e Paper Koran Madura 12 Januari 2015

SENIN

KORAN MADURA

EVAKUASI BANGKAI AIRASIA

Ditemukan

Serpihan Mesin & Sayap BERITA

TERKAIT Hal 2

1

SENIN 12 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0522 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Densus 88 Tangkap Anak Buah Santoso Nasional hal 4

PEMINDAHAN EKOR PESAWAT Petugas bersiap memindahkan ekor pesawat AirAsia QZ8501 dari Kapal Crest Onyx ke tempat penyimpanan barang bukti di Pelabuhan Kumai, Kalteng, Minggu (11/1). Tim ahli dari KNKT dan Air Bus kemudian akan melakukan investigasi dari beberapa serpihan pesawat sambil menunggu Kotak Hitam (Black Box) yang masih dalam proses pancarian. ant/prasetyo utomo

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

Apresiasi

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Jika kekuatan oposisi bersikap “apriori” pada pemegang kekuasaan hingga segala sesuatu yang dilakukan dianggap jelek secara politik masih bisa dipahami. Karena memang posisi dan anatomi oposisi berseberangan dengan pemegang kekuasaan. Dari namanya saja, sudah tercermin potensi selalu bersikap politik berbeda.

Dalam konteks politik bersemangat kenegarawanan pun sangat jarang obyektivitas oposisi eksis di pentas politik. Bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, seperti di Amerika Serikat, oposisi masih cenderung menganggap pemegang kekuasaan selalu salah.

Yang membedakannya barangkali ada tawaran alternatif sebagai bagian komunikasi politik menaikkan citra positif oposisi.

Yang menarik, belakangan di negeri ini merebak kecenderungan bersikap oposisi justru dari elite yang tak bersentuhan langsung dengan dunia politik. Mereka bukan lawan politik pemegang kekuasaan. Mereka tak bertarung dalam Pileg maupun Pilpres namun sikap dan kelakuannya mengadopsi kalangan oposisi. Apa yang dilakukan pemerintah hampir seluruhnya dianggap salah.

Sedikit saja ada kesalahan walau sebatas kosa kata atau retorika kecaman bermunculan. Sinisme merebak dan berbagai tudingan yang kadang berbau SARA bertebaran.

Masyarakat Indonesia masih ingat ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan beberapa waktu lalu ingin mengatur cara berdoa di sekolah agar semua penganut agama mendapat kesempatan. Kontan bermunculan tudingan Menteri Anies ingin menghapus doa Negeri ini yang biasanya dilakukan oleh memerlukan anak-anak muslim. Anies energi besar agar sempat dituding anti Islam. segera keluar dari Seorang da’i kondang sempat kubangan krisis melontarkan pernyataan ingin melalui kearifan segera dilaksanakan Pilpres lagi secepatnya. Belakangan sang da’i menyampaikan maaf setelah mengetahui duduk persoalannya.

Penolakan Presiden Jokowi memberikan grasi pada 63 Gembong Narrkoba misalnya, terkesan sepi dari dukungan dan apresiasi. Respon elite terutama kalanan agamawan terasa minimal. Terkesan yang dilakukan Presiden Jokowi dianggap hanya soal ecek-ecek sehingga tak perlu respon apresiatif. Padahal mereka yang berpikir jernih mengetahui betapa mengerikan problem narkoba di negeri ini. Begitu akutnya hingga hanya ada satu penegasan yang dapat menggambarkannya: dadurat narkoba. Dan pernyataan itu, belum lama makin terbukti ketika BNN berhasil menangkap penyelundupan 800 kg narkoba. Sebuah penangkapan terbesar untuk kawasan Asia.

Penanganan BBM pun tak menggoda merebaknya sikap apresiatif. Termasuk kebijakan penurunan harga BBM. Yang lebih menjadi fokus hanya ada kebijakan kenaikan BBM. Kerja keras para menteri yang diberitakan media, jauh dari membangkitkan simpati apalagi apresiasi.

Dengan posisi relatif tak berseberangan sebagai lawan politik pemegang kekuasaan, sebenarnya jauh lebih arif bila dikembangkan sikap obyektif. Ada saatnya mengkritisi, lain waktu bersikap apresiatif memberikan dukungan sehingga ada mobilisasi energi bagi perbaikan bangsa ini agar segera terbebas dari berbagai kompleksitas masalah.

Di tengah kompleksitas masalah bangsa saat ini, sikap sinis, apriori, generalisasi ekstrim perlu dibuang jauh-jauh. Negeri ini memerlukan energi besar agar segera keluar dari kubangan krisis melalui kearifan, kedewasaan, dan obyektivitas yang mampu menata keseimbangan antara kritik dan apresiasi serta dukungan. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

2

EVAKUASI PESAWAT AIRASIA

Ada Lubang Bekas Benturan di Dasar Laut JAKARTA-Bambang Soelistyo, Kepala Basarnas mengungkapkan bahwa Tim yang berada di perairan Selat Karimata mengkonfirmasi bahwa dua benda yang sebelumnya mereka temukan adalah serpihan sayap dan mesin.

Sebelumnya, Tim memberikan informasi bahwa mereka mendeteksi dua benda dekat lokasi pinger yang diduga berasal dari kotak hitam pesawat AirAsia QZ 8051. Namun karena penglihatan di dalam laut sangat terbatas, saat itu mereka belum bisa memastikan apa sebenarnya benda tersebut.

Namun akhirnya Minggu (11/01) pihak Basarnas memberikan keterangan bahwa benda tersebut sudah bisa terkonfirmasi. “Di-detect juga ada obyek yang diduga bagian dari pesawat dan dikonfirmasi penyelam kuta. Itu adalah bagian wing atau sayap dan serpihan bagian engine (mesin) pesawat,” ujar Soelistyo.

Selain dua benda tersebut, Soelistyo juga mengatakan bahwa Tim menemukan bekas lubang yang sudah tertutup. Diduga lubang tersebut tercipta akibat benturan dari

pesawat AirAsia saat pertamakali tenggelam.

“Kedua lokasi tersebut sudah diinformasikan kepada KNKT,” katanya.

Dua Kapal Deteksi Pinger Kapal Baruna Jaya I berhasil merekam sinyal akustik berbunyi ping yang diduga berasal dari kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501 pada frekuensi 37.5 kilo hertz. “Posisi pantulan ping datang dari arah 52.1 derajat, jarak 77.7 meter dengan kedalaman 35 Meter,” kata Geodetic Specialist Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Imam Mudita di Jakarta, Minggu, dalam jumpa pers di Posko BPPT didampingi Tim Baruna Jaya dan Menko Maritim Indroyono Soesilo.

Selain Kapal Baruna Jaya I, Kapal Java Imperia juga mendeteksi ananya sinyal yang diduga berasal dari pinger pesawat AirAsia QZ 8501. Namun anenya, lokasi sinyal yang terdeteksi oleh Kapal Baruna Jaya I dan Kapal Survei Java Imperia ini berbeda. Satu sama lain berjarak sekitar 20 meter.

Kapal Baruna Jaya I menangkap ping pada lokasi 3 derajat 37menit 20.7 detik Lintang Selatan dan 109 derajat 42 menit 43 detik Bujur Timur.

Sementara hasil survei Kapal Java Imperia pada titik 3 derajat 37 menit 21,13 detik Lintang Selatan, 109 derajat 42 menit 42.45 detik Bujur Timur.

Korban Sementara itu terkait korban, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) F Henry Bambang Soelistyo mengatakan bahwa tidak ada penambahan korban pesawat AirAsia yang ditemukan pada hari ini.

“Hari ini kita tidak membuahkan hasil dalam pencarian korban pesawat,” ungkap Soelistyo di kantor Basarnas Pusat, Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut ia meminta maaf kepada para keluarga karena belum dapat menemukan korban lain dalam operasi pencarian hari ke-15 ini. “Kita akan segera mengonfirmasi apabila ada tambahan korban ditemukan,” kata ia.

Namun, Soelistyo juga menjelaskan bahwa tambahan korban yang kemudian ditemukan akan secepatnya dievakuasi.

Sebelumnya, tujuh jenazah yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, telah dibawa ke Surabaya pada Jumat, pukul 18.38 WIB dengan menggunakan pesawat CN 295.

Hingga operasi pencarian hari ke-13 (9/1), tim gabungan SAR telah menemukan sebanyak 48 korban pesawat AirAsia QZ8501. =ANT/AGITA/MARTHA

ant/wahidin

PENCARIAN BLACK BOX AIRASIA. Menko Maritim Indroyono Soesilo (keempat kiri) menjelaskan titik koordinat pencarian black box pesawat Air Asia dengan kode QZ8501 di Jakarta, Minggu (11/1). Indroyono mengatakan bahwa Kapal Baruna Jaya I milik BPPT telah mendeteksi ping dan tim pelopor penyelam telah diturunkan di koordinat tersebut untuk memastikan apakah itu berasal dari black box pesawat Air Asia.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV SENIN 12 JANUARI 2015

No. 0522 | TAHUN IV

33

ant/muhammad adimaja

HUT PDIP KE-42. Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) pada acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1). HUT mengusung tema “Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat”.

HUT PDIP KE-42

Mega: Kemenangan itu Milik Rakyat Indonesia JAKARTA-PDI Perjuangan berhasil meraih posisi puncak saat pemilu legislatif (pileg) 2014 lalu. Keberhasilan partai moncong putih ini semakin lengkap setelah salah seorang kader terbaiknya yaitu Joko Widodo menjadi Presiden. Namun Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan agar kemenangan ini tak membuat kader mabuk kepayang.

“Kemenangan dalam Pemilu tidak harus membuat kita berpuas diri apalagi mabuk kepayang,” kata Mega dalam pidato politiknya saat HUT ke-42 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1).

Acara HUT PDI Perjuangan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tampak pula sejumlah menteri yaitu Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Menhut dan LH Siti Nurbaya, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Andi Widjajanto. Beberapa tokoh juga datang yaitu Surya Paloh dan Hasyim Muzadi Mega mengajak seluruh kader bersyukur atas kemenangan yang mereka raih.

Hanya saja, kader diingatkan bahwa ke-

menangan itu milik rakyat. “Kemenangan yang kita raih di Pemilu bukan semata-mata kemenangan sebagai Partai, melainkan kemenangan seluruh rakyat yang menginginkan adanya perubahan kehidupan yang lebih baik,” ungkap putri Presiden RI ke-1 ini.

Mega mengatakan bahwa saat ini PDI Perjuangan mendapat ujian besar ketika berada dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, ada perubahan karakter dari partai berlambang banteng moncong putih ini. “Pergeseran karakter menjadi Partai Pemerintah mengharuskan kita menata lagi langkah, baik antar tiga pilar partai secara horisontal maupun sinkronisasi irama kerja secara vertikal,” tutur Mega.

Dalam pidato politiknya, Megawati mengingatkan soal kepemimpinan ideal.

Menurutnya, kepemimpinan Trisakti hanya

dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang memiliki mata hati. “Coba bayangkan, jika negeri ini dipimpin oleh orang yang kosong jiwanya, maka negeri ini akan hancur, dan terombang-ambing dalam ketidakpastian,” kata Mega.

Terkait itu, Mega mengaku pernah mengingatkan Joko Widodo sebelum dilantik sebagai presiden untuk melihat Istana dari dua sisi, tidak hanya dari aspek kemegahannya semata. “Lihatlah juga sisi gelapnya; kenalilah sisi gelap itu. Di situlah jati diri dan karakter seorang pemimpin diuji. Dengan demikian menjadi seorang pemimpin memang berproses. Pemimpin lahir melalui gemblengan dan ujian sejarah,” lanjutnya.

Hal itu juga yang mendasari Mega, mengapa dia tidak bergeming menghadapi berbagai tantangan atas garis kebijakan politik sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Seperti saat dirinya memberikan mandat kepada Jokowi untuk maju pilpres. “Prinsip yang selalu saya pegang adalah, ketika Ir. Joko Widodo ini dengan sungguh-sungguh menyampaikan kepada saya, tekadnya untuk membumikan Pancasila melalui jalan Trisakti; Saya pun kemudian berketetapan untuk memberikan pendampingan dan dukungan secara penuh. Karena alasan itulah mengapa PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan,” akunya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

POLITIK

Rivalitas Perburuk Citra Parlemen JAKARTA-Visi kerakyatan dalam program kerja pemerintahan Joko WIdodo ( Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) semakin kabur terutama di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terjadi akibat rivalitas di parlemen yang cenderung mengedepankan kepentingan pragmatis partai politik atau golongan.

ant/jafkhairi

POHON TUMBANG MAKAN KORBAN. Pengunjung melintas di samping pohon agatis yang tumbang di Kebun Raya Bogor (KRB), Kota Bogor, Jabar, Minggu (11/1). Pohon tua koleksi KRB dengan diameter sekitar 200 cm tersebut tumbang menimpa pengunjung luka-luka.

PENANGGULANGAN TERORISME

Densus 88 Tangkap Anak Buah Santoso JAKARTA- Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri kembali membekuk seorang terduga pelaku terorisme kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Terduga teroris yang ditangkap adalah Amirudin alias Aco Tabali alias Gula Merah alias Bunga Desa.

“Pada hari ini, Minggu (11/1), telah ditangkap tersangka tindak pidana terorisme jaringan MIT pimpinan Santoso dan Daeng Koro, yakni Amirudin,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie melalui pesan singkat, di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia menjelaskan bahwa Amirudin yang memiliki nama samaran Aco Tabalu alias Aco Gula Merah alias Bunga Desa ditangkap di depan Rumah Sakit Poso pada pukul 12.23 Wita. Sementara alamat Aco tercatat di Tabalu, Kecamatan Mapane, Kabupaten Poso.

Dalam kelompok MIT, Aco diduga bertindak sebagai kurir dan pendukung logistik untuk kegiatan MIT, terlibat dalam pelatihan militer MIT dan mengetahui persembunyian para daftar pencarian orang (DPO) teroris.

Penangkapan ini, kata Ronny, merupakan bagian dari upaya Polri untuk mencegah terjadinya kasus-kasus terorisme di kemudian hari. “Kegiatan penangkapan lebih humanis untuk melakukan deradikalisasi terhadap para pelaku kasus teror yang telah tertangkap penyidik Densus 88,” katanya.

Sehari sebelumnya, Densus 88 Mabes Polri juga menangkap lima orang terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan tersebut, seorang terduga teroris bernama Ilham Syafii tewas tertembak. Pada Sabtu 10 Januari 2014 sekira pukul 09.45 WITA, Ilham Syafii yang sedang berada di Jalan Desa Bungadidi, Dusun Beringin, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, melihat kendaraan tim pengintaian. Ilham pun curiga dan berjalan ke arah perkebunan. “Saat di perkebunan target melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Pol Agus Rianto, Minggu (11/1).

Menurut Agus, Ilham diduga terlibat dalam jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. Ia pernah

mengikuti pelatihan militer bersama kelompok teroris pimpinan Santoso dan Daeng Koro. “Syafii merupakan kurir dan diduga mengetahui persembunyian DPO teroris,” jelas Agus.

Polisi pun menyita satu pucuk senjata pistol jenis Browning Hi Power Automatic Calibre 9 mm, peluru lima butir kaliber 9 mm, satu buah handphone jenis Samsung, dan pisau lipat merk Eiger.

Sementara itu, di tempat terpisah Densus 88 juga berhasil menangkap terduga teroris bernama Ipul alias Saiful Jambi di Jalan Pulau Sabang, Poso, Sulawesi Tengah. Serta seorang bernama Ruatam alias Ape yang berhasil ditangkap di Jalan Mentawai, Kayamanya. “Keduanya diduga kuat membantu pelarian serta menyembunyikan DPO teroris Daeng Koro atas nama Sabar dan Santoso,” tutur Agus.

Tak hanya itu, Densus 88 juga berhasil menangkap pasangan suami istri bernama Hasan dan Ros. Mereka ditangkap pukul 14.15 WITA. Keduanya merupakan salah satu pendukung jaringan kelompok Santoso dan diduga menerima serta mengirimkan logistik kepada kelompok tersebut. “Dari pasangan tersebut, kami berhasil menyita uang tunai yang jumlahnya lebih dari Rp23 juta,” pungkasnya. =GAM/ABD

Demikian disampaikan pengamat politik Jerry Sumampouw dan aktivis Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia Rohaniawan Antonius Benny Susetyo saat diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Minggu (11/1).

Dia mengaku pesimistis dengan kinerja parlemen saat ini.

Apalagi terlihat jelas, perfomas DPR semakin jauh dari azas kepentingan rakyat. AKibatnya, fungsi DPR sebagai penyeimbang dalam pemerintahan terbelit problematikanya sendiri. “Semestinya dalam konteks pemerintahan yang makin down ke rakyat, fungsi DPR jadi penting dalam mengingatkan dan menkritisi.

Tapi DPR punya problematika sendiri, kita pesimis dengan kinerja parlemen nanti,” ujarnya.

Kecenderungan partai politik yang tetap menguat, lanjutnya, membuat rakyat tidak bisa berharap banyak dari kontribusi kinerja DPR. Sejak dilantik menjadi wakil rakyat pada 2014 lalu, DPR belum menuai prestasi.

DPR masih berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis, sementara untuk mendukung pemerintahan dengan kapasitas penyeimbang, parlemen dituntut mampu melakukan hal-hal yang bersifat strategis. Karenanya, melihat DPR masih belum memberikan harapan pasti, unsur kabinet menjadi salah satu jalan keberhasilan dari pemerintahan Jokowi-JK menjelang kinerja seratus hari. “Kalau tidak ada ketegasan gagasan dan platform ke depan, parlemen akan lebih leluasa dan arogan dalam melakukan agendanya atau berlawanan dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintahan bekerja untuk rakyat bukan bekerja dengan dirinya sendiri,” ungkapnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 12 JANUARI 2015 SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV No. 0522 | TAHUN IV

55

ant/m risyal hidayat

MENTERI BUMN TINJAU BERAS MISKIN. Menteri BUMN Rini Soemarno (tiga kiri) mengamati beras ketika meninjau kualitas beras miskin (raskin) pada gudang Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur di Buduran, Sidoarjo, Sabtu (10/1). Menteri melihat secara langsung penyebab kualitas beras raskin sering dinilai rendah, yang juga terkait pengadaan beras di Jatim, pada tahun 2015 berjumlah 1,1 juta ton atau sama dengan kondisi pengadaan beras tahun 2014 yang sudah terealisasi 800.000 ton.

BKPM Rilis 10 Negara Asal Investor Nakal Korsel dan Singapura Terbanyak JAKARTA- Tingkat kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ternyata masih sangat rendah, terutama dari proyek Penanaman Modal Asing (PMA).

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis 107 negara asal investor pemegang izin prinsip lalai melaporkan LKPM sepanjang 2007-2012.

Korea Selatan dan Singapura menjadi penyumbang terbanyak untuk investor asing ‘bandel’ di Indonesi Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, menyebut dari 15.528 penerima izin prinsip yang tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan LKPM secara berkala, sebanyak 12.022

penerima izin prinsip untuk PMA dan PMDN 3.506 pemegang.

Dia mengungkapkan perusahaan dari Korea Selatan terbanyak mangkir dari kewajiban melapor LKPM. Jumlahnya sekitar 1.972 perusahaan. Selanjutnya, Singapura dengan 1.371 perusahaan, China sebanyak 1.264 perusahaan, Malaysia sebanyak 1.208 perusahaan, India dan Australia dengan 445 perusahaan dan 420 perusahaan Sedangkan rekapitulasi penyampaian LPKM berdasarkan besaran investasi untuk PMA sebesar

US$ 85,96 miliar dan Rp 316,29 triliun untuk PMDN. “PMA yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya sejak mendapatkan izin prinsip berasal dari 107 negara,” ucap dia di kantornya, Jakarta, Minggu (11/1).

