koran madura 130213

RABU

1

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

@KoranMadura

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

13 PEBRUARI 2013

g PAMANGGHI

Mr. President Oleh : Esa Arief

Penggemar Musik Jazz di Madura

D

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN CHOEL MALLARANGENG. CEO FOX Indonesia, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel Mallarangeng) memberi keterangan kepada wartawan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/2). Choel diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek sarana olahraga Hambalang dengan tersangka Andi Alfian Mallarangeng dan Deddy Kusdinar

KISRUH DEMOKRAT

Anas Tak Mau Jadi ‘Boneka’ SBY JAKARTA-Pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Partai yang mengklaim diri sebagai partai modern ini harusdipertanyakan.

“Struktur pembina dalam partai hanya ada dalam sistem kepartaian Indonesia yang dimulai oleh Soeharto dengan mengendalikan Golkar. Sementara Ketua Umum hanya boneka. Karena Anas Urbaningrum tidak mau menjadi boneka SBY, maka tidak heran kalau SBY mengambil langkah ini,” jelas Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut dia, tindakan SBY yang mengambil alih kepemimpinan PD tanpa menunggu keputusan KPK soal status Anas menjadi preseden buruk tata kelola partai di Indonesia.

Kecenderungan elit partai untuk terus mengokohkan otoritasnya terjadi juga di partai lain.

Bahkan kata dia, SBY menampilkan dirinya sebagai sosok yang paranoid menghadapi rendahnya elektabilitas PD sehingga rela mengorbankan kepentingan negara. “Perlu diingat, SBY adalah presiden dan tidak tepat kalau harus memimpin penataan partai. Bagaimana para menteri bisa dituntut untuk fokus kerja, sementara presidennya juga sibuk urus partainya sendiri,” jelasnya.

Soal elektabilitas yang turun ujarnya memang PD tidak dibangun menjadi partai tapi SBY Fans Club. Faktanya, kader-kader Partai Demokrat mentah dalam politik karenanya banyak yang terlibat kasus hukum dan tidak profesional membangun partai. “Itulah penyebab turunnya elektabilitas suara, jadi bukan semata soal Anas. Kalau Anas dinilai tidak becus, karena mesin partai utamanya dijalankan oleh Ketua dan Sekjen, SBY juga mesti memberikan penilaian yang sama dan adil di publik terhadap Ibas sebagai Sekjen dan menyadari sebagai bagian kekeliruannya berjudi menaruh anaknya yang masih belia untnk urusan penting dalam politik..

Senada dengan Hendardi, pengamat hukum, Todung Mulya Lubis menilai langkah majelis tinggi Partai Demokrat terhadap Anas Urbaningrum sangat tidak mendidik.

Menurutnya, ketua terpilih di dalam partai tidak bisa diturunkan begitu saja walaupun terkena masalah. Seharusnya penurunan atau pelucutan kewenangan terhadap ketua partai harus sesuai dengan tatanan organisasi. “Seharusnya melalui tatanan organisasi, yakni kongres luar biasa,” katanya.

Todung juga mengusulkan agar semua masalah yang ada di setiap partai itu diselesaikan secara proporsional agar tidak terjadi disintegrasi. “Tidak semua persoalan diambil dewan pembina karena bisa menyebabkan disharmonisasii,” tambahnya. (gam/ beth/abe)

Kader Demokrat Ragukan Kompetensi Mahfud MD JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ditawari menggantikan posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tawaran itu datang dari Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat SH Sarundajang.

SH Sarundajang menilai Mahfud cocok menggantikan Anas Urbaningrum.

Namun wacana tersebut justru ditertawakan internal kader Partai Demokrat.

Alasannya, PD tak kehabisan sumber daya manusia. Bahkan parpol ini tak butuh orang luar. “Emang nggak ada orang lain di internal? Apa hebatnya Mahfud MD?” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Max Sopacua di Jakarta, Selasa (12/2).

Lebih jauh kata Max, Sarundajang, anggota Dewan Pembina PD yang menawari Mahfud MD, tak memiliki kapasitas untuk menawarkan posisi Ketum. Karena Ketua Umum PD diputuskan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa PD. “Dia kan nggak punya kapasitas,” tegasnya.

Bahkan anggota dewan Pembina PD

yang lainnya, Ahmad Mubarok juga membantah dengan keras pernyataan Ketua MK ini. “Nggak mungkin. Itu pikiran yang terlintas dan nggak konseptual,” katanya Menurut Mubarok, kemungkinan besar tawaran posisi Ketum PD kepada Mahfud MD hanyalah guyonan yang tak serius. “Itu pasti cuma bercanda saja,” tegasnya.

Sementara itu, Mahfud mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan Anas Urbaningrum. Tawaran tersebut datang setelah Anas diminta konsentrasi pada kasus hukumnya. “Saya memang mendapat tawaran itu (menggantikan Anas-red) dari Pak Sarundajang (anggota dewan Pembina PD),” katanya di Jombang, Selasa (12/2).

Meski Demikian Mahfud mengaku tidak akan memberikan ko- mentar terkait tawaran tersebut.

Sebab tawaran menggantikan Anas yang disampaikan salah satu dewan pembina Partai Demokrat, Sarundajang saat berada di Manado, masih sebatas pembicaraan biasa.

Bahkan Mahfud menegaskan tak tertarik dengan

tawaran itu. Itu masalah internal Partai Demokrat, saya tidak berhak ikut campur,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat SH Sarundajang mengusulkan untuk membentuk Komite Penyelamat Partai yang beranggotakan kader-kader partai yang bersih dari berbagai kasus korupsi.

Komite ini bertanggung jawab langsung pada SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Ia juga mengusulkan, untuk jangka menengah Partai Demokrat merekrut tokohtokoh antikorupsi, seperti Mahfud. (gam/cea/ abe)

BUNTUT KASUS LHI

KPK Mulai Sentuh Dirjen Peternakan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa satu persatu pejabat Kementerian Pertanian. Kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kemtan), Sukur Iwantoro terkait kasus dugaan suap pengurusan impor daging sapi tahun 2013. “Dia diperiksa untuk LHI, JE, AAE dan AF,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Priharsa, Syukur diperiksa sebagai saksi untuk empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Arya Arbi Effendi, Ahmad Fathanah dan Juard Effendi. Selain itu, lanjut Priharsa, KPK juga memeriksa Ahmad Junaedi yang merupakan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.

Dua orang pegawai negeri juga diperiksa untuk perkara yang sama, yaitu Agun dan Soearso Martomihardjo.

Seperti diketahui Selasa (29/1/2013) KPK melakukan operasi tangkap tangan(OTT) terhadap dua direktur PT Indoguna, yaitu Juard Effendi dan Arya Arbi Effendi. Keduanya ditangkap di rumah Arya karena telah memberikan uang Rp1 miliar kepada Ahmad Fathanah.

Saat itu, Ahmad juga ikut ditangkap KPK di lokasi berbeda, yaitu Hotel Le Meridien. Karena Ahmad ditangkap setelah menerima uang imbalan pengurusan kouta impor daging sapi di kantor PT Indoguna pada siang hari.

Sehari setelah penangkapan Juard, Arya dan Ahmad, KPK juga menangkap Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Lutfhi diduga ikut terlibat dalam suap ini. Uang Rp1 miliar yang diberikan kepada Ahmad sesungguhnya ditujukan kepada Luthfi. KPK kemudian menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Juard dan Arya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 dan atau pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Sementara untuk Lutfi dan Ahmad, KPK menersangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. (cea/beth/abe)

ulu saya bangga karena memiliki presiden yang menurut subyektif saya, gagah dan serdadu pula di jamannya. Secara fisik, ketika bersanding dengan presiden dari negara lain, tidak kalah. Gaya bicaranya yang lugas dengan kemampuan bahasa Inggris yang dalam keyakinan saya, melebihi Soeharto. Tetapi akhirnya saya paham, presiden saat ini serupa Soeharto; sama-sama militer dan memiliki syahwat berkuasa, setidaknya di dalam partainya sendiri. Kesamaan ini membuat saya ragu, apakah presiden benar-benar seorang negarawan atau ia hanya ingin menyelamatkan kelompoknya. Ia menjadi pembina pada awalnya dan akhirnya ketua kelas meski dengan bahasa yang berbeda.

Pada episode Bila di pertama, SBY bekalangan gitu berwibawa. terbatas Kata-kata yang tidak disampaikan berberwibawa, tuah dan bertaji dapat pula. Tetapi dibalik dipastikan kewibawaannya, ia di atmosfer seorang yang ragu yang lebih dan retorik. Agak lamban dalam luas tidak mengambil kebiberkharisma. jakan karena hatihati yang agak berlebihan. Pada waktu itu, presiden kalah gesit dengan wakilnya, Jusuf Kalla yang memiliki slogan lebih cepat lebih baik. Dari kegesitan Mr Vice President, presiden merasa dilangkahi dan sedikit terganggu. Ketergangguan ini terbukti pada saat pilpres 2009, Mr President dan Mr Vice President pecah kongsi.

Di etape kedua, SBY kehilangan aura. Dari sisi psikologis, presiden galau. Ia terganggu dengan lingkungannya di Demokrat yang tidak satu kata.

Suatu tampilan berbeda dengan lingkungan serdadu, satu komando, satu barisan. Sementara di politik, komando boleh satu namun yang dikomando serupa permen, manis asam asin rasanya.

Lalu di puncak kegaduhan Demokrat, presiden mengambil alih dengan cara kudeta peran-struktural dan menampilkan dirinya sebagai komandan.

Presiden lupa bahwa partai politik bukan sekumpulan dewan jenderal yang semuanya mengerti bahasa militer.

Dalam konteks pengambilalihan kekuasaan politik di internal Demokrat, ini menegaskan bahwa SBY telah melawan dirinya sendiri. Pada awal kelahiran Demokrat, kata kuncinya adalah demokrasi. Demokrasi berarti musyawarah dan reposisi secara konstitusional bukan mufakat dulu baru musyawarah. Case ini menunjukkan akhir masa jabatan SBY sebagai Mr President, tidak lagi berwibawa, terutama di lingkaran Demokrat yang terbatas.

Bila di kalangan terbatas tidak berwibawa, dapat dipastikan di atmosfer yang lebih luas tidak berkharisma. SBY saat ini lupa pada leluhur yang mengatakan siapapun yang berada di puncak, perlahan ia akan turun. Begitu SBY berada di puncak dimana tak ada yang menyamainya, ia lupa bahwa seharusnya hukum alam sedang menurunkannya. Tetapi SBY belum mau turun dan realitas ini melawan hukum alam. Siapapun yang melawan hukum alam, ia tidak lebih sebagai sosok yang panik.

Dalam semesta kepanikan, yang tidak rasional seringkali dilakukan juga.

Sebagai pembina, SBY pasti benar karena ia menggunakan kacamatanya sendiri dan kacamata orang lain yang sudah distandarisasi SBY. Perseteruan di Demokrat sebenarnya terkait dengan masalah internal. Tetapi ini menjadi tidak semata-mata internal karena SBY menjabat sebagai presiden. Dari visualisasi Mr President, urusan internal memberi kesan dominan dan mengalpakan domain eksternal sebagai presiden yang seharusnya tidak hanya mementingkan habitatnya melainkan komunalisme sebagai bangsa dan negarawan. (*)

Kumis Melihat halaman rumah masih kotor Maemunah, menegor anak gadisnya yang beranjak dewasa.

“Kamu katanya menyapu halaman.

Tapi kok masih terlihat kotor.”

“Sengaja bu. Biar sesuai harapan,” jawab si anak santai.

“Kok sengaja. Harapan apa maksudnya?”

“Anu bu. Bapak bilang, kalau menyapu kurang bersih ntar dapat suami pakai kumis dan berbulu lebat,” kata si anak tersipu.

Ibu: dasar anak sekarang....

Cak Munali

2

Bantuan Raskin Lebih Baik Dihapus

RAZIA RUTIN

SUMENEP - Ketua Aliansi Peguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep Zaeinuri menilai program bantuan beras untuk masyarakat raskin (raskin) tidak mendidik, menjadi beban negara dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

syamsuni/koran madura

WARIA. Petugas gabungan Sapol PP Sumenep mengamankan sejumlah waria yang biasa mangkal di taman Adipura Sumenep saat sedang dugem disalah satu rumah kost, Selasa (12/2) dini hari.

Satpol PP Razia Waria di Taman Adipura SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Selasa (12/2) dini hari melakukan operasi terpadu dengan sasaran waria di Taman Adipura setempat karena ditengarai meresahkan dan mengganggu warga dan fasilitas umum.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep Abd Majid mengatakan, pihaknya sudah dua kali melakukan razia dan kali ini menangka tiga waria.

“Sedangkan yang kedua pada kali ini. Razia yang kedua berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, yang notabene merupakan pendatang-pendatang dari luar Kabupaten Sumenep.

Untuk itulah, kami bersama tim turun lapangan, merazia waria nakal karena menurut laporan masyarakat sekitar, waria-waria tersebut meresahkan, bahkan kadang merusak fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Adipura, salah satunya merusak lampu,” kata Majid.

Ia menambahkan, waria di Sumenep juga sering melakukan dugem. “Sehingga masyarakt sana,

SUMENEP

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

terutama takmir mushallanya (di Mushalla Belakang GNI) merasa bersyukur ada operasi terpadu agar waria tidak sering berkeliaran dan mengganggu kesejahteraan umum,” terangnya di kantornya.

Satpol PP mengaku sudah menegur para waria tetapi tidak didengarkan, malah mereka melawan.

“Maka saya dan tim gabungan merasa punya kewajiban untuk bertindak dan akan selalu melakukan operasi tiap malam selagi mereka masih berkeliaran tiap malam, karena lihat tidak hanya setiap akhir pekan atau malam minggu saja,” katanya.

Pantauan Koran Madura, ada tiga waria yang diamankan oleh tim gabungan Satpol PP. Mereka berinisial ST, SF dan FJ. Di kantor Sarpol PP, mereka didata, dan beberapa perkengkapan kosmetik seperti bedak, lipstik, pakaian dalam, dan perlengkapan kewanitaan lainnya diamankan petugas. (sym/ mk)

Selain itu, distribusi raskin tidak mengacu pada petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010. Menko Kesra menyatakan, pendistribusian raskin melalui kelompok masyarakat (pokmas) sehingga dapat terealisasi dengan baik kepada masyrakat.

“Sebenarnya, kalau mengacu terhadap juknis dari Menko Kesra pada tahun 2010, pendristribusian raskin itu harus ditangani oleh kelompok masyrakat agar langsung terserap oleh masyrakat banyak,” kata Zaenuri kepada Koran Madura, Selasa (12/2).

Selama ini pendistribu-

sian raskin melalui kepala desa. Menurut Zaenuri, kepala desa hanya sebagai pengawas agar pendistribusian tidak amburadul dan tidak tepat sasaran.

“Kebanyakan saat ini raskin yang memanfaatkan bukan yang berhak menerima, melainkan hampir semua orang dalam satu desa menerima semua dan tidak timpang pilih kaya dan miskin,” tambahnya.

Semestinya yang menerima hanya yang terdata dalam daftar penerima manfaat saja. Ia meminta, program bantuan beras untuk rakyat miskin diganti dengan program lain yang lebih mendidik.

“Kalau saya pribadi men-

yarankan agar masyarakat miskin jangan terlalu dimanja. Berilah bimbingan dan pengarahan agar dapat mereka mempunyai lahan pekerjaan yang dapat membangun perekonomian ke depan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat,” ucapnya.

Ketau Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan menyetujuai pengahapusan program raskin. Namun, menurutnya, sebelum dihapus pemerintah harus mengimbangai dengan peningkatan kualitas masyarakat yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat miskin.

“Saya sangat setuju apabila pemerintah pusat berkenan untuk mengahapus program raskin. Namun, harus diimbangi dengan peningkatan yang lebih berkualialitas dan produktif, seperti halnya pemerintah menggerakkan lembaga mikro yang di dalamnya melibatkan

masyarakat miskin,” katanya diruang kerjanya, Selasa (12/2).

Namun pihaknya masih menghawatirkan kemampuan SDM yang dimiliki masyarakat miskin jika program raskin dihapus dalam waktu dekat. “Karena tujuan utama dalam program raskin adalah masyarakat yang tingkat SDMnya masih dipertanyakan,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Farki membantah program bantuan raskin memanjakan masyarakat dan hanya menguntungkan masyarakat tertentu. Menurut Farki, program bantuan beras terhadap masyarakat miskin sangat membantu mayarakat, terutama dalam membangkitkan perekonomian ke depan.

“Petani pada umumnya hanya berpenghasilan Rp 30.000 dalam satu hari, yang cukup untuk dibelikan beras, sedangkan kebutuhan yang

lainnya masih belum ada,” ujarnya Ia berharap, jatah bantuan berasa untuk rakyat miskin ditambah. “Kalau jatah raskin dikurangi, maka harga beras condong naik sehingga memberi peluang besar terhadap pihak yang bermodal dan para tengkulak untuk bermain di dalamnya,” katanya.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Saiful Bahri, sebelumnya mengatakan, pagu raskin tahun ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2012, dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami pengurangan ketimbang tahun lalu.

“Kalau kemungkinan bertambah dari pagu sebelumnya (2012) kemungkinannya sangat tipis, lebih besar peluangnya untuk berkurang,” katanya (Koran Madura, 21/1).

Pagu raskin tahun ini 2.186 ton setiap bulan atau 26.232 ton dalam satu tahun. (edy/mk)

HUKUM

Mahfud MD Usulkan UU Komunis JAWA TIMUR - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengusulkan perlunya Undang-Undang terkait ideologi komunis yang dilarang tapi sampai saat ini masih ada di Indonesia, namun UU itu harus memasukkan aspek sanksi hukum yang tegas.

“Kalau memang rakyat setuju, Undang-Undang tentang itu perlu disiapkan (dengan mengatur sanksi),” katanya saat berbicara dalam sarasehan ‘Sinyalemen Kebangkitan Kembali Gerakan Komunis Indonesia’ di Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (12/2).

Ia mengatakan, ideologi komunis di Indonesia dilarang, namun hingga kini belum ada UU yang mengatur tentang hal itu secara pasti dan tegas, padahal untuk membawa orang ke penjara harus ada UU yang mengaturnya.

“Selama ini, sanksi yang diterapkan lebih banyak sanksi politik atau tidak lagi dihukum secara pidana, sehingga ideologi itu tetap ada sampai sekarang, bahkan juga masih dianut oleh sejumlah pihak,” katanya.

Namun, adanya sinyalemen kebangkitan komunis di Indonesia, Mahfud mengaku belum tahu secara pasti.

“Dulu, ada UU Subversi yang bisa mengatur tentang gerakan-gerakan untuk kepentingan ketertiban, keamanan, dan stabilitas, namun UU itu sudah dicabut,” katanya.

Saat ini, jika ada yang mengaku mempunyai ideologi komunis, maka tidak ada sanksi pidana baginya, kecuali jika mengajak orang lain. Bahkan, ada juga ketetapan MPR yang tidak melarang komunis.

“Orang mengaku ko-

munis, atheis di Indonesia tidak bisa dijatuhi hukuman. Yang ditolak hanya di tataran ideologi, tapi secara hukum masih bebas,” katanya.

