e Paper Koran Madura 13 Januari 2015

SELASA

1

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0523 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

PENEMUAN FLIGHT DATA RECORDER Petugas memindahkan Flight Data Recorder (FDR) pesawat AirAsia QZ8501 saat tiba di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (12/1).

Tim gabungan berhasil menemukan FDR pada kedalaman 30 meter pada Senin (12/1) pada pukul 7.11 WIB. ant/prasetyo utomo

FDR

corder Flight Data Re

agai perekam Berfungsi seb i awat, sejak dar data teknis pes kerja inggian, dan kecepatan, ket mekanis fungsi-fungsi lainnya.

Belum Semua Bagian Kotak Hitam Ditemukan CVR Diperkirakan 20 Meter dari Lokasi Ditemukan FDR JAKARTA-Direktur Operasional Basarnas Marsekal Pertama SB Supriyadi mengatakan “cockpit voice recorder” (CVR) pesawat Air Asia QZ8501 diduga terpisah sekitar 20 meter dari penemuan “flight data recorder (FDR).

“Menurut laporan di lapangan CVR-nya ada 20 meter dari tempat FDR ditemukan,” kata Supriyadi di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin.

Ia mengatakan ada tiga tim

penyelam yang masing-masing berjumlah lima hingga tujuh orang disiapkan untuk melakukan evakuasi kotak hitam, baik FDR maupun CVR. Sebelumnya, Kapal Baruna Jaya I berhasil merekam sinyal

akustik berbunyi ping yang diduga berasal dari kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501 pada frekuensi 37.5 kilo hertz.

“Posisi pantulan ping datang dari arah 52.1 derajat, jarak 77.7 meter, kedalaman 35 Meter,” kata Geodetic Specialist Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Imam Mudita.

Informasi itu dirangkum dari hasil survei Tim Baruna Jaya BPPT yang terdiri 3 kapal riset yakni Kapal Baruna Jaya I, Kapal Survei Java Imperia, dan KN Trisula.

Ketiga kapal tersebut sejak Sabtu (10/1) siang menemukan indikasi

lokasi kotak hitam AirAsia.

“Kapal Baruna Jaya I sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari pesawat AirAsia QZ8501 di antaranya dengan mendeteksi keberadaan Pesawat AirAsia QZ8501 menggunakan Sonar yakni Multibeam dan Side Scan Sonar dan Kamera bawah air,” katanya.

Sementara koordinat ping ELT kotak hitam sendiri ada perbedaan sejauh 20 meter antara hasil survei Kapal Baruna Jaya I dan Kapal Java Imperia yang beroperasi di bawah koordinasi Kapal Baruna Jaya.

Kapal Baruna Jaya I menangkap ping pada lokasi 3 derajat 37menit 20.7 detik Lintang Selatan dan 109 derajat 42 menit 43 detik Bujur Timur. Sementara hasil survei Kapal Java Imperia pada titik 3 derajat 37 menit 21,13 detik Lintang Selatan, 109 derajat 42 menit 42.45 detik Bujur Timur.

“Kedua lokasi tersebut sudah diinformasikan kepada KNKT,” katanya.

Secara umum kotak hitam sebuah pesawat terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah Flight Data Recorder (FDR). Bagian ini berfungsi sebagai perekam data teknis pesawat, sejak dari kecepatan, ketinggian, dan kerja fungsi-fungsi mekanis lainnya.

Sementara bagian kedua adalah Cocpit Voice Recorder (CVR).

Bagian ini berfungsi sebagai alat perekam berbagai percakapan yang terjadi di ruang kendali (cocpit) pesawat. Baik antara pilot dengan co pilot, atau pilot dengan Air Traffic Controler (ATC). =ANT/VIRNA/BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

Hebdo

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Menanggapi insiden Charlie Hebdo seorang kawan di jejaring sosial memberikan komentar menarik. “Jangan melakukan kekerasan atas nama agama; jangan mencari uang dengan menghina keyakinan agama,” katanya. Ia sebagaimana sedikit mereka yang berpikir jernih mencoba menempatkan persoalan secara berimbang.

Kekerasan apalagi sampai mengorbankan nyawa tentu perlu dicegah. Demikian pula penyebab pemicu kekerasan dalam bentuk penghinaan pada keyakinan agama, jangan sampai merebak hanya atas dasar kebebasan berekspresi. Ini artinya, semua pihak memang harus menghindari potensi timbulnya kekerasan.

Charlie Hebdo memang tidak melakukan kekerasan.

Tapi media Perancis itu secara sadar telah mengadukaduk emosi penganut keyakinan agama. Dan tak semua penganut keyakinan agama, seperti juga manusia lainnya, siap menahan diri menghadapi berbagai kritik apalagi penghinaan pada keyakinan agamanya.

Politisi di DPR dan parlemen di berbagai penjuru dunia bisa saja berdebat sambil minum kopi. Tetapi apa semua lapisan pendukungnya, jika bertemu siap duduk manis sambil tersenyum lebar, membicarakan perbedaan sikap politiknya. Sangat mungkin yang terjadi sebaliknya: di parlemen berdebat keras, di tataran pendukung saling adu golok. Jangan lupa politisi duniapun ketika terlibat perdebatan masih ada yang sampai adu jotos.

Di sinilah diperlukan kejujuran semua pihak terkait kasus Charlie Hebdo. Jangan “hanya” focus menyalahkan tindakan kekerasan sebagaimana yang berkembang belakangan ini. Seakan kekerasan itu berdiri sendiri; datang tiba-tiba tanpa ada latar belakangnya.

Kesalahan dan Masyarakat dunia tentu kecerobohan ingat peristiwa di tahun 2006, mengekspresikan ketika kasus karikatur Nabi Mukebebasan pers hammad menggegerkan dunia. tak berarti mem- Banyak kalangan mengingatkan benarkan tindakan agar menghentikan gaya pemberitaan yang cenderung mengkekerasan. hina dan melecehkan. Perdana Menteri Perancis Dominique De Villepin kala itu mengeritik tajam menyesalkan pemuatan karikatur pada beberapa media Prancis. Namun sangat disayangkan, pengalaman di tahun 2006 itu tidak menjadi pelajaran. Media Charlie Hebdo masih saja mengulang kesalahan yang sama.

Memang, kesalahan dan kecerobohan mengekspresikan kebebasan pers tak berarti membenarkan tindakan kekerasan. Demikian pula tak ada dasar rasional menganggap kekerasan menyebabkan korban nyawa melayang merupakan representasi sikap ummat Islam di seluruh dunia. Karena memang tak ada persambungan ajaran agama Islam dengan tindak kekerasan. Sebagaimana Charlie Hebdo tidak dapat dianggap mewakili kecerobohan seluruh media di dunia, tindakan kekerasan itu juga tidak dapat dianggap mewakili seluruh ummat Islam. “Anda tak boleh menyalahkan agama yang dianut oleh miliaran orang bertanggungjawab atas tindakan dari hanya sebagian orang,” tulis seorang blogger asal Inggris, menanggapi Rupert Murdoch yang secara ceroboh menyalahkan agama Islam, seperti dikutif Detik.com.

Pengalaman berharga berbagai kasus karikatur penghinaan dan munculnya kekerasan di masa lalu termasuk respon kritik tajam berbagai tokoh itu seharusnya secara proporsional dibentangkan kembali. Perlu ada paparan proporsional bahwa kekerasan menyebabkan 12 nyawa melayang itu seharusnya tidak perlu terjadi jika belajar dari pengalaman di tahun 2006. Bahwa - meminjam istilah kawan di jejaring sosial- mencari uang dengan cara menghina keyakinan keagamaan, berdasarkan pengalaman, sebenarnya sudah diketahui potensial menimbulkan amarah sebagian penganut agama. Ironisnya, masih ada yang “ngeyel” mengulanginya. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

2

Moeldoko Tunjukkan Blackbox AirAsia KALTENG- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menunjukkan kotak hitam atau “Flight Data Recorder” (FDR) di posko utama pencarian AirAsia QZ8501, setelah berhasil ditemukan dan diangkat tim SAR gabungan penyelam dari perairan selatan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Saya menekankan ke prajurit saya pencarian belum selesai karena harus menemukan ‘cockpit voice recorder’, korban, dan badan pesawat lain. Mereka paham itu dan akan terus mencari,” kata Panglima TNI di Posko Utama taktis pencarian pesawat AirAsia di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin.

Panglima TNI tiba di Lanud Iskandar sekitar pukul 11.45 WIB dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, dan langsung menuju KRI Banda Aceh dengan helikopter bersama dengan Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi.

Ketua KNKT mengatakan FDR sudah “aman” diterima KNKT dan segera dibawa ke Jakarta dengan pesawat TNI AU, dan mendapat pengawalan ke kantor KNKT di Jakarta Pusat serta langsung dibuka saat saksi sudah ada dari Prancis, Singapura, dan Mabes TNI. “Jadi harus ada saksi saat dibuka, dan KNKT sudah biasa melakukannya,” ujar Tatang.

Kepala Basarnas FH Bambang Soelistyo mengatakan tim penyelam TNI Angkatan Laut yang terdiri atas Kapten Syaiful, Pelda Bambang, Serda Rajab dan Kopda Edi Susilo menemukan FDR tersebut pada pukul 07.11 WIB. Menurut informasi yang diperoleh Basarnas dari KNKT, lanjut dia, pada FDR itu tertulis nomor bagian PN-2100-4043-02 dan nomor seri SN-000556583.

Ia mengatakan tim masih mencari bagian kotak hitam yang lain yang disebut Cockpit Voice Recorder (CVR) dan korban pesawat Air Asia di area pencarian I sampai IV dan area prioritas tambahan II di perairan Selat Karimata.

“Yang masih diupayakan dicari yaitu Cockpit Voice Recorder, dan tentu saja korban pesawat AirAsia

QZ8501,” katanya.

Asuransi Lewat OJK Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan pengurusan asuransi bagi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 melalui satu pintu yakni Otoritas Jasa Keuangan untuk mengantisipasi sengketa keluarga atau ahli waris.

“Pengurusannya juga di bawah pantauan langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut pada Senin juga memanggil dan berkoordinasi dengan OJK Jawa Timur untuk membahas persoalan ini di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

Selain itu, sejumlah pihak terkait seperti Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Perbanas, Asosiasi Asuransi dan Biro Hukum Pemprov Jatim turut diundang.

Ia mengatakan, semua di bawah komando OJK Jatim yang mendapat tugas khusus dari OJK Pusat mengawal proses pencarian asuransi bagi korban AirAsia. =ANT/VIRNA/FIQIH

ant/joko sulistyo

SURVIVAL KITS AIRASIA. Sejumlah personel TNI AL menunjukkan paket alat keselamatan milik AirAsia QZ8501 temuan kapal MV Swift Rescue Singapura di gladak KRI Ahmad Yani-351, Semarang, Jateng, Senin (12/1). MV Swift Rescue menemukan survival kits, tas milik penumpang dan sejumlah potongan bingkai jendela kabin pesawat di sejumlah lokasi di Laut Jawa dan diserahkan kepada KNKT melalui KRI Ahmad Yani yang saat itu melintasi perairan 5 Nautical Miles (NM) dari posisi penemuan ekor pesawat.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV SELASA 13 JANUARI 2015

No. 0523 | TAHUN IV

33

ant/m risyal hidayat

BELASUNGKAWA KORBAN AIRASIA QZ8501. Keluarga dari Ruth Natalia Made P. korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 bersedih didepan potret usai melakukan doa bersama di Universitas Kristen (UK) Petra, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/1). Sebanyak sembilan orang yang merupakan alumni dan mahasiswa UK Petra tersebut korban dari kecelakaan AirAsia QZ8501 dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura berpenumpang 162 orang yang jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014 lalu.

Densus 88 Kembali Bekuk Jaringan Teroris Poso JAKARTA-Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Mabes Polri bersama anggota Polda Sulawesi Tengah kembali berhasil menangkap salah satu terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di bawah pimpinan Santoso dan Daeng Koro. Terduga teroris yang diciduk itu bernama Imran alias Legenda.

Imran diduga merupakan salah seorang fasilitator Santoso dan kelompoknya. Legenda yang sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang ini ditangkap pada Senin (12/1) pukul 7.00 WITA, di rumahnya di

Desa Tabalu, Kecamatan Mapane, Poso, Sulteng. “Hari Senin Densus dan Polda Sulteng menangkap Imran alias Legenda.

Ditangkap tanpa perlawanan,” kata Karo Penmas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Mabes, Jakarta, Senin (12/1).

Agus menjelaskan, Legenda diduga berperan sebagai kurir gembong teroris paling dicari di Indonesia, Santoso. Selain itu, kata dia, Legenda juga diduga menyembunyikan Santoso yang sejak lama masuk DPO Densus. Legenda juga diduga telah memfasilitasi pertemuan gembong teroris yang kini paling dicari itu dengan sang istri.

Sampai saat ini, Polri masih melakukan pemeriksaan intensif kepada yang bersangkutan. “Diduga sediakan tempat tinggal untuk kelompok Santoso. Sekarang kita masih pendalaman,” ungkap Agus.

Dalam tiga hari belakangan, Densus 88 gencar memburu teroris yang diduga jaringan pimpinan Santoso dan Daeng Koro.

Setidaknya, 7 orang sudah ditahan. Dari

7 orang yang ditangkap, satu di antaranya tewas tertembak karena melawan saat hendak ditangkap petugas.

Seperti diberitakan pada Sabtu (10/1) dan Minggu (11/1), Densus 88 membekuk enam tersangka teroris di beberapa lokasi terpisah.

Lima terduga teroris yang ditangkap Sabtu (10/1) adalah Ilham Syafii, Saiful Jami, Rustam alias Ape, pasutri Hasan dan istrinya . Kelimanya ditangkap secara terpisah.

Ilham tewas ditembak kepolisian setelah sebelumnya melarikan diri dari upaya penyergapan. “Pada saat target melihat kendaraan tim, Target curiga dan berjalan ke arah perkebunan sehingga tim melakukan pencarian dan pengejaran, pada saat diperkebunan target melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia,” jelas Agus.

Sedangkan pada Minggu (11/1), Densus

88 Anti Teror juga melakukan penangkapan terhadap tersangka teroris jaringan MIT pimpinan Santoso atas nama Amirudin Alias Aco Tabalu Alias Aco Gula Merah alis Bunga Desa. “Amirudin ditangkap di depan Rumah Sakit Poso,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, Senin (12/1).

Amirudin yang bertempat tinggal di Desa Tabalu, depan Kantor Lurah Tabalu, Kecamatan Mapane, Kabupaten Poso, terlibat sebagai kurir dan pendukung logistik untuk kegiatan sindikat pelaku kasus teror kelompok MIT. Amirudin juga ikut dalam pelatihan militer bersama kelompok MIT. “(Amirudin) juga mengetahui persembunyian DPO teroris,” kata Ronny.

Ronny mengatakan, penangkapan para teroris ini adalah bagian dari upaya Polri untuk mencegah terjadinya kasus teror di kemudian hari. “Kegiatan penangkapan lebih humanis untuk kegiatan deradikalisasi terhadap para pelaku kasus teror yang telah tertangkap penyidik Densus 88 Polri,” kata Ronny.

Santoso adalah gembong teroris yang buron selama lebih dari tiga tahun. Dia diyakini sebagai penggerak gerakan teror di Sulawesi bahkan sebagian Indonesia. Santoso dikenal licin dan sulit ditangkap. Dia bekerjasama dengan Daeng Koro dalam menjalankan organisasi terorisnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

ant/sigid kurniawan

PEMILIHAN WAKIL KETUA MK. Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat (tengah) bersama Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman (empat dari kiri) bersama (kiri-kanan) Hakim Konstitusi Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Waiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna berfoto bersama usai mengikuti Rapat Pleno Pemilihan Wakil Ketua MK Periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1). Dalam rapat itu, Arief Hidayat yang sebelumnya Wakil Ketua MK terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MK, sedangkan Anwar Usman terpilih menjadi Wakil Ketua setelah memenangkan voting yang dilakukan hingga empat kali pungutan suara.

Mabes Polri: Budi Gunawan Bukan Timses Jokowi-JK JAKARTA- Penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden RI, Joko Widodo kembali dipersoalkan. Salah satu masalah yang kembali diungkit ke permukaan adalah kedekatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Karena masuk sebagai Tim Sukses Jokowi-JK pada Pilpres 9 Juli 2014. Namun Mabes Polri menepis spekulasi tersebut.

Karo Penmas Polri Kombes Pol Agus Rianto menegaskan kedekatan keduanya murni karena Budi pernah menjadi ajudan Presiden Megawati. “Tidak benar itu (Timses),” kata Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/1).

Agus menegaskan, institusinya membantah kabar tersebut. Sebab, sesuai amanat UU Kepolisian, anggota Polri tidak boleh terjun langsung dalam politik praktis. “Kita sejak awal sudah komitmen tak melibatkan diri dalam politik praktis,” tandasnya.

Seperti diberitakan, nama Budi Gunawan sangat santer terdengar saat pilpres lalu. Tersiar khabar, adanya pertemuan antara Tim Hukum Pasangan JokowiJK, Trimedya Panjaitan dan jenderal polisi berinisal BG di salah satu restoran di Menteng, Jakarta Pusat. Adalah Ketua Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang juga politisi Gerindra, Arief Poyuono, mengaku melihat Trimedya dan BG bertemu pada Sabtu 7 Juni 2014 malam.

Namun, Maber Polri tidak mau terlibat jauh dalam polemik itu. Yang jelas, pengangkatan Kapolri merupakan hak presiden “Intitusi Polri di bawah presiden. Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ada pada presiden. Sesuai Pasal 11 UU 2/2002 tentang Polri,” ujarnya.

Masih kata Agus, penyiapan dan pergantian Kapolri berada di tangan presiden.

Apakah akan mencalonkan satu atau dua

calon untuk mengikuti fit and proper test di DPR. “Itu merupakan pertimbangan Presiden yang nantinya akan dilanjutkan ke DPR. Untuk fit and proper test,” ujarnya.

Yang penting bagi Agus, Kapolri nanti memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, bangsa dan negara. “Khususnya di tubuh Polri dapat melakukan pembenahan dan pembinaan internal. Sehingga Polri dapat lebih baik kedepannya,” pungkasnya Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menilai penunjukkan Budi Gunawan sudah melalui pertimbangan yang matang.

Apalagi, Budi merupakan lulusan terbaik di Lemhanas. “Dia lulusan terbaik di Lemhanas dan untuk meraih hingga bintang tiga itu diraihnya tidak gampang,” ujarnya Jakarta Senin, (12/1).

Karenanya, Pramono yakin Komisi III akan setuju dengan pencalonan Budi. Disisi lain, tekan dia, PDI Perjuangan akan mendukung penuh pencalonan ini.

Budi, katanya, memiliki hubungan dekat dengan Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Budi pernah menjadi ajudan Mega saat jadi presiden. “Perlu dicatat, untuk jadi ajudan diperlukan orang-orang yang ter-

pilih. Jika punya kedekatan, itu karena beliau merupakan ajudan Ibu Mega,” ujarnya.

Pramono juga mengaku sudah kenal dengan Budi sejak tahun 1999. Saat itu, dia bersama Budi merupakan orang yang selalu mendampingi Mega. “Waktu itu kami adalah orang yang hampir setiap hari mendampingi ibu, saya melihat kapasitas dan profesionalitasnya di bawah pimpinan Budi,” sambungnya.

Secara terpisah, politisi Gerindra, Fadli Zon berharap agar Polri jangan menjadi alat pemerintah dan apalagi menjadi alat politik. “Kita mau Polri jadi alat penegakan hukum tanpa pandang bulu,” katanya.

Fadli mengingatkan, publik menanti peran polisi yang bisa lebih baik lagi. Karena itu, lanjut Fadli, perlu ada reformasi di dalam tubuh polisi terkait dengan persoalan citra, yang selama ini dianggap kurang baik oleh masyarakat. Namun di saat yang sama, Polri juga harus pro-aktif melakukan reformasi internal. “Sehingga ke depan, tidak ada lagi yang dirasakan kurang baik oleh masyarakat, dari mulai hal-hal kecil seperti tilang atau masalah jual beli perkara,” ungkapnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 13 JANUARI 2015 SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV No. 0523 | TAHUN IV

55

INVESTASI

7 Investor Siap Tanam Modal USD 558 juta JAKARTA-Tingkat kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia sangat tinggi.

