e Paper Koran Madura 12 November 2013

1

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

12 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Abal-abal

Sinabung Kembali

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di jakarta

PERANG survei abal-abal? Mungkin terasa aneh mendengar kalimat itu. Maklum saja, anatomi survei sejak lahirnya dari sejak proses awal sampai akhir merupakan kerja ilmiah.

Survei tak berbeda dengan memotret data dan fakta. Artinya seluruh hasil survei sejatinya mengungkap data dan fakta tanpa bumbu atau polesan. Nawaitu normatif survei memang ingin mengatahui keadaan dari obyek yang disurvei. Bagaimana sebenarnya kondisi riil dan bukan bagaimana seharusnya.

Karena itu terasa aneh bila belakangan muncul istilah perang survei abal-abal.

Makhluk dan kejadian apa pula itu. Bukankah perang berarti saling hantam, saling sikat, saling sikut. Lalu kenapa kosa kata perang plus abal-abal ditempelkan pada kata survei yang sejatinya merupakan kegiatan ilmiah? warna warni panggung politik di tanah air belakangan ini. Untuk mencapai tujuan dan kepentingan politik, banyak partai dan politisi terjebak perilaku yang cenderung menghalalkan segala acara antara lain mengotori praktek-praktek ilmiah seperti survei.

Methode ilmiah itu dicekoki kepentingan politik. Yang seharusnya ilmiah, Ya, betapa merekam data dan dasyatnya jika survei abal-abal fakta direkayasa sedemikian rupa menghasilkan untuk kepentingan pemimpin pemenangan politik. bermasalah Maka bertebaranlah setingkat survei politik abalPresiden abal mewarnai jagad politik belakangan ini, yang arahnya menjagokan partai dan tokoh politik tertentu.

Masyarakat digiring dalam lorong seakan ilmiah namun sebenarnya tak lebih dari rekayasa. Ada proses pembohongan dan pembodohan publik. Masyarakat diarahkan pada satu tujuan berdasarkan “seakan” fakta dan data obyektif. Padahal dari sejak awal sudah disetting melalui perencanaan penipuan sistematis dan massif.

Di sini para penghianat intelektual menjadi instrumen partai dan politisi. Mereka merancang dari cara survei, memoles obyek yang disurvei, termasuk tentu saja hasil akhir yang semuanya, dirancang demi kepentingan tujuan pemenangan politik. Mereka bukan merekam melainkan merekayasa data dan fakta.

Survei seperti ini jauh lebih buruk dari proses pencitraan - yang lebih merupakan upaya memoles dan mempercantik diri. Pencitraan dari sejak awal tak pernah menegaskan sebagai proses ilmiah seperti survei. Artinya, dengan sadar proses pencitraan -walau juga kemungkinan menipu- tak pernah menegaskan diri sebagai kegiatan ilmiah. Tak aneh bila ada yang menyebut survei abal-abal sebagai kemunafikan tingkat tinggi. Para intelektual yang berada di dalamnya, jauh lebih busuk dari maaf- seorang pelacur. Mereka melakukan pembodohan, rekayasa, penipuan massal meracuni pikiran dan perilaku masyarakat dengan bertopeng ilmiah.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu sudah mengantisipasi tentang praktek-praktek kotor ini antara lain dengan mengatur waktu serta pertanggungjawaban methodelogi dan keterbukaan pendanaan.

Sayangnya, tak ada sanksi keras dan tegas bagi para pelanggarnya sehingga selalu terbuka kemungkinan merebaknya survei abal-abal itu. Padahal surveyiabal-abal ini jika terbukti, merupakan tindak pidana penipuan yang akibatnya sungguh dasyat.

Ya, betapa dasyatnya jika survei abal-abal menghasilkan pemimpin bermasalah setingkat Presiden. Korbannya lebih dari 250 juta rakyat, dengan durasi waktu selama lima tahun. Luar biasa bukan dampak buruknya? =

Maling Ada dua orang maling apes tertangkap basah dan kemudian menjalani persidangan di pengadilan. Keduanya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara. Sayangnya, hukuman mereka tidak sama.

Maling pertama mencuri Kambing betina Pak RT, Vonis 2 tahun Penjara.

Maling kedua membawa lari anak Pak RT, vonis 2 bulan penjara.

Maling pertama pun protes “Ini tidak adil, masa aku cuma mencuri kambing di hukum 2 tahun, sedangkan dia yang membawa lari anak Pak RT cuma di hukum 2 bulan penjara saja.

“Kamu tahu nggak kenapa dia dihukum 2 bulan? Itu karena dia mau bertanggung jawab, dan mau menikahi anak Pak RT yang dbawanya lari... Apa kamu mau bertanggung jawab menikahi kambing yang kamu bawa lari...!?” jawab hakim dingin.

Cak Munali

Meletus

Gunung Sinabung kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi 4000 meter dan mengeluarkan awan panas sejauh 1000 meter, terlihat dari Desa Tiga Pancur Kec Simpang Empat Kab Karo, Sumut, Senin (11/11). Pemerintah Karo memperpanjang masa tanggap darurat bencana alam letusan Gunung Sinabung selama satu minggu hingga 16 November 2013, karena belakangan ini aktivitas vulkanik Sinabung terus meningkat. ant/septianda perdana

Insert: Dua orang prajurit TNI dan Polisi saling membantu saat mengevakuasi warga yang sakit saat terjadi Erupsi Gunung Sinabung di Desa Gurkinayah, Payung, Karo, Sumut, Senin (11/11).

Semburan abu vulkanik setinggi 4000 meter itu membuat warga desa di sekitar gunung tersebut terpaksa dievakuasi ke pengungsian.

KPK Ajukan Banding Vonis Fathanah JAKARTA- Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap terdakwa kasus dugaan suap impor sapi, Ahmad Fathanah dengan hukuman 14 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan ternyata tidak memuaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah inipun akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor tersebut.

Pasalnya, KPK optmistis Fathanah dapat dikenakan satu pasal lagi dalam perkara tersebut. “Jadi KPK ajukan banding karena dari sisi putusan vonis 14 tahun sudah cukup baik. Sudah lebih dari dua per tiga dari penerapan pasal. Tapi dari penerapan pasal, dakwaan ketiga, yang pasal 5, jaksa meyakini dakwaan itu bisa dikenakan (terhadap Fathanah),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11).

Selain itu, jaksa mengajukan banding lantaran pengacara Fathanah mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap suami pedangdut Sefti Sanustika.

Johan menjelaskan dalam hal lamanya pidana penjara, hukuman

yang dikenakan kepada Fathanah sudah cukup tinggi, yaitu 14 tahun.

Artinya sudah lebih dari dua per tiga tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 17,5 tahun penjara.

Hal yang menjadi pertimbangan KPK mengajukan banding adalah ada salah satu dakwaan Jaksa yang tidak terbukti, yaitu dakwaan ketiga, Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dia (Fathanah) seharusnya divonis sama atau lebih dari tuntutan jaksa, paling tidak 20 tahun penjara

Emerson Yuntho Aktivis ICW

“Tapi dari sisi penerapan pasal dakwaan ketiga yang dianggap tidak terbukti, Pasal 5,” kata Johan.

Jaksa, kata Johan, meyakini bahwa Fathanah bisa dikenakan dengan dakwaan ketiga tersebut Pada sidang yang digelar Senin (4/11) lalu, Fathanah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan penjara. Fathanah dinyatakan terbukti bersalah dengan menerima uang

Rp1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, bersamasama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, terkait pengurusan kuota impor daging sapi.

Dalam tindak pidana pencucian uang, Fathanah hanya dinyatakan terbukti melakukan dakwaan kedua.

Hakim menyatakan dia terbukti membayarkan, mentransfer, membelanjakan, dan menukarkan mata uang dengan menggunakan dua rekeningnya dan uang tunai dengan seluruh transaksi mencapai Rp 38,709 miliar pada Januari 2011-2013.

Fathanah, menurut majelis hakim, tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dalam dakwaan ketiga. Dakwaan itu menyoal penerimaan uang Rp 35,408 miliar dalam kurun 2011-2013.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan vonis yang diberikan kepada terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Ahmad Fathanah mengecewakan. Karena itu, ICW mendukung langkah KPK mengajukan banding. JPU KPK harus banding agar tindak pidana pencucian uangnya terbukti dan vonisnya lebih tinggi. “Dia (Fathanah) seharusnya divonis sama atau lebih dari tuntutan jaksa, paling tidak 20 tahun penjara,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho. (gam)

Van Persie Permalukan Wenger

SKANDAL SUAP MK

Adnan Akan Tuntut KPK di Jalur Hukum JAKARTA- Pengacara senior Adnan Buyung Nasution sedang menyiapkan berkas untuk mengajukan proses prapengadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK. “Yang penyitaan akan kita bawa ke pengadilan karena ini sudah melewati batas, nanti waktunya, lagi disiapkan,” kata Adnan di Gedung KPK di Jakarta.

Adnan menilai KPK telah menyalahi prosedur karena menyita dokumendokumen pribadi Wawan yang tidak sesuai dengan kasus yang disangkakan kepada Wawan yaitu dugaan penyuapan. Penyitaan terhadap dokumen Wawan juga dilakukan KPK tanpa kehadiran kuasa hukum tersangka Wawan.

Wawan ditetapkan sebagai ter-

sangka pemberi suap. Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diany itu diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menurut Adnan, seharusnya KPK memproses sangkaan yang dimaksudkan kepada Wawan.

“Tidak jelas apa yang dituduhkan kepada Wawan. Sebenarnya tidak

boleh, jika tuduhan pokok adalah penyuapan, periksa penyuapan dulu sampai selesai. Jangan cari-cari yang lain. Ini ada kesan mencari- cari yang lain, menggeledah semua dokumen, dirampas semua baru dicari apa kesalahan yang lain. Ini tidak boleh begitu. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan,” ujar Adnan.

Masih dengan nada emosional, Adnan menambahkan “Nanti selesai satu boleh dibawa perkara yang lain.

Itu etika juga, etika dalam penyidikan.

Percuma saya mengajarkan begitu kepada para jaksa juga, kalau sekarang KPK ternyata begini. Dan itu muridmurid saya itu, Bambang (Bambang Widjojanto) satu, kedua Busyro (Busyro Muqoddas). Kalau begini kelakuan mereka saya menyesal, menyesal sekali.” Alat kesehatan Terkait kasus alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Provinsi Banten yang sedang diselidiki KPK, Adnan enggan memberi komentar. (ant/mon/beth)

2

NASIONAL

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237 | TAHUN II

Capres 2014 Harus Pasangan Nasionalis-Islam JAKARTA-Kompetisi partai politik untuk menjadi pemenang pada pemilu 2014 makin sengit. Namun diyakini tidak ada satu partai politik yang bisa mencapai 20 persen, sehingga tak ada parpol yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendirian.

Karena itu, mesti melakukan koalisi dengan partai lain.

“Kata mantan Presiden AS Bill Clinton ketika berkunjung ke Indonesia, sangat memuji demokrasi kita. Tapi, katanya, demokrasi Indonesia mesti berdampingan dengan Islam.

Jadi, di pemilu 2014 mendatang, partai masa kini itu mesti gandeng partai Islam dalam

pencapresan,” tegas pengamata politik Ridwan Saidi dalam dialog kepemimpinan dan kepahlawanan nasional di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (11/11).

Dia memprediksi partai yang akan lolos parliamentary threshold (PT) 3,5 % adalah partai masa kini seperti PDI Perjuangan, Demokrat, Gol-

kar, Gerindra, dan partai Islam (PPP, PKS, PAN, PKB). Tetapi tidak ada yang bisa mengusung capres sendiri. “Partaipartai itu harus berkoalisi.

Maka akan cocok kalau Aburizal Bakrie berpasangan Suryadharma Alie, Prabowo dengan Ahmad Heriyawan (PKS), dan lainnya,” tambahnya.

Menyinggung PDI Perjuangan dengan Jokowi-Mega, menurut Ridwan PDI Perjuangan sebagai partai yang eksklusif, maka sulit akan mampu memperoleh dukungan besar, sehingga akan memperoleh sekitar 14,5 persen.

Terbukti dari beberapa Pilkada di daerah, hanya Pilkada Jawa Tengah yang cukup meyakinkan. “Juga sulit akan mengusung Jokowi, karena citranya akan turun,” ujarnya.

Selebihnya suara pemilu akan diperebutkan oleh partai masa kini tersebut, dan partai Islam. karena pasangan capres-cawapres yang ideal sebagaimana digambarkan Bill Clinton tersebut, maka pasangan capres partai masa kini dan partai Islam. Di mana demokrasi Indonesia memang harus bersandingan dengan Islam.

Bill Clinton ketika berkunjung ke Indonesia, sangat memuji demokrasi kita. Tapi, katanya, demokrasi Indonesia mesti berdampingan dengan Islam.

Ridwan Saidi

Pengamat Politik

Secara terpisah, Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan yang penting seperti Kebhinekaan, Kemiskinan, dan Korupsi. “Kalau tidak bisa dijaga dan diselesaikan maka bangsa ini tidak punya harapan,” ujarnya.

Menurut Nusron, belajar dari persoalan yang dihadapi oleh Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine seharusnya pemimpin dilihat dari kemaslahatannya kepada rakyat bukan dilihat latar belakang suku, ras maupun agama. “Isu

kemajemukan makin bermasalah dikarenakan pejabat melihat kemajemukan sebagai hanya sekedar omong kosong,” tegas mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Terkait dengan kemiskinan, Nusron menganggap persoalan itu hanya bisa diselesaikan dengan memberikan legal akses kepada masyarakat seperti terhadap dunia pendidikan.

“Kemiskinan tidak bisa diatasi dengan BLT, mengentaskan kemiskinan dengan legal akses terhadap dunia pendidikan,” imbuhnya. (gam/abd)

PEMBANGUNAN GEDUNG DPR BARU

Marzuki Geram Dituding Terima Rp 250 Juta JAKARTA- Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kado pahit saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-58 di Gedung DPR. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini disebut-sebut menerima uang Rp 250 juta dari proyek pembangunan gedung baru DPR. Namun Marzuki membantah tudingan tersebut.

Bahkan kalau terbukti menerima uang suap, maka dia siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. “Itu fitnah, dan saya terus terang marah dengan berita sebuah majalah, edisi minggu ini. Jabatan itu amanah, dan saya siap mundur kalau terbukti menerima suap. Siapa yang berani bersaksi, kalau tidak akan mendapat laknat dari Allah SWT,” tegas Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (11/11).

Itu fitnah, dan saya terus terang marah dengan berita sebuah majalah, edisi minggu ini.

Marzuki Alie Ketua DPR RI

Untuk diketahui, Marzuki disebut sebagai salah satu anggota DPR yang kecipratan duit dalam proyek yang akhirnya batal tersebut. Dalam laporan sebuah majalah, Marzuki disebut menerima Rp 250 juta pada 2010 dari perusahaan calon penggarap proyek. Namun, kendati mengaku tahu ada sogokan di balik proyek itu, Marzuki enggan menyebut siapa-siapa yang terlibat.

Marzuki menyebut, turunnya nilai proyek yang sebelumnya bernilai Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,16 triliun merupakan andil besarnya. Selain Marzuki, majalah tersebut juga menyebut Anas Urbaningrum juga kecipratan Rp 500 juta dalam proyek gedung setinggi 36 lantai itu. Politikus Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, juga disebut kebagian Rp 1,5 miliar pada 2010.

Kendati akhirnya proyek itu batal lantaran ditentang banyak pihak, uang miliaran rupiah sudah kadung ditebar ke beberapa politikus di Se-

nayan. PT Adhi Karya, calon peserta tender, disebut telah mengalirkan Rp 21 miliar ke beberapa politisi.

Menurutnya, pembangunan gedung baru senilai Rp 1,8 triliun dihentikan bahkan karena permintaan dirinya saat itu. Marzuki menuturkan jika proyek pembangunan gedung baru sudah ada sejak periode DPR sebelumnya tahun 2004-2009. Namun, dia tegas untuk membatalkan karena sudah mencium ada permainan dalam proyek tersebut.

“Terkait gedung DPR, kalau Marzuki Alie tidak peduli Rp 1,8 triliun itu sudah ditender, karena sudah masuk anggaran ada semua selesai tinggal tender, saya minta waktu itu, dihitung kembali angka itu. Menurut saya tidak wajar dan saya minta disosialisasikan kembali,” cetus Marzuki.

Dia menegaskan, keputusannya untuk menunda proyek tersebut mendapat perlawanan dari anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Namun, dia enggan menyebut siapa orang yang menolak proyek ini dibatalkan saat itu.

“Akhirnya turun Rp 1,5 triliun dari Rp 1,8 triliun.

Saya ribut dengan oknum BURT yang marah, Pak Ketua ini hasil rapat kenapa Pak Ketua mau batal-batalin,” tegas Marzuki mengulang pernyataan oknum BURT itu.

“Saya bilang silakan, saya enggak ikut campur tapi saya minta tetap disosialisasikan, maka itu disosialisasikan, publik marah, terus akhirnya Kepala Biro Harbangin saya panggil,” jelasnya.

Sementara itu Deputi hukum DPR RI akan membuat surat protes kepada majalah tersebut agar meluruskan berita yang salah itu.

“Kami tak akan melakukan langkah hukum, karena media itu hebat dan kita selalu kalah. Jadi, biarkan saja mau apa saja silakan” pungkasnya. (gam/abd)

ant/widodo s. jusuf

BANTAH TERIMA UANG. Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) didampingi Isteri Asmawati (kanan) dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) bersiap memotong kue dan nasi tumpeng di acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-58 Marzuki Alie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). Dalam kesempatan tersebut, Marzuki Alie membantah pemberitaan sebuah media yang menyebutkan dirinya diduga menerima uang Rp 250 juta dari proyek pembangunan gedung baru DPR.

ant/widodo s. jusuf

PENANGANAN AMNESTI TKI. Dua anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR Rieke Diah Pitaloka (tengah) dan Poempida Hidayatulloh (kanan) serta Koordinator Advokasi Migrant Care Nur Harsono memberikan keterangan pers terkait penangangan Amnesti TKI Overstayers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). DPR mencium adanya dugaan pemerasan dibalik proses pemberian amnesti TKI di Arab Saudi yang selesai pada 4 November 2013.

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

JELANG PEMILU 2014

JAKARTA-Tim Seleksi Calon Pahlawan Nasional telah menerima 30 nama yang menjadi nominasi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namun dari sejumlah nama tokoh yang diusulkan, hanya 11 tokoh yang bisa diproses oleh Panitia Pengusulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional (PPGPN).

Dari nama yang sudah masuk, Mantan Sekjen Komnas HAM dan Kejagung di era pemrintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Baharuddin Lopa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Lopa dipilih, karena komitmennya terhadap negara sangat besar, terutama sebagai tokoh yang anti korupsi, dan keadilan hukum di Indoensia. Untuk itu, masyarakat Makassar bisa mengusulkan itu kepada pemerintah, dan melakukan kegiatan untuk menokohkan Baharuddin Lopa sebagai tokoh bangsa yang patut diteladani.

Demikian diungkapkan mantan anggota Komnas HAM Bambang Soeharto dalam dialog kepemimpinan dan keletaladan nasional 2014 bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli, dan budayawan Betawi Ridwan Saidi di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (11/11/).

Khusus menganai Lopa tersebut Bambang punya cerita sendiri. Suatu ketika di Komnas HAM ada uang sisa sebesar Rp 750.000,- dan oleh Bambang uang tersebut agar dibagikan kepada tiga karyawan Komnas, yang gajinya memang kecil dari Setneg RI. Namun, ketika Lopa tahu, beliau malah meminta uang itu dikembalikan, karena tidak sesuai prosedur dan itu berarti korupsi. “Karuan saja uang saya sendiri yang langsung saya berikan kepada tiga karyawan tersebut, dan selanjutnya agar diserahkan kepada Pak Lopa. Nah, sampai sedemikian itu komitmen beliau

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan apabila Jusuf Kalla memutuskan maju sebagai calon presiden (capres) dari partai lain, maka akan mempengaruhi elektabilitas capres yang diusung partai berlambang beringin tersebut.

Baharuddin Lopa Layak Menjadi Pahlawan Nasional

untuk anti korupsi,” ujarnya.

Menurut Bambang, negara ini butuh pemimpin yang berintegritas, berani, dan tegas.

“Kesimpulan saya pahlawan itu adalah orang-orang yang beradab, berpendidikan tinggi, punya ideologi yang jelas, jujur, siap berkorban untuk negara lahir bathin, tanpa pamrih, dan layak diteladani. Dan pahlawan masa depan adalah yang mampu meneladani para pahlawannya,” tambah Bambang.

Mengingat tantangan ke depan akan makin berat, maka kepemimpinan nanti mesti dilakukan secara kolektif, dan butuh orang-orang yang sudah teruji untuk memimpin bangsa ini. “Peringatan hari pahlawan harus tetap digelar, namun kita harus mencari

tokoh-tokoh nasional yang mampu meneladani kepahlawanan nasional,” kata Melani.

Baharuddin Lopa, S.H. (lahir di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia, 27 Agustus 1935 – meninggal di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001.

Baharuddin Lopa juga adalah mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Antara tahun 1993-1998, ia duduk sebagai sekjen Komnas HAM. Ia meninggal dunia di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB di Arab Saudi akibat gangguan pada jantungnya. (gam/aji)

Akbar: Bila JK Maju, Elektabilitas Golkar Goyah

“Pasti ada pengaruhnya, pasti. Juga akan berpengaruh terhadap Capres Partai Golkar kalau seandainya Pak JK maju,” kata Akbar setelah menghadiri seminar di Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin.

Kedudukan JK selaku mantan Ketua Umum Partai Golkar, diyakini menjadi salah satu faktor penting yang mungkin akan mempengaruhi elektabilitas partai itu apabila dirinya maju dalam pencalonan presiden dari partai lain.

“Kalau betul JK maju, tentu saja kader Partai Golkar di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan tentu ada pengaruhnya,” ujarnya.

Akbar menyatakan bahwa secara formal pencalonan JK tidak akan mempengaruhi Partai Golkar, khususnya untuk penetapan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai capres hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2012 lalu.

“Secara formal kan Capres Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie yang sudah ditetapkan lewat Rapimnas, tetapi sejauh mana anggotaanggota partai betul-betul mengikuti apa yang menjadi putusan Dewan Pimpinan Pusat itu juga menjadi pertanyaan,” katanya.

Meski demikian, Akbar menampik kemungkinan menggandeng JK sebagai cawapres pasangan Aburizal Bakrie demi menyelamatkan potensi pengaruh yang ditimbulkan pencalonan mantan Ketua Umum tersebut.

“Saya kira tidak ada secara politik pikiran ke situ,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Partai Golkar tidak memiliki wewenang tertentu untuk melarang JK apabila ingin menerima tawaran maju sebagai capres PKB. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa keputusan mengenai hal tersebut semua berada di tangan JK. “Pada akhirnya tentu akan kembali kepada Pak JK, untuk menetapkan apakah dia memang siap ataupun bersedia,” katanya.

“Kalau memang dia ada niat ke sana, menurut saya sebaiknya disampaikan dan dibicarakan dengan pemimpin-pemimpin Partai Golkar, khususnya Ketua Umum Aburizal Bakrie,” ujar Akbar menambahkan.

Akbar sendiri menilai wajar adanya wacana publik untuk mengajukan JK sebagai calon presiden dari partai lain.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat pada Senin (28/10) membuat pernyataan dukungan mengusulkan Jusuf Kalla sebagai bakal capres 2014-2019.

Pertimbangannya karena JK dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang teruji sebagai negarawan. JK juga dinilai mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan pluralistik. (ant/ kun/beth)

EKONOMI

3

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237 | TAHUN II

RUPIAH MULAI STABIL

Menkeu: Tak Ada Lagi Intervensi BI JAKARTA-Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dalam sepekan terakhir mulai stabil. Menteri Keuangan, Chatib Basri mengklaim, penguatan mata uang garuda ini sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar dan bukan hasil dari intervensi Bank Indonesia (BI). Hal ini mengisyaratkan Rupiah kini sudah mencapai keseimbangan baru.

Pernyataan tersebut seperti ditegaskan Chatib dalam acara Mandiri Investment Forum 2013 di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Senin (11/11).

“Rupiah sudah mulai mencapai titik keseimbangan baru yang tampak dari rentang fluktuasi yang semakin menipis,” kata Chatib.

