e Paper Koran Madura 12 September 2013

1

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

12 SEPTEMBER 2013

KECELAKAAN

Dhani Belum Penuhi Panggilan Polisi JAKARTA-Ayah Abdul Qodir Jaelani alias Dul, Ahmad Dhani belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kecelakaan maut yang menewaskan 6 orang di Tol Jagorawi. Dhani beralasan, ketidakhadiran Dhani memenuhi panggilan Polisi karena mengunjungi rumah seorang korban. “Tidak jadi malam ini. Saya mau berkunjung ke rumah Khusnul Khotimah istri dari Agus salah satu korban di daerah Warakas,” kata Dhani di Jakarta, Rabu (11/9).

Dhani mengaku masih konsentrasi mengurus keluarga.

Apalagi, kondisi kesehatan Dul, belum benar-benar membaik. “Karena ditemukan kembali ada cairan dan darah yang keluar dari paruparu,” tegasnya Diakui Dhani, tim dokter sudah melakukan pengambilan darah.” “Semalam sudah dilakukan penyedotan dan nanti malam akan diadakan penyedotan kembali sekitar pukul 18.00 atau 19.00 WIB,” ujarnya Dhani juga mengatakan sampai saat ini keluarga belum memutuskan akan membawa Dul ke Singapura atau tidak. “Kita masih nunggu perkembangan fisik Dul dulu,” imbuh Dhani.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono menegaskan sudah memeriksa sekitar 15 saksi. “Hingga sekarang 15 orang saksi sudah kita periksa,” tuturnya Hindarto menjelaskan dari 15 orang saksi tersebut, di antaranya yakni petugas jasa marga dan petugas tol. Sementara itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya di antaranya Ahmad Dhani, Maia Estianti, teman-teman Dul, dan pihak Mistubishi.

Sedangkan pihak Mitsubishi juga akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli pada Jumat (13/9). Tak hanya itu, nantinya teman-teman Dul juga akan dipanggil untuk diperiksa terkait kecelakaan yang menewaskan 6 orang tersebut. “Nanti akan diperiksa juga (rekan-rekan Dul) kita proses dulu,” ujar Hindarsono.

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mempersilahkan Ahmad Dhani mengajukan surat kepada kepolisian terkait keinginan memindahkan Dul ke luar negeri. “Kita tidak keberatan, tinggal mengajukan saja dan kita akan membantu memfasilitasinya,” ungkapnya.

Menurut Rikhwanto, jika keluarga memutuskan untuk memindahkan perawatan Dul ke Singapura, polisi siap membantu memfasilitasi agar recovery lebih cepat. Dengan catatan, pemindahan itu atas rekomendasi medis (gam/cea)

ant/dhoni setiawan

PENEMBAKAN ANGGOTA POLISI. Foto almarhum Bripka Sukardi anggota Provost dari satuan Direktorat Polair Baharkam Mabes Polri diletakkan di depan peti jenazah ketika disemayamkan di Gedung Sanggita, Asrama Polri Cipinang, Jakarta, Rabu (11/9). Sukardi tewas karena ditembak orang tidak dikenal di depan Gedung KPK.

Siapa Dilanda Polisifobia?

Pelaku Penembakan Membawa Kabur Pistol Bripka Sukardi JAKARTA-Polda Metro Jaya terus mengidentifikasi motif penembakan terhadap anggota Provos Ditpolair Baharkam Polri, Bripka Sukardi. Untuk mencari benang merah, penyidik akan menyandingkan keterangan dari 11 saksi mata dengan visualisasi kamera cctv yang ada di lokasi perkara.

Hasil identifikasi sementara disimpulkan bahwa pelaku penembakan terhadap polisi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (10/9), diduga terlatih menggunakan senjata api. Diduga, aksi penembakan terhadap aparat ini terkait jaringan lama terorisme di Indonesia. “Semua penembakan dari arah depan.

(Pelaku) terbiasa menggunakan senjata itu dari arah penembakan mengenai tubuh korban dan langsung mematikan. Pelaku terbiasa menggunakan senjata tersebut untuk melatih dirinya,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie di gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (11/9).

Ronny mengatakan pihaknya akan merilis foto pelaku penembakan terhadap anggota Provost Polri Bripka Sukardi itu. “Kalau dapat foto dari hasil kajian dan pengolahan data, maka hari ini kita akan segera umumkan siapa pelakunya,” kata Ronny.

Saat ini, kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi berkaitan dengan posisi mereka pada saat kejadian. Para saksi berasal dari sopir dan kernet truk, sekuriti KPK, serta seorang

warga berinisial C yang kebetulan melintas disana.

Ronny berharap dari keterangan itu pihaknya mendapat petunjuk untuk mengungkap pelakunya.

“Puslabfor dan Inavis juga sudah diterjunkan untuk menemukan jejak-jejak kejadian baik berupa anak peluru dan lainnya,” kata Jendral bintang dua ini.

Di tempat terpisah, KSAD Jenderal Budiman mengatakan TNIAD siap membantu Polri dalam mengungkap kasus penembakan terhadap anggota polisi oleh orang tidak dikenal. TNI siap kapan saja memberikan bantuan kepada polisi.

Selain informasi, lanjut dia, personel TNI-AD juga bisa dikerahkan.

Namun, sambung dia, keterlibatan TNI dalam pengungkapan dan pengejaran para pelaku baru dapat dilakukan bila polisi membutuhkan.

Jaringan Lama Meski sudah terjadi puluhan kali, sebagian aksi penembakan terhadap aparat hingga kini belum terungkap tuntas diduga karena pelaku bukan tidak terkait jaringan lama terorisme di Indonesia. Anggota Komisi kepolisian Nasional

Adrianus Meliala menyatakan tidak sulit menemukan pembenci aparat yang merasa terganggu oleh polisi.

“Tetapi yang benar-benar mau menyerang polisi seperti itu sangat jarang ya, bisa dihitung dengan jari,” kata dia.

Namun demikian, upaya memburu pelaku dengan berbagai cara belum membuahkan hasil. Ini terjadi karena minimnya data terkait jaringan pelaku. Data yang selalu diandalkan untuk membaca jaringan teros selama ini, dimiliki oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror dibawah Mabes Polri.

Namun tetap saja sejauh ini aparat belum bisa mengendus pelaku penembakan yang seolah terus-menerus menyasar personil aparat terutama yang sedang berseragam.

Adrianus menduga pelaku telah mengubah pola kerja dari terorisme berjaringan menjadi aksi individual yang sulit dicari kaitannya dengan kelompok terdahulu. “Sekarang masuk pada situasi yang kita sebut self radicalization, menjadi radikal dengan sendirinya entah dengan bantuan bacaan, internet, pengajian,” jelas dia. (gam/abd/aji)

KRIMINAL ant/nyoman budhiana

BELAJAR BUDAYA BALI.Kontestan Miss World 2013 berkeliling sambil melihat arsitektur Pura Besakih, Karangasem, Bali, Rabu (11/9). Kunjungan para kontestan Miss World 2013 ke Pura terbesar tersebut selain untuk menggelar doa, juga untuk belajar kebudayaan Bali.

Nabrak : Gimana kejadiannya, kamu menabrak 50 orang dalam suatu kecelakaan mobil!?

Matrawi : Waktu mobil melaju dengan kecepatan 95 km/jam. Di pertigaan, baru nyadar kalo remnya blong. Dibelokan kiri ada dua orang pria, sedangkan dikanan ada pesta ulang taun manula. Kalo bapak milih yang mana?

Polisi : Mendingan ke kiri, korbannya bakalan lebih sedikit.

Matrawi : Iya, saya juga mikir gitu pak!

Polisi : Tapi kenapa orang yang sedang ngerayain ultah kena juga?

Matrawi : Nah, masalahnya kan tadi saya milih NGEJAR nabrak dua orang pria yang dikiri. Eh, yang ketabrak cuman seorang, seorang lagi lari ke pesta ultah yang ada dikanan, ya udah..saya kejar sampe ke pesta ultah pak!

Polisi : Huuuuhhhh Dasarrrrr Somplaxxx Polisi

Cak Munali

Selama 3 bulan Terjadi 22 Kasus Penembakan Misterius JAKARTA-Intesitas penembakan misterius kembali meningkat. Data Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan, selama 3 bulan terakhir terjadi 22 kasus penembakan misterius dan hanya satu pelakunya yang tertangkap. Dari 22 kasus penembakan itu 5 korbannya adalah polisi.

Untuk itu, Kepolisian harus segera menangkap pelaku penembak misterius itu. Pasalnya, kejahatan ini menjadi tren di Indonesia.

“Bagaimana polisi bisa melindungi masyarakat, jika melindungi dirinya sendiri tidak bisa,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan singkat, Rabu (11/9).

Seperti diberitakan, aksi penembakan terhadap anggota polisi kembali terjadi. Kali ini menimpa provost Mabes Polri, Bripka Sukardi yang tengah mengawal 6 truk. Ia ditembak orang tak dikenal hingga tewas di depan Kantor

aksi penembakan itu dilakukan oleh para teroris. “Ironisnya lagi kasuskasus penembakan terhadap polisi tak kunjung terungkap, sementara penembakan dan penusukan terhadap polisi terjadi,” sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin meyakini kasus penembakan terhadap Bripka Sukardi merupakan pembunuhan yang berencana. Hal ini sama seperti rentetan penembakan sebelumnnya seperti di Pondok Aren dan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/9).

Menurutnya, modus dari penembakan-penembakan itu bervariasi, sehingga sulit menyimpulkan bahwa

Teridentifikasi Sementara itul, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan Mabes Polri telah mengetahui tempat persembunyian tersangka pelaku penembakan terhadap oknum polisi, Bripda Sukardi.

Namun sampai saat ini Mabes Polri masih melakukan langkah persuasif agar tersangka ataupun yang menyembunyikannya menyerah sukarela (gam/abd)

2

SUMENEP

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO. 0197 | TAHUN II

BANCAKAN PROGRAM KF

Dewan Sarankan Diproses Secara Hukum SUMENEP – Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengatakan, sebaiknya program KF yang diduga jadi bancakan sejumlah oknum dibawa ke ranah hukum sehingga tidak hanya ramai tanpa bukti. ”Kami tidak mau main-main dalam persoalan itu. Jika sudah terbukti harus diproses secara hukum,” katanya.

Dinas pendidikan, katanya, perlu melakukan hal itu.

Sehingga kedepannya program KF tidak menjadi alat untuk meraup keuntungan pribadi saja. ”Tindakan itu harus dilakukan. Hal itu untuk menjadi shock therapy bagi penyelenggara di bawah. Biar kedepannya program KF berjalan maksimal,” ungkapnya.

Politisi PPP itu berharap dinas pendidikan tegas memberikan sanksi terhadap pelaksana yang melanggar. ”Kami harap satker terkait juga tidak main-main dalam persoalan itu. Kalau sudah terbukti silakan laporkan saja kepihak yang berwajib,” tegasnya Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik, mengaku tidak ketir kalaupun ada pihak yang melaporkan program KF ke ranah hukum. ”Kami siap kapanpun data itu diperlukan. Silakan datang saja ke kantor kalau memang butuh data perjalan KF,” terangnya. (edy/mk)

MENUNGGU. Sejumlah pedagang tembakau sedang menunggu giliran tembakaunya disortir di Gudang Garam (GG) Sumenep, Rabu (10/9). Namun, Wakil penguasa GG Unit Pembelian

Sumenep Freddy Kusdianto membantah pihaknya telah membeli tembakau. Katanya, GG baru akan melakukan pembelian tembakau pada 16 September

Gudang Garam Mengaku Belum Membeli Tembakau Tengkulak: Jual Beli Tembakau Sudah Terjadi SUMENEP – Wakil Penguasa Gudang Garam Unit Pembelian Sumenep Freddy Kusdianto mengaku belum melakukan transaksi jual beli tembakau di gudangnya. Pembelian tembakau masih akan dilakukan pada 16 September 2013 nanti. ”Gudang akan dibuka tanggal 16 September nanti.

Saat ini kami masih tidak melakukan pembelian tembakau kepada pihak manapun. Bahkan harganya pun saya belum bisa komentari.

Baru kalau gudang bisa dibuka saya akan buka semua. Mulai dari harga tembakau sampai kuota tembakau yang aka dibelinya kepada petani,” tuturnya kepada Koran Madura, Rabu (11/9).

Freddy juga tidak bisa

memprediksi besaran harga per kilogramnya. Termasuk juga masalah kuota tembakau yang akan dibelinya kepada petani maupun pedagang.

Karena pihak gudang masih menyesuaikan diri dengan kebutuhan pabrik.

Namun, pantauan Koran Madura di Gudang Garam di Desa Patean Kecamatan Batuan, sejumlah mobil yang memuat tembakau siap jual juga terlihat mengantre menunggu antrean untuk melakukan bongkar muat.

Sementara tembakau yang sudah siap sortir pun tidak kalah banyaknya.

Suasana jual beli tembakau yang dilakukan petani atau pedagang tembakau dengan petugas di gudang tembakau tampak jelas. Transaksi ini pun diakui oleh salah satu petani tembakau. Bahkan sampat menyebutkan harga yang relatif tinggi pada awal pembelian. Petugas juga sempat menyortir sejumlah sampel tembakau. ”Jual beli tembakau sudah terjadi di sini, Mas. Harganya mulai dari Rp. 30 ribu sampai Rp. 41 ribu per kilogram. Saya tidak tau pasti kapan mulai dibuka tapi yang jelas pembelian tembakau sudah dilakukan hari ini. Tapi tidak semuanya tahu dibukanya gudang,”

ungkap Akh. Junaidi (35), pedagang asal Desa Padangdangan, Kec. Pasongsongan.

Harga Sebelumnya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, dirinya merasa kesulitan menekan harga tembakau yang telah dirajang. Sebab, ketika sudah berhubungan dengan pihak pengusaha (gudang) selalu mendapatkan tantangan yang sangat kuat.

Dia mencontohan kebijakan yang telah diberlakukan di Kabupaten Pamekasan.

Beberapa tahun yang lalu pemerintah setempat telah mematok harga terendah sebesar Rp. 21 ribu per satu kilogramnya. Namun kebijakan itu dilabrak oleh pengusaha.

Komisi B mengaku sudah melakukan usaha-usaha agar harga tembakau steril dan sesuai dengan harapan petani. Anggota Komisi B DPRD Sjamsul Ma’arif menjelaskan, pihaknya sudah memanggil dishutbun.

“Tetapi kita tidak bisa membuat aturan harga, karena yang menentukan adalah gudang. Karena ditekan dan dipaksa bagaimanapun juga, tetapi pabrik menjadi raja di raja dalam menentukan harga,” jelasnya.

Untuk menghindari harga murah, menurutnya, siasatnya tunda jual. “Tapi bisakah pemerintah menggarangsi semua hasil panen tembakau milik petani jika nantinya tidak ada yang mau beli,” ucapnya sembari bertanya. (athink/ sym/mk)

PENYIMPANGAN BSPS

Kasus BSPS Dinilai Jalan di Tempat SUMENEP – Ketua LSM Gerindo Syarkawi mengatakan, dugaan penyimpangan program BSPS yang terjadi di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Sumenep mengendap. ”Saya tidak mengerti sampai saat ini kejari masih belum juga ada action lagi. Padahal sudah jelas berdasarkan temuan dari Kasi Intel sudah jelas ada penyimpangan yang dilakukan oleh UPK,” ucapnya, Rabu (11/9).

Hasil audit Kasi Intel Kejari Sumenep menemukan beberapa kejanggalan yang mengarah terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Tindakan itu, diduga dilakukan oleh salah satu oknum UPK setempat. Salah satunya tidak adanya bukti pembelian barang yang telah direalisasikan dalam program tersebut.

Kasi Intel sudah melimpahkan kasus tersebut kepada Kasi Pidsus untuk dilakukan pemeriksaan validasi data.

Namun sampai saat ini dari pihak kejari masih belum ada tindakan yang nyata. Kejari dinilai lembek dalam menyelesaikan kasus BSPS yang telah nyata mengarah terhadap tindakan korupsi.

Dia yakin penyimpangan itu dilakukan berjemaah. Kejari diharapkan tegas dalam mengaudit penyimpangan tersebut. ”Kami kira penyimpangan itu tidak hanya dilakukan oleh oknum UPK saja. Oleh sebab itu, kejari harus bisa menindak tegas dalam persoalan itu sampai keakarnya,” jelasnya.

Namun, penilaian tersebut dibantah Kasi Pidsus Kejari Sumenep Teddy Romios. ”Kami sekarang lagi mendalami kasus itu, jadi bukan ngendap melainkan kami sedang memprosesnya,” tandasnya. (edy/mk)

PELANGGARAN PILGUB

Panwaslu Menggandeng Kejaksaan Negeri SUMENEP Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep menggandeng kejaksaan mengumpulkan barang bukti atas temuan pemilih yang diduga menggunakan hak suaranya di dua TPS berbeda di Desa Karangnganyar, Kecamatan Kalianget, dalam Pemilukada Jatim beberapa waktu lalu.

“Panwaslu dan Kejaksaan Negeri Sumenep bekerjasama untuk mengungkap kasus terjadinya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh oknum yang berinisial NH di Desa

Karangnganyar,” papar Ketua Panwaslu Sumenep, Zamrud Khan, Rabu (11/9) usai rapat singkronisasi persepsi dengan Kejaksaan Negeri, di kantor Panwaslu di Jalan. KH. Mansyur.

Kasus tersebut tengah di tangani Sentra Gakkumdu Panwaslu dengan Kejasaan Negeri dan pihak kepolisian.

Analisa hukum, maupun pengumpulan bukti berupa keterangan saksi, sekaligus penyelenggaraan pemilihan dikumpulkan untuk menguatkan dugaan terjadinya

tindak pidana pemilu yang telah dilakukan NH. Untuk menaikkan oknum tersebut menjadi tersangka, menurut Zamrud, diupayakan penyelidikan dan pengumpulan bukti terlebih dahulu.

Pihaknya tidak bisa serta merta menaikkan status yang bersangkutan kepada tindak pidana pelanggaran pemilu tanpa lebih dulu dikuatkan oleh buktikan.

“Saat ini, kami memberikan 14 hari batas kedaluarsa proses hukum yang dilakukan mulai dari sejak ditemukan-

nya kasus tersebut. Bila kasus ini lebih dari 14 hari, maka proses tindak pidana pemilu ini tidak bisa lagi dilakukan,” tuturnya.

Sementara langkah teknis yang sudah dilakukan Panwaslu Sumenep, telah memintai keterangan menyangkut adanya pelanggaran pemilu di Desa Karanganyar yang dilakukan di TPS 4 dan 5 oleh satu oknum.

Sementara saksi-saksi yang sudah diperoleh ad 4 orang.

Sementara Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sumenep, Andritama, menegaskan,

pihaknya di sentra Gakkum masih mengumpulkan beberapa dokumentasi yang harus dilengkapi oleh panwascam. Sebab untuk membuktikan kasus tersebut, pihaknya perlu mengumpulkan bukti.

“Sementara ini kami, masih kumpulkan beberapa dukomentasi sebagai bukti.

Kalau terindikasinya, semuanya bisa diindikasikan.

Tapi bukti yang menunjukkan orang tersebut terindikasi, kami masih gali sekarang,” tukasnya. (athink/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

PETANI TEMBAKAU MERUGI Petani menunjukkan tanaman tembakau yang dipanen dan sebagian rusak terserang hama di Kalidadap, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Rabu (11/9). Hama yang selalu menyerang setiap musim tanam hingga panen di kawasan tersebut membuat petani tembakau merugi hingga 30 persen dari total hasil panen.

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN)

SUMENEP

3

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO. 0197 | TAHUN II

Demi Setetes Air, Jarak 5 Kilometer pun Ditempuh SUMENEP - Warga Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, sudah beberapa pekan ini mengalami krisis air bersih. Masyarakat terpaksa harus mengeluarkan Rp 1500 untuk mendapatkan satu dirigen air bersih, dan harus mengantre dan berdesak-desakan.

Sutini, warga Dusun Hopelan Desa Mantajun, mengatakan, untuk kebutuhan minum dan memasak, dirinya bersama warga yang lain harus membelinya. Satu ember berukuran sedang senilai Rp 500. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci harus menumpuh 5 kilometer.

Warga sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya krisis air bersih dengan menampung air hujan selama musim kemarau. Hampir setiap rumah di daerah setempat menampung air hujan. Tetapi stok air hujan tidak mencukupi. “Masuk musim kemarau stok air hujan habis, sehingga pada musim kemarau warga kesulitan air dan terpaksa membeli.” ungkapnya saat mengantre membeli air bersih dari tandon milik salah satu warga, Rabu (11/9).

Untuk membeli air bersih, warga membeli kepada salah satu warga yang memilik

tendon tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan satu kampung. Pantauan Koran Madura, yang mengentre untuk mendapatkan air tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak.

Kepala Dusun Hopelan Syafiudin menuturkan, sebanyak 6 dusun di daerah Mantajun krisis air bersih.

Sejauh ini pemerintah belum memberikan bantuan air bersih. “Padahal di daerah lain seringkali didroping air, tetapi di Desa Mantajun belum pernah dilakukan pengiriman air bersih,” ujarnya.

Pemerintah diminta membangun tandon besar yang dapat memenuhi kebutuhan warga. Sehingga masyarakat tidak terus menerus membeli air, mengingat masih banyak kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi.

“Kalau bisa dibangun tandon air dibagikan ke warga secara cuma-Cuma, sehingga warga tidak lagi membeli air bersih. kasihan warga sini. Apalagi lahan pertanian d idaerah ini gersang, tidak ada yang bisa ditanami karena tidak ada air untuk bahan pengairannya, “ jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Bupati Soengkono Sidik menyatakan sudah melakukan droping air ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan.

Pemda sudah berkordinasi dengan BPBD dan PDAM.

“Berdasarkan laporan ada sekitar tiga kecamatan yang sudah dilakukan droping air bersih. Meski demikian tidak menutup kemungkinan masih banyak daerah lain yang belum tersentuh, sehingga kami terus melakukan pemantauan,” ucapnya.

Sementara untuk kekeringan di daerah kepulauan, pemda mengaku sudah berkoordinasi dengan camat dan membentuk tim. “Kami sudah koordinasi agar yang bersangkutan segera dikirimi air bersih melalui petugas setempat,“ ujarnya di gedung DPRD. Perlu Waduk dan Perahu Sementara untuk mengatasi krisis air bersih di daerah kepulauan, kata anggota Komisi D DPRD Kapupaten Sumenep, pemerintah tidak hanya cukup hanya bentuk tim dan bantuan anggaran.

“Tidak cukup hanya disuplay air saja langsung selesai, karena kondisi pulau itu jauh berbeda dengan kondisi daratan. Bahkan ada salah satu warga pulau Sakala dan Sadulang harus menempuh waktu 5 jam untuk mengambil air bersih. Sehingga selain butuh atau waduk, mereka juga butuh perahu atau kapal kecil untuk dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengambil air,” katanya kepada Koran Madura.

Soal usulan ada kapal dan waduk itu sudah sejak lama

diusulkan kepada pemerintah setempat, tetapi sejauh ini masih belum ada tidak lanjut. “Cuma ada satu, tetapi itu dana dari PNPM, bukan asli dari pemerintah. Dan

seharusnya ini sudah diantisipasi jauh hari sebelumnya agar problem kekeringan tidak selalu menjadi masalah setiap musim kemarau tiba,” jelansya. (sai/sym/mk)

NARKOBA

MINYAK DAN GAS BUMI

SUMENEP - Satreskoba Kepolisian Resor Sumenep, Selasa (10/9) malam sekitar pukul 19.30 Wib, menangkap HS (37), warga Desa Elak Laok, Kecamatan Lenteng, di rumahnya. Ia diduga memiliki sabu-sabu seberat 0,4 gram.

Saat ditangkap memang sedang menggelar pesta obat terlarang itu tanpa teman.

Kepala Satreskoba Polres Sumenep AKP Haqqul Musliminal mengatakan, tertangkapnya tersangka yang merupakan target operasi sejak lama itu hasil informasi dari warga. Setelah dilakukan pengintaian oleh petugas, tersangka benar-benar memiliki obat terlarang itu. ‘’Tersangka memang TO. Sekarang dia kami tangkap.

Saat hendak digelandang ke Mapolres, ia sempat melawan hendak melarikan diri, untung kami sigap,’’ kata Haqqul Muslimina Rabu (11/9).

Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa seperangkat alat hisap, plastik kosong, sabu seberat 0,4

SUMENEP – Sekalipun sudah beberapa tahun beberapa perusahaan migas beroperasi di Kabupaten Sumenep, Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengaku belum mengetahui jumlah hasil produksi migas. Namun, pemerintah daerah sudah mendapatkan dana bagi hasil.

Dewan menilai SKK migas tidak transparan dalam mengelola hasil migas.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi mengatakan, sekalipun sudah dua periode menjabat sebagai wakil, hingga saat ini masih belum pernah mendapatkan laporan mengenai hasil produksi setiap tahunnya. ”Kami tidak tahu berapa hasil produksinya setiap tahunnya. Kami tidak pernah diberitahukan oleh SKK migas,” katanya, Rabu (11/9).

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku telah berkali-kali menanyakan hasil produksi setiap tahunnya. ”Tapi itu katanya rahasia negara, baik dari blok Santos maupun blok KEI sendiri,” jelasnya.

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan mi-

Polisi Mengamankan Sabu Seberat 0,4 Gram NARKOBA

Petugas Satnarkoba Sumenep saat meneliti sabu yang diamankan dari HS, warga Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng di Mapolres Sumenep, Rabu (10/9).

gram. Tersangka berikut barang buktinya ditemukan di kamar tamu saat menggelar sabu. ‘’Kami juga amankan barang bukti berupa alat hisap dan sisa sabu yang digunakan,’’ ujarnya.