Azhar menerangkan, ada 10 negara asal investor yang paling banyak mengabaikan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2012 itu. Dalam aturan ini, LKPM untuk tahap konstruksi wajin dilaporkan setiap tiga bulan, sementara tahap produksi atau komersialisasi, LKPM disampaikan setiap enam bulan.

Azhar melanjutkan, dari sektor usahanya, investor yang belum lapor perkembangan realisasi penanaman modal secara berkala dari sektor perdagangan sebanyak

4.440 proyek dengan nilai investasi US$ 4,61 miliar.

Di samping itu, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebanyak 1.950 proyek senilai US$ 45,72 miliar dan sektor industri sebanyak 1.899 proyek dengan nilai US$ 17,26 miliar. “Kalau punya kendala infokan ke kami, supaya dicarikan solusinya. Kami cuma minta dilaporkan sudah berapa realisasi investasi mereka seperti mesin, tenaga kerja, sumber pembiayaannya per periode.

Nggak minta nomor rekening bank, neraca keuangan, nggak juga harus diaudit akuntan publik,” ujarnya.

Menurutnya, BKPM perlu menekankan setiap perusahaan yang membenamkan modal di Indonesia mempunyai kewajiban meny-

ampaikan LKPM per kuartal dan per semester. “Jadi jangan cuma menuntut pelayanan, infrastruktur, keamanan. Penyerahan LKPM penting buat perusahaan domestik dan asing,” ucapnya Lebih lanjut, BKPM akan memberikan sanksi tegas kepada 15.528 pemegang izin prinsip investasi di Indonesia yang melalaikan kewajiban untuk menyampaikan LKPM sepanjang 2007-2012.

Salah satu bentuk sanski adalah akan mencabut izin usaha perusahaan apabila tidak mengindahkan surat peringatan BKPM. Selama ini BKPM sudah melayangkan teguran kepada investor yang tidak menyampaikan LKPM secara berkala baik kepada perusahaan langsung atau membuat pemberitahuan terbuka lewat media massa. Namun kata dia, BKPM akan sekali lagi mengirimkan surat teguran atau peringatan kepada penerima izin prinsip nakal tersebut pada Senin 12 Januari 2015. “Karena periodenya sudah lama 2007-2012, maka surat peringatan besok adalah yang terakhir. Jika masih membangkang dengan batas waktu 30 hari, kami akan cabut izin usahanya,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

STRESS TEST BI

Sistem Kuangan Indonesia Cukup Kuat JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melakukan stress test secara reguler untuk mengetahui daya tahan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko yang mengancam dari waktu ke waktu.

ant/noveradika

NELAYAN TIDAK MELAUT. Nelayan membersihkan jaring dari sampah di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, Minggu (11/1). Menurut penuturan nelayan di kawasan tersebut mereka tidak melaut karena adanya gelombang tinggi di laut selatan, dan BMKG Yogyakarta juga mengimbau nelayan untuk mewaspadai adanya gelombang tinggi itu menyusul adanya gangguan cuaca di kawasan perairan Australia.

Mafia Pajak Harus Segera Digasak Habis Dahnil: Mafia Pajak Justru Ada di Kantor Pajak JAKARTA-Gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki sistem pajak sangat mendesak dilakukan. Sebab selama ini target penerimaan pajak tidak pernah tercapai dikarenakan mafia pajak.

Demikian ditegaskan ekonom, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi Front Page bertema “Jokowi Vs Mafia Pajak’ di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1).

Aktivis antikorupsi ini mengatakan, pajak ibarat darah bagi negara dalam melaksanakan pembangunan. Namun pada kenyataan target penerimaan pajak selalu tidak tercapai. Bahkan Presiden Jokowi merasakan dampak dari ketidakberesan dari sistem pajak yang membuat ruang

fiskal menjadi sempit untuk melakukan program.

“Makanya solusi yang dilakukan Jokowi dalam menghadapi persoalan itu adalah mencabut subsidi BBM,” ujar Dahnil.

Menurutnya, tantangan terberat bagi Jokowi adalah memperbaiki sistem pajak sekaligus memberantas mafia pajak. Untuk itulah harus dilakukan revolusi mental internal kepegawaian Dirjen Pajak.

Dahnil menduga, pusat dari mafia pajak justru ada di kantor Dirjen Pajak. Disitu bercokol trio mafia pajak yang meliputi pegawai Dirjen Pajak, Pengadilan Pajak dan pengusaha.

Mafia pajak ini disebut telah merugikan negara hingga triliunan Rupiah. “Trio mafia pajak itu adalah pegawai pajak, pengadilan pajak, pengusaha. Jadi butuh komitmen Jokowi memastikan keberlangsungan reformasi birokrasi,” katanya.

Dia menjelaskan, modus yang paling sering dilakukan pegawai pajak adalah dengan membantu pengusaha mengurangi besaran pajak melalui pengadilan pajak.

“Masuk pengadilan pajak bukan memberatkan wajib pajak tapi diringankan itu yang terjadi pada pegawai jadi makelar pajak,” sambungnya.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat terlihat dari data pengadilan pajak yang nyaris memenangkan semua keberatan penerima pajak. “Data tahun 2002 sampai 2008, 80 persen gugatan masuk dikabulkan keberatan si wajib pajak. Triliunan rupiah negara dirugikan, Rp 20 triliun dirugikan di pengadilan pajak,” jelasnya.

Sedangkan persoalan eksternal, terkait data wajib pajak harus diregistrasi kembali.

Sebab data itu merupakan mainan para mafia pajak.

Berdasarkan data yang dimilikinya, di Indonesia ada 67 juta wajib pajak. Namun, yang aktif membayar pajak hanya 23 juta.

Begitu juga dengan wajib pajak dari badan usaha. “Ada 20 juta badan usaha yang wajib membayar pajak. Tapi dari jumlah itu yang aktif membayar pajak tak banyak,” pungkasnya. =GAM

Hasil stress test BI terkini menunjukkan sistem keuangan Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi risiko kredit dan risiko pasar (suku bunga, nilai tukar dan harga SBN). “Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia tetap terjaga, baik dari dilihat dari sisi perbankan, korporasi maupun rumah tangga,” jelas Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah di Kantor Pusat BI , Jakarta, Sabtu (10/1).

Dari sisi perbankan, hasil stress test dengan menggunakan data neraca dan kinerja bank posisi Oktober 2014, menunjukkan bahwa dari sisi permodalan, perbankan Indonesia masih cukup kuat meskipun terjadi penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, koreksi harga Surat Berharga Negara (SBN) dengan skenario terburuk, yaitu penurunan harga SBN sebesar 20% menunjukkan penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) hanya sebesar 142 bps sehingga permodalan masih cukup memadai untuk mengantisipasi risiko kerugian terkait penurunan harga SBN. “Stress test secara terintegrasi dengan kombinasi risiko pasar dan risiko kredit, juga menunjukkan CAR industri perbankan maupun per kelompok BUKU masih cukup kuat diatas 8%,” urainya.

Sedangkan dari sisi korporasi, jelasnya penguatan dolar AS akan berdampak pada peningkatan kewajiban valas korporasi terutama bagi korporasi yang memiliki Utang Luar Negeri (ULN) relatif tinggi.

Peningkatan kewajiban valas korporasi yang tidak diikuti dengan peningkatan aset valas berpotensi menggerus permodalan korporasi.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil stress test ketahanan korporasi swasta non bank yang memiliki ULN menunjukkan bahwa dari 91 korporasi yang memiliki ULN dan posisi Net Foreign Liabilities (NFL) dengan data per triwulan II 2014 diperkirakan terdapat 7 korporasi atau 8,77% dari total korporasi yang di-observasi berpotensi insolvent (equity negatif) apabila nilai tukar Rupiah melemah sampai dengan kurs Rp15.500/USD. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan 77

KORAN MADURA

Lintas Jatim

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV SENIN 12 JANUARI 2015

No. 0522 | TAHUN IV

KONSULTAN HAKI

Somasi BMW Tidak Mendasar SURABAYA - Konsultan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menilai somasi produsen mobil asal Jerman Bayerische Motoren Werke AG (BMW) yang ditujukan terhadapnya tidak mendasar karena telah salah mengartikan hukum.

"Kami punya bukti bahwa alamat domain bmw.id tidak ilegal," kata Konsultan HAKI asal Surabaya Benny Mulyawan di Surabaya, Minggu (11/1).

Alamat domain tersebut, ungkap dia, sudah didaftarkannya pada tanggal 16 April 2014 dan mendapat persetujuan dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Selama ini domain bmw.id sendiri digunakannya untuk jasa konsultasi HAKI. "Khususnya di bidang UMKM dan kepentingan personal. Nah, inspirasi nama domain ini berasal dari inisial nama saya sendiri sehingga domain bmw.id tidak ada kaitannya dan tidak bermaksud mendompleng ketenaran perusahaan otomotif BMW," ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila kasus itu dilanjutkan maka pihaknya siap membawa permasalahan itu baik melalui jalur pengadilan tata niaga maupun melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).

"Apalagi, sesuai penilaian kami tuntutan BMW telah salah," katanya.

Ia menambahkan, awalnya pihak BMW sudah mengeluarkan somasi terhadap Benny melalui kantor pengacara Suryomurcito & co pada tanggal 3 Desember 2014. Dalam somasi itu BMW menuntut Benny untuk menutup situs www.bmw.id dan mengalihkan nama domain tersebut kepada BMW. "Padahal untuk pasar Indonesia, BMW mempunyai domain www.bmw.co.id," katanya.

Di samping itu, sebut dia, perselisihan tersebut terjadi ketika PANDI mengeluarkan aturan khusus untuk kepemilikan domain dengan akhiran .id yang harus diatur khusus.

PANDI menetapkan empat periode pendaftaran domain .id yakni Periode Sunrise, periode Grandfather, Periode Landrush dan Periode General Availability. = ANT/DIK

ant/r. rekotom

POTONGAN EKOR PESAWAT AIRASIA. Potongan bagian ekor pesawat AirAsia QZ8501 setelah berhasil diangkat dari dasar laut dengan menggunakan "floating bag" oleh tim penyelam gabungan TNI AL dan ditempatkan di atas kapal Crest Onyx, di perairan Laut Jawa kemarin.

Tim DVI Identifikasi Kembali 3 Korban AirAsia SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501, masing-masing dua warga negara asing asal Korea Selatan dan satu asal Tarakan Tengah.

"Dua WNA Korea Selatan pasangan suami istri atas nama Seongbeom Park berusia 37 tahun dan Kyung Hwa Lee berusia 34 tahun. Sedangkan, WNI adalah Vera Chandra Kho," kata Kepala DVI Polda Jatim Kombes Pol Budiyono kepada wartawan di Crisis Center Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Minggu (11/1).

Pihaknya menjelaskan, pada jenazah berlabel B047 dan B048 ketika pemeriksaan identifikasi primer terdapat kecocokan data dan temuan tambalan gigi berbahan emas yang diperkuat proper-

ti menempel pada tubuh korban menggunakan bra menyusui.

"Sedangkan pada properti jenazah berlabel B048 memakai gendongan bayi dan diketahui keduanya pasangan suami istri," ujar perwira menengah tersebut.

Tidak itu saja, identifikasi sekunder berupa rekaman CCTV sebelum keberangkatan di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya memperkuat data keduanya.

Sementara itu, pada proses identifikasi primer terhadap jenazah berlabel B037 dilakukan dengan menghubungi dokter gigi

Dua WNA Korea Selatan pasangan suami istri atas nama Seongbeom Park berusia 37 tahun dan Kyung Hwa Lee berusia 34 tahun. Sedangkan, WNI adalah Vera Chandra Kho,�

Kombes Pol Budiyono Kepala DVI Polda Jatim

korban semasa hidup di kawasan Tarakan Tengah, yang kemudian dari hasil rekamnya dinilai memiliki kesamaan primer berupa data gigi.

Terungkapnya identitas korban ditambah properti berupa anting-anting korban yang sama persis dibuat identik dengan milik adik korban.

"Berdasarkan data pemeriksaan primer dan sekunder maka tak terbantahkan lagi jenazah tersebut adalah Vera Chandra Kho yang berusia 19 tahun," kata Budiyono.

Dengan diidentifikasinya tiga jenazah tambahan maka sudah 32 korban AirAsia rute SurabayaSingapura tersebut yang diketahui identitasnya.

Tim DVI, kata dia, masih melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan data "ante mortem" dan "post mortem" terhadap 16 jenazah lain yang sekarang sudah ada di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

8

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

Gus Ipul Diusulkan Jabat Dewan Pertimbangan Nasdem SURABAYA - Nama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul diusulkan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Timur.

"Saya yang akan usulkan ke Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh bahwa Gus Ipul diangkat sebagai Dewan Pertimbangan," ujar Ketua DPW NasDem Jatim Effendi Choirie usai peresmian kantor baru di Surabaya, Minggu (11/1).

Menurut dia, sosok Gus Ipul sudah tidak perlu diragukan lagi ketokohannya, baik dari sisi politik, nasionalis, hingga hubungannya dengan masyarakat secara luas.

Pihaknya berharap tawaran ini semakin memperkuat Partai NasDem ke depan dan semakin mendapat simpati dari rakyat, khususnya di Jawa Timur.

Diusulkannya nama mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut, kata dia, muncul menyusul adanya wacana maju dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2019.

"Memang Nasdem Jatim belum memastikan dukungan.

Tapi yang jelas Gus Ipul itu sahabat saya dan dia merupakan alternatif utama diusung Partai NasDem," katanya.

Mantan politisi PKB itu menyebut Gus Ipul sebagai kandidat kuat yang digadanggadang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Gubernur Soekarwo.

"Sayangnya Gus Ipul belum memiliki kendaraan partai. Kami

Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jawa Timur hanya menawarkan, kalau Gus Ipul mau bergabung, akan saya usulkan ke pusat secepatnya," kata politisi yang akrab disapa Gus Choi tersebut.

Sementara itu, Gus Ipul ketika

dikonfirmasi mengaku masih belum memikirkan niatan masuk partai politik manapun dan fokus terhadap tugas serta amanatnya menjadi wakil gubernur hingga akhir masa periode.

"Saya masih konsentrasi mendampingi Pakde Karwo sehingga belum berpikir masuk partai untuk saat ini, termasuk persiapan pemilihan gubernur yang masih jauh," katanya.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut juga mengaku belum mau terganggu dengan agenda partai politik dan ingin istirahat dari kepengurusan partai.

"Dulu bahkan sudah jadi sekretaris jenderal di DPP, jadi sekarang tidak berfikir ke arah sana lagi. Sekali lagi, saya masih fokus menjalankan amanat sebagai wakil gubernur," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

TRANSPORTASI

Turunnya BBM Tidak Pengaruhi Tarif Angkot JEMBER - Turunnya harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar tidak memengaruhi tarif angkutan kota (angkot) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Turunnya harga BBM tidak disertai dengan penurunan harga suku cadang kendaraan, sehingga kami juga tidak menurunkan tarif angkot," kata salah seorang sopir angkot di Jember Abdullah di Jember, Minggu (11/1).

Seluruh sopir angkot juga sepakat untuk tidak menurunkan tarif, meskipun harga bensin turun menjadi Rp 7.600 per liter per 1 Januari 2015," tuturnya.

Menurut dia, tarif yang digunakan masih tetap menggunakan tarif saat kenaikan BBM pada November 2014 yakni Rp 5.000 untuk penumpang umum dan Rp 2.500 untuk pelajar.

"Sejauh ini tidak ada penumpang yang protes terkait dengan tarif angkot tersebut," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan sopir angkot lainnya, Utomo, yang mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM tidak dibarengi dengan turunnya harga suku cadang, bahkan harga suku cadang kendaraan terus naik.

"Para sopir masih bertahan

dengan tarif yang lama karena untuk menutupi biaya reparasi, akibat mahalnya harga sparepart kendaraan," paparnya.

Selain itu, kata dia, para sopir harus menyetor kepada pemilik angkot sebesar Rp70 ribu per hari, sehingga para sopir hanya bisa membawa pulang uang sisa dari pembelian bensin dan setoran kepada pemilik."Saat ini penumpang angkot sepi, sehingga kalau tarif angkot diturunkan, bisa jadi para sopir tidak bisa mendapatkan uang untuk dibawa pulang karena habis untuk beli bensin dan setoran," katanya.

Kepala Seksi Angkutan Dan Trayek Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Siswanto, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tarif angkot pascapenurunan harga BBM. "Sepertinya penurunan tarif angkot di Jember sulit dilakukan karena berbagai alasan, apalagi ada kabar yang beredar kalau harga BBM akan naik lagi," tuturnya.

Ia menjelaskan pihaknya akan menunggu surat edaran dari Pemprov Jatim terkait dengan ketentuan tarif angkutan umum sambil melihat situasi di lapangan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/rudi mulya

PERAJIN PATUNG PAHLAWAN SUPER. Perajin memasang tangan patung pahlawan super Iron Man berukuran manusia, di Rumah Seni "Luku Bintang", Perum Wilis, Kota Kediri, Jawa Timur. Patung pahlawan super di perfilman yang terbuat dari fiberglass tersebut dijual Rp 20 juta per patung, patung tokoh pahlawan super hasil rumah seni tersebut di distribusikan ke wilayah Jakarta, Bandung dan Surabaya.

DBHCT

Rp 42 M untuk BLK MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menyiapkan dana Rp 42 miliar dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) untuk membangun gedung balai latihan kerja (BLK) guna mempersiapkan tenaga kerja andal dan memiliki keahlian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang, Kusnadi di Malang, Minggu mengatakan kalau dananya memang dari DBHCT, sedangkan lahannya sudah disiapkan seluas tiga hektare di kawasan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang.

"BLK ini nanti bakal dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk memudahkan peserta latihan, seperti asrama, gedung pertemuan, gedung praktik lapangan dan gedung serba guna.

Pada saat gedung BLK ini sudah jadi dan dioperasikan, kami akan memberikan prioritas utama bagi warga Kota Malang, meski tidak menutup kemungkinan pemanfaatkannya bisa saja dari daerah lain," ujarnya.

Menurut Kusnadi, dengan adanya asrama tersebut, peserta tidak perlu lagi susahsusah mencari penginapan ketika mengikuti pelatihan yang mengharuskan mereka menginap. Selain itu, peserta juga lebih efesien waktu.

Menyinggung angka pengangguran di Kota Malang, sehingga BLK tersebut keberadaannya sudah mendesak, Kusnadi mengatakan masih cukup tinggi. Berdasarkan Data Januari hingga September 2014, jumlah pengangguran di Kota Malang mencapai 3.250 jiwa dari jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa.

Ia mengaku kesulitan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah itu karena anggaran untuk mengadakan pelatihan bagi masyarakat di Disnakertrans sangat minim.

Setiap tahun, Disnakertrans hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.

Karena keterbatasan anggaran itulah, Disnakertrans tidak bisa melaksanakan pelatihan untuk masyarakat secara rutin, sehingga angka pengangguran belum bisa ditekan. Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal mengajukan tambahan anggaran, minimal menjadi Rp 4,9 miliar per tahun. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

9

MUSYAWARAH NASIONAL

Munas HIPMI Dilaksanakan di Bandung

ant/aditya pradana putra

PAMERAN PENDIDIKAN INTERNASIONAL. Pengunjung mencari informasi di salah satu stan pada Pameran Pendidikan Internasional 2015 di Semarang, Jateng, Minggu (11/1). Puluhan sekolah dan perguruan tinggi dari 11 negara di dunia menjadi peserta pameran yang juga berlangsung di Tangerang, Jakarta, Bandung, Malang, Makassar, dan Surabaya.

