total anggaran Rp2,5 triliun. Uang juga mengalir ke pihak-pihak lain antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebesar Rp4 miliar dan 550 ribu dolar AS, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam mendapatkan Rp6,55 miliar, mantan ketua umum Anas Urbaningrum mendapatkan Rp2,21 miliar. (ant/des)

EKONOMI

3

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

KOMPETISI BANK TIDAK SEHAT

Pangsa Pasar BPR Tergerus JAKARTA-Ekspansi bank-bank bermodal besar ke pasar kecil dan menengah, kian mengancam keberadaan bank bermodal kecil. Untuk itu diharapkan agar penetrasi bank-bank bermodal besar segera dikendalikan agar keberadaan bank kecil sebagai tulang punggung perekonomian tidak sekarat.

“Harus ada aturan dari Bank Indonesia (BI) untuk melindungi itu. Yang sekarang terjadi, banyak bank besar terus merangsek ke pasar yang seharusnya disediakan untuk bank kecil atau Bank-bank Perkreditan Rakyat (BPR),” ujar Founder Economic Review, Irlisa Rachmadiana, di Jakarta, Selasa (10/12).

BPR-BPR bermodal kecil sudah banyak yang mengeluhkan bahwa pasar mereka telah digerogoti bankbank bermodal besar

Irlisa Rachmadiana Founder Economic Review

Dia mengaku, nasib BPR kini terancam oleh gencarnya ekspansi bank-bank besar ke pelosok daerah.

Bank-bank besar tersebut juga terus mendirikan pusat pelatihan untuk pengembangan SDM. “BPR-BPR bermodal kecil sudah banyak yang mengeluhkan bahwa pasar mereka telah digerogoti bank-bank bermodal besar,” jelas dia.

Irlisa Rachmadiana, mengatakan, BPR berbeda dengan bank umum lainnya lantaran mampu hadir di tengah para pedagang pasar,

pesisir, bahkan pelosok desa. Tak heran jika lembaga keuangan mikro ini sudah lama melekat di hati masyarakat daerah. “Dibanding sektor lain, usaha mikro terbukti tahan krisis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banya,” katanya.

Agar dapat bersaing dengan bank umum, dikatakan Irlisa, maka BPR haru melakukan sejumlah pembenahan. Pertama, pembenahan teknologi informasi (TI). Selama ini BPR dinilai kurang mengembangkan TI karena besarnya ongkos yang diperlukan. Kedua, peningkatan permodalan. Hal ini terkait kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan modal minimum, dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar.

Sebagai bank kebanggan UMKM di daerah, sudah seharusnya BPR juga berbenah untuk mengantisipasi ekspansi bank umum dalam penyaluran kredit UMKM. “Jika tak segera berbenah, bisnis BPR potensial tergerus karena bank umum memiliki modal yang lebih besar ketimbang BPR,” papar Irlisa, dalam acara Anugerah BPR Indonesia 2013.

Namun, berdasarkan catatan Economic Review, Irlisa cukup optimis.

Pasalnya, kiprah BPR terus menunjukkan tren positif hingga kini. Selama JanuariMaret 2013, aset BPR mampu menembus angka Rp70,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp58,9 triliun. (gam)

ant/dedhez anggara

PRODUKSI BATU BATA BERKURANG. Buruh mengangkut batu bata yang siap untuk dijual di desa Plosokerep, Terisi, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (10/12). Sejak sebulan terakhir produksi batu bata di daerah tersebut berkurang hingga 50 persen, biasanya dalam sebulan mereka memproduksi sekitar 100 ribu batu bata kini hanya 50 ribu akibat proses pengeringan terhambat dan banyak batu bata yang rusak akibat hujan.

UANG BEREDAR

Oktober 2013 Tercatat Rp3.576,3 T JAKARTA-Pertumbuhan Uang Beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2013 melambat. M2 pada Oktober 2013 tercatat sebesar Rp3.576,3 triliun atau tumbuh 13,0%, (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan M2 pada September 2013 sebesar 14,6% (yoy). Berdasarkan komponennya, perlambatan pertumbuhan M2 terutama berasal dari menurunnya pertumbuhan Uang Kuasi dari 16,0%, (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 13,4% (yoy) pada Oktober 2013. Sementara itu, pertumbuhan komponen lain yakni Uang Beredar dalam arti sempit (M1) yang terdiri Uang Kartal dan Uang Giral masih meningkat yakni dari 9,1% (yoy) pada September menjadi 10,5% (yoy) pada Oktober 2013.

Keterangan tertulis Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) menyebutkan, melambatnya pertumbuhan M2 terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan Tagihan Perbankan kepada Perusahaan dan Perseorangan dalam bentuk pinjaman.

Pertumbuhan komponen ini melambat dari 20,5% (yoy) pada September menjadi 19,2% (yoy) pada Oktober 2013. Pertumbuhan pinjaman

yang diberikan sektor perbankan yang melambat terutama terjadi pada kredit kepada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masingmasing tumbuh 27,3% (yoy) dan 33,9% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya masingmasing sebesar 29,3% (yoy) dan 35,4% (yoy). Dari perkembangan bulanan, kredit kepada industri pengolahan pada Oktober 2013 bahkan tercatat menurun 1,0% (mtm) dibandingkan dengan posisi September 2013.

BI menilai menurunnya pertumbuhan M2 dan kredit pada Oktober 2013 sejalan dengan perlambatan kegiatan ekonomi domestik dan kenaikan suku bunga perbankan. Suku bunga simpanan berjangka rupiah pada Oktober 2013 untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan masing-masing tercatat 7,1% dan 7,0%, meningkat dibandingkan dengan suku bunga bulan sebelumnya masing-masing sebesar 6,7% dan 6,6%. Suku bunga kredit juga dalam tren meningkat, meskipun tidak setinggi kenaikan suku bunga dana yaitu dari 12,2% pada September menjadi 12,3% pada Oktober 2013. (gam)

ant/joko sulistyo

NILAI IMPOR TURUN. Sebuah kapal melintas di perairan dekat kilang minyak Jurong, Singapura yang mensuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pasar Indonesia, Senin (9/12). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir tahun 2013 impor Indonesia tercatat sebesar 15,67 miliar dolar AS, turun 8,9 persen dibanding impor akhir tahun 2012 (year on year/YoY) sebesar 17,21 miliar dolar AS, dengan sumbangan angka dari impor migas sebesar 3,47 miliar dolar AS

Perbankan Nasional Harus Jadi Raja ASEAN Indonesia Sangat Diuntungkan dengan Jumlah Penduduk JAKARTA-Perbankan Indonesia harus bisa menjadi pemain andalan dan menjadi raja di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersaing secara global menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Indonesia sangat diuntungkan dengan jumlah penduduk hampir 250 juta serta pertumbuhan kelas menengah yang tinggi.

“Indonesia adalah pasar yang amat renyah bagi industri perbankan.

Karena itu, perbankan nasional harus jadi raja di pasar ASEAN,” ujar Rektor Perbanas Institute, Marsudi Wahyu Kisworo, saat ditemui dalam Anugrah BPR Indonesia 2013 di Niaga Financial Hall, Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengatakan, potensi pasar perbankan nasional masih sangat tinggi. Bankbank di dalam negeri masih bisa menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar-besarnya dan meraup keuntungan setinggi-tingginya.

Tapi penetrasi bank di Tanah Air masih terbilang rendah. Pada segmen microfinance banking, populasi kepemilikan rekening baru mencapai 19%, sedangkan pada segmen commercial banking sekitar 22%.

Tak mengherankan jika 41% penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan finansial, terutama dari perbankan. “Tantangan per-

bankan nasional diperkirakan masih akan besar dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu tantangan besarnya adalah terintegrasinya perbankan ASEAN pada tahun 2020,” imbuh dia.

Dia mengatakan dengan integrasi tersebut maka Indonesia akan menjadi sasaran utama bank ASEAN nantinya mengingat pasar Indonesia yang sangat besar sekitar 60 persen dari total pasar ASEAN. Oleh karena itu, perbankan Indonesia harus mempersiapkan diri dari sekarang, agar tidak hanya market sasaran tapi bisa menjadi pemain di ASEAN. “Pasar Indonesia sangat besar kalau kita tidak siap nanti, adanya bank dari luar yang akan menyerbu pasar kita,” katanya.

Dia menjelaskan, saat ini baru 30 juta orang dewasa di Indonesia yang punya rekening padahal jumlah orang dewasa mencapai 145 juta.

Menurutnya, jika perban-

kan nasional tidak mempersiapkan diri maka jumlah orang dewasa yang belum punya rekening akan diserbu oleh bank dari luar.

Persiapan diri tersebut, bisa dilakukan dengan men-

jaga Good Corporate Governance, teknologi, permodalan, menagemen risiko dan sebagainya. “Jadi ini harus dijaga untuk menghadapi tantangan tersebut,” tukas dia Beberapa indikator positif di dunia perbankan seperti tingkat pertumbuhan sektor perbankan dan kredit ternyata masih sangat rentan de-

ngan gejolak ekonomi yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa periode ke depan.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengungkapkan, sektor perbankan juga sangat bergantung pada aliran masuk dan keluar yang terjadi di pasar keuangan nasional. Ini dikarenakan oleh tingkat likuiditas perbankan memang, menurut dia, tergantung pada dua faktor tersebut. “Perbankan masih tumbuh 17 persen.

Pertumbuhan kredit sendiri mencapai 22 persen. Namun di perbankan yang harus dikhawatirkan kan likuiditas rate. Penting untuk menjaga itu dengan cara mengendalikan inflow dan outflow di pasar keuangan,” tutur Destry.

Dia memaparkan, 61 persen sumber pembiayaan pasar keuangan masih berasal dari perbankan begitu juga total aset institusi keuangan 85 persennya berasal dari sektor tersebut. Untuk itu penting untuk menjaga stabilitas perbankan di Indonesia. “Ruang perbankan semakin sempit.

Padahal, 61 persen sumber pembiayaan itu datang dari bank. 85 persen dari total aset institusi keuangan juga berasal dari sana,” tuturnya. (gam/abd)

BENEFIT OJK

Belum Dirasakan Industri Asuransi JAKARTA-Pelaku industri asuransi di Indonesia berharap kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri perasuransian. Meski sudah banyak hal yang dilakukan lembaga pengawas lembaga keuangan ini, tetapi pelaku industri asuransi belum merasakan benefit dari kehadiran OJK. “Tentu ekspektasi industri asuransi di Indonesia berharap dengan adanya OJK. Namun, OJK masih baru jadi hasilnya sendiri belum kita lihat”, ungkap President Director Avrist General Insurance Gunawan Chan di Jakarta, Selasa (10/12).

Meski berbagai kebijakan yang ada belum terasa secara signifikan oleh industri asuransi, tetapi Gunawan optimis berbagai kebijakan itu akan terasa pada masa mendatang. Secara umum, OJK akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan asuransi. “OJK sudah banyak sekali kebijakanya bagi industri asuransi. Saya rasa OJK memang sudah memperhatikan (pertumbuhan dan perkembangan) industri asuransi di Indonesia”, jelas Gunawan.

Meski sudah hampir satu tahun OJK mengawasi industri asuransi, namun masih ada beberapa usulan yang dirasa perlu diperkuat oleh payung hukum. (gam/abd)

MASUK BURSA

Sidomuncul Berpotensi Peroleh Dana Rp870 Miliar JAKARTA-Penawaran saham perdana PT Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) mendapatkan respon positif dari calon investor. Harga penawaran saham perdana/initial public offering (IPO) Sido Muncul yang ditawarkan sekitar Rp 600 per saham. Tingginya animo investor terhadap saham perseroan menjadikan IPO Sido Muncul diproyeksi oversubscribed atau kelebihan permintaan.

Direktur Utama PT Kresna Sekuritas, Michael Steven mencatat tingginya minat masyarakat terhadap penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Sido Muncul. Sido Muncul melepas sekitar 10 persen sahamnya atau sebanyak-banyaknya 1,5 miliar lembar saham yang ditawarkan ke publik masih sangat sedikit dibandingkan permintaan investor. “Masih tetap 10 persen jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Rencana

itu nggak berubah, tapi malah kurang permintaan. Banyak investor yang meminta saham tersebut,” ujar Michael di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (10/12).

Michael melanjutkan, harga yang ditawarkan ke publik sekitar Rp 600 per saham tidak berbeda dari harga saham yang ditawarkan pada saat public expose beberapa minggu yang lalu.

Dengan penetapan harga perdana saham di kisaran Rp600 per saham dan jumlah

saham yang akan dilepas ke publik sebanyak 1,5 miliar itu, maka, Sido Muncul diharapkan mampu meraih dana segar dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

nanti mencapai sekitar Rp870 miliar. ““Pokoknya tidak jauh dari harga yang kita tawarkan pada saat public expose

sebesar Rp 540 - Rp 660 per saham. Tapi angkanya sekitar Rp 600 per saham lah. Insya Allah dan mudah-mudahan di harga segitu,” ucapnya.

Michael optimis saham perseroan akan diserap oleh investor lokal dan asing dengan porsi seimbang, sebesar masing-masing 50 persen.

Michael mengungkapkan bahwa investor asing lebih berminat membeli saham perseroan ketimbang investor lokal. . Untuk itu pihak sekuritas menjaga agar komposisi domestik dan asing seimbang.

Diharapkan komposisinya 50%:50%.

Tingginya animo investor terhadap saham perseroan menjadikan IPO Sido Muncul diproyeksi oversubscribed atau kelebihan permintaan.

“Kita maunya rata lah antara domestik dan asing. Tapi yang banyak minat investor asing.

Namun kita optimis IPO Sido Muncul akan terjadi oversubscribed,” tutup Michael.

Diketahui sebelumnya, perseroan menawarkan harga saham IPO pada kisaran Rp540 sampai Rp660 per saham. Dana hasil IPO nanti, sebanyak 56% digunakan untuk modal kerja, lalu 42% untuk kegiatan operasi dan ekspansi investasi. Sedangkan sisanya sebesar 2% untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi perseroan.

Dalam pelaksanaan IPO tersebut, Sidomuncul menunjuk PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Di jadwalkan, perseroan mencatatkan saham perdananya (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 18 Desember 2013 pekan depan. (gam)

4

LINTAS JATIM

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

ari armadianto/koranmadura

AKSI PERINGATI HARI HAM. Puluhan orang tergabung dalam Komite Buruh dan Rakyat Jawa Timur Bergerak menggelar aksi memperingati Hari HAM di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (10/12). Dalam aksinya, mereka menentang rencana pemerintah memberlakukan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemprov Deklarasi Lawan Korupsi SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak masyarakat Jawa Timur untuk bersamasama berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Ajakkan tersebut ditandai dengan deklarasi 'tidak korupsi atau melawan korupsi' di Gedung Negara Grahadi, Selasa (10/12) kemarin.

Deklarasi ini ditandai dengan ikrar yang dilakukan oleh para perwakilan pengusaha, pemerintah, dan pelajar, serta dilakukan penyematan pin oleh Sekertaris Daerah (sekda) Provinsi Jawa Timur DR Rasiyo, MSi dan Wakapolda Jawa Timur Kombes Pol Suprojo W.S. Rasiyo mengatakan peringatan hari anti korupsi dan deklrasi untuk tidak korupsi di Jawa Timur ini harus diapresiasi dengan baik, karena ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memberantas korupsi di Jatim.

"Karena itu, mulai hari ini (kemarin, red) semua elemen masyarakat, baik Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengusaha, pelajar, dan tokoh masyarakat perang terhadap korupsi harus dilakukan, karena berbahaya bagi bangsa dan negara," tandas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Menurutnya, perlu komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. Untuk pemprov Jatim, bentuk komitmen dalam memberantas korupsi

yakni melakukan kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya tentang pelayanan Pusat Pelayanan terpadu (P2T). Sebab, saat ini di pelayanan P2T ini merupakan birokrasi yang rawan korupsi maka itu pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan KPK. Tidak hanya di P2T saja, pemerintah provinsi juga melakukan kerjasama dengan KPK yaitu untuk pengawasan di jembatan timbang yang ada di Jatim, dengan adanya kerjasama dengan KPK ini membuat Provinsi Jatim menjadi provinsi yang pertama di Indonesia dalam melakukan pengawasan di Jembatan timbang. Selanjutanya pihaknya juga melakukan kerjasama dengan KPK di bidang pelayanan rumah sakit, dan juga yang terbaru yaitu kerjasama KPK dengan BKD Jatim dalam seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan program Computer Assist Test (CAT) dengan sistem ini hasil atau nilai tes PNS ini langsung keluar tanpa ada rekayasa.

“Dengan adanya pen-

andatanganan Fakta Intergritas antara Pemprov Jatim dan KPK akan membuat penanganan dan pengawasan terhadap korupsi lebih ketat, sehingga tidak diharapkan peluang korupsi yang dilakukan para pejabat semakin mengecil dan tidak ada lagi pejabat yang berurusan dengan hukum,” paparnya.

Ia menambahkan, peringatan kali ini menjadi momentum yang kuat bagi pemberantasan korupsi untuk memperbaiki martabat bangsa dengan menciptakan Indonesia bersih.

“Korupsi harus dilawan karena korupsi dapat merugikan keuangan dan sendi-sendi perekonomian negara, serta menghambat gerak maju pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakapolda Jatim, Kombes Pol Suprojo W.S dalam upacara deklarasi Korupsi mengatakan kasus korupsi saat ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh semua elemen masyarakat di Jatim, maka itu mulai hari ini korupsi merupakan musuh bersama yang harus dihadapin bersama–sama.

“Mulai hari ini semua elemen di Jatim baik itu pemerintah, pengusaha, pelajar, dan tokoh masyarakat di Jatim wajib melawan kasus korupsi, dengan menyatakan korupsi No, kejujuran Yes,” katanya. (han)

FASUM-FASOS

Pemkot Ancam Umumkan Nama Pengembang Nakal SURABAYA - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemerintah Kota Surabaya memberi deadline bagi seluruh pengembang perumahan yang ada di Surabaya untuk segera menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pada Pemkot Surabaya. Dari data yang dimiliki DCKTR, di Surabaya setidaknya terdapat 200-an pengembang. Dari jumlah ini, DCKTR telah berkirim surat pada 55 pengembang.

"Kami berikan waktu dua kali tujuh hari, jika tidak segera diserahkan akan kita umumkan di media massa, nama-nama pengembang yang nakal tak bersedia menyerahkan fasum dan fasos," kata Kepala DCKTR, Eri Cahyadi kepada wartawan, Selasa (10/12).

Menurut Eri, surat pertama sudah dilayangkan dalam pekan ini, dan jika dalam waktu tujuh hari tak kunjung diserahkan, maka DCKTR akan

han/koran madura

BERI DEAD LINE. Kepala DCKTR Eri Cahyadi saat memberi dead line dua pekan kepada pengembang untuk menyerahkan fasum, Selasa (10/12). segera mengirimkan surat ke-dua. Jika tetap saja tak diserahkan, maka nama pengembang itu akan diumumkan di media massa.

Mantan Kabag Bina Program ini mengatakan, penyerahan fasum ini diutamakan adalah fasum jalan karena pe-

INVASI BARU

ITS Lahirkan Motor Listrik dan Gas

Tabung gas yang dimodifikasi di motor.

ara/koran madura

TERKONEKSI BROADBAND

Telkom Targetkan 20 Juta Rumah SURABAYA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menargetkan sedikitnya 30 persen dari rumah tangga di Indonesia atau sekitar 20 juta pelanggan sudah terkoneksi akses internet berkecepatan tinggi (broadband) pada tahun 2015.

General Marketing Divisi Telkom Timur, Mulyanta, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/12), mengatakan Telkom terus melakukan pengembangan jaringan “broadband” dalam rangka menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Mulyanta, bentuk keseriusan Telkom dalam mendukung digitalisasi Indonesia dibuktikan melalui

gelaran program Indonesia Digital Network (IDN) yang terdiri dari Indonesia Digital Ring (id-Ring), Indonesia Digital Access (Id-Access) dan Indonesia Digital Convergence (Id-Con).

Mulyanta menjelaskan ID-Ring adalah pengembangan infrastruktur jaringan transport pada proyek Palapa Ring untuk menghubungkan seluruh jaringan “backbone” berbasis serat optik.

Hingga saat ini, Telkom telah mengoperasikan jaringan infrastruktur broadband nasional sepanjang lebih dari 26 ribu kilometer yang terdiri dari serat optik backbone dan regional metro.

Bentangan jaringan infrastruktur yang dinamakan IDN 2015 itu mencakup Ring

Sumatera sepanjang 6.891 km, Ring Jawa 8.178 km, Ring Kalimantan 4.293 km, Ring Sulawesi dan Maluku Utara 5.422 km, Ring Bali-Nusa 1.490 km, dan Maluku-Papua 25 km.

Selain pengembangan jaringan serat optik, lanjut Mulyanta, Telkom juga akan menghadirkan lebih kurang tiga juta akses internet tanpa kabel (wifi) di seluruh Indonesia untuk merealisasikan program digitalisasi.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Technical Advisor Inmark Digital, Enda Nasution, mengemukakan pengguna internet di Indonesia terus tumbuh secara signifikan, seiring kemudahan akses yang tersedia dan perangkat pendukung.(ant/dk)

merintah berkeinginan untuk memanfaatkan jalan tersebut sebagai jalan umum penghubung antar jalan utama yang ada di luar perumahan.

Untuk mendukung kebijakan ini, DCKTR saat ini juga mengambil langkah berupa penundaan pemberinan IMB

bagi pengembang baru jika fasum fasosnya tidak jelas.

"Pengembang baru langsung kita minta fasum dan fasosnya, kalau sudah ada BAST (berita acara serah terima) baru IMB-nya keluar," kata dia.

Bagi fasum dan fasos yang sudah dialih fungsikan, DCKTR juga minta pengembang untuk segera mengembalikan fungsi dari fasum dan fasos itu.

Yang pasti, setiap pengembang harus menyediakan minimal 40 persen lahan untuk fasum dan fasos yang terdiri dari jalan, penerangan, drainase, serta taman.

Menurut Eri, meski belum diserahkan, tapi DCKTR juga telah mewajibkan seluruh perumahan membuka akses utama jalan untuk akses umum penghubung antar jalan. Kewajiban ini, kata dia, merupakan amanat dari peraturan daerah nomor 07 tahun 2010 tentang pemanfaatan fasum dan fasos.(han)

Motor Gas Wisanggeni siap untuk dikendarai.

Salah satu mahasiswa mengendarai motor gas.

ara/koran madura

ara/koran madura

SURABAYA – Mahasiswa D3 Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November Surabaya berhasil membuat sepeda motor ramah lingkungan yang berbahan bakar gas dan listrik, setelah sebelumnya berhasil membuat prototipe mobil irit Nagageni.

