e Paper Koran Madura 12 Desember 2013

1

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

12 DESEMBER 2013

Pesta Meriah di Pembukaan Sea Games Myanmar

PEMBUKAAN SEA GAMES KE-27. Kontingen Indonesia melakukan defile sambil mengibarkan bendera Merah Putih saat Upacara Pembukaan SEA Games ke-27 di Wunna Theikdi Sport Stadium, Naypyitaw, Myanmar, Rabu (11/12). Pesta olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut resmi dibuka dan berlangsung 11-22 Desember 2013.

INSERT: Pesta kembang api saat pembukaan Sea Games ke-27 di Wunna Theikdi Sport Stadium, Naypyitaw, Myanmar, Rabu (11/12). Pesta olahraga terbesar negara Asia Tenggara tersebut resmi dibuka yang berlangsung 11-22 Desember 2013 ant/widodo s. jusuf

MYANMAR - Pesta olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2013 dengan motto “Green, Clean, Friendship” dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Myanmar U Nyan Tun dan berlangsung meriah di Stadion Wunna Thekdi Naypyidaw, Rabu.

Beberapa detik setelah kualdron berkobar melalui tembakan anak panah, langit di sekitar stadion berkapasitas 30.000 penonton itu pun bermandi cahaya oleh kembang api yang didatangkan dari China.

U Nyan Tun dalam sambutannya mengatakan bahwa Myanmar telah bekerja keras untuk mempersiapkan sebuah pesta olahraga dua tahunan itu agar para atlet dari seluruh negara Asia Tenggara bisa menampilkan prestasi terbaik mereka.

“SEA Games tidak hanya sekedar pesta olahraga, tapi juga sarana yang sangat ampuh dalam meningkatkan hubungan antar negara Asia Tenggara,” katanya.

“Ini bukan untuk pertama kalinya Myanmar menjadi tuan rumah, tapi adalah untuk ketiga kalinya, dan dua kali diantaranya adalah pesta olahraga Semenanjung Asia Tenggara (SEAP),” katanya menambahkan.

Myanmar pernah menjadi tuan ru-

mah SEAP Games pada 1961 dan 1969, tapi merupakan tuan rumah pertama setelah berubah menjadi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games).

Sebagian besar cabang olahraga di pesta olahraga yang akan berakhir pada 22 Desember itu digelar di ibukota yang baru Naypyidaw, sementara cabang lainnya digelar di Yangon, Mandalay, dan Ngwesaung.

SEA Games 2013 yang merupakan edisi ke-27, menyediakan total 460 medali emas dari 33 cabang olahraga.

Cabang dengan medali terbanyak adalah atletik, yaitu 46 nomor.

Beberapa waktu lalu, negara peserta lainnya gagal untuk membujuk Myanmar agar tidak mencoret cabang yang

dipertandingkan di Olimpiade, yaitu tenis, senam dan voli pantai.

Cabang sepatu roda yang menjadi tambang emas Indonesia di SEA Games 2011, juga dihapus dari daftar pertandingan dan digantikan dengan cabang baru chinlone, yaitu olahraga tradional yang merupakan turunan dari sepak takraw.

Akibatnya banyaknya cabang Olimpiade yang dihapus dan diganti dengan cabang tradisional, Filipina memutuskan untuk hanya mengirim 208 atlet, jumlah terkecil sejak SEA Games 1999 di Brunei.

Thailand, salah satu kekuatan utama di SEA Games, mengirim 1.021 atlet dan ofisial, di antaranya Pangeran Sirivannavari Nariratana yang akan berlaga di cabang berkuda. Pada SEA Games 2005

JELANG PILPRES 2014

MAN OF THE MATCH

PKB: Mahfud Disiapkan sebagai Capres Bukan Cawapres JAKARTA-Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) M Hanif Dhakiri menegaskan bahwa partainya menyiapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden.

“Bang Akbar Tandjung mewacanakan Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Aburizal Bakrie. Ini wacana yang kita hargai dan sebagai bentuk apresiasi Bang Akbar atas salah satu capres PKB. Masalahnya, Pak Mahfud disiapkan PKB untuk menjadi calon presiden,” kata Hanif di Jakarta, Rabu.

Sekretaris Fraksi PKB DPR RI ini menilai wacana atau usulan agar Mahfud MD menjadi cawapres tidak masuk dalam kalkulasi politik PKB. Menurut Hanif, banyaknya wacana yang mematutmatutkan para tokoh yang merapat ke PKB itu dengan para capres dari partai lain menandakan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan kelayakan, misalnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Raja Dangdut Rhoma Irama.“Namun demikian, kita berterima atas apresiasinya terhadap capres PKB,” kata Hanif.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menjagokan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie.“Mahfud MD salah satu (kandidat bakal cawapres) yang banyak disebut di internal Partai Golkar,” kata Akbar usai mengikuti diskusi “Pekan Politik Kebangsaan” di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Rabu (11/12).

Akbar menilai Mahfud sebagai salah satu sosok akademisi yang memiliki perhatian besar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Mahfud juga dinilai memiliki tingkat popularitas tinggi sehingga bisa menjadi penarik suara bagi capres Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Pilpres 2014. (ant/git)

di Manila, anggota keluarga raja tersebut bertanding di cabang bulutangkis.

Sementara itu Indonesia yang merupakan juara bertahan, juga mengirim sekitar 1000-an atlet dan ofisial dengan target meraih sekitar 120 medali emas, sekaligus mempertahankan gelar juara umum.

Sementara Thailand melalui sekjen Komite Olimpiade Thailand Charouck Arirachkaran, menargetkan perolehan 100 medali emas.

Pada SEA Games 2011 lalu, tuan rumah Indonesia tampil sebagai juara umum dengan 182 emas, disusul Thailand (109) dan Vietnam (96). (ant/beth)

Magis Milner Berita di hal 8

ant/yudhi mahatma

BENNY K HARMAN DIPERIKSA KPK. Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman usai menjalani pemeriksaan terkait kasus Hambalang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12). Beny K Harman yang juga tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Pusdiklat Hambalang.

SKANDAL HAMBALANG

Benny Mengaku Tidak Tahu Pembagian Uang Kongres Demokrat JAKARTA- Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengaku tidak tahu mengenai pembagian uang yang disebut-sebut dilakukan saat Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

“Saya menegaskan bahwa saya tidak mendengar, saya juga tidak pernah melihat ada pembagian BB (Blackberry), kalau memang ada, saya minta supaya diusut tuntas, tapi kalau tidak ada jangan diadaadakan,” kata Benny seusai menjalani pemeriksaan di KPK Jakarta, Rabu.

Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Penegakkan Hukum Partai Demokrat, itu diperiksa sebaga saksi dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas

Urbaningrum.

Benny mengaku bahwa menurut pernyataan Anas, Anas mendapatkan restu dari Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjadi Ketua

Saya menegaskan bahwa saya tidak mendengar, saya juga tidak pernah melihat ada pembagian BB

Benny K. Harman Politisi Demokrat

Dewan Pembina.

“Kalau memang betul pendiri utama partai mendukung Pak Anas maju sebagai ketum, saya siap jadi timses Pak Anas” jelas Benny.

Saat itu Anas bersaing dengan mantan Menteri Pemuda

dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Ketua DPR Marzuki Alie, namun berdasarkan pernyataan mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin, ada pembagian uang kepada para pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Demokrat dalam kongres tersebut agar memilih Anas sebagai ketua umum, uang tersebut adalah dari proyek P3SON Hambalang.

“Saya tidak tahu ada anggota Demokrat yang terima uang, tidak tahu, tidak pernah lihat,” tambah Benny.

Benny pun membantah bila ia disebut ikut menerima uang.

“Siapa bilang? Tanya saja kepada yang bilang begitu,” ucap Benny.

Padahal, Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus yang sama mengatkaan bahwa Sutan mendengar ada pembangian telepon pintar merek “Blackberry” dan uang. (ant/des/beth)

Balik Modal Seorang pencuri sapi bermaksud menjual sapi hasil curiannya. Di tengah perjalanan saat istirahat, tertidur. Sial. Terlalu lelap, saat bangun ternyata sapi dicuri oleh pencuri yang lain.

Dengan lesu si pencuri kembali pulang sambil mencari jawaban jika istrinya bertanya. Benar, ternyata sang istri sudah berdiri di depan pintu dengan berbagai pertanyaan.

“Laku berapa pak, sapinya?” tanya sang istri.

“Lumayan. Pas balik modal,” jelasnya.

“Balik modal gimana?” tanya istrinya lagi.

“Ya, balik modal. Itu hasil curian. Ternyata dicuri lagi oleh pencuri lain. Kan untung tidak, rugi tidak,” kata si pencuri sambil jalan ke ruang belakang.

Cak Munali

2

NASIONAL

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

70% Caleg DPR Bukan Kader Partai Pemilu 2014 Milik Orang Berduit JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap atau DCT DPR sebanyak 6.608 orang caleg yang akan memperebutkan 560 kursi DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6600 caleg mayoritas berduit. Sementara sekitar 70 persen bukan kader partai.

ant/fanny octavianus

LELANG BARANG GRATIFIKASI. Suasana pelelangan barang gratifikasi di arena Pekan Anti Korupsi, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12). Sebanyak 78 item barang gratifikasi dilelang dan hasilnya akan diserahkan kepada negara.

KLEPTOMANIA

Modus Korupsi Paling Bahaya Sedang Menggurita

JAKARTA-Upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberantas korupsi sia-sia belaka, Faktanya dalam satu tahun saja nilai korupsi bisa mencapai antara Rp 60-75 triliun, hanya dari bidang pembangunan.

“Korupsi adalah aksi yang menyengsarakan rakyat. Tapi, tidak ada pemihakan yang jelas dari rezim ini dalam

mengatasi menjamurnya korupsi,” ujar ekonom senior, dalam acara Pekan Politik Kebangsaan bertajuk “DPR Dambaan Rakyat” di gedung ICIS, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Rizal lalu menguraikan secara jelas soal model korupsi yang berkembang saat ini. Berdasarkan kajiannya, ada tiga jenis korupsi yang berkembang di Indonesia yakni korupsi by needs (karena butuh), by greed (karena memang rakus) dan by design yaitu korupsi paling ber-

bahaya, korupsi berjamaah eksekutif dan legislative.

“Dan pemerintahan di bawah SBY yang sudah dua periode berjalan justru berhasil mengembangkan aksi korupsi yang paling berbahaya, yaitu korupsi by design. “Selamat, SBY sudah berhasil meningkatkan korupsi dengan modus ketiga ini. Ya, contohnya kasus Century itu by design. Kebijakan yang dibuatnya jadinya criminal policy. Begitu pula kebijakan impor pangan yang sangat tidak adil, ini adalah criminal policy,” terangnya.

Menurut Rizal, “kebijakan kriminal” pemerintah hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebagai contoh, hanya ada tiga pengusaha yang menjadi importir kedelai ke Indonesia. “Mereka menyogok pejabat. Aliran sungai sogokan ini panjangnya lebih panjang dari sungai Bengawan Solo berakhir di istana hitam,” tandasnya Sementara itu, pakar hukum tata Negara, Saldi Isra mengeritik anggota DPR yang mempertontonkan semangat yang semakin lama semakin jauh dari kepentingan rakyat. “Anggota DPR sebenarnya merepresentasikan keinginan rakyat, partai dan dirinya sendiri. Tapi kan sekarang ini cuma mengabdi pada yang dua terakhir saja (partai dan diri sendiri),” ujarnya.

Sebagai contoh, kata Saldi, kasus suap di badan anggaran (banggar) DPR tidak bisa disebut sebagai keinginan sendiri sang anggota dewan saja, namun karena adanya juga campur tangan partai. “Celakanya, untuk menguntungkan diri sendiri dan partai, tapi sama mereka (anggota DPR) dibilang untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (gam/abd)

“Parpol saja tidak mengenal, apalagi konstituennya, dan parpol saja sulit mengendalikan karena mereka bukan kader partai,” ungkap Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salang dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan, di Jakarta, Rabu (11/12).

Dia menilai pemilihan umum (Pemilu) 2014 akan diisi para calon legislatif yang memiliki uang dan populer.

Sementara caleg yang tidak mimiliki uang, dan tidak populer jangan harap dapat menjadi anggota DPR. Menurut Sebastian, Pemilu 2014 adalah kegilaan politik, apalagi pemilu meraih suara sebanyak-banyaknya, membuat parpol pragmatis sehingga mereka berupaya merekrut suara sebanyakbanyaknya.

“Mereka terjebak merekrut orang, dan tidak peduli caleg itu kader atau bukan,” tutur Sebastian.

Dikatakan, ada pertemuan parpol dengan caleg berduit dan orang populer untuk meraup suara ketim-

tahun, akan mengerus APBD sebesar Rp.191.1 miliar,” jelasnya.

Sedangkan untuk tingkat Pusat, diperkirakan akan mengerus APBN sebesar Rp.50 miliar. “Jadi, untuk setiap 5 tahun sekali, APBD/APBN akan tergerus secara Total sebesar Rp.1.4 Triliun,” kata dia.

Menurut dia, alokasi anggaran dari APBD/APBN sebesar Rp.1.4 triliun hanya mubajir, dan membuang-buang

anggaran saja. Karena, alokasi anggaran ini banyak dipergunakan untuk honorarium dari adminsitrasi. Artinya, anggaran partai diperuntukan bagi orang-orang pengurus partai yang belum menjadi legislatif, pengangguran, dan ”numpang hidup” sama partai. “Kalau alokasi anggaran ini, benarbenar diperuntukan untuk administrasi partai, dampaknya, partai secara manajemen yang akan baik. Tetapi melihat

Sebastian Salang

Koordinator FORMAPPI Lebih lanjut dia mengatakan, sebanyak 6600 caleg latah, tanpa memiliki kapasitas dan kapabilitas, namun karena populer dan memiliki uang maju menjadi caleg.

“Mayoritas caleg yang masuk latah, dan bisa kita bayangkan kalau orang seperti itu maju,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Universitas

ant/yudhi mahatma

Bantuan Parpol Menggerus APBD-APBN Rp 1,4 Triliun

APBD untuk satu tahun, diperkirakan sampai sebesar Rp.247.5 miliar untuk 495 kabupaten/kota. Apabila ratarata APBD mengalokasi anggaran sebesar Rp.500 juta. Dan kalau untuk 5 tahun, maka akan mengerus APBD sebesar Rp.1.2 Triliun,” ujarnya.

Sementara di tingkat provinsi, bantuan keuangan partai akan mengerus APBD sebesar Rp.38.2 miliar per tahun. “Dan untuk selama 5

Parpol saja tidak mengenal, apalagi konstituennya, dan parpol saja sulit mengendalikan karena mereka bukan kader partai

KSI SOLIDARITAS DUKUNG KPK. Aktor senior Pong Harjatmo menunjukkan bungkus spanduk berisi cap tangan Gerakan Pemuda Melawan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12). Gerakan Pemuda Melawan Korupsi menuntut agar KPK cepat menuntaskan kasus-kasus korupsi, terutama yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh pejabat publik, kader partai politik, serta wakil rakyat di parlemen.

PARTAI POLITIK

JAKARTA-Anggaran bantuan parpol yang diberikan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kebangsaan dan Politik dari APBN terus meningkat. Pada 2013 ini, bantuan untuk parpol sebesar Rp 10,981,630,000 atau meningkat dibanding 2011 Rp 9,904,000,000 nmupun 2012 sebesar Rp 10,428,983,000. Namun, banyak partai yang belum mau terbuka terkait bantuan anggaran tersebut.

“Manajemen partai buruk dengan tidak ada audit tiap tahunnya, padahal uang masuk dan keluar harus di publikasikan agar `nyambung` dengan dana kampanye,” tandas Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi dalam diskusi bertajuk “Partai dan Negara” dalam “Pekan Kebangsaan Indonesia” yang diadakan International Conference for Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Rabu (11/12).

Ucok mencatat dalam satu periode kepemimpinan, APBN/ APBD akan tergerus sekitar Rp1,4 triliun untuk bantuan parpol. Angka itu berasal dari bantuan untuk parpol dari APBD Kabupaten/Kota dalam lima tahun sebesar Rp1,2 triliun.”Bantuan keuangan untuk partai akan mengerus

bang mengusung kader sendiri. “Karena kepentingan pragmatis mengabaikan kaderisasi,” katanya.

Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan partai politik harus jadi kekuasaan terdepan dalam membuat masyarakat menjadi sejahtera dan cerdas.

Menurutnya, masalah kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat sudah diatur dalam konstitusi, UUD 1945. “Jangan bicara ikut memelihara perdamaian dunia, akan tetapi masalah kesejahteraan dan pencerdasan rakyat diabaikan,” ujar Andrinof.

Menurutnya, sebelum melakukan perdamaian dunia, maka secara global seharusnya lebih meningkatkan persoalan kesejahteraan masyarakat.

Andrinof mengemukakan, Pemilu yang sudah dilakukan selama tiga kali menjadi pembelajaran bagi rakyat.

“Sekarang rakyat mulai disadarkan dan partai politik tidak bisa lagi menampilkan masa lalu, atau menampilkan arwah-arwah,” tukasnya.

Dia mengatakan, Indonesia tidak miskin, banyak orang Indonesia cerdas yang ada di luar negeri bekerja di luar negeri. “Bahkan ada yang menjadi profesor riset di Jepang,” tambahnya.

Namun, dalam membenahi masyarakat diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak untuk kepentingan masyarakat sendiri. (gam/abd)

kondisi partai dilapangan, secara administrasi, partai paling ambradul, jelek, dan tidak ada audit partai untuk setiap partai untuk setiap tahun,” jelasnya.

Sejak bulan Februari lalu jata dia, Seknas FITRA telah melakukan permintaan informasi kepada 9 Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hanya partai PKB yang memberikan dan membuka bantuan keuangan dari negara.

Dari data yang ada, perhitungan APBN untuk anggaran partai tidak ada yang baku. Pada tahun 2011, setiap satu suara, dan mendapat kursi sebesar Rp.116; pada tahun 2012 mendapat sebesar Rp.123, dan pada tahun 2013 mendapat sebesr Rp.129.

Kalau perhitungan berdasarkan kursi kursi di DPR sesuai alokasi anggaran tahun 2011, maka diperoleh Partai Hanura mendapat sebesar Rp.25.3 juta, Partai Gerindera sebesar Rp.20.8 juta;, PKS sebesar Rp.16.7 juta, PAN sebesar Rp.16.9 juta, PKB mendapat sebesar Rp.22.1 juta, Partai Golkar sebesar Rp.16.3 Juta, PPP mendapat sebesar Rp.17.4 juta, PDI Perjuangan mendapat sebesar Rp.17.8 juta; dan 9 Partai Demokrat sebesar Rp.16.8 juta. (gam)

SKANDAL KORUPSI

Polri Selamatkan Aset Century Rp133,7 M JAKARTA-Tim penyidik Polri terus berupaya menyelamatkan aset-aset Bank Century kepada Negara.

Hasilnya, tim penyidik Polri berhasil menyelamatkan uang tunai untuk aset century senilai lebih dari Rp.133,7 miliar ditambah dengan beberapaa aset bergerak dan aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, apartemen hingga saham perusahaan yang nilainya miliaran Rupiah.

Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan, dalam upaya penelusuran aset dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana umum yang dilakukan pihak manajemen Bank Century.

“Telah dilakukan pemblokiran aset, penyerahan dan penelusuran aliran dana. Dari hasil penelusuran, Polri menyita aset yang ada di dalam negeri berupa uang tunai, harta bergerak dan harta tidak bergerak,” jelas Sutarman saat melaporkan progres report ke Timwas Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/12).

Dalam upaya penyitaan, pihaknya berhasil menyita Rp 133 miliar yang dimiliki oleh tersangka Bank Century Totok Kuncoro dan Sarwono.

Harta tidak bergerak, kata dia, belum bisa disebutkan berapa nilainya jika dirupiahkan. “Pertama tanah dan bangunan Mal Serpong atas nama PT Sinar central Rezeki. Seluas 16.980 meter persegi dengan luas bangunan 13.000 meter persegi,” kata dia.

Tak hanya itu, Polri juga berhasil menyita beberapa rumah mewah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. “Satu buah rumah dan kantor pemasaran di Taman Buaran Indah. Empat lahan tanah bersertifikat di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor dan Jakarta Barat,” imbuhnya.

Penyitaan aset berupa apartemen juga berhasil dilakukan oleh Polri. Tiga unit mobil Alphard, Toyota Kijang dan Sedan X5 tahun 2008. “Dua unit apartemen di Four Season lantai 17. Kemudian satu unit apartemen di Jalan Kebon Kacang. Tiga unit mobil Alphard, Kijang tahun 2006 dan sedan X5 2008,” tambah dia. (gam/ abd/beth)

EKONOMI

3

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

BARANG IMPOR

Produk Mainan China Merajai Pasar Indonesia JAKARTA-Negara China kini telah menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dunia. Ekonomi China sangat mengandalkan sektor industri. Dengan produk-produk yang dihasilkan didalam negeri, China telah berambisi menjadi penguasa perdagangan dunia.

Produk China sudah tersebar hampir keseluruh dunia, mulai dari yang harganya murah hingga yang harganya mahal. Salah satu negara yang paling banyak mendapat pasokan produk dari China adalah Indonesia. Bahkan saat ini, produk mainan anak dikuasai oleh negara Tirai Bambu tersebut.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Wayan I Ditpa, mengatakan dalam menghadapi MEA para pelaku UKM tidak boleh panik. Perbaikan harus terus dilakukan sebelum menuju MEA 2015.

Tentu kita harus mempersiapkan agar tidak gelagapan.

Produk-produk UKM kita enggak kalah, bagus-bagus semua.

Kecuali mainan, pasarnya dari China

Wayan I Ditpa

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

“Tentu kita harus mempersiapkan agar tidak gelagapan.

Produk-produk UKM kita enggak kalah, bagus-bagus semua. Kecuali mainan, pasarnya dari China,” ujar Wayan di Smesco Building, Jakarta, Rabu (11/12).

Seperti diketahui, impor produk china membanjiri pasar Indonesia setelah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama antara China dengan CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) yang merupakan kesepakatan antara Negara China dengan negara-negara dikawasan Asia Tenggara untuk mengadakan perdagangan bebas dengan tarif bea masuk hingga 0%. Impor produk chi-

na ke Indonesia mendapatkan respon positif dari masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah, barang yang masuk tersebut antara lain sepatu, baju, handphone, barang elektronik, barang rumah tangga dan lain sebagainya. Indonesia merupakan pasar potensial bagi barang tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang begitu besar dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahun makin meningkat. Hampir semua produk China merajai semua pasar-pasar, kemampuan melakukan produk massal mengakibatkan industrinya lebih efisien dan kompetitif sehingga produk-produk China lebih murah, kendati dari segi kualitas sebetulnya tidak lebih baik dari produk lokal Indonesia sendiri.

Menurutnya, daya saing produk Indonesia sebetulnya tidak kalah. Terbukti, saat membawa produk UKM di Malaysia, tanggapan warga negeri Jiran itu sangat baik.

Dia mencontohkan, tempat tisu hasil kerajinan dari UKM asal Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp 5 ribu, kemudian dijual di Malaysia dengan harga USD 25 atau setara Rp 301.204.

“Produk kita enggak kalah besar. Problemnya UKM tidak bisa memproduksi yang masif,” jelasnya.

