e Papeer Koran Madura 12 Mei 2013 by koran madura

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

12 JUNI 2013

g PAMANGGHI

Sang Kiai Oleh : Muhammad Fadillah

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

ant/widodo s. jusuf

PROTES KPU. Sekjen PPP M. Rhomahurmuzy (kedua kanan) bersama (kanan-kiri) Ketua Bappilu PPP Vernita Darwis, Ketua PPP yang juga caleg PPP dapil Jateng III Arwani Thomafi, Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani dan Caleg PPP dapil Jawa Barat II Diah Nita Prihapsari menunjukkan nomor urut PPP dengan jarinya masing-masing sebelum memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6). Dewan Pimpinan Pusat PPP memprotes hasil verifikasi tahap kedua berkas bakal calon anggota legislatif 12 partai politik peserta pemilu 2014 termasuk PPP yang dilakukan oleh KPU di dapil Jawa Tengah III dan Jawa Barat II serta menuding KPU tidak teliti saat melakukan verifikasi berkas.

KPU Melampaui Kewajaran

JELANG PILGUB JATIM

Tiga Pasangan Cagub Jalani Tes Kesehatan Hari ini

Karena Mendiskualifikasi Partai Politik

SURABAYA-Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Rabu (12/6), hari ini menyelenggarakan tes kesehatan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Cagub-Cawagub Jatim) yang sedianya akan dilaksanakan di Rumah Sakit Graha Amertha dr Soetomo Surabaya. Menurut, Sekretaris KPU Jatim, Jonathan Judianto, tes kesehatan bagi Bakal Calon Gubernur (Bacagub) tersebut akan dilaksanakan dalam dua gelombang. untuk gelombang pertama akan dilaksanakan pada 12-13 Juni 2013, sedangkan gelombang kedua pada 17-18 Juni 2013, Terkait tempat dilakukan pelaksanaan tes kesehatan bagi Cagub-Cawagub, lanjut Jonathan merupakan hasil rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) yang telah melakukan kerjasama dengan KPU Jatim.”Yang menentukan tempat pelaksanaan bukan kita, tapi berdasarkan rekomendasi IDI Jatim yang telah Mou dengan kita,”kata dia Menurut dia, hari ini di pastikan ada tiga pasangan Bacagub yang akan menjalani tes kesehatan pada gelombang pertama, hal itu diketahui Jonathan dari hasil konfirmasi Liaison Officer (LO) Bacabug pada KPU Jatim.”dari konfirmasi LO, ada tiga calon yang hari ini jalani tes kesehatan, Bambang-Said, Khofifah-Herman dan Eggi-Sihat. Sedangkan untuk pasangan KarSa akan jalani tesnya pada 17 atau 18 Juni,”ujar dia. (kas/beth)

sannya. Selain ke Bawaslu, PPP akan menggugat ke PT TUN, dan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kalau menangani masalah administrasi saja KPU salah fatal, bagaimana menghadapi tahapan pemilu selanjutnya?,” imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketdiumumkan 10 Juni 2013. ua Umum DPP PAN Dradjad H Ini pelanggaran. Juga nomor Wibowo menilai KPU kebablaurut, aturannya hanya me- san dalam menjatuhkan sanknyebutkan dapat, tidak wajib si dan menggugurkan caleg ada di nomor urut 1, 2, 3 dan PAN di satu dapil, Sumatera seterusnya,” tambahnya. Barat. “Apa mereka tidak beLebih jauh kata lajar dari kesalahan Romi, KPU tidak mereka dalam kasus BERITA menjalankan pemePBB (Partai Bulan TERKAIT rintahan yang baik, Bintang) dan PKPI karena tidak meli(Partai Keadilan dan Halaman 12 batkan dan tidak Persatuan Indonemendengar PPP sia)? Sekarang PAN dalam memutuskan batalnya yang dirugikan oleh KPU,” dapil tersebut atau audy par- terangnya. ty. “Padahal soal KTP caleg Menurut Dradjad, dengan perempuan itu sedang mem- mencoret satu dapil, KPU tebuat e-KTP, maka KTP lama lah menghilangkan hak poliyang dipakai,” ujarnya. tik mendasar, yaitu hak dipDiakui Romy, kebera- ilih bagi tujuh caleg lainnya tan PPP sudah disampaikan di Dapil Sumbar I. Padahal, ke KPU, Namuan sayangnya itu adalah hak asasi dan hak tidak digubris. Bahkan KPU konstitusional dari para caleg malah ngotot pada keputu- yang dihapuskan begitu saja

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap kebablasan menjatuhkan sanksi kepada empat partai politik yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Mencoret seluruh bakal calon legislatif dari satu daerah pemilihan hanya karena satu bakal caleg perempuan tak memenuhi persyaratan, justru bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, mereka akan mengajukan langkah hukum terhadap lembaga penyelenggaran pemilu ini. “Kami mengecam keras langkah KPU) yang tidak cermat melakukan verifikasi. Putusan KPU di dua dapil PPP itu menunjukkan keteledoran KPU,” kata Sekjen DPP PPP Romahurmuzy di Jakarta, Selasa (11/6) Menurut Romi-panggilan akrabnya, DPP PPP akan melakukan langkah hukum, yakni menggugat ke Bawaslu. Alasannya, keputusan KPU tersebut dinilai cacat hukum, bertentangan dengan UU Pemilu, dan melanggar peraturan yang dibuat KPU sendiri. “Contoh, konkretnya, harusnya pengumuman DCS dilakukan 13 Juni , tapi malah

oleh KPU. “Padahal, UU tidak mengatur sanksi yang menghilangkan hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Di sinilah KPU kebablasan. Jika memang benar-benar caleg perempuan dari PAN tidak memenuhi syarat, kan semestinya dikomunikasikan terlebih dulu. Bukan langsung membumihanguskan satu dapil,” tegasnya. Bahkan, kata Dradjad, jika partai benar-benar tidak sanggup mencari caleg perempuan yang memenuhi syarat, bisa saja parpol dihukum pengurangan jumlah caleg yang disesuaikan dengan jumlah caleg perempuan yang memenuhi syarat. “Jadi KPU tidak menghanguskan caleg perempuan yang memenuhi syarat,” ujarnya. Kata Dradjad, dengan mencoret satu dapil, KPU justru kontraproduktif terhadap caleg perempuan yang memenuhi syarat. “Dalam kasus Sumbar I, ada dua caleg perempuan yang memenuhi syarat dan dihukum secara konyol,” imbuhnya. (gam/cea/ abe)

BERANDA PERJUANGAN | BERANDA PERJUANGAN | BERANDA PERJUANGAN

Said Abdullah dan Kecintaannya Pada Kebudayaan

ama Said Abdullah di pulau Madura sudah tidak asing lagi. Kiprah anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam memajukan pembangunan baik di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan budaya dirasakan hampir seluruh masyarakat di pulau garam tersebut. Terbaru, setelah dirinya dipercaya PDI Perjuangan untuk running dalam pemilihan gubernur Jawa Timur sebagai calon wakil gubernur (cawagub) bersama Calon Gubernur (cagub) Bambang DH, pria kelahiran Sumenep Madura, 50 tahun lalu tersebut

http://www.bambangsaid.com/

bertekat untuk memajukan dan melestarikan budaya-budaya lokal Jawa Timur yang sudah hampir punah. Dimulai dari tanah kelahirannya, Said Abdullah menyempatkan diri untuk hadir dalam setiap pagelaran kebudayaan Madura. Salah satunya, kontes sape sonok di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu. Menurutnya, sape sonok memiliki potensi mendunia. “Kalau tradisi sapek sonok ini dirawat, dilestarikan, budaya yang tidak terpisahkan dari masyarakat Madura ini pasti akan bisa go interna-

tional,” jelas Said. Bagi Said, kontes sapi sonok ini bukan hal yang baru. Said menjadikan kegiatan budaya sapek sonok ini sebagai agenda rutin. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, sapek sonok ini bagian dari kekayaan kami orang Madura. Tari Tanduk Majeng Di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, ditengah ‘belantara’ hutan mangrove di desa Penunggul, Said Abdullah juga menemukan sejumlah budaya leluhurnya yang baru disaksikannya di luar tanah kelahirannya. Tari-tarian khas masyarakat Madura, seperti tarian paman tani dan tarian tanduk majeng. Tarian paman tani menceritakan kegembiraan atas selesainya musim tanam padi, serta harapan akan hasil yang melimpah pada musim panen raya. Kemudian tarian tanduk majeng menceritakan mengenai prosesi jemput nelayan yang kem-

bali membawa ikan setelah melaut. Suami dari Ibu Khalida Ayu Winarti berjanji akan melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal hingga mendunia. (adv)

Film Sang Kiai yang saat ini tayang di cinema-cinema Tanah Air sangat menarik untuk jadi renungan. Bukan karena film ini telah ditonton petinggi Republik ini seperti SBY dan kalangan istana, serta musisi beken Achmad Dani. Berjubelnya minat penonton menyaksikan film ini layak menjadi perhatian karena merupakan sebuah pertanda bahwa masyarakat masih merindukan sosok Kiai pejuang di tengah melunturnya semangat Nasionalisme. Keteladanan seorang Kiai dan keteguhannya di dalam agama yang diungkap dalam film itu, ternyata tak mengendorkan semangat Nasionalisme perjuangan Sang Kiai, walau nyawa taruhannya. Dari sini pula sosok Sang Kiai tidak hanya mengajarkan ilmu agama tapi bagaimana berdemokrasi, bermusyawarah, berpikir tentang negara guna menemukan strategi cerdas untuk kemakmuran dan kemerdekaan rakyatnya. Jelas sekali, bahwa ketaatan keagamaan memang harus selalu dibarengi pengabdian sosial. Ketaatan spiritual dan pengabdian soal seperti dua sisi mata uang logam yang tak terpiAgama dan sahkan. Di film ini, nasionalisme yang mengmemang bisa gambarkan menyatu, kehidupan di dan tak masa penjajalayak diperhan, banyak tentangkan sekali pembelajaran yang dapat dapat menjadi suri tauladan terutama terkait sebuah perjuangan membebaskan rakyat dari belenggu keterbelakangan. Ada semangat ideal yang luar biasa untuk kemakmuran rakyat, yang seharusnya menjadi moral para elite di negeri ini. Kiai benar-benar hadir untuk rakyat dan bukan malah menggrogoti republik seperti pada beberapa kasus korupsi belakangan, yang membawa nama Kiai dari petinggi Partai. Atau, keterkaitan Kiai pada kasus perbedaan paham agama yang syarat konflik dan perpecahan. Kita tidak mempermasalahkan kepada siapa sebenarnya film ini ditujukan, karena film besutan sutradara Rako Prijanto mendapat sambutan istimewa dari publik wabil khusus warga Nahdliyin, mengingat yang dikisahkan seputar perjuangan kehidupan KH.Hasyim As’ari yang nota bene pendiri Ormas keagamaan terbesar di Tanah Air, Nahdatul Ulama. Namun pesan moral yang ada dalam film ini sangat layak menjadi catatan di tengah carut marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa betapa penting persatuan dan kesatuan itu. Barangkali ditengah hiruk pikuk kondisi bangsa menjelang Pilpres 2014, dari film itu yang terpenting adalah pesan moral untuk bangsa Indonesia. Bagaimana seharusnya kepentingan bangsa, rakyat mendapat prioritas utama. Jadi, bukan menjadikan film itu sebagai komoditas politik untuk mendulang suara salah satu Partai Politik. Bahwa ketaatan dan keteguhan pada agama, makin menguatkan nasionalisme dan semangat mengutamakan kepentingan bangsa, rakyat dan negara. Bahwa berada di tataran elit, yang harus dikedepankan adalah hanya untuk kepentingan negeri tercinta, Indonesia. Tanpa harus memandang dari partai mana, suku mana, beragama apa dan dari kelompok apa. Benar-benar hanya untuk Indonesia, tercinta. Agama dan nasionalisme memang bisa menyatu, dan tak layak dipertentangkan. =

Antimo “Pak, antimo yang saya beli kemarin palsu ya?” kata seorang polisi, pada Matrawi. “Lho, kenapa pak?” tanya Matrawi, agak takut. “Kemarin saya minum dua, masih tetap mabuk. Palsu ya?” “Bapak dari kepolisian ya? Maaf pak. Antimo memang hanya untuk Darat, Laut dan Udara. Untuk kepolisian belum ada,” jawab Matrawi sekenanya. Polisi: ???

Cak Munali

SUMENEP

RABU 12 JUNI 2013 NO. 0136 | TAHUN II

Perda Buta Aksara Al-Qur’an Terkesan Dipaksakan SUMENEP - Peraturan Daerah (Perda) Bebas Buta Aksara Al-Qur’an telah ditetapkan. Namun, keberadaan perda tersebut terus menulai polemik. Bahkan, orang yang menolak perda tersebut semakin meluas. Setidaknya terdapat tujuh alasan kenapa perda tersebut ditolak.

al itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan Perda Bebas Buta Aksara Al-Qur’an yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Selasa (11/6), di Hotel Dreamland. Sejumlah perwakilan dari pengurus pondok pesantren, perguruan tinggi dan ormas keagamaan hadir pada diskusi tersebut. Ketua DPKS Kamalil Ersyat mengatakan, pihaknya menilai perda bebas buta aksara Al-Qur’an yang telah ditetapkan itu sangat berlebihan. Sebab, untuk memaksimalkan pengetahuan baca-tulis Al-Qur’an di masyarakat tidak perlu diformalkan, cukup dilakukan penekanan melalui sistem belajar yang telah ada selama ini. ‘’Pada prinsipnya semuanya menginginkan bisa baca AlQur’an. Tapi, kan, tidak harus diformalkan dengan perda,’’ kata Kamalil Ersyat. Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep A. Dardiri Zubairi mengatakan, ada cara lain yang bisa dilakukan agar masyarakat bisa membaca Al-Qur’an selain cara formal seperti perda. Ia mencontohkan, dinas pendidikan mengimbau kepada semua sekolah agar ada praktik baca AlQur’an. ‘’Tapi jangan sampai mengeluarkan surat edaran, karena akan berpolemik juga. Cukup dengan imbauan dan praktik baca Al-Qur’an di sekolah,’’ urainya. Sekretaris Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, M. Mushthafa menilai perda tersebut tidak lebih dari sensasi. Kata Mushthafa, di lingkungan pesantrennya, semangat membaca AlQur’an cukup tinggi sekalipun tidak pernah diatur secara formal. Jika Pesantren Annuqayah yang

santrinya hanya sekitar enam ribu tidak perlu, lanjut Kepala SMA 3 Annuqayah itu, apalagi dilingkup yang lebih besar, Kabupaten Sumenep, semakin tidak perlu dilakukan formalisasi dengan perda. ‘’Di pesantren kami, memang penekanan tahu baca Al-Qur’an memang tinggi, tapi tidak ada aturan yang mengharuskan. Cukup mengintensifkan pembelajaran itu sendiri. Kalau di tingkat kabupaten ada perda, itu hanya sensasi. Sedangkan sertifikat itu akan merusak keberagaman baca Al-Qur’an di Sumenep,’’ tukasnya. Sementara Dardiri menanggapi adanya sertifikan baca AlQur’an sebagai syarat untuk masuk di sekolah lanjutan, hal itu terlalu mengada-ada, karena harus ada lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat. ‘’Terus siapa yang akan mengeluarkan sertifikat. Kalau setiap guru ngaji bisa mengeluarkan sertifikat, kan, berarti harus ada standardisasi baca Al-Qur’an di antara guru ngaji itu, dan itu merusak keberagaman budaya setempat,’’ kata Kepala Madrasah Aliyah Nasyatul Muta’allimin, Gapura. Sekalipun perda tersebut meniai polemik, dewan akan memberlakukan sejak tahun 2014. DPKS akan mengevaluasi perda tersebut satu tahun ke depan, dan akan memberikan rekomendasi pada pemerintah terkait banyaknya pihak yang belum menerima perda tersebut. ‘’Kami akan melakukan evaluasi terhadap perda tersebut,’’ papar Ersyat. Formalisasi Agama Ketua GP Ansor Sumenep Moh. Muhri menilai, pengesahan Raperda Buta Aksara Al-Qur’an merupakan benih formalisasi syariat yang mulai ditanamkan di Sumenep. Dan hal itu bentuk

pengkhianatan kepada pancasila. ”Sebab, itu (perda, Red) menyinggung agama lain. Akibatnya, pancasila yang demokratis menjadi terabaikan,” ungkapnya. Masalah agama, sambung dia, seperti membaca Al-Qur’an sudah merupakan tugas dari tokoh agama dan para kiai, bukan negara. Kiai-kiai masih sanggup untuk mendidik santri-santrinya bisa baca Al-Qur’an. ”Mereka tidak butuh anggaran. Dipastikan masih siap untuk mengajarkan baca tulis Al-Qur’an,” ungkapnya.

Pada prinsipnya semuanya menginginkan bisa baca Al-Qur’an. Tapi, kan, tidak harus diformalkan dengan perda.

Menurut mantan Ketua PMII Sumenep ini, pengesahan itu sangat tergesa-gesa. Sebab, tidak dilakukan survei dan uji publik terlebih dahulu. ”Seharusnya dilakukan survei terlebih dahulu. Untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap raperda,” ungkapnya. Pihaknya curiga, upaya itu dilakukan sebagai upaya formalitas belaka untuk menghabiskan anggaran. ”Namun, kami mengira dewan kurang cerdas dalam membuat raperda. Masak urusan agama di perdakan. Satu hal lagi, itu melanggar nilai keadaban Madura, khusunya Sumenep,” tuturnya. Hal senada diungkapkan Ketua STKIP-PGRI Sumenep Musaheri. Musaheri mengungkap-

kan, setiap peraturan seharusnya bertumpu kepada kepentingan manusia secara universal, bukan agama. Dengan begitu, ini jelas menyalahi aturan kaedah pembuatan peraturan. ”Ini sudah bisa menimbulkan kecemburuan besar pada agama lain. Implikasinya jelas negatif,” ujarnya. Tidak hanya itu, terang dia, keberadaan raperda itu sangat memaksakan kehendak individu. Ini jelas sangat melanggar nilainilai demokrasi. ”Agama saja tidak memaksakan kehendak. Jadi, kami sangat menyesalkan adanya perda tersebut,” tuturnya dengan nada serius. Menurut Musaheri, apabila perda itu dipaksakan, kemungkiunan akan terjadi resistensi. Sebab, akan ada agama lain yang menjadi tidak enak. ”Makanya, untuk menghindari itu perda itu harus dikaji ulang dengan seksama. Itu supaya semua pihak bisa tidak saling cemburu,” ujarnya. Bagi Musaheri, cantolan raperda itu harusnya jelas kepada UU yang ada di atasnya. UU dasar 1945 juga lebih tidak ada yang mengisyartkan sentiment agama. ”UU 1945 itu sangat pluralis. Makanya, kalau ada yang dibawahnya malah sentiment agama sangat aneh,” ungkapnya. Berbeda dengan itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumenep Moh Yasin memaparkan, pihaknya sepakat dengan adanya perda tersebut. namun, perda yang sudah ditetapkan itu perlu perbaikan. Pasal demi pasal harus diperbaiki dan dikritisi hingga sempurna. ‘’Kami setuju dengan adanya perda, karena untuk menyelamatkan anak didik kita, tapi satu persatu pasal itu perlu diperbaiki dan dikritisi,’’ pungkasnya. Dukungan terhadap perda itu juga disampaikan Forum Kiai Muda Kabupaten Sumenep. Menurut KH Jurjis Muzammil, perda tersebut sangat tepat untuk membentengi pelajar jauh dari agama. “Bagi saya ini langkah tepat, karena melihat anakanak sekarang memang sudah banyak yang kurang fasih membaca Al-Quran. Tak jadi masalah perda ini ada selagi bertujuan untuk menumbuhkan semangat mengaji pada kalangan pemuda. Yang penting adanya perda ini tidak dijadikan sebagai proyek kaum elite karena anggarannya besar. Jadi, saya berpesan kepada DPRD dan Bupati agar benarbenar serius. Kalau bias masukkan saja pada materi pelajaran sekolah,” terangnya. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendikan Kabupaten Sumenep Fajarisman juga mengapresiasi perda tersebut. “Saya setuju dengan perda buta aksara, sebab memang ada banyak dari anak-anak seusia SD kurang menggemari pelajaran al-Quran,” ucapnya. Ketua Pansus Raperda Buta Aksara Moh. Subaidi bersikukuh pada raperda itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, dalam pembahasan pihaknya sudah melibatkan semua pihak. ”Tokoh agama itu juga kami libatkan. Jadi, kami tidak sembarangan melakukan pembahasan,” ucapnya. (rif/yat/sym/mk)

PEMILU

Pemilih Pemula Belum Tahu Pelaksanaan Pilgub SUMENEP – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2013. Namun, masih banyak pemilih pemula yang belum mengetahui jadwal tersebut, seperti yang terjadi di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep. Munawaroh dan Suryani, pemilih pemula yang saat ini duduk di kelas XI SMA Negeri Sumenep, mengaku belum tahu tentang pelaksaan pilgub. “Saya masih belum mengetahui tentang Pilgub Jatim, karena masih belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa,” ungkap Munawaroh, Selasa (11/6). Ia mengaku hanya mengetahui pelaksaan pemili-

han kepada desa yang sudah digelar beberapa pekan lalu. “Yang saya tahu yang pilkades,” ujarnya. Suryani menjelaskan, saat ini dirinya fokus belajar untuk perbaikan nilai pada ujian akhir semester, sehingga kurang memperhatikan informasi, selain belajar. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap para pemilih yang terdata dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), baik Pemilu Gubernur Jawa Timur maupun Pemilu legislatif. Komisioner KPU Sumenep Moh. Ilyas, beberapa waktu lalu mengatakan,

dalam tahap coklit tersebut, pihaknya juga melakukan sosialisasi ke pondok pesantren di Sumenep, untuk memastikan apakah santri yang ada di pondok pesantren tersebut didata di daerah asal atau di pondok pesantrennya. “Sebagian besar santri ini kan berasal dari daerah lain. Makanya, penting bagi kami untuk menanyakan, apakah dalam pemilu nanti, baik Pilgub maupun Pileg, mereka akan memberikan hak suaranya di sini atau di daerah asal,” katanya. Menurut Ilyas, pihaknya tidak ingin ada salah persepsi antara KPU dan pengasuh pondok pesantren, terkait data pemilih khususnya para santri. “Jadi

kami merasa perlu memberikan pembekalan dan pemahaman pada para pengasuh pondok, agar tidak ada salah persepsi. Alhamdulillah sampai saat ini responnya positif,” ujarnya. Ilyas menambahkan, tahapan pencocokan dan penelitian sangat diperlukan untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih. Petugas di lapangan akan mendata, apakah mereka yang tercantum dalam DP4 benar-benar ada dan tercatat sebagai warga setempat, ataukah ada perubahan. “Misalnya ada yang pindah, atau ada yang meninggal, atau ada data yang tidak tepat. Ini semua tengah kami mutakhirkan,” tukasnya (sai/mk)

Sejumlah buruh tani memanggul tanaman jagung yang baru di panen ke atas truk di kawasan perkebunan jagung di Jawa Timur, Selasa (11/6). Petani mengaku merugi akibat curah hujan tinggi membuat kualitas tanaman jagung menurun karena terendam air, sedangkan harga jagung di tingkat petani merosot dari harga Rp 3000 Perkilogramnya kini hanya kisaran Rp 2.400 - Rp 2.500 perkilogramnya.

PANGAN

Tanaman Padi Terendam Banjir SUMENEP - Puluhan hektar tanaman padi di Desa Patean Kecamatan Batuan, kembali terendam banjir setelah tiga hari berturut-turut diguyur hujan. Petani mengaku resah, sebab dalam satu bulan sudah tiga kali menanam ulang, dan tiga kali pula padinya direndam banjir. Saat ini, tanaman padi membusuk. Asmo, pemilik lahan pertanian padi di Desa Patean, mengaku, tanaman padi miliknya sudah tiga kali terendam banjir. Beberapa waktu lalu padinya mati karena terendam banjir, lalu ditanami lagi, dan saat ini membusuk. Dalam sebulan sudah tiga kali menanm padi. “Kami rasanya sudah putus asa, Mas, jika intensitas hujan masih tinggi. Kami akan berfikir dua kali untuk menanam padi lagi. Sebab, kami sudah menelan kerugian sangat besar. Sepuluh juta lebih kerugian yang harus kami terima,” kata Asmo dilahannya yang terendam banjir. Menurut Asmo, lahan miliknya memang lahan yang mudah sekali terendam banjir. Bahkan, setiap kali ada hujan lebat, lahannya bisa dipastikan terendam air. Air masuk ke lahan warga karena saluran air sempit, tidak mampu menampung aliran air, sehingga meluap membanjiri lahan persawahan. Selain itu, di daerah Patean termasuk lokasi pertaniannya dataran rendah. Selain itu, Patean merupakan daerah pembuangan air dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep. Air yang dari arah barat dari Kecamatan Guluk-Guluk, Lenteng dan Batuan. Sedangkan dari arah utara air dari wilayah Kecamatan Kota

Sumenep. “Kadang meski daerah Patean tidak hujan, tetapi di daerah lain hujan, juga terjadi banjir akibat banjir kiriman dari daerah lain,” jelasnya. Ia berharap pemerintah membangun saluran air yang lebih besar, sehingga air tidak meluap ke persawahan, tetapi langsung mengalir ke laut di bagian seletan daerah Desa Gedungan. “Ya sebenarnya kalau salurannya besar air pasti langsung mengalir ke laut dan tidak meluap ke persawahan,” ujarnya. Ketua Komisi C DPRD Sumenep Hariponto mengatakan, sistem drainase yang ada sudah tidak seimbang dengan semakin padatnya pembangunan di Kabupaten Sumenep. Sehingga seringkali menimbulkan banjir di saat musim penghujan. Menurutnya, perlu ada perombakan total sistem drainase, khususnya di wilayah perkotaan Sumenep. “Kami sudah koordinasikan terhadap pemerintah daerah, guna melakukan perombakan sistem drainase yang ada, mengingat pembangunan di Sumenep mulai padat dan tidak seimbang, sehingga memicu terjadinya banjir. Cuma sampai sejauh ini upaya pemerintah belum dikeketahui seperti apa master plan yang akan dirancangnya.” jelasnya. Kemungkinan perombakan itu, lanjut Politisi Golkar itu, baru terwujud pada tahun 2014. “Tapi, entah membutuhkan anggaran berapa untuk membuat darinase yang layak, kami masih belum mengetahui, karena belum melakukan penghitung,” pungkasnya. (sai/mk)

PELAYANAN BURUK

Anggaran Kesehatan Bisa Dikurangi SUMENEP – Komisi D DPRD Sumenep sangat menyayangkan pelayanan kesehatan. Jika pelayanan rumah sakit tidak kunjung ada perbaikan, dewan mengancam akan mengangguhkan anggaran untuk dinas kesehatan. ”Apa perlu kami tidak kasi anggaran, baru mereka mengubah terhadap pelayanan yang ada,” kata anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam dengan bertanya kepada Koran Madura di ruang kerjanya, Selasa (11/6). Ia mengaku kesulitan untuk mengubah pelanan kesehatan Sumenep, karena sekalipun sudah beberapa kali ditegur tidak ada perbaikan. ”Jadi, kami mau dimulai dari mana untuk mengubahnya. Padahal, kami sudah bekerja

Ia mengaku kesulitan untuk mengubah pelanan kesehatan Sumenep, karena sekalipun sudah beberapa kali ditegur tidak ada perbaikan. keras untuk mengubahnya, seperti memberikan teguran dan masukan terhadap rumah sakit maupun ke dinas kesehatan sendiri,” terang Politisi PKB.