Dosen pembimbing, Hendro Nurhadi Dipl Ing PhD menjelaskan bahwa pembuatan dua jenis sepeda motor tersebut telah dimulai sejak 2012 lalu.

Ide tersebut muncul lantaran beberapa negara maju di dunia tengah gencar memproduksi sepeda motor berbahan bakar gas dan listik. “Sayangnya, di Indonesia masih belum ada yang berani membuat jenis sepeda motor serupa,” terang Hendro, Selasa (10/12).

Sehingga, ia dan beberapa mahasiswanya tertantang untuk mengeksplor kemampuan mereka dalam membuat sepeda motor berbahan bakar listrik dan gas. Setelah satu tahun, akhirnya dua sepeda motor baru pun lahir. Pertama, sepeda motor berbahan bakar gas yang bernama Wisanggeni. Dan yang kedua ialah sepeda motor berbahan bakar listrik berjuluk Rajageni.

Hendro menambahkan, Wisanggeni memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

“Motor ini mampu menempuh jarak 70 kilometer per jam hanya dengan satu kilogram bahan bakar gas saja. Selain itu juga tidak mengeluarkan emisi

gas buang berupa gas CO,” terang Hendro.

Tak hanya itu, Wisanggeni juga mempunyai kelebihan lebih ekonomis. Sebab, gas LPG ukuran tiga kilogram pun bisa digunakan sebagai bahan bakar.

Tabung gas tersebut dapat diletakan di bawah tempat duduk pengemudi. Sebagai pengaman, pada tabung gas juga dilengkapi alat regulator serta sensor gas.

Sementara untuk desainnya, Wisanggeni memiliki tampilan yang cukup menarik. Hendro dan timnya mengadopsi beberapa bentuk motor laki-laki lalu mengkombinasikannya dengan warna merah dan putih.

Hendro mengaku, desain tersebut merupakan karya timnya sendiri mengikuti selera pasar.

Sedangkan untuk Rajageni, desainnya lebih modern layaknya motor matik. Dengan bahan bakar listrik, Rajageni pun mampu berjalan dengan kecepatan maksimal 75 kilometer per jam. “Dengan adanya kendaraan yang menggunakan energi alternatif, ketergantungan akan bahan bakar minyak bisa semakin berkurang,” ujar Hendro menambahkan.

Meski begitu, Hendro menegaskan bahwa masih perlu adanya pengembangan dari kedua prototipe tersebut. Salah satunya dari aspek mesin motor. Untuk saat ini, mesin yang digunakan masih memanfaatkan yang ada di pasaran. Namun, untuk ke depannya akan diusahakan membuat sendiri. (ara)

LINTAS JATIM

5

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

GRATIFIKASI MODIN KUA

MUI Minta Kemenag Mencari Solusi SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta Kementerian Agama, khususnya kantor wilayah provinsi, untuk mencari solusi tentang persoalan Kantor Urusan Agama perihal tuduhan gratifikasi terhadap modin dan penghulu.

"Harus segera diselesaikan masalah ini, jangan sampai berlarut-larut dan membuat resah masyarakat.

Kanwil Kemenag Jatim harus memanggil semua yang terlibat dan mencarikan solusinya," ujar Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/12).

Menurut dia, kasus gratifikasi yang bergulir kali ini karena adanya patokan harga dari oknum tertentu. Kepada keluarga yang memiliki hajatan pernikahan, biasanya ditentukan besaran biaya yang dikeluarkan.

"Nah, kalau di KUA kan biayanya hanya Rp30-35 ribuan. Tapi karena sudah dipatok harga tertentu maka ada yang tidak terima karena jumlah yang sangat besar.

Ini yang harus dipecahkan masalahnya," kata dia.

Tentang pemberian dari keluarga yang memiliki hajatan, menurut Abdusshomad Buchori, bisa dianggap shadaqah atau manusiawi.

Sebab biasanya, pemberian itu sebagai pengganti transportasi perjalanan menuju rumah atau masjid sebagai tempat akad nikah.

Tidak itu saja, hal seperti itu sudah dinilai sebagai hal lumrah atau budaya. Sebab, seorang penghulu tidak akan ke rumah atau mendatangi lokasi akad nikah karena tidak sanggup dengan biaya yang dikeluarkan.

"Sehingga memang seharusnya orang menikah itu di Kantor KUA. Tapi, kultur dan ritualnya kan menikah di rumah atau masjid, kemudian hari Sabtu atau Minggu. Nah, kalau sekarang muncul tud-

ingan gratifikasi maka penghulu akan lebih hati-hati dan imbasnya ke masyarakat sendiri," ucapnya.

Selain kultur, jika menikah di Kantor KUA, masyarakat biasanya enggan.

Di samping antre atau menunggu, biasanya juga masih diliputi perasaan gengsi.

Dengan demikian, pihaknya berharap Kemenag untuk berkoordinasi dengan menyelesaikan semua penghitungan anggaran jika ingin semuanya transparan. Di antaranya untuk penghulu, modin dan sejumlah pihak yang terlibat.

Terkait persoalan ini, pihaknya mengaku sudah mendapat laporan, baik melalui sms atau pesan singkat dan telepon. Namun, lanjut dia, karena masih menunggu perkembangan maka MUI belum bisa bersikap apa-apa.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur H Sudjak MAg akan mengikuti keputusan KUA se-Jatim untuk tidak menikahkan pasangan pengantin di luar jam kerja.

"Itu kewenangan Kepala KUA, apalagi keputusan itu sebetulnya mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi nikah dilaksanakan di Kantor KUA," tuturnya.

Namun, tradisi masyarakat yang berkembang selama ini juga diakomodasi dalam peraturan itu pada ayat 2 bahwa pernikahan dapat dilaksanakan di luar kantor atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan pegawai pencatat nikah (Kepala KUA).

"Tapi, hal itu merupakan dilematis, karena menikahkan di luar jam kantor yang sudah menjadi sebuah tradisi itu di mata hukum justru dianggap sebagai sebuah gratifikasi jika menikahkan di luar kantor dan mendapat sangu," ujarnya. (ant/fqh/dik)

BERSIHKAN KALI. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tengah membersihkan Kali Mas Surabaya dari sampah dengan menggunakan perahu karet.

han/koranmadura

Banjir Ancam Dua Daerah Aliran Bengawan Solo dan Sungai Brantas Awal Januari 2014 Berpotensi Terjadi Banjir SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menyebutkan daerah sepanjang aliran Bengawan Solo dan Sungai Brantas awal Januari nanti diperkirakan banjir. Pasalnya data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi terjadi Januari hingga Maret 2014.

"Januari- Maret curah hujan diprediksi tinggi sehingga rawan banjir," ujar Kepala BPBD Jawa Timur, Sudharmawan, Selasa (10/12).

Sudarmawan mengatakan, puncak banjir tersebut di wilayah Jatim bagian utara seperti Ngawi, Bojonegoro,

Tuban dan Lamongan serta sekitar Sungai Brantas yakni Mojokerto dan Jombang.

“Pompa air telah kita siagakan di enam titik di wilayah Bengawan Solo dan empat titik di Sungai Brantas,” ujarnya.

Menurut Sudarmawan, dengan adanya pompa tersebut

diharapkan bisa mengalirkan luapan air di dua sungai itu ke daerah yang telah direncanakan menjadi aliran air, sehingga tidak akan lama genangan air khususnya yang menerpa perkampungan warga di sekitar Bengawan Solo dan Brantas tersebut.

“Kita sudah petakan, nantinya air itu akan dibuang sesuai skema yang telah disiapkan petugas di lapangan,” tuturnya.

Selain pompa, Darmawan juga mengaku telah menyiagakan ribuan karung pasir ke wilayah sekitar Bengawan Solo dan Brantas itu, karung

pasir itu diharapkan bisa menghalau datangnya luapan air yang lebih parah lagi.

Sementara terkait, kemungkinan akan adanya bantuan dari pihak ketiga termasuk dari partai politik yang kemungkinan akan ikut memanfaatkan momen musibah banjir untuk merayu pemilih dengan mendirikan berbagai posko bantuan, Darmawan tetap mempersilahkannya.

“Kalau memang itu melanggar kan yang berhak menindak Panwaslu, bukan kami, jadi silahkan saja siapapun membantu korban bencana nanti,” tuturnya.

BPBD Jatim sendiri hingga kini telah mengantongi dana tak terbatas untuk menghadapi bencana itu dan siap dikucurkan kapanpun, namun setidaknya sudah ada kejelasan dana Rp 3,5 miliar untuk mengatasi bencana saat ini, belum lagi ada bantuan dana dari BNPB yang secara total mengalokasikan Rp 100 miliar untuk seluruh bencana di Indonesia.

“Masalah dana kita tidak hawatir, pihak luar juga kalau membantu dana, kita arahkan langsung ke masing-masing kabupaten/kota, bukan lewat BPBD Jatim,” tegasnya. (ara)

TINGKATKAN PELAYANAN

Pelindo III Dengar Keluhan Perusahaan Pelayaran

ara/koran madura

DIDUGA KORBAN PEMBUNUHAN. Warga menemukan mayat perempuan paruh baya yang dibuang di pinggir tambak, diduga korban pembunuhan tergeletak di area tambak Jl. Sutorejo Barat 2.

DI PINGGIR TAMBAK

Warga Menemukan Mayat Perempuan SURABAYA - Mayat perempuan paruh baya ditemukan di pinggir tambak Jl Sutorejo Barat Selasa (10/12).

Abdul Rochim pria pertama yang menemukan langsung melapor pada satpam perumahan, yang dilanjutkan ke pihak Mapolsek Mulyorejo.

Mayat tersebut memiliki ciri ciri rambut ikal, tinggi sekitar 150 cm, memakai baju batik putih dengan bawahan biru. Dari mulut korban, terlihat mengeluarkan darah, serta lebam.

Dugaan sementara, korban merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelaku.

"Kelihatannya ini baru saja dibuang, sebab tadi saya kesini pukul 09.30 WIB, disini belum ada (Mayat korban), usai saya dari rumah, pukul 11.00 WIB, korban sudah tergeletak, " Terang Rochim, warga yang rumahnya tidak

Kelihatannya ini baru saja dibuang, sebab tadi saya kesini pukul 09.30 WIB, disini belum ada (mayat korban), usai saya dari rumah, pukul 11.00 WIB, korban sudah tergeletak,”

Abdul Rochim Warga Setempat

jauh dari lokasi mayat.

Dugaan tersebut, diperkuat dengan adanya bekas ban mobil dekat mayat korban, kaki kanan korban terdapat tanah yang me-

nyerupai garis roda. Kemungkinan korban dibuang dari kendaraan dan sempat terlindas.

Kanit Reskrim Polsek Mulyorejo AKP Budi Waluyo menduga mayat sengaja dibuang dan kartu identitasnya diambil pelaku," mayat tersebut diduga korban pembunuhan, karena terdapat luka dileher, punggung dan lebam disekujur tubuh, saat ini kami masih melakukan penyidikan serta meminta keterangan saksi," terangnya.

Bagi yang merasakehilangan keluarganya dengan ciri-ciri seperti korban, diharapkan datang ke Polsek Mulyorejo. “Mungkin ada yang merasa kehilangan keluarganya, atau yang mungkin mengenalnya kami persilahkan datang kesini (Polsek Mulyorejo) untuk kroscek,” tandasnya.(ara)

SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III mengumpulkan para pimpinan perusahaan pelayaran petikemas domestik untuk mendengarkan keluhan seputar pelayanan ke pelabuhan. Setidaknya ada lima belas perusahaan pelayaran yang diundang untuk memberikan masukan guna meningkatkan pelayanan di seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III. Kegiatan tatap muka langsung itu dilakukan selama tiga hari (10-12/12) dengan melibatkan seluruh elemen layanan di PT Pelindo III mulai dari kantor cabang hingga anak perusahaan.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo III Husein Latief mengatakan apa yang dilakukan Pelindo III merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan pelayanan. Menurutnya, para perusahaan pelayaran inilah yang mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pelindo III. Dengan adanya tatap muka langsung ini, diharapkan dapat diketahui kekurangankekurangan yang ada di setiap pelabuhan yang nantinya dapat ditingkatkan.

"Kita mau mereka terbuka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka dari itulah kegiatan ini dilakukan dengan konsep tatap muka langsung dengan perusahaan pelayaran satu-persatu," katanya saat mengawali kegiatan tatap muka langsung dengan PT Tanto Intim Line, Selasa (10/12).

Husein melanjutkan kegiatan tatap muka ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh Pelindo III. Setiap tahun Pelindo III mengundang operator pelayaran petikemas domestik untuk duduk bersama memecahkan permasalahan di pelabuhan. Pihaknya mengaku setiap tahun pasti ada

permasalahan baru yang harus segera ditangani utuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

"Permasalahan pasti selalu ada dan kami berkomitmen untuk memperbaiki itu semua.

Mereka selalu kami tanya apakah ada perubahan setiap kali tatap muka ini dilakukan, dan jawaban mereka ada. Artinya kegiatan ini efektif dalam menampung dan menyelesaikan keluhan pelanggan," tambahnya.

General Manager PT Tanto Intim Line H.Moningka mengungkapkan bahwa pihaknya cukup terbantu dengan tatap muka langsung yang diadakan oleh Pelindo III. Dirinya mengaku dapat menyampaikan keluhan-keluhan secara langsung tanpa ada batasan apapun.

"Kami bilang apa adanya, seperti kurangnya kapal tunda di Pelabuhan Tanjung Perak, manuver kapal yang terganggu jika tambatan sedang penuh, kondisi alat bongkar muat di

Terminal Petikemas Surabaya yang tidak memadahi," kata Moningka.

Tatap muka langsung dengan perusahaan pelayaran petikemas domestik merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Pelindo III. Kegiatan ini diadakan untuk menjaring aspirasi dan keluhan-keluhan seputar pelayanan petikemas domestik di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III. Tahun 2013 ini ada lima belas perusahaan petikemas domestik yang diundang untuk mengikuti kegiatan tatap muka langsung. Mereka adalah PT Suntraco Intim Transport, PT Tanto Intim Line, PT Samudera Shipping Service, PT Bintang Jasa Samudera Line, PT Caraka Tirta Perkasa Line, PT Taruna Kusan Eksplosif, PT Pelayaran Alkan Abadi, PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Jaya Kusuma Perdana Line, PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa, PT Namsurya Citra Line, PT Mentari Sejati

Perkasa, PT Salam Pasific Indonesia Line, PT Meratus Line, dan PT Timur Asri Laut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa wujud nyata komitmen kerja sama antara PT Pelindo III (Persero) dengan perusahaan pelayaran petikemas domestik terbukti dengan terjadi peningkatan jumlah rute pelayaran petikemas domestik dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Kawasan Timur Indonesia dan sebaliknya. Pada 2012 lalu rute pelayaran domestik hanya 29 rute, namun hingga November 2013 telah bertambah menjadi 32 rute.

Hal itu tak lepas dari dukungan Pelindo III terhadap perusahaan pelayaran yang membuka rute baru di wilayah kerjanya. Bentuk dukungan, di antaranya pemberian previlage terhadap perusahaan pelayaran untuk melakukan ekspansi terhadap rute yang baru dirintis serta jaminan kemudahan dalam hal pelayanan dan penyediaan fasilitas. (ara)

ara/koran madura

SHARING. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III saat melakukan sharing dengan para pimpinan perusahaan pelayanan petikemas domestik.

6

PROBOLINGGO

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

TANAMAN

PELANGGARAN LALIN

Musim Hujan, Kualitas Tembakau Menurun PROBOLINGGO - Hujan yang terus turun membuat petani tembakau harus bersabar, karena terpaan air hujan dapat menurunkan rendemen dan kualitas tembakau Ketua Asosiasi Petani Tembaau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudzakkir membanarkan, adanya kekhawatiran para petani tembakau di Kabupaten Probolinggo. Karena banyak tanaman petani yang masih belum dipanen secara total.“Kalau hujan petani tembakau sedikit mengalami keresahaan karena bisa mengancam kepada hasil tembakaunya,”katanya Selasa (10/12).

Menurutnya, akibat tanaman tembakau terkena guyuran hujan, tanaman akan rusak karena tidak menghasilkan daun yang memenuhi standar. Tanaman yang rusak ini nyaris tidak menghasilkan apaapa. Biasanya secara normal, tanaman tembakau dapat dipanen tiga atau empat kali.

Apabila terkena hujan, mungkin hanya dipanen satu kali begitu terkena hu-

pengeringan rajangan daun tembakau.“Proses pengeringannya petani dilakukan dengan menggunakan bantuan sinar matahari,” tandasnya.

Kalau sudah seperti ini, kata dia, harapan untuk memperoleh keuntungan menjadi sirna. Terkadang, justru kerugian besar yang akan ditanggung karena biaya operasional bercocok tanam tembakau yang sudah dikeluarkan pun tidak sedikit.

Bertani tembakau memang harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit.

Biaya-biaya itu digunakan untuk mengolah lahan, pembelian bibit, pemupukan, pembasmian hama dan operasional tambahan lain.

“Kalau panen berhasil, petani tembakau akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Tetapi memang seringkali musibah tidak dapat dihindari dengan adanya kejadian gagal panen akibat hujan,”imbuh Mudzakir.

Tak hanya itu, modal bertani tembakau diperoleh dari hasil pinjaman dari orang lain. Kalau petani berun-

Pengendara Main Terobos

AMBROL. Tebing jurang jontro dari ketinggian 200 meter sempat menutupi akses jalan menuju Gunung Bromo, Selasa (10/12).

Tanah Longsor Menutup Akses Bromo PROBOLINGGO – Sebuah tebing di wilayah Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, mengalami longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun material longsoran di kawasan Jurang Jontro ambrol dari ketinggian sekitar 200 meter, sempat menutupi akses jalan menuju Gunung Bromo.

jan. Setelah terkena hujan, biasanya tanaman akan layu karena sistem perakaran menjadi busuk terendam air. Sisa daun yang ada kalau masih dapat dipanen akan dibeli dengan klasifikasi daun tembakau kualitas rendah.”Yang jelas harganya akan terancam turun, karena kualitasnya kurang baik,”terang Mudzakir.

Mudzakir menambahkan, saat ini hujan yang terus turun maka sinar matahari juga enggan menampakkan diri. Sehingga Kondisi cuaca seperti ini kata Mudzakkir juga akan mengganggu proses pasca panen tembakau untuk

tung dapat panen besar, maka akan untung dan dapat mengembalikan pinjaman.

Sebaliknya, kalau terjadi peristiwa gagal panen akibat hujan seperti ini, maka akan mengalami kerugian berlipat, yakni kerugian tidak mendapatkan hasil panen, kerugian pengeluaran untuk operasional bertanam tembakau itu, serta masih punya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman .

“Biasanya Pemberi pinjaman biasanya tidak mau tahu soal kerugian yang dialami akibat gagal panen petani, yang penting hutangnya tetap dibayar,”pungkasnya. (fud)

hud/koran madura

Wisatawan yang hendak naik maupun turun, terpaksa menunggu. Kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melewati longsoran.

Aparat pemerintah dari BPPD Probolinggo mengerahkan alat berat menyingkirkan material yang menutupi jalan.

Bahkan, masyarakat setempat beserta aparat kepolisian dan TNI, bahu membahu menyingkirkan batu dan tanah untuk mempercepat pengosong akses jalan dari tanah longsoran. "Ini kita terapkan sistem buka tutup. Kendaraan dari atas dan bawah bergantian," kata Kapolsek Sukapura AKP Wijaya, Selasa (10/12).

AKP Wijaya mengatakan, lokasi longsor berjauhan dari permukiman. Selain itu, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah sangat sepi.

“Kami langsung melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana

Alam Daerah (BPBD) untuk segera memulihkan kondisi jalan dari timbunan material tanah,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan, Maryoto, mengaku masyarakat dan wisatawan harus waspada terhadap cuaca yang belakangan mulai meninggi intensitas hujannya.

Peristiwa longsor di kawasan ini, kata dia, disebabkan oleh kontur tanah yang labil. Pasalnya, daerah itu sempat diguyur hujan. “Hujan deras sempat melanda daerah itu. Mungkin ini yang menyebabkan tanah di daerah itu longsor,” imbuh Maryoto.

Lebih lanjut, Maryoto, mengimbau agar saat melewati pegunungan seperti kawasan Gunung Bromo ini,

longsoran bisa saja terjadi. Di kawasan ini ada sedikitnya 9 titik rawan longsor. Jadi memang harus hati-hati dan waspada.

“Kawasan ini rawan bencana longsor. Memasuki musim hujan, ancaman longsor harus kita waspadai. Kami harapkan, untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Tujuannya, agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat,” ucapnya.

Wisatawan Lokal Balik Kucing Terjadinya tanah longsor, membuat sebagian wisatawan yang hendak berkunjung ke obyek wisata gunung Bromo balik kucing. Pasalnya, akses jalan satu-satunya yang hendak ke kawasan gunung Bromo tersebut macet tertimbun tanah longsoran.

"Sebagian banyak yang kembali pulang karena akses jalan satu-satunya tidak bisa dilewati," ujar seorang anggota BPD desa Sukapura, Hari Purnomo.

Sebagian wisatawan yang balik kucing itu, kebanyakan wisatawan lokal. Sedangkan wisatawan manca negara memilih menunggu sampai akses jalan menuju Bromo

kembali normal.

Untuk memulihkan akses jalan akibat timbunan tanah longsor itu, warga sekitar bersama Dinas terkait melakukan pembersihan sisa-sisa tanah longsor yang menutupi jalan aspal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro saat dikonfirmasi terkait kejadian itu membantah tidak berpengaruh terhadap pengunjung obyek wisata gunung Bromo. "Kejadian itu tidak berpengaruh terhadap keberadaan pengunjung Bromo," katanya.

Terbukti, meski terjadi tanah longsor sejak Selasa (9/12) sore kemarin, wisatawan terlihat normal. Bahkan, banyak hotel-hotel dan penginapan di kawasan Bromo penuh dengan tamu.

"Banyak hotel yang penuh dengan tamu. Jadi kejadian itu tidak berpengaruh terhadap pengunjung wisatawan Bromo," kilahnya.

Normalnya kondisi obyek wisata gunung Bromo tersebut, saat dia sendiri mengantarkan keluarganya yang hendak berkunjung ke Bromo. (hud).

PROBOLINGGO - Meski sudah ada Traffic light (rambu lalulintas) di perempatan pasar Wonoasih, namun terkesan tidak berfungsi.

Pasalnya, banyak temuan pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan.