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku belum memakai barang harap tersebut dan juga untuk dikonsumsi sendiri. Namun, pihaknya tidak percaya itu karena di dalam alat hisap itu sudah ada sisanya.

Sedangkan pengakuan terkait hanya untuk dikonsumsi sendiri juga dianulir oleh petugas, lantaran barang bukti yang amankan juga banyak plastik yang diduga sebagai persediaan untuk membungkus shabu guna dijual kembali. ‘’Kalau pengakuan tersangka belum menggunakan sabu, tapi di alat hisap itu ada sisa sabu, makanya kami terus lakukan pengembangan,’’ paparnya.

Pihaknya akan mengem-

bangkan penyelidikan terhadap sabu yang diperolenya itu. Sebab, pengakuan tersangka barang terlarang itu diperoleh di Sumenep.

Untuk sementara ini, tersangka dijerat Undangundang Nomor 35 RI Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat 1, memiliki dan menyimpan. ‘’Tapi kami akan terus mengembangkan kasus ini hingga ditemukan dari mana shabu itu diperoleh,’’ jelasnya. (athink/mk)

AIR... AIR... AIR...

Bocah asal Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, menerobos kerumunan orang dewasa yang mengantre untuk mendapatkan air bersih, Rabu (10/9). Di daerah tersebut sebanya enam dusun sudah beberapa pekan mengalami krisis air bersih.

Dewan Belum Tahu Jumlah Produksi gas, katanya, dapat memicu terjadinya kecurangan dalam pengelolaan. ”Jika sudah tidak transparan tentunya mudah untuk diselewengkan. Siapa tahu didalamnya lebih besar hasil produksi ketimbang pasokannya. Kita kan rugi jadinya,” tambahnya.

Tertangkapnya kepala SKK migas oleh KPK diharapkan menjadi pelajaran oleh SKK migas agar lebih transparan. ”Jadi mungkin dengan tertangkapnya kepala SKK migas itu bisa membuat pengelolaan semakin transparan ke depannya,” ungkapnya.

Hasil pendapatan pada triwulan pertama dan triwulan kedua, khusus DBH mencapai Rp. 10 miliar. Sedangkan hasil dari pertambangan mencapai Rp. 138 miliar. Sementara hasil dari triwulan ketiga saat ini masih belum ada kejelasan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep Abd. Kahir mengatakan, pemerintah kabupaten tidak pernah tahu besaran kapasitas produksi migas di Sumenep. “Daerah

tidak tahu produksi harian,” ungkapnya.

Mantan Kabag Humas Pemkab Sumenep tersebut mengatakan, informasi kapasitas produksi eksplorasi merupakan kewenangan pusat, dan daerah selama ini tidak tahu. “Itu wewenang pusat,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, Kangean Energy Indonesia Ltd memproduksi gas sebesar 82,53 miliar kaki kubik dari Lapangan Terang-Sirasun-Batur (Terang) sejak Mei 2012 hingga April 2013 lalu dan rata-rata mampu memproduksi hingga 240 juta kaki kubik per hari, lalu produksi gas dari Lapangan Pagerungan sebesar 1,174 miliar kaki kubik dan lifting kondensat telah mencapai 13,2 juta barel.

Sedangkan secara umum kapasitas produksi Kangean Energy Indonesia dapat memproduksi hingga 330 juta kaki kubik per harinya.

Sedangkan untuk PT. Santos Santos yang beroperasi di blok Maleo hingga Maret 2013 mampu memproduksi hingga 80 juta kaki kubik per hari. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197| TAHUN II

PAYUNG HUKUM

Pembahasan Raperda Penataan Pasar Modern Tak Kunjung Usai

PENCURIAN SEPEDA MOTOR. Warga berusaha mencari motor mereka saat berlangsungnya gelar barang bukti pencurian sepeda motor di halaman kantor Polda Sulselbar, Makassar, Rabu (11/9). Polda Sulsebar berhasil menyita sebanyak 2015 unit sepeda motor dari beberapa jaringan pelaku pencurian dalam operasi yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus.

Bupati Masih Lebih Suka Berjanji PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan tidak akan terburu-buru menentukan figur yang akan diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit dr Slamet Martodirdjo Pamekasan. Meskipun begitu, Bupati berjanji akan secepatnya mengisi kekosongan jabatan itu.

Menurut Bupati pengukuhannya akan dilakukan sebelum pelantikan pimpinan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga kosong dan akan segera terisi.

Saat ini, tim yang ditunjuk sedang membahas beberapa nama yang dicalonkan akan menggantikan

posisi yang ditinggalkan direktur sebelumnya, dr. Iri Agus Subaidi. Sayangnya, Bupati enggan menyebutkan nama-nama yang sudah masuk dan sedang dalam pembahasan itu.

“Saat ini sedang dilakukan pembahasan. Yang pasti nama-nama yang masuk samasama memiliki pengalaman

dan kemampuan yang cukup,” kata Syafii, Rabu (11/9).

Ia juga tidak mau menyebutkan, apakah calon direktur itu berasal dari pimpinan RS dr Slamet Martodirdjo ataukah akan memasukkan orang baru. Sebab, kata dia, hal tersebut merupakan kewenangan tim yang sudah diberi kepercayaan untuk membahas dan menentukan masalah tersebut.

Posisi Direktur RS Slamet Martodirdjo kosong sejak tanggal 1 September lalu setelah dr. Iri Agus Subaidi memasuki masa pensiun. Kekosongan posisi pucuk pimpinan lembaga yang menyumbang-

kan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar setelah Dinas Perhubungan Komonikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) tersebut dikhawatirkan menghambat layanan kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan meminta Bupati setempat, segera mengangkat direktur baru agar kekosongan itu tidak berlangsung lama.

Ketua Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan rumah sakti itu merupakan Badan Layanan Umum Daerah( BLUD), yang memiliki fungsi cukup pent-

ing dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat, sehingga jabatan pemimpinnya tidak boleh kosong.

Dikhawatirkan kekosongan jabatan pimpinan rumah sakit itu dapat menghambat administrasi pelayanan dan pengambilan kebijakan dalam layanan kesehatan.

Selain Direktur Rumah Sakit Daerah, beberapa jabatan yang dinilai perlu segera diisi, kata Heru, adalah Kepala Inspektorat Kabupaten, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga Kepala Bagian Humas dan Protokol.(awa/ muj/rah)

PAMEKASAN - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur penataan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan hingga kini belum juga tuntas. Padahal, peraturan itu sangat dibutuhkan sebagai payung hukum penataan pasar modern.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal mengatakan keterlambatan pengesahan itu akan menyebabkan pendirian pasar modern makin berkembang hingga ke desa-desa dan mengancam terhadap perkembangan pasar tradisional.

Seharusnya, kata Nur Faisal, Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin pendirian pasar modern terlebih dahulu, sebelum Raperda tersebut disahkan menjadi Perda.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengakui molornya pengesahan Raperda yang mengatur penataan pasar modern dan pasar tradisional. Hal itu disebabkan ada salah satu pasal dalam draf Raperda tersebut, yang masih akan dikonsultasikan.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu sudah ada pembicaraan dengan pemerintah setempat, untuk melanjutkan pembahasan Raperda tersebut. Ia mengatakan pengesahan rancangan itu menjadi Perda, akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tinggal menunggu waktu untuk melanjutkan pembahasan,” kata Hosnan.

Menanggapi permintaan sejumlah kalangan, agar pasar modern tidak berope-

rasi 24 Jam. Pihaknya belum bisa memberikan jaminan untuk memenuhi aspirasi tersebut. Sebab ada sebagian masyarakat yang justru menghendaki agar pasar itu beroperasi selama 24 jam.

Menanggapi permintaan sejumlah kalangan, agar pasar modern tidak beroperasi 24 Jam. Pihaknya belum bisa memberikan jaminan untuk memenuhi aspirasi tersebut. Sebab ada sebagian masyarakat yang justru menghendaki agar pasar itu beroperasi selama 24 jam.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii pernah berjanji akan memperketat perizinan pendirian pasar modern, karena dinilai mengancam perkembangan pasar tradisional di wilayahnya.

Ia mengatakan pendirian pasar modern jika izinnya tidak diperketat, akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian rakyat.

Sehingga sambil menunggu regulasi yang akan dituangkan dalam Perda, akan memperketat permohonan pendiriannya. (awa/muj/rah)

TEMBAKAU

Dewan Akan Panggil Disperindag

ANTISIPASI TERORIS

Polres Merazia Kendaraan dari Luar Madura

PAMEKASAN - Jajaran Kepolisian Resort (Polres)

Pamekasan mengintesifkan razia kendaraan bermotor,

terutama yang berasal dari luar Madura. Razia dilakukan

untuk mengantisipasi masuknya pelaku teror ke luar

Madura.

Rabu (11/9), razia kembali digelar di bundaran Monumen Arek Lancor. Selain melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan barangbarang bawaan.

Meski tidak menemukan bahan berbahaya dan mencurigakan, dalam razia itu petugas berhasil menjaring puluhan pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak membawa kelengkapan surat kendaraan.

Kepala Bagian Operasional Polres Pamekasan, Kompol Wurianto mengatakan razia tersebut merupakan kegiatan rutin. Kegiatan itu untuk mengantisipasi terjadinya model teror baru yang cenderung menjadikan anggota polisi sebagai sasaran.

“Selain untuk mengurangi angka kecelakaan, kami juga mengantisipasi tindakan terorisme yang menjadikan anggota polisi sebagai sasaran utama,” katanya.

Sejak seringnya terjadi kasus penembakan misterius yang menimpa anggota polisi, Polres Pamekasan meminta anggotanya waspada dan tidak mengenakan seragam saat bertugas malam hari. Selain itu, kegiatan razia diintensifkan untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa di wilayah Pamekasan. (awa/ muj/rah).

Sejumlah buruh, menggemburkan tanaman tembakau yang beru berusia sekitar satu bulan, di Desa Laden, Pamekasan, Jatim. Mereka mendapat upah Rp 30 ribu per hari.

PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyatakan akan mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Kedua intansi itu akan membahas pemasaran tembakau yang hingga kini masih belum ada kejelasan.

Pertemuan itu dijadwalkan akan dilakukan pada Jumat (13/9) mendatang di ruang komisi B. Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi mengatakan sudah ada sebagain petani tembakau yang sudah mulai panen, namun belum ada tindakan apapun yang dilakukan berkaitan dengan penentuan harga tembakau.

Menurutnya, koordinasi itu dinilai perlu segera dilakukan agar permasalahan yang berkaitan dengan tata niaga tembakau tahun ini segera ada kepastian.

Sebab dikhawatirkan tembakau yang sudah terlanjur dipanen tidak akan terjual, apabila dibeli juga dengan harga yang tidak memadai, sehingga sangat merugikan pihak petani.

“Hingga saat ini belum ada gudang tembakau yang membuka pembelian. Meskipun sebelumnya sempat ada beberapa gudang yang buka tetapi kemudian ditutup kembali,” katanya.

Dari informasi yang di terimanya, pada pertengahan bulan ini gudang milik PR Djarum akan mulai melakukan pembelian, meskipun harga yang dipatok masih berkisar antara RP 23 ribu hingga Rp 33 ribu perkilogram dan dinilai belum sesuai dengan keinginan petani.

Tetapi, kata Hosnan, patokan harga tersebut tidak bisa dijadikan ukuran karena harga tembakau akan mengikuti mikanisme pasar. Sebab jika gudang tetap bertahan di harga tersebut dimungkinkan tidak akan mendapatkan tembakau.

Pada musim tanam tahun ini, diperkirakan luas lahan yang ditanami tembakau di Pamekasan hanya 3 ribu sampai 4 ribu hektar dari atau hanya 10 persen dari total proyeksi tanam seluas 31 tibu hektar. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

5

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197| TAHUN II

POLITISI

PKB Belum Tentukan PAW Nurul Atmam

Petugas Satpol PP menggiring pelajar yang tertangkap ketika melakukan tawuran di Padang, Sumbar, Rabu (11/9). Sejumlah pelajar berhasil diamankan dalam tawuran antar sekolah yang mengganggu ketertiban umum itu.

PENERTIBAN

Pol PP Turunkan Paksa Reklame Liar PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan terpaksa menertibkan reklame yang dipasang tanpa izin dan reklame yang dipasang di tempat terlarang, seperti melintang jalan dan dipasang di jembatan.

Sedikitnya 30 reklame di beberapa ruas jalan di Pamekasan diturunkan paksa pada Rabu (11/9) kemarin. Reklame yang ditertibkan berupa banner dan spanduk milik perorangan, perusahaan, dan lembaga pendidikan yang tersebar di Jalan Kabupaten, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Jokotole Pamekasan.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Pamekasan, Sjamsuridjal Arifin mengatakan puluhan reklame itu ditertibkan karena melanggar peraturan bupati (Perbub) nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame.

Yakni, masa berlaku perizinannya sudah berakhir dan ada reklame yang dipasang di tempat terlarang. Seperti melintang jalan, dipasang di jembatan, dan ada juga yang dipasang di tempat ibadah.

“Reklame yang kami tertibkan rata-rata sudah habis masa berlaku izinnya pada 7 September lalu. Makanya kami tertibkan karena mereka tidak memperpanjang izin. Demikian juga reklame yang penempatannya melanggar,” katanya.

Dia jelaskan penertiban reklame kali ini tidak sembarangan, sebelumnya telah berkoordinasi dengan instansi yeng memiliki tanggungjawab terhadap pemasangan reklame, yakni Kantor Pelayan Perizinan Terpadu (KPPT) setempat.

“Dari hasil koordinasi itu, kami melakukan pengecekan dan langsung ditertibkan setelah dipastikan melanggar. Kami tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban, karena di-

antaranya terdapat reklame milik instansi pemerintah,” katanya.

Sjamsuridjal menyatakan akan terus melakukan penertiban terhadap reklame tak berizin maupun reklame yang salah penempatan.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak memasang reklame sembarangan yang bisa merusak keindahan kota. Selain itu, langkah tersebut untuk mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor reklame.

Sebelumnya, pemasangan reklame Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Pamekasan terindisikasi melanggar ketentuan. Sebab, alat peraga itu dipasang di pohon tepi jalan dalam kota dengan cara dipaku sehingga banyak mengundang protes dari aktivis lingkungan di Pamekasan.

Wakil Ketua Forum Komunitas Hijau Rampak Naong, Pamekasan, Akhmad Bakhtiar Sudamar mengatakan seharusnya pemerintah setempat melakukan langkah penertiban terhadap reklame yang nyata-nyata dipasang dengan cara melanggar kaidah kelestarian lingkungan. Sebab, sebagian besar reklame itu mengancam keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau karena dipaku di pohon.

“Kami juga mengajak masyarakat mempertimbangkan untuk tidak memilih calon anggota legislatif yang tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan ini bisa dilihat dari cara pemasangan alat peraga mereka,” kata Bakhtiar.

Ia juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum membuat aturan tentang pemasangan alat peraga calon anggota legislatif agar tidak dipasang dengan cara dipaku di pohon karena hal tersebut dapat merusak ruang terbuka hijau yang dilindungi undang-undang. (uzi/muj/rah)

PENERTIBAN KAWASAN MONAS. Petugas Satpol PP menertibkan sejumlah pedagang liar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (11/9). Penertiban yang rencananya dilakukan setiap hari ini untuk mensterilkan kawasan Monas dari pedagang liar yang semakin banyak.

PAMEKASAN - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan belum memutuskan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Nurul Atmam, anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PKB yang pindah partai politik (Parpol).

PKB setempat belum melakukan rapat internal untuk membahas kepindahan salah satu wakilnya di DPRD Pamekasan yang belakangan diketahui tercantum dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) melalui partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut.

Sekretaris DPC PKB Pamekasan Mohammad Yusuf mengatakan pihaknya belum mengajukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Nurul Atmam karena masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan PAW terhadap yang bersangkutan.

Namun ia tidak menjelaskan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum

mengambil keputusan PAW. DPC PKB sudah mengagendakan rapat internal untuk membahas persoalan itu minggu depan. Hasil rapat itu nantinya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk jika disepakati untuk di PAW. “Kami belum mengajukan PAW, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan belum dirapatkan. Mungkin minggu depan kami rapatkan,” katanya.

Sementara itu, Khairil Utama, wakil ketua DPC PKB Pamekasan dalam sebuah kesempatan menyerahkan keputusan PAW atau tidak kepada DPC PKB. Ia juga tidak bersedia memberi bocoran kepastian PAW yang bersangkutan karena perlu dibahas di tingkat internal PKB. Meski demikian, ia membenarkan bahwa Nurul Atmam sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Pamekasan.

“Pengajuan pengunduran dirinya sudah masuk, cuma berkasnya ada di sekretaris,

saya belum bisa jelaskan lebih jauh. Kalau urusan PAW, saya belum tahu, karena belum dibahas di DPC,” katanya.

Nama Nurul Atmam tercantum dalam DCT Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dari Partai Nasdem di daerah pemilihan (Dapil) IV Pamekasan meliputi Kecamatan Kadur, Pakong dan Kecamatan Pegantenan. Ia diketahui nyaleg melalui partai Nasdem, setelah namanya dicoret sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) melalui PKB sebelum penetapan DCT. Munculnya nama Nurul Atmam dalam DCT ini disoal oleh Panwaslu setempat karena dinilai janggal. Panwaslu setempat berencana meminta klarifikasi kepada beberapa pihak terutama KPU karena secara keseluruhan terdapat 7 nama dalam DCT yang dinilai janggal dalam penetapannya.

“Persyaratan adminsitrasinya sudah lengkap semua. Kami memiliki bukti fisiknya. Jadi gak masalah,” katanya.(uzi/muj/rah)

Bakesbangpol Minta Masyarakat Waspadai LSM Dinyatakan Ada 46 LSM

PAMEKASAN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan menyatakan dari 120 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di wilayah itu, hanya 74 LSM yang dinyatakan sah dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Sisanya sebanyak 46 LSM dinyatakan liar dan belum terdaftar. LSM yang belum terdaftar itu, belum satupun yang mengajukan penerbitan SKT. Kepala Bakesbangpol, Akmalul Firdaus mengatakan data LSM illegal yang dimilikinya berdasarkan laporan dari masyarakat, khususnya penggiat LSM resmi. Pihaknya mengaku

kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LSM liat tersebut, sehingga sepak terjang mereka sulit dipantau.

Dirinya merencanakan akan melakukan sosialisasi dan verifikasi terhadap seluruh LSM yang ada di wilayahnya.

Karena sebagian dinilai sudah sering melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat.

“Kami meminta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang sering didatangi oknum yang mengaku dari salah satu LSM agar melakukan pengecekan apakah LSM tersebut resmi atau tidak,” kata Akmalul Firdaus.

Ia juga meminta agar apabila ada oknum yang mengaku dari LSM dan melakukan tindakan yang merugikan agar melapor ke Bakesbangpol dan kepolisian. Laporan ke Bakesbangpol diperlukan untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang merugikan itu, merupakan kegiatan kelembagaan LSM atau hanya kegiatan individu anggotanya.

Jika kegiatan yang merugikan itu merupakan aktivitas rutin di LSM itu secara kelembagaan, maka LSM tersebut akan dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan SKT. Ia juga mengingatkan para aktivis LSM itu tidak melakukan tindakan yang bukan kewenangannya. Misalnya melakukan audit, intelegen, atau penyelidikan. Sebab, kegiatan itu merupakan kewenangan lembaga resmi pemerintah.

Sekretaris Forum LSM Pamekasan, Mohammad Hasir membenarkan jika selama ini banyak oknum yang mengaku sebagai penggiat LSM dan sering melakukan pemerasan.

Ada juga yang melakukan tindakan penyelidikan seperti polisi, bahkan mengaku sebagai wartawan.

Menurutnya tindakan itu sangat bertentangan dengan fungsi dasar LSM sebagai lembaga yang berfungsi melakukan penelitian dan pendampingan untuk kesejahteraan masyarakat. ”Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penertiban Aktifitas Ormas, setiap organsisasi kemasyarakatan, termasuk LSM dilarang untuk melakukan kegitan intelegensi dan penyelidikan,” jelasnya. (CR-1/ muj/rah)

INFRASTRUKTUR

Banyak Warga Dirugikan Pelebaran Jalan Nasional PAMEKASAN - Proyek Pelabaran jalan nasional di Dusun Maddis, Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur dikeluhkan warga, karena diduga mencaplok tanah hingga pekarangan rumah warga setempat. Di salah satu titik terpaksa harus merobohkan pagar salah satu madrasah di desa itu. Warga khawatir pelebaran itu juga akan menggusur rumah.

Sebagian warga mengajukan protes atas kondisi tersebut. Akibatnya, bagian selatan proyek tersebut terpaksa dihentikan pengerjaannya. Warga mengajukan protes karena merasa memiliki sertifikat hak milik atas tanah di lokasi proyek.

Menurut warga sekitar, mereka keberatan dengan proyek tersebut karena harus menggusur tanah warga dan mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam pembicaraan awal. Sebagian warga yang membiarkan tanah mereka terkena proyek pelebaran jalan itu, karena mereka tidak berani mengajukan protes meskipun juga merasa keberatan.

“Sebagian memang ada yang tidak protes, karena mereka berpikir bagaimanapun ini untuk kepentingan umum. Tapi bukan berarti mereka tidak keberatan karena sama sekali tidak diajak bicara,” kata Zainal Hasan, salah seorang warga.

Kepala Urusan Peningkatan Jalan Binamarga Provinsi Jawa Timur, di Pamekasan, Yudi Hari Yanto membenar-

kan jika proyek pelebaran jalan tersebut tidak meminta persetujuan warga. Sebab, proyek tersebut dinilai sesuai prosedur, berada diatas tanah negara dan tidak mencaplok tanah warga.

Diakui sebagian dari pekerjaan terpaksa dihentikan karena adanya warga sekitar yang menolak sambil menun-

jukkan sertifikat hak milik atas tanah yang terkena proyek itu.

Pekerjaan yang dihentikan.

Diperkirakan sepanjang 800 meter. Namun, pekerjaan itu dinyatakan tetap akan dilanjutkan pada tahun depan.

“Bagaimanapun akan tetap dilanjutkan, karena keyakinan kami, proyek tersebut dilaksanakan di tanah negara.

Kami hanya menunggu upaya penyelesaian dan pendekatan kepada warga yang menolak,” katanya.

Yudi Hari Yanto menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan terhadap ganti rugi tanah tersebut, karena seluruh tanggungjawab pekerjaan telah diserahkan kepada pihak rekanan.

Untuk diketahui, pelebaran jalan sudah dimulai sejak April dan direncanakan selesai pada November mendatang. Awalnya pelebaran jalan akan dilakukan sepanjang 2.5 kilometer dengan lebar jalan hingga 7 meter. Besar anggaran untuk proyek itu mencapai Rp 8 miliar. (CR-1/ muj/rah)

6 PENYULINGAN AIR TAK BEROPERASI

PU Cipta Karya Belum Menerima Laporan SAMPANG- Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sampang sejak tahun 2012 sudah melimpahkan pengelolaan penyulingan air tawar yang berada di Pulau Mandangin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, sehingga belum mengetahui sebab tidak beroperasi penyulingan tersebut.

Pada waktu tahun 2012 kemarin itu sudah bukan kami pengelolanya dan sudah dikelola oleh PDAM Sampang bekerja sama dengan PT, ...”

Wahyu Prihartono

Kadis PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sampang Setelah pemerintah Kabupaten Sampang menyediakan penyulingan air tawar di Pulau Mandangin Kecamatan Kota Sampang, warga yang lama tidak bisa mengkonsumsi air tawar bisa menikmati air tawar tersebut.

Namun kemudian ketika lama tidak beroperasi warga kembali mengeluh, karena kembali pada waktu dulu ketika terbiasa mengkonsumsi air hujan dan warga sampai sekarang masih belum tahu dengan penghentian pengoperasian tersebut.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Wahyu Prihartono ketika dikon-

firmasi mengatakan kalau pengelolaan penyulingan air tersebut sudah dikelola oleh PDAM Sampang, sehingga yang lebih memahami adalah PDAM, dan itu sudah mulai tahun 2012. Pada bulan Februari tahun 2012 kemarin sudah dikelola oleh PDAM bekerjasama dengan salah satu PT dan pihaknya masih belum menerima laporan kalau itu tidak beroperasi.

“Pada waktu tahun 2012 kemarin itu sudah bukan kami pengelolanya dan sudah dikelola oleh PDAM Sampang bekerja sama dengan PT, sehingga kami tidak bisa menjawab itu karena khawatir salah persepsi dan kami masih belum menerima laporan kalau penyulingan itu tidak beroperasi,” ujarnya.

Sedangkan salah satu warga Pulau Mandangin Khusnul (45) mengatakan, sudah lama penyulingan air tawar tersebut yang tidak beroperasi lagi dan warga kembali mengkonsumsi air hujan, dan sampai sekarang masih belum jelas karena waktunya sudah kurang lebih sekitar lima bulan.

Dia juga tidak tahu kenapa penyulingan air tawar tidak bisa beroperasi lagi. Namun alasan yang dia dengar karena tidak ada subsidi bahan bakar solar.

"Sudah lama sekali penyulingan air tawar tersebut yang tidak beroperasi, dan sudah lebih dari 5 bulan warga kembali mengkonsumsi air hujan, dan kami juga dengar informasi dari warga karena tidak ada subsidi solar lagi," ucapnya. (jun/lum)

Warga Desak Camat Ambil Alih BPD di Delapan Desa di Kecamatan Torjun Belum Membentuk P2KD

Warga dari Delapan Desa Kecamatan Omben mendatangi rumah dinas camat untuk mendesak camat segera mengambil alih pembentukan P2KD, Rabu (11/9). Warga menilai berdasarkan aturan yang mereka punya yaitu sebelum masa jabatan kepala desa berakhir empat bulan sebelumnya BPD harus membuat P2KD.