Di pasar spot antar bank, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan stagnan di posisi 11.375 per dolar AS. Analis Monex Investindo Futures, Zulfirman Basir mengatakan investor masih

Rupiah sudah mulai mencapai titik keseimbangan baru yang tampak dari rentang fluktuasi yang semakin menipis Chatib Basri

Menteri Keuangan

bersikap waspada menanti kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) pada pekan ini untuk melihat apakah ada upaya baru dalam menjaga stabilitas rupiah. “Outlook rupiah masih netral, mata uang domestik diperkirakan diperdagangkan di kisaran Rp11.330-Rp11.660 per dolar AS,” katanya di Jakarta, Senin (11/11) Menurut Chatib, sejak beberapa bulan teakhir volatilitas rupiah berada pada kecenderungan yang terus melemah yang akhirnya berada pada kisaran Rp11.000-

an. Padahal, kata dia, sebelumnya rupiah masih berada pada angka Rp9.000an per dolar AS. “Cadangan devisa kita naik terus dalam dua bulan terakhir mencapai US$97 miliar. Artinya, rupiah tidak lagi diintervensi BI. Jadi, dalam dua bulan terakhir kurs rupiah sudah ditentukan mekanisme pasar,” terang Chatib.

Lebih lanjut dia menyebutkan, fluktuasi rupiah yang berada pada tren pelemahan sempat mencapai tiga ratusan rupiah dalam sehari.

Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dalam negeri, sehingga rupiah akhirnya menemui titik keseimbangan baru yang nilai fluktuasinya berada di angka Rp50-an.

Dengan demikian, tegas dia, volatiltas rupiah saat ini menunjukkan bahwa rupiah sudah berada di titik keseimbangan baru. Chatib mengatakan, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia harus siap untuk menghadapi perekonomian tanpa adanya quantitative easing dari Federal Reserve.

“Artinya, nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang berpotensi besar mengalami pelemahan,” ujar Chati.

Untuk menyikapi kemungkinan tersebut, menurut Chatib, sejauh ini Indonesia sudah menyiapkan dana lapis kedua senilai US$40 miliar. Sehingga, lanjut dia, apabila The Fed melakukan taperingoff, maka pemerintah akan menghadapinya tanpa perlu menggunakan cadangan devisa yang ada di BI. (gam)

INVESTASI

Perbankan Nasional Siap Fasilitasi Investor Asing JAKARTA-Gejolak ekonomi global ternyata tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan. Data bank sentral menyebutkan, kondisi perbankan nasional saat ini masih terbilang kuat. Bahkan, masih akan terus bertumbuh pada waktu mendatang. Hal ini memberikan kepastian investasi yang masuk ke Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, investor tidak perlu khawatir dengan kepastian investasi di Indonesia. Soalnya, kondisi ekonomi Indonesia terbilang baik dan kokoh.

Bahkan, diperkirakan akan terus membaik dari waktu ke waktu. “Indonesia itu merupakan volatile country, volatile ekonomi, tapi belajar dari krisis yang pernah terjadi di tahun 1998-1999 Bank Mandiri akhirnya menjadi survive hingga sekarang, 2008 survive, 2010 survive dan 2013 survive,” kata Budi, dalam pidatonya saat acara “Mandiri Investment Forum”, di Grand Hyatt, Jakarta, Senin, (11/11).

Budi menambahkan, berdasarkan pengalaman yang pernah ada, Indonesia terbilang baik dalam merespon berbagai macam krisis yang mendera. Akibat pengalaman itu pemerintah dan para lembaga keuangan terus meningkatkan koordinasi yang ada.

Hal ini, lanjutnya, yang pada akhirnya menjadi sebuah bukti betapa kuat kondisi ekonomi Indonesia yang masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi kedua diantara member G-20 setelah China.

“Ekonomi tahun ini jauh berbeda dengan krisis yang terjadi pada 1998 atau 2008.

Pada 2008, nilai tukar rupiah mencapai Rp12.500 dan pada 1998 jauh lebih tinggi dari itu sekitar Rp16.00017.000 per dolar AS. Apa sekarang akan seperti itu, saya pikir tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan peran perbankan semakin strategis dalam mendorong penguatan investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam porsi pembiayaan dalam investasi swasta dan juga pemerintah yang mencapai sekitar 60% dari total investasi atau jauh di atas penerbitan saham dan obligasi. “Laju pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pun masih cukup tinggi dikisaran 22% pada Agustus lalu dengan gross NPL yang cukup rendah di kisaran 1,9%”, kata dia.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit investasi selalu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit konsumsi dan modal kerja pada tahun ini.

Per Agustus 2013, pertumbuhan kredit investasi mencapai 32,5% secara year on year, jauh melebihi pertumbuhan kredit konsumsi yang sebesar 16,9% yoy. “Porsi kredit investasi terhadap total kredit juga meningkat menjadi 20% dibandingkan porsi pada 2007 yang mencapai 17%”, ujar Budi.

Menurutnya, sebagai salah satu bank milik BUMN, Bank Mandiri juga terus meningkatkan penyaluran kredit investasi kepada berbagai sektor industri di Tanah Air. (gam/abd)

ant/prasetyo utomo

PERTEMUAN BISNIS INDONESIA-AMERIKA. Menteri ESDM Jero Wacik (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Delegasi AS - Asean Bisnis Ralph Boyce (kanan) saat pertemuan dengan delegasi perusahaan Amerika Serikat ASEAN Business Advisor Council, di Jakarta, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai investasi bisnis, regulasi dan legalitas, birokrasi perizinan usaha, serta kontrak - tender investasi perusahaan bisnis AS di Indonesia khususnya sektor ESDM.

“Uang Pelicin” Menjadi Penghambat Investasi Kepastian Hukum dan Perizinan Perlu Diperbaiki JAKARTA-Indonesia masih menjadi surga investasi bagi sejumlah investor dunia. Namun yang menjadi catatan, masih banyak kendala yang dihadapi investor ketika ingin menanamkan modalnya, terutama soal perbaikan perizinan di Indonesia.

“Minat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia masih sangat besar, walaupun perekonomian nasional tengah mengalami perlambatan,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (11/11).

Namun demikian kata dia, ada sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi, sehingga tidak adalagi hambatan investasi. Sebab tTidak dipungkiri dan bukan rahasia lagi, perizinan akan lebih mudah diperoleh jika ada semacam ‘uang pelicin’. “Investasi Amerika tetap masih nomor empat, tapi kenapa mangkas izin kok susah benar. Orang melihatnya semuanya duit, repot kita. Itu yang jadi penghambat investasi,” ujarnya.

Masalah yang selama ini menghambat laju investasi perlu segera dicarikan solusi.

Perbaikan perizinan merupa-

kan kunci utama menggenjot investasi tahun depan. “Kalau investasi tidak masuk tapi current account berjalan maka tidak baik, katakan defisit, maka current accountnya menjadi penghambat, itu pertaruhan kita. Makanya soroti izin, kenapa izinya sebulan dikatakan tidak keluar,” jelasnya.

Tidak hanya soal kemudahan perizinan, Amerika juga menyoroti masalah-masalah lain di Indonesia yang bisa menjadi penghambat investasi mereka. “Kepastian hukum, terkait dengan infrastruktur, mereka (Amerika) melihat agresif soal itu (investasi) dan paket kebijakan kita, kita tidak boleh flipflop,” ungkap dia.

Secara terpisah, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan meminta para pelaku usaha untuk tidak tertipu data statistik angka pertumbuhan ekonomi. Sehingga diharap-

kan mereka harus berambisi untuk mencapai angka pertumbuhan di atas rata-rata.

“Pertumbuhan ekonomi kita memang harus mundur di bawah 6 persen yang nantin-

Investasi Amerika tetap masih nomor empat, tapi kenapa mangkas izin kok susah benar.

Orang melihatnya semuanya duit, repot kita. Itu yang jadi penghambat investasi

Hatta Rajasa

Menko Perekonomian ya di sekitar 5 persenan. Tetapi, para pengusaha jangan sampai tertipu dengan angka statistik ini,” ujar Dahlan di Jakarta, Senin (11/10).

Dia menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan angka rata-rata dari berbagai indikator pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga, dengan rata-rata pertumbuhan 5,5 persen, ada perusahaan yang tumbuh 15 persen, satu persen atau bahkan minus,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Dahlan, para pengusaha diminta harus berambisi untuk mencapai pertumbuhan usaha sebesar-besarnya di atas target pertumbuhan ekonomi pemerintah. “Pengusaha jangan hanya mengharapkan bisa mencapai angka ratarata, tetapi harus bisa di atas rata-rata,” ujar Dahlan.

Guna mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan, kata Dahlan, diperlukan karyawan pada level operator yang cerdas dan cekatan dalam menyikapi dinamika perekonomian.

Sehingga, kata dia, perusahaan tidak perlu lagi hanya menonjolkan keunggulan teoritis dari para konseptor-konseptor di perusahaan. “Karena, kunci dari peningkatan pertumbuhan perusahaan ada di level menengah, di tingkat operator.

Bukan konseptor. Memang banyak di level atas yang hebat di saat diskusi atau seminar, tetapi bukan itu yang diperlukan,” ucap Dahlan. (gam)

REASURANSI BUMN

OJK Targetkan Marger 2014 JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan melakukan merger perusahaan reasuransi BUMN pada awal 2014. Rencana membentuk sebuah perusahaan reasuransi bermodal besar ini diharapkan bisa memperbaiki Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad usai menjadi pembicara dalam acara Mandiri Investment Forum 2013 di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Senin (11/11). “Kami masih akan membicarakan (merger perusahaan reasuransi) dengan Kementerian Negara BUMN. Kami berharap akhir tahun ini sudah clear, sehingga bisa kami umumkan awal tahun depan,” kata Muliaman.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini di Indonesia ada empat perusahaan reasuransi yang tiga di antaranya merupakan perusahaan BUMN. Menurut Muliaman, saat ini Indonesia membutuhkan sebuah perusahaan reasuransi bermodal besar, karena selama ini sejumlah perusahaan asuransi menempatkan preminya di perusahaan reasuransi di luar negeri. “Kita selama ini membayar premi reasuransi ke luar negeri dan itu besar jumlahnya,” ucapnya. (gam/abd)

PERBANKAN

BII Tunjuk Taswin Zakaria Jadi Dirut Baru JAKARTA-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) menyetujui penunjukan Presiden Direktur baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris. RUPSLB menyetujui pengangkatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur baru BII dan Datuk Abdul Farid Alias sebagai Komisaris BII. Penunjukan ini akan efektif setelah mendapat persetujuan dari regulator terkait di Indonesia. Disamping itu, RUPSLB juga menyetujui pengunduran diri Dato’ Sri Abdul Wahid Omar selaku Komisaris, Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Direktur, dan Rita Mirasari sebagai Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.

Pengangkatan Ani Pangestu, yang saat ini Direktur Sumber Daya Manusia, menjadi Pejabat Sementara Direktur

Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan juga disetujui RUPSLB. “Kami menyambut gembira Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur dan Datuk Abdul Farid Alias sebagai Komisaris. Baik Taswin maupun Datuk Farid bukanlah orang asing bagi BII. Sebagai anggota Dewan Komisaris BII selama sembilan tahun, Taswin memiliki pengetahuan yang mendalam tentang operasional BII. Pengetahuannya yang luas tentang

iklim bisnis di Indonesia dan pengalamannya di sektor

jasa keuangan membuatnya memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin perjalanan transformasi BII,” kata Presiden Komisaris BII Tan

Sri Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor di Jakarta, Senin (11/11).

Demikian juga dengan President and CEO Maybank Group, Datuk Farid yang telah bekerja sama dengan Manajemen BII. “Pengangkatan Datuk Farid sebagai Komisaris mencerminkan komitmen kuat Grup Maybank dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank dan pembangunan ekonomi Indonesia,” tambah Tan Sri Megat.

Taswin Zakaria, warga negara Indonesia, Komisaris Independen BII sejak 2003.

Beliau juga Komisaris Independen pada PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (anak perusahaan dari SATS Singapore), jabatan yang dipegangnya sejak 2005. Taswin Zakaria sebelumnya menjabat Pres-

iden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance pada periode 2010 dan 2011. Sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris BII, Taswin Zakaria menjabat Direktur Barclays Bank Plc untuk Indonesia dan Kepala Regional Asia pada Alternate Capital Market/Islamic Finance.

Sedangkan Datuk Abdul Farid Alias, warga negara Malaysia yang memulai karirnya di Grup Maybank di Aseambanker pada 1992 setelah lulus dari Pennsylvania State University, Amerika 1991 dengan gelar sarjana akuntansi, dan mendapatkan gelar MBA di bidang Financial dari University of Denver, Amerika pada 1991. Dia juga telah menyelesaikan program Harvard Business School’s Advanced Management pada awal tahun ini. (gam)

4

LINTAS JATIM

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237 | TAHUN II

KASUS SYIAH

Pemprov Kurang Tegas Relokasi Pengungsi Syiah

ari armadianto/koran madura

MOGOK NASIONAL. Aksi Buruh se-Jatim saat mogok nasional yang dipusatkan di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, di Jalan Gubernur Suryo, beberapa waktu lalu.

Usulan UMK 2014 Berakhir SURABAYA – Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur baru menerima 28 usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari seluruh wilayah di Jatim, meski batas akhir penyerahan usulan UMK adalah Selasa (12/11) hari ini.

“Baru 28 kabupaten/kota yang sudah masuk”, ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Harry Soegiri, Senin (11/11).

Harry mengatakan, selanjutnya seluruh usulan tersebut akan dibahas dalam rapat internal Dewan Pengupahan Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur.

‘Kesepuluh darah tersebut

yang hingga kini belum menyerahkan usulan UMK adalah Kabupaten Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Jember, Situbondo, Nganjuk, Bondowoso, dan Kota Mojokerto”, terangnya.

Namun, tambah Harry, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim masih memberikan batas hingga pagi ini bagi daerah yang belum menyerahkan usulan UMK.

“Batas hari Selasa ini (hari ini-red) karena batas akhir penetapan UMK sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah 21 November 2013 atau 40 hari sebelum pemberlakuan UMK 1 Januari 2014”, tegasnya.

Setelah Walikota Surabaya menyerahkan usulan UMK 2014 ke Gubernur Jatim, Dewan Pengupahan Gresik ngebut, Kendati demikian, seperti dua tahun terakhir, UMK Gresik berpotensi sama dengan Surabaya lagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Dewan Pengupahan Gresik, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2014 di kota tersebut sekitar 1.763.800. Se-

bagai pembanding KHL Surabaya sebesar Rp 1.763.180,40 per bulan. Diberitakan sebelumnya, dari KHL tersebut kemudian Dewan Pengupahan Surabaya menyepakati UMK 2014 sebesar 2.199.633,75 per bulan dan dibulatkan menjadi Rp 2.200.000.

Seperti diketahui, dua tahun terakhir UMK Surabaya dan Gresik sama besarannya, dan menjadi UMK tertinggi di Jatim. Tahun 2012, UMK Gresik-Surabaya Rp 1.257.000, dan 2013 Rp 1.740.000 Apabila UMK Gresik ditetapkan di bawah Surabaya dikhawatirkan muncul demo besar-besaran, sebab

pada tahun 2009 dan 2011 UMK Gresik lebih tinggi dari Surabaya. Tahun 2009, pertama dalam sejarah, UMK Gresik lebih tinggi dari Surabaya, yaitu Rp 971.624 dan Surabaya Rp 948.500. Begitu juga dengan 2011 UMK Gresik tertinggi se-Jatim mengalahkan Surabaya. UMK Gresik Rp 1.133.000, sedangkan Surabaya Rp 1.115.000.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Mulyanto, menolak memberikan besaran KHL. “Belum, belum ada kesepakatan. Lihat saja Senin malam,” ujarnya. (ara)

DUGAAN KORUPSI

sumber-sumber pendanaan di luar APBD sehingga tidak tergantung kepada APBD. Koordinator LSM Amak, Ponang Adji Handoko mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan SE Mendagri tersebut kepada koordinator penyidik Kejati Jatim, Bunari. Ia berharap tim penyidik kejaksaan dapat membuka kembali kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemkot Surabaya kepada Persebaya tersebut dan kemudian melanjutkannya ke tingkat penyidikan.

“Saya harap bukti baru tersebut cukup untuk membuka lagi kasus tersebut,” ujar Ponang, Senin (11/11).

Sementara itu, Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Andi Herman, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mempelajari bukti baru yang dikirimkan LSM Amak kepada koordinator penyidik Kejati Jawa Timur.

“Kami akan mempelajarinya dulu, apa bisa dijadikan barang bukti baru.

Kita lihat nanti,” ujar Andi, kemarin.

Sebelumnya Andi memang mengatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi dana APBD Surabaya untuk Persebaya, bisa dibuka kembali setelah dinyatakan ditutup asalkan ada data-data baru pendukung yang bisa mengindikasikan ke tindak pidana korupsi. (han)

ddy/koran madura

TERSANGKA PEMERAS. Mutualli dan Marul tersangka Pemeras yang beroperasi di Terminal Bungurasih saat meringkuk di salah satu ruang Mapolda Jatim.

KRIMINAL

AMAK Kirimkan Bukti Baru untuk Persebaya SURABAYA - LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menyerahkan bukti baru ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait dugaan kasus korupsi dana APBD Surabaya untuk Persebaya sebesar Rp 17 miliar, pasca terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejati dengan alasan tidak cukup bukti. Bukti baru yang disodorkan adalah SE Mendagri tertanggal 30 Januari 2007, yang ditujukan kepada gubernur dan walikota serta bupati seluruh Indonesia tentang larangan pendanaan klub sepak bola melalui APBD. Surat Edaran (SE) Mendagri tersebut didasarkan pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara khusus menunjuk pasal 27 terkait dana hibah dari sumber dana APBD yang rentan diselewengkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan klub sepak bola profesional di daerahnya masing-masing. Dalam SE Mendagri tersebut, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah yang sudah merealisasikan bantuan sosial atau hibah untuk mendanai klub sepak bola pada tahun anggaran 2007 tidak dapat lagi menganggarkannya secara terus menerus dalam APBD pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam kaitan itu, Pemerintah Daerah supaya mendorong klub sepak bola untuk mencari alternatif

SURABAYA - Forum Masyarakat Cinta Damai(Formacida) Jawa Timur menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkesan kurang tegas dalam merelokasi sebagian pengungsi Syiah yang ada di Rusun Jemundo Sidoarjo ke Asrama Haji Sukolilo sehingga relokasi menjadi batal.

"Setiap kebijakan pasti ada resistensinya, karena memang ini era keterbukaan, namun yang paling penting adalah sikap tegas pemerintah sehingga ada kepastian dalam setiap tindakan," tegas Direktur Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) Jawa Timur Arif Fathoni dalam siaran persnya di Surabaya, Senin (11/11).

Menurut dia, kekhawatiran pemerintah yang takut dinilai melanggar hak asasi manusia oleh tokoh syiah maupun organisasi masyarakat non-pemerintah yang mendukungnya terlalu berlebihan, karena permintaan relokasi tersebut datang dari sebagian pengungsi itu sendiri. "Kita jujur saja, justru teman-teman yang memaksakan kehendak agar direlokasi secara bersamaan itu telah melanggar hak asasi," katanya.

Menurut dia, sebagian pengungsi memang sudah meminta direlokasi oleh pemerintah ke kampung halamannya. "Janganlah kita berlindung dibalik topeng HAM, namun dalam sikapnya melanggar hak asasi orang lain, ambivalen itu namanya," ujarnya.

Toni menambahkan, pascakerusuhan di Sampang lalu, proses relokasi tidak bisa dilangsungkan tanpa perencanaan yang matang, karena hal itu berpotensi menjadi bom waktu disharmonisasi dikalangan antarumat beragama di Kabupaten Sampang. "Wajar saja ada prasyarat tertentu yang harus dilaksanakan oleh sebagian pengungsi sehingga kejadian yang lalu tidak terulang lagi," katanya.

Beberapa pra-syarat yang dimaksud sudah disetujui oleh beberapa pengungsi, namun anehnya ada sejumlah keberatan dari orang luar dan dari sebagian pengungsi yang tidak masuk dalam gerbong relokasi itu sendiri sehingga pemerintah bersikap ragu-ragu karena khawatir dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. "Justru sekarang saya bertanya, dalam konteks ini siapa yang melanggar HAM? pemerintah atau teman-teman LSM?," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya juga akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pengungsi yang secara sukarela mengajukan proses relokasi ke pemerintah.

"Sebagian pengungsi itu sudah lelah dengan dampak disharmonisasi ini, sehingga mereka ingin pulang ke kampung halamannya. Makanya kita siap berikan bantuan advokasi kepada mereka, sehingga mereka bisa berkehidupan sosial seperti sebelumnya," katanya. (ant/dul/dik)

Polisi Menangkap Komplotan Pemeras

ddy/koran madura

TIGA BERSAUDARA. Kapolsek Bubutan Kompol Suryo Hapsoro bersama tiga tersangka bersaudara di Polsek Bubutan Surabaya.

PENGANIAYAAN

Polisi Menangkap 3 Pelaku Bersaudara SURABAYA – Sempat bebas selama 1 tahun, tiga dari tujuh bersaudara pelaku penganiayaan, akhirnya ditangkap satuan Reskrim Polsek Bubutan. Meski kasus hukumnya agak terlambat, ketiganya yakni, Usmantoko (45), Dedik Oman Novianto (36) dan Dadang Heru Pubiyanto (34), merasa kaget, karena ketiganya merasa tidak mempunyai salah, namun mereka baru menyadari kasus penganiayaan yang dilakukan tepatnya waktu Idul Adha 2012.

Salah satu tersangka, Dadang menyangkal telah menganiaya korban. " Sebenarnya kami tidak melakukan pemukulan, kami pesta miras bersama Harsono (korban),

namun Harsono selalu pindah ketempat lain, dan ditegur sama teman," Terang anak terakhir dari tujuh bersaudara tersebut.

Mendapat teguran seperti itu, Harsono marah, namu Dadang menghadang dan bermaksud melerai, tapi korban yang mabuk berat terjatuh, dan hidungnya luka, karena terpentok ke Stang motornya sendiri.

Sementara itu, Kapolsek Bubutan Kompol Suryo Hapsoro, keterangan tersangka bertentangan dengan beberapa saksi. Karena itu, pihaknya tetap melakukan penangkapan.

"Sebelum melakukan penangkapan, kami sudah melakukan pemanggilan terhadap

saksi saksi untuk dimintai keterangan ditambah hasil visum korban yang mengalami luka dibagian hidung," Terang Suryo.

Sebelumnya kasus tersebut ditangani oleh Polrestabes Surabaya, namun karena skala kasusnya tergolong kecil, maka dilimpahkan ke Polsek Bubutan.

"Kasus ini merupakan limpahan dari Polrestabes, karena skala kasusnya cukup ditangani oleh polsek setempat," Lanjut Suryo. Saat dikonfirmasi lambannya proses tersebut, Suryo tidak banyak memberi keterangan.

Meski tergolong skala kecil, namun ketiga tersangka dijerat pasal 351 KHUP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (ddy)

SURABAYA –Dua anggota komplotan pemeras yang biasa beraksi di terminal Bungurasih, akhirnya tertangkap. Mereka diyakini seringkali melakukan tindak pemerasan terhadap para penumpang bus, khususnya tujuan luar kota, Kawanan pemeras tersebut adalah Mutali (24), warga Pantai Camplong, Sampang dan Marul (32), warga Kemuning, Sampang. Keduanya kos di Jalan Bungurasih Timur, Sidoarjo.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, kedua anggota kawanan pemeras di terminal Bungurasih tersebut tertangkap Unit Premanisme Subdit III Jatanras Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. “Mereka langsung kami tetapkan sebagai tersangka karena banyak saksi dan bukti yang mendukung,” ujar Awi, Senin (11/11) .

Lebih lanjut Awi menjelaskan, penangkapan kedua tersangka berawal dari kedatangan Triwoto (18), warga Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Tarno (34), warga Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dan Nasib (40) warga Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.

Ketiga korban diketahui baru datang dari Kalimantan Selatan akan ke Bojonegoro, namun transit dulu ke Surabaya. Sesampainya di Bandar Internasional Juanda, ketiga korban ini menuju ke terminal Bungurasih, menggunakan bus yang sudah disiapkan di bandara Juanda, Begitu tiba di Terminal Bungurasih, ketiga korban ini pun menuju ke peron untuk membeli tiket. TIba-tiba datanglah kedua tersangka, pura-pura menawarkan bantuan, diawali dengan menanyakan tujuan keberangkatannya. “Namun, salah satu anggota komplotan yang berhasil melarikan diri, menarik-narik tas korban. Begitu mendapat penjelasan bahwa tujuan para korbannya itu ke Bojonegoro, anggota komplotan yang lain kemudian memasang tarif Rp. 600 ribu, “ ungkap Awi. Kedua korban yang memang sudah lama tidak pulang kampung, akhirnya menyetujui tarif tersebut. Namun, tibatiba, tersangka Marul kemudian meminta uang tambahan sebesar Rp. 300 ribu ke salah satu korbannya. Sontak, permintaan tambahan itu ditolak.