Indikasinya terlihat dari rencana tujuh investor yang siap menggelontorkan dananya sebesar USD 558 juta untuk berinvestasi di Indonesia pada tahun ini. Investor ini berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Deputi Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bidang Promosi Investasi Himawan Hariyoga mengatakan dari 7 investor tersebut, 6 diantaranya merupakan PMA dan hanya 1 PMDN. “Ada 7 investor, PMDN-nya 1, yang 6 PMA. Nilai totalnya mencapai US$ 558 juta,” ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (12/1).

Dia menjelaskan, untuk investasi PMA berasal dari beberapa negeri seperti British Virgin Island, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan gabungan beberapa negara.

Sedangkan, sektor industrinya seperti industri pakaian jadi, industri bahan baku rayon, peternakan sapi, industri makanan dan minuman, perkebunan kelapa sawit, perkebunan holtikultura.

“Kalau yang gabungan beberapa negara itu yang bahan baku serat rayon berbahan baku pulp. Kalau yang PMDN-nya itu industri tepung dan pemanis,” lanjut dia.

Dengan masuknya 7 investor ini, Himawan memperkirakan akan ada banyak tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri. “Ini diperkirakan akan mampu menyerap 40 ribu tenaga kerja,” tandasnya.

Secara terpisah, Kepala BKPM Franky Sibarani mencatat, hampir 70 persen investor di Indonesia bermasalah. Indikatornya, mereka tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada BKPM. Investor yang dimaksud adalah pemegang izin prinsip pada 2007-2012. BKPM segera menyurati investor. Apabila tidak ada respons dari investor, BKPM mengancam bakal mencabut izin prinsip tersebut. =GAM

ant/oky lukmansyah

NELAYAN TIDAK MELAUT. Sejumlah kapal nelayan bersandar saat tidak melaut di Muarareja, Tegal, Jateng, Senin (12/1). Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tegal adanya gelombang tinggi mencapai 2,5 meter di Laut Jawa, menghimbau kepada nelayan kapal kecil agar waspada saat melaut.

Negara Lain Mulai Grogi Jokowi: Pengusaha Jangan Takut Hadapi MEA BANDUNG-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengusaha Indonesia tidak perlu khawatir menyongsong masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini. Justru pengusaha di negara Asia Tenggara lainnya juga mulai was-was, pasar mereka akan diserbu oleh pengusaha dari Indonesia yang jumlahnya banyak sekali.

“Para pengusaha semuanya, tidak usah takut karena negara yang lain sudah grogi,” ujar Presiden Jokowi saat berbicara dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (12/1).

Menurutnya, pemimpinpemimpin pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara sesungguhnya juga memiliki rasa ketakutan dengan akan dibukanya ASEAN Economics Community ini. “Mereka semuanya juga takut karena tidak bisa memperkirakan, memprediksi apa nanti yang akan terjadi

dengan dibukanya ASEAN Economics Community,” katanya.

Karena itu para pengusaha Indonesia tidak perlu takut. “Ya Saudara-saudara tidak usah takut, wong mereka takut kok dan yang paling ditakuti memang Indonesia,”jelasnya.

Apalagi, lanjut Jokowi, negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan negara Asean lain. Atas faktor ini, kata Jokowi, pengusaha tidak perlu takut. Indonesia tidak perlu ciut nyali menghadapi pasar bebas Asean.

“Bayangkan penduduk kita 250 juta jiwa, yang lain jumlahnya 20 juta jiwa, 15 juta jiwa,

70 juta jiwa. Mereka bayangkan begitu dibuka mereka akan diserbu pengusaha dari Indonesia yang banyak sekali,” ujarnya.

Jokowi menyemangati para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI untuk semangat saat MEA dibuka nanti. “Kalau kita serbu negara-negara lain, apalagi kalau HIPMI, biasanya tukang serang kan anak muda, begitu dibuka MEA, larinya kencang,” ujar Jokowi sambil bercanda.

Jokowi menyadari persiapan dalam menghadapi MEA seharusnya sudah dilakukan 8-10 tahun yang lalu. Jadi saat menghadapi MEA sekarang ini hanya tinggal dilakukan pengecekan saja. Namun, karena hal itu tidak terjadi, Jokowi hanya mengingatkan jangan sampai peluang usaha di Indonesia diambil pengusaha lain luar negeri.

“Menurut saya dengan kondisi yang ada, kita enggak perlu khawatir. Yang terpenting jangan sampai peluang di dalam negeri diambil pengusaha lain,

harus kita lebih dulu,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, apalagi banyak pengusaha Indonesia sudah membuka usahanya di negara lain. Seperti di Myanmar, banyak pengusaha dari Indonesia membuka usaha ternak di negara sana.

“Pas ASEAN SUMMIT di Myanmar, ada di sana kontraktor kita menang tender. Sudah ada di sana buat jalan dan gedung.

Ada juga pengusaha kita di sana usaha ternak, ada juga yang buat toko. Artinya sebetulnya kita sudah mendahului, jadi enggak usah ditakutkan, tapi kita memang harus siap,” tegas Jokowi Namun, Presiden Jokowi berpesan pengusaha jangan hanya bernafsu membuka bisnis di luar negeri. Pasar dalam negeri juga harus dijaga agar tidak kemudian dikuasai asing. “Yang penting jangan sampai peluang di dalam negeri diambil pengusaha lau negeri. Kalau di sini bisa diamankan, yang punya kesiapan bisa serbu ke negara lain,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

PEMBANGUNAN EKONOMI

Puan Minta Pengusaha Muda Ikut Bangun Daerah BANDUNG- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meminta partisipasi pengusaha muda dalam membangun daerah asal masing-masing dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

ant/aditya pradana putra

TAMBANG GALIAN C SEMARANG. Sejumlah truk mengangkut tanah dan batu tambang galian C di Rowosari, Semarang, Jateng, Senin (12/1). Selain berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan ekosistem setempat, kegiatan penambangan tersebut juga dikeluhkan warga sekitar karena debu yang beterbangan dan rusaknya jalanan akibat truk.

INFRASTRUKTUR

Dana Segar Rp 48 T Dikukurkan untuk BUMN BANDUNG-Keputusan pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir 2014 lalu memberikan ruang fiskal yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kelonggaran fiskal seperti itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara cepat dengan pola yang memang berbeda.

Presiden Joko Widodo menegsakan tahun ini, pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp 48 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat.

“Kalau dulu BUMN biasanya dibebani untuk setor deviden ke APBN, kalau sekarang mulai tahun ini pola kita adalah memberikan suntikan kepada BUMN,” terang Presiden Jokowi saat membuka Munas Hipmi di Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (12/1).

Jokowi mengklaim punya dasar kuat melahirkan kebijakan tersebut yakni fokus pemerintah membangun infrastruktur.

Dengan kucuran dana besar untuk BUMN, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap peran besar perusahaan pelat merah dalam pembangunan sarana dan prasarana.

“Misalnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membangun pelabuhan, atau BUMN seperti Wijaya Karya, Anindya Karya, Hutama Karya, atau Adhi Karya) yang biasa mengerjakan infrastruktur jalan, atau PT Kerata Api Indonesia (KAI) yang mengerjakan kereta api, atau Angkasa Pura yang mengerjakan pelabuhan udara. Kita beri, misalnya Rp 10 triliun, mereka bisa

mengerjakan sebanyak Rp 50 – Rp 70 triliun lapangannya,” paparnya.

Alasanya, dengan ekuiti yang ada mereka bisa pinjam ke lembaga keuangan, ke perbankan dengan sebuah bussiness plan, dengan sebuah feasibility study hitunghitungannya jelas, karena memang untung.

“Pekerjaan-pekerjaan di bidang infrastruktur dan besar tentu saja kalau diajukan ke perbankan mereka akan memberikan,” tambahnya.

Sedangkan kalau uang Rp 10 triliun diberikan kepada Kementerian, 10 jadinya juga 10. “Inilah kecepatan yang ingin kita bangun dengan memanfaatkan BUMN sehingga kecepatan itu bisa 5-7 kali lipat dari yang kekuatan anggaran yang kita punyai,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut Presiden Jokowi, BUMN tidak berada pada posisi diminta deviden tetapi justru diberikan suntikan untuk berkembang. “Ini pola yang berbeda,” pungkasnya. =GAM

“Pengusaha muda merupakan potensi dan harapan masa depan, generasi cerdas penggerak ekonomi.

Mereka harus bisa berpartipasi membangun wilayah masing-masing sehingga tercipta keseimbangan pembangunandi Indonesia,” kata Puan Maharani, saat berbicara pada Diskusi dan Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XV di Bandung, Senin (12/1).

Saat ini, lanjut Puan, peluang bagi pengusaha muda begitu luas, lebih-lebih pemerintah juga sudah membuka akses selebar-lebarnya.

Dan gerakan serta potensi pengusaha muda menjadi solusi dalam memperbaiki keseimbangan ekonomi Indonesia barat dan timur sehingga terjadi pemerataan lebih baik lagi. “Jangan ragu dalam melakukan terobosan dan jangan berkecil hari saat berkarya.

Pangusaha muda Indonesia harus berdiri tegak dan tak hanya dihormati di dalam namun juga disegani di tingkat internasional,” katanya.

Di sisi lain, kata Puan, hendaknya bangsa Indonesia tidak lupa asal muasal diri, yang justru menjadi kekuatan dan keunggulan dalam pergaulan di tingkat global. “Jangan sesekali melupakan asal muasal dan kearifan lokal, karena itu adalah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal untuk mandiri,” katanya.

Menurut dia, karena potensi itu pula pengusaha muda harus mengenal dan tahu betul potensi daerah asal masing-masing kemudian terjun mengembangkannya. Menurut dia masih cukup banyak potensi yang bisa digarap di daerah, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah.

Pada kesempatan itu, Puan Maharani juga mengapresiasi tumbuhnya pada pengusaha muda perempuan yang mulai mengambil peran, termasuk beberapa peran strategis di negeri ini. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan 77

KORAN MADURA

Lintas Jatim

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| SELASA 13 JANUARI 2015TAHUN IV No. 0523 | TAHUN IV

Nelayan Pertanyakan Sertifikat Tanah JEMBER - Ratusan nelayan Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdemonstrasi di halaman DPRD Jember untuk mempertanyakan kejelasan program konsolidasi tanah atau "land consolidation" (LC) berupa sertifikat tanah.

"Kami tidak pernah melihat bentuk sertifikat aslinya dan saya hanya menerima fotokopi sertifikat tanah itu," kata seorang nelayan Suud Sukamto.

Program konsolidasi tanah merupakan program perumahan nelayan yang disertai dengan pembagian tanah gratis seluas 30,4 hektare bersama sertifikatnya kepada nelayan yang kurang mampu dan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2008 di Desa Puger Kulon.

Banyak warga yang seharusnya mendapatkan sertifikat tanah, namun tidak diberikan dan sebagian rumah yang sudah dibangun dalam program LC itu malah dijual kepada orang lain,�

Suud Sukamto Nelayan

Sebanyak 700 nelayan yang berada di Desa Puger Kulon mendapatkan program konsolidasi tanah itu dan dilakukan sertifikasi atas nama masingmasing penerima, namun hanya 185 rumah yang direalisasikan.

"Banyak warga yang seharusnya mendapatkan sertifikat tanah, namun tidak diberikan dan sebagian rumah yang sudah dibangun dalam program LC itu malah dijual kepada orang lain," paparnya.

Untuk itu, kata dia, ratusan nelayan mengadukan ketidakjelasan realisasi program LC tersebut dan meminta anggota dewan untuk menindaklanjuti aspirasi para nelayan.

"Rumah yang dibangun kondisinya mengenaskan dan tidak layak dihuni, padahal anggaran sebesar Rp 5,4 miliar sudah dikucurkan untuk membangun rumah nelayan itu," kata nelayan lainnya Arif Rifai.

Ia menjelaskan, pembangunan rumah nelayan dalam program LC tersebut dikerjakan oleh Koperasi Makmur Sejahtera, namun koperasi tersebut tidak bisa merealisasikan pembangunan 700 rumah hingga akhir 2014.

"Dari 185 rumah yang sudah dibangun, sebanyak 50 rumah di antaranya layak dihuni dan sisanya tidak bisa ditempati," ujarnya.

Perwakilan nelayan Puger tersebut ditemui oleh Komisi A DPRD Jember yang membidangi masalah tanah dan sejumlah legislator yang berada di daerah pemilihan (dapil) 5 yang mencakup Kecamatan Puger.

Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Lukman Winarno mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Desa Puger Kulon, Camat Puger, dan pihak koperasi untuk mengklarifikasi persoalan itu.

"Kami jadwalkan pemanggilan sejumlah pihak pada Rabu (14/1) untuk menyelesaikan persoalan itu dan meminta penjelasan dari Koperasi Makmur Sejahtera terkait dengan tidak layaknya rumah yang dibangun," ucap politisi PDI Perjuangan itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/oky lukmansyah

NELAYAN TIDAK MELAUT. Sejumlah kapal nelayan bersandar saat tidak melaut di Muarareja, Tegal, Jateng, Senin (12/1). Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tegal adanya gelombang tinggi mencapai 2,5 meter di Laut Jawa, menghimbau kepada nelayan kapal kecil agar waspada saat melaut.

KHAWATIR LONGSOR

Warga di Perkebunan Dievakuasi JEMBER - Ratusan warga di Perkebunan Sentool, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (11/1) malam terpaksa dievakuasi karena khawatir terjadi tanah longsor susulan.

"Hujan deras sejak sore pukul 16.30 WIB hingga 22.30 WIB mengkhawatirkan warga dan petugas, sehingga warga dievakuasi ke tempat yang aman," kata Kepala Desa Suci, M. Nursalim, Senin (12/1).

Menurut dia, perangkat desa mengungsikan ratusan warga ke pabrik kebun, sehingga mereka

bisa beristirahat dengan tenang dan tidak khawatir longsor menerjang saat warga tidur nyenyak.

"Hujan yang mengguyur Perkebunan Sentool pada malam hari membuat semua pihak khawatir karena dapat menyebabkan longsor susulan yang menerjang rumah warga di perkebunan setempat," tuturnya.

Ia menjelaskan, petugas pos pantau perkebunan juga mendapati pergerakan tanah yang bisa menjadi tanah longsor di kawasan tersebut, sehingga langkah antisipasi yang bisa dilakukan dengan mengevakuasi warga ke tempat

yang aman. "Pagi ini cuaca sudah cerah dan warga diperbolehkan untuk kembali pulang dan melakukan aktivitasnya kembali," katanya.

Tanah longsor yang menerjang Perkebunan Sentul, Desa Suci, Kecamatan Panti, mencapai 9 hektare pada awal Januari 2015 dan longsoran tersebut mendekati pemukiman warga perkebunan setempat.

Titik awal longsor utama sangat dekat dengan pemukiman warga yakni berjarak 2 kilometer dan longsoran terakhir berjarak sekitar 500 meter dari rumah warga. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

8

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| TAHUN IV

Dua Jenazah AirAsia Teridentifikasi di Hari ke-16 SURABAYA - Dua jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 teridentifikasi pada hari ke-16 proses identifikasi yang dilakukan Tim "Disaster Victim Identification" Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya.

Ketua Tim DVI, Kombespol Budiyono mengatakan dua jenazah yang telah teridentifikasi itu berlabel B030 atas nama Elisabet Youvita, Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 20 dan beralamat Surabaya.

Kemudian jenazah dengan label B043 atas nama David Gunawan, laki-laki berusia 37 tahun WNI dan berdomisili di

Surabaya.

"Hasil pemeriksaan primer jenazah ternyata ada kesamaaan dengan data pihak keluarga yang meliputi "post mortem" dan "ante mortem". Termasuk data skunder serta properti yang melekat pada tubuh korban, sehingga hasilnya bisa pertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan, untuk jenazah

Elisabet Youvita ada kesesuaian dari data post mortem dan ante mortem seperti hasil pemeriksaan gigi, tinggi badan serta usia.

Ditambah lagi dengan kesamaaan pada data primer seperti properti korban berupa kaos warna merah dan celana yang dikenakan saat menumpang pesawat.

Untuk jenazah David Gunawan, ditemukan kesamaaan ada di 12 titik yang meliputi data sekunder seperti jenis kelamin dan usia terdapat kesamaan, didukung dengan porperti berupa celana dan ikat pinggang.

Budiyono mengaku, proses identifikasi dua jenazah cukup sulit dilakukan karena kondisi jenazah sudah tidak baik dan tidak lengkap, sehingga identifikasi dilakukan berkali kali dari berbagai segi.

"Tujuannya agar didapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan hukum," katanya.

Sementara itu, jenazah yang masih dalam proses identifikasi sebanyak 14 jenazah dari total sebelumnya 48 jenazah yang dikirim ke RS Bhayangkara, Polda Jatim. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

ASURANSI BAGI KORBAN AIRASIA QZ8501 Sejumlah anggota keluarga dari David Gunawan, korban dari kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 ketika penyerahan jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya, Senin (12/1). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi mempercepat pembayaran klaim para korban pesawat AirAsia QZ8501 yang diperkirakan akhir Januari 2015 pembayaran klaim asuransi dapat segera terbayar sebesar Rp 1,25 miliar kepada masingmasing korban.

ant/m risyal hidayat

UNIK

Warga Temukan Al Quran Berukuran Besar SIDOARJO - Warga Desa Glagaharum, Sidoarjo, Jawa Timur, menemukan kitab suci Al Quran yang berukuran besar sekitar 2 meter x 2,40 meter dengan tebal sekitar 15 centimeter.

Salah seorang warga Anang Asriyanto mengatakan, kitab suci tersebut ditemukan dengan kondisi utuh dengan sampul berwarna hitam.

"Huruf hijaiyah Al Quran juga tertulis sempurna. Hanya saja, kertas kitab suci itu terlihat ada sobekan dan kertasnya agak rapuh. Dugaan melihat tinta Al Quran, usianya bisa mencapai ratusan tahun," katanya.

Ia mengemukakan kitab suci tersebut ditemukan mendadak atau secara tidak diketahui datangnya di kamar rumah Anang Asriyanto saat sedang melaksanakan kegiatan rutin istighatsah.

"Saat temuan kitab suci Al Quran raksasa ini, para jamaah sempat kaget mendengar suara benda jatuh dari atap kamar rumah," katanya.

Mendengar suara tersebut, dirinya bersama jamaah melihat benda berwarna hitam dan setelah dibuka, ternyata sebuah kitab suci Al Quran berukuran besar.

"Sebelum ada temuan kitab suci, para jamaah berkeinginan mempunyai tempat yang lebih luas untuk acara rutinan istighatsah. Tapi para jamaah tidak tahu harus berbuat bagaimana karena kami ini dari kalangan biasa, atau ekonomi pas-pasan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

PENGURUSAN ASURANSI

Gubernur Pastikan Asuransi AirAsia Melalui OJK SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan pengurusan asuransi bagi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 melalui satu pintu yakni Otoritas Jasa Keuangan untuk mengantisipasi sengketa keluarga atau ahli waris.

"Pengurusannya juga di bawah pantauan langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/1).

Gubernur yang akrab disapa

Pakde Karwo tersebut pada Senin juga memanggil dan berkoordinasi dengan OJK Jawa Timur untuk membahas persoalan ini di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

Selain itu, sejumlah pihak terkait seperti Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Perbanas, Asosiasi Asuransi dan Biro Hukum Pemprov Jatim turut diundang.

Dalam pertemuan tersebut

dirumuskan persyaratan yang harus dipenuhi bagi keluarga atau ahli waris korban AirAsia dalam mengurus asuransi.

Ia mengatakan, semua di bawah komando OJK Jatim yang mendapat tugas khusus dari OJK Pusat mengawal proses pencarian asuransi bagi korban AirAsia.

"Ini tidak hanya asuransi saja yang diurus, tapi banyak hal, seperti siapa yang menerima, bagamiana nasib dana milik korban di Bank,

deposit boks di bank, serta hutang yang ditinggalkan korban," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Pihaknya juga sepakat membentuk posko khusus pengurusan untuk mempermudah dan semata-mata menghindari sengketa di antara keluarga atau ahli waris.

Sementara itu, pihaknya mengakui ada juga yang mudah mengurusnya, yakni cukup dengan keterangan lurah/kepala desa atau camat. Namun, bagi kelompok ter-

tentu membutuhkan kekuatan hukum dari instansi berwenang.

Meskipun sudah diidentifikasi, namun belum bisa ditentukan ahli warisnya dan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan.

