e Paper Koran Madura 12 November 2014

RABU

1

KORAN MADURA

12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

RABU 12 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0483 | TAHUN III www.koranmadura.com

Sebaiknya Kita Keluar dari

KELOMPOK G20 JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku lebih senang bila Indonesia keluar dari Kelompok G20. Keberadaan Indonesia dalam kelompok tersebut dipandang tidak memiliki manfaat signifikan buat Indonesai. Bahkan menurutnya, hanya membuat Indonesia kehilangan pendapatan 14 persen dari total impor tuna yang mencapai 700 juta dollar AS per tahun.

Ia mengemukakan bahwa aturan yang merugikan antara lain adalah beban impor tarif beragam komoditas ekspor Indonesia seperti tuna dan udang, padahal portofolio RI untuk komoditas tersebut bisa mencapai ratusan juta dolar AS. Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan, Indonesia di G20 bukanlah negara yang berperan besar dalam pengambil keputusan dalam perhimpunan negara-negara di tingkat global tersebut.

“Kita di G20 juga tidak bisa ambil keputusan. Kita bukan G-8, kita hanya penggembira,” ucapnya.

Ia juga tidak yakin bahwa dari sekitar 1.200 kapal eks-asing yang memiliki izin beroperasi di kawasan perairan Indonesia, tidak semuanya melaporkan atau mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hanya di Indonesia masih ada kapal asing yang diperbolehkan

untuk menangkap di kawasan perairan yang sebenarnya milik Republik Indonesia.

“Hanya di kita masih boleh kapal asing boleh tangkap,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurut Susi, di dunia internasional saat ini Indonesia merupakan satusatunya negara tujuan penangkapan ikan karena negara lain di tingkat global tidak ada lagi yang membolehkan kapal asing menangkap di kawasan perairan mereka.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan, Australia pada tahun 2009 telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup sebanyak 70 persen “coral barrier reef”.

Hal itu, ujar dia, merupakan hal yang penting antara lain untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan sehingga stok ikan nasional secara lestari untuk masa mendatang.

“Kita ingin menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri,” kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Menurut Susi, dirinya telah meminta kepada Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP untuk menyurati sejumlah instansi untuk meminta keluar dari G-20 untuk sektor perikanan, ternyata aturannya merugikan Indonesia. =ANT/RAZI

KPK Periksa ri Mantan Mente an an ut eh K Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

KORUPSI SIMULATOR SIM

KPK Tahan Brigjen Didik Purnomo JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Wakakorlanta) Maber Polri, Brigjen Polisi Didik Purnomo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator kemudi uji klinis Surat Izin Mengemudi (SIM) Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) Korlantas Polri tahun 2011 lalu. Bawahan terpidana kasus sama, Djoko Susilo, itu merasakan penjara setelah dua tahun lebih menyandang status tersangka.

ant/r. rekotomo

SIDANG RINA IRIANI. Petugas membawa mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri, Kabupaten Karanganyar, untuk dirujuk ke rumah sakit setelah kondisi kesehatannya terganggu saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (11/11). Rina Iriani sempat pingsan setelah majelis hakim memerintahkan penahanan dirinya karena dikhawatirkan mempengaruhi saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

BUBARKAN FPI

Mendagri Siap Proses Surat Ahok SEMARANG- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap memproses surat rekomendasi dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai melawan konstitusi.

“Setiap usulan dari daerah tetap kami pelajari dan kami telaah,” kata Tjahjo di Semarang, Jateng, Selasa.

Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, saat menjawab pertanyaan wartawan apakah akan memroses surat rekomendasi pembubaran FPI di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, Tjahjo mengaku belum menerima dan membaca surat rekomendasi tersebut.

“(Saya) belum baca, dia (Ahok) mengajukan dulu ke Menteri Hukum dan HAM, ya sudah kita tunggu saja dulu. Katanya sudah masuk Kemendagri tapi sampai kemarin malam, saya cek belum ada,” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan

daerah.

Seperti diwartakan, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri agar membubarkan Ormas Front Pembela Islam.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan melawan konstitusi.

“Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja,” tukas Ahok. =ANT/WISNU

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP membenarkan penahanan Didik. Didik ditahan rumah tahanan kelas I Cipinang, Cabang KPK untuk 20 hari pertama.

Dia bakal menyusul Djoko Susilo dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, dalam menjalani persidangan. “Demi kepentingan penyidikan,” terang Johan saat dikonfirmasi, Selasa (11/11).

Mengenakan kemeja batik warna cokelat, Didik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 tahun lalu itu tampak tenang saat digiring dari Gedung KPK menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK. Saat keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 15.28 WIB, Didik sudah mengenakan rompi warna oranye bertuliskan “Tahanan KPK”. Didik bungkam saat ditanya seputar kasusnya.

Ia konsisten untuk tutup mulut yang selama ini dilakukan ketika datang ke KPK. Ia langsung bergegas masuk ke dalam mobil tahanan KPK yang telah menunggu di lobby.

Tim penasehat Didik Purnomo, Joelbaner Toendan mengaku keberatan dengan ditahannya Didik Purnomo.

Pasalnya, saat menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, kliennya telah ditahan polisi selama 90 hari. Terhitung tiga kali Didik menjalani tiga masa perpanjangan penahanan yakni 20 hari, 40 hari, dan 30 hari.

“Saat kasus tersebut dilanjutkan, KPK malah menahannya dengan menggunakan Pasal 29 KUHP, karena ancaman hukuman diatas 9 tahun,” jelasnya.

Joelbaner mengaku kecewa dengan keputusan KPK menahan kliennya. Dia justru mempertanyakan kenapa kliennya tidak ditahan waktu masih dalam proses di Kabareskrim Polri. Selain itu, kliennya juga kooperatif dan selalu hadir ketika diperiksa. “Kami keberatan juga karena baru dapat surat penahanan jam 11.00 WIB, tapi

sudah ada berita running text di Metro TV bahwa Didik akan ditahan KPK,” paparnya.

Seperti diketahui, Didik adalah tersangka keempat dalam kasus pengadaan simulator di Korlantas Polri. Dia ditetapkan menjadi tersangka sejak Agustus 2012 lalu. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Sukotjo S Bambang, mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan Budi Susanto sebagai tersangka.

Kami keberatan juga karena baru dapat surat penahanan jam 11.00 WIB, tapi sudah ada berita running text di Metro TV bahwa Didik akan ditahan KPK

Joelbaner Toendan Tim penasehat Didik Purnomo

Didik bersama Budi Susanto dan Suktojo S Bambang disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Djoko Susilo saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair 1 tahun kurungan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Sedangkan Budi Susanto divonis 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta ditambah pidana uang pengganti sebesar Rp17,13 miliar =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

33

ant/vitalis yogi trisna

MANTAN MENHUT DIPERIKSA KPK. Mantan Menteri Kehutanan periode 2001-2004 Muhammad Prakosa menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/11).

Muhammad Prakosa menjadi saksi untuk kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dengan tersangka Kwee Cahyadi Kumala.

KPK Usut Dugaan Pelanggaran di Kemenhut JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan pelanggaran administratif di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait rekomendasi alih fungsi lahan dan tukarmenukar lahan.

Hal itu terungkap dari pernyataan beberapa saksi diperiksa dalam perkara suap rekomendasi alih fungsi lahan di Provinsi Riau dan kasus sogok rekomendasi tukar-menukar lahan hutan lindung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu diakui oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap perizinan diajukan oleh PT Bukit Jonggol Asri di lahan hutan lindung Kabupaten Bogor di gedung KPK Jakarta, Selasa (11/11).

Hadi enggan menjelaskan soal pengajuan izin dari PT BJA melalui Bupati non-aktif Bogor Rahmat Yasin kepada Kementerian Kehu-

tanan. Demikianpun permohonan diajukan oleh Gubernur non-aktif Riau Annas Maamun. Tetapi, dia mengatakan belum ada persetujuan soal permohonan itu. “Tidak ada,” ujar Hadi sembari masuk ke dalam mobil Toyota Camry hitam bernomor polisi B 1876 RFT. Pada hari yang sama mantan Menhut, Muhammad Prakosa juga menjalani pemeriksaan singkat sebagai saksi dalam perkara kasus suap rekomendasi tukar menukar lahan hutan lindung di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku dicecar seputar status lahan dimohonkan PT Bukit

Jonggol Asri yang kini menjadi perkara.

“Pertanyaannya sama, yaitu tentang pengetahuan saya pada saat menjabat sebagai menteri kehutanan terkait dengan status hutan di Bogor tersebut yang menjadi objek perkara ini,” katanya.

Mantan Ketua Badan Kehormatan DPR itu awalnya enggan mengungkap ketika didesak menjelaskan status lahan dimaksud.

Namun akhirnya, dia mau membeberkan saat terus dicecar awak media. “Ini tidak ditanyakan dan juga tidak saya sampaikan dalam pemeriksaan. Tetapi, kalau yang seingat saya hutan produksi,” ujarnya.

Prakosa mengaku tidak ingat apakah pernah menerima permohonan rekomendasi tukar menukar lahan hutan. Pengajuan izin lahan seluas 30 ribu hektar oleh PT BJA di kawasan itu kepada Kemenhut dilakukan pada 1993.

Kemudian disetujui pada era Prakosa. Padahal, kawasan itu mes-

tinya hutan lindung dan menjadi daerah penyangga bagi Bogor dan Jakarta.

Sementara itu, menurut keterangan Direktur Jenderal Planologi Kemenhut, Bambang Soepijanto, banyak persyaratan izin alih fungsi lahan diajukan oleh Gubernur non-aktif Riau Annas Maamun dan Bupati non-aktif Bogor Rahmat Yasin tidak lengkap. Alhasil, sampai saat ini belum satu pun permohonan dua kepala daerah itu diloloskan oleh Kemenhut, meski Menhut 2009-2014 Zulkifli Hasan sudah membacanya.

Bambang menyatakan, izin alih fungsi lahan diajukan Annas dan Yasin terkait soal tata ruang dan tukar-menukar. Karena itu penerbitan izin harus seizin menteri. Tapi sampai saat ini belum disetujui lantaran masih ada persyaratan belum dipenuhi. “Itu belum, kan harusnya ada syarat lokasi pengganti dan lokasi yang dimohon, ada syarat rekomendasi gubernur, baru dibawa ke kementerian, begitu seharusnya,” kata

Bambang.

Bambang melanjutkan, sampai saat ini permohonan kedua kepala daerah itu sama sekali belum disetujui. Sebab menurut dia, selepas pengajuan pertama kali maka ada tahapan lanjutan mesti dilewati.

“Belum ada approval (persetujuan). Kalau rekomendasi dari bupati sudah, tapi seharusnya ada banyak rekomendasi yang diajukan dan itu tidak ada yang lainnya. Setelah ada rekomendasi ada tim terpadu lagi yang meneliti dan itu belum ada,” ujar Bambang.

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, hanya penyidik yang bisa merangkai kesaksian para saksi buat dijadikan sebagai sebuah runtutan kejadian perkara. Meski begitu, dia mengaku proses penyidikan kasus ini masih berlangsung dan belum berakhir.

Sebab, dari data lembaga penegak hukum itu memang tercatat ada beberapa kasus dugaan korupsi terkait soal perizinan lahan.

Hal ini paling tidak membuka pengetahuan betapa mudahnya perizinan diperjualbelikan dan dipermainkan, sementara rakyat kesulitan mendapat persetujuan buat menggarap lahan. “Kasus ini masih dikembangkan dan belum berhenti,” tulis Johan melalui pesan singkat. =GAM/AJI/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

KONTROVERSI IMPOR GARAM

Menteri Susi Labrak Mendag JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan adanya pengertian dari Kementerian Perdagangan agar tidak lagi membuka keran impor garam untuk memberdayakan produksi garam dalam negeri.

“Dalam Rakor (Rapat Koordinasi di Kantor Presiden) telah saya sampaikan kepada pak Rahmat Gobel (Menteri Perdagangan),” kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Menurut Susi, pihak KKP telah menghabiskan dana hingga miliaran rupiah per tahun untuk berbagai program guna menyejahterakan petambak garam di berbagai dae-

rah.

Namun, ujar dia, program pemberdayaan itu terasa sia-sia bila instansi yang mengizinkan impor seperti Kemendag membuka masuknya aliran komoditas garam dari luar negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan adalah hal yang aneh bila ada satu kementerian yang memberdayakan produksi petambak garam dalam negeri, tapi kementerian lain malah melakukan langkah yang bertentangan.

“Akhirnya di sinilah ada pengertian,” kata Susi yang dalam sejumlah kesempatan mengaku enggan dipanggil dengan sebutan Ibu Menteri.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah untuk bisa menyerap produksi garam nasional ketimbang harus terus bergantung pada impor. ”Kami harap pemerintah melalui PT Garam bisa menyerap produksi garam nasional karena jika dilihat dari kualitas dan kuanti-

tas, seharusnya sudah cukup untuk penuhi kebutuhan konsumsi dan produksi dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut Abdul, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton pada 2013. Pencapaian tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan garam di tahun yang sama sebesar 3,5 juta ton.

Sayangnya, di tengah produksi garam yang dirasa sudah cukup itu, pemerintah masih saja terus mengimpor garam dari Australia, Selandia Baru, Jerman dan Denmark.

Banjirnya impor garam, menurut Abdul, disebabkan oleh tumpang tindihnya kebijakan di tiga kementerian yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. ”KKP itu harusnya hanya bertanggung jawab untuk peningkatan produksi dan kualitas garam nasional. Kemenperin bertugas mendata dan merekomendasi besaran impor garam. Sementara Kemendag menerbitkan izin impor dan menetapkan kuotanya. Tapi tidak ada integrasi sehingga impornya jadi banyak,” ujarnya.

Akibat persaingan dengan garam impor yang diperkirakan menyumbang 60 persen garam di pasaran, para petani juga mengaku kesulitan menjual garam hasil produksi mereka karena harga jualnya begitu rendah.

Padahal kualitasnya tidak kalah dengan garam impor. =ANT/RAZI

ant/wahyu putro a

PUTUSAN UU KEUANGAN NEGARA. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (tengah) dan Ahmad Fadlil Sumadi (kanan) memimpin sidang pleno pembacaan putusan perkara tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (11/11). Majelis Hakim MK menolak putusan untuk keseluruhan karena menteri keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang keuangan serta sebagai Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya tidak mencairkan anggaran merupakan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dijalankan pemerintah.

HASYIM MUZADI:

Kolom Agama KTP Harus Diisi JAKARTA- Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kolom agama dalam kartu tanda penduduk harus diisi sesuai agama yang dipeluk warga negara.

“Kolom agama harus diisi sebagaimana mestinya agama yang dianut warga negara, dan sama sekali tidak boleh dikosongkan,” katanya di Jakarta, Selasa.

Hasyim menegaskan, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila tidak mempunyai hak apalagi kewajiban untuk mereduksi identitas agama dan umat beragama.

Kewajiban negara Pancasila, kata dia, justru membimbing dan mengintensifkan pelaksanaan agama oleh umat beragama yang benar dan “rahmatan lil alamin” (membawa kebaikan bagi seluruh alam) agar mendukung NKRI, kemajuan, dan keadilan negara.

“Kalau alasan mengosongi kolom agama adalah HAM, tidak tepat juga. Justru identitas tersebut adalah HAM-nya orang beragama,” kata Hasyim.

Hanya, tambah Hasyim, karena Indonesia negara demokratis, maka apabila ada warga negara yang menginginkan agamanya tidak dicantumkan dalam KTP bisa saja. “Tapi harus atas permintaan resmi yang bersangkutan, bukan dikosongkan oleh negara,” katanya.

Hasyim mengungkapkan bahwa dia sudah mendengar isu pengosongan kolom agama dalam KTP sejak menjadi penasihat Tim Transisi.

“Sudah saya ingatkan bahwa ide ini akan membebani pemerintahan Jokowi-JK sebagai pemerintahan yang terkesan pelan-pelan tidak mempedulikan agama,” kata Hasyim.

Menurut dia, keinginan pengosongan kolom agama dalam KTP berasal dari kelompok yang sepertinya beragama tapi sesungguhnya tidak beragama.

“Pemerintahan Jokowi-JK saya harap hati-hati, karena hal-hal seperti ini sesungguhnya tidak berguna bagi bangsa” ucapnya. =ANT/SIGIT

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 12 NOVEMBER 2014 RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III No. 0483 | TAHUN III

55

ant/reuters/kim kyung-hoon

APEC-CHINA. Para kepala negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berfoto bersama di International Convention Center di Danau Yanqi, Beijing, Tiongkok, Selasa (11/11). Barisan depan (kiri-kanan): Presiden Peru Ollanta Humala, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Filipina Benigno Aquino, Presiden Chili Michelle Bachelet, Presiden Meksiko Enrique Pena-Nieto, dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang.

Barisan belakang (kiri-kanan): Utusan Taiwan untuk KTT APEC Vincent Siew, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Selandia Baru John Key, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien-Loong, Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying, dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Ed Fast.

Perkuat Maritim, Pemerintah Obral Insentif JAKARTA-Presiden Joko Widodo berambisi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Visi ini juga disampaikan di banyak forum, termasuk tingkat dunia. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, pemerintah menggunakan berbagai pendekatan kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah insentif fiskal agar industri galangan kapal nasional berkembang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku sedang menyiapkan pelbagai insentif untuk industri galangan kapal.

Diantaranya, pemotongan Bea Masuk, kemudahan PPN, menyederhanakan proses prosedur PNBPT dan fasilitas PPh melalui tax allowance untuk industri galangan kapal.

“Bisa dipungut, bebas, bisa seperti lainnya. Nanti kita cari cara yang paling bagus sesuai peraturan perundangan,” kata dia di Kementerian Perindustrian, Selasa (12/11).

Dia mengaku tak khawatir dengan rencana pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk industri galangan kapal akan merugikan negara ini. Pasalnya obral insentif tersebut memunculkan potensi kehilangan penerimaan negara.

Yang pasti, jelasnya pemerintah tetap akan melindungi industri galangan dalam negeri, jika berbagai insentif tersebut diberikan seperti jika membebaskan Bea Masuk. “PPN tidak bisa dibebaskan, karena itu malah akan merugikan. Kita sedang cari upaya supaya PPN tidak memberatkan. Silakan di-nol-kan kalau memang tidak ada

industri dalam negeri yang dirugikan,” ujarnya Menurutnya, industri galangan kapal Indonesia mempunyai pasar yang terbuka lebar. Hal ini diyakini akan mendorong masuknya investasi asing di industri tersebut tanpa melihat insentif.

“Insentif ini bukan hanya untuk seluruh BUMN, tapi seluruh industri galangan kapal dalam negeri. Jadi nggak boleh dibedain BUMN atau bukan,” papar Bambang.

Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Soesilo mengatakan, Indonesia memiliki 198 perusahaan pembuat kapal.

Sebanyak 110 perusahaan di antaranya berada di Batam dan berkembang dengan baik. Sisanya, 88 perusahaan terletak di luar Batam dan belum maju.

“Nah yang 110 itu sangat sukses tumbuhnya, perkembangan bagus dan membuka lapangan kerja untuk 120.000 masyarakat di sana. Tentunya perlu kita replikasi, kalau di Batam sukses kenapa

yang lain tidak?” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PALN) Firmansyah Arifin antusias dengan rencana pemerintah memberikan berbagai insentif untuk industri galangan kapal di luar Batam. Pemerintah memiliki empat perusahaan galangan kapal diantaranya, PT PAL Indonesia, PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dan PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS).

“Kalau di Batam itu, suksesnya luar biasa. Kalau disamain, mungkin tidak akan ke Batam juga, walaupun tidak diterapkan seluruhnya,” ujar Firmansyah Arifin di Kementerian Perindustrian, Selasa (12/11).

Dia mengakui, industri galangan kapal di Batam memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan daerah lain. Salah satunya karena Batam masuk wilayah kawasan bebas perdagangan dan lokasi yang strategis. “Yang menyebabkan orang senang ke Batam karena harga di sana lebih murah,” ungkapnya.