Penolakan itu membuat anggota komplotan yang lain naik pitam. Mereka terus saja memaksa agar diberi uang tambahan. Melihat ada rebut-ribut, salah satu anggota Unit Premanisme Subdit Jatanras Polda Jatim yang kebetulan berada di terminal Bungarasih kemudian mendekat.

Ternyata, salah satu anggota komplotan pemeras itu mengetahui jika yang mendekat itu adalah anggota polisi. Mereka pun memilih melarikan diri. Sial bagi kedua tersangka. Karena tidak siap, kedua tersangka itu langsung ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Kedua tersangka saat ini masih ditahan di Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Awi juga berjanji akan mengembangkan kasus tersebut untuk menciduk komplotan lain yang selama ini meresahkan masyarakat.(ddy)

LINTAS JATIM

5

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237 | TAHUN II

ari armadianto/koran madura

MENYELIMUTI INDONESIA. Awan cumulunimbus (CB) terlihat sangat tebal yang menyelimuti Surabaya bagian utara dan timur, Senin (11/11) sore dan akan berpeluang terjadi hujan es.

Hujan Es Bisa Terjadi di Jatim SURABAYA – Hujan mulai mengguyur beberapa kawasan di Kota Surabaya sejak Senin (11/11) siang atau sore hari. Di Jatim berpotensi terjadi hujan es.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda mengatakan, Surabaya yang terpantau diguyur hujan dengan intensitas ringan yakni Surabaya bagian utara dan timur.

"Sementara untuk Surabaya bagian selatan dan barat terpantau cerah berawan. Po-

tensi hujan hanya terpantau di Surabaya utara dan timur," ujar Prakirawan BMKG Juanda.

Huda, Senin (11/11).

Huda menjelaskan, hal seprupa terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, yakni Jember, Bondowoso, Lumajang, Kepanjen, Malang, Blitar, Ponorogo, Pacitan,

DAFTAR PEMILIH TETAP

DPT Jombang yang Paling Sempurna SURABAYA – KPU Provinsi Jawa Timur meminta KPU Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan persoalan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 yang dikembalikan KPU Pusat akibat nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid atau invalid. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad kepada Koran Madura, Senin (11/11), mengatakan, KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi 479.415 orang yang NIK-nya yang invalid.

“Kami tadi (kemarin, red) sudah rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jatim dan Bawaslu Jatim. Intinya, kami diminta membuat surat pada dinas tersebut, dan surat itu digunakan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jatim untuk bersurat kepada dinas kabupaten/kota. Intinya agar mereka memfasilitasi kebutuhan penyempurnaan NIK invalid untuk kesempurnaan DPT Pileg 2014," ungkap Andry usai memimpin rapat di kantor KPU Provinsi Jawa Timur kemarin.

Menurutnya, dibanding dengan provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, Maluku dan Papua Barat, jumlah NIK invalid yang disampaikan KPU provinsi Jatim tidak termasuk besar jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang mencapai 30.511.828 orang. Di Jawa Timur sendiri, NIK invalid ditemukan hampir merata di seluruh kabupaten/kota.

Hanya Kabupaten Jombang yang paling sempurna. NIK Invalid paling banyak ditemukan di Kabupaten Ma-

lang dengan jumlah 90.890, Jember 61.113, Kabupaten Kediri 43.808, Sumenep 38.555, Banyuwangi 34.075, Situbondo 30.130, Kabupaten Probolinggo 19.808, Pamekasan 17.000, Sidoarjo 16.336, Bojonegoro 15.741, Blitar 14.471 dan Bondowoso 12.334.

Sementara kota Surabaya 2.107, Kab/kota Mojokerto 632, Kabupaten Madiun 122 dan Kota Probolinggo hanya 32 NIK yang invalid.

"Kita masih lebih bagus dari provinsi-provinsi lain," ujar Andry.

Menurut Andry, ditemukannya NIK invalid ini karena beberapa alasan. Misalnya, mereka yang tinggal di pondok pesantren, rutan, asrama mahasiswa, rumah susun. Mereka berdomisili disana, tetapi KTP-nya bukan dari sana. "Sehingga kemudian, tidak bisa menunjukkan KTP-nya, dengan alasan ketinggalan di rumahnya. Atau dia tidak punya dokumen," tandasnya.

Karena itu, sesuai dengan surat No.756 Tanggal 7 November 2013, KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi dan Kab/kota dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk berkoordinasi dengan PPK dan PPS agar melakukan sortir NIK invalid berdasarkan wilayah, kemudian untuk mendapatkan data NIK invalid, KPU Kab/Kota bisa mengakses melalui KPU pusat portal sidalih dari Kab/kota masing-masing. Petugas PPS juga harus mendatangi pemilih dengan NIK invalid dengan mendasarkan pada daftar pemilih yang dibuktikan oleh KPU Kab/Kota.

Hasilnya segera diserahkan kepada PPK, tanggal 19-20 dan dibahas dalam rapat pleno KPU pusat, 4 Desember 2013 mendatang. (han)

Ngawi, Bojonegoro dan Lamongan.

"Badai tropis Haiyan yang ada di Filipina terpantau masih ada tapi karena letaknya yang jauh dari pulau Jawa maka tidak berpengaruh untuk wilayah Jawa Timur," paparnya.

Untuk ketinggian gelombang, lanjut dia, berdasarkan data dari BMKG Maritim Tanjung Perak terpantau masih kondusif yakni di perairan utara Jawa Timur maksimal

Cuaca di kawasan Bandara Internasional Juanda juga masih kondusif dan aman untuk melakukan aktivitas penerbangan,”

Huda

Prakirawan BMKG Juanda

1,5 meter dan di perairan selatan Jawa Timur maksimal 2 meter.

"Cuaca di kawasan Bandara Internasional Juanda juga masih kondusif dan aman untuk melakukan aktivitas penerbangan," tambahnya.

Sementara itu, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan hingga hari ini berpeluang hujan intensitas ringan dengan kecepatan angin mencapai 40 km/jam.

“Hal ini perlu diwaspa-

dai karena kami mendapat laporan bahwa terjadi pohon tumbang di Bangkalan yang terjadi di 6 titik jalur kota.

Bahkan atap rumah berterbangan akibat guyuran hujan disertai angina kencang”, paparnya.

Sementara itu, Rofiq Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda mengatakan, peluang awan cumulunimbus (CB) akan terjadi hingga hari ini.

“Awan CB terpantau sangat tebal di kawasan Jember dan Bangkalan”, ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, peluang awan CB yang cukup tebal akan terjadi di Malang, Jombang, Nganjuk dan Bojonegoro.

"Awan CB yang rendah bisa mengakibatkan angin dan hujan. Kalau hujan es karena awan CB banyak kandungan esnya dengan durasi tidak terlalu lama," pungkasnya. (ara)

KREATIVITAS PRODUKTIF

ITS Targetkan Juara Umum Kompetisi Mobil Hemat Bahan Bakar SURABAYA - Sukses dalam gelaran Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC) tahun 2012 lalu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya bertekad membawa pulang kembali juara umum pada IEMC gelaran kedua tahun 2013 ini. Kompetisi yang akan dibuka pada Jumat (15/11) lusa di Sirkuit Kenjeran Park, Surabaya tersebut diikuti oleh 53 tim dari 30 perguruan tinggi (PT) atau meningkat dari jumlah peserta tahun lalu sebanyak 28 tim dari 19 PT. “Perbedaan paling signifikan pada gelaran IEMC tahun ini terletak pada jumlah peserta yang ikut serta dalam kompetisi. Tahun lalu hanya 28 peserta, tahun ini pendaftar mencapai 80 peserta dan yang lolos race sebanyak 53 peserta,” jelas Sekretaris Panitia Pelaksana IEMC 2013 Kenan Sihombing, dalam jumpa pers di Rektorat ITS, Senin (11/11).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat persaingan juga akan semakin ketat.

Menurut Kenan, ke-53 peserta tersebut telah dinyatakan lolos seleksi administratif dan penyusunan progress report.

Untuk race sendiri, mobil harus dinyatakan lolos scrut, di mana mobil akan diperiksa oleh teknisi berdasarkan ke-

han/koran madura

TUNJUKKAN MOBIL. Tim IEMC ITS menunjukkan mobil prototype bensin tim ITS yang akan berlaga di Kenjeran. tentuan dimensi, berat, safety dan sebagainya. Mobil juga harus dapat menuntaskan delapan lap dalam waktu yang telah ditentukan. Memang tidak jauh berbeda dari pelaksanaan IEMC sebelumnya, regulasi yang digunakan masih mengacu pada kompetisi Shell Eco Marathon (SEM), kompetisi mobil hemat bahan bakar dalam lingkup internasional.

Untuk waktu delapan lap yang harus ditempuh tersebut, kategori Urban Concept tidak boleh lebih dari 30

menit, sedangkan Prototype 26 menit. Untuk kategori Urban Concept sendiri merupakan pembuatan kendaraan dengan ketentuan memiliki empat roda, memiliki desain dan juga tampilan seperti mobil pada umumnya, juga memenuhi kualifikasi on-road. Sedangkan untuk kategori prototype harus memiliki desain kendaraan masa depan, bisa memiliki tiga atau empat roda, dan desain yang digunakan dapat memaksimalkan aspek aerodinamika.

Kedua kategori tersebut

juga dikelompokkan lagi dalam tiga kelas berdasarkan bahan bakar yang digunakan mobil, yakni bensin, solar, dan listrik. Bahan bakar yang akan digunakan race pun ditentukan oleh panitia. Yakni 100 mililiter untuk kategori Prototype dan 200 mililiter untuk kategori Urban Concept. Nantinya yang terbaik adalah mobil yang menggunakan bahan bakar paling sedikit untuk menyelesaikan delapan lap dalam waktu yang ditentukan. Rupanya, dalam pelaksanaan kedua

ini kategori yang didominasi peserta masih sama dengan tahun lalu. Yakni kategori yang berbahan bakar bensin, baik Urban Concept maupun Prototype.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kepala Badan Pembinaan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni ITS Dr Ir Bambang Sampurno MT, bahwa kesulitan yang dihadapi ketika menggunakan bahan bakar diesel adalah penyesuaian dimensinya dengan desain mobil. Karena itu, dimaklumi bila jumlah peserta untuk kategori ini tidak sebanyak kategori lainnya.

Untuk melancarkan targetnya menjadi juara umum, ITS mengirimkan satu mobil untuk setiap kelas kategori.

Ada ITS Team 1 dan ITS Team 3 masing-masing di kategori Prototype dan Urban Concept bensin., ITS Team 4 dan ITS Team 2 untuk Prototype dan Urban Concept diesel, serta ada Suro Listrik dan Nagageni II di kategori Prototype dan Urban Concept listrik.

Enam mobil tersebut yang nantinya akan berlaga di IEMC 2013. Di mana ITS Team 1, 2, 3, 4 merupakan Tim Sapu Angin dari jurusan S1 Teknik Mesin, Suro Listrik dari D3 Teknik Mesin, dan Nagageni II dari D3 Teknik Elektro. (han)

KEBIASAAN LAMA

Warga Masih BAB Sembarangan SURABAYA – Buang air besar sembarangan ternyata masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia termasuk di Surabaya.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebutkan, dari 46 Kelurahan yang didata, ternyata ditemukan ada 34 kelurahan yang Buang Air Besar (BAB) sembarangan.

"Sementara kami masih data ada 34 kelurahan, itu di-

ambil dari 46 kelurahan. Nah sekarang ini kami masih kami data lagi 160-an kelurahan di Surabaya, hasilnya belum keluar," ujar Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya, drg Febriana, Senin (11/11). drg Febriana mengatakan, pihaknya saat ini sedang giat sosialisasi gerakan sadar sanitasi.

"Setiap Jumay sekarang kami rutin, blusukan ke gang-

gang dan kampung-kampung yang belum memperhatikan kebersihan sanitasi, kami berikan penyadaran pentingnya kebersihan," ujarnya.

Ditanya tentang penyebab kebiasaan buang air besar sembarangan, tambah drg Febriana murni dikarenakan kebiasan.

"Jadi itu habit ya, bukan karena mereka tidak punya MCK, tapi karena kebiasaan. Mereka lebih suka buang air di selokan, dis-

ungai dan yang terbanyak ada di Surabaya Utara," tegasnya. drg Febriana menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk merubah kebiasaan sangat berat, karena itu berharap seluruh elemen masyarakat dan pemerintah ikut membantu program hidup sehat.

Data dari Bappenas RI menyebutkan, sampai 2013 kurang lebih ada 42 juta masyarakat

Indonesia yang masih BAB sembarangan. Jumlah tersebut tersebar di seluruh Indonesia.

Buruknya sanitasi berakibat luas pada rendahnya standar kesehatan masyarakay penyakit diare dan cacingan yang merupakan indikasi buruknya sistem sanitasi.

Sementara itu, data WHO menyebutkan, diare telah merenggut 31.200 nyawa balita di Indonesia tiap tahunnya. (ara)

6

PROBOLINGGO

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237| TAHUN II

Dalam Sepuluh Hari, Polisi Hanya Ungkap Sedikit Kasus PROBOLINGGO - Jajaran Polres Probolinggo terus melakukan upaya antisipasi tindak pidana perjudian, premanisme dan kejahatan jalanan yang sering terjadi di tengah kalangan masyarakat.

Terbukti selama sepuluh hari di bulan November ini, Polres Probolinggo akhirnya hanya mengungkap 20 kasus perjudian yang terjadi. Pola judi yang kerap kali dimainkan oleh masyarakat sangat beragam. Mulai jenis permainan judi seperti togel, domino, cap ji kie dan dadu. Dalam penangkapan tersebut polisi juga memilki barang bukti berupa alat permainan judi.

Menurut Kapolres

Probolinggo, AKBP Endar Priyantoro, Senin (11/11) mengatakan saat ini polres berhasil mengamankan 24 tersangka perjudian dalam 33 kasus. ”Selama sepuluh hari, kami berhasil mengamankan 24 tersangka beserta barang bukti seperti alat permainan cap ji kie dan kartu domino. Kami berharap kasus perjudian di Kabupaten Probolinggo terus menurun.Karena dalam waktu yang relatif singkat banyak

kasus perjudian yang ditangani. Ini menunjukkan betapa banyaknya masyarakat yang masih menggeluti perjudian ,” ujarnya di depan puluhan awak media.

Selain kasus perjudian tersebut, Polres Probolinggo juga berhasil menangkap 10 tersangka premanisme di wilayah Kecamatan Kota Anyar, Kraksaan, Maron, Gending, Pajarakan, dan Tiris.

“Kasus Premanisme ini ditemukan 2 barang bukti berupa clurit yang berhasil kita amankan, dan mereka diancam dengan Hukuman 10 tahun Penjara dengan Undang-undang Darurat Nomer 12 Tahun 1951,”tandas AKBP.Endar Pri-

yantoro.

Sedangkan untuk Kasus kejahatan jalanan, Polres Probolinggo berhasil mengamankan 6 tersangka. Mereka berhasil di amankan di Kecamatan Kraksaan, Gending, Sumber dan Kecamatan Banyunyar.”Mereka itu di kenai pasal 365 KUHP dan pasal 363 KUHP Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara,”terangnya.

Menurutnya, perintah untuk kasus 33 agar diberantas dan di musnahkan langsung instruksi dari pusat.”Sesuai perintah Kapolri, semua kasus yang meresahkan masyarakat untuk di berantas,”pungkas AKBP. Endar Priyantoro.(fud)

UNGKAP KASUS: Kapolres Kabupaten Probolinggo. AKBP Endar Priyantoro saat jumpa pers dengan para wartawan

TES CPNS

DPD

Pengumuman Kelulusan CPNS K2 Belum Jelas PROBOLINGGO - Pengumuman untuk 586 pegawai honorer K2 Kabupaten Probolinggo yang mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013, masih belum bisa dipastikan bulan dan tanggalnya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo masih menunggu keputusan BKN pusat.

Menurut, Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono melalui Kabid Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo, mengatakan, untuk pengumuman, Pegawai K2 dari golongan honorer yang ikut tes CPNS masih belum ada informasi yang pasti dari BKN pusat. “Kami juga masih belum ada petunjuk mengenai hal tersebut,”ujarnya, Senin (11/11).

Menurutnya, untuk informasi kuota yang akan direkrut untuk dijadikan PNS dari K2 tersebut, pihaknya belum juga mendapatkan informasi. Apakah akan mengunakan pas-

ing great atau penilaian yang lain.“Karena BKD Kabupaten Probolinggo, hanyalah panitia lokal saja,” terang Sugeng Agus Purnomo.

Sugeng Agus Purnomo, mengharapkan semua yang mengikuti tes dari jalur tersebut bisa diterima semua,. Sehingga satusnya akan berubah menjadi calon pegawai (Capeg) dan akan diangkat menjadi PNS.“Mudah-mudahan mereka bias lolos seratus persen,” harapnya.

Jika nantinya nama para pegawai itu, lanjut dia, sudah masuk dalam pengumuman penerimaan CPNS. Maka pihaknya akan memanggil pegawai K2 tersebut untuk mengikuti proses selanjutnya.

“Untuk kapastian persayarata apa saja yang harus dilengkapi, kami masih belum mengerti kejelasannya.

Bagaimana persyaratannya itu tergantung pusat,” pungkasnya Sugeng Agus Purnomo. (fud).

MUSIM HUJAN

Penjualan Jas Hujan Laris Manis PROBOLINGGO - Menghadapi musim penghujan yang sudah mulai turun di beberapa wilayah di Probolinggo, banyak masyarakat yang mulai memburu untuk membeli jas hujan. Tingginya minat masyarakat dalam upaya tersebut pihak penjual juga mengalami kenaikan omset.

Menurut Arifin (35) salah satu warga Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan, mengahadapi musim penghujan dirinya memang sedikit terkendala jika melakukan perjalanan.

Namun Arifin, untuk mengantisipsi dampak guyuran hujan dia berusaha mencari penutup badannya dengan menggunakan jas hujan.

Sebab, jika tidak menggunakan alat tersebut dia mengaku kesulitan jika mengunakan sepeda motornya.

“Kalau tidak punya jas hujan ya sulit mas, kalau keluar rumah jika hujan. Jadi saya kalau sudah musim seperti ini saya membeli di tok-toko yang menjual alat tersebut,” katanya pria yang mengaku bekerja pedagang itu.

Dia juga mengatakan, kalau yang memiliki ken-

daraan roda empat masih terbilang enak. Meski hujan mengguyur tetap saja dia tidak akan basah. Namun jika tidak memilki kendaraan tersebut, maka harus tetap menyediakan alat antisipasi hujan yakni dengan memiliki jas tersebut.

“Jas hujan penting, Apalagi bagi pedagang yang sehariharinya kerjanya ada di jalan.

Kalau tidak ada alat tersebut maka saya kesulitan dalam menjalankan usahanya ketika musim hujan tiba,” terang Arifin.

Sementara itu, Toni (45) salah satu penjual baju jas hu-

jan, mengaku senang dengan datangnya hujan tersebut.

Karena penjualan jas tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan musim kemarau. “Karena orang mencari jas hujan jalau sudah turun hujan saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, jenis jas hujan yang dijualnya beragam jenisnya, mulai dari jenis jas hujan tipe kelelawar sampai dengan jas hujan tipe baju yang lengkap dengan celananya. Untuk harga jualanya fariatif, tergantung bahannya mulai dari harga Rp 40-60 ribu rupiah.

“Kalau yang bagus yang

jelas lebih mahal mas, dibandingkan dengan yang murah karena kualitasnya lebih menjanjikan,” ujarnya pria yang mengaku punya anak dua ini.

Dengan kedaan seperti itu, Toni mengaku mengalami penambahan omzet dalam seharinya, biasanya dia hanya mendapatkan omset Rp 400 ribu rupiah saja.

Sekarang dia bisa mendapatkan omset Rp 500-750 ribu perharinya.“Alhamdulillah jualan ini bisa laris. Karena banyak masyarakat yang membutuhkannya,” pungkasnya.(fud)

OLAHRAGA

PSSI Gelar Kompetisi Divisi Utama PROBOLINGGO - Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Kabupaten Probolinggo menggelar Kompetisi Devisi Utama. Kompetisi itu digelar sejak 10 November hingga 22 Desember 2013 mendatang. Kompetisi tahunan itu akan digelar di stadion Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Kalah menang dalam sebuah pertandingan itu sesuatu hal yang biasa.

Ketua PSSI Kabupaten Probolinggo, Santiyono menjelaskan, kompetisi itu merupakan program kerja PSSI untuk mencari bibit dan pemain berbakat yang handal. “Program ini merupakan kegiatan tahunan,” tandasnya kepada wartawan, Senin (11/11).

Dalam kompetisi itu, Santiyono meminta agar para pemain bersikap fair. Kalah menang dalam sebuah pertandingan itu sesuatu hal yang biasa. “Harapan kita dalam even kompetisi ini bisa menjunjung tinggi sportivitas,” katanya.

Dia menjelaskan, kompetisi Devisi Utama itu diikuti sebanyak 12 klub yang ada di Kabupaten Probolinggo. 12 klub itu nantinya akan dibagi menjadi dua grup.

Yakni masing-masing grup akan diisi enam klub dengan menggunakan sistem setengah kompetisi.

Selain gelar kompetisi itu menjadi program tahunan, kompetisi tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap para pemain dan klub yang ada di Kabupaten Probolinggo. “Nah, hasil dari kompetisi itu nantinya untuk memperkuat Persikapro yang rencananya akan berlaga dalam kompetisi Devisi I Nasional pada tahun 2014 mendatang,” pungkasnya. (ugi).

AKRAB, Pengcab PSSI Kabupaten Probolinggo saat menutup Kompetisi Divisi Utama.

PAN Dukung Kepala Daerah Dipilih Dewan PROBOLINGGO - DPD Partai Amanah Nasional (PAN) Kota Probolinggo menyatakan sikap mendukung dengan adanya wacana Walikota dan Bupati kembali dipilih oleh legeslatif. Alasan sikap dukungan tersebut karena faktor efisiensi anggaran dan situasi keamanan.

“Saya lebih setuju jika pemilukada dikembalikan lagi dipilih oleh legeslatif,” tandas Ketua DPD PAN Kota Probolinggo, Muasim kepada wartawan, Senin (11/11).

Menurut dia, pemilihan kepala daerah yang dipilih kembali oleh legeslatif tidak akan mengurangi demokratisiasi. Karena di lembaga legeslatif itu sudah ada wakil rakyat yang mewakili. “Kan sudah ada wakil rakyat disana. Saya kira tidak ada persoalan,” katanya.

Banyaknya pemilukada langsung yang menuai anarkis, membuat sejumlah kalangan politisi di pusat menginginkan agar pemilihan kepala daerah itu kembali dipilih oleh dewan.

Selain karena persoalan efesiensi anggaran juga menyangkut soal keamanan.

“Dewan itu wakil rakyat yang ada di legeslatif. Anggota dewan yang integritas dan kapabelitasnya mumpuni pasti akan memperjuangkan rakyat yang diwakilinya. Makanya saya sangat mendukung jika pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh dewan,” tandasnya.

Berbeda dengan anggota dewan yang asal comot. “Kemarin dia mantan tukang andokan doro, sekarang sudah jadi anggota dewan. Nah, dewan seperti inilah yang kita ragukan. Berbeda dengan dewan yang benar-benar militan yang kapabalitas

dan integritasnya mumpuni.

Saya yakin dewan seperti ini akan membela kepentingan rakyat yang terwakili di lembaga legeslatif,” timpalnya.

Sementara itu, saat disinggung soal capres PAN 2014 mendatang, DPD PAN Kota Probolinggo tetap berkomitmen mendukung capres Hatta Radjasa. Sikap dukungan itu sudah menjadi harga mati bagi PAN Kota Probolinggo.

“Bukan karena Pak Hatta Radjasa itu besannya pak SBY. Tetapi Hatta Radjasa merupakan salah satu kader partai berlambang matahari itu layak untuk maju menjadi calon presiden untuk pemilu 2014 mendatang,” tandas anggota Komisi B DPRD Kota Probolinggo itu.