SAMPANG - Warga Desa Kemondung, Panden, Astapah, dan Karang Nangger Kecamatan Omben kembali mendatangi Rumah Dinas Kecamatan Omben, Rabu (11/9) untuk menindaklanjuti tentang pembentukan P2KD yang masih belum dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Mereka ditemui langsung oleh camat didampingi oleh kapolsek dan dari koramil.

Sebanyak delapan kepala desa di Kecamatan Omben akan mengakhiri masa jabatannya, namun menjelang akhir dari jabatan tersebut masih belum ada desa yang membentuk P2KD. Sehingga warga terus mendesak camat untuk

PEMILIHAN KEPALA DESA

TEMPAT WISATA

SAMPANG-Guna meminimalisir potensi konflik di tingkat pemerintahan desa di Kabupaten Sampang saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, wacana pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir konflik tersebut. Sebab, jika pilkades dilaksanakan secara serentak maka biaya politik akan lebih efisien.

Ketua Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Habib Yusuf mengatakan, melihat potensi konflik yang besar di setiap pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang, sudah seharusnya sistem pilkades harus dilakukan secara serentak untuk meminimalisir konflik dan kriminalitas.

“Disadari atau tidak, selama ini Pilkades yang dilaksanakan tidak serentak, tidak lepas dari aroma perjudian, sehingga nilai-nilai demokrasi belum tentu menjadi prioritas dalam pemilihan kepala desa,” tegasnya.

SAMPANG Sudah bertahun-tahun nasib pembangunan waduk Nipah yang berada di perbatasan Desa Montor dan Nagasareh, Kecamatan Banyuates, masih belum jelas. Tampaknya, saat ini tindak lanjut pembangunannya terkesan masih jalan di tempat. Pantauan Koran Madura, beberapa titik pembangunan masih dibiarkan, seperti penampungan air dan beberapa pengerukan masih terlihat tidak ada tindak lanjut. Situasi Waduk Nipah pun sepi.

Zainal Faruk (40), salah satu pengunjung, berharap agar penyelesaian pembangunan Waduk Nipah bisa secepatnya diselesaikan.

Sebab, selain pemanfaatannya untuk penampungan air, juga bisa dijadikan tempat wisata. ”Semoga ada keseriusan pemerintah dalam meneruskan pembangunan Waduk Nipah ini,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sampang Anwar berharap sama, sebab, melihat pemanfaatannya kepada masyarakat cukup besar. Na-

Mengemuka Wacana Pilkades Serentak Dikatakan Habib Yusuf yang juga asli Sampang, melihat potensi tersebut, sudah seharusnya pihak pemerintah mulai dari eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sampang segera membuat aturan dan payung hokum untuk melaksanakan pilkades secara serentak di Kabupaten Sampang, bahkan pelaksanaan Pilkades serentak sudah ada sebagian daerah yang sudah melaksanakannya.

“Ada dua hal yang menjadi pertimbangan penting untuk melaksanakan pilkades secara serentak di Kabupaten Sampang, pertama meminimalisir kriminalitas karena sering berbau praktek perjudian saat pilkades, kedua dari segi pembiayaan akan terjadi efisiensi, sebab fakta dilapangan praktek pemilihan kepala desa saat ini untuk maju menjadi calon kepala dibutuhkan biaya yang tinggi hingga ratusan juta rupiah,” tambahnya. (hol/lum)

mengambil alih pembentukan panitia, karena bagi warga surat yang dilayangkan oleh camat sudah tidak di indahkan lagi oleh ketua BPD dari masing-masing desa tersebut Beberapa kali kedatangan warga menemui Camat

menabrak aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

Perwakilan warga dari delapan desa tersebut berjanji akan mendatangi pemkab lagi dan akan menyampaikan kalau camat omben membiarkan BPD yang tdak membentuk P2KD. Salah satu warga yang mendampingi warga dari delapan desa tersebut Imam mengatakan, kedatangannya untuk menemui camat dan menyampaikan kalau beberapa BPD di delapan desa tersebut masih belum membentuk P2KD. Akan tetapi jawaban

BENDUNGAN NEPA. Salah satu warga melintas di gerbang waduk Nepa Kecamatan Banyuates Sampang mun, tentunya, hak rakyat dalam pembebasan tanahnya juga diperhatikan. ”Sebetulnya jika kita pintar mengelola, pastinya selain bermanfaat untuk penampungan air, juga tempat tersebut bisa menarik wisatawan,”

Keluarga Alm Habib Alwi melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap Habib Ahmad Ali yang dilakukan oleh Indrawati, Rabu (11/9).

Bahkan, dirinya juga melaporkan pencemaran nama baik itu dengan membawa barang bukti berupa lembaran koran harian, berkas laporan di polda terkait berkas kasus di Sidoarjo, serta bukti video rekaman saat di pengadilan negeri sampang. "Karena Habib Ahmad Ali juga sudah pernah

ungkapnya. Jadi, sambung Anwar selayaknya perhatian dan keseriusan dalam membangun wilayah pantura bisa terwujud. ”Intinya saya selaku wakil rakyat, ingin agar perhatian dan pemerataan pembangunan benar-benar dilaksanakan de-

ngan serius oleh pemerintah,” katanya, Rabu (11/9).

Masih katanya Anwar Sanusi, tragedi tahun 1993 yang menelan korban 4 orang terkait pembangunan waduk Nipah, bukan dijadikan alasan untuk membuat pemkab

sampang pesimis melakukan pendekatan secara persuasive pada masyarakat setempat, akan tetapi kejadian tersebut sebagai pelajaran untuk melakukan pola pendekatan yang lebih baik.

“Kami yakin lanjutnya, cara pandang masyarakat madura saat ini, sudah mulai berbeda dan lebih maju, jika pola pendekatannya dengan cara-cara persuasif bukan dengan kekerasan, oleh sebat itu, pemkab Sampang dalam melakukan sosialisasi harus melibatkan ulama’ dan tokoh masyarakat setempat, agar pembangunan waduk Nipah Sampang bisa segera dituntaskan dan tidak terkatungkatung hingga saat ini,” lanjutnya.

Jika sosialisasi secara optimal berjalan dengan baik, maka masih ada harapan masyarakat pemilik tanah akan lebih mengerti jika pembangunan waduk Nipah Sampang pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat Sampang khususnya dan masyarakat di luar Sampang pada umumnya. (hol/lum)

PEMBANGUNAN GEDUNG POLITENIK MADURA

Habib Ahmad Ali Melapor ke Polisi

habib ahmad ali melakukan perselingkuhan," ucapnya dihadapan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Tak henti disitu, lanjut Nur, untuk membenarkan dan membuktikan kejadian tersebut, Habib Ahmad Ali juga pernah disumpah dihadapan para kiai dan keluarganya.

Omben numun harus pulang dengan membawa kekecewaan, karena jawaban yang diberikan oleh camat kepada warga tidak jauh berbeda dengan jawaban sebelumnya.

Menurutnya, pembentukan panitia tersebut sepenuhnya wewenang BPD dan bukan wewenang kecamatan.

Warga menilai berdasarkan aturan yang mereka punya yaitu sebelum masa jabatan kepala desa berakhir empat bulan sebelumnya BPD harus membuat P2KD, dan sampai sekarang tidak ada satu pun BPD yang membentuk, sehingga bagi warga BPD sudah

dari camat masih menunggu kebijakan dari BPD. Padahal BPD-nya sendiri sudah tidak mau membentuk P2KD. "Untuk pembentukan P2KD camat masih menunggu kebijakan dari BPD. Padahal BPD sendiri sudah jelas-jelas tidak mau membentuk P2KD, sehingga kami meminta agar camat lebih bijak dalam menentukan keputusan. Padahal dalam aturannya BPD harus membentuk P2KD sebelum empat bulan berakhir masa jabatan dan ini dibiarkan begitu saja oleh camat," jelasnya kepada para wartawan.

Sedangkan Camat Omben Yudi Adidharta ketika di konfirmasi mengatakan, tindakan warga yang datang ke kecamatan adalah tindakan yang salah, karena bagi dia seharusnya mereka mendesak BPD yang mempunyai wewenang untuk membuat P2KD, dan aturan dalam perda pilkades pada ayat 5 untuk membentuk panitia empat bulan sebelum masa jabatan itu berakhir adalah proses pembentukan sehingga apabila sampai akhir masa jabatannya masih belum terbentuk maka akan melaporkannya ke pemerintah kabupaten.

"Dari delapan desa yang hampir selesai masa jabatannya BPD yang bergerak yaitu dua desa dari desa astapah dan rapa laok sedangkan dari desa panden masih belum memenuhi korum karena dari jumlah anggota BPD yang siap membentuk P2KD hanya dua orang sehingga kami menyarankan untuk membuat surat dulu kepada ketua BPD-nya," ujarnya. (jun/lum)

Nasib Pembangunan Waduk Nipah Tidak Jelas

MERASA DICEMARKAN

SAMPANG - Habib Ahmad Ali, putra dari alm Habib Alwi melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Indrawati kepada Polres Sampang, Rabu (11/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan rombongan Habib Ahmad Ali itu menyusul namanya disebut sebagai pelaku pemerkosaan oleh Indrawati saat di persidangan Pengadilan Negeri Sampang, Selasa (03/9), dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan.

Nur Holis, salah satu keluarga Alm Habib Alwi, menjelaskan, dengan maksud itulah pihak keluarga korban pembunuhan melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik Habib Ahmad Ali kepada Polres Sampang. "Kedatangan kami kesini ya seperti yang disampaikan oleh indrawati dihadapan majelis hakim bahwa

SAMPANG

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO. 0197 | TAHUN II

disumpah apakah perselingkuhan itu benar terjadi apa tidak. Makanya kita langsung laporkan ke pihak kepolisian," katanya.

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menuturkan, dirinya menerima kedatangan para keluarga alm Habib Alwi dengan senang hati. Sebab, dimana setiap warga mempunyai hak untuk melaporkan kejadian apa pun kepada penegak hukum. "Apa bila dari keluarga alm habib alwi pengaduan pada kami akan kita terima laporannya,"jelasnya yang juga didampingi oleh Wakapolres Kompol Alvian Nurrizal.

Imram juga menambahkan, setelah adanya laporan itu pihaknya masih akan lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan alat bukti yang ada. (ryn/lum)

Dewan Nilai Perencanaan Pembangunan Poltera Sia-sia SAMPANG- Tidak berjalannya pembangunan gedung Politeknik Madura (Poltera) yang terletak di Desa Tadden Kecamatan Camplong, sangat disayangkan anggota DPRD Kabupaten Sampang. Padahal, pemerintah daerah pernah meminta anggaran kepada anggota dewan dan kalau tidak dilaksanakan lebih baik anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah mengatakan, pembangunan gedung poltera tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, sehingga apabila nanti masih belum dilaksanakan anggaran tersebut harus dikemba-

likan ke kas daerah.

“Pemerintah dikala membuat perencanaan harus dilaksanakan, kecuali perencanaan itu bobrok baru itu tidak dilaksanakan. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi karena di dalam pengguna anggaran harus ada output dan outcam yang jelas, dan pemerintah harus peka dalam melakukan perencanaan untuk pembangunan daerah, sehingga kami sangat menyayangkan karena dulu meminta dan berjanji kepada kami untuk melanjutkan bangunan tersebut,” ujarnya kepada Koran Madura.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Hery Purnomo yang pada waktu itu

menjabat sebagai kepala dinas pendidikan tidak ada di kantornya dan ketika dikonfirmasi melalui telephon selulernya tidak memberikan jawaban.

Sebagaimana diketahui, rencana membangun pendidikan sekolah tinggi negeri di Kabupaten Sampang sampai sekarang masih belum ada kejelasan untuk melanjutkan pembangunan tersebut, karena setelah peletakan batu pada waktu tahun 2012 yang didatangi langsung oleh menteri pendidikan belum ada lagi tanda-tanda yang akan melanjutkan pembangunan tersebut. Sedangkan proses belajar mengajarnya terus berjalan meski dilakukan di ITS Surabaya. (jun/lum)

BANGKALAN GARAM

Petani Minta Kebijakan Impor Dihentikan BANGKALAN - Petani garam di Kecamatan Kwanyar mengeluhkan harga garam yang turun drastis.

Turunnya harga sampai 50 persen tersebut diduga karena pemerintah masih menerapkan kebijakan impor garam. Oleh karena itu, petani garam meminta agar pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan petani.

Memasuki masa panen garam kali ini, harga garam hanya dipatok Rp 350 ribu per ton. Lebih rendah dibandingkan harga panen sebelumnya, yang mencapai Rp 700 ribu per ton untuk kategori garam kelas terbaik. Tentu kondisi tersebut membuat para petani gusar. ”Secara pasti belum diketahui turunnya harga, tetapi kami yakin dengan adanya impor garam membuat garam anjlok di pasaran,” kata Khoiri, petani garam setempat.

Menurutnya, masa panen kali ini, turunnya harga garam karena ada kebijakan impor garam.

Secara otomatis stok garam melimpah di pasaran. Jika terus dibiarkan dengan kondisi ini, tentunya akan merugikan petani garam.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga garam dengan menghentikan impor. Pihaknya mendesak pemerintah supaya menghentikan kebijakan impor garam. Hal itu dilakukan agar harga garam bisa terkotrol. ”Tak tanggungtanggung turunnya mencapai 50 persen,” terangnya.

Kondisi demikian menjadi dilema para petani garam.

Mereka senang karena telah memasuki masa panen.

Namun, harga jualnya tak sesuai dengan biaya operasionalnya. ”Harapan kami, agar harga garam kembali sesuai standar ketetapan pemerintah,” pintanya.

Hal senada disampaikan Abdi, salah seorang pekerja di tambak garam. Dirinya menilai bahwa peran pemerintah sangat vital dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani garam.

Menurut pria asal Sumenep itu, kebijakan impor garam yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini masih belum diterapkan.

“Sebagai pekerja kami tentu membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kontrol harga yang jelas hingga kebijakan impor garam yang sampai saat ini belum kami pahami,” kesalnya.

Dia menambahkan, impor garam juga sangat mengganggu harga garam produk lokal. Jika kebijakan impor itu dihapus, harga garam lokal akan lebih baik dan kesejahteraan petani garam lebih terjamin.

Secara umum, kualitas garam Madura memang bukan yang terbaik, namun dibanding kualitas garam impor yang hanya bisa digunakan sebagai campuran bahan kimia dan produksi tekstil, garam lokal tentu layak dihargai lebih tinggi. ”Produk kita tak akan kalah saing, apabila pemerintah betul-betul memperhatikan nasib petani garam.

Mengenai peningkatan kualitas tentunya pemerintah lebih berperan, jika benarbenar mau membantu,” ujarnya. (ori/rah)

Gerakan Partisipasipatif Guruku Permataku

Wirausaha Lucy Wiryono (keempat kiri) mengajarkan siswa cara berwirausaha, disaksikan Wakil Direktur Permata Bank Herwidayatmo (kiri), Direktur Prestasi Junior Indonesia (PJI) Rob Gardiner (kedua kiri) dan Sekjen Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Iskandar Irwan Hukom (ketiga kiri) pada peluncuran gerakan partisipatif pengajar untuk tularkan semangat Kewirausahaan bertajuk "Guruku Permataku" di Jakarta, Rabu (11/9). Gerakan yang dikembangkan oleh Permata Bank bekerjasama dengan PJI itu untuk menjaring relawan yang akan diberikan pelatihan sehingga dapat memberikan pengajaran kewirausahaan terhadap anak-anak yang tergabung dalam YACB di sejumlah daerah di Indonesia untuk menumbuhkembangkan semangat wirausaha sejak dini.

Siswa Miskin Mencapai 39.500 BANGKALAN – Jumlah siswa miskin di kabupaten Bangkalan terbilang besar. Total jumlah siswa miskin mencapai 39.500 siswa. Butuh peranan pemerintah dalam membantu siswa untuk terus bersekolah, hingga tingkat perguruan tinggi. Jika tidak, dipastikan siswa tak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ”Siswa miskin yang ada di Bangkalan memang mencapai angka tersebut. Dengan rincian siswa 26 ribu, SMP sederajat 9 ribu orang, dan siswa SMA sederajat 45

ribu orang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni, saat bertemu dengan Dirjen Kementerian Pendidikan Pusat.

Meskipun demikian, pen-

anggulangan kemiskinan di sektor pendidikan diakui menjadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Oleh karena itu, dengan alokasi dana yang ada, pemerintah berjanji untuk memberikan beasiswa pada seluruh tingkat pendidikan.

Melalui Dirjen Seni dan Budaya Dikbud, Kacung Marijan, berjanji akan membantu siswa miskin, sehingga tidak ada siswa miskin putus sekolah.

PEMILU

PILEG

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Bangkalan 2014. Dalam Rapat Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2014 ditetapkan jumlah DPT sebanyak 960.785 orang dengan 2.557 Tempat Pemungutan Suara (TPS). ”Secara resmi kami tetapkan sebagai DPT Kabupaten Bangkalan sebanyak 960.785,” ungkap Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Djakfar.

Kendati telah d tetapkan, kata Fauzan, jumlah DPT itu bisa memungkinkan berubah, berkurang atau bertambah.

Sebab, sesuai dengan surat edaran KPU RI, partai politik dan panwas, atau masyarakat luas masih diberi ruang untuk memberikan masukan.

Misalnya, apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih

BANGKALAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangkalan mengaku hingga saat ini aturan terkait pemasangan baliho calon legislatif belum jelas. Bahkan, mengenai tempat yang akan dijadikan tempat juga belum diketahui. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 15 tahun 2013 yang memiliki kewenangan dalam menentukan tempat adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan dan Pemerintah setempat. ”Menganai aturan tempat pemasangan baliho itu kewenangan KPUD dan Pemkab setempat. Kami akui hingga saat ini kami belum mengetahui apakah sudah ditentukan apa belum,” kata Ketua Panwaslu Bangkalan, Fajar Harianto.

Dalam pemasangan baliho maupun spanduk caleg, sambung Fajar, KPUD dan Pemkab setempat harus menetapkan tempat terlebih dahulu. Sebab surat rekomendasi mengenai pemasangan alat peraga maupun baliho akan dikeluarkan setelah ada kejelasan perihal tempat yang diperbolehkan untuk ditempeli sapanduk caleg. Jangan sampai tempat-tempat terlarang juga diperbolehkan dipasangi alat peraga. ”Jangan sampai tempattempat umum juga dijadikan tempat baliho. Untuk itu, dalam menetapkan harus memperhatikan tempat-tempat terlarang,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjutnya, apabila nantinya terdapat baliho yang dipasang pada fasilitas umum seperti di sekolah, masjid, dan di pohon, Pemkab setempat sudah memiliki kewenangan untuk menertibakan tanpa ada rekomendasi dan pemberitahuan terlebih dahulu dari Panwaslu. ”Kita lembaga rekomended hanya memberikan rekomendasi saja. Sering kali kita direpotkan dengan pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan prosedur,” jelasnya.

DPT Pemilihan Legislatif Sebanyak 960.785

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan saat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Bangkalan 2014. tetap (DPT) itu bisa dimasukkan ke DPT, yang nantinya akan ditetapkan oleh KPU Provinsi. ”Batas pengurangan itu pada 11 Oktober. Sedangkan, penambahan belum ada batasan karena masih me-

nunggu KPU Pusat,” jelasnya.

Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Burneh menjadi daerah dengan pemilik suara terbanyak dengan 261.960 pemilih dan 179 TPS. Sedangkan kecamatan paling

sedikit pemilik suara adalah Kecamatan Trageh, 30.955 pemilih dan 83 TPS. ”Jumlah DPT ini akan diberikan kepada para pimpinan parpol dan panwas. Nantinya akan menjadi acuan pengadaan logistik,” ujarnya. (dn/rah)

SOSIAL

Pemerintah Tidak Melindungi Semua Lansia BANGKALAN - DPRD Bangkalan mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan lansia. Dewan mendesak Pemkab setempat melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah ditetapkan segera mewujudkan upaya penyejahteraan dan perlindungan lansia itu. Namun ternyata tidak semua lansia di kota ini tercatat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Sebab Dinsosnakertrans beralasan tidak memiliki kewajiban untuk mendata seluruh lansia. ”Kami hanya mencatat ada 7 kelompok karang werda sebagai wadah penampung lansia, itupun berdasarkan laporan dari 3 Kecamatan,” kata Sekretaris Dinsosnakertrans, Siti Aminah.

Menurutnya, Dinsosnakertran tidak ditugasi dan tidak memiliki kewajiban untuk mendata. Sebab, kelompok karang werda yang menampung para lansia bersifat mandiri. Sehingga pihaknya

7

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO. 0197 | TAHUN II

hanya memiliki tugas pembinaan saja. Apalagi pembentukan karang werda dilakukan oleh masing-masing kecamatan. Dengan demikian, Dinsosnakertran hanya memliki tanggung jawab bagi kelompok yang sudah terbentuk. ”Ya kami membina bagi kelompok yang ada seperti karang werda di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Burneh,” terangnya.

Secara keseluruhan, kata Aminah, dari 7 kelompok yang ada jumlah lansia berkisar 180 orang. Aminah tidak menampik, jika masih banyak lansia yang tidak diketuhui keberadaannya di masing-masing kecamatan yang disebabkan belum terbentuknya karang werda.

Kendati demikian, pihaknya

Kami hanya mencatat ada 7 kelompok karang werda sebagai wadah penampung lansia, itupun berdasarkan laporan dari 3 Kecamatan,”

Siti Aminah

Sekretaris Dinsosnakertrans

berharap seluruh lansia dapat terdata oleh masing-masing kecamatan khususnya para lansia produktif agar mendapat pembinaan keterampilan. ”Lansia produktif masih bisa dibekali keterampilan melalui pembinaan,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi menyatakan keberadaan lansia menjadi perlu untuk didata dan diperhatikan guna memberikan peluang agar kelompok ini terus diberdayakan dan tidak terpinggirkan. Setidaknya, kata Imron, mendorong agar mindset pada usia lansia harus diubah karena banyak lansia yang masih produktif. ”Kelompok lansia produktif yang harus diberikan peluang dan diberdayakan agar tidak dianggap sebagai beban,” ujar angota Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini. (dn/rah)

Pihaknya mengaku telah memberikan beasiswa terhadap 200 ribu siswa miskin yang ada di Indonesia termasuk yang ada di Bangkalan untuk dapatkan bantuan beasiswa hingga tamat kuliah. ”Walaupun siswa miskin jangan khawatir. Pemerintah kini menyediakan beasiswa.

Dulu siswa miskin tidak bisa tamat SD. Ke depan harus bisa tamat perguruan tinggi,” ujar Dirjen Seni dan Budaya Dikbud Kacung Marijan saat berkunjung ke Bangkalan.

Dia menjelaskan program pengentasan kemiskinan siswa itu telah dimulai sejak tiga tahun yang lalu. Rencananya, tahun depan akan kembali dianggarkan sebesar Rp 3 triliun. ”Selain semua tanggungan pendidikan gratis, Beasiswa Bidik Misi ini juga akan membantu biaya hidup mahasiswa miskin sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dan itu berlaku bagi mahasiswa miskin di Universitas negeri dan swasta,” jelasnya. (ori/rah)

Aturan Baliho Caleg Belum Jelas Menjelang pemilihan legislatif 2014 ini, harap Fajar, pemasangan spanduk alat peraga milik setiap caleg lebih tertib lagi sesuai dengan aturan. Jangan sampai, kejadian pemasangan alat peraga pada Pilgub beberapa waktu lalu di sembarang tempat terulang kemabali.

Oleh sebab itu, Panwas berharap kepada setiap caleg dapat mematuhi aturan. Sedangkan Pemkab melalui Satpol PP bisa bertindak tegas dengan menertibkan baliho apabila tidak sesuai aturan. ”Jangan sampai seperti Pilgub beberapa waktu lalu, pemasangan alat peraga ditemukan di tempat-tempat terlarang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengaku masih berkoordinasi dengan pihak pemkab dan instansi lainnya.

Sebab, selama ini, KPUD hanya mengatur larangan pemasangan baliho di tempat ibadah, lembaga pendidikan, tempat-tempat pemerintahan, dan lainnya. Diluar itu, pihaknya masih menunggu peraturan dari pemerintah setempat. ”Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pemkab dan pihak terkait, sehubungan dengan aturan lokasi pemasangan baliho selain yang telah diatur KPU sendiri, kami akan mengikuti Perda, Perbup atau aturan lainnya yang mengatur hal ini,” ujarnya.

Aktivis Lingkungan Sementara itu, sejumlah aktivis perempuan peduli Lingkungan (APPEL) sangat memprihatinkan bertebarannya baliho dan stiker calon legislatif yang terpasang secara semrawut. APPEL menilai longgarnya aturan dan kurang tegasnya aparat menegakkan aturan telah menjadikan baliho yang berkepentingan dengan pemilu legislatif mendatang dipasang di sembarang tempat, sehingga sangat mengganggu keindahan pe-

mandangan. ”Baliho tanpa penataan yang baik dan tertib tentu sangat bertentangan dengan kebersihan dan keindahan lingkungan. Terlebih, pada beberapa tempat baliho yang terpasang secara ngawur dan dapat membahayakan pengguna jalan,” jelas Ketua APPEL, Amirotul Husna.

Menurut Aan, sapaan akrab wanita ini, selain longgarnya peraturan juga kebiasaan masyarakat yang memasang dan menempel baliho atau spanduk di pohon tentu tak dapat dibiarkan.