"Jangan sampai kawin siri masuk dalam ahli waris. Jadi, harus jelas siapa yang menerima dan Pengadilan Tinggi yang bisa menentukan itu," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| TAHUN IV

9

PERCEPAT PEMBANGUNAN

Bupati Pasuruan Bentuk Dewan Riset

PASURUAN - Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf membentuk Dewan Riset Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pembentukan Dewan Riset Daerah tersebut direncanakan tahun 2014, namun baru tahun ini terealisasi melalui surat keputusan (SK) Bupati Pasuruan pada Januari 2015.

"Tugas tim riset itu membantu untuk mensinergikan program pemerintah dan membantu SKPD guna melakukan percepatan pembangunan," kata Irsyad di Pasuruan, Senin (12/1) Ia mengatakan, tiga dari lima orang anggota Dewan Riset Daerah berasal dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Misbahul Munir (mantan Ketua PKB), Hakim Jaily (mantan Sekretaris PCNU) dan Ahmad Taufik (pengurus PCNU).

"Tiga dari lima anggota dewan riset itu teman lama saya, yaitu Misbahul Munir, Hakim Jaily, dan Ahmad Taufik, serta dua anggota lainnya berasal dari kalangan akademisi Malang, yakni Fadillah Putra (Universitas Brawijaya) dan Nurkholis (UMM)," ungkapnya.

Ia optimis kinerja lembaga tersebut sesuai dengan yang diharapkan karena komposisi anggotanya sudah diwakili orangorang yang berkompeten di bidangnya, yakni dua orang dari kalangan akademisi, pebisnis, praktisi hukum dan profesional.

"Saya berharap instansi di lingkungan Pemkab Pasuruan untuk lebih inovatif dan berani membuat program terobosan baru untuk memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Sehingga program tersebut selaras dan sejalan dengan visi misi yang telah saya canangkan," paparnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan, Lujeng Sudarto mengatakan bahwa terbentuknya dewan riset daerah itu kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena mengakomodir kepentingan golongan semata. = ANT/ZUMROTUN S/LAILY WAS/DIK

ant/siswowidodo

KAYU JATI ILEGAL. Polisi membawa dua tersangka melihat barang bukti kejahatan berupa kayu jati ilegal di Mapolres Madiun, Jatim, Senin (12/1). Polisi menangkap dua orang tersangka saat mengirim dua batang kayu jati olahan senilai sekitar Rp 100 juta tanpa dilengkapi surat yang menjelaskan asal-usul kayu tersebut dari Madiun ke Jogjakarta.

Risma Tegaskan Satpol PP Bekerja Sesuai Aturan SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat bekerja sesuai aturan agar terhindar dari persoalan hukum.

"Coba ingat kembali sumpah pegawai ketika pertama kali mulai bekerja," ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di hadapan ratusan pegawai Satpol PP Surabaya di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (12/1).

Wali kota menghendaki pembenahan menyeluruh dalam tubuh pemkot, termasuk Satpol PP. Risma sebelumnya juga memberikan pengarahan kepada para guru dan kepala sekolah serta pegawai kelurahan/ kecamatan.

Menurut dia, pembenahan itu merupakan langkah yang ditempuh guna memperkokoh komitmen pelayanan masyarakat.

Momen tersebut sekaligus sebagai peringatan bagi aparat agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Ia mengingatkan kembali kepada komitmen awal sebagai abdi masyarakat. Intinya, dia tidak ingin ada pegawainya yang tersandung masalah.

Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur yang berujung pada ditindaknya enam oknum kelurahan dan kecamatan beberapa waktu lalu seharusnya dijadikan pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.

"Sudah cukup itu yang terakhir, saya tidak mau lagi dengan

ada kasus seperti itu," katanya.

Pada akhir pengarahan, mantan kepala Bappeko Surabaya tersebut mengajak Satpol PP untuk tidak mudah tergoda dan pandai menempatkan diri. Dia mengatakan, godaan ke depan mungkin sangat kuat, tetapi konsekuensi yang ditanggung juga sangat berat karena melanggar aturan.

Di sisi lain, satpol PP dalam pelayanannya kepada publik wajib mengedepankan sisi humanis. "Jangan mentang-mentang pakai seragam terus selalu bertindak arogan. Kita bersikap tergantung kapan dan dimana kita sedang berada. Berikan yang terbaik untuk masyarakat," katanya.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto memaknai pengarahan langsung dari wali kota sebagai bentuk kepedulian

orang nomor satu di pemkot tersebut kepada jajaran satpol PP. Dia berharap, apa yang disampaikan wali kota bisa dijadikan motivasi dalam bekerja.

"Pada intinya, tadi bu wali kota mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan," katanya.

Terkait pengawasan anggota Satpol PP di kelurahan dan kecamatan, Irvan menjelaskan pihaknya akan meningkatkan intensitas pembinaan rutin yang dilakukan secara periodik.

Hal tersebut guna menyamakan visi dan persepsi satpol PP di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

Di samping itu, Satpol PP juga berencana mempertajam fungsi monitoring dan pelaporan para anggotanya di kecamatan dan kelurahan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| TAHUN IV

POLITIK

Soekarwo: Partai Politik Jangan Terpecah

ant/suryanto

PAKAIAN IMPOR ILEGAL. Petugas Kanwil Bea dan Cukai Jatim I menunjukkan barang bukti berupa Ball Pressed ilgal yang berisi pakaian bekas layak pakai saat gelar kasus di sebuah komplek pergudangan di kawasan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/1). Petugas Kanwil Bea dan Cukai Jatim I bekerjasama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengamankan 17 kontainer Ball Pressed berisi pakaian bekas yang tidak dilengkapi dengan ijin impor dan masuk ke Indonesia secara ilegal.

Bea Cukai Gagalkan 17 Kontainer Pakaian Bekas SIDOARJO - Petugas Bea Cukai Jatim 1 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 17 kontainer berisi pakaian bekas impor dari luar negeri menuju ke Surabaya dengan mengelabuhi petugas, Senin (12/1).

Kepala Kantor Bea Cukai Jatim I Agus Yulianto, mengatakan pakaian bekas impor tersebut tidak dikirimkan langsung dari luar negeri menuju ke Surabaya, melainkan terlebih dahulu dikirimkan ke Timor Leste menuju Kendari dan terakhir ke Surabaya.

"Panjangnya rute pengiriman

ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengelabuhi petugas. Dan ini merupakan modus baru," katanya.

Ia mengemukakan, aksi penyelundupan tersebut berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada akhir pekan lalu.

"Terkait dengan upaya peng-

gagalan penyelundupan ini kami sudah melakukan koordinasi dengan petugas Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan pengembangan," katanya.

Ia mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum menentukan tersangka terkait dengan kasus ini karena masih dilakukan pengembangan bersama dengan instansi terkait lainnya.

"Pengembangan masih teus dilakukan dan saat ini kami masih terus melakukan koordinasi dengan instansi lainnya su-

paya kasus ini bisa segera diselesaikan," katanya.

Ia mengemukakan, kerugian negara atas kasus ini bisa bernilai miliaran rupiah menyusul banyaknya barang bukti yang sudah ditemukan.

"Kalau melihat banyaknya barang bukti yang berhasil diamankan, perhitungan kami angkanya bisa mencapai miliaran rupiah. Dan hal ini patut diapresiasi karena bisa mengganggu stabilitas ekonomi di provinsi setempat," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap kondisi internal partai-partai politik di provinsi jangan terpecah demi menjaga kesolidan dan membangun kesejahteraan rakyat.

"Bagaimana membuat rakyat sejahtera kalau partai politiknya pecah? Tidak mungkin itu," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (12/1).

Menurut dia, partai politik merupakan jalan dan insfrastruktur membangun negara sehingga sangat tidak diharapkan perpecahan di internalnya. "Di Jatim, masih ada 12,28 persen penduduk miskin. Ini yang harus dibenahi dan pemimpin-pemimpin partai bekerja sama membangun provinsi ini menjadi lebih baik," kata Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.

Menanggapinya, sejumlah partai politik menyambut positif dan sepakat menghindari perpecahan internal, khususnya di tingkat wilayah/daerah.

Ketua DPD Partai Hanura Jatim Ki Sudjatmiko menyampaikan pihaknya akan berusaha bertemu dan berdiskusi sesering mungkin dengan para pimpinan partai politik. "Dulu ada forum pertemuan dengan pimpinan partai setiap tiga bulan sekali.

Dampaknya sangat positif dan ini harus diaktifkan lagi," katanya.

Ia berpendapat, jika kondisi politik kisruh maka tentu pemerintah juga kesulitan dalam menjalankan pembangunan dan rakyat kembali menanggung beban karena tak dapat merasakan manfaatnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

IBADAH HAJI

Daftar Tunggu Haji Kabupaten Malang 17 Tahun MALANG - Daftar tunggu antrean pemberangkatan bagi calon jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga 17 tahun ke depan karena masyarakat yang mendaftar untuk menunaikan rukun Islam kelima itu terus meningkat.

Kasi penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ke-

menag) Kabupaten Malang, Abdul Rahman mengatakan panjangnya daftar tunggu tersebut, selain karena jumlah warga yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat, juga disebabkan adanya kebijakan pemangkasan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi karena ada renovasi di Makkah.

"Sejak ada kebijakan pemangkasan 20 persen, kuota Kabupaten Malang berkurang cukup drastis, dari 1.800 hingga 2.000 calon haji yang diberangkatkan, turun menjadi 1.500 orang calon haji dan kabarnya pemangkasan kuota ini hingga tahun 2017," katanya.

Ia mengakui lamanya daftar tunggu tersebut, banyak pendaf-

tar yang kaget, bahkan banyak yang mengundurkan diri (batal mendaftar), terutama pendaftar yang sudah berusia lanjut (lansia) karena mereka merasa tidak mampu lagi dengan alasan kesehatan.

Abdul Rahman berharap upaya Menteri Agama melobi Pemerintah Arab Saudi untuk

menambah kuota pada tahun ini berbuah manis, sehingga dapat mengurangi lamanya waktu antrean. "Harapan kita semua, upaya yang dilakukan Kemenag berhasil agar daftar tunggu haji di Tanah AIr tidak terlalu panjang, termasuk di Kabupaten Malang yang sampai 17 tahun," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV 13 JANUARI 2015 SELASA

MADURA

No. 0523 | TAHUN IV

Malapraktik Pendidikan Anak Usia Dini

Salam Songkem

Angin Segar

K

omjen Pol Budi Gunawan dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi Kapolri yang akan ditinggalkan Jenderal Sutarman pada Oktober 2015 mendatang. Sebuah kepercayaan yang sempat diragukan publik, karena ditengara penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR RI memiliki tendensi politis.

Kecurigaan itu menguat karena Budi Gunawan memiliki kedekatan dengan elite partai pengusung Presiden Joko Widodo. Tercatat pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Tampaknya sejak awal Komjen Pol Budi Gunawan telah dipersiapkan untuk digiring menuju Kapolri. Ini terlihat dari karier Budi yang terus meroket dengan mudah.

Setelah jadi Ajudan Presiden RI, Budi dipromosikan jadi Brigadir Jenderal, naik jadi Kapolda Jambi, jadi Inspektur Jenderal, menjabat kapolda Bali, kemudian meraih pangkat komjen.

Memang kenaikan pangkatpangkat itu tidak diperoleh selama Megawati Soekarnoputeri menguasai negeri ini, melainkan juga ada yang diraihnya selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sungguhpun begitu, bukan tidak mungkin ada peranan penting pihak-pihak yang mempercepat perolehan jabatanjabatan itu. Semua ini masih perlu ditelusuri untuk menemukan bukti kebenarannya.

Sudah dapat dipastikan, jika ini memang suatu kebenaran, penunjukan Budi kelak ketika benar-benar dilantik sebagai Kapolri, laksana sapi ditusuk hidungnya yang tak berdaya di bawah kendali pemerintah. Semua itu bisa saja terjadi.

Akan tetapi, terlepas dari apa pun tudingan orang terhadapnya, terpilihnya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri diyakini akan membawa angin segar bagi polri. Hanya saja angin segar seperti apa? Budi sendiri yang akan memberikan jawabannya selama menjadi Kapolri nanti. Budi harus bisa membawa citra polri menjadi lebih terhormat dengan mengendalikan konflik inter polri, polri-TNI, Polri-rakyat, dan aktivitas lain yang mencoreng identitas polri. (*)

I

C 11

Dewasa ini istilah anak usia dini sudah sangat populer sekali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0 hingga 6 tahun. Masa pada anak usia dini terbagi menjadi empat tahapan, yaitu masa bayi dari usia lahir sampai dengan 12 bulan (satu tahun), masa kanakkanak/batita dari usia 1 tahun hingga 3 tahun, dan masa prasekolah dari usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun.

P

ara ahli pendidikan anak memandang usia dini merupakan masa keemasan (the golden age) yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang. Bloom mengemukakan bahwa pada usia dini ini perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahuntahun awal kehidupan anak.

Sekitar 50% kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi pada usia 0-4 tahun sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada usia 4-18 tahun. Lebih lanjut Bloom mengungkapkan bahwa 4 tahun pertama merupakan kurun waktu yang sangat peka terhadap kaya-miskinnya lingkungan akan stimulasi.

Dalam kurun waktu tersebut perbedaan kecerdasan pada anak yang linkungannya kaya akan stimulasi dengan anak yang berada di lingkungan yang miskin akan stimulasi mencapai sekitar 10 unit IQ. Selanjutnya perbedaan sekitar 6 unit terjadi pada usia 4-8 tahun.

Untuk kepentingan perkem-

bangan anak itulah maka mulai marak didirikan Kelompok Bermain (KB) atau play group sebagai tempat belajar bagi anak usia dini yang berusia 3 sampai 4 tahun dan Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) yang memberikan pelayanan pendidikan untuk anak usia dini yang berusia 5 hingga 6 tahun.

Dalam praktiknya di lapangan, sering terjadi kekeliruan.

Masyarakat menyekolahkan anaknya yang berusia 5 tahun di play group (seharusnya menyekolahkan anaknya di TK), dan sebaliknya ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya yang berusia 4 tahun di TK/RA (padahal seharusnya ia menyekolahkan anaknya di play group).

Sebenarnya pendidik atau guru play group dan TK mengetahui akan kekeliruan tersebut, namun sayangnya mereka tetap menerimanya. Alasannya adalah karena anak berada pada masa yang sama, yaitu masa usia dini.

Padahal pembagian play group dan TK dilakukan karena dalam konteks kesesuaian usia anak, mereka memiliki perbedaan perkembangan motorik, emosi, kosakata, bahasa, matematika, dan musik instrumental. Alhasil dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di jenjang PAUD (play group dan TK), pendidik/ guru sering menyama-ratakan bentuk kegiatan bermain bagi anak usia dini. Tanpa disadari permainan tersebut telah “menyiutkan nyali� anak yang tidak mahir karena faktor usia. Akibatnya play group maupun TK bukan lagi menjadi surga bermain bagi mereka dan besoknya mereka akan enggan bahkan merasa ketakutan untuk pergi ke play group maupun TK. Kekeliruan tersebut semakin diperburuk oleh lima ketidakpatutan dalam mendidik anak usia dini. Pertama, di bidang matematika.

Pendidik/guru mengajarkan anak usia dini untuk menghafal nama angkaangka tanpa memahami konsep bilangan yang disebutkan, seharusnya anak usia dini diajari konsep berhitung dengan meng-

gunakan benda-benda konkret.

Kedua, di bidang menulis. Pendidik/guru mengajarkan anak usia dini menulis dengan mengikuti titik yang sudah dibuat oleh pendidik/guru, dan anak juga tidak memahami apa yang ia tulis. Seharusnya pendidik/guru membiarkan anak usia dini bereksplorasi sendiri mencoba menulis huruf-huruf atau katakata yang ingin mereka buat.

Pendidik/guru hanya memberikan contoh (jika diperlukan).

Ketiga, di bidang membaca. Pendidik/guru sering meminta anak usia dini menghafal abjad dan menuliskannya di buku dengan jumlah tertentu. Seharusnya pendidik/guru mengajarkan anak usia dini untuk mengenal huruf lewat tulisan-tulisan yang ada pada benda-benda yang ada di sekitarnya.

Keempat, di bidang menggambar. Pendidik/guru sering memerintahkan anak usia dini menggambar dengan mengikuti contoh yang diberikan oleh pendidik/guru. Seharusnya pendidik/guru membiarkan anak bebas berimajinasi dan bereksplorasi saat ingin menggambar atau mewarnai sesuatu. Dan, kelima, di bidang sains. Pendidik/guru mengajarkan tentang sungai, laut, gunung, dan lainnya hanya dengan bercerita tanpa menggunakan benda konkret yang dapat membantu anak usia dini dalam memahami sesuatu. Seharusnya pendidik/guru mengajarkan tentang sungai, laut, gunung, dan lainnya dengan menggunakan gambar serta objek.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus

mempertimbangakan tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan keunikan individu, serta faktor lingkungan dan sosial budaya anak. Konsep yang tepat dengan masalah ini adalah Developmentally Appropriate Practice (DAP) yang dikembangkan di Amerika oleh lembaga yang bernama National Association for the Education of young Children (NAEYC), dan kemudian diadaptasi dalam program-program pembelajaran di Amerika.

Penulis merekomendasikan kepada para orangtua, pendidik/guru PAUD, dan para aktivis PAUD agar mempelajari, menerapkan, dan mengembangkan konsep DAP untuk menyelenggarakan PAUD yang benar-benar mampu mengungkap dan mengangkat potensi anak usia dini lebih optimal, bukan menyelenggarakan PAUD yang asal-asalan mengingat semakin meningkatnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap program pendikan anak usia dini=

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus mempertimbangakan tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya,

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 13 JANUARI 2015 No. 0523 | TAHUN IV

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

MADURA

12

HARGA RUMAH

Diperkirakan Berpotensi Naik

LOKASI KEJADIAN. Sepeda Motor milik korban yang hilang saat mengurusi Kartu Keluarga (KK) di Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo.

Urus Kartu Keluarga, Sepeda Motor Lenyap Pemilik Saat Masuk Kantor Dispedukcapil PROBOLINGGO – Pelaku pencurian sepada motor kerap kali beraksi di berbagai tempat. Senin (12/1), satu unit motor Yamaha Jupiter Z nopol N 3772 PW milik Solihin salah satu warga Dusun Talang Desa Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo digondol maling.

Kajadian hilangnya sepeda tersebut sekitar pukul 11.30 WIB, saat pemilik masuk ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo untuk mengurusi Kartu Keluarga (KK).

Menurut Solihin, sepedanya diketahui hilang saat dia beranjak mau pulang. “Saya tahunya kalau sepeda hilang ketika saya keluar menuju ke lokasi parkir,” terangnya kepada wartawan dilokasi kejadian.

Menurutnya, sebelum masuk untuk mengurusi KK sepada motor yang diparkirya sudah

dikunci setir. Bahkan ditaruh ditempat parkir yang dianggap aman.”Namu kenyataannya sepeda saya tetap hilang,” jelas pria yang mengaku sebagai pegawai Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu menurut keterangan beberapa saksi, Suyadi (40) mengatakan, sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik Solihin.Memang ada seorang pemuda yang mondar mandir masuk ke Dispendukcapil dengan menggunakan kaos bermotif garis-garis. “Pemuda itu diperkirakan berumur 40 ta-

hunan. Bahkan dia sempat makan bakso miliknya,” kata pria penjual bakso ini.

Setelah beberapa menit kemudian, pemuda tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepada motor Jupiter Z yang terparkir khusus tamu. ”Saya tidak merasakan kalau motor tersebut milik pak Solihin. Tahunya saya kalau miliknya setelah orangnya bingung mencarinya,” ujar Suyadi.

Menanggapi tentang hilangnya, sepeda motor tersbut, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo, Sukirno, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara detail hilangnya sepada milik Solihin. ”Saya dengarkejadian hilangnya sepeda motor setelah di depan kantor ada ributribut sepeda motor hilang,” terangnya.

Pihaknya mengaku kalau Kantor Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo memang tidak terpasang kamera Close Circuit Television (CCTV) sehingga semua kejadian dikantor tidak ada jejak rekamnya. ”Termasuk tentang kejadian hilangnya sepeda tadi,” tandas Sukirno.

Berdasarkan keterangan Kantor Dispendukcapil memang tergolongrawan terjadinya pencurian sepeda motor. Bahkan kejadian tidak hanya sekali.

