1
JUMAT 12 APRIL 2013 NO. 0095 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
12 APRIL 2013
g PAMANGGHI
JELANG PEMILUKADA
Eggi Sudjana Daftar Pilgub Jatim SURABAYA – Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI), Eggi Sudjana, tampaknya serius ambil bagian dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur. Kemarin, pria asli Jawa Barat itu menyerahkan data dukungan 2 juta KTP di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bersama bakal calon wakilnya Mohammad Sihat-- mantan camat Sukomanunggal Surabaya. Pasangan yang menyebut dirinya “Beres” (Bersama Eggi dan Sihat) datang ke KPU bersama para pendukungnya dan maju melalui jalur independen. “Kami mendaftar dengan berbekal 2 juta dukungan KTP (Kartu Tanda Penduduk), lebih dari yang disyaratkan oleh KPU (1.118.000). Sampai saat ini belum ada cagub independen di Indonesia yang menang,dengan dukungan awal sebesar ini dan tidak dicurangi kami pasti menang,” ujar Eggi. Pihaknya berharap KPU Jatim selaku penyelenggara Pilgun Jatim yang akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang, bisa berlaku adil pada setiap proses pilkada. (neu/abe)
INOVASI TEKNOLOGI
Mahasiswa UGM Kembangkan Teknologi Pemanen Kabut YOGYAKARTA- Tim mahasiswa Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengembangkan teknologi pemanen kabut untuk membantu mengatasi masalah krisis air pada musim kemarau. “Teknologi itu dapat digunakan untuk menangkap dan mengumpulkan air dalam kabut sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui teknologi itu diharapkan dapat mengatasi kesulitan air pada musim kemarau yang terjadi,” kata Ketua Tim Aditya Riski Taufani di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia, teknologi pemanen kabut yang dikembangkan sangat sederhana, hanya berbentuk jaring dari poliprofilen berbahan palastik yang ditopang dengan dua tiang penyangga. Alat pemanen kabut itu bekerja secara manual sebagai penjerat atau penangkap kabut. “Kabut di udara yang tertangkap jaring, kemudian dialirkan melalui paralon yang selanjutnya ditampung dalam jeriken. Alat yang kami kembangkan itu cukup sederhana dan ekonomis sehingga sangat memungkinkan diproduksi masyarakat secara massal,” katanya. Anggota tim Puji Utomo mengatakan, dari hasil penelitian yang dilakukan sejak Februari 2013, dari sebuah instalasi pemanen kabut bisa diperoleh sekitar 1,5 liter hingga 3 liter air setiap hari. “Kami sampai saat ini baru memasang dua instalasi pemanen kabut sebagai ‘pilot project’ untuk menentukan seberapa besar debit air yang bisa dikumpulkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya. Kendati demikian, kata dia, dirinya optimistis ke depan jika sudah banyak terpasang instalasi pemanen kabut, air yang didapat bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan warga setempat. “Kami optimistis teknologi itu akan menuai keberhasilan untuk mengumpulkan air dari kabut dalam jumlah besar sehingga bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah kekeringan di wilayah Indonesia,” katanya. Ke depan, kata dia, akan dikembangkan teknologi pemanen kabut dengan menggunakan mesin. Mesin dimanfaatkan untuk menyedot kabut yang ada sehingga diharapkan bisa dapat mengumpulkan kabut dalam jumlah yang lebih besar, tidak seperti saat menangkap kabut secara manual. “Ke depan kami berencana menggunakan mesin untuk menyedot kabut sehingga tidak lagi tergantung pada kabut yang lewat jaring saja,” katanya. Menurut dia, pengembangan teknologi pemanen kabut itu lahir dari Progam Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Penelitian 2013 yang didanai oleh Ditjen Dikti. “Di bawah bimbingan Prof.Dr. Fatchan Nurrochmad, kami mulai mengembangkan teknologi pemanen kabut pada bulan Februari 2013,” katanya. (ant/hadi)
Kastil Pasir Oleh : Abrari Alzael
Pemimpin Redaksi Koran Madura
B
ant/rudi mulya
DERITA KORBAN LUMPUR. Warga korban semburan lumpur panas lapindo mendirikan taman makam sebagai pertanda derita warga korban lumpur yang tidak ada selesainya Desa Jatirejo Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (10/4). Warga korban semburan lumpur meminta kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kasus pembayaran ganti rugi karena pihak PT MLJ selaku juru bayar ganti rugi Lapindo Brantas Inc sudah tidak sanggup melunasi sisa ganti rugi korban lumpur dalam Peta Area Terdampak (PAT) sesuai Perpres 14 Tahun 2007 dan pengusaha yang pabrik dan gudangnya terendam lumpur.