Menurutnya, dalam jangka panjang hal itu jelas dapat merusak lingkungan hidup, terlebih pepohonan yang menjadi sumber oksigen masyarakat. ”Semestinya ada sosialisasi aturan dan sistem kontrol yang jelas dari pemerintah setempat terkait hal tersebut. Sehingga pemasangan baliho tidak dapat dilakukan di tempat-tempat terlarang,” tegasnya.

Selama pelaksanaan Pilgub beberapa waktu lalu, pemasangan baliho di tempat-tempat terlarang terkesan adanya pembiaran dari aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) Polisi Pamong Praja. Sekalipun terpasang di pepohonan tetap dibiarkan tanpa ditertibkan. Terlebih menghadapi momen politik pileg 2014, tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali pemasangan alat peraga di pepohonan. ”Ya, mungkin tempat terlarang dianggap strategis untuk ditempeli berbagai macam alat peraga. Namun, perlu disadari bahwa hal itu dapat merusak lingkungan hidup,” kesalnya.

Seharusnya, sambung Aan, keberadaan pohon dilindungi dan dilestarikan bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan golongan yang dapat merusak kelestariannya. Sebab, yang akan dirugikan adalah masyarakat luas karena rusaknya pepohonan. (dn/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197| TAHUN II

BUDAYA

42 Negara Ikuti Indonesia Chanel

SUMBANGAN UNTUK RAKYAT MESIR. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Makassar, melakukan aksi solidaritas untuk rakyat Mesir dengan meminta sumbangan di Tol Reformasi Makassar, Sulsel, Rabu (11/9). Aksi solidaritas tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dana yang akan disumbangkan kepada rakyat Mesir korban konflik dan tindak kekerasan militer penguasa Mesir.

Dinkes Akui Maraknya Praktik Dokter Gadungan Pamekasan - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ismail Bey megakui maraknya kasus dokter gadungan sebagaimana dilakukan oknum perawat bernama Bustami yang diduga melakukan malapraktik.

“Kasus yang dialami Bustami yang mengaku dokter dan membuka klinik ilegal itu bukan yang pertama kali terjadi di Pamekasan ini,” kata Ismail Bey kepada Antara, Rabu (11/9) siang.

Ia menjelaskan, kasus yang sama juga pernah terjadi di Kecamatan Waru dan yang bersangkutan juga telah diproses hukum.

Di kabupaten lain di Madura, kasus dokter gadungan ini, juga pernah terjadi di Kabupaten Sumenep pada 2009.

“Saya kira masyarakat harus lebih berhati-hati dengan maraknya dokter gadungan ini, karena dampaknya sangat berbahaya, apabilah salah melakukan tindakan medis, karena mereka sebenarnya bukan dokter,” kata Ismail Bey menjelaskan.

Ismail mengatakan, telah melakukan koordinasi dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) cabang Pamekasan terkait adanya kasus malapraktik yang dilakukan oknum perawat yang mengaku dokter spesialis itu.

Selain itu, sambung dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen RSD Pamekasan tempat oknum perawat yang melakukan malapraktik itu bekerja.

“Yang jelas, upaya yang akan kita lakukan adalah antisipasi ke depan, jangan sampai ada lagi perawat yang membuka klinik medis dan mengakungaku dokter, seperti kasus di Desa Pakong, Kecamatan Pakong itu,” katanya menjelaskan.

Oknum perawat RSD Pamekasan yang melakukan

malapraktik itu bernama Bustami, warga Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Korbannya bernama Suadah alias Sudeh (42) warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.

Saat ini korban dalam kondisi lumpuh, pendengarannya terganggu (tuli) dan buka, setelah sebelumnya dioperasi oleh oknum perawat yang mengaku sebagai dokter spesialis bedah bernama Bustami itu.

Kasus dokter gadungan di Pamekasan sebagaimana dilakukan oknum perawat bernama Bustami ini, bukan yang pertama kali terjadi di Pamekasan.

Pada Januari 2006, petugas Polres Pamekasan, menyita ribuan obat berbagai merek dari tersangka Muhadir Rosidi (41), warga Palengaan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang mengaku sebagai dokter.

Pria ini bahkan mengaku telah menjadi dokter sejak tahun 1996 dan menjalani praktik pengobatan medis selama 10 tahun.

Warga Pamekasan lain-

nya yang juga mengaku dokter dan sempat berurusan dengan polisi ialah Subairi (32), warga Desa Tentenan Barat, Pamekasan. Ia ditangkap oleh anggota Polsek Bubutan, Surabaya, karena mengaku sebagai dokter. Hanya saja, pengakuan Subaidi sebagai dokter untuk menipu korbannya dengan menawarkan pekerjaan sebagai administrasi di RS Dr Soetomo, Surabaya.

Pada awal Januari 2009, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merilis di Pamekasan memang banyak perawat yang membuka klinik di rumahnya masing-masing, tanpa izin operasional dari institusi berwenang, alias ilegal.

Termasuk “Klinik Harapan” milik perawat pelaku malapraktik Bustami.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey, sebenarnya tidak hanya klinik milik oknum perawat yang tidak mengantongi izin, akan tetapi salah satu rumah sakit swasta di Pamekasan juga tidak mengantongi izin, yakni Rumah Sakit Larasati.

Izin operasional rumah sakit yang berada di Jalan Mandi Laras Pamekasan itu, tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan saat ini masih dalam proses pengajuan ke Dinas Kesehatan Jawa Timur, kendatipun rumah sakit itu telah lama beroperasi.

Akan tetapi, sambung dia, pihaknya tidak bisa melakukan penutupan klinik dan rumah sakit yang tidak berizin itu, karena yang berhak melakukan penutupan adalah instansi berwenang, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Yang jelas, kami sangat mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban dalam kasus malapraktik dengan pelaku bernama Bustami itu agar bisa memberikan efek jera nantinya,” kata Ismail Bey menambahkan.

Sementara, sejak dilaporkan melakukan malapraktik oleh keluarga korban, Bustami sendiri jarang berada di rumahnya. Petugas Polres Pamekasan selalu gagal menemui yang bersangkutan dengan alasan sibuk. (ant/rah)

EKONOMI

Produsen Tempe Kembali Memproduksi

SURABAYA - Produsen tempe di Surabaya mulai melakukan produksi, Rabu (11/9).

Mereka terpaksa mengurangi ukuran tempe, untuk menyiasati tingginya harga kedelai

yang berkisar Rp.9.300,00.

“Kalau kami menaikkan harga, takut tidak laku. Jadi kami terpaksa mengecilkan ukuran,” ujar Waisan, salah satu produsen tempe di Surabaya, Rabu (11/9).

Warga Banyu Urip Lor gang 10 nomor 4 surabaya tersebut menyatakan bahwa dirinya bersama seluruh produsesn tempe tahu sudah libur selama tiga hari (9-11/9) sesuai kesepakatan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo).

Mogok produksi tiga hari tersebut diharapkan bisa memperoleh perhatian pemerintah untuk menekan harga kedelai. Namun menurut Waisan, aksi tersebut tidak membawa dampak berarti.

“Sampai saat ini, harga kedelai tetap mahal, Rp 9.300,00.

Namun kami terpaksa produksi karena ini satu-satunya

mata pencaharian kami,” ujar Waisan yang sudah 30 tahun menjadi produsen tempe.

Waisan dan produsen tempe lain tidak berani menaikkan harga, karena khawatir tidak laku. “Kalau kami menaikkan harga, kami khawatir konsumen lebih memilih belanja lauk lain, jadi tetap kami jual Rp800.00 perbiji,” ujarnya kepada Koran Madura.

Untuk menyiasati agar tidak merugi, Waisan terpaksa mengecilkan ukuran tempe.

Menurutnya hal ini lebih bisa diterima konsumen dari pada menaikkan harga. “Biasanya 50 Kg kedelai bisa jadi 900 tempe. Sekarang kami kurangi menjadi 40 Kg kedelai untuk 900 tempe. Ukuran tempe menjadi lebih kecil, tapi itu satu-satunya jalan agar kami tidak merugi,” tambahnya.

Produsen tempe dengan 4 tenaga kerja tersebut ber-

harap, pemerintah segera mengambil tindakan yang diperlukan agar harga kedelai segera kembali keharga normal, yakni dikisaran 7000 rupiah. Jika harga kedelai tetap tinggi, Waisan khawatir semua produsen tempe tahu terancam gulung tikar.

“Sekarang coba dibayangkan. Kalau kedelai terus melambung, apa kami harus mengecilkan ukuran tempe lagi. Apa masyarakat mau membeli tempe Rp 1000,00 dengan ukuran seperti telor,” Tandasnya.

Seperti diketahui, harga kedelai akhir-akhir ini tidak stabil dan terus meroket. Bahkan pernah mencapai titik Rp 10.000,00 yang merupakan harga tertinggi dalam sejarah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Gakoptindo melakukan mogok produksi pada 9-11 September.(ddy)

SURABAYA - Sebanyak 69 pemuda terpilih dari 42 negara akan menunjukkan kepiawaiannya dalam memahami dan menguasai budaya Indonesia dalam pagelaran akbar bertajuk “Indonesian Channel 2013” di Kota Surabaya, Minggu (15/9) malam.

“Mereka akan menampilkan kebolehannya menari dan memainkan musik tradisional Indonesia yang mereka pelajari selama mengikuti program BSBI,” kata Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Al Busyra Basnur pada jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (11/9).

Menurut dia, acara bertema “Bersatu Dalam Cinta Indonesia” ini diselenggarakan Direktorat Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Pagelaran seni dan budaya tersebut akan menutup rangkaian kegiatan pemberian Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang telah dimulai sejak Juli 2013.

Setelah selama tiga bulan, kata dia, peserta BSBI ini belajar budaya asli Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga belajar membatik dan mengunjungi berbagai tempat bersejarah.

Para pemuda terpilih tersebut akan menampilkan tari-tari dari berbagai daerah seperti Tari Gandrung, Jaipongan, Jaranan, Satya Brasta, Puspa Wresti, Pakarena dan Pencak Silat. Selain itu juga akan dimainkan musik tradisional seperti Angklung Arumba, Indilogo dan Gamelan.

“Mereka akan menampilkan kebolehannya menari dan memainkan musik tradisional Indonesia yang mereka pelajari selama mengikuti program BSBI,” ujar Al Busyra.

Ia mengatakan tidak sembarangan pemuda yang bisa terpilih dalam program BSBI ini. Kemenlu dengan dibantu Kedutaaan Besar

Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing Negara, menyaring pemuda-pemuda potensial setempat, untuk dimasukkan dalam program ini.

“Setelah terpilih, pemuda-pemuda tersebut datang ke Indonesia dan dikirim ke berbagai daerah seperti Solo, Bali atau Makassar untuk mempeljari budaya Indonesia,” katanya.

Al Busyra menghimbau warga Kota Surabaya, khususnya pemuda di Kota Pahlawan ini, untuk datang menyaksikan pertunjukan di Convention Centre Unair Surabaya nanti. “Indonesia Channel ini juga diperuntukkan bagi masyarakat luas di Surabaya, terutama kalangan muda agar dapat menyaksikan bagaimana generasi muda dari negara-negara lain semangat mempelajari seni budaya Indonesia,” katanya.

Pada saat jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, beberapa dari mereka yang berasal dari Rusia, Suriname, Serbia, Fiji dan Filipina, sudah fasih berbahasa Indonesia. Mereka juga memperlihatkan kemampuan dalam menari dan bermain alat musik tradisional Indonesia.

Penampilan tersebut mendapatkan tepuk tangah meriah dari para jurnalis.

“Selamat sore, apa kabar semuanya, sehat semua kan?

Perkenalkan nama saya Natalia. Saya berasal dari Rusia,” ujar Natalia, perwakilan dari Rusia yang fasih berbahasa Indonesia.

Natalia yang memakai pakaian nasional Rusia ini belajar di salah satu sanggar di Solo, juga memperlihatkan kepiawaiannya dalam menari.

“Saya bangga bisa terpilih dalam program BSBI ini. Terima kasih untuk kesempatan unik ini. Setelah kembali ke Rusia, saya akan ceritakan eksotisnya budaya Indonesia kepada rekan-rekan saya,” ujar dia. (ant/dik)

Yenni Wahid Ucapkan Selamat kepada Karsa SURABAYA - Putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Zannubah Arifah Chofsoh atau Yenni Wahid mengucapkan selamat kepada Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih dalam Pemilihan Jatim 2013.

“Mbak Yenni datang bersama suaminya, Dhohir Farisi, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (10/9) pukul 22.00 WIB. Kebetulan, keduanya bersilaturahim, sekaligus bicara santai,” ujar Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/9).

Ia mengatakan kunjungan ini juga sebagai balasan atas silaturahim yang dilakukan oleh “KarSa” pada sehari sebelum hari H pencoblosan Pemilukada Jawa Timur 2013.

Pertemuan di Ciganjur tersebut, calon gubernur “incumbent” itu datang ke kediaman Ibunda Yenni Wahid yang juga istri Gus Dur, Ny Sinta Nuriyah Wahid.

Saat itu, silaturahim ke kediaman istri Gus Dur tersebut dilakukan setelah sebelumnya Pakde Karwo berziarah ke makam Gus Dur dan makam tiga pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan bahwa Yenni Wahid memuji proses demokrasi di provinsi ini. Hal ini terbukti tidak ada konflik maupun kendala berarti ketika menjelang hingga pelaksanaan pencoblosan usai.

“Mbak Yenni bilang, kemenangan yang diraih Karsa merupakan kemenangan rakyat Jawa Timur. Itu ditunjukkan dengan lancar, aman, dan tidak adanya pelanggaran berarti selama berlangsungnya proses Pemilukada,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Tidak itu saja, lanjut Gus Ipul, Yenni juga mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih di Jatim yang mencapai 59,58 persen. Berbeda dengan Pemilukada 2009 yang hanya sekitar 54 persen, sehingga Pemilukada 2013 dinilai lebih demokratis.

“Itu menunjukkan bahwa rakyat ingin ikut terlibat dalam menentukan siapa pemimpin lima tahun ke depan yang dianggap layak memajukan pembangunan Jatim untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengucapkan terima kasih atas kedatangan Yenni Wahid dan suaminya yang jauh-jauh datang dari Jakarta khusus memberikan ucapan selamat atas kemenangan Karsa.

Menurut dia, tanpa dukungan dari semua pihak, tidak mungkin Pemilukada Jatim pada 29 Agustus 2013 berlangsung tertib.

“Terima kasih kepada semuanya, termasuk Yenni Wahid dan keluarga yang sudah ikut mendoakan Pemilukada berlangsung lancar. Semoga ini tetap terjaga sampai selesai dan masa pelantikan,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut. (ant/dik)

LINTAS JATIM

9

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197 | TAHUN II

IBADAH HAJI

PPIH Menemukan Cobek dalam Tas Tenteng JCH SURABAYA - Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menemukan sejumlah cobek dalam tas tenteng calon haji asal Kabupaten Lamongan saat pemeriksaan menjelang keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Rabu (11/9).

"Sebenarnya, kalau cobek dimasukkan koper besar yang masuk bagasi itu nggak dilarang, kecuali benda cair seperti minyak goreng atau benda tajam seperti gunting, tapi karena cobek itu ada dalam tas tenteng yang akan dimasukkan kabin ya dilarang," kata Wakil Sekretaris I PPIH Embarkasi Surabaya Drs H Sutarno P. SH MH. Dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas Angkasa Pura di Asrama Haji Embarkasi Surabaya itu, puluhan tas tenteng diperiksa karena terdapat sejumlah benda yang mencurigakan dan bahkan tergolong benda yang dilarang, di antaranya minyak goreng, pisau cukur, gunting, sabun cair, amir mineral, dan sebagainya.

Namun, petugas juga terpaksa mengeluarkan cobek yang tersimpan dalam beberapa tas jamaah kelompok terbang (kloter) 2 itu. "Mungkin cobek itu berat, sedangkan berat maksimal tas tenteng adalah tujuh kilogram, sedangkan koper besar bisa mencapi 32 kilogram," katanya di sela-sela membantu ratusan calon haji asal Kloter 2 dari Lamongan yang hendak berangkat ke Bandara Juanda.

Ketika dikonfirmasi hal itu, sejumlah calon haji mengaku tidak tahu larangan membawa benda-benda yang disita petugas itu. "Saya nggak tahu kalau cobek itu dilarang untuk dibawa, tapi ya nggak apa-apa kalau aturannya memang begitu," kata calon haji asal Paciran, Lamongan, M Sholeh.

Selain cobek, petugas dari Angkasa Pura juga sempat menemukan "rice cooker" (penanak nasi) ukuran kecil yang dimasukkan tas tenteng, namun hal itu tidak dilarang petugas, karena bobotnya ringan. "Kalau tidak boleh ya nggak apa-apa, saya pasrah saja," tutur calon haji asal Kota Lamongan, Hadi.

Sebelumnya, petugas PPIH Embarkasi Surabaya juga sempat mencurigai 23 koper besar yang dibawa calon haji asal Kloter 1 dari Kabupaten Lamongan saat baru masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Senin (9/9).

Namun, hanya 12 dari 23 koper besar yang terbukti membawa barang-barang yang dilarang oleh pihak penerbangan, di antaranya minyak atau benda cair lainnya, sedangkan koper lainnya membawa barang yang tidak dilarang tapi bobot barangnya melebihi batas.

"Untuk barang bawaan juga dibatasi yakni koper besar berbobot 32 kilogram, tas tenteng 7 kilogram, dan tas paspor. Sebenarnya, petugas sudah berulang kali melakukan sosialisasi, termasuk larangan membawa benda cair, tapi buktinya tetap ada saja," kata Sutarno menambahkan.

Tahun ini, PPIH Embarkasi Surabaya melayani 28.231 calon haji dan 320 petugas kloter dari Jatim, Bali, dan NTT yang semuanya tercakup dalam 64 kloter yang akan berangkat ke Tanah Suci sejak 10 September hingga 8 Oktober. (ant/dik)

ant/indrianto eko suwarso

PEMOHON KARTU KUNING: Warga antre untuk membuat kartu kuning di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Sejak dibukanya penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada awal September, sedikitnya ada 500 pemohon kartu kuning baru setiap hari.

60 Persen Formasi CPNS untuk Guru MALANG - Sebanyak 60 persen formasi calon pegawai negeri sipil pada rekrutmen 2013 di Kota Malang, Jawa Timur, diprioritaskan untuk tenaga pendidik (guru) dan 40 persen lainnya untuk tenaga kesehatan serta fungsional umum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Supriyadi, Rabu (11/9), mengatakan pihaknya telah mengusulkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini sebanyak 450 orang dan 60 persen di antaranya adalah guru.

"Sampai saat ini kami memang belum tahu berapa for-

masi (kuota) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Mungkin baru pekan depan bisa diketahui formasinya, namun yang pasti kami mengusulkan sebanyak 450 orang," katanya, menambahkan.

Sebenarnya, kata Supriyadi, tenaga guru yang dibutuhkan sekitar 600 orang untuk

mengisi formasi di SMPN 26 dan SMKN 13 serta menggantikan guru SD yang pensiun.

Untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan sekitar 200 orang untuk mengisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang segera beroperasi secara penuh.

Apalagi, lanjutnya, saat ini juga banyak Puskesmas di Kota Malang yang menyediakan fasilitas rawat inap, seperti Puskesmas Kedungkandang, Kendalsari, Dinoyo, dan Pandanwangi.

Menyinggung waktu pendaftaran bagi CPNS tersebut, Supriyadi mengatakan mulai

tanggal 16 hingga 24 September 2013. Pendaftaran tersebut dibuka serentak di seluruh wilayah Jatim.

Ia mengemukakan pendaftaran CPNS tahun ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena pendaftaran tahun ini dilakukan secara online, yakni pendaftar mengisi aplikasi lewat internet, lalu mengirimkan berkas persyaratan melalui kantor pos.

Meski pendaftaran CPNS sudah dilakukan pada 16-24 September, katanya, untuk ujian baru dilaksanakan 3 November nanti dan ujian itu nanti menggunakan lembar

jawaban komputer (LJK).

Belum lama ini koordinator tim pemantau rekrutmen CPNS Malang Corruption Watch (MCW) Zainuddin mengemukakan ada 10 item kerawanan dalam proses tersebut.

Kerawanan dimaksud antara lain, praktik suap, titip menitip pelamar oleh pejabat, kebocoran soal atau penambahan pelamar yang lolos pada saat pengumuman.

"Dalam rekrutmen CPNS banyak sekali hal-hal yang terjadi, misalnya menjadi sumber dana ilegal melalui praktik suap atau pungutan liar," tegasnya. (ant/dik)

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO

KABUPATEN/KOTA

Dr. H. SOEKARWO DAN Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Dr. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si DAN Drs. MOC H. SIHAD

%

Drs. BAMBANG DH, M.Pd DAN MH. SAID ABDULLAH

%

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN H. HERMAN S. SUMAWIREDJA

%

JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PACITAN PONOROGO TRENGGALEK TULUNGAGUNG BLITAR KEDIRI MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI

202,517 249,299 137,409 187,658 187,788 320,457 563,562 288,491 313,141 309,654

70.38% 56.91% 45.63% 44.65% 33.70% 43.95% 50.85% 62.57% 34.78% 40.00%

7,053 10,181 7,904 11,015 18,770 16,902 35,314 12,861 22,477 21,219

2.45% 2.32% 2.62% 2.62% 3.37% 2.32% 3.19% 2.79% 2.50% 2.74%

34,252 47,467 37,997 62,704 113,041 140,599 126,584 47,942 87,989 88,056

11.90% 10.84% 12.62% 14.92% 20.28% 19.28% 11.42% 10.40% 9.77% 11.37%

43,910 131,094 117,819 158,934 237,679 251,195 382,923 111,756 476,654 355,237

15.26% 29.93% 39.13% 37.81% 42.65% 34.45% 34.55% 24.24% 52.95% 45.89%

287,732 438,041 301,129 420,311 557,278 729,153 1,108,383 461,050 900,261 774,166

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

BONDOWOSO SITUBONDO PROBOLINGGO PASURUAN SIDOARJO MOJOKERTO JOMBANG NGANJUK MADIUN MAGETAN NGAWI BOJONEGORO TUBAN LAMONGAN GRESIK BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU

203,846 188,183 188,801 386,407 336,573 200,380 250,234 247,260 248,779 236,108 196,144 262,919 195,549 225,996 208,507 246,771 279,670 163,743 162,591 79,273 26,061 173,925 57,277 49,780 31,085 60,693 477,634 51,651

56.90% 55.63% 41.91% 60.58% 41.54% 38.03% 45.55% 53.03% 70.07% 68.62% 49.42% 44.27% 41.46% 37.15% 39.11% 52.33% 57.32% 42.49% 34.27% 52.63% 38.04% 53.34% 43.95% 62.35% 43.50% 61.30% 44.08% 53.22%

8,426 5,861 12,413 15,611 17,354 12,207 11,662 12,355 6,461 7,594 12,829 16,980 12,855 11,609 11,259 8,381 7,359 6,851 14,355 3,305 1,898 8,447 4,831 1,513 1,157 2,029 21,259 2,375

2.35% 1.73% 2.76% 2.45% 2.14% 2.32% 2.12% 2.65% 1.82% 2.21% 3.23% 2.86% 2.73% 1.91% 2.11% 1.78% 1.51% 1.78% 3.03% 2.19% 2.77% 2.59% 3.71% 1.90% 1.62% 2.05% 1.96% 2.45%

44,333 31,789 37,943 42,710 77,181 51,496 52,317 50,504 25,955 33,148 72,693 66,655 59,727 87,232 45,572 46,641 62,680 48,280 126,282 23,146 16,439 41,093 17,479 5,826 9,462 15,897 208,706 12,252

12.37% 9.40% 8.42% 6.70% 9.53% 9.77% 9.52% 10.83% 7.31% 9.63% 18.32% 11.22% 12.66% 14.34% 8.55% 9.89% 12.85% 12.53% 26.61% 15.37% 24.00% 12.60% 13.41% 7.30% 13.24% 16.06% 19.26% 12.63%

101,654 112,415 211,281 193,089 379,070 262,829 235,203 156,186 73,826 67,233 115,226 247,381 203,515 283,473 267,741 169,745 138,171 166,460 171,278 44,891 24,103 102,612 50,744 22,722 29,758 20,391 376,052 30,765

28.37% 33.23% 46.91% 30.27% 46.79% 49.88% 42.81% 33.49% 20.79% 19.54% 29.03% 41.65% 43.15% 46.60% 50.23% 36.00% 28.32% 43.20% 36.10% 29.81% 35.19% 31.47% 38.93% 28.46% 41.64% 20.59% 34.70% 31.70%

358,259 338,248 450,438 637,817 810,178 526,912 549,416 466,305 355,021 344,083 396,892 593,935 471,646 608,310 533,079 471,538 487,880 385,334 474,506 150,615 68,501 326,077 130,331 79,841 71,462 99,010 1,083,651 97,043

47.25%

422,932

2,200,069

12.69%

6,525,015

JUMLAH

8,195,816

2.44%

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PEROLEHAN SUARA

PROSENTASE

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1

Dr. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

2

Dr. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD

3

4

Drs. BAMBANG DH, M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDJA

JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON

NO

6,525,015

17,343,832

Jumlah Akhir

2

3

12

DATA PEMILIH Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2.44% 2

2,200,069

Jumlah Pindahan

47.25% 1

422,932

URAIAN

1 A.

8,195,816

12.69%

37.62%

17,343,832

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI

NO.