Secara terpisah, tentang adanya kejadian tersebut. Kapolsek Dringu AKP, Riduwan, melalui Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Iptu Kusyadi mengatakan, kalau pihaknya tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. ”Soalnya belum ada laporan masuk mas,” katanya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Pembelian rumah di tahun 2015 diperkirakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 kemarin. Penyebabnya, beberapa perusahaan properti menaikkan harga rumah. Dan bagi pembeli rumah dengan sistem kredit, bunga pinjaman KPR (Kepemilikan Rumah) juga mengalami kenaikan.

Di Kecamatan Dringu.

Perumahan yang dikelola salah satu perusahaan properti asal Kota Probolinggo itu menaikkan harga rumah 10 persen dari tahun lalu. Misalnya produk tipe 45. Dengan luas tanah 94 meter persegi, semula perusahaan yang beralamat di Jl Raya Mastrip itu menjual dengan harga Rp 225 juta. Per 1 Januari 2015 naik menjadi Rp 250 juta.

“Kenaikan harga rumah itu dipacu karena harga bahan pokok bangunan dan ongkos tukang naik,” terang Hardianto, kepada wartawan, Senin (12/1).

Semula tahun 2014 lalu tipe 54, dengan luas 110 meter persegi, dijual dengan harga Rp 250 juta. Kini naik menjadi Rp 275 juta. Meski terjadi kenaikan harga, lelaki asal Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih itu optimis pangsa pasar rumah tetap potensial.

Sebab, rumah sebuah komoditas yang bernilai investasi dan masih dianggap paling aman dibandingkan berinvestasi komoditas lain. “Kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen sebenarnya wajar. Dan terjadi setiap tahun. Harga tanah setiap tahun juga akan naik,” jelas Hardianto.

Hardianto menambahkan, sepekan memasuki tahun 2015 itu, sudah ada 1 unit tipe 45 yang laku. Hal itu membuktikan jika pangsa rumah masih bagus dan tidak mengalami potensial.Demikian juga dengan Kota Probolinggo.

Sejumlah perusahaan properti mengaku menaikkan harga dari 10-15 persen.

Kenaikan sebesar 10 persen untuk tipe 36 atau tipe rumah sederhana. Sementara tipe di atas rumah sederhana dinaikkan 15 persen. “Karena untuk tipe di atas 36 merupakan rumah relatif mewah,” kata Joko Waras salah satu manajer pemasaran di perumahan. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

13

LPG NAIK

Kembali Gunakan Kayu Bakar

NGLURUG. Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo menjadi sasaran puluhan sopir angkot, terkait konsep dan rencana pemerintah yang hendak menambah armada baru angkot untuk siswa.

Sopir Angkot Datangi Kantor Dishub Menolak Rencana Penambahan Armada Baru untuk Siswa PROBOLINGGO – Puluhan sopir angkot Menyatroni Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, guna meminta klarifikasi terkait konsep dan rencana pemerintah yang hendak menambah armada baru angkot untuk siswa.

Para sopir angkot meminta klarifikasi terkait pemberitaan salah satu media lokal yang menyatakan paguyuban angkot dan organda sepakat untuk pengadaan sarana transportasi khusus bagi siswa.

Menurut Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Probolinggo Muhammad Fadil mengatakan para sopir angkot menolak rencana Pemkot Probolinggo, jika terjadi penambahan armada baru khusus bagi siswa.

Karena hal itu dinilai akan semakin mengurangi jumlah penumpang yang berdampak merosotnya pendapatan mereka. ”Saat ini, sopir angkot juga merasa dirugikan dengan menjamurnya kendaraan becak motor (Bentor) yang beroperasi di trayek mereka.” tandasnya.

Tidak hanya itu, para sopir angkot menilai baik pihak Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, tidak serius dalam melakukan penindakan terhadap bentor yang beroperasi.

“Meski dengan jelas yang mereka gunakan melanggar ketentuan keselamatan dan keamanan, serta tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur penggunaan bentor di jalan raya,” tegas Muhammad Fadil.

Atas protes sopir angkot tersebut, pihak Bappeda Kota Probolinggo, membantah adanya rencana pemerintah yang hendak menambah armada baru khusus siswa.

Menurut Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Bappeda Kota

Probolinggo, M.Sonhadji mengatakan konsep dan rencana Pemkot Probolinggo sebenarnya untuk memberdayakan para sopir angkot dengan memberikan sarana transportasi khusus siswa yang melibatkan angkot lama.

Para siswa se Kota Probolinggo akan di identifikasi alamat dan rute perjalanan mereka menuju sekolah masing-masing. Dari data identifikasi tersebut akan dilakukan pemetaan untuk menyediakan sarana angkot sesuai trayek masing-masing.

“Bagi sejumlah sekolah yang terdapat jalur trayek angkot, pemerintah berencana akan menyediakan jalur baru khusus angkutan siswa, tanpa meninggalkan angkot yang lama,” paparnya.

Selang beberapa waktu, para sopir angkot selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.

Namun tetap mengancam akan melakukan aksi mogok beroperasi, jika pemerintah benar-benar memberlakukan rencana penambahan armada baru khusus bagi siswa. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Harga eceran elpiji di kalangan masyarakat mulai mengalami kenaikan harga. Imbas naiknya harga jual gas elpigi pelaku usaha kecil yang berkembang di kalangan masyarakat Probolinggo resah. Akhirnya kembali menggunakan kayu bakar untuk menjalankan bisnisnya.

Salah satu pelaku usaha tempe tradisional Dusun Sumber Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Genduk (45) mengatakan, usaha tempe tradisional yang dijalankannya memang sudah tergolong lama dijalani. ”Saya berjualan tempe ini memang sudah dilakukan sejak masih berusia muda silam,” terangnya kepada wartawan, Senin (12/1).

Menurutnya, saat ini memang gas elpiji memang banyak digunakan oleh masyarakat.

Namun baginya untuk usaha yang ditekuni sebagai pembuat tempe tradisional dengan menggunakan kulit pisang sebagai bungkusnya tetap eksis dijalani.

“Usaha tempe ini memang tergolong tradisional, bungkusnya tidak menggunakan plastik yang marak dijual dipasaran. Saya masih menggunakan kulit pisang,” tandas Genduk.

Genduk mengaku, menggunakan gas elpiji memang praktis digunakan untuk bahan bakar rumah tangga. Namun untuk kalangan usaha kecil menggunakan gas sangat memberatkan. Alasan tidak meng-

gunakangas elpiji untuk bisnis yang dijalaninya.

Harga elpiji terus mengalami kenaikan secara otomatis hasil penjualn tempenya sangat minim. “Satu iris tempe harganya mencapai Rp 1000 rupiah saja dijual di pasaran,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, dalam seharinya hanya bisa menjual tempe sebanyak Rp 50 iris.

Bahkan untuk menjual tempen ditempuh dengan jalan kaki menuju pasar tradisional. Jadi memilih bahan bakar pengelolaan tempenya menggunakan kayu bakar.

“Penghasilan tempe sangat minim setelah terpotong harga beli kedelai dipasaran. Untuk saat ini harganya mencapai Rp 9500 perkilogramnya,” papar perempuan yang mengaku memiliki tiga orang anak ini.

Sementara itu, pelaku usaha jagung goreng, Pranoto (45), mengeluhkan dengan naiknya harga elpiji. Naiknya harga jualnya tidak berlangsung lama.

“Beberapa waktu lalu harganya masih mencapai Rp 15 kilogram untuk elpigi 3 kilogram, Tetapi saat ini harganya berubah menjadi Rp 16 ribu,” keluhnya.

Untuk menyiasati dan menekan minimnya hasil bagi pelaku usaha, dengan jalan menggunakan kayu bakar agar usaha yang dijalankannya bisa bertahan.

“Karena gas elpiji untuk usaha kecil rumahan harganya sangat memberatkan. Lebih baik menggunakan kayu bakar agar hasilnya lebih maksimal,” tegas Pranoto. =MAHFUD HIDAYATULLAH

BERALIH. Keluhkan naiknya harga gas elpiji pelaku usaha kecil gunakan kayu bakar

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

MENYIMAK. Peserta rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang 2016 diminta harus lebih inovatif dan kreatif sesuai tuntutan pembangunan.

Hasil Musrenbang Harus Jadi Prioritas Diminta Lebih Kreatif dan Inovatif PROBOLINGGO – Musrenbang yang dilaksanakan rutin setiap tahun oleh Pemerintah Kota Probolinggo harus lebih inovatif dan kreatif dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan.

Fenomena kekurangpercayaan sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh dari serangkaian pelaksanaan musrenbang secara bertahap.

Tidak perlu terjadi dan tidak membuat pihak- pihak pengambil kebijakan menjadi gamang. Seyogyanya dapat menjadikan sebagai media evaluasi terhadap sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan musrenbang itu sendiri.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Penmas) melalui Kasi Kelembagaan, Teguh, mengatakan rangkaian persiapan musyawarah pembangunan kelurahan (musrenbangkel) ada perbedaan dengan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan sekarang ditangani oleh Kantor Penmas. Sedangkan Musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kota tetap ditangani Bappeda Kota Probolinggo,” ujarnya dihadapan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lurah se Kota Probolinggo, Senin (12/1).

Menurutnya, agenda Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya sudah familier di kalangan masyarakat. Terkait apa yang harus diusulkan menjadi kebutuhan prioritas pembangunan yang ada di kelurahannya masing-masing.

“Yang paling penting kesepakatan menentukan jadwal Musrenbang kelurahan. Kami

ingin dari Kantor Penmas dan Bappeda Kota Probolinggo menyampaikan agar segera bisa disepakati,”tandas Teguh.

Teguh menambahkan, mengapa pelaksanaan Musrenbangkel difasilitasi oleh Kantor Penmas Kota Probolinggo, salah satu pertimbangannya karena perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. ”Kantor Penmas yang paling dominan untuk mengurusi pemberdayaan di tingkat kelurahan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Probolinggo, Gogol Sudjarwo mengatakan pelaksanaan Musrenbangkel diharapkan bisa menunjukkan semangat untuk merencanakan pembangunan di tingkat kelurahan seharusnya dilakukan Pra Musrenbang.

Memasuki perencanaan pembangunan tahun 2016 yang perlu diperhatikan harus tepat waktu, dan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Tahun 2015 ada beberapa yang dilakukan, tapi perlu

disempurnakan seperti usulan pembagunan infrastruktur sesuai prioritas kebutuhan.

Sedangkan usulan kebutuhan bantuan hibah sudah tidak diperkenankan. Musrenbang kelurahan untuk menetapkan prioritas kebutuhan skala kelurahan dan menetapkan skala prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan.

“Lima prioritas perencanaan pembangunan tahun 2016, yakni pelayanan pendidikan, kesehatan dan kependudukan, kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur dan tata ruang, reformasi birokrasi, iklim investasi dan lingkungan hidup,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua LPM Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Lukman mengatakan untuk memperkuat pelaksanaan Musrenbangkel pihaknya meminta masalah legalitas kepengurusan LPM. Sebab masih banyak yang belum mempunyai kekuatan hu-

kum.

Disisi lain, untuk melaksanakan Musrenbang, terlebih dahulu dilakukan Pra Musrenbang di tingkat rukun warga (RW). Namun kenyataan di lapangan terjadi kendala, karena masih banyak yang melakukan pemilihan RW. Begitu juga berkenaan dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) agar bisa dilibatkan di tingkat kecamatan.

Menjawab hal itu, Kasi Kelembagaan Kantor Penmas, Teguh menegaskan akhir bulan Desember 2014, pihaknya sudah meminta Camat untuk segera mengusulkan kepada Walikota soal penerbitan SK Kepngurusan LPM Periode 2015-2018. ”Setelah kami koordinasi, ternyata SK belum selesai. Sambil berproses, saya minta Ketua LPM tak perlu ragu untuk melaksanakan tugas melaksnakan Musrebang tingkat kelurahan,” tegasnya. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) Louis van Gaal didesak untuk mempertahankan baik taktik maupun menajamen skuat setelah menderita kekalahan tipis 0-1 dari Southampton pada lanjutan Liga Utama Inggris di Old Trafford Minggu (11/1) sore.

Kekalahan ini menyingkirkan MU ke peringkat keempat klasemen sementara. Posisi mereka diambil alih oleh “The Soton”.

Pada laga tersebut, kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit pertama. Kebuntuan dipecahkan oleh pemain pengganti Dusan Tadic pada menit ke-69 untuk membawa Southampton unggul 1-0. MU mencoba mengejar gol penyama kedudukan, tetapi hingga akhir laga, kedudukan 1-0 tetap bertahan.

Bagi klub asuhan Ronald Koeman itu, kemenangan ini sangat berarti. Pasalnya, ini kemenangan pertama mereka di Old Trafford sejak 1988. Selain itu, ini adalah kemenangan keempat dari lima laga terakhir Southampton setelah menelan empat kekalahan pada awal Desember lalu. Tim besar lainnya yang sudah mereka taklukkan adalah Arsenal dan bermain imbang dengan Chelsea. Poin demi poin dari lima laga itu mengembalikan mereka ke posisi tiga besar.

Kemenangan tersebut tidak terlepas dari permainan yang disiplin dan cerdas para pemain Southampton. Pada saat bersamaan, serangan MU juga buruk.

Bayangkan, mereka tidak melepas tembakan yang tepat sasaran

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 201513| JANUARI No. 0523 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0523 | TAHUN IV

15 15

Kalah, Van Gaal Diminta Pertahankan Taktik Pemain sayap Manchester United Luis Antonio Valencia (kanan) berebut bola dengan gelandang Southampton James Ward-Prowse pada pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester United kontra Southampton di Old Trafford, Minggu (11/1) sore waktu setempat. Manchester United menderita kekalahan 0-1 dari tamunya dengan gol tunggal dari Dusan Tadic.

pada laga kandang untuk pertama kalinya sejak bermain imbang 0-0 melawan Arsenal pada Mei 2009. Bedanya, ketika itu, hasil imbang sudah cukup bagi Setan Merah untuk meraih juara.

Sebaliknya, kekalahan pada dini hari tadi membuat koleksi poin mereka tertahan di 37 poin dari 21 pertandingan. Jumlah ini sama dengan capaian David Moyes musim lalu.

Menurut Koeman, kekalahan ini karena MU kesulitan beradaptasi dengan sistem bermain Van Gaal yang memasang tiga bek. “Mereka

kesulitan dengan menempatkan tiga bek tengah,” kata Van Gaal.

Tetapi Van Gaal membantah klaim Koeman tersebut. Menurutnya, Southampton meraih kemenangan atas MU hanya karena faktor keberuntungan sekaligus membalas kekalahan 1-2 mereka dari MU di St Marry Desember lalu. “Saya kira tidak (seperti yang diduga Koeman) karena cukup dominasi atas mereka. Anda bisa menyaksikan itu pada laga hari ini. Jadi tidak ada pernyataan,” kata Van Gaal.

Pada laga tersebut, Van Gaal

tidak memasukkan Radamel Falcao pada 18 pemainnya. Dia digantikan oleh pemain 19 tahun James Wilson. Van Gaal ingin menempatkan pemain yang cepat di lini serang. Tetapi Falcao kemungkinan akan kembali dimainkan saat melawan Queens Park Rangers pada akhir pekan mendatang karena Robin van Persie mengalami cedera engkel.

“Kami memiliki tim yang kuat dan kuncinya adalah mendapat satu poin saat melawan Chelsea akhir Desember lalu serta tiga poin dari Arsenal. Yang dibutuh-

kan oleh tim-tim seperti kami saat melawan tim-tim besar adalah bahwa tetap percaya pada pemain dan tidak takut pada nama besar mereka. Jangan takut dengan stadion yang angker,” kata mantan pelatih Timnas Belanda itu.

Dia menambahkan, “Kami sudah memiliki catatan 11 clean sheet (tidak kebobolan) dalam 21 pertandingan. Kalau kami tetap mempertahankan semangat tersebut dan tahu apa yang harus kami kerjakan dalam organisasi kami, maka kami tetap akan berada di papan atas klasemen.” =ESPN/CAROL AJI

SERIE A

Presiden Napoli Tuduh Juventus Dibantu Wasit NAPLES - Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menilai, kekalahan Napoli dari Juventus disebabkan oleh buruknya kinerja wasit yang memimpin pertandingan dan para ofisial pertandingan. Pasalnya, satu dari tiga gol Juventus terjadi ketika sejumlah pemain Si Nyonya Tua berada dalam posisi offside.

Alhasil, kemenangan Juventus atas Napoli lebih banyak karena dibantu wasit.

Kemarahannya itu dia ungkapkan di akun twitternya seusai laga. “Kami lelah dengan ini.

Juventus adalah tim yang kuat, tetapi bila mereka dibantu oleh

wasit, mereka tidak akan tersentuh oleh kekalahan,” tulisnya Lebih lanjut dia mengungkapkan, “Sangat tidak bisa diterima bahwa enam ofisial pertandingan tidak melihat dua pemain yang offside. Saya berharap keenam pejabat pertandingan ini dijatuhkan sanksi dan tidak boleh terlibat dalam pertandingan untuk waktu yang lama.”

Tuduhan De Laurentiis ini bukan yang pertama sepanjang musim ini. Sebelumnya, pelatih AS Roma, Rudi Garcia mengungkapkan hal yang sama pada awal musim, setelah timnya kalah secara kontroversial di Juventus

Arena, Turin, Italia.

Tetapi tuduhan tersebut ditanggapi dengan senyum oleh pelatih Si Nyonya Tua, Massimiliano Allegri. Dia juga menyesalkan ada pihak yang mencoba membesar-besarkan masalah seperti ini setelah pertandingan.

Dia menilai, pernyataan seperti yang dilontarkan De Laurentiis memperlihatkan sikap mereka tidak menerima kekalahan atau keputusan wasit.

“Hasil ini membuat saya tersenyum. Bila kami memulai dengan memprotes keputusan wasit, keadaannya akan kacau balau. Kesalahan memang ter-

jadi dan semua orang melakukan itu, mulai dari presiden hingga wasit,” kata mantan pelatih AC Milan itu.

Pada laga di San Paolo Senin (12/1) dini hari tersebut, Juventus tampil perkasa dengan membekuk tuan rumah 3-1. Tambahan tiga poin ini sekaligus mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen sementara dan menjauhkan diri dari kejaran AS Roma di tempat kedua dengan jarak tiga angka, setelah tim Serigala Hitama ini hanya bermain imbang 2-2 melawan Lazio pada laga derbi ibukota Minggu (11/1) malam WIB.

Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Juventus.

Pasalnya, ini adalah kemenangan pertama mereka di San Paolo sejak 2000. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi balasan atas kekalahan Juventus dari Napoli pada final Piala Super Italia bulan lalu.

Dengan hasil ini, Napoli tetap bertengger di posisi keempat klasemen sementara dan tertinggal satu poin dari Lazio yang berada di tempat keempat menyusul hasil imbang tim ibukota itu saat melawan AS Roma.

Nilai Napoli sama dengan Sampdoria setelah mengalahkan Empoli 1-0. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 KALAH,

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

VAN GAAL DIMINTA PERTAHANKAN TAKTIK

SELASA 13 JANUARI 2015 No. 0523 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Messi: Saya Tak Akan Pergi BARCELONA - Striker Barcelona Lionel Messi memastikan bahwa dia tidak akan pergi meninggalkan klub itu pada jendela transfer musim dingin ini. Dia menegaskan hal itu kepada televisi Barcelona, Minggu (11/1).

Dia menanggapi dengan marah rumor yang berkembang dalam beberapa hari terakhir bahwa dia akan meninggalkan Camp Nou setelah perang dingin dengan pelatih Luis Enrique.

“Saya tidak pernah menuntut apapun untuk memastikan saya bertahan di sini karena saya tidak pernah memiliki intensi untuk meninggalkan klub ini. Saya sudah mendengar berita bahwa ayah saya sudah berbicara dengan Chelsea dan Manchester City. Itu semua bohong. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk membantah semua berita itu sehingga semua orang memahami berita yang sebenarnya,” kata Messi.

Dia melanjutkan, “Tidak bagus bagi siapapun melihat persaingan antara saya dan Luis Enrique karena memang tidak terjadi hal seperti itu. Jangan melemparkan tuduhan seperti itu kepada kami dari luar karena hal-hal seperti ini hanya akan membuat kami rugi.”