Namun, pihanya masih memberikan kesempatan kepada dinkes dan pengelola rumah sakit untuk melakukan perubahan terhadap pelayanan yang ada. Menurutnya, jika masih belum ada perubahan, pihaknya terpakasa akan melakukan pengurangan terhadap anggaran yang ada. ”Ya tunggu saja sampai memasuki tahapan anggaran berikutnya. Sebab kami tidak bisa menghindari akan tanggung jawab kami, sebab ini berhubungan dengan keselamatan pasien,” tukasnya. Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Rizka Anugerah Rahadi sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi karena sedang berada di luar kota. (edy/mk)

SUMENEP

RABU 12 JUNI 2013 NO. 0136 | TAHUN II

Pemotong Kelamin Menangis di Persidangan SUMENEP - Pelaku pemotongan alat kelamin Hasanah Riyadi, warga Dusun Langsar Laok, Desa Langsar, Saronggi, telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Sumenep, Selasa (11/6). Marsiyati, pelaku pemotongan kelamin yang masih istrinya korban, menangis dan mengaku menyesalkan perbuatannya. Dihadapan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, ia mengatakan, dirinya tidak pernah menyangkan akan perbuatannya akan berujung dijeruji besi. Marsiyati mengaku sudah tidak sabar dengan sikap suaminya yang menduakan dirinya, dan sering mendapatkan perlakuan kasar. “Walaupun sering di pukul, saya tetap sayang sama suami, termasuk anak saya satu satunya,” tuturnya sambil terus menitikkan air mata. Marsiyati menabahkan, dirinya mengetahui pernikahan suaminya sebulan

sebelum kejadian pemotongan kelamin. Ia mengetahui pernikahannya dengan wanita lain, bukan dari suaminya sendiri, namun dari istri sirinya yang datang menemuinya dan memberitahukan jika dirinya sudah menikah dengan suaminya, dan berharap agar mereka dapat rukun. “Saya tahu setelah Nining (istri yang baru) datang ke saya dan memberitahu kalau dia menikah dengan suami saya. Saya tidak terima dimadu seperti ini” ungkapnya.

Saat mendengar kabar itu, Marsiyati mengaku masih bisa mengendalikan emosinya sambil berusaha menyenangkan suaminya dengan harapan sang suami tidak memilih wanita lain. Kemarahan Marsiyati memuncak saat memergoki sang suami berbincang-bincang via telepon mesra dengan istri mudanya. Hal tersebut membuat Marsiyati kalap, dan merebut handphon milik suaminya dan membuangnya ke kandang kambing. Saat suaminya tertidur lelap, Marsiyati mengambil sebilah arit yang terselip di kandangnya. “Saya buang HP suami saya di kandang kambing, di sana saya lihat sabit, lalu saya masuk dan langsung memotongnya,” pungkasnya. Kepada majelis hakim masriyati mengaku lebih

memilih memotong kelamin suaminya dibandingkan membunuh sang suami, karena menurutnya, dengan memotong alat kelamin suaminya, sang suami jera. “Biar sama-sama tidak kebagian,” ungkapnya. Saksi ahli yang dihadirkan, dr. Susantio Rosmala Dewi, mengatakan, ketika dia menangani luka Hasanah Riyadi di UGD RSUD dr. Moh Anwar, luka pada kelamin yang dialami korban dilakukan dengan satu kali sayatan saja. Hal tersebut terlihat dari potongan yang beraturan. Dan pada pemeriksaan lebih lanjut juga diketahui jika sisa kelamin korban hanya berkisar satu sentimeter saja. “Waktu itu kami ukur dengan penggaris dan sekitar 1 sentimeter yang tersisa,” ungkapnya. (edy/mk)

HUJAN DUA HARI

Jembatan Ambruk SUMENEP - Hujan deras selama dua hari mengakibatkan jembatan yang menghubungkan Desa Poja dan Desa Beraji Kecamatan Gapura, Senin (10/6) sekitar pukul 20:00 WIB, ambruk. Jembatan beton berukuran 15 meter dengan lebar 2 meter itu runtuh akibat derasnya aliran air di bantaran sungai. Sekretaris Desa Poja Imam Fuadi menuturkan, jembatan tersebut merupakan satusatunya jembatan yang menghubungkan Desa Poja dan Braji. Jembatan tersebut selain banyak dilewati warga, juga akses santri maupun siswa berangkat sekolah dan mengaji ke Pondok Pesantren Al-Karimiyah. “Kalau sudah ambrol begini, siswa dan

santri harus jalan memutar, Mas,”paparnya kepada Koran Madura, Selasa (11/6). Usia jembatan yang ambruk tersebut, menurut Fuadi, sudah cukup tua karena proses pembuatannya dulu diprakarsai oleh almarhum orang tuanya sendiri dengan hasil swadaya murni dari masyarakat. Usinya sekitar 40 tahun. Pada saat itu, ia masih kelas 2 SD. “Ini hasil swadaya murni masyarakat. Tidak ada peran serta pemerintah. Warga di sini patungan membeli semen dan besi, Mas,” tukasnya. Kepala PU Binar Marga Edi Rasiady saat dihubungi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu dengan pihak BPBD untuk memastikan bantuan taktis yang

dapat digunakan. Pihaknya akan meninjau ke lokasi terlebih dahulu untuk memastikan ambruknya jembatan tersebut. “Yang jelas kami pasti koordinasi dengan BPBD. Sebab anggaran dadakan itu memang tidak ada pada kami,” tuturnya. Di tempat terpisah, Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Fadhilah mengatakan, anggaran untuk

konstruksi dan rehab yang sifatnya mendadak juga tidak ada pada instansinya. Dia mengusulkan, agar aparat desa setempat mengusulkan proposal untuk diajukan kepada bupati. “Wah, dana untuk perbaikan jembatan rusak tidak ada juga, Mas. Kecuali aparat desa lebih dulu bikin proposal untuk diajukan ke bupati,” tuturnya. (athink/mk)

TIDAK PATUT DICONTOH. Sebuah mobil dinas sedang diparkir di areal larangan parkir kendaraan, di gedung Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (11/6)

PENYALURAN BEASISWA

DPKS Mengaku Tidak Dilibatkan SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun ini menetapkan anggaran Rp 700 juta untuk biaya pendidikan pelajar kurang mampu. Akan ada 350 pelajar kurang mampu yang menerima beasiswa tersebut. Namun, legislatif mempertanyakan program biaya pendidikan itu. DPDR mempertanyakan realisasi beasiswa tahun sebelumnya yang ditengarai ada unsur nepotisme. Sebab, banyak mahasiswa yang sudah mengajukan bertahun-tahun, namun tetap saja tidak mendapat beasiswa. Selain itu, DPKS Sumenep sebagai tim dalam beasiswa tersebut mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan beasiswa itu sendiri. Bahkan, pihaknya tidak pernah diundang dalam pembahasan kebijakan realisasi beasiswa atau pun kebijakan lainnya.

“Dalam pembahasan beasiswa itu kami sama sekali masih belum pernah membahas dengan pihak terkait, karena kami memang tidak pernah dilibatkan dan diundang untuk membicarakan mengenai beasiswa itu,” ujar Ketua DPKS Sumenep, M Kamalil Ersyad, pada Koran Madura, Selasa (11/6). Sampai saat ini, DPKD belum menerima undangan untuk membicarakan tentang beasiswa itu. Bahkan, terkait realisasi beasiswa itu sendiri pihak DPKS tidak mengetahui perkembangannnya. “Mestinya, kalau memang di SK (surat keputusan, red) Bupati, kami adalah timnya. Mestinya kami harus terlibat, karena kami punya pikiran-pikiran yang akan disumbangksn terkait program beasiswa itu,” ujarnya. Untuk merealisasikan beasiswa tersebut, menurut Ersyad, ada kriteria-kriteri yang

harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa itu. Selain itu, ada tekhnis-tekhnis yang harus dipenuhi. “Karena kami tidak pernah dilibatkan, bagaimana mau membicarakan hal itu,” imbuhnya. Padahal sebelumnya, sempat diutarakan oleh Kepala Bappeda, bahwa data 2012 yang direncanakan, anggarannya adalah sebesar Rp 700 juta yang akan direalisasikan kepada 350 mahasiswa. Namun, dari jumlah mahasiswa yang sudah masuk di Perbub dari 350 mahasiswa, pihaknya masih akan melakukan penyeleksian terkait dengan kriteria indeks prestasi dan surat keterangan tidak mampu. ”Yang sudah pernah dapat di tahun 2011 dan 2012, kita pending meski sudah masuk di daftar Perbub. Dan kita akan rapatkan dengan tim,” ujar kepala Bappeda Sumenep, R Idris. (sym/mk)

PAMEKASAN

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136| TAHUN II

BACALEG

KPU Pastikan Kuota Bakal Caleg Perempuan Terpenuhi

GUNAKAN BAN BEKAS. Beberapa ibu menggunakan ban bekas saat akan keluar dari rumah mereka, di Desa Laden, Pamekasan, Jatim, Selasa (11/6). Hujan lebat yang turun terus menerus selama dua hari, menyebabkan puluhan daerah di kabupaten itu tergenang banjir dan melumpuhkan sejumlah aktivitas pendidikan dan harian warga.

Tebing Kali Samiran Longsor PAMEKASAN - Longsor yang terjadi di salah satu tebing Kali Samiran di Dusun Kebbun, Desa Samiran, Kecamatan Proppo mengancam dua buah rumah yang ada di pinggir tebing. Dua rumah yang masingmasing milik Romina (70) dan anaknya, Baihaki (45) itu berada sekitar tujuh meter dari tebing. Longsor terjadi sebanyak dua kali. Longsor pertama terjadi pada Rabu (5/6) dini hari dengan lebar longsoran mencapai 11 meter. Sedang longsor kedua terjadi pada sore hari di hari yang sama dengan lebar longsoran 6 meter. Baihaki mengatakan keluarganya khawatir akan terjadi longsor susulan setelah di kawasan itu diguyur hujan lebat selama sehari semalam sejak Senin (10/6). Kekhawtiran itu disebabkan kondisi tanah di sekitar sungai yang mudah tergerus air dan di sungai tersebut tidak ada penahan tanah. “Kami khawatir jika terjadi longsor susulan akan sampai ke rumah kami. Karenanya, keluarga kami saat ini diliputi rasa khawatir,” kata Baihaki, Selasa (11/6). Longsor pertama, ia ketahui ketika akan ke kamar mandi.

Saat itu ia melihat pekarangan belakang rumahnya sebagian sudah tergerus air, ditambah longsor kedua yang menyebabkan pekarangan belakangnya yang longsor makin lebar. “Saat itu saya melihat sungai tiba-tiba begitu dekat dengan bangunan rumah kami dan rumpun bambu yang ada di sana tiba-tiba tidak terlihat lagi. Ternyata, itu disebabkan oleh longsor,” katanya. Baihaki menceritakan peristiwa yang sama juga terjadi pada tiga tahun lalu, namun saat itu kondisinya belum parah. Keluarganya sudah berupaya mengantisipasi longsor dengan membangun tangkis menggunakan karung tanah, namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat tentang kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya rencana pembangunan tangkis di sepanjang aliran Kali Samiran yang berdekatan dengan permukiman penduduk. (CR-1/muj/rah)

Ia menepis anggapan bahwa sebagian bakal caleg dari unsur perempuan yang didaftarkan hanya bersifat formalitas untuk memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan.

Didin menyampaikan, sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang mengusulkan perubahan nama bakal Caleg mereka karena dunia atau karena beberapa alasan lainnya yang dibolehkan Undang Undang. Sedangkan untuk salah satu bakal Caleg PKB yang sempat mengerahkan massa pendukungnya untuk mengepung kantor PKB di jalan Pintu Gerbang Pamekasan, karena dirinya terindikasi dijegal salah satu pengurus PKB lainnya dengan cara tidak menyetorkan berkasnya ke KPU Pamekasan, Didin menegaskan, bahwa itu bukanlah kewenangan KPU, namun murni kebijakan partai. (awa/muj/ rah)

Komisi D Berharap Pendidikan Agama Jadi Materi PPDB

Pendaftar Haji Harus Menunggu Keberangkatan Hingga 2027 yang mendaftar pada tahun ini diperkirakan baru akan berangkat pada 2027 nanti atau harus menunggu selama 14

beda dengan partainya semula. Karenanya, KPU, jelas Didin, sedang melakukan penyusunan Daftar Caleg Sementara (DCS). Daftar Caleg Sementara itu akan diumumkan ke masyarakat sebelum dilakukan penetapan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

SELEKSI SISWA BARU

CJH

PAMEKASAN- Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, menyatakan bakal jamaah calon haji Pamekasan

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan semua partai politik peserta pemilu di wilayah itu telah memenuhi batas minimal (kuota) 30 persen keterwakilan perempuan. Komisioner KPU Pamekasan, Bidang Pencalegan, Didin Sudarman, Selasa (11/6), mengatakan dari hasil verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, ia memastikan semua partai politik yang mendaftarkan bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) melalui KPU Pamekasan sudah memenuhi kuota tersebut. “Alhamdulillah semua parpol sudah memenuhi ketentuan kuota perempuan sebanyak 30 Persen, sebagaimana hasil verivikasi yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu,” kata Didin. Ia menepis anggapan bahwa sebagian bakal caleg dari unsur perempuan yang didaftarkan hanya bersifat formalitas untuk memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan. Sebab, apabila partai tidak memenuhi ketentuan itu meskipun hanya dalam satu Dapil (daerah pemilihan), bisa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sebab, masalah tersebut dengan sendirinya akan terlihat dari hasil pemilu. Ditanya soal persyaratan administratif yang harus dipenuhi para bakal Caleg, Didin menjelaskan, semua bakal caleg itu sudah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Peraturan KPU. Termasuk, para bakal caleg yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPRD Pamekasan dan mendaftarkan diri sebagai bakal caleg dari partai ber-

tahun. Antrean haji untuk beberapa tahun kedapan sudah terisi bagi calon jamaan yang

mendaftar haji mulai tahun 2009 hingga 2011. Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Mu’arif Tanthawi melalui Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Juhedi, panjangnya antrean itu disebabkan jumlah pendaftar haji yang cukup tinggi dari tahun ke tahun tidak imbang dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah. “Jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan setiap tahunnya mengacu pada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara jumlah pendaftar setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan,” kata Juhedi, Selasa (11/6). Kuota yang di berikan itu disesuaikan dengan Daftar Tunggu Haji yang sudah menggunakan Sistem Komputer Haji (Siskohaj), sehingga akan disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran. Pada tahun 2013 ini, Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat ke tanah suci sebanyak 1.497 orang dan saat ini sudah memasuki tahap pelunasan yang akan berakhir pada hari ini (Rabu, 12/6). Sementara itu, Dinas Kesehatan Pamekasan sudah menyiapkan beberapa langkah untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Langkah yang sudah di-

lakukan di antaranya dengan menyiapkan tenaga medis yang akan ditugaskan selama musim haji, mulai tahap persiapan hingga pendampingan selama berada di tanah suci. Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey, melalui Kepala Bidang Penanganan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ali Maksum, mengatakan pada tahap persiapan, Dinkes akan terlibat dalam pemeriksaan kesehatan calon jamaah. Pemeriksaan akan dilakukan di 20 Puskesmas yang ada di 13kecamatan di Pamekasan. Khusus untuk pendampingan kesehatan pada saat di tanah suci, Dinkes juga sudah menyiapkan tenaga medis yang memiliki pengalaman penanganan penyakit yang biasa diderita jamaah haji. “Kami sudah siapkan tenaga medis mulai dari pemeriksaan awal sebelum keberangkatan, maupun jika kami akan dilibatkan sebagai pendamping di bidang kesehatan selama di tanah suci,” katanya. Pelibatan Dinkes dalam kepanitiaan haji itu merupakan aturan penyelenggaraan haji, sehingga sudah menjadi kewajiban dari instansi tersebut untuk melakukan persiapan sebelum waktu penyelenggaraan. (CR-1/muj/ rah)

PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan berharap Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadikan pengetahuan agama sebagai persyaratan utama dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2013 di wilayah itu. Hal tersebut dinilai penting karena Kabupaten Pamekasan berencana mengembangkan sistem pendidikan berbasis karakter dalam sistem pendidikan di wilayah tesebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, Selasa (11/6), mengatakan selain menyatakan diri sebagai sebagai Kota Gerbang Salam, di Pamekasan saat ini keinginan siswa untuk mendalami pengetahuan agama sudah mulai luntur. Sehingga, dinilai sangat tepat apabila pendidikan agama dijadikan syarat utama kelulusan peserta seleksi PPDB. Bentuk pengetahuan agama tersebut, bisa berupa Baca Tulis Al-Qur’an, ataupun bacaan sholat bagi yang beragama Islam, sementara non muslim disesuaikan dengan pengetahuan agama masing-masing. ”Sudah saatnya pendidikan agama ini dijadikan tiang utama dalam pendidikan. Karena bidang ini merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan,” kata Juhaini. Cara lain yang bisa dilakukan, kata dia, yakni menunjukkan ijazah pernah mengenyam pendidikan agama. Namun hal tersebut tidak meniadakan uji pengetahuan agama guna mengetahui pencapaian nilai. Ia mengatakan tes ilmu agama itu penting dilakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta PPDB terhadap pengetahuan agama serta untuk mem-

perbaiki moral agar menjadi lebih baik. Menanamkan pengetahuan keagamaan, jelas Juhaini, harus dimulai sejak dini dengan menanamkan pengetahuan keagamaan dan dilanjutkan dengan menanamkan kebiasaan untuk menjalankan ajaran agama. “Jika masalah ini terlambat dilakukan, tidak menutup kemungkinan keluaran dari lembaga pendidikan tidak akan memiliki basis keagamaan yang kuat, sehingga moral mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. Komisi D DPRD berencana memanggil pimpinan Dinas Pendidikanuntuk melakukan koordinasi persiapan penerimaan siswa baru dan menyampaikan permintaan agar pengetahuan agama dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam PPDB. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pamekasan Mohammad Tarsun mengatakan pihaknya belum melakukan koordinasi dalam rangka mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi itu dalam waktu dekat, terutama dengan pengelola lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Pamekasan. Tahun sebelumnya, sempat diwacanakan wajib pendidikan agama bagi lulusan siswa Sekolah Dasar yang akan melanjutkan ke SMP maupun dari jenjang menengah pertama ke jenjang menengah atas. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi. “Masalahnya, belum ada kesamaan pandangan dan langkah tentang rencana tersebut. Tahun ini, kami akan kembali menyampaikan rencana itu, dan mudah-mudahan bersambut dengan baik,” kata Tarsun. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN

Kelurahan dan Desa Tergenang PAMEKASAN - Sedikitnya sebelas kelurahan dan dua desa di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (11/6), tergenang air. Kelurahan dan desa yang tergenang banjir itu antara lain Kelurahan Gladak Anyar, Parteker, Patemon, Kangenan, Barurambat Kota dan Desa Laden, Kecamatan Kota. Juga Desa Lemper, Durbuk, Prekbun, Sumedangan dan Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu. Di Kecamatan Kota, banjir disebabkan meluapnya Kali Semajid dan Kali Keluwang setelah hujan deras mengguyur kawasan itu selama sehari semalam sejak Senin (10/6) pagi. Di wilayah itu, luapan air kedua sungai menggenangi kawasan pemukiman penduduk dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Di Desa Laden, luapan air dari Kali Keluwang juga menggenangi Pasar Gurem yang merupakan salah satu pasar utama di Kabupaten Pamekasan hingga aktivitas di pasar itu nyaris lumpuh. Sebagian pedagang terpaksa menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Kedua sungai itu mulai meluap sejak Selasa dini hari. Penduduk di sepanjang aliran sungai tersebut sudah mempersiapkan diri dengan mengamankan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman, setelah hujan deras mengguyur selama sehari. Hingga berita ini diturunkan pada jam 17.30 WIB belum ada tanda-tanda genangan akan surut. Sebab, hampir seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan hingga Selasa sore masih diguyur hujan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Iskandar Syah, mengatakan belum diketahui jumlah kerugian akibat musibah tersebut karena laporan dari lurah dan kepala desa di wilayah yang tergenang masih belum diterima. Banjir juga merendam sejumlah perkantoran dan sekolah di wilayah Kecamatan Kota. Di antaranya, kantor Dinas Pertanian dan Tanaman (Disperta) Jl Jalmak, Kantor Pemerintah Kabupaten di Jl Jokotole, SDN Jungcangcang V dan SDN Jungcangcang VI di Jl RA Abdul Azis, serta SDN Patemon II dan SMA Muhammadiyah di Jl Masjid Patemon. Di unit perkantoran Pemerintah Kabupaten di Jalan Jokotole, air masuk ruang kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Kondisi terparah terjadi di Kantor Dinas Kesehatan. Meski demikian, tidak ada berkas peting yang terkena air, kecuali sejumlah barang elektronik, seperti komputer. Salah satu karyawan di Dinas Kesehatan, Daeng Ali Taufik mengatakan mengetahui banjir di kantornya, setelah petugas Sat Pol PP memberitahukannya. Dia perkirakan banjir karena macetnya saluran air yang ada di kawasan perkantor milik pemerintah tersebut. Ditambah posisinya yang lebih rendah dari saluran drainase Jalan Jokotole. Banjir yang terjadi di Jalan Jokotole juga menyebabkan putusnya akses di jalan tersebut. Polisi terpaksa menutup jalan tersebut dan mengarahkan kendaraan untuk melalui

jalan bonorogo. Sementara di Desa Montok, Kecamatan Larangan, bajir disebabkan macetnya saluran pembuangan air hingga memutus jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Kemacetan akibat genangan di jalur selatan Madura itu diperkirakan mencapai 4 kilometer. Hanya kendaraan besar yang bisa melintasi genangan, sementara kendaraan kecil terpaksa memutar arah dan menggunakan jalur alternatif yang sempit. Kendaraan dari arah Sumenep menggunakan jalur di Talang Siring, Kecamatan Larangan, melewati Kecamatan Galis menuju Jalan Raya Larangan. Begitu pula dari arah sebaliknya. Butuh Bantuan Bahan Pokok Sejumlah korban banjir di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu menyatakan sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan air bersih. Sebab, genangan air di dua kecamatan itu mengakibatkan sejumlah bahan pokok dan peralatan memasak terendam

dan tidak bisa digunakan. Demikian juga sumur-sumur warga di wilayah yang terkena musibah, tidak bisa dipergunakan karena bercampur lumpur. Maryati, salah satu korban banjir di kawasan bantaran Kali Simajid, Kelurahan Patemon mengaku tidak bisa memasak, karena peralatan rumah tangganya tidak bisa digunakan akibat banjir. Ia mengaku terpaksa membeli makanan karena tidak memungkinkan untuk memasak. Sampai berita ditulis, Maryati tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat. Maryati belum berencana untuk mengungsi dan berharap genangan banjir di rumahnya segera surut. Ia baru akan mengungsi jika genangan makin tinggi. Sementara itu, sebagian warga Dusun Bara’ Tanggul, Desa Durbug, Kecamatan Pademawu, mulai mengungsi ke rumah kerabatnya. Mereka mengungsi karena rumah mereka tidak bisa ditempati akibat tergenang air hingga ketinggian mencapa dada orang dewasa. Rofiqoh, warga setempat mengaku terpaksa mengungsi

ke rumah saudaranya di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan karena genangan makin tinggi. Rofiqoh mengaku saat meninggalkan rumah, ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter. Sejumlah peralatan rumah tangga, termasuk kendaraannya ditinggalkan di rumah, karena sudah terendam air. Kondisi ini juga menimpa sebagian rumah milik tetangganya termasuk di kawasan Jembatan Sumendangan dan sebagian rumah warga di Desa Prekbun. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Iskandar Syah menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan wilayah, terutama kepala desa dan lurah, untuk membuat dapur umum di sejumlah lokasi banjir. Dapur umum itu akan dikoordinir oleh kepala desa dan lurah setempat. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, jelas Iskandar, sudah mulai menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus kepada warga di wilayah yang tergenang. Namun, bantuan itu masih diprioritaskan untuk kawasan yang paling parah terkena dampak banjir. (awa/ uzi/muj)

PERSALINAN

DPRD Minta Dinas Kesehatan Awasi Penggunaan Polindes PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat agar memaksimalkan fungsi bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang ditengarai belum difungsikan sebagaimana mestinya, sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengatakan pihakanya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bangunan Polindes yang beralih fungsi menjadi WC umum dan bangunannya tidak terawat. Ada juga Bangunan Polindes yang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal bidan, sedangkan pelayanan persalinan menumpang di Balai Desa. juga ada yang melayani di rumah bidan yang berlokasi di tempat tugasnya dengan pengenaan biaya kamar. Menurut Khairul, laporan ini perlu diperhatikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk ditindaklanjuti dan dikembalikan fungsinya. Sebab, kondisi serupa bisa terjadi di banyak tempat dan hal ini sangat merugikan masyarakat. “Makanya kami meminta ke Dinkes, agar laporan ini ditindaklanjuti dengan serius, agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan bisa terpenuhi,” katanya, Selasa (11/6). Khairul Kalam menyatakan selama ini DPRD Pamekasan selalu mendukung penyediaan anggaran yang cukup untuk pemenuhan layanan kesehatan. Oleh karenanya, semangat DPRD ini diharapkan bisa diimbangi dengan pelayanan yang prima baik di tingkat Polindes

maupun di Puskesmas. Ia juga mengingatkan Dinkes setempat, agar menjaga kualitas dan mutu pembangunan Polindes yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun ini. Setelah terbangun nanti, Polindes itu harus digunakan sesuai fungsinya agar tidak sia-sia. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ismail Bey membantah adanya Polindes yang sudah beralih fungsi. Menurutnya, semua Polindes di Pamekasan pasti ditempati dan memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengecek kebenaran informasi itu, karena memang ada beberapa bidan yang rumahnya berada di satu lokasi dengan tempat tugasnya. “Tidak ada yang kosong apalagi beralih fungsi. Semuanya ditempati, kecuali rumah bidan berada di tempat tugasnya. Tapi nanti kami cek lagi kebenarannya,” katanya. Soal rencana penambahan Polindes, Ismail Bey menyatakan sudah menyiapkan anggaran untuk membangun di lima lokasi. Yaitu di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Desa Gagah Kecamatan Kadur dan Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. Anggaran untuk pembangunan kelima Polindes itu sebesar Rp 1,2 miliar dengan anggaran masing-masing Polindes berbeda, tergantung letak wilayah sesuai SK yang diterbitkan bupati setempat. (uzi/ muj/rah)

PROYEK PERCONTOHAN KEILMUAN

Tiga Kecamatan Diusulkan Menjadi Kampung Pendidikan

PENYELAMATAN

Satpol PP Evakuasi Korban Banjir PAMEKASAN Petugas Satuan Polisi Pemong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Selasa, membantu melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu. Sekitar 200 warga di desa ini terpaksa dievakuasi, karena genangan air semakin tinggi

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136| TAHUN II

dan arus banjir semakin deras. “Desa Lemper ini merupakan daerah terparah, karena di sana merupakan dataran rendah,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Iskandar, Selasa siang. Ia menjelaskan, para korban banjir di desa itu terpaksa ditampung di tempat yang

lebih aman, seperti balai desa dan rumah-rumah warga yang aman dari genangan banjir. Dua kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terendam banjir, menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin (10/6). Kedua kecamatan yang terendam banjir itu masingmasing Kecamatan Kota

Pamekasan dan Kecamatan Pademawu. Banjir mulai menggenangi kota sejak sekitar pukul 06.00 WIB. Banjir yang terjadi kali ini akibat Sungai Kalisemajid meluap. “Ketinggian air mencapai satu meter lebih, bahkan di beberapa titik ada yang mencapai 1,5 meter,” ungkap warga setempat Achmad Baihaqi.