Salah satunya, dengan menerobos Traffic light.

"Meskipun lampu merah menyala terkadang banyak pengendara yang tidak patuh dan main terobos," ujar warga setempat, Musta'in kepada wartawan, Selasa (10/12).

Melihat banyaknya pengendara kendaraan yang tidak patuh terhadap rambu-rambu lalulintas, rawan kecelakaan sangat berpeluang besar. Padahal, di perempatan itu sudah ada pos penjaga petugas.

Selain itu, Traffic light di perempatan Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan. Di perempatan tersebut, juga banyak temuan pengendara kendaraan yang kurang patuh terhadap rambu-rambu lalulintas.

Bahkan, meskipun sudah ada rambu lalulintas menyala merah, namun masih saja ada pengendara yang bandel menerobos jalan.

Padahal, disitu juga terdapat pos penjaga petugas.

Menurut warga sekitar, meskipun sudah ada pos penjaga, namun pos tersebut jarang ditempati. "Jarang sekali ada petugas yang stanby," terang Muhammad Saleh.

Menurut dia, tidak adanya petugas yang melakukan penjagaan, membuat pengendara kendaraan seringkali menganggap remeh dengan keberadaan Traffic light. "Padahal, kondisi main serobot itu sangat rawan dengan kecelakaan," katanya. Terbukti, tidak jarang di lokasi tersebut seringkali terjadi musibah kecelakaan, walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.(ugi)

ilustrasi/m.okezone.com

SIDAK

Kanwil Kemenkumham Sidak Posbakumdin PROBOLINGGO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan sidak bersama Rutan kelas I Surabaya, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) yang melayani para pencari keadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo.

“Sebagai tindak lanjut UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Posbakum secara intens,”ujar Noor Prapto, dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Selasa (10/12).

INTENS. Sidak Kemenkumham Jawa Timur melakukan sidak dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Posbakum secara intens.

hud/koran madura

Noor Prapto mengatakan, program bantuan hukum tersebar diberbagai kementerian/lembaga, terutama di Mahkamah Agung. Namun, untuk tahun 2013 pengelolaannya disatukan di Kemenkumham termasuk anggarannya sekalipun.

“Tidak bisa dipungkiri, untuk dapat mejalankan suatu program kegiatan yang anggarannya ditempatkan berbeda, memang bukan perkara yang mudah. Alhasil Kanwil Kemenkumham Jawa Timur baru bisa melakukan ferifikasi sebanyak 26 lembaga dan mengakreditasi 24 lembaga bantuan hukum,”tandasnya.

Untuk kriteria pemberi

bantuan hukum, terlihat sedikit perubahan pada butir MoU. Disimpulkan terdapat poin yang harus dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum.

“Persyaratan yang harus dipenuhi itu adalah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU 16/2011, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum,”terang Noor Prapto.

Sementara itu, Ketua Pos Bakumdin dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Erlin Cahaya Sugiarti, SH.MH, mengatakan meskipun sedikit terlambat, namun perjuangan dan usaha sudah membuahkan hasil.

Ia berharap, penyelenggaraan bantuan hukum ini dapat membuka akses seluasluasnya kepada masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum. “Kami tidak ingin mempersulit masyarakat mendapatkan bantuan hukum disini, tapi kami juga ingin agar bantuan hukum tepat sasaran,” terangnya.

Diketahui, pelayanan yang diberikan Pos Bakumdin berupa pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan kosultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberi Bantuan Hukum di persidangan.(hud).

fud/koran madura

MEMBUDAYA. Kesenian Kuda Kencak masih banyak diminati oleh warga pulau Gili Ketapang saat ada hajatan.

KESENIAN

Kuda Kencak Masih Membudaya PROBOLINGGO - Meski banyak hiburan modern belakangan ini sudah bermunculan, namun di wilayah Kabupaten Probolinggo, kesenian tradisional kuda kencak masih diminati oleh warga khususnya di daerah yang masih sepi akan hiburan rakyat.

Menurut, Sumari (45) warga desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, kesenian kuda kencak masih diminati masyarakat ketika ada keluarga memiliki hajatan. “Kesenian Kuda Kencak merupakan hiburan untuk warga kalau punya hajat, seperti pernikahan atau hi-

tanan puteranya,” terangnya Selasa,(10/12).

Menurutnya, banyaknya minat warga untuk mendatangkan kesenian yang diperankan oleh seekor kuda yang dihias dengan aksesoris menarik dan pawang kuda, serta diikuti dengan lagu kidungan menjadi daya tarik masyarakat gili untuk menontonnya.

“Kalau sudah ada yang mendatangkan kuda kencak, warga gili berbondong-bondong melihatnya. Kesenian ini masih banyak orang yang menyenanginya,”kata Sumari.

Senada disampaikan, H.Solihin, mengatakan umumnya warga pulau Gili

Ketapang masih haus akan hiburan rakyat. Ketika ada hajatan warga yang mendatangkan kuda kencak, tak segan memboyong keluarganya untuk datang melihatnya. “Ini terjadi kalau sudah ada kuda kencak di desanya,”tandasnya.

Untuk mendatangkan satu ekor kuda kencak, lanjut dia, keluarga tersebut harus mengaluarkan kocek yang relatif mahal. Satu ekor harganya sebesar Rp 700 ribu. “Tinggal hitung saja berapa ekor kuda kencak yang akan didatangkan dalam hajatan tersebut,” pungkas H.Solihin.(fud).

OPINI

Jejak SBY di Madura

salam songkem

Melegalisasi Suap

S

uap di Indonesia menjadi musuh rakyat. Akil Mochtar digulingkan dari jabatannya sebagai Ketua MK karena tertangkap basah menerima suap. Siapa pun yang terlibat kasus gratifikasi suap, apa pun bentuknya, memang harus dijagal, agar tidak berimbas pada yang lain. Lagipula gratifikasi suap itu tak ubahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya, memang tidak dibenarkan secara hukum kenegaraan.

Akan tetapi, di antara riuh penanganan kasus suap, KKN, dan sejenisnya, tiba-tiba diduga muncul upaya melegalisasi suap dan sejenisnya itu. Salah satunya, meskipun tidak sama persis, lelang jabatan kiranya nyaris menyerupai hal itu.

Lelang jabatan ini cenderung ada di daerah kota-kota besar di negara ini. Selama ini terjadi di Inderamayu dan DKI Jakarta. Bisa jadi kemudian lelang jabatan ini akan terus melebar ke daerah lain, apabila memang dianggap tidak dapat dipersalahkan secara hukum.

Lelang memang dibenarkan, namun apabila jabatan yang dilelang, kiranya bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Bahkan sejatinya merupakan suatu kerugian bagi wilayah tersebut, terutama bagi warganya.

Proses lelang jabatan, tak ubahnya memperjualbelikan jabatan yang didasarkan pada berbagai tes kompetensi, namun kurang mengutamakan aspek kapabelitas.

Bahkan kecenderungannya menggunakan kemampuan aspek finansial. Sehingga ditengarai proses lelang itu kurang sesuai dengan semangat perundang-undangan tentang pengangkatan PNS, misalnya PP 100/2000 jo PP 13/2002.

Karenanya masalah lelang jabatan memang perlu diapresiasi. Bahkan tidak ada salahnya apabila dipolemikkan. Agar lelang jabatan yang ada di Indonesia tidak menimbulkan berbagai multi tafsir. Apalagi selama ini, informasi tentang lelang jabatan kurang begitu memadai, sehingga tidak banyak publik mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan lelang jabatan tersebut.

Publik hanya mengetahui sekilas bahwa lelang jabatan setidak-tidaknya melalui proses penawaran tertinggi.

Penawaran tertinggi ini bila tidak salah nyaris menyerupai suap secara terang-terangan untuk terpilih menempati suatu jabatan tertentu. Cara semacam ini tentu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sistem lelang jabatan ini juga ditanggapi negatif oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ryas Rasyid.

Indonesia tidak membutuhkan lelang jabatan. Tetapi, Indonesia membutuhkan kompetensi berdasarkan kelayakan keilmuan, bukan kelayakan pangkat dan jabatan sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Padahal meskipun kepangkatan dan jabatan sudah memenuhi syarat dan keilmuan saja tidaklah cukup. Bila tidak ditopang dengan kompetensi moralitas dan prilaku yang terpuji, maka lelang jabatan itu pun tidak akan membawa perbaikan yang signifikan. (*)

Menata Balau

B

ila musibah datang, tak seorang pun bisa mengelak.

Semua telah ada garisnya, begitu pun nasib manusia. Seperti garis kereta api, tinggal menjalaninya.

Juga garis para caleg, pasangan capres, dan sejenisnya, tinggal menjalaninya pula. Semua telah ada garisnya masing-masing.

Meski buruk-baiknya sudah ditentukan, garis itu tetap masih bisa diperbaiki, mengikuti upaya yang dilakukan masing-masing. Walau pada akhirnya, upaya yang dilakukan manusia akan bertemu juga dengan garis yang telah ditakdirkan. Kendati pun begitu, upaya sebenarnya tidak sia-sia, karena setidak-tidaknya telah berusaha untuk memperoleh yang lebih baik.

Tugas manusia tidak hanya berpengharapan, melainkan berkewajiban berupaya untuk mencari yang terbaik bagi kehidupannya. Bila sesuatu yang terbaik itu telah diikhtiarkan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ada hal lain yang dipastikan lebih baik telah disiapkan oleh sang pengatur bumi dan langit beserta isinya.

Musibah mengerikan yang menimpa Kereta Api Listrik Commuterline dan truk tangki BBM bermuatan premium di perlintasan Bintaro Permai, Tangerang Selatan (Senin 9/12) kemaren merupakan insiden yang tidak pernah diharapkan. Gagal menjadi pimpinan daerah dan ketidaksuksesan lainnya, sudah pasti bukan harapan. Siapa pun sudah pasti berupaya menyelamatkan diri dari semacam itu.

Insiden Bintaro, misalnya, bukan yang pertama kali, jelas itu mengindikasikan adanya tata kelola yang kacau-balau. Balau inilah yang perlu ditata, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan adanya tata kelola yang lebih baik, dapat dipastikan memberikan ketenangan bagi para pengguna jasa kereta.

Demikian juga di sektor pendidikan, yang hanya mampu mencetak pelajar-pelajar bermental anarkis, berjiwa kriminalis, merupakan kekeliruan tata kelola. Apabila tata kelola pendidikan dibenahi dengan memberikan peluang dominan pada penguasaan kognitif, tanpa diimbangi dengan aspek afektif dan psikomotorik, apalagi dengan mengebiri porsi pendalaman keagamaan, maka prospek pendidikan di Indonesia tidak mampu menghasilkan out put yang santun, berwibawa, dan menghargai perbedaan.

Karena itulah, tata kelola di sektor apa pun, sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan, untuk mendapatkan harapan yang terbaik. Bila penataan sudah dilakukan, ternyata naas serupa masih terjadi di kemudian hari, kiranya itulah garis yang telah ditentukan kejadiannya yang tak bisa dielakkan.

Dengan berpikiran semacam ini, maka hidup menjadi lebih mendatangkan kedamaian, di antara kesedihan yang tiba-tiba menyesakkan dada. Karena itulah tangis bukanlah tidak penting, namun menangisi sebuah nasib yang telah digariskan sesungguhnya hakikat kebodohan. (*)

A

7

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

Kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 3 hari (4-6/12) di pulau Madura menjadikan muara sambutan manis oleh masyarakat. Namun di sisi lain terdapat beberapa model variatif cara menyambut orang nomor satu di Indonesia ini dengan tempo penyambutan yang bermacam-macam.

Salah satu contohnya adalah pemasangan atribut partai Demokrat di sepanjang ruas jalan, aksi konvoi motor hingga bergulir pada demonstrasi yang dimotori oleh para mahasiswa.

S

eperti yang terjadi di Sampang, 3 gabungan komplotan para aktivis besar dari 4 kabupaten Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Madura, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Aliansi Ma-

hasiswa Sumenep Menggugat (AMUG) mewarnai aksi besar-besaran melakoni unjuk rasa radikal dan menantang. Bentrokan terjadi dengan aparat keamanan saling mencekam dan memasung aksi saling bentak-membentak.

Aspirasi yang di suarakan menuntut beberapa ritme trobosan, memperbaiki infrastruktur di pulau Madura, diantaranya menyelamatkan aset dan kekayaan Madura, menghentikan impor garam dan eksploitasi migas, dan desakannya segera menuntaskan konflik Syiah di Sampang. Hingga ke titik perhelaian aset perekonomian negara menuntaskan kasus Century dan Hambalang.

Pada hari itu (4/12), kedatangan SBY merongrong sinkronisasi sikap masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang antusias penuh inspiratif, intuitif, energik, labilitas dan ada juga yang cendrung memberontak. Hal tersebut berfungsi pada fit and proper test suatu pernyataan sikap ideal bahwa secara formalitas tipe kepemimpinan SBY masih di nahkodai jejak kontroversial.

Sikap ini tak semua orang searah dan selangkah semuanya bertubi-tubi pada kebijakanya masing-masing. Namun adakah timbul pertanyaan di benak masyarakat selain memaknai kunjungan itu SBY. Apakah masyarakat tidak meragukan dengan seremonial momentumnya secara profit oriented pada dasarnya dalam rangka “apa” dan membawa “misi apa” SBY datang ke Madura?

Jika hanya sebatas silaturrahmi agar terjalin hubungan emosional semakin dekat dengan masyarakat Madura, bukan suatu otoritas yang kongkrit. Melainkan ada kongkalikong yang berbau

serapan suatu modus politik yang tidak diragukan lagi bila kunjungannya hanya sebatas sensasi tanpa membawa misi, maka hal ini adalah etos permainan cendrung ada kepentingan politik menjelang Pilpres 2014 mendatang. Karena banyak cara mengalihkan perhatian publik melalui berbagai rangsangan yang sulit kita tangkap, apalagi menjelang dekade Pilpres 2014. Siapa sangka dibalik tirai yang tersembunyi ada maksud dan umpatan tujuan lain “tersembunyi di balik kata”. Itulah yang mesti kita sadari, di kaji untuk kenyamanan dan kesejehteraan rakyat (welfare state).

Ketika kita memotret sebelum kedatangan SBY. Saya terkejut melihat banyak atribut partai terlalu vulgar di pasang di ruas jalan. Terkesan sebuah protes sosial pencitraan tidak etis dengan pemasangan atribut partai seakan-akan mencederai produktivitas partai lainnya. Jika alasan itu mengarah pada individualis Bapak SBY sebagai pemangku besar di partai Demokrat, maka tidak lain SBY dengan para oknum-oknumnya selain sebatas bersilaturrahmi berarti disela-sela jejaknya ada kesan publik yang terikat pada kepentingan politiknya yang saya nilai sebatas tebar pesona dan sensasi belaka.

Karena Selama ini pemerintah pusat hanya menjadikan Madura sebagai ladang eksploitasi sumber daya alamnya saja. Maka dari itu, sewajarnya aksi-aksi aktivis Mahasiswa mengguncangi di tengah kunjungan SBY upaya ada tawaran langsung tindakan dan manifestasi konflik yang mesti ditangani secara cepat, terlepas masalah atribut partai yang terkesan berlebihan yang menjadi

penafsiran publik cenderung untuk kepentingan politis. Sehingga muncullah tuntutan massa dan para pendemonstrasi untuk mengkritisi.

Seharusnya yang dipasang adalah bendera ‘Merah-Putih’ bukan atribut partai. Karena SBY datang ke Madura bukan dalam rangka kampanye melainkan sikap yang perlu dipahami adalah kunjungan sebagai ‘Bapak Negara’.

Jadi atribut itu dipasang yang menjelma disepanjang jalan merupakan ilustrasi gadang-gadangan tidak baik, hanya merusak keindahan pemandangan tanpa dasar pertimbangan dan alasan yang logis.

Secara definitifnya, kunjungan SBY tidak memiliki tawaran yang jelas terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Madura.

Perlu diperhatikan dengan kunjungan SBY ke pulau Madura, di Sumenep menghabiskan dana sekitar 2,2 M, di Pamekasan 1,5 M, sedangkan Sampang dan Bangkalan dana anggarannya disembunyikan. Dana tersebut mengambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sangat maksimum sekali angka anggaran dana itu jika bergantung pada persoalan penyakit ekonomi (economic desease).

Padahal alokasi APBD tersebut menguras selisih anggaran daerah. Harapan masyarakat tidak hanya sebatas silaturrahmi ketauladanan Presiden menjadikan topeng baru mampu membawa perubahan masyarakat Madura ke arah yang lebih baik. *) Pegiat LPM Universitas Madura (noerusalfan@gmail.com)

Nalar Tradisi dan Post-Identitas

Semenjak jagung dilemparkan dan ditanam, benih-benih bermunculan, tumbuh bunga, rumput, dan ilalang yang tumbuh di halaman belakang.

Dari rumah dan tanah orangorang bergumul, berjungkang diantara realitas komunal yang bercermin pada realitas dirinya. Maka bermunculan entitas kebudayaan yang berdasar pada hidup bersama, pada realitas sukunya.

S

uku sebagai entitas dari kebudayaan menjadikan dirinya berada diantara tebing-tebing sejarah masa lalu, semacam gerak perjuangan terngiang nyangsang di atas kepala, dalam buku-buku dan cerita masyarakat yang disajikan dalam hikayat dan kejung nasehat.

Mereka pun mengakui kita sebagai “Madura”. Madura yang tidak hanya dipahami sebagai tanah gersang yang menghampar (geografis), dan biru laut yang menghampar bersama arus.

Di sini, tubuh kita seperti ditanami kristal garam, lalu mencicirkan darah perjuangan.

Trunojoyo dengan semangat perlawanan, mengusir penjajah dengan kekuatan aroma tanah yang tertanam dalam dirinya, melawan dentum meriam, melawan berbagai bentuk kolonialism yang ditanam di atas tanah dan laut Madura. Tanah sebagai ibu kandung dan laut yang menyimpan berlak-

sa-laksa mutiara; ikan, pasir, rumput laut, dan migas.

Ibu yang punggungnya dirajah dengan paku, tumbuh bunga dan ribuan kupu terbang menenun senja diantara bisik ilalang. Langit terbelah, kristal hujan mencicir seperti keringat yang menyerupai anak panah, melesak menembus jagad, dan perjuangan terus memekik di langit!

“Tanah madura, adalah jiwa yang bergerak melebihi dari arus. Bergelegar menampar halilintar yang tumbuh di bawah meja makan. Madura di sinilah aku menanam benih dan mati terkapar di lahan gersang, dan purnama melajur di atasnya!”

Di tanah ini, di laut ini, tubuh kita terlempar dan tergerus!

Persoalan yang selama ini berkembang adalah Madura dipahami sebagai realitas “kekerasan” yang berjungkang dalam hamparan pemahaman dan nalar yang ‘picik’. Picik yang sengaja digulirkan menjadi dentuman rasialis yang mengetengahkan domain-domain kategorial. Dari sinilah kita harus membela diri. Dalam artian menepis berbagai anggapan apriori yang mereduksi elemen dasar dari pemahaman terhadap entitas kebudayaan itu. Artinya kita harus berjuang untuk membela secara akademik, supaya Madura tidak lagi dipahami dan identik dengan ‘keras’, ’jumud’,’ kaku’, ’pagan’, dan berbagai bentuk subbordinasi yang lain.

Padahal orang madura secara karakteristik memiliki etos kerja yang cukup tinggi, memiliki rasa gotongroyong, hidup dalam damai dengan tetangga dan mampu membuka diri terhadap kebudayaan yang datang dari luar. Orang Madura datang seperti hujan yang membawa ribuan benih dan kupu-kupu terbang di atasnya.

Karakteristik inilah yang memicu berbagai diskriminasi dan anggapananggapan parsial yang mendistorsi Madura sebagai sebuah entitas kebudayaan yang selalu bergerak dinamis mengikuti alur zamannya. Kalau ditelisik lebih jauh, kita akan dibawa pada gulungangulungan ombak yang berjungkang

ke bibir pantai sambil melihat mantra senja, sehabis orang-orang bergulat dengan pukat dan lokan. Jala ditabur dan gelombang menanngkapnya sebagai riak kecil dari masyarakat pesisir.

Selain itu, Madura memiliki seni tradisi yang kerap kita dengar saat sunyi pergi ke dalam malam, dan mencipta berbagai situasi ‘mendalam’.

Seni tradisi yang mengenalkan kita pada teks berlisan atau bertutur, atau semacam bahasa ibu yang membesarkan diri kita, menjadikan kita sebagai entitas terdalam dari ‘Madura’. Bahasa Ibu yang membuat diri kita untuk bersegera pulang di saat kita pergi jauh, dan mengingat kembali kenangan yang telah lampau, kenangan masa kanak-kanak kita di saat gending Macopat mengalun dan berdengung memecah malam sekaligus dengan simbol-simbol yang dibangun di dalamnya. Ada seni tradisi sintung, cahe, ujhung, topeng dhalang, tayub, hadrah, dhiba’, macopat, dan semacamnya. Kesenian yang berakar dan bernadi secara turun-temurun melalui bertutur atau tradisi berlisan dalam masyarakat, yang menjelmakan cipratan bahasa adiluhung dengan muatan perennialitas di dalamnya.

Teks berlisan (fokloer) yang dituntun dengan nalar tradisi. Nalar yang dicerminkan dalam sikap dan perilaku orang Madura itu sendiri. Nalar tradisi, setidaknya sebagai countermain terhadap berbagai asumsi-asumsi paradoksikal terhadap karakter orang madura.

Madura dewasa ini seperti melakukan lompatan-lompatan tradisi, yakni dari tradisi lisan tiba-tiba harus bergumul dengan tradisi virtual yang mengetengahkan drama-drama banal, mencabik-cabik tubuh, pikiran, jiwa sampai pada hati. Identitas lebur dalam salinan teknologi yang dibawa televisi. Seharusnya manusia Madura harus melewati satu tradisi lagi, yakni tradisi literasi atau tradisi keberaksaraan, sehingga dialektika budaya dapat dicerna dan dirasa.

Nalar tradisi hakikatnya di dukung oleh spirit teks madura yang digubah

menjadi hikayat, menjadi riak saloka, sebagai ciri khas yang mampu menerjemahkan dan menafsir segala bentuk silang kebudayaan, sehingga generasi tidak merasa ‘takut’, atau minder ketika berhadapan dengan realitas lain di luar dirinya.

Ironisnya, para pelaku seni tradisi kaku menerjemahkan nilai-nilai tradisi, sehingga terkesan mandeg, dan tertinggal diantara reruntuhan puing-puing kebudayaan itu sendiri.