Pemerintah meminta peran lebih dari BI untuk membantu dan mendorong perbankan nasional mau membiayai produksi pengusaha UMKM. Bantuan dari perbankan diyakini mampu membuat pengusaha lokal menjadi raja di pasar negeri sendiri. “Pasar domestik kita saja, 40 persen dari pasar ASEAN. Ini sudah luar biasa.

UKM bisa meraja di situ jangan sampai dikuasai asing,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen untuk terus membantu pengusaha UMKM memasarkan produknya keluar negeri. (gam/abd)

ant/rosa panggabean

INVESTASI INDUSTRI METROPOLITAN. Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Perindustrian MS. Hidayat (kiri) saat memberi keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida (kedua kanan) dan Deputi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jepang Yosihiko Isozaki usai pertemuan Steering Comittee Meeting ke-4 Metropolitan Priority Areas (MPA) for Investment and Industry di Area Jabodetabek di Iikura House, Tokyo, Jepang, Rabu (11/12). Pertemuan tersebut membahas tentang rencana strategis MPA antara lain menyangkut proyek rekonstruksi stasiun pompa pluit timur, proyek Mass Rapid Transit (MRT) jalur timur-barat serta proyek jalur transmisi interkoneksi Jawa Sumatera.

BI Rate Akan Naik Lagi Depresi Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Terus Berlanjut JAKARTA-Depresiasi nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2014 nanti.

Bahkan pada tahun depan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan lebih lemah dibanding pengunjung 2013. Sehingga, situasi ini akan memicu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate.

ant/maman

PENCATATAN SAHAM LOGINDO. Presdir PT Logindo Samudramakmur Tbk Eddy K.Logam (tengah), Preskom Pang Yoke Min dan Dirut BEI Ito Warsito (kanan), melihat monitor pada pencatatan saham di BEI, di Jakarta, Rabu (10/12). PT Logindo Samudramakmur Tbk, perusahaan pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi, mulai melakukan penawaran saham perdana selama dua hari (5-6 Desember 2013), dengan target memperoleh dana hasil IPO sebanyak Rp500 miliar-Rp700 miliar.

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta eksekutif melawan tekanan PT Freeport Indonesia yang berupaya mendesak agar pemerintah mengizinkan kegiatan ekspor mineral dalam bentuk konsentrat.

“Kalau pemerintah ada tekanan dari Freeport, kemudian pemerintah membebaskan ekspor mineral mentah, itu tentunya pemerintah melanggar undangundang. Karena, baik pemerintah dan DPR sudah disumpah menjalankan UU selurus-lurusnya,” kata Anggota Komisi VII DPR, Bambang Wuryanto di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Bambang, ancaman Freeport yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal sebagai risiko pemerintah dalam menjalankan UU

“BI Rate masih akan naik, karena cadangan devisa juga masih kurang. Di sisi lain, perbankan tidak mengharapkan growth kredit melebihi 20 persen,” ujar Manager and Analyst Financial Institution Group PT Investment Information And Credit Rating Agency (ICRA Indonesia) memperkirakan Kreshna D Armand di Jakarta, Rabu (11/12).

Namun demikian, jelas Armand, pada tahun depan diperkirakan kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di level aman, seiring perilaku industri perbankan yang mulai menunjukkan langkah prudent dalam penyaluran kredit. “Tingkat NPL dan CAR (rasio kecukupan modal) masih terjaga. Mungkin kualitas aset akan terimbas kenaikan suku bunga, tetap imbasnya tidak terlalu besar,” tuturnya.

Armand mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu 2014 juga akan menjadi faktor penting bagi dinamika perekonomian domestik. “Pemilu bisa memberikan dampak negatif atau positif. Tetapi setelah Pemilu, biasanya ada ekstra likuiditas dan kredit meningkat ke sektor bisnis,” paparnya.

Sementara itu, kata dia, di sepanjang 2013 industri perbankan menghadapi situasi lebih sulit dibandingkan satu atau dua tahun sebelumnya. “Tetapi, masih ada peluang bagi perbankan untuk bertumbuh, karena masih banyak masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan,” ujar Armand.

Armand menyebutkan, kesulitan perbankan di 2013 di awali oleh sejumlah regulasi di 2012, seperti pemberlakuan batasan loan to value (LTV) kredt kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor,

multiplelisence dan target perbankan dalam penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Lalu ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan current account deficit, rupiah terdepresiasi, inflasi yang tinggi dan kenaikan BI Rate,” jelasnya.

Dipertahankan Berbeda dengan Arman, Ekonom David Sumual memperediksi bank sentral akan mempertahankan BI rate pada level 7,5%. Alasannya, gerak ekonomi makro mulai membaik, baik itu inflasi maupun perdagangan. “Kalau melihat data dalam negeri kemungkinan BI Rate akan dipertahankan,” katanya.

Menurut David, data makro ekonomi positif mulai dari surplus perdagangan US$ 42 juta pada Oktober 2013 dan inflasi November 2013 sebesar 0,12%. Karena kemungkinan inflasi akan di bawah 9% dari target inflasi BI dan pemerintah pada 2013.

David tak membantah sentimen eksternal yaitu langkah bank sentral

Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi program stimulus moneternya (tapering) akan menjadi perhatian BI. Apalagi melihat data ekonomi AS membaik.

Lebih jauh kata David, saat ini ketidakpastian masih tinggi. Oleh karena itu, David melihat ada kemungkinan BI akan menaikkan BI Rate sekitar 25 basis poin (bps).

“BI Rate 8%-9% masih oke karena kalau lewat dari itu pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat,” imbuhnya Demikian pula dikatakan Ekonom PT Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra yang menilai BI Rate akan tetap di kisaran 7,5%. Hal itu didukung dari data ekonomi makro membaik jelang akhir tahun.

“Menurut view kami BI Rate akan tetap.

Angka inflasi relatif membaik jadi menurut kami BI akan melihat itu,” ujarnya Menurut Aldian, saat ini memang belum banyak peluru untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan transaksi perdagangan. Oleh karena itu BI menaikkan suku bunga acuannya sejak Juni 2013 untuk menjaga defisit transaksi berjalan. (gam)

EKSPOR MINERAL

Pemerintah Harus Lawan Tekanan Freeport No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, tambah dia, hal tersebut juga sebagai risiko dalam menjaga kepentingan nasional.

Dia mengatakan, siapa pun investor d sektor pertambangan harus mematuhi UU Minerba sebagai regulasi yang berlaku di Indonesia. “Mereka pasti sudah membaca UU tersebut dan tentunya harus dipatuhi.

Harus diketahui, ketika pembuatan UU itu, Freeport juga ikut dipanggil. Dan, mereka menyatakan kesediaannya,” tutur anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Namun demikian, kata Bambang, belakangan ini malah ada permintaan dari pemerintah supaya ada penundaan pelak-

sanaan larangan ekspor bahan mineral mentah yang sedianya berlaku pada 12

Januari 2014. “Padahal, Pasal 103 dan Pasal 170 (UU Minerba) sudah clear. Pada penjelsannya saja juga dinyatakan sudah jelas,” tegas Bambang.

Kalau pun pemerintah tetap akan menunda, kata Bambang, saat ini tidak ada cara yang dianggap tak melanggar UU. “Penundaan ini hanya bisa dilakukan dengan dua cara, mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) atau dengan mengamandir UU Minerba,” jelasnya.

Jika pemerintah akan mengeluarkan Perppu, kata dia, tentunya pemerintah harus terlebih dahulu menyatakan keadaan darurat. “Tetapi, dasar untuk menyatakan daruratnya itu tidak ada,” imbuhnya.

PENJUALAN ECERAN

Konsumsi Masyarakat Meningkat JAKARTA-Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI) pada bulan Oktober 2013 mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin pada meningkatnya pertumbuhan bulanan indeks penjualan riil (IPR) menjadi 0,3% (mtm) dari bulan sebelumnya sebesar -7,4% (mtm). Sejalan dengan itu, pertumbuhan tahunan indeks penjualan riil naik menjadi 12,8% (yoy), dibandingkan bulan sebelumnya 12,3% (yoy). ”Kenaikan penjualan tersebut dialami oleh seluruh kelompok barang, kecuali kelompok suku cadang dan aksesoris,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Johansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/12).

Hasil survei kata dia memprakirakan peningkatan konsumsi masih berlanjut pada bulan November 2013.

Indeks penjualan riil diprakirakan tumbuh 11,3% (yoy).

Bahkan menghadapi pemilu 2014, penjualan eceran 6 bulan mendatang (April 2014) akan kembali meningkat setelah mengalami penurunan di Januari 2014 pasca berakhirnya Natal 2013 dan Tahun Baru 2014.

Survei juga mengindikasikan masih besarnya tekanan kenaikan harga dari sisi pedagang pada 3 bulan dan 6 bulan ke depan. “Tekanan kenaikan harga 3 bulan ke depan (Januari 2014) masih cukup tinggi, ditengarai merupakan dampak dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tingginya curah hujan pada awal tahun yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang,” pungkasnya. (gam)

Sementara itu dari segi proses penerbitan Perppu, menurut Bambang, dipastikan Perppu itu tidak akan berlaku, karena pelaksanaan larangan ekspor bahan mineral mentah berlaku pada 12 Januari 2014.

“Kalau Perppu-nya masuk dalam masa sidang ini, maka DPR baru bisa membahas pada masa sidang berikutnya, pada bulan Januari. Saat ini kan sudah menjelang reses,” ucap Bambang.

Sedangkan, lanjut dia, pilihan untuk mengamandemen UU Minerba sudah tidak akan mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. “Mengamandir pasal di UU tersebut itu akan lebih lama lagi daripada menerbitkan Perppu. Kami sembilan fraksi di Komisi VII DPR sepakat bahwa pemerintah harus menjalankan UU Minerba, karena sudah tidak ada pintu untuk menunda pelaksanaan larangan ekspor mineral mentah,” jelasnya. (gam)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

AOM: Risma Dibalik Pengusaha Sex High Class SURABAYA - Sikap berani Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly terus mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Tidak tanggung-tanggung, Risma dituding hanya mencari keuntungan pribadi sebagai agen para pengusaha prostitusi High Class. Tudingan yang membuat banyak pihak tersenyum geli dan geleng-geleng kepala tersebut disampaikan salah satu LSM di Surabaya, Aliansi Ormas dan LSM (AOM) Jawa Timur.

“Walikota Surabaya Tri Rismaharini berada dibalik para pengusaha seks High Class. Mengapa demikian ? Lihat saja Hotel, Pub dan RHU dewasa yang ada di Surabaya, yang menyediakan bisnis esek-esek diSurabaya tidak pernah tersentuh tangan Pemerintah Surabaya.

Padahal, dari sekian banyak RHU yang beroperasi banyak yang menyiapkan para PSK yang kualitasnya tak kalah dengan Dolly,” ujar Ketua Aliansi Ormas dan LSM (AOM) Jawa Timur, Bambang Smith.

Bambang Smith bahkan menuduh Risma melakukan kejahatan demi maraknya prostitusi Hight Class di Surabaya. “ Jika Dolly terus beroperasi, maka akan merusak velue Walikota dimata para pengusaha. karena pengusaha beranggapan Risma ikut merusak pasar prostitusi High Class, dan tidak menjamin keuntungan yang sekian persennya disumbangkan untuk Pemkot Surabaya. ini kan Kejahatan,” tambah Bambang Smith.

Pernyataan Bambang Smith memantik reaksi berbagai pihak, salah satunya

adalah aktifis perempuan, Nur lailiyah. Perempuan lulusan Unair Surabaya ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak mendasar dan kejam. “Itu tuduhan yang sangat kejam, bagaimana mungkin Bu Risma melakukan hal itu. Kalau mikir setoran, apa selama ini Dolly tidak membayar pajak hiburan,” tanyanya kepada Koran Madura, Rabu (11/12).

Menurutnya, keberanian Risma menutup lokalisasi Dolly layak diacungi jempol, bukan malah dihujat. “LSM kerap berbicara atas nama rakyat, padahal sebagian besar masyarakat Surabaya, bahkan Jawa Timur setuju pusat maksiat tersebut ditutup,” tegasnya.

Lely menambahkan tidak habis pikir kenapa masih ada pihak yang menentang penutupan Dolly, padahal Pemkot Surabaya tidak hanya menutup, tapi juga memberi solusi. “Risma memberi solusi, walaupun tidak mungkin mengganti seluruh penghasilan mereka perhari saat menjadi germo atau PSK,” ujarnya.

Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, tambahnya, penyebaran HIV AIDS me-

PSK DUDUK SANTAI. Suasana para pekerja seks komersial (PSK) sedang duduk santai di salah satu wisma dolly yang ada di Surabaya beberapa waktu yang lalu. lalui seks bebas, terutama di lokalisasi. “Sudah jelas ada PSK terkena AIDS, siapa yang menjamin pelanggan mau menggunakan kondom.

Setelah tertular, mereka menularkan ke sitrinya, anaknya. Kenapa hal ini dikesampingkan seolah resiko tersebut tidak ada,” tanyanya.

Terkait adanya Prostitusi High Class, Lely mengakui keberadaannya, namun perempuan 33 tahun ini menyatakan bahwa keberadaan prostitusi jenis tersebut bukan berarti

Risma yang menjadi backing.

“Dibutuhkan upaya berbeda untuk menghilangkan prostitusi high class, karena mereka tidak terang-terangan seperti Dolly. dan saya yakin Risma juga berniat menghapus itu semua dari Surabaya,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya menghimbau agar pihak yang menentang penutupan lokalisasi Dolly berpikir ulang, apalagi menuduh Risma dengan kejam. “Saya tidak ada hubungan apapun dengan Risma, tapi melihat niat dan keberaniannya di salah ar-

tikan, apalagi di fitnah, saya prihatin,” tandasnya.

Seperti diketahui, Dulu kawasan Dolly merupakan makam Tionghoa, meliputi wilayah Girilaya, berbatasan dengan makam Islam di Putat Gede. Baru sekitar tahun 1966 daerah itu diserbu pendatang dengan menghancurkan bangunan-bangunan makam. Makam China itu tertutup bagi jenazah baru, dan kerangka lama harus dipindah oleh ahli warisnya. Ini mengundang orang mendapatkan tanah bekas makam itu, baik dengan

Kecelakaan 6 Kali 1 Kali

43 Perlintasan KA di Surabaya Tak Terjaga

Korban 4 Korban Tewas 3 Korban Tewas

KECELAKAAN

Jumlah Korban Tewas di Perlintasan KA Meningkat SURABAYA - Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan di perlintasan kereta api di Jawa Timur sepanjang tahun 2013 meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Polda Jawa Timur, sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di perlintasan kereta api.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono kepada wartawan di Surabaya kemarin mengungkapkan meski jumlah angka kecelakaannya mengalami penurunan, namun jumlah korban tewas mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang mencapai 14 korban. “Secara jumlah kecelakaan menurun. Tapi, jumlah korban tewasnya mengalami peningkatan sekitar 10 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari 17 korban tewas dalam kecelakaan di perlintasan KA selama 2013 terbanyak adalah kecelakaan di wilayah Jember, yakni enam kali peristiwa kecelakaan dengan korban tewas empat orang. Kemudian wilayah Mojokerto Kota terjadi sekali kecelakaan di perlintasan KA, korbannya mencapai tiga orang. Untuk menekan jumlah kecelakaan, Polda juga terus melakukan koordinasi dengan pihak PT KAI untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan di perlintasan, termasuk koordinasi dengan dinas perhubungan setempat.

Berdasarkan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterangkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan harus berhenti saat hendak melintasi perlintasan kereta api. Bagi pengendara yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, atau ketika palang pintu KA sudah mulai ditutup, maka bisa dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000. “Tapi, berkali-kali kami sampaikan bahwa palang pintu kereta api hanya alat pengaman. Bukan rambu-rambu,” kata Awi. Ia menambahkan, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur akan menindak tegas dengan melakukan penilangan bagi pengendara roda dua yang menerobos palang pintu kereta Api. Ini dilakukan untuk menghindari korban kecelakaan akibat kereta api dan efek jera kepada pengendara agar tidak menerobos lagi ketika kereta api lewat. (han)

ant/rudi mulya

PETUGAS PENJAGA PERLINTASAN KA. Seorang petugas penjaga perlintasan Kereta Api memeriksa kode masuk Kereta Api sebelum kereta melintas di Ruang kendali perlintasan (Wesel) kawasan palang pintu perlintasan Kereta Api Jalan Hayam Wuruk, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (11/12). Di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri terdapat puluhan perlintasan Kereta Api yang tidak dilengkapi palang pintu sehingga ketika kereta api melintas dapat membahayakan pengguna jalan.

KURANG DUKUNGAN

Program Jatim Bebas Pasung Tak Didukung Kota/Kabupaten SURABAYA - Program Jawa Timur bebas pasung tahun 2014 tampaknya sulit terwujud. Ini karena hampir semua walikota dan bupati se Jawa Timur tidak merespon kebijakan Gubernur Soekarwo tersebut dengan baik. Dari 38 Kabupaten/Kota, hanya kabupaten Ponorogo yang melaporkan jumlah warganya yang dipasung akibat menderita sakit jiwa.

"Hanya Ponorogo yang te-

rus melaporkan jumlah warganya yang dipasung. Sedangkan daerah lain belum sama sekali," ungkap Kepala Seksi Rawat Inap dan Rehabilitasi RS Jiwa Menur Surabaya, Dr Yulius Effendi SpK kepada wartawan di kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (11/12) kemarin.

Menurut Yulius, pasien gila yang dipasung hampir ada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk di kota Surabaya. Namun ia merasa

lain. Demikian asal muasal nama Dolly.

Dolly semakin berkembang pada era tahun 1968 dan 1969. Wisma-wisma yang didirikan di sana semakin banyak. Adapun persebarannya dimulai dari sisi jalan sebelah barat, lalu meluas ke timur hingga mencapai sebagian Jalan Jarak.

Tahun 2014 ini, setelah berjaya puluhan tahun, pemerintah kota Surabaya mengharuskan lokalisasi Dolly ditutup secara keseluruhan.(ddy)

TITIK PERLINTASAN

KECELAKAAN KERETA API 2013 Kabupaten - Jember - Mojokerto

membongkar bangunan makam, menggali kerangka jenazah, atau cukup meratakan saja.

Setahun kemudian, 1967, muncul seorang pelacur wanita bernama Dolly Khavit di kawasan makam Tionghua tersebut. Dia kemudian menikah dengan pelaut Belanda, pendiri rumah pelacuran pertama di jalan yang sekarang bernama Kupang Gunung Timur I. Wisma miliknya antara lain bernama T, Sul, NM, dan MR. Tiga di antara empat wisma itu disewakan pada orang

ddy/koran madura

heran, karena pemerintahnya tidak punya kepedulian terhadap mereka. Padahal, pemprov sudah membuat kebijakan yang disertai dengan kesiapan anggaran yang memadai.

Untuk diketahui, dalam APBD Jawa Timur 2014, pemprov mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk membebaskan warganya yang dipasung akibat menderita gangguan kejiwaan.

"Tapi hampir mendekati

akhir tahun 2013, belum ada yang melapor. Penyebabnya ya tadi, tidak ada kepedulian dari kepala daerah untuk mengungkap berapa jumlah orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. Jalan atau tidaknya program ini memang tergantung kepala daerah peduli atau tidak," tandasnya.

Menurutnya, orang dengan gangguan jiwa yang dipasung jumlah terus mengalami perubahan. Karena data

ini masih terus di update dan mengalami penambahan.

Dia memuji langkah yang diambil Pemkab Ponorogo.

Dengan kepedulian itu, Pemprov Jatim berencana membuat rumah sakit daerah di Ponorogo untuk menjadi rujukan sekunder pengobatan orang dengan gangguan jiwa.

Caranya dengan membuat poli kejiwaan di rumah sakit daerah Ponorogo yang sudah tipe B. (han)

SURABAYA - Sebanyak 43 titik perlintasan kereta api di Surabaya tidak terjaga dengan tidak berpalang pintu serta menyebabkan kerawanan kecelakaan yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor.

"Total ada 84 perlintasan kereta api di Surabaya. Tapi, masih 41 titik saja yang dijaga, sedangkan 43 titik lainnya tidak berpalang pintu," ujar Kepala Humas Daerah Operasional VIII PT Kereta Api Indonesia, Sri Winarto di sela pemantauan rel di perlintasan Jalan Ambengan Surabaya, Jatim, Rabu (11/12).

Sedangkan data lainnya menyebutkan, dari 84 perlintasan kereta api, hanya sekitar 71 titik saja yang resmi dan 10 titik sisanya dinyatakan liar dan tidak di bawah pengawasan PT KAI. Sejumlah titik tak berpalang pintu di Surabaya di antaranya di kawasan Ketintang dan beberapa titik di Tandes, Demak, dan sekitarnya.

Di samping itu, daerah operasional yang terdiri dari Surabaya, Malang dan Blitar tersebut juga mencatat bahwa ada 179 palang pintu yang terjaga dan 477 titik tidak dijaga, dengan 126 perlintasan kereta api liar.

"Semoga segera ada perhatian dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan palang pintu kereta api. Selain dijaga, juga harus ada palang pintu semua," kata dia.

Hal senada disampaikan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta.

Menurut dia, masih banyaknya perlintasan kereta api yang tidak terjaga dan tanpa palang pintu di kota ini harus segera dicarikan solusi untuk mengantisipasi kerawanan kecelakaan.

"Setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk membantu mencarikan solusi bersama instansi dan pihak terkait lainnya. Ini sangat penting demi kenyamanan dan kese-

lamatan bersama," tutur dia.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu juga akan menghubungi langsung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan melaporkan masih banyaknya perlintasan kereta api tak berpalang pintu.

"Segera ada duduk bersama membahas khusus persoalan ini. Mudah-mudahan ke depan ada anggaran khusus untuk persoalan perlintasan kereta api, baik pengadaan maupun penjagaannya," kata perwira menengah yang juga pernah menjabat Kapolres Sidoarjo tersebut.

Semoga segera ada perhatian dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan palang pintu kereta api.

Selain dijaga, juga harus ada palang pintu semua,”

Sri Winarto

Kepala Humas Daerah Operasional VIII PT Kereta Api Indonesia Pihaknya juga mengimbau kepada pengendara jalan untuk memperhatikan diri sendiri dengan tidak nekat melintas di saat kereta akan lewat, terlebih palang pintu sudah akan turun.

Untuk membuat efek jera, lanjut Setija, polisi akan menindak tegas bagi siapapun yang melanggar dan menerobos perlintasan kereta api. Hal ini untuk mengantisipasi tragedi Bintaro tidak terjadi di Surabaya.

"Sudah sesuai Pasal 296 junto 114 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Jika ada yang melanggar maka sesuai ketentuan akan dihukum kurangan hingga tiga bulan penjara dan denda maksimal Rp750 ribu," tukas dia. (ant/fqh/dik)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

Berantas Korupsi Mulai dari Istana SBY Harus Dorong Boediono Berterus Terang SURABAYA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai saat ini belum menunjukkan kepaduan antara kata dan perbuatan dalam menindak korupsi di Indonesia.

“Analoginya adalah kalau mandi yang disiram kepala dulu, bukan kaki. Kalau ikan, busuknya dari kepala dulu, baru bagian lain,” demikian diungkapkan, Politisi kawakan, Hermawi F. Taslim kepada Koran Madura, Rabu (11/12).

Pesan Presiden SBY dalam peringatan puncak Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan di Istana Negara (9/12) lalu bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilanjutkan secara intensif dan agresif, bukan hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja, melainkan seluruh kalangan.