Dengan berbagai insentif yang bakal diberikan pemerintah, industri galangan kapal terutama di wilayah Indonesia Timur diyakini bakal makin maju. “Cek saja, jumlah kapal yang melintas Indonesia Timur lebih banyak dibanding Indonesia Barat,” katanya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

SURVEI

Penjualan Eceran Meningkat JAKARTA-Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI) pada September 2014 menunjukkan pertumbuhan penjualan eceran yang kembali meningkat.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2014 sebesar 17,9% (yoy), lebih tinggi dari 8,9% (yoy) pada bulan sebelumnya.

“Hasil survey ini sejalan dengan ekspektasi pada bulan Agustus lalu,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Selasa (11/11).

Dia menjelaskan peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh penjualan riil kelompok barang lainnya dari -16,8% (yoy) menjadi 15,2% (yoy).

“Peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi di seluruh kota yang disurvei, dengan peningkatan tertinggi terjadi di kota Jakarta yaitu sebesar -9,4% (yoy) dari bulan sebelumnya yang terkontraksi -32,1% (yoy),” jelasnya.

Menurutnya, penjualan eceran diperkirakan kembali meningkat pada Oktober 2014 didorong oleh optimisme terhadap perbaikan daya beli masyarakat dan distribusi barang yang lancar. Pertumbuhan tertinggi diperkirakan terdapat pada penjualan riil kelompok peralatan informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut dia mengatakan, survei juga mengindikasikan bahwa ekspektasi terhadap tekanan harga pada 3 bulan mendatang (Desember 2014) diperkirakan meningkat.

Indikasi ini terlihat dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang yang tercatat sebesar 156,5 atau naik 4,5 poin dibandingkan IEH hasil survei pada bulan sebelumnya.

“Meningkatnya ekspektasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kekhawatiran terkait rencana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan harga barang dari distributor.

Di sisi lain, pada 6 bulan mendatang (Maret 2015), IEH diperkirakan turun menjadi 129,6 dari bulan sebelumnya yang sebesar 135,1,” pungkasnya. =GAM

ant/m. rusman

PRODUK DALAM NEGERI DI PERBATASAN. Buruh pelabuhan menyusun barang produksi dalam negeri yang didatangkan dari Sulsel di atas mobil truk di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (10/11). Legislator Kabupaten Nunukan mengharapkan pengusaha setempat lebih mengutamakan mendatangkan produk dalam negeri untuk mengurangi masuknya produk luar negeri dari Malaysia ke daerah itu.

PLN Raup Pendapatan Sebesar Rp 218,7 T JAKARTA-Laporan Keuangan PT PLN (Persero) per 30 September 2014 unaudited menunjukkan bahwa kinerja perusahaan terus tumbuh positif dengan angka yang signifikan.

Pendapatan usaha Perusahaan sebesar Rp 218,7 triliun atau meningkat 18,4% dibandingkan dengan periode yang sama 30 September 2013 yakni Rp.184,7 triliun. “Pendapatan usaha ini memang naik Rp34,0 triliun,” ujar Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, dalam siaran pers, Selasa (11/11) Menurutnya, meningkatnya pendapatan usaha di Triwulan III 2014 ini, terutama disebabkan kenaikan volume penjualan tenaga listrik menjadi sebesar 146,8 Terra Watt hour (TWh) atau naik 6,3% dibanding dengan volume penjualan pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 138,2 TWh. Hal ini juga didukung oleh kenaikan Tarif Tenaga Listrik

(TTL) secara berkala setiap dua bulan untuk golongan pelanggan I-3 (Tbk) dan I-4 sejak bulan Mei 2014 dan kenaikan TTL untuk enam golongan pelanggan lainnya sejak 1 Juli 2014.

Dari sisi total aset Perseroan jelasnya, pada Triwulan III 2014 menjadi sebesar Rp.621,3 triliun, meningkat Rp.25,4 triliun atau 4,3% dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp.595,9 triliun.

Disisi lain, beban usaha pada Triwulan III 2014 tercatat sebesar Rp.178,3 triliun, meningkat 14,9% dibandingkan Triwulan III 2013 sebesar Rp.155,2 triliun. “Meningkatnya beban usaha ini terutama dikarenakan peningkatan konsumsi dan kenaikan harga bahan bakar dan pelumas untuk melayani peningkatan permintaan tenaga listrik pelanggan,” ujarnya.

Dengan demikian laba usaha Perseroan pada Triwulan III 2014 adalah Rp.40,4 triliun, naik sebesar Rp.10,9 triliun atau 37,1% dibanding dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp.29,5 triliun. Prosentase kenaikan beban usaha lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pendapatan usaha, yang menunjukkan adanya upaya efisiensi yang terus dilakukan oleh PLN. Perseroan

terus melakukan pengendalian terhadap beban usaha, khususnya biaya kepegawaian dan pemeliharaan yang merupakan controllable cost bagi Perseroan.

Sementara itu, biaya kepegawaian dan biaya pemeliharaan hingga Triwulan III 2014 mengalami penurunan masing-masing menjadi 99,4% dan 95,9% dibanding dengan periode yang sama tahun 2013, yang menunjukkan adanya efisiensi pada komponen biaya tersebut masing-masing sebesar Rp0,05 triliun dan 0,54 triliun. Biaya per jumlah pegawai pada biaya kepegawaian dan biaya pemeliharaan mengalami penurunan yaitu masing-masing menjadi sebesar Rp187,3 juta dan Rp264,8 juta per pegawai, dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama tahun 2013 masing-masing sebesar Rp188,5 juta dan Rp276,5 juta per pegawai.

Laba bersih Perseroan meningkat menjadi Rp.15,3 triliun, atau naik sebesar Rp.36,7 triliun dibanding dengan periode yang sama tahun 2013 dimana Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.21,4 triliun. Di samping karena peningkatan penjualan dan efisiensi biaya, kenaikan laba bersih tersebut juga disebabkan adanya laba selisih kurs sebesar Rp.2,4 triliun. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

olom agama di KTP terus menjadi polemik berkepanjangan. Terlepas dari pro dan kontra itu, sejatinya mereka memiliki kesamaan, yaitu wajah agama masing-masing terakomodir dalam KTP. Hanya saja tidak semua agama bisa tercantum di KTP, karena UU No 1 PNPS 1965 tentang Penodaan Agama secara eksplisit menyebutkan enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, sehingga selain kelimanya dipastikan tidak bisa dicantumkan di KTP. Tidak hanya itu, UU/1/1974 tentang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan/23/2006 yang diubah jadi UU/24/2014 juga menjadi kendala penulisan simbol agama dan kepercayaan selain lima agama tersebut. Jadi, sebenarnya letak permasalahannya pada ketiga UU tersebut, sehingga Kemendagri berupaya melakukan pengkajian kembali terhadap tiga UU itu, agar nantinya agama dan kepercayaan lain pun bisa tercantum di KTP. Sebenarnya bukan UU-nya yang harus disesuaikan dengan adanya permasalahan tuntutan pemeluk agama dan kepercayaan lain yang selama ini tidak terakomodir di KTP karena terganjal aturan yang ada.

Bila UU mengalami penyesuaian dengan permasalahan yang muncul, maka di Indonesia akan bertumbuhan macam-macam agama dan kepercayaan secara subur tak terkendali. Ini menjadi ancaman serius bagi keharmonisan hidup di negeri ini, karena antar pemeluk agama dan keyakinan akan semakin rawan terprovokasi. Konflik berbau agama dan keyakinan akan semakin subur.

Sesungguhnya yang diperlukan pemerintah saat ini adalah ketegasan menyelenggarakan semangat UU yang telah ada. Itu juga untuk mengurangi kerawanan konflik berbau SARA. Ada enam agama yang diakui saja dengan sempalan kepercayaan lainnya, pemerintah tak mampu mengantisifasi letusan konflik, apalagi jika sempalan kepercayaan dan agama dibiarkan tumbuh subur tak terkendali karena dilegalisasi oleh perubahan UU, maka pemerintah hakikatnya sama saja dengan menyuburkan bibit konflik di negeri. (*)

Opini

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483| TAHUN III

77

PPP, Islah atau Pecah?

Salam Songkem

Wajah Agama

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

Dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus meruncing dan berkelanjutan.

Kedua kubu yang berebut tampuk kekuasaan Partai Kakbah itu adalah kubu Suryadharma Ali (SDA) dan Romahurmuzy (Romi).

Awalnya kubu Romi menyelenggarakan Muktamar pada 1518 Oktober 2014 di Surabaya. Selanjutnya kubu SDA juga menyelenggarakan Muktamar pada 30 Oktober- 2 November 2014 di Jakarta.

S

DA mengklaim muktamarnya sah dan hal ini dikuatkan oleh pernyataan juru bicara Mbah Moein selaku Ketua Mahkamah Syariah. Muktamar SDA menolak Muktamar Romi dan memilih Djan Fariz sebagai ketua umum baru.

Konflik PPP sudah terjadi sejak menentukan koalisi jelang Pilpres 2014. Konflik memuncak dalam pemilihan pimpinan DPR, MPR, alat kelengkapan DPR, serta pengisian kabinet pemerintah baru. Kedua faksi sempat bersepakat bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat pemilihan pimpinan MPR namun kalah. Dinamika memanas kembali dan puncaknya kini terjadi kepemimpinan ganda. Kondisi ini mengantarkan PPP berada di ujung tanduk perpecahan.

Perjuangan Panjang PPP yang berdiri sejak 5 Januari 1973 merupakan partai tua kaya pengalaman politik di Indonesia. Tekanan orde baru mampu dilewati dengan baik.

Memasuki orde reformasi, PPP mengalami degradasi eksistensi.

Jumlah kursi yang didapatkan mengalami penurunan drastis.

PPP pada Pemilu 1999 mendapatkan 58 kursi (peringkat 3), Pemilu 2004 mendapat 58 kursi (peringkat 4), Pemilu 2009 mendapat 38 kursi (peringkat 6), dan Pemilu 2014 mendapat 39 kursi (peringkat 8), Capaian perjuangan PPP tidak bisa dikatakan gagal. Hal ini mengingat kerasnya persaingan kontestasi demokrasi multi partai sejak bergulirnya era reformasi. PPP pernah menempatkan kadernya yaitu Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Setelah itu PPP juga sukses menjadi bagian pemerintahan Presiden SBY selama dua periode.

Survivalitas PPP sejauh ini terbukti baik. Sayangnya kini diuji oleh konflik internal yang mengkhawatirkan. PPP menjadi korban kanibalisme bipolarisasi politik yang menyebabkan praktik tarik ulur dukungan.

Konstelasi tarik ulur dukungan koalisi acap mengarah pada praktik kanibalisme politik.

Kanibalisme politik adalah praktik saling memangsa di antara aktor-aktor politik dalam perebutan sumber daya ekonomipolitik, untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau pertarungan merebut kekuasaan (Alhumami, 2014).

Perilaku ini mencerminkan mentalitas primitif, sebagaimana doktrin kuno Herbert Marcuse, yaitu homo homini lupus (man is a wolf to man) manusia adalah serigala pemangsa manusia lain. Kanibalisme politik dalam konteks koalisi terjadi antar politisi dalam satu parpol atau antar parpol. Saling jegal dan saling hantam berpotensi terjadi jika kesepakatan tidak tercapai.

Fenomena kekinian menunjukkan pembagian kekuasaan tidak hanya di eksekutif atau koalisi pemerintahan, tetapi juga berada di kubu oposisi.

Dinamika pemilihan pimpinan DPR dan MPR beberapa waktu lalu membuktikannya. KMP selaku oposisi faktanya adalah mayoritas di parlemen sehing-

ga mampu menguasai pimpinan dan diprediksi hingga alat kelengkapan. Kondisi ini menjadi iming-iming yang semakin memperuncing konflik internal yang terjadi di PPP. Resolusi Konflik Konflik parpol yang berujung perpecahan sering menyebabkan terjadinya pendirian parpol baru yang identik dengan label perjuangan. Misalnya saya pecahnya PDI memunculkan PDI Perjuangan (PDIP), PPP sendiri sebelumnya pernah pecah dan memunculkan Partai Bintang Reformasi (PBR), faksi Partai Golkar telah melahirkan Partai Hanura dan Partai Nasdem, konflik PKB melahirkan PKBI, dan lainnya. Potensi perpecahan PPP dan terbentuknya PPP Perjuangan atau partai baru cukup tinggi. Satu-satunya jalan adalah resolusi konflik berbasis islah politik.

Mahkamah PPP yang diketuai KH. Maimun Zubair telah memutuskan bahwa Muktamar VIII yang sah adalah yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar VII pada 2011 di Bandung. Artinya Muktamar harus ditandatangai SDA selaku Ketum dan Romi selaku Sekjen. Faktanya hingga kini kedua pihak tidak ada yang mau mengalah.

Kubu SDA dan Romi penting mengubur egoisme kelompok masing-masing. Masa depan PPP benar-benar di ujung tanduk dan membutuhkan penyelamatan bersama. Mahkamah PPP dapat kembali memediasi islah politik dari kedua kubu. Jika ti-

tik temu tetap tidak tercapai, langkah darurat dapat ditegakkan misalnya Mahkamah PPP mengambil alih kepemimpinan eksekutif hingga penyelenggaraan Muktamar VIII yang sah.

Pihak eksternal mesti menjaga sikap menghormati PPP agar secara independen menyelesaikan sendiri urusan dapurnya. Tarik ulur dukungan koalisi penting dijalani secara ksatria dan menghindari intervensi politik parpol lain. Parpol atau politisi sebaiknya menahan diri ikut campur atau berkomentar demi menjaga netralitas.

Langkah Menkumham baru, Yasonna H Laoly yang notabene dari KIH sangat disayangkan.

Yaitu mengeluarkan Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH07.AH.11.01 Tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang mengakui kepengurusan Kubu Romi. Kecenderungan politik dapat dimaknai publik lebih kentara dibandingkan langkah kepastian hukumnya. Banyak pihak mengemukakan bahwa langkah ini menyalahi UU Parpol, dimana konflik internal parpol mestinya diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai. Presiden Jokowi penting turun menunda SK menkumham ini hingga ada keputusan final Mahkamah PPP. PPP adalah aset bangsa yang masih diharapkan perannya dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Partai Islam ini penting membuktikan kearifan Islam yang cinta damai. Konflik internal yang berkepanjangan dapat menjadi bom waktu bagi perpecahan PPP=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

8

Jaringan Narkoba Internasional Divonis 18 Tahun Penjara DEMAM BERDARAH

Denda Sebesar Rp 1 Miliar dengan Subsider 3 Bulan Kurungan SURABAYA - Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Botholomiw Felix Egbo alias Felix (32), warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria, yang terlibat kasus jaringan Narkoba Internasional.

Selasa (11/11).

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ketua Majelis hakim, I Dewa Gede Ngurah Adnyana selain menjatuhkan vonis penjara juga menyertakan denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Hakim sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lujeng Andayani, bahwa terdakwa melanggar pasal 113 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider tiga bulan,� ujar hakim I Dewa Gede Ngurah Adnyana.

Sekadar diketahui, dalam dakwaan JPU disebutkan, bahwa penangkapan warga Nigeria yang merupakan anggota jaringan narkoba internasional ini berawal dari penangkapan Cholifah (berkas terpisah) pada Rabu

agus setyawan/koran madura

JALANI SIDANG. Botholomiw Felix Egbo alias Felix (32), Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria, yang terlibat kasus jaringan Narkoba Internasional. Menjalani sidang dengan agenda mendengarkan vonis majelis hakim di PN Surabaya.

Selasa (11/11).

(14/05/2014) dini hari, usai turun dari pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 327 dari Kuala Lumpur.

Saat digeledah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, petugas menemukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu (SS) seberat 1,705 kg yang disimpan dalam dua puluh bungkus yang kemudian dimasukkan dalam lima tas tangan. Selanjutnya, tas tangan

itu dimasukkan kedalam travel bag.

Dalam pemeriksaan, Cholifah mengaku hanya disuruh mengambil di Kuala Lumpur, Malaysia, setelah berangkat dari Jakarta. Kemudian dari Kuala Lumpur lanjut penerbangan ke Surabaya untuk membawa ke Jakarta dengan kereta api.

Saat pengembangan penyelidikan, Cholifah diantar ke Jakarta naik kereta api oleh

petugas untuk menangkap penyuruhnya dan berhasil dibekuk atas nama terdakwa Felix berkewargaan Nigeria.

Felix ditangkap dan dibawa ke Surabaya kemudian dalam hasil pemeriksaan, Felix ternyata dikendalikan oleh seorang anggota jaringan Narkoba internasional lainnya yang juga berkewarganegaraan Nigeria tapi tingal di China. = AGUS SETYAWAN

TRADISI TNI

Inspeksi Laut Digelar di Markas Koarmatim SURABAYA Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim bersama calon penggantinya Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala menggelar inspeksi laut di Markas Koarmatim, Ujung, Surabaya.

Inspeksi laut atau "Admiral Inspection" yang dilakukan pada Selasa (11/11) itu merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI AL untuk terakhir kalinya, sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan secara resmi pada Rabu (12/11).

Selain itu, tradisi ini juga sebagai ajang salam pamitan bagi pejabat lama dengan para prajuritnya, sekaligus memperkenalkan pemimpin yang baru.

Dalam inspeksi tersebut, Pangarmatim Laksda TNI Darojatim dan calon penggantinya Laksda TNI Arie Henrycus menaiki kapal perang KRI Warakas-816 yang dikomandani Kapten Laut (P) Mohamad Rajiman.

Sejumlah pejabat Koarmatim yang turut mendampingi, antara lain Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, Asisten Operasi Pangarmatim Kolonel Laut (P) Dadi Hartanto dan seluruh komandan satuan

kapal di jajaran Koarmatim.

Kapal tersebut kemudian berlayar secara perlahan mendekati seluruh kapal perang TNI AL yang sedang merapat di Pangkalan Koarmatim Surabaya.

Setiap mendekati kapal perang yang sandar, Pangarmatim dan penggantinya disambut penghormatan seluruh prajurit dan teriakkan lantang "Ghoravira Madyajala", yang mengandung arti "Ksatria Perkasa di Tengah Samudera" secara berulang-ulang.

Usai menginspeksi kapal perang, Pangarmatim Laksda TNI Darojatim kemudian menyampaikan amanat terakhir dan perpisahan dari atas geladak KRI

Yos Sudarso-353.

"Saya merasa bangga dan terharu menyaksikan bagaimana prajurit-prajurit Koarmatim sebagai benteng pertahanan pengawal samudera nusantara benar-benar siap siaga, tegar dan dapat dibanggakan," katanya.

Darojatim berharap seluruh prajurit tetap mengedepankan sikap profesionalisme yang didukung oleh moralitas yang tinggi, memelihara dan meningkatkan disiplin, dedikasi, dan loyalitas dalam menghadirkan karya, kinerja dan prestasi, demi suksesnya tugas pokok Koarmatim sebagai barometer Armada RI. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

DBD Serang Ratusan Warga

MALANG - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang ratusan warga Kota Malang, Jawa Timur, bahkan satu di antaranya meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Dr Asih Tri Rachmi Nuswantari, mengatakan korban yang meninggal pada Juni lalu itu adalah Viora (2), warga Kelurahan Merjosari karena terlambat dibawa ke rumah sakit.

"Angka penderita DBD yang tercatat di Dinkes selama Januari-November ini sebanyak 153 kasus dan khusus pada bulan ini sudah tiga orang yang dilaporkan terserang DBD, bahkan sampai sekarang satu orang di antaranya masih dirawat di rumah sakit," ujarnya, Selasa (11/11).

Namun demikian, lanjutnya, kasus DBD yang mencapai 153 pada tahun ini menurun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 409 kasus dan dua di antaranya meninggal. Oleh karena itu, agar warga yang terserang DBD tersebut bisa diminimalisasi, masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungannya karena faktor terbesar penyebab DBD adalah lingkungan.

Masyarakat, katanya, harus mewaspadai penyebaran penyakit tersebut, apalagi saat ini sudah memasuki musim peralihan, yakni dari musim kemarau ke musim hujan yang berpotensi menyebarnya jentik-jentik nyamuk, terutama di area yang banyak terjadi genangan air hujan.

Menurut Asih, pada saat memasuki musim penghujan, biasanya wabah demam berdarah kembali menyerang masyarakat, sehingga harus ekstra waspada dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan lingkungan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

9

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

Ada 7 PSK Terjangkit HIV/AIDS MALANG - Sebanyak tujuh pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di lokalisasi yang bakal ditutup oleh Pemkab Malang, Jawa Timur, dinyatakan positif terjangkit HIV/AIDS dan 120 PSK lainnya positif mengidap penyakit menular seksual.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang Abdurrahman, mengatakan terdeteksinya tujuh PSK yang positif HIV/AIDS dan 120 terjangkit penyakit menular seksual (PMS) tersebut ketika Dinkes melakukan pemeriksaan kesehatan pada PSK pada akhir Oktober 2014 .