Messi juga membantah bahwa dia mendesak Presiden klub untuk memecat Enrique. “Tuduhan seperti ini sangat melukai karena datang dari mereka yang mencintai Barcelona.

Mereka adalah model orang yang ingin melukai klub. Kali ini, gosip ini tidak datang dari Real Madrid, seperti biasanya terjadi, tetapi datang dari sini,” paparnya.= ESPN / CAROL AJI

16

Luis Suarez, Neymar, dan Lionel Messi (dari kiri ke kanan) melakukan selebrasi bersama pada pertandingan antara Barcelona kontra Atletico Madrid yang berlangsung di Camp Nou, Senin (12/1) dini hari WIB.

Trio Maut Barcelona Bungkam Atletico BARCELONA - Trio maut Barcelona, Neymar, Luis Suarez, dan Lionel Messi, kembali memperlihatkan ketajaman mereka. Ketiganya kompak membuat gol saat El Barca menjamu Atletico Madrid di Camp Nou pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (12/1) dini hari WIB. Lionel Messi dan kawan-kawan membungkam pasukan Diego Simeone itu dengan skor telak 3-1. Messi, Neymar dan Luis Suarez masing-masing mencetak satu gol untuk kemenangan El Barca. Sedangkan satusatunya gol Atletico dicetak oleh Mario Manduzukic dari titik putih.

Inilah untuk kedua kalinya dalam dua pertandingan terakhir, ketiga pemain ini samasama mencetak gol. Se-

belumnya, pada leg pertama babak 16 besar Copa del Rey pertengahan pekan lalu Neymar mencetak dua gol, sedangkan Messi dan Suarez masingmasing mengantongi satu gol.

Meski hanya mencetak satu gol, Messi tetap menjadi pemain bintang pada laga tersebut. Pasalnya dia ikut mengkreasi dua gol lainnya. Gol pertama Barcelona yang dicetak Neymar lahir dari umpan silang Messi. Messi juga ikut membidani lahirnya gol Luis Suarez. Umpan manisnya berhasil dimanfaatkan mantan penyerang Liverpool itu untuk

menghasilkan gol.

Namun menit 56, Lionel Messi yang membantu pertahanan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dia didakwa menjatuhkan pemain Ateltico, Jesus Gamez, dan wasit Alberto Undiano menunjuk titik putih. Mario Mandzukic yang bertugas sebagai algojo sukses menjalakan tugasnya dengan baik sehingga mengubah skor 2-1 untuk keunggulan Barcelona.

Akan tetapi, Messi membayar lunas kesalahannya dengan mencetak gol bagi El Barca hanya tiga menit sebelum waktu normal habis. Tendangannya dari sebuah sudut yang sangat sempit tidak bisa ditepis oleh kiper Atletico.

Tambahan tri poin ini memangkas jarak Barcelona dengan Real Madrid di puncak klasemen sementara menjadi hanya satu poin. Hanya saja, Madrid masih unggul satu pertandingan di tangan. Madrid kokoh di puncak klasemen dengan 42 angka,

Barcelona 41 poin, sementara Atletico 38 poin.

Kemenangan ini juga semakin berarti karena Barcelona selalu gagal mengalahkan Atletico pada enam pertemuan mereka musim lalu.

Sedangkan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menyesalkan kekalahan ini. Meskipun, dia mengakui bahwa Barcelona juga bermain bagus sepanjang babak pertama. “Saya kira ada dua pertandingan pada laga tadi. Di babak pertama, Barcelona lebih baik, dinamis dengan intensitas tinggi. Kami bermain buruk di babak pertama.

Tetapi di babak kedua, kami bersaing. Kami hampir sampai pada penampilan normal kami di babak kedua. Kami mencetak satu gol dan seharusnya bisa menyamakan kedudukan. Tetapi pada akhirnya, gol ketiga mereka menyelesaikan pertandingan,” kata pelatih asal Argentina tersebut. =ESPN/CAROL AJI

SELASA 13 Januari 2015 No. 0523 | TAHUN IV

KORAN MADURA

BPJS

Peranan Aparat Desa Belum Berjalan Maksimal

Gapoktandes Bertemu Dewan

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

PAMEKASAN | E

sumenep| c

BANGKALAN | L

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

2 Tahun untuk Abd Wahed Abdurrohman

&

SAMPANG - Dua Pejabat Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang sudah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya, Senin (12/1). Mereka diganjar dua tahun penjara setalah terbukti melakukan pengadaan bibit fiktif TA 2013.

Kasi Pidsus Wahyu Triantono mengatakan, Abd Wahed sebagai Kabid Tanaman Pangan Disperta sudah divonis sesuai fakta persidangan majelis hakim PN Tipikor Surabaya. Dan Abdurrohman selaku Kasi Produksi Tanaman Pangan Disperta juga sudah divonis. Kedua terdakwa divonis dua tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Ya, Wahed dan Abdurrohman sudah divonis sesuai dengan fakta persidangan oleh majlis hakim PN Tipikor Surabaya," kata Wahyu pada Koran Madura, Senin (12/1).

Kata Wahyu, mereka divonis melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Dan tuntutan serta vonis itu lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

"Mereka sudah divonis Pasal 3 UU tipikor dengan hukuman dua tahun penjara," jelasnya. =CR3/LUM Selasa, 4 Maret 2014 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menyita uang sebesar Rp 455,2 juta di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset (Dispendaloka) Sampang.

Uang tersebut diduga sebagian dari uang korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu serta pupuk organik dan unorganik TA 2013 yang ditangani Dinas Pertanian (Disperta). Uang Rp 455,2 juta itu disetorkan sekitar pukul 11.30 WIB oleh Kabid Tanaman Pangan Disperta Abdul Wahed ke Dispendaloka. Selang tiga jam kemudian, Kejari langsung melakukan penyitaan di Kantor Dispendaloka pada pukul 14.40 WIB

Kejaksaan Negeri Sampang menggeledah ruang kerja ruang kerja Abd Wahed (Kabid Tanaman Pangan Disperta) dan Abdurrohman (Kasi Produksi Tanaman Pangan Disperta).

Tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan dilakukan setelah kejari menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Rabu, 5 Maret 2014

Selasa, 20 Mei 2014 Kejaksaan Negeri Sampang menahan Abd Wahed di Rumah Tahanan Kelas II B. Senin, 2 Juni 2014 Kejaksan Negeri Sampang menahan Abdurrohman di Rumah Tahanan Kelas II B.

A

Kemenag Instruksikan Pemotongan Dana BOS?

PN Tipikor Surabaya memvonis dua tahun penjara kepada Abd Wahed dan Abdurrohman.

Senin, 12 Januari 2015 Kejaksan Negeri Sampang melimpahkan berkas kasus Abd Wahed dan Abdurrahman kepada PN Tipikor Surabaya.

September 2014

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

MADURA

CAGAR BUDAYA

Pembentukan Tim Ahli Tersandung Sertifikat SUMENEP - Meski Sumenep memiliki banyak bangunan cagar budaya terutama warisan zaman kolonial, namun sampai saat ini belum memiliki tim ahli cagar budaya. Sehingga, banyak bangunan tua sebagai cagar budaya rusak, seperti yang terlihat di Kecamatan Kalianget.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah memiliki rencana untuk membentuk tim ahli cagar budaya. Hanya saja, rencana tersebut masih tersandung sertifikat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang nantinya akan menjadi tim ahli. Tanpa mengantongi sertifikat terlebih dahulu, tim ahli cagar budaya tidak bisa serta merta dibentuk oleh pemerintah setempat.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Febriyanto membenarkan kalau pemerintah memang bermaksud membentuk tim ahli cagar budaya di Sumenep. Pasalnya, hanya melalui tim ahli itu nantinya bangunan-bangunan tua yang diduga sudah cukup syarat untuk disebut cagar budaya di Sumenep dapat diverifikasi.

Menurutnya, legalitas cagar budaya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang berbentuk sertifikat nantinya bisa keluar setelah tim ahli cagar budaya melakukan penelitian dan validasi serta menetapkan objek sebagai cagar budaya.

Hanya saja, pria yang akrab disapa Totok itu menuturkan bahwa selama ini di Sumenep belum ada orang yang memiliki sertifikat sebagai persyaratan untuk masuk menjadi tim ahli cagar budaya. "Tidak ada kalau di Sumenep masih. Makanya tim itu masih belum dibentuk. Jadi tim itu harus ikut uji kompetensi dulu, baru bisa memiliki sertifikat," tukasnya.

Untuk itu, pihaknya mengaku dalam waktu tidak terlalu lama masih akan mengirimkan beberapa orang di Sumenep untuk mengikuti diklat sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat tersebut. Kata dia, nanti Sumenep akan mengirimkan sebanyak 15 orang untuk mengikuti diklat.

“Karena yang mungkin akan mendapatkan sertifikat hanya sekitar tujuh orang,” tandasnya.

Sebanyak 15 orang yang akan dikirmkan oleh Disbudparpora itu nantinya akan terdiri dari beberapa unsur. Salah satunya adalah dari unsur budayawan, seniman dan juga keturunan raja-raja yang ada di Kabupaten Sumenep. “Nanti mereka akan dikirim untuk mengikuti diklat dulu.

Diklat itu yang mengadakan dari Provinsi dan dari Jakarta. Mereka nanti yang akan menguji,” tutupnya. =FATHOL ALIF

Sumenep

SELASA 13 JANUARI 2015 No. 0523 | TAHUN IV

Banyak DPM Tak Kebagian Raskin Hanafi: Tim Sudah Bekerja Secara Profesional SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) Sumenep mengklaim pendistribusian bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) 2014 telah tuntas 100 persen. Namun, banyak daftar penerima manfaat (DPM) yang mengaku belum menerima bantuan tersebut.

Hal itu dikatakan Koordinator Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW), Junaidi. Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, hingga saat ini masih banyak warga miskin yang belum menerma raskin. ”Temuan saya di lapangan memang seperti itu, bahkan saat ini kami masih terus melanjutkan investigasi, itu untuk menginventarisir daerah yang pendristibusiannya tidak tuntas,” katanya, Senin (12/1).

Menurutnya, laporan tentang banyaknya warga yang tidak menerima raskin menunjukkan bahwa ada permainan di tingkat bawah. ”Kasus semacam itu tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Jika dibairkan maka berpotensi akan memunculkan kasus serupa di daerah lain,” pintanya.

Junaidi juga meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi raskin 2015.

Hal itu untuk mengantisipasi penyelewengan seperti yang

terjadi pada tahun sebelumnya. ”Pada tahun-tahun sebelumnya raskin kerap menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Tahun ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Dikatakan, selama ini pemerintah telah membentuk tim pengawas yang terdiri dari beberapa institusi. Namun, tim tersebut ditengarai tidak bekerja secara maksimal.

Buktinya katanya, masih banyak laporan tentang dugaan penyelewengan.

Pemerintah perlu mengevaluasi keberadaan tim pengawas. ”Saya minta pemerintah mengevaluasi tim pengawas. Jika tidak efektif sebaikknya dibubarkan. Sementara pengawasan dikembalikan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Pereknomian Sekretariat Pemkab (Setkab) Sumenep, Moh Hanafi membantah pengawasan raskin tidak maksimal. Selama ini tim sudah bekerja sesuai prosedur. ”Tim sudah bekerja secara profesional sesuai prosedurnya,” klarifikasinya.

Namun, untuk memantau secara langsung hingga tingkat desa dianggap sulit dilakukan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Apalagi jumlah tim pengawas sangat terbatas. ”Untuk itu saya berharap masyarakat khusunya yang termasuk dalam DPM untuk proaktif untuk melaporkan jika ada penyelewengan,” katanya. =JUNAEDI/MK

PANEN RUMPUT LAUT. Petani rumput laut di Desa Padike Kecamatan Talango sedang panen hasil pertaniannya, Senin (12/1). Kualitas rumput laut bagus dan hasil panen melimpah akibat curah hujan tinggi dan angin kencang. Petani bisa menghasilkan rumput laut hingga 4 kuintal perpetak dari yang biasanya hanya menghasilkan 2 sampai 3 kuintal. Harga rumput laut juga naik, Rp 2000 menjadi Rp 3000 untuk rumput laut basah.

Sumenep SUMENEP – Sejumlah Gabungan Kelompok Tani Desa (Gapoktandes) di Kecamatan BatangBatang, bertemu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (12/1). Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Panagan, Kecamatan Gapura, mendatangi dewan.

Sebanyak 14 perwakilan gapoktandes dari 14 desa di Kecamatan Batang-Bantang, tiba di Gedung DPRD Sumenep, kemarin sekitar pukul 9.00. Mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma; Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam, beserta sejumlah anggota Komisi B; Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep, Bambang Heriyanto; dan Distributor Wilayah Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek, H. Haris.

Pantauan Koran Madura, suasana audiensi kali ini berbeda dengan audiensi yang biasa dilakukan di gedung DPRD. Sejumlah aparat keamanan berjaga-jaga. Bahkan, pengamanan pada saat audiensi berlapis tiga, yakni Polres Sumenep, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pasukan Linmas yang dikomandani oleh Kepala Linmas Sumenep, Kaprawi.

Audiensi yang berlansug sekitar 5 jam di ruangan Komisi B DPRD Sumenep itu, berlangsung alot. Kepala Disperta dan distributor dicecar sejumlah pertanyaan hingga membuat mereka kelabakan. Baru persoalan tersebut bisa diselesaikan setelah Nurus Salam mengambil alih pembicaraan.

Perwakilan Gapoktandes Kecamatan Batang-Bantang, Sutrisno menjelaskan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebab, puluhan hektare tanaman jagung gagal panen akibat kurangnya kuota pupuk.

“Akibat kelangkaan pupuk, semua tanaman jagung di Kecamatan Batang-Batang dipastikan gagal panen. Makanya, kami datang ke sini untuk minta petunjuk. Karena kalau keadaan pupuk tetap langka, maka kondisi serupa juga akan terjadi pada tanaman padi nantinya,” katanya.

Mereka juga mengadukan maraknya pengusaha yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah Rp 90 ribu per sak ukuran 50 Kg jenis Urea.

Namun, karena oleh pengusaha dijual Rp 200 ribu per saknya.

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

C

Gapoktandes Temui DPRD Terkait Amburadulnya Distribusi Pupuk Bersubsidi

Gabungan kelompok tani desa Kecamatan Batang-Batang usai bertemu dengan Ketua DPRD Herman Dali Kusuma, Ketua Komisi B Nurus Salam, dan Kepala Disperta Bambang Herianto di Ruang Komisi B DPRD Sumenep, Senin (12/1).

”Ini yang kami tidak mengerti, bagaimana bisa dalam keadaan langka, namun di sejumlah pertokoan masih ada. Padahal di kios sendiri tidak ada,” terang Sutrisno.

Ditanya soal pendistribusian ke poktan, pihaknya mengatakan kios tidak profesional. Sebab, setiap kali melakukan pendistribusian sering lamban dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. ”Terkadang kami hanya diberi jatah sebanyak 6 ton untuk empat desa. Sementara kebutuhan petani untuk semua Kecamatan Batang-Batang mencapai ratusan ton. Jadi mau dibagaimanakan lagi soal itu,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar anggota DPRD selaku wakil rakyat, Disperta selaku dinas yang membidangi, dan distributor selaku yang menjadi penanggung jawab, agar benar-benar serius dalam menangani pupuk. ”Kalau itu tidak ditangani secara serius, maka kita bisa dipastikan setiap tahun akan selalu kekurangan pangan. Karena petani terus mengalami gagal panen,” harapnya.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam mengatakan, dirinya telah menyikapi kemungkinan terjadinya kelangkaan pu-

puk sejak bulan November 2014 dengan mengecek ketersediaan pupuk dan kesiapan distribusi di berbagai distributor. ”Kami sudah antisipasi sebelum musim tanam tiba. Sehingga, di masa musim tanam tiba tidak terjadi kelangkaan,” katanya.

Terkait soal banyaknya pupuk yang dijual di pertokoan yang tidak mempunyai izin, pihaknya mengaku telah menginstruksikan dinas terkait untuk ditindak lanjuti. ”Kami sudah menginstruksi ke Dinas Pertanian, agar hal itu diawasi dengan serius. Jika memang ada yang melanggar hukum, maka segera rekomendasikan agar KP3 segera melakukan tindakan tegas,” terangnya.

Sedangkan untuk pendistribusian yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, pihaknya menginstruksikan kepada semua gapoktandes agar segera koordinasi dengan UPT Pertanian setempat. ”Ajukan saja ke UPTnya sesuai kebutuhan yang ada.

Sehingga ada langkah preventif yang dilakukan selanjutnya,” paparnya.

Kepala Disperta Sumenep, Bambang Heriyanto mengatakan, persolan pupuk tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten

Sumenep saja. Kondisi serupa terjadi di seluruh Indonesia. ”Untuk Sumenep saja, jatah pupuk setiap tahunnya selalu berkurang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh petani,” jelasnya.

Dikatakan, kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 selalu mengalami kekurangan. Pada tahun 2012 Sumenep mendapatkan kuota sebanyak 31.988 ton, pada tahun 2013 medapatkan kuota sebanyak 25.890 ton, pada tahun 2014 mendapatkan jatah sebanyak 24.530 ton, dan pada tahun 2015 mendapatakan sebanyak 24.153 ton.

Jumlah tersebut dinilai sangat jauh dari kebutuhan petani.

Sesuai yang diajukan petani melalui RDK (Rencana Deetail Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 41 ton, dengan jumlah luas areal satu kali tanam mencapai 25 ribu hektare. ”Jadi, kalau misalkan setiap hektarenya membutuhkan pupuk sebanyak 200 Kg, maka kebutuhan pupuk mencapai kurang lebih 50 ribu ton dalam satu kali tanam. Sedangkan, kuotanya hanya 24.153 ton. Jadi, kebutuhan

dengan jumlah luas areal sudah kurang separuh,” terangnya.

Kendari demikian, pihaknya berjanji akan meminta jatah tambahan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Saat ini pihaknya telah mengirimkan surat.

Ditanya soal pengawasan pendistribusian pupuk, pihaknya mengaku sangat lemah. Hal itu berdasarkan hasil sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan beberapa hari yang lalu, banyak ditemukan pupuk bersubsidi yang dijual di berbagai pertokoan yang tidak memilik izin. ”Ini sudah indikasi. Dan kami mulai besok (hari ini) akan turun untuk mengecek penjual pupuk di pertokoan. Jika memang ditemukan, kami akan sita itu semua, untuk diproses lebih lanjut olah aparat penegak hukum. Karena itu merupkan barang dalam pengawasan. Jika terjadinya karena ada kios yang nakal, maka kami tidak akan segan untuk memberikan rekomendasi agar kios tersebut segera dicopot izinnya,” tegasnya.

Direktur CV Muara, H. Haris selaku distributor mengakui bahwa akhir-akhir ini pendistribusian agak sedikit terhambat. Hal itu disebabkan pendistribusian dari Daerah Bontang, Kalimantan Timur, ke Surabaya terkendala cuaca ekstrem. Sehingga pendistribusian dari produsen tidak maksimal.

Kendati demikian, pihaknya terus akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan petani sesuai kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan cara mendistribusikan sesuai stok pupuk yang ada.

Sejak minggu pertama di tahun 2015, pihaknya mengaku telah berhasil mendistribusikan pupuk untuk dua kecamatan tersebut sebanyak kurang lebih 50 ton untuk pupuk jenis Urea. ”Pada minggu pertama kami telah mendistribusikan sebanyak 14 ton untuk Kecamatan Batang-Batang sisanya untuk Kecamatan Dungkek, sedangkan pada tanggal 8 kemarin kami mendistribusikan sebanyak 25 ton,” jelasnya.

“Namun karena stoknya tidak ada, maka kami distribusikan sebanyak 15 ton dan sisanya hari ini (kemarin). Bahkan besok (hari ini) dan besok lusa kami akan mendistribusikan sebanyak 40 ton,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

DANA DESA

Program DD Sulit Terealisasi SUMENEP – Dana Desa (DD) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit untuk terealisasi pada tahun ini.

Pasalnya, hingga saat ini, anggaran DD yang mestinya mencapai Rp 332 miliar, hanya sekitar Rp 49 miliar.

Anggaran Rp 332 miliar itu jika dibagi rata kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumenep, masing-masing desa hanya mendapatkan dana sebesar Rp 30 hingga 60 juta. Padahal, sesuai janji politik Jokowi, setiap desa akan mendapatkan kucuran dana Rp 1 miliar.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli membenarkan bahwa anggaran yang diterima tidak sebanding dengan jumlah desa di Kabupaten Sumenep. “Kalau dikalkulasikan, setiap desa hanya akan mendapatakan anggaran sebesar Rp 30 sampai Rp 60 juta,” katanya.