Pihaknya mendukung berbagai gerakan yang dilakukan masyarakat seperti “civil society” untuk mengatur soal itu, karena dengan hal itu akan bisa meningkatkan berbagai pemahaman tentang negara dan ideologi bernegara.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi mengkritik Komnas HAM tentang rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas penyelidikan peristiwa pada 1965-1966.

Komnas HAM dalam penyelidikan menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah masyarakat pada 1965-1966. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, masyarakat yang dimaksud tersebut yaitu simpatisan PKI. Ia menyebut, peristiwa 1965-1966 itu adalah sebuah upaya revolusi akibat pemberontakan PKI pada tahun 1948. Diharapkan, Komnas HAM jangan melihat masalah ini sematamata hak asasi manusia, tapi lebih pada upaya pemberontakan PKI yang dinilai telah melanggar nilai-nilai Pancasila.

Pihaknya berharap, masyarakat akan kembali pada Pancasila. Pemimpin pun diminta harus secara konsekuen atas berbagai perubahan yuridis formal, dan jangan sampai terpecah akan berbagai isu atau gerakan yang justru menjauhkan dari nilai-nilai Pancasila. (ant/mk)

ant/ irsan mulyadi

DEMO RASKIN. Massa yang mengatasnamakan Forum Orang Miskin berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumut, di Medan, Senin (11/2). Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang pendataan dan penyaluran Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) yang dinilai pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

DEMONTRASI

KPMS Tagih Janji Politik Bupati SUMENEP - Kesatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumenep (KPMS) menggelar unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Selasa (12/2).

Dalam aksinya mereka menagih janji politik Bupati Sumenep KH. A, Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik untuk mengangkat perekonomian rakyat kecil.

As’ari, korlap aksi menilai Bupati belum menepati janjinya saat kampanye 2010 lalu. Menurut As’ari, Bupati kurang peduli kepada masyarakat kecil karena banyak pasar modern di Sumenep yang mengancam keberadaan pasar tradisional dan toko-toko kecil milik rakyat. “Banyak persoalan yang melenceng dari janjijanji politiknya,” ungkapnya.

Korlap aksi yang lain Mazhari mengatakan, hancurnya beberapa pasar tradisional dan mangkraknya pembangunan Pasar Anom juga diakibatkan karena kurangnya perhatian serius dari Pemkab.

Maraknya pasar moder dibeberapa kecamatan di Sumenep yang berdampingan dengan pasar tradisional telah menggusur sumber ekonomi rakyat kecil.

Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sumenep Abd Kahir mengatakan, pengunjuk rasa tidak mengakses informasi secara utuh. Pihaknya melalui dinas terkait telah

mengintruksikan untuk menutup pasar modern yang tidak berizin. “ Kami telah

memerintahkan kepada dinas terkait setiap pasar modern yang tidak berizin segera ditutup,” katanya.

Satuan Polisi Pamong Praja Sumenep, Senin (10/2) telah menutup tiga pasar modern yang tidak mengantongi izin. Ketiga pasar tersebut, Indomart dan Alfamart di Desa Marengan Kecamatan Kota Sumenep dan Indomaret di Kecamatan Bluto.

Selain itu, mereka juga meminta KH A. Busyro Karim untuk memberikan klarifikasi terkait dengan beredarnya foto Bupati dengan artis Ayu Azhari di Taman Sare, Sumenep. Namun, massa tidak bertemu dengan Bupati karena sedang ke luar kota.

Menaggapi hal tersebut Kahir memberikan klarifikasi, pada saat Bupati mandi dengan Ayu Azhari di Taman

sai/koran madura

TAGIH JANJI. Massa dari KPMS, merekaka mereka menagih janji politik Bupati Sumenep KH. A, Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik untuk mengangkat perekonomian rakyat kecil, Selasa (12/2).

, Sare disaksikan oleh banyak orang. “Apalagi tujuan Bupati mandi bareng disitu, tidak lain mengkramatkan dirinya untuk tetap awet muda karena di Taman Sare itu diyakini oleh masyarakat dapat memberikan keremajaan,” jelasnya kepada wartawan.

Bupati Sumenep tidak bisa menemui peserta aksi karena sedang berada di luar kota. “Bupati sedang tidak berada di tempat karena menjenguk orang tuanya yang mendadak kesehatannya menurun semalam dan harus dilarikan ke Rumah Sakit di Surabaya,” ujarnya.

Tidak bisa bertemuanya massa dengan Bupati, Kahir tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Bupati.

“Seandainya para mahasiswa bisa bersikap baikbaik dan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu untuk melakukan hering, pasti dapat mengatur pertemuan mereka dengan Bupati. Diforum itu mereka bisa mengeluarkan unegunegnya,” jelasnya.

Aksi tersebut sempat terjadi saling pukul antara demonstran dan polisi yang menjaga jalannya aksi.

Anarkistik tersebut berawal dari saat massa memaksa masuk ke halaman Kantor Pemkab. (athink/sai/mk)

SUMENEP

3

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

GANTI RUGI TANAH

DPRD Belum Bahas Pengaduan Soal Tanah

ant/ dedhez anggara

MENABUNG 100 JUTA POHON. Sejumlah pelajar menanam mangrove di pantai dadap, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (12/2). Program tanam mangrove yang digagas Pertamina Gas distrik Mundu bekerja sama dengan Kelompok tani dan pelajar setempat merupakan bagian dari program menabung 100 juta pohon Pertamina.

PROYEK MANGKRAK

Pemkab Putus Kontrak Investor Pasar Raya JAWA TIMUR - Pemkab Bojonegoro, Jatim, memutus kontrak kerja sama dengan investor pembangunan pasar raya PT Jaladana Bahari Jakarta, karena tidak segera melaksanakan pembangunan pasar raya di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Agus Priyanto, Selasa (12/2), mengatakan, pemkab memutus kontrak kerja sama pembangunan pasar raya secara sepihak melalui surat yang dikirimkan kepada PT Jaladana Bahari di Jakarta, pekan lalu.

“Surat pemutusan kontrak kerja itu merupakan surat yang ketiga, sebab pemkab sudah dua kali mengirimkan surat teguran mengenai kejelasan pembangunan pasar raya, tapi tidak ada tanggapan dari pihak PT Jaladana Bahari,” katanya.

Ia menyebutkan, sesuai perjanjian bersama antara pemkab dan PT Jaladana Bahari, pemutusan kontrak kerja secara sepihak diatur dalam pasal 9.

Pasal 9 itu, berisi pemutusan kontrak bisa dilakukan sepihak, kalau PT Jaladana Bahari tidak bisa menyelesaikan pembangunan pasar raya dalam waktu 40 bulan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani. “ P e l a k s a n a a n pembangunan pasar raya tidak ada kejelasan sudah 72 bulan atau sekitar enam tahun,” tuturnya.

Mengenai CV Yumana Karya Bojonegoro yang sudah melakukan penguru-

kan tanah, ia menjelaskan, pemkab akan meminta tim audit independen untuk menentukan besarnya biaya pengurukan yang disebut oleh pihak CV Yumana Karya mencapai Rp2 miliar.

Dengan dasar audit itu, jelas dia, pemkab akan mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mengganti biaya pengurukan tanah yang sudah dikeluarkan PT Yumana Karya, sebab tanah lokasi pasar raya sekitar 5 hektare merupakan milik pemkab.

Namun, menurut dia, uang muka pemesan toko dan kios pasar raya yang sudah mendaftar tetap menjadi tanggung jawab PT Jaladana Bahari.

“Berapa besar uang muka para pemesan toko dan kios pasar raya yang sudah diterima PT Jaladana Bahari, kami kurang tahu,” ucapnya.

Dari keterangan yang diperoleh, pembangunan pasar raya di atas tanah milik pemkab seluas 5 hektare itu diawali dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara pemkab dengan PT Jaladana Bahari Jakarta, 11 Oktober 2005.

Pada awal pelaksanaannya, PT Jaladana Bahari telah menerima uang muka dari 80 pemesan kios dan toko dengan jumlah mencapai Rp1 miliar.

Sesuai kesepakatan pembangunan pasar raya dibiayai PT Jaladana Bahari sebesar Rp70 miliar dan PT Jaladana Bahari memiliki hak kelola selama 15 tahun, sebelum akhirnya pasar raya menjadi milik pemkab. (ant/mk)

DPS Terima Aduan Guru Guru Kepulauan Mengaku Didiskriminasi SUMENEP – Beberapa guru pegawai negeri sipil di Kepulauan Sepudi, Selasa (12/2) mengadu ke Dewan Pendidikan Sumenep (DPS) terkait tidak meratanya bantuan yang diterima guru di SMAN Gayam, Pulau Sepudi.

Lima guru yang mendatangi DPS, tiga orang guru perempaun dan dua orang lainnya laki-laki ditemui Ketua DPS Kamalil Ersyad, Muhammad Suhaidi RB, Ahmad Halimi, Ach Novel, dan Jamaluddin.

Kepada wartawan lima guru tersebut mengaku sudah mencoba menyelesaikan masalahnya diinternal sekolah sebelum mendatangi DPS, tapi tak mendapat respon dari kepala sekolah. “Makanya, kami datang ke DPKS untuk curhat dan mengadu tentang masalah ini. Karena bagi kami, sekolah sudah tidak menghargai kami sebagai guru.

Termasuk, sudah tak lagi ada penyelesaian ketika kami coba selesaikan secara internal,” Kata Dewi, salah seorang guru yang ikut mendatangi DPS. Dewi menceritakan, bantuan tersebut diterima dari Dinas Pendidikan Sumenep untuk tunjangan guru kepulauan. Tetapi, menurut kepala sekolah bantuan tersebut adalah dana intensif untuk kepulauan. “Kami tidak mempermasalahkan tentang istilah bantuan tersebut, tetapi yang kami permasalahkan adalah bantuan tersebut ada diskriminasi atau pembagiannya tidak adil,” ujarnya.

Selain itu, bantuan juga tidak didasarkan pada pengangkatan guru sebagai PNS. “Ada angkatan 2006 yang semuanya adalah putra daratan, yang kebetulan bertugas di sana, tiga-tiganya tidak mendapatkan. Terus, ada putra daerah tiga orang dapat ban-

tuan tersebut, sedangkan dua orang putra daerah yang paling senior tidak dapat. Anehnya, CPNS yang baru bertugas pada tahun 2011 ternyata dapat jatah bantuan. Jadi, kami mempertanyakan, ada apa ini, jangan-jangan ada kongkolikong,” katanya dengan nada bertanya.

Nominal bantuan tersebut adalah 12.92.300. Sistem pencairannya adalah dua tahap.

Tahap pertama 27 November dan tahap kedua 21 Desember 2012, tapi untuk tahap kedua guru-guru tersebut sampai saat ini belum menerima.

“Untuk pencairan pertama tak jadi masalah, walaupun penerimaannya kami sempat dibuat seperti bola pimpong, dibuat bingung kesanakemari. Akhirnya kita dapat walaupun harus melalui perjuangan yang melelahkan bersama teman-teman. Untuk pencairan kedua inilah, sampai hari ini (Februari, red) kita masih belum menerima bantuan tersebut,” paparnya.

Menurut Dewi, jumlah guru yang mengalami nasib seperti dirinya sekitar sembilan guru.

Menurut beberapa guru yang mengadu ke DPKS, mereka tidak tahu alas an tidak meneriam bantuan karena mereka semua mengaku aktif mengajar dan kalau tidak bisa masuk izin ke kepala sekolah.

“Bahkan kadang bayi saya dibawa ke Sekolah ketika punya waktu ngajar,” ucap Dewi.

Sebelumnya, menurut Dewi, kepala sekolah memang

pernah memberikan teguran kepada beberapa guru, tapi dirinya tidak termasuk. “Saya sendiri tidak pernah mendapatkan surat teguran itu kalau memang saya dianggap nakal.

Malah nama saya tidak ada, padahal kalau masa tugas, saya lebih lama dari mereka karena saya bertugas sejak 2006. Sedangkan yang dapat teguran itu adalah angkatan 2009,” jelas Dewi.

Ani guru yang lain yang ikut hearing menjelaskan, diskriminasi terhadap beberapa guru PNS di tempat ia mengajar sangat kentara. “Kami semua sangat kecewa dengan sikap kepala sekolah. Bahkan, jika alasan kami tidak dapat bantuan, kepala sekolah masuknya hanya tiga kali dalam satu bulan. Alasannya dinas kek atau apalah, tetapi kalau kami pulang demi kepentingan keluarga, langsung alpa dan alpa,” tambah Ani. DPS mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Kita akan adakan forum klarifikasi dengan kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan untuk membicarakan tentang sikap kepala sekolah yang diskriminatif,” terang Ketua DPK Sumenep Kamalil Ersyad.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Kamalil Ersyad, harus mempertemukan kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. “Kalau pengaduan itu memang terbukti bahwa sikap Kepsek ada diskriminasi terhadap beberapa guru yang ada di sana, saya harap segera diselesaikan.

Agar tidak ada diskriminasi dalam hal apapun, apalagi masalah yang lumayan sensitif, yaitu bantuan,” tegasnya. (sym/mk).

HARGA DAGING NAIK

Konsumen Daging Sapi Beralih ke Daging Ayam SUMENEP – Naiknya harga daging sapi beberapa pekan terakhir membuat masyarakat yang biasa mengonsumsi daging sapi beralih ke daging ayam karena harganya jauh lebih murah.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustiran dan Perdagangan Sumenep, Heni Yulianto, sejak pekan lalu harga ayam kampung juga mengalami kenaikan harga tapi relatif lebih murah dibandingkan daging sapi.

Saat ini harga daging ayam kampung Rp 48.000 perkilogram dari harga sebelumnya Rp 55 ribu perkilogram.

“Harga daging sapi sekarang ini kan Rp 90.000 perkilogram. Sangat mahal dibanding saat harga normal dulu, berkisar Rp 60.000 sampai 65.000 perkilogram. Makanya

sekarang masyarakat beralih mengkonsumsi daging ayam

kampung. Karena permintaan meningkat, harga ayam kam-

pung pun naik,” katanya, Selasa (12/2).

ant/ yudhi mahatma

KOMODITAS INFLASI TERTINGGI. Pedagang menata daging ayam di salah satu los Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (1/2). Dari data BPS, daging ayam ras memicu inflasi sebesar 0,82 persen, kelompok bahan makanan pada Januari 2013 mengalami inflasi 3,39 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 161,44 pada Desember 2012 menjadi 166,91 pada Januari 2013.

Seorang pendagang bakso mengaku harus mengungai postinya sekalipun minat pembeli tidak berkurang.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga, terang Heni, yaitu cabe merah besar. Pekan lalu harga cabe merah besar Rp 13.000 perkilogram, sekarang turun menjadi Rp 10.000 perkilogram. “Penurunan harga cabe merah besar itu karena stok melimpah, sedangkan permintaan tetap. Akibatnya harga turun,” ujarnya.

Sedangkan untuk komudintas lain relatif stabil.

Beras premium merk ‘Ikan Paus’ kemasan 25 kilogram harganya Rp 205.000, ‘Lima Jaya Super’ Rp 191.000, ‘Lima Jaya Biasa’ Rp 188.000. “Harga sembako lainnya pun relatif stabil. Tapi kami tetap akan rutin melakukan pantauan harga di pasar setiap hari, untuk mengetahui fluktuasi harga,” pungkasnya. (edy/mk)

JAWA TIMUR - Sekretaris DPRD Bojonegoro, Jatim, Agus Misnanto menyatakan DPRD belum membahas surat pengaduan warga Desa Ngunut, Kecamatan Dander yang berisi tuntutan ganti rugi karena tanahnya dimanfaatkan untuk pipa PDAM dan proyek migas.

“Pembahasan surat pengaduan warga Ngunut belum bisa dilakukan, karena padatnya jadwal agenda kegiatan DPRD,” katanya di Bojonegoro, Selasa (12/2).

Ditemui usai menerima dua warga Ngunut, Kecamatan Dander, Rustam (62) dan Risna (35), ia menjelaskan surat pengaduan yang ditandatangani 80 warga Desa Ngunut masuk ke DPRD pada Oktober 2011.

Surat pengaduan itu, lanjutnya, berisi tuntutan permintaan ganti rugi pemanfaatan tanah warga untuk menanam pipa PDAM dan kegiatan proyek migas Blok Cepu.

“Sudah kami sampaikan kepada perwakilan warga Ngunut ini, surat pengaduannya Insya Allah dibahas DPRD, pada Maret,” jelasnya.

Ia menegaskan, surat pengaduan warga itu belum bisa dibahas karena padatnya jadwal kegiatan DPRD, mulai kegiatan penyusunan APBD 2013, juga kegiatan lainnya selama setahun terakhir.

“Bukan DPRD lupa dengan surat pengaduan warga, tapi karena padatnya jadwal

kegiatan DPRD,” ucapnya.

Sementara itu, Risna dan Rustam mengaku kedatangannya ke DPRD itu berencana menemui Ketua DPRD HM Thalhah untuk menanyakan tindak lanjut surat pengaduan yang disampaikan ke DPRD setahun lalu itu.

“Surat pengaduan itu kami tujukan langsung kepada Ketua DPRD. Karena itu kami ingin tahu surat pengaduan kami sudah dibahas atau dibiarkan saja,” ujar Risna.

Risna menjelaskan, sebanyak 80 warga di Desa Ngunut menuntut pemkab dan MCL memberikan ganti rugi pemanfaatan tanah milik warga yang panjangnya 900 meter dengan lebar 5 meter.

Tanah itu, lanjut dia, dimanfaatkan untuk menanam pipa PDAM, selain juga dimanfaatkan Mobil Cepu Limited (MCL) untuk kegiatan proyek migas Blok Cepu di desa setempat.

“PDAM memanfaatkan tanah kami selama enam tahun, termasuk MCL juga memanfaatkan tanah milik kami,” katanya.

Ia mengakui, tanah sepanjang 900 meter dengan lebar 5 meter itu selama ini juga dimanfaatkan sebagai jalan umum, yang juga dilalui masyarakat dari Kecamatan Dander ke arah Kecamatan Ngasem.

“Tanah itu sudah lama memang merupakan jalan umum,” ucapnya. (ant/mk)

ant/ aguk sudarmojo

PANEN JAGUNG HUTAN. Sejumlah petani pesanggem mengangkut jagung yang dipanen di kawasan hutan jati di Desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jatim, Rabu (6/2).

KEBUTUHAN AIR

Pengembangan Potensi Air Bendung Gerak Tunggu SOP JAWA TIMUR - Pengembangan potensi air Bendung Gerak Bengawan Solo di Bojonegoro, Jatim, untuk mencukupi kebutuhan air areal pertanian masih menunggu standar operasional (SOP) dari Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jateng.

Kasi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Selasa (12/2), mengatakan bahwa SOP Bendung Gerak Bengawan Solo di Desa Padang, Kecamatan Trucuk masih belum keluar, karena masih dalam masa pemeliharaan.

Oleh karena itu, lanjutnya, potensi air Bendung Gerak yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk mendukung irigasi teknis areal pertanian di daerah hulunya masih belum bisa diketahui.

“Kalau SOP sudah keluar, kita bisa tahu potensi air Bendung Gerak yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air irigasi areal pertanian di sepanjang anak sungainya di daerah hulu Bendung Gerak,” paparnya.