37.62%

KETERANGAN

3

4

Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih

Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih Jumlah Pemilih dari TPS lain

Laki-laki

13,569,534

14,813,726

Perempuan

13,927,720

15,220,741

Jumlah

27,497,254

30,034,467

Laki-laki

7,427,849

8,110,358

Perempuan

8,921,654

9,711,034

Jumlah

16,349,503

17,821,392

Laki-laki

6,141,685

6,703,368

Perempuan

5,006,066

5,509,707

Jumlah

11,147,751

12,213,075

59,280

74,417

KPU PROVINSI No

Nama

Jabatan

1

Andry Dewanto Ahmad, SH

Ketua

2

Nadjib Hamid, S.Sos, M.Si

Anggota

3

AGUNG NUGROHO, SH. MH

Anggota

4

AGUS MACHFUD FAUZI, S. Ag, M.S

Anggota

5

Drs. SAYEKTI SUINDYAH, SE, MM

Anggota

Tanda Tangan

10

LINTAS JATIM

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197 | TAHUN II

PASAR

DPRD: Pendirian Toko Modern Dibatasi BOJONEGORO- Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Jatim, Ali Machmudi mengatakan pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional dari luar akan dibatasi, namun pasar modern yang didirikan warga lokal dibebaskan.

"Jumlah toko modern yang didirikan warga luar daerah harus dibatasi termasuk jaraknya, tapi warga lokal yang mendirikan pasar modern dibebaskan," katanya, Rabu (11/9).

Ia menyampaikan hal itu dalam dengar pendapat dengan Tim Universitas Sebelas Maret (UNS) yang menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Mengenai pembatasan itu, kata Ali, jumlah toko modern, seperti Indomart, Alfamart, dan yang lainnya harus dibatasi seminimal mungkin. Tapi, kalau memang pendirian toko modern diizinkan jaraknya minimal harus 750 meter dari lokasi pasar tradisional.

"Perda juga harus melindungi warga lokal dibebaskan untuk mendirikan pasar modern, tapi jaraknya tetap dibatasi minimal 300 meter dari pasar tradisional," katanya.

Ia mencontohkan di Kecamatan Kalitidu yang berkembang menjadi kawasan industri migas, harus memperbolehkan warga lokal mendirikan toko modern.

Menurut anggota Komisi B DPRD lainnya Lasuri bahwa pendirian toko modern yang sudah berjalan mengacu Peraturan Bupati (Pebup) No. 20 Tahun 2013 tentang Pasar Modern yang mengubah Perbup No. 6 Tahun 2009 sebagai usaha menambah pasar modern yang semula maksimal 25 menjadi 33.

Di dalam Perbup itu, katanya, sudah mengatur jumlah pasar modern yang diperbolehkan di satu kecamatan. Hanya saja, pembatasan jumlah pasar modern yang berdiri di kecamatan tidak pernah menentu, sehingga sering disalahgunakan.

Ia mencontohkan, di sebuah kecamatan yang seharusnya jumlah toko modern yang diperbolehkan hanya satu, tapi kenyataannya bisa menjadi dua, karena prosesnya dilakukan dengan mengubah Perbup Bojonegoro tentang Pendirian Pasar Modern.

"Kami mengharapkan perda mengenai perlindungan pasar tradisional bisa diberlakukan tahun ini agar ada kejelasan dalam mendirikan toko modern," katanya, menegaskan.

Data di pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, jumlah toko modern di Kecamatan Kota sebanyak 13, sedangkan di 28 kecamatan masing-masing kecamatan berkisar 1-3. (ant/dik)

TNI

Kasdam V Diganti SURABAYA - Kepala Staf Kodam V/Brawijaya diganti melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo di Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Surabaya.

“Brigjen TNI Amrid Salas Kembaren digantikan Brigjen TNI Asma’i pada Selasa (10/9) lalu,” kata Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Kolonel Arm Totok Sugiharto dalam keterangan resmi di Surabaya, Rabu (11/9).

Brigjen TNI Amrid Salas Kembaren akan bergeser menjadi Irum Itjenad, sedangkan Brigjen TNI Asma’i sebelumnya menjabat sebagai Direktur Evaluasi dan Pengembangan (Direvbang) Kodiklat TNI. Selaku pimpinan utama Kodam V/Brawijaya dan selaku pribadi, Pangdam V/Brawijaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Brigjen TNI Amrid Salas Kembaren beserta istri atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Jatim.

Kepada pejabat baru Brigjen TNI Asma’i beserta istri, Pangdam mengucapkan selamat datang di satuan Kodam V/ Brawijaya dan “selamat” atas kepercayaan dan kehormatan yang diperolehnya sebagai Kepala Staf Kodam V/Brawijaya.

“Saya percaya bahwa dengan bekal pengalaman tugas dan jabatan sebelumnya, Brigjen Asma’i akan mampu melaksanakan tugas dengan baik,” kata Pangdam V/Brawijaya dalam amanat tertulis sebagaimana dikutip Kapendam V/Brawijaya Kolonel Arm Totok Sugiharto.

Dalam amanatnya, Pangdam V/Brawijaya mengatakan jiwa korsa antarprajurit perlu dipertahankan dengan tetap mengedepankan hukum yang berlaku, sehingga perkelahian antarprajurit TNI, TNI dengan Polri, ataupun TNI dengan masyarakat dapat di hindari. “Musuh besar prajurit bukan saudara sendiri, tapi musuh besar kita antara lain narkoba, korupsi, pelanggaran disiplin dan calo werving,” tandasnya.

Brigjen TNI Asma’i merupakan prajurit TNI AD lulusan Akmil tahun 1982 yang mengawali karier militernya sebagai Komandan Peleton Yonif 623 dengan pangkat Letnan Dua. Suami dari Ny Lies Nur R dan ayah dari dua anak itu pernah mendapatkan Satya Lencana (SL) Seroja.

Penghargaan lainnya, GOM IX (Irja), Dharma Nusa, Yudha Dharma, SL Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, XXV, sedangkan penugasan yang pernah dilaksanakan meliputi Operasi Pengamanan Irja dan Operasi Timtim. Untuk penugasan luar negeri, ia pernah bertugas ke Malaysia dan Singapura.

Kapolres Diganti Pergantian jabatan juga bergulir di Polda Jatim dan jajarannya, di antaranya tiga Kapolres di Jawa Timur diganti sesuai dengan TR Kapolri Nomor 1772/IX/2013 yakni Kapolres Kota Probolinggo, Kapolres Kabupaten Blitar, dan Kapolres Kota Blitar. Informasi dari sebuah sumber di Mapolda Jatim menyebutkan Kapolres Kota Probolinggo diserahkan kepada AKBP Iwan Setyawan yang sebelumnya Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya.

Sementara itu, Kapolres Kota Probolinggo sebelumnya AKBP Yulia Agustin SF akan menjabat Kapolres Kota Blitar, sedangkan Kapolres Kota Blitar sebelumnya AKBP Indarto akan menjabat Kapolres Kabupaten Blitar.

Selain itu, Kasat Intel Polrestabes Surabaya AKBP Nur Romdhoni dipromosikan sebagai Kapolres Pangkal Pinang Polda Babel. Untuk pejabat utama yang berpindah tugas adalah Kombes Pol Pudji Astuti selaku Direktur Binmas Polda Jatim yang dimutasi menjadi Pamen Polda Jatim karena pensiun.

Penggantinya adalah Kombes Pol Suharno yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid TI Polda Jatim, sedangkan jabatan Kabid TI akan diisi oleh Kombes Pol Yoyok Subagyoni yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidkum Polda Papua.

Untuk Karorena Polda Jatim Kombes Pol Drs Gamar Basri berpindah tugas sebagai Kabaglem Rolemtala Srena Polri.

Penggantinya adalah Kombes Pol FX Djoko Pontjo Murdoko yang sebelumnya menjabat sebagai Karorena Polda Jabar.

Sementara itu, pejabat utama Polda Jatim yang mendapatkan promosi jabatan adalah Karoops Polda Jatim Kombes Pol Abdul Ghafur yang akan menduduki jabatan sebagai Wakapolda Riau menggantikan Kombes Pol Agus Sofyan Abadi. (ant/dik)

ant/siswowidodo

PESAWAT T-50i GOLDEN EAGLE: Pesawat T-50i Golden Eagle disambut semprotan air setibanya di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jatim, Rabu (11/9). Dua unit pesawat yang datang pada gelombang pertama itu merupakan bagian dari 16 unit pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle buatan Korean Aerospace Industries (KAI) pesanan Kementerian Pertahanan dan selanjutnya pesawat tersebut memperkuat Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi menggantikan pesawat Hawk MK-53 yang segera digrounded.

25 Kepala Daerah Terpesona Pengelolaan Lingkungan SURABAYA - Sebanyak 25 kepala daerah dan pimpinan DPRD di Indonesia terkesan dengan pengelolaan lingkungan Kota Surabaya saat kunjungan lapangan dalam rangkaian sosialisasi pengelolaan sarana dan prasarana bidang penyehatan lingkungan permukiman.

Sosialisasi itu digelar Kementerian Pekerjaan Umum di Kota Pahlawan, Rabu (11/9).

Bupati Bangka Barat Zuhri M. Syazali menyatakan puas dengan keseluruhan kunjungan karena mendapat banyak masukan berharga yang dapat diterapkan di Bangka Barat.

"Faktor keterlibatan dan peran aktif masyarakat sebagai kekuatan utama pengelolaan lingkungan di Surabaya," kata Zuhri usai berkunjung ke Kampung Gundih Surabaya.

Oleh karena itu, Bupati yang mulai menjabat sejak Desember 2010 ini terkesan

saat mengunjungi Kampung Gundih dan Boezem Morokrembangan. "Kedua tempat ini yang menurut saya paling cocok dan bisa di terapkan di Bangka Barat. Ke depan, saya berencana membawa warga untuk studi banding di sini," kata Zuhri.

Lokasi yang dikunjungi pertama adalah Kampung Gundih di RW 9. Saat mengunjungi Kampung Gundi, para kepala daerah disambut meriah oleh warga dan kader lingkungan.

Camat Bubutan Yanu Mardianto memaparkan seluk

beluk kampung Gundih yang memang terkenal berwawasan lingkungan itu. "Dulunya, di wilayah ini sangat kumuh dan angka kriminalitas tinggi, layaknya daerah pinggiran rel pada umumnya. Namun, berkat kegigihan dan komitmen warga untuk berubah, potret suram itu perlahan mulai berubah," katanya.

Menurut dia, kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat menjadi kartu truf perubahan di Kampung Gundih yang kini tidak lagi kumuh.

Bahkan, kata Yanu, warga sudah banyak yang menerapkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), bank sampah maupun komposter dan biogas.

"Hal-hal positif itu tetap dilakukan secara konsisten hingga sekarang, bahkan warga terus mengembangkannya

dengan berbagai inovasi," katanya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Boezem Morokrembangan.

Mereka mendapat penjelasan seputar pengalaman warga dalam mengelola bozem khususnya mengenai enceng gondok yang dimanfaatkan untuk pupuk dan pakan lele.

Melihat paparan warga plus blusukan ke tempat pemeliharaan lele, peserta pun semakin bersemangat.

Tak jarang pula terjadi tanya jawab antara warga dan bupati/walikota dari daerah lain.

Antusiasme peserta berlanjut saat meninjau rumah pompa Kenjeran. Sampaisampai, Kepala Dinas PU dan Bina Marga Surabaya, Erna Purnawati harus rela menjawab pertanyaan teknis terkait operasional rumah

pompa.

Pertanyaan yang diajukan pun bisa dibilang sangat detail, meliputi tenaga apa yang digunakan? Berapa meter kubik air yang dapat dipompa dalam satu menit? Hingga bagaimana cara memompa air dan lumpur? Erna menjelaskan, lumpur dan air dipompa dengan pompa tersendiri.

"Pompa kecil ini untuk lumpur sedangkan pompa besar digunakan untuk memompa air," katanya sembari menunjuk deretan pompa berukuran raksasa.

Saat ini, kata dia, Surabaya memiliki 54 rumah pompa yang tersebar di beberapa titik. Fasilitas itu berfungsi untuk mengatur ketinggian air di saluran-saluran sehingga tidak banjir. Namun, kata Erna, pemkot masih akan menambah 17 rumah pompa lagi. (ant/dik)

PEMALSUAN SURAT KUASA

Kejari Menahan Pengacara

didik/koran madura

PEMBUNUHAN

Polisi Bekuk Suami Pembunuh Istri Siri SURABAYA - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil membekuk seorang suami pelaku pembunuhan yang dilakukan terhadap istri sirinya, setelah sempat kabur selama beberapa hari.

“Kami menerima informasi pelaku kabur ke Bali.

Setelah dicari, ternyata benar. Anggota membekuknya ketika bersembunyi di kawasan Grobokan,” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta kepada wartawan di Mapolres, Rabu (11/9).

Pelaku berinisial PPK (36) kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polresabes Surabaya. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui semua perbuatannya dan mengaku melakukannya sendirian di dalam sebuah kamar kos di kawasan Kedurus Surabaya.

Kapolrestabes menjelaskan, tersangka nekat

membunuh korban, yakni Margaretha (45) karena kesal selalu ditagih soal nafkah dan sering mengeluh karena merasa tidak dibiayai.

Pekerjaan sebagai karyawan di pusat penjualan knalpot diakuinya tidak cukup membiayai kehidupan sehari-hari.

“Karena sering ditanyakan, tersangka emosi dan kalap membunuh istrinya sendiri. Cekcok pun tak terhindarkan, sampai ada pelaku nekat membunuhnya.

Dugaan kuat motifnya murni karena nafkah atau uang,” kata mantan Kapolrestro Jakarta Barat tersebut.

Korban, kata Setija, dibunuh dengan cara dicekik dan dibenturkan kepalanya ke dinding maupun lantai.

Tidak itu saja, mulut istrinya juga dibekap menggunakan pakaian dalam milik korban, sehingga tidak bisa bernafas.

“Setelah itu pelaku kabur ke Bali. Kami sudah curiga

pelakunya suaminya sendiri, karena ia menghilang bersamaan dengan korban ditemukan tergelatak di dalam kamar kosnya,” tutur perwira menengah yang juga pernah menjabat Kapolres Sidoarjo itu.

Di hadapan penyidik, tersangka PPK mengaku terpaksa melakukannya karena tidak kuat dengan keluhan dan menilai istrinya terlalu sering meminta uang, hingga marah-marah.

Kenekatan PPK dilakukan pada Minggu (8/9) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, Margaretha sedang cekcok di kamar kos dan membuat keduanya emosi.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, pria asal Sumbawa tersebut terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara dan dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. (ant/dik)

TULUNGAGUNG - Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, menahan seorang pengacara senior di daerah ini, yakni Bibit Harto karena diduga terlibat pemalsuan surat kuasa dalam kasus sengketa perdata salah satu kliennya yang menderita kelumpuhan, Eddi Susilo.

Keterangan resmi yang disampaikan Kejaksaan melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara setempat, Nurnagli, Rabu (11/9), Bibit ditahan pada Selasa (10/9) malam bersama perantara kliennya, Tio Se Lan yang disangka menjadi kreator pemalsuan surat kuasa atas nama Eddi Susilo.

"Saudara Bibit sudah kami tahan dan sekarang dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Tulungagung, namun untuk tersangka Tio Se Lan menjadi tahanan kota karena menderita kelumpuhan," terang Nurngali.

Bibit dan Tio Se Lan yang telah berusia 64 tahun saat ini diancam hukuman badan (penjara) maksimal selama tujuh tahun, sesuai bunyi pasal 263 KUHP tentang pemalsuan tanda tangan yang dijeratkan kepada keduanya.

Ancaman hukuman terhadap Bibit kemungkinan bisa bertambah lantaran pengacara berusia 60 tahun asal Jalan Mayjen Sungkono, Kota Tulungagung itu diduga menggelapkan 30 sertifikat tanah yang menjadi objek perebutan harta gono-gini antara kliennya, Eddi Susilo (almarhum) dengan mantan istrinya Fenny Gozalino.

"Tersangka terbukti bersalah karena telah membuat dan menggunakan surat kuasa palsu untuk proses persidangan, dan melanggar pasal 263 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara," tandasnya.

Disampaikan Nurngali, proses eksekusi Bibit Harto sempat berlangsung alot, karena yang bersangkutan bersikeras merasa tidak bersalah.

Namun ia akhirnya tidak berkutik setelah pihak kejaksaan menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium Polda Jatim yang menyatakan surat kuasa atas nama Eddi Susilo "aspal" atau asli tetapi palsu.

Kronologi kasus yang akhirnya menyeret pengacara senior di Kabupaten Tulungagung itu sendiri bermula dari sengketa perdata masalah pembagian harta gono-gini antara Eddi Susilo dengan Fenny Gozalino, sepasang warga keturunan China yang memutuskan bercerai.

Eddi yang memilih bermukim di Surabaya kemudian menunjuk Bibit Harto sebagai kuasa hukumnya.

Namun karena kondisinya yang saat itu sakit-sakitan dan menderita kelumpuhan, Eddi menggunakan jasa Tio Se Lan sebagai perantara yang mewakili dirinya selama proses sengketa perdata berlangsung.

Masalah mulai muncul saat Bibit berinisiatif membuat surat kuasa dari Eddi Susilo kepada Tio Se Lan agar memiliki hak hukum mewakili pengusaha keturunan tersebut. (ant/dik)

PROBOLINGGO

11

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197| TAHUN II

SJDSD

Bappeda Sosialisasikan SJDSD PROBOLINGGO - Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, obyek, dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi, dimana didalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi, dibawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah atmosfir.

“Data spasial adalah, sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Pengertian umumnya adalah peta, data spasial ini dilengkapi dengan kordinat, dan mengandung titik koordinat,” kata Dina Anggraeni, Kasubid Tata Ruang dan SDA bidang fisik dan prasarana Bappeda, dalam sosialisasi simpul jaringan data spasial Kota Probolinggo, di ruang rapat Bappeda lantai 2.

Dina Anggraeni, mengaKEBAKARAN LAHAN TEBU. Seorang warga berusaha memadamkan api saat terjadi kebakaran lahan tebu di Perkebunan Tebu Rakyat desa Loyang, Kec. Cikedung, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11/9). Puluhan hektar lahan tebu siap panen milik warga terbakar akibat cuaca panas saat musim kemarau sehingga membuat petani mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

takan tujuan dari data spasial ini adalah, memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial, antar instansi pemerintah, dan antar instansi pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, Perwali Nomor 21 tahun 2010 tentang simpul jaringan data spasial daerah (SJDSD) Kota Probolinggo, tujuannya dibentuk SJDSD ini diantaranya, melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial dan melakukan pertukaran penyebarluasan data spasial dibidangnya.

“Sasaran dibentuknya SJDSD ini adalah terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan data spasial,”terang Dina Anggraeni.

Dina Anggraeni menambahkan, Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD) adalah sistem pengelolaan data spasial se-

cara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna ditingkat Dearah. Adapun tugas JDSD yaitu melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran, melakukan pertukaran dan penyebarluasan, serta menyediakan data spasial yang mudah diakses masyarakat ditingkat daerah yang terintegrasi dengan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang dikelola Badan Koordinasi Survei dan Pemataan Nasional (Bakosurtanal) dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Unit kerja dari SJDSD ini adalah, survei dan pemetaan, pertanahan, pemerintahan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, PU, statistik, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, energi dan sumberdaya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, “ pungkasnya. (hud).

HAMA

Hama Thrips Serang Tembakau Petani

Pencari Kerja Membludak Dalam Sepekan Terdapat 433 Pemohon Kartu Kuning PROBOLINGGO - Meski belum diketahui dengan pasti kapan periode penerimaan CPNS dimulai, namun demikian pencari kerja di Kabupaten Probolinggo beramai - ramai datang ke kantor Dinaskertrans untuk mengurus permohonan kartu kuning sebagai syarat lampiran dalam melamar pekerjaan.

Hal ini menyebabkan antrean pada daftar tunggu.

Angka pemohon kartu kuning membludak di Disnakertrans Kabupaten Probolinggo.

Bahkan, dalam sepekan ini tercatat sebanyak 433 pemohon. Membludaknya pemohon kartu kuning tersebut, akibat pengaruh adanya rencana pengumuman penerimaan CPNS yang ada di Kota Probolinggo.

“Pemohon kartu kuning memang berbeda dengan harihari sebelumnya,” ujar salah seorang staf Disnakertrans Kabupaten Probolinggo, Adjie, (11/9).

Menurut dia, hampir setiap hari pemohon kartu kuning berjubel. Bahkan, petugas sendiri hampir kewalahan melayani masyarakat yang meninginkan kartu kuning itu yang rencananya akan

dibuat sebagai persyaratan penerimaan CPNS tahun ini.”Ini masih baru satu minggu pemohon sudah mencapai 433 orang,” imbuh dia.

Berdasarkan data yang ada, jumlah pemnohon kartu kuning bulan Juli lalu sebanyak 259 orang. Sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 312 orang. “Kita memperkirakan dalam satu bulan ini bisa mencapai ribuan pemohon nantinya,” timpal Adjie.

Adjie menjelaskan, untuk mendapatkan kartu kuning masyarakat tidak dikenakan biaya sepeserpun. “Untuk mengurus kartu kuning, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun. Asalkan semua persayaratan lengkap,” katanya.

Mengenai proses permo-

honan kartu kuning, ia menjelaskan cukup mudah dan bisa langsung jadi, karena sistemnya sudah online. Asalkan administratifnya lengkap.

“Yang pasti pemohon bisa memenuhi syarat yaitu foto copy KTP, legalisir ijazah serta pas foto, dan soal biaya pembuatan, pihaknya menegaskan semua proses pengurusan gratis sebab ini merupakan bentuk layanan dari Pemkab Probolinggo,” tandas Adjie.

Sekedar informasi, penerimaan tes CPNS untuk Kota Probolinggo kabarnya akan dilakukan pada bulan September ini. Diperkirakan para pelamar CPNS untuk tahun ini, tidak hanya akan diikuti oleh masyarakat Kota, namun juga masyarakat Kabupaten Probolinggo.(ugi).

PROBOLINGGO-Petani tembakau di wilayah Kabupaten Probolinggo saat ini mulai resah. Pasalnya tanaman tembakau mereka terserang hama jenis Thrips atau hama londrak.

Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Unit Pembinaan ,Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPPTP) Kabupaten Probolinggo, Rudi Trisnadi.

Menurutnya tanaman tembakau di Kabupaten saat ini banyak yang terserang hama perusak daun yakni jenis hama Thrips atau hama londrak. Hama ini seperti serangga kecil. “Wabah hama tersebut sudah banyak muncul pada tanaman tembakau sekitar 75-80 persen dari jumlah tanaman.,” terangnya.

Oleh karena itu jika hama ini dibiarkan oleh petani, menurut Rudi, akan berdampak kepada hasil kualitas tembakau. Sebab hama ini menyerang daun pada tanaman tembakau.“Kalau daunnya sudah rusak maka nilai jual tembakau juga akan ikut menurun,” kata Rudi Trisnadi.

Rudi Trisnadi juga menjelaskan, hama thrips tersebut merupakan jenis hama perusak daun tembakau, dan hama tersebut muncul karena terlalu lembabnya tanah waktu masa tanam. apalagi saat ini cuaca panas membuat penyebaran hama tersebut semakin cepat.

“Jika petani tidak segera melakukan upaya penyemprotan pestisida, maka tanaman tembakau akan terancam rusak. Sehingga petani akan mengalami kerugian,” jelasnya.

Jika daun tembakau sudah terserang hama tersebut, lanjut dia, maka daun tersebut akan berubah warna menjadi kuning pada waktu usia daun masih muda.Karena bakteri yang disebarkan oleh hama tersebut menyerang daun tembakau.

Dia juga menghimbau kepada para petani tembakau, untuk melakukan upaya penyemprotan dengan mengunakan pestisida nabati atau buatan. Sepeti dari daun mimba, blige dan lain-lain.

Tetapi jika hama itu masih tetap mengganggu tana-

mannya sebaiknya petani mencapur pestisida nabati dengan pestisida kimia.

“Tetapi dosis yang disemprotkan harus pestisida yang mengandung dosis rendah, sehingga tidak berpengaruh kepada kualitas daun tembaku jika dirajang,”ucap Rudi Trisnadi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Temabaku Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudzakir membenarkan adanya hama londrak yang menyerang tembakaunya. Akan tetapi petani sudah mulai melakukan penyemprotan pada tanama tembakaunya.“Karena kalau hama itu dibiarkan, bisa mengakibatkan kualitas tembakau mengalami penurunan,” terangnya.

Mudzakir juga mengatakan, hama tersebut memang merupakan hama tembakau yang terjadi setiap musim tanam. “Saya berharap petani selalu melakukan pemeliharaan pada tanamannnya. Dengan melakukan upaya penyemprotan dengan pestida,”pungkasnya.(fud)

Rest Area Sepi, Pedagang Tutup Bedak P RO B O L I N G G O - P u s a t penjualan produk unggulan di Rest Area Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo belum maksimal. Karena pengujung yang datang kelokasi tersebut sepi.Dengan kondisi tersebut banyak pedagang yang memilih untuk menutup bedaknya.

Menurut salah satu pedagang di Rest Area tersebut yang namanya enggan untuk dikorankan tersebut mengaku.

Banyaknya bedaknya yang tertutup karena para pengguna badak tersebut enggan untuk membukanya. Sebab menurutnya pedagang yang berkunjung ke Rest Area sepi.“Kalau buka siapa yang mau beli mas, wong gak ramai pengujung yang kesini,” ujar ibu yang mengaku punya dua anak itu.

Erlin juga menegaskan, dengan sepinya pengujung ke Rest Area Tongas pihaknya terus berupaya melakukan terobosan untuk bisa meramaikan tempat tersebut.