Menurut Taslim, SBY pernah akan menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi namun faktanya Partai Demokrat (PD) yang dipimpinnya merupakan salah satu partai yang paling banyak terlibat korupsi.

“SBY juga pernah meminta para menteri yang merupakan ketua-ketua partai untuk mengutamakan kepentingan negara bukan kepentingan partai, tapi faktanya SBY malah lebih banyak mengurus partai dengan sejumlah jabatan penting yang dipegangnya,” papar Taslim merujuk aktivitas SBY di PD yang masih signifikan.

Untuk menunjukkan itikad baik tersebut, menurut Taslim, SBY misalnya bisa mendorong wakilnya Boedi-

ono yang disebut-sebut terlibat mega-skandal bailout Bank Century untuk berterus terang mengungkapkan fakta-fakta apa adanya.

“SBY harus mendorong Boediono untuk mengungkap semuanya sampai jelas. Apapun konsekuensinya. Itu baru namanya itikad baik,” tutur Taslim yang pernah menjadi Ketua Umum PKB Gus Dur ini.

Analoginya adalah kalau mandi yang disiram kepala dulu, bukan kaki. Kalau ikan, busuknya dari kepala dulu, baru bagian lain,”

Taslim Politisi

Sementara itu, Dosen Universitas Indonesia (UI) Taufik Basari mengatakan para politisi dan pemegang kekuasaan cenderung menggunakan pengaruhnya untuk melakukan tindak kejahatan.

“Yang selanjutnya harus dilakukan KPK adalah menelusuri lebih dalam lagi. Apakah pihak-pihak lain yang berkuasa juga terlibat?" ujarnya.

Taufik mencontohkan, vonis hakim terhadap mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) dengan kurungan 16 tahun penjara dan denda

satu miliar rupiah, dinilai tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan koleganya Ahmad Fathanah yang dihukum 14 tahun untuk kasus yang sama.

Hakim menyatakan LHI bersalah telah melanggar UU Tipikor dengan menerima suap dalam impor daging sapi. “Enam belas tahun untuk LHI merupakan sinyal peringatan bagi para penguasa agar tidak meyalahgunakan wewenangnya,” komentar Taufik Basari terhadap vonis hakim.

Pria yang berprofesi sebagai advokat ini menilai, putusan bersalah yang dijatuhkan hakim kepada LHI telah membantah tudingan beberapa elite politik kepada KPK yang menuduh KPK terlibat konspirasi dalam kasus suap impor daging sapi. “Kita harus apresiasi langkah-langkah yang ditempuh KPK. Mereka berhasil membuktikan semua dakwaan yang ditujukan pada LHI,” ujar dosen UI ini.

Pria yang biasa dipanggil Tobas ini menyatakan kasus suap impor daging sapi telah memberi gambaran bagaimana pola kerja korupsi yang sistemik. Ia berharap terungkapnya kasus suap impor daging sapi dapat menjadi pintu masuk untuk menuntaskan kasus-kasus serupa yang melibatkan lingkaran elit-elit politik negeri ini.

Ketika ditanya apakah vonis LHI sudah mencerminkan keadilan di mata hukum, aktivis 98 ini menyatakan hukuman terhadap LHI sudah tepat dan diharapkan menjadi tonggak penegakan hukum di Indonesia. (ara)

ddy/koran madura

SAMBUT. Para anggota TNI menyambut Personel KRI Diponegoro-355 tiba di Dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya (11/12), setelah sembilan bulan misi perdamaian di Lebanon.

PRAJURIT TNI AL TIBA DI SURABAYA

Sembilan Bulan Misi Perdamaian Lebanon SURABAYA - Kapal Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-355 tiba di Dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Rabu (11/12) setelah sukses melaksanakan misi perdamaian PBB yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MYF) Konga XXVIII-E / UNIFIL (United Nations Interim Force In lebanon).

"Keberhasilan KRI Diponeogoro ini merupakan pengiriman ke lima misi perdamaian.

Ini menunjukkan profesionalitas TNI yang semakin diakui dan sejajar dengan angkatan

bersenjata negara-negara lain di Dunia yang mengirimkan pasukan dalam misi PBB di Lebanon," kata Pangarmatim Laksamana Muda TNI, Agung Pramono kepada wartawan, Rabu (11/12).

Kedatangan KRI Diponegoro-355 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Hersan, beserta 100 personel lainnya disambut langsung oleh Pangarmatim bersama pejabat Koarmatim lainnya serta ibuibu Jalasenastri dan keluarga dari personel yang bertugas.

Tugas sebagai peace keeper ini dilaksanakan selama tujuh bulan dan menempuh perjalanan pergi pulang selama 2

bulan. Personel yang dikirim untuk misi perdamaian ini dilepas Pangarmatim sejak 5 Maret 2013 lalu, mengemban amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tahun 2006. Dalam perjalanannya, KRI Diponegoro-355 singgah dibeberapa negara sahabat, diantaranya Srilanka, India, Oman, Mesir, Arab Saudi, dan Turki.

Agung Pramono mengatakan, selama penugasan, KRI Diponegoro-355 bersama personelnya telah secara aktif memberikan kontribusi kepada Maritime Task Force / UNIFIL. Mulai dari pelaksanaan patroli rutin, latihan ber-

sama baik dengan Lebanese Armed Force (LAF) - Navy maupun unsur-unsur lainnya di Area of Maritime Operation (AMO).

Dia menambahkan, dengan keberhasilan misi ini, para personel mendapatkan tanda penghargaan dari PBB dan Pemerintah Lebanon. Selain itu Pemerintah Indonesia tentunya juga akan memberikan penghargaan. "Kami juga akan segera mengirimkan kembali KRI ke Lebanon bulan Maret mendatang. Kali ini yang akan diberangkatkan adalah KRI Frans Kaisepo, dan saat ini personel sedang dipersiapkan," tandasnya.(ddy)

PELANGGARAN KODE ETIK

Tiga Anggota PPK Diberhentikan SURABAYA - Sebanyak tiga anggota panitia pemilihan kecamatan di Kota Surabaya, Jawa Timur, diberhentikan dari jabatannya karena melakukan pelanggaran kode etik yang tidak bisa ditoleransi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Eko Sasmito, Rabu (11/12), mengatakan pemberhentian tersebut dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran yang tidak disarankan oleh kode etik penyelenggara pemilu.

"Dalam organisasi ada kode etik penyelanggara pemilu. Kode etik itu yang tidak dilaksanakan oleh mereka, seperti transparansi dan pertangungjawaban," ujarnya di sela-sela pelantikan Relawan Demokrasi dan Pelatihan PPK se-Surabaya di Citra Raya Golf Surabaya.

Eko Sasmito menegaskan, dalam menjalankan tugasnya seluruh anggota PPK dan PPS harus mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu.

Namun, lanjut dia, dari hasil evaluasi beberapa PPK terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan tersebut.

Untuk mengatasi persoalan beberapa anggota PPK yang bermasalah tersebut, lanjut dia, KPU Kota Surabaya telah menyelesaikan dengan media koordinasi dengan mereka.

"Itu kami selesaikan melalui koordinasi dengan mereka,"imbuhnya.

Ia mengakui dari koordinasi tersebut ada beberapa yang harus dilakukan PPK untuk meningkatken kinerjanya. Hal ini dikarenakan beberapa PPK ternyata tidak begitu aktif menjalankan

tugasnya. Untuk menigkatkan kinerja aparatnya di lapangan, KPU telah memberikan pembinaan. "Yang tidak aktif, kami ingatkan dan kami lakukan pembinaan," katanya.

Meski beberapa anggota PPK diberhentikan, Eko menegaskan tidak akan mengganggu persiapan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Untuk mengisi kekosongan personel, lanjut dia, pergantian dilakukan dengan memasukkan cadangan dari hasil seleksi PPK sebelumnya.

"Dulu kan sudah ada rekrutmen sebagai cadangan.

Nah cadangan ini yang naik," katanya.

Jumlah anggota PPK tiap kecamatan sebanyak lima orang karena di Surabaya terdapat 31 kecamatan, jumlah PPK sebanyak 155 orang. (ant/dul/dik)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kanit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Iptu Hendri Eko Irawan (kiri) menunjukkan barang bukti sabu dan tersangka di Mapolrestabes Surabaya.

UNIK

NARKOTIKA

Sembilan Bayi Lahir "11-12-13"

SURABAYA – Satuan Resimen Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke ruang tahanan.

Narkoba tersebut dipesan tiga tahanan Polrestabes Surabaya, Shon Haji (32) warga Jl. Sumber Kembar Malang, Setyawan (30) warga Jl. Patemon Surabayaa, dan Agus (37) warga Jl. Asem Bagus Surabaya. Ketiganya mendekam di ruang tahanan Polrestabes Surabaya karena kasus narkoba.

“Benar ada tersangka yang mencoba menyelundupkan narkoba, tapi kami berhasil menggagalkannya,” ujar Kanit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Iptu Hendri Eko Irawan, Rabu (11/12).

Ulah ketiganya tergolong nekat, memesan nakoba jenis sabu-sabu untuk dinikmati bersama rekan lainnya di dalam tahanan. Ketiga meng-

SURABAYA - Sembilan bayi lahir pada tanggal cantik 11 Desember 2013 (11-12-13) di RSUD dr.

Soetomo serta RS Ibu dan Anak Putri Kota Surabaya, Rabu (11/12).

Dari jumlah tersebut, lima bayi lahir di RSUD Soetomo dengan rincian empat orang melalui persalinan secara normal dan satu anak dengan bantuan operasi caesar.

Sedangkan empat bayi lainnya lahir di RS Ibu dan Anak Putri dengan rincian tiga orang melalui proses operasi cesar dan satu anak lewat persalinan normal.

Kepala IRD RSUD dr Soetomo dr. Oerip Moertedjo mengatakan kelahiran bayi di tanggal cantik ini kebanyakan berlangsung secara normal.

"Seperti salah satu ibu bernama Afnes yang mela-

Polisi Gagalkan Penyelundupan Narkoba ke Rutan gunakan jasa kurir, dengan kepada wartawan.

Saat ini petugas masih mecara uang ditransfer kepada bandar. Sabu-sabu tersebut lakukan pengejaran terhadap dibungkus dan dimasukkan ke pengirim sabu-sabu, yang sudalam detergen ukuran seten- dah diketahui identitasnya.

"Pengirim segah kilogram. benarnya berIptu Hendri Eko Irawan inisial R, saat mengatakan, ini masih kami awalnya petu- Benar ada tersangka kejar," ujarnya.

Dia megas jaga curiga yang mencoba nambahkan, dengan bungmenyelundupkan kurir yang kusan detergen narkoba, tapi yang dikirim mengantarkami berhasil untuk terkan ke ruang menggagalkannya,” tahanan bersangka karena temu dengan terdapat sobekan. Setelah di- Iptu Hendri Eko Irawan pengirim sabuperiksa ternya- Kanit Idik II Satresnarkoba sabu di luar ta di dalamnya Mapolrestabes Polrestabes Surabaya terdapat sabuSurabaya. Kurir sabu. mengantar"Orang suruhan yang men- kan barang tanpa mengetahui gantarkan peralatan mandi dan isinya. cuci untuk tersangka, tidak tahu "Di dalam bungkusan itu apa-apa, tapi tetap kami periksa ternyata sudah ada paket sabu sebagai saksi," tambah Iptu Eko seberat 1,63 gram yang dimas-

ukkan ke dalam detergen. Kurir yang disuruh hanya bertugas mengantarkan saja," kata dia.

Dari hasil pemeriksaan, kata Eko, ternyata tiga orang tersangka telah dua kali melakukan pemesanan sabu-sabu.

Pertama mereka memesan sekitar satu gram, seharga Rp 1,2 juta. Mereka membeli dengan cara patungan. Kemudian pesanan kedua, ketiganya memesan 1,63 gram sabu-sabu, seharga Rp 3 juta.

Sementara itu, Kasat Tahti, Kompol Agus Sujianto membenarkan adanya penangkapan tersebut. "Memang benar, anggota berhasil menangkap pembesuk yang membawa sabu-sabu," kata Kompol Agus. guna menghindari kejadian serupa, pihaknya akan memperketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan pembesuk.(ddy)

dr. Oerip Moertedjo Kepala IRD RSUD dr. Soetomo Surabaya

hirkan seorang bayi perempuan pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, bagi para bayi yang lahir di tanggal cantik ini, pihak rumah sakit dokter Soetomo memberikan sejumlah hadiah khusus.

Kepala Perawat RS Ibu dan Anak Putri Surabaya

Siswati mengatakan dari keempat bayi tadi, satu di antara bayi sengaja dilahirkan melalui proses operasi.

"Ini karena orang tua bayi yang menginginkan anaknya lahir pada tanggal cantik 11-12-13 dengan alasan tanggal yang mudah diingat," katanya.

Salah seorang pasien bersalin Haniyah warga Jalan K.H. Mas Mansyur Surabaya mengaku bersyukur telah melahirkan secara normal pada tanggal cantik. "Alhamdulillah. Ini sebagai berkah karena anak saya lahir secara normal di tanggal yang cantik," katanya.

Ia mengatakan tidak merencanakan akan melahirkan di tanggal cantik tersebut karena pada pukul 24.00 sudah dirujuk masuk rumah sakit setelah air ketuban pecah.

"Anak saya lahir pukul 12.00 siang tadi," katanya. (ant/ dul/dik)

6

PROBOLINGGO

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Meringkus Spesialis Jambret Jalanan PROBOLINGGO – Spesialis jambret jalanan yang kerab beraksi di Jalan, tak pernah jera dengan polisi. Residivis kambuhan bernama Iwan Dila Kurnianto (30) warga Desa Sebaung Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, akhirnya berhasil diringkus.

Tertangkapnya pelaku jambret ini, saat polisi melakukan patroli di Jalan Soeroyo.

Sontak, mendengar jeritan tangisan perempuan yang tak lain korban penjambretan.

Aksi kejar-kejaran terjadi, dan bahkan untuk menghentikan langkah pelaku, polisi dari Shabara yang berpatroli mengeluarkan beberapa kali tembakan keudara.

Terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kaki kirinya. Dan sampai akhirnya pelaku tersebut tertangkap. Polisi sendiri tak mau mengambil risiko karena pelaku dikenal penjambret yang kasar dan suka melawan hinggatak segan melukai korbannya.

Setelah dilumpuhkan, Iwan Dila Kurnianto meny-

erah tak berkutik. Kemudian di gelandang ke Mapolres Probolinggo Kota, bersama barang bukti sepeda motor Suzuki Satria F150, tas dan dompet korban serta pisau cutter.

"Dari catatan kami, tersangka sudah tiga kali keluar masuk penjara, kasusnya sama, penjambretan dengan kekerasan," tegas Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Iwan Setyawan, Rabu (11/12) Iwan Setyawan membeber, kasus pertama yang dilakukan Iwan Dila Kurnianto terjadi tahun 2009 di Kota Probolinggo dan dipenjara selama delapan bulan. Kasus kedua, terjadi tahun 2010, dilakukan di daerah Kraksaan dan dihukum lima bulan.

Kemudian tahun yang sama, 2010, selepas keluar penjara, kembali beraksi. Kali ini tempat kejadian perkaranya di Situbondo. Ia pun tertangkap dan dihukum enam bulan penjara.

Sering keluar masuk penjara membuatnya semakin membabi buta. Di tahun 2011

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Polisi menunjukkan barang bukti beserta spesialis jambret jalanan yang berhasil diringkus saat polisi melakukan patroli di Jalan Soeroyo.

– 2013 , bersama temannya kembali beraksi hingga di bulan Desember berhasil di-

tangkap di Jalan Soeroyo Kota Probolinggo, sedangkan temannya jadi buron.

MUSIM PENGHUJAN

Sepi Penumpang, Sopir Angkot Mengeluh PROBOLINGGO - Kalangan sopir angkutan kota (angkot) di terminal Bayuangga Kota Probolinggo mengeluh.

Pasalnya, di musim penghujan tahun ini penumpang terlihat sepi. Akibatnya, banyak angkot yang keleleran di luar terminal. "Sekarang penumpang sepi," kata seorang sopir angkot, Ibrahim kepada wartawan, Rabu (11/12).

Sepinya penumpang tersebut, kata dia, karena faktor musim penghujan sehingga penumpang enggan

untuk pergi ke kota. Tak hanya itu, masyarakat banyak yang menggunakan motor pribadi untuk belanja ke kota.

"Paling-paling penumpang angkot itu kebanyakan anak sekolah," terang dia.

Tak hanya dialami oleh trayek D jurusan TerminalMangunhardjo. Namun dialami hampir semua trayek, seperti trayek A dan G. Hal senada juga diakui sopir angkot lainnya, Misnaji.

Akibat sepinya penumpang tersebut, dirinya tidak bisa

memenuhi target setoran.

Sayangnya, dia tidak menjelaskan berapa besarnya setoran dalam setiap harinya.

"Kita sudah bisa beli untuk ganti BBM saja sudah untung sekarang," katanya.

Sepinya penumpang itu, tidak hanya dialami oleh kalangan sopir angkot saja.

Namun sejumlah sopir taksi jurusan Terminal Bayuangga - Wonomerto. Nasib kalangan sopir taksi itu lebih parah. Bahkan, dalam setiap harinya terkadang mereka

hanya mendapatkan penghasilan Rp.20 ribu. "Itu sudah dipotong beli BBM dan uang setoran," kata seorang sopir taksi, Budiono.

Menurut dia, untuk menjalankan taksinya, dia tidak menggunakan kernet. Alasannya, karena penghasilan dalam setiap harinya tidak imbang. Apalagi kondisi penumpang sekarang sangat sepi. Karena kebanyakan masyarakat sekarang menggunakan motor pribadi daripada harus naik taksi.(ugi)

DONGKRAK PENGUNJUNG

Tampilan Rest Area Tongas Disulap

RAMPUNG. Pembangunan Pagar Rest Area Tongas yang baru sudah rampung dibangun.

PROBOLINGGO - Rest Area Tongas Kabupaten Probolinggo merupakan tempat pusat oleh-oleh khas daerah yang terbilang masih sepi. Namun untuk mendongkrak pengunjung, dalam tahun 2014 mendatang direncanakan disulap lebih menarik.

Ungkapan itu, disampaikan Kepala Dinas Perin-

dutrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, Erli Setiawati, kepada wartawan, Rabu (11/12).

Erli Setiawati mengatakan, tahun ini pemkab telah melakukan upaya peningkatan pengunjung rest area tongas dengan melakukan pembongkaran pagar depan agar tampilan-

fud/koran madura

nya lebih menarik.“Nantinya, masyarakat yang melintas di depan lokasi tersebut, bisa singgah sejenak untuk melepas lelah sambil menikmati oleh-oleh khas Probolinggo.

Selama ini pengunjung yang datang sangat sedkit,” ujarnya.

Menurutnya, upaya untuk membangkitkan dan meramaikan pusat oleh-oleh khas Kabupaten Probolinggo,

pihak pemkab akan terus melakukan pembangunan fasilitas pendukung agar tempat itu bisa ramai sesuai dengan tujuan bersama.“Secara bertahap pemkab akan melakukan penambahan pembangunan fasilitas,” tandas Erli Setiawati.

Sarana pendukung yang akan dipasang, lanjut Erli Setiawati, sangat beragam.

Mulai dari pembangunan taman, penambahan penerangan lampu, dan fasilitas umum yang bisa mendukung kenyamanan pengunjung.“Saat ini pengcetan dan pembangunan pagar sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Mempercantik tampilan rest area Tongas, menurut dia, bertujuan untuk memancing pengunjung agar bisa betah dan mau mampir. Sehingga, akan berpengaruh kepada banyak pedagang yang berjualan , dan bisa membuka kembali secara keseluruhan.”Saat ini pedagang yang membuka hanya sebangian saja. Karena masih minimnya pengunjung yang datang. Jika tampilan rest are dipercantik, diyakini pengunjung akan meningkat,”pungkas Erli Setiawati.(fud).

hukumannya, lalu ditambah sepertiganya. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP, dengan an-

caman 5 tahun penjara," pungkas AKBP. Iwan Setyawan. (hud).

Daerah Pesisir Jadi Langganan Banjir Warga Berharap Tidak Terjadi Banjir Besar PROBOLINGGO- Masyarakat yang berada di wilayah Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, mulai waspada akan datangnya banjir.

Karena setiap tahunnya sering kedatangan bencana.

Menurut, Rudi (28) salah satu warga Desa Pesisir Kabupaten Probolinggo, mengatakan banjir di daerahnya memang rutin terjadi setiap tahunnya. Karena terdapat aliran sungai yang sering kali terjadi banjir ketika musim penghujan tiba.“Kalau banjir setiap tahunnya datang Mas, karena daerah pesisir berada di daerah bawah, dan berdekatan dengan aliran sungai,” terangnya Rabu(11/12).

Ia mengaku, setiap tahunnya desanya menjadi langganan banjir. Bahkan, khawatir kalau curah hujan sudah sangat besar sehingga banjir yang datang akan besar. Pasalnya, aliran sungai di desanya merupakan pusat pembuangan air hujan dari bebarapa desa yang ada di da-

erah dataran atas.”Kalau daerah atas sudah hujan sejak pagi, maka Pesisir dipastikan akan banjir mas,”ucap Rudi.

Dampak yang akan terjadi jika terjadi banjir besar, kata Rudi, akan masuk rumah-rumah warga. Kegiatan masyarakat pesisir sedikit terganggu, dan sawah-sawah yang dekat aliran sungai akan terkena banjir.”Banyak tanaman petani menjadi rusak, dan mengalami kerugian,”tandasnya.

Bahkan, bersamaan dengan erupsi Gunung Bromo banjir tahun kemarin, banyak sawah warga yang terkena dampaknya. Akibat dari pasir yang dibawa oleh banjir lahar dingin yang membuat petakan sawah warga tertumpuk pasir sehingga banyak mengalami

kerusakan.‘Semoga dalam tahun ini, banjir yang terjadi tidak begitu besar. Kami berdo’a, agar tak membuat rusak sawah dan tambak warga,” harap Rudi.

Menyikapi hali itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, membenarkan daerah Desa Pesisir yang berdekatan dengan sungai, memang sering kali banjir ketika musim penghujan. Daerah itu merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya banjir.“Lokasinya berada didekat sungai yang berpotensi terjadi banjir,” ucapnya.

Pihaknya sudah melakukan pemasangan baner informasi tentang himbauan kepada masyarakat terhadap daerah rawan bencana. Pasca banjir tahun kemarin, pemkab Probolinggo sudah melakukan upaya pembangunan tanggul sungai dengan pemasangan pelengsengan.(fud).

ugi/koran madura

MENJEMUR. Sejumlah warga sedang menjemur bawang merah. Harga bawang tembus hingga Rp 20 ribu perkilogram.

JELANG TAHUN BARU

PERHELATAN AKBAR

Mencari Peluang Pasar, Gagas Pameran UKM PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo seakan tak pernah surut melakukan kreasi. Melalui Pemerintahan Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan akan menggagas perhelatan akbar bertajuk” Pameran Jati Fair 2013” selama dua hari berturut-turut yang mengangkat tema untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat UKM. “Kegiatan Pameran Jati Fair 2013, bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat UKM di Kelurahan Jati dan Kota Probolinggo pada umumnya.

Perhelatannya dilaksana-

"Nanti hukumannya akan ditambah sepertiga. Tergantung putusan hakim berapa

hud/koran madura

kan tanggal 21-22 Desember mendatang.,”ujar Lurah Jati Kecamatan Mayangan, Rafi’i, S.Sos, kepada wartawan, Rabu (11/12).