Boediono Diduga Terlibat Langsung Centurygate JAKARTA-Dugaan keterlibatan langsung mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono dalam skandal pengucuran dana bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 trilun kian nyata. Hal ini berdasarkan temuan surat kuasa yang ditandatangani Boediono kepada tiga pejabat BI pada November 2008. “Surat itu jelas sekali bahwa Pak Boediono tahu persis proses yang terjadi dan terlibat langsung, karena memberikan kuasa kepada 3 orang untuk melakukan akta perjanjian, guna menilai besarnya jaminan, dan seterusnya,” kata anggoto Tim Pengawas (Timwas) Bank Century F-PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno di Jakarta,Kamis,(11/4). Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI memutuskan untuk memanggil ulang sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) guna mendalami keterangan terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century. Pemanggilan ulang ini dilakukan karena sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) yang diundang rapat pada Rabu (10/4) tidak hadir.
Beberapa pejabat BI diundang dalam rapat Timwas Century hari ini. Mereka adalah Sugeng, Dodi Budi Waluyo, Zainal Abidin, dan Eddy Sulaiman Yusuf. Namun, karena berbagai alasan, mereka tidak bisa hadir. Selain itu, Timwas turut mengundang Buntario Tigris Darmawan, notaris yang membuat perjanjian akta FPJP antara BI dan Bank Century. Timwas Century, Rabu (10/4), telah menerima salinan fotocopy surat kuasa tersebut yang sebelumnya tidak pernah terungkap. Apa yang dilakukan Timwas, lanjut Hendrawan, adalah terus mendorong KPK segera menindaklanjuti temuan-temuan ini. Lebih jauh kata Guru besar ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga ini, KPK sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan
dalam kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). “Nah, setelah itu, kok, sepertinya berhenti. Ingat KPK telah menetapkan meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan 20 November lalu,” paparnya. Hendrawan meragukan langkah KPK menindaklanjuti berbagai temuan-temuan baru tersebut. Karena hingga saat ini belum ada progres yang significant. “Ini sudah hampir setengah tahun, tetapi belum ada gelagat atau belum ada kemajuan yang berarti,” tegasnya. Padahal, sambungnya, temuan surat yang diterima Timwas tersebut sangat penting untuk kembali menekan KPK segera bertindak. Menyinggung soal surat kuasa Boediono, Hendrawan mengatakan perlu dikaji lebih dalam lagi. Namun, yang menarik ada fakta perjanjian untuk pencairan dana. Dananya sudah keluar, perjanjiannya baru dibuat. “Dana sudah keluar. Ternyata, baru tahu jaminan yang digunakan jauh lebih kecil dari yang dipersyaratkan. Ini kan menarik,” ucapnya.
Bukan Bukti Baru Sementara itu, Juru bicara wakil presiden Boediono, Yopie Hidayat mengaku, munculnya dokumen FPJP bukanlah barang bukti baru. Menurutnya, FPJP yang beredar sekarang ini merupakan prosedur wajar dan sesuai SOP di Bank Indonesia. Dia pun kasihan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tepat. Dia meminta agar informasi yang siffatnya teknis operasional dipahami betul. “Karena, banyak informasi yang teknis operasional yang standar prosedur seolah-olah jadi komoditas lalu dipolitisasi. Tidak ada yang baru,” katanya, Kamis (11/4). Yopie pun menasihati Timwas Century. Menurutnya, lebih baik Timwas fokus pada fungsi yang diberikan parlemen kepadanya. Ia pun beranggapan, Timwas tidak berwenang melakukan panggilan kepada Wapres yang kala itu menjadi Gubernur BI. “Timwas itu kan tidak berwenang memanggil. Timwas itu memanggil orangorang yang diawasi dan memang dasar hukumnya timwas kan begitu,”ujarnya. (gam/cea)
ONLINE CRIMINAL
Hecker Pembobol Laman Presiden Diadili
JEMBER- Peretas (hacker) laman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, www. presidensby.info yang kini berganti nama www.presidenri.go.id, Wildan Yani Ashari (21) menjalani persidangan tanpa didampingi pengacara di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis.“Apakah terdakwa
tidak didampingi penasehat hukum selama persidangan,” tanya Ketua Majelis Hakim, Syahrul Machmud, kepada Wildan sebelum persidangan dimulai. Wildan dengan tegas menjawab pertanyaan majelis hakim bahwa dirinya tidak didampingi pengacara atau kuasa hukum satu