Kasus Penipuan Transaksi ‘Online’ Meningkat SURABAYA - Kasus "cyber crime" di Jawa Timur meningkat tajam dari 33 kasus pada tahun 2013 menjadi 98 kasus pada tahun 2014 dengan didominasi kasus penipuan dalam transaksi "online" atau daring (dalam jaringan internet).

"Yang mendominasi adalah kasus-kasus penipuan dalam jual beli online, lalu kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial dan sebagainya," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Minggu (11/1).

Didampingi Kasubdit II, Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Wahyu Sri Bintoro, ia menjelaskan hal yang cukup mengejutkan adalah munculnya modus baru dalam "Cyber Crime", yakni pembobolan akun email perusahaan yang sedang

berhubungan bisnis dengan perusahaan asing.

"Email perusahaan lokal diretas, kemudian pelaku menggunakannya untuk mengeruk uang dari perusahaan asing yang sedang bekerja sama dengan perusahaan lokal tersebut," katanya. Dengan email perusahaan itu, pelaku seolah-olah dari pihak perusahaan telah membelokkan transaksi keuangan perusahaan ke rekening mereka, sehingga terjadilah penipuan dalam transaksi online dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit.

"Modus ini yang perlu diwaspadai, sebab akhir-akhir ini marak aktivitas kejahatan Cyber seperti itu. Perusahaan baru sadar setelah berkomunikasi langsung dengan rekan bisnisnya di luar negeri," ungkapnya.

Dari beberapa perkara yang ditanganinya, pelaku kejahatan Cyber biasanya terlebih dulu memantau aktivitas email perusahaan yang diincar. Mereka baru beraksi setelah mengetahui perusahaan itu sedang mengadakan kerja sama bisnis dengan perusahaan asing.

"Biasanya, perusahaan lokal terlebih dulu melakukan perjanjian untuk bertemu dengan perusahaan asing dalam menjalin komunikasi bisnis. Setelah ada kesepakatan, komunikasi dilanjutkan lewat email," katanya.

Saat itulah, pelaku mulai

membajak email perusahaan, lalu mereka menagih pembayaran lewat rekening lain dengan alasan rekening perusahaan sedang "trouble" dan sebagainya.

"Contohnya, pertengahan tahun lalu, kami berhasil mengungkap dua peretas asal Indonesia dan Nigeria yang berhasil membobol sebuah perusahaan di Surabaya. Mereka membelokkan pembayaran dari perusahaan di Jepang ke perusahaan itu. Nilainya mencapai Rp1,5 miliar," katanya.

Ia menambahkan dari jumlah itu, belum semua perkara bisa terselesaikan ditangani polisi.

Tahun 2013 ada 29 dari 33 kasus yang terselesaikan, sedang tahun 2014 hanya 36 dari 98 perkara yang terselesaikan. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) siap melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) 2015 di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 12-13 Januari, dengan diikuti 35.000 anggota guna memilih ketua umum baru.

"Ajang itu bukan hanya memilih ketua umum baru. Akan tetapi sekaligus memantapkan konsolidasi pengusaha muda dari berbagai daerah untuk menyongsong implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015," kata Ketua Umum HIPMI Jawa Timur, Giri Bayu Kusumah, di Surabaya, Minggu (11/1).

Ia mengungkapkan saat ini banyak agenda ekonomi penting yang harus dikawal oleh HIPMI. Khususnya terkait pemerataan ekonomi dan peningkatan daya saing pengusaha muda di daerah.

Kedua hal tersebut adalah pekerjaan rumah yang harus diwujudkan dan HIPMI merupakan mitra kritis-konstruktif pemerintah.

"Pemerataan ekonomi mesti diperjuangkan antara lain dengan pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah," katanya.

Selain itu, jelas dia, infrastruktur juga menjadi faktor penting karena aspek tersebut tulang punggung ekonomi. Apabila infrastruktur buruk maka pembangunan ekonomi terkendala biaya tinggi. Misalnya program pemerintah untuk membangun tol laut dan 10 kawasan industri baru bisa jadi trigger pemerataan ekonomi.

"Kami harus memperjuangkan dan memastikan pembangunan tersebut bisa berdampak bagi pengusaha muda di daerah. Jadi bukan sekadar membangun di daerah lalu kuenya dibawa ke pusat," katanya.

Di sisi lain, tambah dia, HIPMI juga perlu meningkatkan kebersamaan guna menambah kualitas otonomi daerah. Sementara, terkait peningkatan daya saing daerah maka idealnya dapat diperjuangkan secara terintegrasi antara lain dengan melibatkan pemerintah dan perbankan.

"Bahkan harus diperkuat dengan sinergi antarpengusaha muda daerah sehingga bisa menghasilkan kelompok ekonomi yang lebih kuat. HIPMI secara nasional perlu meningkatkan inisiatif sinergi antardaerah karena ketika kekuatan ekonomi antardaerah bisa dikonsolidasikan, tentu hasilnya dahsyat," katanya. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

SK WALI KOTA

Aturan Kenaikan Tarif Angkot Cacat Hukum

ant/m risyal hidayat

TARIAN MEMPERINGATI MAULID NABI. Sejumlah penari dari komunitas Surabaya Menari membawakan tarian "Rai Gedheg" di jalanan Genteng Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/1). Tarian Rai Gedheg melambangkan para koruptor, penjarah kekayaan bumi pertiwi, dan segala orang yang tidak lagi mengenal nilai-nilai kemanusiaan karya Heri Lentho tersebut dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Legislator Desak Pemkot Segera Operasikan RSUD MALANG - Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Jawa Timur, mendesak pemkot setempat segera mengoperasikan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah selesai pembangunannya, bahkan jadwal pengoperasiannya sudah beberapa kali mengalami penundaan.

"Perda pengoperasian RSUD sudah disahkan, sarana dan prasarana penunjang juga tinggal melengkapi saja. Memang untuk sumber daya manusia (SDM)-nya belum mencukupi, tapi itu kan bisa dilengkapi sambil jalan, bukan malah dibiarkan seperti sekarang ini," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, di Malang, Minggu (11/1).

Ia mengatakan pengoperasian RSUD dijadwalkan pada pertengahan tahun lalu, namun sampai sekarang belum juga terealisasi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kun-

jungan (pengecekan), apakah ada kendala, baik yang berkaitan dengan perlengkapan peralatan penunjang maupun SDM-nya, khususnya tenaga dokter.

Kabarnya, kata politisi PDI Perjuangan itu, persiapan pengopearsiannya sudah 100 persen, namun apakah itu benar atau masih ada kekurangan fasilitas.

"Kami akan melakukan pengecekan dalam waktu dekat ini, sehingga kekurangannya bisa dilengkapi dan RSUD tersebut bisa segera dioperasikan," katanya menegaskan.

Menanggapi desakan legislator tersebut, Direktur RSUD

Kota Malang, Husnul Muarif, mengaku saat ini tenaga dokter baru ada tiga orang dan tenaga paramedis, seperti perawat dan bidan sebanyak delapan orang.

Selain itu, juga sudah ada tenaga keuangan, hukum, dan administrasi umum.

Saat ini, lanjutnya, Bagian Umum Pemkot Malang sedang memetakan sejumlah tenaga dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dialihkan ke RSUD. RSUD baru ini menunggu tambahan tenaga dari hasil rekrutmen CPNS pada 2014 dan informasi dari BKD pengumumannya tahun ini.

Untuk kelengkapan bangunan fisik, katanya, sudah selesai 100 persen, sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang, seperti peralatan medis dan tenaga paramedis baru mencapai 80 persen, bahkan kamar jenazah masih belum ada.

"Sebenarnya, untuk sarana

sudah ada semua. Hanya saja ada kekurangan sedikit di tiap bagian, misalnya, peralatan di ruang operasi dan di laboratorium masih perlu ditambah, sedangkan tempat tidur pasien sudah siap sebanyak 50 unit," kata Husnul.

Sementara untuk tenaga medis di RSUD masih kurang banyak. Pemkot Malang baru melantik empat pejabat di RSUD, yakni Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan, serta Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Menurut rencana, RSUD yang dibangun sejak 2011 dengan dana sebesar Rp70 miliar itu bakal dioperasikan secara resmi pada 1 April 2015. Saat ini, RSUD sudah dimanfaatkan untuk membuka poliklinik umum. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

SURABAYA - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai Surat Keputusan Wali Kota Surabaya tentang kenaikan tarif angkutan kota (angkot) menyesuaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan pada 30 Desember 2014 cacat hukum.

"SK wali kota Surabaya soal kenaikan angkutan kota akibat dampak kenaikan harga BBM itu cacat hukum karena SK tersebut keluarnya bersamaan dengan pengumuman pemerintah soal penurunan harga BBM," kata Ketua YLPK Jatim, M. Said Sutomo kepada wartawan di Surabaya, Minggu (11/1).

Ia menegaskan SK kenaikan tarif angkutan umum dalam kota yang ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu sendiri terbilang terlambat karena kenaikan BBM dilaksanakan November, namun SK tersebut baru keluar akhir bulan Desember 2014.

Padahal, lanjut dia, saat itu bersamaan pemerintah mengeluarkan pengumuman soal penurunan harga BBM dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600.

Untuk itu, pihaknya mendesak wali kota untuk segera mengeluarkan SK terbaru. Isinya adalah soal penentuan tarif angkutan kota terkait adanya penurunan harga BBM. "Sudah hampir dua pekan konsumen di Surabaya dirugikan karena adanya SK tersebut yang berdampak dengan kenaikan tarif angkot yang tinggi meski harga BBM sudah turun," katanya.

Selama wali kota diam dan tak mengeluarkan SK tarif baru, kata dia, tentu saja yang dirugikan adalah konsumen. "Selama SK penurunan tarif tak keluar, jangan harap sopir atau pengusaha angkot mau menurunkan tarif. Jika SK penurunan tarif itu keluar, tentu angkot yang masih mengenakan tarif kenaikan yang lama bisa ditindak tegas oleh dinas perhubungan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Said mengatakan tarif yang ada dalam SK wali kota tersebut sangat tinggi dan tidak sesuai dengan masukan dari lembaga konsumen dan pakar Universitas Airlangga (Unair). = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV 12 JANUARI 2015 SENIN

MADURA

No. 0522 | TAHUN IV

Berkah-Musibah Menyelimuti Desa

Salam Songkem

Revitalisasi Koperasi

M

enteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga berencana akan melakukan penertiban terhadap sejumlah koperasi. Saat ini di Indonesia terdapat 206.000 unit koperasi dengan jumlah keanggotaan mencapai 36 juta orang. Terdeteksi 30 persen di antaranya sudah tidak aktif, jumlahnya sekitar 61.468 koperasi. Sedangkan dari yang 70 persen diketahui ada yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai prasyarat koperasi yang sehat, bila dipersentase mencapai 50 persen.

Jika tidak ada perubahan, koperasi yang bermasalah tersebut akan dicabut badan hukumnya oleh pemerintah mulai 2015. Sungguhpun begitu, rencana pemerintah tersebut mendapat tanggapan negatif dari beberapa pihak, salah satunya dari Pejuang Gerakan Ekonomi Kerakyatan, M Luqman Triaji SPI. Karena menurutnya, Menteri Koperasi dan UKM tidak berwenang mencabut badan hukum dan izin koperasi, juga hutang-hutang koperasi yang bermasalah menjadi tak jelas menjadi tanggungjawab siapa.

Mencabut memang lebih mudah daripada menerbitkan badan hukum dan izin koperasi. Akan tetapi, tidak seharusnya melakukan pencabutan badan hukum ataupun izin koperasi sekalipun koperasi tersebut bermasalah. Sebab itu juga bukan solusi yang terbaik. Lantas penyelasaian seperti apa yang terbaik untuk menyikapi masalah koperasi yang bermasalah itu?

Barangkali jawabnya, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini, berupaya menyembuhkan penyakit koperasi yang tidak sehat, agar secepatnya bisa menjadi koperasi yang sehat.

Caranya memang tidak mudah, tetapi pemerintah pasti bisa melakukannya.

Barangkali koperasi yang terdeteksi tidak sehat itu tidak perlu dicabut badan hukum dan izinnya, namun juga tidak layak menerima hibah atau pun bantuan apa pun dari Indonesia, sampai koperasi itu terbukti telah tumbuh menjadi sehat kembali. Karena memang tidak etis bila pemerintah masih memberi modal ataupun hibah dan bentuk lainnya pada koperasi yang tidak sehat. (*)

I

C 11

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan sangat detail tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Undang-Undang tersebut sebenarnya merupakan paket regulasi dari revisi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah.

S

udah tentu, ini membawa angin segar bagi rakyat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang memang mayoritas bermukim di wilayah pedesaan. Terlepas dari itu, yang paling urgen dibahas lebih lanjut dalam artikel ini adalah janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Desa. Apakah akan terealisasi dengan baik?

Kita lihat saja.

Saat kampanye, Jokowi mengutarakan berbagai janji politik, dan bahkan menggunakan Undang-Undang tentang desa ini sebagai landasan hukum janji pilitiknya kepada desa. Jokowi menjanjikan untuk setiap desa akan diberi kucuran dana sebesar Rp 1,4 miliar. Hal ini sangat menarik mengingat desa sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraannya. Namun hal ini tidak mudah. Sebab, Jokowi harus menyiapkan dana sekitar Rp 45 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 59 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan janji yang telah dinyatakan semasa kampanye pilpres berlangsung.

Rencananya, uang sebanyak itu akan didistribusikan ke 72 ribu desa di seluruh tanah air.

Menguji Janji Jokowi Dana sebesar itu tentunya sulit didapatkan Jokowi mengingat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

tahun 2015 telah ditetapkan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kini sudah ditetapkan dan disahkan.

Sedangkan pada waktu itu, SBY hanya mengatur pengalokasian dana untuk desa sebesar Rp 9,1 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun mengamini bahwa dana untuk desa pada kuartal pertama tahun 2015 ini hanya sebesar Rp 9,1 triliun. Hal ini tentu sangat jauh sebagaimana yang dijanjikan Jokowi kepada khalayak, bahkan sampai berlipat-lipat.

Di sisi lain, Jokowi akan sulit merealisasikan janji politiknya melihat hubungan yang tidak baik dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang saat ini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Jangan dilupakan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang bertugas salah satunya dalam hal penganggaran (budget). Dengan demikian, apabila mayoritas anggota DPR tidak berpihak kepada Jokowi, janji yang telah dikoarkan Jokowi selama masa kampanye hanya sebatas omong kosong.

Lebih ironis lagi, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menginstruksikan kepada seluruh menteri dalam Kabinet Kerjanya untuk tidak menghiraukan undangan-undangan yang telah dilayangkan DPR. Inilah masalah sosial Jokowi dengan DPR yang harus segera diselesaikan apabila janjinya kepada desa ingin dilunasi. Selain persoalan anggaran dana, permasalahan lain yang menyelimuti pelaksanaan program desa adalah adanya dua kementerian yang saling tarik-ulur siapa yang akan mengurusi program desa itu sendiri.

Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Memang, pada era pemerintahan SBY program desa ini diurus oleh dua kementerian, tetapi berbeda dengan sekarang.

Dulu, dua kementerian yang mengurusi program ini ada-

lah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, setelah pada pemerintahan Jokowi ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tugas dan tanggung jawab tersebut dialihkan ke kementerian terkait. Anehnya, tarik ulur tersebut masih saja terjadi hingga saat ini.

Dilihat dari nomenklaturnya, tentu urusan yang berkaitan dengan desa harus diurus oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bukan justru diurus oleh Kemendagri. Akan tetapi perlu diketahui, selama ini Kemendagri lah yang membawahi semua pemerintahan desa. Oleh karena itu, Jokowi harus menyatakan sikap untuk menyelesaikan hal ini agar program yang telah ditetapkan tersebut tidak amburadul dalam pelaksanannya. Sebab, apabila diurus oleh dua kementerian sekaligus ditakutkan akan semakin kontraproduktif.

Menyelamatkan Desa Uang yang begitu besar tentu akan membawa berkah bagi desa. Bisa dipastikan, apabila uang yang dengan jumlah besar itu dimaksimalkan oleh aparat desa untuk membangun desa, tentu akan membawa desa ke arah yang lebih baik dan bisa menjadi desa mandiri. Oleh karena itu, agar uang yang disediakan untuk desa tidak sia-sia dan menguap begitu saja maka harus dilakukan persiapan yang matang. Persiapan tersebut di antaranya dengan mendidik

para aparat desa bagaimana cara pengelolaan keuangannya, serta dana tersebut harus digunakan untuk kepentingan yang bagaimana saja.

M. Chatib Basri ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pun mengatakan bahwa persiapan harus dilakukan sebelum dana sebesar itu digelontarkan ke berbagai desa. Hal ini wajib dilakukan untuk menghindari kemungkinan besar terjadinya penyelewengan oleh aparat desa serta ketidakpahamannya dalam pelaporan keuangan ke depannya.

Yang tidak kalah penting, pemerintah harus melakukan verifikasi dan supervisi lebih kuat agar dana desa yang dengan jumlah besar itu tidak membawa musibah bagi desa. Pemimpin kita belum banyak yang siap apabila diberikan dana dengan jumlah besar, disebabkan kesiapan mental yang minim. Oleh karena dana desa dan penggunaannya diberikan sepenuhnya kepada desa, maka pemerintah harus melakukan pengawasan super ketat agar dana tersebut tidak hilang begitu saja. Dalam hal inilah perlu sinergi dengan berbagai pihak, terutama lembaga hukum.

Dana desa merupakan usaha konkret pemerintah dalam mengatasi pembangunan desa serta solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang terjadi selama ini. Dengan demikian, diharapkan dana desa tersebut membawa berkah bagi Indonesia; mewujudkan pembangunan dan kemandirian desa serta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.

Wallahu a’lam bi al-shawab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

MADURA

12

KURIKULUM

Penerapan K-13 Berlanjut

TAKUT MELAUT. Beberapa minggu terakhir cuaca laut memburuk, nelayan mulai waspada.

Cuaca Buruk Nelayan Waspada Melaut PROBOLINGGO - Cuaca buruk akibat gelombang tinggi dan gelombang laut di wilayah perairan Kabupaten Probolinggo, membuat nelayan mulai waspada ketika melaut.

Salah satu nelayan asal Dusun Pesisir Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Hoirul mengatakan, cuaca laut beberapa minggu terakhir memang sedikit buruk. Sebab angin di tengah laut sangat tinggi. “Kalau melaut harus berhati-hati ketika di tengah laut,” terangnya kepada wartawan, Minggu (10/1).

Menurutnya, tidak hanya angin kencang yang membuat nelayan khawatir. Namun gelombang laut yang tinggi juga menyambut nelayan di tengah laut. Sehingga perahu yang ditumpangi nelayan juga tergolong terombang ambing air laut. “Yang paling mengkhawatirkan ketika nelayan mau menabur jala,” ucap

Hoirul.

Hoirul menambahkan, tangkapan ikan ketika sudah cuaca buruk juga tidak sebanyak pada cuaca cerah dan baik. Sebab ikan banyak yang tidak muncul kepermukaan akibat gelombang tinggi.

“Dalam semalam tangkapan biasanya mendapatkan tiga kwintal saat ini hanya mendapatkan 1-1,5 kwintal,” tandasnya.