"Dari 324 PSK penghuni lokalisasi yang kami tes, ada tujuh yang positif HIV/AIDS dan 120 lainnya mengidap PMS, seperti

sipilis, GO, dan penyakit kelamin menular lainnya. Mereka kami sarankan untuk melakukan pengobatan dan kontrol lebih lanjut secara rutin," ujarnya, Selasa (11/11).

Mereka yang terdeteksi positif HIV/AIDS maupun PMS, katanya, bisa memeriksakan diri dan kontrol rutin di puskesmas siaga yang sudah mendapat pelatihan khusus dalam penanganan pasien HIV/AIDS atau PMS, bahkan pasien harus proaktif datang

ke Puskesmas agar penyakitnya dapat disembuhkan dengan cepat.

Selain itu, lanjutnya, mereka juga disarankan untuk tidak melayani tamu sebagai antisipasi agar penyakit tersebut penyebarannya bisa dicegah, meski secara fisik ketujuh PSK tersebut tidak terlihat sakit, bahkan terlihat masih bugar dan tetap beraktivitas seperti biasa.

Menyinggung biaya pengobatan bagi PSK tersebut, Abdurrahman mengatakan tidak perlu khawatir karena mereka akan mendapatkan Kartu Cerdas yang di dalamnya juga terdapat penjelasan terkait penyakit yang diderita serta pola penyembuhannya.

"Kartu Cerdas ini akan kami

bagikan setelah mereka kontrol di Puskesmas dan mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk pengobatan maupun kontrol," tegasnya.

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Malang, tercatat sebanyak 872 penderita HIV/AIDS sejak pertama kali kasus ini ditemukan pada tahun 1991 hingga 2012. Dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, hanya Kecamatan Kasembon yang relatif steril dari penyebaran penyakit ini.

Dari 33 kecamatan, ada enam kecamatan yang jumlah penderita penyakit tersebut tergolong tinggi, yakni Kecamatan Gondanglegi 143 orang, Dampit 58 orang, Sumberpucung 57 orang, Sumberman-

jing Wetan 46 orang, Kepanjen 42 orang, dan Turen 40 orang.

Sedangkan orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) terbanyak berusia 30-39 tahun, yakni mencapai 257 orang, terdiri dari 137 perempuan dan 120 laki-laki, 221 ODHA berusia 20-29 tahun (122 perempuan dan 99 pria), serta 103 ODHA berusia 40-49 tahun (52 pria dan 51 perempuan).

Secara keseluruhan PSK yang berstatus ODHA sebanyak 149 dan 259 ODHA lainnya tidak diketahui pekerjaannya karena yang bersangkutan menyembunyikan diri. Selain itu, ada 116 orang ibu rumah tangga yang juga berstatus ODHA serta 27 orang bayi. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

PENGHIBUR

Baru Tiga Penghuni Lokalisasi Gude Mendaftar Pulang MADIUN - Tiga orang dari puluhan penghuni Lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude Madiun tercatat mendaftar ke posko yang berada di Kantor Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk dipulangkan.

Ketiga orang tersebut terdiri dari dua orang wanita pekerja seks (WPS) dan seorang lainnya mucikari, kata Kabag Sosial Biro Kesra Setda Provinsi Jatim Indra Istianto, Selasa (11/11).

Setelah mendaftar, ketiganya lalu menjalani pemeriksaan darah untuk mengetahui ada dan tidaknya sebaran virus HIV/AIDS dan penyakit menular kelamin lainnya.

Setelah itu, mereka juga didata oleh petugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengurusan administrasi pencairan dana kompensasi pemulangan.

"Sesuai aturan, untuk WPS akan mendapat dana kompensasi pemulangan sebesar Rp 5 juta, mucikari Rp 3 juta dan warga sekitar yang terdampak Rp 2 juta," ujarny.

Indra menjelaskan, sesuai rencana pemerintah, para penghuni lokalisasi diberi batas waktu hingga tanggal 15 November 2014 untuk pulang dan mengambil jatah dana kompensasinya.

"Jika penghuni lokalisasi tidak mengambilnya sesuai batas waktu, maka mereka akan tetap dipulangkan tanpa uang kompensasi," kata dia.

Sesuai data Pemprov Jatim yang ada, sejak dilakukan program penertiban prostitusi, dari total 7.127 WPS yang ada di

ant/siswowidodo

DEMO PENGHUNI LOKALISASI. Penghuni lokalisasi Wanita Harapan Gude yang terdiri wanita tuna susila, mucikari, dan pemilik usaha melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Madiun, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut pemerintah memberikan keterampilan dan modal kerja untuk bekal hidup sebelum memprotes penutupan lokalisasi tersebut.

Jawa Timur, sebanyak 1.305 WPS masih belum dipulangkan.

1.305 WPS tersebut saat ini masih berada di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun, Ponorogo, Mojokerto, Lumajang, Jember, Situbondo, dan Malang.

Lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude akan ditutup pada 10 November 2014. Penutupan tersebut sebagai bagian dari instruksi Gubernur Jawa Timur

yang akan menutup semua lokalisasi di wilayah Jawa Timur secara bertahap.

Data Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun mencatat, terdapat sekitar 76 WPS yang menghuni lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude. Mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Madiun, tapi juga dari luar kota seperti Nganjuk, Surabaya, Malang, Solo dan lainnya. Jumlah tersebut belum

termasuk mucikari.

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, setelah tanggal 15 November pascapenutupan, lokalisasi Gude akan dijaga oleh petugas Satpol PP bekerja sama dengan TNI dan Polri setempat selama 40 hari ke depan.

"Jika mereka tidak mau pulang, maka akan kami pulangkan ke Dinas Sosial (Dinsos) masingmasing asal WPS. Selanjutnya

mereka akan menjadi urusan masing-masing Dinsos," kata Bupati Muhtarom.

Pihaknya berjanji tidak akan ada pengusiran paksa. Alasannya, pemulangan itu berorientasi kemanusiaan dan bertahap. Untuk itu, ia berharap para WPS, mucikari dan warga sekitar terdampak bersikap kooperatif karena telah sesuai dengan aturan dan norma agama. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

SURABAYA - Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAIFSPMI) mendesak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera mengajukan upah minimum kota (UMK) Surabaya sebesar Rp 2,8 juta.

Sekjen Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Jamaludin, mengatakan sampai dengan H-10 tenggat waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) Jawa Timur untuk tahun 2015 tinggal tersisa Kota Surabaya untuk daerah Ring 1 Jawa Timur yang merupakan daerah padat industri belum mengajukan usulan UMK. "Tahun sebelumnya untuk pengajuan UMK 2014 tercatat

SPAI-FSPMI Desak Wali Kota Ajukan UMK Wali Kota Surabaya mengusulkan UMK sebesar Rp 2,8 Juta namun oleh Gubernur Jawa Timur UMK Surabaya 2014 ditetapkan menjadi Rp 2,2 Juta dengan pertimbangan nominal usulan daerah industri lainnya di Jawa Timur dan perkembangan UMP DKI yang hanya Rp2,4 Juta," katanya, Selasa (11/11).

Selama ini, lanjut dia, tingkat upah minimum yaitu upah minimum kota dan upah minimum sektoral kota Surabaya masih kalah dan ketinggalan dengan daerah industri lainnya.

Seperti pada tahun 2014 ini

di mana upah minimum Surabaya hanya Rp2,2 Juta dan upah sektoral Rp2,3 Juta lebih rendah dibandingkan DKI, Banten, Jabar dan Batam yang rata-rata kisaran upah minimum dan upah sektoralnya Rp 2,4 juta-Rp 2,9 Juta.

Dalam perkembangannya, atas desakan berbagai elemen Serikat Buruh/Serikat Pekerja akhirnya seluruh Bupati di Ring 1 yaitu Kabupaten Pasuruan, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo telah mengusulkan secara resmi rekomendasi UMK 2015 dengan kisaran Rp 2.697.000-Rp 2.727.000 atau naik 23 persen-31

persen atau nominalnya naik Rp 510.000-Rp 647.000 dibandingkan sebelumnya.

Semua usulan Bupati tersebut sudah menunjukkan komitmen meninggalkan rezim upah murah mengarah kepada kebijakan upah layak bahkan sudah mendekati pemenuhan tuntutan buruh atas upah yang lebih baik dan adil.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya mendapat surat Gubernur Jatim agar menyerahkan UMK Surabaya paling lambat pada 21 November mendatang.

"Nanti kita lihat. Soal nomi-

nalnya, sekali lagi yang beredar itu bukan usulan saya. Saya tidak bisa mengubah-ubah," katanya.

Risma mengatakan pihaknya belum mengetahui usulan nominal UMK yang diusulkan dewan pengupahan, "Saya belum tahu, mereka belum mengusulkan ke kami," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak berhak mengusulkan UMK, melainkan yang berhak adalah dewan pengupahan yang terdiri dari berbagai unsur. "Mereka yang melakukan survei, keputusan berada di tim itu," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KEBAKARAN

BPBD: Kebakaran Hutan Semeru karena Ulah Manusia

ant/cucuk donartono

MEMADAMKAN KOBARAN API. Dengan memakai alat pemadam ala kadarnya petugas BPBD dan warga desa Oro-Oro Omboh, Pronojiwo, berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan pinus gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jatim, Selasa lalu. Sekitar 80 hektare hutan pinus di lereng gunung Semeru terbakar.

LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyatakan kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Semeru merupakan ulah manusia, dan bukan karena lava pijar.

"Tidak benar pemberitaan

media yang menyatakan kebakaran hutan di lereng Semeru karena lava pijar dari kawah Jonggring Saloko, namun karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab," kata Kepala BPBD Lumajang Ribowo di Lumajang, Selasa (11/11).

Hutan di lereng Gunung

Semeru terbakar pada akhir Oktober dan berhasil dipadamkan pada awal November 2014, sehingga total luas lahan hutan yang terbakar di lereng Gunung Semeru (3.676 mdpl) mencapai sekitar 717 hektare.

Sebanyak 717 ha tersebut meliputi hutan milik Perhutani

seluas 242,5 ha dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang merupakan jalur pendakian mencapai sekitar 475 ha.

"Kebakaran hutan diduga akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh sejumlah warga karena sebentar lagi musim hu-

jan," tuturnya.

Ia mengimbau kepada warga dan semua pihak untuk menjaga ekosistem hutan karena hutan yang gundul dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, Perhutani, dan TNBTS untuk segera melakukan reboisasi dan melakukan pencegahan, agar tidak lagi terjadi kebakaran,"katanya.

Sementara Kepala Balai TNBTS Ayu Dewi Utari mengatakan kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Semeru diduga akibat kelalaian pendaki yang tidak mematikan api unggun dengan sempurna.

"Kami sudah melarang pendaki membuat api unggun di jalur pendakian karena cuaca yang cukup panas dan angin kencang selama musim kemarau dapat menyebabkan kebakaran, namun hal tersebut diabaikan," paparnya.

Pada 24 Oktober 2014 terjadi kebakaran di Ranu Kumbolo mencapai 15 ha dan di Watu Rejeng seluas 4 ha yang membakar semak-semak dan alang-alang kering.

"Total lahan yang terbakar selama 2014 di kawasan Gunung Semeru yang merupakan wilayah TNBTS mencapai 300 ha, sehingga kami imbau kepada pendaki dan masyarakat ikut serta menjaga ekosistem kawasan konservasi," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

11

PENIPUAN

Oknum Guru Ditangkap NGAWI - Petugas Satuan Reskrim Polres Ngawi, Jawa Timur, menangkap seorang oknum guru di wilayah hukumnya yang terlibat kasus penipuan bisnis jual dan beli mobil bekas.

Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi AKP Budi Santoso mengatakan tersangka adalah Suparyanto (50), warga Kecamatan Ngrambe, Ngawi, yang bertugas mengajar di SDN Ngrambe.

"Tersangka ditangkap di sekolahnya saat mengajar. Ia diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan," ujar AKP Budi Santoso kepada wartawan, Selasa (11).

Menurut dia, penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban, Bowo (45), warga Kecamatan Ngrambe selaku mitra bisnis jual dan beli mobil bekas.

Awalnya, tersangka meminjam uang sebanyak Rp 20 juta kepada korban untuk modal bisnis jual dan beli mobil bekas. Mereka pun sepakat keuntungannya akan dibagi dua. Namun, setelah mobil terjual, tersangka mengingkari kesepakatan.

Sehingga korban menderita kerugian puluhan juta Rupiah, baik untuk modal maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh. Merasa ditipu, korban akhirnya melaporkan Suparyanto ke kantor polisi.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya fotokopi buku rekening dan bukti transfer uang milik korban kepada tersangka.

"Tersangka akan kami jerat pasal 376 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Kasus ini masih kami dalam lebih lanjut," tutur AKP Budi.

Sementara, tersangka menolak dituduh melakukan penipuan. Ia berdalih hanya meminjam uang kepada korban senilai Rp 20 juta dengan jaminan mobil yang diberikan kepada korban.

"Saya utang bukan menipu.

Saya itu pinjam uang dengan jaminan mobil saya. Pinjamnya sekitar Rp 20 juta untuk kebutuhan keluarga. Karena mobil saya tidak dikembalikan ya uangnya juga tidak saya kembalikan," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/siswowidodo

ANGIN PUTING BELIUNG. Sejumlah warga membersihkan reruntuhan rumah yang roboh di Desa Paron, Ngawi, Jatim, Selasa (11/11). Angin puting beliung melanda tiga desa (Dawu, Paron, Gelung) mengakibatkan sedikitnya 5 rumah hancur, 9 rusak berat, dan ratusan lainnya rusak sedang, serta ribuan pohon tumbang.

Puting Beliung Melibas Rumah Warga NGAWI – Sejumlah warga dibantu dengan aparat TNI bergotong-royong membersihkan material runtuhan bangunan rumah yang roboh pada Senin (10/11) akibat terkena terjangan angin puting beliung bersamaan dengan hujan deras yang melanda Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (11/11).

Kepala Desa Paron, Dian Nugraha mengatakan selain merobohkan 10 rumah, angin puting beliung juga merusak puluhan rumah warga lainnya dengan kategori kerusakan ringan dan sedang.

"Sejauh ini ada 10 rumah warga yang roboh terkena angin kencang. Hingga kini kami masih melakukan pendataan," ujar Dian Nugraha kepada wartawan.

Selain merobohkan rumah

warga, angin puting beliung tersebut juga merusak satu bangunan sekolah taman kanakkanak di desa setempat.

Ia menjelaskan, bencana alam tersebut terjadi saat hujan melanda kawasan sekitar dengan sangat deras. Hujan tersebut turun disertai angin yang menderu-deru.

"Tiba-tiba saja angin bertiup kencang dan menyapu rumah warga. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah.

Tiba-tiba saja angin bertiup kencang dan menyapu rumah warga. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Kami terus melakukan pendataan untuk dilaporkan ke pihak berwenang,�

Dian Nugraha

Kepala Desa Paron Kami terus melakukan pendataan untuk dilaporkan ke pihak berwenang," terangnya.

Semetara, salah satu korban yang rumahnya roboh, Mashudi

mengaku kejadiannya sangat cepat. Saat angin terjadi, tiba-tiba rumahnya sudah ambruk. Beruntung dia dapat menyelamatkan diri.

"Tiba-tiba angin kencang dari arah selatan menerjang rumah saya hingga hancur berantakan. Ya seperti ini kondisi rumah saya, semuanya tidak ada yang tersisa," kata Mashudi.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta Rupiah. Pihak kepala desa meminta warga untuk waspada jika hujan deras melanda disertai angin. Sebab, secara umum, wilayah Ngawi merupakan daerah yang rawan terkena bencana angin puting beliung. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

MADURA

12

OBSERVASI. Komisi A DPRD Kota Probolinggo melihat langsung pengolahan sampah sisa rumah tangga menjadi biogas (Food Digester) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo.

Food Digester BLH Disidak Dewan PROBOLINGGO – Selasa (11/11) Komisi C DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pengolahan sampah sisa rumah tangga menjadi biogas (Food Digester) di UPT Persampahan dan Limbah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo.

Sidak dilakukan untuk mengetahui sistem pengelolaan limbah sisa rumah tangga menjadi biogas yang dilakukan oleh UPT Persampahan dan Limbah, BLH Kota Probolinggo. ”Meningkatkan perekonomian bukan hanya menambah penghasilan, tapi mengurangi be-

ban masyarakat dengan teknologi seperti pengolahan sampah sisa rumah tangga menjadi biogas, ”ujar Ketua Komisi A, Agus Riyanto.

Menurutnya, pihaknya akan mendorong BLH Kota Probolinggo untuk melakukan semacam pilot project. Apalagi inovasi ini ter-

us didorong untuk menciptakan sumber energi untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu.

“Kami akan mendorong BLH Kota Probolinggo untuk terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat,” jelas Agus Riyanto.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto mengatakan biogas adalah bahan bakar gas yang dihasilkan dari sumber daya hayati (biologi). Bukan sembarang sumber hayati, karena biogas ini bisa dihasilkan dari fermentasi sampah dan limbah organik yang menumpuk tak ter-

olah maksimal di sekeliling kita.

Kelebihan sumber energi dari biogas adalah bersifat renewable (dapat diperbaharui) sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan (sustainable).

Teknologi untuk menghasilkannya pun sederhana, melalui proses fermentasi. ”Idealnya, bagaimana aktivitas masyarakat tidak harus membuang dan melempar sisa sampah rumah tangga. Jika pendekatan sisa sampah rumah tangga diolah akan mempunyai multi efek, yakni perbaikan kualitas masyarakat dan

membuat beban hidup semakin bernilai. Satu Minggu akan menjadi biogas,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya akan memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan pengolahan sampah sisa rumah tangga menjadi Biogas (Food Digester) di wilayah selatan sebagai pilot projectnya.

“Tahun 2014, kami memfokuskan ke wilayah selatan, yakni Kelurahan Kareng Lor, satu unit, Wonoasih satu unit, dan dua unit untuk kelurahan Pilang.

Satu unit membutuhkan anggaran Rp15-20 juta,” tandas Budi Krisyanto. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483| TAHUN III

13

Dinilai Meresahkan, Orgil Diamankan Penderita Langsung Dikirim Ke RSJ Lawang Malang PROBOLINGGO - Keberadaan orang gila (orgil) yang sering berkeliaran di wilayah Kabupaten Probolinggo terus menjadi perhatian pemerintah. Sebab keberadaannya dinilai sangat meresahkan masyarakat.

Untuk mengantisipasi penyebaran orang gila, pemkab menggelar razia gabungan. Operasi yang dilakukan oleh tim pemkab yang melibatkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo.

Dari hasil razia tersebut pemkab langsung mengirimkan para orang gila itu ke Rumah Sakit Jiwa (SRJ) Lawang Malang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Achmad Aruman mengatakan upaya yang dilakukan oleh pihaknya terakit dengan keberadaan orgil di pinggiran jalan, merupakan permintaan dari pihak Dinsos dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Insitute Agama Islam Nurul Jadid (IANJ) Paiton.

“Jadi kami langsung bertindak untuk melakukan pengamanaan kepada para orgil,” terangnya ke-

pada wartawan, Selasa (11/11).

Menurutnya, pusat pengamanan orgil tersebut dalam operasi hanya dilakukan di daerah Kecamatan Paiton. Karena didaerah itu banyak temuan orgil yang berkeliaran di pinggi-pinggir jalan dan pusat pertokoan.

“Dalam operasi orgil itu, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 10 orang. Mereka langsung kita kirim ke rumah sakit jiwa Malang,” tandas Achmad Aruman.

Sementara itu, untuk kepastian dari 10 orgil itu, belum juga ditemukan. Karena mereka tidak mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau boleh dibilang mereka Mister X . ”Dari hasil itu pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinsos setempat untuk direvitalisasi,” katanya.

Menanggapi pengamanan or-

gil di Wilayah Kecamatan Paiton, Kasi Rahabilitasi Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Ninis Wijayati mengatakan, memang keberadaan orgil ini merupakan gepeng yang memiliki gangguan jiwa. “Mereka juga harus diperhatikan oleh pemerintah untuk diberikan perawatan di RSJ Lawang Malang,” ucapnya.