Hingga sekitar pukul 12.30 WIB, belum ada tanda-tanda banjir akan surut, bahkan genangan air cenderung makin tinggi. Hujan di Kota Pamekasan hingga Selasa siang masih turun. “Kami sudah menerjunkan petugas gabungan untuk melakukan pendataan jumlah korban banjir,” kata Camat Kota Pamekasan Hidayat kepada Antara melalui saluran telepon. Banjir yang terjadi kali ini merupakan kali ketiga sepanjang 2013 ini. Sebelumnya banjir juga pernah terjadi di wilayah yang dengan penyebab yang sama, yakni Sungai Kalisemajid meluap. Ketika itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan mendata sebanyak 1.500 kepala keluarga di dua kecamatan menjadi korban banjir. “Saat ini saya kira tidak jauh berbeda, bahkan bisa lebih banyak karena banjir lebih besar dibanding sebelumnya,” ucap Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Iskandar. Selain merendam rumah-rumah warga di dua kecamatan, sejumlah lembaga pendidikan Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan juga terendam banjir, sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan. (ant/rah)

PAMEKASAN - Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan mewacanakan pembentukan kampung pendidikan di wilayah Pamekasan. Konsep pembentukan kampung pendidikan ini disusun menyusul predikat kabupaten pendidikan yang disandang berkaitan dengan penerapan Gerbang Salam. Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan, Kutwa Fath, Selasa (11/6), menjelaskan kampung pendidikan ini rencana akan dirintis di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pademawu, Tlanakan, dan Kecamatan Waru. Tiga kecamatan itu akan dijadikan sebagai pilot project atau proyek percontohan dan akan dikembangkan ke kecamatan lain. Rencana pembentukan kampung pendidikan ini dilakukan karena ikon kabupaten pendidikan yang disandang Pamekasan dinilai belum memiliki identitas yang jelas dan belum memiliki nilai lebih dibanding kabupaten lain. Sehingga dengan pembentukan itu diharapkan bisa memotifasi semua pihak untuk memajukan pendidikan di wilayah itu. Kutwa menjelaskan, meski masih sebatas wacana, pihaknya sudah menyiapkan konsep yang akan diusulkan kepada pemerintah setempat. Kampung pendidikan ini, nantinya akan dipelopori oleh masyarakat yang dimotori oleh pemerintah setempat. Kegiatan yang akan dijalankan di kampung pendidikan itu tanpa meninggalkan pendidikan formal yang sudah ada, karena kegiatannya akan dijalankan di luar jam belajar sekolah. Kegiatan pembelajaran di Kampung Pendidikan ini nantinya beda dengan lembaga kursus meski ada beberapa persamaan. Menurutnya, di Kampung Pendidikan ini, nantinya

akan diajarkan berbagai ilmu pengetahun seperti IPA, Bahasa Inggris, dan multi kelimuan lainnya yang dikelola oleh masyarakat. Persamaan dengan lembaga kursus, yaitu disiapkan instruktur termasuk pesertanya. Konsepnya, dipelopori masyarakat, tanpa meninggalkan pendidikan formal, tapi ada kegiatan lain yang mendalami sejumlah ilmu pengetahuan tidak hanya satu bidang ilmu pengetahuan. “Kampung pendidikan yang akan kami rintis ini tentu untuk menopang pendidikan formal yang sudah ada, dimana pelaksananya dari masyarakat. Sementara tiga kecamatan dulu yang kami jadikan sebagai percontohan,” katanya. Dia jelaskan, untuk mematangkan konsep kampung pendidikan ini, pihaknya masih akan melakukan studi banding ke beberapa daerah yang memiliki kegiatan serupa. Salah satu tujuan dewan pendidikan yaitu Pare, Kediri, dan daerah lain yang dinilai bisa dijadikan referensi untuk mematangkan konsep tersebut. Menanggapi rencana itu, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, usai pertemuan dengan Dewan Pendidikan setempat menyatakan sangat mendukung rencana itu, termasuk program lain yang sudah dicanangkan. Dia jelaskan, semua program yang sudah dirancang dewan pendidikan perlu didukung, karena sangat menunjang dalam upaya memajukan kualitas dan mutu pendidikan di wilayah itu. “Pada prinsipnya, semua program dewan pendidikan ini bagus dan kami akan terus mendukung, termasuk dalam penyediaan anggaran,” katanya. (uzi/ muj/rah)

SAMPANG

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136| TAHUN II

BANJIR

Aktivitas Warga Lumpuh SAMPANG- Akibat hujan selama selama dua hari, jalan di Desa Prajjen Kecamatan Camplong banjir, sehingga aktivitas warga lumpuh total. Ketinggian air mencapai setinggi lutut orang dewasa, dan sejumlah sekolah terpaksa memulangkan siswanya lebih awal. Air Sungai Lorong dan Sungai Kancah Dusun Morsongai meluap sampai ke Prajjen Laok akibat tidak bisa menampung derasnya air. Warga tidak berani untuk beraktivitas ke luar rumah karena khawatir terjebak air. Moh Sofwen (30), warga Prajjen mengatakan, banjir

ini akibat dari hujan selama dua hari ini, dan juga ditambah luapan Sungai Kancah dan Mor Songai, sehingga akses jalan ke Prajjen terputus dan terpaksa melewati jalan selatan menuju Desa Benjer Tebulu dan Desa Jago. “Karena hujan tidak berhenti dari kemarin dan memuncak pada malam hari sekitar pukul 22.30, membuat jalan tergenang air setinggi lutut orang dewasa dan ini menyebabkab aktivitas warga lumpuh total. Termasuk juga aktivitas pendidikan dihentikan dan siswa dipulangkan lebih awal,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (11/6).

Hal senada juga diungkapkan oleh Wandi (37). ia mengatakan, banjir saat ini hampir sama dengan banjir pada tahun 2002 silam, karena jarang sekali di desanya terjadi banjir. “Banjir kali ini mengingat saya seperti kejadian banjir beberapa tahun silam yang menggenangi Kabupaten Sampang. Namun, untuk sekarang kayaknya tidak sebesar dulu, karena di Sampang masih belum nampak banjir besar. Lain lagi nanti kalau ada kiriman dari daerah utara dan menggenangi Sampang, maka otomatis di sini akan tambah besar juga” ucapnya. (jun/lum)

KAPOLRES BARU

Korupsi-Konflik Atensi Utama PEMBAGIAN BEASISWA BSM. Siswa sekolah dasar menujukan uang beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) di unit pembantu cabang kantor Pos, Cibeurem, Tasimalaya, Jabar. Setiap siswa menerima dana BSM sebesar Rp. 180.000 - Rp. 360.000 mulai dari kelas II - kelas VI.

Uang Beasiswa Miskin Digunakan Rekreasi SAMPANG - Dana beasiswa siswa miskin tahun 2013 di SMPN 2 Atap Desa Aengsareh digunakan untuk rekreasi. Siswa mengeluh karena setelah menerima langsung dari kantor pos dana tersebut dikembalikan ke sekolah, karena mau digunakan untuk ongkos rekreasi. Salah satu siswa SMP 2 Atap bercerita, dirinya setelah menandatangani berkas akan mendapatkan bantuan dari pemerintah beberapa, langsung menyampaikan kepada orang tuanya. Ia mengaku sangat bangga karena bantuan tersebut dapat meringankan beban orang tuanya. Ketika tiba waktu pencairan, dia bersama siswa yang lain mengambilnya langsung ke kantor pos. Namun setelah dari pos, ia langsung memberikan ke pihak sekolah untuk ongkos rekreasi. Padahal, penerima beasiswa banyak yang tidak ikut karena tidak mempunyai bekal untuk jajan diperjalanan. “Saya memang mengambil sendiri ke kantor pos dan sete-

lah uang itu saya ambil saya berikan ke sekolah dan untuk ongkos rekreasi. Padahal, saya sudah memberitahukan hal ini kepada orang tua saya, dan saya tidak ikut rekreasi karena tidak punya ongkos buat jajan,” ujar siswa yang sengaja namanya dirahasiakan kepada Koran Madura ketika didampingi oleh orang tuannya, Selasa (11/6). Sementara Kepala Sekolah SMPN 2 Atap Untung Supandi ketika dikonfirmasi awalnya membantah kalau menggunakan dana BSM untuk biaya rekreasi. Ketika ditanya ada siswa yang mengatakannya sendiri, dia mengakui dengan dalih kalau itu atas dasar pengajuan siswa ke wali kelas dan wali kelas menyampaikannya

kepada kepala sekolah. Kata untung, yang ikut rekreasi tidak semua siswa yang mendapatkan BSM, karena yang mendapatka BSM sebanyak 42 siswa dari 52 siswa, dan persiswa mendapatkan BSM sebesar Rp. 275.000. “Dan bagi siswa yang dapat BSM tapi tidak bisa ikut maka saya kembalikan uangnya sebesar Rp. 25.000 karena yang digunakan sebesar 250.000,” tuturnya. Rekreasi itu awalnya, katanya, usulan dari siswa ke wali kelas dan menyampaikannya ke kepala sekolah. “Siswa sepakat kalau akan menggunakan dana BSM, sehingga dana tersebut kami gunakan karena dari 52 siswa 42 siswa yang mendapatkan BSM, dan setelah mereka mengambil dari kantor pos langsung membayar ke sekolah,” dalihnya Selasa (10/6). Sementara Kepala Seksi Pembiayaan Dinas Pendidikan Sampang Yayuk Sriwahyuni menjelas-

kan, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pembelian buku, baju seragam sekolah, alat olahraga, alat keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran, dan hal itu tidak boleh dikoordinir oleh salah satu guru. Yayuk menegaskan rekreasi menggunakan dana BSM tidak boleh. Dia berjanji akan menindak lanjuti ke bawah dan akan memberikan teguran lisan dan tertulis, sehingga kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada siswa yang mendapatkan dana BSM. “Kepala sekolah harus bertanggung jawab dan mengembalikan dana tersebut kepada siswa dan ini akan kami proses dan akan kami klarifikasi dulu ke lembaga yang diikuti oleh tim dari dinas,” pungkasnya. (jun/lum)

SAMPANGSetelah melakukan sertijab dengan AKBP Solehan di Mapolda Jatim, Kapolres Sampang yang baru, AKBP Imran Edwin Siregar langsung disuguhi sejumlah PR (pekerjaan rumah) di wilayah hukum Sampang. Diantranya, pengusutan dan penuntasan kasus tindak pidana korupsi, pembunuhan dan konflik Syiah yang berujung pada pengungsian 165 warga Syiah yang hingga kini masih belum terselesaikan. Dalam konferensi persnya, Imran menyatakan secara gamblang tidak akan main-main dengan kasus korupsi. Mantan Kasat Intel Polrestabes Surabaya itu berjanji akan membabat habis semua kasus-kasus yang masih belum tuntas sebelumnya. ”Intinya begini, kasus apapun yang menjadi hutang lama pasti kita pelajari

kembali. Apa yang kita temui nanti pasti saya sampaikan (ke media). Saya tidak akan main-main dengan kasus,” katanya di hadapan awak media di Mapolres Sampang, Selasa (11/06). Bahkan, perwira dengan dua melati di pundak itu juga berjanji tidak akan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Itu sebagai cerminan dari komitmennya untuk memberantas korupsi mulai dari pribadinya sendiri. ”Jangankan sampai kasus korupsi, kita terima yang ’macemmacem’ saja sekarang berbahaya,” ungkapnya seakan mengindikasikan dirinya tidak akan bermain-main dengan gratifikasi. Hanya saja, saat ditanya sikapnya terhadap beberapa dugaan kasus korupsi yang mulai mencuat ke permukaan, Imran enggan berkomentar lebih jauh. Alasannya, pihaknya tidak akan

mengedepankan janji ketimbang kinerja dan kerja nyata. ”Saya tidak mau janji-janji. Saya lebih baik kerja dulu,” ujarnya. Selain itu, perwira asal Sumatera Utara itu juga menaruh perhatian pada kasus Syiah yang sampai saat ini masih terus bergulir. Menurutnya, kasus Syiah menjadi salah satu PR yang harus segera dituntaskan. Diakuinya, pihak kepolisian sampai saat ini hanya melakukan pengamanan saja. Padahal, menurut Imran, polisi juga harus terlibat untuk memberikan pengertian agar kelompok mayoritas bisa menahan diri. Sehingga duduk persoalan Syiah tidak semakin keruh. ”Kalau untuk penyelesainya kita memang hanya masuk dari segi pengamanannya saja karena itu harus ada campur tangan dari pemerintah pusat,” tuturnya. (lum)

KHAWATIR BANJIR

Siswa Dipulangkan Lebih Awal SAMPANG - Genangan air banjir kiriman kembali melanda Kecamatan Kota Sampang. Khawatir banjir semakin membesar, sejumlah sekolah terpaksa memulangkan siswanya lebih awal, Selasa (11/6). Berdasarkan pantauan di lapangan, genangan air banjir mencapai 50 cm. Sekitar pukul 5:00 WIB, banjir mulai memasuki kawasan Kelurahan Dalpenang. Proses belajar mengajar di SDN Dalpenang 1dibatalkan, karena sekolah tergenang air. Kepala SDN Dalpenang 1 Kota Sampang Al Fatah

mengatakan, pihaknya terpaksa memulangkan ratusan siswanya karena dikhawatirkan banjir semakin tinggi. Bahkan, para guru mulai mengamankan alatalat yang ada di sekolah untuk terhindar dari genangan air yang terjadi Sabtu (8/6). Peralatan yang diamankan adalah komputer dan sejumlah dokumentasi penting. “Setelah melaksanakan ulangan kenaikan kelas, siswa langsung kami pulangkan karena takut banjir semakin tinggi,” ujarnya, Selasa (11/6). Hal yang sama juga dilaku-

kan Sekolah Dasar Luar Biasa Dalpenang 1. Sa’ Rani, guru disekolah tersebut mengatakan, pihaknya juga memulangkan siswanya lebih awal, karena banjir mulai memasuki halaman sekolah, sehingga dikhawatirkan banjir semakin tinggi dan siswa tidak bisa pulang ke rumah. “Kami pulangkan siswa lebih awal, karena banjir mulai merendam halaman sekolah. Takutnya siswa kerepotan yang pulang ke rumah kalau tidak segera dipulangkan,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD) Imam Sanusi melalui saluran telepon menjelaskan, banjir ini terjadi akibat guyuran hujan deras yang terjadi Senin (10/6), yang puncaknya terjadi sekitar pukul 12.00 hingga sampai 14.00 WIB dengan ketinggian air diperkirakan 60 sampai 70 cm di Jalan Imam Mawar dan Melati, Kelurahan Dalpenang. “Ini akibat hujan yang deras di kawasan utara juga hingga masuk seperti di tempat biasanya. Apa lagi sejak kemarin kondissi cuaca seperti yang kita ketahui bersama,”ungkapnya. (ryn/ lum)

SENGKETA

Lahan Tambak Garam Polagan Jadi Sengketa SAMPANG- Lahan tambak garam seluas 9 hektar di Kelurahan Polagan menjadi sengketa warga dengan Dinas Kelautan Provinsi Jatim. Aset yang diklaim milik provinsi tersebut diakui milik warga setempat, bahkan ada salah satu warga yang sudah melakukan sertifikasi kepemilikan pada lahan tambak seluas 1.998 m2. Kabid Pengelolaan Aset Dispendaloka Sampang Bambang Indra Basuki membenarkan jika lahan tambak yang berada di dekat Kantor Kelurahan Polagan Sampang Kota milik Dinas Kelautan Provinsi Jatim sudah dialihakan sertifikat atas nama H. Badrut Taman warga Kelurahan Karangdelem Sampang Kota. Sertifikat tersebut

dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang pada bulan Februari 2012 lalu. “Diketahuinya ada sertifikat lahan tambak dengan nama warga tersebut diketahui saat Dinas Provinsi mendatangi kami beberapa hari lalu, guna melakukan sertifikasi atas lahan tambak milik provinsi. Namun, sayang saat petugas provinsi pendatangi lokasi tambak tersebut, sebagian sudah berdiri bangunan warga, sehingga diperoleh informasi bahwa sebagian tanah tersebut sudah dilakukan sertifikat atas nama warga,” jelasnya. Ditambahkan Bambang, saat proses sertifikasi tersebut pihak Dispendaloka Sampang tidak pernah diajak koordinasi oleh pihak lurah

Polagan Sampang kota. Bahkan pihaknya sempat menegur pihak kelurahan untuk tidak melanjutkan proses sertifikasi atas nama warga tersebut, karena berdasarkan data yang berada di Dispendaloka bahwa lahan tambak garam di dekat kantor Kelurahan Polagan seluas kurang lebih 9 hektar adalah dimiliki dinas ketautan, perikanan dan peternakan (DKPP) Provinsi. “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pihak dinas provinsi akan melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa lahan tambak garam yang berada di Kelurahan Polagan Sampang. Sebab berdasarkan informasi yang saya ketahui, pihak lurah Polagan Abd Rohim mengatakan tanah yang disertifikasi warga terse-

but termasuk tanah negara (TN) yang tidak bertuan, sehingga siapa-pun berhak mengajukan sertifikasi dan cukup melalui pihak Kelurahan setempat,” ucap Bambang menirukan penjelasan Abd Rohim Lurah Polagan Sampang. Sahari Ismail yang juga mantan Lurah Polagan Kecamatan Sampang Kota periode 2006-2010 lalu, sempat mendapatkan pengajuan sertifikat dari warga untuk kepemilikan tanah lahan tambak garam yang berada di dekat kantor Kelurahan Polagan Sampang, namun pada saat itu saya tidak berani melakukan rekomendasi untuk menandatangani, mengingat lahan tersebut masih kepemilikan dinas provinsi. (Hol/lum)

BANJIR

Kota Sampang Kembali Dilanda Banjir SAMPANG - Kota Sampang, Selasa (11/6) sore kembali dilanda banjir, setelah sepekan lalu kota ini sempat dilanda banjir, akibatnya sungai Kalikemuning meluap. Sebagaimana banjir sebelumnya, banjir yang terjadi Selasa (11/6) sore itu juga disebabkan karena air sungai Kalikemuning meluap, menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin (10/6). “Genangan banjir kini mulai memasuki rumahrumah warga di Jalan Imam Bonjol,” kata warga setempat, Iswantoro. Genangan air di Jalan

Imam Bonjol ini antara 30 cm hingga 40 cm. Sementara di dekat aliran sungai seperti di Desa Panggung dan Desa Pasean genangan air sudah mencapai 1 meter lebih. Warga memperkirakan, banjir akan terus meningkat, mengingat di wilayah itu hujan turun dengan deras sejak Senin (10/6) hingga Selasa (11/6) sore. Kota Sampang sendiri tercatat merupakan salah satu kota di Pulau Madura yang rawan banjir, karena kota ini terletak di darahan rendah, bahkan posisi kota lebih rendah dari permukaan air laut. Kondisi pasang-surut air laut sangat berpengaruh ter-

hadap kondisi banjir. Dalam kurun waktu mulai Januari hingga Juni 2013 ini saja, banjir telah melanda wilayah ini sekitar tujuh kali lebih dengan kejadian terparah pada April 2013. Saat itu sebanyak enam desa dan delepan kelurahan di Kecamatan Kota Sampang terendam banjir, bahkan tiga orang warga tewas karena terseret arus banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang mengimbau, agar warga kota hendaknya bersiap-siap untuk mengungsi, karena diperkirakan kondisi banjir akan lebih tinggi, mengingat hingga kini masih turun hujan sangat deras. “Kami sudah meminta kepada camat agar memerintahkan warganya waspada dan segera mengungsi apabila kondisi genangan banjir makin tinggi,” kata Kepala BPBD Pemkab Sampang Imam Sanusi. Selain di Sampang, banjir juga terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yakni di Kecamatan Kota dan Kecamatan Pademawu dengan penyebab yang sama, yakni hujan deras dan air sungai meluap. (ant/mk)

BANGKALAN

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II

PAD Galian C Tak Penuhi Target BANGKALAN - Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari sektor pajak penambangan lahan galian C ternyata tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari target 100 juta pada tahun lalu, hanya mampu terpenuhi sekitar 80 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap income tersebut. “Memang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, sekitar 80 juta rupiah saja pada tahun 2012,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan, Moh Fahri, kemarin (11/6). Menurutnya, faktornya adalah banyak pengusaha yang dulunya bergerak di sektor ini, sekarang sudah tidak lagi intens bergerak di sektor tersebut. Menjadi lumrah, jika PAD di sektor penambangan galian C menurun. Untuk tahun 2013 sendiri, Fahri berkeyakinan kondisinya tidak akan jauh berubah. Pasalnya, perizinan bagi pengusaha galian C tahun ini sudah harus diperpanjang. Selain itu, diduga ongkos operasional yang tinggi di

Moh Fahri

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan bisnis tambang galian C ini menjadi faktor banyaknya pengusaha tambang beralih

profesi ke sektor lain. “Tahun ini merupakan peralihan, karena habis izin SIPD nya. Kalau pengusaha memakai penggunaan alat berat harus beralih ke izin IUP,” ungkapnya Dia menajelaskan, ke depan, sesuai hasil rapat di Pemerintah Provinsi, sebelum mengeluarkan izin harus melaporkan ke pusat, karena Peraturan Pemerintah tentang galian C tersebut masih belum terbentuk. “Yang ada hanya uandang-undangnya saja, mengenai perizinan yang bersifat teknis harus laporan terlebih dahulu,” jelas Fahri. Meskipun begitu, pihaknya optimis bisa memenuhi target yang ditetapkan. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab pada Dinas pertambangan. Oleh karena itu, untuk peningkatan PAD, bagi penambang yang tidak berizin seharusnya juga terkena retribusi. Mereka cenderung beralasan, karena lahan yang ditambang merupakan milik sendiri. (ori/rah)

TRANSMIGRAN

TKI Asal Sampang Meninggal Dunia

ant/rudi mulya

HARGA JAGUNG TURUN: Sejumlah buruh tani memanggul tanaman jagung yang baru di panen ke atas truk di kawasan perkebunan jagung Desa Banjarsari, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (11/6). Petani mengaku merugi akibat curah hujan tinggi membuat kualitas tanaman jagung menurun karena terendam air, sedangkan harga jagung di tingkat petani merosot dari harga Rp 3000 Perkilogramnya kini hanya kisaran Rp 2.400 - Rp 2.500 perkilogramnya.

PAD

Eksekutif Diminta Gali Potensi Pendapatan BANGKALAN - Dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, Fraksi Reformasi Perjuangan Rakyat (FRPR) menilai pendapatan daerah yang mengalami kenaikan hingga 110,4 persen atau melebihi target yang telah ditetapkan perlu diapresiasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar peningkatan pendapatan daerah terus ditingkatkan. Dari laporan tersebut, dana perimbangan naik sebesar 100,2 persen. Meski pendapatan lain-lain yang sah hanya terealisasi sebesar 97,90 persen dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya peningkatan pendapatan yang

Kami juga menyayangkan pada realisasi Belanja Langsung dalam 2012 hanya terealisasi sebesar 86,71% dari anggaran yang disediakan,”

Imron Rosyadi

Fraksi Reformasi Perjuangan Rakyat (FRPR) Bangkalan cukup signifikan dari sektor pajak daerah dan retribusi

daerah. “Dengan peningkatan yang signifikan ini, kedepan Eksekutif dapat lebih menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan,” ujar Imron Rosyadi, saat membacakan pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Sementara itu, dari realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2012, FRPR menyebut realisasinya mencapai 96,24 persen dari anggaran yang tersedia. Selain itu, pada realisasi belanja tidak terduga serapannya melampaui target yaitu 108,25 persen. “Kami juga menyayangkan pada realisasi Belanja Langsung dalam 2012 hanya

terealisasi sebesar 86,71% dari anggaran yang disediakan,” ungkapnya. Pihaknya juga menilai belum jelasnya kinerja BPWS yang belum memberikan kontribusi percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan pasca beroprasinya jembatan suramadu. Demikian juga, terkait kelengkapan UKL/UPL dan Amdal, FRPR menilai para investor belum terlalu memperhatikan hal itu, sehingga nantinya dikhawatirkan berdampak pada lingkungan sekitar. “Kedepan bagi pihak terkait agar lebih memperhatikan seluruh mekanisme persyaratan, termasuk memperhatikan kualitas proyek jalan desa,” ucapnya. (ori/rah)

PENCURIAN

Karyawan RM Bisa Dihukum 4 Tahun Penjara BANGKALAN - Menjadi orang kepercayaan atasan ternyata tidak membuat seseorang kebal hukum. Sebab setiap perbuatan melanggar hukum memang harus diberi sanksi. Itu yang dialami Ong Swie Fong (29). Wanita yang menjadi kepercayaan pemilik usaha rumah makan Ramayana ini diberi kepercayaan melakukan penyetoran uang hasil usaha sebuah rumah makan ke rekening Sandra (50), pemilik usaha. Namun, justru uang

tersebut dicurinya. Sebab itulah, Ong Swie Fong pun berurusan dengan kepolisian setelah dilaporkan oleh Sandra. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ong Swie Fong harus mendekam dibalik jeruji besi. Ong Swie Fong menjadi pesakitan setelah diketahui melakukan penggelapan atas sejumlah uang milik usaha rumah makan tempatnya bekerja. Dana yang seharusnya disetorkan kepada Sandra melalui rekening pemilik us-

aha rumah makan Ramayana tersebut, sebagiannya raib sebelum tiba di tangan Sandra. Akibat perbuatan yang dilakukan Ong Swie Fong, Sandra , pemilik usaha rumah makan itu mengaku mengalami kerugian hingga Rp 100.000.000 (seratus juta). Sebagaimana berkas dakwaan dan keterangan saksi di hadapan persidangan, Selasa (11/6). Yulianto, kasir rumah makan Ramayana dihadirkan sebagai saksi mengaku setiap harinya menyetorkan sejumlah uang

kepada terdakwa untuk disetorkan kepada pemilik usaha tempatnya bekerja melalui rekening bank. “Setiap hari sekitar 1 hingga 2 juta, saya serahkan ke terdakwa,” jelasnya. Dari keterangan saksi dalam persidangan, diketahui terdakwa melakukan aksinya sejak Juni hingga September 2012 lalu. Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. (dn/rah)

BANGKALAN – Kabar tewasnya TKI di Jaddah, Marwah binti Hasan (55) ternyata bukan berasal dari Bangkalan, melainkan dari kabupaten Sampang. Hal itu diketahui setelah melakukan kroscek terhadap kebenaran data yang menyebutkan asal TKI tersebut dari Bangkalan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat menyatakan, Marwah adalah warga Desa Pelakaran Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. “Sudah ada kontak dengan Kementrian di Jakarta, korban Marwah bukan dari Bangkalan,” jelas Kepala Dinsosnakertrans Siswo Irianto. Sebelumnya, berita terkait tewasnya Marwah binti Hasan (55) yang diduga merupakan warga Bangkalan, akibat kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah,sempat membuat pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan kebingungan. Sebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menemukan sejumlah nama yang sama dengan yang bersangkutan. Namun, terpaut usia yang

berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran Dispendukcapil Bangkalan ternyata ditemukan dua perempuan atas nama Marwah binti Hasan. Akan tetapi, usia mereka tidaklah sesuai dengan almarhum Marwah yang dimaksud.