Menurut dia, PAN itu berbeda dengan partai Islam lainnya. PAN sekarang sudah tidak mempersoalkan masalah golongan.

Itulah sebabnya, partai yang dipimpinnya di Kota Probolinggo itu lebih mengedepankan logika.

“Sudah tidak ada lagi kalau PAN itu milik orang Muhammadiyah.

Semuanya sama dan tidak ada perbedaan,” pungkasnya.(ugi).

PASAR BURUNG

Prenjak Pagar Mulai Populer PROBOLINGGO - Burung prenjak pagar kini mulai populer di kalangan maniak burung. Hal ini terlihat di pasar burung Mangunhardjo, Kota Probolinggo. Sejak beberapa pekan terakhir ini banyak pembeli yang memburunya.

Salah seorang pedagang burung, Sutarmin, yang biasanya mangkal di pasar itu menjelaskan, banyak pembeli yang mencari burung tersebut. “Banyak pembeli yang mencari,” katanya kepada wartawan, Senin (11/11).

Karena banyak pembeli yang memburunya, harganya pun tidak main-main.

Bahkan, burung prenjak yang sudah jadi harganya bisa tembus Rp.500 ribu.

“Tapi kalau masih belum jadi harganya hanya Rp.50 ribu per-ekor,” tandasnya.

Habitat dari burung itu berbeda dengan lainnya.

Prenjak Pagar hidupnya lebih suka berkelompok. Hewan itupun dikenal dengan nama Ciblek.

Pedagang burung lainnya, Mustofa juga menyatakan serupa. Burung itu kini mulai diburu pembeli.

Bahkan, burung prenjak pagar miliknya habis karena banyak yang membelinya.

Mustofa yang asli warga Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, untuk mendapatkan burung tersebut, ia harus melakukan penangkapan. Ia tidak hanya menangkap sendiri, namun juga kulak kepada pedagang lainnya.

Untuk memelihara burung itu, kata dia, terbilang gampang-gampang susah.

“Susahnya itu ketika baru menangkap, karena masih memerlukan latihan saat memberikan makan,” katanya. (ugi).

OPINI

Lari dari Persoalan

salam songkem

Pembinaan Politik

B

elakangan ini, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah pada legislatif kembali mencuat. Keinginan memungsikan legislatif dalam pemilihan bupati, walikota, gubernur, dan presiden, muncul dari gedung Senayan. Para wakil rakyat di Jakarta tampaknya tidak ingin kewenangannya dikebiri seperti selama ini. Menjadi wakil rakyat, tapi tak bisa menentukan bupati, walikota, gubernur, dan presiden.

Karena kewenangan memilih pimpinan publik itu selama ini berada di tangan rakyat. Itu dampak dari sistem pemilihan langsung.

Dapat dimengerti apabila para wakil rakyat kembali ingin merebut kewenangan kepala daerah sampai orang nomor satu di Republik ini dari rakyat Indonesia.

Namanya juga ranah politis, untuk memuluskan rencana perebutan kembali pemilihan langsung itu, dicarilah argumentasi politis yang dapat mendukung. Yaitu untuk mempertimbangkan faktor efisiensi anggaran dan menjaga situasi keamanan. Sebuah argumentasi yang tampaknya dibuat-buat untuk menutupi kepentingan yang sesungguhnya. Namanya juga politik, pasti maksud yang sebenarnya selalu disembunyikan dibalik atas nama kepentingan bersama.

Memang harus diakui, pemilihan langsung di tangan rakyat membutuhkan biaya politik yang sangat mahal.

Sehingga rawan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Merebaknya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan grativikasi lainnya, dianggap konsekuensi dari mahalnya biaya politik selama ini. Namun bila direnungkan lebih mendalam, tampaknya argumentasi efisiensi, mahalnya biaya politik, bagaimana pun kemasan bahasanya, tak cukup meyakinkan, sebab ketika dulu pimpinan publik itu dipilih oleh legislatif, kasus KKN dan grativikasi itu juga marak terjadi. Jadi, pasti ada kepentingan lain yang sebenarnya dibungkus dengan argumentasi tersebut.

Apabila tidak salah, sepertinya yang mendasari keinginan legislatif untuk merebut kewenangan memilih pasangan bupati, walikota, gubernur, presiden, kepentingan mengalihkan biaya politik pemilihan pimpinan publik tersebut dari tangan rakyat. Sebab diakui atau tidak, kepentingan dalam proses pemilihan tersebut juga dibutuhkan traksaksional antara calon kepala eksekutif dan legislatif, bukan sekedar ilusi. Sehingga biaya pemilihan langsung di tangan rakyat beralih pada tangan para wakil rakyat. Sebenarnya sama saja, kalau pun ada perbedaan, bedanya hanya terjadi peralihan kewenangan dan keuntungan lainnya dari rakyat pada wakil rakyat.

Sehingga diprediksi peralihan tersebut juga tidak akan efektif menekan terjadinya penyimpangan hukum di negeri ini.

Tidak hanya itu, pengambilalihan pemilihan pimpinan publik oleh legislatif bahkan mengerdilkan kembali proses pembinaan politik terhadap rakyat. Rakyat yang selama ini mendapat pendidikan politik yang terjadi di tanah air bisa tercerabut kembali, sehingga tidak berkelanjutan. Hanya demi kepentingan sesaat para pemangku kewenangan di eksekutif dan legislatif.

Padahal pendidikan politik terhadap rakyat melalui pemilihan langsung oleh rakyat cukup memberikan penyadaran pada mereka akan urgensi pemilu di tanah air.

Rakyat dapat mengetahui bagaimana corak politik yang ada di Indonesia, kental dengan politik transaksional. (*)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu untuk lari dari persoalan memalukan yang sedang dihadapi pemerintahannya, yakni penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia, dua negara yang kepala pemerintahannya justru sangat akrab dengan SBY. Presiden RI bahkan nyaris tidak merespons ulah dua negara sahabat itu.

T

erbongkarnya aksi penyadapan oleh Badan Keamanan Nasional AS (NSA) itu menghadirkan persoalan sangat serius bagi sejumlah negara. Sebab, negara-negara yang menjadi sasaran penyadapan NSA adalah juga sekutu AS. Konsekuensi logisnya adalah rusaknya fondasi saling percaya antara AS dengan para sekutunya. Para pemimpin Eropa bahkan secara terbuka menunjukakn amarah mereka terhadap AS. Kanselir Jerman Angela Merkel sangat marah pada presiden AS Barack Obama karena telepon selulernya disadap para agen NSA. Untuk merespon ulah NSA itu, para pemimpin Eropa langsung menggelar pertemuan tingkat tinggi pada 25 Oktober 2013. Menurut Presiden Dewan Eropa, Herman Van Rompuy, Prancis dan Jerman akan meminta penjelasan resmi dari AS tentang skandal

K

esehatan sangat penting dalam kehidupan. Tidak hanya bagi manusia, namun juga bagi negara.

Sebab bila negara sehat, maka dapat dipastikan akan berimbas pada kesehatan rakyatnya. Namun bila negara tidak sehat, juga berakibat pada rawannya terjadi masalah kesehatan di sektor lain, misalnya perekonomian, budaya, sisem pemerintahan, yang pada akhirnya juga mengganggu kesehatan rakyat.

Kesehatan negara dapat dilihat dari kepedulian negara ini terhadap rakyat. Karena itulah, negara yang mengalami krisis kepercayaan hukum, karena banyaknya skandal korupsi yang menimpa pejabat tinggi negara ini, hakikatnya negara ini tidak sehat. Ketidaksehatan negara semakin sempurna apabila pemerintah tidak peduli dengan kesehatan rakyatnya.

Tentu saja pemerintah akan berkelit apabila dikatakan tidak peduli pada kesehatan rakyat. Namun pengakuan pemerintah tersebut setengah hati, sebab sejauh ini masalah penanganan kesehatan hanya lebih berpihak pada kalangan atas. Rakyat miskin tampaknya sulit mendapatkan penanganan kesehatan, karena keterbasan ekonomi. Sedangkan pemerintah masih setengah hati memberikan dana jaminan kesehatan untuk rakyat miskin. Sebab layanan terhadap pengguna jaringan sosial jamkesmas dan sejenisnya pada realitanya sering diperlakukan kurang memuaskan oleh tenaga kesehatan.

Pemerintah juga seharusnya mewujudkan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang dianggap kurang memadai, seperti dari 76 rumah sakit umum pemerintah terdapat 126 diantaranya tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam, 139 rumah sakit tidak punya dokter spesialis bedah, dan 117 rumah sakit tidak dilengkapi spesilis kandungan, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mewujudkan JKN. Sebab kekurangan itu bisa diatasi dengan adanya kemauan.

Apalagi JKN itu sejatinya amanat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004, sehingga wajib diwujudkan. Itu juga kalau negara ini memang sehat dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan rakyatnya. (*)

spionase AS yang kelewatan itu. “kelanggengan hubungan kami dengan AS sedang dipertaruhkan,” kata Presiden Prancis, Francois Hollande.

Reaksi Eropa menyikapi penyadapan oleh NSA ini sengaja dikedepankan dan digarisbawahi untuk menggambarkan bahwa aksi penyadapan itu adalah persoalan besar dan serius, sehingga sekali-kali dia tidak boleh disederhanakan. Merkel, misalnya, menuntut perubahan target dan perilaku para agen NSA. Lalu, bagaimana pemimpin Indonesia menyikapi skandal spionase yang juga melibatkan Australia ini? Praktis tidak ada sikap resmi presiden SBY. Posisi SBY terhadap kedua negara itu pun tak jelas. Padahal, berbagai kalangan sudah mendesak agar SBY segera bersikap dan memberi respons. Publik ingin tahu, apakah menurut presiden , AS dan Australia masih layak dipercaya sebagai sahabat? Rupanya, persoalannya disederhanakan sedemikian rupa, sehingga penyikapan dan respons pemerintah RI cukup ditunjukan oleh Menteri Luar Negeri, dibumbui kemarahan beberapa menteri plus surat bernada protes dari Dubes RI di Washington kepada pemerintah AS. Alih-alih marah karena disadap Australia, presiden justru coba mengalihkan perhatian publik dari isu penyadapan tadi dengan menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu tandingan. Lalu, karena Presiden juga menyebut nama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), cara publik mempersepsikan pernyataan soal kemacetan itu pun menjadi lain.

Soalnya, presiden menjadikan kemacetan sebagai isu di forum yang dihadiri para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bogor, belum lama ini.

Selain isu penyadapan, persoalan lain yang sedang mengemuka saat itu adalah tuntutan pekerja atas kenaikan Upah Minimum Regional (UMR).

Sangat faktual karena tuntutan itu diwarnai oleh rangkaian unjuk rasa pekerja di sejumlah daerah. Selain itu, para praktisi bisnis juga sedang menyoroti lemahnya kinerja ekspor akibat menurunnya permintaan dari kawasan Eropa yang sedang dilanda

krisis ekonomi.

Akan sangat relevan jika Presiden menyinggung masalah upah pekerja dan memotivasi para pengusaha untuk menggenjot volume ekspor. Membahas upaya mengurai kemacetan pun relevan dalam konteks infrastruktur yang ideal. Namun, manakala semua persoalannya dilimpahkan ke pundak para gubernur dan walikota, presiden terkesan tendensius.

Ketergantungan Daerah Ada dua poin yang menjadi perhatian publik. Pertama, tentang politisasi kemacetan. Publik menilai presiden ikut-ikutan berupaya mereduksi popularitas Jokowi. Akibatnya, presiden justru menjadi sasaran kecaman publik. Kedua, sangat fatal ketika presiden mendeskripsi bahwa kemacetan di Jakarta dan kota lain menjadi sepenuhnya tanggungjawab para gubernur dan walikota. Mungkin presiden lupa bahwa jalan negara di semua provinsi itu menjadi urusan pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan baru atau jembatan yang digagas pemerintah daerah pun realiasinya bergantung penuh pada kebijakan pemerintah pusat. Apalagi untuk daerah-daerah dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang minim.

Intinya, kendati sudah dilaksanakan desentralisasi, ketergantungan banyak daerah terhadap pusat atau APBN masih sangat tinggi. Demikian tingginya ketergantungan itu sehingga banyak kepala daerah harus meninggalkan posnya, terbang ke Jakarta, sekadar untuk melobi orang-orang penting di Jakarta agar proyek digagasnya bisa disetujui pusat.

Khusus Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, mencairkan kemacetan butuh penanganan komprehensif, dalam artian mengharmonisasi rencana serta kebijakan pusat dan Pemprov DKI. Jangan lupa bahwa memaksakan dan membiarkan Jakarta sebagai kota yang multifungsi (ibukota negara, kota pemerintahan dan juga pusat bisnis lokal maupun internasional) praktis menyedot jutaan warga di wilayah penyangga (Bodetabek) masuk Jakarta setiap harinya, plus ribuan kendaraan roda empat dan roda dua.

Kalau di malam hari populasi warga Jakarta mungkin masih di bawah 10 juta jiwa, di siang hingga jelang sore sudah melampaui jumlah 20 juta jiwa.

Dengan penambahan ruas Jalan baru yang ala kadarnya, kemacetan pun tak terhindarkan.

Pemprov DKI sudah menggagas sejumlah rencana dan kebijakan. Contohnya tentang rencana mewujudkan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang investasinya mencapai Rp 15 trilyun. Rencana proyek ini digagas sejak 20 tahun yang lalu.

Dalam prosesnya sejak tahun 2005, pembahasan proyek ini sudah melibatkan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI serta JICA. Hampir selama 10 tahun terakhir ini, MRT Jakarta tetap berujud konsep dan tumpukan kertas kerja.

Baru pada tahun inilah Pemprov DKI mulai mengupayakan realisasi MRT Jakarta. Namun, Pemprov DKI tidak bisa jalan sendiri. Jakarta mendesak pemerintah pusat untuk juga memikul beban, karena realisasi MRT Jakarta dibiayai dengan kredit dari Jepang cq JICA. Maka, Gubernur DKI pun harus berunding dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomioan. Pemprov DKI harus berjuang keras agar beban utangnya tidak besar. Dengan beban utang yang layak, Pemprov DKI bisa mematok tariff tiket MRT yang murah dan terjangkau warga kebanyakan. Semula, Pemprov DKI diminta menanggung 58 persen utang kredit untuk membiayai MRT Jakarta, dan pemerintah pusat menanggung 42 persen. Gubernur DKI menargetkan tanggungan beban utang hanya 30 persen.

Kalau MRT Jakarta terwujud, sebagian besar sumber permasalahan kemacetan sudah teratasi. Kalau ditanya kapan MRT Jakarta bisa direalisasikan, persoalannya tidak bisa dipisahkan dari wewenang dan kemauan politik pemerintah pusat. Dengan begitu, jelas bahwa peran pemerintah pusat dalam upaya mengurai kemacetan di Jakarta bahkan cukup signifikan.= *) Anggota Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.

Pulau (Bukan) untuk Dijual

Negara Sehat

A

7

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO. 0237 | TAHUN II

Sumenep, kabupaten ujung timur pulau Madura ini, kaya dengan pulau. Tercatat ada 126 pulau besar dan kecil, berpenghuni dan tidak. Selama ini keberadaan pulau ibarat “anak tiri”. Pembangunan di pulau sepertinya “tertinggal” jika dibandingkan dengan daratan.

I

nfra struktur dasar, seperti jalan dan fasilitas kesehatan misalnya, kalah gemerlap jika dibandingkan dengan daratan. Tak usah jauh-jauh, sebagian besar jalan yang menghubungkan desa-desa di kecamatan Talango –pulau terdekat dengan daratan—rusak berat hingga saat ini.

Di tengah silang-sengkarut pengelolaan pulau muncul iniasi menggembirakan(?) yang dilakukan pemerintah daerah. Baru-baru ini bupati Sumenep, pemprop Jawa Timur, dan pemerintah Prancis menandatangani MoU untuk membangun Maritime Tradition Center di Pulau Sepanjang, Kecamatan Kangean.

Pemerintah daerah Sumenep juga menginisiasi pembangunan “wisata kesehatan” di Pulau Giliyang. Pulau yang berada di timur kecamatan Dungkek ini diketahui memiliki ka-

dar oksigen terbaik di dunia. Alasan inilah yang kuat mendorong pemerintah daerah menjadikannya sebagai destinasi wisata. Informasi yang saya peroleh pemerintah daerah sumenep telah menjalin kerjasama dengan BPWS untuk menyiapkan grand design pembangunan berikut pelaksanaan proyeknya. Tahap awal dengan membangun infrastruktur pelabuhan di Dungkek maupun di Giliyang.

Baru-baru ini muncul lagi berita di internet, Pulau Gili Labak yang berlokasi di selatan pulau Poteran cocok untuk diving. Pulau yang hanya berpenghuni tak lebih dari 37 KK ini sedang dijajaki kemungkinan untuk juga menjadi destinasi wisata.

pak sosial-budaya, hingga bagaimana pembangunan itu dilakukan dan dikelola. Dan itu bisa dilakukan jika pemerintah daerah mau menggunakan model pembangunan button up.

Sayangnya, pemerintah daerah tak melakukannya. Beberapa warga Giliyang yang saya temui mengakui, pemda Sumenep tak pernah turun mensosialisasikan dan mendiskusikan dengan warga, terkait rencana pembangunan “wisata kesehatan”.

Mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang rencana pemda. Jika ini benar, tentu sumir sekali. Masyarakat kepulauan yang nanti akan terkena dampak langsung dari pembangunan justru “dibisukan”.

Perencanaan Sumir Saya mengapresiasi rencana pemerintah membangun pulau. Setidaknya pemerintah saat ini tergugah membangun pulau, meski inisiasi itu lebih dikarenakan ‘gulanya’. Seandainya di pulau tak ada ‘gula’, bisa jadi pulau tetap menjadi anak tiri.

Cuma pembangunan pulau harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kearifan. Pemerintah daerah dalam membangun pulau jangan melulu melihat dari sudut ekonomi, tetapi pulau juga harus dilihat sebagai satu gugusan kebudayaan. Jika pembangunan pulau bisa meningkatkan taraf ekonomi tetapi masyarakatnya tercerabut dari akar budayanya, dalam jangka panjang tentu akan merugikan. Kebudayaan masyarakat akan tergerus diganti dengan kehidupan yang sepenuhnya transaksional.

Sejatinya pemerintah daerah dalam membangun –bahkan sejak dari perencanaan—melibatkan masyarakat di pulau itu sendiri. Bukan eranya lagi pembangunan dilakukan secara top-down. Pemerintah daerah secara jujur dan arif seharusnya mendiskusikan dan menjaring aspirasi warga; perhitungan ekonomi, dam-

Mereka Adalah Tuan Warga kepulauan adalah tuan atas pulaunya. Sejarah panjang telah mereka lalui dalam membangun pulau dengan segenap kebudayaannya. Kebudayaan inilah yang menjadi identitas mereka dalam membangun relasi dengan “orang luar”. Seringkali kebudayaan mereka harus didialogkan dan dinegosiasikan. Dalam proses dialog dan negosiasi tidak selalu damai. Ada kalanya perih. Bahkan kebudayaan mereka terjarah, lebih-lebih dalam dunia tanpa batas seperti sekarang ini.

Ketika pemda Sumenep menginisiasi pulau-pulau sebagai destinasi wisata, proses dialog dan negosiasi akan lebih dahsyat. Sebagai sebuah gaya hidup, wisata lebih merepserentasikan kepentingan kelas menengahatas urban . Kehadiran mereka di tempat wisata tidak sekedar membawa badan. Nilai-nilai kelas menengahatas urban yang seringkali careless terhadap kearifan lokal pasti akan dipertontonkan secara telanjang di tempat wisata. Dan, diam-diam wisata akan menjadi industri, lengkap dengan “industri seks” di dalamnya. Karena ketika disulap menjadi industri,

kapital adalah segalanya.

Tak berlebihan jika dikatakan, pengembangan pulau sebagai destinasi wisata bukan persoalan sederhana.

Salah melakukan perencanaan dan pengelolaan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pulau itu, terutama keberlangsungan kebudayaannya.

Seharusnya Pemda Sumenep tidak melakukan perencanaan sumir. Ajak segenap pemangku kepentingan – terutama warga pulau sendiri—dalam perencanaan itu. Kalaupun misalnya, warga kepulauan menolak pulaunya dijadikan destinasi wisata, itu tetap harus diapresiasi. Singkatnya, biarkan mereka menjadi tuan atas pulaunya.

Biarkan mereka sendiri yang memutuskan apakah menerima atau menolak. Tak arif, pulau hanya dikalkulasi dari rumus-rumus angka. Pulau harus juga dilihat sebagai gugusan kebudayaan lengkap dengan mata air kearifan lokalnya. = *) Pemerhati Kebudayaan Madura, tinggal di Kabupaten Sumenep.

Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO. 0237 | TAHUN II

SELASA 12 NOVEMBER 2013

Van Persie Permalukan Wenger MANCHESTER - Arsenal yang tidak terkalahkan dalam sembilan laga beruntun di Liga Utama Inggris akhirnya terkulai juga oleh tandukan mantan striker mereka yang kini membela Manchester United (MU) Robin van Persie.

Pasalnya, gol dengan kepala pemain internasional Belanda ini sudah cukup untuk menghentikan rekor kemenangan Arsenal, saat MU menjamu Arsenal di Old Trafford di ajang Liga Utama Inggris pada Minggu (10/11) malam WIB lalu.

Laga kedua rival di ranah Inggris itu berkesudahan dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Robin van Persie atau yang sering disingkat RvP tersebut. Ini merupakan gol keempat striker asal Belanda dari empat laga terakhir dan total telah melesakan enam gol. Peluangnya untuk menjadi top skorer dalam tiga edisi Liga Utama Inggris pun semakin terbuka setelah hanya terpaut dua gol dari top skorer sementara yang dipegang Sergio Aguero, Daniel Sturridge, dan Luiz Suarez.

Gol semata wayang Persie ini pun dipuji pelatih MU David Moyes.“Robin merupakan pemain yang hebat di Arsenal dan ia datang ke MU dengan kualitas yang sama. Saya tahu Arsenal pasti kesal dengan kepindahannya, tapi Robin pasti memiliki sudut pandang yang kuat untuk bergabung bersama MU saat itu dan saya yakin ia telah membuat pilihan yang tepat,” ujar Moyes yang didatangkan dari Everton pada musim panas lalu menggantikan Sir Alex Ferguson yang pensiun.

DUEL. Gelandang Arsenal Mesut Ozil dibayang-bayangi oleh penyerang MU Wayne Rooney pada laga Minggu Malam WIB lalu.

MAN UTD Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

ARSENAL 0 2 11 6 26 5 24

1 2 12 5 26 10 27

TOP

FLOP

Patrice Evra Olivier Giroud

75%

55%

40%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

81%

45%

60%

Juventus Gilas Napoli 3-0

Penyerang Juventus Fernando Llorente merayakan golnya bersama rekannya Paul Pogba (kanan). Kedua pemain ini ikut menyumbang masing-masing satu gol untuk kemenangan 3-0 Juventus atas Napoli.

TURIN - Napoli tak berkutik di tangan Si Nyonya Tua Juventus saat bertandang ke Juventus Stadium, Senin (11/11) dini hari WIB. Tuan rumah Juventus memetik kemenangan penting dan meyakinkan tiga gol tanpa balas atas anak-anak asuh Rafael Benitez itu. Tambahan tiga angka ini membawa Juventus memangkas selisih poin dengan pimpinan klasemen AS Roma menjadi hanya satu poin.

Hasil ini tidak lepas dari kegagalan “Giallorossi” meraih angka penuh setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo di Olimpico.

Roma masih berhak atas tahta puncak klasemen dengan 32 poin. Diikuti Juve dengan 31 angka dan Napoli di posisi ketiga dengan nilai 28. Kemenangan 2-0 Inter Milan atas Livorno masih belum menggeser tempat mereka dari urutan keempat dengan koleksi 25 poin.

Disusul Fiorentina dengan gap satu angka yang berada tepat dibawahnya setelah sukses membungkam Sampdoria 2-1.

Laga belum genap berjalan dua menit, tuan rumah sudah unggul lewat aksi Fernando Llorente. Berawal dari tendangan Mauricio Isla yang membentur kaki Carlos Tevez, bola justru mengarah kepada Llorente di

JUVENTUS 3 1 16 4 10 8 20

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

44% Umpan Sukses

Menang Bola Atas

45%

85%

Penguasaan Bola

NAPOLI 0 1 16 4 19 6 19

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

56% Umpan Sukses

87%

Menang Bola Atas

55%

Penguasaan Bola

dalam kotak penalti. Tanpa ragu, mantan bomber Athletic Bilbao menyontek bola yang gagal diantisipasi kiper Napoli Pepe Reina.