Rafi’i menjelaskan, event yang bertajuk“Pameran Jati Fair 2013” tersebut merupakan Expo atau bazaar produk-produk unggulan UKM dengan memperkenalkan tempat/domisili dimana UKM tersebut berada baik Kelurahan serta kecamatannya.

“Kelurahan Jati memiliki potensi pertumbuhan UKM yang sangat baik dengan pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan per

tahunnya,”tandas mantan Lurah Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Namun demikian, masih banyak produk-produk UKM berkualitas dan bahkan telah dipasarkan sampai dengan keluar daerah, namun justru belum terlalu mendapat tempat dan belum dikenal sendiri oleh masyarakat Kota Probolinggo, utamanya Kelurahan Jati. “Untuk itulah kegiatan ini diselenggarakan,” tambah Rafi’i.

Melalui pameran kali ini, kata Rafi’i, diharapkan pula dapat meningkatkan peluang

pasar UKM, khususnya di dalam Kota Probolinggo agar semakin dikenal dan memasyarakat, serta meningkatkan kualitas produk UKM dengan mengetahui selera pasar dan segmen pasar produk.

“Selain itu event kali ini merupakan upaya dalam meningkatkan peran serta warga masyarakat kelurahan dalam rangka membina, dan berupaya mengembangkan UKM di wilayahnya, serta meningkatkan kreatifitas UKM, untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota investasi,”tandasnya. (hud).

Harga Bawang Merah Selangit PROBOLINGGO Probolinggo dikenal penghasil bawang merah. Menjelang tahun baru, harga bawang merah selangit. Bahkan, hingga Rabu (11/12) kemarin, harganya tembus Rp 20 ribu perkilogram. Akibatnya, banyak tengkulak yang menjerit.

Faktor terjadinya kenaikan harga bawang merah tersebut, karena langkanya stok bawang merah di pasaran. Salah satunya, di pasar bawang desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Di pasar itu, tidak begitu banyak stok bawang disana.

Bahkan, hanya ada beberapa pedagang yang nampak berjualan. "Sekarang harga

bawang merah naik," ujar seorang pedagang, Arifin saat ditemui wartawan.

Menurut dia, harga bawang merah kini mencapai Rp 20 ribu perkilogram. Sedangkan untuk bibitnya seharga Rp.65 ribu perkilogram. Naiknya harga bawang merah menjelang tahun baru ini, karena petani kini masih belum masa panen."Sekarang itu jarang ada petani yang panen," tandasnya.

Sebelum harga bawang merah mengalami kenaikan, harganya berkisar Rp 12 ribu sampai Rp 14 ribu perkilogram. "Itu harga petani," katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga bawang merah variatif di kalangan peda-

gang di pasar bawang Dringu.

Pedagang tidak hanya menjualnya seharga Rp 20 ribu, namun juga sampai tembus Rp 23 ribu perkilogram.

Sementara itu, pangsa pasar bawang merah di pasar Dringu, tidak hanya di tingkat lokal, namun juga sampai ke berbagai daerah. "Banyak tengkulak dari luar daerah yang mencarinya kesini. Namun karena stoknya langka, mereka banyak yang kembali," tandas seorang pedagang, Muhtar.

Naiknya harga bawang merah, kata dia, diprediksi hingga bulan Januari 2014 mendatang. Bahkan, harga di pasaran bisa tembus Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu perkilogram. (ugi).

OPINI

Implementasi Audit Elektronik BPK

salam songkem

Kuasa Politik

M

enarik pidato Megawati di Matraman saat diundang ICIS (InternationalConference of Islamic Schooler) 10 Desember lalu. Presiden RI ke-5 ini meminta presiden tidak menjadikan ketuam umum parpol sebagai menteri pada kabinetnya. Ketuam umum parpol yang menjadi menteri pasti berbias. Satu sisi ia menjalankan tugas negara dan pada dimensi yang lain sudah pasti menjalankan missinya sebagai ketua umum parpol.

Ini tidak bisa dihindari, dikatakan atau tidak terjelaskan.

Saat ini, kabinet SBY terdiri atas sejumlah ketua umum partai politik. Hatta Radjasa, Muhaimin Iskandar, Suryadharma Ali, sekedar menyebut contoh, sebagai menteri berbasis ketua umum. Memang setiap warga punya hak untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi menteri. Tetapi “memaksakan” ketua umum menjadi menteri di bidang yang mungkin tak dimengertinya, ini menjadi antiklimaks. Seakan-akan, presiden lebih mengedepankan pertimbangan politik daripada kompetensi.

Jika situasi politik dalam kuasa dipaksakan kepada yang tidak seharusnya menjabatnya, mungkin inilah awal keterpurukan. Sebab jamak orang tahu bahwa sesuatu yang diemban seseorang yang maqamnya bukan di situ, maka siapapun tinggal menunggu saat-saat kehancuran tiba, lambat atau datang lebih cepat.

Kesalahan menempatkan orang ini terjadi di negeri Kurowo. Disebutkan, negeri Kurowo merupakan sebuah negeri yang kaya-raya, tanahnya subur-makmur, gemah ripah, loh-jinawi. Selain itu, kekayaan alamnya luar biasa mulai dari tambang, emas, perak, minyak, batu-bara dan masih banyak kekayaan tambang lain yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pula kekayaan hutan di Kurowo, berjuta-juta hektar hutan dengan berbagai macam tumbuhan yang tiada duanya didunia ini. Kekayaan ini ditambah potensi laut yang meruah. Tetapi rakyat dari negeri ini, miskin, dimiskinkan dengan mengkayakan orang-orang tertentu dalam lingkaran setan kekuasaan.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ketua umum yang menjadi menteri dan tidak bermaksud meniadakan kompetensi ketua umum partai dalam kabinet.

Tetapi terlihat dengan jelas wajah SBY saat sengkarut memarut wajah Demokrat saat itu. SBY menjadi pribadi yang berwajah jamak dan negara terlihat diabaikan untuk menyelamatkan Demokrat. Badai politik sewaktu menimpa presiden ini bukan tidak mungkin terjadi pada menteri yang berbasis ketua umum. Tetapi perlu presiden 2014 mempertimbangkan kembali jabatan menteri untuk ketua umum. (*)

Pidana Kondom

K

ondom di Indonesia masih menjadi polemik di berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Kembali mencuat ketika baru-baru ini, pada pekan Kondon Nasional (1-7/12), diisukan telah terjadi pembagian kondom secara gratis. Akan tetapi, pembagian gratis terhadap masyarakat luas itu pernah dibantah oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Tjandra Yoga Aditama. Menurutnya, isu mengenai Kemenkes RI membagi-bagikan kondom gratis ke masyarakat atau mahasiswa itu sebenarnya tidak pernah ada.

Pernyataan tersebut cukup mentenangkan berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang tidak menyetujui pembagian kondom gratis tersebut. Hanya saja, belum lama pernyataan itu terungkap, telah beredar kabar, bahwa pembagian kondom gratis bukanlah isapan jempol. Pembagian kondom gratis tersebut diduga terjadi di kampus-kampus oleh petugas, konon bahkan dengan membawa mobil bergambar model yang berpose menantang birahi.

Sepertinya, memang telah terjadi pembagian kondom secara gratis secara sembunyi-sembunyi. Itu juga karena pembagian kondom gratis tersebut mendapat penolakan keras dari mayoritas rakyat Indonesia. Dapat dipastikan, apabila kekuatan rakyat tidak menentangnya, maka pembagian kondom gratis tersebut akan beredar luas dari kota-kota besar sampai ke pelosokpelosok di daerah terpencil, dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa ini dari penolaran penyakit paling berbahaya, HIV/AIDS. Itu artinya, secara tidak langsung, pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah menggunakan momen PKN untuk melegalisasikan penggunaan kondom , bila tidak mau dikatakan telah ada upaya sistematis untuk mendorong rakyat Indonesia, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, melakukan hubungan badan di luar nikah. Meskipun hal ini tidak ada pihak mana pun yang berani mengakuinya.

Sungguh pun begitu, pembagian kondom gratis itu memang mengindikasikan cukup kuat, adanya maksud terselubung pembiaran pelaksanaan seks di luar nikah. Sehingga harus difasilitasi tentang pengamanan pelakunya dari resiko HIV/AIDS yang dapat ditimbulkannya. Penyediaan fasilitas dengan pembagian kondom secara gratis inilah yang dapat dipidanakan.

Setidak-tidaknya itu menurut Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri. Menurutnya, dalam undang-undang disebutkan barang siapa memberikan, menyerahkan, dan atau memperlihatkan alat pencegah atau alat menggugurkan kehamilan dapat dipidana sembilan bulan penjara.

Meskipun masih menjadi perdebatan, mempidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian kondom secara gratis, apabila benar-benar ada, selayaknya memang dilakukan. Setidak-tidaknya, agar tidak terjadi upaya terselubung menyuburkan praktik persetubuhan di luar nikah, yang sangat dilarang oleh agama mana pun. (*)

A

7

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO. 0259 | TAHUN II

Pencegahan korupsi tidak kalah penting dibanding penindakan terhadap pelaku korupsi. Upaya pencegahan tersebut bisa dilakukan melalui monitoring yang kuat terhadap pengelolaan keuangan dari kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah.

S

alah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitoring pengelolaan keuangan tersebut adalah melakukan proses audit seperti yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit selanjutnya akan ditetapkan opini BPK atas temuan-temuan dalam audit.

Secara normatif, dasar pemberian opini atas audit keuangan terhadap lembaga pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada empat item, yakni pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah : (1) Opini wajar tanpa pengecualian (WTP/Unqualified Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (2).

Opini wajar dengan pengecualian (WDP/Qualified Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal - hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. (3) Opini tidak wajar (Adversed Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (4) Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Menyimak dari keempat jenis opini tersebut maka terlihat bahwa predikat apapun yang diperoleh, termasuk dalam status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesungguhnya tak bisa dijadikan sebagai tameng untuk menggambarkan lembaga pemerintah bersih dari korupsi. Opini WTP adalah pengakuan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan berbagai ketentuan yang ada. Tertib administrasi, itulah bahasa lainnya. Meski hanya penilaian secara administratif, namun ternyata, mencapai tertib administrasi di kalangan pemerintahpemerintah daerah tidaklah mudah.

Hal itu terjadi karena memang tak hanya satu-dua unsur yang harus terpenuhi. Selain harus berdasar standar akuntansi pemerintahan dan segala undang-undang yang berlaku, pengelolaan keuangan pemkot dan pemkab juga disertai dengan bukti dan disajikan sesuai kenyataan, serta berada di bawah sistem pengendalian internal yang efektif.

Hasil audit BPK dengan predikat opini WTP yang diraih oleh lembaga pemerintah atau pemerintah daerah tidak perlu disambut secara berlebihan baik bagi pihak pemerintah daerah sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan opini tersebut. Penegasan ini relevan kiranya diungkapkan dengan melihat banyak instansi pemerintahan yang acap bersembunyi di di balik kedok hasil audit BPK yang berpredikat WTP. Seolah instansi yang mengantongi WTP tak bisa tersentuh oleh penegak hukum. Predikat WTP acapkali dijadikan alasan institusi untuk menghindari

pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini maka BPK sepatutnya memang berhati-hati dalam memberikan opini, terutama opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan stempel BPK agar dapat berlindung dari penegak hukum.

Implementasi Elektronik Audit Sebagaimana paparan di atas, meraih opini WTP bukanlan jaminan bagi kementerian, pemerintah kota/ kabupaten dan provinsi sudah bebas dari korupsi, karena teknik audit yang dilakukan BPK masih menggunakan teknik sampling dan belum populasi.

Untuk itu, publik tentu berharap agar BPK dalam melakukan audit mendatang sudah menggunakan sistem populasi agar pemberian WTP benarbenar bebas korupsi.

Salah satu upaya yang telah disiapkan BPK dalam memperkuat system audit adalah dengan menggunakan elektronik audit (e-audit).

Jika sistem e-audit tersebut sudah terlaksana, maka audit akan menyeluruh dan tidak berupa sampel saja.

Saat ini BPK belum bisa memeriksa semua aktivitas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Dengan pemeriksaan menggunakan teknik sampling, sehingga jika ada yang dapat opini WTP, belum menjamin tidak ada korupsi. Namun jika data base kementerian lembaga dan pemerintah daerah telah tersambung semua disertai dengan link and macth dengan BPK, kasus korupsi bisa diditeksi. Auditnya bukan lagi sampling namum teknik populasi. Seluruhnya diperiksa, seperti pemeriksaan investigasi yang BPK lakukan selama ini ketika mulai diketemukan ada kasus.

Jadi, keseluruhan diaudit, baik itu dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Melalui data yang terpusat, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.

Tujuannya dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui Elektronik audit itu memungkinkan ada link and match antara lembaga pemerintah dan pemerintah sehingga sejak dini bisa dicek dan ditelusuri apakah ada hal-hal yang tak wajar, baik itu menyangkut

penggunaan maupun pertanggungjawaban keuangan Negara.

Penerapan e-Audit merupakan langkah strategis untuk mempermudah perolehan data/dokumen dari pemerintah daerah. Nantinya tak perlu lagi mengambil tumpukan dokumen untuk pemeriksaan. Ia mengungkapkan, begitu tidak efektif dan efisiennya cara tersebut, sebuah laporan bisa memakan 10 dus berkas. Bayangkan saja kalau ada 1610 laporan, ada 80,500 rim kertas, ada berapa pohon (bahan baku) yang harus digunakan.

Bagaimana kalau cara itu digunakan sampai 20 tahun ke depan. Cara kerja e-audit, BPK akan membentuk pusat data kemudian menggabungkan data elektronik BPK, dengan data elektronik auditee dalam hal ini pemerintah daerah. Langkah selanjutnya akan ada sinergi nasional sistem informasi.

Bahwa terlepas dari persiapan untuk mengimplementasikan elektronik audit, rasanya perlu juga diingatkan bahwa sejatinya sudah banyak penyimpangan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tiap penyimpangan yang ditemukan itu secara periodik juga disampaikan ke DPR dan instansi terkait. Namun anehnya, mengapa penyimpangan itu terus saja membengkak. Bahkan, dalam dua tahun terakhir ini jumlahnya cukup mencolok, lebih besar dari temuan penyimpangan pada periode sama tahun-tahun sebelumnya.

Tidak salah kalau ada sinyalemen, bahwa pengungkapan penyimpangan itu hanya pemanis. Artinya, pemerintah hanya menunjukkan pada masyarakat bahwa sudah melakukan pengawasan keuangan negara secara baik. Itu saja.

Bagaimana langkah selanjutnya untuk menindak mereka yang melakukan penyimpangan itu nomor dua atau bahkan dianggap tidak perlu.

Akhirnya, publik tentu juga sangat berharap agar audit yang dilaksanakan BPK benar-benar ditujukan untuk melakukan pencegahan terhadap praktik pengelolaan anggaran. Jangan sampai, proses audit justru hanya dijadikan ajang tawar-menawar bagi pihakpihak yang ingin mencari keuntungan dibalik penyimpangan pengelolaan anggaran.= *) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang – Banten.

Memasung Hasrat Korupsi

Korupsi merupakan perkara yang tak asing lagi di kancah perpolitikan Indonesia. Sebab, korupsi telah menjadi budaya dan menjamur di berbagai pelosok negeri. Dan perlu diketahui juga, bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium lima, ini merupakan penyakit yang sangat kronis bagi negeri tercinta ini.

P

erihal ini pun dapat ditandai dengan maraknya kasus korupsi yang kian hari semakin membabi buta dan tak terkendalikan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, bisa tidak bisa korupsi harus dienyahkan dari negeri yang ramah ini. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Sebab, perlu adanya sentuhan tangan oleh seluruh bangsa khususnya para birokrat negeri sendiri.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan (baca: Pancasila). Ini adalah karakteristik bangsa yang telah terealisasi dan menjadi budaya bangsa yang diwariskan oleh para founding fathers terdahulu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ideologi pancasila yang sangat menjunjung tinggi

sistem mufakat atau musyawarah, ditambah lagi dengan adanya sistem persatuan bangsa yang telah terealisasi di negeri ini, sebut saja semboyan negara Indonesia yang tak lain adalah Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

Namun, tak terasa dengan berkembangnya zaman asas kebersamaan dan kekeluargaan tersebut secara perlahan telah luntur tergerus oleh kapitalisme yang secara perlahan namun sistematis telah masuk dan tumbuh subur di negeri ini, bak jamur yang tumbuh subur pada musim penghujan. Sebut saja, sifat individualis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan sifat hedonisme yang telah melekat pada sebagian besar pejabat tinggi negeri.

Nah, hal inilah yang perlu digaris bawahi oleh pemerintah bahwa sifat tersebut merupakan sifat yang bertolak belakang dengan asas yang telah terealisasi di negeri ramah ini, dan inilah yang menyebabakan kemaslahatan umat di Indonesia ikut runtuh sebab terpedayanya oleh sifat tersebut. Padahal, tak dapat dipungkiri bahwa negeri ini dapat berdiri tegak seperti ini dikarenakan adanya sifat sosalisme yang tinggi dari para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan nyawanya demi kesejahteraan dan kemakmuran umat. Namun ironisnya, sifat sosialisme tersebut tidak dibudidayakan dengan baik dan hilang begitu saja entah kemana, hingga akhirnya korupsi pun semakin merajalela dan sulit sekali untuk dihilangkan.

Dengan maraknya tindakan korupsi tersebut, akhirnya tak sedikit wacana yang telah masuk ke media massa tentang latar belakang terjadinya tindakan korupsi tersebut. Diantaranya Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lukman Hakim mengemu-

kakan bahwa setidaknya ada empat faktor yang melatar belakangi terjadinya korupsi diantaranya adalah kebutuhan (Requirement), tekanan (Oppression), kesempatan (Opportunity) dan rasionalisasi (Rationalization).

Memang benar asumsi yang telah dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib Karromallahu Wajhah yang mengatakan bahwa “keburukan yang terorganisir akan megalahkan kebaikan yang tidak terorgansir.” Asumsi tersebut, dapat dibuktikan dengan maraknya praktik korupsi yang telah dilakukan oleh para pejabat hingga hari ini yang selalu saja mengalami regenerasi, bahkan bisa dikatakan hilang satu tumbuh seribu. Dan tak perlu diherankan lagi, jika praktik korupsi di negeri ini sudah sistematis dan terorganisir sedemikian rupa. Sebab, antara pejabat satu dengan yang lainnya saling tutup mulut akan tindakan amoral tersebut.

Tindakan korupsi pun sebenarnya tak jauh berbeda dengan cerita yang sering diceritakan kepada anak-anak kecil, cerita tersebut tak lain adalah “kancil yang mencuri mentimun” bagaimana tidak? Kancil yang notabenenya mempunyai kecerdikan yang tinggi ibarat bagaikan pejabat-pejabat tinggi negeri yang mempunyai kecerdikan dan kepintaran yang melebihi masyarakatnya dan ketika seekor kancil di dalam cerita adalah pencuri mentimun seorang petani. Maka, sama halnya dengan para pejabat tinggi negeri sebagai pencuri uang rakyat.

Pakar ilmu politik UI, Dr. Mohammad Nasih pernah mengatakan bahwa korupsi itu sangat mudah sekali untuk dilakukan dan modalnya pun hanya perkara sepele. Modal tersebut tak lain adalah hasrat atau kemauan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini senada dengan pepatah “mencuri itu bukan

karena ada niatan, melainkan adanya keinginan.” Memang tak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan di dunia ini dengan mempunyai hawa nafsu.

Namun, manusia akan menjadi insan kamil (manusia yang sempurna)dalam hal iman ketika manusia tersebut dapat menundukkan hawa nafsunya. Bapak revolusioner yakni Nabi Muhammad SAW bersabda “Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan.”

Perihal ini pun tak jauh berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh KH. Anwar Zahid dalam pidatonya beliau berasumsi bahwa seluruh manusia dilahirkan didunia dalam keadaan menggenggam tangannya. Dan yang dimaksud dengan menggenggam tangan disini adalah bahwa seluruh manusia walaupun telah mempunyai segalanya. Namun, manusia tetap mempunyai hasrat atau keinginan untuk menggenggam seluruh perkara yang ada didunia ini.

Nah, Inilah perkara yang harus digaris bawahi oleh para pejabat agar mematikan atau menghilangkan hasrat untuk melakukan korupsi. Sebab, dengan adanya korupsi itulah rakyat Indonesia semakin hari semakin tercekik. Di samping itu pula, para pejabat harus lebih mengutamakan kemaslahatan umat dibanding mengutamakan kebutuhan pribadi. Sebab, mereka dipilih agar memajukan kesejahteraan dan kemakmuran umat bukan untuk menyengsarakan umat.

Walllahu a’lam bi al-sowab.= *) Peraih Beasiswa Monash Institute untuk IAIN Walisongo Semarang dan Peneliti di Lembaga Study Agama dan Nasionalisme (LeSAN)

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

MAN OF THE MATCH

Magis Milner

MUNICH- Dari laga antara Bayern Muenchen melawan Manchester City yang berkesudahan 2-3, ada nama James Milner yang paling bersinar penampilannya. Tak heran, UEFA pun menyematkan gelar “Man of the match” kepadanya.

Pada laga yang berlangsung di Allianz Arena, Rabu (11/12), tuan rumah Bayern Muenchen sebenarnya unggul 2-0 terlebih dahulu melalui gol Thomas Muller menit 5 dan Mario Gotze menit 12. Namun, tim tamu Manchester City bangkit dan membalikkan keadaan lewat gol David Silva (28’), penalti Aleksandar Kolarov (59’) serta gol penentu kemenangan dari James Milner di menit 62.

Milner memang pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik. Ditempatkan di sayap kiri oleh manajer Manuel Pellegrini, dia memberi kontribusi bagus saat City masuk ke mode bertahan dengan 1 tekel, 2 interception dan 2 clearance-nya. Namun, yang paling signifikan adalah fakta bahwa Milner terlibat dalam semua gol sang wakil Inggris.

Gol David Silva tercipta berkat umpan sundulan Milner. Penalti Kolarov diawali pelanggaran Dante terhadapnya. Setelah itu, Milner bahkan mencetak gol kemenangan untuk timnya.

City sendiri sukses membalas kekalahan 1-3 dari sang juara bertahan pada pertemuan pertama. Namun, itu tak cukup bagi mereka untuk mengklaim posisi puncak Grup D. Poin kedua tim sama-sama 15, tetapi Bayern menang rekor pertemuan (dar)

KAMIS 12 DESEMBER 2013

City Tuntaskan Dendam Atas Bayern Muenchen MUNICH - Manchester City berhasil tuntaskan dendam mereka atas Bayern Muenchen setelah menaklukkan pasukan Josep Guardiola itu dengan skor tipis 3-2 pada laga terakhir Liga Champions Grup D di Allianz Arena, Rabu (11/12) dini hari WIB. Pada pertemuan pertama mereka di Etihad pada laga pertama, City takluk 1-3 atas Munchen. Dini hari kemarin, anak-anak asuh Manuel Pellegrini sukses membalasnya.

Hasil ini sekaligus mengakhiri rentetan 10 kemenangan Muenchen secara beruntun di semua kompetisi sebelumnya. Sementara, khusus di Liga Champions, kekalahan itu mematahkan catatan kemenangan “The Bavarian” dalam lima laga sebelumnya.