Ada Marwah binti Hasan asal Desa Geger Kecamatan Geger, kelahiran 1973. Ada juga Marwah binti Hasan asal Desa Bantian Kecamatan Klampis, kelahiran 1930,”

Siswo Irianto

Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan Ironisnya, data yang ditemukan tidak bisa menjawab kebenaran kabar tewasnya TKI yang diduga warga Bangkalan tersebut. “Ada Marwah binti Hasan

asal Desa Geger Kecamatan Geger, kelahiran 1973. Ada juga Marwah binti Hasan asal Desa Bantian Kecamatan Klampis, kelahiran 1930,” paparnya. Kendati demikian, lanjutnya, pihak Dispendukcapil belum bisa memastikan apakah keduanya adalah korban kerusuhan KJRI Jeddah yang disebabkan keterbatasan informasi yang diterima. Keterbatasan informasi itulah menjadi salah satu penyebab informasi mengenai korban semakin tidak jelas. Seperti diberitakan sebelumnya, Marwah menjadi korban kerusuhan di KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013). Kerusuhan terjadi saat sedikitnya 12.000 TKI bereaksi atas buruknya pelayanan Surat Perpanjangan Laksana Paspor (SPLP). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Departemen Luar Negeri (Deplu) Tatang Razak menerangkan bahwa korban tewas setelah terdesak dan dehidrasi saat kericuhan terjadi.(dn/rah)

LEGISLATIF

Pemerintah Daerah Seharusnya Meningkatkan Pelayanan Publik BANGKALAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan berharap Bupati setempat dapat meningkatkan pelayanan yang lebih prima. Dalam seratus hari program kerja Bupati dinilai sudah dapat mencerminkan kebijakan publik yang dapat menyentuh msyarakat. Akan tetapi, banyak hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Sehingga, kebijakan yang lebih visioner dapat membawa harapan untuk kesejahteraan masyarakat. “Bagi Bupati terpilih dalam menjalankan seratus hari program kerja kami nilai cukup baik. Akan tetapi, banyak hal yang perlu dibenahi untuk menjadikan Bangkalan lebih baik kedepannya,” kata Munawwar Cholil wakil ketua sekaligus juru bicara DPRD stempat. Yang perlu dibenahi, kata politisi PPP ini, pelayanan terhadap masyarakat karena sifatnya sangat sentral. Sebab, masyarakat akan menilai

Munawwar Cholil

Wakil Ketua & Jubir DPRD Bangkalan baik maupun buruknya suatu pemerintahan itu dari tingkat pelayanan yang diberikan. Salah satu contoh adalah pelayanan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang ada di area jembatan suramadu. “Pedagang kaki lima tentunya membutuhkan tempat, hal itu bersinggungan langsung terhadap pelayanan dari pemerintah daerah bagaimana memfasilatasi tempat bagi

mereka. Jangan sampai publik begitu tertarik ketika masuk suramadu namun ketika turun mereka melihat PKL yang dapat mengganggu pemandangan. Akhirnya akan menjadi kontras,” terangnya. Di satu sisi ada yang harus ditingkatkan, kata Munawwar. Pada sisi lainnya ada yang harus dipertahankan untuk masa yang akan datang. Yang perlu dipertahankan itu adalah status wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Bangkalan. Oleh sebab itu, kinerja profesional yang ditopang dengan SDM yang memadai menjadi kunci untuk perkembangan Bangkalan di masa yang akan datang. “Jadi, kemajuan Bangkalan ini jangan hanya sebatas pada pembangunan fisik saja, namun lebih pada pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.(dn/rah)

SURAMADU

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II

Pagar Jembatan Suramadu Berkarat BANGKALAN - Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Usianya pun sudah genap empat tahun. Namun, jembatan yang menghubungkan antara pulau Madura dan Jawa tersebut terkesan dibiarkan. Jempatan sepanjang 5 kilometer tersebut sudah mulai berkarat di kedua sisinya. Hal tersebut mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah satunya ang-

gota komisi C DPRD Bangkalan. DPRD menilai kondisi yang demikian menunjukkan

pengelola jembatan Suramadu, dalam hal ini BPWS seakan-akan membiarkan saja hal itu. Padahal, kondisi yang demikian akan membuat penilaian yang tidak baik bagi pengelola. ”Kalau seperti itu, kan BPWS sebagai pengelola tidak bersikap profesional. Seharusnya, kalau hanya karat tentunya pengelola membersihkannya. Barang kali dilakukan pengecetan ulang.”

kata anggota komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi, kemarin (11/6). Pihaknya meminta agar pengelola untuk dapat merawat sebaik-baiknya, agar jembatan tersebut tahan lama. Selain itu, kondisi yang bagus dapat memberi kenyamanan kepada para pengguna jasa jembatan tersebut. ”Tentunya dana perawatan pasti ada. Coba dibayangkan, pendapatannya saja

tiap hari dari kendaraan yang melintas mendapatkan pemasukan yang banyak. Kalau hanya mengecat saja ya masak tidak bisa,” keluhnya. Mahmudi menjelaskan dari data konstruksi mengenai jembatan tersebut ditaksir kekuatannya mencapai 100 tahun. Akan tetapi, dalam waktu 4 tahun ini, kalau pagar jembatannya sudah berkarat, bisa tidak bertahan seratus tahun. Juga tidak menutup

kemungkinan hal yang lain pun perlu perawatan ekstra. ”Seharusnya BPWS tidak main-main mengenai perawatan itu. Sebab, apabila jembatan tersebut kurang mendapatkan perawatan dipastikan kerusakannya akan lebih cepat,” terangnya. Hal senada disampaikan ketua LSM Lempar Jimhur Saros. Dirinya menilai kondisi jembatan Suramadu yang kurang mendapat perhatian

tersebut terkesan sengaja dibiarkan, karena kondisi seperti itu sudah terjadi cukup lama. Pagar pembatas di sisi kanan dan kiri sudah mengalami pengikisan akibat karat. ”Saya rasa pihak pengelola sudah tahu. Kalau tidak segera diperbaiki, kemanakah dana perawatan tersebut? Yang jelas jembatan nasional itu sudah ada dana khusus untuk biaya perawatannya,” tanya Jimhur. (ori/rah)

BUDAYA

Gubernur Promosikan Budaya ke Dubes Singapura SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempromosikan budaya di depan Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar dan menyampaikan bahwa masyarakat Jatim memiliki ragam budaya yang khas sebagai poin tersendiri dalam menarik investor. “Budayanya yang khas bisa menarik potensi investasi bagi Jatim. Keragamannya juga membawa suasana berbeda sehingga tercipta rasa aman dan nyaman. Hal itulah yang utama dalam menarik investor berinvestasi di Jatim,” katanya di sela menerima Anil Kumar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/6). Ia mencotohkan, kebiasaan demonstrasi di Jatim yang tidak pernah sampai terjadi bentrok karena pemprov memfasilitasi dan menyediakan panggung untuk masyarakat yang ingin mengaspirasikan keluhannya kepada pemerintah. “Semua pengunjuk rasa selalu kami terima, sehingga tidak terjadi bentrokan seperti di daerah lainnya. Kami berdiskusi bersama dan mencari solusinya,” kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut. Dengan budaya seperti itu, kata dia, Jatim menjadi tujuan investasi bagus bagi para investor yang ingin menanam-

kan modalnya. Hal itu diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 7,27 persen, sampai dengan triwulan pertama 2013 sebesar 6,62 persen. Sedangkan inflasi pada 2012 sebesar 4,50 persen dan hingga triwulan pertama 2013 sebesar 2,49 persen.

Pertumbuhan yang meninggi diikuti dengan penurunan nilai inflasi mengindikasikan bahwa terjadinya pertumbuhan potensial yang semakin meningkatnya kesejahteraan. Itu wujud bahwa Jatim layak dijadikan tempat berinvestasi,”

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur “Pertumbuhan yang meninggi diikuti dengan penurunan nilai inflasi mengindikasikan bahwa terjadinya pertumbuhan potensial yang semakin meningkatnya kesejahteraan. Itu wujud bahwa

Jatim layak dijadikan tempat berinvestasi,” katanya. Pakde Karwo juga mengungkapkan, selama ini hubungan kerja sama Jatim dan Singapura di sektor ekspor impor sudah bagus. Pada 2012, nilai ekspor Jatim sebesar 523 juta dolar AS, dan nilai impor 682 juta dolar AS. “Ekspor impor Jatim masih minus 159 juta dolar AS, akan tetapi nilai itu semakin membaik apabila banyak investor Singapura yang berinvestasi di Jatim,” katanya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta agar ada standarisasi tentang kualitas barang. Ia mengusulkan, segala standarisasi segera dibuat, setelah itu semua proses bisa dilakukan di Jatim sehingga, nantinya tidak perlu “check in” barang di Singapura cukup di pelabuhan-pelabuhan Jatim. Ia menambahkan, apabila Singapura berinvestasi di Jatim maka dampaknya tidak hanya di provinsi ini saja, tetapi akan membuka gerbang perdagangan dengan Indonesia wilayah timur. “Jatim itu pintu masuk perdagangan Indonesia wilayah timur. Berbagai kebutuhan dasar ada dan melewati Jatim. Ini peluang sangat besar apabila kerja sama dengan Singapura diperlebar,” kata Pakde Karwo. (ant/mk)

ant/ampelsa

BERAS BULOG: Buruh membongkar beras Bulog dari kapal barang di Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Kab Aceh Besar, Prop Aceh. Sebanyak 6.000 ton beras dalam negeri didatangkan Perum Bulog untuk kebutuhan masyarakat Aceh, sehingga posisi stok beras di Bulog Divre Aceh saat ini bertambah menjadi 51.000 ton.

PANGAN

Stok Beras Aman Jelang Ramadhan-Lebaran SURABAYA - Wakil Menteri Pertanian Dr Rusman Heriawan menegaskan bahwa stok beras cukup aman menjelang bulan Puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1434 H, meski saat ini terjadi anomali cuaca. “Mestinya, April-September memang kemarau, karena itu sekarang disebut kemarau basah, tapi kita barusan musim panen, jadi stok untuk beras relatif aman,” katanya setelah membuka Pembinaan KAK (Komitmen Anti-Korupsi) untuk pejabat Kementan di Surabaya, Selasa. Di sela-sela Pembinaan KAK selama tiga hari (1113/6) yang diikuti 310 pejabat Kementan dari 12 provinsi di kawasan tengah dan timur, ia menjelaskan hal itu juga didukung sukses Kementan untuk meningkatkan produksi beras sejak tahun 2012. “Bahkan, tahun 2012 itu, Bulog mampu melakukan serapan beras dari petani de-

ngan jumlah tertinggi dari capaian selama ini, yakni 3,64 juta ton. Itu capaian tertinggi yang pertama kali diserap Bulog, karena impor beras sekarang hampir tidak ada,” katanya. Ditanya antisipasi menjaga stok beras dalam perubahan musim yang tidak dapat diprediksi akibat anomali cuaca, Wamentan mengatakan pihaknya sudah mengembangkan benih beras yang adaptif terhadap musim. “Benih adaptif itu merupakan benih yang tahan dalam kondisi air yang banyak atau sedikit. Kita sudah kembangkan benih adaptif yang kita namakan benih superior,” katanya, Didampingi Sekdaprov Jatim Dr Rasiyo MM yang hadir dalam acara pembukaan itu, ia menegaskan bahwa benih superior itu sudah ada, namun pengembangannya masih membutuhkan waktu. “Itu karena petani kita ‘kan konservatif, petani kita

sangat fanatik dengan cara bertani tertentu yang sudah mereka jalani puluhan tahun, karena itu implementasi benih superior itu butuh kesabaran,” katanya. Impor Daging Lain halnya dengan komoditas tepung dan gula. “Kalau tepung, kita memang masih impor, sedangkan gula sudah bisa swasembada untuk gula konsumsi atau masyarakat, namun gula untuk industri masih impor,” katanya. Khusus daging, Wamentan mengaku respons masyarakat terhadap daging memang tinggi, sehingga pasokan tidak mencukupi, karena itu harganya masih tinggi di kisaran Rp85 ribu/kg hingga Rp90 ribu/kg, bahkan ada wilayah tertentu dengan harga Rp100 ribu/kg. “Karena Presiden meminta kita untuk menurunkan hingga Rp75 ribu/kg. Untuk saat ini, kita tetap konsisten pada kuota impor daging

sapi sebesar 80.000 ton yakni 32.000 ton daging dan 48.000 ton sapi bakalan,” katanya. Dalam konsistensi kuota impor dan untuk menurunkan harga daging itu, katanya, Kementan bersama Kemendag menugaskan Bulog untuk melakukan impor daging secara langsung dengan kisaran 2.000-5.000 ton pada bulan Juni. “Itu hanya untuk tahun ini, sedangkan untuk tahun berikutnya, Bulog akan kita tugasi untuk tidak melakukan impor, melainkan menyerap daging lokal, karena sapi bakalan sudah ada,” katanya. Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr Rasiyo MM mendukung pembinaan KKA untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kegiatan ini mendukung kegiatan serupa yang kami lalukan untuk membenahi perizinan, jembatan timbang, dan layanan dasar kepada masyarakat,” katanya. (ant/mk)

PARTAI POLITIK ryan hariyanto/koran madura

KELUARGA KORBAN: Pihak keluarga korban menunjukkan foto Marwah kepada media saat didampingi oleh kepala desa setempat.

TENAGA KERJA INDONESIA

TKI Meninggal Akibat Ricuh di Jeddah SAMPANG - Setelah adanya korban meninggalnya dunia TKI asal Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang yakni Wakiah (40). Kini korban TKI kembali terjadi, akibat kerusuhan yang terjadi di kawasan Jeddah, Mekah. TKI asal Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Marwah binti Hasan (40), dikabarkan meninggal dunia, Selasa (11/6). Keluarga korban terkejut mendengarkan informasi itu, apalagi ketika kelurga korban setelah adanya kedatangan dari kepala desa setempat yang sebelumnya dikabarkan oleh perwakilan dari Dirjen Departemen Luar Negeri.

Dirjen Deplu memverifikasi serta meminta persetujuan kepada pihak keluarga agar janazah Marwah dikebumikan di Jeddah, Mekkah, serta tanpa adanya keberatan dari pihak keluarga korban. “Setalah saya di datangi dari pihak Dirjen yang mengabarkan bahwa korban akan dimakamkan di sana, makanya saya ke pihak keluarga korban dan dari pihak keluarga korban juga langsung menyetujuinya,”jelas Moh Ersat (50) Kepala Desa Palakran Kec Jrengik, Sampang. Diungkapkanya, memang Marwah adalah TKI yang melalui jalur ilegal. Kendati demikan, dirinya berharap

agar pemerintah memberikan santunan untuk meringankan beban pihak keluarga korban. “Ya kita juga berharap dari pemerintah ada santunan seperti biaya tahlilan dan sebagainya, karena Marwah meninggalkan 3 orang anak,” jelasnya kepada Koran Madura. Diketahuinya, sebelumnya sempat dikabarkan jika korban TKI meninggal dunia dari warga Kabupaten Bangkalan di sejumlah media massa. Apa lagi, Marwah bekerja sebagai TKI sejak tahun 1998. Dirinya sempat pulang ke Indonesia pada tahun 2004 dan kembali lagi ke Mekkah pada tahun 2005.(ryn/lum)

DPC PKB Ancam PAW Masduki Toha SURABAYA - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya mengancam akan melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota Fraksi PKB Masduki Toha karena dianggap menghambat proses PAW Wakil Ketua DPRD Musyafak Rouf. “Kalau tidak mau diatur ya akan di PAW,” kata Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin kepada Antara di Surabaya, Selasa. Menurut dia, pihaknya menyayangkan tindakan Masduki dalam rapat badan musyawarah (banmus) DPRD Surabaya pada Senin (10/6) yang dianggap telah memperlambat PAW Musyafak dengan menyatakan surat pengajuan PAW dari DPC PKB Surabaya tidak sesuai prosedur atau mekanisme yang ada di dewan. Hal ini dikarenakan surat dari DPC PKB Surabaya tidak melalui fraksi PKB melainkan

langsung ke Pimpinan DPRD Surabaya. Padahal dalam tata tertib DPRD Surabaya tidak disebutkan bahwa surat tidak harus melalui fraksi karena fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. Informasi yang dihimpun Antara menyebutkan Masduki ngotot dalam rapat banmus bahwa surat DPC PKB Surabaya tidak melalui mekanisme yang benar karena tidak melalui fraksi. Namun sebaliknya hal itu dibantah oleh Ketua Fraksi PKB Surabaya M. Ridwan Naim (Gus Naim) karena hal itu tidak diatur dalam tata tertib DPRD. Meski demikian, hasil rapat banmus berpihak kepada Masduki Toha tetap meminta DPC PKB Surabaya mengirim ulang surat permohonan PAW Musyafak melalui fraksi PKB atau sebaliknya Fraksi PKB mengirimkan surat klarifikasi. “PAW ini sebetulnya me-

makai aturan atau etika. Yang jelas saya menilai ini ada upaya memperlambat PAW,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya mempertanyakan sikap Masduki Toha yang berbeda pendapat dengan Gus Naim dalam rapat banmus. “Masduki ribut di banmus itu maksudnya apa? Diajak koordinasi juga gak nongol,” ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, DPC PKB Surabaya akan memberikan peringataan kepada Masduki Toha kerena dinilai tidak mempedulikan partai. Jika peringatan itu diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi PAW. “Dia (Masduki Toha) menuruti kehendaknya sendiri atau partai. Kalau mau diatur ya harus menurut kepada partai,” katanya. Sikap tegas tersebut, lanjut dia, untuk kebaikan

dan soliditas di internal PKB Surabaya. Menanggapi hal itu, anggota Fraksi PKB Surabaya Masduki Toha mengatakan pihaknya akan menerima dan menghormati keputusan partai. “Apapun saya terima dan saya hormati, tapi perlu tabayun atau klarifikasi. Saya akan klarifikasi soal itu,” katanya. Ia menjelaskan bahwa sikapnya dalam rapat banmus tersebut juga untuk kepentingan partai agar tidak terjadi polemik atau gugatan hukum di kemudian hari. “Ini rawan gugatan karena tidak melalui mekanisme,” katanya. Menurut dia, pada bulan ini terjadi PAW terhadap tiga anggota dewan yakni dua orang di antaranya dari Partai Demokrat dan satu orang dari PDIP. “Kedua partai mengajukan PAW melalui fraksi, tapi kenapa PKB tidak melalui fraksi?” katanya. (ant/mk)

MATARAMAN

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II

PEMILUKADA

Jumlah DPS Berkurang MADIUN - Jumlah warga yang terdata dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilukada Kota Madiun 2013 dipastikan berkurang dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), menyusul proses pemutakhiran yang dilakukan KPU setempat. Komisioner KPU Kota Madiun Kokok Heru Purnomo, Selasa, mengatakan jumlah daftar pemilih sementara setelah proses pemutakhiran menjadi 142.799 orang, yang terdiri dari 67.628 pemilih laki-laki dan 75.171 pemilih perempuan. "Jumlah tersebut berkurang sekitar 10.000 orang dari data awal yang masuk DP4 dengan jumlah 152.635 orang," ujar Kokok kepada wartawan.

Data tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 10 Juli mendatang,”

Kokok Heru Purnomo Komisioner KPU Kota Madiun

Menurut dia, berkurangnya jumlah tersebut sesuai dengan hasil proses pencocokan dan penelitian (coklit) DP4 menjadi DPS yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam proses coklit ditemukan adanya daftar pemilih ganda, perpindahan tempat tinggal, meninggal dunia, dan perubahan dari warga yang tidak mempunyai hak pilih karena terdaftar sebagai anggota TNI/ Polri. Sehingga, jumlahnya berkurang. Kokok menjelaskan penetapan DPS tersebut belum final. Hal itu dikarenakan

kemungkinan masih adanya masyarakat Kota Madiun yang belum terdaftar dalam DPS. "Sehingga, sebelum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih ada masa perbaikan hingga tanggal 8 Juli mendatang," kata dia. Ia menambahkan DPS tersebut nantinya akan ditempel di kantor-kantor kelurahan di Kota Madiun. Sehingga, jika ada warga yang merasa memiliki hak pilih namun belum terdaftar, bisa langsung menghubunggi KPU setempat untuk dimasukkan namanya dalam daftar. "Setelah itu, data tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 10 Juli mendatang," tambah Kokok Heru. Pemilukada Kota Madiun rencananya dilakukan bersamaan dengan Pemilukada Jawa Timur pada 29 Agustus 2013. Adapun, saat ini tahapan pemilukada telah sampai ke tahap pencalonan. Terdapat enam bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota yang telah mendaftar ke KPU setempat. Mereka adalah, pasangan pejabat kini Bambang Irianto-Sugeng Rismianto (Baris) yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Lalu, pasangan perseorangan Muchid-Karni (Murni) serta pasangan perseorangan lainnya, Achmad Zainudin-Kushendrawan (Awan 19). Kemudian, pasangan Sutopo-Tri Nuryani (Topcare) yang diusung Partai Hanura, PDS, dan PDP; pasangan Parji-Inda Raya yang diusung PDI Perjuangan dan belasan partai kecil, serta pasangan Arief Purwanto-Hari Suci yang diusung oleh Golkar dan PKS. Hingga kini, KPU setempat masih melakukan verifikasi persyaratan masing-masing pasangan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilukada. (ant/rah)

SEMBAKO

Disperindag: Stok Bahan Pokok Cukup BOJONEGORO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro, Jatim, menyatakan bahwa stok sejumlah bahan pokok mencukupi dengan harga yang stabil menjelang Puasa Ramadhan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Stok sejumlah bahan pokok tidak ada masalah semuanya tersedia tidak ada yang langka menjelang Puasa Ramadhan juga menjelang kenaikan BBM,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro Bambang Suharno, Selasa.

Stok sejumlah bahan pokok tidak ada masalah semuanya tersedia tidak ada yang langka menjelang Puasa Ramadhan juga menjelang kenaikan BBM,”

Bambang Suharno

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro Bahkan, katanya, tanaman padi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, di antaranya di Kecamatan Kalitidu, Trucuk, Malo, dalam waktu dekat akan panen. “Dua pekan lagi tanaman padi di sepanjang Bengawan Solo mulai panen,” jelas pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota Bojonegoro Sakip dan Arif

Rachmawan. Mengenai tersedianya stok sejumlah bahan pokok dibenarkan Sakip dan Arif juga pedagang lainnya di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota Bojonegoro Arif Rahmawan, Ny. Endang dan pedagang di Pasar Kota Bojonegoro Ny. Mashuri. “Stok beras juga sejumlah bahan pokok lainnya tersedia dengan harga yang stabil. Hanya telur yang harganya naik. Tetapi ya begitu itu telur harganya selalu naik turun bergantung pasokan dari daerah penghasil di Blitar,” kata Ny. Mashuri, dibenarkan Ny. Endang. Di Pasar Banjarjo dan Pasar Kota, harga telur yang semula Rp14.000/kilogram naik menjadi Rp17.000/ kilogram, minyak curah Rp9.000/liter, gula Rp11.000/ kilogram. Sementara itu, harga beras panenan baru Rp7.000/ kilogram, beras jatah warga miskin Rp6.500/kilogram dan harga beras kualitas super berkisar Rp8.700Rp9.000/kilogram. Sedangkan harga jagung merah Rp3.000/kilogram, jagung putih Rp3.400/kilogram, harga bawah putih Rp12.00/kilogram, bawang merah Rp21.000/kilogram, kedelai impor Rp7.100/kilogram kedelai lokal Rp6.000/ kilogram, dan terigu Rp6.000/kilogram. Meski demikian, para pedagang di kedua pasar itu memperkirakan harga sejumlah bahan pokok itu akan naik kalau memang Pemerintah jadi menaikan BBM. “Kalau kenaikan harga beras bisa mencapai Rp500/ kilogram kalau memang kalau BBM naik,” ujar Sakip. (ant/tah)

ant/seno

GETAH KARET RUSAK: Seorang pekerja mengumpulkan getah karet di Kebun Dampar, PT Perkebunan Nusantara XII, Mumbulsari, Jember, Jawa Timur, Selasa (11/6). Perubahan cuaca seperti hujan yang terjadi dalam sepekan ini mengakibatkan getah karet rusak dan karet yang di sadap berkurang dari 50 Kg menjadi 30 Kg per hari.