Sesuai hasil survei yang dilakukan, menurut dia, di daerah hulu Bendung Gerak, hingga di Kecamatan Padangan, ada sejumlah anak sungai Bengawan Solo, yang bisa dimanfaatkan untuk menampung air Bendung Gerak, dengan sistem pompanisasi.

Rencananya, katanya, air tampungan di sejumlah anak sungai Bengawan Solo

itu, yang kemudian dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan areal pertanian di musim kemarau.

“Yang jelas biaya pembangunan bendungan di sejumlah anak sungai cukup besar,” ucapnya.

Selain menunggu SOP, lanjutnya, rencana pengembangan potensi air Bendung Gerak itu, juga menunggu persetujuan Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jateng, Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkab Bojonegoro menyangkut pendanaan.

“Pendanaan pengembangan potensi air Bendung Gerak kemungkinan dilakukan secara patungan,” katanya.

Data teknis, Bendung Gerak Padang, memiliki luas bentang 504 meter, tujuh buah pintu, masing-masing pintu lebarnya 17,5 meter dengan tipe “radial gate”.

Selain itu, juga dilengkapi dengan dua pintu pengatur debit, yang masing-masing pintu memiliki lebar 17,5 meter.

Bendung Gerak yang memiliki panjang 1.841,752 meter itu, mampu menampung air sebanyak 13 juta meter kubik dari daerah tangkapan air seluas 12,467 km2. Manfaat Bendung Gerak tersebut, antara lain mampu mencukupi kebutuhan air irigasi pertanian lewat pompanisasi dengan debit 5.850 liter/detik di Kabupaten Blora seluas 665 hektar dan di Kabupaten Bojonegoro 4.949 hektare. (ant/mk)

4

PAMEKASAN

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

KRIMINAL

KORUPSI TPA

Korban Penipuan Berkedok Proyek Datangi Polres

Kejari Tetapkan Dua Orang Tersangka

PAMEKASAN - Bahrudin, warga Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, kemarin (12/2), mendatangi Kepolisian Resort (Polres) setempat. Kedatangan Bahrudin untuk menanyakan penanganan tindaklanjut laporannya tentang dugaan penipuan berkedok proyek yang dilakukan Dody Harmudy, Ketua Yayasan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumenep.

Salah seorang kontraktor proyek asal wilayah utara Pamekasan ini mengaku sudah melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Pamekasan, dengan tanda bukti laporan nomor : TBL/479/XII/2012/JATIM/RES-PMK pada Desember tahun lalu.

Sejak saat itu, pelapor mengaku tidak mengetahui perkembangan penanganan kasus itu karena tidak menerima pemberitahuan dari penyidik. Sebagai pelapor, seharusnya penyidik menyampaikan perkembangan atas kasus yang dilaporkannya.

Ia menjelaskan, tahun lalu, ia dijanjikan Dody akan mendapatkan tiga paket proyek yang bersumber dari APBN, masing-masing senilai Rp. 1,2 miliar.

Tiga paket pekerjaan itu masing-masing untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) di Kecamatan Pasean, satu paket SMP di Kecamatan Proppo dan satu paket SMP di Kecamatan Batumarmar.

“Kenyataannya, proyek yang dijanjikan tidak terbukti bahkan digarap rekanan lain,” katanya.

Menurutnya, terlapor yang merupakan warga Bangselok, Kecamatan Sumenep itu juga meminta uang pelicin (fee) proyek, sebesar 25 persen dari nilai proyek. Besar uang yang diminta itu besarnya Rp. 300 juta, dari total proyek sebesar Rp. 3,6 miliar.

Dari jumlah uang yang diminta itu, dirinya sudah membayar sebesar Rp. 103, 5 juta yang dicicil sebanyak lima kali sejak Pebruari tahun lalu. Sedangkan sisanya disepakati akan dibayar setelah proyek dikerjakan.

Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening di salah satu bank dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Dody Harmudy.

Pihaknya sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun tidak ada iktikad baik dan hanya dijanjikan untuk diganti.

Hanya saja, kata dia, janji itu tidak pernah dilaksanakan.

“Karena merasa ditipu, akhirnya saya melapor ke Polres Pamekasan disertai bukti surat perjanjian, kwitansi dan bukti transfer,” katanya.

Kepala Unit Idik II, Inspektur Satu Arief Kurniadi, mengatakan laporan itu masih dalam proses pemeriksaan. Polisi sudah memanggil dan memeriksa tiga orang saksi termasuk saksi terlapor beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata dia, polisi sudah menetapakan terlapor sebagai tersangka, namun saat dipanggil sebagai tersangka, Dody Harmury tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. Pihaknya mengagendakan pemanggilan kedua kepadanya pekan depan.

“Kami sudah menetapkan terlapor sebagai tersangka. Pada pemanggilan pertama setelah penetapan itu, tersangka tidak datang dan akan kami lakukan pemanggilan kedua pekan depan,” kata Arif. (uzi/muj)

ant/ noveradika

TOLAK HARI VALENTINE. Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Minggu (10/2). Dalam aksinya mereka menyerukan agar umat muslim tidak merayakan Hari Valentine karena bertentangan budaya Islam.

DPRD Belum Terima Surat Pelantikan Bupati PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pamekasan.

Dengan demikian, lembaga legislatif itu belum bisa melakukan persiapan apapun yang berkaitan dengan rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada lalu. Dengan belum adanya pemberitahuan resmi itu maka jadwual pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan belum jelas.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili, kemarin (12/02), menjelaskan, saat ini lembaga yang dipimpinnya masih terus menunggu pemberitahuan resmi tersebut.

Jika sudah menerima pemberitahuan itu, DPRD akan menggelar paripurna internal untuk mengajukan surat permohonan pemberhentian Bupati Pamekasan sekaligus

pengajuan permohonan pelantikan Bupati terpilih.

“Hasil sidang nanti akan dikirim ke Menteri dalam Negeri agar segera dilakukan pelantikan di Pamekasan,” terangnya.

Halili menjelaskan, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang saat ini masih dijabat Kholilurrahman-Kadarisman Sastrodiwirdjo akan berakhir pada tanggal 21 April 2013 mendatang.

Jika sampai pada tanggal tersebut belum ada pemberitahuan resmi, maka pengendalian pemerintahan daerah di Pamekasan akan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Pamekasan, agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam pemerintahan. Pelaksana tugas itu

bisa saja dengan cara mengangkat Sekretariat Daerah.

Ditanya soal anggaran pelantikan, adik kandung Achmad Syafii, Bupati terpilih itu, tidak bersedia menyebutkannya. Sebab, biaya pelantikan tidak hanya dibebankan kepada DPRD Pamekasan, tetapi juga menjadi tanggungjawab Bagian Umum Sekretariar Daerah Kabupaten Pamekasan.

“Kemungkinan anggarannya tidak jauh beda dengan anggaran pelantikan Bupati lainnya di Madura, berkisar antara Rp. 300 sampai 400 juta,” jelasnya.

Sementara itu, kepala Bagian Umum Pamekasan, Salah Syamlan, yang dikonfirmasi juga enggan menyebutkan berapa besar anggaran yang akan digunakan untuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“Mohon maaf, soal itu saya sendiri tidak ingat angkanya berapa. Yang penting tidak akan melampaui nilai yang sudah disetujui,” kata Salah.(teef/muj)

KUOTA HAJI

Pendaftar Tahun ini Diprediksi Baru Berangkat Tahun 2026 PAMEKASAN Masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji melalui jalur pemerintah, nampaknya harus berhitung dengan usia. Sebab, pendaftar tahun ini dipastikan baru akan berangkat ke tanah suci pada 2026 mendatang, atau harus antre selama 13 tahun.

Lamanya antrean itu, disebabkan karena banyaknya pendaftar yang menyatakan akan berangkat melaksanakan ibadah suci tersebut.

Berdasar data di Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, menyatakan setiap hari terdapat antara tiga sampai enam orang pendaftar.

Kepala Seksi PHU, Juhedi,

kemarin (12/2), mengatakan berdasar perkiraan yang ada dalam Sistem Komputerisasi Haji (Siskohaj) Kemenag, pendaftar haji tahun ini dipasti-

kan akan berangkat 13 tahun yang akan datang.

“Itu bila menghitung jumlah pendaftar sampai Bulan ini. Untuk pendaftar pada bu-

lan-bulan yang akan datang, bisa dipastikan menunggunya akan lebih lama lagi,” kata Juhedi.

Ia menjelaskan, dari tahun

fakih amyal/koran madura

MANASIK HAJI DINI. Sejumlah siswa Taman Kanak-Kanak di Pamekasan mengikuti pelatihan manasik haji. Di kabupaten itu setiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah jamaah calon haji.

ke tahun jumlah jamaah haji di kabupaten itu terus mengalami peningkatan. 2011 lalu jumlah jamaah haji masih 900 orang dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 1.413 orang dan tahun ini kembali meningkat menjadi 1.495 jamaah.

Jumlah itu, kata dia, karena adanya pembatasan jumlah jamaah berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia.

Jumlah itu juga belum termasuk jamaah yang berangkat melalui jalur suasta dan jalur tidak resmi.

“Seandainya tidak ada batasan kuota, mungkin, jumlahnya akan jauh lebih tinggi,” katanya.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada surat edaran tentang penambahan atau pembatasan kuota jamaah haji dari Kemenag Jawa Timur.

Namun ia berjanji, jika ada perubahan kuota pasti akan segera menindaklanjutinya. (afa/muj)

PAMEKASANDugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah senilai Rp. 3 miliar, di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat mulai menemui titik terang.

Kejari Pamekasan menetapkan dua tersangka yang diduga ikut terlibat menyebabkan kerugian negara dalam kasus tersebut. Sayangnya, Kejari belum bersedia menyebut inisial kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Agus Irianto saat ditemui usai serah terima mobil tahanan bantuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pendopo Rongosukowati, kemarin (12/2), mengatakan, tim penyidik telah menetapkan status tersangka kepada dua orang yang diduga terlibat dalam kasus proyek pembangunan TPA Pasean.

Meski tidak menyebutkan identitas keduanya, Kajari menyatakan satu diantara dua tersangka itu merupakan pemilik lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan tempat pembuangan akhir sampah tersebut.

“Sudah ada dua tersangkanya. Nanti akan kami umumkan secara jelas siapa saja mereka dan dari unsur apa. Yang pasti salah satunya adalah pemilik lahan,” katanya.

Agus Irianto tidak mau menjelaskan secara rinci alasan penetapan pemilik lahan itu sebagai tersangka. Sebab, hal itu berkaitan dengan

teknis dan materi penyidikan.

Namun, kata Kajari, dugaan korupsi dalam kasus itu terletak pada pengadaan tanah yang dalam kenyataannya, terjadi mark-up pada luas dan harga lahan yang sebenarnya.

“Ada ketidak sesuaian antara luas yang sebenarnya dengan yang ada dalam laporan. Begitu pula dengan harga yang ternyata lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dan berlaku untuk tanah di lokasi proyek,” jelas Agus Irianto.

Sebagai pembanding, pihaknya telah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi penjualan antara pemilik lahan dengan pelaksana proyek. Data ini dijadikan salah satu acuan untuk mengetahui adanya permainan dalam pengadaan lahan pada proyek tersebut.

Kajari menjelaskan, pihaknya terus melakukan upaya pengembangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Mungkin saja jumlah tersangkanya akan bertambah, bergantung hasil penyidikan tim penyidik. Sementara memang masih dua orang,” kata Kajari.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp. 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke lembaga yudikasi itu.(uzi/muj)

OLAHRAGA

Ali Khadafi Menjadi Ruh Persepam MU

fakih amyal/ koran madura

PAMEKASAN Ali Khadafi Gelandang Bertahan yang baru digaet Persepam Madura United (P-MU) dari Sriwijaya FC Palembang, langsung tampil apik dilaga home pertama, saat P-MU menjamu tamunya Persidafon-Dafonsoro di Stadion Geloran Bangkalan.

Didepak oleh management Sriwijaya FC dengan nomor surat pemecatan 19/ PEMAIN/SFC/IX/2012. Pemain asing asal Togo itu, mendapat pujian dari supporter “Laskar Sape Kerap” sebutan lain P-MU, karena tidak mengenal lelah dan memiliki kekuatan untuk berduel dilini tengah.

Pujian tersebut salah satunya disampaikan Komonitas Taretan Mania, Afas Husni Tamrin, yang menilai sangat tepat managemen menggaet Ali Khadafi.

“Dia sosok pemain yang ngotot dan pekerja keras,” pujinya.

Bahkan kata Husni, jika melihat permainan dalam laga home pertama itu, ruh permainan persepam ada pada Ali Khadafi yang dulu sempat dibuang oleh mantan pelatih Persepam Mustaqim.

Selain Khadafi, pujian suporter juga tertuju pada gaya permainanya Christian Adelmund yang berhasil menyumbangkan point kepada P-MU. Pemain bule itu dianggap mampu mengatur ritme permainan sehingga

terlihat cantik dan indah.

Adelmund sendiri bermain sebelumnya sebagai stopper saat membela PSIM Jogjakarta. Padahal saat bermain di VV Capelle, sebelum bergabung dengan klum Jogjakarta tersebut, pria jangkung dengan tinggi badan 193 sentimeter itu lebih banyak bermain sebagai seorang playmaker dan gelandang.

“Christian itu yang membuat permaikan menjadi indah, karena kemampuannya membangun kerjasama tim,” kata Abdurrahem, seorang tokoh Supporter asal Larangan, Pamekasan.

Sebelum bursa transfer ditutup oleh PT Liga Indonesia (LI), Persepam juga diisukan tertarik untuk mendatangkan Joshua Pahabol yang saat ini masih memperkuat Semen Padang, Evandro Kanoute Makkan (PSPS Pekanbaru), dan Ruben Reyes yang kini sudah gabung bersama salah satu kontestan Divisi I Liga Spanyol.

Sebelumnya manajemen P-MU mencoret dua pemain senior yang dinilai tidak memenuhi harapan yaitu Stephen Nagbe Mennoch (gelandang/Liberia) dan Khusnul Yuli. Sebagai gantinya, klub itu mendatangkan pemain bertahan asal Belanda, Christian Adelmund dan mantan pemain Persija, Christian Barkah Hadi.(afa/muj)

PAMEKASAN

5

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

Hasil Hearing DPRD Tidak ada Penundaan Pilkades PAMEKASAN - Hasil dengar pendapat antara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Pamekasan dengan unsur pemerintah setempat, kemarin (12/2), menyepakati tidak adanya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Pamekasan.

Rapat dengar pendapat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Herman Kusnadi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Akhmad Faisol serta Camat Tlanakan, Fathur Rosid itu sejatinya membahas persoalan kemelut di Desa Dabuan, Kecamatan Tlanakan.

Ketua Komisi A, Suli Faris, mengatakan sebelumnya ada sejumlah tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dabuan datangi ke komisi A dan menanyakan kejelasan tentang pelaksanaan Pilkades di desa itu.

Mereka mendengar, pemilihan pimpinan pemerintahan di desa itu dituda hingga tahun depan, karena ditunggangi camat dan tim pengarah kabupaten.

Namun, kata Suli, dari hasil dengar pendapat itu, isu yang diterima warga dan tokoh masyarakat Dabuan itu tidak benar karena tidak pernah ada penundaan pilkades.

Dan Pilkades Dabuan tetap akan digelar sesuai jadual pada pertengahan Juni mendatang.

“Semua perangkat pemilihan di desa itu sudah siap.

Jadi tidak mungkin dilakukan penundaan,” kata Suli.

Politisi asal Partai Bulan Bintang itu menambahkan, BPD setempat sudah membentuk Panitia Pilkades dan telah sepakat melaksanakan pemilihan secara serentak sesuai jadual yang disepakati. Sehingga, jika dilakukan penundaan, maka akan merusak jadual yang sudah disusun secara matang.

Kisruh itu, terang Suli,

berawal dari persiapan pelaksanaan Pilkades di desa yang digagas oleh BPD setempat.

Setelah pembentukan panitia dan penetapan tanggal pelaksanaan, Badan Permusyawatan Desa itu tidak membuat pemberitahuan kepada Pejabat Sementara Kepala Desa setempat.

“BPD juga tidak membuat pemberitahuan berakhirnya

masa jabatan kepala desa,” terang Suli.

Namun dia menjamin, setelah dilakukan klarifikasi melalui rapat dengar pendapat itu, persoalan yang melanda pemerintahan di Desa Dabuan akan terselesaikan.

Sebab, masalah tersebut muncul karena keterputusan komunikasi antar unsur pemerintahan desa. (afa/muj).

fakih amyal/koran madura

HEARING PILKADES . Suasana rapat dengar pendapat antara komisi A DPRD Pamekasan, Dengan usnur pemerintah di ruang Komisi A, kemarin. Rapat tersebut membahas kemelut pemerintahan di Desa Dabuan, Kecamatan Tlanakan.

FASILITAS PASAR

Pedagang Pasar Sore Keluhkan Bocornya Atap

taufiq rahman/koran madura

TIDAK NYAMAN. Atap pasar Sore Pamekasan yang bocor. Kebocoran yang diduga disebabkan oleh tidak adanya perawatan dari pengelola itu dikeluhkan pedagang.

PAMEKASAN - Sejumlah pedagang yang menempati kios di Pasar Sore, Jalan Diponegoro Pamekasan, mengeluhkan rusaknya beberapa fasilitas pasar. Kerusakan paling parah terjadi di bagian atap di atas tangga menuju lantai dua.

Akibat kerusakan atap yang diduga disebabkan karena tidak adanya perawatan oleh pengelola pasara itu, air hujan merembes masuk ke dalam kios dan merusak barang dagangan serta menggenangi lantai hingga menjadi licin mengganggu kenyamanan pengunjung.

Sejumlah pedagang mengatakan, mereka harus memindahkan barang dagangan ke tempat yang aman agar tidak terkena rembesan air hujan. Bahkan, diantara mereka harus melapisi barang da-

gangan yang dipajang agar ketika hujan turun di saat pasar sudah tutup, kondisi barang dagangan tetap aman.

“Pernah beberapa waktu lalu ada pengungjung yang jatuh karena lantainya licin akibat hujan,” kata Rohima, salah seorang pedagang konveksi di pasar tersebut, kemarin (12/2).

Yang paling tidak diuntungkan adalah pedagang kacamata dan jam tangan yang biasa berjualan di sekitar tangga menuju lantai II. Sebab, jika hujan, ada aliran air cukup deras dari atap yang bocor yang mengalir mengalir melalui tangga dan bermuara di depan pintu bangunan pasar.

Para pedagang itu harus memindah lapak mereka, bahkan sebagian terpaksa tutup.

Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Pamekasan, Taufikurrahman, mengatakan kondisi pasar sore itu memang sudah waktunya dilakukan perbaikan.

Ia mengatakan perbaikan itu sudah diagendakan sejak lama, namun pelaksanaannya belum bisa ditentukan karena masih harus dilakukan kajian tingkat kerusakan untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan.

Pihaknya meminta kepada seluruh pedagang yang terganggu atas kerusakan tersebut untuk bersabar menunggu sampai pelaksanaan perbaikan.