Namun, dengan tambahan tiga poin ini, City tetap tidak mampu menggeser posisi Muenchen sebagai juara grup. “The Citizens” memang mengoleksi poin sama dengan Muenchen yakni 15 poin, tetapi wakil Inggris ini masih kalah dalam selisih gol. City pun harus puas lolos ke babak 16 besar mendampingi Muenchen sebagai runner up grup.

“Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, tetapi kemudian kami membiarkan mereka (City) kembali ke pertandingan.

Liga Champions memang sangat ketat dan City merupakan tim yang sangat tangguh,” ujar pelatuh Muenchen Pep Guardiola mengenai kekalahan timnya.

Muenchen menunjukkan superioritasnya sejak menit-menit awal.

Laga baru berjalan lima menit, tuan rumah sudah mampu unggul lebih dulu. Adalah Thomas Muller yang menjadi pemecah kebuntuan laga setelah tendangan kerasnya tidak mampu dibendung kiper City Joe Hart.

Muenchen semakin berada di atas angin setelah mampu menggandakan keunggulan selang tujuh menit dari gol pertama. Berawal dari umpan matang Mario Mandzukic, Mario Gotze yang menerima bola tanpa ragu menyontek bola di dalam kotak penalti dan merobek gawang Joe Hart untuk kedua kalinya.

Tertinggal dua gol rupanya tidak membuat klub asal Eastland patah arang. Pada menit ke-28, usaha menekan balik lawan akhirnya berbuah setelah David Silva mencatatkan namanya di papan skor. Jesus Navas melepaskan umpan yang diterima James Milner

2

STATISTIK

BAYERN MUENCHEN Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

MANCHESTER CITY Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

4 12 14 16 11 17

4 16 0 23 3 26

Penguasaan Bola

Penguasaan Bola

60%

3

88%

40%

Umpan Sukses

Umpan Sukses

yang kemudian meneruskannya kepada David Silva. Nama terakhir tidak menyia-nyiakan peluang dengan menanduk masuk si kulit bundar.

Memasuki interval kedua, Muenchen berusaha kembali menekan pertahanan City. Namun, alihalih semakin memperlebar jarak ke-

77%

unggulan, sang jawara bertahan Liga Champions itu justru harus kembali kecolongan pada menit ke-59.

City mendapatkan tendangan penalti setelah Dante didakawa oleh sang pengadil melanggar Milner di kotak terlarang. Kolarov pun maju sebagai eksekutor. Bola diarahkan bek sayap City itu

Rekor Liga Champions

CAPS LIGA CHAMPIONS

MADRID - Striker Real Madrid Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak sembilan gol di fase grup, setelah Real Madrid mengatasi FC Copenhagen dengan dua gol tanpa balas pada Selasa (10/12) malam waktu setempat. Ronaldo mencetak satu gol pada laga tersebut, tepatnya pada menit ke-48. Satu gol kemenangan Madrid lainnya dihasilkan melalui tendangan indah Luka Modric pada menit ke-25.

Tambahan satu gol ini membuat rekor gol CR7 di fase grup melampaui catatan gol yang sudah dikemas oleh lima pemain lain seperti Hernan Crespo, Ruud van Nistelrooy, Filippo Inzaghi, dan Zlatan Ibrahimovic.

Gol Ronaldo ini sekaligus menjadi gol ke-800 Real Madrid di kompetisi terelite antar klub di Eropa ini.

Sang pemilik sembilan gelar merupakan satu-satunya tim di kompetisi ini yang sudah mencapai angka tersebut. Menguntit cukup jauh di urutan berikutnya adalah Bayern (542 gol), lalu Barcelona (487), Manchester United (464) dan AC Milan (415).

Dalam situs resminya, total gol Madrid di seluruh kompetisi yang digelar UEFA hingga saat ini dirinci sebagai berikut: 800 di European Cup/ Liga Champions, 111 di UEFA Cup, 57 di UEFA Cup Winner’s Cup, 4 di Super Cup dan 10 di Intercontinental Cup. Rekor terbaru Ronaldo ini semakin memuluskan langkah Ronaldo untuk meraih penghargaan Ballon d’Or untuk menyisihkan Lionel Messi dari Barcelona dan Franck Ribery dari Bayern Muenchen. Ronaldo adalah calon terkuat meraih penghargaan pemain terbaik dunia tahun ini.

MANCHESTER - Pemain sayap Manchester United (MU) Ryan Giggs kembali memecahkan rekor saat tampil membela MU pada laga Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk di Old Trafford, Rabu (11/12) dini hari kemarin.

Pada laga itu, Giggs bermain sebagai starter sebelum digantikan oleh Tom Cleverley di menit ke-62. Bagi Giggs, ini adalah penampilan ke-148 di kompetisi Liga Champions (termasuk laga kualifikasi) dan ia sudah bikin 29 gol. Dia unggul empat partai dari Raul Gonzalez dan juga enam partai dari pesaing terdekatnya, Xavi Hernandez.

Selain itu, Giggs yang baru berulang tahun ke-40 pada 29 November lalu pun menciptakan rekor baru lagi di Liga Champions. Disebutkan bahwa Giggs jadi pemain ke-10 berumur 40 tahun atau lebih, yang bermain di kompetisi ini.

Jika dipersempit ke pemain non-kiper, Giggs jadi yang kelima yang setelah Alessandro Costacurta (40 tahun 211 hari), David Weir (40 tahun 211 hari), Tasos Mitropoulos (40 tahun 109 hari), dan Donato (40 tahun 51 hari). Saat ini Giggs berumur 40 tahun 11 hari.

Sementara itu, bek kiri Chelsea Ashley Cole akan disodori kontrak baru, meski sebagian besar waktunya musim ini duduk di bangku cadangan.

Setelah dalam beberapa musim terakhir jadi pilihan utama di posisi bek kiri, musim ini Cole kehilangan itu dan membuat performanya menurun. Sudah dalam tujuh laga terakhir Cole absen dan tempatnya diisi Cesar Azpilicueta atau Ryan Betrand yang lebih memikat Jose Mourinho.

Musim ini Cole baru tampil 12 kali di seluruh kompetisi dan ini boleh jadi kondisi yang tak menyenangkan untuk bek 32 tahun itu.

“Aku mengenalnya dengan baik, mudah untuk merasakan dia sedang tak bahagia, tidak nyaman dengan situasi tapi caranya berlatih, bersikap benar-benar super profesional. Seperti biasa ia selalu berlatih dengan fantastis, profesional yang fantastis. Ketika dia berada di bench, aku bisa merasakan dia di sini untuk menang meski tak berada di lapangan, benar-benar fantastis, sangat merespek para pemain muda, dan dia akan menjadi starter besok (lawan Steaua Bucharest),” ujar pelatih Chelsea Jose Mourinho.

Mourinho ingin Cole memperlihatkan lagi performa terbaiknya di atas lapangan jika ingin mendapatkan itu. Cole sudah 8 musim berseragam biru-biru dan tampil 324 kali serta bikin tujuh gol. (Espn/aji)

Ronaldo dan Real Madrid Ukir Sejarah

Madiba Moment Sementara itu, para pendukung tujuh tim yang bertarung pada turnamen “segi tujuh” yang dimulai Rabu

CRISTIANO RONALDO merayakan golnya bersama Karim Benzema. Satu gol dari Ronaldo mencatatkan rekor baru untuknya.

(11/12) ini di Maroko diminta untuk memberi tempuk tangan meriah sebelum pertandingan dimulai untuk menghormati mantan pejuang anti apartheid dan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela.

Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA mengatakan, para penonton akan diminta berdiri dan bertepuk tangan untuk membagikan pesan harapan dan cinta Mandela kepada seluruh dunia. Inilah yang oleh FIFA disebut, “Madiba Moments” dan akan dimulai dilakukan ketika Raja Casablanca bermain melawan Aucklannd City pada partai pembuka turnamen Piala DUnia yang melibatkan tujuh tim di Agidar Rabu (11/12) ini.

Mandela membantu Afrika Selatan menjadi negara pertama yang berhasil ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010 lalu. Mandela meninggal dunia Jumat pekan lalu dalam usia 95 tahun. (Espn/aji)

DAFTAR TOP SKORER FASE GRUP

LIGA CHAMPIONS 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/09 1997/08 1996/07 1995/06

Ronaldo (9) Burak, Ronaldo (6) Gomez, Messi (6) Eto’o (7) Ronaldo (6) Benzema, Gerrard, Klose, Messi (5) Ibrahimović, Ronaldo (5) Drogba, Kaká, Morientes (5) Shevchenko (6) Van Nistelrooy (8) Drogba, Makaay, Pršo, Şükür (5) Crespo, Inzaghi (8) Elber, Trezeguet (6) Rivaldo, Simone (6) Jardel, Rivaldo (5) Zahovič (7) Henry (6) Bokšić, Artur, Jardel, Pantić, Simeone, Simone (4) Litmanen (6)

DUEL SPANYOL. Gelandang sayap Manchester CIty asal Spanyol David Silva (kiri) berduel memperebutkan bola dengan rekan senegaranya yang membela Bayern Muenchen Thiago (kanan). City mengalahkan Muenchen 2-3.

ke arah kiri, sementara kiper Muenchen Manuel Neuer bergerak ke kanan.

Laga semakin sengit setelah kedudukan seimbang. Muenchen berusaha bangkit untuk bisa kembali memimpin. Akan tetepi, dewi fortuna rupanya sedang tidak berada di pihak mereka. Pasalnya, empat menit berselang City justru balik memimpin. Kali ini Milner yang menjadi pencetak gol lewat sepakannya setelah memaksimalkan umpan dari Jesus Navas.

“Kami melakukan start yang buruk dan kemasukan gol mudah. Tapi, ketinggalan dua gol dan mampu membalikan kedudukan, menunjukan karakter kami sesungguhnya,” ucap Milner seusai laga.(Espn/aji)

Ryan Giggs Pecahkan Rekor Baru PENAMPILAN TERBANYAK

LIGA CHAMPIONS

145 Ryan Giggs* 144 Raul 140 Paolo Maldini 136 Xavi* 131 Clarence Seedorf 130 Paul Scholes 129 Iker Casillas* *

Pemain aktif di kompetisi Eropa

Taneyan Lanjang KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

KAMIS

12 DESEMBER 2013

1 9

BANTUAN PRESIDEN

Hibah Masih

Belum Disalurkan

syamsuni/koran madura

AKSI. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Laksamana Muda melakukan aksi demo di depan gedung Kejaksaan Negeri Sumenep, Rabu (11/12). Mereka meminta Kejaksaan segera menuntaskan kasus korusi.

Matinya Penegakan Hukum Kajari: Kasus SMA 1 Batuan Sudah Masuk Skala Prioritas SUMENEP - Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Laksamana Muda melakukan aksi demo di depan gedung Kejaksaan Negeri Sumenep, Rabu (11/12).

Kejaksaan diminta segera menuntaskan kasus korupsi. Mereka mengaku sudah cukup lama menunggu proses penuntasan beberapa kasus korupsi.

Lusi Damayanti Mahasiswi

Berorganisasi

B

erorganisasi merupakan wahana bagi siapapun untuk menggali potensi dan menemukan hal-hal baru yang tidak ditemui di bangku kuliah. Bagaimana memahami orang lain, menjaga tim, membangun solidaritas, rasa gotong royong hingga dapat mengajarkan tentang makna hidup, bahkan orang yang biasa hidup berorganisasi, ia suka berjuang Ya, Lusi Damayanti namanya. Dara kelahiran Sumenep, 28 November 1995 adalah salah satu sosok perempuan yang senang berorganisasi. Perempuan asal Sukajeruk Masalembu itu selain sibuk kuliah, pula aktif diberbagai kegiatan keorganisasian. “Saya memang suka men¬coba hal-hal baru, dan itu salah satunya saya temukan di orga¬nisasi-organisasi yang saya geluti,” ucapnya.

Ya, berorganisasi sudah menjadi bagian dan kebiasaan bagi perempuan yang akrab dipanggil Lusi itu. Menekuni dunia organisasi memang ia geluti sejak duduk di bangku sekolah tingkat pertama (SMP) saat jadi pengurus OSIS, bahkan sejak dirinya SMA, ia menjadi ketua Osis. Girah berorganisasi kian besar saat perempuan yang hobi membaca buku itu mulai masuk kuliah.

Disela-sela sibuk kuliah, mahasiswi semester 3 jurusan Matematika di STKIP PGRI tersebut seringkali ikut kegiatankegiatan keorganisasian, baik intra kampus maupun ekstra kampus. Kini, di organisasi intra kampus, ia aktif di UKM Pengembangan Intelektual (PI), sementara di ekstra kampus tercatat sebagai kader PMII STKIP PGRI. Perempuan yang punya cita-cita pegawai Bank dari saking senangnya berorganisasi, dirinya hampir tak pernah alpa ketika ada kegiatan-kegiatan organisasi, baik seminar, diskusi, maupun pelatihanpelatihan. Maklum, rasa ingin tahu kepada hal-hal baru membuat dirinya tak pernah merasa lelah untuk terus berproses. Sebab, bagi gadis berumur 18 tahun tersebut, organisasi mengajarkan banyak hal yang tak ada di ruang kuliah, bahkan segudang pengalaman kita dapati dari organisasi.

“Termasuk orang-orang cerdas di zamannya karena ia suka berorganisasi. Oleh sebab itu, organisasi bagi saya sudah menjadi bagian dalam hidupku,” ujarnya.

Selain itu, saat purna tugasnya mencari ilmu, ada sebuah impian besar yang ia ingin capai. Tentu, selain menjadi pegawai Bank, ia ingin benar-benar hendak menjadi perempuan cerdas yang berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa dengan cara menjadi perempuan yang terampil dan mumpuni. (sym)

Mahasiswa sempat melakukan sholat gaib di depan gedung Kejari. Hal itu sebagai simbol atas matinya penegak hukum di Kota Sumekar.

Mereka juga mewarnai aksinya dengan berorasi dan menyebarkan sejumlah poster yang berisi nada kecaman.

“Kami datang ke sini untuk mendesak Kejaksaan Negeri agar segera menyelesaikan beberapa kasus korupsi. Salah satunya adalah SMAN 1 Batuan,” ucap Ferli, koorlap aksi kepada wartawan usai melakukan aksi.

Jika kejari sampai akhir tahun ini belum juga menetapkan tersangka terkait kasus dugaan penggelembungan lahan SMAN 1 Batuan, mahasiswa akan kembali berunjuk rasa. “Jika dalam bulan Desember Kejari belum juga menuntaskan kasus tersebut, maka jangan salahkan kami jika datang kembali,” ancamnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri

Sumenep, Roh Adi Wibowo, mengaku apresiatif atas kedatangan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi mereka akan menjadi masukan dan energi jaksa dalam menuntaskan kasus korupsi. "Ini masukan yang bagus bagi kami, dan menjadi energi untuk segera menuntaskan kasus korupsi seperti tuntutaan mahasiswa," katanya kepada wartawan.

Kajari yang baru bertugas

kurang lebih satu bulan tersebut menyebutkan ada empat kasus yang masih menjadi bidikan kejari, salah satunya adalah sengketa lahan SMA Batuan. “Oleh karena itu, jika sudah begini ceritanya, maka yang harus kami lakukan adalah mematok kasus yang sifatnya skala prioritas. Kalau semuanya harus diselesaikan barengbareng malah tidak maksimal, makanya kami harus ada skala prioritas dulu, mana yang bisa, dan mana yang harus disegerakan. Baru setelah itu pindah kepada kasus lain,” jelasnya.

Yang menjadi target prioritas adalah SMA Batuan seperti tuntutan mahasiwa saat aksi.

“Untuk yang lain akan menyusul, kini bidikan kami adalah

SMA batuan dulu,” imbuhnya.

Disinggung soal tersangka, Roh masih belum bisa memberikan keterangan. Menurutnya, masih harus menunggu proses selanjutnya. “Jadi, soal tersangka mohon maaf, untuk sekarang tidak bisa kami ekspos dulu, tetapi pada saatnya tiba, pasti akan kami ekspos,” terangnya.

Namun, ia tidak berani mematok target penyelesaian kasus tersebut. “Makanya saya sampaikan tadi ke mahasiswa, inilah kendala kita, saat proses pemanggilan, dipangil hari ini, tidak hadir, harus minggu depan tidak hadir lagi, beralasan di luar kota kek, dan alasan yang lain, sehingga terus diundur. Inilah kendala kami,” jelasnya. (sym/mk)

PENGUMUMAN CPNS

Hasil Tes Belum Jelas

ALAT PERAGA

MPU Bisa Ditempeli Baliho Caleg SAMPANG - Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Ahmad Rifto menyatakan, tidak termasuk pelanggaran pemilu mobil pribadi atau atau mobil angkutan umum (MPU) yang ditempeli gambar calon anggota legislatif.

"Kalau di angkutan umum

PAMEKASAN - Batuan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk pedagang batik di Pamekasan masih belum termanfaatkan. Bantuan senilai Rp 500 juta yang diserahkan Presiden kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat, Herman Priyanto, saat berkunjung ke Pamekasan, beberapa waktu lalu itu masih tersimpan di kas daerah (kasda) setempat.

Dana bantuan yang diperuntukkan bagi pedagang batik di Pasar 17 Agustus, Pamekasan itu, belum dapat dimamfaatkan, karena belum terbentuk koperasi pedagang batik.

Dana itu akan dititipkan di kasda sampai terbentuk koperasi pedagang batik seperti yang diinginkan presiden.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, Herman Priyanto mengatakan upaya pembentukan koperasi pedagang batik itu akan dilakukan secepatnya agar dana itu segera tersalurkan.

"Bantuan itu diberikan sebagai stimulan untuk pembentukan koperasi pedagang. Sambil menunggu pembentukan yang akan kami fasilitasi segera, dana itu kami simpan di rekening kas daerah," kata Herman.

Sayangnya, Dinas Koperasi Pamekasan masih belum melakukan pendataan jumlah pedagang batik di pasar tersebut. Lembaga tersebut hanya memiliki kategori kelompok pedagang batik di salah satu pasar tradisional tersebut, yaitu kelompok pedagang pemasok, kelompok pedagang yang menempati kios, dan kelompok pedagang yang tidak menemapti kios (lesehan).

Herman mengaku masih menunggu pentunjuk dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan mengkaji petunjuk penggunaan dana tersebut. Setelah itu, langkah awal yang akan dilakukan, akan meminta data jumlah pegangan batik kepada asosiasi (persatuan) pedagang pasar tersebut, kemudian akan dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap mereka tentang penggunaan dana bantuan tersebut. (oni/muj/rah).

atau mobil pribadi tidak masalah, karena itu masuk sebaran. Namun itu harus dicabut saat masa tenang pemilihan umum 2014, karena itu sudah ketentuan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

Komisioner Komisi Pemil-

ihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan peraturan yang melarang atau membenarkan pemasangan alat peraga kempanye di kendaraan umum atau pribadi. "Sementara ini saya belum men-

PENCITRAAN. Bagian belakang sebuah mobil dipasangi alat peraga salah satu calon anggota legislatif.

emukan diaturan kampanye," ucapnya.

Menjelang pemilu legislatif memang banyak kendaraan yang dijadikan alat politik untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Pemilu legislatif akan digelar pada 9 April 2014. (jun/mk)

junaidy/koran madura

BANGKALAN - Pengumuman hasil tes CPNS yang dilakukan beberapa waktu lalu hingga kini belum ada kejelasan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangkalan mengaku belum mengetahui kepastian pengumuman tersebut.

Hal senada pun juga disampaikan oleh komisi A yang menjadi mitra kerja BKD di legislatif.

“Belum tahu kapan pastinya, Mas. Kami juga menunggu info dari pusat,” kata Kepala BKD Bangkalan, Abd. Rasjid.

Sebanyak 5.992 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan pemerintahan Bangkalan, dari K1 maupun K2, yang mengikuti tes CPNS pada Minggu (3/11) lalu, sampai saat ini masih menunggu kepastian nasib dan status mereka. Padahal mereka ingin segera mengetahui apakah naik jenjang menjadi PNS atau tetap bertahan sebagai THL. Belum jelasnya kepastian pengumuman tersebut juga disampaikan oleh komisi A DPRD Bangkalan selaku mitra kerja BKD. “Benar Mas, memang belum jelas hingga sekarang, ketika saya menanyakan ke BKD, pihak BKD menerangkan bahwa masih menunggu info dari Menteri Pemberdayaan Arapatur Negara,” kata Siti Fathonah Rachmaniyah, Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan.

Fathonah menilai walaupun tersiar kabar di beberapa kabupaten lain telah mempublikasikan terkait kepastian pengumuman hasil dari tes CPNS, namun BKD setempat lebih memilih hati-hati untuk menghindari polemik. Sebab ditakutkan apa yang diumumkan tidak sesuai dengan harapan para THL yang berharap begitu besar dapat lolos menjadi PNS. “Kayaknya BKD hati-hati, takut kejadian kayak K1 kemarin nanti, pengumumannya tidak sesuai harapan dan menjadi polemik, makanya bersabar saja bagi para calon PNS yang kemarin ikut tes itu,” imbuhnya. (dn/rah)

10

SUMENEP

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

DARI SUMENEP

PNS TIDAK DISIPLIN

Sanksi Harus Memberikan Efek Jera

BUKU NIKAH. Sejumlah pasangan suami istri (Pasutri) menunjukkan buku nikah, setelah mengikuti nikah massal, di kantor Kementrian Agama. Sebagian warga Desa Rombiya Timur hingga saat ini belum memiliki buku nikah meski sudah melangsungkan pernikahan bertahun-tahun.

Sebagian Warga Belum Memiliki Buku Nikah Kepala KUA Tidak Bisa Memberikan Solusi

SUMENEP – Sebagian warga Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, hingga saat ini belum memiliki buku nikah meski sudah melangsungkan akan nikah beberapa tahun yang lalu. Keberadaan buku nikah selain sebagai legitimasi negara atas pasangan suami istri, juga menjadi syarat membuat akte kelahiran anak.

Warga baru menyadari akan pentingnya kartu nikah saat akan membuatkan akte kelahiran anak. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengeluh sekalipun belum mendapatkan buku nikah karena dianggap kurang penting.

Namun saat akan membuat akte kelahiran, ternyata harus melampirkan buku nikah. ”Kami tidak mengerti, Mas. Sampai saat ini buku nikah saya masih belum ada, padahal saya sudah menikah sejak 10 tahun silam. Itu

pun sebelum melangsungkan akad nikah secara resmi kami telah mendaftarkan diri melalui mudin di sini,” kata Junaidi, Rabu (11/12).

Bapak satu anak itu mengaku, pada awalnya keberadaan buku nikah dirasa tidak penting. Namun, setelah akan membuat akte kelahiran yang baru berumur tiga tahun ternyata harus melampirkan buku nikah. ”Ya kalau sekarang kami sangat membutuhkannya. Selain menjadi persyaratan pembuatan akte

Saya memaklumi adanya itu, sebab jika waktu 10 tahun silam memang banyak warga yang taraf pengetahuannya masih minim

Sukriyanto

Ketua Forum Masyarakat Rombiya Timur kelahiran anak saya, itu juga sebagai legalitas pernikahan kami,” terang suami Karimah.

Ketua Forum Masyarakat Rombiya Timur, Sukriyanto, mengatakan, fenomina tersebut tejadi kepada banyak orang. Hal itu disebabkan

banyak warga yang tingkat pendidikannya masih minim tidak menyadari akan pentingnya buku nikah, sehingga setelah akad tidak diurus. ”Saya memaklumi adanya itu, sebab jika waktu 10 tahun silam memang banyak warga yang taraf pengetahuannya masih minim,” katanya.