PDI Perjuangan Ubah Strategi Bila Khofifah Terjegal di Pilgub TRENGGALEK - PDIP akan mengubah seluruh strategi pemenangan apabila pencalonan Khofifah Indar Parawansa yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa terjegal dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, kata Calon Gubernur Jawa Timur dari PDIP, Bambang Dwi Hartono. "Hal ini akan menjadi perhatian kami, karena jumlah calon ini akan menentukan seperti apa strategi yang akan kami terapkan. Strateginya tentu berbeda antara dua pasang calon dengan tiga pasang," kata Bambang Dwi Hartono saat konsolidasi dukungan internal partainya di Trenggalek, Senin. Menurut dia selain berpengaruh terhadap strategi pemenangan, jumlah calon yang bertanding dalam pemilihan gubernur mendatang juga akan berdampak terhadap target perolehan suara/ dukungan masyarakat. "Apabila calonnya hanya dua pasangan, tentu salah

apabila kami menargetkan pencapaian suara di bawah 50 persen. Namun kalau calonnya di atas tiga kami optimistis bisa memperoleh 43 persen," ujarnya. Namun, saat ini pihaknya enggan berkomentar banyak mengenai polemik dukungan ganda yang dialami calon gubernur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Khofifah Indar Parawansa. Ia menyerahkan persoalan tersebut ke KPU Jatim selaku penyelenggara pemilihan Gubernur. "Saya tidak ingin terjebak

dengan hal itu, silakan KPU Jawa Timur untuk bekerja sesuai dengan tahapan yang ada. Kami juga tidak ingin larut persoalan di luar kami. PDIP akan akan berkonsentra-

si di internal untuk mencapai kemenangan," kata Bambang. Mantan Walikota Surabaya

PERDAGANGAN

Pasar Murah Jelang Kenaikan BBM BOJONEGORO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro, Jatim, berencana menggelar pasar murah yang menjual beras, gula, dan minyak goreng dengan memperoleh subsidi Rp 2.000/kilogram/komoditas di 14 lokasi. “Pasar murah di 14 lokasi kami tempatkan di desa yang daya beli masyarakatnya lemah. Selain tujuan pasar murah juga untuk menyongsong Puasa Ramadhan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” kata Kepala Disperindag Bojonegoro Bambang Suharno, Selasa. Ia menjelaskan komoditas yang dipersiapkan dalam pasar murah di 14 lokasi di antaranya di Kecamatan Kanor, Sugihwaras, Kepohbaru, juga di kecamatan lainnya yakni beras 14 ton, gula tujuh ton dan minyak goreng 1.000 botol masing-masing 1 liter/ botol. Mengenai jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk pasar murah, Bambang mengaku lupa, namun pasar murah yang sudah digelar di Kecamatan Kanor memperoleh sambutan positif masyarakat. “Daya beli masyarakat masih bagus menjelang puasa Ram-

adhan dan kenaikan BBM,” jelas dia. Mengenai harga komoditas di pasar murah, ia mencontohkan, harga beras di pasaran umum saat ini sekitar Rp7.500/kilogram, tapi di

Pasar murah di 14 lokasi kami tempatkan di desa yang daya beli masyarakatnya lemah. Selain tujuan pasar murah juga untuk menyongsong Puasa Ramadhan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),”

Bambang Suharno Kepala Disperindag Bojonegoro

pasar murah karena memperoleh subsidi Rp2.000/kilogram, maka harganya menjadi Rp5.500/kilogram. “Komoditas gula dan minyak goreng sama juga memperoleh subsidi Rp2.000/liter

atau kilogramnya,” ujarnya. Ia juga menjelaskan pihaknya juga akan menggelar pasar murah yang menjual elpiji 3 kilogram dengan harga sekitar Rp14.000/tabung di daerah yang langka elpiji bersubsidi atau harganya sudah tidak terkendali mencapai Rp 19.000/tabung. “Di berbagai desa di Bojonegoro saat ini elpiji 3 kilogram harganya ada yang berkisar Rp18.000 sampai Rp 19.000/tabung,” ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta camat yang menjadi lokasi pasar murah bisa mengusulkan pasar murah yang juga menjual elpiji 3 kilogram sepanjang di daerahnya elpiji 3 kilogram harganya tinggi. “Kami akan mengajak agen untuk menjual elpiji 3 kilogram sesuai harga dasar,” jelasnya. Ditanya mengenai stok sejumlah bahan pokok menjelang Ramadhan, Bambang menyatakan di sejumlah pasar di daerahnya stok sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, telur, juga yang lainnya tersedia lebih dari cukup. “Menjelang Ramadhan stok sejumlah bahan pokok tidak ada yang langka,” ucapnya. (ant/rah)

ini menjelaskan untuk menghadapi pemilihan gubernur 29 Agustus mendatang, DPD PDIP Jawa Timur mulai melakukan pemetaan politik di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu pihaknya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyatukan langkah organ-organ partai di masing-masing daerah. "Saya sendiri juga terjun langsung ke kabupaten/kota untuk memetakan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadi modal bagi kami untuk merencanakan pembangunan yang baik, apabila nanti terpilih. Kami juga mulai melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen," katanya. Sementara itu, dalam sosialisasi calon gubnernur PDIP di Gedung Serbaguna, Kelutan Trenggalek, Senin (10/6) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmaji

menginstruksikan agar seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk segera membentuk tim pemenangan. "Pembentukan tim pemenangan ini kami instruksikan untuk segera dilaksanakan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, selain itu kami juga memerintahkan kepada DPC untuk menyiapkan calon saksi di masing-masing TPS (tempat pemungutan suara)," katanya. Dalam acara yang dihadiri seribuan undangan itu, Sirmaji juga meminta masing-masing caleg dan kader PDIP untuk bergerak cepat dengan aktif melakukan sosialisasi cagub di masing-masing wilayah. "Tidak ada waktu lagi, kita harus cepat dalam mengambil langkah dan menyiapkan mesin partai agar calon gubernur kita bisa menang, semuanya harus siap, setuju," kata Sirmaji, disambut tepuk tangan ribuan undangan. (ant/rah)

SEPAK BOLA

Manajemen Arema Naikkan Bonus Kemenangan MALANG - Manajemen Arema Indonesia akan terus menaikkan bonus setiap kemenangan yang diraih anak asuh Rahmad Darmawan tersebut. General Manajer Arema Indonesia Ruddy Widodo di Malang, Selasa, mengatakan untuk setiap kemenangan yang diraih pemain, bonusnya akan dinaikkan sekitar 15 persen. “Bonus setiap pemain ketika meraih kemenangan selama ini sebesar Rp 2,5 juta, namun kalau sampai menang lima kali berturutturut, maka bonus yang akan diterima setiap pemain menjadi sebesar Rp 4 juta,” katanya. Menurut dia, adanya kenaikan bonus tersebut termasuk ketika Arema bisa mengandaskan Persegres di Stadion Kanjuruhan Kepanjen dalam lanjutan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) pada Jumat (14/6). Ia mengaku kemenangan demi kemenangan memang wajib diraih oleh Arema, sebab perolehan poin demi poin tersebut cukup penting bagi Singo Edan agar mampu mengejar Persipura Jayapura

yang saat ini masih kokoh berada di puncak klasemen sementara LSI 2013. Jika Arema mampu meraih kemenangan terus menerus, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan mampu mengejar raihan poin Persipura Jayapura, bahkan bisa menggeser tim dari Papua itu dari puncak klasemen dan Arema bisa menjadi juara musim ini. Ruddy mengakui dinaikkannya bonus kemenangan bagi pemain tersebut untuk meningkatkan motivasi mereka agar terus meraih kemenangan di setiap laga demi meraih target juara kompetisi LSI musim ini. Sementara itu kapten Arema Greg Nwokolo mengatakan dengan adanya bonus kemenangan yang dikucurkan oleh manajemen tersebut, pemain menjadi lebih termotivasi untuk meraih poin penuh di setiap laga. Saat ini Arema berada di posisi kedua dengan raihan poin 48 dari 23 pertandingan atau satu strip di bawah Persipura Jayapura yang berada di puncak klasemen yang membukukan 57 poin dari 23 kali bertanding. (ant/rah)

LINTAS JATIM

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II

ant/eric ireng

PRAJURIT KAVALERI: Sejumlah prajurit Korps Marinir dari Resimen Kavaleri-1 Marinir menembakkan meriam Howitzer 105, saat kunjungan ratusan taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polisi (Akpol) di Mako Brigif-1 Marinir, Surabaya, Selasa (11/6). Sebanyak 700 Taruna Akademi TNI dan Akpol mengikuti Bhinneka Eka Bhakti di tiga matra TNI dan Kepolisian, yang bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang tugas dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Hotel Singgasana Gugat 41 KK SURABAYA - Ratusan warga di pemukiman Kelurahan Gunungsari Surabaya terancam kehilangan tempat tinggal yang dihuninya sejak puluhan tahun. Pasalnya, PT Patra Jasa selaku pemilik Singgasana Hotel mengklaim atas kepemilikan tanah milik warga seluas 14,2 hektar dan mengajukan gugatan terhadap 41 Kepala Keluarga (KK) ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Sesuai Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Surabaya, PT Jasa Patra adalah pemilik tunggal,” ujar kuasa hukum PT Jasa Patra, Ngurah Anditya Ari Firnanda saat dikonfirmasi di PN Surabaya, Selasa (11/6),kemarin. Ngurah menjelaskan, gugatan tersebut diajukan kepada para tergugat karena pihak tergugat telah menduduki tanah secara tidak sah. “Selain itu ada juga tergugat yang telah memperjualbelikan tanah itu. Padahal tanah tersebut milik Hotel Singgasana. Masalahnya dulu banyak warga yang menempati tanah itu karena kami belum memiliki dana untuk menembok tanah itu. Jadi saat

itu kami biarkan warga menempati tanah itu,” ujarnya. Sekedar diketahui, awalnya PT Patra Jasa akan melakukan perluasan usaha dengan menggunakan tanah milik warga. Namun pada tahun 1975 ketika PT Patra Jasa menempati lokasi, terjadilah kesepakatan ganti rugi di kantor Kelurahan. Saat itu, muncul kesepakatan luas tanah yang diberi ganti rugi seluas 8 hektar. Namun hingga kini ganti rugi tersebut belum terealisasi, sedangkan sisanya seluas 6,8 hektar merupakan tanah eks gendon yang menjadi hak warga selaku pengelola. Menanggapi gugatan ini, mantan Lurah Gunung-

sari, Abdullah Kholil saat dikonfirmasi, Selasa (11/6) mengatakan, selama ini justru PT Patra Jasa yang melakukan penyerobotan tanah yang menjadi hak milik warga. Lebih lanjut, dalam pembangunan yang dilakukan PT Patra Jasa justru memakan sebagian tanah milik warga. “Kami merasa ditipu, apalagi PT Patra Jasa mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Ini cuma akal-akalan agar kewajiban mereka untuk memberikan ganti rugi kepada warga musnah,” ujarnya. Abdullah menambahkan, pihak tergugat saat ini sudah tidak jelas keberadaannya. Jadi tidak ada alasan bagi majelis hakim PN Surabaya untuk melanjutkan gugatan atas tanah yang terletak di belakang Hotel Singgasana itu. “Sekitar 70 persen tergugat tidak jelas keberadaannya dan bahkan ada juga yang banyak meninggal dunia. Kami sebagai ahli waris juga tidak tahu dimana mereka. Jadi sebenarnya tidak bisa gugatan ini diajukan ke persidangan,” pungkasnya. (kas)

RAPAT BANMUS DEADLOCK

Surat PAW Dikirim Tidak Sesuai Prosedur SURABAYA – Pembahasan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf diprediksi bakal berlarut-larut. Hal ini beralasan, karena Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya yang membahas PAW Musyafak Rouf berakhir deadlock. Hal ini diungkapkan anggota Banmus DPRD Surabaya, Adies Kadir. Dirinya mengatakan, tidak adanya keputusan pada rapat Banmus yang membahas PAW Musysfak Rouf di karenakan Surat PAW dikirim oleh DPC PKB Surabaya ke Sekretariat DPRD Surabaya tidak melalui Fraksi PKB. “Benar, hasil rapat Banmus di dewan deadclok, kini masalahnya sudah diserahkan ke internal partai PKB, sekarang urusannya sudah di PKB,” kata dia. Selasa (11/6),kemarin. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud. Dirinya mengatakan, jika hasil rapat Banmus sepakat jika surat PAW Musyafak Rouf disertai surat pengantar dari Fraksi PKB.“Keputusan Banmus Su-

dah diambil dan harus dilaksanakan,” ungkap dia Dirinya menjelaskan, terkait dengan penyertaan surat pengantar dari Fraksi PKB untuk Surat PAW Musyafak Rouf dari DPC PKB sebenarnya tidak ada regulasinya. Namun, dlam PAW yang biasa dilakukan di DPRD Surabaya selalu disertai dengan surat pengantar dari Fraksi yang bersangkutan. “Jadi, selayaknya surat PAW tersebut juga disertai surat pengantar dari Fraksi PKB,” jelas dia. Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin menyayangkan rapat Banmus yang berakhir deadlock. Bahkan, dirinya beranggapan jika internal Fraksi PKB tidak kompak mengenai adanya PAW Musyafak Rouf. “Masak urusan teknis aja ribut di Banmus,” keluh dia. Ketika disinggung apakah pihak DPC PKB bersedia mengirim surat PAW lagi. dirinya mengatakan, jika pihaknya akan memenuhinya permintaan DPRD Surabaya untuk memproses PAW Musayafak Rouf. Dirinya me-

nambahkan, jika sebenarnya yang paling berpeluang menggantikan posisi Musyafak Rouf adalah Sekretaris Fraksi PKB, Masduki Toha. Namun, hingga saat ini Masduki Toha belum melakukan komunikasi dengan partai. Menyikapi kondisi tersebut, DPC PKB sudah menyiap beberapa nama untuk reposisi Musyafak Rouf sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Surabaya, salah satu nama yang mencuat adalah anggota Fraksi PKB Mazlan Mansur. “Sementara ini masih dalam tahap seleksi. Bisa juga Mazlan, karena selama ini dia cendrung diam, tapi tampak muka,” ujar dia. Seperti diketahui, saat ini Musyafak Rouf sedang menjalani masa hukuman di Lapas Porong, terkait dengan kasus Jasa Pungut (Japung) sebesar Rp. 750 juta, yang juga menyeret tiga pejabat Pemkot Surabaya, antara lain Sekretaris Kota (Sekkota) Sukamto hadi, Assisten II Muklas Udin, dan mantan Kepala Bagaian (Kabag) Keuangan Purwito. (wan/ kas)

TRAFICKING

Jual Teman Sekolah, Siswi SMP Dijerat Pasal Berlapis SURABAYA- Aknes Rima Widyaningrum (18) terus mengangkat kepala saat didudukkan sebagai pesakitan. Siswi SMP kelas IX salah satu sekolah swasta di Bendul Merisi, Surabaya, itu terjerat kasus perdagangan manusia karena melacurkan teman satu sekolahnya. Di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ia dijerat dengan pasal berlapis. Dalam persidangan kemarin, sedianya Rima akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Sayang, persidangan perdana warga Jl Ketintang Baru, itu terpaksa ditunda karena penasehat hukumnya tak kunjung datang saat sidang telah siap dimulai. Dalam nota dakwaan, disebutkan jika gadis asal Sleman itu melakukan pelacuran dengan cara merekrut, menerima sesorang dengan disertai kekerasan. Ia juga disebut-sebut melakukan penculikan, penyekapan dan penipuan terhadap korbannya. Korban yang dimaksud, yakni HH (16) siswi yang juga bersekolah bersama dengan terdakwa. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henry Wibowo asal Kejaksaan negeri (kejari) Surabaya juga tak hadir kemarin. Jaksa itu lantas digantikan dengan Eko Nugroho. Eko pun ketika ditemui usai sidang tidak bersedia menjelaskan kronologi serta kedok terdakwa untuk merekrut HH sebagai korban pelacurannya. “Tanya langsung saja ke pak

Henry,” tegasnya usai sidang. Rima sendiri diketahui menjual HH setelah dirinya berkenalan dengan sorang pria bernama Ahmad. Saat itu, Ia yang tahu hendak ditiduri oleh pria hidung belang tersebut sontak menolak dan berjanji akan memperkenalkan teman satu sekolahnya yang masih perawan. Kesepakatan pun terjadi, dan pada 6 Juli 2012 lalu, Ia mengantar HH ke tempat yang telah dijanjikan. Bersama Ahmad, Rima meminta tariff Rp 500 ribu untuk sekali kencan dnegan temannya yang dilacurkan. Namun seiring dengan adanya kesepakatan, terdakwa

lalu meminta tambahan uang Rp 350 ribu yang juga disetujui Ahmad. Entah mengapa, setelah berhasil dituduri, HH justru menuntut kakak kelasnya yang beda setahun di bangku sekolah itu, dengan melaporkannya ke polisi. “Saya malu dan tidak perawan,” ujar HH sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yang didapatkan wartawan. Tak ayal, terdakwa yang tahun depan itu mestinya segera lulus sekolah, harus menerima proses hukumnya dengan lapang dada. Ia dijerat oleh JPU dnegan dua pasal sekaligus, yakni pasal 2 juncto pasal 17 Undang-undang RI No. 21/2007 tentang

perdagangan manusia dan pasal 88 Undang-undang RI No. 22/2002 tentang perlindungan anak. Hukumannya bisa mencapai belasan tahun jika terbukti bersalah. Ditemui usai sidang, Rima yang tidak didampingi seorang pun sempat mengamuk. Ia menghardik wartawan yang hendak mengambil gambarnya. Ia bahkan melontarkan kata-kata kotor dengan keras kepada pekerja media yang sudah menunggunya. “Kalian tidak pernah di sidang ya,” teriaknya sembari meninggalkan ruang sidang Tirta II menuju sel tahanan sementara PN Surabaya. (kas)

kas/koran madura

PESAKITAN: Aknes Rima Widyaningrum (18) Siswi SMP kelas IX salah satu sekolah swasta di Bendul Merisi, Surabaya didudukkan sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/6) kemarin.

PASAR TRADISIONAL

Dewan Minta PD Pasar Surya Ambil Tindakan SURABAYA – Kosongnnya ratusan kios di beberapa pasar seperti di Pasar Tambakrejo, Pasar Wonokromo, Pasar Pucang dan beberapa pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) di sorot kalangan DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena kosongnya ratusan kios tersebut bukan karena tidak berpenghuni, melainkaan karena pemilik kios memang enggan berjualan dengan alasan kios tersebut dijadikan inventaris kekayaan oleh pemilik kios. Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Surabaya, Tri Setijo Puruwito. Dirinya mengatakan, menyikapi kondisi tersebut, pihaknya meminta pihak PDPS untuk bersikap tegas terhadap pembeli kios di pasar tradisional yang enggan berjualan. Karena hal tersebut membuat pasar menjadi sepi, selain itu

PDPS juga tidak mendapat pemasukan apapun dari ratusan kios tersebut.“Kami tentu menyayangkan hal itu. Karena itu, kami mempersilakan PDPS bersikap tegas terhadap pemilik kios, yang tidak juga membuka kios untuk berjualan," ungkap dia. selasa (11/6),kemarin. Dirinya menambahkan, jika kios-kios yang dibiarkan kosong tersebut, khususnya di Pasar Tambakrejo, informasinya hanya untuk investasi. Bahkan, kios-kios itu ada yang dimiliki pejabat Pemkot Surabaya. Akibatnya, petugas PDPS tidak berani menyentuh kios-kios kosong tersebut.“Ini tentu jadi masalah kalu dibiarkan terus, jadi kami meminta PDPS tegas untuk menyikapinya,” kata dia. Selain itu, para pemilik kios kosong tersebut juga tidak bersedia membayar

retribusi dengan alasan tidak berdagang di kios tersebut. Hal itu tentu membuat PDPS juga tidak mendapatkan pemasukan apapun. Sementara itu, Direktur PD Pasar Surya, Karyanto Wibowo mengatakan, jika kios-kios di pasar tradisional yang tutup dan tidak untuk berjualan, diduga hanya sebagai tempat investasi.“Kondisi seperti itu, jelas merugikan PDPS,” keluh dia. Dirinya memaparkan, seperti di Pasar Tambakrejo, di lantai dua kios yang dibuka untuk berjualan masih sedikit. Pedagang beralasan, belum membuka kios karena kondisi sepi pembeli. Mengingat sepi pembeli mereka mengaku rugi. Alasan seperti itu tentu tidak bisa dibenarkan, karena di lantai atas sudah ada mal. Sehingga kalau kondisinya masih seperti itu, maka sam-

pai kapanpun kondisi pasar tradisional Tambakrejo di lantai dua akan tetap sepi. “Kami harapkan pemilik kios segera berjualan,” ujar dia. Dirinya berjanji, jika pihaknya akan mengambil tindakan kepada para pemilik kios yang enggan berjualan. Setelah dilakukan penertiban, nantinya PDPS akan menggandeng Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tambakasri untuk mengisi kios yang masih tutup tersebut. “Pola seperti itu, akan kami terapkan untuk pasar tradisional lain yang juga masih sepi,” pungkas dia. Seperti diketahui, banyaknya kios di Pasar Tambakrejo khususnya lantai dua, yang belum dibuka oleh pemiliknya karena takut rugi. Alasannya, kondisi pasar tradisional Tambakrejo belum seramai yang dibayangkan sejak awal oleh para pemilik kios tersebut. (wan/kas)

LINTAS JATIM

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Meringkus Pelaku Curanmor SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil meringkus seorang pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Imam Nur Malik, 36 tahun, asal Desa Templek Kabupaten Kediri akhirnya tersungkur setelah peluru keempat polisi menembus perut hingga kebokongnya. Menariknya, residivis kambuhan tersebut, merupakan pelaku kejahatan yang terbilang sakti. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan Ia masih juga gesit berlari saat sebelumnya petugas menembakan peluru sebanyak 3 kali dikaki kirinya, lutut dan perut hingga menembus bokong. Imam tersangka akrab disapa, merupakan pelaku kejahatan dibeberapa daerah diwilayah Kediri dan menjadi penjual spare part atau onderdil asli barang-barang curian di wlayah hukum Polres Kediri. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang

bukti berupa, 3 unit sepeda motor, 1 buah kunci T dan 2 karung peretelan onderdil sepeda motor. Kabid Humas Polda Jatim, AKBP Awi Setijono, menuturkan, awal mula incaran petugas tehadap tersangka ini muncul setelah dalam laporan warga yang kehilangan motor didalam rumahnya pada 4 April 2013 lalu sekitar pukul 03.30 Wib. Korban yang saat itu tengah tidur tiba-tiba kaget setelah melihat keadaan rumahnya terbuka jendelanya dibagian dapur. Tak pelak, setelah diperiksa sebuah motor Yamaha Vega AG 4373 GS raib. “ Dari kasus itu kemudian kami melakukan pemantauan dan sil mengidentifikasi bahwa pelaku kejahatan ialah INK,” katanya, Selasa (11/6) kemarin di Mapolda Jatim. Dijelaskannya, awal mula penangkapan tersangka yaitu saat petugas mendapat laporan tentang keberadaan

tersangka. Akhirnya, Unit Handak dan Senpi T.P Kemaneg meluncur untuk meringkus tersangka. Sayangnya, sambungnya, saat hendak diriingkus ia melawan petugas dan mencoba meloloskan diri. Tembakan peringatan polisi pun tidak dihiraukan. Kemudian, petugas menembak kaki kiri hingga mengenai lututnya dan menembak kaki kananya. Akan tetapi, tersangka masih bisa berlari. “ Tiga tembakan masih bisa berlari akhirnya kami tembak dibagian perut hingga mengenai bokong,” ungkapnya. Pada saat yang sama, dinyatakannya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disinyalir hasil kejahatan yang dilakukan tersangka diwilayah Kabupaten Kediri. “ Kami banyak menemukan hasil kejahatan saat menggeledah rumah tersasngka. Kemudian, barang kami sita sebagai barang bukti,” tukasnya. Dihadapan petugas, Imam

i made ardhiangga/koran madura

BARANG BUKTI: AKBP Awi Setijono menunjukkan barang bukti kejahatan dan tersangka saat gelar rilis di Mapolda Jatim, Selasa (11/6) kemarin. mengaku, apabila saat elakukan aksi kejahatannya ia selalu melakukannya sendiri. Ia pun, sudah melakukan peker-

jaan kotornya tersebut dari beberapa tahun silam.“ saya selalu melakukannya sendiri dan sudah dari beberapa ta-

Dualisme Kepengurusan Partai Bisa Menggagalkan Khofifah SURABAYA – Saat ini pencalonan pasangan bakal Calon Gubernur (Cagub - Cawagub) Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja sedang di guncang oleh masalah dualisme kepengurusan Partai Kedaulatan, partai non parlemen yang melakukan dukungan ganda dengan pasangan incumbent.

Namun, Cagub Khofifah Indar Parawansa merasa tidak tertekan dengan adanya desakan dualisme partai yang saat ini sedang diproses oleh KPU Jatim. Hal ini diungkapkan Khofifah seusai menghadiri acara di asrama Muslimat NU, Suabaya. Dirinya mengatakan, jika pihaknya tida menghawatirkan masalah tersebut, karena sudah ada tim yang akan me-

nyelesaikan urusan dualisme partai tersebut. “Sudah ada tim yang mengurus itu, saya tidak mau ikut campur,” kata dia. Selasa (11/6),kemarin. Dirinya juga menyatakan, jika pihaknya sama sekali tidak terpengaruh dengan sorotan media yang berusaha menyudutkannya. Bahkan, dirinya tetap akan melanjutkan sosialisasi serta menyapa masyarakat Jatim.

Namun, kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan perbaikan seperti apa yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Menurutnya, pasangan BerKAH (bersama Kofifah-Herman) tetap optimis dan tidak terganggu dengan persoalan dukungan tersebut. “Lihat wajah saya, sama sekali tidak ada kekhawatiran kan?,” ujar dia. Sementara itu, Cawagub Herman Sumawiredja meminta supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menerima surat dukungan DPP Partai Kedaulatan (PK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen). Dirinya mengatakan, jika jabatan Wasekjen tersebut

bersifat fungsional, sehingga posisi Sekjen dapat diwakilkan. Namun, dia mengakui, hal tersebut harus sesuai dengan Aturan Dasar Dan Atura Rumah Tangga (AD/ART) partai politik (Parpol) yag bersangkutan, sehingga ada pedoman untuk dinyatakan memenuhi syarat. “Tapi dimana-mana kan seperti itu, kalau Sekjen tidak menghadiri suatu rapat, maka kebijakannya diambil alih oleh Wakil Sekjen,” kata dia. Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil sikap untuk masuk ke wilayah internal Partai Politik (Parpol). Namun, dirinya menegaskan, jika masa perbaikan selama tujuh hari

ke depan dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas pencalonan, mengganti pasangan calon yang diusung serta mengubah kepengurusan partai. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan tetap mengacu aturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Bila memang ada kekhawatiran Kofifah dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pasangan tersebut diberi kesempatan untuk memperjelas suara partai pendukungnya, yaitu mengubah kepengurusan agar satu suara. “Tapi kalau aturan dasar rumah tangga partai memperbolehkan posisi sekjen diwakilkan, kami akan terima rekomendasi tersebut,” ujar Andry. (wan/ kas)

BELANJA KONTRUKSI NASIONAL: Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan sebuah ruko di jalan Juanda, Jakarta, Selasa (11/6). Belanja sektor konstruksi nasional sepanjang kuartal pertama tahun 2013 mencapai Rp72 triliun atau sekitar 18 persen dari total belanja konstruksi nasional yang mencapai Rp400 triliun.

ant/prasetyo utomo

BANGUNAN

Bangunan yang Melanggar Sempadan Jalan Bermasalah SURABAYA – Banyaknya bangunan gedung mulai dari komplek pertokohan hingga hotel di sepanjang ruas jalanjalan protokol di Kota Surabaya yang melanggar garis sempadan jalan atau garis batas pekarangan terdepan mendapat sorotan kalangan DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena berdasarkan regulasi yang ada, bangunan sepanjang ruas jalan-jalan protokol seperti di jalan Basuki Rachmad dan jalan Embong Malang, harus mundur sampai setelah garis sampadan jalan. Hal ini diungkapkan oleh ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar. Dirinya mengatakan, berdasarkan rapat dengar pen-

dapat atau hearing antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan sejumlah pemilik bangunan di Jl Basuki Rachmad. “Pejabat Pemkotnya saja belum paham betul soal apa dan bagaimana garis sempadan jalan. Ini kan sudah sangat ironi sekali, Karena, ketika melihat atau mengetahui ada pelanggaran garis sempadan jalan mereka justru tidak bisa memberikan sanksi apa-apa,” ungkap dia. Selasa (11/6),kemarin. Ironisnya, ketika masalah ini dipertanyakan dewan, justru pemilik bangunan banyak yang tidak tahu atas pelanggaran yang dilakukannya. Selain

itu Pemkot Surabaya terkesan metutup mata dengan pelanggaran tersebut. Bahkan, dalam pemahamannya banyak yang masih sepotong-potong. “Karena, ketika mereka melihat atau mengetahui ada pelanggaran garis sempadan jalan mereka justru tidak bisa memberikan sanksi apa-apa,” keluh dia. Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji berjanji, jika pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap pembangunan di Surabaya. “Kalau yang baru-baru pasti akan saya tertibkan, tapi banguan yang lama, kami minta waktu dulu untuk memeriksa berkas perijinannya,” kata dia.