Ia mengalami mati suri berkepanjangan dan bernafas dalam kolam berlumpur dan bertumbuh jamur busuk.

Apalagi diperparah dengan mental birokrasi yang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap seni tradisi dan situs-situs budaya, yang seharusnya melakukan museumisasi bendabenda bersejarah, melakukan konservasi budaya secara periodik dan berkelanjutan, mengembangakan potensi wisata daerah, membangun arsitektur kota berwajah Madura. Inilah pekerjaan rumah kita bersama, baik politis, masyarakat umum, birokrasi, dan seniman.

Mentalitas birokrasi yang eksploitatif menyebabkan diri kita mengalami depresi sosial, depresi budaya sampai pada skizofrenia yang lekat di dalam tubuh dan jiwa. Anehnya, ditengah depresi dan frustasi sosial dan budaya inilah jari-jari birokrasi semakin kuat mengerkam, dan mengeksploitasi seni tradisi. Di sanalah kita menemukan nisan-nisan kebudayaan berjejal di angkasa, di tanah tempat kita bercocok tanam, di laut tempat kita melempar sauh.

Walhasil, dengan nalar tradisi inilah kita dapat menyambut datangnya hujan dari seberang jalan, sambil mengetengahkan teks-teks bernash dan berjiwa, hingga kita tidak sampai kehilangan. Mampu menampik dan bergulat, memberi dan menerima sekaligus menyajikan menu-menu makanan yang syarat dengan nilai kearifan budaya. Merdeka! *) Budayawan dan Dosen di STKIP PGRI Sumenep.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

RABU 11 DESEMBER 2013

Tak Akan Beli Striker Baru Mourinho: Striker Saya Sudah Memberi Segalanya untuk Chelsea LONDON-Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengatakan tidak akan membeli striker baru pada jendela transfer musim dingin yang dibuka pada Januari mendatang, walaupun dia tidak terlalu puas dengan penampilan barisan penyerangnya saat ini.

Para penyerang “The Blues” seperti Emanuel Eto’o, Fernando Torres, dan Demba Ba baru menghasilkan empat gol di Liga Utama Inggris dan dibagi rata di antara mereka. Sementara pemain Chelsea yang dipinjamkan ke Everton, Romelu Lukaku sudah mencetak delapan gol atas namanya sendiri.

Saat kalah dari Stoke City akhir pekan lalu, penampilan lini depan klub dari London Barat itu juga melempem. Dua gol Chelsea saat itu dicetak gelandang asal Jerman Andre Schurrle. Kekalahan ini membuat mereka tergusur ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 30 poin atau sama dengan Liverpool di tempat kedua dan selisih lima poin dari Arsenal di peringkat pertama.

“Bila Anda bilang Aguero sudah mencetak 10-12 gol, Alvaro Negredo 10 atau 12, Edin Dzeko empat atau lima, Wayne Rooney delapan sam-

SEA GAMES XXVII

pai 10 gol, Oliver giroud 8-10, Daniel Sturridge 8 atau 10, Luis Suarez 10 atau 12 gol, lalu anda bertanya apakah saya ingin para striker saya mencetak 8, 10-12 gol, saya pasti jawab, ya. Dan bila para striker saya mencetak 8, 10-12 gol, maka kami sudah menjadi pemimpin klasemen. Itulah realitas, tetapi striker saya sudah memberi segalanya dan tim ini sudah bekerja keras. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kami bekerja dan terus bekerja. Hanya itu yang saya tahu yaitu kerja dan kerja,” papar Mourinho.

M a n t a n pelatih Real Madrid itu melanjutkan, “Tentu saja kami menginginkan hasil terbaik, tetapi saya tidak menunggu pemain baru, saya tidak minta beli pemain. Ini adalah masa klub ini dan masa tim saya, dimana kami harus mencoba dan mengembangkan para pemain yang kami punya dan membangun masa depan.

Ini skuad saya. Baik buruknya, ini skuat saya. Tentu, ini bukan skuat yang sempurna, tetapi saya bekerja sama dengan skuat ini sampai akhir musim. Mengeritik mereka tidak akan membantu saya. Saya tidak akan memetik kemenangan dengan mengeritik mereka.”

Meski berada di posisi ketiga, Mourinho tetap yakin mereka adalah penantang kuat dalam memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini guna mengobati kekecewaan mereka dalam dua musim terakhir.

“Saya kira kami adalah satu dari enam tim calon juara liga. Ingat bahwa dalam dua tahun terakhir, tim ini tertinggal 25 poin dari pemimpin klasemen sementara dan pada akhir musim berada 14 poin dari pemimpin klasemen. Kami tidak bicara soal tim saya juara musim lalu atau finish satu atau dua poin di belakang. Tetapi dalam dua atau tiga tahun terakhir. Pada Desember, berjarak 15-20 poin dari pemimpin klasemen dan saya mengatakan bahwa kami sedang membangun sebuah tim, cara bermain dengan pemain-pemain yang kami punya dan tentu saja ingin mendapat hasil terbaik,” tegas pria Portugal itu.

Sementara itu, pemain Newcastle United Yohan Cabaye ikut memanaskan gosip seputar transfer pemain musim dingin ini. Pasalnya, dia kembali menginginkan pergi dari St James Park dan mau pindah ke Paris Saint-Germain (PSG) karena ingin bermain di Liga Champions. “Siapa yang tidak ingin bermain di PSG?” Tanyanya retoris.

Musim lalu, pemain ini diincar Arsenal tetapi batal karena “The Magpies” tidak mengijinkannya pergi.

Tetapi kali ini, dia ingin pulang kampung untuk bermain bersama PSG. Meskipun, dia akui belum ada kontak dengan klub Ibukota Prancis itu.

“Setahu saya, belum ada kontak dengan PSG. Tetapi siapa yang tidak ingin bermain di PSG? Paris membuat tim-tim lain di Eropa ketakutan, lebih dari musim lalu.

Saya harap mereka menjuarai Liga Champions, “kata mantan pemain Lill itu. (espn/aji).

KONTRIBUSI GOL STRIKER EPL UCL Total

Fernando Torres 1 Samuel Eto’o 2 Demba Ba 1

2 2 1

3 4 2

EDEN HAZARD

Meski berposisi sebagai gelandang sayap, namun Hazard memberikan opsi ketajaman bagi Chelsea. Hingga saat ini dia tampil sebagai Top Skorer klub musim ini dengan torehan 7 gol

Timnas U-23 Akan Lebih Baik

Arsenal Harus Fokus, Everton Makin Percaya Diri

JAKARTA - Ketua BTN La Nyalla Mattalitti yakin Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang bermain di SEA Games akan menuai hasil lebih bagus pada laga-laga selanjutnya, setelah hanya menang tipis 1-0 atas Kamboja, pada Senin (9/12) di Stadion Thuwanna YTC, Yangon lewat gol Yandi Sofyan.

La Nyalla menilai tim besutan Rahmad Darmawan itu terlihat bermain sangat grogi. Namun, dia tetap menyakini timnas bakal tampil lebih agresif di laga selanjutnya.

Setelah menghadapi Kamboja kemarin, Indonesia akan menghadapi Thailand di laga kedua pada 12 Desember mendatang.

“Tiga poin berhasil mereka dapatkan. Meski mereka bermain masih grogi. Maklum saja ini adalah pertandingan pertama mereka. Tapi, masih ada waktu untuk tampil lebih baik,” kata La Nyalla, Selasa (10/12).

Dia melanjutkan, “Mereka harus lebih semangat lagi dan bekerja keras lagi demi nama bangsa. Apalagi di pertandingan pertama kita hanya menang tipis. Saya yakin, mereka

LONDON - Arsenal harus fokus memasuki pekan-pekan sibuk di Liga Utama Inggris guna terus duduk di puncak klasemen sementara dan tetap melaju lebih jauh di Liga Champions. Sementara Everton semakin percaya diri (PD) menjalani musim ini menyusul hasil positif yang mereka raih hingga pertengahan musim ini.

Saat ini Arsenal duduk di puncak klasemen dengan 35 poin, selisih lima poin dari Liverpool dan Chelsea di tempat kedua dan ketiga. Sedangkan di ajang Eropa, tim London utara ini berada dalam posisi terdepan untuk lolos ke fase gugur dari grup F, yang juga diisi tim-tim berat seperti Borussia Dortmund dan Napoli. Aaron Ramsey dan kawan-kawan untuk sementara unggul tiga poin dari kedua rivalnya itu dengan satu pertandingan tersisa.

Namun kini tim asuhan Arsene Wenger tersebut menghadapi tantangan tersendiri di bulan Desember ini, di mana lawan-lawan berat menanti.

Setelah berimbang melawan Everton pekan kemarin, Arsenal dinanti lawan-lawan semacam Napoli, Manchester City, Chelsea, dan Newcastle United dalam lima laga ke depan.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan laju sekaligus posisi mereka, gelandang Mathieu Flamini mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap fokus. Utamanya karena lawanlawan yang dihadapi adalah tim-tim tangguh.

“Sekarang penting untuk fokus ke pertandingan demi pertandingan, karena kami punya laga besar dengan berkunjung ke Napoli dan kemudian ke Manchester City.

Segalanya berjalan begitu cepat di kejuaraan, terutama jika Anda punya begitu banyak laga. Ini akan jadi periode yang sibuk untuk kami dan kami hanya perlu fokus. Ini adalah laga-laga besar, laga di mana Anda ingin bermain, dan semua pemain bersemangat untuk dimainkan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, “Ini akan jadi sebuah periode yang menarik untuk semua orang dan semoga ini jadi periode yang bagus untuk kami,” demikian gelandang asal Prancis itu.

Arsenal akan menjalani laga

mempunyai keinginan untuk mengaharumkan nama bangsa di persepakbolaan Internasional. Saya yakin juga, mereka bisa membuktikan kalau mereka adalah pemain terbaik yang ada di Indonesia dengan mempersembahkan prestasi. Kita doakan saja, supaya perjuangan mereka mulus dan pulang dengan medali emas.”

BTN sebelumnya berharap Indonesia mampu meraih juara di SEA Games 2013. Bahkan, BTN pun telah menyiapkan bonus sekitar Rp 2 Miliar jika target tersebut terpenuhi. (aji)

Lifter Eko Langsung Latihan JAKARTA-Lifter Eko Yuli Irawan tak membuang-buang waktu setibanya di Myanmar dan langsung mengintensifkan latihan, demi memenuhi target emas yang diberikan padanya.

Kontingen angkat besi Indonesia bertolak dari Jakarta dan tiba di Myanmar pada Senin (9/12) lalu.

Rangkaian kegiatan tim angkat besi pun dimulai Selasa (10/12).

Agenda padat langsung menanti karena Eko Yuli masih akan mengintensifkan latihan jelang hari pertand-

ingan. Menu latihan hari ini adalah pengembalian kondisi fisik usai melakoni perjalanan jauh. “Tiba di Myanmar kemarin sore. Langsung Istirahat di hotel, karena sudah capek di perjalanan. Nanti sore baru mulai aktifitas lagi latihan pukul 16.00, sore,” kata Eko. Latihan ini lebih difokuskan kepada persiapan jelang pertandingan. Para lifter dijadwalkan akan mulai bertanding tanggal 13 Desember 2013. (aji)

STATISTIK ARSENAL Premier League 2013/14

Penguasaan Bola Akurasi Umpan Tembakan per Laga Gol Open Play Gol set-piece Tekel per Laga Dribel per Laga Crossing per Laga Umpan Pendek per Laga

55% 85% 14 22 3 20 9 19 512

terdekatnya dengan bertandang ke Napoli, Kamis (12/12) dini hari nanti di ajang Liga Champions, sebelum kemudian berkunjung ke City, Sabtu (14/12) malam.

Sementara itu Everton makin percaya diri setelah tampil bagus di bawah pelatih Roberto Martinez musim ini. Tim yang ditinggal David Moyes musim panas lalu telah memenangi tujuh laga, berimbang tujuh kali, dan baru kalah satu kali dari 1 5 lagi dan men-

STATISTIK EVERTON Premier League 2013/14

Penguasaan Bola Akurasi Umpan Tembakan per Laga Gol Open Play Gol set-piece Tekel per Laga Dribel per Laga Crossing per Laga Umpan Pendek per Laga

57% 83% 15 16 7 19 13 21 440

empati urutan lima klasemen, berselisih tujuh poin dari Arsenal di posisi satu.

Sudah delapan pertandingan terakhir Romelu Lukaku dan kawan-kawan tak terkalahkan dengan catatan empat kemenangan dan empat imbang.

Yang lebih impresif, musim ini mereka berhasil mengatasi lawan-lawan besar antara lain mengalahkan Chelsea dan Manchester United, juga mengimbangi Tottenham,

Liverpool, dan yang teranyar Arsenal akhir pekan kemarin.

Lebih dari itu, Everton musim ini dinilai punya permainan yang menarik dengan filosofi menyerangnya. Bukti nyatanya adalah kala menahan imbang Arsenal di Emirates Stadium akhir pekan lalu, di mana mereka berhasil mengungguli tuan rumah dalam penguasaan bola, satu yang biasanya jadi keunggulan Arsenal. Bahkan rasio kesuksesan umpan Everton jauh unggul daripada lawannya itu, yakni 84% berbanding 78%.

“Saya pikir kami sudah berada dalam kondisi paling percaya diri. Kami tahu kapan kami melintasi batas saat kami punya sebuah formula untuk memenangi laga. Ini bukan mengira-ngira, jika kami melakukan a, b, dan c lantas akan dapat d.

Itu adalah hal yang bagus untuk dimiliki,” ujar kiper Everton asal Amerika Serikat Tim Howard kepada Liverpool Echo.

Dia melanjutkan, “Kami tidak ingin terlalu antusias karena kami bahkan belum separuh jalan melakoni musim ini tapi kami menatap pertandingan dan kami tahu bagaimana menghadapi setiap tim. Kami hanya kalah sekali dan kami punya cara bermain di mana kami bisa mendikte pertandingan dan jika terus berlanjut seperti ini kami bisa meraih kesuksesan. Satu hal kunci yang kami telah kami kerjakan selama ini adalah menunjukkan ke Arsenal apa yang biasa mereka lakukan ke tim-tim lain, dan saya rasa itu membuktikan satu hal. Statistik menunjukkan kami telah melakukan itu dan itu mengatakan banyak hal tentang tim ini. Jika kami bisa melakukan semua hal kecil itu tiap pekannya, kami akan menumbuhkan lebih banyak kepercayaan diri.” (aji)

Taneyan Lanjang

1

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

RABU

9

11 DESEMBER 2013

Menjadi Pendidik "Menjadi guru bukan hanya soal profesi, tetapi menjadi guru karena ada panggilan jiwa. Sebab dari tangan gurulah setiap generasi akan muncul. Bahkan ungkapan digugu dan ditiru bukan hanya ungkapan tanpa makna, tetapi melalui sosok guru, apapun bisa menjadi mungkin, bahkan orang tak tahu bisa disulap menjadi tahu, dari yang tidak cerdas menjadi cerdas," begitulah ucapan Agustin Kartika Sari, perempuan asal pulau Giligenting ketika ditanya soal cita-citanya.

Iya, guru adalah sosok yang pantas digugu dan ditiru, bahkan sebuah pepatah meneguhkan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Memang tak mudah menjadi seorang guru yang mengajar sekaligus mendidik tunas bangsa. Namun tak sedikit pemuda-pemuda yang memilih pendidikan dan guru sebagai jalur hidupnya.

Inilah salah satu faktornya, kenapa dara kelahiran Sumenep, 08 Agustus 1993 yang akrab disapa Tika itu ketika lulus kuliah nanti, energinya akan dipergunakan untuk mendidik tunas bangsa, sebab perempuan berkulit putih itu, ternyata punya cita-cita menjadi guru bermutu, yakni guru yang benar-benar berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara, bahkan tak apa walaupun profesi guru kini banyak digunjing, karena tak sedikit para guru sudah mulai menjauh dari cita-cita idealnya; mulai pragmatis, dan mengejar materi saja.

Tetapi itu tak membuat mahasiswi jurusan PGSD STKIP PGRI Sumenep patah arang untuk menjadi guru. Sebab bagi perempuan yang akrab disapa Tika itu, memilih menjadi guru bukan soal profesi saja, tetapi jadi guru memiliki nilai lebih; selain dapat memberikan ilmu, pula ada kebanggan tersendiri. Sehingga, apapun orang menggunjing soal profesi guru, cita-cita menjadi guru takkan pernah dibelokkan.

Sehingga, bagi perempuan yang juga aktif di PMII STKIP Sumenep hendak itu ingin mengatakan kepada semua orang bahwa menjadi guru itu adalah hal yang mulia. Mengapa tidak, menjadi guru tidak hanya memindah pengetahuan dari otak guru ke anak didik, tetapi setiap guru dituntut untuk menjadi pendidik. Sebagai pendidik, jelas dimanapun ia akan menjadi guru bagi anak didik.

"Di sekolah, saat kita di rumah maupun saat kita bertemu mereka di jalan, ketika mereka butuh, maka di sanalah guru itu ada; menjadi pelatih, pendidik, sekaligus pembimbing," katanya. (sym)

syamsuni/koran madura

EKSOTIS PANTAI TOTALE. Anak-anak sedang bermain di pantai Buju’ (asta) Totale yang terletak di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Sumenep. Konon Buju’ tersebut dihuni ular besar sebagai penjaganya. Termasuk juga di tengah laut terdapat makam. Menurut warga, Buju’ Totale sekawan dengan asta Juruen yang terletak di Kecamatan Batuputih.

Audit BPKP Meragukan Kejari Mengaku Cari Alat Bukti Baru Dugaan Korupsi BANGKALAN - Meski sempat mandeg lantaran pemeriksaan BPKP tidak ditemukan kerugian negara, kasus dugaan korupsi pengadaan sapi betina tahun 2010 lalu rupanya masih membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) tetap bersikukuh. Sebab sebelumnya Kejari telah menetapkan tiga tersangka dalam pengadaan tersebut.

Meskipun begitu, Kejari mengaku tidak bisa melimpahkan kasus itu pada pengadilan tipikor Surabaya.

Karena sesui dengan hasil audit BPKP tidak ditemukan kerugian uang negara, sehingga pihaknya berusaha untuk menguak kasus tersebut.

Kasus dugaan korupsi pengadaan sapi betina sendiri muncul, ketika ada laporan dari masyarakat pada tahun 2011 lalu.

Berdasarkan laporan tersebut, Kejari Bangkalan menindaklanjuti laporan itu.

Hasilnya Kejari menetapkan 3 tersangka.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial B dan kawan-kawan, dengan tidak menyebut secara detail identitas tersangka. Alasannya, ketiga tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri pada saat itu.

Kasus korupsi yang sedang disidik Kejari Bangkalan terkait pengadaan 300 sapi dengan harga masing-masing Rp 4,9 juta, yang disebar pada 18 kelompok se-Kabupaten Bangkalan.

Adapun total anggaran sekitar Rp 1,2 miliar dari pemerintah provinsi.

Dalam pelaksanaannya, disinyalir penyaluran bantuan tak sesuai jumlah dan menyalahi spesifikasi bantuan sapi.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Agus Budiyanto, pihaknya

tidak menyerah begitu saja dalam mengungkap dugaan kasus korupsi.

Petugas bakal mencari alat bukti baru, sehingga bisa dipastikan kasus ini bakal dilanjutkan. "Hasil audit BPKP dalam pengadaan sapi itu memang tidak ditemukan kerugian uang Negara,” terang Agus.

Walaupun demikian, dalam pengadaan proyek tersebut, pihaknya sudah menetapkan tiga tersangka yang dianggap bertanggung jawab. Sebab, ketiganya diduga kuat

dalam pelaksanaan melakukan penyelewengan.

Akan tetapi, dari hasil audit BPKP tidak ditemukan kerugian uang negara. Untuk itu, Kejari akan melakukan pembuktian dengan mencari alat bukti baru agar kasus tersebut bisa dilanjut. Sebab, jika tidak ada bukti baru, otomatis kasusnya ditutup.

Sementara itu, lembaga masyarakat yang semangat menyerukan anti korupsi, Bangkalan Coruption Watch (BCW) mengaku siap mendampingi dan membantu Kejari Bangkalan dalam mengusut kasus dugaan tersebut.

Jika perlu pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Karena yang pernah diterima, ada beberapa kelompok yang tidak menerima sapi sesuai dengan spesifikasi.

Akan tetapi, pihaknya pesimis kasus tersebut bakal diungkap secara tuntas dan terbuka oleh aparat penegak hukum. Sebab pada awal pengungkapan kasus sempat ramai, kemudian nyaris tidak ada kabar lagi dari pihak aparat.

"Pertanyaan saya apakah Kejari benar-benar akan melanjutkan kasus tersebut, mengingat tidak ditemukannya bukti temuan hasil audit BPKP. Padahal, sebelumnya Kejari sudah menetapkan 3 orang tersangka," tanyanya. (ori/rah)

ASET DAERAH

Tower Seluler Mulai Masuk PAD PAMEKASAN - Setelah bertahun-tahun berdiri di wilayah Kabupaten Pamekasan, sejumlah provider kartu selular mulai memberi sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Padahal ratusan tower (menara pancar) mereka sudah berdiri di daerah itu sejak beberapa tahun lalu.

Agustin Kartika Sari Mahasiswi

Di Kabupaten Pamekasan, tercatat sebanyak 155 tower seluler.

Dari jumlah itu, nilai PAD yang diterima sebesar Rp 627,4 miliar atau masing-masing tower dikenakan partisipasi untuk PAD sebesar Rp 4 juta pertahun.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi, Moham-

mad Bahrun mengatakan penarikan retribusi tower baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya ratusan tower itu berdiri tanpa dikenakan retribusi.

Bahrun mengatakan untuk tahap awal, nilai retribusi itu sudah cukup tinggi. Apalagi target PAD tahun ini dari sektor tower hanya Rp 250 juta. Potensi pendapatan daerah dari tower cenderung meningkat. Bila didasarkan pada perkembangan iklim kompetisi bisnis pelayanan seluler di tanah air.

Untuk Pamekasan, jumlah tower yang dipasang diprediksi akan terus bertambah sehingga dipastikan akan menambah juah pendapatan dari sektor tersebut. "Jika jumlah tower bertambah, perolehan retribusi dari sektor ini tentu juga akan ikut bertambah," katanya.

Sementara itu, Ketua komisi B

DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan Perda penataan tower sudah disahkan. Perda itu menjadi salah satu prioritas bahasan untuk menghindari wilayah itu menjadi hutan tower. Salah satu materi dalam Perda itu mengatur tentang penggunaan tower bersama. Untuk diketahui, selama bertahun-tahun retribusi tower di Pamekasan belum diberlakukan, karena belum ada landasan hukum yang mengatur.