Namun hal itu bukan semata kesalahan masyarakat.

Sukri juga menyayangkan kinerja petugas pencatat nikah yang selama ini masih kurang profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. ”Seharusnya jika sudah mendaftar ke mudin atau kepala desa, maka itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab mudin untuk melaporkan ke KUA,” terangnya.

Sementara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ganding, Imam-

OPERASI ZEBRA

uddin, menjelaskan, dirinya tidak bisa memberikan solusi terkait pengadaan buku nikah bagi yang sudah mempunyai keturnan selain memberikan surat rekomendasi untuk mengikuti sidang isbat. ”Kalau masih belum mempunyai anak, mungkin kami bisa membantu. Namun jika sudah mempunyai anak, kami hanya bisa memberikan rekom untuk mengikuti sidang.

Dan biayanya itu ditanggung sendiri,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat kalau hendak melangsungkan anad nikah segera mendaftar ke KUA setempat. ”Saya repot, Mas, kalau di Madura. Sebab, KUA itu diatur oleh warga. Lain dengan daerah Jawa. Kalau di Jawa malah KUA yang mengaturnya,” ungkapnya. (edy/mk)

SUMENEP - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Moh Riadi meminta pemerintah membuat sanksi yang dapat memberikan efek jera. Masih ditemukannya PNS yang tidak ada di kantor pada saat jam dinas mengindikasikan sanksi yang diberikan pemerintah tidak dapat memberikan efek jera.

Politisi PKS tersebut mengatakan, razia yang dilakukan penegak peda tidak memberikan efek jera. “Setiap dilakukan razia, dipastikan Satpol PP berhasil menciduk para PNS. Itu sudah menandakan bahwa sanksi yang diberikan tidak berdampak apa-apa,” ucapnya, Rabu (11/12).

Antara PNS keluyuran saat jam dinas dengan yang tidak tak jauh beda. Sebab dalam pengamatan Readi, dirinya sering memergoki para PNS saat di kantor hanya main game.

“Tidak hanya mereka yang keluyuran yang harus disanksi tegas jika bermakud mendisiplikan para PNS,” jelasnya.

Belum disiplinnya PNS, karena setiap SKPD belum punya skedul yang jelas dan lengkap dengan disertai aturan dan sanksinya. “Kalau

syamsuni/koran madura

TERJARING RAZIA PNS yang terjaring razia satpol PP langsung dibuatkan surat pernyataan oleh pihak penegak perda.

Masih Bersisa 15 Persen

OPERASI ZEBRA.

Polisi memeriksa kelengkapan kendaraan di jalan Trunojoyo, Rabu (11/12).

Selama operasi Polisi menemukan beberapa pelanggaran yang didominasi oleh pengendara roda dua.

SUMENEP - Realisasi beras untuk rakyat miskin (raskin) pada tahun ini masih bersisa 15 persen. Hingga akhir Oktober, raskin yang terealisasi baru 85 persen. Jika sampai akhir bulan ini belum juga ditebus bisa hangus.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Sumenep Moh. Hanafi menjelaskan, sesuai aturan, jika hingga akhir bulan ini tidak ditebus akan hangus. “Setelah diinventarisir, realisasi raskin tahun 2013 sampai bulan Oktober baru berjalan 85 persen. Selebihnya, data untuk November masih belum diinventarisir,” katanya,

Rabu (11/12) tanpa menyebutkan angka detail.

Untuk realisasi raskin ke 13 dan 14, kata Hanafi, khusus bulan November, sebagian sudah ada yang menebus.

“Namun, masih belum kami inventarisir, sehingga untuk bulan November belum termasuk ke data. Data 85 persen hanya pada bulan Oktober,” jelasnya.

Menurutnya, realisasi raskin terendah berada di daerah Kepulauan Masalembu. “Realisasi raskin terendah ada di kepulauan, yakni Masalembu. Sehingga banyak desa masih belum menebus raskin,” imbuhnya.

Foto: Junaedy/ Koran Madura

IKLAN BARIS KONTAK LANGGANAN kami menggelar operasi Zebra. Kemudian kami periksa kelengkapan kendaraan dan surat-suratnya. Sesuai data, pelanggar lalu lintas terbanyak adalah kendaraan roda dua,” kata Kasat Lantas Polres Sumenep, Ajun Komisaris Polisi Harry Subagyo.

Pada hari terakhir digelarnya operasi Zebra ini, pihaknya menggelar sidang di

tempat, dengan menghadirkan jaksa dan hakim. “Ini kan upaya kami mempermudah para pelanggar yang terkena tilang. Jadi bisa langsung sidang di sini, kemudian ambil barang bukti setelah membayar denda,” ujarnya.

Prosentase terbesar selama operasi Zebra adalah penindakan berupa tilang kepada pengendara ken-

saya lihat selama ini, setiap SKPD tidak punya skedul dan aturan yang jelas tentang kedisiplinan PNS. Maka jangan salahkan PNS jika mereka enak keluyuran saat jam dinas,” terangnya.

Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi terhadap PNS yang berpresasi.

“Sebab selama ini, pemerintah kurang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para PNS yang berprestasi dan menjunjung tinggi kedisiplinan sebagai abdi negara. Siapa tahu dengan apresiasi yang tinggi, mereka berlomba-lomba untuk saling menunjukkan kedisilinan,” paparnya. (sym/mk)

DISTRIBUSI RASKIN

Pelanggaran Lalin Didominasi Roda Dua

SUMENEP - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Rabu (11/12) kembali menggelar operasi Zebra di Jalan Trunojoyo. Dalam operasi tersebut semua kendaraan dihentikan untuk diperiksa kelengkapan kendaraannya.

“Sekitar 1500 kendaraan kami hentikan di hari ke-14

Belum disiplinnya PNS, karena setiap SKPD belum punya skedul yang jelas dan lengkap dengan disertai aturan dan sanksinya

daraan bermotor. Upaya penindakan tersebut dilakukan pada pengendara yang pelanggarannya membahayakan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Pelanggarannya itu misalnya menerobos lampu merah. Itu kan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” katanya. (edy/mk)

(0328) 6770024

Hanafi mengaku mengalami banyak kendala ketika hendak merealisasikan ke daerah kepulauan, terutama Masalembu. “Seperti biasanya, yakni kendala cuaca dan transportasi, sehingga di Masalembu realisasinya terendah,” akunya.

Namun, pihaknya sudah punya rencana lain untuk mengantisipasi kendala itu.

“Yaitu, diekspedisikan hingga langsung sampai ke balai desa.

Sehingga kepala desa tidak usah repot pergi ke Sumenep.

Kami langsung ekspedisikan langsung ke balai desa. Tetapi ini hanya khusus kepulauan,” terangnya. (Sym)

SUMENEP

11

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

DUGAAN PENJUALAN ASET

Anggota Pertanyakan Aset KUD SUMENEP – W, anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Urip, mendatangi Mapolsek Lenteng, Selasa (11/12) untuk melaporkan dugaan penjualan aset koperasi oleh Ketua KUD Moh Wasik. Aset yang diduga dijual di antaranya berupa dua buah bangunan GLK bantaun pemerintah pusat yang terletak di Desa Ellak Daya dan Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng.

Kapolsek Lenteng AKP M Syakrani membenarkan jika ada warga yang melapor ke Mapolsek Lenteng. Hanya saja, itu hanya sebatas surat pemberitahuan. Jadi pihaknya tidak bisa menindaklanjuti dugaan itu. Sebab, jika itu berupa laporan, mestinya datanya harus kuat dan lengkap.

Setelah itu, ia mendatangi Dinas Koperasi dan UKM Sumenep untuk menyampaikan dugaan penjualan sejumlah aset KUD Sumber Urip.

Selain dua buah bangunan GLK, penggiling padi bantuan pemerintah juga ditengarai

dijual.

W juga mengatakan, beberapa pohon nangka dijual tanpa sepengetahuan pengurus. Ketua KUD Sumber Urip, Wasik, diduga kuat terlibat masalah persewaan pertokoan sebelum jatuh tempo yang justru diminta lebih dahulu uang sewanya tanpa sepengetahuan pengurus lainnya.

Seraya menunjukkan sejumlah nama anggota dan pengurus yang ikut membubuhkan tanda tangan yang berjumlah sebanyak 9 orang, ia melaporkan kasus tersebut Kepala Dinas Koperasi dan

UKM Imam Taufik.

Hasil menemui kepala Dinas Koperasi, menjelaskan, Imam Taufik meminta waktu untuk berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya. Imam Taufik berjanji akan memanggil pengurus koperasi untuk dimintai keterangan terkait kebenaran informasi tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumenep Imam Taufik belum bisa dimintai keterangan. Pesan singkat yang kirimkan wartawan Koran Madura hingga berita ini ditulis belum juga dibalas.

Secara terpisah, Ketua KUD Sumber Urip, Moh Wasik, membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia mengatakan semua aset itu masih tetap ada. Buktinya, sertifikat KUD masih ada ditangannya.

Bahkan persewaan pertokoan yang diduga sudah jatuh tempo, dia mengatakan persewaan toko itu belum jatuh tempo. (edo/mk)

DUGAAN MARK UP LAHAN

Giliran Masuni Jadi Terperiksa SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep meminta keterangan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Ach Masuni, Rabu (11/12) terkait kasus dugaan mark up pengadaan lahan SMAN 1 Batuan. Ia diperiksa selama dua jam.

Kepala BPMP-KB itu diperiksa mulai pukul 11.00 hingga pukul 1.00. Pemeriksaan berlangsung di ruang Kasi Pidsus Kejari Sumenep, Sogianto. Hingga pukul 16.00 Kasi Pidusu belum juga memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan

DUGAAN MARK-UP LAHAN SMAN 1 BATUAN masih sedang mengikuti sidang.

Kajari Sumenep R Adi Wibowo mengatakan belum memperoleh perkembangan informasi pemeriksaan terhadap mantan kadisdik

tersebut. “Belum ada laporan dari Kasi Pidsus. Tadi siang masih berlangsung pemeriksaan. Jadi sekitar pukul 14.30 pemeriksaan juga belum tuntas di ruang Kasi Pidsus,” katanya melalui saluran telepon.

Pembebasan lahan SMAN 1 Batuan diduga terindikasi ada penggelembungan.

Dalam kasus itu diduga ada penggelambungan anggaran karena tidak sesuai NJOP (nilai jual objek pajak). Di NJOP seharga Rp 50 ribu per meter. Sementara dalam laporannya seharga Rp 175 ribu permeter. (edo/mk)

KEJAR WAKTU: Sejumlah pekerja sedang mengerjakan proyek peningkatan dan pelebaran jalan di Jalan Trunojoyo Sumenep, Rabu (11/12).

PROYEK PELEBARAN JALAN

Komisi C Bakal Panggil Rekanan SUMENEP – Komisi C DPRD Sumenep saat ini sedang mempersiapkan pemanggilan terhadap rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan dan pelebaran jalan di Jalan Tronojoyo. ”Kami pasti dalam waktu dekat ini akan melakuka, pemanggilan,” kata anggota Komisi C Moh. Husen.

Pemanggilan yang sudah lama direncanakan itu untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN itu. ”Selain men-

gevaluasi kenerja, kami juga akan menanyakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan itu tetap waktu,” terangnya, Rabu (11/12).

Wakil Ketua Baleg DPRD Sumenep itu menegaskan, jika nantinya pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, 21 Desember 2013, pihaknya akan tegas dalam menyikapi hal itu. ”Kami selaku DPR akan berifat tegas. Bahkan jika memang tidak bisa tersele-

saikan, tentunya akan diberikan sanksi. Kita tunggu saja nanti,” ungkapnya.

Disinggung kemungkinan akan dikerjakan secara asalasalan untuk selesai tepat waktu, pihaknya tidak banyak berkomentar. Dirinya hanya mengaku akan terus melakukan pengawasan. ”Kalau masalah pekerjaan, tentunya kami akan terus memantaunya,” tukasnya.

Proyek sepanjang satu kilometer dengan anggaran Rp 8.329.381.000 itu baru se-

Terbit Siang! ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

AUDIENSI: Direktur RSUD Moh Anwar Sumenep Fitril Akbar menemui wartawan, Rabu (11/12). Mereka meminta maaf atas sikap karyawannya terhadap jurnalis saat hendak melakukan tugas peliputan.

DOKTER LARANG WARTAWAN MELIPUT

Direktur Rumah Sakit Minta Maaf SUMENEP – Sejumlah wartawan, Rabu (11/12) sekitar pukul 08.30 hendak melakukan tugas jurnalistik di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Wartawan dari beberapa media meminta izin kepada dokter yang menangani ibu-ibu yang melahirkan.

Awalnya dokter tersebut mengizinkan, namun setelah sampai di ruang bayi, wartawan diminta menunjukkan surat tugas peliputan karena tidak diizinkan.

Setelah jurnalis merasa dipersulit dalam melaksanakan tugas jurnalistik, mereka lantas menyampaikan protes kepada direktur RSUD Sumenep. Dia mempertanyakan kapasitas dokter yang dinilai

Direktur RSUD Moh Anwar dr. Fitril Akbar meminta maaf dan akan melakukan pembinaan terhadap bawahannya itu.

menghalang-halangi tugas wartawan. Pasalnya, wartawan sudah dibekali kartu pers, namun tetap tidak diperbolehkan

melakukan tugas peliputan Direktur RSUD Moh Anwar dr. Fitril Akbar meminta maaf dan akan melakukan pembinan terhadap bawahannya itu. Dia juga akan membuat surat pemberitahuan khusus sehingga dokter tidak perlu takut lagi ketika harus menyikapi wartawan yang hendak meliput.

“Terkadang dokter memang juga dijengkelkan dengan sikap wartawan ketika diminta kartu pers, mereka malah berperilaku tidak sopan.

Ada oknum wartawan yang sempat kasar. Itu mungkin yang membuat mereka takut dan jengkel terhadap wartawan, tapi akan segera kita bina,” terang Fitril. (edo/mk)

lesai sekitar 70 persen. Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut PT. Madura Bangun Jaya dan PT. Dua Putri Kedaton KSO. Sebelumnya, Direktur PT. Dua Putri Kedaton KSO, Aziz Salim Sabibi, mengatakan, mengerjaan proyek tersebut bergantung terhadap cuaca.”Pekerjaan itu pasti kami kebut, melihat waktu yang semakin sempit.

Dan itu kami upayakan selesai tepat waktu,” tukasnya. (edy/mk)

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/ category/epaper-koranmadura/

12

SAMPANG

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO. 0259 | TAHUN II

KEDISIPLINAN

Satpol PP Menemukan Pelajar Membolos SAMPANG - Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, dalam operasinya Rabu (11/12) sekitar pukul 10.30 Wib, menemukan sejumlah pelajar berkeliaran saat jam sekolah.

Mereka ditemukan di beberapa tempat di Kecamatan Kota Bahari.

Sedikitnya terdapat tujuh pelajar terjaring aparat penegak perda di 3 titik lokasi. Mereka bolos sekolah dan ditemukan di wisata Gua Lebar Jalan Pahlawan Kelurahan Rongtengah, Makam Cina di Jalan Raya Gunung Maddah, dan Taman Bunga Pemkab sampang Jalan Jamaludin Kecamatan Kota Sampang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani melalui Kasi Ops Moh Sadik mengatakan, operasi rutin itu berdasarkan perintah Bupati A Fannan Hasib memalui pimpinannya. Saat melakukan razia, pihaknya menemukan tujuh pelajar berkeliaran pada jam sekolah.

"Terjaring ada tujuh orang pemuda.

Tapi mereka tidak pakai baju seragam.

Mungkin dilepas. Ini perintah Bupati Sampang melalui Kasatpol PP," ucapnya saat ditemui di kantornya.

...Ini perintah Bupati Sampang melalui Kasatpol PP,”

Moh Sadik DISIPLIN. Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang saat melakukan razia rutin, Rabu (11/12). Dalam operasinya menemukan sejumlah pelajar tidak masuk sekolah pada jam sekolah.

Penegakan UU Lingkungan Lemah Kepala BLH: Saya Rasa Sudah Bagus SAMPANG - Ketua Forum Sampang Pudji Rahardjo menilai, Pemerintah Kabupaten Sampang masih lemah dalam menegakkan undangundang (UU) Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Terbukti dengan maraknya penebangan pohon tanpa menanam bibit baru.

Dalam pengerjaan proyek drainase di sepanjang jalan Kecamatan Kota Sampang memang banyak pohon di pinggir jalan yang di tebang.

Pohon yang ditebang meliputi sepanjang Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar, serta Jalan Rajawali

dan Jalan Trunojoyo Kelurahan Rongtengah.

"Untuk penegakan undang-undang lingkungan hidup, saya rasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang masih lemah.

Lihat saja, banyak pohon yang ditebangi saat pengerjaan proyek saluran air tanpa ada penanaman bibit baru," ucapnya pria yang juga anggota Forum Komunitas Hijau (FKH) Sampang.

Ia meminta pemerintah tegas dalam menindak setiap orang yang merusak lingkungan. Penegakan undang-undang lingkungan hidup harus lebih ditegakkan. Sehingga, tidak ada lagi pembabatan pohon secara sepihak.

"Seharusnya BLH itu lebih ketat dalam mejaga lingkungan di Sampang.

Karena pohon itu kan fungsinya sangat banyak bagi manusia. Kalau dibabat begitu saja bagaimana nanti kedepannya," tegasnya, Rabu (11/12).

Pudji menambahkan, banyaknya proyek pembangunan gorong-

PEMILIHAN KEPALA DESA

6 Desa Belum Menetapkan Tangga SAMPANG – Dari delapan desa di Kecamatan Omben yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (kades), baru dua desa yang sudah menetukan waktu pelaksanaannya. Sedangkan enam desa lainnya masih belum menentukan waktu pelaksanaan pilkades.

Camat Omben, Yudhi Adidarta, menyatakan, delapan desa sudah melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD). Namun baru dua desa yang sudah menetapkan jadwal pelaksanaan pilkades, yaitu Desa Rapa Laok dan Desa Astapah.

Sedangkan enam desa lainnya seperti Desa Karang Gayam, Panden, Sogiyen, Kemondung, dan Kebun Sareh akan dilaksanakan pada tahun 2014,”

Yudhi Adidarta Camat Omben

Dua desa tersebut akan menggelar pilkades pada

bulan ini. sementara enam desa lainnya diprediksi baru akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada bulan Januari 2014.

“Sedangkan enam desa lainnya seperti Desa Karang Gayam, Panden, Sogiyen, Kemondung, dan Kebun Sareh akan dilaksanakan pada tahun 2014,” ujarnya kepada Koran Madura.

Yudhi memastikan pemilihan kepala desa di enam desa tersebut molor karena badan permusyawaratan desa (BPD) dari masing-masing desa tidak segera membentuk P2KD, dan pihaknya sudah mendorong dan memberikan saran kepada BPD. (jun/mk)

gorong tidak mempunyai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Padahal, menurutnya, seharusnya dokumen UKL-UPL itu sebagai dokumen lingkungan atas dasar yang dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Sehingga, setiap dampak proyek pembangunan sendiri bisa diantisipasi tidak merusak pada penghijauan kota akibat dari aktivitas pembangunan yang hingga kini masih berlangsung.

"Adanya dampak pengerusakan itu seperti penebangan pohon Bintaro, pohon Dodokan, dan pohon Sono Kembang yang seharusnya sebagai peneduh jalan di setiap jalan protocol. Kini telah rusak dan habis setelah ditebang untuk melaksanakan proyek pembangunan goronggorong," keluhnya beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang Suhrowardi menuturkan, penanganan lingkungan di daerahnya sejauh ini sudah maskimal. Termasuk dengan penghijauan sendiri

di setiap lokasi. Sehingga, terbukti telah lulus dari penilaian penghargaan Adipura. "Saya rasa sudah bagus ya kalau di Sampang.

Kita saja sudah lolos penilaian pertama Adipura," ujarnya.

Terkait dengan adanya sejumlah pohon yang ditebang lantaran pengerjaan drainase itu. Dirinya memastikan akan kembali ditanam dengan bibit baru setelah semua proyek rampung. "Nanti pasti ada penggantinya. Tidak mungkin dibiarkan begitu. Kalau sekarang masih belum bisa kan proyeknya belum selesai," pungkasnya.(ryn/mk)

Kasi Ops

Pelajar yang terjaring razia itu dilakukan pendataan dan diberi pembinaan di tempat lokasi. "Kami lakukan tindakan prefentif dan pendataan serta beri pembinaan supaya tidak diulangi lagi. Karena mencegah hal yang tidak dinginkan seperti mesum dan pelajar bolos di jam sekolah," jelasnya.

Pihaknya berjanji akan terus melakukan razia dengan menerjunkan satu regu satpol PP yang dipimpin secara langsung oleh dirinya. Bahkan, kegiatan itu akan diagendakan setiap hari ketika pelajaran sekolah berlangsung. "Kita akan terus lakukan razia saat jam sekolah, agar tidak ada pelajar yang bolos," tegasnya.

Ditambahkan, jika nantinya ada beberapa nama yang sudah terdata kembali ditemukan. Maka, pihaknya akan memberikan saksi tegas yakni dimana untuk pelajar pihak guru dan kepala sekolah harus dipanggil. Dan bagi yang bukan pelajar maka orangtuanya wajib menjemput.

"Selanjutnya langkah kita kalau masih mokong maka kalau pemuda yang bukan pelajar orangtua harus dipanggil untuk ke sini. Dan itu berlaku juga bagi pelajar.

Nantinya pihak guru dan kepala sekolah terkait harus datang kalau muridnya terkena razia," imbuhnya. (ryn/mk)

PERNIKAHAN

Berawal dari Mimpi SAMPANG - Agung Rizqi Winardi resmi menjadi suami Rizqia Atika Sari setelah mengucapkan ijab qabul di masjid Darul Barokah, di Kompleks Perumahan Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang, Rabu (11/12).

Pernikahan pada tanggal unik itu lantaran berawal dari mimpi.

"Ya awalnya dari mimpi, karena memang uniknya angka urut dan nyambung supaya nantinya mudah diingat dalam momen nikah ini, karena ini juga sudah direncanakan kami berdua,"ucap Agung kepada Koran Madura.

Akad nikah tersebut

11-12-13. Agung Rizqi Winardi dengan Rizqia Atika Sari resmi memperlihatkan buku nikah usai melangsungkan akad nikah, Rabu (11/12) pukul 10.00 Wib.

memang sengaja dilaksanakan pada pukul 10.00 dan resepsinya akan digelar pada pukul 14.00.

"Alhamdulilah senang dan dijalan tidak ada halangan," ujarnya sembari di dampingi sang istri Rizqia Atika Sari (22) warga Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang. (ryn/mk)

11-12-13. Agung Rizqi Winardi dengan Rizqia Atika Sari resmi memperlihatkan buku nikah usai melangsungkan akad nikah, Rabu (11/12) pukul 10.00 Wib di masjid Jalan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang.

BANGKALAN

13

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO.0259 | TAHUN II

MASUK MURI

Berenang Menyeberangi Selat Bali dan Madura BANGKALAN - Berenang dengan jarak tempuh yang cukup jauh bukanlah perkara mudah dilakukan oleh setiap orang. Namun tidak bagi Ibrahim Rusli (55). Warga Tarakan, Kalimantan Utara ini justeru berhasil menaklukkan Selat Bali dan Selat Madura dalam waktu sehari tanpa peralatan renang, Selasa (11/12).