Sementara itu nelayan lainnya, Asmad mengatakan buruknya gelombang laut juga menyebabkan nelayan enggan untuk berengkatmelaut. Karena banyak nelayan yang takut den-

gan kondisi tersebut. Menurutnya cuaca seperti ini di nilai berresiko tinggi jika nekat dilalui. “Oleh karena itu tidak jarang perahu banyak yang bersandar di bibir pantai,” katanya Tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk, aktivitas masyarakat pesisir khususnya nelayan banyak yang melakukan perbaikan peralatan tangkap ikannya, seperti jaring dan juga mesin perahunya. “Secara otomatis pendapatan nelayan sedikit mengalami penurunan, karena jarangnya melaut,” tegasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Belum lama ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar Anies Baswedan menyatakan telah membatalkan pengaplikasian Kurikulum 2013. Menurut menteri, produk baru di masa pemerintahan SBY itu terkesan terburu-buru, padahal guru-guru belum siap untuk menerapkannya.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tetap melanjutkan Kurikulum 2013. Terbukti untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013, melakukan silaturahimi awal semester II tahun pembelajaran 2014/2015 dengan Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, mengungkapkan silaturahim ini bertujuan untuk memantapkan koordinasi dalam memasuki semester II tahun pembelajaran 2014/2015.

“Selain itu, dapat memberikan fasilitas dalam implementasi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan sehingga Kurikulum 2013 dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Mantan Kabag Kominfo ini menjelaskan dengan dilaksanakannya program Kurikulum 2013 di tahun anggaran 2015 ini, pendidik dan tenaga kependidikan akan berjuang menyelesaikan pembelajaran semester II tahun pelajaran 2014/2015 dan semester I tahun pelajaran 2015/2016.

Sementara itu, Bupati Tantri mengatakan guru memiliki tugas khusus sebagai pendidik dan pengajar mengemban tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta anak didiknya.

Hal itu dilakukan untuk menciptakan tingkat karakter dan kemampuan untuk lebih produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

13

PANEN TAK MAKSIMAL

Buah Cabai Busuk

DISITA. Barang bukti yang diamankan petugas Satpol PP Kota Probolinggo.

Satpol PP Razia Rumah Kos PROBOLINGGO - Sebagai upaya menjaga kententraman masyarakat dan mengantisipasi adanya tindakan mesum terselubung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo menggelar razia rumah kos, Sabtu (10/1) dini hari. Razia itu dipimpin langsung oleh Komandan Provost Satpol PP Kota Probolinggo, Nurrahmad.

Menurutnya, kegiatan razia ini untuk menindaklanjuti laporan warga dan meminimalisasi angka kemaksiatan di wilayah Kota Probolinggo, yang ditengarai sering dijadikan ajang mesum.

“Masyarakat resah dengan banyaknya rumah kos yang menjadi tempat esek-esek di Kota Probolinggo. Banyak laporan masyarakat yang diterima Satpol PP tentang adanya kegiatan prostitusi yang berlangsung di kamar kos-kosan,”ujar Nurhamad.

Nurrahmad mengatakan, Tim Yustisi turun menggeledah sejumlah kos-kosan yang dilaporkan warga. Kali ini yang menjadi

sasaran adalah rumah kos di Jalan Cempaka Kelurahan Sukabumi.

Di lokasi ini penghuni kos malah tidak membukakan pintu bagi petugas.

Kemudian petugas bergegas menyisir rumah kos yang ada di Jalan Flamboyan Kelurahan Pilang. Ternyata penyisiran tak mendapatkan sesuatu yang menjadi target razia. Satu persatu rumah kos yang lain kembali di razia oleh petugas.

Semua anggota diminta untuk memeriksa identitas dari setiap penyewa kamar kos. Bahkan pemilik kos yang belum mengantongi izin juga didata agar ke depan segera mengurus perizinannya.

Tak hanya melihat kartu iden-

titas, puluhan personil Satpol PP menggeledah kamar kos penghuni. Alhasil, petugas tak satupun menemukan pasangan selingkuh di setiap kamar rumah kos.

Tak pantang menyerah, petugas Satpol PP akhirnya berhasil mengamankan pengedar Pil Koplo jenis Trihecypenidil dan satu karung pil Dextro di kamar kos nomor 4, di jalan Gubernur Suryo Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Pemilik pil ini diketahui berinisial IM (16) warga Dusun Gumuk Banji Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Selanjutnya barang bukti belasan ribu pil koplo di bawa ke kantor Satpol PP Kota Probolinggo.

Guna kepentingan penyelidikan, pengedar pil koplo akan dilakukan pemerikasaan intensif di kantor Mako Satpol PP Kota Probolinggo. Jika terbukti bersalah, pelaku akan diserahkan kepada pihak berwajib. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Hujan turun secara terus menerus membuat kalangan petani cabai di Kabupaten Probolinggo resah.

Sebab banyak bunga dan buah cabai busuk sehingga petani gagal panen.

Salah satu petani cabai asal Desa Gunggungan Kidul Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo,Soleh mengatakan dengan kondisi hujan turun secara terus menerus banyak hasil panen petani yang tidak maksimal. Gara- gara buah yang hendak dipanen mengalami kebusukan. “Hasilnya yang didapat petani mengalami penurunan,” terangnya kepada wartawan, Minggu (11/1).

Menurutnya, buah yang busuk lataran banyaknya air hujan yang masuk kebuah cabai.

Sehingga cabai yang sudah matang mudah membusuk. Padahal untuk saat ini harga cabai sangat mahal. “Harganya sedikit menurun beberapa hari terakhir, harganya berkisara antara Rp 50-60 ribu perkilogramnya,” ujar Soleh.

Soleh menambahkan, dalam waktu panen dengan banyaknya buah cabai busuk, biasanya dalam satu hektarenya petani mendapatkan tiga kwintal. Saat ini mereka hanya bisa memetik buah cabai sebanyak satu kwintal. “Petani yang memiliki cabai dengan kondisi busuknya cabai

omzet dari petani mengalami penurunan,” tandasnya.

Dalam satu kali panen, lanjut dia, petani bisa menghasilkan omset sebesar Rp 15 juta dalam satu hektarnya.

Saat ini hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5 juta.

“Memang tetap untung dengan kondisi harga cabai yang mahal meski mengalami penurunan harga. Namun tidak sebanyak beberapa bulan kemarin,” ucap Soleh.

Menyikapi hal itu, Kabid Teknis dan Budidaya Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Marwanta menegaskan mahalnya buah cabai karena minimnya petani yang menanam cabai. Bahkan pemicu naiknya harga dipengaruhi karena banyak yang gagal panen.

“Secara otomatis harga cabai mengalami kenaikan,” paparnya.

Dia juga mengatakan, dengan kondisi musim hujan banyak petani yang mengeluh akibat banyak buah cabai yang busuk. Karena tanaman cabai rentan dengan air hujan apalagi turun secara terus menerus. “Kalau sudah terkena air hujan buah cabai memang mudah busuk karena air hujan banyak mengandung garam.” kata Handaka Marwanta. =MAHFUD HIDAYATULLAH

ANTISIPASI. Petani memanen tanaman cabai karena di musim hujan buah cabai banyak yang membusuk.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

Rekanan Kecewa Kinerja Konsultan Dewan Minta Ada Sinkronisasi PROBOLINGGO – Perencanaan merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran dalam memulai setiap pekerjaan. Hal ini guna menghindari terjadinya kegagalan dalam pekerjaan juga hasil yang tidak sempurna.

Konsultan Perencana dan Pengawas juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan rekanan pelaksana dalam suatu pekerjaan.

Sebab belum tentu kegagalan yang terjadi dalam suatu pekerjaan itu dikarenakan kesalahan pihak rekanan pelaksana dalam mengerjakannya.

Akan tetapi kesalahan atau kelalaian Konsultan dalam menentukan gambar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu pekerjaan, juga dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, sejumlah Asosiasi Jasa Kontruksi se Kota Probolinggo mempertanyakan kinerja konsultan Perencana dan Pengawas.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga atau rekanan dinilai kurang bertanggungjawab. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi C DPRD Kota Probolinggo bersama sejumlah Asosiasi Jasa Kontruski Se Kota Probolinggo, Jumat (9/1) kemarin.

Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, mengatakan ada beberapa temuan dilapangan karena ada ketidaksinkronan. Misalnya pekerjaan jembatan di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran yang menyebabkan protes warga.

Sebab dilapangan saling menyalahkan, antara konsultan perencanaan, pengawas maupun rekanan pelaksana pekerjaan. ”Ini yang menjadi masalah.

Proyek berawal dari suatu perencanaan, kalau tidak ada tanggungjawab sampai selesai, ini akan menjadi masalah,” ujarnya dihadapan Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi, Sekota Probolinggo, kemarin.

Menurutnya, pihaknya tidak mempunyai kekuatan untuk saling menyalahkan. Komisi C hanya ingin mencari solusi untuk mencari sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik. “Kedepan jangan sampai terjadi lagi, mari kita samakan persepsi jika ada temuan dilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dikerjakan rekanan,” tandas Agus Riyanto.

Sementara itu, Ketua DPC Gapeksindo Kota Probolinggo, Bam-

bang Sulogo, mengatakan apakah kita diundang hanya untuk membicarakan masalah teknis. Karena banyak masalah yang terjadi di SKPD. Kita ini sebagai partner harus bersaing secara profesional.

Hanya mengedepankan sistem yang kurang lurus diluruskan.

“Saya pribadi sangat kecewa, karena pada waktu pembukaan penawaran dimenangkan pihaknya. Setelah itu tanpa ada alasan dan klarifikasi di gugurkan. Harusnya dalam pelaksanaan harus ada bagian-bagian yang harus dipatuhi,”tegasnya.

Sebelum membuat penawaran tender proyek, kata dia, pihaknya sudah memenuhi dukungan.

Pihaknya menuding ada permainan pemenang tender proyek. ”Saya minta untuk tender yang akan datang, semua rekanan untuk diundang secara terbuka dan transparan agar tidak ada rekayasa,” cetus Bambang Sulogo.

Bambang Sulogo menambahkan, masalah SKPD seperti Dinkes untuk paket pekerjaan yang tidak boleh dan mempersulit persyaratan mengikuti proses tender pekerjaan.Akhirnya semua rekanan di Kota Probolinggo hanya sebagai penonton. “Belum lagi masalah konsultan yang kurang profesional dan tidak sesuai bidangnya. Begitu juga daerah lain bisa mengeluarkan uang muka, itu sesuai Kepres,” tandasnya.

Berbeda dengan Ketua DPC Askapindo, Misnadi, mengatakan ada tiga hal yang terkait pelaksanaan tender. Dimana ada sesuatu hal yang diretenderkan karena bukan kesalahan penyediaan pekerjaan, akan tetapi kesalahan panitia tender yang nilainya ratusan juta rupiah masih ada permasalahan.

“Kalau memang tender permasalahannya pada panitia tender, jangan melimpahkan pada rekanan. Kalau itu permasalahannya pada dokumen lelang, yang pasti dilakukan sanggahan. Saya minta, Komisi C harus mengawal proses tender,” pintanya.

Dikatakan, tugas dan fungsi konsultan perencana maupun pengawas seharusnya membantu rekanan. Namun mengapa rekanan setelah diberi Surat Perintah Kerja ( SPK) untuk segera

melaksanakan. “Terus terang rekanan di Kota Probolinggo tidak cukup modal. Masih menunggu uang kelayakan selama satu sampai dua minggu turunnya. Kalau tack record rekanan tidak baik, ya harus dipersulit untuk mengajukan kredit bank,” terang Misnadi.

Dilanjutkan oleh Ketua DPD Gapensi, Masduki Effendi, mengatakan masalah kurangnya koordinasi antara rekanan, konsultan, dan Dinas terkait. Pihaknya prihatin dengan temuan BPK tahun 2014, karena seratus persen semua pekerjaan yang dilaksanakan rekanan mendapat sanksi.

“Kita tidak memungkiri temuan BPK ini merupakan kesalahan rekanan. Kenyataan dilapangan akibat kurangnya koordinasi,” katanya.

Pihaknya meminta Komisi C yang membidangi pembangunan untuk menindaklanjuti kepada SKPD mengenai harga satuan agar dilakukan perimbangan karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Tak hanya Masduki Efendi yag

prihatin temuan BPK, Ketua Aspeknas, Slamet Harianto, mengatakan berkaitan dengan temuan BPK menjadi record. Masalah konsultan biasanya merencanakan untuk melebihi volume tidak main-main, atas temuan BPK sangat tinggi. “BPK bukan pengawas keuangan, tapi bikin perkara bagi rekanan,” paparnya.

Terakhir, Ketua Gapensinas, Jailani, mengatakan sebetulnya rekanan tidak boleh takut kepada siapapun asal benar dan harus patuh pada aturan. Kemudian dari SKPD pemilik pekerjaan, harus jelas aturannya.

“Rekanan dinyatakan salah harus punya dasar. Saya kecewa kepada walikota yang berjanji ingin dengan rekanan soal pekerjan langsung (PL) harus diberikan kepada rekanan yang kredibel, jangan diserahkan kepada yang bisa menimbulkan masalah. Sangat mudah kalau kita dekat dengan penguasa,” urainya.

Menanggapi permasalahan yang dihadapi rekanan tersebut, Sekretaris Komisi C, Hamid Rusdi,

berjanji akan mengkomunikasikan agar konsultan perencana dan pengawas harus satu paket.

Politisi dari Partai Gerindra ini, mengatakan tidak ada ditemukan anggota dewan mendapat pekerjaan proyek. “Kedepan tidak akan menerima apapun yang diberikan. Konsultan dilapangan terkesan acak-acakan. Yang paling bertanggungjawab pekerjaan proyek dilapangan adalah dinas teknis,” ujar Hamid Rusdi.

Menutup rapat dengar pendapat, Politisi PDIP, H. Sulaiman mengatakan kedepan berharap ada sinkronisasi agar tidak ada masalah lagi terutama masuk keranah hukum. Ia berjanji akan setia mengawal proses yang diharapkan oleh pihak rekanan.

“Kelemahan rekanan sewaktu ada pemeriksaan BPK tidak pernah meminta berita acara pemeriksaan. Begitu juga tidak ada pembelaan dari dinas teknis kepada rekanan, apakah berupa argumentasi ketika ditemukan permasalahan,” tutupnya. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 201512| JANUARI No. 0522 |2015 TAHUN IV SENIN

No. 0522 | TAHUN IV

15 15

Chelsea Kembali Menjauh dari City LONDON - Chelsea kembali menjauh dari kejaran Manchester City, meski hanya dengan dua poin, menyusul hasil berbeda yang diraih kedua klub pada Sabtu (10/9) malam WIB dalam laga yang berlangsung terpisah.

Chelsea meraih tiga poin dari Newcastle United pada laga di Stamford Bridge, sedangkan Manchester City hanya mendapat satu poin setelah ditahan imbang oleh Everton di Goodison Park. Dengan hasil tersebut, Chelsea mantap di puncak klasemen dengan 49 angka, sedangkan City menguntit di tempat kedua dengan 27 poin.

Pada laga Chelsea versus Newcastle, “The Blues”, menang dua gol tanpa balas. Padahal, Chelsea bermain kurang meyakinkan di awal babak pertama.

Newcastle justru berhasil menghasilkan sejumlah peluang bagus tapi gagal dikonversi menjadi gol. Untunglah menjelang akhir babak pertama, Oscar berhasil membuka keunggulan tim tuan rumah untuk menjadikan skor 1-0 sekaligus menutup jeda pertama. Di babak kedua, Diego Costa memperbesar skor sekaligus menentukan kemenangan ‘Si Biru’ yang bertahan hingga kahir pertandingan.

Menanggapi hasil ini asisten manajer Chelsea, Steve Holland merasa senang.

Dia mengakui,

Chelsea memang tidak bermain bagus meskipun berakhir sebagai pemenang. “Anda harus memberi kredit kepada Newcastle, saya pikir Steve Carver dan Steve Stone memberikan rencana permainan yang bagus hari ini. Kami tidak bermain begitu bagus tapi kami bisa memecah kebuntuan,” ucap Holland.

Dia melanjutkan, “Tim lebih baik di babak kedua dan mengendalikan permainan. Memainkan sepakbola yang bagus di sekitar kotak penalti mereka.

Anda selalu ingin bermain bagus tapi tidak selalu bisa. Hari ini kami menjalani 45 menit di mana kami tidak bermain seperti sepanjang musim ini tapi masih bisa unggul 1-0. Ini penting ketika Anda tidak bermain dengan baik tapi Anda masih bisa memperoleh hasil maksimal.”

Sementara pada laga di Goodison Park, Manchester City hanya bermain imbang 1-1. City sempat unggul lebih dulu berkat gol sundulan kepala Fernandinho, tetapi Everton menyamakan kedudukan lewat sundulan kepala Steven Naismith menyambut bola tendangan bebas

Leighton Baines dari sayap kiri.

Naismith mampu menyambar bola di muka gawang City, yang dikawal oleh Joe Hart.

Pelatih City Manuel Pellegrini menyesalkan kekalahan dari Everton ini. Pada saat bersamaan, dia memuji penampilan tim besutan Roberto Martinez itu, khususnya di babak kedua.

“Di babak pertama, kami mempunyai banyak peluang emas. Di babak kedua, penampilan Everton meningkat dan mempunyai kesepatan untuk menuai hasil imbang dan bisa menuai hasil itu. Jika Anda berkata sejak awal bahwa Anda datang untuk hasil imbang di laga lawatan ke Everton, mungkin ini tak terlalu buruk,” kata Pellegrini.

Dia melanjutkan, “Sangat penting di 25 menit pertama karena jika Anda mencetak gol, lalu itu akan menjadi laga yang berbeda. Kami tidak bisa melakukannya dan Everton bisa berkembang di babak kedua dan itu merupakan pertandingan yang ketat di 35 menit terakhir.

Kami mempunyai banyak peluang, tapi mungkin tak bisa menuntaskannya.”

“Kami tahu sebelum pertandingan, bagian paling berbahaya dari Everton adalah bola mati mereka. Kami bisa berupaya lebih untuk mencetak gol, tapi kami tak melakukannya,” tutupnya. =BBC/ESPN/CAROL AJI

DIEGO COSTA mendapat ucapan selamat dari rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Newcastle United, Sabtu (10/9) malam WIB. Chelsea meraih tiga poin dari hasil kemenangan 2-0 atas Newcastle United.

AC Milan ditahan imbang 1-1 oleh Torino pada lanjutan Serie A Italia yang berlangsung di Olimpico Turin, Minggu (11/1) dini hari WIB.

SERIE A

Milan Tak Kunjung Menang di 2015 TURIN - AC Milan hanya membawa pulang satu poin saat bertandang ke Kota Turin, setelah ditahan imbang 1-1 oleh tuan ruman Torino pada lanjutan Liga Serie A Italia Olimpico Turin, Minggu (11/1) dini hari WIB. Artinya pada 2015 ini, Milan belum memetik kemenangan setelah menelan kekalahan dari Sassuolo pada laga pertama tahun ini.

Pada laga tersebut, Milan sudah bisa unggul saat pertandingan berjalan tiga menit melalui tendangan penalti. Berawal Jeremy Menez yang dilanggar oleh Kamil Glik di kotak penalti, wasit menunjuk titik putih.

Menez yang menjadi eksekutor mampu menunaikan tugasnya dengan sempurna, I Diavolo Rosso pun unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Torino langsung tersengat. Mereka berturut-turut mengancam gawang Milan yang dikawal Diego Lopez. Alexander Farnerud mendapatkan peluang pada menit kedelapan. Tapi, sepakannya dari luar kotak penalti masih belum bisa menembus gawang Milan.