Unggul satu gol tidak membuat Juve mengendurkan serangan di interval kedua. Pada menit ke74, peraih scudetto 28 kali mendapatkan tendangan bebas dekat kotak penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan Gokhan Inler kepada Tevez. Andrea Pi-

rlo yang menjadi eksekutor tendangan bebas melepaskan tendangan melengkung ke sudut gawang. Reina yang tampil gemilang sejatinya mampu melompat ke arah bergulirnya si kulit bundar, tetapi laju bola yang terlalu kencang membuatnya tidak berdaya.

Napoli pun semakin tertekan dan tidak ada jalan lain kecuali keluar menyerang. Namun, alih-alih melesakan gol, “Partenopei” justru kembali kemasukan gol. Enam menit berselang dari gol Pirlo, Paul Pogba membawa Juve semakin jauh unggul. Gelandang muda asal Prancis itu menghantam bola dari luar kotak penalti yang membentur mistar sebelum akhirnya menggoyang jala Reina.

Tujuh menit sebelum laga usai, Juve harus bermain dengan 10 orang setelah Angelo Ogbonna menerima kartu merah. Meski demikian, di sisa waktu yang ada Napoli tetap tidak mampu mengimbangi sang lawan dan harus merelakan pulang dengan tangan hampa.

“Kami semua berada dalam persaingan (juara).

Semua berjalan baik setelah Roma bermain imbang dan kami berhasil mendekatkan jarak poin. Kami telah melakukannya dengan cara (permainan) yang terbaik,” ujar Pirlo mengenai kemenangan timnya. (espn/aji)

Tambahan tiga poin ini semakin penting karena mampu mendongkrak posisi “The Red Devils” ke urutan kelima klasemen dengan raihan 20 poin.

Mereka kini hanya terpaut lima angka dari Arsenal yang masih memimpin tabel klasifika. MU kini tidak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir di semua level kompetisi sejak tersungkur di kandang sendiri dari West Bromwich Albion 1-2 pada 28 September lalu.

RvP membawa “Setan Merah” unggul ketika laga memasuki menit ke-27. Berawal dari sepak pojok Wayne Rooney, RvP yang lepas dari kawalan Olivier Giroud meneruskan bola dengan tandukan ke sisi pojok kiri atas gawang. Wojciech Scezesny pun tidak mampu berbuat banyak dan harus merelakan gawangnya robek yang berakhir hingga akhir laga.

“Saya rasa kami sedikit grogi di awal pertandingan dan tidak memainkan permainan kami. Melawan tim seperti MU yang sebelumnya merasa tertekan dan tidak aman, kami justru memberi mereka sedikit rasa nyaman,” kata arsitek Arsenal Arsene Wenger yang tidak bisa menurunkan Per Mertesacker dan Tomas Rosicky.

Di laga lain, rival sekota MU, Manchester City dikejutkan dengan kekalahan saat bertandang ke Stadium of Light untuk menghadapi tuan rumah Sunderland. Anak-anak asuh Manuel Pellegrini itu takluk juga dengan skor 0-1. Adalah Phil

Bardsley yang menjadi pahlawan kemenangan Sunderland lewat gol semata wayangnya pada menit ke-21. Tertekan sejak menit awal, tuan rumah berhasil keluar menyerang dan menyarangkan gol lewat Bardsley yang merangsek masuk ke dalam kotak penalti untuk memperdaya Pantilimon.

Kemenangan itu tidak mengubah posisi Sunderland di tabel klasmen, dengan mereka yang tertahan di urutan ke-19 setelah hanya mampu mengoleksi tujuh poin. Sementara, dengan kekalahan ini, City melewatkan kesempatan untuk bisa naik ke posisi tiga besar. “The Citizens” malahan harus terlempar ke posisi kedelapan dengan 19 poin. Mereka terpaut dua angka

dengan Chelsea yang berada di tempat keempat.

Di partai lain, Newcastle United sukses mendulang tiga angka ketika bertandang ke markas Tottenham Hotspur, White Hart Lane.

Kubu Newcastle harus berterima kasih pada striker Loic Remy yang menghadirkan gol semata wayang sehingga membawa “The

Maggpies” sukses menekuk sang lawan 1-0. Remy membuktikan diri sebagai striker tajam dengan mengemas golnya yang ketujuh di ajang Liga Utama Inggris musim ini setelah mampu mengonversi umpan terobosan Yoan Gouffran di menit ke-13.

Kemenangan ini menjadi kemenangan kelima Newcastle di musim ini dan sementara duduk di peringkat kesembilan berkat raihan 17 angka. Sementara, kekalahan terkini bagi Tottenham merupakan kekalahan ketiganya musim ini yang menempatkan mereka di urutan enam besar. (espn/aji)

7.9 RAPOR VAN PERSIE 41

Sentuhan

3

Pelanggaran

1

Dribel

1

Tekel

1

Peluang Jumlah Gol

Barcelona Kokoh di Puncak Klasemen BARCELONA - Barcelona terancam kehilangan dua pemain penting dalam beberapa pekan ke depan. Pemain terbaik mereka Lionel Messi harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-21 saat memetik kemenangan 4-1 atas tuan rumah Real Betis di Estadio Benito Villamarin, Senin (11/11) dini hari WIB. Sedangkan Cesc Fabregas yang mencetak dua gol pada laga itu juga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena mengeluh sakit pada lututnya. Dikhawatirkan, mantan pemain Arsenal ini juga akan absen membela El Barca dalam pekan-pekan mendatang.

Messi yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengalami cedera pada paha kirinya ketika tengah berlari dan harus ditarik keluar lapangan.

Ini adalah cedera ketiga Messi pada musim ini dan kemungkinan akan absen saat bentrok dengan rival Atletico Madrid di akhir pekan mendatang.

Seberapa parah cedera pemain asal Argentina baru akan diketahui setelah pihak klub memeriksanya pada Senin (11/11) kemarin. “Kami tentu akan membicarakannya dengan Leo (panggilan Messi), sehingga ia tidak perlu khawatir tentang cedera ketiganya ini dan juga tidak akan mempengaruhinya secara mental,” kata pelatih Barca Gerardo Martino.

Fabregas juga harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut setelah mengeluh sakit pada lututnya. Dia khawatir cedera lutut yang pernah dialaminya tiga tahun silam, kambuh lagi. “Saya sebenarnya sudah merasakan sesuatu saat melawan Milan.

Agak sedikit sakit pada awal pertandingan, tetapi untunglah bisa berjalan bagus sepanjang laga. Saya bermain bagus sejak awal hari ini, tetapi kembali merasakan sakit sehingga saya harus berhenti. Saya pernah mengalami cedera tiga tahun silam,” kata Fabregas.

Terkait cedera yang dialami Messi, Fabregas berharap rekannya sejak aka-

REAL BETIS Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 1 18 9 17 5 28

74%

50%

43%

Umpan Sukses

Aerial Penguasaan Sukses Bola

demi sepakbola La Masia itu bisa segera pulih total. “Saya pernah mengalaminya di Arsenal. Saya cedera selama hampir satu setengah tahun.

Karena itu, saya kira, Messi harus pastikan bahwa dia akan pulih total,” kata Fabregas lagi.

Pada laga melawan Betis, Barcelona sempat dikejutkan oleh serangan tuan rumah.

Untunglah, anak-anak asuh Gerardo Tata Martino itu bisa mengatasi situasi dan berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-35 ketika Neymar melesakkan bola ke gawang yang kosong setelah menerima umpan dari Cesc Fabregas, meneruskan bola sodoran Alex Song. Beberapa menit kemudian, keunggulan Barcelona

Pemain Barcelona Cesc Fabregas tampil memukau pada laga antara Real Betis vs Barcelona. Dia mencetak 2 gol dan satu asis, yang mengantarkannya menjadi pemain terbaik di pertandingan tersebut.

BARCELONA 4 3 12 0 25 11 28

79% 50% Umpan Sukses

Aerial Sukses

57% Penguasaan Bola

bertambah. Pedro yang mendapat bola dari garis tengah langsung merangsek masuk ke pertahanan Betis dan melepas tendangan melengkung yang gagal dibendung Guillermo Sara.

Setelah turun minum, Barcelona semakin jauh memimpin lewat gol sontekan Fabregas setelah ia sempat lolos jebakan offside pemain Betis.

Di menit

79, Fabregas kembali membawa timnya unggul dengan sundulannya, menyambut umpan Dani Alves dari sisi kanan.

Sempat beberapa kali mengancam lewat tendangan jarak jauh, Betis bisa mencetak satu gol hiburan lewat titik putih penalti yang dieksekusi Jorge Molina, menyusul pelanggaran Dani Alves terhadap Chuli di kotak terlarang. Dengan kemenangan tersebut, dan hasil imbang 1-1 yang dicatat Atletico Madrid kala menghadapi Villarreal, “Azulgrana” kini memimpin klasemen dengan 37 angka dari 13 laga, unggul tiga angka dari Atletico dan enam poin dari Real Madrid. Sedangkan Betis berada di dasar klasemen dengan sembilan angka. (sky sports/espn/aji)

10 MANOFTHEMATCH CESC FABREGAS

Taneyan Lanjang SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237 | TAHUN II

SELASA

12 NOVEMBER 2013

1 9

RUMAH SAKIT

DPRD Minta Fasilitas Dilengkapi PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Slamet Martodirjo melengkapi fasilitas penunjang di semua ruang rawat inap.

Fasilitas yang dinilai sangat dibutuhkan itu antara lain ketersediaan kipas angin di ruang pasien.

Selain itu, beberapa fasilitas yang rusak segera diperbaiki seperti kamar mandi dan ketersediaan air bersih di masing-masing ruang rawat yang masih dianggap kurang memadai.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam menyatakan fasilitas penunjang tersebut, tidak hanya harus dipenuhi di ruang Pavilium, melainkan juga di ruang zal. Apalagi rumah sakit tersebut dijadikan rumah sakit rujukan di Madura.

Khairul mengatakan beberapa waktu lalu ada keluarga pasien yang mengeluhkan kurangnya fasilitas penunjang di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Sekalipun ada tetapi fasilitas itu tidak bisa digunakan karena sudah rusak. ”Kasian pasien dan keluarganya, karena bagaimana pun mereka harus mendapatkan layanan fasilitas yang memadai, apalagi dalam suatu ruangan zal itu jumlah pasiennya banyak,” katanya.

Khairul mengakui penyediaan fasilitas di rumah sakit terbesar di Madura itu sudah ada peningkatan. Khususnya dalam hal kebersihan dan pengaturan jam besuk pasien. Namun, menurutnya, peningkatan itu masih perlu terus dilakukan agar pelayanan terhadap pasien dan penjaganya lebih sempurna.

“Kami menginginkan rumah sakit itu bukan hanya berupaya mencari keuntungan untuk pendapatan daerah, namun juga menjadi pelayan masyarakat di bidang kesehatan,” katanya.

Kepala Bidang Keperawatan RSUD, Rusdi Saleh berjanji akan secepatnya memenuhi semua fasilitas penunjang medik tersebut. Ia mengatakan pemenuhan fasilitas itu akan dilakukan secara bertahap, karena pihaknya masih berencana melengkapi sarana lainnya yang juga dibutuhkan di rumah sakit tersebut.

“Kami akan mengkaji kebutuhan pengadaan fasilitas penunjang itu untuk diajukan. Sebab, kami tidak mungkin secara serta merta melakukan pengadaan fasilitas meskipun itu merupakan kebutuhan,” katanya. (awa/muj/rah)

RUSAK BERAT. Salah satu rumah warga mengalami rusak berat akibat diterpa angin puting beliung menyapu atap bangunan tersebut yang tiba-tiba datang mengamuk, kemarin (11/11).

Puting Beliung Kembali Unjuk Gigi Puluhan Rumah Warga di Tiga Kecamatan Mengalami Kerusakan BANGKALAN – Puting beliung kembali unjuk gigi di Bangkalan. Hujan deras disertai angin kencang itu melanda wilayah kabupaten Bangkalan, Senin (11/11).

Akibatnya, puluhan rumah di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Burneh, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Socah porak – poranda, setelah diterjang angin yang membeliung itu.

Sebelum angin puting beliung itu memporak- porandakan rumah-rumah warga, angin kencang yang disertai hujan berembus dari arah timur ke barat, berlangsung selama kurang lebih 30 menit. ”Tadi anginnya dari timur langsung menyapu atap gudang ini dari depan hingga terpental ke belakang. Dan ada mobil yang sedang diparkir juga kena atap yang jatuh,” terang Yasin, salah seorang karyawan gudang parkir mobil yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusama, Kampung Junok.

Hal senada juga disampaikan

oleh Nur Fauziyah yang rumahnya bersebelahan dengan gedung. Rumahnya juga mengalami kerusakan parah akibat terpaan kayu dan atap milik warga lain yang dibawa terbang oleh angin puting-beliung itu. Atap pinggir rumahnya terlihat rusak berat. ”Angin membawa serpihan kayu dan material lainnya, sehingga turut menerpa rumah saya,” ungkapnya.

Sementara itu, di kawasan kota Bangkalan tepatnya di kelurahan Mlajah, pohon roboh sehingga menghalangi jalan lalu lintas kenda-

raan. Oleh karena itu, warga segera mengevakuasi pohon tersebut dengan memotong bersama-sama, sehingga kemacetan tidak berlangsung lama. ”Sempat membuat kemacetan, karena robohnya pohon tepat memotong badan jalan. Untung tidak ada korban jiwa,” kata Ahmad.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan, Wahid Hidayat membenarkan bencana angin puting beliung kali ini terjadi di wilayah tiga kecamatan. ”Saat ini kami belum bisa memastikan berapa jumlah korban rumah yang rusak, baik yang parah maupun yang ringan, kami masih melakukan pendataan,” terangnya.

Sebelumnya, puting beliung juga menyapu dan merobohkan rumah warga di Kecamatan Galis dan Burneh. Kurang lebih 54 rumah mengalami kerusakan akibat bencana alam tersebut. (ori/rah)

TENAGA KERJA INDONESIA

DUGAAN PENGGELAPAN RASKIN

12 TKI Asal Sumenep Dideportasi

Homsiyah Mahasiswi

Pribadi Homsiyah

K

agum dan salut pantas disandangkan pada Homsiyah, perempuan kelahiran 23 November 1990. Bukan karena kecantikan yang terpancar dari wajahnya atau kekayaan materi. Sejak rekamnya membuatnya disegani banyak orang.

Perempuan asal Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, menjadi perempuan yang mengagumkan dengan perilakunya yang menyejukkan hati. Kharisma yang terpancar dalam dirinya telah menjadikan sosok perempuan sederhana itu benarbenar telah menjadi tumpuan masyarakat.

Limpahan kekayaan materi tak membuatnya sombong dan banyak tingkah.

Aktivitas sehari-harinya selain belajar juga mengajar. Apa impian hidup yang yang belum tercapai?

“Impian saya tak muluk, ingin menjadi pendidik yang profesional, bahkan suatu saat jika punya waktu untuk meneruskan kuliah S-2 saya akan menerukan, sebab sejak dulu saya ingin menjadi dosen, karena saya hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga berhak punya cita-cita yang tinggi. Tak apa hidup desa, tetapi wawasannya terasah,” ucapnya. (sym)

dn/koranmadura

SUMENEP – Sebanyak 12 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Arjasa Sumenep dideportasi oleh Pemerintah Diraja Malayasia. Pemerintah Malaysia memulangkan mereka karena berangkat secara ilegal. Mereka tidak mengantongi izin menetap di Negeri Jiran dan hanya mengantongi visa pelancong.

Minggu (3/11), sebanyak 12 TKI asal Kecamatan Arjasa ditangkap Polisi Diraja Malaysia. Mereka tertangkap dalam razia TKI oleh polisi. Saat ditangkap, sejumlah TKI itu tidak bisa menunjukkan permit kerja (surat kerja). Akhirnya, polisi menyerahkan ke Dubes Indonesia yang ada di Malaysia.

Kepada pihak Kedutaan Besar Indonesia, sejumlah TKI itu mengakui kalau tidak mengantongi izin. Sehingga, pihak dubes langsung memulangkan 12 TKI ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Na-

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nama Masuni Yudi Hasan Basri Mistawi Tawiluddin Icang Nurrahim Samiatun Sumiati Jawan Marfuah Andawyah

mun, sesampainya di pelabuhan pahlawan devisa itu tertahan selama satu minggu. Setelah itu, baru dipulangkan ke Surabaya hingga ke Sumenep.

Mistawi, 40 TKI asal Kecamtan Arjasa, mengakui dirinya sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Pinang, Riau. Apesnya, dirinya mengaku sempat tidak mempunyai uang transportasi. Sebab uang yang dimiliki sudah hampir habis. ”Kami hanya membawa uang sebanyak 300 ringgit. Dan itu sudah habis ketika sampai di pelabuhan Tanjung Pinang,,” katanya.

Akhirnya, dirinya mengaku sampai juga ke Surabaya dengan sejumlah keterbatasan. Setelah di Surabaya dirinya dan temannya langsung datang ke Dinas Transmigrasi Jawa Timur. Dari Surabaya dipulangkan dengan memakai jasa transportasi umum. ”Karena saya tidak punya uang

lagi, maka kami terpaksa harus mengadu lagi ke Disnakertrans setempat. Sehingga, kami bisa sampai di daerah kami sendiri,” tambahnya.

Kabid Ketenagakerjaan Disnakertrans Sumenep Sukirman membenarkan jika 12 TKI asal Sumenep itu dideportasi. Karena mereka tidak mengantongi surat izin kerja. ”Dipulangkannya itu karena tidak memiliki izin kerja, sehinga mereka terjaring polisi di Malaysia, yang pada akhirnya dipulangkan ke daerah asalnya,” terangnya.

Sebagai bentuk partisipasipasi terhadap TKI Sumenep yang dideportasi itu, pihaknya memberikan jasa transportasi untuk sampai di daerah asalnya, yakni Kepuluan Arjasa. ”Memang sudah ada anggaran tersendiri, jika memang dideportasi. Maka kami memberikan uang Rp 75 ribu setiap orang,” terangnya. (edy/yat)

Desa

Alamat Kecamatan

Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa

Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa Arjasa

Kabupaten Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep

Kejari Selidiki Laporan Penggelapan Bantuan Raskin SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, menyelidiki dugaan penggelapan bantuan beras bagi warga miskin yang dilaporkan aktivis lembaga swadaya masyarakat di wilayah itu.

Menurut Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto, Senin, LSM yang melaporkan dugaan penggelapan bantuan raskin di Sampang itu ialah Madura Development Wacth (MDW) berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan selama ini.

"Laporan dugaan penggelapan bantuan raskin itu di Desa Tamberu Daja, Kecamatan Sokobanah, Sampang," kata Sucipto menjelaskan.

Atas laporan itu, kata dia, pihak Kejari akan melakukan penelitian (lit) dengan terlebih dahulu memeriksa berkasberkas yang ditemuan LSM itu.

Pihak Kejari, juga akan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui secara langsung kasus dugaan penggelapan bantuan raskin itu, seperti warga penerima bantuan, para kepala dusun, dan kepala desa.

"Ini menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya laporan dugaan pelanggaran hukum, termasuk kasus bantuan beras bagi warga miskin ini," kata Sucipto.

Pria asal Kabupaten Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, kasus dugaan penggelapan bantuan raskin di Kabupaten Sampang merupakan salah satu kasus pelanggaran hukum dalam program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Kasus lainnya yang juga pernah terjadi dan dilaporkan ke pihak Kejari Sampang ialah pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut Ketua MDW Tamsul, kasus dugaan penggelapan bantuan raskin di Desa Tamberu Daja, Kecamatan Sokobanah itu sudah terjadi sejak 2008 dan hingga 2013 ini masih berlangsung.

Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat dan Kepala Desa Tamberu Daja itu dengan tidak mendistribusikan bantuan raskin kepada masyarakat dan diduga beras itu dijual kembali ke pihak pengepul beras.

"Berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, total kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya dugaan penyalahgunaan raskin tersebut sebesar Rp1,4 miliar lebih," katanya menjelaskan. (ant/mk)

10

SUMENEP

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO. 0237 | TAHUN II

TUDUHAN PENCURIAN KAYU

Saya Tidak Mau Mencuri, Pak

DIJEJER. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko saat menunjukkan lima tersangka dengan barang bukti di Polres Sumenep.

PNS Terlibat Aksi Pencurian Ditangkap Bersama Empat Warga Sipil SUMENEP – MA, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sumenep terlibat aksi pencurian motor. Polres setempat berhasil menangkap abdi negara tersebut bersama warga sipil lainnya.

Empat warga sipil yang berhasil dibekuk polisi bersama PNS tersebut, MP, AM, QS, MTH. Di antara para tersangka itu ada yang sudah pernah terlibat aksi pencuri ranmor antar kepulauan, yakni MA dan MP. Daerah yang menjadi bidikannya Arjasa dan Kepuluan Sepudi.

Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti (BB) berupa mobil jenis pikup jenis Carry, satu unit motor Honda Beat, Honda Revo, dan Honda Supra X. Kelima tersangka diamankan dari tempat yang berbeda. Ada yang ditangkap di

Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk, dan sebagian dibekuk di kepulauan. Penangkapan kelima tersangka itu atas informasi yang diberikan masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Marjoko menjelaskan, setelah mendapatkan laporan adanya curanmor di sejumlah daerah di Sumenep, pihaknya langsung bergerak. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh pihaknya. ”Ternyata, dari sejumlah informasi yang kami terima ada indikasi lima tersangka terlibat. Makanya,

PERILAKU PNS SUMENEP MARET

10 guru PNS terjaring razia berada di luar kantor pada jam dinas 5 pegawai tenaga teknis terjaring razia berada di luar kantor pada jam dinas

JUNI

14 PNS terjaring di tempat makan, swalayan dan toko material rumah pada jam dinas

1 Guru PNS selingkuh

NOV.

1 PNS Pemkab terlibat aksi pencurian

langsung kami lakukan penangkapan,” katanya.

Perwira dengan dua melati di punda ini mengungkap-

kan, saat ini kelima tersangka sudah diamankan di Markas Kepolisian Resor Sumenep.

Itu dilakukan untuk mengi-

kuti serangkaian penyidikan yang dilakukan tim penyidik. ”Tentu saja, setelah kami menangkap, tentu butu BAP (berita acara pemeriksaan).

Makanya, untuk mendalami itu perlu penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Menurut Marjoko, penangkapan kelima tersangka itu berkat bantuan dan informasi dari masyarakat. Sebab, tanpa ada kerjasama dengan masyarakat pihaknya mengaku tidak bisa membekuk tersangka. ”Bantuan dari masyarakat itu sangat penting. Makanya terus melakukan koordinasi dalam setiap kasus,” ungkapnya.

Kelima tersangka itu terancam dijerat Pasal 363 dan 480 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka juga bisa dihukum di atas lima tahun penjara. (edy/yat)

SUMENEP - Perasaan pahit tampaknya harus diterima Nahrudin bin Sahuri (54), warga Desa Sepanjang, Sapeken.

Niat hati ingin memperbaiki pintu rumahnya dengan sebatang kayu yang dia temukan di lahan milik perhutani, namun hal tersebut sepertinya akan berbuah penjara.

Kejadian bermula saat Nahrudin yang sudah tiga tahun bekerja sebagai perawat areal hutan jati milik perhutani itu pada 6 Agustus 2013 lalu membersihkan areal hutan jati di petak dua yang baru saja ditebangi pihak perhutani dan diganti dengan bibit jati baru. Saat itu dia menemukan kayu jati berukuran 110 x 19 sentimeter teronggok di antara ranting pohon yang akan dibersihkan.

Melihat kayu tersebut, Nahrudin kemudian berinisiatif mengambilnya untuk memperbaiki pintu rumahnya yang rusak, namun karena tahu jika kayu tersebut milik perhutani akhirnya di meminta izin kepada mandor yang selama ini menjadi pimpinanya. Setelah mendapatkan izin dari mandor dia langsung membawa kayu tersebut pulang.