Baru pada tahun 2012 lalu, Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2012 tentang Retribusi Umum disahkan. Namun pada tahun itu, Perda tersebut belum bisa diterapkan, karena masih perlu dilakukan sosialisasi pada provider. (oni/ muj/rah).

PENYAKIT MASYARAKAT

8 Pejudi Ditangkap SUMENEP – Di pertigaan perbatasan Desa Banaresep Timur, Desa Talaga dan Desa Kambingan dikagetkan dengan adanya aparat kepolisian berpakaian preman, saat menangkap delapan pejudi di lokasi tersebut. Puluhan pemain di arena judi tersebut semburat.

Kegiatan itu biasa dilakukan hingga larut malam menjelang subuh. Dari hasil pengintaian petugas, polisi akhirnya berhasil menciduk delapan orang yang tengah asyik main judi di pertigaan Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng tersebut.

Pejudi yang berhasil diciduk berinisial, GE, HR, BD, JR, PR, AM, PI, dan HD. Meski banyak pejudi yang belum teridentifikasi nama-namanya. Namun dari sekian penjudi diduga adalah pemain lama.

Laporan yang diterima polisi dari masyarakat, pesta judi itu digelar hingga larut malam sekitar pukul 03.00. Puluhan pejudi saat hendak ditangkap berusaha kabur namun kebanyakan dari mereka berhasil diamankan petugas kepolisian.

Warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dalam penggerebekan puluhan pejudi tersebut, polisi menurunkan pasukan yang disebut timsul (tim siluman). Puluhan pejudi yang tertangkap itu diangkut ke dalam mobil pickap hingga mobil tersebut penuh dipenuhi pejudi.

“Mereka sudah diangkat dengan menggunakan mobil pickap. Bahkan para oknum pejudi harus berdesak-desakan lantaran penuh. Mereka digelandang petugas yang diperkirakan sebagai timsul dari Mapolres Sumenep. Sebab, sebagian dari timsul itu nama dan wajahnya sudah tidak asing lagi,” ungkap warga yang minta dirasiakan namanya tersebut.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko membenarkan telah terjadi operasi penyergapan di Kecamatan Lenteng. Penyergapan itu langsung dipimpin Kasatreskrim Polres Sumenep Hari Subagio dengan pasukan tim buser Polres.

Mereka yang tertangkap akan dijerat Pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (edo/mk)

10

Enam Pelaksana PNPM Lebih Memilih Jadi Caleg SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Selasa (9/12) menerima surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) setempat dengan nomor surat 050/851/434.204/2013. Surat itu tentang pengunduran diri pelaksana PNPM yang terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT) pemilihan legislatif (pileg) 2014.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang melalui Bagian Divisi Pengawasan Addy Imansyah menyatakan, sudah menerima surat dari Bapemas setempat tentang surat pengunduran

SURAMADU

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

diri enam orang pelaksana PNPM yang terdaftar dalam DCT. Selain itu, dia juga menerima informasi dari Panwascam Pangarengan kalau pelaksana PNPM Kecamatan Pangarengan mundur seba-

gai daftar calon tetap (DCT) pileg 2014.

“Hari ini kami sudah menerima surat dari Bapemas Sampang bahwa nama-nama pelaksana PNPM yang masuk dalam DCT sudah mengundurkan diri sebagai pelaksana PNPM. Dan bersamaan dengan itu kami juga menerima info dari Panwascam Pangarengan kalau pelaksana PNPM mundur sebagai DCT pileg 2014,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (10/12).

Dari 8 orang pelaksana PNPM yang masuk dalam DCT, enam orang sudah mun-

dur sebagai pelaksana PNPM, dan satu orang mundur sebagai DCT. Tinggal satu orang yang masih belum ada kejelasan yaitu Siti Sufiyati yang menjabat sebagai Bendahara UKP Kecamatan Sampang.

Dia terus menunggu dari kejelasan tersebut karena sasat ini masih dalam proses klarifikasi dengan orang yang bersangkutan dan bapemas, sehingga kalau masih belum mundur sebagai pelaksana PNPM atau sebagai DCT maka sesuai dengan surat menkokesra seharusnya ada tindakan administratif dari satuan kerja

(satker) terkait.

Nama-nama pelaksana PNPM yang sudah mundur yaitu Andri budiarso, Iwan Efendi, Zaifullah, Sahid, Suhur dan Aan Sufanah, sedangkan yang mundur sebagai DCT yaitu Moh Hasani dengan tembusan surat nomor 037/DPC-PD/SPG/2013 dari DPC Demokrat perihal pemberitahuan pengunduran CALEG An. Moh. Hasani (DCT demokrat Nomer Urut 2 Dapil 1) seedangkan yang belum jelasa yaitu Siti Sufiyati bendahara UPK Kecamatan Sampang. (jun/lum)

PELECEHAN SEKSUAL

Beberapa Saksi Telah Diperiksa

Untuk penetapan tersangka masih belum. Kami masih melakukan pemeriksaan

AKBP Marjoko

Kapolres Sumenep

SUMENEP – Polres Sumenep telah memeriksa beberapa saksi untuk menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Takmir Masjid Hairul Jannah, H.Syafiuddin (55), terhadap janda beranak satu. Saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan tidak akan gegabah dalam menangani kasus itu. Saat ini sedang berlangsung penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi, dan pihaknya terus akan melakukan pemeriksaan baik dari pelaku maupun korban. ”Kami akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus itu, termasuk pemeriksaan terhadap korban dan tokoh masyarakat setempat,” katanya, Selasa (10/12).

Namun, H. Syafiuddin hingga saat ini belum diperiksa. ”Ada sebagian yang telah kami periksa, namun untuk pelaku (H.Syafiuddin red.) masih belum diperiksa,” kata Marjoko tanpa menyebutkan nama saksi yang telah diperiksa.

Dari penyelidikan yang di-

lakukan polisi, Marjoko belum bisa menetapkan H. Syafiuddin sebagai tersangka, walaupun telah memeriksa beberapa saksi. ”Untuk penetapan tersangka masih belum. Kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” terangnya Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti, lanjut Marjoko, baru nanti akan mengarah terhadap penetapan tersangka. ”Baru setelah kami berhasil memeriksa dan hasilnya mengarah ke terduga, maka tidak menutut kemungkinan juga kami menetapkan terduga itu menjadi tersangka,” tegasnya.

Ketua Takmir Masjid Hairul Jannah yang juga menjadi dukun tersebut, H. Syafiuddin, beberapa waktu lalu diduga mencabuli pasiennya bernama Kiswariyatun (45) dalam masjid. Aksi itu dilakukan saat sang pasien tengah menunggu proses pembuatan azimat penglaris dagangan, yang akan dibuat pelaku pada pukul 00.00.

Korban datang menemui H. Syafiuddin di masjid sekitar pukul 22.00. Selama menunggu proses pembuatan azimat penglaris itu, korban diminta melayani nafsu birahi pelaku hingga. (edy/mk)

PEMILU 2014

Verifikasi Akhir Menyisakan 896.337 DPT TIDAK MELAUT. Ratusan perahu nelayan Kenjeran Surabaya ditambatkan di sepanjang pinggiran pantai. Cuaca ekstrim yang melanda Surabaya akhir-akhir ini berimbas dengan menurunnya hasil laut yang didapat oleh nelayan.

PERUSAKAN BALIHO

ALUTSISTA

SURABAYA - Mantan Walikota Pasuruan dan Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim Gus Dur, Aminurrohman, menyatakan Sekjen DPP PKB saat ini, Imam Nahrawi melakukan kebohongan publik, tak heran balihonya banyak dirusak masyarakat.

“Mereka justru menikam Gus Dur dari belakang dan mendirikan PKB versi mereka sendiri dengan dewan syuro KH. Aziz Mansyur.

Gus Dur dibuang dari posisi Dewan Syuro. Kalau sekarang dia pakai nama dan foto Gus Dur di balihonya, itu jelas menyakitkan hati pendukung Gus Dur,” ujarnya.

Menurut pria yang saat ini menjabat Sekretaris DPW Partai Nasdem Jatim, masyarakat Indonesia tidak bodoh, semua sudah tahu kalau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar dan Sekjennya Imam Nahrawi telah melakukan penghianatan terhadap Gus Dur. “Dia itu main klaim dan lakukan kebohongan publik dengan mengaku penerus perjuangan Gus Dur. Itu dilakukannya kan untuk mendongkrak suaranya saja,” ujarnya, Selasa (10/12).

Seandainya Gus Dur masih hidup, lanjut dia, Imam Nahrawi pasti tak akan berani mengklaim sebagai penerus perjuangan Gus Dur. “Kami menyesalkan dia menggunakan nama Gus Dur. Tak salah baliho Imam Nahrawi dirusak oleh pendukung setia Gus Dur,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah baliho calon legislatif (Caleg) DPR RI Dapil I (SurabayaSidoarjo) dari PKB, Imam Nahrawi dirusak oleh orang tak dikenal.

Tapi hanya bagian tertentu yang

SURABAYA – Dua hari lagi (13/12) masyarakat umum bisa melihat secara langsung persenjataan (Alutista) canggih Indonesia, dalam pameran sejumlah alat utama sistem Alutsista milik Kodam V/Brawijaya. Alutista yang dipamerkan antara lain tank Leopard dan helikopter. Selain Alutsista juga dipamerkan Industri Strategis Berskala Nasional.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Kolonel Arm Totok Sugiarto dalam surat elektroniknya Koran Madura, Selasa (10/12) mengajak masyarakat Jawa Timur untuk menonton pameran Alutsista dan Industri Strategis Berskala Nasional ini. Pameran militer bagi masyarakat umum ini digelar dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika dan Hari Ulang Tahun ke-65 Kodam V/Brawijaya 2013.

Rencananya, pameran tersebut dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Letnan Jenderal Budiman untuk masyarakat umum secara gratis yang pada 13 Desember 2013 setelah shalat Jumat bertempat di Balai Prajurit dan Lapangan Kodam V/Brawijaya.

Pameran berlangsung tiga hari sampai 17 Desember 2013 dan dimeriahkan demonstrasi terjun payung oleh beberapa prajurit TNI AD antara lain dari Kopassus dan Kostrad pada tanggal 15 Desember 2013 pukul 08.00. Selain itu juga ada atraksi Fly Pass Helikopter tempur dan Drum Band Canka Lokananta Taruna Akademi Militer Magelang serta Bela Diri Militer dan Kesenian Masyarakat Jawa Timur.

Pada 15 Desember 2013, setelah upacara Hari Juang Kartika dilanjutkan Defile Pasukan TNI AD dan Kendaraan Alutsista, masyarakat diberikan kesempatan untuk menaiki tank-tank TNI AD secara gratis.

Bagi masyarakat yang memiliki

Nahrawi Dinilai “Menikam” Gus Dur

dirusak dengan cara dilubangi.

Dalam baliho yang berukuran cukup besar itu terdapat foto dan nama Gus Dur. Serta bertuliskan PKB Penerus Perjuangan Gus Dur. Rupanya pencatutan nama Gus Dur inilah, yang ditengarai tidak dikehendaki oleh oknum tersebut, sehingga bagian inilah yang dihilangkan.

Bolongnya sejumlah baliho itu tersebar di beberapa tempat, seperti di daerah Menur, Bratang, Kenjeran, Ngagel dan Jagir Wonokromo serta Jemursari. Bahkan di Jalan Jagir Wonokromo, baliho berukuran cukup besar itu tak hanya dilubangi tapi juga dirobohkan.

Sementara itu, Imam Nahrawi bersikap pasrah menghadapi perusakan baliho tersebut.

Menurutnya, hal seperti ini sudah biasa dalam dunia politik.

Dirinya justru mendoakan perusak baliho agar dibuka hatinya oleh Allah.(ddy)

Kodam V Brawijaya Pamerkan Tank Leopard 2A4 Evolution hobby fotografi diberi kesempatan untuk mengikuti Lomba Foto pada 13-16 Desember 2013 dengan obyek foto pameran Alutsista. Bagi pemenang akan diberikan hadiah uang tunai.

Kolonel Arm Totok Sugiarto menjelaskan, Alutsista yang dipamerkan antara lain Tank Leopard, Tank Marder 1A3, 14 Unit Tank Tarantula, 13 Unit Tank AMX 105 mm, 13 Unit Tank Anoa, 2 Unit Tank Panhard, 2 Unit Tank Saladin, 45 Unit Tank Scorpion, 2 Unit Tank Scorpion Non 90, Tank Stormer Komando, Tank Stormer APC. Selain itu ada juga 6 Pucuk Meriam 105 mm/Tarik M101, 6 Pucuk Meriam 105 mm, 12 pucuk Meriam 57 mm, 6 Pucuk Rain Metal 20 mm, 3 Unit Helly Bolco 105, 3 Unit Helly Serbu MI-35 (Rusia), 4 Unit Helly Serbu MI 17 (Rusia), 2 Unit Helly Bell 205 dan 3 Unit Helly Bell 412.

Sementara itu, Tank Leopard yang dipastikan akan menjadi primadona dalam pameran tersebut. Tank produksi Jerman yang baru saja dibeli Indonesia ini termasuk yang tercanggih di dunia. Tank ini akan menambah kekuatan TNI AD yang saat ini belum mempunyai tank kelas berat. Selama ini, TNI AD mengandalkan tank tempur ringan seperti Scorpion buatan Inggris, tank AMX-13 dan AMX-10p. Ketiga jenis tank ringan itu terbilang sudah uzur.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa Main Battle Tank (MBT) Leopard 2A4 Evolution RI lebih unggul dari Leopard milik Singapura, yakni pada sistem persenjataannya.

MBT singapura assembling sistem opersinya masih hidrolik. Kelebihan Singapura pada sensor fire control. Sedangkan milik TNI punya kelebihannya pada sistem laras senjata yang akurasinya lebih baik.(ddy)

SUMENEP - Berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) per 1 November tercatat sebanyak 904.192 DPT dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 426.931 dan perempuan 477.261.

Namun hasil akhir dari kroscek dan verifikasi DPT oleh KPU tersisa sebanyak 904.192, sebanyak 7.855 DPT laki-laki dan 3.956 DPT perempuan 3.899.

Dari hasil verfikasi KPU Sumenep per 30 November, sebanyak 7.855 DPT dinyatakan hangus secara otomatis. Jumlah pemilih laki-laki hanya tersisa 422.975 DPT sementara pemilih perempuan sebanyak 473.362 DPT. Sehingga keseluruhan jumlah pemilih yang tercatatat sebanyak 896.337 DPT. Komisioner KPU Ali Fikri mengatakan, hasil temuan dan validasi DPT itu sudah final. Artinya, verfikasi data pemilih yang terdaftar dalam DPT dari sebanyak 2.789 TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Sumenep. Sehingga, dari DPT awal yang sebesar 904.192 akhirnya terpangkas menjadi 896.337 DPT. “Kita bekerja sudah menyesuaikan dengan jadwal verifikasi data DPT hampir selama 1 bulan. Terhitung dari 1 November berakhir 24 November dengan perpanjangan waktu hingga 30 November kemarin. Yang jelas semua sudah beres,” sambunganya.

Dijelaskan, semakin berkurangnya jumlah DPT tersebut akibat dari ditemukannya NIK invalid seperti pemilih yang meninggal sebanyak 182, belum cukup umur sebanyak 42, pemilih fiktif 323, pemilih ganda 3342, perubahan status menjadi anggota TNI-Polri 2, serta pindah domisili 978. Itu yang tergolong kategori I. Sementara kategori II, lanjut Ali, terdapat pemilih yang mempunyai NIK namun dilakukan perbaikan. Selain itu ada yang meninggal 368, belum cukup umur 9, pemilih fiktif 277, pemilih ganda1.485, perubahan status menjadi anggota TNIPolri 3, serta pindah domisili 244.

“Verifikasi DPT ini sudah final per 30 November kemarin.

Dari total sebanyak 904.192 DPT hanya tersisa 896.337 DPT. Sehingga data DPT yang invalid total sebanyak 7.855 yang sudah dinyatakan hangus,” ujarnya. (edo/mk)

BANGKALAN

11

RABU 11 DESEMBER 2013 NO.0258 | TAHUN II

Pemerintah Dinilai Lindungi Kontraktor Nakal BANGKALAN – Pemerintah memang layak menjadi sorotan publik, karena dinilai tidak berani memutus kontrak kerja kontraktor nakal. Bahkan terkesan pemerinta masih ingin melindunginya. Hal itu terlihat dari upaya pemerintah yang masih ingin memberikan kesempatan kepada kontraktor pelaksana pembangunan yang belum selesai menuntaskan pekerjaannya sesuai target yang disepakati, yaitu maksimal tanggal 23 Desember mendatang.

“Sebenarnya itu komitmen antara pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran dengan kontraktor pelaksana.

Apakah diperpanjang dengan denda, atau diputus kontrak.

Memang sebagian pekerjaan masih ada yang belum selesai, mengingat waktu kontrak kerja yang hampir selesai,” kata Mukaffi Anwar, Ketua

Komisi C DPRD Bangkalan, kemarin (10/12).

Mukaffi menjelaskan belum selesainya proyek tergantung komitmen kedua belah pihak. Akan tetapi, jika merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yakni perpres nomor 70 tahun 2012, ada keringanan yang bisa didapat oleh kontraktor.

Menurut peraturan tersebut, apabila kontraktor pelaksana belum merampungkan pekerjaannya pada tenggang waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan perpanjangan kontrak. Dengan begitu perpanjangan kontrak yang diberikan pemerintah kepada kontraktor bukanlah hal yang layak disikapi secara berlebihan.

Dia menambahkan waktu perpanjangan yang diberikan kepada kontraktor yakni selama 50 hari dari tanggal kontrak. Sedangkan pengakuan dari dinas terkait (PU Cipta Karya) pekerjaan pembangunan Dinkes tersebut masih berlangsung sekitar 80 persen.

“PU Cipta Karya pun tidak yakin kalau pada tanggal kon-

Sebenarnya itu komitmen antara pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran dengan kontraktor pelaksana. Apakah diperpanjang dengan denda, atau diputus kontrak.

Mukaffi Anwar

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan trak kerja akan selesai. Jadi, perlu adanya perpanjangan,” imbuhnya.

Pihaknya pun mengaku

dalam hal ini hanya bertugas mengawasi pengerjaan proyek negara tersebut. Selain itu, turut memantau pelaksanaan proyek sesuai perpres tersebut.

Dia pun menerangkan, berdasarkan hearing dengan dinas terkait, molornya pekerjaan tersebut lantaran terbatasnya stok bahan pabrikan untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga bergeser dari waktu yang ditentukan. Selain itu, pengaruh cuaca saat pengerjaan proyek yang menyebabkan pekerjaan terganggu.

“Karena bahan pabrikan yang stoknya terbatas. Salah satunya pengadaan galvalum.

Termasuk pengaruh cuaca yang sering kali hujan disertai angin, otomatis mengganggu pekerjaan,” terangnya.

PU Cipta Karya pun

Curah Hujan Menguntungkan Petani

Siswa Diberikan 20 Varian Soal

BANGKALAN - Pasar Tradisional Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, ludes dilalap si Jago merah. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/12) sekitar pukul 07.00 WIB, sebelum toko tersebut dibuka oleh pemiliknya.

Akibat kebakaran itu sebanyak 15 toko dan 8 lapak hangus terbakar. Namun, hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Koran Madura, sumber api berawal dari sebuah toko Sembako UD Mulya yang ada di deretan depan.

Kobaran api dengan cepat merembet pada deretan tokok lainnya. Sebab, rata-rata toko yang terbakar itu, diduga

yang masih belum rampung.

Dirinya menilai proyek tersebut bisa saja selesai kalau saja pihak pelaksana bisa menambah waktu kerja dengan meningkatkan man power. Namun hal itu sangat sulit mengingat situasi cuaca di Bangkalan belakangan terakhir.

Perlu diketahui, pembangunan kantor Dinkes yang berada di jalan Pemuda Kaffa tersebut menelan biaya Rp 4.880.142.300 baru selesai sekitar 80 persen. Pengerjaan pembangunan proyek tersebut, dilakukan oleh PT Lince Romauli jaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan konsultan pengawas adalah CV Niyta Konsultan dan konsultan perencana dipegang oleh CV Nindira Konsultan. (ori/rah)

COCOK TANAM PADI

UJIAN SEMESTER

BANGKALAN - Berkembangnya pola pendidikan di Indonesia diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan peserta didik.

Apalagi dengan metode dan standar belajar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, yang menginginkan siswa lebih aktif dan mampu berpikir kreatif.

Semakin majunya sistem pendidikan diharapkan juga bisa membangun karakter anak didik menjadi lebih baik. Pemerintah pun tengah menggiatkan perubahan kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan.

Meskipun di Bangkalan, masih dalam tahap uji coba.

Terlepas dari hal itu, metode yang dilakukan pun bervariasi. Termasuk dalam pemberian materi ujian bagi siswa. Seperti halnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Dalam pelaksanaan ujian kali ini, metode yang dilakukan Dinas Pendidikan secara sistemik dengan pemberian variasi soal ujian.

Untuk ujian semester, siswa diberikan 20 varian soal yang satu pun tak sama dengan lainnya, meskipun dalam satu ruang. Itu dilakukan sebagai wujud perubahan kemandirian siswa dalam mengerjakan materi ujian.

“Ujian diberikan dalam 20 varian, sehingga melatih kemandirian siswa,” kata Edi Hariyadi, Ketua MKKS SMPN Bangkalan.

Dia menjelaskan meskipun soal berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi kisi-kisi yang diberikan sama. Sehingga tingkat kesulitan tiap soal sama. Jadi, per ruangan, soal yang diberikan tidak sama.

“Tiap nomor soal memang berbeda, bukan dengan sistem acak per soal. Tapi benarbenar per soalnya berbeda,” terang Edi, Kepala SMPN 2 Bangkalan. (ori/rah)

mengaku sudah memanggil kontraktor pelaksana, konsultan, dan pengawas, terkait molornya pekerjaan. Akhirnya disepakati, bahwasanya kontraktor akan memperpanjang waktu pengerjaan proyek dengan batas waktu 50 hari dari kontrak kerja.

“Otomatis, jika pekerjaannya juga belum selesai sampai waktu perpanjangan, kontraktor akan langsung diputus kontrak,” ucapnya.