Fabio Quagliarella mendapatkan kans dua menit kemudian. Menerima umpan Farnerud, sepakan kaki kiri Quagliarella juga masih belum membuahkan hasil. Milan membalas pada menit ke-12. Tendangan Sulley Muntari melakukan tendangan spekulasi memanfaatkan umpan dari Riccardo Montolivo masih belum membuahkan hasil. Torino mengancam di menit ke-31. Sundulan Matteo Darmian menyambut umpan silang Giuseppe Vives masih membentur tiang.

Petaka bagi Milan terjadi

pada masa injury time babak pertama. De Sciglio mendapatkan kartu kuning kedua, hingga harus bermain dengan 10 pemain. Unggul jumlah pemain di atas lapangan, Torino bisa menguasai permainan.

Peluang-peluang tim asal Turin ini masih belum mampu membobol gawang Milan.

Kebuntuan itu akhirnya pecah pada menit ke-81. Lewat sebuah sepak pojok, Torino membobol gawang Milan.

Umpan silang Bruno Peres, berhasil ditanduk oleh Glik. Di sisa pertandingan tidak ada lagi gol tambahan, pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Dengan tambahan satu angka ini, Milan ada di posisi tujuh klasemen dengan raihan 26 poin. Sementara itu, Torino ada di posisi 13 dengan koleksi 19 poin.

Menanggapi hasil ini, bek Rossoneri, Ignazio Abate, menilai bahwa Il Toro memang layak mendapatkan poin.

Pasalnya, Milan kalah jauh dari Torino jika dilihat secara statistik. Torino menguasai bola hingga 65 persen, 26 kali melepaskan percobaan, dan lima di antaranya tepat sasaran.

Sementara Milan, melakukan delapan percobaan dan cuma satu yang menemui bidang.

Satu-satunya sepakan tepat sasaran itu adalah tendangan penalti Menez.

“Kami tak bisa mempertahankan keunggulan dan Torino layak mendapat angka. Kami kehiliangan suatu hal dalam hal mentalitas. Setelah memimpin dalam dua pertandingan terakhir, kami seharusnya bisa mengemas kemenangan. Kami harus memperbaiki ini,” ucap Abate. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 CHELSEA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

KORAN MADURA

16

KEMBALI MENJAUH DARI KEJARAN MANCHESTER CITY

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

BARCELONA

Enrique Siap Mundur Pelatih Barcelona Luis Enrique memastikan bahwa dia akan mundur dengan sendirinya jika tak lagi dipercaya oleh para pemainnya.

Kekacauan sedang Gareth Bale melepaskan tendangan bebas ke gawang Espanyol yang berbuah gol kedua Madrid.

Luis Enrique, Pelatih Barcelona

Madrid

Mengamuk Bekuk Espanyol Tigal Gol Tanpa Balas

GARETH BALE

terjadi di Barca menyusul mundurnya Direktur Olahraga, Andoni Zubizaretta, dan wakilnya, Carlos Puyol.

Setelah itu muncul lagi kabar bahwa suasana ruang ganti memanas karena ketidakuran sang megabintang, Lionel Messi, dengan Enrique, yang diawali dengan dibangkucadangkannya Messi pekan lalu di kandang Real Sociedad.

Messi pun diklaim sudah meminta kepada presiden Barca, Josep Bartomeu, untuk memecat Enrique, meski kemudian Bartomeu membantah kabar tersebut.

“Saya selalu bekerja 100 persen setiap harinya tapi saya bisa pastikan bahwa saya akan mundur jika memang para pemain tak mendukung saya lagi. Tapi hal itu tidak pernah terjadi sepanjang karier saya sebagai pelatih. Para pemain dan juga staf pelatih, kami tidak pernah terlibat dalam hal seperti ini,” ujarnya.=ESPN/CAROL AJI

MADRID - Real Madrid mengamuk saat menjamu Espanyol pada lanjutan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Sabtu (9/1) malam WIB. Mereka menyikat tim tamu dengan tiga gol tanpa balas. Ini adalah kemenangan pertama El Real pada 2015, sekaligus mengakhiri dua kekalahan beruntun sebelumnya masing-masing dari Valencia (1-2) di La Liga dan Atletico Madrid (0-2) di Copa del Rey. Dengan tambahan tiga poin ini, anak-anak asuh Carlo Ancelotti itu kokoh di puncak klasemen sementara dengan jarak empat poin dari Barcelona di tempat kedua.

Barcelona akan mempertipis jarak, bila mampu mengatasi lawan berat Atletico Madrid pada laga di Camp Nou, Minggu (11/1) yang masih berlangsung saat berita ini diturunkan.

Pada laga itu, Madrid unggul 2-0 atas Espanyol di babak pertama lewat gol-gol James Rodriguez dan Gareth Bale. Madrid bermain dengan 10 orang usai Fabio Coentrao

mendapat kartu merah di menit ke-53. Tapi “Los Blancos” justru bisa mendapat gol ketiganya lewat Nacho Fernandez di babak kedua. El Real pun kokoh di puncak klasemen dengan 42 poin dari 17 laga. Sementara itu Espanyol ada di urutan ke10 dengan 20 poin.

Kemenangan ini disambut gembira oleh para pemain Madrid, seperti diakui gelandang muda mereka, Isco. “Hari ini segalanya berjalan baik. Kami senang dengan kemenangan ini dan bisa menang lagi untuk kembali ke jalur yang benar. Kami harus tampil terus seperti ini di liga dan jika tim terpeleset maka itu akan lebih baik,” kata Isco.

Sedangkan pelatih Espanyol, Sergio Gonzalez, menyatakan bahwa sulit bagi tim besutannya untuk melawan El Real yang sedang marah menyusul dua kekalahan beruntun sebelumnya. “Saat Anda membiarkan tiga gol masuk, Anda tak bisa puas. Madrid merupakan tim yang sedang marah. Kami sudah mencoba yang terbaik, tapi kami tak bisa mencetak gol,” kata Sergio.

Dia melanjutkan, “Kami harus melupakan laga hari ini dan berpikir mengenai laga hari Selasa saat melawan Valencia. Kami akan melihat starter XI terbaik. Ini adalah waktunya untuk memikirkan itu (Valencia).”=ESPN/CAROL AJI

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

4SENIN 12 Januari 2015 No. 0522 | TAHUN IV

Seleksi Ketat Manajemen Pulangkan Tomy Pranata

170 Pelajar Terjaring Razia

BANGKALAN | M

MADURA SPORT | o

SAMPANG | K

8 Raperda Warisan DPRD Periode 2009-2014 No

Tersentuh 7 Raperda Prolegda 2015 Usulan Dewan No

Raperda

Baru

1

Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan

2

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dukungan Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupten Sumenep

Ubah

17

Ada Camat Tak Tahu Data Penerima BSPS

Raperda Warisan Belum

Status Raperda

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

Instansi terkait

Ubah Dispendukcapil

Target Keterangan Penyampaian

2015

Propeda 2015 (Usulan Komisi A)

2015

Usulan yang belum terbahas di Prolegda 2014 (Komisi B)

Baru

Bappeda dan instansi terkait

2015

Propeda 2015 (usulan Komisi B)

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Baru

DPPKA

2015

Propeda (Usulan Komisi B)

Kepelabuhan

Baru

Dinas Perhubungan

2015

Propeda (Usulan Komisi C)

Baru

ESDM

3

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

4

5

6

Kesejahteraan Lanjut Usia

Baru

Dinsos

2015

Usulan yang belum dibahas di Prolegda 2014 (Komisi D)

7

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Baru

Dinsos

2015

Propeda (Usulan Komisi D)

Raperda

Usulan

Tahun

1

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Non Logam, dan Bantuan

Kantor ESDM

2012

2

Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Bagian Organisasi Setda Sumenep

2013

3

Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Bagian Organisasi Setda Sumenep

2013

4

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Bagian Organisasi Setda Sumenep

2014

5

Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 20142024

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

2014

6

Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Sumenep

PU. Cipta Karya dan Tata Ruang

2014

7

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru, dan Manding Tahun 2014-2024

PU. Cipta Karya dan Tata Ruang

2014

8

Wilayah Detail Tata Ruang Perkotaan Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango, dan Gapura tahun 2014-2024

PU. Cipta Karya dan Tata Ruang

2014

SUMENEP – Delapan raperda warisan anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014 hingga saat ini belum tersentuh. Meskipun Badan Legislasi (Baleg) DPRD telah menetapkan tujuh raperda yang akan dimasukkan ke prolegda tahun 2015, namun tidak menyentuh delapan raperda tersebut.

Delapan raperda yang tidak terbahas di tahun 2014, yaitu Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Non Logam, dan Bantuan; Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Raperda Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah; Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2024; Raperda Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Sumenep; Raperda Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding tahun 2014-2024; dan Raperda Wilayah Detail Tata Ruang Perkotaan Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango, dan Gapura tahun 2014-2024.

Ketua Baleg DPRD Sumenep, Iskandar mengatakan, sesuai hasil rapat yang dilakukan internal Baleg ada tujuh raperda yang telah disetujui akan dimasukkan ke prolegda tahun 2015.

Tujuh raperda yang dimaksud, yaitu Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dukungan Daerah dalam Penyelenggaraankegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupten Sumenep; Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR); Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah; Raperda Kepelabuhan; Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia; dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. ”Ketujuh raperda itu merupakan prakarsa DPRD dari setiap komisi, itu baru semua dan sudah disepakati. Sementara raperda yang telah mas-

uk prolegda tahun 2014 lalu, masih belum kita tawarkan,” kata Iskandar.

Menurut politisi PAN itu, ada dua kemungkinan mengenai pembahasan raperda yang belum tuntas pada tahun 2014.

Yakni, dimasukkan ke prolegda tahun 2015, dan jika tidak memungkinkan akan ditangguhkan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. ”Kalau masalah dimasukkan atau tidak, ini semua tergantung kesepakatan di intenal Baleg nantinya, besok (hari ini) kami akan melakukan rapat lagi,” terangnya, Minggu (11/1).

Namun, dilihat dari segi peran dan fungsinya, delapan raperda terancam tidak akan dimasukkan ke prolegda tahun 2015. ”Pada tahun 2015 ini, kami lebih fokus terhadap raperda yang bisa mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Namun, sekali lagi kalau raperda itu mendorong peningkatan PAD, bisa saja dibahas nantinya.

Namun itu masih kami tawarkan lagi,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Hukum Setkab Sumenep, Setiawan Karyadi.

Dirinya saat ini sudah menyiapkan usulan raperda yang akan diusulkan dari eksekutif yang akan dimasukkan ke prolegda tahun 2015. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN B BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

MADURA

B

KESULITAN PENUHI PERMINTAAN. Warga mengolah ikan untuk dijadikan ikan kering asinan dan tawar, di Kampung nelayan Desa Branta Pesisir, Tlanakan, Pamekasan, Jatim. Dalam beberapa hari terakhir, nelayan di daerah itu, kesulitan memenuhi permintaan pasar, karena terkendala musim angin kencang dan ombak besar.

Bupati Kantongi Rapor Merah Pejabat Pemkab Masih Mencari Konsep Lelang Jabatan ala Joko Widodo PAMEKASAN – Setiap pimpinan tentunya ingin mempunyai bawahan yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Tidak terkecuali Bupati Pamekasan, Ach Syafii, yang dari hasil evaluasinya selama ini sudah menemukan beberapa nama pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pamekasan, yang kinerjanya dinilai kurang baik (merah).

Saat dikonfirmasi tentang hasil evaluasinya itu, Bupati Syafii tidak mau menyebutkan siapa saja yang dinilai merah kinerjanya. Dengan alasan, karena tidak pantas untuk dibuka ke publik, namun pihaknya tetap akan

mengambil langkah tegas dengan berencana melakukan pergeseran sejumlah pejabat SKPD di Pamekasan, dalam waktu dekat.

Namun sayang, politisi Partai Demokrat ini, tidak memberikan kepastian kapan waktu para

pejabat tersebut dipindahkan dari kedudukannya dan digantikan pejabat yang baru. Pihaknya hanya mengatakan bahwa mutasi yang akan dilakukannya tinggal menyelesaikan proses evaluasi.

“Sampai saat ini sedang dievaluasi dan sudah berjalan cukup lama. Soal mutasi bisa dalam pekan ini, bulan ini atau bulan depan kita tunggu tanggal mainnya saja, yang jelas pergantiannya tetap di tahun 2015 ini,” kata Bupati Syafii.

Syafii menjelaskan, pada mutasi tahun ini akan banyak kemungkinan promosi jabatan di setiap SKPD. Namun juga banyak

pejabat yang kinerjanya buruk bakal dipindah ke jabatan yang tidak strategis. Dengan harapan, apa yang menjadi programnya bisa berjalan dengan baik.

Selain rapor merah pejabat, Bupati Syafii juga mengaku mengantongi beberapa pejabat yang dinilai baik kinerjanya selama ini sehingga layak untuk promosi.

Selain itu, pihaknya juga menemukan beberapa pejabat yang masuk kategori lampu kuning atau peringatan. Yang artinya, bila tidak memperbaiki kinerjanya, bakal masuk di zona merah.

“Yang jelas ada yang merah, kuning, dan ada yang juga hijau.

Semua serba mungkin, kita lihat saja nanti. Kalau kita tunjuk hidung siapa pejabat itu, rasanya tidak pantas,” ungkapnya.

Bupati Syaffi menambahkan, wacana lelang jabatan dipastikan masih belum bisa dilaksanakan pada proses mutasi pejabat tahun 2015 ini. Sebab pihaknya masih mencari konsep yang terukur dalam pelaksanaan lelang jabatan sebagaimana dilakukan mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. “Untuk lelang jabatan masih kita cari konsepnya, tidak bisa serta-merta dilaksanakan,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

C

KESEHATAN

Ribuan Warga Miskin Belum Terjamin PAMEKASAN – Jaminan kesehatan warga miskin menjadi program pemerintah mulai di tingkat pusat hingga daerah, namun di Kabupaten Pamekasan masih ada ribuan warga miskin yang kesehatannya belum terjamin.

Umumnya, hal itu disebabkan persoalan administrasi, mulai dari warga miskin yang tidak mempunyai nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan beda nama antara data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dengan data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pamekasan.

Data di Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011, yang dikantongi pemerintah daerah setempat, warga miskin di Kabupaten Pamekasan sebanyak 495.396 jiwa. Sebanyak 463.559 jiwa dari warga miskin tersebut kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat, yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebanyak 24.466 warga miskin, jaminan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Sebanyak 1.372 jiwa sudah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sudah tidak masuk kategori miskin.

Merujuk dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa warga miskin di Kabupaten Pamekasan yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah sebanyak 5.

999 jiwa. Dengan rincian, 5.941 jiwa belum mempunyai NIK, 38 jiwa belum ada nomor KK, dan 20 jiwa beda nama antara Dispendukcapil dengan Bappeda.

Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Alwi Beq mengatakan ribuan warga miskin yang kesehatannya belum ada jaminan karena persoalan adiministrasi kependudukan akan segera diproses bekerjasama dengan kepala desa yang bersangkutan. =ALI SYAHRONI/RAH

PROYEK. Pengerjaan Stadion senilai Rp 27 miliar di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, salah satu pengerjaan proyek yang dijadwal ulang tahun 2015 ini

Rp 172 M Anggaran 2014 Tak Terserap BPKA Menerima Laporan Kegiatan Masing-masing SKPD PAMEKASAN – Pada tahun 2014 lalu banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diwajibkan bagi rekanan.

Dari hasil evaluasi serapan anggaran tahun 2014 senilai Rp 172 miliar tidak terserap, sehingga kegiatannya akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini.

Hal itu disampaikan Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan aset (BPKA) Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pamekasan, Taufikurahman. Menurutnya, laporan kegiatan dari masing-masing satuan kerja daerah (SKPD) di kabupaten Pamekasan telah diterima BPKA. Dari laporan tersebut, ada banyak kegiatan utamanya pengerjaan fisik yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2014,

sehingga harus dijadwal ulang di tahun ini. Sebagian sudah ada yang dikerjakan tapi belum selesai sehingga masuk Daftar Isian Pelaksanaan lanjutan (DIP-L).

Pihaknya tidak menyebutkan rincian jumlah kegiatan yang dijadwal ulang dan DIP-L tersebut.

Kecuali hanya menyebutkan nilai anggaran yang masuk dalam daftar jadwal ulang sebesar Rp 43 miliar, sedang yang DIP-L sebesar

Rp 129 miliar.

“Jadi, total anggaran tahun 2014 yang pengerjaannya akan dilaksanakan tahun ini sebesar Rp 172 miliar. Kebanyakan itu adalah proyek fisik, yang gagal lelang lelang karena terkendala dengan SBU rekanan, sehingga baru bisa dikerjakan tahun ini,” Kata Taufik.

Sebagian kegiatan yang masuk dalam jadwal ulang sudah dimasukkan dalam kegiatan APBD 2015 ini. Sementara untuk yang DIP-L, pihaknya masih menunggu hasil klarifikasi dari SKPD yang bersangkutan.

Dalam klarifikasi itu, SKPD akan menjelaskan secara detail.

“Pekan ini dinas yang bersangkutan, kami undang untuk menjelaskan kepada kami,” ungkapnya.

Catatan Koran Madura, proyek fisik yang akan dijadwal ulang, yaitu pembangunan lanjutan sport center tahap dua. Tahun 2014 ini pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran Rp 27 miliar. Untuk pemasangan pagar taman Arek Lancor disiapkan dana sebesar Rp 700 juta. Proyek tambatan perahu dengan dana sebesar Rp 750 juta, untuk membangun tambatan sepanjang 70 meter.

Pembangunan tiga kantor pemerintahan, dengan anggaran seluruhnya mencapai 7,6 miliar.

Dengan rincian, kantor Bappeda dianggarkan sebesar Rp 2, 5 miliar, kantor Dinkes Rp 2,6 miliar, dan kantor Kecamatan Palengaan, sebesar Rp 2, 5 miliar. =ALI SYAHRONI/RAH

D

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

LEGISLATIF

DPRD Agendakan Pengesahan Dua Raperda

HARU. Mengiringi keberangkatan AKBP Nanang Chadarusman menuju jabatan barunya sebagai Kabag Binkar Polda Jatim

Ada Pimpinan Baru di Polres Serah Terima Jabatan Kapolres Diwarnai Gerimis Air Mata PAMEKASAN – Setelah 3 tahun lebih mengomando Polres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, dipromosikan naik jabatan sebagai Kabag Binkar Polda Jatim.

Posisinya digantikan oleh AKBP Sugeng Muntaha. Sebagai Kapolres baru Kabupaten Pamekasan.

Suasana haru mewarnai serah terima jabatan Kapolres Pamekasan. Ketika AKBP Nanang dan istrinya dilepas dari Polres Pamekasan, meninggalkan Mapolres setempat. Sejumlah anggota yang berdiri berbaris memanjang ke belakang, terlihat sedih, terutama kaum ibu-ibu, Sabtu (10/1).

AKBP Nanang Chadarusman keluar dari mako polres dengan wajah sendu. Sementara istri kapolres wajahnya menunduk. Dari kedua matanya nampak berkacakaca menahan keharuan, seakan tak kuasa berpisah karena selama

ini sudah akrab dan seperti saudara.

Kemudian Nanang Chadarusman dan istri didampingi Kapolres Pamekasan, AKB Sugeng Muntaha dan istrinya, Rusdiyanti, berjalan menyalami anggota yang berdiri sambil sesekali Nanang memeluk tubuh anggota.