Dikatakan, pembagian anggaran setiap desa tidak sama.

Karena besaran dana berdasarkan kondisi desa tersebut.

Sebab, dana desa sesuai kebutuhan desa bersangkutan. ”Dalam mengalokasikan dana tersebut,

kami memiliki aturan dan regulasi khusus. Sehingga dipastikan tidak akan sama,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya hingga saat ini belum bisa menjelaskan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana tersebut. ”Untuk juknisnya sudah ada pada kami. Tapi, kami masih akan membahas pada Kamis (15/1) nanti. Jadi untuk lebih jelasnya kita tunggu sampai rapat itu selesai,” ungkapnya.

Ditanya soal kemungkinan ada penambahan anggaran dari pemerintah pusat, mantan Camat Batang-Batang itu, men-

gatakan sampai saat ini masih belum ada kabar. Sehingga bisa dipastikan untuk anggaran tahun 2015 tidak ada penambahan kembali.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanafi meminta pemerintah untuk serius mengawasi penggunaan dana itu, termasuk pemanfaatnya di masing-masing desa. Sebab, dana itu rentan disalahgunakan. ”Jadi, walaupun itu anggaran pusat, namun pemerintah daerah harus mengambil alih dalam pengawasannya. Sehingga, pemerintah tidak terkesan

hanya bisa mencairkannya saja.

Tapi, bagaimana dana miliaran rupiah itu dapat digunakan secara optimal,” tambahnya.

Selain itu, dirinya meminta agar masyarakat juga ikut andil dalam melakukan pengawasan. ”Jika memang ditemukan pelanggaran, maka jangan sungkan, laporkan saja pada kami.

Jika memang ada indikasi yangbertentangan dengan hukum, kami pastikan akan menempuh jalur hukum. Biarkan saja hukum nantinya yang berbicara,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

JALAN PELABUHAN BRAKAS

Rusak Sebelum Dinikmati SUMENEP – Kondisi jalan di Pelabuhan Brakas, Kecamatan/Pulau Raas, sangat memprihatinkan. Padahal jalan pelabuhan yang menjadi akses utama warga saat beraktivitas itu, baru selesai dilakukan perbaikan yakni pengaspalan pada bulan Desembar 2014. Namun kondisinya saat ini sudah banyak yang menggelupas bahkan sudah banyak yang berlubang.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, pekerjaan jalan tersebut baru selesai menjelang tutup tahun 2014. Adapun sumber dana perbaikan itu diambilkan dari APBD (Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2014 sebesar Rp 140 juta. ”Kerusakannya tidak hanya di satu titik saja. Banyak aspal yang sudah mengelupas. Padahal ini baru saja diperbaiki,” kata salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, dirinya sudah mencurigai pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebab, dilihat dari hasil pekerjaan sementara sudah tidak bagus.

Bahkan pekerjaannya terkesan dikerjakan asal-asalan. “Ini salah satu bukti jika pekerjaan itu tidak diawasi secara maksimal.

Sehingga, hasilnya tidak tahan lama,” ungkapnya.

Menggapi hal itu, anggota komisi C DPRD Sumenep Moh. Ramsi mengatakan, dirinya selaku wakil rakyat sangat menyayangkan pekerjaan tersebut.

Sebab, masih belum dinikmati oleh warga setempat kondisinya sudah mulai rusak.

Menurut Ramzi, cepat ru-

saknya pengaspalan jalan tesebut besar kemungkinan karena rekanan dalam mengerjakan itu tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB). ”Jika memang dikerjakan sesuai RAB, jelas kondisi tersebut tidak akan cepat rusak,” terannya.

Selain itu, lanjut politisi asal Kecamatan Pragaan itu, dirinya juga mencurigai cepat rusaknya infrastruktur karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub) selaku pengelola anggaran. Sehingga, rekanan tidak melaksanakan proyek dengan benar. “Nah kalau begitu, maka anggaran yang disedikan menjadi sia-sia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya mendesak agar Dishub turun tangan mengecek hasil pekerjaan tersebut. Jika memang ditemukan pelanggaran, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada rekanan pelaksana proyek. ”Penyebab jalan itu cepat rusak harus diselidiki oleh pemerintah. Jika karena pengerjaannya maka pemerintah tidak boleh segan-segan untuk memberikan sanksi tegas,” terangnya.

Kepala Dishub Sumenep, Mo-

MENGELUPAS. Kondisi jalan Pelabuhan Brakas, Keacamatan/Pulau Raas yang baru selesai diperbaiki pada Desember 2014 namun sudah mengelupas dan di sana-sini berlubang, Senin (12/1).

hamad Fadillah tidak menampik kondisi jalan pelabuhan itu sudah mulai rusak. Hanya saja, mantan Kepala BPBD Sumenep membantah rusaknya jalan pelabuhan itu karena dikerjakan secara asalasalan.

Menurutnya, mengelupasnya

aspal jalan pelabuhan disebabkan karena pelabuhan itu kerab dilewati kendaraan roda empat.

Apalagi, saat ini sedang musim hujan. ”Saya juga sudah melihat saat kunjungan ke Raas. Di sana sering dilewati kendaraan roda empat,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan meminta rekanan untuk memperbaiki agar kerusakannya tidak semakin meluas. ”Saya sudah menghubungi pelaksananya. Dan pelaksananya sanggup untuk memperbaiki kerusakan tersebut,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 132015 JANUARI SELASA 13 JANUARI | No. 0523 2015 | TAHUN IV No. 0523 | TAHUN IV

E E

PUPUK

Awal Tahun, Urea Masih Langka

AUDIENSI. Persatuan Guru Revolusioner Indonesia (PGRI) Pamekasan sedang melakukan audiensi dengan pejabat Kemenag, terkait dugaan pemotongan dana BOS.

Kemenag Instruksikan Pemotongan Dana BOS? PGRI Minta Pertanggungjawaban Kepala Kemenag PAMEKASAN - Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang biasa diterima oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, masih menjadi lahan basah bagi sebagian oknom, untuk mendapat keuntungan. Audiensi berlangsung di ruang Kepala Kemenag Pamekasan, Senin (12/1) kemarin.

Batuan operasional yang seharusnya diterima utuh oleh sekolah dan dapat dinikmati oleh siswa, diduga disunat untuk kepentingan yang tidak jelas. Besarannya tergolong tinggi yakni Rp1000 persiswa.

Upeti tersebut kabarnya dipungut dari seluruh sekolah penerima BOS yang harus diberikan kepada Kelompok Kerja Madrasah (KKM), dan penyetorannya belum diketahui.

Apakah, disetorkan ke Kemenag Pamekasan atau untuk kepent-

ingan pengurus KKM. Persatuan Guru Revolusioner Indonesia (PGRI) Pamekasan menerima langsung keluhan tersebut dari pengelola madrasah. Namun, PGRI tidak menyebutkan secara rinci, jumlah sekolah yang disunat dana BOSnya karena masih akan melakukan investigasi, dan pengumpulan bukti untuk dilaporkan ke penegak hukum.

Ketua PGRI Pamekasan Akhmad Fakih menyatakan pihaknya sedang fokus men-

gumpulkan bukti dan menemui Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi untuk mengklarifikasi, apakah upeti Rp1000 persiswa tersebut, atas instruksi Kemenag, atau hanya akal-akalan KKM, yang selama ini menjadi organisasi kepanjangan tangan dari Kemenag Pamekasan.

Ia mengatakan apa pun alasan pemotongan dana BOS itu jelas melanggar. Sebab dana itu hak sekolah untuk kepentingan sekolah dan siswa. Sehingga tidak boleh pihak mana pun meminta upeti.

Fakih mengaku belum puas dengan jawaban yang disampaikan Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi, atas dugaan penyunatan dana BOS tersebut. Ia meminta Kemenag memanggil seluruh KKM baik MI dan MTs untuk menghentikan penyunatan tersebut.

Dalam kesempatan itu Fakih juga meminta Kemenag untuk memberikan data penerima BOS se-Kabupaten Pamekasan. Data itu penting untuk dijadikan referensi penelusuran penyunatan BOS. Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi membantah jika dikatakan mengiktruksikan KKM menyunat BOS tersebut.

Bahkan Juhedi mempersilakan pihak-pihak terkait yang menemukan dugaan pemotongan BOS, agar langsung melapor ke pihak kepolisian ataupun kejaksaan.

Jika oknom tersebut merupakan pegawai Kemenag Pamekasan, ia menyatakan akan memberi sanksi tegas, jika terbukti. “Laporkan saja langsung ke aparat kepolisian ataupun kejaksaan,� katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Janji pemerintah atas kelangkaan pupuk jenis urea di akhir tahun 2014 dan normal kembali pada awal tahun 2015 ternyata tidak terbukti.

Hingga memasuki minggu kedua pada bulan Januari 2015, petani masih kesulitan mendapatkan jenis pupuk tersebut.

H. Zuhri, warga Dusun Malangan Barat Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, mengaku masih kesulitan mendapatkan jenis pupuk tersebut. Terpaksan ia membiarkan padinya tidak diberi pupuk. Padahal sebelumnya, kata H. Zuhri, pemerintah memberikan kepastian, pupuk tidak akan langka pada awal tahun 2015.

Sehingga pada bulan Desember kemarin, petani menunda penanam padi. Tetapi setelah sampai awal tahun, jenis pupuk itu juga masih sulit peredarnya.

Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah mencarikan solusi atas kelangkaan pupuk itu. Sebab pupuk merupakan kebutuhan mendasar petani dalam menanam padi maupun jagung.

Hal serupa juga disampaikan Ali Said. Ia mengaku kesulitan mendapatkan jenis pupuk urea tersebut. Ia berusaha mencari ke Kecamatan Tlanakan, tepatnya di Desa Cegug. Sebab sebelumnya ia mendapatkan kabar di desa tersebut ada stok pupuk urea.

Setelah sampai di kios resmi pupuk, ternyata tumpukan pupuk itu sudah terpesan semua oleh masyarakat.

Harapan mendapatkan pupuk, kata Ali Said, harus kembali tertunda dan ia harus gigit jari. Said mengaku tidak tahu harus kemana lagi mencari pupuk jenis urea tersebut.

Sementara Hasan, petani lainnya, mendapatkan pupuk di Desa Kangenan Kecamatan Pamekasan. Itu pun stoknya terbatas dan jumlah pengambilannya dibatasi 1 sak. Sekalipun pengirimannya menggunakan 2 truk Fusu, tetapi dalam 15 menit ribuan ton pupuk tersebut, laris terjual ke petani. =Fakih Amyal/rah

F

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

Penyelewengan Pupuk Dilaporkan ke DPRD Hosnan: Agar Kios dan Toko Sama-sama Diuntungkan PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendapat laporan dari masyarakat tentang modus penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kios yang bekerja sama dengan toko.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi. Menurutnya, kelangkaan pupuk bersubsidi yang selalu terjadi setiap tahun memang menuai kejanggalan. Padahal pola pendistribusian pupuk sudah jelas karena menggunakan sistem tertutup.

Diakui politisi PAN ini, pihaknya mendapat laporan penyelewengan pupuk oleh kios. Ia menjelaskan kios yang bersangkutan selaku penyedia pupuk untuk kelompok tani tidak didistribusikan sesuai aturan sebenarnya.

“Jadi, modus yang kami terima itu, kios memanfaatkan ketidaktahuan kelompok tani, dengan tidak menyalurkan pupuk ke kelompok tani, tapi dikirim ke toko. Agar kios dan toko sama-sama diuntungkan karena bisa menjual di atas HET (harga eceran tertinggi),” kata Hosnan.

Pupuk-pupuk yang sudah ada di toko sudah luput dari pengawasan, karena yang menjadi pengawasan pemerintah adalah kios, yang sudah melakukan kontrak sebagai penyediaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani dalam satu wilayah yang telah ditentu-

Jadi, modus yang kami terima itu, kios memanfaatkan ketidaktahuan kelompok tani, dengan tidak menyalurkan pupuk ke kelompok tani, tapi dikirim ke toko. Agar kios dan toko sama-sama diuntungkan karena bisa menjual di atas HET (harga eceran tertinggi),”

Hosnan Ahmadi

Ketua Komisi II DPRD

kan.

Makanya, lanjut Hosnan, pihaknya tengah meminta data-data penyaluran pupuk mulai dari produsen sampai ke kelompok tani. Termasuk luasan wilayah yang harus dilayani distributor dan kios. Dengan harapan jika kembali terjadi kelangkaan pupuk mudah ditemukan penyebabnya.

Sayang, Hosnan tidak mau menyebutkan asal kios dan toko yang telah dilaporkan tersebut, dengan alasan pihaknya masih mencari bukti-bukti atas laporan yang masuk tersebut. Jika pihaknya sudah mengantongi bukti, pihaknya akan melaporkan ke komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Pamekasan beserta buktinya.

“Cukup tahu saja dulu modus yang digunakan, soal siapa dan dimana belum bisa kami publika-

si, karena ini sifatnya masih laporan. Kami akan menelusurinya, biar bisa langsung dapat dilakukan tindakan tegas oleh KP3,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, selama kurun waktu 2014 lalu, KP3 Pemkab Pamekasan telah memberikan sanksi kepada satu distributor dan dua kios yang terbukti melanggar aturan. Bahkan salah satu kios diantara telah dicabut izinnya.

“Kami telah jatuhkan sanksi berupa skorsing selama 3 bulan kepada distributor dan kios, yang menyalahi ketentuan wilayah pendistribusian pupuk. Dan satu kios kami cabut izinnya karena menjual pupuk bersubsidi diatas HET,” kata Shalah Syamlan, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), selaku Sekretaris KP3 Pamekasan. =ALI SYAHRONI/RAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan SELAMAT DATANG

SELAMAT BERTUGAS

AKBP Sugeng Muntaha

AKBP Nanang Chadarusman, S.I.K., M.H

Sebagai Kapolres Pamekasan

Sebagai Kabag Binkar Polda Jatim

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si Bupati Pamekasan

KESULITAN PENUHI PERMINTAAN. Warga menjemur ikan, di Kampung nelayan Desa Branta Pesisir, Tlanakan, Pamekasan, Jatim, Kamis (8/1). Dalam beberapa hari terakhir, nelayan di daerah itu, kesulitan memenuhi permintaan pasar, karena terkendala musim angin kencang dan ombak besar.

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Drs. Khalil Asy’ari Wakil Bupati Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

G

PERTANIAN

Petani Rumput Laut Merugi

LIBUR MELAUT. Sejumlah perahu ditambatkan di Pelabuhan Branta Pesisir, Tlanakan, Pamekasan, Jatim. Sebagian besar nelayan di Madura dalam beberapa hari terakhir, tidak melaut karena angin kencang dan ombak besar.

Kejari Endus Pengadaan Beras Fiktif Samiaji: Kami Tingkatkan ke Penyidikan PAMEKASAN – Penyelidikan raibnya 1.504 ton beras yang tersimpan di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura, Jl raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mulai terendus Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Diduga kuat beras tidak hilang, melainkan telah terjadi pengadaan fiktif.

Hal itu disampaikan kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Samiaji Zakaria.

Menurutnya, dari puluhan saksi yang telah dimintai keterangan penyidik Kejari, kasus tersebut telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Sekitar 30 pegawai Bulog telah kami minta keterangan.

Dari semua kesaksian itu, kami mengindikasikan kuat kasus itu bukan tindakan pidana biasa berupa pencurian beras. Tetapi

lebih mengarah pada pengadaan fiktif. Atas dasar itu kasusnya kami tingkatkan ke penyidikan,” Kata Samiaji.

Pengadaan fiktif yang dimaksud adalah secara administrasi telah dilakukan pengadaan, namun berasnya tidak pernah masuk ke gudang Bulog. Sehingga pihaknya akan bergerak cepat dalam melakukan penyidikan selanjutnya.

Sayang, pihaknya belum dapat memastikan berapa kerugian Negara yang telah ditimbulkan

dalam kasus tersebut. Pihaknya beralasan sedang menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sebab BPK sebelumnya telah melakukan audit pengadaan beras di gudang Bulog tersebut.

“Soal kerugiannya kami masih menunggu hasil audit BPK. Sambil kami terus melakukan penyidikan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab dalam kejadian ini. Dengan indikasi pengadaan fiktif, perkiraan kami ada orang dalam (gudang Bulog) yang terlibat,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut dilaporkan ke Kejari Pamekasan oleh Bulog Divre Jawa Timur, setelah mengetahui adanya beras yang hilang dari Laporan Subdivre Madura. Pihak

Bulog juga melakukan penyelidikan internal sebelum dilaporkan ke Kejari.

Hasil penyelidikan internal itu, beberapa mantan petinggi Bulog Subdivre Madura dan mantan kepala Gudang yang diperiksa secara khusus. Sebab mereka dianggap paling bertanggungjawab dan mengetahui tentang keberadaan beras di gudang Bulog dan sirkululasinya.

Saat ini para petinggi itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya, mereka di antaranya adalah mantan Kepala Subdivre Suharyono, Waka Subdivre Prayitno, dan mantan Kepala gudang Bulog Pamekasan, Abdul Latif. Kini, mantan kepala gudang tersebut sudah ditarik ke Bulog Divre Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN –Sejumlah petani rumput laut di Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mengaku sedang dilanda kerugian, karena hasil panen mereka rusak, yang disebabkan faktor alam yang kurang bersahabat.

Untuk menyelamatkan budidaya rumput lautnya, sejumlah petani terpaksa melakukan panen lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena pertumbuhan tanaman rumput laut mereka semakin memburuk.

Salah seorang petani rumput laut, Bahrawi, 40, mengatakan dalam cuaca normal masa panen rumput laut itu 45 hari. Namun dengan kondisi cuaca yang sering hujan, terpaksa dipanen hanya dalam waktu 30 hati masa tanam.

Akibat panen paksa itu, lanjutnya, bibit seberat 40 kilogram yang semestinya bisa menghasilkan 2 sampai 3 kwintal, saat ini hanya menghasilkan rumput laut seberat 1 sampai 1,5 kwintal. Tidak hanya itu, dengan hasil panen rumput yang rusak, harganya juga menurun dari sebelumnya.

“Tapi karena rumput laut saya rusak, sekarang hanya bisa memanen satu kwintal saja, dengan harga per kilonya hanya Rp 1200. Kalau rumput laut bagus yang baru panen (basah) dihargai Rp 1400 sampai 1500 per kilogram,” kata Bahrawi.

Saat dikonfirmasi, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Nurul Widiastuti, melalui Kasi Budidaya, Sri Puji Harijani menjelaskan rusaknya rumput petani di Desa Tanjung, Pademawu itu, disebabkan karena percampuran air tawar saat hujan dengan air laut.

Terangnya, kondisi itu diperparah dengan kiriman air rab dari daratan yang masuk ke lautan pasca hujan, sehingga menyebabkan kondisi air sangat buruk. Akibatnya, rumput laut terserang penyakit ice-ice yang menyebabkan rumput laut membusuk saat proses penanaman. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

AUDIENSI. Forsamm ditemui komisi II DPRD Pamekasan di ruang rapat paripurna kantor DPRD lanatai II Jl Kabupaten

Butuh Pansus dalam Program Tebu Al Anwari: Bukti-Bukti Hendaknya Diserahkan ke Komisi II PAMEKASAN - Sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin (12/1) kemarin. Mereka menilai ada kejanggalan dalam program tanam tebu di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat. Mereka mendesak DPRD setempat untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), agar semuanya jadi lebih jelas.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Paripurna lantai II gedung DPRD, Jl Kabupaten itu, ditemui oleh Komisi II DPRD Pamekasan, yang diketuai Hosnan Ahmadi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Di hadapan Forum, Koordina-

tor Forsamm, Ribut Baidi mengatakan anggaran sebesar Rp 11,8 miliar untuk program taman tebu, yang diperuntukkan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penjualan maupun pemanfaatan hasil, terkesan tertutup bagi publik dan hanya dimanfaat-

kan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Untuk itu, lanjut Ribut, pihaknya meminta DPRD Pamekasan, agar membentuk Pansus untuk mengevaluasi program tebu. Bahkan jika perlu untuk sementara program tersebut dihentikan di 2015, hingga persoalan di 2014 tuntas dan ada kejelasan.