Dikatakan, dalam perawatan orgil itu, mereka akan diberikan pengobatan untuk bisa sembuh.

Setelah mereka bisa kembali nomal maka dia akan diberikan pelatiah. ”Jadi jiwa dulu diobati, setelah itu ada pemberdayaan,” tandas Ninis Wijayati.

Pemkab memang untuk rehabilitasi bagi penyandang masalah sosial, seperti gepeng, orgil, dan Wanita Tuna Susila (WTS), sambung Ninis Wijayati, sudah dianggarkan pemerintah. Tahun ini anggaran rehabilitasi tuna sosial sebesar Rp 25 juta. “Dan itu memang untuk melakukan rehabilitasi bagipenyandang penyakit tersebut,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

DIRAZIA. Keberadaan orang gila (orgil) yang sering berkeliaran menjadi perhatian pemerintah dan keberadaannya dinilai sangat meresahkan masyarakat.

NARKOBA

Semua Produk Rokok Wajib Berpita Cukai PROBOLINGGO - Keberadaan rokok yang dijual di pasaran memang harus memiliki cukai rokok resmi dari balai cukai. Jika tidak mentaati peraturan tersebut dinilai perusahaan rokok melanggar aturan undang-undang.

Menurut Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Pemkab Probolinggo, Yulius Cristian perusahaan atau home industry rokok wajib mengurus pita cukai setiap tahunnya. Jika tidak, maka rokok yang didistibusikan merupakan rokok ilegal.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. “Setiap rokok yang

diperjual belikan dipasaran wajib untuk menyertakan pita cukai rokok resmi dari pemerintah,” terangnya kepada wartawan, Selasa (11/11).

Menurutnya, dengan adanya aturan tersebut, para pengusaha rokok wajib mentaati. Namun mereka yang dinilai masih melanggar dengan adanya aturan tersebut, maka penjual akan dikenakan sanksi hukum, ”Sebab pita cukai memang sudah diatur dalam undang-undang,” jelas Yulius Cristian.

Untuk menekan angka penyebaran rokok ilegal, lanjut Yulius Cristian, Pemkab Probolinggo terus melakukan monitoring distribusi rokok di pasar maupun toko-toko. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, pedagang, pemilik toko agar memahami jenis-jenis rokok ilegal. “Agar para pelaku usaha rokok bisa mematuhi tentang aturan tentang pemasangan pita cukai,” ujarnya.

Ia menagaskan, agar diketahui asli atau tidaknya label cukai yang terpasang pada rokok juga dapat diketahui dengan alat penyinaran ultra violet.

Sama halnya ketika akan memeriksa asli atau tidaknya uang kertas. =Mahfud Hidayatullah

Pengedar Sabu Diringkus PROBOLINGGO – Pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota terus diburu. Satu orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu berhasil diamankan Satnarkoba Polres Probolinggo Kota.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan mengatakan anggota Satnarkoba Polres Probolinggo Kota setelah mendapat informasi masyarakat, Senin (10/11) sekitar pukul 01.30 WIB. Transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tersangka EBL (38), warga Kabupaten Lumajang dengan saudara BN (30) di depan tempat hiburan Cafe Pop City yang berlokasi di jalan Dr. Sutomo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Setelah mendapat informasi tersebut, anggota langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan pada saat tersangka sedang berada di dalam mobil Honda Jaz. “Petugas berhasil mengamankan dua poket sabu-sabu seberat 2,18 gram yang diketemukan di dalam dasoboard mobil di bawah setir yang dikemudikan oleh tersangka, satu buah handphone berisi transaksi narkoba, dan satu unit mobil jass berwarna hitam,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/11).

Dari hasil penangkapan tersangka

berinisial EBL asal Kabupaten Lumajang, akhirnya melakukan pengembangan dan pemeriksaan di Satnarkoba, dan akhirnya dari keterangan tersangka berkembang mengarah kepada tersangka berinisial AD di daerah Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Setelah itu mendatangi ke rumah tersangka AD untuk melakukan penyergapan. Pada saat mau memasuki rumah tersangka, tiba-tiba lampu dimatikan oleh tersangka yang akhirnya anggota mengetuk pintu berkali-kali tidak dibuka.

“Saat itu juga anggota langsung berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat untuk membantu petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka, dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan,” terang AKBP. Iwan Setyawan.

Upaya itupun tidak berhasil, lanjut AKBP. Iwan Setyawan. Akhirnya petugas melewati pintu belakang dengan merabraba karena kondisi rumah gelap. Saat itu juga tersangka ditemukan bersembunyi di bak kamar mandi.

“Secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah celurit terhadap petugas yang berujung Iptu. Sandi terluka di pelipis sebelah kiri, pinggang, dan bahunya terkena sabetan,” tandasnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

Uji Publik

Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Dimulai

FOGGING. Salah satu pencegahan penyebaran nyamuk demam berdarah yang rutin dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

DBD Mengintai PROBOLINGGO - Musim hujan sudah mulai turun di wilayah Kabupaten Probolinggo. Rawan terjadi penyakit Demam Berdarah (DBD), Sebab banyak air yang dinilai tidak terkontrol jadi sarang nyamuk Aedes Aegypti.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono melalui Kabid Pengendalian Penyakit Dan Pengendalian Lingkungan, Dyah Kuncarawati mengatakan, dalam musim hujan tahun ini, pihaknya meminta agar masyarakat bisa berhati-hati tentang masalah penyakit yang mudah timbul, yakni demam berdarah. “Karena banyak air hujan yang turun sehingga kantong-kantong air mudah menjadi sarang nyamuk,” terangnya kepada wartawan, Selasa (11/11).

Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan agar penyakit

demam berdarah tidak bisa berkembang. Di antaranya, melakukan upaya pemeliharaan lingkungan dengan melakukan 3 M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. ”Harus ada upaya pemberantasan sarang nyamuk,” jelas Dyah Kuncarawati.

Penyakit demam berdarah, lanjut Dyah Kuncarawati, memang tergolong penyakit yang sangat ganas dan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya.

Biasanya, tanda-tanda terjangkit penyakit tersebut diketahui dengan adanya demam tinggi, dan disertai pengeluaran darah dari

hidung.

“Kalau sudah ada bintikbintik merah dan demam tinggi, maka harus segera melakukan upaya pemeriksaan dengan cara intensif,” katanya.

Pihaknya menegaskan, nanti dalam suatu wilayah banyak dikabarkan terjangkit penyakit DBD, maka pihaknya sebelum melakukan fogging akan melakukan upaya pemeliharaan lingkungan pasien. “Semua sarang nyamuk harus tuntas dibersihkan,” tegas Dyah Kuncarawati.

Masalah tempat yang rawan terjadi demam berdarah, sambung Dyah Kuncarawati, semua tempat lembab dan pemukiman yang padat justru akan memicu dan memudahkan nyamuk berkembang, “Semua daerah saya kira bisa berpeluang penyakit DBD itu terjadi,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Kabupaten Probolinggo mulai dilakukan uji publik.

Kepala Bappeda Dewi Korina mengatakan raperda zonasi kawasan pesisir dan pulau kecil merupakan salah satu raperda yang direncanakan menjadi prioritas dalam prolegda prioritas pertama tahun 2015. “Nantinya, raperda itu akan mengatur dua hal pokok. Pertama mengenai pembangunan daerah pesisir,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/11).

Menurutnya, karena raperda itu mengatur masalah zonasi, maka arah raperda itu lebih kepada rencana pembangunan kawasan setiap kecamatan daerah pesisir sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, Kecamatan Tongas yang secara georafis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan, maka arah pembangunannya lebih kepada pembangunan tempat pelelangan ikan. “Sehingga bisa berhubungan dengan Kabupaten lain yang arahnya saling menguntungkan, misalnya bertranksaksi nelayan antar daerah,” kata Dewi Korina.

Dewi Korina menambahkan, berbeda perlakuan untuk Kecamatan Dringu. Kecamatan yang secara georafis terletak di tengah-tengah harus menjadi daerah pesisir yang paling penting. Misalnya pendirian tempat pelelangan ikan skala nasional.

Dengan demikian, kecama-

tan lain yang sama-sama daerah pesisir menjadi penyangga kecamatan lain. “Hal-hal yang seperti itu akan masuk dalam perencanaan di raperda zonasi ini,” terangnya, Uji publik sendiri merupakan tahapan sebelum dibuatkan naskah akademik. Sebab, harapan dan keinginan masyarakat harus di masukkan dalam raperda. “Sehingga saat penyusunan naskah akademik atau setelah disahkan, tidak ada lagi penolakan dari para nelayan yang merupakan objek perda,” papar Dewi Korina.

Menanggapi hal itu, salah nelayan asal Kecamatan Paiton, mengaku perlu ada perbaikan yang menyeluruh di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Paiton. Terutama mengenai sistem pengambilan ikan.

Biasanya, jika musim panen ikan seperti Januari - Maret, harga ikan turun, penurunan itu terjadi di semua jenis ikan, mulai dari ikan tongkol, cumi-cumi hingga kepiting. “Akibatnya, nelayan atau petambak ikan tidak bisa memetik maksimal hasil tangkapan atau budidayanya,” ucapnya.

Harapannya, dalam raperda kali ini ada mekanisme sistem yang baik mulai dari perencanaan penataan pembangunan, hingga pemasaran ikan. “Kalau tidak mencangkup itu, maka raperda zonasi tidak akan pernah bermanfaat bagi petani,” pinta Sulastri. =Mahfud Hidayatullah

UJI PUBLIK. Warga pesisir di TPI Paiton menunggu penetapan Rapeda Zonasi Wilayah Pesisir segera terselesaikan.

KORAN MADURA

lahraga

JUARA DUNIA

Kisah Juara Dunia “Der Panzer” Difilmkan BERLIN - Keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Jerman menyabet gelar Piala Dunia 2014 terasa semakin manis setelah perjuangan mereka difilmkan. Trofi itu merupakan yang keempat bagi Jerman, tetapi yang pertama semenjak tembok Berlin diruntuhkan sebagai penanda bersatunya Jerman Barat dan Timur. Film itu menceritakan banyak kisah di balik layar mengenai kesuksesan “Der Panzer” yang mengandaskan Argentina di babak final melalui gol tunggal Mario Goetze pada perpanjangan waktu.

Pada pemutaran perdana, para pemain, jajaran pelatih, pelaku sepakbola, dan tamu undangan berkumpul di Postdamer Platz di Berlin untuk menyaksikan film berjudul Die Mannschaft itu. “Anda akan belajar bahwa Anda bisa sukses hanya sebagai tim,” ujar pelatih Jerman Joachim Loew ketika berjalan dalam karpet merah.

Para pemain tiba dengan setelan jas gelap disandingkan dengan kemeja dan dasi.

Sejumlah fans terlihat berbaris di luar bioskop untuk menyapa pemain kesayangan mereka.

Goetze menjadi pemain yang mendapat sambutan paling meriah dan tidak ketinggalan menjadi buruan foto para fans.

Salah satu yang unik dalam film dokumentasi itu tidak cuma berasal dari rekaman yang dibuat para kamerawan, tetapi juga rekaman lucu-lucuan yang dibuat oleh para pemain secara pribadi. Yang tidak bakal ketinggalan, tentu saja gol-gol penting yang dibuat para pemain selama Piala Dunia kemarin.

Sebelum film dimulai, presiden FIFA Sepp Blatter memuji

Brasil karena telah menjadi tuan rumah terbaik sepanjang seharah Piala Dunia, meskipun juga banyak kekurangannya.

“Sesaat setelah bola ditendang untuk pertama kali, 200 juta warga Brasil tiba-tiba menjadi fans sepakbola lagi,” kata Blatter.

Cuplikan dari film tersebut salah satunya menampilkan sambutan hangat dari anakanak Brasil ketika skuat Jerman mengunjungi sekolah. Disitu juga ditampilkan adegan ketika gelandang Jerman Christop Kramer, yang lupa ingatan setelah menderita cedera kepala di partai final, menyanyikan When You Say Nothing at All, serta pengakuan dari striker Miroslav Klose yang membawa asisten rumah tangga untuk membantunya selama berada di kemah pelatihan.

Dalam film garapan Federasi Sepakbola Jerman (DFB) itu juga memperlihatkan sisi lain dari striker Thomas Muller yang kerap membuat tingkah jenaka di luar lapangan. Penggawa Bayern Muenchen itu terlihat mengenakan Dirndl (pakaian khas Bavaria) selama menjalani latihan setelah kalah taruhan.

Muller juga mengungkapkan bahwa tendangan bebas terpelesetnya ketika menghadapi Algeria di babak 16 besar sudah direncanakan.

Film itu dibuat dengan kualitas gambar tingkat tinggi dengan alur cerita yang tidak berisikan konflik di dalam tim.

Tidak ada perkelahian, skandal atau rumor. Film kedua yang dibuat DFB setelah Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006 itu bisa disaksikan di seluruh bioskop Jerman mulai Selasa (11/11) waktu setempat. =ESPN/CAROL AJI

Para pemain dan jajaran pelatih tim nasional Jerman berfoto bersama di Postdamer Platz, di Berlin, seusai menyaksikan film berjudul Die Mannschaft yang menceritakan keberhasilan Jerman meraihan trofi piala dunia.

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER | No. 0483 |2014 TAHUN III RABU2014 12NOVEMBER

No. 0483 | TAHUN III

15 15

Moyes Berlabuh di Real Sociedad

MADRID - Setelah menganggur selama tujuh bulan, mantan pelatih Manchester United (MU) David Moyes akhirnya mendapat pekerjaan lagi. Dia resmi ditunjuk sebagai pelatih baru klub La Liga, Real Sociedad menggantikan Jagoba Arrasete yang dipecat pekan lalu karena gagal mempersembahkan kemenangan untuk Sociedad dalam delapan pertandingan.

Moyes diikat kontrak selama satu setengah tahun dan akan menetap di Anoeta Stadium hingga 2016 mendatang. “Sociedad telah menyepakati kerjasama dengan David Moyes sebagai pelatih tim pertama sampai 30 Juni 2016,” tulis pernyataan klub di situs resmi.

Nama Moyes sempat melambung ketika ia menangani Everton sejak 2002. Bersama “The Toffees”, pria asal Skotlandia itu melakoni 516 partai dengan meraih 217 kemenangan, 139 imbang, dan 160 kekalahan. Ia membawa Everton untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke babak kualifikasi Liga Champions, meskipun gagal masuk putaran final. Ia juga sempat membawa klub rival sekota Liverpool itu melenggan ke Piala FA pada 2009.

Berkat kesuksesannya itu, MU menarik Moyes untuk menjadi suksesor Alex Ferguson yang memutuskan pensiun pada 2013.

Akan tetapi, cerita manisnya bersama Everton berubah menjadi mimpi buruk begitu hijrah ke Old Trafford. Moyes yang mendapat julukan “The Chosen One” itu hanya menangi MU selama sepuluh bulan dari enam tahun masa kontraknya. Ia dinilai gagal mengangkat performa tim yang sebelumnya meraih gelar juara untuk ke-20 kalinya.

Ketika dipecat pada April lalu, MU berada di posisi ketujuh dengan tertinggal 23 poin dari Liverpool yang memuncaki klasemen.

Moyes tercatat menjadi pelatih ketiga tersingkat dalam sejarah “Setan Merah” setelah hanya menjalani 51 pertandingan (27 menang, 9 seri, 15 kalah).

Moyes akan memulai lembaran baru kariernya ketika membesut Sociedad bertandang ke markas Deportivo La Coruna setelah jeda babak kualifikasi Piala Eropa 2016. Sociedad sebelumnya

sukses keluar dari zona relegasi seusai mengandaskan juara bertahan Atletico Madrid dengan skor 2-1 pada akhir pekan lalu.

Moyes akan menjadi pelatih asal Britania Raya keempat yang menangani klub asal San Sebastian itu. Sebelumnya, tercatat nama Harry Lowe asal Inggris dan dua arsitek asal Wales yakni John John Toshack dan Chris Coleman. Lowe menjabat sebagai pelatih Sociedad selama lima tahun, sementara Toshack dua kali melatih Sociedad yaitu pada 1985 dan 2002. Sedangkan, Coleman menangani tim selama tiga tahun setelah Sociedad terdegradasi untuk pertama kali dalam 40 tahun ke Divisi Segunda.

Sementara itu, nasib Manuel Pellegrini bersama Manchester City dipastikan masih aman menyusul hasil buruk yang diterima “The Citizens” pada awal musim ini. City gagal menunjukan penampilan gemilangnya dalam tiga kompetisi sehingga membuat kursi kepelatih Pellegrini mulai digoyang.

City saat ini tertinggal delapan angka dari Chelsea yang berstatus sebagai pimpinan klasemen Liga Utama Inggris. Klub asal Eastland juga sudah tersingkir di ajang Piala Liga setelah dikandaskan oleh Newcastle. Mereka juga menyerah 1-2 dari CSKA Moscow di Liga Champions. Di Liga Utama Inggris, mereka ditahan imbang klub promosi Queens Park Rangers 2-2 pad akhir pekan lalu. Alhasil, City tercatat hanya memenangi satu pertandingan dan enam partai di semua level kompetisi.

Meski demikian, Pellegrini dipercaya masih akan dipertahankan oleh manajemen City karena ia telah mempersembahkan dua gelar pada musim lalu, Liga Utama Inggris dan Piala Liga. Mantan arsitek Real Madrid dan Malaga itu juga yakin dengan gaya main skuatnya meskipun kerap mendapat kritikan karena lemahnya lini belakang.

“Kami tidak memiliki keraguan. Kami akan terus melakukan kerja dengan cara yang sama dengan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami akan terus bermain dengan gaya bermain yang selalu kami lakukan. Dan terutama saya, ketika Anda mengalami momen yang buruk, Anda harus lebih memiliki kepercayaan dengan apa yang Anda lakukan,” ucap Pellegrini. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

16 BACA

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Moyes Berlabuh di Real Sociedad HALAMAN | 15

16

RABU 12NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

PEP Tak AkAN LAGI

melatih Barca BARCELONA - Pelatih Bayern Muenchen Josep “Pep” Guardiola menegaskan bahwa dirinya tidak punya keinginan untuk kembali melatih Barcelona. “Tidak, secara prinsip tidak punya keinginan untuk kembali ke sana dan melatih Barcelona. Saya kira, dalam hidup itu ada lingkarannya dan masa saya di klub itu sudah berakhir,” kata Guardiola kepada harian Catalan, “Ara” minggu ini.

Guardiola pernah tinggal selama 11 tahun di Camp Nou sebagai pemain.

Kemudian dia berperan sebagai pelatih klub itu periode 2008-2012 dan tergolong sebagai pelatih paling sukses.

Pasalnya, dalam kurun waktu empat tahun, pria berkepala plontos itu mengoleksi tiga gelar juara La Liga secara berturut-turut dan dua gelar juara Liga Champions, belum lagi juara Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan juara Piala Dunia Antarklub.

Pasca ditinggal Guardiola, prestasi Barcelona mulai seret. Pasca pengunduran diri Guardiola, Barcelona dilatih Tito Vilanova dan sukses menjuarai La Liga musim 2012/2013. Tetapi pasca Tito Vilanova meninggal, prestasi Barca mulai melorot tajam. Bahkan musim lalu saat dilatih Gerardo “Tata” Martino, Barcelona mengakhiri musim 20132014 tanpa satu gelar pun.

Saat ini, Barcelonan dilatih oleh mantan pemain klub itu Luis Enrique yang juga mantan rekan Guardiola.

Tetapi publik Camp Nou ingin supaya Guardiola kembali ke sana dan memberi gelar demi gelar untuk klub bertabur bintang tersebut.

Guardiola menyebutkan bahwa suatu saat nanti dia akan kembali ke Barcelona, tetapi bukan untuk melatih klub yang telah membesarkan namanya itu melainkan untuk tinggal di Ibukota Catalan tersebut. Apalagi istrinya, Cristina masih tinggal dan bekerja di kota itu.

Hanya saja, dia tidak bisa memastikan kapan dia akan tinggal di Barcelona.