Sebelumnya, melalui kepala Dinas PU Cipta Karya, Ishak Sudibyo mengataka pihaknya akan mengancam untuk memutus kontrak, apabila pengerjaan proyek belum kelar sampai batas waktu kontrak kerja. Sebab pihaknya pesimis, jika melihat hasil pekerjaan di lapangan saat ini

BANGKALAN - Tingginya curah hujan beberapa waktu terakhir tidak membawa dampak buruk bagi pertanian, tetapi juga mendatangkan keberuntungan. Di Kabupaten Bangkalan, akibat tingginya curah hujan, justru hasil pertanian padi diprediksi mampu meningkat. Apalagi sebagian masyarakat yang awalnya tidak menanam padi beralih menanam padi.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan Ir. Puguh Santoso, MMA melalui Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Geger Heri Susianto, SP, MMA mengatakan bahwa curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Madura, khususnya Bangkalan, sangat menguntungkan bagi petani padi.

Banyak spekulan mengatakan akan terancam poso, semua itu tidak benar. Justru, sekarang banyak para petani yang menanam padi yang pada awalnya tidak menanamnya.

Berdasarkan laporan tim yang ada di lapangan diprediksi produksi akan meningkat

Geger Heri Susianto

Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Dispertanak Bangkalan

doni heriyanto/koran madura

MENYEMAI BENIH- Menjelang puncak musim hujan tahun ini, banyak petani di Kabupaten Bangkalan dan beberapa daerah di Madura bercocok tanam padi. Curah hujan yang tinggi diyakini sangat membantu padi bisa tumbuh dengan baik.

“Kondisi seperti sekarang sangat menguntungkan petani padi, khususnya petani tadah hujan. Jadi mereka tidak dikhawatirkan akan kekurangan air,” katanya.

Selain itu, kata Heri, masyarakat banyak berspeku-

SI JAGO MERAH KEMBALI MENGAMUK

15 Toko Ludes Dilalap si Jago Merah berisi gas LPG dan barang kebutuhan sehari-hari yang notabene merupakan barang yang mudah terbakar.

“Kurang tau apa penyebab terjadinya kebakaran. Yang saya lihat bersumber dari sebuah toko UD Mulya. Api dengan cepat melalap toko lainnya, karena berisi LPG dan sembako yang mudah terbakar,” ujar Subaidy salah satu warga setempat yang berada di lokasi kebakaran.

Pada saat itu juga, kata Subaidy, warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun usaha warga setempat sia-sia.

Apalagi kobaran api semakin menjadi-jadi dan asap mengepul membumbung tinggi.

Beberapa saat kemudian, mobil pemadam kebakaran

tiba di lokasi dan langsung memadamkan api yang sudah semakin membesar.

“Mobil pemadam datangnya agak terlambat.

Sehingga api dengan cepat menghanguskan 9 toko yang ada, usaha kami menjadi siasia,” imbuhnya dengan wajah tampak panik.

Kapolsek Tanjung Bumi AKP Abd Cholik mengatakan api membesar berasal dari toko UD Mulya yang menyediakan sembako (sembilan bahan pokok). Kobaran api sangat sulit dikendalikan, karena di dalam toko ada satu drum minyak goreng.

“Api bisa dipadamkan pada pukul 10.00 WIB setelah tiga mobil pemadam milik Pemkab datang ke lokasi kejadian. Sebelumnya, kami menurunkan

lasi bahwa tingginya curah hujan akan menyebabkan padi menjadi tidak bagus akibat tergenang air. Menurutnya, perlu ditegaskan bahwa lahan pertanian daerah Bangkalan tidak berpotensi demikian. Karena hingga saat ini berdasarkan laporan dari mantri padi dan pengawas hama lingkungan tidak ada padi yang terancam rusak akibat tergenang air maupun terserang hama penyakit yang dapat mematikan.

“Banyak spekulan mengatakan akan terancam poso, semua itu tidak benar. Justru, sekarang banyak para petani yang menanam padi yang pada awalnya tidak menanamnya. Berdasarkan laporan tim yang ada di lapangan diprediksi produksi akan meningkat,” imbuhnya.

Keuntungan dari bertambah panjangnya musim penghujan kali ini, lanjut Heri, adalah petani bisa panen dua kali atau lebih. Jadi, dengan demikian, para petani bisa memanfaatkan curah hujan yang cenderung meningkat dengan melimpahnya air.

Untuk itu, produktivitas juga akan meningkat.

Sementara itu, Dispertanak Bangkalan menargetkan produksi padi 2013 meningkat 2 % dari hasil produksi 2012. Total produksi padi di daerah setempat pada tahun ini ditargetkan menjadi 2622.902,97 ton, sedangkan total produksi padi pada 2012 sebanyak 2596.409,01 ton.

Target tersebut berdasarkan ketersediaan lahan pertanian padi secara keseluruhan seluas 27.207 hektare.(dn/rah)

satu unit mobil tangki air yang biasanya digunakan untuk menyiram jalan,” tuturnya.

Menurutnya, untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, pihaknya masih menunggu Tim Labfor Polda Jatim untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dimungkinkan Tim Labfor akan tiba di lokasi pada esok hari untuk melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan Sarman Adi Joko Sutrisno mengaku masih menunggu laporan dari bawah atas kebakaran tersebut. Kendati tidak menimbulkan jiwa dimungkinkan kerugian yang ditanggung ditaksir mencapai ratusan juta.

“Pastinya nanti akan ada perbaikan dan pembangunan toko terdampak kebakaran, kita tunggu hasil dari laporan berapa kurugian yang dialami,” jelasnya.(dn/rah)

12

SAMPANG

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

Gaji Ganda Kembali Disoal AKSES Kembali Menggelar Demonstrasi SAMPANG - Kasus gaji ganda yang melibatkan pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Sampang saat menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus disoal. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Kelompok Strategis Independen Sampang (AKSES), Selasa (10/12) sekitar pukul 10.30 wib kembali melakukan aksi demo di kantor kejaksaan setempat.

Tak jauh berbeda jauh dari tuntutan saat melakukan demo dua pekan lalu, mereka meminta Bupati Sampang A Fannan Hasib agar segera memberikan sanksi dan menonaktifkan pejabat yang terlibat kasus gaji ganda. Kejaksaan diminta segera bertindak melakukan penyidikan.

Sehingga pejabat yang terlibat bisa dilakukan proses hukum.

Abdurrahman, korlap aksi, mengatakan, jika tuntutan massa tidak segera ditindaklanjuti oleh Bupati Sampang, maka A. Fannan Hasib harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebab, dianggap tidak mampu memimpin dan membangun di Sampang. Dan jika kejari tidak segera memprosesnya akan dilaporkan ke Kejati.

"Kami meminta kepada Bupati segera bertindak tegas karena ini sudah mencoreng rakyat, serta penegak hukum secepatnya mengadili pejabat yanng terlibat kasus gaji ganda. Kalau tidak, minggu depan kami akan melaporkan kasus ini kepada Kejati bahwa Kejari Sampang tidak respek," ucapnya.

Abdurahman mengaku sangat kecewa dengan janji yang

PENEGAKAN HUKUM

Korupsi Pesangon Menyita Waktu SAMPANG - Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah mengungkapkan, memasuki akhir tahun ini 2013 kasus dana pesangon anggota DPRD periode 1999 - 2004 masih belum tuntas. Pihaknya mengaku tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut tahun ini.

masih menunggu kajian ahli hukum, kalau tidak ada ahli hukum bisa bebas kasus ini," jelasnya.

Ditanya sampai kapan proses berjalan, Sucipto masih belum tahu secara pasti. Namun, proses itu masih akan melangkah pada tahun 2014. Dimana, hingga kini tahap proses itu sudah dalam tahapan penyidikan atau sebagai calon tersangka.

"Kita perlu terus melangkah pada proses penanganan ini, tapi kita harus perlu kehatihatian dalam melakukan ini, karena kasus menyangkut masing - masing yang terlibat mempunyai pendapat," imbuhnya. (ryn/lum)

"Kalau sampai akhir Untuk diketahui, dalam Desember atau ahir tahun kasus tersebut, sebanyak 25 ini kami tidak bisa, karena mantan wakil rakyat dipesaat ini masih pemeriksaan riode 1999-2004 menerima terhadap 9 tersangka lain. uang senilai Rp 47 juta peroKita bagi tiga berkas. Kalau rang. Sejauh ini, kejari telah untuk 2014 saya tidak mau menyeret tiga tersangka janji, kalau tidak selesai saya dalam kasus yang telah meberarti punya hutang," ucap- rugikan uang negara milinya, Selasa (10/12). aran rupiah itu dan telah di Kendala utama penyeeksekusi di Rumah Tahanan lesaian kasus (Rutan) Klas II dana pesangon B sampang. tersebut, selain Adapun tiga melibatkan tersangka di orang banyak antaranya Sayjuga masa uti, Fahrur Rozi Kita dihadapkan dan Herman Hijabatan anggota dengan yang terlibat dayat. Sedangpensiunan. sudah lama. Sekan, untuk 9 Banyak hingga pihaktersangka baru nya membutuhdari 45 mantan yang tempat kan waktu lebih DPRD tersebut tinggalnya untuk proses pindah. Jadi kita masih berlanjut penyelidikan. harus mencari pemeriksaan"Kita diha9 anggota alamat itu. Jadi nya. dapkan dengan DPRD itu kini kamu butuh pensiunan. juga masih waktu untuk Banyak yang mengembalikan penuntasanya,” dengan tahap tempat tinggalnya pindah. dicicil.

Jadi kita harus Mereka Abdullah mencari alamat yang masih Kajari Sampang itu. Jadi kamu proses butuh waktu untuk penunmengembalikan uang tasanya," jelasnya. negara antara lain Kurdi Pihaknya meminta Said, KM Faidol Mubarok, kepada semua pihak untuk KH Abdul Qowi S, Moh mengawal proses penunBakir, Asadullah, serta tasan kasus korupsi dana Umar Faruk, Sudarmadji, pesangon mantan anggota Agus Sudihardjo, dan Jumal dewan 1999-2004. "Kita M Dawi. Bahkan, 5 anggota minta dikawal oleh semua yang telah meninggal dupihak. Kalau menang kerja nia yakni RA Rahman Setya Kejari lamban silakan langBudi, Slamet, KH Ali Djausung demo ke sini," punghari, KH Bahri Arief, dan H kasnya.

Moh Asyari. (ryn/lum)

tidak hormat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/12).

Masih kata Didik pelantikan kades Bangcelok kemarin itu dipinjam dan setelah dilantik dia dikembalikan lagi, dan pelayanan masyarakat di desa tersebut di tugaskan pada PLT agar terus berjalan sehingga apabila nantinya diputuskan sebagai tersangka maka akan dilaksanakan pilkades ulang.

“Biar pelayanan tidak terhenti dan sambil menunggu proses hukum di desa bangcelok dicover oleh Plt,” ujarnya. (jun/lum)

DIHENTIKAN. Alat eskavator masih berada Kali Kemuning, Selasa (09/12). Pengerukan kali tersebut dihentikan akibat cuaca buruk.

GAJI GANDA. Aksi unjuk rasa Aliansi Kelompok Strategis Independen Sampang (AKSES) terkait gaji ganda yang melibatkan pejabat tinggi di BUMD setempat di kantor Kejari setempat, Selasa (10/12). diberikan oleh kejari. Sebab, seperti tuntutan pendemo beberapa waktu lalu, massa dijanjikan dalam mengusut kasus itu masih menunggu keterangan para ahli hukum. Namun, kenyataannya hingga saat ini masih belum terealisasi.

"Sebenarnya, kami ke sini ingin bertanya sesuai yang dijanjikan oleh Kejari. Apakah sudah ada dari pihak kejari bahwa akan menunggu ketrangan ahli hukum. Tapi sampai sekarang kami menunggu dan diberi jenjang waktu hinnga belum ada kabar," ujarnya.

Massa yang mengatasnamakan AKSES itu melakukan long march dari depan

Pasar Srimangunan Sampang menuju kantor Kejaksaan Negeri setempat. Massa terus berorasi melewati kantor Pendopo Bupati di Jalan Wijaya Kusuma hinnga Pemkab. Massa tidak ditemui oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Mereka membawa keranda mayat dilengkapi isinya. Serta beberapa foto pejabat yang terlibat kasus gaji ganda tak luput dari persoalan pendemo. Di samping itu, pendemo sempat bersitegang dengan aparat kepolisian untuk bertemu Kepala Kejari. Sehingga, pendemo melakukan pembakaran keranda mayat beserta foto pejabat. Lantaran, tidak

ditemui oleh kepala kejari.

Menanggapi itu, Humas Kejari Sampang Sucipto menuturkan, dalam proses penanganan kasus gaji ganda itu masih menunggu keterangan para ahli. Sebab, kasus yang melibatkan pejabat tinggi saat menduduki komisaris di BUMD harus menunggu kajian - kajian ahli hukum. Jika tidak melibatkan keterangan para ahli hukum, dikhawatirkan saat proses persidangan pejabat yang terlibat bisa bebas dari kasus itu.

"Itu yang dijanjikan dari pimpinan kami, Kepala Kejari (Abdullah-red) kepada pendemo beberapa waktu lalu, yang

TERSANDUNG KASUS

Pemberhentian Kades Menunggu Proses Hukum SAMPANG - Kepala Desa (Kades) Bangcelok, Kecamatan Torjun, setelah dilantik oleh Bupati Sampang, Senin (9/10) di Pendopo Bupati dalam proses pemberhentian.

Namun masih menunggu hasil proses hukum apakah bersalah atau tidak, karena proses penghentian kades ketika pelaksanaan pemilihan belum diatur dalam perda.

Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Didik Adi Pribadi mengatakan, kades Bangcelok yang telah dilantik Senin kemarin masih

dalam proses pemberhentian, dan saat ini menunngu hasil proses hukum. Jika bersalah akan akan menjalankan proses pemberhentian.

Menurutnya, pemberhentian itu tidak bisa langsung dilakukan karena dalam perda masih belum diatur tentang status kades terpilih ketika ada masalah. Karena pada waktu pelaksanaan pemilihan tidak ada masalah.

Sampai hari ini, lanjut kabag pemdes, pihaknya masih belum menerima salinan status kades dari

Biar pelayanan tidak terhenti dan sambil menunggu proses hukum di desa bangcelok dicover oleh Plt,”

Didik Adi Pribadi Kabag Pemdes

kejaksaan, sehingga apabila nantinya sudah mendapatkan salinan tersebut maka akan

dikonsultasikan dulu dengan tiam yang terdiri dari kabag hukum, inspektorat, dan bakesbangpol dan yang bisa memastikan dalam mengambil keputusan adalah bupati Sampang.

“Ketika pelaksanaan pemilihan kades yang bersangkutan tidak ada masalah dan untuk langsung melakukan pemberhentian itu masih belum diatur dalam perda. Sehingga, kami masih menunggu proses hukum. Dan apabila diputuskan bersalah maka itu bisa diberhentikan dengan

CUACA BURUK

Pengerukan Kali Kemuning Dihentikan ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

SAMPANG - Pengerukan sungai Kali Kemuning yang dilaksanakan dengan swakelola oleh Dinas Pengairan Kabupaten Sampang terpaksa dihentikan sejak Senin (9/12). Dihentikannya mengerukan kali tersebut disebabkan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Sampang melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Manfaat Moh Zainullah mengatakan, sejak Senin kemarin pengerukan sungai Kali Kemuning terpaksa dihentikan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

Pelaksanaan pengerukan tersebut hingga saat ini terserap 30 persen dengan volume 20 ribu kubik dan panjang kurang lebih 200 meter.

Dalam pelaksanaan pengerukan tersebut, lanjut Zainullah, banyak mengalami kendala termasuk kendala kemalingan dan kondisi cuaca. Namun itu semua sudah bisa ditangani setelah sempat terhenti dengan waktu yang cukup lama dan dilaksanakan dengan cara manual. Selama melaksanakan itu dalam setiap harinya

bisa mencapai minimal 200 kubik dan maksimal sampai 500 kubik lumpur yang diangkat ke daratan.

“Penanganan pengerukan dihentikan mulai dari tanggal 9 Desember kemarin melihat cuaca yang tidak memungkinkan. Seandainya tidak ada kendala baik itu cuaca maupun kemalingan mungkin sudah sampai ke sekitar Jalan Pemuda,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (10/12).

Dari anggaran Rp 850 juta yang terpakai sebesar Rp 300 juta dan secara otomatis sisa anggarannya akan dikembalikan ke kasda dan bisa digunakan pada tahun 2014. Menurutnya, dalam kondisi cuaca yang sering diguyur hujan pengerukan tersebut tidak bisa dipaksakan.

“Pengerukan itu tidak bisa dipaksakan karena akan berisiko lebih tinggi dan alat eskavator yang berada di lokasi sampai sekarang belum diangkat, karena kondisi alam sedangkan untuk anggaran yang tidak terserap dari jumlah anggaran otomatis akan dikembalikan ke kasda,” imbuhnya. (jun/lum)

PAMEKASAN

13

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

TANGGUL EMBUNG JEBOL

Warga Bantaran Sungai Resah PAMEKASAN - Tanggul Embung, yang disebut juga waduk seluas 4 hektare di Dusun Lekoh Barat, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, jebol pada Senin (9/112) kemarin sore.

Tanggul jebol pada bagian pelimpah atau pintu keluar air yang masih dalam proses pekerjaan berupa pengecoran dasar saluran pembuangan air. Jebolnya Tanggul Embung tersebut disebabkan oleh gerusan arus sungai yang terus membesar.

Kejari Senang Memeriksa 711 Saksi Belum Ada Tersangka Satu pun PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memeriksa sebanyak 711 saksi dalam kasus dugaan korupsi pungutan uang nomor register guru di lingkungan kantor Kementerian Agama setempat.

"Mereka yang kami periksa ini merupakan para pihak yang diduga mengetahui dan terlibat secara langsung kasus dugaan korupsi itu," kata Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto, Selasa.

Meski telah memeriksa banyak saksi, kata Sudiharto, akan tetapi hingga kini tim penyidik Kejari Pamekasan belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka.

Kejari masih membutuhkan banyak bukti pendukung sebelum akhirnya menetapkan sebagai tersangka.

"Peneriksaan dalam kasus dugaan pungutan uang NRG ini banyak, karena memang melibatkan banyak orang," katanya menjelaskan.

Kasus dugaan korupsi pungutan uang NRG ini terungkap, setelah sejumlah guru yang dinyatakan lolos program sertifikasi melayangkan protes ke Kemenag Pamekasan dan melaporkan ke Kejari Pamekasan.

Menurut Kepala Kejari Sudiharto, kasus NRG itu diduga dilakukan oknum pegawai Kemenag Pamekasan dengan alasan untuk mengeluarkan nomor register guru bagi para guru yang lolos program sertifikasi.

Padahal yang sebenarnya NRG itu gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun, seperti yang dilakukan oknum pegawai Kemenag Pamekasan itu.

Di Pamekasan, jumlah guru yang

menjadi korban pungutan uang NRG itu sekitar 700 orang lebih dan semuanya merupakan guru yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Pamekasan.

Selain memeriksa para guru, tim penyidik Kejari Pamekasan juga telah memerintah mantan Kasi Mapenda Juhairiyah dan mantan Kepala Kemenag Nurmaludin.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan statusnya akan naik menjadi tersangka, apabila cukup bukti," kata Kepala Kejari Sudiharto.

Mantan Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin juga diperiksa sebagai tim penyidik dalam kasus itu, karena menurut Kajari yang bersangkutan merupakan pimpinan lembaga sekaligus orang yang bertanggung jawab atas kebijakan yang dilakukan anak buahnya dalam menarik sumbangan NRG itu.

Sedangkan mantan Kasi Mapenda Kemenag Juhairiyah, karena yang bersangkutan menjadi koordinator, bahkan memerintah sejumlah sataf dan guru untuk mengumpulkan uang NRG tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing guru dimintai uang sebesar Rp500 ribu agar mendapatkan NRG. Padahal faktanya NRG itu bebas biaya," kata Sudiharto. (ant/ rah)

Material bangunan tanggul itu, Agus selaku yang jebol terseret arus itu pelaksana proyek menyahanya menyisakan besi cor takan penyebab jebolnya yang nampak berserakan. bangunan pelimpah itu Penyebab jebolnya tanggul murni, karena faktor alam ini diduga karena konyang tidak diprediksi sebestruksi bangunan jelek, lumnya. Sebab, pekerjaan sehingga mudah rusak dan itu sudah sesuai dengan jebol saat terjadi hujan. gambar perencanaan dan Muhdi, warga setembesaran teknis (bestek) pat sekaligus salah satu yang sudah ditentukan. pekerja dalam proyek itu Dia menjelaskan mengatakan sejak awal bangunan pelimpah itu pengerjaan bangunan jebol, akibat terjangan air pelimpah, ia dan rekan-reusai hujan deras pada sore kannya mengkhawatirkan hari. Sehingga bangunan konstruksi bangunan itu, pelimpah yang baru dicor karena tidak dilengkapi de- jebol setelah diterjang air. ngan paku bumi atau biasa "Kami baru ngecor kedisebut cakar marin lusa. Jadi ayam. belum kering, "Masak pintu karena belum keluar air hanya cukup umur. Pedipasangi kawat nyebab ini tidak Masak mendatar, terus kami prediksi, pintu keluar karena hujan dicor. Harusnya air hanya diberi cakar deras tiba-tiba ayam dulu biar datang, dan medipasangi kuat. Apalagi nerjang bangukawat tanahnya masih nan pelimpah mendatar, baru ditimbun," itu. Genangan terus dicor. katanya. air pada dasar Harusnya Menurut pelimpah sekitar diberi cakar 1,5 meter," kaMuhdi, warga ayam dulu biar tanya. yang tinggal di kuat. Apalagi sekitar hilir EmSampai tanahnya bung, kini mulai berita ditulis, resah, khawatir belum dikemasih baru kejadian serupa tahui besaran ditimbun," terjadi lagi saat anggaran dan curah hujan sumber dana Muhdi meningkat. pembangunan Warga Apalagi, embung embung itu. itu dibangun Demikian juga dengan menutup aliran rekanan pelaksana proyek sungai, dimana terdapat belum diperoleh ketepertemuan dua sungai, rangan yang akurat, kayaitu Sungai Bung Kipis rena tidak terlihat papan dan Sungai Bung Calok proyek di lokasi. Inforpada bagian hulu embung. masi warga sekitar, dana Pada musim hujan, arus proyek itu bersumber dari sungai itu diketahui cukup dana pusat, yang dikelola deras dan bisa mengirim Balai Besar Wilayah banjir ke wilayah KeluraSungai (BBWS) Brantas han Patemon, Pamekasan.

Surabaya.