“Kami sudah mengadendakan perbaikan itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, perbaikan itu bisa kami lakukan,” katanya. (teef/muj)

BIAYA PENDIDIKAN

Sejumlah Sekolah Masih Tarik Dana untuk Beli Buku LKS PAMEKASAN - Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Pamekasan disinyalir masih menarik uang dari siswanya dengan dalih pembelian buku Lembar Kerja Sekolah (LKS). Padahal, pemerintah sudah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melarang penarikan dana dari siswa untuk alasan apapun.

Data yang dihimpun Koran Madura, ada beberapa SDN di wilayah kota di kabupaten itu yang masih menjual buku kepada siswanya.

Sekolah itu antara lain SDN Barurambat Kota V, SDN Lawangan Daya I dan II serta SDN Barurambat Timur.

Salah satu orangtua murid di SDN Barkot V yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, pembelian buku bagi anaknya itu terkesan dipaksakan. Padahal kepada gurunya sudah disampaikan bahwa semua buku sudah ditanggung pemerintah melalui dana BOS. Menurut orangtua siswa tersebut, protes yang disampaikan sejumlah wali murid tidak diperdulikan pihak sekolah. Sehingga orang tua memilih mengalah demi anaknya, karena khawatir jika tidak dituruti anaknya akan mengalami masalah di sekolah.

“Anak saya ketika masih duduk di kelas IV pernah protes tidak mau beli buku.

Alasannya karena di sekolah yang lain tidak diwajibkan beli buku. Ujung-ujungnya tidak naik kelas hanya garagara penolakan itu,” ungkapnya.

Biasanya, kata dia, untuk melegalkan penjualan buku sekolah tersebut, pihak sekolah beralasan sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Prama Djaya mengatakan, akan melakukan pemeriksaan terhadap sekolah yang melakukan penjualan buku kepada muridnya, apalagi disertai dengan paksaan.

Ia mengatakan, segala bentuk penjualan buku sama sekali tidak dibenarkan meskipun dengan persetujuan Komite Sekolah, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah.

“Kalau memang benar ada penjualan, itu tidak akan ditoleransi karena sekolah sudah ada dana BOS. Sekolah yang terbukti melakukan penjualan buku akan dikenakan sangsi,” jelas Prama yang dihubungi melalui telepon selularnya, kemarin (12/2).

Ditambahkan Prama, Komite Sekolah juga dilarang membuat kesepakatan penjualan buku. Sebab, hal itu sama artinya dengan mengabaikan aturan bagi sekolah penerima bantuan opersional.

Setelah pemerintah membantu dengan program BOS, semua sekolah dilarang melakukan pungutan bagi siswa untuk mengadakan kegiatan pengayaan mata pelajara, les, remedy dan sebagainya.

Semua kegiatan itu boleh diadakan dengan syarat pembiayaannya tidak boleh dibebankan kepada wali murid. Sebab, pengayaan mata pelajaran itu sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab guru.

“Jika ada siswa yang berminat untuk mengikuti les, dipersilahkan untuk ke lembaga bimbingan belajar atau les privat yang diselenggaran oleh pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh pemerintah,” pungkasnya. (teef/muj)

taufik rahman/koran madura

ADVERTORIAL

Pemkab Serahkan Bantuam Mobil Tahanan untuk Kejari PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kemarin (12/2) menyerahkan bantuan mobil tahanan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Hibah mobil tahanan itu diserahkan langsung Bupati Kholilurrahman kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Agus Irianto, di ruang peringgitan dalam Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Penyerahan itu diawali dengan penandatangan nota penyerahan bantuan antara Bupati dengan Kajari.

Mobil tahanan yang diserahkan berbentuk mobil box menggunakan pintu samping, terbagi dua ruangan yakni ruang tahanan dibagian belakang, dan ruang pengawal tahanan di dekat pintu masuk ruang tahanan. Di dalamnya juga dilengkapi kursi, lampu penerang dan kipas angin.

Dalam sambutannya, bupati menyatakan, bantuan mobil tahanan ini sebagai wujud ucapan terima kasih kepada Kejari Pamekasan atas perjuangannya melakukan penegakan hukum yang dinilai sempurna. Sehingga hukum di Pamekasan bisa ditegakkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kholil berharap, mobil

tersebut dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dalam membantu kelancaran tugas kejaksaan. Selain itu, bantuan

ini bisa menjadikan kerjasama antar Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) menjadi lebih baik di masa mendatang.

Kepala Kejari Pamekasan, Agus Irianto, pihaknya menyambut baik bantuan tersebut, karena keberadaan mobil tahanan sangat dibutuhkan

lembaga yang dipimpinnya.

Sebab, dua mobil tahanan yang ada saat ini sudah tidak layak pakai karena sudah tua.

“Dua mobil itu masingmasing, buatan tahun 1979 dan buatan tahun 1982,” kata Agus Irianto.

Kajari mengatakan, mobil

a fauzi m/koran madura

SERAH TERIMA. Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyerahkan nota penyerahan bantuan mobil tahanan kepada Kejari Pamekasan, Agsu Irianto. Bantuan mobil itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri dalam menegakkan hukum di Pamekasan.

pengangkut tahanan miliknya saat ini sering mogok hingga pernah beberapa kali pihaknya meminjam mobil lain ke Pengadilan. Bahkan, kejaksaan sering terpaksa menyewa mobil rental setiap mengikuti persidangan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya.

Mobil yang merupakan kenang-kenangan dari bupati itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Pengadaan hibah mobil tahanan Kejari Pamekasan ini sudah melalui persetujuan DPRD setempat pada tahun anggaran 2012, sebesar Rp. 300 juta. Pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Ikut menyaksikan penyerahan bantuan itu, Wakil Bupati Pamekasan Kadarisman Sastrodiwirdjo, Asisten Administrasi Yudistina, dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Taufikurrahman.

Hadir juga Kabag Administrasi Umum Salah Syamlan, Kabag Administrasi Pembangunan Basri Yulianto serta sejumlah pejabat terkait. (adv/uzi/muj)

PUNGUTAN BUKU. Salah satu orangtua siswa menunjukkan buku yang diwajibkan pihak sekolah untuk dibeli siswanya. Dinas Pendidikan menyatakan penarikan uang untuk membeli buku itu dilarang karena sudah ada dana BOS.

FASILITAS MASYARAKAT

Wali Kota Resmikan Pendopo Pengabdian JAWA TIMUR - Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito meresmikan penggunaan Pendopo Pengabdian”di kompleks rumah dinasnya, Selasa (112/2), dengan harapan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kegiatan pemerintahan maupun masyarakat luas.

“Pendopo ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat umum,” kata Wali Kota Sigit saat peresmian berbagai kegiatan pembangunan Kota Magelang Tahun Anggaran 2012 di Magelang, Selasa.

Bangunan yang dinamai “Pendopo Pengabdian” di Jalan Cempaka Nomor 1, kompleks rumah dinas wali kota setempat itu, seluas 858 meter persegi dengan kapasitas 500 kursi.

Pendopo itu dibangun sejak 2011 hingga 2012 dengan dana sekitar Rp2,8 miliar.

“Baru sekarang Kota Ma-

gelang mempunyai pendopo.

Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, juga diresmikan penggunaan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Pelayanan Pajak Terpadu, dan jalan di Kampung Jambon, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah.

“Berbagai proyek pembangunan di kota ini setidaknya menjadi barometer karena Kota Magelang sebagai ikon penyangga tujuh wilayah di Jateng (Kabupaten Magelang, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Temanggung, dan Kota Magelang, red.),” tuturnya.

Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Sugiharto mengatakan selama Tahun Anggaran 2012, pemerintah setempat melaksanakan 2.562 kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik dengan total dana Rp312.578.360.000. (ant/mk)

6

SAMPANG

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

URUSAN PERIJINAN

KP3M Temukan 150 Bangunan Liar

BERI PENYULUHAN. Para ibu-ibu di desa Taman Sareh kecamatan Sampang sedang menyimak penjelasan dari pendamping PKH Eko Budi Hariyanto (paling kiri).

Cahyo Wuriyanto/ Koran Madura

Benahi Penyempurnaan dan Perbaikan Data RTSM SAMPANG – Pendamping PKH Eko Budi Hariyanto mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembenahan dengan menyempurnakan dan memperbaiki data RTSM karena selama ini cenderung dipertanyakan oleh masyarakat.

“Kami para pendamping saat ini oleh Badan Statistik diminta unuk menyempurnakan atau memperbaiki data RTSM, jadi mulai saat ini kami dibantu oleh aparat desa mendata ulang RTSM yang benar-benar berhak atas bantuan ini,” kata Eko. Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan kevalidan data RTSM. Menghadapi kevalidan data RTSM yang dipersoalkan warga, pendamping maupun kepala desa juga mengakui bahwa memang ada beberapa nama yang masuk daftar RTSM tidak layak untuk menerima bantuan dana PKH. Selain kendala data, ada beberapa kendala lain yaitu lambatnya form atau daftar penerima PKH ke sekolah, bidan desa sebagai pelaksana posyandu, dan puskesmas terkadang memicu kesalahpahaman antara bidan atau pihak sekolah dengan para pendamping selaku pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap PKH ini.

Seperti yang terjadi di desa Taman Sareh kecamatan Sampang, pendamping PKH Eko Budi Hariyanto yang bertanggung jawab atas desa Taman Sareh menjelaskan, bahwa ada keterlambatan form untuk bidan desa dan kekurangan beberapa nama di sekolah yang ada di desa Taman Sareh.

“Saya sudah menanyakan ke Dinsosnakertrans dan petugas di sana mengatakan bahwa memang ada kekurangan dan keterlambatan form dari pusat untuk desa Taman Sareh, padahal di desa lainnya sudah turun,” terangnya, Selasa (12/2).

Dalam pelaksanaannya pendamping mempunyai tanggung jawab penuh terhadap program ini, meliputi kevalidan data RTSM dan memastikan RTSM mendapatkan haknya yaitu bantuan dana dari program ini.

Setiap minggu para pendamping mengadakan pertemuan kelompok di dusundusun dengan para penduduk

desa yang termasuk dalam daftar RTSM. Hal ini dilakukan selain untuk memberikan penjelasan tentang program ini, juga untuk memantau perkembangan RTSM. Eko Budi Hariayanto turun ke desa Taman Sareh kecamatan Sampang yang dilakukan 1 kali di setiap minggunya, selain untuk melakukan penyuluhan atau penjelasan program juga untuk memantau perkembangan para RTSM dan melakukan perbaikan data RTSM. Seperti yang terjadi di dusun Deng Geddeng desa Taman Sareh, penerima bantuan RTSM atas nama Hosniyah (58) menjadi pengelola dana bantuan untuk Masruroh (23) yang di dalam data sedang hamil dan berhak menerima dana bantuan, dikarenakan sudah melahirkan maka Masruroh tidak berhak lagi menerima, yang berhak menerima adalah Fadila Putri Masruroh yang baru lahir.

“Setelah lahir maka Masruroh sudah tidak berhak dan digantikan oleh Fadila putrinya, dan yang mengelola tetap Hosniyah sebagai nenek,” jelas Eko. Timah (35), warga dusun Bantan Dajah desa Taman Sareh, mendapat bantuan dan mengelola dana bantuan atas nama putranya Mahfud (10)

yang bersekolah di SD Negeri Taman Sareh 1. Dia mengakui bahwa kurang mengerti benar dengan program ini, tentang daftar RTSM yang berhak dan besaran dana yang tidak sama antara penerima bantuan. Dia mengaku beruntung setiap minggunya pendamping mengadakan pertemuan kelompok. “Saya sebenarnya tidak begitu mengerti pak, dan bapak pendamping juga melakukan pengecekan ke sekolah.

Pak pendamping tidak bosanbosan menjelaskan pada kami tentang PKH ini di setiap pertemuan. Ya saya kadang datang kadang juga enggak pak.

Saya kan cuma buruh tani, sekarang kebetulan sawah tinggal nunggu panen. Jadi saya bisa tidak kerja dan bisa hadir, beruntungnya lagi bapak pendamping mendampingi kami sampai pengambilan di kantor pos,” katanya.

Selain perbaikan, saat ini pendamping juga mulai melakukan pendataan ulang terhadap data RTSM. Eko mengatakan bahwa saat ini sudah ada permintaan dari pusat perihal penyempurnaan data.

Penanggung Jawab (PJ) desa Taman Sareh yaitu ustad Mansyur (50) menyambut baik usaha penyempurnaan dan perbaikan data RTSM, seperti yang dia akui bahwa ada dian-

taranya masyarakat yang berhak tapi tidak termasuk dalam daftar RTSM. “Sebenarnya ada diantara masyarakat yang berhak tidak masuk dan yang tidak layak mendapatkan dana bantuan malah masuk daftar RTSM yang mendapat bantuan. Bahkan diantara mereka datang kerumah dan mempertanyakan hal tersebut. Tapi selalu saya jelaskan bahwa data ini dari pusat dan data ini diambil sebelum saya menjabat sebagai PJ di desa Taman Sareh,” ucapnya. Seperti yang kita ketahui bahwa desa Taman Sareh sudah hampir 5 tahun belum memiliki Kepala Desa.

Dengan adanya penyempurnaan dan perbaikan ini dia berharap pendamping benarbenar menyeleksi. Agar permasalahan ini tidak timbul lagi di kemuadian hari.

Menurut Mansyur pendamping untuk desa Taman Sareh tidak memotong atau menerima uang dari RTSM, karena waktu pencairan dia juga mendampingi warga di kantor pos. Dia juga menyetujui dan mendukung ketegasan pendamping yang mencoret warga yang tidak layak menerima bantuan dari daftar RTSM yang berhak menerima dana bantuan program PKH. (cyo/msa/rah)

GAJI DPRD TINGGI

GAIB Anggap Dewan Tak Pro Rakyat SAMPANG – Wakil Ketua DPP Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Habib Yusuf Asegaf menuding kinerja dewan kurang baik, bahkan tidak pro rakyat karena meski selama ini sering dewan mendapat kritikan namun tidak mempan. Bahkan ia menuding dewan menganggap kritikan dari masyarakat hanya sebagai gertak sambal sehingga pengaduan serta kritikan yang sudah dilayangkan terkesan tidak digubris. ”Selain kantor dewan sering kosong, juga setiap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat, terkesan tidak ditanggapi dengan serius,” ujarnya. Padahal menurutnya, wakil rakyat di DPRD sudah mendapat gaji yang tinggi.

Tudingan miring serta celotehan tidak sedap terus bergulir ke Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Pasalnya dari total gaji setiap bulannya mencapai Rp 210 Juta. Sehingga gaji tersebut dianggap tidak sesuai dengan kinerja yang ditampakkan oleh dewan.

Sesuai data yang dirilis dari kesektariatan DPRD untuk gaji dari 45 dewan dalam setiap bulannya mencapai Rp 210. 357. 300. Dalam rincian

IMAM UBAIILLAH . Ketua DPRD Sampang. tersebut ada perbedaan, setiap anggota dan ketua dewan mengalamai perbedaan dalam gaji tersebut.

Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah mengungkapkan bahwa gaji yang sudah ditetapkan tersebut dianggap sudah wajar dan sudah sesuai.

Di samping itu, jika dibandingkan dengan DPRD wilayah lain tidak ada perbedaan, sehingga dirinya menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan. ”Sejauh pengamatan saya

tidak ada permasalahan, karena gaji tersebut sudah wajar dan sudah sesuai kebutuhan dewan,” jelasnya, Selasa (12/2).

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sampang, Moh. Hodai yang sekaligus sebagai tim Badan Anggaran (Banggar) menilai gaji tersebut masih dianggap kurang dan jauh dari keinginan anggota dewan. Dirinya beranggapan bagaimanapun anggota dewan secara kebutuhan relatif cukup tinggi, karena

ryan/ Koran Madura

dalam melayani masyarakat persentasenya cukup padat.

“Buktikan saja setiap harinya kegiatan dewan, jika hitung-hitungan dalam kebutuhan setiap hari tentunya tak akan cukup, dan kami bukan hanya memikirkan gaji serta nominal yang dianggap besar, tapi setiap harinya ketika melayani masyarakat, kami terkadang harus mengeluarkan uang pribadi,” ungkapnya.

Saat ditanyakan tudingan tentang dewan yang selalu dianggap keluyuran serta

programnya tidak jelas, Hodai menuturkan jika selaku dewan tidak lepas dari semua kritikan serta anggapan yang miring, jadi dirinya tidak mau ambil pusing dewan dinilai seperti apa oleh masyaarakat, karena baginya setiap kebijakan tentunya dewan memprioritaskan kepentingan rakyat. ”Tidak masalah jika dewan dinilai miring oleh masyarakat. Semuanya akan terbukti dengan program yang akan kita lakukan,” tegasnya.

Sementara Habib menambahkan seharusnya gaji dewan yang cukup tinggi dibuktikan dengan kinerja yang sangat baik serta lebih maksimal.

Agar prilaku para anggota dewan tidak selalu dicap miring oleh masyarakat. Buktinya saja ketika ada keperluan ke kantor dewan pasti sudah banyak bangku yang kosong.

Apalagi ada kebutuhan mendadak yang berhubungan dengan pelayanan. ”Siapa yang tidak mengetahui prilaku dewan. Seharusnya dewan berpikir secara fakta karena sebentar lagi menghadapi ahir jabatan, maka dewan lebih menampakkan taringnya untuk membela rakyat yang lemah, jangan hanya menungggu proyek,” protesnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG – Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sampang menemukan 150 tanah dan rumah bangunan tidak berijin di sepanjang pesisir Pantai Tanjung hingga Taddan, karena kesadaran warga akan pentingnya untuk urusan perijinan sangat minim.

Kepala KP3M Lilis Listiawati melalui Kasubag TU Ainur Rasjid menjeleaskan maraknya pembangunan ilegal dikarenakan warga kurang memiliki kesadaran.

Kendati pun menurut Rasyid pihaknya tidak mempersulit jika surat yang diusulkan sudah sesuai prosedural. ”Kami sudah turun langsung dan melihat sendiri, bahkan sudah menegor langsung, namun hingga saat ini belum digubris,” ucapnya.

KP3M tampak geram karena pihak KP3M sendiri sebelumnya sudah memberikan sosialisasi serta sudah memberi peringatan agar tidak mendirikan bangunan sebelum resmi ada

surat ijin. Bahkan parahnya lagi banyak tanah pinggiran pantai yang secara ilegal di buat dan diakui tanpa perseorangan.

Rasjid menambahkan dirinya menuding salah satu oknum pegewai pemerintah ada yang bermainan.

Sebab sebagian laporan sudah meminta kepada salah satu oknum Kepala Desa. ”Kami menyayangkan jika ini tetap dibiarkan, bisa jadi sepanjang jalan dari pesisir Taddan sampai Tanjung didirikan bangunan yang tanahnya ilegal,” imbuhnya.

Masih kata Rasjid, jika hal tersebut terus dibiarkan maka kemungkinan keindahan pantai bisa berubah.

Bahkan masyarakat dengan begitu mudah berfikir jika tanah untuk mendirikan bangunan di atas tanah pantai tanpa harus ijin. ”Kami terus berupaya untuk menyadarkan namun jika ini terjadi, maka langkah selanjutnya bisa kami pasrahkan kepada yang lebih berwajib,” ancamnya. (ryn/msa/rah)

TEMUAN DINKES

Ada Kartu Jamkesmas Salah Sasaran TRENGGALEK - Dinas Kesehatan Trenggalek, Jawa Timur, menemukan sejumlah kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang tidak tepat sasaran karena dimiliki oleh PNS dan orang mampu secara ekonomi.