“Kelompok tani yang menerima program tebu, hanya 11 kelompok. Padahal di Kabupaten Pamekasan ada 1015 kelompok tani. Kalau tahun 2014 ini tidak diaudit, atau tidak dievaluasi oleh DPRD. Maka kami khawatir pada tahun 2015 program ini asal-asalan lagi,” kata Ribut.

Menanggapi hal itu, Ketua

komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan pihaknya tidak serta merta bisa membentuk Pansus tentang program tebu tersebut. Sebab dalam pembentukan Pansus, ada tahapantahapan yang harus dilalui.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pansus berdasar usulan dari anggota (dewan), minimal 5 hingga 10, dan dibahas dalam pimpinan dan diparipurnakan untuk disetujui. Jadi, dalam masalah ini masih belum bisa masuk ke level Pansus, karena hanya berdasar pada dugaandugaan,” kata Hosnan.

Masih dalam forum tersebut, wakil ketua komisi II, Al Anwari menjelaskan apabila dugaan Forsamm didukung data-data

penyelewengan dalam program tanam tebu tersebut, pihaknya meminta kepada Forsamm untuk diserahkan pada komisi II. “Kalau data-data pelanggaran tentang program ini kami minta agar diserahkan kepada kami. Dan kami akan menindaklanjutinya.

Dengan meminta dukungan anggota dewan lainnya agar dalam persoalan ini bisa dibentuk pansus,” ungkap Al Anwari.

Setelah berdiskusi sekitar 90 menit, Komisi II dengan dari Forsamm bersepakat, untuk ada pertemuan lanjutan antar keduanya dan pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal, dan akan terus dilanjutkan pada mingguminggu mendatang. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

13|JANUARI 2015 SELASA 13SELASA JANUARI 2015 No. 0523 | TAHUN IV No. 0523 | TAHUN IV

II

Disdik Prihatin Banyak Pelajar Nakal

DEMAM BERDARAH

Dinkes: Tiga Orang Meninggal Sampang - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi mengungkapkan ada tiga orang yang telah meninggal dunia akibat terserang demam berdarah selama 2014 di wilayah itu.

Namun, jumlah tersebut dikatakan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. “Tapi jumlah warga yang meninggal dunia ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya,” katanya di Sampang, Minggu (12/1).

Pada tahun 2013, jumlah warga Sampang yang meninggal dunia akibat gigitan nyamuk aedes aegepty itu sebanyak empat orang, dengan jumlah total penderita sebanyak 514 orang.

Sementara pada tahun 2014, yakni mulai Januari hingga Desember 2014, jumlah total penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Sampang hanya 209 orang. Dengan demikian, kata Firman, ada penurunan sebanyak 305 orang pada 2014 dibanding 2013.

Turunnya angka penderita demam berdarah di Kabupaten Sampang selama 2014 itu, karena beberapa faktor. Selain karena upaya yang dilakukan pemerintah, juga karena kesadaran hidup sehat sebagian besar masyarakat sudah mulai meningkat.

“Padahal kegiatan pengasapan selama 2014 ini justru jauh lebih sedikit dibandingkan kegiatan pengasapan yang dilakukan pada 2013,” katanya.

Firman menuturkan, pada tahun 2013, pihaknya melakukan pengasapan di beberapa kecamatan yang warganya rawan terserang DBD di di 162 titik, sedangkan pada 2014 hanya 73 titik.

Pada tahun 2012, Dinkes mencatat, jumlah warga Sampang yang menderita DBD sebanyak 271 orang. Dengan data itu, maka penyakit DBD yang terjadi di Sampang dalam tiga tahun terakhir ini cenderung fluktuatif.

“Tapi kami berharap, tahun ini bisa ditekan semaksimal mungkin, tentunya dengan berbagai upaya yang akan kami lakukan, terutama dengan berupaya menggugah kesadaran hidup sehat masyarakat,” katanya menjelaskan. =ABD AZIZ/ANT

Heri Purnomo: Ada yang Terlibat Kasus Narkoba SAMPANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang mengaku prihatin terhadap banyaknya pelajar di Kota Bahari yang tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP setempat karena melakukan kenakalan.

Satpol PP Sampang merilis, selama tahun 2014, menangkap 170 pelajar.

Mereka tertangkap saat melakukan mesum (70 pasangan), berpesta minumminuman keras (20 siswa), dan hanya bolos sekolah (80 siswa).

Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo mengatakan, pihaknya sangat prihatin saat mendengar kasus tersebut.

“Sangat memprihatinkan, masih ada pelajar yang melakukan pekerjaan mesum,” katanya.

Menurutnya, pergaulan para anak didik rusak dan melewati batas, tidak lepas dari canggihnya teknologi yang disalahgunakan. Faktor lain, kata Heri, pergaulan antara siswa dengan teman di luar sekolahnya.

Oleh karena itu, orangtua siswa perlu mengawasi dengan ketat saat mereka telah pulang dari sekolahnya agar tidak bergaul dengan orang yang kurang berakhlak. “Banyak memang pelajar yang melakukan mesum dan pesta miras saat pulang sekolah,” ujarnya.

Kata Heri, Disdik Sampang dan pihak sekolah tidak bisa mengontrol penuh

terhadap siswa. Karena setelah mereka lepas dari sekolah, guru tidak terlalu paham terhadap perilaku siswa di luar jam belajar. Sehingga, dibutuhkan dukungan orangtua untuk terus mengawal anaknya agar tidak melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan.

“Kami tidak bisa mengontrol penuh maupun kepala sekolah. Insya Allah untuk sekolah negeri sudah tidak ada selanjutnya. Karena sudah ada kegiatan pembinaan,” paparnya, Senin (12/1).

Sebenarnya, lanjut Heri, para pelajar tidak hanya melakukan mesum dan

pesta miras, bahkan ada pelajar yang terlibat kasus narkoba di lingkungan Sampang. Sehingga Disdik Sampang mengharapkan kepada pihak keluarga untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah diniyah setelah pulang dari sekolah umum.

“Sebenarnya tidak hanya kasus mesum dan miras yang dilakukan pelajar, ada juga yang terlibat kasus narkoba. Ini menjadi tantangan terberat bagi kami untuk memperbaiki akhlak para siswa dan siswi di Sampang,” ungkapnya. =CR3/LUM

OBAT-OBATAN TERLARANG

Kasus Narkoba di Sampang Menurun SAMPANG- Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Abdullah mengatakan, kasus narkoba di Kota Bahari, menurun selama 2014 dibanding tahun sebelumnya.

“Saat ini, kami hanya menangani sebanyak 30 kasus narkoba dan jumlah ini berkurang dibanding jumlah kasus yang ditangani tim penyidik Kejari sebelumnya,” katanya, Senin (12/1).

Ia menjelaskan, pada tahun 2013, pihaknya sempat menangani sebanyak 34 kasus, dan dari jumlah itu sebanyak 31 kasus di-

antaranya telah diproses hukum dan divonis oleh Pengadilan Negeri setempat.

Dengan demikian, katanya, maka sebanyak 3 kasus proses penyidikannya dilanjutkan pada tahun 2014.

Khusus penanganan kasus narkoba pada 2014, Kajari menjelaskan, memang belum semuanya tuntas dan masih perlu dilanjutkan penyidikannya pada 2015 ini.

Abdullah menyatakan, lambatnya penyelesaian kasus ini, karena jumlah tim penyidik di Kejari Sampang terbatas, sedangkan kasus yang ditangani banyak.

Berdasarkan data yang di-

himpun pihak Kejari, para pengguna narkoba itu tersebar di semua kecamatan yang ada di wilayah itu, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

“Ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Sampang ini, sudah merambah hampir semua wilayah, dan oleh karena itu kedepan perlu menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Dari sebanyak 30 kasus narkoba yang ditangani tim penyidik Kejari Sampang ini, para tersangkanya dari berbagai kelompok usia.

Ada yang masih remaja, paruh baya, bahkan ada yang sudah kakek-kakek.

Secara terpisah, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Sampang AKP Sarwo Waskito menyatakan, peredaran narkoba di Kabupaten Sampang memang sangat memprihatinkan.

Buktinya, kata dia, selama 2014 petugas sering menangkap pengguna dan pengedar narkoba. “Saat ini peredaran narkoba tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa,” katanya menjelaskan. =ABD AZIZ/ANT

J

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

PUNGLI

DPRD Selidiki Pungutan Uang di Sekolah Negeri Sampang - Komisi IV DPRD Sampang, kini menelusuri pungutan uang yang dilakukan sekolah negeri di wilayah itu dan dilaporkan masyarakat ke lembaga legislatif itu.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana, Senin menjelaskan, langkah itu dilakukan, karena pungutan uang yang dilakukan oleh pihak sekolah itu meresahkan orang tua dan wali murid.

“Sebab, saat ini tidak ada lagi bayaran sekolah dalam bentuk apapun, setelah pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah (Bos),” katanya.

Salah satu lembaga pendidikan negeri yang dilaporkan masyarakat ke DPRD setempat adalah SMK Negeri I Torjun, Sampang.

Ia menuturkan, pada Senin (12/1) pagi, dirinya bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD

Sampang telah mendatangi lembaga itu untuk mengklarifikasi laporan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Sampang.

Akan tetapi, sesampainya di sekolah itu, pihak sekolah justru menggerakkan para siswa, menghadang kedatangan rombongan wakil rakyat dari Komisi IV DPRD Sampang itu.

Karena suasana tidak memungkinkan, maka Komisi IV

DPRD Sampang akhirnya kembali ke kantor DPRD di Jalan Wijaya Kusuma Sampang.

Pungutan uang yang dilakukan pihak sekolah kepada para siswa di sekolah itu sebesar Rp300.000. Siswa yang tidak membayar uang sebesar itu, maka nilainya ditahan.

“Kami sebenarnya datang ke SMK Negeri I Torjun itu untuk mengklarifikasi, mengapa

sekolah masih mengambil uang sumbangan,” kata Amin.

Jumlah siswa yang dimintai sumbangan di lembaga pendidikan kejuruan sebesar Rp300.000 ini sebanyak 415 orang.

Alasannya untuk biaya ujian semester. Padahal, menurut Ketua Komisi IV DPRD Sampang, sejak adanya dana BOS, siswa bebas dari semua biaya pendidikan. =ABD AZIZ/ANT

GALANG DUKUNGAN KEADILAN

Warga Banyuates Datangi Dewan SAMPANG – Puluhan warga Desa/Kecamatan Banyuates mendatangi Kantor Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Senin (12/1). Mereka meminta perlindungan hukum dari pihak legislatif terkait perampokan dan pembunuhan yang terjadi di desanya.

Mairah (45), anak dari korban Hj Puarni atau yang dikenal dengan panggilan ibu Lukman, mengatakan, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Sampang untuk mencari dukungan keadilan.

Kerana, kejadian pembunuhan tersebut sudah lama terjadi.

Namun, penegak hukum belum menuntaskan kasus tersebut.

Pihaknya sudah melaporkan ke Polres Sampang dan Propam.

“Kedatangan saya hanya mencari keadilan dan meminta perlindungan hukum ke Dewan.

Karena orangtua saya dibunuh sekaligus dirampok dengan cara sadis. Orangtua saya diborgol dan dilakban mulutnya,” katanya pada awak media.

Peristiwa itu terjadi hari Selasa, 19 Nevember 2013 . Namun, sampai saat ini kasus itu masih buram. Karena itu, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Sampang dalam rangka meminta bantuan untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Pihaknya sudah berulang kali melaporkan ke pihak Polres Sampang. “Keluaga saya berulang kali datangi kantor Polres. Namun pihak Polres seperti tidak ada keinginan untuk mengungkap kasus tersebut, saya mengamati Polres

WADUL: Warga Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendatangi Kantor Komisi I DPRD setempat, Senin (12/1).

seperti itu,” ceritanya.

Menurutnya, keadilan itu sulit ditemukan oleh pihak keluarga korban kalau penegak hukum tidak berani mengungkap.

Terbukti, kata dia, penjelasan dari Kapolres dan Kasatreskrim saat pihak keluarga korban melaporkan kesekian kalinya, bahwa dalam kejadian itu ada dua kubu. Kubu pertama ingin mengungkap kasus tersebut sedangkan kubu kedua tidak ingin mengungkap.

“Katika pihak keluarga saya mendatangi Polres, dari pihak Kapolres dan Kasatreskrim mengungkapkan bahwa kejadian itu ada dua kubu. Satunya ingin

mengungkap kasus itu termasuk saya. Satunya lagi tidak ingin kasus itu terungkap, itu suami saya yang melaporkan ke Polres Sampang,” akunya.

Dalam pembunahan sekaligus perampokan itu, selain kehilangan jiwa, pihak korban juga kehilangan uang untuk pemberangkatan umrah sebanyak Rp 100 juta dan ada uang dari dagangan lainnya. “Kalau saya sendiri tidak tahu berapa jumlahnya. Akan tetapi menurut penuturan kakak saya saat disidik polisi sebanyak Rp 100 juta. Dan uang itu untuk umrah ke tanah saci, dan emas seberat tiga ons

setengah,” imbuhya.

Untuk mencari keadilan, Mairah sekeluarga sudah banyak cara yang dilakukan agar kasus pembunuhan terhadap orangtuanya terungkap. Dia mengaku sudah mendatangi Polres dan Propam untuk meminta tolong menyelesaikan kasus tersebut dan yang terakhir DPRD Sampang.

“Pihak keluarga saya sudah mendatangi kantor Polres bahkan ke Propam untuk menyelesaikan kasus itu. Namun sampai saat ini tidak ada perkembangan. Mencuri ayam saja ditangkap. Kenapa kalau pembunahan sekaligus perampokan tidak tertangkap.

Jawaban mereka saat keluarga saya melapor hanya Insya Allah doang,” kesalnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh Hodai mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti kasus pembunahan sadis tersebut. Dan juga pihaknya akan menanyakan langsung ke pihak Polres khususnya Kasatreskrim. Namun, untuk bertindak lebih lanjut Komisi I akan mendalami kasus yang sudah lama terjadi itu. “Setalah ini, kami akan menanyakan langsung ke pihak Polres khususnya Kasatrekrim terkait kasus tersebut,” singkatnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA

H Sampang

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

K

JASA PERAWATAN SEPATU. Pekerja mengelem sepatu yang kotor di Toko Shoes & Care, di Yogyakarta, Senin (12/1). Industri jasa kreatif yang bergerak di bidang perawatan sepatu dengan mematok harga Rp. 20.000,00 hingga Rp. 325.000,00 tergantung tingkat kesulitan seperti mencuci, pengeleman, cat ulang sepatu jenis tertentu, mengkilapkan sepatu, dll tersebut merupakan satu-satunya jasa perawatan sepatu secara lengkap yang ada di Yogyakarta bahkan di Indonesia.

SAMPANG – Dinas Diskop dan UKM Kabupaten Sampang mengakui ada sejumlah koperasi unit desa (KUD) yang tersebar di setiap kecamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jumlah KUD yang ada saat ini sebanyak 13 unit.

Kabid Pemberdayaan Usaha Koperasi Diskop & UKM Sampang Choirul Anwar mengatakan, dari jumlah KUD yang tersebar di kecamatan masih banyak yang tidak sehat “Saya akui banyak KUD di Sampang yang tidak sehat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya, Senin (12/1).

Kata Choirul, banyak faktor yang mengakibatkan KUD tidak berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Di antaranya para pengelola tidak aktif memfungsikan koperasi tersebut dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan keanggotaann-

KOPERASI UNIT DESA

11 KUD Tidak Sehat ya kurang berpartisipasi terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Sehingga mengakibatkan KUD itu tidak berjalan dengan sehat.

“KUD ini kan milik anggota. Semanatara anggota yang ada sangat lemah dan kurang mendukung terhadap keberadaan KUD yang ada. Sehingga tidak berjalan sebagaimana mastinya sedangkan tugas anggota tersebut harus berpartisipasi dalam kemajuan KUD itu,” jelasnya.

Menurutnya, dari jumlah KUD sebanyak 13 hanya ada dua yang berjalan dengan baik sampai saat ini. Yaitu, KUD yang ada di Kecamatan Banyuates dan di Kecamatan Pangarengan. Sedangkan lainnya, kata dia, tidak sehat atau tidak menjalankan kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Dikatakan, pada tahun 2015 seluruh KUD yang tersebar di seluruh Kecamatan Sampang

akan diadakan revitalisasi atau dari keanggotan yang sudah penyegaran terhadap keangterbentuk melalui simpanan pokok dan simpanan wajib yang gotaan. Karena anggota yang diprogramkan KUD. “Maskipun ada saat ini tidak menjalankan ada bantuan dari kegiatan-kegiatan untuk menunpemerintah sifatnya tidak jang ekonomi setiap tahun. masyarakat.

Tergantung dari Bahkan, kata dia, Saya akui banyak kebutuhan. Jadi tidak melakKUD di Sampang sanakan RAT. KUD tidak ada yang tidak sehat anggaran khusus Padahal itu perlu atau tidak berfungsi dari pemerintah dilakukan oleh sebagaimana daerah,” tutanggota agar bisa mestinya,” dievaluasi hasil upnya. kegiatan selama Terpisah, satu tahun.

Sekretaris Choirul Anwar Komisi III Aulia Katanya, KUD Kabid Pemberdayaan yang ada tidak Rahman mengaUsaha Koperasi takan, pihaknya pernah mendapatkan anggaran sangat menyaydari pemerintah angkan program KUD yang tersebar di seluruh daerah. Ia menjalankan kegiakecamatan tidak berjalan dentan bermodalkan sendiri sesuai dengan besiknya yang ditangani. gan baik. Padahal kata dia, KUD tersebut sangat dibutuhkan oleh Modal itu muncul, sambung dia,

masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa maupun kecamatan.

“Kami hanya bisa menyayangkan saja terhadap pengelolaan KUD yang tidak sehat selama ini,” ucapnya.

Aulia mendesak kepada Diskop & UKM Sampang untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan KUD yang tersebar di 14 kecamatan. Agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selama ini, kata dia, semua KUD tidak hanya sekadar tidak sehat. Bahkan, banyak yang tidak difungsikan.

Semisal KUD yang ada di Kecamatan Torjun.

“Saya mengharapkan kepada Dinas Koperasi sebagai penggerak dari KUD tersebut segera mengaktifkan kembali agar bisa dinikmati oleh masyarakat,” desaknya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 13 JANUARI 2015 No. 0523 | TAHUN IV

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| TAHUN IV

Bila Hukum Makin Menyengsarakan Bahiruddin: Penguasa Berlagak Sakti BANGKALAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (Gempar) berkumpul di halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menggelar mimbar demokrasi. Mereka menyoroti buruknya penegakan hukum di wilayah setempat. Para aktivis tersebut menilai keadilan hanyalah milik penguasa saja. Kesenjangan sosial dan tumpulnya penegakan hukum menjadi persoalan yang semakin menyengsarakan.

Dalam orasinya, Koordinator Gempar Bahiruddin menyatakan hukum di Bangkalan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Anehnya, rakyat setempat seolah-

olah menerima atas penindasan tersebut. Para penguasa berlagak sakti. Terbukti, praktik korupsi semakin tak terbendung dan menjadi-jadi. Praktis fenomena

demikian mengindikasikan kota Bangkalan bukan lagi sebagai kota santri.

"Mari jadikan Bangkalan sebagai kota yang menjunjung tinggi norma-norma hukum.

Apabila salah katakan salah, yang benar harus dibela. Kami sangat miris ketika keadilan tidak lagi berharga," ujarnya.

Aksi yang bertajuk "Membongkar Kezaliman dan Melestarikan Supremasi Hukum di Kota Santri" itu dilakukan mahasiswa lantaran telah terjadi pergeseran dari masyarakat santri

menjadi masyarakat buta. Mereka menegaskan, bagi birokrat yang telah melanggar hukum atau memakan hak-hak rakyat harus dihukum dan dibumihanguskan.

Agar tujuan dari terbentuknya negara hukum benar-benar tercapai.

"Kita tidak perlu takut. Yang memakan hak-hak rakyat miskin harus dihukum. Penindasan telah terjadi dimana-mana," pekiknya.

Dengan demikian, lanjut Bahiruddin, tugas utama adalah mengembalikan Bangkalan sebagai kota santri yang terbebas

dari koruptor-koruptor penjilat hak-hak rakyat. Menjunjung tinggi supremasi hukum merupakan hakikat dari implementasi Undang-Undang Dasar 1945.