Menurut Muhdi, keresahan Selain mengkhawarga ini cukup beralasan, watirkan jebolnya tangkarena jarak antara tanggul gul susulan, warga juga selebar sekitar 100 meter mengeluhkan lambatnya itu berdekatan dengan pembayaran ganti rugi warga yang tinggal di banlahan yang sampai saat ini taran sungai itu. Jaraknya, belum dibayar. Padahal, yaitu antara 50 sampai 100 pekerjaan pembangunan meter dari posisi tanggul embung di Desa Bangkes, Embung yang membentang Kecamatan Kadur itu sudah dari barat ke timur. berjalan sebulan lebih.(uzi/ Menanggapi jebolnya muj/rah)

JEBOL. Tanggul Embung, yang disebut juga waduk seluas 4 hektare di Dusun Lekoh Barat, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, jebol pada Senin lalu. Material bangunan pelimpah Embung Bangkes berserakan setelah diterjang arus sungai.

PENERTIBAN GEPENG

Satpol PP Berencana Merazia Pengemis PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan berencana melakukan razia gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah itu. Razia itu direncanakan untuk membersihkan Pamekasan dari penyakit masyarakat.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, Yusuf Wibisono mengatakan razia itu akan dilakukan setelah dilakukan konsultasi dengan pimpinan-

nya untuk memastikan mekanisme dan waktu pelaksanaan.

"Kami sudah agendakan, dan saya masih menunggu hasil konsultasi dengan pimpinan," katanya.

Menurut Yusuf, selain ke perkampungan, para pengemis itu biasa beroperasi di tempat-tempat ibadah, di depan swalayan maupun di lokasi tempat pariwisata ziarah. Sehingga dianggap mengganggu ketenangan. Ia belum

bisa memastikan waktu pelaksanaan razia, karena direncanakan akan melibatkan beberapa pihak seperti kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial.

Direncanakan razia akan dilakukan dua kali dalam tahun ini, terutama pada bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Kami mungkin akan merazia mereka pada waktu-waktu yang merupakan musim pengemis," katanya. (awa/muj/rah).

SOSIALISASI LARANGAN MEMBERI PENGEMIS. Sejumlah petugas Satpol PP kota Depok membawa papan himbauan larangan memberi uang pada pengemis di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Sosialisasi tersebut dilakukan terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum mengenai larangan memberi uang kepada pengemis dengan sanksi denda maksimal Rp25 juta bagi yang melanggar.

14 INSENTIF

Ratusan Guru Protes Penangguhan Tunjangan

PAMEKASAN

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

DPRD Butuh Disegarkan

PAMEKASAN - Sebanyak 587 orang guru memprotes penangguhan tunjangan insentif mereka oleh manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa, yang hingga kini belum dicairkan.

Aksi protes para guru nya melalui Bank Jatim, yang mengajar di bawah sedangkan sebanyak 587 naungan Kantor Kemensisanya melalui Bank BTN. terian Agama (Kemenag) "Yang dicairkan melalui Pamekasan itu digelar, kaBTN ini adalah guru swasta, rena hingga saat ini, mereka sedangkan yang melalui belum menerima hak bank Jatim adalah guru netunjangan insentif, kendatigeri," katanya menjelaskan. pun sudah dicairkan sejak Akan tetapi, dari dua beberapa waktu lalu. bank yang ditunjuk sebagai Pihak BTN beralasan pelaksana dalam pencairan penundaan pencairan tunjangan insentif guru tunjangan insentif guru, yang dipersoalkan para guru atas instruksi pimpinan hanya di Bank BTN, sedangKemenag Pamekasan, yakni kan di Bank Jatim tidak. hingga 27 Desember 2013.

Secara terpisah Kepala "Tidak benar kami Bank BTN Pamekasan Farah memerintah untuk menang- Werdiansyah mengaku peguhkan pencairan. Malah nundaan pencairan tunjankami justru yang meminta gan insentif guru itu karena agar BTN segera mencairkan terkendala teknis. tunjangan itu "Jadi ada kepada yang sebanyak enam berhak," kata orang penerima Kasi Pendidikan tunjangan yang dan MadraTidak benar kami bermasalah, sah (Pendma) yakni nomor memerintah Kemenag rekeningnya suuntuk Pamekasan dah tidak aktif menangguhkan lagi alias retur," Juhedi dalam pencairan. Malah kata dia. keterangan kami justru persnya, Selasa Sehingga yang meminta pihaknya tersore.

Ia juga agar BTN segera paksa mengammenjelaskan bil kebijakan mencairkan Kemenag tidak menunda tunjangan itu berhak menpencairan tunkepada yang unda pencairan jangan insentif berhak," tunjangan guru itu secara insentif guru, keseluruhan Juhedi karena ketika dengan batas uang sudah mawaktu maksimal Kasi Pendma suk rekening Kemenag Pamekasan pada tanggal 27 pribadi maDesember 2013. sing-masing, maka yang Pengakuan Farah ini berhak mencairkan adalah berbeda dengan pernyatapihak bank. an sejumlah guru dibawah Disamping itu, sisnaungan Kemenag Pametem pencairan tunjangan kasan yang menyebutkan insentif guru ini, langsung bahwa penundaan pencairan dari Kemenag pusat melalui itu, atas perintah pimpinan bank yang ditunjuk yakni Kemenag Pamekasan.

BTN, bukan melalui bendaMenurut Farah, jika hara Kemenag. nantinya penerima tun"Sekali lagi, kami tidak jangan yang dinyatakan pernah memerintahkan BTN bermasalah dan semua untuk menangguhkan penberkas penerima tunjangan cairan tunjangan," katanya selesai, maka pihak BTN menegaskan. akan mencairkannya secara BTN sendiri merupakan bertahap. salah satu bank yang ditun"Perhari kemungkinan juk Kemenag Pamekasan se- 100 orang nantinya," katabagai mitra dalam pencairan nya. tunjangan insentif guru Ia juga menjelaskan yang dinyatakan lolos progpenundaan pencairan ram sertifikasi di lingkungan tunjangan insentif guru itu Kemenag Pamekasan. nantinya tidak akan merugiBank lainnya yang kan guru, karena pihak bank ditunjuk mencairkan tuntetap memberlakukan suku jangan insentif guru adalah bunga seperti ketentuan bank Jatim. yang telah berlaku.

Menurut Kasi Pendma "Ketentuan bunga Kemenag Pamekasan Juhedi, tetap berlaku, ketika jumlah guru di lingkungan uangnya telah masuk di Kemenag yang mendapatdaftar rekening. Makanya, kan tunjangan insentif kare- mereka seharusnya tidak na lulus program sertifikasi perlu mempermasalahkan sebanyak 1.367 orang. penundaan pencairan itu," Dari jumlah itu, sebakatanya menjelaskan. (ant/ nyak 510 orang pencairanrah)

Puluhan Aktivis PMII Pamekasan saat berorasi mengajak anggota DPRD setempat ikut membangun gerakan anti korupsi.

Mahasiswa Ajak DPRD Membangun Gerakan Anti Korupsi PAMEKASAN - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan merasa komitmen DPRD perlu terus disegarkan. Oleh karena itulah mahasiswa mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat ikut melakukan gerakan anti korupsi.

Peran anggota legislatif itu dipandang cukup penting dalam membangun gerakan itu, karena lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam pengawasan

dan penyusunan aturan tata laksana pemerintahan.

Para aktivis menyampaikan ajakan itu melalui aksi unjukrasa memperingati hari anti korupsi sedunia di depan

Gedung DPRD Pamekasan, Selasa (10/12).

"Kami mengajak semua pihak tidak menunggu laporan untuk membersihkan semua kantor-kantor lembaga negara dari para koruptor," kata Ketua Cabang PMII Pamekasan, Ahmad Siddik dalam orasinya.

Menurut dia, saat ini korupsi sudah mentradisi dan terjadi hampir di seluruh lembaga pemerintahan hingga ke tingkat desa. Karenanya,

menurut Siddik, kasus tersebut sulit diberantas tanpa ada kemauan dari semua pihak.

Kemauan itu, tidak semata diungkapkan dalam bentuk pemasangan spanduk, namun diwujudkan dalam bentuk langkah yang nyata.

Sementara ini, kata dia, pernyataan anti korupsi itu hanya ada dalam spanduk dan slogan, sementara dalam tindakan nyata masih belum terlihat. Bahkan korupsi te-

lah menular hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Sidik juga mengingatkan aparat hukum bahwa mereka belum menyentuh penanganan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan. Sampai saat ini, kata dia, kasus korupsi pada program yang nilainya mencapai Rp 4,25 miliar itu, hingga saat ini belum ada satu pun pihak yang bertanggungjawab diperiksa oleh petugas yang berwenang.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pihaknya mendukung ajakan para mahasiswa. Ia juga meneguhkan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi. Halili mengatakan beberapa hari lalu, dirinya diundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Surabaya. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD dan Bupati serta Walikota se-Jawa Timur itu terbangun komitmen untuk berhati-hati dalam memutuskan satu kebijakan agar tidak terjebak pada tindakan yang merugikan negara dan rakyat.

Halili juga mendukung langkah untuk memproses kasus dugaan mark up (pembengkakan) dana pengadaan alat kesehatan secara hukum.

Ia meminta aparat hukum untuk memprosesnya secara benar tanpa ada permainan di dalamnya. Keberpihakan para penegak hukum terhadap aturan dan perundangundangan yang berlaku itu menjadi langkah awal untuk pemberantasan korupsi.

"Kami tidak bisa membayangkan jika yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi para penegak hukum yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum justru bermain," ujarnya.

Dalam beberapa kasus di sejumlah daerah, beberapa kasus korupsi justru melibatkan aparat hukum, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan hakim. (oni/muj/rah).

AKSES TRANSPORTASI

Pembangunan Jembatan Terbengkalai PAMEKASAN-Pembangunan jembatan di Dusun Sakaddu' Barat, Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, yang menghubungkan Desa Bungbaruh dan Desa Kertagena Dajah, kini ditinggal rekanan penggarapnya.

Jembatan itu dibiarkan begitu saja, setelah menyelesaikan pekerjaan pondasi jembatan.

Kondisi ini dikeluhkan warga sekitar, karena memutus akses masyarakat yang hendak ke lahan pertanian, akses pendidikan termasuk warga yang hendak memasarkan hasil pertaniannya ke pasar tidak bisa melintas.

Mereka harus memutar arah dengan melalui jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh.

Warga setempat Matsahri mengatakan pembangunan jembatan itu sudah ditinggal pekerjanya seminggu lalu. Semua peralatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan itu juga dibawa pulang dan tak satu pun ditinggal di lokasi.

"Kami heran, karena peralatannya sudah dibawa pulang

Pondasi jembatan sepanjang 10 meter dibiarkan terbengkalai dan belum ada kepastian untuk dilanjutkan. foto: koran madura/m fauzi

semua, dan pekerjanya tidak kembali lagi. Padahal pekerjaannya baru selesai pondasi.

Apa memang seperti itu kalau membangun jembatan. Setahu saya langsung dibangun sampai selesai," katanya.

Menurut Matsahri,

pembangunan jembatan itu yang tidak selesai sangat merugikan masyarakat. Sebab, warga tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Selain tak bisa dilalui kendaraan, warga yang biasa mandi atau memandikan hewan ternakn-

ya di sungai itu, kini tidak bisa.

Dia mengatakan ia sempat menanyakan perihal kelanjutan pembangunan itu kepada salah satu pekerjanya. Dari penjelasan salah satu pekerja diketahui bahwa pembangunan jembatan itu

masih akan dilanjutkan pada Mei 2014 mendatang.

Keberadaan jembatan itu memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun jika hanya mengerjakan pondasi dan dilanjutkan tahun depan, warga mengaku sangat kecewa, karena menganggap pemerintah setempat tidak serius.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pamekasan, Totok Hartono mengatakan masih akan melakukan pengecekan ke lokasi. Diakui memang terdapat beberapa pembangunan jembatan yang hanya menyelesaikan pondasi, karena pertimbangan waktu dan cuaca.

"Mohon waktu untuk mengkroscek yang Anda maksud," katanya, melalui layanan pesang singkat. (uzi/muj/rah)

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Gedung Baru DPRD Tidak Akan Terlaksana Tahun Depan

SEKOLAH GOTONG ROYONG WARGA. Suasana kegiatan belajar mengajar di SD 1 Girijagabaya Pilial, Lebak, Banten. Sekolah tersebut dibangun secara gotong royong oleh warga Kampung Sinar Jaya guna memajukan sektor pendidikan.

PAMEKASAN - Rencana pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dipastikan tidak akan segera dimulai.

Pada rancangan APBD 2014, tidak ada usulan rencana pembangunan Gedung DPRD setempat.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengaku tidak bisa mengupayakan agar rencana pembangunan gedung baru DPRD bisa terlaksana pada tahun 2014, karena banyaknya rencana kegiatan pembangunan yang harus diutamakan.

"Rencana ini sudah bertahun-tahun diwacanakan. Tetapi untuk sementara waktu tidak bisa direalisasikan, karena APBD lebih banyak dipakai untuk program kerakyatan. Sehingga DPRD

harus mengalah dan mendukung program tersebut," jelas Halili.

Ia menjelaskan Gedung DPRD Pamekasan memang satu-satunya gedung wakil rakyat yang sangat sederhana dibanding gedung DPRD kabupaten lain di Jawa Timur.

Apalagi gedung tersebut masih menggunakan Kantor Sekretariat Pemkab Pamekasan dan tidak berdiri sendiri.

Meskipun dengan kondisi tersebut, tugas legislasi bisa berjalan normal, namun menurutnya, akan lebih baik jika DPRD memiliki gedung sendiri yang terpisah dengan gedung milik pemerintah.

Halili juga belum bisa memastikan kapan rencana itu akan direalisasikan. Sebab hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus yang

Yang saya ketahui, wacana ini sejak tahun 2008, tetapi tak kunjung terealisasi,...�

Halili

Ketua DPRD Pamekasan membahas pembangunan Kantor DPRD Pamekasan dengan pemerintah setempat.

"Yang saya ketahui, wacana ini sejak tahun 2008, tetapi tak kunjung terealisasi, karena belum ada pembicaraan serius mengenai hal tersebut," katanya.

Sementara ini, yang bisa

dilakukan hanya kegiatan yang bersifat perbaikan.

Itupun hanya perbaikan kecil apabila terjadi kerusakan pada beberapa bagian bangunan. Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal Pamekasan, Ribut Baidi meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rencana pembangunan gedung DPRD Pamekasan itu.

Sebab, kondisi gedung DPRD yang ada sudah sudah tidak memungkinkan menampung kegiatan legislasi secara maksimal.

"Gedung DPRD merupakan tempat istemewa, karena membahas semua kebijakan tentang kerakyatan, sehingga harus didukung untuk mewujudkan pembangunannya," katanya.

Namun demikian, Ribut

mengharapkan jika pada saatnya nanti rencana itu terlaksana, maka kenerja anggota DPRD Pamekasan juga ditingkatkan. "Gedung tersebut merupakan fasilitas negara, dan harus sebanding dengan kenerja DPRD. Artinya, gedung baru harus bisa memacu kinerja para wakil rakyat," jelas dia.

Kondisi Gedung DPRD Pamekasan selain masih menyatu dengan Kantor Kesekretariatan Pemkab, kondisinya juga dinilai tidak layak sebagai gedung wakil rakyat.

Ruang antar fraksi di gedung itu hanya menggunakan batas menggunakan sekat tripleks.

Selain itu, gedung tersebut tidak memiliki ruang lobi, sehingga tamu yang datang hanya disambut di lorong dekat pintu masuk. (awa/muj/rah).

SUMENEP

15

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

DEMOKRASI

Kembalikan Kedaulatan Parpol

junaedy/koran madura

SUMENEP - Dulu, sewaktu Mahfud MD menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sistem lama (no urut) dikudeta melalui keputusan yuridis Mahkamah konstitusi. Pasca keputusan MK, wibawa parpol sebagai institusi melemah dan caleg menguat sebagai pribadi.

Dari sisi logika, keputusan MK masuk akal mengacu kepada hukum rimba, yang kuat yang menang yang direprentasikan melalui perolehan suara. Tetapi dari perspektif politik dimana partai politik bukan rimba, keputusan MK saat itu memenggal kedaulatan parpol.

Itulah kesimpulan Pengamat Politik Gus Zainal Abidin. Pria yang aktif di Senayan menganggap keputusan hukum MK yang mewariskan sengkarut politik saat ini menjadi bagian dari dosa mughalladhah politik yang disisakan MK tempo dulu. Seharusnya, Zainal berpendapat pemerintah mengacu undang-undang bahwa secara de yure peserta pemilu adalah partai politik. Namun, lulusan pasca sarjana Universitas Indonesia ini menilai belakangan ini fakta politik beralih dari parpol ke caleg.

Karena itu, pria yang saat ini bermukim di Jakarta ini menilai politik saat ini didominasi adanya logical fallacy (sesat pikir).

Pengambil kebijakan terlalu naif karena menilai kedaulatan di tangan rakyat diterjemahkan secara harfiah. Akibatnya, fakta politik di republik ini terjerembab ke liang liberalisme politik. Sebab, saat ini individu

menjadi sentral dalam sirkuit politik dan partai sebagai lembaga politik dilemahkan fungsi politiknya meski semua tahu partai merupakan salah satu pilar demokrasi.

“Ayolah bersikap dewasa, jangan memaksakan sistem politik yang sakau ini,” dia menjelaskan.

Lelaki yang lama tinggal di Jogja itu menambahkan, politik hari ini telah menembus batas, untuk tidak menyebut melampaui batas. Dia beralasan, politik telah menembus wilayah ekonomi, politik, agama, hukum, dan budaya. Politik merasuki cara berpikir elit politik yang dimulai dari keputusan MK tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2009. Menurutnya, sistem proporsional terbuka yang bersifat the winner takes all seringkali diterapkan di negara yang tidak majemuk secara ideologi, adat, dan budaya dengan wilayah yang relatif kecil. Sementara, di Indonesia sangat majemuk dan plural. Saat politik proporsional terbuka dipaksakan, ini berdampak secara sosial-politik dengan sistem yang ada saat ini. Apalagi, pemilu di Indonesia selalu berhigh political cost.

Akibatnya, politik bukan lagi merupakan pertarungan ideologi tetapi sudah bergeser pada peperangan kekuatan, modal, finansial, dan agak barbar. “Mestinya pemerintah tidak sariawan untuk urusan politik yang tersesat ini,” dia mengakhiri pembicaraan, lalu menarik nafas. (rah)

DIKEBUT: Pekerja mengerjakan proyek peningkatan dan pelebaran jalan nasional di Jalan Trunojoyo Sumenep yang tinggal 11 hari, Selasa (10/12).

Tinggal 11 Hari Lagi Kontraktor Proyek Jalan Nasional Bisa Di-Black List SUMENEP – Pengerjaan proyek peningkatan dan pelebaran jalan nasional di Jalan Trunojoyo Sumenep ditaget selesai 21 Desember 2013. Kontraktor masih punya waktu 11 hari lagi untuk menyelesaikan proyek yang bersumber dari APBN itu. Namun tampaknya sulit untuk selesai tepat waktu.

Proyek sepanjang satu kilometer dengan anggaran Rp 8.329.381.000 itu baru selesai sekitar 70 persen. Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut PT. Madura Bangun Jaya dan PT. Dua Putri Kedaton KSO. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Edy Rasiadi mengatakan, melihat kondisi waktu yang begitu sempit dan hanya selesai sekitar 70 persen, pihaknya pesimis bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. ”Itu deadline-nya hanya sampai tanggal 21 Desember 2013 mendatang, jadi tinggal 11 hari lagi,” katanya.

Jika sampai tanggal 21 Desember 2013 kontraktor belum bisa menyelesaikan, pihaknya mengaku tidak akan segan untuk menghentikan pengerjaan proyek jalan tersebut. ”Ya solusinya jika memang tidak selesai tepat waktu, maka akan di-black list nantinya,” ancamnya, Selasa (10/12).

Namun, jika kontraktor mengebut pengerjaan proyek itu bisa saja selesai tepat waktu. ”Kemungkinan itu akan dikebut pengerjaannya. Mungkin dalam pekerjaan hotmiknya akan dilakukan sampai malam hari.

Apalagi pekerjaan itu memakai alat berat, sehingga prosesnya pun lebih cepat dibandingkan

Ya solusinya jika memang tidak selesai tepat waktu, maka akan di-black list nantinya

Edy Rasiadi

Kepala DPU Bina Marga

memakai alat manual,” tambahnya.

Walaupun pengerjaan itu akan dikebut, masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitasnya. Karena selain ada konsultan yang mengawasi, pihaknya juga ikut andil dalam mengawasi proyek itu,

utamanya dalam kualitas bahan. ”Kalau dibidang pengawasan mungkin tidak perlu dikhawatirkan, karena selain ada konsultannya saya hampir setiap hari juga mengawasinya,” tandasnya.

Sementara Direktur PT. Dua Putri Kedaton KSO Aziz Salim Sabibi mengatakan belum bisa memprediksi apakah bisa selesai tepat waktu atau tidak. Sebab, penyelesaian proyek itu tergantung terhadap cuaca. ”Kalau saya optimis selesai, namun ini hanya prediksi manusiawa saja, siapa tahu Tuhan mempunyai kehendak lain,” katanya melalui saluran telepon.

Caleg DPR RI Dapil Madura ini memastikan sekalipun pengerjaannya akan dikebut tidak akan mengabaikan kualitas. ”Pekerjaan itu pasti kami kebut, melihat waktu yang semakin sempit. Dan itu kami upayakan selesai tepat waktu,” tukasnya. (edy/mk)

BENCANA

Rumah dan Lahan Pertanian Terendam Banjir SUMENEP - Puluhan hektare tanaman padi di Desa Nambakor Kecamatan Saronggi dan Desa Patean Kecamatan Batuan terendam banjir, Selasa (10/12) setelah diguyur hujan deras sehari sebelumnya. Hingga saat ini air masih menggenangi tanaman padi karena saluran air dangkal.

Kejadian tersebut hampir terjadi tiap tahun. Warga desa setempat sudah berulangkali melaporkan bahwa daerahnya kerap kali dilanda banjir ke pihak terkait. Namun, hingga saat ini saluran air yang kian dangkal belum juga diperbaiki.

Akibatnya, petani terancam mengalami kerugian besar. “Kami mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sebab, padi yang ditanam terendam air dan gagal tanam. Padi yang terendam itu nantinya akan mati,” kata Taman, salah satu petani.

Memang sebagian pohon padi yang roboh mulai men-

URUS PERSIAPAN WISUDA

Pemerintah Ganti Raskin Tak Layak Konsumsi

SUMENEP – David Maulana Putra (22), mahasiswa Universitas Wiraraja usai mengurus persiapan wisuda di kampusnya, Senin (9/12) malam diseruduk mobil yang bertabrakan. Mahasiswa yang akan dikukuhkan sebagai sarjana hari ini nyawanya tidak tertolong.