pun. “Tidak, saya tidak didampingi penasehat hukum,” kata Wildan sambil menggelengkan kepala dalam persidangan. Syahrul mengatakan, apabila dalam persidangan selanjutnya Wildan akan didampingi penasehat hukum maka majelis hakim akan mengabulkan permohonannya. Sidang perdana yang digelar di PN Jember itu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember Jaksa Mujiarto dan Lusiana tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Secara bergantian, keduanya membacakan dakwaan terhadap terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 50 junto Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pria lulusan SMK itu juga dinilai melanggar Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 48 ayat (1) Junto Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serangkaian pasal itu, mengancam terdakwa Wildan dengan hukuman penjara enam hingga 10 tahun penjara serta denda mencapai Rp5 miliar. Jaksa Mujiarto mengatakan pihak Kejari Jember sudah menawarkan kuasa hukum kepada Wildan sejak awal berkas perkaranya dilimpahkan oleh Tim Mabes Polri ke kejaksaan negeri setempat, namun terdakwa tetap menolak. (ant)
uah yang jatuh, tidak akan jauh dari pohonnya. Memang pepatah lama yang selalu terjadi, hingga hari ini. Pendidikan telah membuat bangunan manusia ambruk. Dunia gelap, sunyi. Sampai tiba saatnya pujangga bersyair untuk langit karena dunia tak lagi punya makna, bumi pekat-gelap. Di bawah kebohongan ini, lingkaran dari penipuan, tempat mereka yang tidak hanya melukai orang lain, tetapi mengkhianati kepercayaan diri mereka untuk melakukannya. Kini, terlihat orang dihias dengan cat, yang menginjak jalan mereka, berputar-putar dengan airmata dan mengerang. Terlihat orang-orang membuat karir melalui pujian-cacian terhadap bahasa berkubang, dan selamanya berada dalam parit penuh omong-kosong. Sebagian penyair muak dan rasa mual itu ditumpahkan dalam kata-kata. Jancuk, begitu kata Sudiwo Tejo. Britania H. G. Wells menulis tentang Asoka. Dalam sejarah dunia, ada ribuan raja dan kaisar yang menyebut diri mereka sendiri yang agung dan yang mulia. Mereka bersinar selama suatu waktu singkat, dan kemudian cepat menghilang. Tetapi Asoka tetap berpendar seperti kejora, cemerlang bahkan sampai hari ini. Tebar pesona yang belakangan marak di negeri ini, ternyata hanya pengulangan cerita karena penguasa di Yunani saat itu telah mengulanginya berulang kali. Politisasi atas Kini, kedaulatan rakyat benarrealitas telah menyebabkan benar digergaji, penderita pardimutilasi dan anoid pintar menyakitkan semakin besar. karena Mereka seperti dieksekusi penjelasan Q, pihak yang ingin seorang tokoh mempertahankan yang berkarakter dalam kekuasan tanpa berbagi atas Star Trek di nama bangsa episode Next G e n e r a t i o n dan demokrasi. yang paranoid sudah cukup lihai untuk tidak bertindak seperti orang yang menderita paranoid. Padahal tanpa disadari, situasi yang seperti itu adalah serupa pembodohan yang nyata. Kita dikibuli atas nama bangsa dan demokrasi. Kondisi politik Indonesia saat ini meminjam catatan Notrida Mandica persis seperti melihat sebuah kastil pasir. Awalnya, dilihat sepintas, politik Indonesia tampak seperti sangat kukuh. Namun, begitu bersentuhan dengan gelombang kebebasan dan demokrasi, bangunan politik Indonesia itu ternyata amat rapuh. Beberapa penyebab yang membuatnya rapuh antara lain, republik ini tidak memiliki kerangka hukum dan konstitusi yang mampu merespons gejolak-gejolak sosial-politik. Konsep bernegara terfokus pada satu material; pemerintah sebagai satu-satunya aktor dan arena yang memainkan peran penting dalam proses pemerintahan. Selain itu, struktur politik dan pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas dalam prinsip division of labor dan delegation of authority. Para elite politik, dibentuk oleh tangan-tangan arsiteknya yang tidak hadir sebagai natural leaders dengan konsepsi ideologi yang jelas dan permanen. Sedangkan rakyat Indonesia berdiri di luar kastil pasir karena tak punya tempat hunian meski mereka ikut membangunnya. Kini, kedaulatan rakyat benar-benar digergaji, dimutilasi dan menyakitkan karena dieksekusi pihak yang ingin mempertahankan kekuasan tanpa berbagi atas nama bangsa dan demokrasi. Dengan situasi yang seperti ini, taufiq Ismail menganggap lebih pas bila republic ini telah berubah nama menjadi negeri para bedebah. =
SARIPUDIN Suatu malam polisi merazia bencong-bencong di Taman Lawang. Mereka diangkut ke truk polisi dan selanjutnya diinterogasi di polsek. Polisi : “Siapa nama kamu ???!!!” Bencong (gugup) : “Sss...ari, Pak...” Polisi : “Yang bener kamu...jangan boong...” Bencong : “Iya...Pak...bener kok Ssarii...gak boong...” Polisi : “Bohong!!!! Pasti bohong!!! kalo bohong mati lu...” Bencong : “Sari...pudin, Pak!” (mengeluarkan suara aslinya)
Cak Munali