Dirinya menyatakan, jika pihaknya tidak bisa menindak bangunan yang berdiri sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda). Hal ini disebabkan, karena saat itu memang peraturannya memperbolehkan pembangunan tidak disesuaikan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin). Namun, dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia membayar denda. “Dulu kan tidak dipermasalahkan, tapi kalau sekarang dipersoalkan, ya lain lagi permasalahannya,” ujar dia. Sementara itu, Manager Hotel Mid Town, Roni saat rapat dengar pendapat atau hearing mengatakan, setahu dirinya bangunan di bagian

hotelnya yang terletak dijalan Basuki Rahmad sudah mundur dan tidak melanggar garis sempadan jalan. Namun, kalau bangunan kanopi di bagian depan hotel dianggap melanggar pihaknya akan mengubahnya. “jika memang melanggar ya kita akan ubah, biar tidak menjadi masalah kemudian hari,” pungkas dia. Seperti diketahui, akibat banyaknya bangunan disepanjang ruas jalan protokol seperti di jalan Basuki Rahmad dan jalan Embong Malang yang melanggar sempadan jalan, mengakibatkan ruas jalan-jalan tersebut rawan akan akan kemacetan akibat keluar masuk kendaran dari bangunanbangunan tersebut. (wan/kas)

hun silam,” akuinya. Atas kejahatannya tersebut, petugas menjerat tersangka dengan pasal 363

KUHP atas tindakan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. (mag/kas).

PERSAYARATAN KELENGKAPAN PILGUB

KarSa Ajukan Penetapan Nama di PN Surabaya SURABAYA - Menindaklanjuti persyaratan KPU Jatim yang mengharuskan ejaaan nama Cagub dan Cawagub kontestan Pilgub Jatim 2013 mendatang harus sama di KTP dan Ijasah. Pasangan Incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf hari ini Selasa, (11/6) mengajukan permohonan penetapan nama mereka ke PN Surabaya. Dalam sidang dengan Ketua Majelis Hakim Suwidya ini, pihak Karsa sebagai pemohon di wakili kuasa hukumnya Raden Panji Wiardono. Dalam permohananya, pihaknya meminta persamaan orang dari dua nama berbeda dari para pemohon. “Untuk Pak dhe karwo, ijasah SR,SD, SMP dengan nama Sukarwo sementara SMA,Sarjana, KK, dan KTP memakai Soekarwo,” ujar Wiardono Hal yang sama juga dialami Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim yang akrab disapa Gus Ipul ini mempunyai dua nama berbeda dalam Ijasah dan KTP nya, “Untuk Gus Ipul ini ijasahnya dari

dulu memakai Syaifullah Yusuf, sedang di KTP terbaru Saifullah Yusuf, “ terangnya. Dikatakannya, permohonan penetapan ini ditujukan untuk kelengkapan data ke KPU untuk Pilgub Jatim mendatang. “Ini untuk kelengkapan saja di KPU Jatim,” tandasnya.

Ini untuk kelengkapan saja di KPU Jatim,”

R. Panji Wiardono Kuasa Hukum Karsa

Sementara Itu, dalam amar putusanya, Hakim Suwidya mengabulkan permohonan penetapan nama para pemohon. “Mengabulkan permohonan bahwa nama yang ditulis Syaifullah Yusuf dan Saifullah Yusuf adalah orang yang sama, Mengabulkan permohonan bahwa nama Sukarwo dan Soekarwo adalah nama yang sama dengan pemohon,” ujar Hakim diakhiri ketok palu. (kas)

DUGAAN KORUPSI

Kejati Memeriksa Pejabat Dispenda SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terus mendalami laporan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) terkait dugaan korupsi dana jaminan pembongkaran dan titipan pajak reklame di Pemkot Surabaya. Kemarin, dua pejabat Dispenda Surabaya, Joestamadji dan Hason Sitorus, dimintai keterangan. “Tadi (kemarin, red) kami periksa dari Pemkot,” kata Rohmadi, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, kemarin (11/6). Dia membenarkan yang dimintai keterangan adalah Joestamadji dan Hason. Rohmadi menuturkan, mewakili Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkot Surabaya, Kejati memanggil Joestamadji dan Hason untuk mengklarifikasi laporan P3I. “Menunggu bukti yang dijanjikan pelapor terlalu lama,” katanya. “Kebetulan pihak Pemkot mau diklarifikasi,” imbuh Rohmadi. Dia tak bersedia membeberkan apa yang ditanya penyidik kepada dua pejabat Dispenda itu dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan. “Jangan dulu,” tandasnya. Informasi yang berhasil dikorek di Kejati menyebutkan, Joestamadji dan Hason ditanya tentang kebijakan dana Jambong yang berlaku di Pemkot Surabaya, berikut

dasar hukumnya. Keduanya juga menceritakan polemik dana Jambong yang dipersoalkan hingga berujung pada pelaporan oleh P3I. Dihubungi terpisah, Joestamadji mengakui dirinya dipanggil Kejati dan memenuhinya kemarin. Dia menyebut kedatangannya ke Kejati kemarin bukan sebagai pemeriksaan, tapi hanya diskusi dengan jaksa. “Ada beberapa materi yang disampaikan, termasuk soal reklame,” tandasnya. Sementara itu, Haris dari P3I, mengaku hingga kini masih mengumpulkan bukti dan berkoordinasi dengan tim. Dia menolak disebut kesulitan bukti sehingga sampai kini belum juga menyerahkan bukti tambahan yang diminta Kejati. “Kami kan diberi waktu dua minggu untuk menyerahkan bukti tambahan. Mungkin Senin atau Selasa pekan depan kami serahkan,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati kini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dana Jambong dan titipan pajak reklame oleh Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dispenda. Yang melaporkan adalah P3I. organisasi pengusaha reklame itu menyebut ada sekitar uang 150 miliar dana Jambong dan titipan pajak reklame ngendon di Dispenda yang tida jelas laporannya. Dana tersebut setoran dari pengusaha reklame. (kas)

NASIONAL

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136 | TAHUN II

DISKULIFIKSI PARTAI

KPU: Tak Ada Toleransi JAKARTA-Terkait protes beberapa parpol yang didiskualifikasi karena kuota caleg perempuan yang tidak memenuhi syarat, KPU tidak akan memberi toleransi terhadap empat partai politik (parpol) untuk mengajukan caleg di daerah pemilihan (dapil) yang tidak memenuhi persyaratan 30 % perempuan. “Parpol tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki daftar bakal calegnya, termasuk yang dibatalkan seluruh bakal calegnya di satu dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30 % perempuan,” kata KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Selasa (11/6).

Intinya, kata Ferry, dengan alasan apapun, maka parpol tak bisa memperbaiki lagi berkas syaratnya maupun mengajukan caleg baru. “Silakan jika parpol ingin mengajukan proses laporan ke Bawaslu, tapi KPU tidak akan memberikan lagi masa perbaikan,” ujarnya Yang jelas, Ferry menambahkan ketentuan pembatalan caleg di seluruh Dapil yang tak terpenuhi 30 % perempuan itu sudah tegas diatur dalam PKPU 7/2013 tentang pencalegan. Maka selanjutnya KPU tinggal menetapkan Daftar Caleg Sementara (DCS) itu secara resmi sebagaimana diatur dalam jadwal. “KPU akan mengumumkan secara res-

mi DCS ini pada tanggal 13 Juni,” terangnya Adapun 4 parpol yang didiskualifiksi KPU, karena tak memenuhi persyaratan, antara lain, PAN untuk Sumatera Barat 1, PPP untuk Jabar 2 dan Jateng 3, Gerindra untuk Dapil 9 Jawa Barat 9, dan PKPI kekurangan perempuan di Jabar 5 dan 6 serta NTT 1. Total, caleg yang terancam dicoret sekitar 53 orang. Sesuai dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013, maka parpol yang tak memenuhi syarat ini bakal diberi sanksi. Seluruh caleg di dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dinyatakan gugur dan tak bisa maju dalam Pileg 2014. PPP, Dapil Jabar II : Dyah Anita Prihapsari, Dini Mentari, Zaini Shofari, Bedi Ubaidillah, Kurdi Moekri, Noer Adhe Purmana, Zaki M Irvan, Anwar Sanusi, Najmi Ali Imron. PPP, Dapil Jateng III : M Arwani Thomafi, Mahbub Rosyidi, Sayyidah Fatimah, Moch Ma’Shum, Adib Lutfi, Arifah Umroh, Sholikin. PAN, Dapil Sumbar I : Dasril Ilyahs, Asli Chaidir, Selvyana Sofyan Hosen, Ichlas El Qudsi, Novrial Anas, Nina Muriza, Zulfahmi Burhan, Winda Lorita. Partai Gerindra, Dapil Jabar IX: Sutisna, Haeruddin, Hikmah Kodariah, Sholeh Ramli Makka, Saipul Bahri, Sulistiati, Poppy Ramadhani, Hendrik Kurniawan PKPI, Dapil Jabar V: Bahran Andang, Poppy Fatimaningsih, Kores Tambunan, Dadan Suwardhana, Ulfah Komariah, Joego Herwindo, Nurjanah, Tarya Sasmita. PKPI, Dapil Jabar VI: Supratman, Rudy Samin, Rini Widyartini, Clara Sinta, Risa Maulita, Lucas Benny Sihasale PKPI, Dapil NTT I: Konradus Wawo, Antony Bagul Dagur, Yayuk Roostiawati, Weking, Epafroditus Wang, Emilia Dhadjo, Marus Petrus. (gam/cea/abd)

ant/novi abdi

DUBES PRANCIS DI BALIKPAPANN. Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mendengarkan penjelasan tentang berbagai kerajinan dari suku-suku di pedalaman Kalimantan saat berkunjung ke Rumah Kerajinan yang dikelola Yayasan Total di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (11/6).

Marwah Dimakamkan di Jeddah JAKARTA-Pemerintah memutuskan tidak memulangkan jenasah Marwah Binti Hasan yang meninggal akibat kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah ke Indonesia. Jenasah Tenaga Kerja Indoneesia (TKI) asal Madura ini akhirnya dimakamkan di Jeddah sesuai dengan permintaan keluarga. ”Pihak keluarga sudah dihubungi baik yang di Indonesia dan di Arab Saudi. Salah satunya pamannya yang ada di Madura. Pihak keluarga meminta agar dimakamkan di Arab Saudi,” kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa (11/6) Menurut Marty, pemerintah siap membantu segala keperluan dalam prosesi pemakaman Marwah Binti

DIMANIKA PARLEMEN

BK Minta Anggota DPR Pakai Jas JAKARTA-Badan Kehormatan (BK) DPR memanggil seluruh pimpinan fraksi untuk membahas mekanisme dan tata tertib DPR agar lebih baik. Salah satu keputusan rapat tersebut, seluruh anggota DPR pria diimbau mengenakan jas saat menghadiri rapat paripurna. Bahkan dalam Pasal 253 Tata Tertib DPR disebutkan, dalam setiap rapat di dalam atau di luar Gedung DPR, anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapih, dan resmi. “Paripurna yang akan datang kita pakai jas. Memang kalau kita lihat di Tatib kan pakai pakaian rapi dan resmi. Kemudian kita tadi sempat berdebat, ada yang bilang cukuplah pakai batik lengan panjang. Pakai jas bentuknya imbauan dan tidak ada sanksinya. Kita harapkan seperti itu,” ujar Ketua BK Trimedya Panjaitan seusai rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, Selasa (11/6). Selama ini, kata dia memang tidak semua anggota Dewan mengenakan jas saat rapat paripurna. Banyak juga yang mengenakan kemeja batik. Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, dalam aturan ini tidak mengikat sanksi. Sehingga, kata dia, tidak ada sanksi khusus bagi para anggota dewan yang melanggar. “Ini kan enggak pakai sanksi. Ini hanya imbauan. Ya kita harapkan seperti itu. Pimpinan fraksi mengapresiasi ya,” terangnya. Terkait dengan busana

wanita dalam rapat paripurna, pihaknya mengaku tidak bisa mengatur hal itu. Hal ini disebabkan, busana wanita yang terlalu rumit jika harus disesuaikan dengan jas yang dikenakan pria. “Enggak dibahas lah. Perempuan kan

repot. Nanti buang-buang duit lagi. Kalau laki-laki kan sudah pasti ada jas nya. Kalau perempuan suruh dandan lagi ke salon kan nanti dia keluar duit kan repot, gaji enggak naik,” tambah dia. Selain itu, lanjut dia, hasil rapat juga menyatakan bahwa ke depan pimpinan DPR tidak hanya satu orang yang hadir dan memimpin sidang paripurna. Seperti diketahui, jarang

sekali pimpinan DPR yang hadir bersamaan tiap rapat paripurna.”Nanti kami juga akan bicara dengan pimpinan DPR, kalau rapat paripurna pimpinan DPR jangan hanya cuma 1 orang. Jadi kalau bisa, paling enggak 2 sampai 3 orang lah pimpinan DPR yang hadir. Akan kami sampaikan, karena minggu depan kita juga akan ketemu dengan fraksi. Itu hasilnya,” katanya. Kehadiran Selain soal aturan berpakaian, BK dan sejumlah fraksi di DPR sepakat meningkatkan kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna. “Kita bersepakat walaupun di tengah tahun politik, tanggal 13 kan DCS diumumkan, Agustus DCT diumumkan, tidak gampang meningkatkan (kehadiran). Tapi, pimpinan fraksi berjanji dan meminta BK mengirim surat pada pimpinan fraksi untuk memaksimalkan kehadiran,” ujar dia. BK akan memberikan rekapan presensi anggota sepekan sebelum masa sidang akhir. “Seminggu sebelum masa sidang akhir disampaikan biar ada peningkatan kehadiran. Kami punya catatan, di fraksi-fraksi ada orang yang sering tidak hadir. Tapi sanksi tetap akan diberikan oleh fraksi masing-masing. Kami sadar fraksi yang berhak memberikan sanksi,” tegas dia. (gam/abd)

Hasan. Dengan begitu, keluarga tidak terbebani biaya apapun. “Biaya ditanggung pemerintah sehingga keluarga tidak terbebankan,” tambahnya. Sebelumnya, Marwah Binti Hasan adalah satu diantara ribuan WNI yang mengantri pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Marwah sendiri telah bekerja di Arab Saudi sejak 2005 seusai melaksanakan ibadah um-

rah. Marwah meninggal akibat kerusuhan yang terjadi pada 9 Juni 2013 lalu. Kerusuhan tersebut berawal dari desakdesakkan dan berujung pada aksi pembakaran. Diberitakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, dibakar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Ahad (9/6). Massa marah, karena berdesak-desakan saat mengantre pengurusan paspor. Seorang TKI tewas dalam kericuhan tersebut, yaitu Marwah binti Hasan (55 tahun) berasal dari Bangkalan, Madura. Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Departemen Luar Negeri (Deplu) Tatang Razak, korban tewas setelah

terdesak dan dehidrasi saat kericuhan terjadi. “Ada ibu 55 tahun yang terdesak dan dehidrasi. Sehingga kritis dan meninggal dunia setelah kejadian tersebut,” jelasnya Managemen Diperbaiki Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mendesak agar manajemen KJRI Jeddah diperbaiki. “Manajemen untuk KJRI perlu diperbaiki, tidak bisa dilakukan dengan cara yang sekarang ini, tidak pro aktif. Saya yakin bisa dilakukan, sederhana sekali kan,” ujarnya Ketua Tim sukses Pemenangan Cagub-Cawagub Jatim (Bambang-Said) ini menambahka masalah tak maksimalnya pelayanan pe-

mutihan status TKI yang menjadi pemicu kerusuhan adalah masalah klasik yang tak kunjung selesai. Politikus senior PDIP ini menilai masalah itu tak kunjung selesai karena pihak KJRI tak melakukan pelayanan yang baik. “Harusnya kita memodernisasi sistem, perizinan tidak perlu berlarutlarut dan menimbulkan antrean panjang dan lama,” tuturnya Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengaku optimis perbaikan sistem bisa dilakukan oleh pihak KJRI. Namun dia mengingatkan agar perbaikan sistem jangan sampai membebani TKI. “Yang penting ada keinginan, dan TKI jangan dibebankan biaya tambahan,” pungkasnya. (gam/ cea)

DUGAAN KORUPSI

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 786 M JAKARTA-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 yang menjadikan alasan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini membuktikan, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya. “Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011,” ujar ujar Ketua BPK, Hadi Purnono dalam acara “ Konferensi Pers “ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat “ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6). Meski opini yang diberikan tidak ada peningkatan, BPK mengapresiasi beberapa kemajuan yang dilakukan pemerintah yang telah melaksanakan rekomendasi BPK. Semisal meningkatkan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap lainnya. Kerja keras pemerintah terlihat pada opini bagi Kementerian atau Lembaga (KL) yang mengalami peningkatan. Masalah yang ditemukan BPK antara lain belanja barang dan modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sekitar Rp 546 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 240 miliar. Selain itu, pembayaran belanja barang dan belanja modal di akhir tahun lalu yang sebesar Rp 1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik. Belanja bantuan sosial yang sebesar RP 1,91 triliun juga masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening

penampungan kementerian negara atau lembaga dan tidak disetor ke kas negara. “BPK juga menemukan penggunaan belanja bantuan sosial sebesar RP 269,98 miliar tidak sesuai sasaran,” ujar dia. BPK juga menyerahkan laporan lain terkait transparansi fiskal. “Laporan tambahan berupa laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah pusat,” jelas Hadi. Dalam LKPP tahun 2012 itu, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. BPK mencatat dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.338,11 triliun atau naik sebesar 10,53 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 1.210.60 triliun. “Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp 980,52 triliun atau hanya mencapai 96,46 persen dari anggaran sebesar Rp 1.016,23 triliun,” tutur Hadi. BPK juga mencatat pemerintah membukukan realisasi PNBP lainnya dan belanja lain-lain dari untung atau rugi selisih kurs LRA tahun 2012 masing-masing sebesar RP 2,09 triliun dan Rp 282,39 miliar. Namun pemerintah belum menghitung penerimaan atau belanja karena untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. “Penerimaan atau belanja dari untung atau rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan,” tu-

turnya. Kelemahan penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan belanja bansos menurutnya juga terjadi sebagai akibat kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA. Ini menyebabkan realisasi belanja melampaui DIPA sebesar Rp 11,37 triliun untuk selain belanja pegawai. Terkait aset eks BPPN sebesar Rp 8,79 triliun, BPK juga melihat pemerintah belum menelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar RP 1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya. Terakhir, saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar RP 8,15 miliar. Penambahan fisik SAL sebesar Rp 33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai. 69 K/L Lebih lanjut, BPK menyatakan dari LHP LKPP tahun 2012, jumlah Kementerian/ Lembaga yang memperoleh opini WTP adalah 69 K/L, naik dari 67 K/L yang memperoleh WTP pada 2011. Sedangkan jumlah K/L yang memperoleh opini WDP adalah 22 K/L dan K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah 2 K/L.” Ada peningkatan jumlah K/L yang memperoleh opini WTP pada 2012, karena para K/L sudah menunjukkan progress terhadap laporan keuangan mereka,” ujar dia. Dia memaparkan beberapa K/L yang mendapatkan opini

WTP adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Pusat Statistik dan BKPM. Hadi menambahkan sementara untuk K/L yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta Komisi Pemilihan Umum. “ /L yang memperoleh opini WDP karena K/L tersebut masih ada kesalahan baik dalam pengisian DIPA maupun realisasi belanja barang dan modalnya,” ujar dia Dia menjelaskan sedangkan K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (gam/abd)

EKONOMI

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136| TAHUN II

HSBC

Ditarget Transaksi Kartu Kredit Naik 20 Persen JAKARTA-The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia menargetkan, pertumbuhan nilai transaksi kartu kredit di 2013 bisa berada di atas 20 persen. Berdasarkan kalkulasi perusahaan, target tersebut masih sejalan dengan pertumbuhan kelompok middle income di Indonesia yang di akhir 2012 mencapai 50 juta jiwa. Bahkan, lembaga riset Mc Kinsey memperkirakan, pada tahun 2030 kelompok middle income akan mencapai 135 juta jiwa. “Kami menargetkan nilai transaksi kartu kredit di 2013 lebih besar dari target industri yang mencapai 20 persen. Target ini juga memperhitungkan Peraturan BI dan pertumbuhan middle income,” Head of Costumer Value Management HSBC Indonesia, Vira Widyasari dalam diskusi terbatas tentang ‘Credit Card Trends and Outlook 2013’ di Jakarta, Selasa (11/6). Vira mengatakan, target pertumbuhan nilai transaksi kartu kredit di tahun ini juga sudah mempertimbangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. “Kami juga sudah memperhitungkan kepemilikan kartu kredit oleh nasabah yang dibatasi untuk memegang dua atau tiga kartu,” imbuhnya. Menurut Vira, saat ini HSBC sudah menerbitkan 850 ribu kartu kredit yang

sebesar 60 persennya dimiliki kelompok menengah ke atas. “Dari 60 persen itu, sebesar 40 persen ditransaksikan di Singapura,” ujar Vira sembari menambahkan bahwa nilai transaksi kartu kredit secara industri sudah mencapai Rp200 triliun. Guna dapat mencapai target tersebut, kata Vira, HSBC berupaya memanfaatkan momentum tren berbelanja fashion pada Juni ini di Singapura, Hong Kong dan Malaysia. “Seiring dengan tren fashion, biasanya dalam setahun ada dua sale period, mid year sale dan end of year sale. Jadi, pada Juni ini biasanya penuh dengan beragam sale, baik di dalam maupun luar negeri,” tuturnya. Dia merincikan, tahun ini di Jakarta akan ada great sale dalam kurun 1 Juni-14 Juli, Great Singapore Sale sejak 31 Mei-28 Juli dan Malaysia Mega Sale Carnival pada 29 Juni-1 September 2013. “Momentum ini akan kami manfaatkan dengan pemberian potongan harga dan rewards dengan bekerjasama dengan PT Mitra Adi Perkasa (21 brand) dan PT Multitrend Indo,” ujar Vira. Vira mengatakan, hasil riset HSBC Indonesia menyimpulkan bahwa penggunaan kartu kredit untuk kategori produk fashion memberikan kontribusi terbesar. Pada kategori ini, HSBC mengklaim bahwa rata-rata penggunaan kartu kredit oleh nasabahnya mencapai 55 persen.

“Berdasarkan data penggunaan kartu kredit dari VISA Internasional di 2012, kategori clothing and accessorize (fashion) meruakan kategori dengan kontribusi tertinggi, sebesar 19 persen,” kata Vira. Data VISA tersebut, menurut Vira, cukup beralasan, mengingat fashion merupakan produk gaya hidup yang semakin menjadi prioritas bagi kelompok middle income di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Data riset HSBC juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan barang-barang fashion telah menjadi kebutuhan rutin,” ujarnya. Bahkan, jelas Vira, data VISA juga menyimpulkan, kartu kredit HSBC merupakan kontributor tertinggi untuk transaksi kategori fashion. “Total penggunaannya mencapai 21 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kartu kredit lainnya. Sebesar 60 persen nasabah kartu kredit HSBC merupakan nasabah affluent,” tegas Vira. Dia menyatakan, nasabah affluent HSBC merupakan kelompok nasabah yang bertransaksi di atas Rp10 juta dalam sebulan. Berdasarkan data perusahaan, kata dia, Singapura merupakan salah satu tujuan belanja favorit masyarakat Indonesia untuk kategori fashion. “Selain Singapura, negara lain yang menjadi tujuan belanja adalah Hong Kong dan Malaysia,” imbuhnya. (gam/bud)

Rupiah Melorot

Menkeu Tuding Faktor Eksternal JAKARTA-Nilai tukar rupiah semakin melorot hingga menembus angka Rp 10.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun Menteri Keuangan, Chatib Basri menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS bukan disebabkan oleh ketidakpastian pemerintah untuk merealisasikan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tetapi lebih dominan dipengaruhi faktor ekonomi global dan regional. “Kalau dilihat indeks (IHSG), hampir di semua bagian regional, mulai dari Hang Seng, Nikkei, STI Singapore bahkan Thailand minusnya cukup dalam. Ini tentunya berpengaruh pada stock market kita,” kata Chatib saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Selasa (11/6). Kondisi ini, jelas Chatib, pada akhirnya berpengaruh pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Fenomena regional yang terjadi saat ini, lanjut dia, tidak terlepas dari adanya pengaruh global, seperti rencana The Fed yang akan menghentikan kebijakan quantitative easing (QE). “Rencana ini membuat investor agak khawatir bahwa arus modal ke emaging markets akan melemah. Itu sebabnya stock market di regional jatuh, baik itu Jakarta Composite Index maupun yang tadi saya sebut semua,” tuturnya. Dia menegaskan, penurunan IHSG dan pelemahan rupiah yang terjadi hari ini bukan disebabkan oleh rencana kenaikan harga BBM yang berlarut-larut. “Yang dikhawatirkan investor men-

genai BBM, saya kira keliru. Pemerintah sekarang sedang dalam tahap sosialisasi dan perlindungan sosial. Jadi, posisi BBM sudah jelas. Pemerintah akan menaikkan BBM,” tegasnya. Lebih lanjut Chatib mengungkapkan, jika bercermin dari data empiris di 2005 dan 2008, kenaikan harga BBM akan menurunkan nilai impor minyak dan gas bumi. “Jadi, kami bisa perkirakan rupiah akan menguat, karena neraca perdagangan kita akan membaik,” harapnya. Bahkan, kata Chatib, sejauh ini Kementerian Keuangan sudah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menempuh langkahlangkah yang tepat dalam upayanya menjaga stabilitas rupiah. “Langkah-langkah yang kami ambil adalah langkah koordinasi, sudah dilakukan. Fenomena ini lebih ke fenomena temporer,” ucap Chatib. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki keterkaitan dengan pembahasan RAPBN-P 2013 dan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. “Apakah pelemahan rupiah itu berkaitan dengan pembahasan RAPBN-P sesuai dengan rencana pemerintah naikkan harga BBM? Keterkaitan itu ada,” kata Mahendra. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah memandang perlu untuk terus melakukan persiapan pada rencana menaikkan harga

BBM. “Kami berharap pembahasan RAPBN-P bisa dituntaskan dengan komunikasi yang baik dengan DPR. Dalam waktunya nanti, ini bisa diselesaikan sesuai jadwal,” katanya. Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menyikapi dampak buruk dari kenaikan harga BBM. “Kami tidak akan mengambil langkah antisipasi yang berbeda dengan halhal yang sudah kami lakukan selama ini,” tegasnya. Mahendra mengatakan, beberapa hari terkahir pemerintah juga mencermati penguatan kurs dolar AS dan sebagian besar mata uang utama di dunia. “Secara khusus memang kami perhatikan, beberapa mata uang tersebut, termasuk perkembangan rupiah,” ujarnya. Penguatan Yen Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai penyebab utama melemahnya rupiah adalah penguatan mata uang mitra dagang utama. Semisal Yen, Jepang yang menguat cukup hebat sehingga menekan rupiah. Meski demikian, ada beberapa komoditas ekspor yang malah akan untung dengan penguatan Yen. “Saya kira (pelemahan) ini ada imbasan dari negara-negara tetangga, seperti Jepang kita liat depresiasi Yen dalam 2 bulan belakangan tentunya akan bisa memperkuat ekspor kita, untuk beberapa barang dan jasa yang bisa menikmati dan menunggangi depresiasi ini,” kata Gita usai meresmikan instalasi pemanasan baja PT Krakatau Steel Posco, Cilegon, Banten, Selasa (11/6). Agar neraca tidak tergerus ke arah yang semakin negatif, Gita mengaku bergantung pada kebijakan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar. Jika BI mati-matian menjaga agar rupiah tidak melemah melampaui batas psikologis Rp 10.000, Mendag berjanji akan menjaga harga bahan pangan supaya tidak fluktuatif yang bisa membuat keadaan makin runyam. “Saya rasa ke depannya yang harus dipentingkan stabilitas nilai tukar, untuk sementara kalau bisa dijaga stabilitasnya di samping menjaga stabilitas produk pangan lainnya itu akan bagus,” ungkapnya.(gam/bud)

KERJASAMA DENGAN RUSIA. Ketua DPD Irman Gusman (kanan) menerima kunjungan kehormatan CEO & Chairman of the Management of the United Company RUSAL Oleg Deripaska di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Kunjungan tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan investasi terutama di bidang pertambangan bauksit dan alumunium.