Kepala Bagian Promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek Oembar Parmadi, Selasa mengatakan, akibat kejadian tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh penerima.

“Kami di Dinas Kesehatan tugasnya hanya mendistribusikan kartu jamkesmas itu, pada saat distribusi itulah kami ternyata ada PNS yang mendapatkan. Makanya sembari mendistribusikan kami juga akan melakukan evaluasi,” ucapnya.

Oembar menjelaskan, dalam evaluasi tersebut apabila terbukti salah sasaran maka akan segera ditarik dari peredaran dan dikembalikan ke pemerintah, agar tidak disalahgunakan.

Ia mengaku belum bisa memastikan jumlah kartu yang tidak tepat sasaran, karena saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari masing-masing puskesmas yang bertugas dalam pendistribusian. “Kami berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan, apabila diduga ada yang tidak tepat maka bisa mel-

aporkan ke Dinas Kesehatan atau ke puskesmas terdekat, nanti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Oembar menduga, kasus salah sasaran itu akibat dari kesalahan pada saat survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K).

“Karena survei serta penentuan warga yang berhak mendapatkan jamkesmas itu dilakukaan oleh BPS dan TNP2K itu, sedangkan kami yang ada di Dinas Kesehatan hanya sebatas melakukan pembagian kartu saja,” jelasnya.

Saat ini, Dinas Kesehatan tengah melakukan pendataan terhadap warga miskin yang belum mendapatkan tertampung dalam program jaminan kesehatan.

“Untuk warga miskin yang tidak mendapatkan jamkesmas akan dilaporkan ke pemerintah pusat dan kami usulkan untuk dimasukkan dalam kuota program itu,” kata Oembar.

Dari data di Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, jumlah penerima jamkesmas tahun ini mencapai lebih dari 267 ribu jiwa. Kartu yang dikhususkan untuk warga miskin itu ditergetkan akan selesai didistribusikan pada pertengahan bulan ini. (ant/rah)

TOLAK PP NO 109/2012

Buruh Pabrik Rokok Serbu Balai Kota MALANG - Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, “diserbu” ribuan orang buruh pabrik rokok untuk menyuarakan aspirasinya terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. “Jika tembakau dinyatakan sebagai zat adiktif, otomatis rokok juga masuk kategori narkoba yang jelas dilarang. Terus bagaimana nasib pabrik rokok (PR) yang telah mempekerjakan ribuan buruh dan menghidupi puluhan ribu nyawa,” tegas Ketua SPSI Kota Malang Suhirno disela-sela aksi di Balai Kota Malang, Selasa.

Jika PP tersebut diberlakukan, katanya, maka secara otomatis juga banyak pabrik rokok yang tutup dan secara otomatis pula akan menambah pengangguran serta kemiskinan.

Oleh karena itu, tegas Suhirno, SPSI menolak diberlakukannya PP terse-

but. Setiap produk maupun pack rokok sudah disertai dengan peringatan akan risiko penggunaan rokok terhadap kesehatan, sehingga tidak perlu lagi ada PP yang justru akan mematikan industri rokok.

Secara tegas Suhirno mengatakan, bagaimana bisa pemerintah ingin mematikan industri rokok dan tembakau melalui PP yang diterbitkannya, padahal industri rokok tersebut memiliki cukup besar dalam APBN, bahkan mendominasi sumbangan terhadap APBN, yakni mencapai Rp 60 hingga Rp 70 triliun per tahun.

“Sebelum PP tersebut terlanjur diberlakukan, kami minta Pemkot Malang untuk segera mengirimkan surat penolakan pemberlakuan PP itu.

Kami juga sudah menandatangani surat penolakan ini dan akan kami kirimkan pada presiden,” katanya, menegaskan. (ant/rah)

SAMPANG

7

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

UPACARA PULAU KAMBING

Warga Yakini Upacara Pulau Kambing Bisa Hilangkan Sial

Cahyo Wuriyanto/ Koran Madura

PAPAN PETUNJUK. Sebuah papan yang berisi imbauan agar perempuan yang hendak memasuki areal pesantren memakai pakaian yang menutupi aurat.

Banyak Papan Imbauan Agar Perempuan Tutup Aurat SAMPANG – Memasuki kawasan Pondok Pesantren Darut Tauhid yang diasuh K. Muhaimin banyak papan imbauan wanita tutup aurat.

Di antaranya di jalan kampung Karang Pao dusun Enjelen desa Taman Sareh terdapat sebuah papan besar yang berisikan gambar wanita tanpa jilbab dengan tanda lalu lintas stop atau dilarang lewat dengan tulisan “Maaf!!! Perempuan yang tidak menutupi aurat lewat jalan kampung Karang Pao.” Ada lagi papan bertuliskan “Perhatian Anda Memasuki Kawasan Pesantren Wajib Berpakaian Sopan, Perempuan Wajib Berpakaian Sopan, Aurat Perempuan Haram.”

Menurut Usman (25), warga Enjelen yang juga menjadi pengajar di pesantren Darut

Tauhid, papan berisi peringatan dan mewajibkan siapapun yang lewat, terutama wanita untuk menutup auratnya. Laki-laki memakai sarung atau celana sebatas mata kaki. Sedangkan perempuan harus berjilbab dan memakai rok atau sampir sebatas mata kaki.

Papan peringatan ini sudah ada sekitar 4 tahun yang lalu.

“Memang pak Kyai Muhaimin mewajibkan terutama murid Ponpes dan warga sekitar untuk senantiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Setelah melalui rapat dan persetujuan warga sekitar yang biasanya dilakukan di pengajian. Karena masyarakat

di sini baru bisa berkumpul semua di saat ada pengajian.

Dipasanglah papan peringatan yang mewajibkan seluruh masyarakat. Siapapun baik warga desa Taman sareh atau yang lain untuk berpakaian sopan dan menutup aurat saat melintas di area sekitar Ponpes Darut Tauhid,” terang Usman, Selasa (12/2).

Usman menambahkan, papan imbauan itu merupakan usaha K. Muhaimin sebagai tokoh dan ulama masyarakat untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk senantiasa berpaakaian sopan dan menutup aurat. Apalagi kecenderungan masyarakat modern saat ini yang lebih mengutamakan mode dari pada anjuran dan perintah agama.

“Ada banyak alasan sebenarnya, mengapa bapak

Kiai memasang peringatan dan mewajibkan terutama bagi murid Ponpes dan warga sekitar untuk berpakaian sopan dan menutup aurat. Tapi yang pasti itu adalah hukum agama dan selain itu banyak sekali manfaat dari menutup aurat terutama bagi kaum hawa, salah satu contoh adalah menghindarkan pelecehan seksual yang sering dilakukan terhadap wanita dan banyaknya pelecehan seksual terhadap kaum wanita adalah akibat tingkah laku mereka sendiri, karena wanita merupakan godaan terbesar,” ujarnya sembari mengutip hadis Nabi.

Usaman mengatakan pemasangan papan tersebut sudah mendapat ijin dari polsek kota Sampang.

“Saya masih ingat pada waktu tahun 2009 , bapak Kiai menemui Kapolsek un-

tuk berdiskudi dan meminta ijin untuk memasang papan peringatan tersebut dan bapak Kapolsek pada waktu itu memberikan ijin,” jelas Usman.

Pernah terjadi kasus seorang pengendara wanita protes terhadap papan tersebut, karena dia diteriaki haram dan dia sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Tetapi setelah melaporkan keberadaan papan ini ke Polsek dia mengetahui bahwa keberadaan papan ini legal.

“Bapak Kiai mengharuskan pada semua murid dan warga untuk berteriak haram kepada wanita yang lewat dan tidak menutup aurat, yang melintas tanpa menggunakan jilbab, maka siswa yang mengetahui harus berteriak pada wanita itu,” tandas Mansyur. (cyo/msa/rah)

KARTU KESEHATAN

Pengungsi Akan Terima Kartu Jamkesmas SAMPANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang terus melakukan sosialisasi pendistribusian Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2013 sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Bahkan kali ini dilakukan terhadap pengungsi korban konflik SARA yang masih berada di GOR Tennis Indoor Sampang.

Kepala Dinkes Sampang, dr. Firman Pria Abadi mengatakan, bahwa sosialisasi dilakukan untuk mempercepat pendistribusian kartu Jamkesmas, karena akan diberlakukan mulai tanggal 1 Maret mendatang.

Selain melakukan sosialisasi Dinkes juga melakukan pendataan terhadap pengungsi yang layak mendapat kartu tersebut. “Para pengungsi

SOSIALISASI. Petugas Dinas Kesehatan menunjukkan contoh kartu Jamkesmas kepada para pengungsi. yang akan mendapatkan kartu Jamkesmas ini nanti kami akan sesuaikan dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) pusat,” terangnya, Selasa (12/2).

Sementara itu salah satu pengungsi, Mohammad Zaini (40) mengaku sangat senang

bakal mendapatkan kartu Jamkesmas, karena pada tahun-tahun sebelumnya saat dirinya masih berada di tempat tinggalnya, desa Karang-

gayam, kecamatan Omben tidak pernah memperoleh kartu kesehatan tersebut. “Ya senang sekali mendapatkan kartu ini. Dan kami berharap dengan adanya kartu jamkesmas ini bisa mempermudah masyarakat, khususnya para pengungsi di sini saat akan berobat tanpa biaya apapun,” harapnya. Sekedar diketahui, untuk jumlah penerima kartu Jamkesmas tahun 2013 ini, di Kabupaten Sampang terdata sekitar 565 ribu jiwa. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 630 ribu.

Di samping itu, pendistribusian sendiri akan dilimpahkan kepada pihak kecamatan masing-masing, yang nantinya penyerahannya akan dilakukan di setiap kantor kelurahan dan balai desa setempat. (ryn/msa/rah)

SAMPANG – Warga Gilih Kabupaten Sampang Madura meyakini upacara Perahu Tenggelam di Pulau Kambing menjadi sebab upaya yang bisa menghilangkan sial.

Kepercayaan masyarakat ini sudah diterimanya secara turun temurun dari pengesepuh mereka di tempat itu.

Mereka pun sudah melakukan upacara tersebut untuk menghilangkan sial, karena sejak dahulu disejarahkan dengan perahu tenggelam di perairan pulau tersebut.

Firman, seorang guru Molok Bahasa Daerah di SD Negeri Dalpenang 3 kecamatan Sampang mengatakan sangat penting sejarah perahu tenggelam di Pulau Kambing, yang menjadi cikal bakal sebutan Pulau Mandangin diperkenalkan melalui pembelajaran maupun secara leluri untuk melestarikannya. “Saya sangat berharap sejarah dan tradisi ini dikenalkan kepada anak, agar anak bisa tahu dan mengenal beragam budaya dan tradisi Madura sehingga timbul rasa ingin menjaga dan melestarikan budaya dana tradisi Madura,” ucapnya Menurut Firman, upacara tradisi selalu dikaitkan dengan upaya membuang sial atau untuk mendapatkan keselamatan dalam menjalani kehidupan. Begitu juga yang dilakukan di Pulau Kambing, yang biasa disebut dengan Pulau Mandangin, atau yang biasa disebut oleh masyarakat umum dengan Gilih Kabupaten Sampang Madura.

“Ada cerita sejarah tentang perihal upacara untuk membuang sial. Dalam upacara tersebut para nelayan sengaja membalikkan perahu atau mengisinya dengan air hingga penuh agar perahu tenggelam,” ujarnya.

Cerita mengenai asal muasal Pulau Kambing atau Pulau Mandangin itu sudah tertulis dalam Buku Sajen dan Ritual Orang Jawa. Sebagaimana upacara tradisi yang lain, tak ada satu warga pun yang bisa menjelaskan sejak kapan dimulainya upacara tradisi ini. Konon, tradisi menenggelamkan perahu atau biasa disebut dengan Perahu Tenggelam ini sudah ada sejak nenek moyang mereka menghuni pulau itu.

Terutama para nelayan yang berada di ujung barat pantai.

Tetapi prosesi upacara Perahu Tenggelam ini benar-benar unik dan berbeda dengan upacara tradisi lainnya. Biasanya, prosesi upacara tradisi selalu melibatkan banyak orang bahkan melibatkan hampir seluruh warga masyarakat desa.

Namun, prosesi upacara Perahu Tenggelam ini harus dilakukan seorang diri, bahkan wajib dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tak ada orang lain yang melihatnya. Alasan yang didapat secara turun temurun, kalau ada orang lain melihat seseorang sedang melakukan upacara tradisi dengan menenggelamkan perahunya maka orang tersebut akan membantu mengangkat perahu yang ditenggelamkan itu.

Menurut Firman (34) yang tinggal di Jalan Perma-

ta ini, bagi warga masyarakat Pulau Kambing, membantu mengangkat perahu yang tengah ditenggelamkan pada saat upacara Perahu Tenggelam adalah pantangan. Mereka mempercayai, kepedulian itu justru dianggap lancang dan rnelukai hati orang yang tengah menggelar upacara tradisi.

Lokasi untuk menenggelamkan perahu pun tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Upacara tradisi Perahu Tenggelam ini biasanya dilakukan di depan makam Bangsacara Ragapadmi, yakni nenek moyang yang dipercaya sebagai leluhur Pulau Kambing. Anehnya, meski upacara Perahu Tenggelam wajib dilakukan di depan makam Bangsacara Ragapadmi, tetapi upacara ini tak ada hubungannya sama sekali dengan mitos Bangsacara Ragapadmi. Mitos Bangsacara Ragapadmi berdiri sendiri sebagai sebuah mitos yang dipercaya masyarakat Madura.

Mitos Bangsacara Ragapadmi mengisahkan permaisuri Raja Bangkalan yang dibuang ke Pulau kambing.

Konon, dahulu kala Raja Bangkalan memiliki permaisuri cantik yang bernama Ragapadmi. Kecantikan Ragapadmi yang tak tertandingi itu tiba-tiba sirna, sebab entah karena apa secara tiba-tiba Ragapadmi menderita penyakit yang menjijikkan. Ragapadmi pun akhirnya diasingkan di sebuah pulau yang sangat sepi dan hanya dihuni kambing.

Pengasingan Ragapadmi ini ternyata membuat trenyuh salah seorang punggawa kerajaan yang bernama Bangsacara. Punggawa itu pun secara rutin mengunjungi Ragapadmi. Pepatah tak kenal maka tak sayang atau adanya cinta karena terbiasa pun terjadi. Saking seringnya Bangsacara bertemu Ragapadmi, akhirnya Bangsacara jatuh hati. Bahkan Bangsacara benar-benar tidak peduli dengan penyakit yang diderita Ragapadmi.

Anehnya, ketika katakata cinta itu diucapkan Bangsacara, tiba-tiba saja Ragapadmi sembuh penyakitnya. Kulitnya kembali mulus dan wajahnya kembali cantik. Raja Bangkalan yang mendengar Ragapadmi telah sembuh akhirnya merninta Ragapadmi untuk kembali ke istana. Tapi permintaan Raja Bangkalan ini ditolak Ragapadmi. Bahkan, permaisuri cantik itu memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Kambing. Bagsacarapun akhirnya kawin dengan Ragapadmi. Mereka hidup rukun dengan anak cucunya di pulau yang akhirnya terkenal dengan nama Pulau Kambing. Dan ketika mereka meninggal, keduanya pun dimakamkan di pulau itu.

Keturunan Bangsacara Ragapadmi dan masyarakat sekitar hingga saat ini sangat percaya bahwa Pulau Kambing memiliki kekuatan magis dan merupakan tempat untuk mengusir kesialan.

Tetapi entah kenapa wujud mengusir kesialan itu harus dilakukan dengan cara menenggelamkan perahu. Tak ada yang tahu. (cyo/msa/rah)

8

BANGKALAN

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

HAMA

Ribuan Ulat Serang Warga Pangeranan

ori/ koran madura

MERINGIS. Seorang pasien DBD di RSUD Syamrambu tampak sedang diperiksa tekanan darahnya oleh dokternya.

25 Pasien DBD Masih dalam Perawatan Intensif BANGKALAN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami (Syamrabu), Yusro mengatakan saat ini terdapat 25 pasien DBD yang datang ke rumah sakit tersebut dalam perawatan intensif.

Serasa tidak ada habisnya, wabah demam berdarah terus menjangkiti warga di sejumlah kecamatan di Bangkalan.

Jumlah penderitanya terus bertambah setiap hari. Terhitung, kemarin (12/02), pasien demam berdarah mencapai 25 orang, yang sedang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami (Syamrabu). Umumnya korban terjadi pada anak usia di bawah tujuh tahun. Meskipun, terdapat juga diantaranya berklasifikasi dewasa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Irna E tempat pasien anak dan balita dirawat, dari jumlah kapasitas pasien yang berjumlah 22 orang, ternyata saat ini membludak menjadi 36 orang.

Diantaranya pasien penderita DBD sebanyak 18 anak, sementara sisanya menderita difteri dan mencret.

Sementara itu di bagian Irna B, tempat pasien dewasa dirawat jumlah penderita DBD hanya berjumlah 5 orang. Sedangkan, dua orang lainnya

masih dirawat di Instalasi Gawat Darurat.

Salah satu keluarga pasien asal kecamatan Tanjung Bumi Sa’diyah mengaku sudah 2 hari merawat keponakannya yang bernama Maisyaroh (9) di rumah sakit Syamrabu.

Menurtnya, Maisyaroh dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu karena kondisi puskesmas Tanjung Bumi sudah overload sehingga pasiennya harus dirujuk ke rumah sakit tersebut. ”Di puskesmas Tanjung Bumi sudah banyak pasiennya. Malah di sana pasiennya melebihi kapasitas yang seharusnya. Kami memilih keponakan saya untuk dirawat di rumah sakit ini,” jelasnya.

Menurut Yusro pasien DBD yang datang ke rumah sakit

silih berganti. Dari pasien yang dirawat, berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Bangkalan.

Faktor cuaca yang tidak menentu menjadi alasan utama. Selain itu, sanitasi lingkungan pemukiman yang kurang baik menjadi salah satu penyebab. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan dan pengobatan kepada pasien. ”Masa perawaatan pasien DBD biasanya 3-5 hari. Setelah itu, biasanya pasien sudah banyak yang sembuh. Lebih dari itu, kami akan melakukan perawatan yang lebih intensif,” terangnya.

Selain itu, pihaknya mengaku, kapasitas ruangan rumah sakit banyak yang sudah terisi oleh pasien penderita

DBD. Penyediaan ekstra bed pun sudah seluruhnya terpakai. ”Kami menyediakan 50 ekstra bed. Penggunaannya secara bergantian, terlebih dahulu kami berkoordinasi di tiap Irna yang ada. Maklum saja, kondisi saat ini, pasien DBD memang masih meningkat,” jelasnya.

Untuk pencegahan, pihak rumah sakit menyarankan agar masyarakat tetap melaksanakan 3 M, yaitu menguras, membuang, dan menimbun.

Rutin menguras air di bak, membuang sampah pada tempatnya, dan menimbun aneka barang yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakkan nyamuk. Hal itu perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah. (ori/rah)

USAHA RAKYAT

DPR Nilai Banyak Penambangan Tak Berizin

HEARING. Komisi A DPRD Bangkalan saat melakukan hearing kemarin, (12/2).