Tapi sial, saat membawa kayu tersebut, dirinya malah ditangkap sejumlah petugas polisi Polisi hutan menangkapnya dengan tuduhan mencuri kayu milik perhutani. Pengadilan Negeri Sumenep, Senin (11/11) menggelar sidang kasus tersebut. Di depan majelis hakim, Nahrudin, mengatakan tidak ada niatan dirinya melakukan pencurian, dan dia sudah meminta izin kepada mandor yang menjadi atasanya. “Saya tidak mau mencuri, Pak. Saya hanya mau memperbaiki pintu rumah saya yang rusak” ungkapnya sambil terisak.

Dalam tersebut, Nahrudin tidak didamping penasihat hukum hingga agenda sidang yang di gelar di salah satu ruangan siding PN Sumenep usai.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Susmiyati mengatakan, akibat perbuatannya terdakwa yang tertangkap tangan membawa kayu milik perhutani tersebut, terancam dijerat Pasal 78 ayat 5 UU RI No. 4I Tahun 1999, tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman 10 tahun.

“Terdakwa di kenap pasal 78 ayat 5 UU RI no. 41 tahun 199 tentang Kehutanan, ancamanya 10 tahun” ungkapnya.

Nahrudin kembali akan menjalani sidang pada Senin (18/11) dengan agenda pembacaan tuntutan. (edy/mk)

BBM LANGKA

Aktivitas Masyarakat Kangean Lumpuh

MEDIA KAMPANYE

Alat Peraga Belum Ditertibkan SUMENEP- Meski keberadaan alat peraga sejumlah calon anggota legislatif dianggap melanggar, namun masih saja bertahan. Sampai detik ini banyak alat peraga berupa baliho dan belum ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep.

Pantuan Koran Madura, Senin (11/11), di beberapa titik kota terlihat atribut alat peraga kampanye yang masih terpampang dan berdiri tegak.

Padahal, selain melanggar zona yang telah ditentukan dalam perbup, keberadaannya juga melanggar PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Hunain Santoso meminta agar pihakpihak yang bertanggung jawab untuk bersikap tegas.

Apabila memang melanggar aturan, sepantasnnya Satpol PP selaku eksekutor bekerjasama dengan KPU dan panwaslu untuk membersihkan atribut kampanye. “Maka, jika atribut partai dianggap melanggar aturan maka Panwas, KPU, dan Satpol PP agar segera menertibkan atribut,” katanya, Senin (11/11).

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu mengaku akan memberlakukan sanksi kepada caleg yang berangkat dari partainya jika ada caleg yang tidak mengindahkan aturan KPU. “Jelas, sanksi ada jika mereka tidak mengindahkan aturan KPU,

dan saya sudah sampaikan kepada seluruh caleg bahwa khusus PDI-P tidak usah pakai atribut-atribut kampanye, terutama baliho,” jelasnya.

Sementara Kepala Satpol PP Abd. Madjid mengatakan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi lagi dengan pihak terkait, termasuk kepada KPU dan panwaslu. “Kami akan kembali melakukan penertiban terhadap beberapa atribut yang melanggar aturan. Soal atribut yang dilarang KPU, tanggung jawab itu tidak hanya Satpol PP, tetapi ada campur tangan Panwaslu,” ucapnya.

Sebab, sambung Abd. Majid, pihaknya tegas menertibkan walaupun tanpa koordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait jika itu melanggar aturan perbup.

“Misalnya tentang baliho atau gambar yang melanggar zona, termasuk pula atribut kampanye yang dipaku. Tetapi saya tegaskan, jika itu berkenaan dengan larangan KPU, maka tidak hanya tanggung jawab Satpol PP, tetapi juga Panwas.

Sebab atribut yang ditertibkan itu akan diletakkan di Panwas, bukan di Kantor Satpol PP.” jelasnya. (sym/yat)

Kendaraan polisi melintas di depan baliho calon anggota legislatif yang diduga melanggara PKPU No. 15 Tahun 2013.

Seorang petugas sedang melakukan pengisian BBM. Sementara di Kepulauan Kangean justru persoalan kelangkaan BBM masih belum berhasil diatasi. Akibatnya aktivitas masyarakat lumpuh.

SUMENEP – Kelangkaan BBM semakin meluas. Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak belum membuahkan hasil. Akibat kelangkaan BBM, aktivitas masyarakat di Kepulauan Kangean lumpuh.

Informasinya, kelangaan BBM di daerah tersebut sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Masyarakat Kepulauan Kangean yang sebagian besar penghasilnnya dari melaut, saat ini banyak tidak bisa melaut. “Saat ini harga BBM berkisar Rp. 20 ribu perliternya, itu pun sulit untuk mendapatkannya. Padahal bagi kami BBM sudah termasuk kebutuhan pokok, hal itu untuk mencari nafkah kelauarga. Jika tidak BBM maka yang pasti tidak dapat bekerja,” kata Suhrarawi, warga Arjasa Kepulauan Kangean, Senin (11/11) pagi.

Menurutnya, kelangkaan BBM jenis premium maupun solar juga berdampak terhadap aktivitas sekolah. Siswa banyak tidak bisa belajar ke sekolah, karena tenaga pengajar yang jarak rumahnya jauh tidak bisa datang ke sekolah akibat terkendala bahan bakar transportasi.

“Sekarang ini aktivitas warga kepulauan terhambat, karena jika ingin menggunakan transportasi sulit mendapatkan bahan bakar,” papar Suhrarawi.

Pemerintah Kabupaten Sumenep diminta serius dalam menangani persoalan tersebut. “Keadaan ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini perlu ditangani secara serius.

Jangan terus dibiarkan seperti ini. Coba lihat kondisi masyarakat pulau ketika BBM langka, mereka kebingungan.

Jika ini tetap berlanjut perekonomian di daerah ini akan hancur,” terangnya.

Moh. Ali, salah satu anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, mengakui kelangkaan serta tingginya harga BBM di kepulauan Arjasa.

“Kalau daerah plosok masih sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar,” katanya.

Pemerintah diminta mengambil langkah kongkret dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM, agar masyarakat tidak terusterusan harus menanggung rasa bingung untuk mendapatkan bahan bakar. “Harus segera mengambil langkah bagaimana kebijakan itu dapat menjadi solusi permasalah tersebut, baik dari Gubernur maupun pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi, saat dihubungi wartawan Koran Madura melalui telepon selulernya tidak merespon. (edy/mk)

SUMENEP

11

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO. 0237 | TAHUN II

SEKILAS SUMENEP

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Data Penerima RTLH Harus Valid

APES. Sejumlah tesangka pidana saat dibeberkan kepada sejumlah media di Polres Sumenep.

PENEGAKAN HUKUM

Polisi Limpahkan Berkas 18 Tersangka ke Kejaksaan SUMENEP – Polres Sumenep melimpahkan berkas 18 tersangka dari sejumlah tindak pidana ke Kejaksaan Negeri (kejari) setempat, Minggu lalu. Berkas 18 tersangka itu dilimpahkan karena penyidikan kasus sejumlah pidana itu sudah lengkap alias P21.

Pelimpahan berkas itu sekaligus 18 tersangkanya.

Data di Polres Sumenep, 18 tersangka yang dilimpahkan ke kejari meliputi kasus togel sebanyak 8 orang, kepemilikan senjata tajam (sajam) sebanyak 7 orang, penganiayaan 1 orang, narkoba 1 orang, serta penadah curanmor (pencurian kendaraan bermotor) 1 orang. 18 tersangka saat ini dipastikan sudah mendekam di Rutan (Rumah Tahanan) Negara Kelas II B Sumenep.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Humas AKP Subagyo S menjelaskan, berkas penyidikan ke 18 tersangka itu sudah lengkap.

Makanya, tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak me-

limpahkan kasus itu ke kejari. ”Ini sudah pelimpahan tahap ke dua. Di samping menyerahkan berkas, kami juga mengirim tersangkanya,” katanya.

Untuk selanjutnya, sambung dia, masalah kasus itu sudah menjadi wewenang Kejari Sumenep. Sebab, yang berhak melakukan penuntukan itu adalah jaksa. ”ke 18 tersangka itu saat ini sudah ditahan di rutan. Tentunya, menunggu sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Subagyo menambahkan, 18 orang tersangka itu dibekuk dari sejumlah daerah kecamatan di wilayah hukum

Polres Sumenep. Rata-rata mereka tertangkap tangan saat merekap togel, mengonsumsi narkoba, membawa senjata tajam, serta melakukan penganiayaan dan pencurian. ”Jadi, tidak satu tempat. Kebetulan rampung bareng, makanya kami limpahkan secara bersamaan,” ungkapnya.

Sementara hasil tangkapan terbanyak yang di Polres Sumenep, berada di Kecamatan Pragaan dengan jumlah tangkapan sebanyak 7 orang.

Rata-rata mereka tertangkap petugas kepolisian saat melakukan ronda pengamanan pemilihan kepala di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, beberapa waktu lalu, menemukan masyarakat membawa senjata tajam. “Melihat ada masyarakat membawa sajam, kami langsung melakukan penangkapan, dan membawanya ke polres bersama barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” imbuhnya. (edy/yat)

Kasus yang Dilimpahkan POLRES SUMENEP ke

KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

KASUS TOGEL 8 Orang KASUS SAJAM 7 Orang

KASUS PENGANIAYAAN 1 Orang

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

KASUS CURANMOR 1 Orang

KASUS NARKOBA 1 Orang

Data diolah dari pemberitaan Koran Madura oleh M. Kamil Akhyari

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

DUGAAN PUNGLI BOS

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

Guru: Kami akan Laporkan ke Kejari SUMENEP – Belum adanya langkah serius Dinas Pendidikan Sumenep atas dugaan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum UPT Kecamatan Sapeken membuat guru gerah. Bahkan, guru yang ada di Pulau Sapeken akan melaporkan dugaan dana APBN itu ke Kejaksaan Negeri (kejari) setempat.

Buhari Muslim, salah satu guru Kecamatan Sapeken, mengaku akan menempuh

SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Dinas Sosial (Dinsos) setempat melakukan verifikasi secara optimal terhadap data penerima RTLH (rumah tidak layak huni). Verifikasi itu harus didasarkan pada fakta dan realita di lapangan. Sehingga, bantuan itu tepat sasaran.

Selama ini bantuan semacam itu dinilai kurang tepat sasaran. Ada yang layak untuk menerima bantuan ternyata tidak mendapatkan. Sedangkan yang jelas sudah mampu malah mendapatkan bantuan itu. Sehingga, dewan meminta dinsos melakukan kroscek data lagi.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Muhammad Husin menjelaskan, adanya warga yang layak menerima namun tidak mendapatkan harus menjadi pelajaran bagi dinsos. “Artinya, jangan sampai di Jangan sampai kemudian hari ada persoalan sama. di kemudian hari Makanya, verifikasi secara makada persoalan simal kepada calon penerima itu sama. Makanya, penting. Sehingga, bisa tepat sasaverifikasi secara ran,” katanya, Senin (11/11). maksimal kepada Tim verifikasi data wajib patuh calon penerima pada fakta dan realita yang ada.

“Sebab ini adalah bantuan unitu penting. tuk mereka yang membutuhkan, Sehingga, bisa maka jika salah sasaran ada bantepat sasaran yak orang yang akan menderita.

Saya kira, belajar kepada BLSM dan BSPS. Makanya, harus hati-hati supaya kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinsos Koesman Hadie mengatakan, verifikasi data penerima sampai saat ini masih berlangsung. Untuk tahun ini, baru ada 150 rumah yang telah selesai diverifikasi.

“Tetapi itu masih belum tuntas, kami masih akan melakukan verifikasi lagi. Insya Allah akhir November sudah tuntas semuanya,” katanya.

Ketika ditanya soal permintaan dewan agar benar-benar bantuan itu tepat saasaran, Koesman Hadie mengaku kalau bantuan RTLH itu memang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. “Mekanismenya tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yakni melalui proposal, yang dilengkapi dengan arsip foto. Baru setelah itu diverifikasi, apa layak masuk kategori tidak layak huni atau tidak. Jadi, kami sudah melakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” jelasnya. (sym/yat)

jalur hukum apabila tidak ada tindakan tegas dari Disdik Sumenep. ”Kami sudah gerah dan tidak tahan dengan perlakuan oknum UPT itu. Untuk itu, apabila dari Disdik tetap diam, kami akan laporkan kasus ini ke Kejari saja,” katanya, Senin (11/11).

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti dugaan pungli itu. Sebab, setiap pungutan yang dilakukan itu ada bukti tertulis. ”Ada

bon-bonnya, termasuk peruntukan (pungutan) itu juga ada. Bahkan, ada stempel dan tanda tangan UPT. Kami kira ini sudah menjadi bukti untuk melapor,” ungkapnya.

Menurut guru GTT ini, kalau dilihat dari bukti pungutan pihaknya menilai sudah masuk ranah tindak pidana korupsi. Sebab, kerugian negara sudah bisa diketahui dari bukti tertulis. ”Kan yang dipungut itu uang negara, dipungut tidak

sesuai juknis yang ada. Jelas melanggar hukum. Mengapa tidak kami bawa ke ranah hukum,” terangnya.

Ditanya soal waktu laporan itu akan dilayangkan, Buhari Muslim masih belum membeberkan lebih jauh. Alasannya, pihaknya masih menunggu gerakan disdik. ”Kami harap Disdik dulu melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi tegas atas tindakan UPT Pendidikan itu. Kami masih menunggu proses Disdik dan Inspektorat,” ungkapnya.

Buhari mengungkapkan, pihaknnya sudah merasa tidak nyaman dengan keberadaan UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken. Sebab, setiap ada pencairan selalu meminta kepada guru. ”Guru sudah mulai resah. Tapi, mungkin para guru tidak berani. Tapi, kami berani dengan segala konsekuensi.

Endingnya, kami ingin jalur hukum,” ujarnnya.

Sementara Kepala UPT Kecamatan Sapeken Jailani dalam sebuah wawancara dengan Koran Madura menyatakan tidak takut untuk dibawa ke ranah hukum.

Sebab, dana yang digunakan itu bukan BOS, melainkan sumbangan dari sekolah. ”Dana yang diterima kami itu merupakan dana di luar BOS. Itu atas kesepakatan semua

kepala sekolah,” ungkapnya.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Fajar Santoso mempersilakan semua pihak untuk melapor ke penegak hukum apabila memang tindakan yang dilakukan oknum UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken itu dianggap melanggar hukum. ”Tidak masalah, kalau memang ada yang mau melaporkan. Lebih baik, biar cepat ada kejelasan,” katanya.

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya juga akan melakukan penelusuran terkait masalah ini. Sebab, langkah penggunaan dana BOS di luar petunjuk teknis (juknis) yang ada jelas melanggar prosedur. ”Sudah pasti melanggar prosedur. Makannya, kami lakukan cek dan ricek terlebih dahulu,” ucapnya.

29 SD Kecamatan Sapeken diduga menjadi sasaran pungli oknum UPT. Pungli oknum UPT Pendidikan itu dilakukan kepada dana BOS. Pungutan itu Rp 1,7 juta, Rp 2 juta, hingga Rp 2,8 juta. Alasannya, supervisi dan pembinaan, pembuatan proposal rehap, proposal kegiatan ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim auditor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat. (yat)

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

12

PAMEKASAN

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237| TAHUN II

PENCURIAN

Ranmor Mulai Marak di Kantor Pemerintah PAMEKASAN - Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Pamekasan mulai merambah kompleks perkantoran pemerintah. Warga meminta petugas keamanan di kompleks perkantoran itu meningkatkan pengawasannya agar kasus itu tidak terus berkembang luas.

Ia langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Pamekasan dan meminta polisi melakukan penyelidikan.

Fathorrahman mengatakan sepeda motor itu merupakan kendaraan dinas yang baru setahun digunakannya.

Ia berharap sepeda motor itu dikembalikan karena merupakan aset negara.

PEMUSNAHAN GANJA KERING. Beberapa petugas melakukan pemusnahan barang bukti ganja kering di Medan, Sumut, Senin (11/11). Pihak kepolisian memusnakan 710 kg ganja kering dari 12 orang tersangka.

Balitbangda Tak Bermanfaat Fraksi PAN: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebaiknya Dilikuidasi PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Bupati Achmad Syafii mengevaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat.

Evaluasi itu dinilai perlu dilakukan karena instansi tersebut dinilai belum berfungsi secara maksimal sebagai lembaga yang berfungsi melakukan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Hal itu disampaikan fraksi Partai Amanat Nasioanl (PAN), pada Sidang Paripurna

Pandangan Umum terhadap Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014, Senin (11/11).

Ketua fraksi PAN, Zainal Abidin mengatakan bahwa manfaat program yang dilakukan Balitbangda selama ini, masih kurang memberi manfaat yang maksimal terhadap

pengembangan potensi daerah.

Selain itu masih belum ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan yang menggunakan hasil penelitian lembaga tersebut karena masing-masing masih mengedepankan ego sektoral.

Pihaknya pernah mencari data pendidikan di Dinas Pendidikan setempat mulai jumlah guru tenaga honorer, PNS, jumlah kekurangan guru, jumlah sekolah yang rusak dan lainnya. Namun tidak diperoleh data yang

lengkap. Padahal, data itu ada di Balitbangda. Itu membuktikan bahwa antar kedua instansi tidak memiliki hubungan koordinasi yang baik. Demikian pula kemungkinan yang terjadi pada instansi lainnya.

Oleh karena itu, keberadaan Balitbangda dinilai kurang difungsikan secara maksimal, sehingga perlu segera dilakukan evaluasi untuk mencari jalan keluarnya.

Menurut Zainal, jika keberadaan lembaga tersebut dianggap kurang perlu, bisa

jadi dilikuidasi dan fungsi penelitian diserahkan kepada masing-masing SKPD. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut. Menurutnya, evaluasi itu memang sangat diperlukan untuk memaksimalkan fungsi dari lembaga yang ada.

“Kami akan mempertimbangkan masukan itu. Dan kami memang akan melakukan evaluasi terhadap semua lembaga yang ada di Pemkab,” katanya. (oni/ muj/rah)

Senin (11/11) pagi, kasus itu kembali terjadi di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat. Sebuah sepeda motor dinas hilang saat diparkir di depan kantor tersebut.

Menurut pemakainya, Fathirrahman, salah seorang staf Dishutbun, sepeda motor dengan nomor polisi M 3145 AP itu diparkir di halaman kantornya dan bukan di tempat parkir, karena akan segera mengikuti kegiatan di luar kantor.

Saat dia kembali, ia mendapati kendaraan dinasnya itu sudah tidak ada lagi di tempat semula. Ia sempat bertanya ke rekan kerjanya yang saat itu sedang berada di ruang lobi, namun mereka menyatakan tidak tahu.

“Sepeda tersebut dalam keadaan terkunci dan di ruang lobi banyak rekan yang baru mengikuti apel pagi,” katanya.

Ia langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres

Pamekasan dan meminta polisi melakukan penyelidikan. Fathorrahman mengatakan sepeda motor itu merupakan kendaraan dinas yang baru setahun digunakannya. Ia berharap sepeda motor itu dikembalikan karena merupakan aset negara.

Kasus serupa, juga terjadi beberapa waktu lalu. Sebuah sepeda motor milik seorang panitia kegiatan lomba gerak jalan Palapa (PamekasanLarangan-Pamekasan) yang sedang mengikuti rapat teknis, hilang di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga setempat.

Dari kondisi di lokasi kejadian, diperkirakan pencuri berencana mengambil dua sepeda motor di kantor tersebut, karena selain sepeda motor yang hilang, terdapat satu sepeda motor lain yang kuncinya sudah dirusak.

Wakil Kepala Polres Pamekasan Komisaris Ihwanuddin mengatakan pihaknya akan terus berusaha mengungkap kasus itu dengan mengerahkan semua fungsi di lembaga yang dipimpinnya.

Kasus itu, menurut dia, disebabkan lemahnya pengamanan internal di sejumlah kantor pemerintah. Sehingga dijadikan kesempatan pelaku pencurian untuk melakukan aksinya.

“Sepertinya mereka menganggap beroperasi di kawasan pertokoan sudah tidak aman lagi sehingga mereka beralih ke kantor pemerintah yang pengamanannya dianggap lemah,” kata Wakapolres.

Ia meminta agar para pemilik kendaraan bermotor lebih waspada dengan memarkir kendaraannya di tempat yang aman. Selain itu, ia meminta agar semua unit perkantoran memperketat pengamanannya.

“Kami akan berusaha mengungkap kasus ini. Namun, agar kasus serupa tidak terjadi lagi, pemilik kendaraan dan pimpinan kantor, baik pemerintah maupun suwasta memperketat pengamanannya,” kata Ihwanuddin. (awa/muj/rah).

PERTANIAN

Pemerintah Mengurangi Jatah Pupuk Bersubdisi PAMEKASAN - Pemerintah mulai melakukan pengurangan pupuk bersubsidi jatah alokasi tahun depan. Pupuk bersubsidi yang mengurangi pengurangan jatah itu antara lain jenis Urea, SP-36, ZA, dan NPK. Data di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyebutkan tahun ini alokasi pupuk Urea sebanyak 21.542 ton, sedang tahun hanya dijatah 17.942 ton atau berkurang 3.600 ton.

Kuota pupuk SP-36 tahun ini sebanyak 5.419 ton dikurangi 2.119 ton men-

jadi 3.300 ton. Pupuk ZA dari 6,120 ton pada tahun ini berkurang 5.000 ton menjadi 1.120 ton pada tahun depan.

Sedang jenis NPK dikurangi 402 ton dari 3,302 ton di tahun ini, menjadi 2.900 ton pada tahun depan.

Sementara alokasi untuk pupuk organik, justru mengalami penambahan hingga 81 ton dari sebelumnya 1.919 ton menjadi 2.000 ton.

Sekretaris KP3, Achmad Djumhari Gani mengatakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi tersebut tidak akan menimbulkan kelangkaan, karena disesuikan dengan ket-

ersedian sisa pupuk tahun ini yang belum banyak terserap.

“Stok pupuk bersubsidi sisa tahun ini masih banyak karena musim tanam tembakau lalu banyak petani yang tidak melakukan penanaman karena cuaca buruk,” katanya.

Pupuk bersubsidi yang tidak terserap itu, saat ini ada di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor pupuk antara lain enam distributor dan 176 kios.

Data realisasi penyerapan pupuk bersubsibi tahun 2013 menyebutkan pupuk Urea terserap 54,41 % atau sebanyak 11.720 ton dari persediaan

sebanyak 21.542 ton. Pupuk SP-36 terserap 45,97 % atau 2.491 ton dari 5.19 ton. Pupuk ZA terserap 52,24 % atau 3.197 ton dari 6.120 ton.

Sedangkan pupuk NPK terserap 53,12 % atau 1.754 ton dari 3.302 ton. Dan pupuk organik terserap 68,42 % atau 1.313 ton dari 1.919 ton.

Sehingga, jumlah pupuk yang tidak terserap antara lain pupuk Urea sebanyak 9.822 ton, pupuk SP-36 sebanyak 2.928 ton, ZA 2.923 ton, NPK 1.548 ton dan pupuk organik sebanyak 606 ton.

“Sisa itu ditambahkan ke jatah kuota tahun depan,

sehingga meski terjadi pengurangan, tetap tidak akan menyebabkan kelangkaan selama kondisinya normal,” jelas Djumhari.

Hari ini (Selasa, 12/11), pihaknya akan mengadakan rapat dengan Dinas Pertanian, Dinas Kehutan dan Perkebunan, distributor, penyalur pupuk dan kelompok tani sePamekasan untuk membahas masalah tersebut.

“Kami akan bertemu untuk menjelaskan masalah ini agar tidak terjadi kepanikan. Selain itu, kami juga akan membahas teknis penyalurannya,” kata dia. (oni/muj/rah)

Polda DIY berhasil menangkap 22 orang tersangka dan mengamankan 5 unit kendaraan roda empat serta 169 unit kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan.

PAMEKASAN

Jamaah Haji yang Tertunda Kepulangannya Bertambah Maftuha Dirawat di BPHI Madinah, Baihaki Dirawat di Arab Saudi PAMEKASAN - Jumlah jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang tertunda kepulangannya ke tanah air bertambah menjadi dua orang. Keduanya harus menjalani perawatan medis di tanah suci karena sakit.

Sebelumnya, yang mengalami penundaan kepulangan adalah Maftuha, 45, jamaah kloter 35 asal Desa Tobungan, Kecamatan Galis, yang saat ini tengah menjalani perawatan medis di Balai Pengobatan Haji Indo-

nesia (BPHI) Daerah Kerja Madinah.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan kembali mengumumkan satu jamaah yang sampai saat ini masih harus tinggal di Arab Saudi, yakni Baihaki, 40,

jamaah kloter 37 asal Kecamatan Pademawu yang juga sedang sakit.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Ahmad Nawawi mengatakan kepastian bertambahnya jamaah yang mengalami penundaan kepulangan itu setelah mendapatkan informasi dari petugas kesehatan Kemenag RI baik di Daerah Kerja Makkah dan Madinah.