Rupiah Makin Terpuruk JAKARTA-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) cukup mengkhawatirkan. Psikologi investor dan pengusaha bisa terganggu. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo lebih memperketat monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pergerakan nilai rupiah. “Presiden memonitoring, mengevaluasi dan pengawasan pergerakan nilai tukar rupiah terus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan gubernur BI agar nilai tukar rupiah tetap berjalan,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/6). Berdasarkan catatan Koran Madura, kurs rupiah dalam pantauan BI ditransaksikan dalam range Rp9.830 Rp9.880 per dollar AS. Namun demikian BI sendiri sudah masuk ke pasar, sehingga kurs rupiah ditutup pada level Rp9.830 per USD pada akhir hari perdagangan Selasa (11/6). Menurutnya, SBY berharap rupiah stabil di kisaran yang aman. Dia menyebutkan, kisaran aman bagi rupiah adalah 9.500-9.800 per USD. Mantan dekan FE UI tersebut yakin bank sentral akan

sekuat tenaga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Hari ini dicoba ditahan di 9.800 agar tidak sampai seperti kemarin,” katanya. Menurut Firmanzah, ada dua aspek yang menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami penurunan cukup dalam. Penurunan nilai tukar rupiah terjadi karena ada tekanan yang terjadi di kawasan regional dan global terhadap nilai tukar rupiah. “Itu sedikit banyak berdampak pada nilai rupiah kita,” kata Firmanzah. Penyebab lainnya, industri perbankan saat ini masih menantikan keputusan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu menyebabkan banyak pelaku pasar valuta asing (valas) menunggu kepastian sehingga transaksi tidak sebanyak sebelumnya. “IHSG juga mengalami tekanan, ini juga ikut memberi dampak,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia Difi A. Johansyah mengatakan pelemahan rupiah dipicu oleh kebutuhan dollar AS yang tinggi memang biasa muncul pada

pertengahan tahun. Perusahaan membutuhkan dollar AS untuk membayar hutang keluar negeri (korporasi) dan kebutuhan impor. Hal ini yang menyebabkan rupiah tertekan akhir-akhir ini. “Kebutuhan dollar yang tinggi yang memang biasa muncul pada tengah tahun karena kebutuhan dollar untuk bayar hutang luar negeri korporasi dan kebutuhan impor,” ujarnya. Disisi lain pelemahan rupiah terjadi juga karena adanya faktor ketidakpastian global yang dikarena isu penarikan stimulus Fed lalu penguatan dollar karena peningkatan ekonomi AS. “Ini sehingga fund managers melakukan rebalancing portfolio dan mencari dollar,” ucap Difi. Karena itu, Difi meminta masyarakat untuk tidak khawatir. “BI masih akan terus memantau dan menjaga kecukupan likuiditas valas dalam beberapa hari kedepan,” tukas Difi. Lebih lanjut Difi meyakini, pihaknya akan terus menjaga pasar untuk hari ini maupun dihari berikutnya. Serta BI sendiri akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk stabilisasi rupiah. “Dengan intervensi dalam penyediaan valas domestik dan juga kebijakan lain yang diperlukan ini merupakan tindakan yang

dilakukan,” tutup Difi. Sentimen Negatif Semetara itu, analis dari Trust Securities Reza Priyambada mengatakan masih banyaknya sentiment negatif, terutama dari dalam negeri, membuat investor masih menjauhi pasar. Apalagi untuk investor asing, dengan nilai akumulasi nett buy hingga pekan kemarin masih senilai Rp 14,01 triliun. Sentimen negatif membuat mereka gencar melakukan aksi jual untuk mengurangi posisinya. Pelaku pasar masih merasa tidak nyaman dengan kondisi pasar saham Indonesia saat ini. Dia mengatakan, kondisi ini berbanding terbalik dengan regional di mana pasar saham Asia masih mampu bergerak variatif cenderung mencoba menguat meskipun rilis data-data dari China kurang mendukung. Tampaknya tekanan jual di dalam negeri mungkin lebih besar jika dibandingkan di sejumlah bursa saham regional yang sama-sama melemah. “Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tidak nyaman antara lain masih rendahnya nilai tukar Rupiah, turunnya nilai cadev dalam 5 bulan terakhir, belum jelasnya waktu kenaikan harga BBM, dan ketidakjelasan lainnya,” ujarnya. (gam/bud)

Ekspor Tambang

ESDM Akan Telusuri Perizinan

J A K A RTA- P e m e r i n t a h akan menelusuri selisih antara jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian ESDM dengan izin ekspor pertambangan yang diterbutkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Biasanya (jumlah izin ekspor hasil

tambang) lebih banyak dari Kementerian Perdagangan. Kami akan menelusuri dan akan merencanakan untuk berkoordinasi secara terusmenerus dengan Kementerian Perdagangan. Kami akan menyikapinya bersama-sama untuk mencari cara bagaima-

na hal ini tidak terjadi lagi,” kata Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (11/6). Pernyataan Susilo tersebut terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan, khu-

susnya batubara. Susilo menjelaskan, izin ekspor bagi perusahaan pertambangan yang dikeluarkan Kemendag harus mendapatkan rekomendasi dari ESDM. Susilo mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara sebesar Rp33,1 triliun. Dari total target tersebut terdiri atas, penerimaan dari mineral Rp49,7 triliun dan batubara Rp28,14 triliun. Guna dapat mencapai target itu, lanjut dia, akan menempuh kebijakan penyelesaian rekonsiliasi izin usaha pertambangan dan penyusunan tata cara penyetoran kewajiban PNBP dibayar di depan. “Selama ini kewajiban penyetoran kewajiban PNBP dibayarkan satu bulan setelah penjualan, jadi banyak perusahaan yang ngemplang tidak membayar,” katanya. Selain itu, tegas Susilo, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan pemberian sanksi berupa penghentian penjualan bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP, serta meningkatkan pengawasan produksi mineral dan batubara. (gam/bud)

TAPAL KUDA

RABU 12 JUNI 2013 NO.0136| TAHUN II

SNMPTN UNEJ

578 Peserta Dapat Beasiswa Bidik Misi

Tersangka pengedar uang palsu HJ dan JT berikut barang bukti uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu palsu yang berhasil diamankan di Mapolsek Lubuk Baja, Batam. Kedua tersangka ditangkap di sebuah diskotik, ketika menggunakan uang tersebut.

Tipu Ratusan Juta Berkedok Perekrutan Tenaga Kerja PROBOLINGGO - Berakhir sudah petualangan Wagiman (37) warga Rembang Pasuruan, menipu puluhan orang dengan modus perekrutan tenaga kerja. Pada sebuah skenario penjebakan, anggota Polres Probolinggo Kota berhasil membekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penyelidikan, setiap kali bertemu korbannya Wagiman selalu mengaku sebagai Kepala Bagian Umum PT. Puspita Handika Pratama yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Ia mengiming-imingi gaji Rp.3,5 juta kepada setiap korban dengan sejumlah persyaratan. Korban diminta membuat lamaran pekerjaan dan membayar uang pelican, antara Rp.1 juta hingga Rp.3,5 juta. Besarnya gaji yang ditawarkan, membuat sejumlah korban tergiur tawaran Wagiman.

Apalagi setelah diterbitkan surat perjanjian kerja dari perusahaan. Menurut Kaur Bin Ops Reskrim Polres Probolinggo Kota, Ipda. Sugeng Prayitno, SH, mengatakan sudah ada sekitar lima puluh dua orang korban yang terjebak dengan tawaran Wagiman. “Dari puluhan korbannya, Wagiman telah meraup keuntungan sekitar Rp.140 juta,”ujarnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa (11/6). Ia menambahkan, belakangan juga diketahui jika PT Puspita Handika Pratama, yang berkedudukan di Paiton Probolinggo itu adalah perusahaan fiktif. Dari sejumlah barang bukti yang berhasil

diamankan petugas, kuat dugaan jumal korban melebihi 52 orang. “Dua orang tersangka lainnya yang diduga sebagai anggota komplotan Wagiman, kini masih dalam

pengejaran. Polisi menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap penipuan bermodus perekrutan tenaga kerja yang kini makin marak,”pungkas Ipda. Sugeng Prayitno.(hud).

JEMBER - Fakultas Kedokteran masih menjadi pilihan favorit para calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 di Universitas Jember, Jawa Timur. “Tahun ini Unej memproses pendaftaran 24.442 peserta dari jalur SNMPTN dan 7.622 pendaftar di antaranya dengan beasiswa Bidik Misi,” kata Pembantu Rektor I Universitas Jember (Unej) Drs Zulfikar PhD, Senin. Setelah melewati proses verifikasi, lanjut dia, Kampus Tegalboto Unej hanya menerima 2.455 calon mahasiswa baru dan 578 peserta di antaranya mendapatkan beasiswa Bidik Misi. Data di panitia SNMPTN mencatat, jumlah peserta kelompok IPA terbanyak mendaftar di Fakultas Kedokteran, yakni 2.080 orang, namun kuotanya sebanyak 45 kursi. Kemudian Program Studi Ilmu Keperawatan

2.049 orang, padahal kuotanya 30 kursi dan Program Studi Sistem Informasi dengan jumlah pendaftar 1.736 peserta, sedangkan kuotanya 50 kursi. Sementara untuk kelompok IPS, animo terbanyak berada di Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 2.148 peserta, jurusan Akuntansi 1.808 peserta, dan jurusan Manajemen 3.991 peserta. Padahal kuota di PGSD hanya 50 kursi, kuota Akuntansi 60 kursi, dan Manajemen 140 kursi. “Beberapa program studi yang peminatnya rendah di kelompok IPA adalah Fisika di Fakultas MIPA dengan jumlah peserta 228 orang, sementara yang diterima 40 orang. Kelompok IPS adalah Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dengan peminat 272 orang, sedangkan yang diterima 70 orang,” paparnya. Zulfikar menjelaskan proses verifikasi penghasilan

orang tua yang dilakukan sejak Senin (3/6) hingga Jumat (7/6) sebanyak 2.033 orang tua calon mahasiswa baru Unej yang diterima melalui jalur SNMPTN. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 887 calon mahasiswa baru ditetapkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya sebesar 500 ribu rupiah per semesternya. Apabila nanti ada bukti bahwa yang bersangkutan memalsukan data penghasilan secara sengaja, maka penetapan UKT tersebut dianulir,” katanya. Selanjutnya, para calon mahasiswa baru Unej yang diterima melalui jalur SNMPTN akan melaksanakan pembayaran UKT dari tanggal 11-17 Juni di bank yang telah ditetapkan, Kemudian para calon mahasiswa wajib melaksanakan proses daftar ulang pada tanggal 18-19 Juni 2013 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Unej. (ant/rah)

WATER FOR LIFE

130 Sekolah Terima Alat Penjernih Air LAMONGAN - Sebanyak 130 sekolah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menerima alat penjernih air dari “Singapore International Foundation” (SIF) dalam proyek air untuk kehidupan di wilayah itu, Selasa. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Sujarwo mengatakan pemberian alat penjernih air bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih yang ada di setiap sekolah. Dia katakan alat penjernih itu diberikan secara simbolis dari perwakilan SIF Jennifer Lewis kepada Bupati Lamongan Fadeli di Pendopo Kabupaten Lamongan. Ia menjelaskan dalam proyek “water for life” atau air untuk kehidupan itu selain sekolah, sebanyak 20 desa juga menerima alat yang sama, sehingga diharapkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat bisa terlayani. “SIF ini berkerja sama

dengan Dinas PU Lamongan, yang merupakan tindaklanjut dari kerja sama sebelumnya dengan Pemprov Jatim sejak tahun 2005,” katanya.

Lamongan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menjadi sasaran program SIF, dan kita berharap proyek ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Lamongan dari tahun ke tahun,

Lily Soleh

Kepala Biro Kerja Sama Pemprov Jatim

Menurut Kepala Biro Kerja Sama Pemprov Jatim,

Lily Soleh, dipilihnya Lamongan sebagai penerima alat penjernih air karena masih banyak warganya yang membutuhkan air bersih. “Lamongan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menjadi sasaran program SIF, dan kita berharap proyek ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Lamongan dari tahun ke tahun,” katanya. Sementara itu, berdasarkan data Pemkab Lamongan, masyarakat yang terlayani air bersih kini masih mencapai 28 persen dari total jumlah penduduk sekitar 1,3 juta. “Kita berharap dengan bantuan alat penjernih ini, masyarakat Lamongan yang terlayani air bersih semakin banyak, dan sesuai target pemkab yakni masyarakat yang terlayani air bersih bisa mencapai 68 persen pada tahun 2015,” katanya. (ant/rah)

SUNGAI KEMATRAAN

700 Taruna TNI-Polri Kunjungi Brigif 1 Marinir

SIDOARJO - Sebanyak 700 Taruna Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia, Selasa, mengunjungi Markas Bri-

gade Infanteri 1 Marinir di Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kegiatan Bhinneka Ika Taruna Akademi TNI-Polri 2013.

“Kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan para taruna tentang kesatuan yang ada, yakni Bhinneka yang berarti berbeda dari berbagai macam kesatuan dengan satu tujuan untuk Indonesia,” ujar Komandan Batalyon Candradimuka, Kolonel Mar Gatot Triswanto di Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan tersebut, kata dia, untuk memberikan gambaran kepada para taruna tentang kesatuan-kesatuan yang ada di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. “Kegiatan ini sudah berjalan di satuan TNI dan Polri sejak 2007 atau sekitar enam tahun dan diharapkan bisa semakin mengetahui kelebihan angkatan yang ada,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan jiwa dan semangat integrasi para taruna. “Secara khusus, kegiatan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kematraan di TNI/ Polri khususnya di lingkungan kesatuan yang kelak akan menjadi medan penugasan para taruna tersebut,” paparnya. Sementara itu, Komandan Pasukan Marinir 1 Brigjen Mar Siswoyo Hari S menjelaskan, pihaknya mengenalkan seluruh kekuatan di Brigif 1 Marinir Gedangan Sidoarjo kepada para taruna itu. “Kami juga menampilkan atraksi dari pasukan marinir serta pengenalan beberapa alat utama sistem persenjataan yang dimiliki marinir,” katanya. (ant/rah)

DAS Rusak Akibat Alih Fungsi Lahan JEMBER - Sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kondisi rusak akibat alih fungsi lahan yang membuat penyangga lingkungan itu tidak berfungsi optimal. “Di kawasan hulu telah terjadi alih fungsi lahan, padahal kawasan itu seharusnya menjadi kawasan tangkapan air dan bukan menjadi lahan pertanian,” kata Kepala Seksi Operasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jember, Didik Kuswinardi, Selasa. Menurut dia, kawasan hulu kini menjadi lahan pertanian, sehingga air langsung jatuh ke sungai beserta tanahnya tanpa diserap tanah itu sendiri karena kawasan tangkapan air biasanya hutan, bukan lahan pertanian yang tanahnya gembur. “Secara keseluruhan di Jember sebanyak 34 DAS, bahkan kondisi DAS yang memprihatinkan dan kritis merupakan DAS yang besar, yakni DAS Mayang, Tanggul, dan Bedadung,” katanya. Kabupaten Jember dikelilingi oleh tiga daerah aliran sungai besar yakni DAS Mayang berada di sisi timur, berhulu di kawasan Kecamatan Silo dan berakhir di laut

selatan yang berada di Kecamatan Ambulu. Kemudian DAS Bedadung membelah kawasan kota Jember mulai dari Kecamatan Arjasa hingga berakhir di laut selatan Kecamatan Puger, sedangkan DAS Tanggul bermula dari Kecamatan Sumberbaru hingga berakhir di laut selatan Kecamatan Kencong. “Kondisi tiga DAS yang memenuhi saluran irigasi ribuan hektare lahan pertanian di Jember itu tidak sehat, ciri-cirinya kalau debitnya naik, warna airnya coklat. Sedangkan kalau kemarau cenderung kering, bahkan tidak berair dan banyak ditemukan sedimentasi,” paparnya. Sedimentasi tersebut dapat dilihat di Dam Talang yang mengatur air untuk pertanian mulai dari Kecamatan Jenggawah ke selatan dan Dam di Tanggul “Jika sedimentasi tinggi, maka biaya perawatan DAS makin mahal sebab dibutuhkan pengerukan. DAS tidak sehat karena kondisi di kawasan hulu atau atas sungai juga tidak baik,” ujarnya. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Su-

hanan, mengimbau warga yang berada di sekitar DAS harus waspada, apabila hujan deras mengguyur kawasan setempat selama beberapa jam.

Kemudian DAS Bedadung membelah kawasan kota Jember mulai dari Kecamatan Arjasa hingga berakhir di laut selatan Kecamatan Puger, sedangkan DAS Tanggul bermula dari Kecamatan Sumberbaru hingga berakhir di laut selatan Kecamatan Kencong. “Sebanyak 700 rumah di lima desa yang tersebar Kecamatan Tempurejo dan Jenggawah pernah terendam banjir pada akhir Mei lalu karena hujan deras yang menyebabkan Sungai Mayang meluap ke pemukiman warga,” katanya. (ant/ rah)

OPINI salam songkem Inkonsistensi KPU

Konsepsi “Terbalik” Koperasi “Cooperatives make it possible to pursue both economic viability and social responsibility.” (Sekjen PBB Ban Ki-moon).

ajar bila KPU Jatim dianggap tidak konsisten. Sebab, KPU telah menyatakan dukungan PPNUI dan PK kepada Berkah tidak sah. Padahal, sebelumnya KPU telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang isinya kedua partai tersebut telah mendukung pasangan Khafifah-Herman (Berkah). Tentu saja, sikap inkonsistensi KPU membuat PKB sebagai partai pengusung Khafifah-Herman merasa tak puas dengan sikap KPU yang seolah-olah berlindung di balik rapat pleno yang digelarnya pada malam Senin lalu. Bahkan, PKB menuding KPU telah sengaja melakukan konspirasi. Tujuannya memang untuk menjegal pasangan Khafifah-Herman. Apalagi kalau bukan alasan ada tengara KPU lebih berpihak kepada incumbent. Memang, KPU bisa saja berdalih telah bekerja sesuai profesionalisme. KPU tidak berpihak kepada salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim. Namun, dari rangkaian peristiwa sebelumnya hingga keluar hasil rapat pleno, jelas sekali ada indikasi kecondongan KPU terhadap salah satu pasangan cagub-cawagub. Semestinya, KPU konsisten dengan surat pemberitahuan yang pernah dikeluarkannya bahwa PPNUI dan PK mendukung Berkah. Tidak boleh dinafikan, rapat pleno KPU yang berakhir dengan munculnya pernyataan dukungan PPNUI dan PK baik terhadap Berkah maupun Karsa tidak sah dipengaruhi oleh adanya ambigu dukungan kedua partai tersebut. Sikap ambigu PPNUI terlihat pada Ketua Umum PPNUI yang menyatakan dukungannya kepada Berkah, sedangkan Sekjen partai non parlemen tersebut justeru menyatakan dukungan partainya kepada Karsa, bukan kepada Berkah. Demikian juga PK, yang sejak semula mendukung Berkah, tiba-tiba menyatakan mencabut dukungannya dari Berkah karena akan diberikan kepada Karsa. Otomatis ambigu dukungan kedua partai tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU hingga dalam rapat pleno keluar keputusan dukungan kedua partai tersebut terhadap kedua pasangan cagub-cawagub Karsa dan Berkah tidak sah, di satu sisi sangat menguntungkan Karsa, namun di sisi lain sangat merugikan Berkah. Sebab, dengan hilangnya dukungan dari PPNUI dan PK, maka pencalonan Berkah sebagai cagub-cawagub Jatim tidak memenuhi syarat 15 persen. Itu artinya, Berkah tak bisa maju dalam pilgub Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang. Nasib Berkah memang di ujung tanduk. Tapi itu masih belum kiamat bagi pasangan Berkah. Sebab cagub-cawagub yang diusung partai PKB dan sejumlah partai non parlemen ini masih punya kesempatan untuk memperbaiki berkas dukungan hingga tanggal 16 Juni 2013 jam 24.00 Wib. Apabila dalam deadline waktu yang ditentukan itu pasangan Berkah tak bisa melengkapi berkas dukungannya, maka pendukung Berkah harus menggigit jari. Tak ada pilihan lain, jika memang Berkah tidak mau mengecewakan para pendukungnya, Khafifah-Herman beserta PKB dan semua elemen yang menjagokan Berkah, harus bekerja keras membujuk PPNUI dan PK. Agar kedua partai tersebut tetap mempertahankan dukungannya terhadap Berkah. Bahkan kalau perlu, boleh diupayakan pasangan Berkah mencari dukungan partai lain. Namun bila upaya Berkah kandas, dipastikan pilgub Jatim akan dimeriahkan oleh dua pasangan kuat, Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Bambang DH-Said Abdullah. (*)

P Miqdad Husein

Redaktur Ahli Koran Madura

Sangat tidak rasional, berharap besar peran koperasi namun sejak “bayi” berada dalam belantara persaingan keras kapitalisme.