“Selamat jalan Pak, semoga di tempat yang baru nanti, Bapak tidak mendapat hambatan,” kata salah seorang anggota. Nanang pun mengangguk.

AKPB Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rekan

media, yang selama ini banyak membantu Polres Pamekasan, dalam hal menyampaikan informasi dan masukan, bagaimana polres menindak lanjuti setiap laporan kejadian.

“Selaku pimpinan kapolres dan secara pribadi, saya mohon maaf kepada masyarakat Pamekasan, yang belum terlayani secara maksimal. Dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah membantu polres dalam menjaga kamtibmas,” kata Nanang Chadarusman.

Lanjut Nanang, pihaknya juga mohon pamit untuk melaksanakan tugas di tempat baru di Polda Jatim. Untuk permasalahan yang belum sempat terselesaikan dan menjadi tanggung jawab dirinya, pihaknya berharap akan ditangani dan dituntaskan pejabat pengganti dirinya.

Sementara itu, mantan Analis

Kebijakan Polda Jatim, yang kini menjabat Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha mengatakan pihaknya berharap dirinya melaksanakan tugasnya di Pamekasan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan melihat program yang dibuat polres untuk dilanjutkan.

“Kita akan mempelajari situasi kamtibmas secara umum dan kita sudah mendapat penjelasan dari kapolres sebelumnya. Apa masalahnya dan kendalanya,” kata Sugeng Muntaha.

Tambah AKBP Sugeng, untuk pelayanan yang kurang akan ditingkatkan. Pihaknya juga berharap ada terobosan baru. Tidak hanya pimpinan, anggota dan tokoh serta masyarakat, pemerintahan juga akan dimintai pendapat menyangkut kamtibmas di Pamekasan. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengagendakan pengesahan dua rancangan peraturan daerah (reperda), dalam waktu dekat ini. Dua Raperda tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan dan revisi tentang Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau Pamekasan.

Dua raperda tersebut, kata Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, sudah mendapatkan persetujuan dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ditandatangani Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tinggal pemerintah Kabupaten pamekasan mengajukan jadwal pengesahan.

Menurut Hosnan, jika pemerintah cepat mengajukan permohonan pengesahan raperda tersebut. Maka raperda tersebut segera diundangkan dan bisa diterapkan dalam waktu dekat ini.

Menurut Hosnan, untuk raperda Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan, adalah landasan hukum bagi penggiat seni dan budaya serta masyarakat umum, did alam melaksanakan sebuah kegiatan. Sebab dalam raperda tersebut, juga ada ketentuan penyelenggaraan hiburan, seni, dan budaya yang tidak diperbolehkan.

Sehingga penggiat seni meminta agar raperda itu segera disahkan menjadi perda.

Karena selama ini penyelenggaraan hiburan masih belum jelas payung hukumnya.

Dan penggiat seni merasa terpasung.

Politisi Partai Amanah Nasional ([PAN) ini menambahkan, raperda Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan ini berbeda dengan peraturan bupati (perbup) tentang penyelenggaraan hiburan karaoke.

Perbup tersebut hanya lebih fokus kepada penyelenggaraan hiburan karaoke, sementara perda pengaturannya lebih luas lagi. =Fakih Amyal/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

E

TAK TERAWAT. Salah satu bangunan aset Pemkab Pamekasan di Jl Ronggosukowati tidak dimanfaatkan

PAMEKASAN – Setelah tidak dimanfaatkan, aset gedung di Jl Ronggosukowati Pamekasan, yang merupakan bekas galeri Disperindag telah disarankan agar digunakan sebagai Basecamp salah satu Program SKPD, dalam mencetak pengusaha muda, namun perintah itu diabaikan.

Akibat pengabaian instruksi dari orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu, bangunan tersebut terkesan tanpa perawatan, terlihat tidak pernah dihuni karena tampak banyak tanaman liar yang dibiarkan tanpa pembersihan.

Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang yang dihasilkan oleh

Perintah Pemanfaatan Aset Diabaikan Pengusaha Muda Seharusnya Punya Basecamp Dharma Wanita Persatuan Pamekasan. Namun, yang terjadi saat ini, aset milik Pemkab Pamekasan tersebut selalu tertutup sepanjang hari, tanpa aktivitas.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pihaknya sudah memerintahkan agar bangunan itu dimanfaatkan untuk tempat kegiatan calon-calon pengusaha muda, agar tidak muncul muncul kesan ada pembiaran terhadap aset milik Pemkab Pamekasan sendiri.

Menurutnya gedung yang juga

showroom produk-produk asli Pamekasan itu pernah disarankan untuk basecamp peserta kompetisi calon pengusaha muda Pamekasan yang digelar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsonakertrans) setempat.

Program yang targetkan untuk menciptakan pengusahapengusaha muda Pamekasan itu, seharusnya punya basecamp khusus untuk merencanakan dan menggelar segala kegiatan program tersebut di gedung tersebut. Sebab dengan adanya gedung

khusus, dapat memudahkan koordinasi antar penyelenggara maupun peserta.

“Saya pernah perintahkan ke teman-teman agar bekas showroom Disperindag itu dijadikan Basecam peserta diklat calon pengusaha muda itu, agar ada tempat bagi mereka untuk benar-benar tumbuh jadi pengusaha,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Sayangnya, Bupati Ach Syafii tidak menjelaskan secara detail kepada siapa instruksinya itu dilayangkan. Selain itu, Bupati

Syafii mengaku tidak menerima pemberitahuan apa pun, mengenai alasan perintahnya yang tidak dilakukan, yang diketahui hanyalah gedung tersebut terlihat tidak terawat.

“Saya belum dapat laporan, sehingga kurang tahu kenapa sampai sekarang tetap tidak dipakai, padahal sebelumnya sudah saya perintahkan untuk kantornya kegiatan enterpreneur muda Pamekasan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO F F

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

Sumenep

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

KRIMINALITAS

Sindikat Curanmor Kepulauan Dibekuk Warga menunjukkan tandon pengembangan air bersih di Kecamatan Dungkek. Proyek BPWS Sumenep itu ditengarai menyimpang.

KEJANGGALAN PROYEK BPWS

Komisi C: Laporkan pada Penegak Hukum SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Moh. Ramzi, menyarankan masyarakat untuk melapor kepada penegak hukum jika memang telah menemukan bukti kuat dugaan penyimpangan dalam proyek Pengembangan Air Bersih di Kecamatan Dungkek. ”Kalau memang sudah ditemukan adanya indikasi yang melawan hukum atau tidak sesuai dengan juknis, silakan laporkan saja pada kejaksaan atau kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum. Sehingga, kasus tersebut tidak hanya jadi wacana yang tak berarti,” katanya.

Hal itu menyikapi pemberitaan dugaan penyimpangan proyek Badan Pengembangan Wilayah

Suramadu (BPWS) Sumenep senilai 5.147.580.900 itu. Pasalnya, proyek yang digarap PT Saburnaya ditengarai sarat permainan.

Kejanggalan proyek tersebut, sampai saat ini pelaksanaannya belum selesai, padahal mestinya sudah tuntas pada 31 Desember 2014 karena bukan proyek tahun jamak (multi years).

Realisasi pencairan anggaran pekerjaan proyek tersebut juga dikabarkan sudah cair seratus persen.

Tidak hanya itu, laporan pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan proyek miliaran rupiah itu juga telah selesai.

Dengan dilaporkannya kasus tersebut kepada penegak perda, diharapkan rekanan yang lain dalam mengerjakan proyek lebih hati-hati.

”Ini kan bagian dari upaya untuk mengawal program pemerintah, jadi kami juga sangat mendukungnya,” terangnya.

Sementara Humas BPWS Faisal Yassir Arifin mengklaim pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan juknis yang ada. ”Prisipnya, kami selalu mengedepankan upaya yang sistemik, prosedural, dan sesuai aturan yang ada,” katanya.

Dirinya menyambut baik kritikan yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumenep. Sebab, kritikan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian wakil rakyat. ”Kami malah senang adanya kritikan itu. Jika memang dicurigai ada permaian silakan saja dibongkar,” tegasnya. =JUNAEDI/MK

BBM

Pendirian Dua APMS Proses Izin SUMENEP - Rencana penambahan enam Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di beberapa kepulauan hingga kini masih belum selesai. Setidaknya, masih ada dua APMS yang belum selesai proses izinnya ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep.

Kepala BPPT Kabupaten Sumenep, Herman Purnomo mengatakan, dari enam APMS yang akan dibangun di sejumlah kepulauan di Sumenep masih ada dua APMS belum selesai proses izinnya, yaitu rencana pembangunan APMS di Kepulauan/ Kecamatan Raas dan Masalembu.

Namun begitu, imbuhnya, permohonan izin dari keduanya sudah

masuk kepada BPPT. Khusus untuk yang Kepulauan/Kecamatan Masalembu saat ini sudah tinggal menunggu izin gangguannya. “Kalau yang Raas kemarin lambatnya karena dari Pertamina, tentang denah dan konstruksinya,” tandasnya.

Sementara empat APMS lainnya, menurut Herman sudah keluar izinnya beberapa bulan yang lalu.

Keempat APMS yang sudah tuntas proses izinnya, adalah di Kepulauan/Kecamatan Arjasa dua dan Sapeken dua. “Kalau yang Sapeken bulan Desember kemarin. Yang Arjasa, bulan November atau Oktober yang lalu sudah,” tuturnya.

Meski demikian, Herman menekankan agar para pengusaha APMS

selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Sejauh ini, ia mengaku belum mengetahui, apakah keempat APMS yang telah selesai proses izinnya tersebut sudah mendapat kiriman dari Pertamina atau tidak. “Yang jelas, kalau dari Pemkab sendiri sudah selesai. Tinggal dari Pertamina. Karena programnya Pertamina,” katanya.

Ia berharap, ketika keenam tambahan APMS itu beroprasi, para pengusaha APMS bisa bersaing secara sehat. Karena menurutnya, berdasarkan hasil rapat Forpimda, setiap APMS harus menjual BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Artinya, permainan yang lama itu dihilangkan,” tukasnya. =FATHOL ALIF

SUMENEP Mustar alias Atang (16), warga Desa Kalikatak, Kecamatan Kangaian, Pulau Kangean, harus berurusan dengan aparat kepolisian setempat.

Pasalnya, Mustar ditengarai menjadi penadah motor hasil kejahatan.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, penangkapan Mustar alias Atang bermula dari laporan warga setempat. Perbuatan yang dilakukan oleh Mustar meresahkan sejumlah warga sehingga dilaporkan kepada polisi.

Berdasarkan laporan warga, pihak kepolisian setempat langsung mengembangkan dan pada akhirnya berhasil membekuk Mustar alias Atang di Desa Duko, Kecamatan Kangaian, Jumat (9/1) sekitar pukul 22.00 WIB. Mustar ditangkap saat sedang berkunjung ke salah satu rumah familinya.

Saat penyergapan berlangsung, Mustar atau Atang tidak melakukan perlawanan sedikitpun.

Sehingga petugas tidak perlu mengeluarkan tenaga yang cukup banyak.

Setelah itu, Mustar atau Atang langsung dibawa ke Mapolsek Kangean untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar anggota saya telah membekuk gembong

motor di Pulau Kangean, saat ini pelakunya sudah ditahan di Polsek setempat, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Iptu I Gede Pranata Wiguna, Kasat Reskrim Polres Sumenep.

Dikatakan, aksi yang dilakukan oleh Atang telah dilaporkan oleh warga setempat sejak pertengahan tahun 2014 lalu. Bahkan, Atang sejak tahun 2014 sudah ditetapkan sebagai target operasi (TO).

Hanya saja, pada saat pihak kepolisian mau meringkus Atang selalu gagal.

Sebab, di daerahnya Atang dikenal sebagai orang yang sangat lincah dan licin. "Walaupun mereka terkenal lincah, namun akhirnya kami dapat membekuknya," terang Gede.

Menananggapi hal itu, salah satu tokoh masyarakat setempat Moh. Yunus mengaku sangat bangga. Karena selama ini di pulau tersebut sangat resah dengan maraknya aksi pencurian motor, sehingga dengan tertangkapnya gembong motor tersebut, diharapkan pencurian motor di kepulauan akan reda.

Oleh sebab itu, dirinya berharap agar pihak kepolisian bisa mengembangkan kasus tersebut.

Sebab, dirinya yakin Atang dalam menjalankan aksi bejatnya itu tidak sendirian. "Kami senang petugas bisa membekuk gembong motor curian.

Kami harap pihak kepilisoan serius menangani kasus tersebut hingga tuntas," terangnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

G

PENGAWASAN PENYALURAN RASKIN

Pemerintah Belum Punya Cara SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep, mengaku belum memiliki cara agar bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) benar-benar bisa dirasakan oleh yang membutuhkannya. Pasalnya, Pemkab tidak mungkin mengawasi sampai ke masing-masing desa.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi menuturkan, dari tahun ke tahun penyelewengan raskin di Sumenep mengalami penurunan. Namun begitu, ia

mengakui bahwa penyelewengan raskin masih kerap terjadi.

"Kesulitannya memang selama ini ada di pengawasan.

Karena kita tidak mungkin mengawasi masing-masing desa.

Memang kami masih mencaricari cara agar beras itu sampai kepada masyarakat," ujarnya saat diminta evaluasinya terhadap pola pendistribusian raskin selama tahun 2014.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menuturkan bahwa yang paling rentang terjadi

penyelewengan ialah raskin bagi masyarakat kepulauan. Menurutnya, pola pendistribusian raskin ke kepulauan tahun 2015 perlu ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Dikatakan Hanafi, untuk tahun 2015, pendistribusian raskin dari Bulog sampai ke balai desa akan diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, penyaluran raskin melalui pihak ketiga tersebut hanya untuk ke kepulauan. "Hanya yang ke kepulauan saja. Karena kalau di daratan selama ini masih

lancar-lancar saja," ucapnya.

Menurutnya, pihak ketiga yang akan ditugaskan menjadi distributor raskin ke kepulauan akan diambil dari unsur swasta dan dari masing-masing zona.

"Anggarannya dari Pemkab. Nanti Pemkab yang akan memfasilitasi sampai di balai desa. Paling tidak ke balai desa dulu," tandasnya.

Dengan dipihakkatigakan, ia yakin tingkat penyelewengan beras raskin akan turun. Karena menurutnya, pengawasan pemerintah nantinya akan semakin mudah.

"Kalau ada laporan mengenai penyelewengan, kita tinggal melaporkan pihak ketiga itu," lanjutnya.

Meski begitu, ia mengaku persoalan pendistribusian beras akan sepenuhnya terselesaikan.

Pasalnya, Hanafi melanjutkan, Pemkab masih belum menemukan cara mengawasi penyaluran raskin dari balai desa ke masyarakat. "Jadi persoalannya memang ada di pengawasan.

Karena kita tidak mungkin mengawasi masing-masing desa," tegasnya. =FATHOL ALIF

PKB-PPP Belum Tentukan Calon Beredar Stiker Pasangan Bakal Calon Soengkono-Ramdlan Siraj SUMENEP – Alat peraga sejumlah bakal calon bupati Sumenep mulai bertebaran, termasuk baliho Bupati A. Busyro Karim yang dinilai politis. Namun, hingga saat ini, Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan calon yang akan berlaga dalam Pemilihan Bupati Sumenep periode 20152020. ”Setahu saya, (perbincangan) internal PKB masih belum mengarah ke sana (pencaloan).

Namun pada intinya, siapa pun boleh dicalonkan oleh PKB sebagai cabup (calon bupati) yang penting memiliki integritas,” kata kader PKB, Abrori Mannan.

Menurut politisi PKB asal Kecamatan Pragaan itu, dalam menentukan calon yang bakal diusung dalam bursa pilkada, semua partai mempunyai mekanisme, termasuk PKB. Biasanya, kata Abrori, salah satu mekanisme yang dilakukan adalah dengan melakukan survei.

Kemudian dari hasil survei tersebut akan dilakukan ranking, orang yang paling tinggi popularitasnya dan memenuhi kriteria, bakal diusung oleh partai nantinya. ”Artinya, untuk penentuan figure itu masih membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga, tidak bisa sembarangan ditentukan,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPC PPP Sumenep, Ahmad Salim. Walupun dirinya menjabat sebagai wakil ketua, namun masih belum bisa memberikan keterangan figur yang akan diusung partainya pada pesta demokrasi tingkat kabupaten.

”Sesuai mekanisme yang ada, penentuan calon itu dilakukan melalui rapat di internal partai.

Salah satunya yakni melalui kesepakatan yang melibatkan pengurus anak cabang (PAC) di tingkat kecamatan. Namun, hingga saat ini masih belum dilakukan,” katanya.

Kendati demikian, partainya lebih mengutamakan kader partai dibandingkan non kader. ”Pada intinya siapa saja boleh berangkat dari PPP, namun kalau bukan kader partai, harus siap untuk menjadi kader partai dan harus menaati semua aturan yang ada,” ungkapnya.

Saat ini, sejumlah nama mulai digadang-gadang sebagai bakal calon Bupati Sumenep periode 2015-2020, yaitu A. Busyro Karim (Bupati Sumenep periode 20102015, Ketua DPC PKB Sumenep), Azasi Hasan (Bankir/Mantan Cabup 2010-2015), Abd. Aziz Syalim Syabibie (Mantan Sekretaris DPC PBR Sumenep/Mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep/Pengusaha/Politisi Partai NasDem), Badrus Samsi (Ketua DPD PAN Sumenep/Wirausahawan), Ikhsan Rofii (Profesional/ Pengusaha).

Ilyasi Siradj (Mantan DPR

Jatim/Anggota DPRD Jatim PKB dua periode/Bendahara DPW PKB Jatim).

BEREDAR DI FACEBOOK. Stiker pasangan bakal calon Bupati Soengkono Sidik dan Wakil Bupati Moh. Ramdlan Siraj yang beredar di jejaring sosial facebook. Gambar tersebut diunggah di grup “Sumenep Baru” oleh akun bernama Rudi Risdiyanto, Minggu (11/1).

RI PKB/Mantan Ketua PCNU Sumenep/Mantan Cabup 20102015/Ketua DPC Partai Gerindra Sumenep), Dewi Kholifah (Mantan DPRD PKB Sumenep/Ketua Muslimat NU/Mantan Cawabup 2010-2015/Politisi PPP), Sahnan (Pengusaha/Kontraktor), Zainal Abidin (Mantan Kadispenda di 4 Kabupaten, Mantan Kadispenda

Jatim, Mantan Kepala Bappeda Jatim/Pengusaha).

Thoha Shamadi (Presidium KiPP Jatim/Mantan Ketua KPUD Sumenep dua periode), Soengkono Sidik (Mantan Kadis PU Binamarga, Mantan Kepala Bappeda, Mantan Asisten Bupati/Wakil Bupati Sumenep), Badrut Tamam (Mantan Ketua Umum PKC PMII

Soengkono-Ramdlan Di jejering sosial, beredar stiker Soengkono Sidik berpasangan dengan Moh. Ramdlan Siraj sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2015-2020. Namun, Koran Madura belum bisa mengonfirmasi keduanya.

Dalam stiker persegi panjang itu, Soengkono tampak mengenakan baju putih dengan kopiah hitam, sementara Ramdlan mengenakan baju putih dengan serban dililitkan di kepala. Stiker itu berlatar merah putih dan di bagian tengah foto keduanya terdapat logo Pemkab Sumenep.