BANGKALAN - Komisi A Imam Supardi saat hearing, Selasa (12/2), menengarai banyak terjadi penambangan tak berizin di kabupaten Bangkalan.

Menurut Supardi, hanya terdapat 6 yang terdaftar sudah barang tentu ter-

dapat sejumlah penambang ilegal.

Tengara itu didasarkan pada luas wilayah Bangkalan dan banyaknya kegiatan penambangan yang ada di daerah khususnya perbukitan. “Jika hanya 6 tentu ada beberapa yang il-

egal, sebab saya yakin pelaku usaha ini lebih dari itu,” ungkapnya.

Ia berharap, agar dilakukan pengecekan terhadap semua penambang yang ada di wilayah Bangkalan, sebab jika tidak berizin berpotensi menimbulkan kerusakan pada alam dan memicu terjadinya bencana. Karena sudah dapat dipastikan jika tidak berizin penambangan itu dilakukan dimana saja, tanpa melihat dampak atau resiko akibat penambangan illegal.

Sementara izin usaha galian C yang ada pada Dinas Perijinan terpadu, kini menjadi kewenangan Dinas Pertambangan. Masyarakat yang akan memulai usaha galian C kemungkinan akan mendapatkan kesulitan izin usaha ini, karena berdasarkan instruksi pemerintah pusat, diminta membatasi terlebih dahulu ijin baru selama proses penggodokan wilayah ijin usaha pertambangan.

Menurut pihak perizinan ini dilakukan sebagai bentuk analisa pengelolaan dampak lingkungan dan tata ruang kota/kabupaten. Galian C adalah galian yang meliputi bahan galian yang tidak strategis dan vital, bahan galian ini tidak dianggap langsung me-

mengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecil jumlah depositnya, bahan galian yang dimaksud adalah pasir kuarsa, kaolin, gips, pospat, batu kapur, tanah liat, andesit, kalsit, dan batuan beku vulkanik .

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Bangkalan Rizal Morris, saat hearing dengan komisi A DPRD Bangkalan menyampaikan pengetatan izin galian C ini. Dinas Pertambangan selaku pihak yang dapat merekomendasi ijin baru galian C dan pihak perijinan terpadu sebagai dinas yang berhak mengeluarkan izin, keduannya diminta membatasi terlebih dahulu izin baru selama proses penggodokan wilayah izin usaha pertambangan. “Untuk sementara ini, izin pertambangan yang termasuk diantaranya galian C harus dilakukan langsung melalui Dinas Pertambangan. Ini berlaku sejak 2012 lalu hinga ditetapkannya wilayah ijin usaha pertambangan yang hingga kini masih diproses. Sedangkan izin galian C seluruh Kabupaten Bangkaln terdapat enam pengusaha yang terdaftar,” jelasnya. (dn/rah)

KEBAKARAN

Amukan Api Bakar Habis Sebuah Ruko TULUNGAGUNG - Satu unit rumah toko (ruko) yang menjadi gudang aneka dagangan kelontong serta sembako di pasar Wage, Kota Tulungagung, Jawa Timur, Senin (11/1) malam, ludes terbakar. Api yang diduga berasal dari konsleting listrik sempat melalap seluruh isi bangunan ruko dua lantai yang berada persis di samping pasar terbesar di Tulungagung tersebut.

Titik-titik api sepenuhnya berhasil dipadamkan regu pemadam kebakaran (PMK), sekitar dua jam kemudian. “Kejadiannya sekitar pukul 18.00 WIB.

Saat itu ada yang mencium bau seperti plastik terbakar dan ternyata setelah dicek sudah ada kobaran api di dalam gudang (ruko),” tutur Andik, saksi mata yang mengetahui langsung kronologi kejadian.

Mengetahui hal itu, sejumlah warga di sekitar pasar berupaya mendobrak pintu ruko hingga akhirnya terbuka.

Kobaran api berhasil diredam setelah tiga unit mobil PMK datang dan melakukan penyemprotan ke sejumlah sumber api yang ada di dalam gudang.

Koh Gim alias Didik Candra

Gunawan (42), pemilik ruko yang juga datang ke lokasi kejadian mengatakan, seluruh barang dagangannya yang ada di gudang bagian belakang, terdiri dari kardus, sabun mandi dan sabun cuci ludes terbakar.

Sementara untuk bahan makanan pokok ada di depan, tidak ikut terbakar tetapi terkena siraman air yang disemprotkan tim pemadam sehingga ikut rusak dan tidak bisa dijual lagi. “Memang rukonya masih bangunan lama, jika terbakar mungkin cepat habis,” ujarnya mengakui.

Belum diketahui secara pasti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Koh Gim hanya memperkirakan kerugiannya mencapai seratusan juta.

Wakapolres Tulungagung, Kompol Indra Lutrianto yang langsung datang ke lokasi kejadian mengatakan, polisi langsung datang ke lokasi kebakaran untuk melakukan pengamanan proses pemadaman. “Api dapat dipadamkan, sementara polisi masih menyelidiki sumber api penyebab terjadinya kebakaran,” jelasnya. (ant/rah)

BANGKALAN - dalam dua minggu terkakhir ini warga perumahan Pangeranan Asri, Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, mengeluhkan serangan hama ulat bulu. Ulatulat menjijikkan ini tak pelak membuat bergidik bulu roma, khususnya ibu-ibu rumah tangga sekitar perumahan.

Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ribuan ulat bulu sudah merayapi tembok-tembok rumah penduduk khususnya blok sebelah barat perumahan. Bahkan, menurut Siti (35), salah seorang warga yang rumahnya turut diserang mengaku bahwa ulatulat bulu masuk hingga bak kamar mandi. “Saya sangat terganggu dengan serangan hama ulat bulu ini,” ujarnya.

Siti mengaku takut dan jijik menginjakkan kaki ke kamar mandinya. “Takut ngeliat ratusan ulat bulu ini,” jelasnya.

Bila dilihat dari tata letak rumah warga yang sebagian besar diserang hama ulat bulu ini memang patut dimaklumi.

Di bagian belakang rumah mereka terlihat genangan air yang tidak mengalir membentuk sebuah kubangan besar akibat air hujan. Kondisi ini

diperparah dengan tumbuhnya semak belukar yang ketinggiannya mencapai tiga meter lebih.

Kondisi sanitasi dan drainage yang buruh nampaknya menjadi penyebab kondisi ini terjadi. “Saluran pembuangan (got) bukan menjadi tanggung jawab pengembang,” jelas M. Ruji, salah seorang warga yang kami temui.

Menurutnya, got dibangun oleh masing-masing penghuninya. “Jadi bila tanah yang dimiliki PT (developer) ini belum laku, maka saluran pembuangannya juga belum ada,” ujarnya.

Warga sekitar berusaha mengatasi serangan hama ulat bulu ini dengan menyiramkan minyak tanah dan membakar ulat-ulat yang merayapi tembok mereka. Namun cara ini tidak terlalu efektif. Ulat bulu malah semakin banyak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sendiri hingga berita ini ditulis belum mendapatkan laporan warga Pangeranan terkait serangan hama ulat bulu. “Kalau ada permintaan, pasti akan kami fogging,” ujar dr. A. Azis, Ka. Dinkes Kabupaten Bangkalan. (dit/rah)

PERKARA PENEMBAKAN POLISI

PN Gelar Sidang Lanjutan BANGKALAN – Pengadilan Negeri Bangkalan, Selasa (12/2), kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan polisi Brigadir Hariri (35) anggota Polwitabes (kini Polrestabes) Surabaya 13 tahun silam yang melibatkan Musa (48), warga dusun Ombul Desa Talok kecamatan Galis Bangkalan selaku terdakwa. Menindaklanjuti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum minggu lalu, penasehat hukum terdakwa, Zaibi Susanto, mengajukan eksepsi.

Zaibi menganggap dakwaan JPU tidak memenuhi syarat materiil dakwaan.

Berdasarkan surat permohonan eksepsi yang dibacakan penasehat hukum Musa, terdapat beberapa poin yang menjadi alasan keberatan atas dakwaan. Menurutnya, beberapa poin tersebut diantaranya mengenai uraian surat dakwaan yang terlalu umum dan tidak menyebutkan uraian materiil.

Selain itu, kata Zaibi, JPU juga tidak menyebutkan unsur dakwaan. Surat dakwaan dinilai tidak mengurai jelas kejadian, termasuk unsur rencana pembunuhan yang

didakwakan. Adanya upaya pemaksaan dan penyiksaan selama pemeriksaan yang mengakibatkan cacat fisik permanen pada Musa.

Atas eksepsi tersebut, majelis hakim yang dipimpin Moh. Istiadi menunda persidangan selama satu pekan untuk memberi waktu pada Jaksa Penuntut Umum untuk memberi tanggapan atas eksepsi pengacara. Musa yang siang kemarin hadir dalam persidangan tersebut.

Sementara itu, Suja’i, mewakili pihak keluarga saat dimintai keterangan mengatakan bahwa dirinya berharap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, pihaknya meminta bantuan terhadap Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Gresik, karena ia menilai hanya lembaga itulah yang dapat memberikan bantuan atas penyelesaian kasus tersebut.

“Ya karena hanya Posbakum Gresik yang kami kenal dan kami yakin bisa membantu, kami harap dengan proses hukum terhadap Musa dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.(dn/rah)

PEMBUNUHAN

Polisi Dalami Kasus Penembakan Modung BANGKALAN - Aksi penembakan yang menewaskan H. Ibrahim (50) serta Razak (39) dengan luka tembak pada sekitar punggung, keduanya merupakan warga Desa Brakas, Kecamatan Modung hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priyantoro saat ditemui di kantornya mengatakan sampai saat ini belum bisa memastikan motif terjadinya penembakan. Segala kemungkinan bisa terjadi.

Sampai saat ini mengingat proyektil yang bersarang di tubuh korban dalam proses penyelidikan di Labfor Jawa Timur. “Kami masih nunggu hasil dari Labfor, Mas,” ungkap Endar, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan, dalam penanganan kasus ini, pihaknya tidak bisa mengambil kesimpulan begitu cepat, karena untuk mengungkap kasus ini harus benar-benar bisa mengumpulkan bukti yang akurat. Dengan bukti akurat itulah bisa dilakukan pra rekontruksi dengan beberasa saksi yang ada di tempat kejadian perkara saat itu.

Menggali informasi di lapangan akan terus dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian. Hal ini agak menyulitkan karena korban sering ada di Jakarta berjualan sate. Sehingga perlu kiranya menanyakan mengenai kehidupannya selama ini. “Ya kita akan terus selidiki apakah korban pernah memliki masalah selama ini, sehingga dengan menggali informasi sedalam mungkin dapat memberikan pandangan, terjadinya penembakan,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya motif dendam pribadi terhadap korban, ia menjawab dilihat dari kasusnya bisa saja, akan tetapi belum bisa dipastikan.

Karena hasil labfor sangat menentukan untuk mencari bukti maupun motif.

Dari sanalah dapat diketahui senjata yang digunakan itu illegal atau tidak dari proyektil yang digunakan.

Bukti pendukung akan terus dikumpulkan termasuk empat orang yang juga tidur di mushalla saat terjadi penembakan.(dn/rah)

BANGKALAN

9

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

JELANG UNAS

Disdik Verifikasi 20.751 DNS SD

ant/ Ujang Zaelani

PROFESI ALTERNAIF. Para isteri nelayan mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan tangan di Kampung Nelayan, Jakarta, Rabu (6/2). Sebanyak 60 isteri nelayan mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang terbuat dari limbah hasil laut yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut bertujuan untuk membekali ketrampilan alternatif mendukung suami yang sering menganggur terkendala cuaca buruk.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan Moh Musleh mengatakan koperasi merupakan penggerak perekonomian di tingkat menengah. Jika terus dibiarkan akan mengkhwatirkan kondisi ekonomi masyarakat.

Sebab, dia menilai fungsi koperasi sangat penting bagi tatanan perekonomian. ”Jumlah tersebut cukup tinggi, meskipun begitu, kami akan kroscek terlebih dahulu

ke lapangan. Sebab, keaktifan koperasi dinilai minimal melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu kali,” kata Musleh, Selasa (12/2).

Dia menjelaskan ada beberapa faktor penyebab lembaga ini mati suri. Diantaranya, persoalan manajemen keuangan yang kurang profesional dan minimnya suntikan dana stimulan. Sehingga, perputaran uangnya tidak bagus.

Bila sudah begitu, koperasi ini

merugi. Akhirnya, tidak bisa lagi bangkit alias beku.

Oleh karena itu, pihaknya ke depan ingin fokus memfasilitasi terhadap kesehatan manajemen koperasi, yang meliputi organisasi koperasi, kepengurusan usaha, dan keuangan yang ada pada koperasi. ”Nantinya kami bisa menilai bagaimana keaktifan yang dimiliki suatu koperasi.

Namun, jika koperasi yang bersangkutan dalam kondisi mati suri, kami akan memberikan arahan agar bisa bangkit kembali,” terangnya.

Menurutnya, jika memang tidak memungkinkan, pihaknya dapat melakukan langkah penonaktifan pengawas dan pengurus koperasi.

Selanjutnya, pencabutan ijin, bahkan sampai pembubaran koperasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang mengatur kemudahan koperasi untuk mendapatkan akses modal perbankan sebagai solusinya. Menurutnya, koperasi yang ada di wilayahnya mencakup beberapa jenis. Diantaranya, koperasi pertanian, KUD, koperasi serba usaha, dan koperasi wanita. Dari puluhan jenis itu, yang paling mendominasi yaitu koperasi serba usaha. Adapun koperasi wanita, keberadaannya relatif stabil. Sebab, jumlahnya juga tak terlalu banyak.

Sebenarnya potensi koperasi di Bangkalan ini cenderung

Sekretaris Menteri: Perempuan Bukan Makhluk Kelas tinggi. Selain bergerak di sektor serba usaha, peluang yang cukup besar yaitu koperasi pertanian dan perikanan (nelayan). Akan tetapi, peluang tersebut belum termanfaatkan secara maksimal.

Untuk menggiatkan kembali sektor koperasi ini, perlu penanganan yang sistematis dan simultan. Dengan kata lain, peran seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mengembangkan lagi perkoperasian ini. ”Koperasi ini merupakan soko guru, yang bisa meningkatkan perekonomian kerakyatan. Jadi upaya pendampingan terhadap koperasi, pemerintah cukup sangat peduli,” ucapnya. (ori/rah)

MENJELANG PEMILU

Sejumlah Partai Besar Buka Pendaftaran Caleg BANGKALAN – Sejumlah partai besar yang dipastikan lolos sebagai peserta Pemilu 2014 ramai-ramai membuka pendaftaran Calon Legislatif.

Hampir seluruh Partai Politik (Parpol) mengumumkan pembukaan pendaftaran Caleg bagi anggota maupun pengurus di tingkat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten.

Bahkan Partai Gerindra sudah membuka pendaftaran sejak sepekan lalu. “Di samping pendaftaran caleg, kami juga membuka pendaftaran anggota baru,” kata Imron Rosyadi, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bangkalan. Tujuannya, kata Imron, merekrut sebanyak mungkin simpati-

san partai guna pemenangan pemilu legislatif nanti.

Gerindra yang dikabarkan akan dipegang oleh mantan orang nomor satu Bangkalan, RKH. Fuad Amin ini, nampaknya bakal meraih kursi yang cukup besar sesuai jumlah massa yang dimiliki Bupati Bangkalan. Salah satu strategi PD untuk merekrut tokoh atau selebritis dengan popularitas tinggi demi menjalankan mesin politik partai secara optimal nampaknya berjalan mulus.

Lain lagi dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP-P). Partai berlambang banteng moncong putih ini rupanya berancangancang merebut kursi lebih

banyak dari perolehan pemilu legislatif 2009 lalu. Partai ini bertekad menjadi Partai Pemenang Pemilu tahun 2014 nanti. “Idealnya tidak ada lagi partai mayoritas di DPRD Bangkalan sehingga fungsi kontrol lembaga legislasi ini menjadi maksimal,” terang Mahfud, salah satu pengurus DPC PDI-P Bangkalan sekaligus Caleg Partai yang bakal maju nanti.

Di tempat terpisah, Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia (PKBI) yang merupakan kelanjutan PKB juga sudah berancang-ancang membuka pendaftaran caleg. “Sekarang kami fokus pada sidang pleno Partai selepas ditinggal RKH.

Fuad Amin,” ujar Humron Maulana, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

PKB sendiri masih memasang target tinggi pada Pemilu 2014 nanti. Partai yang memperoleh 10 kursi di DPRD Bangkalan ini menargetkan memperoleh 15 kursi pada pileg mendatang.

Partai Demokrat yang memperoleh satu Fraksi di DPRD Bangkalan pada pileg lalu, juga sudah membuka pendaftaran caleg bagi anggota dan pengurusnya.

Meski dirundung masalah, partai yang berkuasa saat ini tetap optimis dapat dukungan masyarakat grassroot tak berubah.

“Kami masih optimis mampu meraih kursi lebih banyak dari perolehan pemilu lalu,” tekas Ismail Hasan, Ketua DPC Demokrat Bangkalan.

Meski masih setahun lagi, namun persiapan masingmasing parpol sudah dimulai awal tahun ini. Persiapan dan strategi yang matang nampaknya menjadi pola yang diterapkan masing-masing parpol.

Sangat beralasan mengingat hanya 11 Partai politik yang bisa berkompetisi pada Pileg 2014 depan. Simpatisan Partai yang gagal dalam verifikasi menjadi target massa mengambang yang memiliki potensi untuk direbut simpatinya. (dit/rah)

DUGAAN KORUPSI

Polisi Geledah Ruang Pejabat Cari Dokumen Jembatan KEDIRI - Aparat penyidik Polres Kediri Kota menggeledah sejumlah ruang pejabat Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mencari dokumen terkait dugaan korupsi pembangunan jembatan Brawijaya.

Kepala Polres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Selasa mengemukakan penggeledahan itu dilakukan untuk mencari dokumen perencanaan, penganggaran, sampai pembiayaan. “Kami melakukan ini (penggeledahan) atas persetujuan Kejaksaan untuk melengkapi alat bukti,” katanya mengungkapkan. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri Kota.

Petugas dari penyidik langsung datang ke Pemkot

Kediri, di antaranya ke ruan- tuk mengungkap lebih lanjut gan Kepala Bagian Hukum Dwi dugaan korupsi pembangunan Cipta, Kepala jembatan tersebut.

Bagian Umum Polisi telAnang Kurniah melakukan awan, Badan pemeriksaan Pemberdayaan pada sejumlah Daerah (Bapepejabat terkait Kami da) Suprapto, dugaan korupsi melakukan ini serta ruang (penggeledahan) pembangunan khusus Sekitu. Beatas persetujuan jembatan retaris Kota berapa di antaranKediri Agus Kejaksaan untuk ya adalah Sekretarmelengkapi alat is Kota Kediri Agus Wahyudi. Sebukti. jumlah dokuWahyudi, Kepala men dibawa Dinas Pekerjaan petugas.