“Istri saya bekera di sini dan saya punya kerinduan untuk kembali tinggal di kota ini. Tetapi kapan? Saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu, gelandang Barcelona Xavi Hernandez percaya klubnya sudah berada pada jalur yang benar saat menghadapi Almeria 2-1 pada pertandingan Sabtu lalu, meskipun pada laga itu mereka tidak menunjukkan penampilan terbaik mereka.

Pada laga tersebut, Almeria sempat unggul lebih dulu 1-0 pada babak pertama. Tetapi kemudian gol dibalas oleh pemain pengganti Neymar dan Jordi Alba yang tampil sebagai penyelamat “Setiap pertandingan harus dianalisa dengan cara berbeda. Saat hadapi Almeria, kami tak bisa memaksimalkan pertahanan, sehingga tak memainkan dan menunjukkan sepakbola terbaik kami,” kata Xavi.

Dia melanjutkan, “Kami ingin jadi yang terbaik dalam setiap pertandingan dan siap membuktikannya. Tetapi kami memulai musim dengan pelatih dan pemain baru. Semua sama, kami rasa sudah berada dalam jalur yang benar.” =ESPN/CAROL AJI

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

ANAK POLISI BACOK SATPAM

DPRD GALANG MOSI TAK PERCAYA SEKWAN

PAMEKASAN | H

SAMPANG | K

KORAN MADURA

INDUSTRI LOKAL PASAR MEBEL MASIH TERBUKA LEBAR

BACA YA TN L SE ANJU

Puluhan Rumah dan Isinya Hancur Berantakan PAMEKASAN – Angin putting beliung mengamuk di Dusun Mandala, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Selasa (11/11) sekitar pukul 12.00 WIB. Akibat tragedi itu puluhan rumah di daerah tersebut mengami rusak parah. Bahkan satu rumah milik Muramma, 62, rata dengan tanah. Dari rumah itu tidak ada satu pun barang yang bisa disematkan, semua tertimpa reruntuhan bangunan. Beruntung dirinya masih bisa menyelamatkan diri, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Saksi mata, yang masih tetangga korban, Judin menceritakan di siang itu hujan deras turun disertai angin kencang, sehingga rumah milik Muramma yang kondisinya sudah rapuh dengan mudah cepat ambruk.

“Awalnya itu hujan turun dengan disertai angin, tapi semakin lama angin yang datang semakin kencang, sehingga merobohkan rumah Buk Ma (panggilan Muramma).

Untungnya Buk Ma berhasil menyelamatkan diri,” katanya.

Di lokasi kejadian terlihat petugas dari koramil Batumarmar bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan melakukan pendataan.

Namun hingga berita ini diturunkan belum ada rilis resmi dari BPBD setempat tentang jumlah rumah yang menjadi korban keganasan angin puting beliung tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan, Ibnu Hajar mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan di lokasi kejadian. Hasilnya nanti dari data tersebut akan dihitung nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian yang mengerikan itu.

“Petugas kami sedang melakukan pendataan untuk mengetahui tingkat kerusa-

kan yang ditimbulkan. Ini masih kategori bencana, karena akibat yang ditimbulkan cukup besar. Tapi sebesar apa kerugiannya tunggu hasil pendataan nanti,” katanya.

Pastinya, terang Ibnu, para korban puting beliung itu akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan, agar dapat meringankan beban biaya dalam perbaikan rumah yang sudah dirusak oleh angin tersebut.

Besar bantuan pada masingmasing korban tidak akan sama, tergantung pada besar-kecilnya kerugian yang diderita. Semakin besar kerugiannya maka akan semakin besar bantuan yang akan didapat.

Namun, bantuan dari pemerintah itu tidak akan banyak, kerena keterbatasan anggaran yang ada.

“Bantuan dari pemerintah hanya sekadar meringankan saja, nilai bantuan yang akan diterima berbeda, karena kami lihat dari kerugiannya,” ungkap Ibnu. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

ali syahroni/koran madura

AMBRUK. Salah satu rumah yang menjadi korban amukan angin puting beliung yang terjadi di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, kemarin

NO

HALAMA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

A

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

PEMBANGKIT LISTRIK

Daya PLTS Tak Bisa Diandalkan SUMENEP- Meski penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di beberapa titik di Sumenep dikatakan memiliki banyak kelebihan, namun nyatanya PLTS juga memiliki banyak kelemahan. Apalagi musim penghujan sudah mulai terasa.

Selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggunakan PLTS untuk PJU di beberapa titik jalan umum. Penggunaan PLTS untuk PJU dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban pemerintah.

Dikatakan, dengan menggunakan PLTS, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya rutin untuk membayar daya listrik kepada perusahaan listrik negara (PLN).

Selain itu, menurut Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep, Moh. Kahir, penggunaan PLTS juga berkaitan dengan program pemerintah pusat untuk hemat tenaga listrik nasional.

Meski begitu, Kadir juga mengakui, berdasarkan hasil pengamatannya terhadap realisasi penggunaan PLTS untuk PJU selama ini, ternyata penggunaan PLTS juga memiliki beberapa kelemahan. Menurutnya, kelemahan PLTS yang paling tampak adalah tidak tahan terhadap kondisi alam. “Misalnya angin, petir, dan juga sensitif terhadap goyangan-goyangan,” tukasnya, Selasa (11/11) di kantornya.

Bahkan, lanjutnya, menjelang musim hujan pihaknya harus mulai melakukan pengecekan terhadap beberapa titik PJU di sejumlah titik. Pasalnya, diakui, saat ini sudah ada beberapa PJU yang padam. Kahir menjelaskan, kalau musim hujan biasanya banyak PJU dengan PLTS tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Ya jelas. Karena suplai sinar matahari sangat terbatas. Secara logis saja, ketika suplai sinar matahari terbatas, maka secara otomatis kapasitas energi yang tersimpan itu juga akan berkurang. Sehingga kemampuan daya penerangannya juga akan berkurang,” tandasnya.

Namun meski begitu, Kahir mengaku pihaknya akan terus melakukan penambahan PJU dengan menggunakan PLTS. Menurutnya, sudah ada beberapa titik yang dinilai membutuhkan PJU. Karena di beberapa titik tersebut dikhawatirkan rawan kecelakaan lalu lintas dan tindakan kriminal.

Sementara saat disinggung mengenai pengadaan PJU menggunakan PLTS di sepanjang jalan menuju Bandara Trunojoyo yang kabarnya akhir tahun ini akan dioprasikan, pihaknya mengaku masih belum mendapatkan perencanaan secara komprehensip. “Tapi sesuai dengan koordinasi yang terakhir, kami akan menuntaskan ke arah Gili Iyang. Terutama di daerah Dungkek dan Gapura. Di sana petang sekali,” tutupnya. =FATHOL ALIF

BURUH ANGKUT GARAM. Seorang buruh angkut memikul garam dari perahu ke darat di Pelabuhan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Buruh angkut tersebut bekerja kelompok terdiri 8-10 orang untuk menurunkan garam dari Pulau Gili, Sumenep sebanyak 16 ton per perahu dengan upah Rp.20.000/ton.

Upaya Demokrat dan Golkar Kandas Hanafi: Surat dari Provinsi Akan Kami Taati SUMENEP – Upaya Fraksi Demokrat dan Golkar untuk menempatkan anggotanya dalam satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep kandas. Hasil konsultasi hukum pimpinan DPRD ke Pemprov Jatim menguatkan hasil rapar paripurna DPRD setempat pada 29 Oktober 2014.

Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep telah menerima jawaban tertulis konsultasi hukum dari Gubernur Jawa Timur, Senin (10/11). Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, ada empat poin jawaban atas konsultasi hukum yang pihaknya ajukan.

Pada 29 Oktober, DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan keanggotaan badan musyawarah, badan anggaran, dan komisi, dan dilanjutkan dengan penetapan pimpinan komisi.

Saat itu, anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar melakukan aksi keluar dari ruangan rapat, akibat rapat paripurna memutuskan semua fraksi wajib

mendistribusikan anggotanya secara proporsional ke masing-masing komisi, yakni komisi A, B, C, dan D. Ketika itu, pimpinan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar, masing-masing mendistribusikan anggotanya hanya di satu komisi, yakni komisi A. Sementara lima fraksi lainnya di DPRD Sumenep mendistribusikan anggotanya secara proporsional ke masing-masing komisi.

Pascarapat paripurna, pimpinan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar protes dan meminta pimpinan DPRD untuk melakukan konsultasi hukum terkait proses dan hasil rapat paripurna kepada gubernur.

Dalam surat Pemerintah

Provinsi Jawa Timur bernomor 171/26245/011/2014 tertulis secara tegas bahwa distribusi keanggotaan fraksi harus merata di setiap komisi.

Dengan demikian, dua fraksi tersebut harus rela mengubur cita-citanya untuk menumpuk anggotanya di satu komisi. ”Sesuai rapat Badan Musyawarah (Bamus) kemarin (11/11), kedua fraksi sudah sepakat patuh terhadap instruksi Pemprov. Jadi, usulan distribusi semua anggota ke komisi A yang dilakukan kedua fraksi dipastikan akan dicabut,” terang Herman.

Menurut politisi PKB itu, pimpinan dua fraksi sudah sepakat memperbaiki susunan keanggotaan di komisi sesuai dengan instruksi dari Pemprov Jatim. ”Kemarin, kami sudah melayangkan surat kepada meraka untuk segara menyetorkan nama-nama kader yang akan dimasukkan dalam komisi,” ungkapnya.

Dikatakan, jika dua fraksi tersebut menyetorkan keanggotaan, akan disahkan kem-

bali dalam paripurna. ”Kalau tidak ada halangan, rapat paripurna penetapan keanggotaan komisi akan dilaksanakan pada Jum’at (14/11) mendatang,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi. Politisi Demokrat itu mengatakan, Fraksi Demkorat akan patuh terhadap keputusan pemerintah provinsi. ”Sejak awal saya sudah katakan apa pun hasil surat dari provonsi akan kami taati,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan nama-nama anggota DPRD untuk didistribusikan kepada semua komisi secara merata. Karena instruksi yang terdapat di dalam surat tersebut anggota harus menyebar di semua komisi, maka Demokrat akan mendistrubusikan secara merata. ”Kami diberi deadline (batas) waktu sampai hari Jum’at mendatang. Jadi, satudua hari ini kami akan mengusulkan permintaan tersebut,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Kronika

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483| TAHUN III

S DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Mengucapkan

Selamat & Sukses Kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas Diraihnya: 1. Rekor Muri dalam Pesta Rakyat 10.000 Campor 2. Deklarasi Kota Keris dan Peresmian Monumen Keris

A. Shadik Kepala Disdik

C

Dinsos Sosialisasikan Bahaya Narkoba

UMENEP – Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep melakukan sosialisasi bahaya narkoba, Selasa (11/11) di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Batuan. Sementara yang menjadi pemateri pada acara dimaksud, Kasat Narkoba Polres Sumenep, Haqqul Muslimin.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua BNK (Badan Narkoba Kabupaten) Soengkono Sidik yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Sumenep Heri Koentjoro Pribadi, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sumenep Mustafa, Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Rahwini Suwandi, Kepala Sekolah SMA 1 Batuan Suhartono.

Kepala Dinsos Sumenep Hery Koentjoro Pribadi menjelasakan, kegiatan tersebut salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan

KHIDMAT. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Hery Koentjoro (tengah, baju hitam) mendampingi Kasat Narkoba Polres Sumenep Haqqul Muslimin saat menyampaikan materi sosialisasi penyalahgunaan narkoba.

pengertian dan pemahaman tentang bahaya narkoba. ”Oleh sebab itu, mari kita bentengi diri kita semua dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga, memiliki ketahanan mental, spritual, dan memiliki budi yang luhur dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba,” harapnya.

Mantan Kadishub itu mengajak generasi bangsa ini, selalu menolak jika ada salah satu teman yang mengajak untuk mengonsumsi barang haram tersebut. ”Kita harus berani mengatakan tidak pada narkoba, sehingga ke depannya Kabupaten Sumenep bisa terbebas dari narkoba,” pesannya. =ADV/JUNAEDI

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (skpd) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas Diraihnya: 1. Rekor Muri dalam Pesta Rakyat 10.000 Campor 2. Deklarasi Kota Keris dan Peresmian Monumen Keris

dr. FITRIL AKBAR

Titik Suryati, SH., MH

Ir. H. Edy Rasiyadi, M.Si

Direktur RSUD

Kepala BKPP

Kepala DPU Bina Marga

Kadarisman Sekretaris Disdik

ANDA MAU BERIKLAN?

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

Pasang di

KORAN MADURA moh. iksan

Kepala Sarana Prasarana Dikmen

Call Centre (0328) 6770024

www.koranmadura.com

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

SEMBAKO

Harga Cabai Merah Rp 40 Ribu/Kg Sumenep - Harga cabai merah besar di Kabupaten Sumenep, naik menjadi Rp40 ribu per kilogram dalam dua pekan terakhir ini dibandingkan harga sebelumnya yang hanya Rp25 ribu per kilogram.

“Ada kenaikan harga yang cukup tinggi pada komoditas cabai merah besar di Sumenep. Hasil pemantauan harga di Pasar Anom Baru di Kecamatan Kota, harga cabai merah besar mencapai Rp40 ribu per kilogram,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Saiful Bahri, Selasa (11/11).

Pada pemantauan dua pekan sebelumnya, kata dia, harga cabai merah besar hanya Rp25 ribu dan naik menjadi Rp38 ribu per kilogram. “Hasil pemantauan terbaru yang dilakukan staf kami, ternyata harga cabai merah besar naik lagi menjadi Rp40 ribu per kilogram,” ucapnya.

Selain cabai merah besar, harga cabai kecil juga mengalami kenaikan selama dua pekan belakangan ini dari Rp18 ribu mennjadi Rp28 ribu dan naik lagi menjadi Rp35 ribu per kilogram, katanya.

“Sesuai hasil koordinasi kami dengan para pedagang cabai di Pasar Anom Baru, kenaikan harga komoditas tersebut diduga dipicu oleh keterbatasan pasokan selama dua pekan belakangan ini,” paparnya.

Saiful menjelaskan bahwa pedagang cabai di Pasar Anom Baru di Sumenep ratarata mendapat pasokan dari pedagang besar di Surabaya.

“Informasinya, pasokan cabai merah besar dan cabai kecil tidak seperti biasanya atau berkurang, diduga akibat saat ini bukan musim panen cabai,” katanya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT

PASAR TRADISONAL. Penjual daging ayam di salah satu pasar tradisional Sumenep sedang melayani pembeli, Selasa (11/11). Saat ini harga daging naik.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pemerintah Lemah Kembangkan Potensi PAD SUMENEP - Aktivitas sejumlah pasar tradisional di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep mulai berkurang. Bahkan ada sebagaian sudah mati suri.

Salah satunya adalah pasar Batang-Batang. Hal itu disebabkan penataan pasar tradisional yang ada di sejumlah kecamatan, tidak dibarengi dengan adanya pengembangan yang baik oleh Pemkab Sumenep Meski tak sepenuhnya mati, namun pasar yang berada di Kota Kecamatan Batang-Batang saat ini justru kalah bersaing dengan pasar tradisional yang ada di pelosok. Sehingga Pemkab Sumenep, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep mulai melakukan survei terhadap sejumlah pasar yang mulai tak berpenghuni.

Kepala Bidang Pendapatan, DPPKA Kabupaten Sumenep, Imam Sukandi menjelaskan, merosotnya aktivitas pasar Batang-batang disebabkan ada pasar baru di sekelilingnya yang lebih berkembang, seperti pasar Kalompang di Desa Kolpo dan pasar Candi di Kecamatan Dungkek. “Sehingga hal itu

menyebabkan persaingan sesama pasar tradisional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Imam mengatakan, berhentinya aktivitas pasar Batang-Batang membuat Pemkab Sumenep perlu memutar otak dan memberikan sentuhan baru dalam pembangunan pasar yang ada di sebelah timur kantor kecamatan itu. Pihaknya mengaku telah memperbaikinya meski tak sepenuhnya.

“Jadi sebagian pedagang di pasar Candi dan Kalompang sudah mulai kembali ke sana (pasar Batang-Batang, red.). Ada empat los di sana akan kami benahi dan juga toko di depan.

Pasar Batang-batang itu berada di jantung kota Kecamatan, jadi kami berharap ada perkembangan,” harapnya.

Pedagang beras menata barang dagangannya, Selasa (11/11). Pemerintah dinilai lemah kembangkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pasar.

Ternyata, selain pasar Batang-Batang masih ada beberapa pasar tradisional lainnya yang kondisinya hampir mati suri. Imam merinci, pasar-pasar tersebut di antaranya:pasar Batuputih, pasar Bintaro, Kecamatan Gapura, dan pasar Bragung, Kecamatan Guluk-guluk.

Hal itu patut disayangkan.

Pasalnya, selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional cukup besar, dan bertolak belakang jika dibanding-

kan dengan PAD dari pasar modern. Bahkan, pihaknya mengaku, di tahun 2014 ini pemerintah menarget pendapatan dari retrebusi pasar tradisional sebesar Rp. 1,8 miliar.

“Jadi, ada beberapa pasar yang kami harapkan tidak boleh mati.

Seperti pasar Lenteng, Ganding, Rubaru dan pasar Dasuk.

Jadi untuk pasar yang potensi pendapatannya besar, akan kami kembangkan lagi, seperti pasar Ambunten,” tegasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP – Pembangunan Monumen Keris yang ada di Jl. Diponegoro, menggunakan dana corporate social responsibilty (CSR) dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar. Dewan menilai penggunaan dana kemanusiaan itu salah sasaran.

Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Novi Sujatmiko, mengatakan, dana CSR yang digelontorkan untuk pembangunan proyek yang ditangani Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Kabupaten Sumenep itu sekitar Rp. 65 juta. Namun, Novi enggan memerinci penggunaan dana sekitar Rp. 65 juta itu.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi mengatakan, peng-

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483| TAHUN III

E

Pembangunan Monumen Keris Gunakan CSR Dewan: Pemerintah Salah Alokasikan Dana CSR gunaan CSR dari BPRS itu tidak tepat sasaran. Menurut Indra, seharusnya dana CSR tidak digunakan untuk membangun monumen, tapi diberikan kepada masyarakat.

Pasalnya, CSR merupakan dana yang memang dialokasikan dari keuntungan perusahaan untuk masyarakat sebagai kompensasi atas kegiatan suatu perusahaan dengan segala dampaknya.

“Saya kira pemerintah, dalam hal ini dinas terkait salah mengalokasikan dana CSR itu. Seharusnya dana itu dalam bentuk

bantuan kepada masyarakat untuk merespons kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Misalkan diberikan kepada pondok pesantren,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kabupaten Sumenep, AKP Musa Bachtiar meyoroti pembangunan monumen itu. Selain tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan forum lalu lintas, juga tanpa melalu analisis dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin).

BPPT Sumenep, Herman Poer-

nomo kepada Koran Madura mengatakan, panitia tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep.

Namun, Monomen Keris tersebut telah diresmikan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Minggu (9/11). Busyro dalam sambutannya mengatakan, tujuan pembangunan monumen keris untuk mempertegas budaya lokal. Sementara dipilihnya keris sebagai ikon baru Kota Sumenep karena

ia menilai keris mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi.

Sementara Kepala Dinas Cikatarung Bambang Irianto mengatakan, pembangunan Monomen Keris itu merupakan apresiasi Pemkab Sumenep atas pengakuan dunia kepada Sumenep sebagai kota yang memiliki pengrajin keris terbanyak di dunia. Karena berdasarkan catatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), di Kabupaten Sumenep ada sekitar 543 pengrajin keris. =FATHOL ALIF

PENJIPLAKAN MOTIF BATIK

Pemilik Hak Cipta Mengadu ke Dewan SUMENEP – Didik Haryanto (33), pemilik hak cipta batik Labang Mesem mengadu ke Komisi D DPRD Sumenep, Selasa (11/11).

Didik bersama satu orang temannya ditemui Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep Abrari, dan anggota Komisi D Nayatullah Bin Superang.

Kedatangan mereka ke gedung parlemen itu untuk meminta pendapingan. Pihaknya sebagai pemilik hak cipta batik Labang Mesem merasa dirugikan. ”Tidak ada maksud lain, kami hanya minta dukungan dari wakil rakyat yang berada di DPRD ini,” katanya.