Catatan Koran Madura, pada acara Musyawarah Cabang (Muscab) VI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Gedung Korpri, Kamis (23/9/2014), Soengkono dan Ramdlan tampak mesra. Kemesraan itu rupanya bakal menjadi sinyal bahwa keduanya akan berduet untuk merebut kembali tahta kekuasaan di kabupaten ujung timur Madura.

Namun, Wakil Bupati dari A. Busyro Karim itu saat dikonfirmasi pada saat itu enggan membeberkan kepada khalayak umum mengenai siapa yang akan mendampinginya nanti.

Dia minta untuk menunggu sampai Desember 2014. Ramdlan Siraj adalah mantan Bupati Sumenep dua periode sejak tahun 2000-2010. =JUNAEDI/MK

H

Kronika

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (skpd) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Mengucapkan

Selamat Bertugas

Selamat Datang

AKBP Marjoko, S.I.K., M.Si

AKBP Rendra Radita Dewayana, S.I.K

Mantan Kapolres Sumenep sebagai Kabag Strategi dan Manajemen Polda Jatim

Kapolres Baru Sumenep

Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si

Drs. Bambang Irianto, M.Si

Kepala Diskominfo

Kepala DPU Cipta Karya

Ir. Eri Susanto, M.Si

Muhammad Fadillah

Kepala DPU Pengairan

Kepala Dishub

Muhammad Jakfar

dr. Fitril Akbar, M.Kes

Kepala DKP

Direktur RSUD

Titik Suryati, SH., MH

Ir. Bambang Heriyanto

Drs. Carto, MM

Ir. H. Edy Rasiyadi, M.Si

Kepala Disperta

Kepala DPPKA

Kepala DPU Bina Marga

M. Idris

Drs. Syaiful Bahri, M.Si

Drs. H. A. Shadik, M.Si

Ir. H. R. Hery Koentjoro P

Kepala Bappeda

Kepala Disperindag

Kepala Disdik

Kepala Dinsos

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Drs. Koesman Hadie

Herman Purnomo

Sitrul Arsy

Kepala Diskop dan UKM

Kepala BPBD

Kepala BPPT

Direktur PT WUS

Kepala BKPP

PASANG IKLAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Mengucapkan Selamat Datang AKBP Rendra Radita Dewayana, S.I.K Kapolres Baru Sumenep

Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si

Dr. Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos., M.Si

Bupati

Selamat Bertugas AKBP Marjoko, S.I.K., M.Si

Mantan Kapolres Sumenep sebagai Kabag Strategi dan Manajemen Polda Jatim

Wakil Bupati

KORAN MADURA

Hadi Soetarto

Sekretaris Daerah

Abd. Rahman 081 934 942 499

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

I

PERTANIAN

Dua Toko Pupuk di Gapura Ilegal

Bambang Heriyanto KepalaDisperta

SUMENEP – Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto, menegaskan dua toko yang menjual pupuk bersubsidi di Desa Panagan dan Desa Beraji, Kecamatan Gapura, ilegal.

"Jadi, kalau ada toko yang menjual pupuk bersubsidi di luar kios resmi, berarti ilegal," katanya. Pada Kamis (8/1), Disperta saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) menemukan dua toko di Kecamatan Gapura menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi. Pupuk tersebut dipasok dari luar daerah.

Namun, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah maraknya pupuk bersubsidi yang dijual di pertokoan. "Ini kan bisnis, jadi mau bagaimana lagi. Persoalan ini sama semasa saya masih menangani persoalan tebu. Sulit untuk ditekan," paparnya.

Kendati demikian, dirinya mengaku akan bersikap tegas, apabila peredaran pupuk bersubsidi itu dikeluarkan oleh kios resmi. "Kalau memang pupuk itu dari kios resmi, maka kami akan merekomendasikan kepada pabrikan untuk

dicabut izinnya," tegasnya.

Hanya saja, selama ini, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya kios yang sengaja menjual pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Baik laporan dari petugas UPT (Unit Pelaksana Teknis) Disperta maupun dari petugas penyuluh lapangan (PPL) yang berada di masingmasing kecamatan.

"Kalau soal kelangkaan, itu bukan langka, namun kuotanya sedikit. Ini tidak hanya terjadi di Sumenep saja, melainkan di berbagai kabupaten yang lain juga seperti ini. Jadi, ini merupakan persoalan Indonesia raya," terangnya.

Kuota pupuk bersubsidi jenis Urea tahun 2015 Kabupaten Sumenep, sebanyak kurang lebih 24 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan petani. Sebab, luas areal pertanian mencapai sekitar 52 Ha. Sementara sesuai dosis pemakaian, pupuk Urea setiap hektarenya sebanyak 150 Kg per satu kali pasang.

"Selain karena kuota yang sedikit, kelompok tani (poktan) dalam melakukan penebusan tidak sesuai ketentuan yang ada. Sehingga, menjadikan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani menjadi langka," timpalnya.

Sesuai peraturan yang ada, penebusan pupuk bersubsidi itu hanya boleh dilakukan selama dua kali musim dalam satu tahun. Yakni, dari bulan Januari hingga bulan Maret. Sedangkan di bulan Mei hingga bulan Juli tidak diperkenankan untuk melakukan penebusan. "Baru bisa dilakukan penebusan lagi di bulan Agustus hingga Desember," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam. "Kami coba tahun ini pendistribusian pupuk dibagi menjadi tiga kuartal, yakni kuartal pertama, kedua, dan ketiga," terangnya.

Dijelaskan, pendistribusian pada kurat pertama yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Pada kuartal petama akan didistribusikan sebanyak 40 persen. Sementara kuartal kedua yakni Mei, Juni, Juli. Pendistribusiannya hanya 30 persen. Sedangkan kuartal ketiga mulai Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, sebanyak 40 persen.

"Ini semua kami lakukan dengan melihat untuk memenuhi kebutuhan petani. Karena pada kuartal pertama kebutuhan petani lebih banyak, maka pendistribusian juga diperbanyak.

Sementara untuk kuartal ketiga, kami perbanyak untuk persiapan musim tanam dikala musim penghujan pertama berlangsung," terangnya. =JUNAEDI/MK

Dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) KABUPATEN SUMENEP Mengucapkan

Selamat Datang

AKBP Rendra Radita Dewayana, S.I.K Kapolres Baru Sumenep

Selamat Bertugas

AKBP Marjoko, S.I.K., M.Si

Mantan Kapolres Sumenep sebagai Kabag Strategi dan Manajemen Polda Jatim

H. Herman Dali Kusuma, MH

R. Moh. Mulki, SE

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

Drs. H. Mohammad Hanafi

Ahmad Salim, S.Ag

Faisal Muhlis, S.Ag

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

KORAN J SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

J

Kejari Akan Panggil 4 Saksi Lagi Kasi Pidsus: Status Saksi Bendahara Disperta Bisa Berubah SAMPANG - Setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang menahan Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) Agus Santoso pada tanggal 5 Januari 2015, kini Kejari terus mendalami kasus tersebut. Karena dinilai ada keterlibatan pejabat lain yang ada di Disperta.

Kasi Pidsus Kejari Sampang Wahyu Triantono mengatakan, pihaknya akan segera memanggil bendahara Disperta dan sejumlah pejabat lainnya yang dinilai mengetahui kasus dugaan korupsi yang telah menyeret empat tersangka, di antaranya Abdurahman, Kasi Produksi Tanaman Pangan; serta Abd Wahed, Kabid Tanaman Pangan, yang sudah menyandang status terdakwa

karena saat ini tengah menjalani persidangan di PN Tipikor Surabaya.

Sementara sisanya, Kadisperta Agus Santoso yang telah dilakukan penahanan, dan tinggal tersangka Rosuli Muklis, Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura, yang masih dalam tahap penyidikan. “Kami akan segera panggil dan memeriksa

bendahara Disperta dan pejabat lainnya yang dinilai mengetahui terkait kasus tersebut,” katanya, Minggu (11/1).

Kata Wahyu, untuk mengembangkan kasus tersebut, pihaknya perlu menegumpulkan keterangan dari tersangka dan sejumlah saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya untuk diproses lebih lanjut.

Namun, Wahyu masih belum memeriksa kembali tersangka dalam mengembangkan kasus tersebut. Akan tetapi, kata dia, sebelum memanggil saksi yang dinilai kuat mengetahui kasus tersebut, pihaknya akan mengumpulkan keterangan dari tersangka. ”Kami akan memanggil ben-

dahara Disperta besok (hari ini, red) untuk dimintai keterangan.

Karena kami masih membutuhkan keterangan dari yang bersangkutan,” akunya.

Menurutnya, bendahara Disperta selama ini hanya menjadi saksi. Namun, status yang bersangkutan kemungkinan bisa berubah sesuai dengan hasil pemgembangan penyidikan yang dilakukan Kejari. Karena bendahara dinilai tahu terkait kasus tersebut. ”Sebenarnya kami masih belum mengarah kepada penetapan tersangka baru. Namun pemanggilan terhadap bendahara merupakan pengembangan penyidikan terhadap tersangka Agus Santoso.

Sebab, kami menduga bendahara cukup tahu terkait kasus dugaan korupsi ini, dan bisa saja status bendahara sebagai saksi berubah,” jelasnya.

Dikatakan, dalam pemanggilannya hari ini tidak fokus terhadap bendahara Disperta. Akan tetapi pejabat lainnya juga akan dipanggil. Di antaranya pejabat pengadaan barang dan penerima barang. Dalam pemanggilan saksi tersebut kurang lebih ada empat orang yang akan diperiksa. ”Diperkirakan ada empat saksi yang akan dipanggil nanti.

Apabila keterangan dari empat saksi tersebut mencukupi, tinggal memeriksa Kadisperta (Agus Sanotoso) lebih lanjut,” tutupnya. =CR3/LUM

MENGGUNAKAN JALAN RAYA

Parkir di Depan Pasar Srimangunan Dikeluhkan SEMRAWUT: Kondisi parkir yang berada di depan Pasar Srimangunan, Minggu (11/1).

Keberadaan parkir ini dikeluhkan oleh penggunan jalan karena dinilai menimbulkan kemacetan.

cr3/koran madura

SAMPANG – Penggunaan parkir di depan Pasar Srimungan dikeluhkan pengguna jalan.

Pasalnya, lahan parkir tersebut menggunakan jalan raya umum.

Akibatnya, di wilayah tersebut sering mengalami kemacetan.

Khoirul (32), pengguna jalan, mengaku tidak nyaman saat melintas di depan Pasar Srimangunan. Karena di wilayah itu selalu mengalami kemacatan, meskipun kemacetan itu tidak terlalu lama.

Menurutnya, kemacetan itu terjadi karena lahan parkir ada di tepi jalan. “Sangat kurang bagus jalan umum dijadikan parkir apalagi di depanya pasar,” katanya pada Koran Madura, Minggu (11/1).

Kata khoirul, jalan yang dijadikan parkir tersebut merupakan jalan provinsi. Jalan itu untuk pengguna jalan. Namun, di jalan di depan Pasar Srimangunan dijadikan lahan parkir oleh pemerintah. Sehingga, menyebabkan ketidaknyaman saat melintas. Itu setiap hari beroperasi.

“Tentunya hal itu kurang pantas, setidaknya pemerintah khusunya Dishubkominfo mencari lahan parkir di tempat lain, agar tidak menganggu pengguna jalan,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Darat Dishubkominfo Sampang Fadeli mengatakan, lahan parkir di tepi jalan yang ada di depan Pasar Srimangunan sudah resmi mendapatkan SK dari pemerintah untuk

menampung motor milik pengunjung Pasar Srimangunan.

Karena, setelah pasar tersebut kebakaaran, lahan parkir yang ada di dalam pasar dijadikan tempat Penampungan Tempat Sementara (TPS) bagi korban kebakaran. Sehingga, kata Fadeli, lahan parkir dipindah ke tepi jalan di luar.

“Meskipun ada di tepi jalan itu

sudah resmi dan sudah dapat SK dari pemerintah sehingga dijadikan lahan parkir,” tuturnya.

Menurutnya, lahan parkir tepi jalan itu menjadi solusi terakhir setelah lahan parkir yang ada di dalam pasar dibangun TPS. Karena sudah tidak ada lahan parkir di daerah tersebut. Sehingga jalan provinsi itu dijadikan parkir agar motor

para pengunjung pasar bisa terjaga dengan baik dan tertata rapi.

“Sebelum lahan parkir ditetapkan di luar, ada parkir khusus di dalam Pasar Srimungan yang saat dibangun TPS, sehingga dialihkan ke tepi jalan raya di depan pasar itu,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya tidak bisa membuatkan lahan parkir khusus

untuk wilayah pasar tersebut. Karena, di wilayah itu sudah tidak ada tempat lain yang bisa dijadikan lahan parkir. Kecuali, lanjut dia, di tepi jalan tepatnya depan Pasar Srimangunan.

“Di dalam pasar tidak ada lahan tempat parkirnya, sehingga lahan parkir diletakkan di luar khususnya tepi jalan,” tutupnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

K

DIDUGA MESUM-NAKAL

170 Pelajar Terjaring Razia SAMPANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang berhasil menangkap 170 pelajar terduga mesum dan miras sepanjang 2014. Razia itu dilakukan di lima tempat yang berpotensi ditempati pekerjaan tidak senonoh oleh para siswa Sampang.

Kepala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Moh jalil mengatakan, ada ratusan pelajar yang sudah terjaring razia sepanjang 2014. Pelajar yang sudah berhasil ditangkap terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA/ sederajat.

“Di Kabupaten Sampang memang masih tinggi angka mesum untuk kalangan pelajar, terbukti pada tahun 2014 lalu, kalangan pelajar yang terjaring razia masih banyak hingga mencapai ratusan,” kata jalil, Minggu (11/1).

Kata Jalil, ratusan pelajar yang terjaring razia meliputi tiga katagori. Pelajar yang melakukan mesum, bolos sekolah, dan menggunakan minuman keras (miras).

Pasangan mesum yang sudah terjaring razia sepanjang 2014 mencapai 70 pasangan yang terdiri dari SMP/ SMA/sederajat. Mereka tertangkap di rumah kos saat hendak melakukan pekerjaan yang dilarang agama.

Bahkan kata Jalil, ada sebagian pelajar yang lagi bercumbu masra di dalam kamar, ada juga saat tidur berduan. “Semua itu dilakukan saat jam belajar aktif di sekolahnya masing-masing.

Dan semua yang tertangkap menggunakan seragam,” pa-

PELAJAR TERJARING RAZIA SATPOL PP Mesum Berpesta miras Bolos sekolah

70 pasangan 20 siswa 80 siswa

TEMPAT KENAKALAN REMAJA Gua lebar Waduk Kalampih GOR Lapangan Wijaya Kusuma Taman Kota rumah kos parnya.

Selain itu, Jalil mengaku menangkap pelajar saat berpesta miras sebanyak 20 siswa.

Mereka bolos dari sekolahnya hanya ingin berpesta miras dengan teman-temanya yang sudah menyediakan minuman tersebut.

Rata-rata razia itu dilakukan atas laporan dari masyarakat yang mengetahui tempat mereka berpesta. Sehingga, atas laporan itu, polisi penegak perda langsung bergerak cepat dan mereka berhasil ditangkap. “Tidak hanya mesum yang kami tangkap, akan tetapi para pelajar yang berpesta miras,” akunya.

Sementara untuk pelajar yang bolos dari sekolahnya, lanjut Jalil, juga berhasil tertangkap

oleh anggota Satpol PP 80 siswa di tempat yang berbeda. Kebanyakan pelajar yang bolos hanya sekadar nongkrong dan pacaran di tempat yang terbuka seperi di Taman Kota dan Gua Lebar.

Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dibina agar tidak mengulangi kembali. “Ada 80 siswa bolos yang sudah terjaring razia sepanjang 2014 lalu. Mereka langsung dikasih pembinaan dan pernyataan untuk tidak bolos selanjutnya,” ucapnya.

Lebih lanjut jalil memepar-

kan, ada lima tempat yang sering dijadikan tempat pacaran, bolos, dan miras. Di antaranya Gua lebar, Waduk Kalampih, Gor, Lapangan Wijaya Kusuma, dan Taman Kota. Sedangkan untuk pekerjaan mesum di rumah kos yang ada di Sampang.

“Jadi ada enam tempat yang berpotensi dijadikan tempat yang kurang baik untuk pelajar. Seperti yang saya sebutkan tadi,” ujarnya.

Dari semua yang terjaring razia oleh para polisi penegak perda, mereka langsung dipas-

rahkan ke keluarganya. Kemudian, Satpol PP memberikan surat pemberitahuan dan berita acara pemeriksaan terhadap lembaga yang mereka tempati.

Selain itu, pelajar yang tertangkap juga diberi surat pernyataan untuk tidak kembali mengulangi pekerjaan tersebut. “Mereka yang tertangkap langsung dipasrahkan ke keluarganya. Dan kami memberikan surat pemberitahuan sekaligus berita acara pemeriksaan kepada lembaga-lembaga yang mereka tempati,” tutupnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

PILKADES

Dewan Desak Bapemas Patuhi Peraturan

doni heriyanto/koran madura

DBD. Petugas Dinkes Bangkalan saat melakukan fogging di sejumlah lokasi.

Waspadai, Serangan Penyakit DBD Mengganas Dalam Dua Pekan Penderita Demam Berdarah Meningkat 100 Persen BANGKALAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) penyakit demam berdarah dengue (DBD) untuk Kecamatan Geger. Penetapan status KLB itu dikarenakan jumlah penderita demam berdarah di Geger meningkat 100 persen dalam dua pekan terakhir. Sehingga langkah pencegahan menjadi prioritas utama agar penyakit tersebut tidak semakin mewabah.

"Dengan status KLB, pencegahan DBB di kecamatan itu akan diprioritaskan. Jika tidak, maka dampaknya sangat berbahaya," kata Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Nur Aida Rahmawati.

Data Dinas Kesehatan menyebutkan sepanjang 2014, Puskes-

mas Geger mencatat tujuh warga yang dirawat karena terjangkit demam berdarah. Namun pada awal Januari 2015 jumlah penderita penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti itu telah mencapai 28 orang.

Sebagian besar korban berasal

dari Desa Banyuning Dejeh dan Desa Banyuning Laok. Usia para penderita berkisar antara 3 sampai 39 tahun.

"Jadi orang dewasa juga rentan demam berdarah. Apalagi dengan di musim penghujan seperti saat ini," ujar dia.

Agar endemi demam berdarah tidak meluas, menurut Aida, pihaknya tidak hanya menggencarkan penyuluhan tentang pemberantasan sarangsarang nyamuk, fogging focus atau pemberian bubuk abate ke wilayah yang rawan, namun juga meminta petugas kesehatan aktif turun lapangan memantau langsung ke desa endemi demam berdarah. "Dengan turun lang-

sung, kita bisa petakan, solusi yang tepat untuk memberantas," imbuhnya.

Aida meminta warga mewaspadai menjalarnya demam berdarah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Diperkirakan serangan nyamuk Aedes aegypti ini akan berlangsung dua hingga tiga bulan ke depan seiring berlangsungnya musim penghujan. Tahun lalu, Kecamatan Blega yang dinyatakan KLB, namun sekarang pindah ke Kecamatan Geger.

"Mari kita bersama-sama saling waspada agar tidak sampai menyebabkan korban yang lebih banyak akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – DPRD Bangkalan mendesak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) setempat untuk mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Hingga saat ini sebanyak 169 desa dipimpin oleh Pjs yang notabene mantan kepala desa yang menjabat sebelumnya.

Seharusnya, PJs tersebut dalam menjalankan pemerintahan desa dipegang oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Bupati.