Bangkit dari keterpurukan atau mati berkalang tanah. Tidak ada yang kebal terhadap hukum, semua memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan mana yang miskin dan kaya.

"Maka hanya satu kata lawan," tegasnya menirukan slogan Wiji Tukul, salah satu aktivis yang belum diketahui rimbanya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

MENGGUGAH. Orasi kebangsaan mahasiswa menyoroti lemahnya penegakan hukum di Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

BPJS

Peranan Aparat Desa Belum Berjalan Maksimal BANGKALAN – Peranan aparatur desa pada struktur pemerintahan terkecil masih belum berjalan maksimal. Hal itu terbukti dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan program dan bantuan yang digulirkan pemerintah. Tidak berjalannya struktur di bawah disebabkan komunikasi hanya berhenti di kepala desa.

Jika masyarakat di desa mengetahui program-program pemerintah, tentunya bisa membangun

masyarakat yang dinamis.

Sebut saja, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah menjadi program pemerintah. Justru masyarakat di struktur pedesaan tidak paham mengenai program ini. Padahal pihak BPJS telah melakukan kegiatan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Namun, permasalahannya stuktur aparatur desa tidak melanjutkan langsung kepada masyarakatnya.

”Apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional ini. Bagaimana alur dan cara menggunakan fasilitas jaminan kesehatan, masyarakat di bawah tidak tahu itu. Ternyata, sosialisasi ini mandeg hanya sampai kepada aparatur desa,” terang anggota komisi D DPRD Bangakalan, Mukaffi Anwar.

Menurutnya, mandegnya komunikasi di struktur desa karena

penyampaian ini tidak disampaikan kepada masyarakat melalui RT dan RW. Untuk itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pimpinan agar Komisi A bisa menanggapi masalah di bawah, sehingga pemerintahan desa bisa berfungsi maksimal.

Belum lagi masalah dugaan mengenai pemotongan PSKS yang sulit untuk dibuktikan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai program tersebut menjadi sasaran

empuk oknum aparatur desa untuk berbuat curang. Di samping masyarakat yang dituntut untuk lebih berkembang dalam kemampuan, pihak aparatur desa harus mampu menyalurkan informasi kepada masyarakatnya. ”Segala bentuk potongan program pemerintah tentu tidak dibenarkan, karena itu merupakan hak orang miskin. Meskipun itu sulit dibuktikan,” ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| TAHUN IV

M

SOSIAL

Kemenpera Jangan Setengah Hati BANGKALAN – Masyarakat menilai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak berjalan maksimal. Program yang menjadi andalan kementerian perumahan rakyat (Kemenpera) dalam bentuk bantuan swadaya belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebab anggaran yang diberikan hanya sedikit, berkisar Rp 7,5 juta. Dana tersebut tentunya hanya mampu memfasilitasi sebagian bangunan saja. ”Bantuan itu hanya bisa membangun dinding tembok rumah. Awalnya dulu terbuat dari anyaman bambu. Hanya sedikit terbantukan dengan program itu, karena masalahnya bertambah bagaimana cara menutup bagian atas rumah,” kata Nasib (35), warga Desa Tenggun Dajah, Kecamatan Klampis yang menerima bantuan itu.

Dirinya berharap Kemenpera mampu memfasilitasi seluruh bangunan rumah. Setidaknya tembok dan atapnya bisa dibantu.

Namun, rupanya program itu hanya bisa membantu untuk pembangunan temboknya saja.

Otomatis dirinya mengaku kesulitan dengan mencari tambahan dana untuk atap sebagai penutup rumahnya.

Menurutnya, kekurangan terhadap bangunan rumahnya didapat dari hutang terhadap tetangga. Hal itu sangat disayangkan, karena bantuan yang seharusnya bisa membantu membangun rumah yang tidak layak huni tidak membantu sepenuhnya. ”Untuk membeli keperluan kayu untuk rangka atap, kami masih cari hutangan dulu. Itu sangat menyulitkan kami. Meskipun begitu kami tetap berusaha agar rumah ini bisa tertutup, karena tidak mungkin dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.

Dirinya mengaku tidak pernah mengetahui berapa jumlah nominal anggaran yang harus diterima.

Pihak aparatur desa hanya memfasilitasi pengadaan batu bata, pasir dan semen. Sampai saat ini, pembangunan rumah yang mendapat sedikit bantuan itu masih belum selesai . Dirinya berharap, setidaknya rumah yang menjadi bagian program kemenpera itu bisa dibantu sampai penyelesaian atap rumahnya. Sehingga kondisi rumah bisa ditempati dengan baik. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

MENGGUGAT. Kuasa Hukum calon Kepala Desa Durjan, Supriyadi Evendi menunjukkan surat gugutan yang dilayangkan ke PTUN Surabaya.

Pilkades Dinilai Cacat Hukum Bupati Digugat ke PTUN BANGKALAN - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Durjan, Kecamatan Kokop yang diselenggarakan pada 8 Desember 2014 waktu lalu dinilai cacat hukum. Pasalnya, Pilkades yang dimenangkan oleh salah satu calon bernama Mahrus Ali itu dinilai tidak menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014. Sehingga Pilkades tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum dari Supriyadi Evendi salah satu calon kepala desa yang merasa dirugikan atas pelaksanaan Pilkades untuk masa jabatan 2015-2021 itu. Pilkades kali ini masih menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Padahal pasal 200-216 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 yang khusus mengatur masalah desa sudah dicabut oleh pasal

121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Klien kami Supriyadi Evendi merasa terzalimi. Jadi kami melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya terkait Surat Keputusan Bupati Bangkalan nomor 1888.45/KD/433.204/2014 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tertanggal 16 Desember 2014," kata M. Sholeh, SH selaku kuasa hukum Supriyadi Evendi.

Menurutnya, gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Surabaya dengan nomor registrasi 04/G/2015/ PTUN. SBY tertanggal 9 Januari 2015. Pihaknya juga menuding panitia Pilkades telah berbuat curang yang menguntungkan calon yang bernama Mahrus Ali, yang usianya belum genap 25 tahun sebagaimana dipersyaratkan. Diketahui tahun kelahiran Mahrus Ali adalah 7 Agustus 1990. Akan tetapi, diubah menjadi 7 Agustus 1985.

"Jika diperhatikan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan nomor 49/Pdt.P/PN.Bkl tertanggal 25 Juni 2013 tentang perubahan umur itu didasari kebohongan. Untuk memuluskan penetapan tersebut, Mahrus Ali merubah tahun kelahiran di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)," paparnya.

Sholeh menjelaskan, adanya dugaan pemalsuan KTP dan KK hingga kebohongan dalam penetapan pengadilan sudah disampaikan kepada panitia Pilkades dan Camat setempat, agar proses pemilihan dihentikan

sampai permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Akan tetapi, proses pemilihan tetap dilanjutkan. Maka pihaknya langsung melaporkan ke Polres Bangkalan untuk diproses secara hukum.

"Ya kami juga melaporkan dugaan pemalsuan itu ke Polres karena ini merupakan tindak pidana," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) setempat, Ismed Effendi menyangkal jika proses pilkades di Desa Durjan tersebut dinilai cacat hukum. Menurutnya, semua proses dan tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Apalagi pelaksaan pilkades mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Siapa bilang cacat hukum.

Semua sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kalau mau menggugat ya silakan itu hak setiap individu. Yang jelas kami sangat siap untuk mempertanggungjawabkan dan melayani gugatan itu," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523| TAHUN IV

PERSALINAN

Pasien BPJS Kesehatan Dimintai Biaya

moh ridwan/koran madura

PARKIR. Perahu milik nelayan Kwanyar yang berjejer di pesisir pantai.

Arus Gelombang Tinggi Aktivitas Nelayan Terganggu BANGKALAN - Aktivitas nelayan di Kecamatan Kwanyar terganggu adanya arus gelombang setinggi 2 meter belakang ini. Parahu-perahu kecil mereka terparkir dengan rapi karena enggan untuk melaut. Apalagi bersamaan dengan musim hujan disertai angin kencang, praktis hanya pada waktu-waktu tertentu saja mereka bisa menjalankan aktivitasnya.

Abd Manaf, seorang nelayan yang bermukim di pesisir pantai Kwanyar Barat mengaku tidak bisa melaut seperti biasanya akibat gelombang arus bawah laut yang juga deras. Jika pada hari – hari normal, biasanya hasil tangkapan nelayan lumayan banyak.

Namun setiap datangnya musim penghujan yang disertai gelombang besar para nelayan tidak

bisa berbuat banyak. Andaikan ada kesempatan melaut, waktunya pun sangat terbatas dan hasil tangkapan tidak seberapa.

"Gelombang setinggi 2 meter lebih, beberapa belakangan ini, kita enggan melaut dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja menangkap ikan. Kalau dipaksakan juga tidak akan ada hasil, karena di sini termasuk perairan

laut dangkal," terangnya, kemarin (11/1).

Dia menjelaskan, hasil tangkapan saat melaut tak lebih dari Rp 200 ribu. Dengan pendapatan sebesar itu dipergunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Harapan besar apabila masyarakat nelayan bisa diberi bantuan oleh pemerintah.

Sebab bantuan selama ini yang didapat tidaklah rata.

"Hari ini saya cuma dapat ikan tongkol seberat 10 kg dan udang 2 kg. Kalau dijual sekitar Rp 200 ribu dipotong premium Rp 65 ribu dan bayar cicilan Rp 50 ribu. Sisanya untuk keluarga. Jadinya tidak seberapa, tapi cukup disyukuri," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan

oleh Hafid. Menurutnya, dengan kondisi arus gelombang yang tidak bersahabat sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan nelayan selalu pas-pasan. Tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, apabila sedang ditimpa musibah. Nelayan Kwanyar hanya mengandalkan hidupnya pada hasil laut, meskipun ikan yang didapat setiap harinya tidaklah banyak, mengingat kondisi perairan laut yang sudah banyak tercemar.

"Rusaknya alat tangkap hampir setiap bulan. Jika tidak sebanding dengan pendapatan, otomatis akan menambah biaya hutang," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Lantaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk biaya persalinan tidak kunjung cair selama 2014, salah seorang bidan di Puskesmas Kota, Kabupaten Bangkalan, berinisial YY (24) nekat meminta biaya persalinan kepada pasiennya. Padahal dalam aturannya sudah jelas jika mengukuti program BPJS Kesehatan biaya untuk berobat dinyatakan gratis salah satunya untuk biaya persalinan.

"Saya didatangi oleh bidan yang menangangi saya waktu persalinan untuk meminta biaya sebesar Rp. 600 ribu. Kalau masih dimintai biaya apa gunanya saya ikut BPJS Kesehatan, apalagi persalinan saya normal. Makanya saya nolak membayar," keluh pasien persalinan yang menggunakan BPJS Kesehatan, Syari Fatun (30), warga Perum Soka Park.

Bidan yang bersangkutan ketika dikonfirmasi membenarkan jika dirinya meminta biaya persalinan ke pasiennya. Alasannya, klaim selama yang diajukan selama 2014 belum dicairkan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika klaim yang diajukan benar-benar tidak cair. Apalagi rata-rata bidan yang menangani persalinan juga merasakan hal yang sama.

"Saya minta biaya ini karena klaim yang saya ajukan belum cair-cair, jadi antisipasi tidak cair dan hangus saya terpaksa minta ke pasien. Jika seperti ini bidan menjadi serba salah, di sisi lain dituntut untuk melayani pasien dengan baik sementara untuk hakhak bidan pencairan klaim tidak ada kejelasan," kelit bidan YY. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Nur Aida Rahmawati membantah jika BPJS kesehatan untuk persalinan tidak dicairkan.

Ia menjelaskan klaim pertama yang masuk ke Dinkes hanya dari Puskesmas Bangkalan dan Socah dengan total klaimnya Rp 29.325.000.

"Klaim 2 dari puskesmas Arosbaya dan Burneh dengan total 8.575.000, klaim ke-1 dan ke-2 itu sudah cair pada bulan Desember yang lalu," ungkapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 201513| JANUARI No. 0523 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0523 | TAHUN IV

O O

Empat Pemain Lokal Perssu Bakal Dipertahankan SUMENEP- Empat pemain lokal Perssu Sumenep akan tetap dipertahankan dalam skuat berjuluk Laskar Kuda Terbang itu saat berlaga di Divisi Utama musim ini.

Namun, keputusan akhirnya tetap tergantung kepada pelatih dan manajemen. Hal itu disampaikan oleh officer media Perssu Sumenep, M. Ali Humaidi, Senin (12/01).

Saat dihubungi oleh Koran Madura kemarin, lelaki yang akrab disapa Malhum itu menuturkan saat ini pihak manajemen Perssu sedang melakukan evaluasi internal guna mempersiapkan diri berlaga di Divisi Utama yang akan segera bergulir. Salah satu hal yang menjadi bahan evaluasi adalah pemain.

Menurutnya, dari hasil evaluasi sementara, ada sekitar tujuh pemain Perssu, yang sebelumnya telah berhasil membawa Pessu masuk Divisi Utama, layak dipertahankan. Dua sampai empat di antaranya adalah para pemain lokal Sumenep. Meski demikian, lanjutnya, keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelatih

yang akan menukangi Laskar Kuda Terbang musim ini.

Malhum menuturkan, beberapa hal yang biasa dijadikan pertimbangan oleh manajemen, termasuk pelatih, saat melakukan seleksi pemain salah satunya pengalaman.

Menurutnya, seorang pemain sepak bola memang harus sarat pengalaman. Pasalnya, musim depan klub kebanggaan masyarakat Sumenep itu akan berlaga di kompetisi elit tingkat dua di Indonesia, di bawah Indonesia Super League (ISL).

“Selain harus berpengalaman, yang juga biasanya dijadikan pertimbangan oleh pelatih adalah pemain juga harus memiliki spesialisasi. Misalnya dia spesialisasinya di bek, penyerang atau

Pemain Perssu Sumenep bercanda ria di sela-sela menjalani latihan.

Menurut media officer Perssu, M. Ali Humaidi, setidaknya ada empat pemain lokal Sumenep bakal dipertahankan dalam skuat Perssu menghadapi kompetisi Divisi Utama 2015.

kiper. Kemampuan fisik juga akan dijadikan pertimbangan oleh pelatih,” tukasnya.

Lebih dari itu, lanjutnya, yang paling penting pemain juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan sepak bola Sume-

nep. “Artinya pemain itu harus memiliki semangat yang kuat untuk membawa Perssu tampil lebih kompetitif lagi,“ kata Malhum kepada Koran Madura.

Dari beberapa bahan pertimbangan itulah, menurut Malhum,

empat pemain lokal yang dimaksudkan telah memenuhi persyaratan standar itu. “Tapi sekali lagi, keputusannya murni di tangan pelatih, manajemen tidak boleh ikut campur soal ini,” tutupnya. =FATHOL ALIF

PERSEPAM MADURA UNITED

Iyeth Bustami Akan Meriahkan Launching P-MU PAMEKASAN - Iyeth Bustami pelantun “Laksamana Raja Di Laut” dikabarkan akan memeriahkan launching klub kebanggaan masyarakat Madura, Persepam Madura United (P-MU), yang direncanakan akan digelar pada 18 Januari 2015.

Artis ini pernah menjadi penyanyi wanita terbaik versi Anugerah Dangdut TPI 2003. Iyeth Bustami telah malang melintang di dunia musik dan di Riau. Ia sudah terkenal dengan suara khas cengkok melayu yang dimilikinya. Ia telah banyak tampil dari pangung ke panggung untuk acara kampanye dan lain-lain.

Menurut salah satu sumber, istri dari Eka Sapta ini dijadwalkan akan menghibur seluruh suporter dari empat Kabupaten di Madura. Mulai dari Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan dan dari Sumenep. Mereka akan memadati lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan untuk menyaksikan langsung launching seluruh komponen P-MU. Mulai dari jajaran komisaris PT. Jem-

Iyeth Busthami dikabarkan akan hadir dan turut memeriahkan launching tim Persepam Madura United yang direncanakan akan dilaksanakan pada 18 Januari 2015.

pol Madura Utama, manajemen P-MU, tim pelatih, pemain hingga official tim.

Media Officer P-MU, Nadi Mulyadi mengatakan jika tidak ada perubahan launching P-MU akan digelar di lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan pada Minggu malam pukul 19.00 WIB. Ditanya soal rencana manajamen mendatangkan artis papan atas yakni Iyeth Bustami, Nadi belum mengetahui hal itu dan meminta koran ini menunggu informasi lebih lanjut.

Menurut Nadi, dalam kegiatan itu manajemen akan mengundang seluruh elemen pecinta bola Madura, khususnya pendukung fanatik P-MU. Untuk menyamakan persepsi dan sikap optimis menuju P-MU juara divisi utama.

Iyeth Bustami dikenal

masyarakat luas sebagai penyanyi dangdut dan pop Melayu lewat single-nya berjudul “Laksamana Raja Di Laut”. Pada tahun 1993, berbekal keinginan yang kuat dengan bakat yang dimilikinya akhirnya dengan support keluarga, teman, kerabat, Iyeth pun Hijrah ke Jakarta.

Tidak tangung-tangung melalui rumah perusahaan musik yang sangat terkenal, yakni JK Record yang banyak mencetak Hits, Iyeth dipercaya untuk untuk merekam suaranya lewat Album Pop Melayu ‘40-’60 yang beraliran dangdut melayu, tentunya memperkenalkan budaya Riau, supaya bisa diterima baik oleh pecinta musik Indonesia.

Iyeth semakin terkenal sejak menyanyikan lagu “Laksamana Raja di Laut” pada tahun 2004, di album Zapin-Dut: Laksmana Raja di Laut. Lagu ini juga melejitkan nama Tia AFI setelah ia membawakannya dalam salah satu konser eliminasi Akademi Fantasi Indosiar (AFI) II. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

P

KORAN MADURA

SELASA 13 JANUARI 2015 | No. 0523 | TAHUN IV

Janji Busari

Sumbang 5 Gol Lebih UNTUK P-MU

SELASA 13 JANUARI 2015 No. 0523 | TAHUN IV

P

PAMEKASAN - Busari adalah salah satu pemain yang masih konsisten memperkuat Persepam Madura United (P-MU). Terhitung, dia sudah bergabung dengan Laskar Sape Kerap sejak musim 2012.

Sebagai pemain sepakbola, Busari merupakan tipe pemain yang diinginkan oleh pelatih.

Ia mampu memainkan beberapa posisi dengan sama baiknya. Posisi naturalnya adalah gelandang serang, namun Busari juga bisa dipasang sebagai pemain sayap dan penyerang tengah.

Busari dikenal sebagai pemain lihai dalam mencari peluang untuk melakukan tembakan dari jarak jauh. Skill individu yang mumpuni dan kecepatan yang dimilikinya menjadi senjata yang ampuh mendobrak pertahanan musuh.

Busa, sapaan akrabnya, juga sering menyelamatkan tim saat nyaris didera kekalahan.

Baik di laga tandang ataupun kandang. Ia juga dikenal sebagai penyemangat pemain lainnya Pada musim kompetisi ini, pria kelahiran 23 Oktober 1986 itu berjanji akan menyumbangkan lebih dari 5 gol untuk P-MU. Seperti yang pernah ia persembahkan ke P-MU pada musim tahun 2012 yang lalu.

Mantan pemain Persiba Bantul ini memiliki keyakinan bisa mencapai target tersebut. Dia merasa, tim P-MU saat ini sangat solid dan banyak pemain rekrutan yang berkelas, serta ditangani oleh tim pelatih yang berkualitas.

Ia memilih kembali bergabung dengan P-MU karena merasa nyaman hidup bersama masyarakat Madura dan tidak butuh beradaptasi lagi dengan masyarakat di sekitar mes. Dan yang terpenting adanya keseriusan dari manajemen.

Tidak hanya itu, ia merasa cocok dengan kepelatihan Widodo C Putro. Sehingga ia cepat beradaptasi dengan skema yang diterapkan oleh tim pelatih saat latihan.

Ia berharap seluruh elemen suporter di Madura, bisa bersatu mendukung P-MU. Sebab, mental pemain akan membubung tinggi jika ada dukungan suporter yang selalu hadir langsung ke stadion mendampingi perjuangan pemain Laskar Sape Kerap. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR

Busari memperbaiki tali sepatunya di sela-sela mengikuti latihan tim Persepam Madura United di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Senin (12/1).