Sepeda motor itu terdorong mobil Odyssey hingga terjepit ke dump truk.

Sepeda motornya hancur. Yang mengendarai sepeda motor ini meninggal dunia di TKP Setelah terjadi tabrakan, mobil Odyssey Nopol D 1632 SN yang melaju kencang dari arah selatan terpelanting ke kanan hingga menyeruduk sepeda motor bernopol M 5527 UQ yang dikendarai mahasiswa itu. David tergencet dump truk yang terparkir di

kiri jalan. Akibat terkena benturan keras, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan langsung meninggal seketika di tempat kejadian.

“Sepeda motor itu terdorong mobil Odyssey hingga terjepit ke dump truk. Sepeda motornya hancur. Yang mengendarai sepeda motor ini meninggal dunia di TKP, dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Daerah,” terang Suhdi (49), saksi mata di TKP, Selasa (10/12).

Teman korban, Abdus (32), menjelaskan, David baru saja selesai mengikuti kegiatan pra wisuda. Saat itu David tidak langsung pulang ke rumahnya, masih mencari tempat penyewaan toga untuk dipakai hari ini. ”Setelah korban selesai mengurusi semua persiapan wisudanya, korban bermaksud pulang ke rumahnya di Saronggi,” katanya.

Saat korban sedang melintas di jalan Trunojoyo, korban diseruduk mobil Odyssey yang terpelanting akibat bertabrakan dengan mobil Grand Livina yang hendak mendahului. Korban beserta motornya tergencet ke dump truk yang sedang terparkir. ”Setelah terhimpit, maka nyawa teman saya tidak lagi tertolong lagi,” terangnya.

Tidak hanya lahan, banjir juga menggenangi rumah.

“Bukan cuma lahan pertanian yang terendam, puluhan rumah di Desa Nambakor juga terendam imbas dari luapan air. Banyak rumah warga yang tidak dapat ditempati lantaran digenangi air. Sebagian mereka numpang di rumah familinya menunnggu surutnya air,” ujar Abd Rafiq, warga Nambakor. (sai/mk)

BULOG

Mahasiswa Tewas Terhimpit Dump Truk

Kecelakaan tersebut bermula saat sebuah mobil Grand Livina warna silver dengan Nopol L 1646 CQ dari arah utara Jalan Tronoyojo hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai warga Desa Guluk Manjung, Saronggi. Dari arah berlawanan melintas mobil Odyssey Nopol D 1632 SN. Akibatnya, kecelakaan tidak dapat dihindari.

guning, akibat banjir.Buliran padi yang terendam air terancam membusuk dan tidak dapat dipanen.

Warga berharap, pemerintah memikirkan nasib warga Desa Nambakor dan Patean yang selalu terendam banjir saaat terjadi hujan desa. Jika dibiarkan dan saluran air tidak dikeruk serta dilakukan pelebaran, persoalan banjir bisa semakin meluas.

SUMENEP - Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi, mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak bulog. Hasil koordinasi, raskin yang rusak langsung akan diganti.

“Setelah kami menerima laporan dari Komisi A tentang beras rusak di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, tanpa lihat apa benar beras itu rusak, kami langung menekan pihak Bulog agar mengganti beras itu,” katanya, Selasa (10/12).

Hanafi menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya ditengarai ada tiga desa yang kualitas raskin tak layak konsumsi atau rusak. “Sementara, dari tiga desa itu, kurang lebih ada hingga 2 hingga 3 kilogram yang kualitasnya rusak. Sehingga tanpa pikir panjang, saya menyuruh langsung mengganti kepada pihak Bulog,” tambahnya.

Beras pengganti tersebut sudah bulog kirimkan ke kepulauan. “Sementara yang rusak akan ditarik kembali, dan diganti sama yang baru.

Kami langsung menyuruh bulog agar menukarnya di kepulauan terkait,” jelasnya.

Berdasarkan temuan Komisi A, dari jatah dua bulan sebanyak 1.948 sak atau 14.610 kilogram, ditemukan ada 1.231 sak raskin kualitasnya sangat jelek, hancur dan nyaris menjadi tepung dan dikerumuni oleh serangga.

Selain itu, realisasi raskin di Desa Pancor ternyata juga berkurang atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dari jatah yang seharusnya diterima oleh penerima itu adalah 14.610 kilogram, namun setelah ditimbang di balai desa ternyata berjumlah 13.299 kg. jadi, beras tersebut berkurang 1.311 kilogram. (sym/mk)

IKLAN BARIS Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Hary Subagiyo, mengatakan, dari olah TKP, mobil Odyssey yang melaju dari arah selatan bertabrakan dengan mobil Grand Livina yang melaju dari arah utara. Mobil Odyssey tersebut terpelanting ke kanan dan menyeret pengendara Vixion hingga tergencet ke dump truk. ”Karena mobil itu melaju kencang, maka setelah menabrak langsung banting dengan sendirinya hingga ke

dump truk,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, mobil yang melaju dari arah selatan memang melewati marka jalan, dan setelah bertabrakan dengan mobil Grand Livina, dua mobil tersebut sama-sama mundur ke belakang, sekitar 1-2 meter. ”Dari hasil olah TKP di lapangan, kami menemukan bekas ban mobil ODC yang melaju dari arah selatan agak melewati marka jalan tepatnya ke arah kanan, dima-

na tempat tersebut merupakan tempat melaju kendaraan dari arah utara. Akibatnya, ketika ada mobil yang mau menyalip kendaraan yang ada di depannya, langsung terjadi tabrakan,” tuturnya kepada wartawan kemarin Hary belum bisa memastikan apakah sopir kendaraan tersebut dalam pengaruh minum-minuman keras.

Polisi belum bisa meminta keterangan karena sedang dirawat. (edy/mk)

IKLAN DAN BERLANGGANAN

16

WILAYAH SUMENEP

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

081939363544

S atu Hati un tuk B an gsa

MK Menggergaji Otoritas Parpol Banyak yang mengeluh saat Mahkamah Konstitusi menggergaji otoritas parpol. Pemerintah diminta bersikap lebih obyektif ketika melihat realitas politik saat ini. Berikut uraian M. Suli Faris, Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Pamekasan yang ditulis secara bertutur.

Pada awalnya partai politik dan calon anggota legislatif mungkin tidak terlalu tertarik terhadap meteri gugatan yang diajukan salah satu calon anggota legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, yang mengajukan gugatan hanya perseorangan dan sangat bersifat pribadi. Disamping itu MK mungkin diyakini tidak akan mengabulkan atas gugatan tersebut. Tetapi setelah ketua MK membacakan amar putusan, partai politik, calon anggota legislatif, pengamat politik, akademisi, dan publik terkejut seakan tidak percaya.

Namun, percaya atau tidak, MK nyata-nyata telah membuat keputusan yang berimplikasi pada perubahan secara radikal terhadap tata cara dan arah perpolitikan di negeri ini. Sebagaimana dipahami, alasan MK mencabut materi pasal 214, UU 10/2008 tentang pemilihan anggota DPR-RI, DPD dan DPRD karena dianggap diskriminatif dan tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diamatkan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28-D ayat (3) serta pasal 28-I ayat (2) UUD 1945.

Apapun latar belakang dan tujuannya, keputusan tersebut mengundang pro-kontra dan perdebatan di partai politik, caleg, pengamat dan publik.

Bagi partai politik peserta pemilu yang secara internal telah memutuskan penetapan calon terpilih anggota dewan dengan prinsip suara terbanyak akan berjalan secara normal, tanpa harus melakukan penarikan caleg terpilih dan pemberhentian dari keanggotaan partai, KPU tidak disibukkan lagi dengan pengajuan penggantian antar waktu oleh partai terhadap anggota dewan sekedar memenuhi keputusan internal partai.

Disamping itu, bagi caleg dengan nomor urut 3 (tiga) ke bawah tentu akan menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi adil dan bijak, karena keputusan tersebut memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua caleg sekalipun yang ada di urutan nomor buncit, caleg tidak akan tergantung pada kebijakan strategis partai secara kelembagaan. Mereka tentu akan mengedepankan kemampuan dan kecerdikan dalam menyusun strategi pemenangan secara persoanal untuk menggugah konstituen.

Seharusnya pemerintah tidak mendengkur saat politik dan pemilu saat ini menenggelamkan partai politik

Di sisi yang lain, tidak sedikit kelompok pemikir yang mengkritisi dan mempertanyakan rasionalitas, obyektifitas dan konsistensi keputusan MK dengan beberapa argumen. Diantaranya, pertama, MK dalam memutuskan dan mencabut pasal 214 UU/10/2008 atas pertimbangan hukum yang tidak jelas, dan cenderung kontraproduktif dengan pasalpasal lain yang tetap dibiarkan atau tidak ikut dicabut seperti halnya pemilu dilaksanakan dengan prinsip proporsional terbuka terbatas, dan lain sebagainya.

Kedua, pertentangan yang dimaksudkan MK antara isi pasal 214 UU 10/2008, dengan pasal 27 ayat (1), pasal

28D ayat (3) serta pasal 28I ayat (2) UUD 1945, substansi pertentangannya tidak jelas, karena persamaan kedudukan warga masyarakat di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 27 UUD 1945, adalah kesetaran dan keadilan normatif yang bersifat umum.

Tidak bisa didefinisikan sama rata, sama kecil dan sama besar. Sekedar contoh, seorang ketua MK hak dan kewajibannya tidak bisa dipersamakan dengan guru SD. Ketiga, dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV dijelaskan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Oleh

luang orang-orang berduit dan bahkan bromocorah akan menjadi pejabat publik. Caleg tak berduit mengeluh karena di masyarakat marak politik uang. Ini akan menodai proses demokrasi yang beradab.

Ketujuh, keputusan MK mengabaikan 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Karena yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 yaitu, setiap tiga orang dalam penempatan nomor urut bakal calon sekurang-kurangnya terdapat satu orang perempuan bakal calon, dan pasal 57 ayat (1,2 dan 3) UU 10/2008 yang isinya, verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Proveisi dan DPRD kabupaten/kota serta verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Hal itu dimaksudkan agar keterwakilan perempuan di parlemen terpenuhi. Dengan keputusan MK, bisa saja keterwakilan perempuan di

MK nyata-nyata telah membuat keputusan yang berimplikasi pada perubahan secara radikal terhadap tata cara dan arah perpolitikan di negeri ini.

M. Suli Faris

Ketua Fraksi F-PBB DPRD Pamekasan

karena itu, status, kedudukan dan otoritas partai politik juga dijamin UUD 1945.

Partai politik adalah subjek yang berbadan hukum, dalam kontek hukum tentu tidak bisa disamakan dengan subjek hukum lain seperti halnya masyarakat atau perorangan, hak dan otoritas partai politik paling tidak juga harus dihormati. Karena itu, sekalipun dengan alasan keadilan, MK sebagai salah satu pelaksana kewenangan kehakiman tidak bisa mengintervensi parpol yang punya otoritas dan kedaulatan organisasi sesuai dengan AD/ART-nya. Partai Politik punya hak memilih dan menentukan kader terbaiknya untuk diorbitkan menjadi pejabat publik, karena partailah yang tahu terhadap kemampuan, bobot anggota dan kadernya.

Keempat, materi pasal 214 UU 10/2008 merupakan titik temu dan perpaduan, paling tidak antara dua aliran pemikiran yang berbeda. Satu sisi memberikan hak dan otoritas pada partai, di sisi lain memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak mewakilinya. Kelima, keputusan MK, kewenagan dan otoritas institusi partai politik akan terkurangi, karena kontrak politik seorang anggota legislatif lebih banyak dengan pemilih atau konstituennya daripada dengan partainya. Partai politik tidak lebih hanya sebatas kendaraan bagi pejabat publik. Oleh sebab itu, partai politik tidak bisa serta merta menarik keanggotaan seorang anggota legislatif karena dianggap melanggar kode etik partainya. Visi dan Misi partai akan lebih banyak terabaikan dan hanya akan menjadi jargon yang kurang bermakna.

Keenam, sebagian besar masyarakat, SDMnya belum siap memilih pemimpin yang ideal dan berkomitmen, suara-suara sumbang di masyarakat seperti, “Siapa yang bisa bayar maka dialah yang akan saya pilih”, seringkali terdengar. Karena itu keputusan MK membuka pe-

parlemen akan menjadi mayoritas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Kedelapan, keputusan MK akan berimplikasi pada bergesernya fungsi, tugas dan kewajiban anggota legislatif, yang semula berfungsi sebagai legislator, budget dan controling, lambat laun anggota legislatif baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang terangan akan masuk pada wilayah kewengaan eksekutif. Dengan kata lain dewan akan menjadi eksekutor pemerintahan dan pembangunan. Hal ini akan dilakukan untuk memenuhi janji-janji anggota dewan pada saat menjadi caleg. Selain itu, untuk membangun basis sosial di masyarakat guna memuluskan jalan menuju anggota legislatif pada preode berikutnya.

Jabatan dan kewenangan yang melekat bagi anggota dewan berpeluang dijadikan alat untuk mengintervensi eksekutif, anggota dewan berpeluang akan menjadi calo proyek atau bahkan menjadi pelaksana proyek.

Kesembilan, keputusan MK berpeluang persaingan tidak sehat antara caleg yang satu dengan yang lainnya, baik antara caleg dalam satu partai dan atau lain partai, berbagai macam opini akan dimunculkan oleh masing masing caleg.

Bahkan lebih dari itu tidak tertutup kemungkinan isu yang mengarah pada pembunuhan karakter akan menjadi seni dalam penggalangan dukungan massa. Disamping itu dalam mencari dukungan, caleg akan lebih banyak mengedepankan keinginan pribadinya daripada etika dan program perjuangan partainya.

Namun demikian, apapun implikasi dan perdebatan yang terjadi di masyarakat, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Semua yang terkait baik perorangan maupun badan hukum tentu harus tunduk dan patuh terhadap keputusan tersebut. Seharusnya pemerintah tidak mendengkur saat politik dan pemilu saat ini menenggelamkan partai politik sebagai pilar demokrasi. (tim/rah)

ant/Feny Selly

Sejumlah mahasiswi memperhatikan selebaran daftar partai politik peserta Pemilu pada acara KPU Goes to campus di Aula magister Manajemen Universitas Sriwijaya Palembang, Sumsel, Jumat (6/12). KPU memberikan perhatian khusus pada Pemilih Pemula yang sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa mengingat jumlahnya saat ini yaitu 18 persen dari jumlah pemilih umum.

Pemilu di Ruang Sesak dan Sesat Pikir Perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem tertutup menjadi sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak telah mengkibatkan hambatan terhadap penguatan sistem demokrasi. Sistem berdasar vonis Mahkamah Konstitusi saat itu dianggap telah menenggelamkan kedaulatan partai. Padahal, UUD 1945 sudah jelas menegaskan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Fakta saat ini, peserta pemilu dipersepsikan bukan oleh parpol melainkan caleg.

Pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak yang dimulai 2009 lalu semakin keruh karea ditandai dengan hambatan pendanaan yang belakangan dijadikan sebagai pendukung utama kampanye politik. Kuatnya faktor pendanaan yang ratarata mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah untuk menjadi seorang anggota parlemen di semua tingkatan, menyebabkan tergesernya aktivis partai oleh orang yang beruang.

Sistem pemilu ini juga telah mengakibatkan menguatnya ideologi pasar yang disertai melemahnya ideologi partai. Melemahnya ide-

ologi partai, mengakibatkan munculnya individualisasi perjuangan politik. Perubahan sistem itu membuat politik kemasan yang bertumpu pada pencitraan menjadi sangat menonjol. Pencitraan ini terlihat dari maraknya penggunaan media massa nasional maupun lokal termasuk baliho, stiker, kartu nama, dan media sosial lainnya.

Sejak diberlakukannya sistem pemilu terbuka berbasis suara terbanyak, biaya kampanye calon anggota legislatif meningkat sekitar tiga setengah kali lipat. Biaya tersebut, akan terus meningkat kalau sistem tersebut terus dipertahankan. Faktanya, menjelang pemilu 9 april 2014, sebagian besar caleg telah berlombalomba untuk menarik simpati.

Ini resiko-resiko yang terjadi pada partai dan caleg.

Selanjutnya, resiko pada pemilih yang gamang pada satu hal dan memanfaatkan situasi karut-marut politik ini. Satu orang pemilih, bisa melakukan transaksi politik dengan banyak caleg disertai hal lain yang mengiringi dalam satu parpol. Lebih menyesatkan, seorang pemilih bertransaksi politik dengan cara yang lacur. Misalnya,

pemilih bertransaksi politik dengan caleg DPRD kabupaten/kota dari partai A. Kemudian, pemilih ini juga melakukan transaksi politik dengan caleg DPRD provinsi dari partai B, dan caleg DPR RI dengan partai C. Model seperti ini terjadi sehingga pemilu bukan pada berpijak kepada partai politik sebagai peserta tetapi berpihak kepada caleg. Ini jelasjelas petaka bagi demokrasi, bagi partai, caleg, dan pemilih itu sendiri. Lalu sampai kapan negara memelihara sistem pemilu yang sengkarut dan merugikan banyak pihak dengan mengabaikan kompetensi caleg maupun partai?

Maka dari itu pemerintah sebenarnya berwenang melikuidasi sistem pemilu proporsional terbuka yang nyata-nyata menyesakkan dan menyesatkan ini. Pemerintah seharusnya tidak menjadi bagian dari ketidakjelasan sistem pemilu karena pelan tapi pasti negara pada akhirnya ditugikan dengan cara yang tidak diduga.

Pada sebagian caleg yang merasa dirinya harus berkorban, menganggap wajib menang meski dengan cara ngutang, ia akan melakukan

apas saja asal menang. Maka ditempuhlah cara pinjam baik kepada bank atau selain bank dengan alasanya dan persyaratan yang bisa dilengkapi. Begitu caleg yang seperti ini benar-benar jadi, maka di kursi parlemen ia berpotensi menggunakan jabatannya sebagai alat untuk melacur dengan datang kepada instansi terkait untuk menekan bahkan memeras. Akibatnnya, anggaran negara yang dialokasikan untuk publik tergerus, untuk tidak menyebut terampas.

Dalam kasus korupsi yang menimpa anggota parlemen, ini menjadi tanda bahwa ada yang tidak sehat dengan sistem perekrutan caleg dan sistem penyelenggaraan pemilu.

Ini tidak berarti pemilu dengan sistem proporsional tertutup bukan tanpa celah.

Tetapi pada saat pemilu sebelum proporsional terbuka, ruang korupsi terbatas. Sedangkan hari ini, altar korupsi bagi pejabat pemerintah terbentang dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, sebelum semesta politik lebih buruk dari yang tersaji, pemerintah wajib memberikan inisiasi, kecuali, pemerintah berkepentingan dengan sistem pemilu yang sengkarut ini. (tim)

MOHAMMAD ILYAS

KPU Hanya Menjadi Pelaksana Aturan Kegelisahan publik atas sistem politik sampai juga ke kantor KPU. Para anggota KPU mengaku juga mendengar sebagian publik yang resah dengan situasi pemilu yang dikabarkan mengkudeta kedaulatan parpol. Bahkan, KPU juga mendengar dugaan terjadinya praktik politik transaksional.

Namun demikian, KPU tidak masuk pada ruang desas-desus itu karena KPU hanya penyelenggara pemilu.

Demikian anggota KPU Kabupaten Sumenep Mohammad Ilyas M.Psi saat dikonfirmasi Koran Madura. Lulusan pasca sarjana magister psikologi Untag Surabaya itu menandaskan, domain regulasi politik dan pemilu berada di pusat kekuasaan. Dia yakin para pengambil kebijakan telah mempertimbangkan banyak aspek untuk melahirkan sistem pemilu yang cocok di Indonesia. Saat ini atau sejak 2009 lalu, pemerintah menganut sistem proporsional terbuka dalam pemilu dan KPU berkewajiban menyelenggarakan itu. “Kami tidak menampik ada yang gelisah dengan sistem pemilu saat ini, tapi ya mohon maaf domain kami hanya pelaksana (bukan pembuat sistem),” dia menjelaskan.

Pria yang oleh teman-temannya dipanggil Profesor ini menjelaskan, pemerintah telah membuat sistem yang berbeda sejak pemilu pertama tahun 1955 silam. Bahwa menurut publik ada sistem yang perlu disempurnakan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah di pusat kekuasaan. Sebab, urusan pemilu ini bukan domain otoda tetapi terpusat. Begitu di pusat kekuasaan regulasinya menyiratkan A, maka A ini yang diamankan jajaran KPU mulai dari hulu sampai hilir.

“Saya yakin pada akhirnya akan ditemukan sistem pemilu yang pas a p a k a h seperti dulu atau serupa hari ini,” kata. (rah)

abe/koranmadura

HUNAIN SANTOSO

abe/koranmadura

Ada yang Tersedak dalam Politik Ada yang tersesat dalam politik. Ini karena terjadi pembiaran atas ketidaklaziman dalam atmosfer politik di negeri ini. Sebab, pertarungan politik bukan hanya menyandingkan antarparpol dan antarcaleg yang berbeda parpol.

Tetapi, di internal parpol, caleg seakan-akan bersaing melebihi pertarungan dengan caleg dari partai yang lain.

Inipun, diperparah dengan biaya politik yang tinggi dan terkesan hantam kromo dengan menegasikan akal sehat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso menyampaikan hal itu. Dia menandaskan, UUD 1945 Pasal 22-E telah mengatur pemilu. Disebutkan, UUD berbicara bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih dari itu, UUD menjelaskan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Menurut pria yang akrab disapa Paong ini, politik lebih baik dilaksanakan bukan dengan sistem seperti hari ini (proporsional terbuka). Sebab, ada beberapa kelemahan sistem politik pasca keputusan Mahkamah Konstitusi sekitar 10 tahun silam. Pertama, partai politik tidak lagi sepenuhnya berdaulat dan dianggap kurang berwibawa.

Kedua, publik gagal memiliki militansi terhadap partai politik sebagai penyangga demokrasi. Ketiga, kaderisasi parpol tidak berjenjang dan bahkan karbitan. Keempat, pertarungan antarparpol nyaris tak terjadi karena diambil alih caleg. Kelima, rivalitas antarcaleg baik di intra maupun ekstra parpol semakin sengit. Keenam, politik menyebabkan high cost. “Nah, saya kira pemerintah harus mengkaji ulang sistem pemilu saat ini,” katanya bersemangat. (rah)