"Dengan adanya peraturan yang baru itu, Bapemas harus mematuhi. Sudah jelas bunyi aturan tersebut mengamanatkan bagi desa yang belum menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades), maka yang mengendalikan untuk sementara waktu yakni dari kalangan PNS yang ditetapkan oleh Bupati," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi.

Menurut politisi Hanura itu, mengganti pejabat yang lama dengan PNS untuk menciptakan nuansa netralitas di pemerintahan desa. Tidak dapat dipungkiri belum digelarnya pilkades sering kali terganjal oleh permasalahan internal di desa. Sehingga perlu kiranya permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi terjadi, dan roda kepemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Ya, bagi mantan kepala desa yang saat ini masih menjabat sebagai Pjs agar bisa legowo menerima peraturan yang baru. Mari kita hormati regalusi itu demi kebaikan bersama," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bapemas Pemdes setempat, Ismet Effendi mengakui sejauh ini masih banyak Pjs yang dipegang oleh mantan kepala desa. Sedangkan, Pjs yang sudah diganti dari kalangan PNS hanya sebagian kecil saja. Namun, pihaknya sudah memberikan peringatan agar segera dilakukan pergantian mengingat pada bulan Januari hingga Februari permasalahan PJs harus rampung. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

M

MUSIBAH ORYONG

Keluarga Korban Menanti Kabar Pasti M. Hasan BANGKALAN - Keluarga korban tenggelamnya kapal Oryong 501 yang berasal dari Desa Pengeleyan Kecamatan Tanah Merah hingga saat ini masih belum juga mendapatkan informasi mengenai nasib M. Hasan yang menjadi korban kapal milik Korea Selatan itu.

Tersiar kabar, 13 jenazah kor-

Kami sangat berharap kakak saya bisa ditemukan. Tapi sampai saat ini kami hanya bisa menunggu cemas tanpa ada kabar dari pemerintah terkait nasib kakak saya yang menjadi korban,�

Nur Hasanah

Adik Kandung Korban ban insiden itu sudah tiba di tanah air. Namun, pemerintah pusat belum juga memberikan informasi kepada keluarga korban yang telah lama menunggu kepastian.

"Kami sangat berharap kakak saya bisa ditemukan.

Tapi sampai saat ini kami hanya bisa menunggu cemas tanpa ada kabar dari pemerin-

tah terkait nasib kakak saya yang menjadi korban," ujar Nur Hasanah(26), adik kandung korban.

Sekalipun dirinya dan keluarga menggelar acara 40 hari atas hilangnya korban, kata Hasanah, pihaknya sangat berharap jenazah bisa dipulangkan untuk dikebumikan di kampung halaman.

Bagaimana pun juga, jenazah korban tetap sangat berarti bagi keluarga. Namun, harapan itu sangat tipis mengingat belum ada informasi yang berarti terkait nasib korban.

Pihaknya hanya bisa berdoa tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan.

"Ya, kami tetap sangat mengharapkan kakak dipulangkan, tapi hingga saat ini kami belum menerima informasi apa pun," ujarnya Kapal Oryong 501 merupakan kapal penangkap ikan yang berbobot 1.753 ton.

Kapal tersebut karam pada 1 Desember 2014 lalu di perairan Rusia. Saat peristiwa itu terjadi, Oryong memuat 60 awak yang terdiri dari 35 WNI, 13 warga Filipina, 11 warga Korea Selatan, dan seorang inspektur asal Rusia. Dari beberapa warga WNI tersebut ada yang berasal dari kabupaten Bangkalan. "Dari pemerintah juga pernah melakukan tes DNA, tapi ya juga tidak ada kabar lanjutan," sesalnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

CEMAS. Keluarga M. Hasan, salah satu keluarga korban kapal Oryong 501, berharap ada kejelasan dari pemerintah.

moh ridwan/koran madura

DIGARAP. Rumah milik warga yang masuk dalam program BSPS yang masih belum selesai di Kecamatan Klampis.

Ada Camat Tak Tahu Data Penerima BSPS Hadi: Seharusnya Saya Diberitahu BANGKALAN - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2014 yang digelontorkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sudah mulai dilaksanakan. Sebab SK mengenai program itu telah turun sejak tahun lalu. Ada dua desa di Kecamatan Klampis yang menjadi target perbaikan, yaitu Desa Tenggun Dajah dan Desa Tobaddung. Akan tetapi, selaku lembaga perwakilan pemerintah daerah di tingkat kecamatan, pihak kecamatan mengaku tidak mengetahui data penerima program tersebut.

"Itu program milik PU Cipta Karya. Saya baru di sini, masih tiga bulan. Jadi belum mengetahui itu. Seharusnya saya dikasih tahu," kata Abd Hadi, Camat Klampis saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, seharusnya dari pihak kecamatan juga diajak untuk melakukan koordinasi terkait program pemerintah pusat tersebut. Dirinya mengaku masih akan menanyakan kembali program itu. Siapa saja yang mendapatkan program itu di wilayahnya.

Meskipun program tersebut seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada Tim Pendamping Masyarakat (TMP) yang bertugas menentukan survei dalam penentuan calon penerima manfaat. Pemerintah daerah hanya bersifat melakukan koordinasi dalam programnya.

Alur penerimaan bantuannya, ketika pencairan seluruh dana bantuan masuk ke dalam rekening masing-masing penerima.

Kemudian, tim pendamping akan memfasilitasi untuk pembelian

material.

Sebelumnya, Kepala seksi Perumahan Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih, Yudistira Aziz menerangkan jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2014 menurun. Sebab TPM yang ditunjuk Kemenpera hanya melakukan verifikasi terhadap dua kecamatan yaitu Konang dan Klampis.

Bantuan khusus pada warga yang rumahnya tidak layak huni itu, lebih sedikit dibandingkan pada 2013 lalu yang jumlahnya mencapai 5 Kecamatan dengan jumlah rumah yang dibedah berkisar 500 rumah. Dari hasil verifikasi data konsultan itu, diketahui dua kecamatan itu, yaitu Kecamatan Klampis yang meliputi dua desa, Desa Tenggun Dajah dan Desa Tobaddhung, dan Kecamatan Konang meliputi Desa Sen-Asen, Sambiyan, dan Desa Campor. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus

Bangkalan N

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

fakih amyal/koran madura

SIDAK TEMPAT KARAOKE. Sejumlah Anggota DPRD Pamekasan tengah melakukan sidak ke sejumlah tempat karaoke di Pamekasan.

Perangi Maksiat di Kota Gerbang Salam PAMEKASAN - Sejumlah masyarakat sudah mulai terganggu dengan aktivitas tempat karaoke, yang diduga dijadikan tempat maksiat di Kabupaten Pamekasan. Beberapa elemen menyerukan pembubaran tempat karaoke di Pamekasan karena ditengara aktivitasnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satunya Forum Pemuda Pamekasan meminta agar seluruh tempat karaoke di Pamekasan ditutup karena banyak yang melanggar peraturan bupati (perbup) 28 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hiburan Karaoke.

Menurut Elly Andika, juru bicara mahasiswa, dari empat karaoke yang mengantongi izin, nyaris semuanya melanggar perbup bab III pasal 5 tentang penyelenggaraan, yang isinya penyelenggaraan tempat karaoke berupa bilik ataupun kamar harus memenuhi persyaratan, yakni bersifat karaoke keluarga, dalam artian hanya boleh digunakan oleh pengunjung yang memiliki hubungan keluarga; menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; menggunakan pintu kaca yang tembus pandang; tidak menyedikan alkohol dan narkoba; pemandu karaoke harus berpenampilan sopan dan buka mulai pukul 10. 00 wib hingga pukul

22.00 wib.

Sementara realitasnya, kata elly, banyak ditemukan tempat karaoke digunakan oleh semua pengunjung, sekalipun bukan hubungan keluarga, lampunya tidak terang, dan tidak permanen, bahkan seringkali dimatikan, sehingga di dalam bilik karaoke yang bersinar hanya kompoter operasional.

Kaca yang ada dalam bilik karaoke tidak tembus pandang. Bahkan hanya kecil dan tidak semua orang bisa melihat aktivitas yang berada di dalam bilik.

Elly menambahkan, dirinya bersama rekan mahasiswa lainnya pernah memergoki pengunjung yang membawa miras, tapi dibiarkan oleh pemilik karaoke.

Termasuk pemandu karaokenya tidak berpakaian sopan, hanya menggunakan celana pendek. Sementara untuk jam buka tutupnya, ada tempat karaoke yang dengan sengaja memampang dengan

spanduk jam buka tempat karaoke hingga pukul 23.00 wib. Padahal ketentuanya hanya sampai pukul 22.00 Wib. Dari temuan tersebut ia meminta Pol PP dan Kantor pelayanan Perizinan terpadu, tegas dalam memberikan sanksi. Jika perlu sanksi penutupan hingga pencabutan izin.

Setengah bulan dari desakan aktivis pemuda dan mahasiswa itu, Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat karaoke di Pamekasan. Sidak itu diduga bocor, sebab tidak ditemukan aktivitas karaoke di empat tempat karaoke.

Para wakil rakyat ini memulai sidak ke restoran putri jalan Trunojoyo Pamekasan, dilanjutkan ke Puja Sera Jalan Jingga, Kampoeng Qita Jalan Wahid Hasim, dan puncaknya di dapur desa Jalan Raya Sentol Kecamatan Pademawu.

Dari keempat tempat karaoke tersebut tidak ditemukan satu pun aktivitas karaoke. Semua dalam keadaan kosong tidak ada pengunjung maupun pemadu karaoke. Hanya saja, pengunjung yang menikmati sarapan pagi.

Di beberapa tempat karaoke tersebut, adas bilik karaoke yang

pintunya dalam keadaan terbuka, lampu menyala, dan sebagian kaca pintu ada yang dicopot. Sehingga kesanya tempat karaoke tersebut sudah disetting sedemikian rupa, karena mengetahui ada kunjungan Komisi 1 DPRD Pamekasan.

Sekalipun demikian, Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan Ismail mengaku tempat karaoke tersebut masih belum sesuai dengan peraturan bupati Misalnya di Restoran Putri lampunya masih terlihat gelap. Seharusnya lampu terang menderang sebagaimana amanat perbup.

Di Puja Sera dan Kampoeng Qita juga pintu masing-masing bilik karaoke belum transparan.

Lampu penerangan juga masih belum sesuai dengan perbup. Sementara yang dinilai nyaris sesuai dengan perbup yakni tempat karaoke dapur desa.

Di lokasi itu, bilik karaoke sangat transparan. Semua pengunjung yang masuk ke tempat karoke itu akan mengetahui aktivitas yang ada dalam bilik karaoke. Termasuk komitmen pemilik tempat karaoke, yang tidak memperbolehkan pasangan lain jenis masuk dalam satu ruangan bilik karaoke, tanpa ada identitas yang jelas dan menunjukkan akta nikah.

Hasil temuanya itu akan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Untuk segera ditindaklanjuti dan melakukan penertiban terhadap seluruh tempat karaoke yang tidak sesuai perbup.

Sebelumnya, satuan Polisi Pamong Paraja Pemkab Pamekasan hanya berani menggertak dan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik tempat karaoke, ataupun pengunjung karaoke yang tidak mematuhi peraturan Bupati (Perbup) nomor 28 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hiburan Karaoke. Sebab diduga tempat karaoke hanya memenuhi izin operasional penyelenggara hiburan, tapi belum mematuhi ketentuan penyelenggara hiburan dalam perbup. Misalnya, tempatnya masih tertutup, pemandu karaoke tidak menutupi aurat, dan larangan lainnya.

Sekalipun pelanggaran itu dilakukan oleh pemilik karaoke. Namun PoL PP belum memberikan tindakan. Kesannya ada dugaan main mata antara PoL PP dengan pemilik tempat karaoke. PoL PP hanya berhenti di pembinaan dan pemanggilan pemilik tempat karaoke. Setelah itu, tidak ada tindakan yang tegas. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 201512| JANUARI No. 0522 |2015 TAHUN IV SENIN

No. 0522 | TAHUN IV

O O

PORPROV

KONI: Tak Ada Cabor Prioritas SUMENEP- Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2015, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep mengaku tidak akan memprioritaskan salah satu cabang olahraga yang ada di Sumenep.

Tak terkecuali untuk klub sepak bola Perssu yang tahun ini akan berkompetisi di Divisi Utama.

Ketua KONI Sumenep, Sofyan Hadi menuturkan, semua cabang olahraga sama-sama akan di godok habis-habisan untuk persiapan Porprov tahun 2015.

“Tidak ada cabang olahraga yang akan dapat perhatian khusus. Semua cabang akan diperlakukan sama, tentunya demi kemajuan olahraga Sumenep,” tukasnya, Minggu (11/01).

Sofyan menuturkan, perlakuan yang sama juga berlaku untuk Perssu yang bulan depan akan berlaga di Divisi Utama.

Bahkan menurutnya, dalam kesempatan Porprov kali ini pihaknya tidak akan mengirim klub berjuluk Laskar Kuda Terbang itu.

“Perssu tidak kami kirim. Nanti ada tim futsal,” katanya saat dihubungi Koran Madura.

Sementara saat disinggung mengenai cabang olahraga apa saja yang akan dikirim, Sofyan menuturkan, beberapa di antaranya yaitu cabang olahraga atletik, karate, pencak silat, dan biliar.

“Termasuk olahraga futsal tadi itu,” tukasnya. =FATHOL ALIF/DAR

fakih amyal/koran madura

Tomy Pranata ketika tiba di mess dan pemain asal Padang ini harus tersingkir karena kualitasnya kalah dengan pemain lain.

Manajemen Pulangkan Tomy Pranata PAMEKASAN - Tim pelatih akhirnya mencoret pemain asal Padang, Tomy Pranata. Tomy berada di Pamekasan selama 3 hari untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Tetapi, karena kualitasnya di bawah rata-rata, akhirnya menajemen memulangkan pemain yang pernah membawa Arema juara tahun 2009 yang lalu.

Futsal akan menjadi salah satu cabang olahraga yang akan diikuti oleh Kabupaten Sumenep dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2015.

Media Officer Nadi Mulyadi membenarkan pemulangan pemain yang terakhir memperkuat PSBK Blitar itu. Berdasarkan evaluasi tim pelatih, pemain itu belum sesuai dengan keinginan pelatih.

Nadi menambahkan, pencoretan tersebut murni untuk kebaikan tim. Jika pemain tersebut dalam perjalanannya tidak

ada perkembangan yang signifikan, maka peluang pencoretan pemain masih akan terus terbuka. Bisa jadi, pencoretan tersebut akan menimpa pemainpemain lain yang saat ini tengah mengikuti seleksi di P-MU. Tinggal menunggu keputusan tim pelatih.

Sementara itu, pelatih kepala Widodo Cahyono Putro mengan-

cam akan mencoret pemain yang tidak berkualitas. Dirinya mengharapkan pemain luar Madura yang ikut seleksi di Persepam Madura united (P-MU) sudah matang dan cepat beradaptasi dengan skema yang diinginkan oleh pelatih.

Menurut Widodo, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih, ada sejumlah pemain yang dinilai belum berkualitas dan kemampuannya masih di bawah rata-rata. Sehingga demi kepentingan tim dan tidak merugikan manajemen, maka pemain itu harus dicoret.

Sementara untuk pemain lokal, kata Widodo, pihaknya menilai sudah cukup dan tidak akan

dilakukan pencoretan. Pemain lokal hanya perlu menjalani tes medis sebelum dikontrak.

Mantan pelatih Gersik United ini menambahkan, manajemen memiliki target juara Divisi Utama, sehingga tim pelatih harus mampu menerjemahkan keinginan manajemen mengantarkan P-MU menjadi juara.

Salah satunya harus tepat memilih pemain berkualitas.

Namun demikian, Widodo mengaku masih kekurangan 3 pemain yang nantinya akan ditempatkan di tiga posisi. Di antaranya striker, gelandang serang, second striker. =Fakih Amyal/rah

KORAN MADURA

SENIN 12 JANUARI 2015 | No. 0522 | TAHUN IV

SENIN 12 JANUARI 2015 No. 0522 | TAHUN IV

P

Pemain Persepam Madura United (P-MU) mengikuti latihan yang digelar di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Jumat (9/1).

Latihan dilakukan sebagai persiapan menghadapi kompetisi Divisi Utama 2015

ant/saiful bahri

KORAN MADURA

P

Widodo Kecewa Putra Dewa Status Aldair dan Qhiscil Belum Jelas

MANAJEMEN PULANGKAN TOMMY PRANATA MADURA SPORT | O

PAMEKASAN - Pelatih Kepala Persepam Madura United (P-MU) Widodo C. Putra mengaku kecewa terhadap sikap Aditya Putra Dewa.

Pasalnya, mantan pemain PSM Makassar itu berencana mengundurkan diri dari seleksi pemain P-MU dengan alasan keluarga.

Seharusnya, kata Widodo, Aditya Putra Dewa harus bertindak profesional dalam menjaga komitmennya. Apalagi pengunduran diri dilakukan setelah proses seleksi berjalan dan pemain tersebut telah menerima uang muka dari manajemen.

Widodo menilai alasan tersebut tidak masuk akal. Ia meminta Aditya Putra Dewa bisa memberikan penjelasan kepada manajemen P-MU dan tim pelatih tentang rencana pengunduran dirinya.

Menurut Widodo, manajemen meminang Aditya Putra Dewa sacara baik-baik, sehingga Putra Dewa juga harus bersikap profe-

sional kepada manajemen. Menurut pelatih kelahiran Cilacap itu, bagaimanapun manajemen dan tim pelatih tetap akan menerima Putra Dewa jika yang bersangkutan akan bergabung dengan P-MU. Media officer P-MU Nadi Mulyadi membenarkan hingga saat ini Aditya Putra Dewa belum memberikan kepastian, apakah akan bergabung dengan P-MU ataupun gagal. Menurut sumber yang didapatkan Koran Madura, Aditya Putra Dewa saat ini tengah diburu klub lamanya, PSM Makasar yang akan berlaga di Indonesia Super Liga.

Aldair dan Qischil Belum Jelas Sementara mengenai status dua pemain bidikan, yakni Aldair Makatindu dan Qhiscil Gandrumini, hingga saat ini masih mengambang. Aldair Makatindu masih tercatat sebagai pemain Borneo FC dan tengah mengikuti turnamen pra musim. Komunikasi yang dilakukan oleh manajemen dengan Aldair berjalan lancar. Aldair pun menyatakan kesediaannya memperkuat P-MU. Namun, pemain tersebut hingga kini belum tiba di Pamekasan.

Sementara itu, status Qhiscil Gandrumini juga belum

sepenuhnya dilepas oleh Persik Kediri. Lobi-lobi terus dilakukan.

Termasuk akan memanfaatkan jasa pelatih, agar pemain mungil itu bisa bergabung dengan P-MU. Apalagi dikabarkan Persik Kediri terbelit anggaran operasional tim.

Sebagaimana dituturkan kepada Koran Madura, Widodo mengaku masih akan menunggu kepastian bergabungnya dua pemain berkualitas itu. Termasuk akan menunggu kepastian mundurnya

Aditya Putra Dewa. Jika ketiga pemain tersebut gagal bergabung, maka tim pelatih dan manajemen akan secepatnya mencari penggantinya.

Untuk Aldair Makatindu dan Qhiscil Gandrumini manajemen memberikan deadline waktu hingga minggu ketiga bulan Januari. Jika tidak ada kejelasan, maka manajemen akan memutuskan mencari sosok pemain lain. =Fakih Amyal/rah/dar