Keunikannya itulah yang membuatnya berpeluang masuk rekor MURI, yang akan dianugerahkan di Kenjeran Surabaya.

Ibrahim mengawali berenang dari Taman Nasional Bali Barat Singaraja, Bali,

Biasa saja. Saya hanya perenang sungai di kampung, tapi saya punya kebernian untuk melakukan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah kebanggaan suatu saat nanti

Ibrahim Perenang

menuju Taman Wisata Watu Dodol, Banyuwangi yang berjarak 4,6 Km dengan waktu tempuh 1 jam 8 menit. Pria dengan tiga anak itu melanjutkan berenang menyeberangi Selat Madura yang bertolak dari kaki Jembatan Suramadu, Desa Sukolilo Barat menuju Pantai Ria Kenjeran. Ia akan menempuh jarak 5 Km dengan perkiraan waktu tempuh selama 2 jam.

Penyeberangan Ibrahim di Selat Madura ini sempat terhenti ketika sudah masuk ke perairan. Ia kembali ke bibir pantai untuk meminta kaos. Sebelumnya, Ibrahim hanya bertelanjang dada dengan hanya menggunakan celana pendek warna hitam. Sebab saat berenang ia merasa terganggu dengan keberadaan ubur-ubur yang dapat mengganggu aktivitasnya saat berenang. ”Banyak ubur-uburnya, bisa gatal-gatal kalau terkena ubur-ubur,” ujarnya saat menerima kaos warna merah dari rombongannya sambil tersenyum.

Suami Masriyah ini mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menyeberangi dua selat itu. Bagi Ibrahim, hanya keberanian dan tekad bulat yang bisa mendorongnya hingga mampu berenang sejauh hampir 10 Km. Semangat yang tinggi juga menjadi motivasi untuk melakukan aktivitas berenang yang tidak semua orang mampu melakukannya. ”Biasa saja. Saya hanya perenang sungai di kampung, tapi saya punya kebernian untuk melakukan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah kebanggaan suatu saat nanti,” terang pria yang mengaku perokok ini. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DITUNDA. Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah Rachmaniyah. Menurutnya Pelaksanaan pilkades akan ditunda hingga 2014. Sebab pada tahun 2014 bertepatan dengan pemilu.

PEMERINTAHAN DESA

Pilkades Ditunda hingga Tahun 2015 BANGKALAN - Keinginan masyarakat Bangkalan untuk segera menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkada) pada tahun 2014 tampaknya harus gigit jari.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) terkait imbauan penundaan Pilkades, karena bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

“Ya, memang berdasarkan Permendagri nomor 140/7635/ PMD mengimbau agar pada tahun 2014 tidak ada pelaksanaan Pilkades. Hal itu, untuk menjaga kundusifitas di Indonesia menjelang yang tak kalah pentingnya menjaga keamanan,” ungkap Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah Rachmaniyah.

Menurut politisi partai Hanura ini, Kemendagri merupakan petunjuk mengenai pelaksanaan Pilkades. Petunjuk tersebut sebagai upaya untuk menyukseskan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, maka selama tahun 2014 pelaksanaan Pilkades ditiadakan dan pemilihan yang dimaksud diselenggarakan pada tahun 2015.

“Itulah alasan Kemendagri saat kami menanyakan perihal terbitnya SE yang berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia. Kami menanyakan, karena di Bangkalan antusias masyarakat mengenai percepatan Pilkades sangatlah

tinggi,” tuturnya.

Namun, kata srikandi DPRD ini, surat yang terbit pada 8 November tersebut, hanya bersifat imbaun saja. Artinya tergantung dari pemerintah daerah setempat, apakah surat itu mau diimplementasikan maupun tidak.

Sebab hal itu tidak mengandung kekuatan hukum yang mengikat. Bisa saja pemerintah mengambil kebijakan untuk tetap melaksanakan Pilkades dengan syarat adanya jaminan keamanan.

“Ini hanya imbauan saja, tidak ada konsekuensi hukum apabila kita tetap melaksanakan pilkades. Akan tetapi, dengan catatan ada jaminan kemanan dari pemerintah setempat sebagai eksekutor dari surat edaran itu,” jelasnya.

Perlu ditegaskan, lanjutnya, penundaan ini pada pelaksanaan saja. Namun, yang berhubungan dengan segala bentuk tahapan tetap harus dilaksanakan, seperti pembentukan pantia Pilkades, termasuk persyaratan-persyaratan administratif lainnya. Sehingga nantinya pada saat Pilkades bisa dilaksanakan tidak perlu lagi mempersiapkan dari awal.

“Kami harap semua yang bersangkutan bisa memahami substansi dari surat edaran tersebut. Agar tidak timbul multi tafsir yang dapat menyebabkan konflik vertikal maupun horizontal,” tandasnya.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

BERSIAP. Pria Ibrahim ini adalah warga asli Tarakan Kalimantan Utara. Ia berusaha memecahkan rekor Muri dengan cara berenang di selat Madura dan selat Bali. Tampak dia sedang melakukan pemanasan di kaki jembatan Suramadu sebelum berenang.

BCW: Audit Kasus Pengadaan Sapi Janggal BKPP Mengaku Tidak Menemukan Kerugian Negara BANGKALAN - Bangkalan Coruption Watch menilai ada kejanggalan terhadap hasil pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi betina tahun 2010 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam hasil audit tersebut tidak disebutkan kerugian negara. Padahal, sebelumnya ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sapi betina tersebut pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Berdasarkan tindak lanjut laporan tersebut ditetapkan tiga tersangka. Sedangkan, dalam perkembangan pemeriksaan justru berbanding terbalik, karena BPKP mengaku tidak menemukan kerugian negara.

“Saya merasa ada yang janggal dengan hasil audit dari BPKP tidak ada kerugian uang negara. Padahal hasil penyidikan dari Kejaksaan diduga kuat ada penyimpangan sehingga muncul nama tersangka,” kata ketua BCW, Syukur.

Pihaknya tidak akan menerima begitu saja hasil penetapan yang dilakukan BPKP. Sebab, dugaan kuat memang adanya penyimpangan, karena sudah ditetapkan tersangkanya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan investigasi ke masing-masing kelompok penerima untuk memperkuat pengungkapan kasus tinda-

kan korupsi.

“Kami akan turun ke lapangan untuk mengkroscek bantuan sapi. Kami juga sudah mengantongi namanama kelompok penerima bantuan di 18 kecamatan di Bangkalan,” jelasnya.

Jika nanti ditemukan alat bukti baru yang menguatkan pada hasil penyidikan Kejari, maka akan kembali dilaporkan. Apakah sapi-sapi yang diberikan Dinas Peternakan Jatim masih ada saat ini. Lalu apakah sudah sesuai aturan yang diterima oleh masingmasing kelompok, yang ada pada data penerima.

BCW menilai ada yang tidak beres dalam pengadan peningkatan sapi di Madura.

Kemudian akan mengkroscek ke lapangan sesuai data yang ada. Hal itu dilakukan untuk mematahkan hasil audit BPKP, yang mengatakan tidak menemukan kerugian negara.

“Kami juga akan menggunakan jaringan lembaga anti korupsi lainnya untuk membantu mengusut kasus tersebut,” ungkapnya.

Dia menerangkan nama program bantuan sapi betina

tersebut adalah peningkatan kesejahteran petani. Sedangkan tujuan kegiatannya untuk meningkatkan jumlah populasi sapi di pulau Madura dengan nilai kontrak Rp 4.999.000.000.

Adapun bibit sapi Madura betina untuk kelompok tani di Kabupten Bangkalan sebanyak 300 ekor. Spesifi-

kasinya tinggi minimal 115 cm, berat badan minimal 170 kg, umur ternak 18-24 bulan, ganti gigi maksimal 1 pasang.

Sedangkan kontraktor pelaksana adalah PT Sumber Usaha Putra Alam Indah.

“Proyek pengadaan sapi tersebut, memang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

Dan terkesan kasus tersebut hilang begitu saja. Padahal sudah jelas untuk di Bangkalan ada tersangka yang ditetapkan,” ujarnya. (ori/rah)

POLITIK

PBB Tak Pernah Dapat Kursi BANGKALAN - Meski kerap ikut dalam pemilihan umum, Partai Bulan Bintang (PBB) tak pernah mendapatkan kursi legislatif di Bangkalan. Partai ini selalu kalah dengan partai politik lain.

“Selama PBB ikut pemilu sejak 1999 silam, PBB belum pernah mendapat satu kursi pun di DPRD Bangkalan,” kata Kader PBB Bangkalan, Mathur Husyairi, kemarin (11/12).

Menurutnya, pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang merupakan tantangan yang sangat berat bagi PBB. Sebab, pusat menargetkan PBB Bangkalan mendapatkan perolehan minimal tiga kursi.

Hal itu menjadi syarat agar PBB lolos Parlement Threshold (PT) dari perolehan suara Jawa Timur yang dominan. Secara otomatis perolehan suara PBB di tingkat Jatim minimal masuk delapan besar pada pemilu nanti. Oleh sebab itu, pemenuhan target tersebut menjadi tantangan yang sangat berat bagi PBB. Meskipun begitu, pihaknya mengaku optimis target tersebut bisa dicapai. Alasannya, jika melihat caleg yang berangkat dari PBB, mereka merupakan tokoh berpengaruh dan punya massa riil.

Tentunya untuk mencapai target itu, pihaknya terus melakukan konsolidasi di internal parpol dan sosialisasi kepada masyarakat. (ori/rah/ beth)

FASILITAS UMUM

Taman Paseban Menghabiskan Anggaran Rp 800 Juta BANGKALAN - Untuk sebuah ukuran taman, taman Paseban merupakan taman yang luas, karena berdiri di atas tanah seluas 5.000 meter persegi.

Tentunya, dalam pembuatan taman ini menghabiskan anggaran yang tak sedikit. Sebesar Rp 800 juta digelontorkan untuk sebuah taman yang berlokasi di tengah kota, tepatnya di lingkungan Alun-Alun Kota Bangkalan.

Taman yang baru selesai pembuatannya ini merupakan taman yang dinilai berkonsep out door, dengan sistem tenaga surya. Untuk seukuran taman, Paseban menguras dana hampir mencapai satu miliar, sebuah anggaran yang cukup besar.

“Taman ini dibuat untuk lahan penghijauan kota,” kata Wildan Yulianto, Kabid Peningkatan Fisik dan Gedung Tata Ruang PU Cipta Karya.

Menurutnya, karena berada pada ruang terbuka, taman tersebut merupakan tempat umum yang dikhususkan kepada masyarakat yang ingin santai. Paseban sendiri merupakan nama yang diambil berdasarkan sejarah masa lalu, dimana Paseban merupakan tempat transit para tamu kerajaan sebelum menghadap raja.

Saat ditanya mengenai rawannya sebuah tem-

pat santai dengan konsep terbuka, pihaknya mengaku

akan memberikan pengamanan dari satuan polisi

Pamong Praja untuk menjaga keamanan lingkup taman Paseban. “Untuk menghindari adanya tindakan asusila di taman kota tersebut, maka akan disiagakan penjaga dari Sat pol PP,” terangnya.

Taman tersebut dibuat berdasarkan dana dari Kementerian PU untuk menjadikan wilayah kota hijau. Selain itu, karena pertamanan merupakan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH), maka taman yang baru dibangun tersebut akan diserahterimakan kepada BLH setelah masa pemeliharaan enam bulan.

“Pembangunannya dibuat selama 3 bulan. Setelah dilakukan pemeliharaan selama 6 bulan, maka akan diserahterimakan kepada BLH untuk merawat keindahan taman,” ujarnya. (ori/rah)

14

SURAMADU

RABU 11 DESEMBER 2013 NO. 0258 | TAHUN II

PEMBERANTASAN KORUPSI

Pemberantasan Korupsi Perlu Melalui Pendidikan

ant/ fenny selly

KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI. Dua perempuan ini berani dan bangga mengatakan tidak pada korupsi, upaya yang patut diapresiasi dan diteladani semua kalangan. Gerakan pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh siapapun saja. Selain itu, penting pula melakukan upaya melalui jalur pendidikan.

Tim Rekonsiliasi Sampang Bantah Paksa Syiah Bertobat SURABAYA - Koordinator Tim Rekonsiliasi Sunni dan Syiah Sampang Abd A’la membantah pihaknya memaksa kelompok Syiah untuk bertobat agar bisa kembali ke kampung halamannya di Sampang.

“Kalau Tim Rekonsiliasi tidak pernah memaksakan hal itu (tobat), kami melakukan rekonsiliasi secara bertahap karena ada warga yang mudah, ada juga yang sedang, dan ada yang masuk kelompok sulit,” kata Prof. Dr. H. Abd A’la, M.Ag. di Surabaya, Rabu (11/12).

Terkait dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada tanggal 10 Desember, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya itu menyatakan mungkin ada kelompok lain yang memaksakan pertobatan itu agar kelompok Syiah bisa diterima lagi di Sampang. Akan tetapi, Tim Rekonsiliasi tidak pernah melakukan pemaksaan itu.

“Kendala utamanya adalah faktor pendidikan.

Masyarakat Sampang sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Syiah. Akan tetapi, mereka

pasrah kepada tokohnya secara ‘buta’ karena mereka sendiri buta aksara,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pendekatan kultur karena mayoritas pengungsi Syiah itu memang menghormati guru.

“Jadi, kami memberi pengertian. Oleh karena itu, kami tidak akan bersikap buru-buru,” katanya.

Untuk kelompok yang dirasakan agak sulit untuk diterima warga Sampang adalah para pimpinan dari kelompok Syiah itu.

“Mereka mungkin akan teguh pada prinsip. Namun, mereka akan kami imbau untuk tidak bersikap frontal dalam mengubah tradisi agar tidak ditolak,” katanya.

Ia menyebut perseteruan yang terjadi selama ini sebenarnya bukan diakibatkan persoalan Sunni-Syiah atau kelompok mayoritas-minori-

tas sebagaimana diprediksi sejumlah pihak. Namun, lebih cenderung pada hubungan yang tidak harmonis antartokoh di antara mereka.

“Sebenarnya, kelompok Sunni-Syiah bisa hidup berdampingan karena kedua merupakan aliran yang benar dalam Islam. Namun, ada kelompok yang perilakunya tidak toleran dan hormat kepada tetangganya hingga menimbulkan kekagetan budaya yang akhirnya bermasalah,” ungkapnya.

Selain itu, ada pula faktor eksternal yang melakukan provokasi untuk kepentingan tersembunyi sehingga persoalan menjadi runyam karena masyarakat yang berpendidikan rendah memang mudah terpengaruh.

“Yang jelas, kami akan mendekati tokoh-tokoh inti dari kedua kelompok secara bertahap dan persuasif. Kami melakukan pendekatan kultur dan bersifat kemanusiaan, sedangkan teknis implementasi dari hasil pendekatan itu menjadi tugas dari Kementerian Agama (Kemenag) Jatim dan Pemprov Jatim,” katanya.

Secara terpisah, Koordinator Kelompok Kerja Advokasi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jawa Timur Akhol Firdaus menyatakan di Jatim selama periode 2013 telah terjadi pelanggaran hak KBB terhadap Jamaah Ahmadiyah, Jamaah Syiah, kelompok penghayat, serta berbagai kelompok agama/ keyakinan lain yang berbeda dengan mainstream.

“Pemerintah Jawa Timur tidak menginsafi berbagai pelanggaran hak KBB tersebut. Sebaliknya, membenarkan semua pelanggaran dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Regulasi itu inkonstitusional,” katanya.

Menurut dia, regulasi itu bertentang dengan jaminan hak KBB yang ditegaskan dalam Konstitusi Nasional, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Sipol.

“Pergub Nomor 55 Tahun

2012 bukan hanya menjadi pijakan hukum untuk membenarkan persekusi terhadap kelompok agama/keyakinan yang difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan segenap ormas Islam,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah lupa akan kewajiban konstitusional untuk melakukan pemulihan terhadap individu/kelompok yang hak-haknya telah dilanggar, seperti memulihkan hak-hak Jamaah Ahmadiyah, memulangkan, memberi perlindungan penuh, dan memulihkan hak sosial, ekonomi, politik Jamaah Syiah yang telah diusir dari kampungnya.

“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah untuk mencabut dua regulasi, yakni Surat Keputusan(SK) Gubernur Jatim No. 188/94/ KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah Jawa Timur; dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur,” katanya. (ant/ edy/dik)

PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, menyarankan agar upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum, tetapi juga melalui jalur pendidikan.

Ketua Umum HMI Pamekasan Moh Manshur, Rabu (11/12), mengatakan upaya memberantas tindak pidana korupsi melalui jalur pendidikan perlu menjadi perhatian, karena cara seperti itu merupakan upaya pencegahan, sedangkan proses hukum adalah penindakan.

“Hemat kami pencegahan itu penting dan melalui pendekatan pendidikan ini nantinya akan tertanam sikap moral dan pribadi baik bagi peserta didik,” kata Manshur.

Di Madura atau di Pamekasan, kata Manshur, sebenarnya penanaman nilai-nilai moral dan pemahaman pendidikan keagamaan sudah lebih baik secara kuantitas.

Selain memang banyak lembaga pendidikan pesantren, khusus di Pamekasan kini juga telah menerapkan syariat Islam melalui program pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Hanya saja, praktik nyata di lapangan, gerakan pembangunan masyarakat Islam itu belum menjiwai tatanan moral masyarakat dan itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya juga melanggar hukum dan nilai-nilai moral agama.

Ia menilai hal ini terjadi karena beberapa hal. Selain proses transformasi ilmu pengetahuan keagamaan lebih ditekankan pada pengajaran, bukan pendidikan, juga karena simbol agama lebih dipahami sebagai identitas kelompok tertentu.

“Makanya yang perlu dilakukan ke depan menurut hemat kami adalah penanaman nilai-nilai moral agama itu melalui pendidikan, bukan pengajaran,” katanya menjelaskan.

Berbicara soal pendidikan, sambung Manshur, maka yang menjadi perioritas adalah keteladanan.

Yang terpenting lagi adalah upaya menciptakan pemahaman yang utuh bahwa, negara merupakan entitas agama, sehingga apabila melakukan pelanggaran hukum terhadap berbagai program dan ketentuan negara sebenarnya sama dengan melakukan pelanggaran hukum terhadap agama.

Sejauh ini, kata dia, pandangan bahwa ketentuan sebuah negara merupakan bagian ketentuan dari agama, belum terbangun secara baik di sebagian masyarakat, sehingga seolah-olah hukum agama dan hukum negara menjadi terpisah.

“Padahal itu sama dan ini sebenarnya yang disebut Islamisasi nilai. Tentunya, senyampang ketentuan hukum itu sendiri, tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan nilai moral agama. Jelasnya tujuannya baik untuk kemaslahatan umat,” katanya menjelaskan.

Secara terpisah Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pamekasan Basyair menyatakan secara spesifik, pendidikan antikorupsi di sekolah sejauh ini memang belum diajarkan.

Namun, upaya menciptakan nilai moral antikorupsi telah dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman keagamaan dan meningkatkan wawasan kebangsaan.

“Tapi kalau memang pendidikan antikorupsi itu dipandang perlu untuk dijadikan mata pelajaran tersendiri, sebenarnya tidak masalah, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah pusat saja,” kata Basyair menjelaskan. (ant/mk)

ant/eric ireng

Dua perempuan berada di antara jajaran kursi dan meja, yang tersusun dan penuh warna corak ciri khas provinsi di Indonesia, saat pameran karya mahasiswa Program Studi Desain Interior UK Petra, di Grand City Surabaya, Selasa (10/12). Pameran bertajuk ‘Coretan Cinta Tribute to Indonesia, My Culture is My Colour’ tersebut, bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dengan mencintai keragaman budaya Indonesia.

MOGOK MASSAL PENGHULU

Pemerintah Jangan Lakukan Penistaan Agama SURABAYA Fenomena gratifikasi penghulu yang mengakibatkan mogok massal penghulu se-Jawa dan Madura tersebut, ada dua sisi yang patut dikritisi.

“Peristiwa ini bisa jadi momentum yang bagus untuk membuat kontrak pelayanan antara kantor agama setempat dengan masyarakat,” ujar Dosen Administrasi Publik UNITOMO, Dr. Ulul Albab MS., Rabu (11/12).

Menyoal tentang aksi mogok dan bersatunya para penghulu di bawah wadah Asosiasi Penghulu Indonesia (API), menurut Ulul Albab, berkaca pada teori citizen charter yakni kontrak antara pemberi pelayanan dan orang yang dilayani.

Sementara stakeholder yang merumuskan apa saja yang perlu dilayani, system pelayanan, biaya, hak, dan kewajiban.

“Dalam kontrak, pelayanan dimungkinkan bisa dilakukan di luar jam kerja. Dengan adanya kontrak tertulis, maka pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada penghulu tidak disebut gratifikasi,” terangnya.

Dalam administrasi publik, kata Ulul Albab, negara tidak punya kewajiban untuk menikahkan warga negaranya.

Tugas negara hanya mencatat pernikahan.

“Masyarakat yang mau menikah ya menikah saja, baru lapor ke KUA. Seandainya penghulu tidak mau mencatatkan, tidak ada masalah. Wong nikah itu tidak boleh terhalang oleh negara,” jelasnya.

Mantan Rektor Unitomo ini mengatakan, bila Kantor Urusan Agama (KUA) atau Negara mengahalangi sebuah pernikahan, bisa dilaporkan sebagai orang yang menghalang-halangi hak beragama seseorang dan itu adalah tindak pidana dan penistaan agama.

“Fenomena di negara ini adalah tidak mau mengurusi masalah yang tidak menguntungkan secara finansial . Negara ini begitu liberal hingga urusan Ibadah yang tidak ada uangnya tidak dipedulikan,” tandasnya.

Ulul Albab menambahkan, seragama seseorang tidak boleh dihalangi. Harusnya De-

partemen Agama (Depag) atau departemen apapun harus memfasilitasi. Kalau sampai mogok seperti itu bagaimana dengan kepercayaan masyarakat?

“Masyarakat butuh negara untuk mendapat pelayanan.

Kalau punya Negara tetapi tidak memberi pelayanan, untuk apa punya negara,” tandasnya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta Kementerian Agama, khususnya kantor wilayah provinsi, untuk mencari solusi tentang persoalan Kantor Urusan Agama perihal tuduhan gratifikasi terhadap modin dan penghulu.

“Harus segera diselesaikan masalah ini, jangan sampai berlarut-larut dan membuat resah masyarakat. Kanwil Kemenag Jatim harus memanggil semua yang terlibat dan mencarikan solusinya,” ujar Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

Menurut dia, kasus gratifikasi yang bergulir kali ini karena adanya patokan harga dari oknum tertentu. Kepada keluarga yang memiliki hajatan pernikahan, biasanya di-

Peristiwa ini bisa jadi momentum yang bagus untuk membuat kontrak pelayanan antara kantor agama setempat dengan masyarakat

Drs. Ulul Albab MS tentukan besaran biaya yang dikeluarkan.

“Nah, kalau di KUA kan biayanya hanya Rp30-35 ribuan.

Tapi karena sudah dipatok harga tertentu maka ada yang tidak terima karena jumlah yang sangat besar. Ini yang harus dipecahkan masalahnya,” ujarnya.