Tetapi menurutnya upaya tersebut harus secara bertahap.

Dia juga mengatakan kalau jumlah bedak yang ada ditempat tersebutkurag lebih sekitar 35 bedak.

Dia juga mengakau, kalau sudah tidak ada yang membeli barang dagangannya akan menimbulkan kerugian, Sebab biaya dengan hasil pejualannya tidak imbang.”Jadi banyak pedagang yang tidak laku barang daganngannya,” keluhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pergadagangan dan Perindustrian (Dspridag) Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati membenarkan banyaknya pedagang yang memilki bedak disana banyak yang tutup. Sebab pengunjung yang ke Rest Area terutamanya masyarakat luar kota enggan masuk kelokasi tersebut.“Jadi itu yang membuat pedagang memilih tutup karena pengunjung sepi,” terangnya.

Erlin juga menegaskan, dengan sepinya pengujung ke Rest Area Tongas pihaknya terus berupaya melakukan terobosan untuk bisa meramaikan tempat tersebut.Tetapi menurutnya upaya tersebut harus secara bertahap.Dia juga mengatakan kalau jumlah bedak yang ada ditempat tersebutkurag lebih sekitar 35 bedak.

“Saat ini pagar depan tempat tersebut sudah dibongkar,karena kemarin dengan adanya pagar mungkin pengunjung enggan untuk masuk. Di samping itu pada APBD 2014 akan ada penambahan fasilitas seperti penambahan toilet, penambahan penerangan lampu, dan upaya pengecatan,” ujarnya. (fud)

Petani menyiram tanaman tembakau di Desa Ngale, Kec. Pilangkenceng, Madiun, Jatim. Pada saat tembakau berumur sekitar 1 bulan seperti itu, tanaman tembakau membutuhkan perawatan antara lain pengairan sedikitnya seminggu sekali untuk membantu pertumbuhan.

KAPTEN TIMNAS U-19

Dukungan Suporter Modal Kemenangan GRESIK - Kapten Tim Nasional U-19, Evan Dimas kembali meminta dukungan suporter pada laga kedua melawan Myanmar di kejuaraan AFF U-19 yang akan berlangsung di Stadion Tridharma, Gresik, Jatim, Kamis (12/9), karena dukungan merupakan salah satu modal kemenangan.

“Jika di laga melawan Brunei Darussalam kemarin kami mendapat dukungan penuh dari suporter yang datang di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Maka untuk besok kami berharap kembali data-

ng dan memberikan dukungannya, karena itu modal kemenangan,” kata Evan, Rabu, di Gresik.

Menurut dia, tim Garuda Muda bukanlah apa-apa jika tanpa dukungan dari suporter, karena sebagai tuan rumah dukungan masyarakat di Gresik dan Sidoarjo sangat berharga untuk bisa meraih kemenangan di kejuaraan AFF U-19.

Ia mengatakan, kesuksesan Timnas U-19 menaklukan Brunei Darussalam di laga perdana dengan skor telak 5-0 merupakan modal

berharga untuk melangkah ke pertandingan selanjutnya.

“Kemenangan atas Brunei adalah hal yang luar biasa, dan untuk selanjutnya melawan Myanmar kami harus berjuang lebih keras lagi.

Semoga ada dukungan lebih dari suporter dan kami selalu diberi kemudahan,” katanya.

Modal lain untuk meraih kemenangan selanjutnya diakui Evan adalah kebersamaan tim yang dibangun sejak lama, yakni sejak kejuaraan “HKFA Youth Invitation Tournamen” pada tahun 2012 dan 2013 di Hongkong.

“Pengalaman kami di Hongkong dan lamanya kebersamaan ini bisa dijadikan modal dan motivasi untuk menjuarai kejuaraan AFF U-19, sebab kami banyak mendapatkan ilmu di Hongkong selama ikuti ajang tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap agar setiap pertandingan yang dijalani tim Garuda Muda di Gresik atau Sidoarjo mendapat dukungan penuh, hal ini sebagai motivasi agar mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Pelatih Timnas U-19, In-

dra Sjafri sebelumnya menargetkan anak asuhnya bisa menjuarai kejuaraan AFF U-19, sebab sebagai tuan rumah timnya sangat diuntungkan dengan dukungan penuh masyarakat Indonesia.

Sementara, Tim Garuda Muda dalam kejuaraan ini berada satu grup bersama Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand dan Brunai Darussalam di grup B. Sedangkan untuk grup A dihuni masing-masing oleh Laos, Filipna, Timor Leste, Singapore serta Kamboja. (ant/mk)

12

EKONOMI

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197 | TAHUN II

HARGA KEDELAI MELAMBUNG

Diduga karena Kebijakan yang Keliru JAKARTA- Upaya pemerintah menstabilkan harga kedelai dengan menerbitkan Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai (SHK) ternyata belum membuahkan hasil.

Indikasinya terlihat harga kedelai yang terus melambung tinggi.

Pengamat ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Haryo Aswicahyono, menilai melambungnya harga kedelai di pasar domestik lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang keliru dalam menyikapi tingkat konsumsi dan ketersediaan pasokan.

Kendati demikian, faktor eksternal juga memberi kontribusi kenaikan harga kedelai nasional. Salah satunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Namun, dampaknya tidak terlalu signifikan karena penyebab utama kenaikan harga komoditas pangan ini karena kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tata niaga kedelai. “Memang tingginya harga kedelai, salah satunya karena menguatnya dollar AS terhadap rupiah. Tetapi, penyebab utamanya adalah kebijakan pemerintah yang tidak tepat dalam menangani konsumsi kedelai dalam negeri,” kata Haryo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9).

Pada dasarnya, jelas Haryo, kedelai merupakan jenis tanaman sub-tropis yang kurang cocok untuk tumbuh di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Dengan demikian, jelas dia,

tingkat produksi kedelai di Tanah Air sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Satu-satunya jalan untuk memenuhi pasokan di pasar domestik, kata Haryo, pemerintah harus memberikan keleluasaan bagi importir untuk mendatangkan kedelai dari luar negeri.

Hanya saja, jelas dia, jumlah kedelai impor yang masuk ke wilayah Indonesia perlu mendapatkan tata kelola yang baik untuk menghindari terjadinya praktik kartel.

Harya mengatakan, setidaknya dalam setiap tahun pemerintah harus mampu mendatangkan kedelai impor sebanyak 2,5 juta ton. Sayangnya, lanjut dia, pemerintah justru membuat kebijakan yang membatasi impor untuk mencapai tujuan swasembada kedelai. Akhirnya, pasokan menjadi tidak mencukupi, karena produksi dalam negeri hanya sebesar 700-800 ton per tahun. “Karena pembatasan tersebut, impor kedelai menjadi tidak lancar, sehingga harga melambung. Ini bukan pertama kalinya harga kedelai naik.

Jauh sebelum Rupiah anjlok, kedelai juga sudah pernah naik,” kata Haryo.

Selain tidak mampu menetapkan kebijakan yang tepat, menurut

Harya, pemerintah juga tidak mampu untuk mendorong petani kedelai di dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Padahal, jelas dia, pemerintah memiliki program swasembada kedelai.

Haryo mengatakan, aksi mogok para produsen tahu dan tempe menjadi salah satu cara untuk menekan pemerintah untuk dapat berkerja secara optimal dalam menjaga stabilitas harga kedelai. Sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan, kata dia, diharapkan agar pemerintah bisa bekerja lebih fokus dalam menjaga tata niaga kedelai.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan mengaku dapat memaklumi keluhan para produsen tahu dan tempe yang diluapkan dengan aksi mogok berproduksi tersebut.

Tetapi, dia berharap agar aksi mogok ini tidak diperpanjang. “Saya setuju mereka mengeluh harga kedelai mahal. Tetapi, kalau sampai mogok produksi, bahkan sampai sweeping, saya rasa itu bukan bagian dari budaya kita,” ujar Rusman di Jakarta, Rabu (11/9).

Dia mengimbau, kenaikan harga kedelai saat ini bisa disiasati dengan berbagai cara, sehingga para produsen tahu dan tempe tidak kehilangan mata pencarian. “Bisa diatasi dengan mengubah ukuran (tahu dan tempe) yang lebih kecil atau harga sedikit dinaikkan.

Konsumen juga mengetahui kalau harga kedelai mahal,” tuturnya. (gam/bud)

ant/yudhi mahatma

PERAJIN TEMPE-TAHU KEMBALI PRODUKSI. Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu-tempe di sentra produksi tempe Duren Tiga, Jakarta, Rabu (11/9). Kementerian Perdagangan memfasilitasi pertemuan koperasi tahu-tempe dengan importir kedelai menghasilkan kesepakatan bahwa importir siap memberikan harga khusus kedelai maksimal Rp 8.490 per kg di tingkat koperasi, sehingga perajin mendapatkan harga kedelai di bawah Rp 9.000/ Kg, serta dapat melanjutkan produksi kembali.

15 Perusahaan Modal Ventura Dibekukan

OJK Segera Membentuk Lembaga Rating Independen Asuransi JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membekukan kegiatan usaha 15 perusahaan modal venture (PMV). Langkah ini dilakukan karena ke-15 perusahaan itu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha semester I-2012.

“Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan hasil usaha semesteran kepada Menteri, Ketua, Kepala Biro dengan ketentuan paling lama satu bulan setelah periode semester berakhir,” ujar Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non Bank II OJK Dumoly F Pardede saat konferensi pers di Gedung OJK, Jakarta, Rabu (11/9).

Ke-15 perusahaan modal ventura yang dibekukan itu adalah, PT Dinamik Sistim Sejahtera (Aceh), PT Handa Putra Capital (Jakarta), PT Inkapita Venture (Jakarta), PT Jasa Dinamika Ventura Cirpo-

ant/iggoy el fitra

PROSES PEMBUATAN TEMPE. Pekerja memasukkan kacang kedelai ke dalam cetakan pada proses pengolahan tempe di Alai, Padang, Sumbar, Rabu (11/9). Pengusaha pabrik tempe di Padang akan menghentikan sementara produksinya akibat tingginya harga kedelai dan kembali berproduksi bila harga telah normal.

KONSUMSI MASYARAKAT MELAMBAT

Tekanan Harga ke Depan Menurun JAKARTA-Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI) pada bulan Juli 2013 mengindikasikan melambatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat. Hal ini tercemin pada melambatnya pertumbuhan bulanan indeks penjualan riil dari 8,3% (mtm) pada bulan Juni 2013 menjadi 5,7% (mtm) pada Juli 2013. Sejalan dengan itu, pertumbuhan tahunan indeks penjualan riil juga melambat dari 14,9% (yoy) pada Juni 2013 menjadi 9,1% (yoy) pada Juli 2013. Perlambatan terjadi di semua komoditas kecuali komoditas yang terkait pola musiman lebaran seperti Perlengkapan Rumah Tangga, Barang Budaya dan Rekreasi serta Sandang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan survei mengindikasikan perlambatan konsumsi masyarakat masih berlanjut pada Agustus 2013. Indeks penjualan eceran riil hanya tumbuh 2,0% (mtm) atau 1,1% (yoy). Perlambatan terjadi di semua komoditas setelah berakhirnya pola musiman lebaran.

Survei juga mengindikasikan menurunnya tekanan kenaikan harga dari sisi permintaan pedagang

pada 3 bulan ke depan (Oktober 2013). Hasil survei menunjukkan penurunan tajam indeks ekspektasi harga pada 3 bulan ke depan sebesar 5,7% pada Juli 2013 dibandingkan kenaikan indeks sebesar 9,4%. Penurunan tersebut dipengaruhi penurunan harga-harga setelah bulan puasa dan Idul Fitri, serta perbaikan pasokan dari distribusi bahan pangan. Survei juga menunjukkan indeks kenaikan harga untuk 6 bulan ke depan (Januari 2014) cukup rendah, yaitu 0,8% pada survei Juli 2013, dibandingkan kenaikan 10,2% pada survei bulan Juni 2013.

Hasil dari survei tersebut, sejalan dengan asesmen makroekonomi bank sentral.

Inflasi akan rendah dan kembali normal mulai September 2013, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Demikian pula, defisit transaksi berjalan akan menurun pada triwulan III-2013 dibandingkan triwulan II-2013 yang lalu.

Sementara itu, guna meningkatkan fleksibilitas dalam kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sekaligus memperlunak likuiditas perbankan, BI berencana memperpendek jangka waktu minimum holding period (MHP) kepemilikan Serti-

fikat Bank Indonesia (SBI) dari 6 bulan menjadi 1 bulan.

Ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/38/DPM tanggal 10 September 2013 tersebut akan mulai diberlakukan pada tanggal 12 September 2013. “Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai efektif berlaku pada tanggal 12 September 2013,” tutur Difi di Gedung BI, Rabu (11/9).

BI juga akan menambah waktu lelang SBI yang semula sekali dalam satu bulan menjadi dua kali dalam satu bulan. “Kalau dulu SBI itu dilelang 1 kali dalam sebulan, sekarang 2 kali dalam sebulan, termasuk SBI syariah. Jadwal lelang SBI itu mengikuti jadwal RDG (Rapat Dewan Gubernur),” terang Difi Tidak hanya lelang SBI yang ditambah, lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) juga ditingkatkan frekuensinya menjadi dua kali dalam satu bulan dengan waktu yang berbeda dari lelang SBI. “Kalau lelang SBI sesuai RDG misalnya minggu pertama, lelang SBI itu minggu pertama dan ketiga, maka (lelang) SDBI di minggu kedua dan keempat. Jadi mengikuti, gitu,” jelas Difi. (gam/abd)

ration (Jakarta), PT Mahe Investama (Jakarta), PT Ventura Investasi Perdana (Jakarta), PT Ventura Overseas Capital (Jakarta), PT Maco Venturindo Kapital (Jakarta), PT Ventura Tunai Capital (Jakarta), PT Yao Capital (Jakarta), PT Abalone Siber Capitalindo (Jakarta), PT Tecno Venture Business Synergy (Jakarta), PT Ventura Cakrawala Investama (Jakarta), PT Brata Ventura (Denpasar) dan PT Bhakti Sarana Ventura (Jakarta) Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ PMK.010/2012 tentang PMV, sanksi pembekuan kegiatan

usaha berlaku selama 30 hari kerja. Jika selama masa pembekuan itu laporan keuangan tidak juga dilaporkan, maka kelimabelas perusahaan itu akan dicabut izinnya. “15 perusahaan tersebut terletak di Jakarta, Nusa Tenggara dan Bali. Dan 13 dari 15 perusahaan sudah diperiksa ternyata kita tidak mendapatkan domisilinya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Pardede mengatakan OJK segera membentuk lembaga rating independen khusus asuransi.

Lembaga ini diperlukan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi menyusul perang premi yang terus terjadi belakangan ini.

“Saat ini tengah disiapkan, lagi meminta ke pimpinan OJK untuk penetapan lembaga rating untuk asuransi,” ujar dia.

Dia menegaskan, lem-

baga tersebut hanya akan memberikan penilaian pada perusahaan asuransi saja. Sehingga tidak akan tumpang tindih dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang ada selama ini. “Kalau Pefindo itu untuk rating surat perusahaan, lembaga ini untuk penetapan premi asuransi saja. Karena selama ini perang tarif yang tidak sehat berimbas pada pelayanan yang tidak baik,” ungkap dia.

Dia menambahkan, hasil pemeringkatan yang dilakukan lembaga tersebut harus dijadikan acuan setiap perusahaan asuransi dalam menetapkan tarif atau premi. “Jadi perlu ada referensi untuk penetapan premi itu. Soalnya, saat ini tidak menggambarkan harga premi asuransi yang baik dan tidak ada perlindungan terhadap konsumen,” pungkas dia. (gam/abd)

RAPBN 2014

Tarif Royalti Naik, Tambang Ilegal Bakal Marak JAKARTA-Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah membatalkan rencana menaikkan tarif royalti batu bara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah juga diminta menerapkan bea ekspor untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Ketua Tim FGD APBI, Pandu Sjahrir mengatakan, jika pemerintah tetap “ngotot” menaikkan tarif royalti sebanyak 46 persen, banyak perusahaan tambang batu bara yang gulung tikar, sehingga pendapatan negara diperkirakan akan mengalami penurunan hingga USD64 juta. “Jangan sampai niatnya menaikkan pendapatan malah menurunkan pendapatan negara. Harus dipikirkan lagi,” kata Syahrir di Jakarta, Rabu (11/9).

Penerapan bea ekspor yang direncanakan pemerintah, menurut Pandu, berpotensi memicu maraknya aktivitas penambangan batu bara secara ilegal. Hingga saat ini, produksi pertambangan batubara ilegal mencapai 56 juta ton, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp3,4 triliun hingga Rp5,5 triliun.

Turunnya harga batu bara di pasar global, kata dia, diakibatkan banyaknya batu bara yang diproduksi secara ilegal. “Harga turun karena pasokan batubara melimpah, Yang bikin melimpah adalah batu bara yang diproduksi secara ilegal,” papar Pandu.

Dia menyayangkan, apabila pemerintah tetap menerapkan kebijakan ini, maka akan menciptakan penambang batu bara legal akan beralih menjadi ilegal.

“Semakin banyak cost yang dilakukan, kalau dia di push jangan sampai 100 persen menjadi ilegal. Saya takuti orang berubah menjadi ilegal. Pendapatan berkurang,

tetapi ekspor meningkat. Ini ilegal,” terangnya.

Bea keluar yang akan diterapkan pemerintah, menurut APBI, menyalahi aturan, karena tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan negara, APBI memberikan alternatif dengan penertiban penambang ilegal, menerapkan tarif royalti berdasarkan indeks harga dan memberikan insentif bagi batu bara yang digunakan bagi ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, pemerintah sempat mempertimbangkan untuk menerapkan bea keluar batu bara tahun depan,

menyusul dikenakannya bea ekspor bahan mineral mentah sebesar 20 persen.

“Setelah mineral, pemerintah kaji batu bara,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Mineral dan Batubara, Thabrani Alwi.

Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral menyebutkan, konsep hilirisasi atau pengolahan hasil tambang mineral belum mengatur soal batu bara. Sehingga, lanjut Alwi, penerapan bea keluar merupakan salah satu dari alternatif untuk menekan tingginya eksploitasi, selain peningkatan royalti mencapai 10 persen. (gam/ bud)

NASIONAL

13

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197 | TAHUN II

Birokrasi SBY Terlalu Gemuk

Anggaran Terkuras untuk Belanja Pegawai JAKARTA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kembali mengeritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap gemar membentuk lembaga dan mengangkat tim ahli. Langkah ini justru membuat gemuk birokrasi. Alhasil, anggaran negara banyak dihambur-hamburkan untuk belanja pegawai.

Peneliti FITRA, Lukman Hakim mengatakan selama menjabat pada 2004, ada 105 Lembaga non-struktural, 80 persen dibentuk oleh Keputusan Presiden (Keppres).

Serapan anggarannya mencapai Rp 2,4 triliun. “Percuma sekali jika anggaran ini untuk membiayai belanja pegawai lembaga nonstruktural hasil Keppres, kalau presidennya besok ganti tidak ada jaminan lembaga ini dipertahankan,” kata Lukman dalam Diskusi Tematik dan Jumpa Pers APBN Konstitusi Tahun Anggaran 2014 di Jakarta, Rabu (11/9).

Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk APBN Kesejahteraan diantaranya IGJ, Perkumpulan Prakarsa dan Koalisi Anti Utang (KAU) Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Komisi XI DPR RI Arif Budimanta.

Lukman yakin pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk gaji pegawai bakal diteruskan tahun depan, sebab SBY sudah mengatakan kesejahteraan PNS dan anggota TNI/Polri akan ditingkatkan. Hal ini berarti melanjutkan tradisi peningkatan alokasi belanja pegawai, yang selama 7 tahun ini tumbuh 12 persen.

Tahun lalu, dana untuk gaji

pegawai negara mencapai Rp 239,2 triliun.

Dia pun mengusulkan agar belanja pegawai dibatasi dalam RAPBN 2014. “Alokasi belanja pegawai tahun depan maksimal Rp 244 T, ini harus diikuti pembekuan dan moratorium pembentukan lembaga baru,” cetusnya.

Pemborosan pun ditambah dengan belanja barang terlalu besar, biasanya untuk membeli keperluan kantor, seperti kertas, alat tulis, dan mendanai seminar atau rapat. Data 2012 menunjukkan dari Rp 140 triliun belanja barang, hampir 47 persen kembali ke birokrasi, sebanyak 25 persen untuk pengadaan ATK. Untuk itu, FITRA menganjurkan belanja barang maksimal 12 persen, atau Rp 185,4 triliun saja.

Lukman mendesak Presiden SBY secara tegas memantau agar bawahannya tidak boros membelanjakan duit rakyat di APBN. “Tidak hanya dengan instruksi, dan jangan dilakukan awal tahun saja, tapi dievaluasi juga di akhir tahun, apakah penghematan benar-benar dilakukan,” tandasnya Selama lima tahun terakhir, kata dia belanja modal pemerintah hanya untuk kepentingan tak produktif.

Semisal membangun gedung kementerian dan membeli mobil dinas.

Dari temuannya, belanja modal bukan digelontorkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pada APBN 2012, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 59 kementerian/lembaga, belanja modal Rp 2,5 triliun khusus untuk membeli mobil dinas. “Belanja modal ratarata kembali dalam bentuk pembangunan gedung dan beli kendaraan dinas,” kata dia.

Sedangkan hingga Juli 2013, anggaran belanja modal baru terserap Rp 51,8 triliun dari alokasi Rp 192,6 triliun sesuai APBN-P 2013.

Lukman menyebut, pada tahun depan belanja modal wajib meningkat alokasinya.

Saat ini alokasi belanja modal hanya 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Belanja modal harus tumbuh 35 persen, menjadi sekitar Rp 250,3 triliun,” tandasnya.

Selain itu, sektornya pun harus diperjelas. FITRA mendesak agar dana pemerintah pusat diarahkan ke luar Jawa ke sektor padat karya.

“75 persen alokasinya harus ke luar Jawa dan Sumatera, dan pada sektor tradeable, misalnya pertanian dan perikanan,” kata Lukman.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR Arief Budimanta menyepakati usulan itu. Dia menilai, pertumbuhan ekonomi tahun depan kemungkinan besar turun, tak sampai 6 persen.

Sehingga pemerintah wajib menyingkirkan belanja tak perlu, dan membuka lapangan kerja seluas mungkin.

“Dari pada buat bangun gedung, lebih baik belanja modal dialirkan ke desa-desa, biar mereka bekerja,” kata Arief. (gam/abd)

SURVEI CAPRES

Elektabilitas Ical Kurang Menjanjikan JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dinilai tidak layak diajukan sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun depan karena tingkat elektabilitasnya yang rendah. Meski demikian, pengusaha nasional ini cukup terkenal di kalangan kelas menengah. Bahkan dia berada di urutan teratas di kelas ini.

Demikian disampaikan CEO Lembaga Kosultan Riset Alvara Alvara Hasanuddin Ali dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/9).

Menurut dia, sebanyak 92,4 persen responden menyebut Ical, sapaan akrabnya, ketika ditanya siapa saja kandidat presiden yang diketahui. Namun, hanya 6,3 persen yang menilai Ical layak memimpin Indonesia.

“Selain itu, hanya 6,2 persen yang bakal memilih Ical jika menjadi peserta pilpres. Ical popularitasnya tinggi karena tiap hari dia muncul di televisi, tapi dianggap enggak layak (jadi capres),” kata dia.

Hasanuddin menambahkan, tokoh yang rasionya baik antara popularitas dan elektabilitas adalah Joko Widodo alias Jokowi. Popularitas Jokowi di kalangan kelas menengah berada di urutan ke lima dengan angka 70,5 persen. Namun, elektabilitasnya mencapai 22,1 persen. Sedangkan Prabowo Subianto paling populer di atas Ical dengan angka 92,4 persen. Namun, elektabilitasnya masih di bawah Jokowi dengan angka 17 persen.

Tokoh yang popularitasnya di bawah Ical ialah Megawati Soekarnoputri di angka 82,5 perse dengan tingkat elektabilitasnya hanya 7 persen.

Popularitas tokoh lain, yakni Wiranto, sebesar 77,8 persen (elektabilitas 4,6 persen), Jusuf Kalla sebesar 69,1 persen (elektabilitas 7,4 persen), Dahlan Iskan sebesar 69,1 persen (elektabilitas 6,9 persen), Hatta Rajasa 61,6 persen (elektabilitas 1 persen), Surya Paloh

61,5 persen (elektabilitas 2 persen), dan lainnya.

Alvara mengaku melakukan survei dengan wawancara tatap muka terhadap 1.532 responden. Mereka tinggal di kota-kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Semarang. Mereka dianggap mewakili seluruh kelas menengah di Indonesia.

Survei dilakukan 15 Juli sampai 23 Agustus 2013.

Responden yang diambil berusia 20-54 tahun dengan pengeluaran keluarga di atas Rp 4 juta per bulan. Alasan hanya kelas menengah yang diambil sebagai responden lantaran jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 135 juta orang. Selain itu, mereka memiliki pendidikan yang baik, mendapat akses informasi, serta rasional dalam memilih.

Ketika ditanya berasal dari mana dana untuk menggelar survei, Hasanuddin mengaku seluruhnya berasal dari swadaya tanpa ada bantuan dari parpol atau politisi. Ia mengaku sudah berkali-kali menggelar survei dengan biaya pihak lain. “Kalau kami diorder, hasilnya tidak akan kami publikasi. Kalau kami lakukan sendiri, hasilnya kami publikasi,” kata Hasanuddin, yang baru pertama kali memublikasi hasil survei.