Menurut Nawawi, Baihaki berangkat ke tanah suci ber-

sama isterinya, Khoiriyah, 35, melalui kloter yang sama.

Namun, pada saat kembali ke tanah air, wanita itu harus pulang seorang diri karena suaminya harus dirawat di Arab Saudi karena penyakit komplikasi yang dideritanya.

“Yang bersangkutan tidak bisa dipaksakan untuk pulang ke Indonesia dan harus dirawat terlebih dahulu,” jelas Nawawi.

Ia belum bisa memastikan sampai kapan keduanya akan dipulangkan karena harus

menunggu sampai dinyatakan benar-benar sehat oleh tim dokter yang merawatnya.

Jika kondisi kesehatan keduanya segera pulih, jelas dia, keduanya akan dipulangkan bersama kloter 63 yang dijadwalkan tiba di Pamekasan pada pekan depan.

Jamaah haji asal Pamekasan yang sudah kembali dari tanah suci sebanyak tiga kloter, antara lain Kloter 35, 36, dan kloter 37. Ketiga kloter itu sudah tiba pada Kamis (7/11) lalu. (awa/muj/rah)

KEDATANGAN JAMAAH HAJI. Gubernur Maluku Saut Situmorang (berkopiah) menyambut kedatangan jamaah haji asal Provinsi Maluku setibanya di Bandara Internasional Pattimura, Ambon, Maluku. Sebanyak 568 Jamaah haji itu tergabung dalam kloter 17 dan 18 embarkasi haji Makassar.

KAMPANYE

Peraga Masih Belum Ditertibkan PAMEKASAN - Sejumlah alat peraga kampanye yang diduga melanggar sampai saat ini belum ditertibkan. Seperti baliho yang dipasang di tempat terlarang, baliho perorangan atau yang melebihi ukuran masih dibiarkan terpasang di sejumlah ruas jalan di Pamekasan. Kondisi ini bisa

terlihat di Jl Raya Sumenep, Jalan Trunojoyo, dan di sejum-

13

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237| TAHUN II

lah jalan protokol lainnya.

Anggota Panwaslu Pamekasan Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Divisi Sapto Wahyono mengakui belum menyampaikan rekomendasi ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, karena masih perlu melakukan rapat koordinasi pembahasan zona

kampanye yang sampai saat ini belum tercapai kesepaka-

tan.

Dalam rakor yang diagendakan pada Selasa (12/11) ini, pihaknya akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Polres dan Satpol PP untuk menyamakan pandangan sebelum diterbitkan rekomendasi.

Menurut Sapto, pihaknya belum bisa menertibkan alat

peraga yang diduga melanggar zona kampanye, karena belum tercapai kesepakatan mengenai zona kampanye yang spesifik. Oleh karenanya, pihaknya akan mengacu kepada ketentuan umum yang diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2013.

Seperti alat peraga perorangan, pemasangan alat peraga di gedung pemerintah dipasang di tempat layanan kesehatan, juga alat peraga yang dipasang di sarana dan prasarana pemerintah.

Mengenai alat peraga kampanye perorangan yang sudah mengantongi izin dari KPPT, Panwaslu memastikan akan tetap ditertibkan. Sebab, izin yang ditertibkan KPPT hanya reklame berbayar, sedang materi kampanye tetap mengacu kepada ketentuan KPU. “Alat peraga kampanye perorangan itu tetap ditertibkan, karena izin dari KPPT itu hanya reklame berbayar.

Kalau materinya tetap mengacu pada PKPU nomor 15 tahun 2013 itu,” katanya.

Sementara itu, Satpol PP Pamekasan jauh hari sebelumnya sudah siap untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar termasuk yang dipasang di tempat terlarang.

Para personel yang disiagakan siap diterjunkan kapan saja manakala Panwaslu setempat merekomendasikan untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar.

Kepala Satpol PP, Masrukin mengakui banyak pemasangan alat peraga kampanye yang diduga melanggar. Namun pihaknya tidak bisa me-

nertibkan begitu saja, sebelum ada rekomendasi dari Panwaslu setempat. Selama ini pihaknya belum menerima rekomendasi itu, sehingga tidak bisa bergerak.

“Kami masih menunggu rekomendasi Panwaslu. Kami tidak bisa bergerak sendiri, tetapi prosedurnya harus melalui rekomendasi Panwas,” katanya.

Menurut Masrukin, penertiban alat peraga kampanye akan lebih mudah menyusul pembatasan pemasangan alat peraga yang ditentukan melalui sistem zona dan kampanye bersama yang digabung dengan partai politik (Parpol).

Apalagi, pengawasannya dilakukan secara berjenjang, sehingga, pihaknya tinggal berkoordinasi dengan para camat serta aparat di bawahnya.

Diakui meski ketentuan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan bersamasama dengan Parpol, masih terdapat beberapa Caleg yang memasang alat peraga secara perorangan dengan memasang foto ukuran besar.

Hal ini diduga sebagai salah satu upaya caleg untuk bersosialisasi dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Ia menilai, banyak pemasangan alat peraga yang dipasang perorangan ini terjadi, karena mereka kurang paham tentang aturan kampanye. Namun demikian, ia yakin, alat peraga itu nantinya akan diturunkan sendiri, bahkan saat ini sudah ada yang dipindah bahkan diturunkan sendiri atau dipindah ke tempat lain. (uzi/muj/ rah)

GAKIN

Bulog Mengakui Pengadaan Raskin Kurang Pengawasan PAMEKASAN - Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Madura mengakui tak bisa melakukan pengawasan seratus persen terhadap pengadaan beras. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab jeleknya kualitas beras terutama beras yang diberikan kepada masyarakat miskin atau raskin. Seperti beras busuk, bercampur kerikil bahkan ada yang diduga bercampur aking.

Wakil kepala (Waka) Bulog Sub Divre Madura Prayitno mengatakan selama ini pihak Bulog hanya memantau kualitas beras sebanyak 5 persen dari setiap pengadaan yang dikirim oleh rekanan. Sisanya diserahkan kepada rekanan atas dasar saling percaya.

Bulog sebenarnya berkeinginan untuk mengecek kualitas beras secara keseluruhan, namun hal itu ditolak oleh pihak rekanan. Dari kondisi itu, Bulog tak mau disalahkan terkait jeleknya kualitas beras itu, karena sudah memberi penyuluhan dan peringatan kepada rekanan. Oleh karenannya, rekanan juga diminta harus bertanggungjawab dan layak disorot.

“Kami sebenarnya mampu mengawasi setiap pengadaan raskin seratus persen tetapi rekanan menolak. Dan setiap ada rekanan yang nakal langsung kami beri peringatan.

Namun jika peringatan itu diabaikan, maka akan masuk daftar rekanan yang akan diblack-list,” katanya.

Prayitno menyatakan semua rekanan yang memasok beras ke Bulog akan dievaluasi pada Desember mendatang. Hal ini akan dilakukan guna menjamin kualitas beras yang dikirim ke Bulog. Dari evaluasi itu, nantinya akan diambil langkahlangkah termasuk akan mengurangi jumlah rekanan yang sudah bermitra dengan Bulog.

Saat ini, tercatat sebanyak 25 rekanan yang memasok beras ke Bulog. Jumlah tersebut dianggap terlalu banyak, sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan. “Pada bulan Desember mendatang, pihak Bulog akan mengevalausi rekanan yang layak untuk dijadikan mitra dan yang akan diputus kemitraannya,” katanya.

Prayitno menambahkan selain karena rekanan nakal, faktor lain yang mengakibatkan jeleknya kualitas beras seperti berubah warna dan bercampur hama serangga, karena faktor gudang penyimpanan. Sebab, gudang penyimpanan beras milik bulog tidak didesain bebas hama. Sehingga hama bisa masuk ke dalam beras yang disimpan di dalam gudang. Apalagi beras itu disimpan sampai tiga bulan sangat berpotensi diserang hama dan berubah warna.

Ia membandingkan beras Bulog dan beras yang beredar di pasaran yang juga bisa mengalami perubahan warna dan rentan terserang terserang hama jika disimpan sampai dua bulan. Hal ini juga bisa terjadi pada beras yang disimpan hingga tiga bulan di dalam gudang.

Untuk pencegahan hama, pihak Bulog sudah memberantas dengan bahan kimia setiap bulan. Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat mengembalikan beras yang diterima tiap bulan jika diketahui busuk. Beras itu, akan diganti dengan beras yang lebih bagus dan layak konsumsi.

Polisi Tahan Korlap Sementara itu Tim penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya menahan mantan koordinator lapangan pendistribusian bantuan beras bagi warga miskin (raskin) Ahmad Yani, karena yang bersangkutan diketahui terlibat melakukan penggelapan bantuan.

“Yang bersangkutan kami tahan, setelah sebelumnya ditetapkan tersangka dalam kasus raskin tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh Nur Amin, Senin.

Ia menjelaskan bahwa Ahmad Yani diketahui terlibat

melakukan penggelapan bantuan raskin atas pengakuan sejumlah saksi dan kepala desa yang diperiksa tim penyidik Polres Pamekasan.

Pria yang baru pensiun sebagai pegawai Bulog Sub Divre XII Wilayah Madura ini bekerja sama dengan Kepala Desa Larapangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Mustahep yang ditahan tim penyidik lebih dulu.

“Dari keterangan tersangka Kepala Desa Larangan Slampar inilah, terungkap bahwa Ahmad Yani yang mengatur strategi penggelapan bantuan raskin di Pamekasan,” kata Nur Amin menjelaskan.

Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

Dengan demikian, sambung dia, tersangka penggelapan bantuan raskin yang telah ditahan tim penyidik Polres Pamekasan sebanyak dua orang, termasuk Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Selain mantan korlap raskin Ahmad Yani dan Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, oknum aparat pemerintah lainnya yang juga menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan ialah Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Moh Urip.

Hanya saja, penyidikan kasus dugaan korupsi raskin dengan tersangka Urip itu diproses oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Kasus dugaan korupsi bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan tergolong parah dan hampir terjadi di semua desa di wilayah itu, sebagaimana laporan yang disampaikan masyarakat ke Komisi D DPRD Pamekasan.

Hasil penelitian Lembaga Pemantau Kebijakan Publik di Pamekasan menyebutkan jumlah kerugian negara dalam kasus penggelapan raskin di Kabupaten Pamekasan ini mencapai Rp58,8 miliar pertahun.

Perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp58,8 miliar pertahun itu, dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.

Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah, sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. Jumlah ini setara Rp 9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp 6.000 perkilogram.

Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

Sehingga jika asumsi beras yang digelapkan oknum enam bulan, maka kerugian negara sekitar Rp 58,8 miliar. Padahal di sejumlah desa, termasuk di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan hanya tiga kali dalam setahun, dari seharusnya 13 kali dengan bantuan raskin ke-13.(uzi/ muj/ant/rah)

14

SAMPANG

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO. 0237 | TAHUN II

DIDUGA HOBI SELEWENGKAN RASKIN

Kades Tamberu Daya Dilaporkan ke Kejari

SERAHKAN LAPORAN. Ketua LSM MDW Tamsul (kanan) saat menyerahkan laporan penyelewengan Raskin di ruang Kasi Intel Kejari Sampang, Senin (11/11).

31 Anggota DPRD Kembalikan Dana Pesangon SAMPANG- Sedikitnya 31 dari 45 anggota DPRD periode 1999-2004 terkait dana pesangon sudah melunasi dan mengembalikan uang negara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Sebanyak 14 orang anggota lainnya masih belum bisa mengembalikan dana pesangon yang telah merugikan uang negara senilai 2,1 miliar.

Dari 14 anggota dewan yang telah mengembalikan, 9 orang orang anggota telah mengembalikan dana pesangon dengan cara menyicil. Hanya saja ada 5 anggota DPRD telah meninggal dunia.

9 anggota DPRD mengembalikan dengan dicicil itu meliputi Drs Kurdi Said, KM Faidol Mubarok, KH Abdul Qowi S, Moh Bakir, Asadullah, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, dan Jumal M Dawi. Sedangkan,

5 anggota yang telah meninggal dunia yakni RA Rahman Setya Budi, Slamet, KH Ali Djauhari, KH Bahri Arief, dan H Moh Asyari. Jadi, sisa total dana kerugian keuangan negara yang masih belum dikembalikan sebesar Rp 591.459.600.

Kepala Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto mengatakan, berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kejari Sampang nomor 03/05.36/ Dek 3/07/2013 yang telah mempunyai kekuatan hu-

kum tetap dalam penyetoran ke kas negara oleh beberapa anggota DPRD lainnya. Maka dirinya menyampaikan bahwa benar terdapat sebanyak 30 anggota dewan periode 1999-2004 yang belum menyetorkan dana pesangon tersebut. Akan tetapi, terdapat 15 orang anggota dewan telah membayar lunas ke kas negara.

"Dari 45 anggota DPRD yang lunas duluan 15 orang.

Jadi sisanya ada 30 dewan yang berusaha melunasi, tapi

ada 16 orang juga sudah lunas dan sisanya 14 anggota ini mau melunasi menyicil. Jadi totalnya 31 anggota sudah mengembalikannya," ucapnya saat ditemui diruangannya.

Tak hanya itu, Sucipto menuturkan untuk ke 5 orang anggota DPRD itu yang telah meninggal dunia harus tetap mengembalikan dana pesangon melalui ahli warisnya.

"Meskipun sudah meninggal ahli warisnya juga harus bisa mengembalikannya," tegasnya. (ryn/lum)

SAMPANG- Kepala Desa (Kades) Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang oleh LSM Madura Development Wacth (MDW), Senin (11/11). Sebab, Kades dengan inisial SM tersebut diduga hobi menyelewengkan bantuan beras miskin (Raskin) sejak 2007 hingga 2013.

Dugaan tersebut mulai mencuat setelah sejumlah warga Tamberu Daya melapor kepada LSM MDW. Setelah ditelusuri, LSM MDW menemukan sejumlah warga yang terdaftar dalam penerima Raskin desa tersebut tetapi setelah dicek kepada yang bersangkutan mengaku tidak pernah menerima raskin. ”Jadi, laporan kami ini berdasarkan pengaduan masyarakat akar rumput (Tamberu Daya) pada awalnya. Ternyata setelah diselidiki memang benar banyak warga yang terdaftar sebagai penerima (Raskin) tapi tidak pernah kecipratan raskinnya,” kata Ketua LSM MDW Tamsul di hadapan awak media.

Alumni Universitas Trunojoyo Bangkalan itu menuturkan, Kades Tamberu Daya diduga telah menyebabkan kerugian keuangan Negara hingga Rp 1,5 M. itu berdasarkan hitung-hitungan tim MDW. ”Selain menyertakan bukti pengakuan tertulis disertai materai dari warga yang mengaku tidak menerima Raskin, kami juga membentuk tim kecil untuk melakukan hitung-hitungan sederhana terkait kerugian (uang negara) yang bisa ditimbulkan akibat penyelewengan Raskin di Tamberu Daya itu. Hasilnya sangat mencengangkan. Negara paling tidak bisa dirugikan hingga Rp 1,5 M. Kami menghitungnya berdasarkan durasi penyelewengan dikali jumlah total Raskin yang kemudian ditaksir berdasarkan harga (beras) pasaran,” ungkapnya.

Dijelaskan, pada bulan Desember 2007 hingga Januari 2008 distribusi Raskin ke Desa Tamberu Daya sebanyak 918 ton. Setelah ditelusuri, warga setempat mengaku tidak pernah menerima Raskin. Sementara itu, harga beras kualitas Raskin saat ini di pasaran antara Rp 3000 sampai Rp 3500 perkilogram. ”Sebagai contoh saja, jika beras 918 ton (setara 9080 kilogram) itu dijual dengan harga terendah Rp 3 ribu saja maka Kadesnya telah merugikan keuangan Negara hingga Rp 27.240.000. Itu untuk satu gelombang saja. Intinya, setelah ditotal hingga tahun 2013 ini dengan rumus yang sama, kami menemukan dugaan kerugian Negara hingga Rp 1,5 M,” pungkasnya sambil menyerahkan laporan resmi kepada Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sucipto mengaku akan segera mempelajari laporan tersebut. Jika ada keperluan data yang masih perlu diklarifikasi ulang, pihaknya mengaku akan segera meniklanjutinya. ”Laporannya sudah kami terima. Selanjutnya kami perlau melakukan klarifikasi dan validasi data. Setelah itu baru kita sampaikan kepada pimpinan (Kajari Abdullah). Nanti dia (Kajari Abdullah) yang berhak memberikan perintah lanjutan,” uajarnya kepada sejumlah wartawan. (lum)

PELANTIKAN PILKADES

Surat Permohonan BPD Apa’an Terabaikan SAMPANG Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Apa’an, Kecamatan Pangarengan, memenuhi panggilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Senin (11/11). Pemanggilan itu untuk menjelaskan surat permohonan penundaan pelantikan kepala desa terpilih. Menurutnya, surat tersebut bersifat normatif dan belum menerima balasan dari bupati setempat.

Dalam pertemuan tersebut, komisi A meminta anggota BPD Apa’an menjelaskan tentang surat permohonan penundaan pelantikan, karena setelah menerima surat permohonan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013 proses pelantikan terus berjalan,

Kamis (07/11). Sehingga, anggota dewan didemo oleh warga Apa’an.

Lima anggota komisi A meminta anggota BPD Apa’an menjelaskan surat permohonan penundaan pelantikan yang ditujukan kepada Bupati Sampang tembusan komisi A, karena menurut mereka keputusan tertinggi ditingkat desa yaitu anggota BPD. Mereka juga mengecam panwascam yang tidak menghadiri panggilannya karena sudah tidak menghargai undangannya.

“Tolong dijelaskan terkait surat permohonan penundaan pelantikan karena setelah kami menerima surat tersebut proses pelantika terus berjalan, sehingga kami didemo oleh warga Desa Apa’an,” ucapnya Ketua

Tolong dijelaskan terkait surat permohonan penundaan pelantikan karena setelah kami menerima surat tersebut proses pelantika terus berjalan, sehingga kami didemo oleh warga Desa Apa’an,”

Mohammad Hodai Ketua Komisi A

Komisi A Mohammad Hodai di depan anggota BPD. Sementara Ketua BPD Dili menjelaskan surat permohonan penundaan pelantikan yang dilayangkan ke Bupati Sampang karena melihat dari kemanusiaannya warga Apa’an yang sering melakukan demo. Selain itu, karena calon nomor urut dua terkena musibah yang suaminya meninggal dunia, sehingga berdasarkan itu anggota BPD sepakat untuk melayangkan surat penundaan pelantikan namun dari surat permohonan tersebut tidak pernah menerima balasan dari bupati Sampang.

“Setelah proses pemilihan kades berdasarkan Perda Pilkades Bab 15 Pasal 38 yaitu

BPD diberi waktu selama 15 hari untuk menyampaikan penjelasan dari panitia dan apabila tidak menyampaikanya maka dalam pasal 14 bupati cukup menerima dari panitia saja,” jelasnnya kepada anggota dewan.

Lanjut Dili, kalau pelaksanaannya pilkades tidak ada masalah. Namun, setelah proses penghitungan selesai muncul gejolak dari pihak yang kalah. Menurutnya, selama di lapangan BPD tidak mendengar jumlah suara yang dikatakan lebih dan masalah kotak suara dia mengakui kalau panitia sebelum memindahkannya meminta izin untuk dipindah kerumahnya dan dia mengiyakan keingina panitia. (jun/lum)

TINGKAT KEMISKINAN. Seorang ibu duduk di rumahnya di Jorong Solok, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Menurur data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen, dimana angka kemiskinan itu masih jauh di bawah target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2013 sebesar 10,5 persen.

KORUPSI PESANGON

Kejari Periksa Sekwan SAMPANG- Setelah berhasil menjebloskan para terpidana kasus korupsi pesangon anggota DPRD Periode 1999- 2004, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mulai memeriksa Sekretaris Dewan (Sekwan) yang menjabat sejak 2012 hingga 2013.

Sebab, para Sekwan tersebut dianggap bertanggung jawab terhadap pencairan gaji salah satu terpidana yang masih menjabat sebagai anggota aktif DPRD Sampang. Padahal yang bersangkutan telah mempunyai status hukum tetap (inkrach) sebagai terpidana dana pesangon.

Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto menjelaskan, salah satu terpidana dana pesangon yang diduga tetap menerima gaji hingga dirinya berstatus terpidana adalah Mohammad Sayuti.

Maklum saja, Mohammad Sayuti tidak langsung dieksekusi oleh Kejari meski status hukumnya sudah inkrach sejak 2012 lalu.

Namun, politisi Partai Golkar tersebut baru dieksekusi bulan Oktober kemarin. Padahal, setiap penyelenggara negara seharusnya tidak lagi menerima gaji saat dirinya sudah menjadi narapidana. ”Nah, yang sedang kami selidiki adalah unsure pidana dari pencairan gaji bagi pejabat negara yang telah berstatus narapi-

dana,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (11/11).

Untuk keperluan itu, lanjut Sucipto, Kejari telah memeriksa Sekwan yang menjabat pada 2012 Zainal Fattah, Sekwan 2013 Suhrowardi, dan Sekwan yang baru saja menjabat Sudarmanta. Selain itu, Kejari juga memeriksa Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sampang Nur Wahedi. ”Hasil pemeriksaan sementara, kami menemui fakta-fakta bahwa anggota dewan (Mohammad Sayuti) yang telah inkrach tetap menerima gaji dari keuangan negara,” tuturnya. ”Selanjutnya nanti akan kami simpulkan untuk dilanjutkan prosesnya,” imbuhnya. (lum)

BANGKALAN

15

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO.0237| TAHUN II

AIB KELUARGA

Seharusnya Bayi Tak Dibuang

Gudang kayu dan toko bangunan milik H. Mas’ud, warga Desa Binoh, Kecamatan Burneh, rata dengan tanah akibat hangus terbakar dilalap api sekitar pukul 01.30 dini hari.

Toko Bangunan Hangus Terbakar Kerugian Mencapai Rp 4 Miliar karena Petugas Pemadam Datang Terlambat BANGKALAN - Si jago merah melalap sebuah gudang kayu dan toko bangunan milik H. Mas’ud, warga Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 01.30 dini hari.

Namun, hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran.

Akibatnya, seluruh isi gudang tersebut, ludes terbakar.

Apalagi peristiwa itu terjadi saat seluruh warga sekitar sedang tertidur pulas, sehingga dengan cepat api menghanguskan seluruh isi gudang.

Menurut salah satu warga yang menyaksikan kebakaran

tersebut, warga sekitar terbangun setelah ada teriakan kebakaran. Pada saat itu juga, warga berusaha memadamkan api yang telah membubung tinggi dengan alat seadanya.

Namun, api dengan cepat menjalar dan membakar seluruh isi gudang. Usaha warga menjadi sia-sia. Apalagi isi gudang adalah barang-barang yang mudah terbakar.

“Warga telah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tapi api terlalu besar, Mas,” ujar Rahman, warga setempat.

Pria yang mengaku lajang ini menuturkan selang beberapa lama sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akan tetapi, kedatangan mobil pemadam tidak bisa menyelamatkan barang-barang di gudang.

Hanya saja, bisa memadamkan api yang semakin membesar. Sedangkan gudang sudah hangus terbakar tanpa menyisakan barang sedikit pun. Petugas pemadam kebakaran selalu datang terlambat,

tergopoh-gopoh ketika barang sudah menjadi abu, memang sangat disesalkan ketidaksigapan petugas pemadam kebakaran tersebut.

“Mobil pemadam lambat datangnya, Mas. Semua isi yang ada di dalamnya sudah ludes terbakar dan tidak bisa terselamatkan,” jelasnya.

H. Mas’ud, pemilik gudang kayu dan toko bangunan tersebut mengaku mengalami kerugian mencapai Rp 4 miliar. Sebab, selain semua isi bangunan, dua unit mobil truk dan satu unit mobil L 300 juga hangus dilalap api.

“Semua sudah habis terbakar, tidak ada satupun

yang tersisa, kalau ditotal kerugian Rp 4 miliar,” ungkapnya lirih.

Sementara itu, Kapolsek Burneh, AKP. Lukas Mohammad Efendi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Jadi, belum bisa dipastikan penyebab kebakaran yang menimbulkam kerugian pemilik gudang hingga miliaran rupiah itu.