Menurut Didik, pengusaha konveksi batik berinisial AH, diduga telah menjiplak hasil kreativitasnya. Dikatakan, hasil karya yang telah mendapat hak cipta dari Kemenkum HAM yang ditengarai dijiplak adalah motif seragam batik yang digunakan siswa SD, SMP dan SMA. Temuan Didik, seragam batik dengan motif Labang Mesem yang dijiplak sudah beredar dan dipakai siswa SD. ”Kalau ditingkat SD sudah semuanya memakai batik itu, namun kalau ditingkat SMP dan SMA sebagian masih mengambil pada kami,” katanya.

Menurut Didik, penjiplakan seragam batik SD sudah berlangsung sejak 2013.

Ketua Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Cap Sumekar Sumenep itu menuturkan, warga yang berani menjiplak hasil kary-

TERIMA. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep Abrari sedang menemui Didik Haryanto di ruang Komisi D DPRD Sumenep, Selasa (11/11). Foto insert: Didik Haryanto menunjukkan bentuk motif batik Labang Mesem dan sertifikat miliknya.

annya layak digugat. Katanya, berdasarkan penjelasan penyidik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah variasi apalagi menjiplak 10 persen saja sudah dikategorikan melanggar.

Menurutnya, sejak 1 April 2013, dirinya telah mengumum-

kan motif tersebut di wilayah Sumenep. Pada tanggal 23 Agustus 2013 mendaftarkan hasil karyanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ”Nomor pendaftaran C10201300053. Tanggal terbit 28 Maret 2014,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua

Komisi D DPRD Sumenep Abrari berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, beredarnya penjiblakan motif batik di sejumlah seragam murid SD itu, ditengarai ada peran pemerintah di dalamnya.

Pihaknya dalam waktu dekat

berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. ”Yang jelas kami akan menindaklanjuti persoalan ini, termasuk akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Disdik,” janjinya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

MADURA

F

JELANG MUSIM HUJAN

Waspadai Ancaman Puting Beliung dan Petir

NEKAT. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan PKL yang berada di kawasan Arek Lancor.

PKL Ditertibkan Operasi Gabungan Tak Berhasil PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan terlarang di Bundaran Arek Lancor Pamekasan, Selasa, (11/11). Namun setelah petugas menggelar operasi di kawasan lain, para PKL itu kembali berjualan di kawasan tersebut.

Salah satunya penjual buah semangka yang biasa mangkal di bagian timur taman itu. PKL ini kembali menggelar dagangannya, sekitar sejam setelah ditertibkan oleh Pol PP. Kepala Seksi Operasi dan Dalmas Satpol PP Pamekasan, Misyanto mengakui kesadaran para PKL di Pamekasan masih sangat rendah. Padahal lembaganya sudah berupaya untuk memberikan penyadaran kepada PKL yang berjualan di kawasan terlarang.

Ia mengatakan operasi tersebut merupakan operasi gabungan antara Pol PP, Dishubkominfo, dan Satlantas Polres Pamekasan.

Tujuannya untuk menata fasilitas umum dengan baik agar tidak semrawut.

Operasi itu, kata Misyanto, akan dilakukan selama 15 hari.

Target operasinya yakni PKL yang berada di beberapa kawasan yang memicu kesemrawutan kota Pamekasan, baik di kawasan Arek Lancor, Kawasaan Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) dan beberapa kawasan lainnya.

“Dengan operasi ini kami harapkan timbul kesadaran masyarakat agar tidak menempati kawasan terlarang yang seringkali menimbulkan kesemrawutan dalam kota,” katanya.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) Pamekasan, Wahyu Garuda mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pol PP. Tetapi ia kecewa karena Pol PP masih belum tegas dalam menertibkan PKL. Seharusnya, para PKL yang melanggar perda langsung diberikan sanksi, agar jera dan tidak kembali berjualan di kawasan terlarang, bukan justru sebaliknya

dibiarkan.

Ia menginginkan agar pasukan penegak perda itu tidak setengah hati. Sebab, jika Pol PP membiarkan 1 PKL berjualan di kawasan terlarang, maka akan muncul PKL-PKL baru yang akan melanggar perda.

“Jangan sampai tebang pilih.

Jika mau serius, tertibkan semuanya. Kalau masih ada yang dipelihara, tentu PKL lainnya akan mengikuti karena petugas tidak tegas,” katanya.

Sementara itu, pedagang asongan yang biasa berjualan di CLM Jalan Kabupaten, enggan menempati lahan yang sudah disiapkan pemerintah di Pasar 17 Agustus, sebagai tempat penampungan PKL, karena di pasar tersebut merupakan tempat kulakan pedagang asongan.

Dalam perda nomor 05 tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL disebutkan lokasi yang diperbolehkan ditempati jualan PKL, yaitu Jalan Niaga, Jalan Dirgahayu, lahan PJKA, Jalan Kesehatan, Cokroatmojo, dan Jalan Wahid Hasyim, selebihnya dilarang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Masyarakat diimbau mewaspadai terjadinya angin puting beliung dan petir pada masa awal musim penghujan tahun 2014 ini. Salah satunya, dengan cara menebang ranting pohon yang diperkirakan akan mengancam keselamatan. Khususnya ranting pohon yang berada di pinggir jalan maupun yang berada di sekitar rumah.

Badan Meteriologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) maritim Tanjung Perak Surabaya merilis terjadinya hujan di Kabupaten Pamekasan.

Untuk di wilayah utara Pamekasan diperkirakan terjadi pada minggu ketiga bulan November yakni mulai tanggal 20 sampai 30 November 2014. Hujan diprediksi akan turun normal dan tidak akan ekstrem.

Sementara untuk Pamekasan wilayah selatan diprediksi akan terjadi hujan di awal Desember yang akan dimulai tanggal 1 hingga 10 Desember 2014 dengan intensitas normal.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Budi Irianto menegaskan untuk pada Januari 2015 mendatang kemungkinan hujan masih relatif normal, tetapi yang akan diwaspadai yakni terjadinya longsor mengantisipasi adanya pergerakan tanah.

Khususnya wilayah yang berada di Pantura Pamekasan.

Puncak ekstrem terjadinya hujan di Pamekasan diperkirakan pada bulan Februari 2015 mendatang. Sehingga ia meminta masyarakat untuk mulai mewaspadai terjadinya bencana. Mulai dari bencana banjir, petir, angin putting beliung hingga longsor.

Pihaknya menghimbau agar masyarakat mulai saat ini sudah membersihkan selokan yang berada di sekitar rumah-rumah warga. Tujuannya, jika turun hujan, aliran air tidak tersumbat sampah, sehingga tidak terjadi banjir. Sebab selama ini terjadinya banjir diakibatkan oleh tersumbatnya selokan.

Budi mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan BMKG mengantisipasi adanya cuaca ekstrem selama musim penghujan. Sehingga ia segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang terjadinya bencana yang akan terjadi di Pamekasan.

Selain itu ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai serangan penyakit dalam musim pancaroba. Sebab perubahan musim ini rentan terjadi penyakit yang menyerang masyarakat.

Sebelumnya Dinkes Pamekasan merilis beberapa penyakit yang kemungkinan akan menjangkit warga di antaranya flu, batuk, pilek, demam, gangguan saluran nafas, masuk angin, influenza, gangguan pencernaan seperti diare dan tifus abdominalis.

Dari beberapa penyakit tersebut demam berdarah salah satu penyakit yang harus diwaspadai. Sebab penyakit itu merupakan penyakit yang paling sering menjangkiti masyarakat, karena adanya bakteri, terutama pada daerah yang airnya meluap sehingga bakteri dan parasit dari septic tank dan kotoran hewan terangkat dan hanyut kemudian mengkontaminasi air, bahan pangan, atau menginfeksi langsung manusia. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENUH SAMPAH. Aliran sungai di Jalan Kabupaten dipenuhi sampah. Apabila masuk musim penghujan sungai tersebut akan tercemar.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483| TAHUN III

G

DPRD Merekomendasi Pemberhentian Distribusi Raskin Pertemuan Komisi IV dengan Bulog Subdivre Madura Belum Signifikan PAMEKASAN – Akibat tingginya tunggakan penebusan raskin Pamekasan yang mencapai Rp 1,8 miliar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melalui Komisi IV merekomendasikan agar Bulog menghentikan (stop) distribusi raskin bagi desa yang masih menunggak.

Sikap Komisi IV itu dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Bulog Subdivre Madura dan Pihak Pemkab Pamekasan, dalam hal ini Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Sayang, pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di Ruangan Komisi IV DPRD Pame-

kasan.

Usai pertemuan, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Zainal Abidin mengatakan pertemuan tersebut belum banyak menghasilkan solusi. Sebab masalah tunggakan raskin itu berada di desa yang masih banyak yang enggan membayar hutang

pada Bulog.

Bahkan, lanjutnya, sistem Cash and Carry yang selama ini diterapkan berbeda dengan daerah lain. Dari pertemuan itu terungkap bahwa sistem Cash and Carry yang diterapkan oleh Bulog Madura itu bukan dengan pembayaran dulu, baru raskin keluar. Namun setelah terdistribusi ke titik distribusi (penerima), baru ada pembayaran.

“Usai pertemuan tadi, kami di internal Komisi melakukan rapat untuk menyikapi persoalan ini.

Hasilnya, kami rekomendasikan agar sementara ini desa yang menunggak dihentikan dulu

pendistribusian raskinnya. Banyaknya desa yang tidak menebus pembayaran berasnya karena sistem Cash and Carry yang diterapkan berbeda,” kata politisi PAN ini.

Menurutnya, masalah tunggakan raskin tersebut sudah berlangsung cukup lama dan hampir setiap tahun jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar. Masalah itu juga tidak kunjung terselesaikan, sehingga penghentian bantuan raskin itu dianggap sebagai pilihan. Apalagi yang menunggak hampir merata dari desa di seluruh kecamatan di Pamekasan.

“Setiap tahun itu terjadi dan

alasannya selalu mengendap di desa, kalau Kesra itu hanya bagian administrasi saja. Sebenarnya kalau begitu terus yang rugi itu Bulog sendiri, apalagi sampai Rp1,8 miliar,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bulog Subdivre Madura, Suharyono menyatakan Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang paling tinggi tunggakannya kepada Bulog, yaitu mencapai Rp 1,8 miliar, disusul Kabupaten Sampang sebesar Rp 1,4 miliar, Sumenep Rp 766 juta, dan Bangkalan sebesar Rp 234 juta. =ALI SYAHRONI/RAH

AKSI HTI

Masyarakat Diajak Menolak Kenaikan Harga BBM PAMEKASAN - Penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah terus bermunculan. Kali ini datang dari Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Pamekasan, yang menggelar aksi penolakan dengan memberikan selebaran, Selasa (11/11) kemarin.

Selebaran yang diberikan kepada masyarakat pengendara baik roda empat maupun roda dua di perempatan pegadaian itu berisikan ajakan menolak. Sebab kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat, utamanya orang miskin.

Aksi digelar sekitar 30 menit.

Selain memberikan selebaran, sejumlah aktivis HTI melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara. Intinya tidak jauh dari isi selebarannya. Mengajak masyarakat menolak rencana kenaikan harga BBM. Korlap aksi, yang juga Humas HTI Pamekasan, Holid Abdullah mengatakan rencana penghematan anggaran Rp 100 miliar dari subsidi BBM akan membuat rakyat menderita. Sehingga rencana itu perlu dipertanyakan kegentingannya. Sebab selama ini APBN

juga selalu ada yang tidak terserap setiap tahun. Seperti pada tahun 2013 lalu, APBN masih menyisakan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

“Dari hitungan mana pun kebijakan menaikkan BBM itu tidak bisa diterima. Artinya, pemerintah kita ini tidak kreatif. Di tengah kesulitan ekonomi, malah akan menaikkan harga BBM. Padahal masih banyak alternatif lain,” katanya.

Menurutnya, salah satu solusinya adalah mengembalikan seluruh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ke Indonesia, bukan dikuasai asing. Menurutnya, secara syariat, kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh Pemerintah Indonesia. Harus dikembalikan sebesar mungkin kepada rakyat, bukan kepada asing.

Seharusnya, BBM yang dihasilkan dari alam Indonesia harus mampu dijual ke luar dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga harga itu cukup dijual dengan harga sesuai ongkos produksi yang mereka sebut hanya Rp 450 per liter.

“Sebenarnya, harga produksi BBM itu hanya Rp 450, jadi cukup dijual dengan harga itu, karena Rasulullah menyatakan haram hukumnya menjual harga diatas harga produksi,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MENOLAK. HTI Pamekasan mengajak masyarakat ikut menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

Anak Polisi Bacok Satpam Ditengara Bermotif Dendam Sejak Pileg Beberapa Bulan Lalu PAMEKASAN - Dwi Nurcahyo, 32, anak seorang polisi, warga RT 9, RW 3, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, membacok tetangganya sendiri, Ahmad Sugiyanto, 31, yang sehari-hari bekerja sebagai Satpam.

Kejadian ini terjadi kemarin (11/11), pukul 09.30, di jalan kampung, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah pelaku.

Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka akibat bacokan celurit. Lukanya selebar sekitar 7-10 cm dengan dalam lebih dari 10 cm di rongga dada kiri yang tembus hingga rongga perut. Karena lukanya serius, korban langsung dilarikan ke RS dr Soetomo Surabaya setelah dua rumah sakit di Pamekasan, yaitu RS Larasati dan RSUD dr Slamet Martodirdjo tak mampu menanganinya. Sementara pelaku sudah diamankan aparat Polres Pamekasan.

Menurut dokter spesialis bedah RSUD yang menangani dr.

Moh. Akram, luka yang dialami korban cukup kompleks dan serius, atau dalam istilah dia komplikatan. Sebab ada beberapa organ penting di dalam tubuh korban yang rusak karena tusukan benda tajam itu. Mulai dari dada hingga ke bagian perut, juga mengenai beberapa usus, bahkan diduga kuat luka juga terjadi di bagian paru-paru. Karena itu, korban harus segera menjalani operasi. Namun karena alat di RSUD kurang memadai, pihaknya langsung merujuknya ke Surabaya.

“Sebenarnya kalau urusan teknis untuk mengoperasi pasien ini di sini siap. Namun penanganan pasca operasi itu yang tidak siap. Karena membutuhkan ventilator (alat bantu nafas). Dan di sini ventilator itu tidak ada. Makanya harus kami rujuk ke Surabaya,” tukas dr Akram.

Sementara awal mula kejadian ini, sebagaimana diceritakan korban, saat itu dia tengah naik sepeda motor di kampungnya, tanpa sengaja berpapasan dengan pelaku yang baru saja menjemput anaknya sekolah TK. Saat itu pelaku langsung menghardik korban. “Mau apa, saya jawab ya mau apa. Kemudian dia (pelaku) bilang, tunggu di sini, saya masih mau nganter anak pulang. Lantas saya tunggu dia di jalan. Setelah dia datang, tiba-tiba membawa celurit dan langsung mengayunkan ke arah saya,” cerita Sugiyanto, yang sehari-hari bekerja sebagai Satpam STAIN Pamekasan ini.

Karena korban hanya tangan kosong, akhirnya kewalahan

juga menghadapi pelaku. Saat itu pelaku sebenarnya mengayunkan celurit ke arah kepala korban, namun sempat ditangkis korban, sehingga mengenai dada kiri korban. Setelah itu korban sempat melakukan perlawanan, namun segera dilerai oleh warga sekitar yang tengah ada di sawah dan di depan rumahnya. Setelah dilerai, korban langsung dilarikan ke rumah sakit, karena banyak darah mengalir dari lukanya. Sementara

pelaku langsung lari ke rumahnya.

Untuk diketahui, pelaku adalah anak dari seorang anggota polisi aktif, yang bertugas di Polres Pamekasan. Sehari-hari pelaku adalah pekerja swasta.

Dia adalah adik ipar Ketua RT tersebut, Rasidi, 37 yang nyaleg pada Pileg lalu, namun caleg ini tidak lolos. Rumah asli dia hanya beda RT dari TKP, yaitu RT 8.

Namun setelah menikah dengan adik Ketua RT 9, dia menetap di RT 9.

Korban mengatakan pernah ada masalah dengan pelaku saat Pileg April lalu. Saat itu posisi korban sebagai saksi PPP di TPS setempat. Sementara pelaku adalah tim sukses dari caleg Partai Golkar, Rasidi, kakak iparnya sendiri. Saat pencoblosan, korban

melihat teman pelaku mencoblos dua kali. Dalam statusnya sebagai saksi, korban memprotes panitia.

Saat itu pelaku, yang memantau dari luar TPS, tidak terima dengan protes korban. Terjadilah cekcok dan hampir adu jotos, antara korban dan pelaku di TPS tersebut.

Namun berhasil dilerai dan didinginkan oleh warga.

Menurut paman korban, Mussusanto, 58, setelah acara Pileg, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa lagi antara keduanya. Karena sudah didamaikan oleh warga dan tokoh masyarakat setempat. Namun berselang beberapa bulan, terjadilah kejadian yang kemarin ini, antara keduanya.

“Kami semua kaget atas kejadian ini. Sudah lama tidak ada apa-apa kok. Kami prihatin, karena antara keduanya ini bertetangga, meski-

pun rumahnya tidak berdekatan, tapi masih satu RT,” tukas Mussusanto.

Sementara dari pihak Polres Pamekasan belum ada yang bisa memberikan keterangan secara konkret, terkait kejadian ini. Hanya saja, saat koran ini datang ke Polres pukul 12.00 WIB, beberapa penyidik dari Satreskrim membenarkan jika pelaku sudah ditangkap. Juga dibenarkan jika pelaku adalah anak dari salah satu anggota Polres Pamekasan.

Dikatakan pula saat itu pelaku masih dirawat di RS Bhayangkara Pamekasan untuk menjalani perawatan. Karena di tangannya juga mengalami luka sobek akibat senjata tajam. Diduga luka di tangannya akibat celuritnya sendiri. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483| TAHUN III

I

MUI Madura Akan Kirim Surat Terbuka Tolak Peniadaan Kolom Agama di KTP PAMEKASAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madura akan mengirimkan surat penolakan terbuka terhadap peniadaan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) yang kini tengah diwacanakan di tingkat pusat.

Surat terbuka penolakan itu nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama RI, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, sebagai bentuk protes terhadap rencana peniadaan kolom agama pada KTP. Ketua Forum Komunikasi MUI se-Madura KH. Ali Rahbini mengatakan penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sama halnya dengan menghilangkan identitas bangsa. Sebab dasar dari Negara Indonesia adalah Pancasila dan dalam sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa serta pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sehingga jika menghilangkan kolom agama dalam KTP dinilai menyalahi sila pertama tersebut.

Dia jelaskan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga

negara diwajibkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidak mungkin kolom agama tersebut dihapus, karena dianggap tidak mengayomi beberapa aliran di Indonesia yang belum diakui oleh pemerintah, sebagai salah satu agama.

Pria yang juga Ketua MUI Pamekasan ini menambahkan, seharusnya jika ada warga Indonesia yang tidak mempercayai ketuhanan dan tidak memeluk satu agama pun, itu adalah pilihannya dan kolom agama dalam e-KTP itu tidak perlu diisi. Bukan harus menghapus kolom agama dalam KTP sebagai identitas pribadi masing-masing penduduk.

Ali Rahbini yakin wacana penghapusan kolom agama dalam KTP tidak akan terwujud.

Sebab wacana tersebut akan sulit diterima oleh masyarakat dan pasti akan mendapatkan pertentangan.

Untuk itu ia meminta masyarakat Madura agar tidak khawatir terhadap wacana tersebut dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang paling penting tetap meningkatkan ibadah kepada Allah SWT bagi yang beragama Islam.

Sebelumnya, sejumlah aktivis kebebasan beragama yang tergabung dalam Setara Institute mendesak Menteri Agama Republik Indonesia menghapus kolom agama KTP. Alasannya, pencantuman kolom agama itu menimbulkan diskriminasi bagi penganut keyakinan di luar enam agama yang diakui pemerintah.

Namun usulan itu ditolak sebab tidak mungkin kolom agama yang telah lama ada di KTP dihilangkan dengan alasan apa pun.