Tentang pemberian dari keluarga yang memiliki hajatan, menurut Abdusshomad Buchori, bisa dianggap shadaqah atau manusiawi. Sebab biasanya, pemberian itu sebagai pengganti transportasi perjalanan

menuju rumah atau masjid sebagai tempat akad nikah.

Tidak itu saja, hal seperti itu sudah dinilai sebagai hal lumrah atau budaya. Sebab, seorang penghulu tidak akan ke rumah atau mendatangi lokasi akad nikah karena tidak sanggup dengan biaya yang dikeluarkan.

“Sehingga memang seharusnya orang menikah itu di Kantor KUA. Tapi, kultur dan ritualnya kan menikah di rumah atau masjid, kemudian hari Sabtu atau Minggu. Nah, kalau sekarang muncul tudin-

gan gratifikasi maka penghulu akan lebih hati-hati dan imbasnya ke masyarakat sendiri,” tuturnya.

Selain kultur, jika menikah di Kantor KUA, masyarakat biasanya enggan. Di samping antre atau menunggu, biasanya juga masih diliputi perasaan gengsi.

Dengan demikian, pihaknya berharap Kemenag untuk berkoordinasi dengan menyelesaikan semua penghitungan anggaran jika ingin semuanya transparan. Di antaranya untuk penghulu, modin dan sejumlah pihak yang terlibat.

Terkait persoalan ini, pihaknya mengaku sudah mendapat laporan, baik melalui sms atau pesan singkat dan telepon. Namun, lanjut dia, karena masih menunggu perkembangan maka MUI belum bisa bersikap apa-apa.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur H Sudjak MAg tetap tidak akan menikahkan pasangan pengantin di luar jam kerja.

“Itu kewenangan Kepala KUA, apalagi keputusan itu sebetulnya mengacu pada Pera-

turan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi nikah dilaksanakan di Kantor KUA,” tuturnya.

Namun, tradisi masyarakat yang berkembang selama ini juga diakomodasi dalam peraturan itu pada ayat 2 bahwa pernikahan dapat dilaksanakan di luar kantor atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan pegawai pencatat nikah (Kepala KUA).

“Tapi, hal itu merupakan dilematis, karena menikahkan di luar jam kantor yang sudah menjadi sebuah tradisi itu di mata hukum justru dianggap sebagai sebuah gratifikasi jika menikahkan di luar kantor dan mendapat sangu,” ujarnya.

Seperti diketahui, ratusan penghulu se-Jawa dan Madura sepakat tidak akan melayani pernikahan warga di luar KUA dan di luar jam kerja. Kesepakatan tersebut diambil dalam pertemuan ratusan penghulu di Islamic Centre Kabupaten Cirebon, Senin (9/12) lalu.

Dalam kesempatan itu juga, para penghulu juga sepakat mendeklarasikan pembentukan API. (ara)

PAMEKASAN

15

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO. 0259 | TAHUN II

Pemkab Bentuk Forum Antisipasi Konflik FKDM Melibatkan Polri, TNI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan LSM PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai melakukan gerakan sebagai antisipasi dini terhadap munculnya konflik sebagai akibat menghangatnya suasana politik menjelang Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

Pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat mulai melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk meminta mereka ikut meredam gejolak yang mungkin timbul di masyarakat

menjelang dan pasca pileg.

Wakil Bupati Pamekasan, Halil Asyari mengatakan Pemkab Pamekasan sudah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang diprakarsai Bakesbangpol dengan melibatkan Polri,

TNI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Forum itu, kata dia, merupakan wadah para tokoh untuk membahas hal-hal yang dimungkinkan muncul sebagai bibit konflik dan menentukan langkah dini yang dilakukan.

"Masih banyak masyarakat yang mudah terpengaruh oleh situasi pemilu dan harus segera diantisipasi," katanya.

Wabup mengatakan meskipun gagasan pemben-

Masih banyak masyarakat yang mudah terpengaruh oleh situasi pemilu dan harus segera diantisipasi,"

Halil Asyari

Wakil Bupati Pamekasan

tukan forum itu dari pemerintah, namun hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dan di dalamnya sudah ada komitmen untuk menghindari konflik.

"Forum itu tidak hanya melakukan kajian dan tukar informasi, namun juga melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersamaan," jelas dia.

Kepala Bakesbangpol Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan FKDM, secara

tidak langsung berfungsi hampir sama dengan intel yang melakukan pendeteksian dini terhadap potensi konflik.

Mereka akan menggali informasi yang bisa dijadikan bahan pengambilan kebijakan demi terwujudnya suasana yang kondusif. "Pada sisi lain, mereka juga melakukan upaya-upaya penyadaran dengan mendekati tokoh-tokoh yang memiliki peran penting di masyarakat,� terangnya. (oni/muj/rah).

AUDIT KEKAYAAN PARPOL

SIDANG RASKIN

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan akan melibatkan auditor independen untuk mengaudit (memeriksa) dana kampanye partai-politik peserta pemilu di Pamekasan.

Lembaga itu sudah melakukan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk melakukan audit tersebut.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Hukum dan Advokasi, Agus Kasyanto mengatakan audit tersebut akan dilakukan pada transaksi sejak dibukanya penyampaian laporan kekayaan dana partai politik, yakni tanggal 27 Desember hingga 15 hari sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg).

KPU bersama tim auditor akan memeriksa pendapatan dana kampanye dan penggunaannya.

Sebab peraturan pemilu membatasi dana kampanye tersebut, sehingga apabila dari audit tersebut diketahui dana itu melebihi batas, maka parpol harus mengembalikannya ke penyumbang.

Agus menerangkan penggunaan dana kampanye juga harus sesuai dengan ketentuan dalam undangundang. Sebab ada kegiatan yang tidak diperbolehkan menggunakan dana kampanye. Sayangnya Agus tidak menyebutkan kegiatan yang dia maksudkan itu.

Dalam waktu dekat ini penyelenggara pemilu di Pamekasan itu akan mengundang pimpinan parpol di wilayah itu, untuk menyampaikan secara khusus tentang teknis pelaporan dana kampanye.

"Yang akan menyampaikan itu, auditor yang akan melakukan audit," katanya.

Sebelumnya, KPU telah mengingatkan pimpinan partai politik untuk melaporkan dana kampanye yang mereka miliki. Sesuai ketentuan pemilu, partai politik wajib melaporkan dana kampanye mereka ke KPU setempat selambat-lambatnya 15 hari sebelum pelaksanaan pemilu.

Saat ini, kata Agus Kasyanto, lembaganya sudah menerima daftar rekening dari 12 parpol peserta pemilu 2014. Namun laporan tentang dana kampanye itu belum diterima. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN - Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pamekasan akan menghadirkan 13 orang saksi dalam sidang lanjutan dugaan tidak pidana korupsi (tipikor) beras miskin (raskin) di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Sidang lanjutan kasus dengan terdakwa Urip, Kades Tanjung non aktif itu akan digelar hari ini (Kamis, 12/12), di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Agenda sidang terdakwa Urip ini lebih cepat dari sidang kasus dugaan korupsi dana Blockgrant di Kantor Kementarian Agama (Kemenag) Pamekasan yang baru akan dimulai pada hari yang sama.

Karena terdakwa Urip batal mengajukan eksepsi (sanggahan) sehingga agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Sedangkan sidang kasus dana Blockgrant dengan terdakwa Juhairiyah, mantan Kasi Mapenda Kemenag Pamekasan memasuki putusan sela, atas eksepsi dalam sidang sebelumnya.

Kasipidsus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini, berasal dari unsur masyarakat penerima manfaat, unsur perangkat desa, dan unsurunsur saksi lainnya. Mereka akan memberikan kesaksian secara maraton. Namun demikian, hal ini bisa berubah sesuai kebijakan hakim.

Jumlah saksi dalam perkara itu lebih sedikit dari saksi kasus raskin Pademawu Barat yang mencapai 50 orang. Hal itu dikarenakan terdapat kesamaan modus, sehingga jumlah saksi itu dianggap cukup.

"Kalau memungkinkan kami hadirkan semua ke persidangan. Tapi intinya tergantung pada hakim, mampu periksa berapa saksi," katanya.

Seperti diberitakan, Urip, Kades Tanjung non aktif, sudah menjalani tahanan sejak 24 Oktober lalu. Penahanan terdakwa masih berlanjut setelah majelis hakim PN Tipikor Surabaya menetapkan status tahanan terhadap terdakwa.

Dugaan tipikor raskin yang dilakukan oleh Kades Tanjung ini terungkap setelah warga setempat mengadukan ke Kejari setempat pada Juli 2012 lalu. Warga melaporkan dugaan tersebut, karena tidak disalurkan sesuai ketentuan. Padahal jatah yang seharusnya diberikan secara utuh sebanyak 15 kg untuk masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) dipotong untuk kepentingan pribadi.

Salah satu perangkat Desa Tanjung mengatakan pagu raskin di desanya sejak 2010 sampai pertengahan 2012 lalu, sebanyak 789 sak atau 11,8 ton perbulan untuk sepuluh dusun di Desa itu.

Dari pagu yang diperoleh itu diduga tidak disalurkan secara utuh kepada masyarakat oleh kades setempat, sehingga dilaporkan ke Kejari Pamekasan untuk diproses secara hukum.

Dugaan pemotongan raskin di desa itu diduga masih berlanjut pada pendistribusian tahun ini.

Sabab, dari pagu raskin yang berjumlah 504 sak perbulan atau sabanyak 1008 sak untuk dua bulan hanya disalurkan sebanyak 750 sak dengan asumsi 75 sak perdusun. (uzi/muj/rah)

Jaksa Mengajukan Tiga Belas Saksi

KPU Libatkan Ikatan Akuntan Publik

HARGA BANDENG NAIK. Sejumlah petambak memanen ikan bandeng di areal tambak desa Karangsong, Indramayu, Jawa barat, Rabu (11/12).

Hasil panen bandeng tersebut dikirim ke Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Barat dengan harga jual yang mengalami kenaikan dari Rp. 17.000 per kilogram menjadi Rp. 22.000 per kilogram.

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

KAMIS 12 DESEMBER 2013 NO. 0259 | TAHUN II

AKSES JALAN

Warga Membangun Jembatan Bambu

Sejumlah pelajar melintasi jembatan bambu yang dibangun secara swadaya di Desa Kertagena Dajah, menyusul tidak adanya kepastian penyelesaian jembatan.

Bupati Makin Senang Memutasi Tahun ini Akan Ada Lagi Pembenahan Sejumlah SKPD PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan melakukan mutasi dan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sejumlah pejabat akan dilakukan pergantian untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Bupati, pergantian pejabat tersebut juga akan diiringi dengan pengisian jabatan pimpinan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong, karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Ada

tiga lembaga yang sampai saat ini masih mengalami kekosongan pimpinan, antara lain, Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektorat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bupati menyatakan mutasi yang akan dilakukan itu murni bertujuan untuk penyegaran organisasi di Pemkab Pamekasan dan tidak ada kaitannya dengan faktor politis. "Kami mengutamakan maksimalnya fungsi instansi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan.

Jadi, sama sekali tidak ada unsur politis," katanya.

Mutasi itu, kata dia, didasarkan pada azaz profesionalitas dan tidak akan ada titi-

pan dari siapapun. Karenanya, ia meminta agar kebijakan itu dipahami sebagai sebuah kebutuhan dalam tata laksana pemerintahan.

Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta agar dalam melakukan mutasi, Bupati benar-benar melakukan seleksi yang ditekankan pada kemampuan pengelolaan (manajerial), sehingga berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dan

pembangunan."Selain itu, jangan mengangkat pejabat yang hampir pensiun. Setidaknya, masih kurang tiga tahun dari masa pensiun mereka," katanya.

Kata Heru, jika pejabat tersebut sudah mendekati masa-masa pensiun tidak akan maksimal dalam memaksimalkan tugasnya. Dikhawatirkan sebelum program pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya tuntas, masa tugas mereka sudah berakhir. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Warga Dusun Sakaddu' Barat, Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, membuat jembatan alternatif yang terbuat dari bambu. Jembatan ini dibangun, menyusul tidak adanya kepastian penyelesaian pembangunan jembatan desa, yang kini terbengkalai karena ditinggal rekanan penggarapnya.

Bambu dipasang membentang dipermukaan sungai dengan lebar sekitar 1,5 meter sebagai penyanggah lintasan yang dibuat dari gedek. Gedek itu diikat dengan kawat agar tidak bergeser saat dilalui warga.

Hadari salah satu warga setempat mengatakan pembangunan jembatan bambu itu merupakan inisiatif warga, karena prihatin terhadap para pelajar yang kesulitan menuju lembaga pendidikan. Terlebih saat hujan deras dan arus sungai meningkat. Demikian juga para petani yang hendak menggarap lahan pertaniannya tidak bisa menyeberang.

"Bayangkan pembangunan pondasi menghabiskan waktu sekitar sebulan. Kalau pondasi jembatan ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan pembangunan selanjutnya, masyarakat sangat dirugikan," katanya.

Hadari sangat menyayangkan pembangunan jembatan itu, karena dinilai setengah hati. Ia menduga penyebab terbengkalainya jembatan itu, karena salah perhitungan dalam membuat perencanaan tanpa memperhatikan aspek kerugian masyarakat selama pembangunan fakum.

Seperti diberitakan, pembangunan jembatan itu sudah ditinggal pekerjanya seminggu lalu. Semua peralatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan itu juga dibawa pulang dan tak

satu pun ditinggal di lokasi, termasuk sisa material juga diangkut.

Matsahri, warga lainnya mengatakan pembangunan jembatan yang terbengkalai itu sangat merugikan masyarakat. Sebab, warga tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Selain tak bisa dilalui kendaraan, warga yang biasa mandi atau memandikan hewan ternaknya di sungai itu, kini tidak bisa.

Dia sempat menanyakan perihal kelanjutan pembangunan itu kepada salah satu pekerjanya. Dari penjelasan salah satu pekerja diketahui bahwa pembangunan jembatan

...Kalau pondasi jembatan ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan pembangunan selanjutnya, masyarakat sangat dirugikan,” itu masih akan dilanjutkan pada Mei 2014 mendatang.

Keberadaan jembatan itu memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun jika hanya mengerjakan pondasi dan dilanjutkan tahun depan, warga mengaku sangat kecewa, karena menganggap pemerintah setempat tidak serius.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pamekasan Totok Hartono mengatakan masih akan melakukan pengecekan ke lokasi. Diakui memang terdapat beberapa pembangunan jembatan yang hanya menyelesaikan pondasi, karena pertimbangan waktu dan cuaca. "Mohon waktu untuk mengkroscek yang Anda maksud," katanya, melalui layanan pesang singkat. (uzi/rah)

PENUNDAAN TUNJANGAN

Pemilik Rekening Bermasalah Lebih Berhak PAMEKASAN – Ahmad Readi, salah satu guru asal Kecamatan Proppo, mengaku tidak puas kinerja Bank Tabungan Negara (BTN), Pamekasan. Sebab secara sepihak telah menunda pembayaran tunjangan profesi guru yang ada di bawah naungan Kemenag setempat. Seharusnya, kata Ahmad Readi, penangguhan pembayaran tunjangan itu diberlakukan pada guru-guru yang rekeningnya bermasalah, jangan lantas diberlakukan pada semua guru.

“Itu kan merugikan guru-guru,” katanya.

Apalagi, Kantor Kemenag setempat sudah menjalin kerjasama dalam pembayaran tunjangan guru tersebut. Jadi, seharusnya, BTN dapat bekerja secara profesional. Jika yang bermasalah sebagian guru, jangan lantas semua guru menerima imbasnya, itu kan tidak profesional, ujarnya.

Ia mencurigai adanya permainan dalam penundaan

pembayaran tunjangan itu, karena tidak semua rekening milik guru non PNS bermasalah. Permainan ini bisa saja terjadi untuk meraup keuntungan pribadi. Jika memang demikian, ia meminta Kemenag setempat agar mengevaluasi kerjasama dengan BTN di wilayah itu dan membangun kerjasama dengan bank yang lebih profesional.

Ahmad Readi mengaku sangat kecewa. Apalagi penundaan pembayaran tunjangan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Awalnya kami ngecek saldo sudah masuk.

Tetapi, saat hendak kami cairkan beberapa hari berikutnya, malah sudah kosong dan kembali ke saldo awal. Kalau diberitahukan sebelumnya masih mendingan, ini sama sekali tidak ada pemberitahuan,” katanya.

Kepala BTN Pamekasan, Farah Werdiansyah mengatakan dana tunjangan sertifikasi

guru belum bisa dicairkan, karena terdapat beberapa rekening guru yang bermasalah dan perlu dikoreksi. Jumlah rekening guru yang bermasalah itu

Dana tunjangan sertifikasi ini masih utuh di buku tabungan maupun di data BTN. Tapi memang sengaja tidak ditampilkan melalui ATM.

sangat sedikit, yakni 6 guru dari jumlah penerima tunjangan profesi yang disalurkan melalui BTN sebanyak 587 guru.

Dia menjelaskan pencairan dana tunjangan itu akan dilaksanakan bersamaan setelah 6 rekening yang bermasalah itu sudah selesai. Ia menjanjikan

pembayaran itu akan dilakukan serentak, direncanakan pada 27 Desember mendatang.

Rencana pencairan tunjangan secara bersamaan itu dilakukan atas pertimbangan ketertiban administrasi di BTN. Mengenai saldo rekening yang kembali ke saldo awal, ia menyatakan bahwa saldo itu sengaja tidak ditampilkan melalui ATM, khawatir dilakukan transaksi penarikan, sebelum rekening yang bermasalah selesai dikoreksi.

“Dana tunjangan sertifikasi ini masih utuh di buku tabungan maupun di data BTN. Tapi memang sengaja tidak ditampilkan melalui ATM. Nanti kalau rekening yang bermasalah sebelum tanggal 27 Desember sudah beres, dananya sudah bisa dicairkan,” katanya.

Di tempat terpisah, Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Kemenag Pamekasan, Juhedi menjelaskan pihaknya tidak berhak menunda

pencairan tunjangan profesi guru, karena penyaluran dana itu tidak melalui lembaganya, tetapi langsung melalui bank yang ditunjuk. Kemanag, jelas dia, juga tidak pernah meminta bank untuk melakukan penundaan itu, sehingga ia menduga hal tersebut merupakan kebijakan BTN. “Kami tidak pernah memerintahkan BTN untuk menunda pencairan,” tegasnya.

Di Pamekasan, total penerina tunjangan sertifikasi PNS dan non PNS sebanyak 1.367 guru. Rinciannya, 587 guru non PNS disalurkan melalui BTN, sedangkan tunjangan guru PNS diberikan kepada 510 guru yang penyalurannya melalui Bank Jatim. Total tunjangan yang akan diberikan sebanyak Rp 12,3 miliar untuk periode Juli sampai Desember 2013. Masing-masing guru memperoleh tunjangan sebanyak Rp 9 juta. (uzi/muj/rah)

HUKUM

Berkas Raskin Larangan Slampar Dikembalikan PAMEKASAN - Dalam kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Kejari setempat mengembalikan berkas penyidikan dua tersangka yang diajukan Polres Pamekasan. Berkas pemeriksaan dua tersangka, masing-masing Kades Larangan Slampar, Mustahep, 36, dan Ahmad Yani, 56, mantan Korlap Raskin Bulog Sub Divre Madura dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk (P-19).

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengakui pengembalian berkas itu, karena ada temuan dalam penelitian Jaksa, yakni pada Lembaran Berita Acara Serah Terima (BAST) raskin di 2010. Temuan itu berupa berbedaan stempel Kepala Desa Larangan Slampar, yang dibubuh-

kan dalam BAST itu.

Dari hasil penyidikan diketahui bahwa Kades Larangan Slampar memiliki dua stempel berbeda yang biasa digunakan. Hal itu diketahui berdasar surat-surat resmi yang ditandatangi Mustahep, yang beredar di masyarakat.

Maryatun menegaskan berkas itu dikembalikan ke-

pada penyidik bukan karena tidak lengkap, sehingga tidak akan ada perubahan. Selanjutnya, penyidik akan mengirim ulang berkas itu ke Kejari disertai penjelasan. "Berkas penyidikan kedua tersangka sebenarnya sudah lengkap.

Hanya ada perbedaan stempel Kades. Makanya berkas ini akan kami kirim ulang disertai penjelasan dari kami mengenai stempel itu," katanya.

Dugaan korupsi raskin di Desa Larangan Slampar yang dilakukan kedua tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar. Hal ini berdasar hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim), yang sudah diterima penyidik Polres Pame-

kasan. Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 9, Undang-Undang Nomor 31/1999 yang direvisi UndangUndang Nomor 20/2001 tentang Tipikor, dengan ancaman 20 tahun penjara.

Hal lain yang memberatkan Ahmad Yani, karena setelah tidak lagi menjadi korlap, dirinya masih mengurusi pendistribusian raskin di Kecamatan Tlanakan, khususnya Desa Larangan Slampar.

Uang hasil penjualan raskin di Kecamatan Tlanakan yang terdiri dari beberapa desa diduga dikendalikannya, meski secara formal disetor ke kasir Bulog, tapi semua itu atas kendali tersangka.

Dugaan tipikor raskin

itu mulai ditangani Polres setelah menerima laporan dari ketua BPD setempat, Subianto, beberapa bulan lalu. Dalam laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010.

Kades Mustahep sudah ditahan sejak 28 Oktober lalu, sedangkan Ahmad Yani masuk tahanan sejak 7 November lalu. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Mustahep masih aktif sebagai kades dan akhirnya dinonaktifkan oleh bupati setempat. Sedangkan Ahmad Yani baru dua bulan pensiun sebagai pegawai Bulog. (uzi/muj/rah)

4 PAW DPRD Dilantik

Empat anggota DPRD Pamekasan hasil PAW dilantik. Empat kader PKNU itu menggantikan empat anggota DPRD sebelumnya dari partai yang sama.

PAMEKASAN - Empat orang kader Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Pamekasan, akhirnya dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Keempat PAW itu masing-masing Fathorrahman, Rais, Khairul Umam, dan Badrut Tamam. Menggantikan anggota Fraksi PKNU sebelumnya, Makmun, Busiri, Afifurrahman, dan Baharuddin.

Pelantikan dilakukan di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (11/12), oleh Ketua DPRD Pamekasan, Halili. Hadir menyaksikan kegiatan itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, unsur Forum Pimpinan Daerah, seluruh Wakil Ketua dan anggota DPRD Pamekasan, serta Ketua Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Pamekasan, Sahibuddin.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pelantikan keempat kader PKNU tersebut sudah sesuai dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Pamekasan, dari Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama. "Saya harapkan keempat anggota yang baru dilantik tersebut, bisa secepatnya beradaptasi di lingkungan DPRD, khususnya di komisi masing-masing. Sehingga dapat memacu program legislasi dengan baik," katanya.

Sementara untuk kekosongan Ketua Komisi D yang sebelumnya dijabat oleh Makmun, menurut Halili, hal tersebut menjadi kewenangan anggota Komisi D untuk memilih. "Soal ketua komisi, itu menjadi hak anggota di komisi tersebut untuk menentukan, apakah akan diberikan kepada anggota dari partai yang sama ataukah dipilih tanpa memandang asal partai dari ketua sebelumnya," jelas dia.

Ketua DPC PKNU Pamekasan, Sahibuddin mengucapkan selamat atas dilantiknya keempat kadernya tersebut. Ia berharap agar para kader PKNU tersebut, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. (ADV/ awa/muj/rah)