“Untuk sementara, kami masih belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran ini, karena masih dalam proses lidik,” kelitnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Seorang bayi perempuan yang diduga hasil hubungan gelap dibuang oleh ibu kandungnya di pinggir jalan Raya Desa Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Beruntung bayi malang tersebut ditemukan oleh seorang penjual ayam yang sedang melintas di jalan tersebut. Kondisi bayi ketika ditemukan dalam keadaan tanpa dilindungi sehelai kain apa pun, sehingga dipastikan bayi tersebut kedinginan.

Kronologisnya, bayi tak berdosa tersebut ditemukan oleh Hamidah (35) dan Junaidi (40), warga Desa Keteleng, Kecamatan Tragah. keduanya kebetulan melintasi jalan tersebut sekitar pukul 05.00 wib pagi hari, untuk berangkat ke pasar berjualan ayam. Namun, saat tiba di lokasi, keduanya dikagetkan dengan adanya bayi tersebut, yang menangis memilukan hati. Barangkali bayi itu sedang kangen pada dekapan ibu dan ayah kandung. Mungkin juga bayi itu menangis karena tak kuat menahan lapar dan haus, bila tidak karena kedinginan berada di alam terbuka tanpa dilindungi sehelai busana.

Sungguh sangat tak manusiawi ibu dan ayah kandung yang telah membuang bayinya itu.

Didorong untuk menyelamatkan bayi tersebut, tTanpa berpikir panjang, keduanya pun menolong bayi perempuan itu. Kemudian mereka membawanya ke puskesmas terdekat. Agar bayi tersebut mendapat pertolongan dan terselamatkan kehidupannya.

“Ya, saya kaget, melihat bayi tanpa menggunakan pakaian apapun. Kasihan sepertinya memang sengaja dibuang. Pipi kanannya le-

bam, mungkin dilempar saat membuangnya,” tutur Hamidah sambil menggendong bayi yang ditemukannya.

Praktis kabar penemuan bayi menggegerkan warga sekitar lokasi. Terlebih di wilayah setempat tidak ada seoran gpun yang sedang hamil tua. Mereka berbondong-bondong untuk melihat kondisi bayi perempuan tersebut. Tak jarang warga yang melihat kondisi bayi cantik itu menitikkan air mata, karena merasa kasihan. Bahkan ada yang mengutuk perbuatan keji orangtunya yang begitu teganya telah membuang anak darah dagingnya sendiri.

“Mungkin itu hasil hubungan gelap, karena takut aibnya diketahui orang banyak, bayinya langsung dibuang ke sini, kenapa tega sama anaknya sendiri,” sesal Hamidah.

Demi keberlangsungan masa depan bayi tak berdosa itu, Hamidah mengaku siap mengasuhnya sebagai anak sendiri. Apalagi Ia dan suaminya sangat mendambakan seorang anak perempuan. Sebab, semua anaknya berjenis kelamin laki-laki.

Sehingga dengan harapan bayi yang ditemukannya memiliki orang tua, sekalipun bukan orang tua kandung.

Sementara itu, Kapolsek Tanah Merah, Bangkalan, AKP Iriyanto membenarkan adanya penemuan bayi perempuan yang diduga dibuang oleh ibu kandungnya sendiri.

“Bayi itu ditemukan warga di teras toko kosong yang tidak jauh dari Pondok Pesantren, bayi dalam keadaan sehat dan saat ini masih dalam perawatan di Puskesmas Tragah, untuk pelakunya masih dalam penyelidikan,” tandasnya.(dn/rah)

PEMBAKARAN BEGHO

Pelaku Masih Misterius

BANGKALAN - Pelaku pembakaran Begho yang dipakai dalam pengerjaan proyek di kawasan jalan akses Suramadu, tepatnya di Kecamatan Labang masih misterius. Belum jelas pula, motif dilakukannya pembakaran oleh orang tak dikenal tersebut. Petugas pun masih melakukan lidik terkait kasus tersebut.

Sontak, kejadian itu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Terutama siapa pelaku pembakaran alat berat. Serta apa motif dibalik pengrusakan dan pembakaran alat berat. Padahal, alat berat ini dipakai untuk mengerjakan suatu proyek, yang tentunya untuk pembangunan Madura.

Dengan kejadian tesebut, penger-

jaan pengerukan untuk proyek drainase sedikit tersendat. Sebab, kontraktor pelaksana memakai dua alat berat dalam pengerukan, sekarang hanya memakai satu alat.

Namun, petugas kepolisian sudah memasang police line (garis polisi) pada alat berat itu. Kondisi alat berat sendiri hangus dan kacanya pecah.

Bangkai alat berat ini menjadi tontonan warga ketika melintas di akses suramadu.

Hingga kini, polisi masih belum tahu secara pasti apa motif dari pembakaran. Pasalnya, para pelaku pengrusakan dan pembakaran belum berhasil ditangkap. “Kami masih melakukan lidik terkait kasus itu,” terang Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Alat berat untuk pengerjaan proyek tersebut dirusak pada Rabu (6/11) dini hari. Meskipun begitu, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) membantah kalau pengerjaan proyek di akses Suramadu tersendat pasca adanya insiden pembakaran.

Menurut Humas BPWS, Faisal Yasir, pengerjaan proyek disana terus dilanjutkan, meskipun ada insiden pembakaran alat berat tersebut. Dirinya mengaku tidak mengetahui alasan mengenai pembakaran begho tersebut.

Sebab, tindakan pengrusakan tersebut merupakan wewenang dari pihak kepolisian. ”Untuk motif pembakaran dan siapa pelakunya, saya tidak tahu. Itu bukan wewenang saya, tetapi urusan ke-

polisian. Kami sudah serahkan untuk penegakan hukum kepada kepolisian,” terangnya.

Pengerjaan proyek tersebut berupa pembangunan drainase dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU).

Pengerjaan proyek-proyek itu terus dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sebab, pembangunan sendiri untuk kepentingan bersama.

“Kalau ada drainase dan PJU kan enak. Pengguna jalan sudah tidak takut lagi karena kondisi jalan sudah terang, berbeda dengan sebelumnya yang masih minim penerangan,” ucapnya. (ori/rah)

AIR DAN LISTRIK ASRAMA MATI

Mahasiswa Mendatangi Kantor Rektorat

BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa penghuni as-

rama Universitas Trunojoyo Madura (UTM) melakukan

aksi demonstrasi di gedung Rektorat. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap padamnya aliran listrik dan matinya saluran air di asrama yang mereka tempati. Apalagi peristiwa padamnya listrik dan matinya air terjadi selama satu bulan terakhir tanpa ada niat baik Rektorat untuk memperbaikinya.

“Kampus sebesar UTM tidak peduli terhadap padamnya listrik dan matinya air di asrama. Seharusnya, pihak rektorat tanggap dalam menyikapi permasalahan ini,” pekik Shobirin, kordinator aksi.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan 3 tuntutan kepada pihak rektorat.

Diantaranya, mahasiswa meminta rektorat segera membenahi saluran air yang tak kunjung mengalir hingga saat ini. Mahasiswa juga meminta uang asrama dikembalikan.

Sebab, begitu buruknya fasilitas asrama tidak sedikit mahasiswa memutuskan untuk keluar dari asrama dan memilih tinggal di kos-kosan luar kampus.

“Uang asrama yang sudah kami bayar mohon dikembalikan, karena selama fasilitas asrama rusak tersebut kami ngekos di luar,” teriak Dandi, salah satu mahasiswa yang terlibat aksi demonstrasi.

Sementara itu, Pembantu rektor II, Mukhammad Fakhri

saat menemui peserta aksi terkesan tak serius menyikapi tuntutan mahasiswa. Sebab ia masih meminta waktu untuk berkordinasi dengan pengelola asrama. Padahal permasalahan tersebut sudah terjadi lebih dari sebulan lalu. “Kami minta waktu untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola asrama,” ujarnya di hadapan puluhan mahasiswa.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari mahasiswa, bahwa kerusakan saluran air dan listrik terjadi akibat adanya proyek baru di dekat asrama. Akibatnya, saluran air dan listrik putus, karena alat berat yang sedang mengerjakan proyek tersebut. (dn/rah)

Bayi perempuan saat digendong oleh Hamidah, seorang penjual ayam yang menemukan bayi tak berdosa tersebut.

ANGKUTAN ALTERNATIF

Izin Operasi Bentor Masih Belum Jelas BANGKALAN - Keberadaan becak motor (bentor) yang semakin marak di Bangkalan, tak tertangani.

Sebab hingga saat ini izin operasi bentor tersebut masih belum jelas.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) selaku lembaga yang menangani uji kelayakan kendaraan angkutan jalan terkesan diam.

Padahal, secara prosedural adanya kendaraan semacam ini melanggar aturan.

Sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 disebutkan larangan penggunaan kendaraan yang dibuat modifikasi tanpa izin.

Bahkan, menurut pasal 277 ancamannya berupa denda maksimal Rp 24 juta.

Meskipun begitu, Dishubkominfo sendiri tidak menampik adanya pelanggaran tersebut. Akan tetapi, pihaknya terkesan membiarkan adanya kendaraan ilegal tersebut marak beroperasi.

Sehingga sangat merugikan para awak becak tradisional.

Kepala Sarpras Dishub-

kominfo, Zainal Arifin membenarkan tentang ilegalnya kendaraan tersebut. Namun, pihaknya mengaku masih mencari perbandingan aturan yang pas mengenai hal itu. Alasannya, kendaraan bentor masih tergolong kendaraan baru di Bangkalan. “Bentor ini merupakan kendaraan baru. Belum ada kebijakan khusus,” katanya.

Padahal semua kendaraan termasuk yang menjadi angkutan umum harus diuji terlebih dahulu sebelum beroperasi. Saat ditanya mengenai uji kelayakannya, dirinya mengaku belum mengetahui hal itu. Namun, pernah dilakukan upaya pendataan. “Kurang lebih sekitar 50 kendaraan bentor beroperasi,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi beberapa hari lalu, Kepala Dishubkominfo, Abd Hamid enggan berkomentar mengenai hal itu. Dirinya mengaku masih dipusingkan dengan banyaknya pekerjaan yang masih belum dilaksanakan. (ori/ rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

SELASA 12 NOVEMBER 2013 NO. 0237 | TAHUN II

KRIMINAL

PENERTIBAN BALAP LIAR

Wayang Golek, Media Sosialisasi

DPO Pembunuh Habib Alwi Ditangkap SAMPANG - Sayeri (50) tersangka pembunuh Habib Alwi (60) asal warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedungdung, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Sampang, Minggu (10/11).

Ia ditangkap di Kalimantan setelah buron sejak usai kejadian pemunuhan pada 30 Oktober 2012. Tersangka yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Polres Sampang, menghilangkan jejak ke luar Kota Sampang agar tidak terendus jejak kakinya usai melakukan pembunuhan.

Pembunuhan yang menewaskan tokoh masyarakat Desa Batu Poro tersebut diduga melibatkan tiga orang. Ketiga itu di antaranya, Matluki yang kini telah dibekuk dan divonis seumur hidup dan Sayeri yang baru saja tertangkap. Sementara satu

orang atas nama Samsul sampai saat ini masih dinyatakan buron.

Kabar penangkapann tersebut dituturkan Siti Fatima, putri alm Habib Alwi. Ia menjelaskan bahwa Sayeri ditangkap di Kalimantan setelah ada pihak internal yang mengabarkan kepadanya. "Informasi yang saya dapat memang seperti itu bahwa Sayeri ditangkap di tempat persembunyiannya di Kalimantan," katanya.

Sementara itu, Wakapolres Sampang Kompol Faruq Afero saat ditemui di ruang lobi Mapolres menjelaskan dirinya tidak bisa memberikan komentar

Informasi yang saya dapat memang seperti itu bahwa Sayeri ditangkap di tempat persembunyiannya di Kalimantan," lebih banyak. Ia meminta untuk mengklarifikasi langsung kepada Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar. Sebab, tersangka masih menunggu Administrasi Penyidikan (Mindak).

"Ya nanti kita ekspos tunggu Kapolres saja, karena sekarang beliau masih ada kegiatan di Mapolda,"

jelas perwira dengan satu melati di pundaknya itu.

Menanggapi itu, Kapolres sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui BlackBerry Messeger membenarkan jika penangkapan tersangka Sayeri telah berhasil diciduk oleh pihaknya. Namun, kini pihaknya masih belum bisa mengekspos terlebih dahulu. "Minggu depan saja kita akan ekspos," singkatnya. (ryn/lum)

ANTUSIAS. Para siswa sangat antusias sangat mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas menggunakan wayang yang diselenggaragarakan di SD Al Hikmah Jl. Gayungan Kebonsari Tengah 10 Surabaya. Sosialisi dikemas dengan Opera Wayang Polisi (OWP), Senin (11/11).

PELANTIKAN PENGURUS CABANG PMII SUMENEP

Bupati Meminta

Pengurus PMII

Seriusi Pengkaderan KHIDMAT. Ketua PKC PMII Jatim Fairus Huda saat melantik pengurus PC PMII Sumenep masa khidmat 2013-2014.

SUMENEP – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) masa khidmat 2013-2014 dilantik, Senin (11/11) di Gedung KORPRI Sumenep. Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jatim Fairus Huda.

Ketua PC PMII Imam

Syafi’ie terpilih dalam Konferensi Cabang PMII Sumenep ke X. Imam Syafi’ie menggantikan Satnawi. Sebelum pelantikan dan sumpah jabatan, terlebih dahulu dibacakan surat keputusan oleh perwakilan dari PKC PMII Hasyim Asy’ari tentang pengurus PC PMII Sumenep.

Setelah itu, Ketua PKC Jatim

KENANGAN. Ketua PC PMII Imam Syafi'ie (kanan) memberikan cinderamata kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Fairus Huda melantik pengurus PMII Sumenep. Pelaksanaan pelantikan berlangsung khidmat dan semarak. Ratusan kader dan alumni PMII menghadiri acara tersebut.

Tampak hadir pula Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Sekkab Hadi Soetarto, Ketua PC NU Sumenep A. Pandji Taufiq, Kepala Diskominfo Yayak Nurwahyudi, Kepala Dinsos Koesman Hadie, Sekjen PB PMII Jabidi Ritonga, dan sejumlah alumni PMII. Ketua PC PMII Sumenep Imam Syafi'ie dalam sambutannya mengajak semua kader PMII untuk bangkit berjuang melawan ketidakadilan. "Mari, kita maknai momentum pelantikan ini untuk mengenang jasa pahlawan. Sebab, pada pelantikan ini kami sengaja mengemasnya dengan orasi kepahlawanan. Sehingga, rasa nasionalisme pemuda terus tumbuh. Jadi, kami harap kerjasama sahabat-sahabat yang

sudah dilantik, berjuang bersama di PMII Sumenep,” ucapnya.

Dia mengakui bahwa pemimpin tidak bisa berjalan sendiri, butuh didampingi untuk menggapai cita dan tujuan bersama. "Oleh karenanya, kami mohon dengan sangat kepada semua pengurus. Tantangan kita ke depan cukup kompleks, baik dari luar maupun internal.

Saat ini, kita harus rajin diskusi.

Intinya, ke depan kaderisasi perlu diformulasikan secara maksimal, agar PMII terus berwibawa," paparnya.

Ketua PKC PMII Jatim Fairouz Huda berharap PMII Sumenep benar-benar tampil elegan, mampu mengurai realitas dan fakta sosial dengan cermat.

"Agenda gerakan PMII benarbenar berbasis realita dan fakta.

Tidak hanya itu, PMII saat ini harus menjadi penentu kebijakan. Alumni harus mampu merebut lokus-lokus pemerintahan," ucapnya.

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

A. Fannan Hasib Menabur Bunga di TMP Bupati A Fannan Hasib melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Jalan Raya Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumung Kecamatan Kota Sampang, Senin (11/11).

Misalnya Abd Muis yang menyatakan bahwa jika orang lain bisa maka kita juga harus bisa.

"Kalau orang lain bisa kenapa kita tidak bisa. Makanya saya mengajak warga Sampang jika kabupaten lainnya bisa, Kabupaten Sampang juga harus bisa, karena kita semua sebagai penerus bangsa," ungkapnya usai menabur bunga.

Mantan Wabup Sampang itu menuturkan, banyak orang yang pantas harus dikatakan sebagai pahlawan, diantaranya pemberantasan korupsi juga bisa dikatakan sebagai pahlawan. Dirinya juga akan memprioritaskan untuk kota yang dipimpinnya agar selalu mengedepankan nilai moral untuk menjadi kunci kesuksesan. "Makna awal dari pahlawan itu kan pahala, tentunya banyak yang bisa dikatakan pahlawan seperti pemberantasan kasus korupsi," katanya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso menje-

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Bupati Mengajak “Idolakan Pahlawan” MENGENANG PERJUANGAN

SAMPANG – Bupati Sampang A Fannan Hasib, Wakil Bupati Fadilah Budiono beserta istri usai upacara langsung bergegas menuju Taman Makam Pahlawan (TMP), Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Tanggumong, Kota Sampang, Senin (11/11) sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka melakukan ritual tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan.

Sebelum acara penaburan bunga, dilakukan upacara sebagai pembukaan dengan memberikan karangan bunga di depan areal TMP sebagai simbolis mengenang jasa para pahlawan.

Turut serta mengunjungi 141 makam pahlawan tersebut, anggota TNI, kepolisian, Satpol PP, Dishubkominfo, Forpimda, serta SKPD dan para pejalar di lingkungan Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang A Fannan Hasib mengatakan, saat ini beberapa amanat yang memang perlu terus dikembangkan menjadi kunci materi kesuksesan seperti dari pesan para pahlawan.

Bupati yang sekaligus Ketua Mabincab PMII Sumenep A Busyro Karim meminta pengurus yang baru untuk menseriusi masalah pengkaderan. Termasuk juga masalah prosedur rekrutmen. Outputnya, diharapkan mampu melahirkan kader militan dan sesuai dengan tuntutan zaman. ”Masalah pengkaderan ini harus menjadi perhatian serius oleh pengurus yang baru. Kami ucapkan selamat,” katanya.

Tidak hanya itu, bupati juga meminta pemuda untuk melawan kepungan globalisasi.

Sebab, saat ini banyak orang dipaksa untuk menaruh hormat kepada globalisasi. ”Bayangkan saja, makanan dan barang-barang lain merupakan impor dari Barat. Ini serangkan kapitalisme yang luar biasa. ”Pemuda punya peran besar. Makanya, ayo lawan globalisasi sesuai dengan kultur untuk kemajuan Indonesia,” katanya. (adv/sym/yat)

SURABAYA – Maraknya balap liar di Surabaya yang melibatkan pelajar, membuat Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polrestabes Surabaya memeras otak untuk mengubah perilaku buruk tersebut. Berbagai upaya sosialisasi dilakukan, salah satunya dengan menggunalkan media wayang Golek. Media wayang Golek diharapkan efektif untuk Sosialisasi Save Our Student (SOS) untuk menciptakan tertib berlalulintas khususnya di kalangan pelajar.

Media sosialisasi menggunakan wayang dipilih oleh Satlantas untuk memberikan edukasi (pendidikan) seputar berkendara yang aman, dan tertip pada peraturan lalu lintas.

Salah satunya digelar di SD Al Hikmah Jl. Gayungan Kebonsari Tengah 10 Surabaya. Sosialisi dikemas dengan Opera Wayang Polisi (OWP), Senin (11/11).

Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Raydian Kokrosono mengatakan, pihaknya memilih wayang sebagai media sosialisasi, karena dinilai lebih mampu menarik perhatian, apalagi yang diberikan edukasi adalah pelajar sekolah dasar.

"Untuk kali ini kenapa kami menggunakan dengan media wayang, agar mereka lebih tertarik dan mudah memahami,”. Ujar Raydan.

Terkait dipilihnya murid SD sebagai sasaran sosialisasi, Raydan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya pendidikan sejak dini, agar saat beranjak remaja dan seterusnya mereka lebih taat tata tertib lalu lintas.

“Kami harap mereka juga dapat mengingatkan orang tuanya bila nanti ada indikasi pelanggaran yang dilakukan," tambah Raydan.

Sejauh ini, kata dia, sejak program SOS diluncurkan sudah ada sekitar 3 ribu pengendara yang ditilang, dan mayoritas adalah pelajar.

"Rata-rata yang terkena tilang adalah pelajar.

Mereka tidak memiliki SIM, dan tidak mengenakan helm saat berkendara," ujarnya.

Sementara itu, pagelaran wayang tersebut memantik antusiasme siswa-siswi SD yang menonton. Mereka nampak memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh para Polwan. "Senang, bisa tahu soal polisi, bisa ketemu sama polisi. Dan gak takut sama polisi, karena mereka baik, suka menolong kalau ada kecelakaan," kata satu diantara siswi kelas II SD Al Hikmah, Tata Gading.

Acara Opera Wayang Polisi tersebut diikuti siswa-siswi kelas 1 dan 2 SD beserta perwakilan dari Korlantas Mabes Polri.(ddy/war)

laskan secara sederhana pesan moral yang disampaikan Nyi Ageng Serang. Pahlawan perempuan itu mempunyai pandangan bahwa kita harus tau jati diri kita sebagai bentuk perwujudan kepada bangsa dan negara.

"Pekerjaan dan harapan apa pun kalau bisa mengaplikasikan beberapa pesan-pesan para pahlawan saya yakin pasti bisa untuk cepat bisa mensejahterakan masyarakat bisa tercapai," pungkasnya.

Puthut menambahkan, tentu mekanisme yang telah dilayangkan kepada pemerintahan sampang yaitu merencanakan pembangunan diawali secara rencana strategis, mengaplikasikan dari visi misi. Hal itu agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya disampang. "Selama ini untuk di sampang senddiri mekanismenya sudah ada seperti pembangunan dan penagplikasian visi misi," imbuhnya. (adv/ryn/lum)

SAMPANG - Bupati Sampang A Fannan Hasib memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Pemkab Sampang, Senin (11/11) sekitar pukul 07.00 WIB. Dalam upacara tersebut, orang nomor wahid di Sampang itu mengajak semua elemen masyarakat untuk mengidolakan para Pahlawan.

Sehingga, masing-masing individu bisa meneladani dan menghidupkan kembali jiwa kepahlawanan.

Upacara yang biasa diperingati setiap tanggal 10 November tersebut diikuti oleh para pejabat pemerintahan setempat, jajaran Forpimda (forum pimpinan daerah), seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah), serta perwakilan pelajar dan mahasiswa dengan tema ”Pahlawan Idolaku.”

Dalam sambutannya, Bupati Sampang A Fannan Hasib memberikan beberapa amanat, kesan-pesan serta sedikit mereview sejarah para pahlawan sebagai bentuk penghargaan bernilai sangat besar kepada para pejuang yang telah gugur mendahului kita semua. "Upacara peringatan Hari Pahlawan ini bukan hanya sekedar ungkapan rasa syukur tetapi kita sebagai refleksi para pejuang dan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan terdahulu," ucapnya dari atas podium.

Menurutnya, pengambilan tema ”Pahlawan Idolaku” itu agar semua elemen bangsa dan tanpa ada unsur paksaan seba-

Bupati Drs A Fannan Hasib saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di halaman Pemkab Sampang. Upacara tersebut diikuti seluruh pejabat pemerintahan setempat, Senin (11/11). gai penerus bangsa dan negara demi terwujudnya sebuah citacita yang tidak bisa terlupakan.

Hal ini diiringi dengan bahu membahu bergotong royong untuk mencapai sebuah keadilan dan kemakmuran, dan jati diri membangun kinerja penuh semangat. "Pahlawan Idolaku ini sebagai penerus cita-cita bangsa, serta nilai jati diri membangun bangsa yang kuat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dengan penuh semangat," tuturnya.

Begitupun menurut Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono.

Menurutnya, betapa hebatnya para pejuang masa lalu jika dibandingkan dengan masa kini.

Dimana, salah satu tujuan negara yaitu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rupanya hingga kini masih belum bisa terealisasi dengan sempurna. Seperti untuk memerangi kebodohan dan kemelaratan masyarakat, dalam pandangannya, masih belum bisa tercapai dari tujuan negara sesuai dengan UUD 1945. "Kalau kita mengambil contoh seperti banyaknya buta huruf dan kapan bisa hilang jika sudah ada tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi masih banyak warga yang kelaparan jika membahas memajukan kesejahteraan umum inilah tujuan negara yang belum tercapai," jelasnya. (adv/ryn/lum)