iris para tenaga kerja Indonesia masih terus terjadi. Ntah sampai kapan kemirisan para TKI di luar negeri akan bisa diakhiri. Masih belum ada jaminan dari negera tujuan maupun dari pihak Pemerintah Indonesia mengenai keselamatan para WNI yang berangkat berimigrasi ke negara tetangga. Berbagai tragedi mengenaskan bahkan membuat tewas para TKI selama ini, tidak juga membuat WNI merasa gentar bekerja di negeri orang. Padahal nyaris setiap tahun, TKI selalu dikabarkan mengalami masalah di luar negeri. Bahkan di antaranya ada yang meninggal, baik akibat kecelakaan kerja, dibakar majikan, dipaksa jadi pemuas nafsu para lelaki hidung belang, dan seabrak alasan lainnya. Baru-baru ini, seorang TKI asal Madura juga mengalami nasib kurang menguntungkan. Kerusuhan di Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad (9/6) akibat dibakar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menelan korban jiwa. Marwah binti Hasan (55) asal Kabupaten Sampang Madura, yang ikut di antara ribuan WNI yang mengantri dalam pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dikabarkan mengalami dehidrasi dalam desak-desakan kerusuhan itu. Kepergiannya meninggalkan kampung halaman dan orangorang tercinta di rumah, dengan menjadi TKI di Jeddah untuk menunaikan ibadah haji sambil mencari kerja untuk membahagiakan keluarganya yang tercinta di rumah. Akan tetapi, nasib seseorang tidak bisa ditebak, termasuk naas yang menimpa Marwah binti Hasan di negeri orang. Semua itu berjalan sesuai kehendak penciptanya. Meski pun begitu, meninggalnya Marwah binti Hasan tetaplah menyisakan duka di hati. Betapa tidak, dia pergi bukan untuk kembali. Bahkan jasad pun tak bisa dibawa pulang. Tatapan pada hari keberangkatannya dari rumah rupanya menjadi pandangan terakhirnya. Dia tak bisa lagi menjumpai orangorang yang menyayanginya di rumah. Suami, anak, saudara, dan bahkan orang tua yang di rumah betapa sangat merindukan ingin kembali melihatnya. Namun ternyata mereka tak bisa lagi mendekap utuh tubuhnya, meskipun sekedar jenazahnya. Sebab Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa di Jakarta telah menyampaikan jenazah Marwah binti Hasan akan disemayamkan di Arab Saudi. Kemirisan yang menimpa Marwah binti Hasan dan para TKI lainnya selama ini kiranya menjadi bukti manajemin pengiriman tenaga kerja asal Indonesia ke luar negeri tak bisa dikagumi. Pemerintah Indonesia seharusnya membenahi sistem transmigrasi. Juga manajemen Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) perlu dibenahi agar menciptakan rasa aman bagi para TKI. Agar peristiwa yang menyebabkan para TKI cacat permanin apalagi meninggal dunia tak terulang lagi. (*)

ernyataan Sekjen PBB Ban Kimoon di atas merupakan penegasan kekuatan posisi koperasi di belantara kapitalisme ekonomi global. Di tengah kompetisi ketat ekonomi dunia koperasi eksis sebagai sistem ekonomi yang mampu menebarkan kesejahteraan masyarakat lewat konsepsi semangat persaingan dan kepedulian sosial; berbasis energi semangat kebersamaan dan gotong royong. Signifikansi peran koperasi yang diakui Resolusi PBB Nomor A/RES/64/136 dengan penetapan tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Internasional itu, memiliki dasar rasional fakta-fakta riil koperasi mampu berperan efektif mengimbangi kapitalisme. Berdasarkan dokumentasi International Co-operative Alliance (ICA, 2006) di dunia ada sekitar 100 juta pengelola koperasi, dengan 800 juta orang anggota yang memberi jaminan kehidupan bagi sekitar 3 miliar orang. Yang mencengangkan sekitar 300 koperasi besar berada di belantara kapitalisme Eropah di Perancis, Swis, Inggris, Jerman, Spanyol; lalu Amerika Serikat, Amerika Utara; di Jepang, Korea dan Singapura untuk kawasan Asia dengan total aset sekitar 3540 trilyun dollar. Di Indonesia, secara kelembagaan pertumbuhan koperasi cukup menggembirakan. Berdasarkan penegasan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarief Hasan di Solo (12/11/2012) pertumbuhan koperasi mencapai sekitar 7-8 persen tiap tahunnya. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM sampai akhir tahun 2012 ada sekitar 192.324 koperasi di seluruh Indonesia. Namun yang juga layak mendapat perhatian di luar pertumbuhan kelembagaan secara faktual tak semua keberadaan koperasi berjalan mulus. Saat ini, seperti juga diakui Mentri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan ada 48.081 koperasi -sekitar 25 persen - yang tidak

aktif dari jumlah total koperasi yang terdata. Angka ini memang relatif menurun dibanding data Kementriaan Koperasi dan UKM tahun 2008 yang tingkat perbandingan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif relatif menghawatirkan yaitu dari 108.966 koperasi, yang tidak aktif 46.355 koperasi atau sekitar 42,5 persen. Fluktuasi koperasi tidak aktif ini, yang masih relatif besar perlu perhatian intensif sekaligus diupayakan pemecahannya. Secara logika kasar koperasi tidak aktif itu mencerminkan ketakmampuan memenuhi tujuan dan sasaran koperasi. Para anggota koperasi bisa jadi kurang mendapatkan manfaat karena kegagalan pengelola koperasi dan kurangnya dukungan masyarakat di lingkungan koperasi. Ini menegaskan koperasi tidak aktif yang mencapai 25 persen itu, sebagai kegagalan konsepsi dan pengelolaan koperasi. Sementara koperasi yang aktifpun praktis masih bergerak dalam skala sangat kecil. Mungkin baru sekitar 300 koperasi relatif memiliki kekuatan hingga diharapkan mampu memasuki kompetisi pasar global. Konsepsi Terbalik Karena itu perlu ada langkah terobosan jika berharap koperasi eksis sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat melalui perubahan paradigma penanganan pemerintah pada koperasi. Pemerintah harus berani melakukan terobosan hukum dengan keterlibatan aktif bersifat temporer. Perlu dipertimbangkan sebuah pendekatan terbalik yang memposisikan pemerintah, terutama pemerintah daerah bersama bagian dari pengelola Corporate Social Responsbility BUMN untuk memprakarsai koperasi bersama komponen masyarakat. Jika sebelumnya pendirian koperasi sepenuhnya diserahkan pada masyarakat, untuk proses mewujudkan keseimbangan kekuatan koperasi pemerintah walau bersifat sementara perlu lebih progresif berperan aktif dalam pendirian koperasi. Setelah koperasi terbentuk dan berjalan baik, secara terencana keterlibatan pemerintah dan BUMN kemudian dialihkan kepada masyarakat. Formulasi peran pemerintah ini diran-

cang variatif dan konstekstual sesuai kultur dimana koperasi berada. Intinya peran progresif itu lebih pada upaya pertama, sebagai tindakan penyeimbangan konsepsi sosial dan bisnis dalam pengelolaan koperasi. Bagaimana menyuntikan fondasi etos bisnis dan profesionalisme. Kedua, meminjam istilah Prof. Dr. BJ. Habibie sebagai penerapan konsepsi lompatan kodok,. Artinya, pemerintah memberikan stimulus untuk mengurangi jurang ketertinggalan persaingan koperasi dengan belantara bisnis konglomerasi. Sangat tidak rasional, berharap besar peran koperasi namun sejak “bayi” berada dalam belantara persaingan keras kapitalisme. Perlu ada langkah-langkah stimulus dari pemerintah agar keseimbangan pertarungan bisnis itu relatif berimbang. Setidaknya sampai koperasi memiliki kekuatan memadai mensiasati belantara persaingan bisnis modern. Langkah sejalan seperti terjadi di negara maju yang sebagian keberhasilan pendirian koperasi dibantu perusahaan multinasional. Peran riil pemerintah terutama pemerintah daerah katakanlah sebagai patner aktif sementara itu, berpeluang optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada koperasi simpan pinjam saja, yang merupakan jenis koperasi terbesar di negeri ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat jauh lebih mudah terwujud. Tak usah berpikir muluk-muluk, jika formulasi peran ini berjalan efektif lalu memprioritaskan penanganan komunitas pasar tradisional, ratusan ribu bahkan jutaan pedagang pasar terselamatkan dari para rentenir sehingga peningkatan kesejahteraan akan mudah terwujud. Optimalisasi peran koperasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah utopia kosong jika ada kesungguhan langkah riil. Tentu dengan tidak membiarkan koperasi baru berkembang sendiri di belantara persaingan bisnis beraroma kapitalisme. Perkembangan koperasi seharusnya berada dalam keseimbangan dan kesetaraan persaingan dalam menghadapi kapitalisme dengan tidak membiarkan seperti saat ini, yang ibarat transportasi becak bersaing dengan mobil, di jalan tol bebas hambatan. =

Reposisi Guru dalam Perubahan Kurikulum

Miris Para TKI

RABU 12 JUNI 2013 NO. 0136 | TAHUN II

Fariz Alniezar Pengelola Bengkel ‘PARAGERAF” STAINU Jakarta

kurikulum bukan hanya sebuah produk dokumen yang dihasilkan menteri, namun kesempatan bagi pendidik dan sekolah untuk berkreasi dalam membentuk karakter generasi yang bermoral dan berprestasi.

unia pendidikan kita nampaknya tak kunjung berhenti memproduksi gonjang-ganjang aneka masalah, belum habis pro-kontra terhadap putusan MK terkait pembubaran sekolah bertaraf internasional dan juga rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI/RSBI) beberapa waktu lalu, kali ini kita disuguhi diskursus baru yang tak kalah besarnya skalanya permasalahnnya jika dibandingkan hanya sekedar SBI atau RSBI. Masalah yang di maksud di atas, tidak lain dan tidak bukan adalah masalah kurikulum, betatapapun sebagaimana santer dikabarkan di pelbagai media massa bahwa kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui menterinya tetap ngotot memberlakukan kurikulum baru di awal tahun ajaran baru 2013. Pelbagai pihak dengan reaksi yang berbeda angkat bicara, tak kurang dari LSM-LSM pemerhati pendidikan, pegiat serta aktivis sampai dengan forum guru besar ikut angkat bicara terkait wacana perubahan kurikulum itu. Tentu yang angkat bicara banyak yang pro tapi juga jelas tidak sedikit yang kontra terhadapnya. Sampai hari ini, M. Nuh tak pernah menjelasakan alasan filosofis terkait urgensi perubahan kurikulum yang diwacanakan tersebut kecuali hanya sebatas menjelaskan bahwa perubahan itu penting untuk menyongsong serta menangkap momentum bonus demografi kita di tahun 2030. Bonus demografi diakui atau tidak merupakan alasan satu-satunya yang digaungkang oleh M. Nuh kemanapun ia pergi dan bersosialisasi, di luar itu prrakstis tak ada alasan filosofis sama sekali. Bisa jadi, proses demoralisasi yang terjadi akhir-akhir ini, khusunya di bidang pendidikan seperti adanya tawuran, pemalsuan ijazah dan lain sebagainya besar kemungkinan dikarenakan unsur-unsur terpenting dalam kehidupan nyata ini tak ada sekolahnya atau minimal tak ada kurikulumnya. Sekolah-sekolah tak pernah mengurikulumkan relung esoterik serta dimensi kejiwaan bagi murid-muridnya. Relung esoterik itu misalnya tentang kebaikan, padahal bisa dibayangkan bagaimana jadinya dunia ini tanpa kebaikan manusia-manusia di dalamnya. Kealpaan lembaga pendidikan dalam menyentuh ranah esoterik itulah yang nampaknya menjauhkan pendididikan kita dari keberhasilan mengahantarkan

murid-murid menjadi manusia yang bertakwa sebagimana yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memang sangat penting, sebagaimana diajarkan oleh seorang arif bijaksana bernama Al-Zanuji, dalam bukunya ta’lim wa muta’alim fi thoriqith ta’alum Al- Zanuji mengatakan secara filosofis bahwa at-thoriqoh ahammu minal maddah, wal ustaz ahammu minhuma kurikulum itu lebih urgen dibandingkan dengan materi, lalu diantara keduanya guru lebih sangat penting. Diktum di atas menjelaskan bahwa betapapun kurikulum menjadi sangat penting kedudukannya, bagaimanapun juga sebuah materi, entah itu berupa apapun termasuk materi pelajaran tak akan ada artinya serta tak mampu dipahami jika cara, teknik bahkan juga kurikulum yang dipakai itu salah. sebagus apapaun materi jika cara penyampaiannya salah maka ia tak akan ada artinya, namun sebaliknya sejelek apapun materi jika cara penyampaiannya sudah baik maka minimal ia akan mampu dipahami makna dan maksudnya. Guru lebih penting Kurikulum memang penting namun di atas kurikulum sesungguhnya puncak serta kunci sukses serta tidaknya pendidikan itu terletak pada guru, di tangan gurulah arah pendidikan itu ditentukan. Ia terperosok atau malah maju menembus ruang zaman dan dimensi waktu di masa depan. Guru merupakan gatra sentral pendidikan, sosoknya sangat penting bukan hanya sekedar sebagai pengajar namun juga sebagai panutan. Maka jelaslah yang dipilih adalah terminologi guru bukan pengajar atau pendidik. Guru adalah akronim jawa yang jika dipanjangkan berbunyi digugu lan ditiru. Guru adalah tauladan, setiap gerak geriknya dijakadikan pedoman bagi para murid-muridnya. Penyebutan murid yang dimodifikasi menjadi peserta didik –sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini- adalah kemerosotan budaya serta nilai filosofis yang luar biasa, betapa murid adalah bahasa Arab yang secara leksikografis bermakna orang yang menghendaki, orang yang menginginkan, ia berfungsi sebagai subyek yang aktif menghendaki sesuatu atas dirinya, yang dikehendaki serta yang diinginkan murid dalam hal pendidikan adalah ilmu tentunya.

Murid adalah subyek utama pendidikan, ia bukan robot yang disuruh untuk patuh pada setiap kurikulum tanpa harus mempunyai daya filter yang selektif atas kebutuhan serta keinginanannya. Sementara itu, realitas pendidikan kita hari ini cenderung lebih senang menyebut murid sebagai peserta didik, walaupun mungkin penyebutannya tetap menggunakan terminologi murid tapi toh perlakukan kita menunjukkan bahwa mereka adalah peserta didik, di manapun yang namanya peserta adalah tetap peserta, partisipan yang harus tunduk pada aturan yang mereka sendiripun tak tahu menahu proses pembuatan, pijakan serta alasan pelbagai aturan. Memandang vitalitas guru dalam pendidikan, maka perubahan kurikulum model bagaimanapun serta berapa kalipun tak akan ada hasilnya tatkala tanpa dibarengi dengan pebaikan guru. Mestinya yang dilakukan pemerintah adalah berkonsentrasi memperbaikai mutu serta kualifikasi guru-guru agar mutu pendidikan serta kualitas output hasil didikan guru-guru itu memuaskan. Memperbaiki kualifikasi itu bisa dilakukan dengan berjuta-juta cara, misalkan dengan memperbaiki serta memperhatikan perguruan-perguruan tinggi pencetak calon guru. Pemerintah dalam hal ini kementerian kebudayaan harus proaktif serta lebih perhatian pada jurusan-jurusan yang mencetak calon guru. Realitas yang kita alami selama ini rasanya jarang sekali kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan FKIP serta fakultas tarbiyah di perguruan-perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Padahal di tangan jurusan itulah para calon-calon guru dididik untuk menjadi guru di kemudian hari. Percayalah, jika kualitas guru membaik dengan dimulai memperbaiki lembaga pencetak guru yakni fakultas-fakultas pendidikan di pelbagai universitas yang ada maka kualitas pendidikan kita lambat laun akan maju. Dalam hal pentingnya guru ini, betapapun kita masih ingat bagaimana kaisar Meiji tatkala membawa Jepang menuju restorasi pasca tragedi pengeboman Hirosima dan Nagasaki, langkah pertamanya adalah dengan cara mengumpulkan para guru sebagai garda depan pembangun pendidikan, lalu lihatlah pendidikan Jepang sekarang, maju nian! Wallahu A’lam bis Showab =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

JELANG PIALA KONFEDERASI 2013 BRASIL

RABU 12 JUNI 2013 NO. 0136 | TAHUN II

Zico: Brasil Tak Akan Juara Dunia

PIALA KONFEDERASI 2013 BRAZIL

NIGERIA

Seleção Makin Percaya Diri GOIANIA - Brasil semakin percaya diri menghadapi Piala Konfederasi yang dibuka akhir pekan ini di Brasilia, ibukota Brasil. Apalagi pasukan Felipe Luiz Scolari itu memetik kemenangan telak 3-0 atas Prancis pada pertandingan persahabatan pada Minggu (9/6) sore waktu setempat atau Senin (10/6) dini hari WIB lalu. Piala Konfederasi adalah laga pemanasanan menjelang Piala Dunia 2014 yang dihelat di Brasil tahun depan dan diikuti oleh para jawara dari semua benua. Kecuali Eropa yang diwakili oleh dua tim yaitu Spanyol dan Italia karena Spanyol selain juara dunia juga jawara Eropa. Pada turnamen Piala Dunia mini ini, Spanyol tampil sebagai juara dunia, sedangkan juara Eropa diwakili oleh Italia yang menjadi runner up. Brasil tercatat telah memenangi gelar juara turnamen pemanasan sebelum Piala Dunia itu

sebanyak tiga kali, yakni di Arab Saudi pada 1997, Jerman (2005), dan Afrika Selatan (2009). Brasil akan membuka Piala Konfederasi melawan Jepang pada Sabtu (15/6) di Brasilia. Setelah itu, Tim “Samba” akan menghadapi juara Amerika Tengah dan Utara Meksiko dan runner up Piala Eropa, Italia. Pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari menyatakan, timnya memang saat ini membutuhkan kemenangan untuk mengangkat kepercayaan diri para pemain. “Kemenangan melawan Prancis merupakan langkah awal yang bagus bagi kami untuk menatap Piala Konfederasi. Ini menunjukkan kami memiliki tim yang kompetitif yang bisa bersaing meraih titel,” ujar Scolari yang membawa Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Tidak hanya bagi tim, hasil positif yang diraih Brasil terse-

but juga akan meningkatkan kepercayaan para fans Brasil kepada timnya. Neymar dan kawankawan memang kerap menerima cemoohan dari para suporter menyusul serangkaian hasil buruk yang mereka raih. Begitu juga dengan Scolari yang dikritik habishabisan karena tidak bisa mengangkat performa timnya. “Fans kami mendukung dengan sangat bagus di laga sulit seperti melawan Prancis. Kami membutuhkan dukungan dari mereka,” tegasnya. Scolari kini bertekad untuk meningkatkan penampilan timnya sebelum turun di kompetisi Piala Dunia mini tersebut. Karena itu, dia akan memaksimalkan waktu sekitar lima hari ke depan untuk membangun kekompakan tim. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah, perjuangan Brasil dipastikan tidak akan mudah pada tahun ini. Selain tengah berkutat dengan masalah penuruan perfor-

ma, juara dunia lima kali ini juga akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Salah satunya datang dari peraih juara Dunia 2010 dan Eropa 2012, Spanyol. Arsitek “La Furio Roja” Vicente del Bosque menjadikan ajang Piala Konfederasi sebagai acuan untuk melihat peta kekuatan timnya dan lawan. Spanyol akan membuka partai di Grup B melawan Uruguay pada Minggu (16/6) di Recife. Mereka kemudian akan bentrok dengan Tahiti pada 22 Juni di Rio de Janeiro, sebelum menghadapi Nigeria tiga hari berikutnya di Fortaleza. “(Di Piala Konfederasi) tidak hanya ada empat juara dunia, tapi juga terdapat negara peraih titel juara seperti Meksiko dan Nigeria. Selain itu, Jepang merupakan salah satu tim dengan progres bagus. Kami akan berusaha untuk berada di level yang kami butuhkan,” kata Del Bosque. (sky sports/aji)

Shinji Kagawa Berharap Tampil Bagus di Piala Konfederasi RIO DE JENEIRO-Pemain internasional Jepang yang merumput di Manchester United (MU) Shinji Kagawa mengaku tidak puas dengan musim pertamanya di klub itu. Pasalnya, penampilannya bersama Setan Merah tidak sebagus ketika membela Borusia Dortmund. Meski demikian, dia berharap bisa tampil bagus saat membela tim Samurai Biru pada Piala Konfederasi 2013 yang dihelat pada 15-30 Juni mendatang.

“Saya tidak puas dengan seluruh penampilan saya, tetapi saya bermain bagus pada paruh kedua musim ini dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat. Diharapkan, saya bisa terus tampil bagus pada Piala Konfederasi ini. Untuk urusan ini, saya ingin seperti Rooney dan Van Persie. Saya ingin menjadi pemain seperti mereka. Artinya, saya butuh hasil,” kata Kagawa kepada Sports Illustrated.

Mantan pelatih MU Sir Alex Ferguson yang memboyongnya ke Old Trafford musim panas tahun lalu yakin Kagawa akan bersinar di Liga Utama Inggris musim depan. “Dia mengalami penurunan pada Oktober dan November. Tetapi perlahan-lahan dia pulih pada paruh kedua musim ini. Tahun depan dia akan jauh lebih baik. Anda akan saksikan bahwa dia adalah seorang pemain bagus,” kata Ferguson. (espn/aji)

RIO DE JENEIRO - Legenda sepakbola Brasil Zico melihat, peluang negaranya menjuarai Piala Dunia tahun depan sangat kecil, meski bertindak sebagai tuan rumah. Pria 60 tahun ini malah menjagokan negara tetangganya yang juga menjadi rival abadi Brasil dalam dunia sepakbola Amerika Latin, Argentina. Brasil adalah juara dunia lima kali. Terakhir kali mereka mengangkat trofi di Korea Selatan dan Jepang pada 2002 lalu. Pada Piala Dunia 2006 dan 2010, seleccao berhenti di babak perempat final. Di Afrika Selatan tiga tahun lalu, mereka tersingkir di tangan Belanda di perempat final. Menurutnya, skuat Brasil saat ini yang dihuni banyak pemain muda tidak cukup kuat untuk merebut gelar juara dunia untuk keenam kalinya. “Pemain-pemain yang ada di timnas saat ini kelihatannya tidak mampu merebut gelar juara dunia, meski mendapat dukungan dari publik sendiri,” kata Zico kepada The Guardian. Dia melanjutkan, “Masalah utamanya adalah Piala Dunia ini tinggal satu tahun lagi sementara kami belum memiliki 11 pemain akan diturunkan sejak awal. Ini terjadi karena tidak ada continyuitas. Tim Brasil ini masih terlalu muda. Semua pemain adalah generasi baru. Sekarang semua orang menaruh harapan kepada Neymar yang baru berusia 21 tahun dan tidak pernah bermain di Piala Dunia sebelumnya. Kami butuh sejumlah pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia di samping para pemain muda yang masih akan keluar masuk tim.” Zico juga mengkritik para pejabat Federasi Sepakbola Brasil atas keputusannya mengganti Mano Menezes dengan Luiz Felipe Scolari. “Mereka melakukan penggantian pada waktu yang tidak tepat. Penggantian itu dilakukan justru ketika tim Menezes sedang mulai membangun kekompakan. Sekarang Scolari harus mulai dari awal lagi,” paparnya lebih lanjut. Meski demikian, Zico memprediksi, Argentina akan menjadi kampiun. “Bila Argentina berhasil menjadi juara, saya hanya berharap mereka tidak melawan Brasil di final atau kami akan menderita kekalahan seperti yang terjadi saat melawan Uruguay pada final Piala Dunia 1950. Bila ini terjadi, Maracana akan menjadi tempat yang sangat muram,” tutupnya.(espn/aji)

Belaetrix Tekuk Sung Ji-Hyun

Tak Dilirik MU dan City, Mourinho Bangga di Chelsea

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Belaetrix Manuputi berhasil lolos ke putaran kedua, setelah menaklukkan unggulan keenam Sung Ji Hyun pada kejuaraan bulu tangkis Djarum Indonesia Terbuka 2013, Selasa. Pada turnamen yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, dukungan penonton membahana meneriakkan nama pemain peringkat 35 dunia itu. Dukungan tersebut ternyata menjadi motivasi sendiri bagi Bela. Maka, setelah sempat tertinggal satu game, Bela memperpanjang nafasnya di game kedua dan akhirnya memenangi pertandingan lewat perjuangan keras di game ketiga. Bela membungkam pemain Korea Selatan itu dengan skor 16-21 21-16 21-19. “Dukungan penonton dan keluarga sangat berpengaruh besar buat saya. Tadi mama, papa, kakak, dan adik saya semuanya juga nonton langsung,” ucap Bela, usai pertandingan. Pada pertemuan pertama keduanya, Bela mengaku mempelajari terlebih dahulu pola permainan lawannya yang memegang peringkat enam dunia itu. Ia pun tertinggal di game pertama. Pada game kedua, ia membalikkan keadaan. Ia memainkan pola permainan yang ulet, dengan membiarkan lawan mengumpan sementara dia bertahan lalu baru balik menyerang. Pada game ketiga, Sung Ji Hyun bangkit kembali, sehingga Bela sempat tertinggal jauh dengan skor 5-11. Meskipun begitu, perlahan tapi pasti Bela kembali mengejar dan akhirnya berhasil menghentikan langkah Sung Ji Hyun. Langkah Bela, gagal diikuti rekannya Adrianti Firdasari yang langsung terlempar dari turnamen berhadiah total 700 ribu dolar AS itu. Firda, begitu ia akrab disapa, kalah 13-21, 8-21 atas pemain Spanyol Carolina Marin. Kejutan lain datang dari pemain unggulan ketiga asal China Wang Yihan yang harus rela ditundukkan pemain nonunggulan asal Hong Kong, Yip Pui Yin. Wang Yihan hanya tampil cemerlang di game pertama. Pada game kedua, ia sudah dibuat kerepotan oleh pemain peringkat 25 dunia itu. Lewat pertarungan yang alot, ia harus menyerah 19-21. Pada game ketiga, Wang kembali harus berjuang keras dengan saling balap membalap skor dan akhirnya berakhir dengan kelahan lewat skor 18-21. (ant/mona/dar)

LONDON - Pelatih anyar Chelsea Jose Mourinho tidak sedih karena tidak dipilih sebagai pelatih dua klub dari Kota Manchester Inggris, Manchester United (MU) atau Manchester City. Sebaliknya, Mourinho bangga berlabuh di Chelsea karena klub itu cocok dengan dirinya dan menjadi tempat dimana seharusnya dia berada. Menurut dia, manajemen kedua klub sekota itu sudah mengambil keputusan yang benar. MU memilih David Moyes menggantikan Sir Alex Ferguson dan Manchester City merekrut Manuel Pellegrini menggantikan Roberto Mancini di Etihad. Meskipun, kedua pelatih itu belum pernah meraih trofi bergengsi di klubnya masing-masing. “Saya tidak tahu, mereka sudah mengambil keputusan bagus,” kata Mourinho yang baru saja meninggalkan Real Madrid. Dia melanjutkan, “David sudah berhasil bersama Everton. Oke, dia tidak mendapat trofi, tetapi tidak mudah mendapatkan trofi saat melatih Everton dan sebenarnya dia tidak jauh dari itu (trofi). Kerja bagus, pengalaman bagus, lebih dari bahagia dan saya merasa senang dengan dia.” “Manchester United akan memberi dia waktu untuk menyesuaikan diri dengan sebuah dimensi baru. Dia belum pernah bermain di Liga Champions karena itu banyak orang tidak yakin dia bisa “menjadi ikan di air” pada pertandingan pertamanya. Beri dia waktu, stabilitas, dan United sangat

Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Belaetrix Manupputi, berekspresi setelah berhasil mengalahkan pebulutangkis Korea Selatan Sung Ji Hyun, saat berlaga dalam babak 32 besar turnamen bulu tangkis Djarum Indonesia Open 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (11/6). Belaetrix Manupputi berhasil menang dengan skor 16-21, 21-16, 21-19.

sempurna untuk itu. Karena itu, ini adalah pilihan yang bagus. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, saya berada di tempat yang saya inginkan. Sekarang coba Anda sodorkan kepada saya daftar pekerjaan di dunia sepakbola sekarang dan saya akan memilih sendiri. Saya bekerja di tempat yang seharusnya saya berada,” paparnya lebih lanjut.

Pada bagian lain, Jose Mourinho juga ditanya tentang Pep Guardiola yang sempat diincar pemilik Chelsea Roman Abramovich. Menanggapi pertanyaan itu, Mourinyo menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan hal tersebut. “Saya tidak bertanya kepadanya. Saya tidak tahu dan tidak peduli. Roman tidak bertanya apakah saya sudah menjalin komunikasi dengan klub lain karena itu saya tidak pernah bertanya,” kata Mourinho.

Pada bagian lain Mourinho ingin mempertahankan Fernando Torres di Stamford Bridge. Selain itu, mantan pelatih Real Madrid ini sangat mengagumi Wayne Rooney, meski tidak secara terus terang ingin menggaet pemain Tim Nasional Inggris itu ke Stamford Bridge. Torres digosipkan akan pindah pada musim panas ini karena tidak terlalu cemerlang selama mengenakan seragam Chelsea sejak pindah dari Liverpool. “Fernando lebih bahagia bertahan dan bekerja keras. Bila yang terbaik untuk kami semua adalah bahwa Fernando bertahan, mari kita membantunya dan mencoba mengembalikan dia ke performa terbaiknya,” kata Mourinho pada Senin (10/6). Chelsea, menurut Mourinho, bisa saja mendatangkan pemain-pemain hebat lagi pada musim panas ini. Tetapi pria Portugal ini mengaku tidak akan melakukan hal itu. “Kami bisa lebih mudah melakukan itu, tetapi kami memilih untuk tidak jor-joran belanja pemain. Kami senang dengan para pemain yang fantastik dan penuh talenta yang sudah ada saat ini,” ucapnya. Dia melanjutkan, “Kami bahagia memperlihatkan hasil investasi Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Kami ingin berjalan pada jalur ini. Mungkin kami hanya beli satu atau dua pemain untuk melengkapi skuat yang sudah ada karena struktur dan filosofi tim ini satu.”. (espn/aji)