Termasuk alasan diskriminasi bagi penganut aliran kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

Menurut komunitas itu pencantuman kolom agama pada KTP selama ini dianggap tidak mempunyai urgensi dengan kepentingan pendataan kependudukan dan catatan sipil.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dengan mengosongkan kolom agama bagi penganut keyakinan di luar enam agama yang diakui tersebut.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan pengosongan kolom agama pada kartu identitas penduduk yang ditujukan bagi warga negara penganut aliran kepercayaan yang belum diakomodasi undangundang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

MENDENGAR PENJELASAN BUPATI

Pembahasan RAPBD Diwarnai Interupsi PAMEKASAN Sidang Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda Pembahasan RAPBD 2015 sudah diwarnai interupsi kemarin (11/11). Padahal yang dibahas dalam kesempatan itu baru pembacaan Nota Penjelasan RAPBD 2015 oleh Bupati Pamekasan. Dalam kesempatan tersebut, semua interupsi tidak diindahkan oleh Ketua DPRD Halili, selaku pimpinan sidang. Halili, yang tidak lain adalah adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii, mengatakan interupsi yang muncul bukan pada tempatnya.

Dia mengatakan dalam sidang paripurna kali itu hanya mendengarkan penjelasan Bupati saja, tidak lebih dari itu. Selanjutnya, bila ada yang akan disampaikan atau ada sanggahan dari para Anggota DPRD, bisa disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi, dalam agenda sidang berikutnya.

Ada beberapa anggota DPRD yang sepakat dengan ucapan Halili itu, namun ada juga yang tidak sepakat. Tapi perdebatan itu akhirnya

berakhir, setelah pihak yang ngotot mengkritisi kebijakan eksekutif tidak memperpanjangnya lagi. Selanjutnya Bupati membacakan nota penjelasannya yang setebal 27 halaman itu.

Anggota DPRD yang interupsi saat itu di antaranya Ach-

mad Tatang dari Fraksi Partai Golkar. Menurutnya, RAPBD 2015 tak layak untuk dibahas, sebab di 2014 saja banyak anggaran yang tidak terserap. Padahal dulu juga dibahas tentang RPABD-nya. Lantas apa gunanya pembahasan itu, toh banyak yang tidak terserap.

Dia mempertanyakan komitmen eksekutif, yang dikoordinatori Bupati, tentang keseriusan mengelola uang rakyat ini. Khususnya anggaran yang menyentuh langsung pada rakyat. “Buat apa dibahas, kalo nanti di 2015 tetap banyak anggaran yang tidak terserap,” tukas Tatang.

Hal senada disampaikan Munaji dari Fraksi PKB. Dia sepakat dengan apa yang disampaikan Tatang. Bahkan dia menengarai tidak terserapnya anggaran itu karena ada unsur kesengajaan dari eksekutif, seperti para pejabat di SKPD-SKPD. Dana alokasi APBD itu sengaja disimpan atau diendapkan terlebih dahulu di Bank untuk diambil bunga depositonya dulu. Atau untuk menerima bonus-bonus tertentu dari para petinggi perbankan.

“Dari dana yang tidak terserap itu, biasanya di akhir-akhir tahun anggaran akan ada pemakaian besar atau serapan besar dari anggaran APBD itu di tiap-tiap SKPD. Sepertinya anggaran yang kami

bahas serius ini hanya dibuat mainan oleh eksekutif,” papar Munaji.

Sementara dari yang disampaikan Bupati dalam penyampaian nota penjelasan RAPBD 2015 itu, ada kenaikan APBD di 2015 mendatang, yaitu sebesar Rp 1,54 triliun. Pada 2014 lalu APBD sebesar sekitar Rp 1,4 triliun. Dari APBD 2015 yang sebesar Rp 1,54 triliun itu, terbesar masih untuk belanja tidak langsung, yaitu sebesar 60 persen lebih, dan yang 51 persen saja sudah untuk gaji para PNS. Sehingga anggaran yang untuk belanja langsung hanya sebesar Rp 30 persen lebih saja.

“Untuk anggaran terbesar masih di bidang pendidikan sebesar 46 persen, kemudian bidang kesehatan 18 persen sekian, dan infrastruktur memang kami kurangi yang hanya dianggarkan 13 persen sekian saja. Dan yang lainnya menyebar di bidang-bidang lainnya,” ulas Bupati usai sidang. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

MADURA

J

mohammad muhlis/ koran madura

TERIAK. Para demonstran ketika berorasi di depan pintu gerbang kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (11/11).

Tuntaskan Kasus Korupsi Kejaksaan Negeri Sampang Tidak Temui Massa SAMPANG - Mahasiswa bersama Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani Korps Adhyaksa itu. Hal itu disampaikan saat melakukan demonstrasi di Kejari, Selasa (11/11).

Pantauan Koran Madura, mereka memulai aksinya dari Pasar Srimangunan menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Namun, aksi para demonstrans berujung sia-sia karena tidak ada satupun perwakilan pegawai kejaksaan yang

menemuinya.

Dalam orasinya, mereka menyerukan beberapa kasus korupsi yang hingga saat ini masih belum selesai untuk segera dituntaskan. Selain berorasi, mereka juga memberikan sejumlah selebaran kepada pengguna jalan yang se-

dang melintas.

Ketua Ormas GAIB Habib Yusuf menuturkan, aksi tersebut sudah sekian kalinya. Tujuan demonstrasi kali ini untuk menagih janji Kejari. Selama ini, menurutnya, pihak Kejari hanya berani bersuara di media massa saja.

“Kasus-kasus korupsi yang saat ini ngendon di Kejari Sampang di antaranya yaitu kasus korupsi dana pesangon dewan, kasus korupsi rumah tidak layak huni (RTLH), pengadaan alkes RSUD Sampang, dan kasus pengadaan bibit dinas pertanian

yang melibatkan Ahmadi dan Kepala Dinas Pertanian Agus yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pejabat pertanian tersebut saat ini hanya terlihat mondar-mandir saja tanpa ada tindaklanjutnya,” ungkapnya saat berorasi, Selasa (11/11).

Orator aksi, Solehuddin merasa sangat kecewa dengan sikap kejaksaan yang tidak menemui mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sampang.

“Kami berharap tindakan kajari menetapkan banyaknya ter-

sangka terhadap dugaan kasuskasus korupsi ini tidak berjalan separuh hati, melaikan benar-benar bisa memberantas koruptorkoruptor dari Kabupaten Sampang,” ujarnya.

Tindakan Kejari tersebut, tutur Solehuddin, merupakan suatu bukti bahwa kejaksaan mandul dan tidak berani menjelaskan macetnya kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Sampang.

“Kami berharap pihak kejaksaan segera melakukan pelimpahan berkas pada semua kasus dugaaan korupsi tersebut,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang SAMPANG – Sekretaris Dewan (Sekwan) Sudarmanto terancam dipecat.

Secara diam-diam, sebagian besar anggota dewan membubuhkan tanda tangan mosi tidak percaya kepada pimpinan Sekretariat DPRD Sampang.

Hal itu buntut dari pengadaan pakaian dinas dewan yang ditengarai tidak sesuai besaran anggaran. Senin (10/11), semua anggota dewan menolak menerima pakaian tersebut. Informasinya, sampai sejauh ini ada 44 anggota dewan dari 45 anggota dewan yang ada telah membubuhkan tanda tangan mosi tidak percaya. ”Pernyataan dan penandatangan ini sebagai bentuk ketidakpercayaan kita kepada Sudarmanto yang selama ini sudah berulang kali membuat keputusan tanpa ada koordinasi dengan anggota dewan. Serta kurang transparansi terkait anggaran,” ucap wakil rakyat yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (11/11) Secara terpisah, saat Koran Madura menemui salah satu anggota dewan yang namanya juga tidak mau diekspose mengatakan, dirinya mengaku sudah diminta tanda tangan oleh anggota dewan lainnya terkait mosi tidak percaya

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

DPRD Galang Mosi Tak Percaya Sekwan

kepada Sekwan. ”Saya ikut tanda tangan karena dewan yang lainnya sudah

tanda tangan semua. Kami berharap agar pengganti Sekwan lebih baik dari sekarang,” tuturnya.

Isi pernyataan itu berbunyi agar Sudarmanto dimutasi.

Pernyataan lain juga disam-

K

paikan oleh anggota dewan lainnya. Menurutnya, perwakilan anggota sudah ada yang menyampaikan secara langsung kepada Bupati Sampang agar Sekwan segera dicopot dari jabatannya. ”Kami secara lisan sudah sampaikan secara langsung kepada Bupati, tinggal secara resmi yang belum, jika tidak ada perubahan bisa jadi besok kami berikan surat pernyataan mosi tidak percaya itu,” ujar salah satu anggota dewan berinisial R. Terpisah, Sekwan DPRD Sampang Sudarmanto mengaku siap dengan segala konsekuensinya.

Baginya, mutasi itu hal yang wajar bagi pegawai negeri sipil, dan dirinya juga menyampaikan jika selama ini sudah bekerja dengan maksimal dan ingin melayani anggota dewan sesuai dengan porsinya.

Dirinya juga meminta untuk menyampaikan persoalan tersebut manakala ada rapat pimpinan karena dalam menyelesaikan persoalan seharusnya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. ”Jika saya memang jadi dipindah tidak masalah, karena hal itu sudah biasa sebagai PNS. Dan apa pun keputusan nantinya, saya akan terima dengan tangan terbuka, dan perlu diketahui jika ada persoalan tidak semerta-merta mengatasnamakan kelompok, karena masih ada mekanisme dan aturan yang harus dilalui,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

AGENDA WAKIL RAKYAT

Pembahasan Raperda 2015 Tak Jelas SAMPANG - Sampai sejauh ini, pembahasan Raperda 2015 masih belum ada kejelasan, meski tutup tahun 2013 tinggal satu setengah bulan lagi. Sementara draf raperda sudah masuk sejak Kamis (6/11).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan, sudah ada sebagian raperda yang masuk ke dewan.

Hanya saja, pihaknya mengaku belum bisa dibahas mengingat masih ada raperda lainnya yang belum masuk. ”Tentu kami segera mengagendakan pembahasan raperda, namun kami masih menunggu raperda lainnya yang belum masuk. Dan sesuai rencana, kami agendakan hari Kamis raperda akan dibahas,”singkatnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Kusnul Yakin menjelaskan ketidakjelasan raperda saat ini karena masih belum dilakukan rapat koordinasi pembahasan Raperda 2015. Meski demikian, draf raperda sudah masuk ke bagian Skrertariat De-

wan DPRD Sampang.

Ia mengatakan, pembentukan Ketua Badan legislasi sudah dibentuk Senin (10/11) kemarin.

Hal itu dilakukan sebagai upaya agar pembahasan raperda segera terlaksana.

“Saat ini draf raperda yang masuk sudah ada 13. Hari ini ada 9 draf yang masuk, sedangkan yang kemarin itu ada 4 draf. Selanjutnya tinggal ketua mendelegasikan kepada bamus untuk menentukan jadwal rencana rapat koordinasi untuk membahasnya,” tuturnya kepada awak media, Selasa (11/11).

Lanjut Agus, dalam waktu singkat ini pembahasan raperda diharuskan selesai sebelum akhir tahun 2014. Akan tetapi menurutnya dari empat raperda yang saat ini sudah diagendakan yaitu ada raperda yang mendesak dan diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. ”Tentu kami akan prioritaskan raperda yang sifatnya mendesak, seperti Raperda Pilkades, Pemerintahan Desa,

Anggota Badan Legislasi DPRD Sampang, Agus Kusnul Yakin memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait pembahasan Raperda 2015, Selasa (11/11).

Penyertaan Modal modal ke Bank BPRS Bumi Artha Sampang (BAS), dan Raperda APBD,” ucap politisi PBB ini.

Selain itu Agus juga menutur-

kan bahwa diutamakannya raperda itu mengingat 2015 Sampang merencanakan penyelenggaran Pilkades sebagaimana bentuk amanat dari UU Desa No 5 tahun 2014

dan sesuai PP No 43 tahun 2014. ”Jika Raperda Pilkades ini tidak selesai maka akan terjadi kekosongan hukum, intinya bagi desa-desa yang sudah habis masa jabatannya pada tahun 2014 ini nantinya di tahun 2015 tidak akan mempunyai kepastian hukum. Dan jika raperda pilkades ini tidak selesai maka pemerintah daerah akan dianggap telah melanggar konstitusi,” ujarnya.

Agus juga menambahkan perda tentang pemerintahan desa.

Manakala raperda ini juga tidak selesai maka suatu desa akan tidak jelas kepastian hukum dan pengelolaan keuangan bantuan yang dari pemerintah pusat ke desa. ”Sejauh ini kami sudah koordinasi agar pembahasan raperda segera dilakukan, karena waktu yang tersedia hanya sekitar satu bulan setengah. Karena kami tidak ingin raperda ini molor karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum,khsusunya di tataran pemerintahan desa,” jelas. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

Sampang - Ulama kharismatik di Pulau Garam, Madura yang dikenal sebagai pembela rakyat kecil dalam kasus “berdarah” Waduk Nipah di Kabupaten Sampang KH Alawy Muhammad, Senin (10/11) sekitar pukul 16.30 WIB, berpulang ke Rahmatullah.

“Sejak sebulan terakhir ini, KH Alawy memang sering sakit-sakitan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang,” tutur keluarga almarhum, Nurullah, di rumah duka di Dusun Tanggumung, Desa Karongan, Sampang, Senin (10/11) malam.

Karena kondisinya kian memburuk, maka KH Alawy pun dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya di kawasan Perak, Surabaya, sejak Minggu (9/11).

Namun, di ruang ICU (intensive care unit) RS PHC itu, kondisi pengasuh Pesantren At-Taroqy, Sampang itu justru kian memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia. Innalillahi...

Kabar wafatnya tokoh ulama kharismatik Madura asal Sampang ini cepat menyebar ke masyarakat, baik ulama pengasuh pondok pesantren di Pulau Madura, maupun jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena KH Alawy merupakan tokoh yang dikenal getol berjuang di partai berasaskan Islam itu.

Bahkan, kabar tentang wafatnya ulama sepuh itu juga segera menyebar ke kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Sampang. Beberapa orang pejabat teras di lingkungan Pemkab Sampang, bahkan terlihat sudah berada di rumah duka sejak Senin (10/11) malam.

“Kami merasa sangat kehilangan. Beliau merupakan tokoh ulama yang dikenal kharismatik,” kata Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono di rumah duka.

Ratusan orang, sejak Senin (10/11) petang atau sebelum jenazah tiba sudah terlihat memadati rumah duka di kompleks Pesantren At-Taroqi, Dusun Tanggumung, Desa Karongan, Sampang.

Sejumlah personel polisi dari Polres Sampang, terlihat berjagajaga di sekitar pondok pesantren dan sebagian mengatur arus lalu lintas dari arah Kota Sampang yang hendak menuju Kecamatan Kedungdung dan sebaliknya.

Sekitar pukul 20.00 WIB, ambulans pembawa jenazah

MENGENANG KH ALAWY MUHMMAD

Pembela Waduk Nipah itu Telah Tiada

almarhum tiba di rumah duka.

Ya, KH Alawy memang menjadi tokoh banyak kalangan, termasuk KH Alawy juga dikenal sebagai pembela rakyat kecil yang paling berani saat pemerintahan Orde Baru masih berkuasa.

“Kiai Alawy ini merupakan ulama yang berani melawan siapapun saat itu,” kata Sekretaris DPC PPP Pamekasan yang juga pengasuh pondok Pesantren Jungcangcang, KH Wazirul Jihad.

Kasus Nipah Nama KH Alawy Muhammad mulai dikenal banyak orang setelah tragedi Nipah yang terjadi pada 25 September 1993.

KH Alawy merupakan ulama Madura yang getol membela petani Sampang yang terdampak pembangunan Waduk Nipah di Kecamatan Banyuates, Sampang itu.

Konflik itu bermula dari permasalahan tanah milik masyarakat yang akan dijadikan waduk.

Bagi sebagian masyarakat di wilayah ini, tanah bukan hanya bermakna ekonomis, namun juga bermakna kultural, yakni tanah dipahami sebagai sebuah pusaka, yakni peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan.

Tanah pusaka, atau tanah warisan bagi warga Nipah dan Madura pada umumnya, tidak boleh jual, karena merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah mewariskan tanah itu.

Namun, pemerintah kala itu hanya melihat bahwa masyarakat Nipah yang meliputi delapan desa membutuhkan sebuah waduk irigasi untuk meningkatkan penghasilan pertanian mereka menjadi dua kali lipat.

Hal itu karena pemerintah melihat wilayah Nipah itu hanya sebagai hamparan lahan kering yang tak bermakna, sehingga perlu dimanfaatkan.

Dalam proses pembebasan tanah, masyarakat pemilik tanah tidak dilibatkan, sehingga menimbulkan reaksi keras dari pemilik tanah. Pemerintah dalam hal Pemkab Sampang kala itu tidak mengindahkan penolakan warga, bahkan melibatkan aparat keamanan, yakni TNI. Kebijakan tidak kooperatif pemerintah inilah yang menjadi perhatian KH Alawy untuk melakukan advokasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan waduk Nipah

Sampang.

“Waktu itu Orde Baru masih berkuasa. Jadi siapa yang melawan kebijakan Orde Baru pasti akan habis, dan Kiai Alawi menyadari risiko itu,” ujar teman KH Alawi Muhammad di Pamekasan KH Fudholi M Ruham.

Tidak hanya itu, tokoh ulama Sampang ini juga dikenal sebagai tokoh yang berani memprotes kecurangan pemilu yang terjadi pada tahun 1997 oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah kala itu.

“Ketegasan beliau serta komitmen pembelaannya kepada kaum tertindas yang menjadikan KH Alawy cukup disegani oleh banyak orang dan menjadi tokoh ulama terkenal di Pulau Madura,” kata pengasuh pondok pesantren Al-Fudlala, Kelurahan Barurambat, Pamekasan itu.

Anak Petani Berbeda dengan ulama pengasuh pondok pesantren lainnya di Pulau Madura yang menjadi pengasuh pondok pesantren karena warisan orang tuanya, namun KH Alawy Muhammad justru dari kalangan orang biasa, yakni dari keluarga petani.

Saat masih muda, KH Alawi

bahkan sempat merantau ke Jawa dengan menjadi pedagang, sebagaimana kebanyakan warga Madura pada umumnya.

Beberapa sumber menyebutkan, pada usia 27 tahun KH Alawy menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah hingga tiga kali berturut-turut dan yang terakhir pada tahun 1985.

Ketika itulah, ia belajar agama kepada ulama-ulama ternama di Mekkah, selain kepala keluarganya sendiri di Sampang, Madura.

KH Alawy kemudian menjadi pengasuh pondok pesantren, karena saat itu pengasuh pondok meninggal dalam usia muda, hingga akhirnya keluarga pesantren menunjuk Kiai Alawy sebagai pengasuh.

Tidak hanya itu, ia juga aktif di partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni partai politik yang menjadi wadah perjuangan politik umat Islam kala itu.

Kiprah Kiai Alawy dalam dunia politik karena tokoh kharismatik ini berkeyakinan bahwa terjun di dunia politik merupakan keharusan, dan politik merupakan media dakwah.

Meski baginya, politik merupakan keharusan dan umat Islam harus masuk dalam wadah partai politik yang berideologi Islam, namun kiai ini justru menolak jika negara berasaskan Islam atau membentuk negara Islam.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurutnya, merupakan harga mati dan sudah berdasarkan kesepakatan semua perwakilan umat agama yang berbeda keyakinan.

Saat Wakil Presiden M Jusuf Kalla berkunjung ke kediamannya di Sampang dan hendak mencalonkan lagi sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2009 yang berpasangan dengan Wiranto, KH Alawi bahkan berpesan agar Pancasila tetap dipertahankan.

“Saya minta pak Jusuf Kalla tetap berpegang teguh pada Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan, karena Pancasila merupakan dasar negara,” katanya kala itu.

Kini, pejuang agama, pejuang rakyat, dan pejuang Pancasila itu telah kembali ke haribaan-Nya dengan mewariskan pentingnya perjuangan untuk agama, rakyat, dan Pancasila. =ABD AZIZ/ANT

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 RABU 12 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0483 |IIITAHUN III No. 0483

IMBAS HARGA BBM

Harga Cabai Merah Mulai Naik BANGKALAN - Meski belum dipastikan, rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berdampak terhadap harga kebutuhan pasar. Salah satunya harga cabai merah yang mulanya berkisar Rp 28 ribu, kini naik drastic mencapai Rp 40 ribu per kilo.