Umum Kota Kediri Kapolres menyebutkan, Kasenan, Ketua Panitia Lelpihak akan mengevaluasi hasil ang Wijanto, PPTK Nur Iman dari penggeledahan tersebut. Satrio Widodo, dan sejumlah Jika ditemukan ada kejang- pejabat lain. Polisi bahkan galan, pihaknya akan melaku- sudah menetapkan tersangka kan tindakan hukum lain un- pada Wijanto sebagai panitia

lelang. Ia ditahan di markas Polres Kediri Kota, namun untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan hanya wajib lapor saja.

Sekretaris Kota Kediri Agus Wahyudi mengapresiasi langkah polisi untuk memeriksa dugaan korupsi jembatan tersebut. Pihaknya juga berjanji akan kooperatif dengan pemeriksaan itu. “Kami berikan yang polisi inginkan, seperti surat-surat terkait pelaksanaan jembatan brawijaya.

Kami kooperatif dan mengapreasiasinya,” ucap Agus. Pembangunan jembatan Brawijaya itu diduga ada pelanggaran, di antaranya dalam proses persetujuan pembangunan itu.

Pembangunan jembatan di-

ing masing sekolah. Dari DNS tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi DNT yang sudah merupakan data valid bagi siwa yang akan mengikuti ujian. ”jika terdapat kesalahan pada nama siswa, kami akan merevisi terlebih dahulu. Hal itu yang menyebabkan proses DNS menjadi DNT butuh waktu yang agak lama,” ucapnya.

Ya’qub menjelaskan, perubahan jumlah angka itu terjadi lantaran banyak faktor. Siswa bisa saja pindah ke luar kota ataupun meninggal dunia. Selain itu, dimungkinkan ada penambahan siswa dari luar, sehingga otomatis perubahan jumlah akan bertambah. ”Ujian Nasional tingkat SD dan MI akan dilakukan pada 6 Mei mendatang. Dari data DNS tersebut sudah kita online-kan. Hanya kami yang bisa mengubah data perubahannya. Sebab, paswordnya kami yang pegang,” ucap Ya’qub. (ori/rah)

BIAS GENDER

300 Koperasi Terancam Gulung Tikar BANGKALAN – Dari 778 unit koperasi yang ada di Kabupaten Bangkalan terdapat 300 unit diantaranya terancam gulung tikar karena kesulitan mencari pinjaman modal dari pihak perbankan. Selain itu, konsolidasi antar anggota koperasi tersebut tidak lagi harmonis.

BANGKALAN – Jelang persiapan Ujian Nasional (UNAS) Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtida’iyah, Dinas Pendidikan Bangkalan tengah disibukkan dengan pendataan daftar nominasi sementara (DNS) peserta didik yang akan mengikuti UAS. Meski harus bolak-balik mendata jumlah yang akan ditetapkan, hingga kemarin Daftar Nominasi Tetap (DNT) masih belum rampung.

Dari DNS yang telah dihimpun Disdik terdapat jumlah siswa yang akan mengikuti UNAS sebanyak 20.751 siswa. Angka tersebut terdiri dari 18.444 siswa SD dan 1989 siswa MI swasta.

Sedangkan MI Negeri sebanyak 107 siswa. ”Itu bukan angka valid, karena harus diverifikasi ulang,” terang Kasie Kurikulum TK/SD Moh Ya’qub, kemarin (12/2).

Menurutnya, ada jeda waktu perbaikan selama 15 hari, setelah DNS tersebut diserahkan kepada mas-

lakukan sejak 2011, namun ternyata anggaran sudah dilakukan sejak 2010.

Anggaran pembangunan jembatan yang dibangun dengan jarak sekitar 500 meter dari jembatan lama (dibangun sejak zaman Belanda) itu juga membengkak dari awalnya hanya Rp 66 miliar menjadi Rp 71 miliar. Proses lelang juga dinilai yang tidak sesuai dengan prosedur. Dari lima panitia lelang, ternyata hanya ketua yang mengetahui sementara sekretaris dan anggota tidak dan mereka hanya menerima honor saja. Selain itu, pengerjaan proyek itu ternyata bukan dilakukan oleh pemenang lelang PT Fajar Parahiyangan, tapi oleh perusahaan lain. (ant/rah)

MALANG - Sekretaris pengusaha dari industri ruKementerian Pemberdayaan mahan menjadi pengusaha Perempuan dan Perlindun- diharapkan bisa menyerap gan Anak, Sri Danti mene- tenaga kerja hingga 5 persen gaskan kaum perempuan bu- setiap tahunnya. kan makhluk kelas dua dan Di bidang pendidikan, diperlakukan diskriminasi KPP bekerja sama dengan oleh kaum laki-laki. sejumlah perguruan tinggi “Selama ini pola pikir di Indonesia agar memasukmasyarakat kita masih men- kan kurikulum mengenai keganggap bahwa perempuan setaraan gender pada proses adalah makhluk kelas dua. perkuliahan, dengan tujuan Perempuan memang beda generasi muda khususnya dengan laki-laki, tapi kes- kaum pria memahami tenempatan untuk meraih pen- tang kesetaraan gender. didikan dan hak-haknya “Bahkan di Fakultas Husama dengan laki-laki,” te- kum di sejumlah perguruan gas Sri Danti usai menjadi tinggi, kami juga meminta pembicara dalam Seminar ada ilmu mengenai Hak Perempuan Asasi Manusia di Universi(HAM) bagi pertas Brawijaya empuan, sebab (UB) Malang, peran akademisi Selasa. sangat pentMenurut ing untuk mendia, kesetagubah pola pikir Selama ini pola raan gender pikir masyarakat dan pandangan yang beberamasyarakat kita masih pa tahun teramengenai kesemenganggap khir ini selalu taraan gender,” d i d e n g u n g - bahwa perempuan katanya, menadalah makhluk kan juga masih egaskan. kelas dua. belum memSedangbuahkan hasil kan di bidang Perempuan politik, kata maksimal, memang beda Sri Danti, KPP bahkan kasus dengan laki-laki, bekerja sama kekerasan tertapi kesempatan dengan Komihadap peremuntuk meraih si Pemilihan puan masih pendidikan dan Umum (KPU) marak. agar porsi 30 Ia menga- hak-haknya sama dengan laki-laki. persen peremtakan perseppuan di parlesi bahwa kemen dan partai butuhan dan tetap terpenuhi. prioritas perempuan berbeda dengan la- Bukan hanya secara kuanki-laki perlu diminimalkan. titatif yang bertambah, tapi Salah satu caranya dengan KPP juga mendorong tingkat kegiatan pemberdayaan kualitatif bagi politisi perperempuan, baik di bidang empuan. “Pada pemilu 2014 politik, pendidikan maupun nanti, kami berharap banyak kaum perempuan yang ikut ekonomi.

Untuk bidang ekonomi, menyemarakkan perpolitikatanya, Kementerian Pem- kan di Tanah Air agar kuota berdayaan Perempuan juga perempuan sebesar 30 persmembuat program pelatihan en bisa terpenuhi. Namun, kewirausahaan bagi perem- bukan berarti mengabaikan puan agar bisa meningkat- kualitas yang dimiliki politisi perempuan,” tandasnya. kan produktivitasnya.

Tumbuhnya perempuan (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

KOPERASI

Deviden KPRI Naik, Segera Dibagikan SIDOARJO – Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Delta Makmur Sidoarjo, digelar Selasa (12/2) di ruang Pendopo Delta Graha Sidoarjo. Diketahui, jumlah deviden Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Makmur Kabupaten Sidoarjo pada tahun buku 2012, naik sekitar Rp 45 juta dengan total deviden mencapai Rp 1,94 miliar.

Menurut Dra Sri Witarsih, Ketua KPRI Delta Makmur Kabupaten Sidoarjo, kenaikan deviden yang terbilang besar ini, akan dikomunikasikan dengan 3.283 anggota koperasi untuk segera dialakukan pembagian. Namun, pembagian jumlah deviden PNS ini tidak sama antara anggota satu dengan yang lain.

“Semakin aktif anggota

KPRI Delta Makmur untuk pinjam uang, maka semakin besar deviden yang didapatkannya,” terang Sri witarsih.

Sementara itu dalam sambutan pembukaan RAT, Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum meminta ada pengumuman terbuka bagi PNS di Sidoarjo untuk bisa menjadi anggota KPRI Delta Makmur. Sehingga, dengan adanya penambahan anggota ini, kesejahteraan para PNS bisa semakin bertambah. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan siap memberikan kucuran dana untuk menambah keuangan KPRI Delta Makmur.

“Saya minta PNS yang belum masuk menjadi anggota koperasi bisa secepatnya bergabung,” ujar Bupati dalam sambutannya, Selasa (12/2).(yun/ han/abe)

Prositusi Online

Hakim Vonis Jaringan Kyko Selama Tujuh Bulan anne/koranmadura

Khoffiah Indar Parawansa. Saat berbicara di seminar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bertemakan “ menghadapi tantangan Asean Economic Community 2015” di Hotel Utami, Sidoarjo kemarin (12/2).

Sambut AEC 2015, Dekopin Siapkan Mental Masyarakat Jatim SURABAYA - Menghadapi ASEAN Economics Community 2015, 41 juta jiwa (berdasarkan data BPS 2012-red) masyarakat Jatim harus disiapkan betul mentalnya.

Hal ini, demi mencegah Indonesia digilas persaingan dengan negara-negara Asean lainnya. Hal tersebut terungkap dalam seminar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bertemakan “menghadapi tantangan Asean Economics Community 2015” di Hotel Utami, Sidoarjo kemarin (12/2).

Tampil sebagai pembicara, Ketua Umum Pimpinan

Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan mantan menteri ekonomi bidang ekonomi koperasi.

Diungkapkan Khofifah, dalam implementasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 seluruh elemen masyarakat yang menjadi tenaga kerja akan disertifikasi. “bahkan kuli bangu-

nan pun harus disertifikasi,” tegas dia.

Jatim bahkan Indonesia, lanjut dia, masih belum siap dalam menyiapkan Tenaga Kerja (TK) berkompeten yang bisa bersaing dalam bursa tenaga kerja di tingkat ASEAN. “Jika kita berkesempatan melihat negara-negara ASEAN lainnya sperti Malaysia, Singapur, bahkan Vietnam, mereka sudah sangat siap bersaing secara professional.

Sementara Jawa Timur bahkan nasional, belum memiliki langkahlangkah sistematis mencetak TK yang sesuai dengan

standar ASEAN apalagi internasional, papar dia seraya mengemukakan bahwa selain masalah-masalah teknis ketenagakerjaan, kesiapan birokrasi turut pula mendukung suksesnya implementasi AEC. Daya saing Indonesia dalam bidang birokrasi, kata dia lagi, relatif rendah. “Indonesia berada pada urutan 129 dari 147 negara. Di tingkat ASEAN, yang berada di bawah Indonesia hanya Myanmar atau Birma,” papar dia.

Meski demikian, Khofifah optimis bahwa keadaan Indonesia khususnya Jatim

akan semakin membanik.

“Indonesia saat ini tengah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif. misalnya keamanan dan penegakan hukum yang telah banyak mengalami kemajuan sehingga para investor. Selain itu juga , tingkat korupsi di Indonesia semakin menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelas dia menambahkan bahwa menurut data Dekopin, sebanyak 8 juta jiwa masyarakat Jatim merupakan anggota koperasi yang berperan aktif membangun tingkat perekonomian negara. (neu/han/abe)

SURABAYA – Seperti Yunita alias Keyko yang masih pikir-pikir pasca menerima putusan hakim, Nugroho Tjahajono Budiono alias Dion, rekan bisnis Keyko juga menyatakan pikir-pikir sesaat setelah divonis tujuh bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kemarin (12/2).

Sahman Girsang, ketua majelis hakim yang membacakan vonis menyatakan terdakwa asal Semarang itu terbukti menjadi penyedia perbuatan cabul. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 296 KHUP tentang pencabulan,” katanya dihadapan Dion.

Praktis, Dion lolos dari dakwaan pasal 2 undang-undang perdagangan orang (Trafficking) yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.

Tak hanya itu, terdakwa juga lepas dari jeratan pasal 506 KHUP tentang mucikari dengan ancaman pidana paling lama setahun penjara.

Kendati tak langsung menerima vonis, hukuman Dion sudah tergolong lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumn-

ya, Anoek Ekawati menuntut terdakwa yang merupakan relasi bisnis ratu mucikari, Keyko, selama setahun penjara. Hukuman itu dikorting lima bulan.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Dion terbukti secara sah menyediakan gadis untuk dilacurkan kepada pria hidung belang yang memesan di Semarang. Meski anak buahnya tak seheboh seperti diberitakan, yakni ratusan PSK, Dion tetap saja menundukkan kepala saat mendengar putusan.

Terpisah, Advent Dio Randy, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Pasalnya, kliennya memang terbukti menyedikan perempuan untuk dicabulkan. “Ya terdakwa memang berat, makanya kita pikirpikir dulu,” katanya.

Saat sidang, terdakwa mengakui perbuatannya dengan memiliki sejumlah PSK dan berhubungan secara baik mengenai profesinya dengan Keyko.

Bahkan ia, menjadi perantara bila Keyko memiliki klien yang memasan di Semarang. (kas/ han/abe)

Pasca Vonis Hakim

Kasus Grativikasi

Polrestabes Surabaya Ringkus Sindikat Pemalsu Dokumen

Sekkota Surabaya Berjanji Serahkan Diri

SURABAYA – Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap jaringan pemalsuan dokumen serta menangkap tiga orang yang diduga menjadi bagian dari komplotan pelaku.

“Syukurlah jaringan ini mampu dibongkar dan tiga tersangka sudah dimintai keterangan. Saat ini masih tahap penyidikan dan pengembangan,” ujar Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Komisaris Polisi Suparti kepada wartawan di Surabaya, kemarin (12/2).

Ketiga tersangka masingmasing berinisial Sgn (40) dan Kjg (46), keduanya warga Sepanjang. Satu lagi berini-

sial Mjn (40) yang merupakan warga Mojokerto. Mereka kini menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya.

Suparti menjelaskan, pengungkapan jaringan pemalsuan dokumen ini bermula dari penangkapan tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya, inisialnya Mnr. Saat ini tersangka menjalani hukuman di Rutan Medaeng Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Melalui pengembangan kasus, akhirnya jaringan komplotan ini terkuak.

“Operasi pemalsuan dokumen ini dilakukan tersangka selama dua tahun lebih. Do-

kumen palsu yang dibuat para tersangka bermacam-macam seperti surat nikah, paspor serta kebutuhan identitas lainnya,” katanya.

Dalam aksinya, tersangka memiliki peran masing-masing. Seperti tersangka berinisial Kjg yang bertugas sebagai pencetak dari dokumen-dokumen palsu. Setelah itu, ia menjualnya ke tersangka berinisial Mnr. Berikutnya, Sgn bertindak sebagai operator komputer. Ia bekerja atas instruksi tersangka Kjg dengan imbalan antara Rp100-Rp200 ribu per dokumen. Sedangkan tersangka

ara/koranmadura

PEMALSUAN. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Komisaris Polisi Suparti menunjukkan barang bukti dokumen hasil penangkapan dari komplotan pelaku.

berinisial Mjn bertugas sebagai penyuplai blangko.

Kesehariannya, tersangka Mjn bekerja sebagai tukang kebun dari kantor Dinas Kependudukan Mojokerto. Memuluskan aksinya, tersangka mencuri blangko-blangko kosong di kantor tempatnya bekerja.

“Per lembar, tersangka menjualnya seharga Rp3.000 kepada tersangka Kjg. Setelah blangko-blangko kosong terisi dengan data-data palsu, oleh Kjg dijual Rp150 ribu perlembarnya,” kata perwira polisi wanita yang juga pernah bertugas sebagai Kapolsek Pabean Cantikan itu.

Wilayah edar dokumen palsu ini tidak hanya di Surabaya, tapi di beberapa daerah di Jawa Timur. Tidak hanya itu saja, beberapa daerah di luar Jatim juga kerap menjadi wilayah edar karena tidak sedikit pemesan.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa perlengkapan mencetak dokumen palsu, diantaranya tujuh set surat-surat palsu yang sudah dicetak, seperangkat alat produksi seperti komputer, printer, scaner, serta 500 lembar blangko dokumen asli yang masih kosong.

Akibat tindakan yang dilakukannya, para tersangka terjerat Pasal 266 ayat (1) junto 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen-dokumen resmi. (ara/han/abe)

S

URABAYA – Setelah mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Rabu pekan lalu, tiga terpidana kasus gratifikasi dana jasa pungut (japung) Rp 720 juta siap menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Ketiga terpidana ini antara lain Sukamto Hadi (Sekkota Surabaya), Muhlas Udin (Asisten II), dan Purwito (Staf Ahli Wali Kota).

Eksekusi ketiga terpidana itu dilakukan berdasarkan salinan putusan Kasasi MA No. 1465 K/ Pid.Sus/2010. Dalam putusan itu, MA menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada ketiganya dan denda Rp 50 juta subsider lima bulan kurungan.

Mereka bertiga menolak dikatakan mangkir saat Kejari melayangkan panggilan pertama dengan alasan mempersiapkan mental dan keluarga. ''Kami tidak datang karena sedang menyiapkan mental kami dan keluarga kami,'' ujar Sukamto Hadi kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Balai Kota Surabaya, Selasa (12/2).

Dirinya bersama dua rekannya juga berjanji akan memenuhi panggilan Kejari di akhir masa surat panggilan kedua pada Senin (18/2/2013) pekan depan. ''Bahkan kalau perlu saya akan datang lebih pagi,''

agussetyawan/koranmadura

Sumpek. Trio terpidana grafikasi Japung, dari kiri Muhlas Udin, Soekamto Hadi dan Purwito saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa (12/2) di Balai Kota Surabaya

tegasnya.

Sebelumnya, kasus gratifikasi ini telah menyeret dan menjebloskan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Porong, Sidoarjo, dengan masa hukuman 18 tahun penjara, sesuai amar putusan MA. Meski siap di penjara, tiga pejabat Pemkot Surabaya, mengaku tidak bersalah atau melanggar hukum. Ketiganya mengaku hanya menjalankan tugas sesuai peraturan, namun tetap dianggap bersalah.

"Kami tidak bermaksud membela diri, tapi sesuai fakta kami tidak merugikan keuangan negara dan tidak memperkaya diri sendiri

maupun orang lain. Kami hanya melaksanakan peraturan pemerintah sesuai tugas jabatan kami dan kemudian dianggap salah," ungkap terpidana yang juga menjabat Sekkota Surabaya.

Selain itu, mereka bertiga juga menyampaikan permintaan maaf kepada Walikota Surabaya. Sebab, dengan menjadi terpidana korupsi ia telah mencoreng nama baik Pemkot Surabaya yang sudah dikenal anti dan bersih dari segala KKN. "Kami meminta maaf kepada ibu walikota dan semuanya. Kami juga terima kasih kepada ibu walikota yang telah memberi petunjuk, arahan, serta bimbinganya," pungkasnya. (wan/ han/abe)

LINTAS JATIM

11

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

ANGKUTAN UMUM

Organda Akan Skors Pemilik dan Sopir Angkot Bandel SURABAYA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya bersama pemilik kendaraan (khususnya angkutan umum) akan menindak tegas sopir angkot yang menyalahi izin trayek dan tidak sesuai peruntukannya.