Sementara di bagian partai politik, survei lembaga ini menyebutkan, elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di kalangan urban dan kelas menengah

berada di urutan atas. Hanya, elektabilitas kedua parpol itu masih di bawah swing voters.

Elektabilitas PDIP mencapai 14,8 persen dan Partai Gerindra 12,5 persen.

Hasanuddin menjelaskan, PDI P erjuangan banyak didukung oleh pemilih di kelas menengah berusia 20-24 tahun dan merata di semua profesi. Adapun Gerindra paling banyak didukung kelompok usia 25-29 tahun.

Ia menambahkan, elektabilitas di bawah Gerindra, yakni Partai Golkar (8,4 persen), Partai Demokrat (7,4 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Hanura (3,8 persen).

Elektabilitas parpol berbasis massa Islam relatif rendah di kalangan kelas menengah. Partai keadilan Sejahtera hanya dengan 3,4 persen, Partai Persatuan Pembangunan (2,2 persen), Partai Amanat Nasional (2,1 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (1,7 persen), dan Partai Bulan Bintang (0,1 persen). Di urutan buncit, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,1 persen).

Rendahnya elektabilitas partai islam ini menurut Hasanuddin karena akibat tidak adanya tokoh yang populer di parpol tersebut. Selain itu, mayoritas responden lebih tertarik terhadap idelologi nasionalis.

Ketika ditanya mengapa elektabilitas Demokrat masih relatif tinggi meskipun telah diterpa citra negatif pascarentetan kasus korupsi, menurut Hasanuddin, hal ini tak terlepas dari unsur ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, kinerja SBY sebagai Presiden ditanggapi positif oleh kalangan menengah. “Yang paling menikmati situasi ekonomi sekarang ini yah kelas menengah,” pungkas Hasanuddin. (gam/aji)

ant/yudhi mahatma

RAPAT TERAKHIR TIMWAS CENTURY-KPK. Ketua KPK Abraham Samad (kiri) berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) pada rapat terakhir dengan Timwas Century, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9). Rapat yang membahas kasus bail-out Bank Century tersebut merupakan rapat terakhir antara Timwas Century dengan KPK, serta selanjutnya menyiapkan laporan akhir untuk dibawa ke sidang paripurna.

KONTROVERSI JALAN SOEHARTO

SBY Didesak Segera Mengambil Kebijakan JAKARTA- Wacana perubahan nama Jalan Medan Merdeka Barat menjadi nama jalan Soeharto semakin kontroversial. Kontroversi semakin memuncak karena beberapa tokoh yang tergabung dalam Panitia 17 justru berbeda pendapat. Buntutnya, hingga saat ini, belum ada titik temu. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengambil alih kontroversi perubahan nama jalan tersebut.

“Saya harap SBY mengambil alih hal kontroversi ini, “ kata anggota DPD RI, Andi Mappetahang Fatwa dalam dialog ‘Usulan Pergantian Nama Jalan Merdeka di Monas’ bersama sejarahwan LIPI, Asvi Warman Adam dan Budayawan Betawi, Ridwan Saidi di Jakarta, Rabu (11/9).

Seperti diketahui, perubahan empat jalan protokol di Ibukota sedang digodok oleh Panitia 17 yang diketuai Jimly Asshiddiqie. Empat nama itu adalah, Jalan Medan Merdeka Utara menjadi Jalan Bung Karno, Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, Jalan Medan Merdeka Barat menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Medan Merdeka Timur menjadi Jalan Ali Sadikin. Untuk Jalan Soeharto dan Jalan Ali Sadikin masih mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, mengingat jejak rekam dua tokoh ini dinilai kontriversial.

Anggota Panitia 17 AM Fatwa mengaku yang mengusulkan nama Jalan Medan Merdeka Barat diganti menjadi Jalan Soeharto. “Saya salah seorang (yang mengusulkan), ada juga seperti Pak

Permadi yang mengusul jalan Cendana untuk Pak Harto,” ujar AM Fatwa.

Dia menjelaskan, usulan itu disampaikan dengan sadar. Kendati demikian, dia mengaku Soeharto di masa kepemimpinannya telah berbuat catatan merah dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Namun demikian bukan berarti tidak ada rekonsiliasi. Apalagi, tokoh sebesar Soeharto memiliki terobosan politik.

“Kenapa kita tidak (punya terobosan politik). Kita ingin lakukan terobosan politik menuju rekonsiliasi nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Budayawan Ridwan Saidi menolak merubah nama Medan Merdeka Utara menjadi jalan Soekarno dan Medan Merdeka Barat menjadi jalan Hatta. Bahkan, pemikiran AM Fatwa untuk mengganti nama itu sama dengan menghabisi para budayawan. “Mengikuti cara pikir AM Fatwa dan sejarawan Asvi Marwan Adam dari UI ini, itu sama saja menghabisi kami. Anda sejarawan jangan membantai kami,” kata dia.

Dia menjelaskan, Medan Merdeka dibangun tahun 1080 oleh Gubernur Jenderal Belanda Daendels. “Jadi ada sejarahnya. Anda ini kan pendatang, jangan acak-acak kota saya,” tegas Ridwan.

Gambir itu lanjutnya, bukan teman makanan sirih, tapi nama flora. Jadi ada sejarahnya lapangan Gambir itu. Tempat olahraga dulunya. Lapangan Gambir itu ada sejarahnya. “Nama jalan Usdek di samping gang Subur di Glodok saja diberi oleh masyarakat setempat. Jadi tidak perlu sampai ke presiden atau ke Bangkimon. Cukup Jokowi saja,” ujar Ridwan.

Peradaban Dia mengatakan nama-nama jalan di Jakarta tak lepas dari sejarah dan peradaban Jakarta masa lalu. Karenanya tidak

bisa begitu mudahnya merubah jalan tersebut. Sejarah nama jalan yang juga berasal dari peradaban bisa dilihat pula dari negara Australia yang menggunakan nama suku Aborigin dan Amerika Serikat dari suku Indian. “Medan Merdeka harus diindahkan, harus dipertahankan, tidak boleh diacak-acak oleh orang luar Jakarta. Kalau berani merubah, siap-siap berhadapan dengan spiritualisme warga Jakarta. Ini soal menghormati peradaban kami, “ terangnya Asvi mengakui polemik pergantian nama jalan Merdeka yang menimbulkan banyak hujatan dan caci maki terjadi ketika muncul nama Soeharto. “Saya mendukung penggunaan nama Soekarno dan Hatta untuk Merdeka Utara dan Selatan dalam rangka rehabilitasi,” tandasnya.

Menurut Asvi, selama masih ada kontroversi keras, sebaiknya nama Soeharto dibatalkan menjadi nama jalan dan pahlawan nasional. “Tapi kalau nama Soeharto tidak disetujui, (usulkan-red) di tempat lain yang strategis. Jangan sampai politik menunda tindakan presiden/Gubernur untuk merehabilitasi dan memberi nama jalan Soekarno dan Hatta,” ujarnya.

Ditambahkan Asvi, jalan-jalan protokol dan strategis di DKI Jakarta sudah banyak “direbut” oleh kalangan Militer pada masa lalu, maka diharapkan ada penamaan jalan di jalan-jalan yang belum menggunakan nama dari kalangan militer/TNI. “Saya harap ada penamaan jalan-jalan kepada tokoh-tokoh nasional.

Masih ada jalan yang bisa diambil untuk menjaga keutuhan bangsa seperti Safrudin Prawiranegara, M. Natsir, Ignatius Joseph (IJ) Kasimo (Partai Katholik), Johannes Leimena (Jong Ambon) dan Putu Hena, “ pungkasnya. (gam/cea)

JELANG PEMILU 2014

Penetapan DPT Kabupaten-Kota Ditunda JAKARTA- Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk tingkat kabupaten-kota ditunda karena penyandingan data pemilih KPU dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kemendagri belum optimal, kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

“Komisi II bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu sepakat untuk memundurkan jadwal penetapan DPT tingkat kabupaten-kota, selambat-lambatnya satu bulan sejak 13 September,” katanya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan persoalan mengenai penyandingan data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dengan DP4 menjadi kendala penetapan DPT Pemilu tepat waktu, karena penyandingan data tersebut ternyata baru dilakukan empat hari yang lalu.

KPU menyerahkan data DPSHP kepada Kemendagri Jumat (6/9), sementara Dirjen Dukcapil Irman mengaku memeriksa data tersebut dengan data DP4 selama dua hari berturut-turut, Sabtu (7/9) dan Minggu (8/9).

Mekanisme penyandingan ternyata tidak dilakukan sebagaimana mestinya, Kemendagri hanya memeriksa data DPSHP tersebut dengan data DP4 tanpa ada upaya duduk bersama dengan KPU untuk membahas selisih data

yang ada.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan dari data DPS sebanyak 181.140.282 penduduk ditemukan potensi pemilih ganda dengan indikator kegandaan dari nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin serta keterangan ganda dengan NIK sama.

Namun Dirjen Dukcapil Irman membantah kalau dari

seluruh data DP4 yang diserahkan itu ada yang tidak tercantum NIK, bahkan dia menduga kalau DPSHP tidak didasarkan pada DP4 sebagaimana diatur dalam UU. “Dari 136juta data perekaman e-KTP yang kami jamin tunggal itu, sebagian besar NIK hilang. Padahal dari 190juta (DP4) kami pastikan NIK tidak hilang,” kata Irman.

Oleh karena itu, Kemendagri menuding mekanisme

pemutakhiran data yang dilakukan KPU melalui pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan tidak berjalan dengan baik.

“Mekanisme tidak berjalan, bahwa ada NIK hilang dan berubah. Kalau memang itu yang terjadi, berarti ada dua kemungkinan: proses pemutakhiran tidak benar dan tidak mengacu pada DP4 yang telah kami serahkan,” kata Irman. (ant/frans/beth)

14

LINTAS NUSANTARA

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO.0197 | TAHUN II

ant/embong salampessy

WISATA PANTAI ORA: Wisatawan menikmati keindahan pantai Ora atau Ora Beach di Desa Saleman, Seram Utara, Maluku Tengah. Keindahan Ora Beach disebut-sebut tidak kalah dengan pantai-pantai yang berada di Misol Raja Ampat, Bora-Bora, Pulau Maratua di Kalimantan Timur maupun pantai di Maladewa.

Balai Wilayah Sungai Laksanakan Normalisasi AMBON - Balai Wilayah Sungai Maluku mulai melaksanakan normalisasi sungai di Kota Ambon pascabanjir pada 30 Juli 2013.

Wartawan yang melakukan pemantauan, Rabu (11/9) melaporkan, normalisasi sungai dilaksanakan di Wai Tomu dan Batu Gajah, kecamatan Sirimau.

Sedangkan Wai Ruhu, desa Galala dan Batu Merah, kecamatan Sirimau serta Batu Gantung, kecamatan Nusaniwe masuk program berikutnya.

Sejumlah eksavator dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi di dua sungai tersebut yang meluap saat banjir pada 2012 sehingga mengakibatkan ribuan warga Kota Ambon mengungsi ke daerah aman.

Begitu pun truk mengangkut sedimentasi dan dibuang ke timbunan lokasi pembangunan Kristiani Center di kawasan Tanah Lapang Kecil(Talake), kecamatan Nu-

saniwe.

Normalisasi lima sungai i ni merupakan komitmen Balai Wilayah Sungai Maluku dan Pemkot Ambon paska bencana banjir maupun longsor pada 30 Juli 2013.

Salah seorang warga Batu Gajah, Joseph menyambut baik normalisasi sungai karena mengantisipasi terjadinya luapan banjir bila hujan dengan intensitas maupun durasi tinggi. "Saya dahulu saat kecil(anak - anak) tidak bisa melompat dari talud ke sungai karena pasti kaki patah. Namun, saat ini anak kecil jatuh dari talud tidak apa - apa karena tingginya kurang dari satu meter," ujarnya.

Sedangkan warga Pulugangsa, Marthen mengemukakan, normalisasi Wai Tomu

berarti bisa mengantisipasi ancaman banjir yang berdasarkan prakiraan BMGK masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada September 2013.

Prakiraan BMGK menyebutkan potensi hujan pada September 2013 lebih besar dari Juli maupun Agustus lalu.

"Jadi normalisasi sungai ini disambut positif. Apalagi, Balai Wilayah Sungai Maluku juga merenovasi talud yang rusak maupun bobol saat banjir lalu," katanya.

Asisten II Pemkot Ambon, Pieter Saimima mengakui normalisasi sungai merupakan komitmen balai Wilayah Sungai Maluku dengan Wali Kota setempat, Rihard Louhenapessy dan Wawali, Sam Latuconsina.

"Saya juga telah memantau realisasi normalisasi sungai tersebut dengan harapan tiga lainnya dilaksanakan

dalam waktu dekat," ujarnya.

Pieter mengimbau masyarakat di bantaran sungai agar memberikan akses jalan kepada operasional eksavator maupun truk agar sedimen bisa diangkut.

"Masyarakat hendaknya tidak menghalangi operasional eksavator maupun truk karena normalisasi itu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kembali banjir," tegasnya.

Longsor maupun banjir akibat hujan intensitas tinggi di Kota Ambon sejak 29 Juli 2013 mengakibatkan 11 orang dinyatakan meninggal.

Sedangkan jumlah kerusakan masih didata dengan pengungsi sebanyak 2.007 kepala keluarga(KK) atau 8.872 jiwa.

Korban banjir maupun tanah longsor akibat hujan di Maluku pada 2012 yakni Kota Ambon tercatat 13 warga meninggal dan enam luka berat. (ant/dik)

KONSER KERONCONG INDRA UTAMI: Penyanyi keroncong Indra Utami Tamsir (tengah), Penata Musik Keroncong Koko Thole (kanan), dan Penata tari Fajar Satriadi memberikan keterangan pers jelang "Langgam Jawa Keroncong Mini Concert" di Jakarta. ant/muhammad adimaja

KESENIAN

Musik Keroncong Bukan Hanya Milik Orang Tua SOLO - Musik keroncong bukan hanya menjadi milik orang tua, tetapi sekarang ini sudah banyak generasi muda yang menggandrungi musik ini, kata Ketua Panitia Festival Musik Keroncong, Wartono.

Wartono di Solo, Rabu (11/9), mengatakan, untuk lebih memasyarakatan dan mengembangkan musik ini maka digelar Festival Musik Keroncong di halaman Balai Kota Surakarta, 13-14 September.

"Sampai saat ini ada 15 group musik keroncong yang berasal dari berbagai daerah

telah memastikan ikut dalam festival tersebut, bahkan pesertanya ada yang berasal dari luar Jawa," katanya.

Sebanyak 15 grup musik keroncong yang akan tampil ini pesertanya sebagian besar kaum muda. Mereka berasal dari Solo sebagai tuan rumah, Sukoharjo, Karanganyar, Bandung, Klaten, Jombang, Cilacap, Salatiga, Jakarta, Sawahlunto, Bali dan Palembang.

Festival ini juga akan dimeriahkan oleh para bintang tamu seperti Mel Sandi (roker), Tutik Maryati, Endra Uta-

mai, Nadina, Endah, Waljinah.

"Ya nanti dari grup musik keroncong itu tidak hanya membawakan lagu keroncong murni, tetapi juga membawakan musik keroncong kreatif," kata Wartono yang juga merupakan Wakil Ketua Hamkri Solo.

"Kita juga akan mewadahi grup-grup musik keroncong kreatif seperti yang kita lakukan ini. Ya silahkan bagi mereka yang senang keroncong murni, tetapi juga silahkan mereka yang menyenangi keroncong kreatif. Pokoknya yang terpenting itu meru-

pakan perkembangan musik yang ada sekarang," katanya.

Menyinggung mengenai perkembangan musik keroncong akhir-alhir ini, Wartono mengatakan cukup bagus dan sudah banyak generasi muda yang menggandrunginya dan bahkan juga membuat grupgrup musik keroncong sesndiri.

Ia mengatakan untuk di Solo ada sekitar 60 grup musik keroncong yang anggotanya sebagian besar masih mudamuda. "Ya jadi di Solo ini hampir setiap kampung ada group musik keroncong". (ant/dik)

PENGEMBANGAN DESA

Paguyuban Semar Minta Danais Memperhatikan Pamong Desa GUNUNG KIDUL - Paguyuban Semar yang beranggotakan kepala desa seKabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta kucuran dana keistimewaan juga memperhatikan pamongg desa sampai dukuh.

Sekretaris Paguyuban Semar Sugiyanto di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan bantuan tidak hanya dalam wujud uang, tapi dapat diwujudkan berupa kegiatan kebudayaan atau pembangun fisik di tingkat desa.

"Sejak awal belum ditetapkannya Undangundang Keistimewaan DIY, kami terus mendukung agar segera disahkan. Dengan disahkanya Undang-undang Keistimewaan, kami berharap mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, minimal bantuan pengembangan kebudayaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Widodo mengatakan dana keistimewaan (danais)

Mudah mudahan Oktober cair, mengingat 2013 tinggal beberapa bulan lagi. Untuk itu, kami sangat berharap Raperda Keistimewaan segera disahkan oleh DPRD,”

Ichsanuri

Sekda Provinsi DIY sejatinya bisa dinikmati semua warga DIY, termasuk Gunung Kidul.

Dia berharap danais lebih bermanfaat untuk pengobatan gratis, dan pendidikan gratis. "Danais seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY Ichsanuri mengatakan pihaknya belum mengetahui secara rinci

mengenai pemanfaatan danais.

Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh isu-isu mengenai penggunaan danais.

Dana Keistimewaan, kata Ichsanuri, akan dipergunakan untuk kewenangan yang sudah tercantum dalam Raperdais (Rancangan Peraturan Daerah tentang Keistimewaan). Yaitu, cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan Pemprov DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Pemprov DIY, menurut dia, saat ini masih menunggu Raperdais disahkan menjadi Perdais. Pansus Raperdais menargetkan akan selesai pada 30 September 2013.

"Mudah mudahan Oktober cair, mengingat 2013 tinggal beberapa bulan lagi.

Untuk itu, kami sangat berharap Raperda Keistimewaan segera disahkan oleh DPRD," katanya. (ant/dik)

TERMINAL ANTARNEGARA

Kalbar Segera Fungsikan Terminal Bus PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan uji coba penggunaan Terminal Bus Antarnegara di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dengan rute Pontianak-Kuching dan PontianakBrunei Darussalam atau sebaliknya.

“Rencananya uji coba dimulai besok Kamis (12/9) pagi,” kata Sekretaris Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kalbar, Abdul Manaf Mufty di Pontianak, Rabu (11/9).

Ia mengatakan, uji coba tersebut menyangkut sejumlah hal di antaranya tentang jam keberangkatan dan kedatangan, waktu operasional terminal, administrasi, keamanan berstandar internasional serta arus lalu lintas.

“Karena terminal bus antarnegara ini baru yang pertama kali di Indonesia dengan standar seperti sekarang,” kata dia.

Menurut dia, rencananya operasional terminal bis tersebut akan dimulai pada pukul 07.00 pagi.

Ia menjamin pengusaha angkutan bus antarnegara akan patuh terhadap rencana

tersebut. “Mereka selama ini dikenal patuh, contohnya saat kesulitan bahan bakar minyak, mereka tidak pernah sampai protes keras,” ujar dia.

Ia mengungkapkan, rencananya setelah terminal tersebut berope-

rasi maka akan dilanjutkan dengan peresmian oleh Menteri Perhubungan.

“Jadwalnya, pada tanggal 21 September nanti, tetapi itu juga bisa berubah,” ungkap dia.

Ia menambahkan, secara keseluruhan ada sekitar 40 bis dari Kuching ke Pontianak atau sebaliknya setiap hari. Sedangkan untuk rute Pontianak-Brunei Darussalam sebanyak 14 kendaraan. “Sebenarnya 15 unit, satu cadangan,” kata dia.

Jadi, ujar Abdul Manaf Mufty, secara keseluruhan ada 58 bus yang akan

dilayani di Terminal Bis Antarnegara Sungai Ambawang tersebut.

Dari sembilan perusahaan yang melayani rute itu, tiga diantaranya oleh perusahaan Indonesia yakni Damri, SJS dan ATS. Sedangkan enam perusahaan lain dari Malaysia yakni Kirata, Sri Merah, Saffire, Bintang Jaya, Tebakang dan Eva. Sedangkan untuk rute angkutan dari terminal ke Kota Pontianak atau lokasi lainnya, masih dalam kajian dan persiapan. Ia memperkirakan untuk sementara penumpang dapat memanfaatkan angkutan sewa atau taksi yang akan diatur kemudian baik tarif maupun layanannya.

“Karena ini sifatnya internasional, sudah sepatutnya layanannya pun bersifat internasional pula,” kata Abdul Manaf Mufty.

Mengenai polemik lahan di kawasan itu, ia menegaskan tidak akan mengganggu jadwal operasional terminal. (ant/dik)

OPINI

Siklus Tahunan Daerah Tadah Hujan

salam songkem

Incar Teroris

Oleh: Didik Edi Nuraji Alumni Pasca Sarjana STIEKN Jayanegara Malang

G

enderang perang melawan teroris terus ditabuh.

Pemerintah memang tidak pernah main-main dalam menumpas habis para teroris di Indonesia.

Sudah banyak teroris yang dilumpuhkan, tapi masih lebih banyak lagi teroris yang masih diburu.

Akan tetapi, tampaknya upaya menumpas teroris di negeri ini mendapat perlawanan. Polisi sebagai satuan keamanan yang paling terdepan memerangi teroris, kini dijadikan sasaran perlawanan oleh para teroris. Polisi dan teroris sepertinya saat ini sedang saling incar.

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian siapa dari golongan mana yang menembaki anggota petugas keamanan itu, kuat dugaan polisi memang sedang dijadikan sasaran kelompok teroris.

Dalam dua bulan terakhir sudah ada empat polisi yang ditembak mati oleh orang tak dikenal. Sebenarnya penembakan mesterius itu sudah terjadi berulangkali dengan jumlah 22 korban, di antaranya 5 polisi dan empat di antaranya tewas.

Empat polisi yang tewas ditembak itu, diantaranya Aipda Kus Hendratma dan Bripda Ahmad Maulana, keduanya anggota Serse dan Binmas Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Keduanya ditembak di Jalan Graha Raya, depan Masjid Bani Umat, Kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat (16/8/2013) malam.

Penembakan sebelumnya pernah menimpa Aiptu Dwiyatna. Anggota Binmas Polsek Cilandak itu juga tewas setelah proyektil bersarang di belakang kepalanya. Peristiwa penembakan atas Aiptu Dwiyatna terjadi di depan Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Rabu (7/8/2013).

Sebelumnya, terjadi pula penembakan terhadap Aipda Fatah Saktiyono. Ia menderita luka setelah ditembak di Jalan Cirendeu Raya, Tangsel, pada Sabtu (27/7) lalu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Diduga penembakan yang menimpa Aiptu Dwiyatna ada kaitannya dengan peristiwa yang menimpa Aipda Fatah Saktiyono.

Kemudian, baru-baru ini penembakan kembali terjadi pada diri Bripka Sukardi. Anggota Provost Ditpolair Mabes Polri ini tewas di tempat kejadian setelah tubuhnya ditembus tiga peluru, pada Selasa (10/9/2013) sekitar pukul 22.00 wib di depan gedung KPK Jakarta.

Dari peristiwa berdarah yang nyaris menelan korban lima jiwa petugas berseragam coklat itu, cukuplah bagi pihak kepolisian untuk mengoreksi diri. Setidak-tidaknya mengevaluasi kenapa belakangan ini pihak kepolisian menjadi sasaran penembakan oleh orang-orang tak dikenal. Pelaku menembakan misterius itu diduga merupakan bagian dari kelompok teroris tertentu yang memang ditumpas polisi selama ini.

Memang sejauh ini, pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap siapa pelaku penembakan. Dari 22 penembakan misterius yang terjadi, hanya satu yang berhasil diungkap polisi, sisanya masih tak terungkap.

Mengungkap pelaku penembakan saja sangat kesulitan bila tidak mau dikatakan tidak bisa, apalagi menangkapnya.

Itu juga mengindikasikan betapa sesungguhnya petugas keamanan negeri ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya.

Tentu saja, ketidakmampuan petugas aparat kepolisian mengungkap aktor penembakan misterius yang menimpa rekan-rekan kesatuannya sangat mengecewakan. Bahkan berimbas pada rasa cemas rakyat Indonesia, sebab petugas keamanan tersebut ternyata tidak mampu menjaga keamanan diri dan kesatuannya sendiri dari serangan penembakan, lantas bagaimana menjaga keamanan dan pertahanan rakyat Indonesia.

Mengungkap dalang penebar teror penembakan misterius tentu tugas yang tidak mudah dilakukan.

Sebagai aparat yang proposional, kepolisian mesti menghindari tindakan ceroboh dalam menyebutkan golongan tertentu untuk dikambinghitamkan dalam peristiwa penembakan yang berulangkali menimpa kesatuannya tersebut.

Ada beberapa faktor yang mesti dipertimbangkan pihak kepolisian dalam upaya mengungkap penembak misterius itu. Gampangnya mengaitkan penembakan polisi tersebut dengan teroris dengan rasionalisasi motif dendam para teroris terhadap polisi. Sebab selama ini petugas kepolisian sudah cukup banyak menembak mati teroris, seperti seorang tersangka kasus terorisme, Nudin alias Bondan. Ia ditembak mati di Jalan Pulau Irian, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (10/6/2013) sekitar pukul 16.00 Wita. Ia terkait jaringan teroris di Poso, Bima, dan Jawa Tengah.

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri juga menembak mati 8 terduga teroris kelompok Abu Roban di sejumlah lokasi saat penyergapan. Karena itulah, memang indikasi pembalasan dari para teroris terutama dari kelompok Abu Roban terhadap pihak kepolisian sangat kuat.