Meroketnya harga cabai itu dipicu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, siklus musim tanam dan perubahan cuaca juga berdampak terhadap kenaikan bahan-bahan bumbu dapur, seperti cabai, karena produksi komoditas itu berkurang di pasaran.

Harga bawang merah juga mengalami kenaikan hingga Rp 22 ribu, dari harga kisaran awal Rp 17 ribu. Bawang Pre dari Rp 12 ribu naik menjadi Rp 16 ribu/kg.

Sedangkan harga bawang putih, sayur-mayur, cabai merah besar, tomat, dan bumbu dapur lainnya masih stabil.

"Akibat imbas dari gonjang ganjing rencana kenaikan harga BBM jenis premium maupun solar pada bulan Nopember 2014 ini, harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan," ujar Minah (53) di pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan.

Dia menjelaskan kenaikan harga cabai merah, karena minimnya pasokan dari petani.

Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil petani berkurang, sehingga kebutuhan cabai di pasaran juga semakin meningkat. Tak bisa ditampik, meningkatnya kebutuhan dan minimnya pasokan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pasar yang lebih mahal.

"Tak bisa dihindari lagi, harga cabai merah terus mengalami kenaikan. Apalagi dampak dari rencana kenaikan harga BBM. Untuk harga kebutuhan dapur lainnya relatif stabil," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

BAJAK. Salah satu petani sedang menggarap sawah menyambut hujan turun.

doni heriyanto/koran madura

Petani Jangan Terburu-buru Bercocok Tanam Lahan Tadah Hujan Mencapai 19.000 Hektare BANGKALAN - Hujan yang sering turun di wilayah Bangkalan belum menandakan tibanya musim penghujan. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan meminta kepada para petani untuk lebih arif menyikapi datangnya hujan.

Terlebih hujan yang turun masih belum merata dan curah hujan di bawah 100 milimiter. Bercocok tanam saat curah hujan belum normal, dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman.

moh ridwan/ koran madura

JUAL-BELI. Pedagang sembako saat melayani konsumen di pasar Ki Lemah Duwur, Bangkalan.

"Di saat-saat seperti ini petani harus berpikir ulang dan jangan terburu-buru untuk langsung bercocok tanam. Mengingat kebiasaan petani langsung bercocok tanam saat hujan tiba," kata Kepala Dispertanak Bangkalan, Abd. Razak, melalui Kabid.

Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Geger Heri Susianto, SP, MMA. Menurutnya, berdasarkan BMKG Stasiun Klimatologi Karang Ploso Malang, musim penghujan di wilayah Bangkalan diperkirakan normal pada minggu ke tiga bulan ini. Pada kondisi curah hujan yang tidak normal, para petani perlu melakukan

perhitungan cermat dalam bercocok tanam dan menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air.

Terutama bagi petani yang memiliki lahan kering (tanah tegal) maupun lahan tadah hujan, karena lahan tersebut membutuhkan ketersediaan air yang cukup banyak.

"Petani jangan sampai berspekulasi dalam bercocok tanam, karena risikonya sangat tinggi.

Jika kekurangan air sangat merugikan tanaman dan akan mati.

Kita lihat dulu sampai minggu ketiga apakah hujan akan terus berlanjut atau tidak," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Heri, minimnya curah hujan bagi la-

han irigasi (tanah teknis) tidak memiliki dampak yang signifikan karena lahan irigasi selalu dialiri oleh air yang bersumber dari hasil pengeboran. Sehingga para petani yang memiliki lahan irigasi bisa bercocok tanam kapan saja. Lahan tadah hujan yang tersedia saat ini mencapai 19.000 hektare. Sedangkan lahan teknis seluas 8350 hektare.

"Bagi lahan irigasi tidak ada masalah, karena sumber airnya sudah ada. Namun, bagi lahan kering dan tadah hujan itu mengandalkan hujan saja," tuturnya.

Untuk menjaga ketersediaan air pada lahan irigasi lanjutnya, perkumpulan petani pemakai air (P3R) harus melakukan perawatan saluran-saluran untuk mengantisipasi keborosan air. Bagi petani pemilik lahan kering agar bersabar sampai curah hujan normal demi keberlangsungan tanaman.

"Tentunya semua petani berharap segera turun hujan. Tapi, kita juga harus realistis melihat keadaan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

BANGKALAN - Informasi yang beredar, sembilan wilayah di area PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, terancam pemadaman bergilir hingga dua tahun mendatang. Sebut saja, Surabaya dan Sidoarjo, termasuk empat kabupaten di pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Selanjutnya, Wlingi Blitar, Tulungagung, dan Jombang.

Rencana pemadaman listrik bergilir tersebut, karena kondisi Gardu Induk (GI) yang terpa-

Madura Terancam Pemadaman Bergilir Kondisi Gardu Induk Kelebihan Beban sang untuk sembilan wilayah itu kelebihan beban. Sehingga berdampak pada kekuatan arus listrik. Namun, hingga saat ini untuk Kabupaten Bangkalan belum ada jadwal resmi terkait pemadaman bergilir. Sekalipun belum ada jadwal, pemadaman secara tiba-tiba seringkali terjadi.

"Kami belum tahu secara pasti mengenai rencana adanya pemadaman bergilir seperti informasi yang beredar. Apalagi tidak ada surat resmi yang menyatakan demikian," jelas Manajer PT PLN (Pesro) Bangkalan, Efendy saat dikonfirmasi.

Saat ditanya terkait pemada-

man yang terjadi Senin malam waktu lalu, menurutnya, pemadaman yang terjadi dua kali dalam satu malam itu diakibatkan ada trouble pada transformator (trafo) yang terletak di jalan Soekarno Hatta. Penyebabnya, ada pamakaian yang melebihi kapasitas trafo. Sehingga beban energi lis-

trik yang begitu tinggi berdampak pada sistem rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain.

"Banyak penerang jalan umum (PJU) liar yang menyebabkan tekanan tidak normal. Makanya aliran listrik kemarin itu terganggu," paparnya.

Effendi mengatakan, jika ada rencana pemadaman pasti ada informasi terlebih dahulu. Beda halnya, aliran listrik yang terganggu karena ada faktor lain.

Misalnya, terkena layang-layang atau lainnya. Seketika itu langsung dilakukan perbaikan agar aliran listrik dapat segera normal.

Jadi, jika suatu waktu ada pemadaman yang sifatnya sebentar berarti ada salah satu gardu atau kabel yang dilakukan perbaikan. = DONI HERIYANTO/RAH

PANCAROBA

Potensi Bencana Alam Cukup Besar

MANGKRAK. Jalan akses menuju pelabuhan MISI Kecamatan Socah yang masih belum selesai digarap.

ist/koran madura

INFRASTRUKTUR MISI

Pembangunan Jalan Belum Tertangani BANGKALAN - Mangkraknya pembangunan infrastruktur jalan menuju pelabuhan peti kemas Madura Industrial Seaport City (MISI) belum terselesaikan dengan baik. Pembebasan lahan milik warga belum selesai, itu juga yang menjadi ganjalan utamanya.

Sedangkan lahan milik Perhutani yang pernah menjadi permasalahan, kini setidaknya bisa teratasi seiring adanya aturan baru yang terkait pembebasan lahan dan pengalihan fungsi lahan.

"Pembangunan jalan menuju MISI yang dibebankan kepada pemkab Bangkalan tunggu aturan baru. Sebab, tanah menuju pelabuhan MISI terkendala pembebasan lahan, sehingga pembangunannya tidak dilanjutkan," terang Bendahara Panitia Pembebasan Tanah (P2T), Wibagio S. Dengan adanya undangundang baru, pembebasan lahan nantinya merupakan tanggung

jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini PU Bina Marga. Undang-undang nomor 2 tahun 2012 mengganti peraturan Ka BPN nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Peraturan ini akan berakhir per Desember 2014.

"Jadi mengenai pembebasan lahan, yang menangani langsung instansi terkait dengan pekerjaan jalan. Ada 5 bidang tanah yang masih belum dibebaskan di Pendabah, Kecamatan Socah, tepat yang akan dilewati jalan itu," terangnya.

Pada awalnya, pembebasan tanah milik Perhutani saja belum menemukan titik temu. Sebab tanah seluas 1,6 km milik Perhutani tidak mau untuk dijadikan fasilitas umum (fasum). Padahal mulanya tanah itu milik pemkab Bangkalan yang dihibahkan kepada Perhutani saat kepemimpinan Bupati Sumar-

woto. Dengan adanya aturan baru mau tidak mau lahan itu harus diberikan tanpa mengganti tanah yang baru, karena akan digunakan untuk fasum.

"Dalam aturan baru, selama tanah itu milik pemerintah statusnya dengan pinjam pakai. Tidak wajib mengganti dengan tanah baru, kecuali ada bangunan yang berdiri.

Itu harus tukar guling terlebih dahulu. Jadi, tanah milik Perhutani tinggal pakai saja," ungkapnya.

Sebelumnya, tanah milik Perhutani menjadi masalah serius sehingga menghambat proses pembangunan jalan. Sebab Perhutani bersikukuh agar lahannya tidak dialihfungsikan. Dengan aturan baru tersebut, tidak boleh tidak tanah tersebut harus diberikan untuk fasum. Meskipun begitu, tanah tersebut masih belum bisa digarap, karena harus menunggu perjanjian dengan pihak Perhutani. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan menyatakan memasuki musim pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan tahun 2014 ini sebanyak 18 Kecamatan yang ada di wilayah setempat diminta waspada, karena berpotensi terkena bencana alam seperti angin puting beliung, bencana banjir, dan tanah longsor. Potensi ancaman bencana itu cukup besar sehingga bisa terjadi kapan saja.

"Pada awal musim penghujan ini, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, terjadinya angin puting beliung, banjir, dan tanah longsong. Sebab semua kecamatan sangat berpotensi, jika mengacu pada awal musim hujan tahun lalu," ujar Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Wahid Hidayat.

Menurutnya, banjir dan tanah longsor tidak menyeluruh di 18 kecamatan. Tanah longsor itu berpotensi di daerah berbukitan, seperti di wilayah Kecamatan Konang, Geger, Sepuluh, kokop, Jaddih, dan Sepuluh. Selain itu, untuk banjir bisa menimpa daerah Kecamatan Kota, Blega, Arosbaya, dan Tanjung Bumi. Rata-rata daerah yang memiliki dataran rendah akan terkena banjir.

"Pastinya dalam menghadapi bencana alam seperti puting beliung, banjir, dan tanah longsor, BPBD sudah menyiapkan tim khusus seperti tahun-tahun sebelumnya yang siap turun langsung ke lapangan," imbuhn-

Wahid Hidayat

Kepala BPBD Bangkalan ya.

Tugas dan fungsi dari tim khusus itu, kata Dayat, menjalankan perannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Contohnya, langkah-langkah awal proses penanganan terjadinya bencana alam. Dengan adanya proses tersebut dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan pada saat kejadian.

Setelah itu, akan dibuat sebuah rancangan untuk mengetahui kerugian yang harus ditanggung.

"Sesuai Permendagri nomor 25 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Alam, semua langkah sudah dijelaskan di dalamnya. Jadi, ke depannya tidak ada lagi bencana yang ditangani tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 RABU 12 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0483 |IIITAHUN III No. 0483

ali syahroni/koran madura

BEKERJA. Salah seorang pekerja di Jalan Pintu Gerbang Gang V, Kelurahan Bugih, Pamekasan, sedang menghaluskan kayu untuk dijadikan bagian kursi.

Pasar Mebel Masih Terbuka Lebar Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat kebutuhan terhadap furniture atau mebel juga akan terjadi peningkatan setiap tahun. Apalagi saat ini kebutuhan furniture bukan hanya karena fungsinya saja, tapi sudah masuk pada pemenuhan kebutuhan selera. Sehingga peluang pasar usaha mebel masih sangat terbuka lebar.

Tindak hanya itu, furniture kini telah menjadi produk fashion, mode, dan gaya hidup.

Di lain pihak, ketersediaan barang mebel itu juga sudah sedemikian tingginya sehingga di mana saja, kapan saja, dan pada tingkat harga berapa saja, masyarakat dengan mudah dapat memperolehnya.

Memang untuk usaha mebel ini membutuhkan keterampilan dalam merangkai kayu dan dituntut harus bisa berinovasi, sehingga barang yang dihasilkan bisa tetap diterima pasar, agar di tengah kompetesi yang semakin ketat tetap bisa mempunyai keunggulan.

Seperti yang dilakoni Ismail, pengusaha mebel yang tinggal di Jalan Pintu Gerbang Gang V,

Kelurahan Bugih, Pamekasan.

Sudah belasan tahun usaha mebelnya bisa tetap bertahan, karena memang hasil kerajinan furniturenya tidak ketinggalan zaman.

Menurutnya, furniture setiap tahun diperlukan oleh semua pihak. Rumah tangga, perumahan, hingga perusahaan seperti restoran, hotel, dan perkantoran, akan terus menyerap hasil kerajinan furniture, asal berani untuk berinovasi.

“Sekarang itu, furniture seperti lemari, tempat tidur, utamanya kursi bentuk dan modelnya setiap tahun berubah.

Jadi harus disesuaikan dengan selera pasar, agar bisa tetap bertahan dalam persaingan usaha mebel. Apalagi kalau bisa

berinovasi, pastinya akan banyak keuntungan yang didapat,” katanya.

Untuk mengawali usaha mebel tidak bisa merangkul semua target konsumen sekaligus, sehingga harus punya spesialisi dengan menentukan segmen pasar tertentu saja.

Agar mampu menentukan cara dan strategi promosi yang tepat dan efektif.

Setelah menentukan target pasar, maka akan lebih mudah untuk memperkenalkan usaha mebelnya, dengan citra perusahaan yang mengkhususkan terhadap satu produk, maka akan lebih gampanglah konsumen mengingat. Bahkan nantinya bisa dicap sebagai ahli di dalam satu bidang.

“Kalau awal-awal itu, cukup satu produk saja, jika memang mampu membuat kursi, cukup kursi itu aaja dulu, agar mudah dikenali. Kalau sudah banyak yang kenal, seiring waktu akan banyak orang yang pesan barang lainnya, di saat itu waktu untuk mulai melebarkan usaha,” ungkapnya.

Tambah Ismail, saat ini begitu banyak perumahan yang sedang dibangun. Dengan kesempatan ini beberapa dari para pengembang penjual property bisa diajak kerja sama dengan menawarkan usahanya sebagai pemasok mebel yang sesuai, beserta harga yang menarik.

Beberapa cara diatas, memang tidak mudah dilakukan, karena dalam bidang mebel ini membutuhkan keuletan dan kesabaran. Semakin lama akan semakin banyak relasi yang tahu. Menurutnya, yang paling utama dalam usaha mebel itu dalam pelayanan, karena jika tidak menonjolkan segi pelayanan akan dengan mudah tergeser oleh pengusaha mebel yang sudah besar.

Untuk itu, dalam usaha ini harus banyak tahu jenis-jenis kayu dan keunggulan masingmasing kayu, yang menjadi bahan utama pembuatan furniture. Kalau sudah mengerti soal kayu akan mudah untuk mencari keuntungan dari usaha mebel ini dengan pelayanan yang bagus.

Setiap satu unit barang yang dihasilkan di mebelnya, dirinya bisa meraup keuntungan anatara Rp 350 ribu hingga Rp 700 ribu. Tergantung pada jenis barang. Sebab saat ini dirinya sudah menerima pesanan untuk semua barang, seperti tempat tidur, kursi, lemari, dan produk lainnya yang terbuat dari kayu.

Keunggulan di mebelnya adalah harga yang lebih murah, karana kayu yang digunakan dirinya dapatkan dengan membeli pohon-pohon langsung dari masyarakat, yang kemudian digergaji sesuai dengan ukuran dan barang yang akan dibuat, sehingga tidak banyak kayu yang terbuang.

“Membeli kayu yang sudah dipotong itu risikonya panjang, ukuran kadang tidak pas seperti yang diinginkan, akibatnya akan banyak kayu yang terbuang.

Jadi, mending membeli sebuah pohon dulu, kemudian tentukan akan dibuat barang apa dan potong sesuai kebutuhan,” katanya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

RABU 12 NOVEMBER 2014 No. 0483 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Yuli Mariyatur Rahmah

Bukan Penikmat, Tetapi Pelaku Sejarah “Yang tertulis akan meng-abadi, dan yang berucap akan berlalu bersama angin” Ungkapan sarat filosofi itu bukanlah isapan jempol belaka. Tentu masih sangat segar dalam ingatan kita tentang salah satu tokoh yang mampu meng-abdikan hidupnya dalam cacatan kecil. Iya, dia adalah Andrea Hirata, penulis buku Laskar Pelangi. Bermula dari sebuah catatan sederhana hingga menjadi karya. Karya yang menyadarkan kita tentang arti penting mengabadikan diri lewat tulisan. Kini, orang yang awalnya hidup di pelosok negeri Blitung, tiba-tiba menjadi orang yang dikenang oleh sejarah. Bahkan mampu menghipnotis semua orang di jagad Nusantara ini.

P Pemerintah Lemah Kembangkan Potensi PAD Keberadaan pasar tradisional di sejumlah kecamatan di Sumenep mulai berkurang. Hal itu disebabkan, tidak adanya pengembangan yang baik oleh Pemkab Sumenep.

Selengkapnya INDUSTRI LOKAL | Hal. O

P

ertanyaan sederhana yang layak kita ajukan, bisakah kita meng-abadikan diri lewat tulisan hingga dapat dikenang oleh sejarah? Tentu bisa, sebab, tak ada yang tidak bisa dalam kamus hidup. Tugas kita hanya berani memilih: menjadi pelaku sejarah atau menjadi penikmat sejarah.

Yuli Mariyatur Rahmah sepertinya merupakan salah satu dari sekian perempuan yang ingin mengikuti jejak Andrea Herata dan penulis-penulis lain. Perempuan kelahiran Pamekasan, 17 Juli 1996 itu punya obsesi besar menjadi novelis. Oleh karena itu, tak terlalu berlebihan jika selain aktif kuliah, perempuan yang akrab dipanggil Yuli itu juga mencari pengalaman di luar kampus. Hanya satu tujuan impian, menelusuri jalan hidup untuk menemukan imaji, sebab ia menyadari bahwa menjadi penulis itu adalah sunyi dan terjal.

Maka benar kiranya jika boleh

meminjam bahasanya Muhidin M Dahlan, manifesto itu adalah kesunyian di sebuah malam yang lapar. Dan jalan sunyi adalah jalan kemestian yang dihadapi setiap penulis. Setiap penulis amat sadar akan beban kesunyian yang menggigilkan itu. Ada yang terbunuh di tengah jalan.

Mereka yang sadar memilih jalan kepenulisan, kesunyian bisa jadi jembatan lintasan panjang untuk mereguk limpahan gagasan untuk menemukan eksistensi diri.

“Oleh karena itulah, saya ingin terus berproses walaupun saya sadar bahwa tugas saya berat, mengalahkan rasa malas, dan berteman dengan sunyi sembari menemukan imaji,” ucapnya.

Melihat kegigihannya belajar dan berproses, lulusan MA PP Nurul Huda memang setangguh dengan prinsipnya.

Ternyata gadis hobi membaca dan menulis itu suka dengan tantangan.

Iya, tantangan bagi Yuli merupakan bumbu dalam menjalani hidup.

Sehingga ia tak merasa ada beban dalam meniti hari. Yang ada, ia ingin selalu terlihat riang dan berpikir positif. “Sebab hanya dengan itu saya bisa terus berkarya,” imbuhnya kepada Koran Madura.

Dengan demikian, perempuan yang sejak masa MA suka nulis cerpen seolah ingin mengatakan kepada semua orang bahwa kita harus punya pribadi yang kuat,

jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup. Apalagi ia sadar bahwa menjadi penulis itu sunyi, terjal dan penuh tantangan.

Maka tidak ada salahnya jika banyak penulis terkenal itu mengingatkan kepada penulispenulis pemula. Bagi mereka, jika kita telah memilih jalan sunyi, maka yang perlu kita lakukan adalah terus membaca, terus menulis, terus bekerja, dan bersiap hidup miskin. Bila empat jalan itu kita terima dengan lapang dada sebagai jalan hidup, niscaya kitqa tak akan berpikir untuk bunuh diri secepatnya. =SYAMSUNI