Meskipun begitu, memang dugaan itu perlu dibuktikan. Sehingga profesionalisme kerja petugas kepolisian teruji. Sebab bukan tidak mungkin, ada kasus pribadi atau mudus lain. Apalagi selama ini, petugas kepolisian memang seringkali menilang kendaraan dan tindakan lainnya yang membuat jengkel seseorang. Itu juga berpotensi menimbulkan pembalasan terhadap aparat kepolisian.

Dendam terhadap polisi kiranya harus menjadi bahan renungan di internal pihak kepolisian. Sebab renungan itu akan menyelesaikan minimal setengah dari persoalan yang dihadapi. Tidak hanya pihak kepolisian, presiden RI juga penting bertafakkur, karena bisa jadi teror yang diarahkan terhadap pasukan keamanan itu sejatinya bentuk ujian terhadap pertahanan dan keamanan nasional di bawah kepemimpinan SBY yang notabene berlatarbelakang militer dan mantan Menko Polkam itu.(*)

A

15

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO. 0197 | TAHUN II

Kekeringan dan krisis air bersih bukanlah bencana baru yang dihadapi bangsa ini yang datang tiap musim kemarau.

Musim kemarau tahun ini baru saja tiba, namun gejala kekeringan dan krisis air bersih mulai terlihat di beberapa daerah di tanah air.

K

ekeringan seperti tamu rutin bagi Indonesia. Hampir setiap tahun, bencana kekeringan selalu terjadi di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara yang (seharusnya) kaya akan air. Meskipun tiap tahun tidak selalu sama, namun curah hujan di Indonesia masih tergolong tinggi. Curah hujan rata-rata tahunan Indonesia mencapai 2.779 mm/tahun. Sungguh ironis bila tiap tahun sebagian masyarakat kita selalu dihadapkan pada kesulitan air bersih.

Permasalahan kekeringan dan krisis air bersih adalah masalah klasik yang selalu ada setiap tahunnya.

Meski selalu ada, penanganan yang dilakukan pemerintah hanya bersifat jangka pendek. Dropping air selalu menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan kekeringan. Cara itu memang bisa mengatasi persoalan, namun hanya sesaat.

Kekeringan memang dipengaruhi oleh berbagai penyebab seperti iklim yang menyebabkan musim kemarau panjang serta tekstur tanah dan topografi. Namun bukan berarti manusia tidak ikut berpengaruh dan membuat perubahan. Faktor vegetasi dan dae-

rah tangkapan air, tata kelola air, dan kearifan dalam memanfaatkan air pun menjadi faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan air.

Potensi curah hujan yang tinggi seharusnya menjadi modal berharga dalam ketahanan air dan mencegah bencana kekeringan di Indonesia.

Nyatanya hanya 34% dari total air hujan yang mampu disimpan oleh tanah menjadi air tanah. Sisanya menjadi air limpasan permukaan yang mendatangkan bencana banjir setiap musim penghujan.

Giliran ketika musim kemarau tiba, cadangan air yang tidak seberapa itupun segera habis dan mendatangkan bencana kekeringan.

Berbicara masalah air tidak hanya mengenai ketersediaan semata, menjaga kelestarian air juga merupakan langkah penting. Sebenarnya sejumlah program sudah disusun pemerintah pusat. Hanya, hingga kini program tersebut kurang optimal. Salah satu program di daerah yang mungkin perlu ditiru oleh daerah lain yaitu program satu juta lubang biopori di Kota Jogja, yaitu pembuatan sumur resapan di kampung-kampung sebenarnya merupakan langkah yang bagus untuk menjaga ketersediaan air.

Sayangnya, program itu kurang maksimal, karena baru di Kota Jogja saja dan belum merata.

Tak hanya itu pemerintah pusat juga harus mengendalikan laju pertumbuhan perumahan di sejumlah kabupaten. Jika tidak, tanah yang berfungsi sebagai daerah resapan lambat laun akan berkurang. Dan yang tak kalah pentingnya, penggunaan air secara bijaksana. Bagaimanapun penghematan air adalah cara terbaik untuk menjaga persediaan air. Jangan menghambur-hamburkan air mulai sekarang, karena anak cucu kita masih membutuhkan air di masa depan.

Jelaslah bahwa bencana kekeringan yang rutin menimpa Indonesia setiap tahunnya lebih karena ketidakmampuan kita dalam mengelola air.

Saat musim penghujan kita mengabaikan dalam memanen (menjaga air / menanam air hujan) sehingga kita tidak memiliki tabungan air yang kemudian dapat dimanfaatkan saat musim kemarau tiba.

Perlu dilakukan demistifikasi terhadap kata “kekeringan” karena selama ini dia seolah-olah hadir dan bekerja secara alamiah. Kealamiahan tersebut membentuk tampilan manipulatif seakan-akan dia bekerja sendiri, sehingga pada akhirnya kondisi tersebut membentuk suatu kebenaran yang harus kita yakini dan sepakati.

Sehingga persoalaan “kekeringan” pada akhirnya menjadi persoalan biasa, tidak ada pernah ada usaha-usaha yang bisa menerobos apa yang sebenaranya terjadi di balik “kekeringan”.

Lebih menyeramkan lagi hal tersebut termapankan oleh model-model kerja melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor yang pemegang kekuasaan di depan publik, dengan menyatakaan bahwa “kekeringan” merupakan siklus tahunan yang harus kita jalani secara bersama, karena dia hadir secara alamiah dan kita harus menerima kondisi hari ini secara suka rela. Melalui model-model kerja tersebut aktor-aktor tersebut menciptakan suatu kondisi “kekeringan menjadi status quo dan mengingkari tanggung jawab mereka sebagai pemangku kewajiban.

Persoalan kekeringan yang hadir hari ini tidak hanya muncul dari satu persoalan saja tetapi diakibatkan berbagai macam faktor mulai dari persoalan regulasi atau kebijakan pemerintah, privatisai air yang dilakukan oleh para kapitalisme atau pemodal, alih fungsi lahan dan pembalakan liar hutan-hutan. Hal inilah menciptakan situasi hari ini (kekeringan).

Kekeringan tidak hanya mempengaruhi satu dimensi dalam kehidupan, tetapi mempengaruhi mul-

tiplisitas dalam kehidupan. Maka dalam situasi yang dihadapkan hari ini, seharusnya pemerintah harus lebih bijaksana menangkap persoalan tersebut dengan membuat programprogram yang strategis menyelesaikan bencana kekeringan ini. Jika Pemerintah tidak merespon dengan baik, maka akan memunculkan persoalan baru yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi, mulai dari kesehatan, tingkat pengangguran, krisis pangan dan yang paling mengkhawtirkan akan menimbulkan konflik horizontal bagi masyarakat yang berada pada level bawah untuk berebut air. Kekeringan bukan persoalan sederhana melainkan persoalan struktural yang harus dijawab dengan baik.

Saat ini sepertinya pemerintah pusat hanya menjawab permasalahan tersebut secara sederhana tanpa memikirkan program-program yang strategis dan jangka panjang, dengan hanya menangkap persoalan tersebut di permukaan saja. Hal yang mengkhawatirkan dari hal tersebut, kekeringan jadikan ajang proyek bagi pemerintah untuk mengeluarakan dana-dana, dan yang lebih mengkhawtirkan akan menimbulkan permasalah baru seperti korupsi atau mark up.

Pemerintah pusat mestinya membuat program terpadu atau sustainable development program untuk menyelesaikan bencana kekeringan yang selalu terjadi di daerah-daerah tadah hujan di negeri ini.

Pemerintah seharusnya melakukan penghijuan kembali hutan-hutan yang memiliki peran penting untuk menjaga cadangan air, mencegah terjadinya pembalakan liar, izin-izin pertambangan, izin-izin kepemilikan depot-depot air secara pribadi, dan izin ahli fungsi lahan. Pelaksanaan pemenuhan hak atas air kepada rakyat adalah tanggung jawab Pemerintah sebagai pihak pemangku kewajiban. Jika kita menyakini sebuah negara dibentuk untuk melindungi setiap warga negaranya maka sudah seharusnya negeri ini pun melakukan hal itu.

Benar-benar ironis, kita adalah negari berlimpah hujan tapi kita justru yang paling sering mengalami kekeringan. =

Menakar Kedaulatan Pangan Oleh: Aminuddin Mahasiswa Prodi Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan mengenai tempe mencuat kepermukaan. Bukan kerena rasanya yang nikmat dan merakyat, melainkan kelangkaan dari bahan mentah yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kedelai. Kelangkaan tahu dan tempe yang merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa.

M

ahalnya harga kedelai dan ketergantungan terhadap bahan impor mengakibatkan kelangkaan semakin menguat.

Naiknya harga kedelai memang

tidak lepas dari melemahnya rupiah. Ketergatungan bahan impor kedelai mengakbatkan harga kedeaipun meroket seiring menguatnya dollar. Harga kedelai memang kian liar tak terkendali. Dalam beberapa hari terakhir, harga kedelai menembus Rp8.000 dari biasanya sekitar Rp5.000 per kilogram. Dengan harga bahan baku semahal itu, pengusaha tempe dan tahu terpaksa memilih gulung tikar. Pemogokan produksi tempe sendiri bukanlah persoalan sepele bagi masyarakat kecil. Bukan hanya mengancam keberadaan tempe, melainkan mengancam mata rantai pencaharian kehidupan masyarakat kecil. Bayangkan saja, jika pabrik tempe mogok, sudah barang tentu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya.

Ketidak berdayaan harga kedelai yang terus mengantungkan kepada Negara asing menjadi keperihatinan bagi kita semua. Mengapa tidak? Negara yang disebut agraris dengan luas lahan non produktif masih terhampar, yang hampir semua tanaman bisa tumbuh, malah kekurangan dengan bahan pokok makanan khas asli Indonesia.

Selama persoalan kedelai masih bergantung terhadap bahan impor, selama itu juga kelangkaan tempe akan terus terjadi hingga waktu yang tidak ditentukan. Ironisnya lagi, pemerintah seolah-olah cuek dengan keadaan tersebut. Lebih parahnya lagi, pe-

merintah mengambil langkah instan, yaitu menghapus bea masuk. Langkah instan tersebut adalah langkah jangka pendek yang tidak mempunyai value untuk menyelesaikan persoalan. Hal itu juga tidak menjamin menutupi kelangkaan tersebut.

Ironis, mungkin itulah kata yang tepat untuk mewakili eksistensi tempe sekarang yang memperihatinkan ini. Hanya masalah kedelai saja, kedaulatan Negara seolah-olah tidak berdaya dengan serbuan asing. Permasalahan di atas tersebut mencerminkan ketidakmampuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan negeri ini.

Melihat kondisi negeri ini yang kian “gemuk” dengan permasalahan swasembada pangan, maka semua lapisan masyarakat harus berfikir cerdas dalam mengatasi persoalan tersebut. Yang harus segera diselesaikan dengan tuntas, seharusnya negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan kehidupan bangsa di semua sektor, bukan hanya untuk segolongan tertentu saja. Negara seharusnya memiliki kemandirian di semua sektor, khususnya di bidang pangan. Visi membangun industri pertanian harus di kedepankan untuk mencapai swasembada pangan.

Jangan seperti sekarang ini yang terjadi adalah ketergantungan pada pihak asing, dan lebih mengedepankan sistem kapitalisme-liberalisme

yang tidak menguntungkan kehidupan rakyat.

Tempe dikenal sebagai makanan khas Indonesia sejak berabad-abad lalu. Tempe merupakan makanan asli bangsa ini, begitu banyak penggemar dan penyuka makanan ini, mulai masyarakat Indonesia sendiri, sampai orang luar. Selain itu tempe juga mengandung zat anti bakteri penyebab diare, penurun kolestrol darah, pencegah penyakit jantung, dan lain-lain.

Kini, Indonesia dalam keadaan “darurat” tempe. Sudah bukan saatnya lagi saling melemparkan kesalahan dari kelangkaan tersebut. Tanggung jawab untuk mengatasi mermasalahan itu tidak hanya berada dalam pundak pemerintah. Semua lapisan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama mengatasinya. Salah satu peran masyarakat dalam mensiasati kelangkaan tersebut dengan cara mengurangi budaya konsumtif.

Masyarakat jangan hanya mengkonsumsi saja. Melainkan menyediakan bahan mentah dengan menggerakan bercocok tanam. Masyarakat harus mampu mencari alternatif untuk mengaggulaninya. Kenaikan harga kedelai impor saat ini mampu menjadi momentum dan peluang bagi petani untuk menanam kedelai, sehingga produksi lokal dapat meningkat. Dengan demikian, maka kita semua tidak lagi ada ketergantungan terhadap bahan impor. =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16

OLAHRAGA

KORAN MADURA

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013 NO. 0197 | TAHUN II

KAMIS 12 SEPTEMBER 2013

BRAZIL 3-1 PORTUGAL

Neymar Menginspirasi Kemenangan Brasil BOSTON - Pemain terbaik Brasil Neymar menjadi inspirator kemenangan timnya dengan skor 3-1 atas Portugal dalam laga persahabatan yang berlangsung di Boston, Amerika Serikat pada Rabu (11/9) pagi WIB. Penyerang Barcelona ini mencetak gol indah ke gawang Portugal pada laga tersebut dan ikut menciptakan dua gol lainnya.

Gol Neymar merupakan gol kedua Brasil pada laga itu. Gol ini tergolong indah karena lahir dari sebuah aksi individu yang menawan. Mantan memain Santos tersebut menggiring bola dari jarak 40 meter dan melewati empat bek Portugal di dalam kotak penalti sebelum melepas tembakan kaki kanan mendatar ke pojok kiri bawah gawang Portugal.

Sebenarnya, Portugal unggul terlebih dahulu pada amenit ke-18 melalui gol Raul Meireles memanfaatkan kesalahan bek kanan Maicon yang melakukan back pass (umpan ke belakang) terlalu lemah kepada kiper Julio Cesar, tanpa melihat Meireles lari dari belakang dan menyerobot bola tersebut untuk menaklukkan Cesar. Untung, pada menit ke-24, Brasil sukses menyamakan kedudukan melalui tandukan Thiago Silva memanfaatkan tendangan pojok Neymar dari sayap kanan. Kedudukan 2-1 itu bertahan hingga jeda.

Pada babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan empat menit, Brasil sukses memperlebar jarak menjadi 3-1 melalui gol penyerang Jo. Gol ini lagi-lagi berawal dari umpan Neymar kepada bek kiri Mexwell yang kemudian diteruskannya dengan melepas umpan silang ke mulut gawang. Jo yang berada di kotak penalti tinggal mendorong bola masuk ke gawang Portugal yang dikawal Patricio.

Hingga pluit panjang dibunyikan tidak ada lagi gol tambahan yang dihasilkan oleh kedua tim yang sama-sama disebut Seleccao itu karena memiliki gaya sepakbola yang sama. Portugal disebut-sebut adalah seleccao-nya Eropa.

Kemenangan ini menambah kepercayaan diri Brasil menjelang Piala Dunia 2014 mendang. Pasalnya, anak-anak asuh Luiz Felipe Scolari itu tidak pernah kalah lagi dalam lebih dari 10 laga terakhir. Sempat terseok-seok sejak Scolari kembali ditunjuk sebagai pelatih Brasil, tetapi kembali ke jalur kemenangan menjelang Piala Konfederasi 2013 lalu.

Mereka melumat Prancis di laga persahabatan dan bermain imbang melawan Inggris hanya seminggu sebelum Piala Konfederasi. Kemudian mereka menyapu bersih seluruh pertandingan Piala Konfederasi yang berlangsung 15 sampai 31 Juni 2013 lalu dan menjuarainya setelah mengalahkan Spanyol di final dengan tiga gol tanpa balas. Pekan lalu, mereka juga melumat Australia dengan enam gol tanpa balas dalam laga persahabatan di Brasilia, sebelum akhirnya kemarin pagi Neymar dan kawan-kawan menaklukkan Portugal yang juga pernah dilatih Scolari dengan skor 3-1. (sky sports/aji)

Messi Impikan Juara Dunia PENCETAK GOL V Nunez (18’) Santa Cruz (86’)

Messi (12’ Pen) Aguero (32’) Di Maria (50’) Messi (52’ Pen) Rodriguez (90’)

PEMAIN TERBAIK Lionel Messi (ARG)

Keistimewaan pemain berjuluk La Pulga dalam menemukan peluang setingkat lebih baik dari pada Luis Suarez, sebagai sesama top skorer kualifikasi PD zona Conmebol, dengan torehan 10 gol.

Messi juga menunjukkan beberapa gerakan brilian nan cepat, hal itu dapat dilihat pada gol kedua Argentina yang dicetak Aguero.

BALAP MOBIL F1

Felipe Massa Tinggalkan Ferrari

ASUNCION - Pemain terbaik dunia dalam empat tahun terakhir yang juga kapten Tim Nasional (Timnas) Argentina Lionel Messi ingin mengangkat trofi Piala Dunia tahun depan di Brasil. Keinginan ini diungkapkannya setelah dipastikan mendapat satu tempat di putaran final Piala Dunia 2015. Pada laga terakhir, Lionel Messi dan kawan-kawan menyikat Paraguay 5-2 pada laga di Asuncion, ibukota Paraguay. “Saya bermimpi memenangi Piala Dunia. Kami semua demikian di Argentina. Tapi masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Kami mendapatkan yang kami inginkan, tapi sulit bermain di sini.

Hal terpenting adalah lolos secepat mungkin. Kami ingin terus melanjutkan catatan ini dan kami ingin terus menang,” kata Messi seusai laga melawan Paraguay.

Tim Tango Argentina terakhir kali merengkuh trofi Piala Dunia pada 1986. Saat itu Albiceleste dipimpin legenda hidup dan menjadi kapten saat itu, Diego Armando Maradona. Saat ini Argentina dipimpin Messi yang disebut-sebut sebagai titisan Maradona.

Sementara itu laga melawan Paraguay sebenarnya tidak terlalu penting lagi bagi Argentina. Tetapi demi gengsi, mereka bermain

sungguh-sungguh. Pasalnya, Argentina tidak pernah meraih kemenangan di kandang Paraguay dalam kualifikasi Piala Dunia sejak 1997.

Namun, sejarah tersebut akhirnya terhenti, setelah Argentina sukses merengguk kemenangan meyakinkan dengan skor 5-2 di Estadio Defensores del Chaco, Asunción, rabu pagi (11/9) WIB. Argentina tampil lebih dominan di awal pertandingan, bahkan mereka mampu memecah kebuntuan di menit ke-11. Berawal dari serangan balik cepat, Sergio Aguero mendapat bola matang dari Angel Di Maria, hal itu kiper Paraguay memaksa menjatuhkan striker Manchester City tersebut di kotak penalti. Lionel Messi yang menjadi algojo sukses mengubah kedudukan menjadi 1-0.

Tetapi, Paraguay tidak menyerah begitu saja, hanya dalam tempo lima menit, tuan rumah kembali memaksa kedudukan kembali imbang. Sontekan lemah Ariel Nunez di kotak penalti gagal dibendung oleh Sergio Romero, dan membuat suporter tuan rumah bersorak gembira.

Serangan Argentina yang dimotori oleh Messi, Aguero, Rodrigo Palacio dan Di Maria terus

ANDORRA 0-2 BELANDA

ITALIA 2-1 REPUBLIK CEKO

Italia Lolos ke Piala Dunia Setelah Kalahkan Ceko

AKU PERGI. Felipe Massa memutuskan untuk meninggalkan timnya Ferrari, namun masih akan tetap membalap di musim depan ROMA - Felipe Massa mengumumkan melalui Twitter pada Selasa (Rabu WIB), bahwa dirinya tidak lagi membela Ferrari pada tahun depan. BBC belakangan mengklaim bahwa Kimi Raikkonen akan menggantikannya dan kembali ke tim yang ia tinggalkan pada 2009.

“Dari 2014, saya tidak lagi mengendarai Ferrari,” kata pria Brazil Massa pada akun Twitter resminya @Felipe1Massa.

“Saya ingin berterima kasih kepada tim untuk semua kemenangan dan momen-momen hebat yang dialami bersamasama.” “Terima kasih juga untuk istri saya dan seluruh keluarga saya, untuk para penggemar dan semua sponsor saya. Dari Anda semua, saya selalu mendapat dukungan hebat.” “Mulai sekarang saya ingin berusaha sekeras mungkin dengan Ferrari untuk tujuh balapan tersisa.” Pembicaraan di paddock telah memanas selama beberapa pekan mengenai siapa yang akan menjadi pebalap kedua Ferrari pada tahun depan untuk mendampingi juara dunia dua kali Fernando Alonso.

BBC mengklaim bahwa telah terjadi kesepakatan pada Senin, di mana Raikkonen akan kembali ke tim di mana ia memenangi satu-satunya gelar dunianya.

Kesuksesannya pada 2007 menjadi terakhir kalinya Ferrari memenangi gelar dunia, setelah dua pebalap Inggris Jenson Button, di Brawn, dan Lewis Hamilton, di McLaren memenangi kejuaraan sebelum pebalap Red Bull Sebastian Vettel memulai dominasinya selama tiga tahun. (ant/dar)

ROMA - Juara Piala Dunia empat kali Italia mengamankan satu tempat di putaran final 2014 di Brazil setelah bangkit dari tertinggal satu gol untuk menang 2-1 atas Republik Ceko sekaligus menjuarai Grup B pada Selasa (Rabu WIB).

Tandukan Giorgio Chiellini dan eksekusi penalti Mario Balotelli pada awal babak kedua membatalkan gol pembuka yang dibukukan Libor Kozak pada menit ke-19 untuk tim tamu, dan membuat Italia mengoleksi 20 angka, unggul tujuh angka dari tim peringkat kedua Bulgaria dengan dua pertandingan yang belum dimainkan.

Gol kemenangan yang dibukukan Balotelli pada menit ke-54 menutup malam yang khas bagi sang penyerang, yang gagal memanfaatkan tiga peluang mudah pada babak pertama dan beruntung hanya dihukum kartu kuning atas pelanggarannya terhadap

INI BOLAKU Bek Ceko Marek Suchy berebut bola dengan Penyerang Italia Mario Balotelli (kanan) pada laga kualifikasi PD 2014 antara Italia vs Ceko di Juventus Stadium, Turin, Italia (10/9)

mendominasi permainan. Setelah beberapa peluang, Albiceleste akhirnya kembali unggul di menit ke34, sodoran umpan Messi berhasil dimaksimalkan oleh Aguero untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1.

Pada babak kedua, Argentina semakin menjadi-jadi, hanya dalam tempo delapan menit setelah pertandingan kembali dimulai, tim tamu mampu menambah dua gol ke gawang Paraguay.

Gol pertama di babak kedua dicetak oleh pemain Real Madrid Angel Di Maria yang menaklukkan Fernandez dengan tembakan mendatarnya di menit ke-50. Gol kedua dicetak tiga menit berselang melalui eksekusi Messi dari titik putih.

Hadiah penalti yang mengubah skor menjadi 4-1 tersebut didapat setelah Messi dijatuhkan di kotak terlarang.

Seusai dua gol cepat tersebut, kedua tim tetap mempertahankan tempo cepat permainan. Namun, gol berikutnya baru terjadi di menit-menit akhir.

Paraguay mencetak gol hiburan melalui Roque Santa Cruz yang mendapatkan umpan dari Samudio di menit ke-86. Namun, tim tuan rumah dipaksa kembali memungut bola dari gawangnya, setelah pemain pengganti, Maxi Rodriguez, mencetak gol di menit ke-90 untuk memastikan Argentina menang dengan keunggulan tiga gol, yaitu dengan skor 5-2. (goal.com/aji)

Tomas Sivok.

Pasukan Ceko yang dilatih Michal Bilek tidak beruntung karena tidak mampu mendapatkan setidaknya satu angka saat melawan tim asuhan Cesare Prandelli, ketika malam mereka berakhir pahit saat Daniel Kolar diusir keluar lapangan akibat pelanggarannya terhadap Balotelli pada menit terakhir pertandingan.

Hasil ini membuat Ceko tetap hanya mengumpulkan sembilan angka dan berada di ambang eliminasi. Mereka telah terpeleset ke peringkat keempat di bawah Denmark yang menang 1-0 atas Armenia dan mengoleksi 12 angka untuk unggul satu angka atas Bulgaria yang mengalahkan Malta 2-1.

Ceko harus memenangi dua pertandingan terakhir mereka, yakni saat bertandang ke Malta dan Bulgaria bulan depan untuk menjaga peluang lolos ke fase play off. (ant/dar)

Dua Gol Van Persie Loloskan Belanda

BINTANG. Penyerang Belanda Robin Van Persie merayakan golnya bersama rekannya Sneijder.

PARIS - Penyerang Robin van Persie mencetak dua gol saat Belanda lolos ke putaran final Piala Dunia 2014 Brazil melalui kemenangan 2-0 atas Andorra di Grup D pada Selasa (Rabu WIB).

Van Persie melepaskan tembakan mengejutkan dari luar kotak penalti pada menit ke-49 untuk membuka keunggulan Belanda - tim pertama dari Eropa yang mengamankan tempat di putaran final tahun depan - dan empat menit kemudian ia mencetak gol dengan memanfaatkan blunder pertahanan Andorra.

Kemenangan di Andorra-la-Velle melawan tuan rumah yang bermain bertahan membawa Belanda mengoleksi 22 angka dan tidak dapat dikejar lagi oleh para rivalnya di grup setelah Rumania kalah 0-2 di kandang sendiri dari Turki.

Ini merupakan kesepuluh kalinya Belanda lolos ke putaran final Piala Dunia. Mereka menjadi runner up pada 1974, 1978, dan di turnamen terakhir di Afrika Selatan pada 2010. (ant/dar)