Hal tersebut karena kekhawatiran akan terjadi tindakan kekerasan dari sopir angkot yang tidak beroperasi sesuai trayeknya. “Saya memang khawatir, karena itu kami akan menindak tegas bagi yang tidak sesuai peruntukan dan trakyek dengan skorsing satu minggu hingga satu bulan tidak beroperasi,’’ kata Ketua Organda Kota Surabaya, Wastomi Suheri kepada Koran Madura, kemarin (12/2).

Ia mengatakan, angkutan liar diluar trayek dan peruntukannya yang beroperasi di Surabaya masih banyak dijumpai pada sore hingga dini hari. Khususnya jalur Surabaya menuju Sidoarjo, yakni trayek Perak-Waru. “Len Lowo (red-angkutan liar) jurusan Perak-Waru itu gak ada.

Itu pelanggaran, apalagi menerima muatan besar serta tarifnya diluar ketentuan,’’ ungkapnya.

Wastomi menyesalkan maraknya angkutan liar yang luput dari pengawasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Kepolisian. Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil semua anggota Organda, pemilik kendaraan termasuk sopir angkot untuk mensosialisasikan izin trayek. Serta himbauan agar sopir angkot tetap menggunakan seragam bila beroperasi. “Sudah berkalikali ini kami sampaikan, untuk membuat angkutan umum kita aman, terjangkau dan tepat waktu,” tegasnya.

Sayangnya, lanjut dia, Dinas Perhubungan Kota Surabaya cenderung menutup mata dengan kondisi ini. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini tidak pernah diberikan tindakan tegas. Para sopir angkutan liar juga belum diberikan sanksi.

Pemilik kendaraan dan sopir angkot yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya hingga kini tercatat 5.400 orang. Sementara armada yang beroperasi sekitar 4.000 unit atau sebesar 70 persennya. Sisanya diketahui tidak memperpanjang izin trayeknya alias beroperasi dengan liar. “Tiga tahun sekali ada pembaruan. Bisa jadi dikarenakan tidak mempunyai cukup uang. Selain itu, sepinya penumpang menjadi penyebab utama’’, kata Wastomi.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Eddy, A.Md LLAJ, S.Sos, MM saat dikonfirmasi masih belum bisa dihubungi baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. (ara/han/abe)

ANGKUTAN UMUM

Security Tangkap Pengutil Setelah Terekam CCTV KEDIRI - Tertangkap kamera CCTV, dua pelaku pengutil baju sindikat lintas daerah diringkus petugas security, Departemen Store Ramayana di Jalan Diponegoro. Mereka yang tertangkap ini kemudian diserahkan ke Polsek Kota Kediri untuk disidik. Dua pencuri ini masing masing bernama Alex Triandoko (27) serta Puji Slamet (41) asal jalan Caker Ayam Mojokerto. Sementara dua temanya yang lain berhasil kabur. Turut disita sebagai barang bukti 4 potong jaket jeans seharga Rp 300.

Modus operandinya, mereka datang berempat ke Kediri naik bus dari Mojokerto. Sesampainya di Jalan Kelurahan Semampir, mereka bersama naik becak menuju lokasi sasaran Ramayana Departement Store. Untuk mengecoh petugas security, jaket tersebut diselipkan dibagian dalam celana setelah sebelumnya dibawa ke kamar pas. Saat beraksi, tanpa mereka sadari aksinya tersorot kamera CCTV. Sial bagi tersangka, ketika akan keluar dari gedung Ramayana Puji Slamet dan Alex Triandoko keburu ketangkap petugas security. Mendengar dua temanya tertangkap dua pelaku lainya yang menunggu dari luar kabur melarikan diri. “Memang ada indikasi mereka ini sindikat, masih kami kembangkan lagi,” ujar Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono. (kap/han/abe)

komang/koranmadura

Malu. Uraian rambut menutupi wajah terdakwa Ye Xiao Ying

WNA Cina Terancam Hukuman Mati SURABAYA - Ye Xiao Ying (47) WNA asal Cina yang tinggal di jalan Dukuh Kupang Barat 1 1A Surabaya terancam hukuman mati.

Terdakwa wanita yang bekerja sebagai Manager di Penthouse (tempat hiburan malam) itu dianggap jaksa terbukti menyimpan, memakai, memproduksi berbagai macam jenis psikotrapika yang disimpan didalam safe deposite box Bank Panin cabang Cendana Surabaya di Jalan Kombes M Duryat.

Hal itu diketahui saat persidangan perdananya digelar diruang candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, selasa (12/2) kemarin dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Nugroho dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.

Dalam dakwaannya, terdakwa Ye Xiao Ying didakwa dengan pasal Komulatif, Yakni dakwaan Subsider ke 1 melanggar pasal 112 ayat 2 Un-

dang Undang (UU) Republik Indonesia No 35 tahun 2009.

Dakwaan Primer Ke 2 melanggar pasal 62 UU RI No 35 tahun 1997 tentang pskikotrapika dan. Ke 3 Pasal 197 ayat 1 UU RI tahun 1997 tentang Kesehatan." Ada puluhan jenis narkoba yang disimpan dalam safe deposit box yang diketahui milik terdakwa, mulai dari Pil ekstasi, sabu dan bahan bahan pembuat narkoba berbahan Ketamin "Kata Jaksa Eko saat membacakan dakwaannya kemarin.

Atas dakwaan tersebut, Budi Sampurno selaku pengacara Terdakwa Ye Xiao Ying tidak mengajukan epsepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Menurut pengacara berdarah Madura itu alasan tidak menyatakan keberatan lantaran sering kali epsesi pengacara dikesampingkan

PENGANIAYAAN

Polsek Tambak Sari ‘Tenggelamkan’ Laporan Penganiayaan SURABAYA- Lengkap sudah Derita yang dialami Ayu Komala Geni (24) tinggal di Jalan Lebak Indah Regency Blok C No 17 Surabaya. Meski telah melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan Jimmy tak lain adalah adik iparnya ke Polsek Tambaksari, Namun hingga berjalan 34 hari laporan nomor polisi no : TL/B/22/1/2013/SPKT tertanggal 7 januari 2013 itu tak kunjung ada kejelasan apakah akan berlanjut ke meja hijau atau akan ditenggelamkan.

Diakui Ayu, kejadian penganiayaan itu terjadi pada 7 Januari 2013 lalu sekitar jam 8 malam. Saat itu suami pelapor bernama Hermanto mendatangi Ayu. Kedatangannya itu bukan untuk mengunjungi Ayu dan anaknya berusia 9 bulan, melainkan untuk mengemasi barang barangnya dari rumah mertuanya pasca melahirkan anaknya pada bulan maret 2012.

Ayu berusaha melarang Hermanto untuk pergi dari rumah orang tuanya. Namun larangan itu malah menjadikan

petaka baginya. Jimmy yang diketahui adalah Adik dari Hermanto berusaha melepaskan tangan Ayu yang saat itu memegangi kaki dan barang barang hermanto. Dengan cara memukul tangan Ayu beberapa kali, Jimmy akhirnya berhasil melepaskan tangan Ayu.”Tangan saya dipukul oleh Jimmy dengan menggunkan alat sampai berdarah. Saat itu saya melarang suami saya pergi dari rumah, padahal selama ini hubungan kami baik- baik saja,”jelas dia

Meski peristiwa itu telah dilaporkan ke Polsek Tambak Sari, tapi sampai sekarang Jimmy pelaku penganiayaan itu masih berlenggang bebas. Saat ditanyakan kelanjutan proses hukumnya ke Penyidik, Ayu beberapa kali mendapat jawaban yang mengambang.”Sudah beberapa kali saya tanyakan perkembangan kasusnya ke penyidik Heru dan Rela selalu mengatakan masih proses terus.”Ungkap dia Ayu berharap kasus penganiayaan yang menimpanya itu agar segera bisa disidangkan.”Ada apa kok sampai sekarang tidak dilimpahkan ke kejaksaan maupun pengadilan.”Kata dia Terpisah, saat dikonfirmasikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya bagian Pidum mengakui kalau perkara penganiayaan itu belum ada pemberitahuan Surat Perintah dimualinya penyidikan (SPDP) dari Polsek Tambak

Sari.”Belum ada itu mas, kalau sudah masuk pasti tercatat diregister.”Ucap staf pidum Kejari Surabaya senin (12/2) kemarin. (kas/han/abe)

agussetyawan/koranmadura

KORBAN. Ayu Komala Geni (24) menunjukkan Surat Laporan ke Polsek Tambaksari

oleh hakim."Kami sudah terbiasa tidak melakukan epsepsi karena bukan masalah isi dakwaan tapi adalah pembuktian yang harus kita buktikan pada hakim,"ujar dia usai persidangan.

Sementara, saat ditanya ke jaksa Eko terkait ancaman hukuman bagi terdakwa. Jaksa yang bertugas di bagian pidsus itu mengatakan akan memberikan tuntutan sesuai dengan prosedur yang teruang didalam undang-undang."Di dalam Undang Undang barang bukti sebanyak itu bisa terancam hukuman mati,"kata dia.

Persidangan perkara ini, jaksa menggunakan penerjemah bahas cina untuk mendampingi terdakwa Ye Xiao Ying dalam persidangan. Meski telah berada di indonesia selama 7 tahun namun terdakwa belum menguasai bahasa indonesia dengan sempurna.

Seperi diketahui, terdakwa Ye Xiao Ying merupakan tersangka narkoba yang ditang-

kap oleh Polrestabes Surabaya pada 20 Oktober 2012 lalu.

Modus peredaran narkoba itu dilakukan terdakwa dengan cara membuka klinik kesehatan tradisional Cina atau yang kerap disebut Traditional Chinese Medicine (TCM) di Jalan Dukuh Kupang Barat.

Dengan mudah, narkoba diedarkan kepada orang-orang yang datang ke kliniknya.

Orang lain tak curiga karena mengira orang yang datang ke klinik adalah pasien. Barang bukti yang dapat disita dari Ying adalah 384 butir pil ekstasi; 2.126 plastik kecil berisi ketamin seberat 1,3 kg; 233 butir pil happy five; 9 botol kecil berisi pil warna putih dan 0,5 kg sabu-sabu dalam bentuk kristal.

Petugas juga menemukan 35 sachet Nutrisari yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba bubuk yang sudah dicampur dengan bubuk Nutrisari. Diduga narkoba bubuk itu adalah ketamin yang sudah dilembutkan.

Safe deposit box berisi narkoba itu berhasil diungkap berawal saat Polisi mendapati surat tagihan safe deposit itu di rumah Ying Safe deposit itupun diambil dari Bank Panin. Dan setelah dibuka, polisi terkejut karena mendapati ribuan pil narkoba di dalamnya. Rinciannya adalah dua bungkus plastik berisi masing-masing 370 dan 550 butir pil ekstasi. Polisi juga menemukan 3.750 butir pil. happy five di dalam 15 ikat plastik. Apabila diuangkan, nilai pil-pil ini adalah Rp 2,6 miliar.

Modus menyimpan narkoba di safe deposit box adalah modus baru. Pegawai bank juga tidak tahu isi dari safe deposit karena isinya merupakan kewenangan nasabah.

Sewa safe deposit itu terbilang murah, Rp 1 juta per 6 bulan. Terdakwa Ying diketahui sudah mempunyai safe deposit itu sejak 2010, dan terus diperpanjang masa sewanya. (kas/ han/abe).

KEMISKINAN

Angka Kemiskinan di Jatim Masih Tinggi SURABAYA – Angka kemiskinan di Jawa Timur masih relatif tinggi. Sampai periode semester akhir tahun 2011 angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai 14,23 persen atau sebesar 5.356.210 dari jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 20 juta jiwa lebih. Meski demikian, pada tahun 2012 angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai 5.070.980 atau 16,68 persen.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ir Sahid Haksono kemarin (12/2) mengatakan, masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur dibanding nasional menunjukan bahwa kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Jatim dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jatim selama tiga tahun terakhir secara gradual, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sahid Haksono menjelaskan penyebab masih tingginya angka kemiskinan, di antaranya kurangnya sinergi program pengentasan kemiskinan antar level pemerintahan (pusat, provinsi, kab/kota), kultur masyarakat, rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kes-

ehatan, dan pekerjaan serta kendala geografis, serta masih terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial di pedesaan. “Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak hanya dirancang dan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan di tingkat daerah. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari angka penduduk miskin,”jelasnya.

Sementara itu tahun 2013, pemprov Jatim menargetkan pada bulan depan, angka kemiskinan Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari semula 13 persen menjadi 12,6 persen. Salah satu upaya penurunan tersebut yakni melalui sejumlah program langsung memberikan manfaat bagi masyarakat miskin khususnya di pedesaan, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Program ini menyiakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecematan, tergantung jumlah penduduk.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir mengatakan, Jatim tidak harus bangga atas hal itu. Sebab faktanya, secara nasional angka penduduk miskin Jatim memang sangat besar. (ara/ han/abe)

12

NASIONAL

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

DPR Dukung KPU Tidak Loloskan PKPI JAKARTA-Kalangan DPR mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Alasannya, jumlah 10 parpol peserta pemilu sudah ideal.

“Saya setuju dan sepakat, sikap KPU itu sudah konstitusional,” kata anggota Komisi II DPR, Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain di Jakarta, Senin (11/2).

Menurut mantan Sekjen GP Ansor ini, putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI, hanyalah bersifat rekomendasi. Artinya KPU tak berke-

wajiban untuk menjalankan putusan tersebut. “Sikap KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi itu wajar dan konstitusional, di mana-mana rekomendasi bisa dilakukan bisa tidak,” tambahnya.

Malik menambahkan jika nantinya PKPI tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara (PT-TUN), maka KPU harus siap meladeni. Jika PKPI menang di PT TUN, KPU juga bisa banding lagi. “Kita lihat PT TUN, kalau PT TUN kalah, maka KPU banding ke MA,” tuturnya.

Lebih jauh Abdul menilai 10 partai yang ada saat ini sudah ideal. Cita-cita penyederhanaan sistem politik bisa terwujud dengan menyederhanakan jumlah partai peserta pemilu. “(10 partai) sudah ideal, terutama dengan langkah dan cita-cita sistem parpol untuk mewujudkan sistem yang lebih sederhana,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengaku belum menerima surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu No 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/Tahun 2013 yang meloloskan PKPI peserta pemilu. “Tapi kami menyayangkan KPU melahirkan keputusan yang bertentangan dengan keputusan yang dibuat mereka sendiri tentang Kpts/KPU/ nomor lima. Keputusan KPU bisa berubah dari putusan Bawaslu, PT TUN dan Mahkamah Agung,” ujarnya di Jakarta, Senin,(11/2).

Muhammad menambah-

(10 partai) sudah ideal, terutama dengan langkah dan cita-cita sistem parpol untuk mewujudkan sistem yang lebih sederhana

A. Malik Haramain Anggota DPR RI

kan keputusan KPU bisa berubah dengan keputsan bawaslu.

Artinya, lanjut Muhammad, KPU telah melanggar keputusan yang mereka buat sendri. “Kalau mau buka-bukaan fakta persidangan, KPU tidak membuktikan dalil PKPU sendiri. Mereka tak dapat memverifikasi daerah itu, tak bisa membuktikan keberatan PKPI saat sidang,” tuturnya Sore tadi, KPU menyatakan tegas menolak melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang keputusan sengketa permohonan No 012/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013, yang melolos-

JELANG PILPRES 2014

PDI Perjuangan Dorong Anak Muda

JAKARTA-Kalangan internal PDI Perjuangan tampaknya mulai mendorong kaum muda untuk tampil memimpin bangsa, termasuk menggadang-gadang Puan Maharani. Alasannya, jaman sudah berubah, Indonesia butuh pemimpin yang lebih dinamis. “ Banyak (bedanya), anak muda bilang begini, kita bilang begini, ya susah.

Kita nggak ngerti main Facebook, main Twitter, mereka main Facebook sama seluruh dunia, kita nggak pernah, kan susah. Anak muda baca buku tiap hari, diskusi tiap hari, kita nggak pernah lagi. Kan udah beda sekali,” “ kata Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas di Jakarta, Selasa (12/2).

Oleh karena itu, kata politisi senior PDI Perjuan-

sudah saatnya kaum muda untuk memimpin. Bahkan Puan diwacanakan untuk berpasangan dari tokoh luar parpol.

Taufiq Kiemas Suami Megawati

gan ini, kemungkinan besar PDI Perjuangan takkan lagi mendorong Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden lagi.

“Terus terang, kalau Megawati mencalonkan lagi, saya nggak setuju,” tambahnya Menurut Taufiq, sudah saatnya kaum muda untuk memimpin. Bahkan Puan diwacanakan untuk berpasangan dari tokoh luar parpol.

“Harus bisa (memberi peluang tokoh partai lain). Nggak mungkin menang sendirian.

Pasti sama orang lain. Nanti kita lihat,” tuturnya.

Saat ditanya kemung-

kinan berpasangan dengan calon presiden Partai Demorat, Taufiq menjawab secara diplomatis. “Ya nanti kita lihat. Ideologinya sama saya rasa,” ucapnya Diakui Taufiq, pembahasan terkait capres sedang menghangat di PDI Perjuangan. Namun dirinya belum memberi tahu siapa kandidat yang muncul. “Sekarang sudah mulai. Di Rakornas kemarin itu sudah dibahas,” tukasnya.

Menyinggung soal potensi Joko Widodo untuk maju sebagai capres 2014, Suami Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan Jokowi tidak akan maju sebagai calon presiden 2014 dari PDI Perjuangan.

Taufiq melihat Jokowi masih terlalu dini untuk mencalonkan diri. Jokowi perlu membuktikan janjijanjinya terlebih dahulu.

Namun demikian dirinya, takkan menghalangi jika Jokowi tetap berniat mengajukan diri menjadi capres.

Itu merupakan hak politik semua orang. “Tapi saya juga tidak melarang kalau beliau berniat maju capres. Itu hak politik Jokowi,” imbuhnya Hasil survei Pusat Data Bersama (PDB) beberpa waktu menunjukkan Jokowi bertengger di urutan teratas capres potensial 2014. Walikota nomor tiga sedunia itu mengalahkan muka-muka lama lainnya. Berikut 13 besar capres potensial, berdasarkan survei PDB, 1. Joko Widodo 21,2 %, 2. Prabowo Subianto 18,4 %, 3. Megawati Soekarnoputri 13,0 %, 4. Rhoma Irama 10,4 %, 5. Aburizal Bakrie 9,3 %, 6. Jusuf Kalla 7,8 %, 7. Wiranto 3,5 %, 8. Mahfud MD 2,8 %, 9. Dahlan Iskan 2,0 %, 10. Surya Paloh 1,3 %, 11.

Hatta Rajasa 1,2 %, 12. Chairul Tanjung 0,4 %, 13. Djoko Suyanto 0,3 %. (cea)

KAMPANYE CAGUB JABAR. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kiri) bersama Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka (tengah) dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Teten Mazduki (kanan) melakukan kampanye di Cibinong, Bogor, Jabar, Selasa (12/2). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut berjanji akan memperjuangankan nasib perempuan dan membagikan satu juta kartu Jabar Bangkit sebagai kartu jaminan kesehatan. FOTO ANTARA/Jafkhairi

PILGUB JABAR

Megawati: Saatnya Pilih Pemimpin Perempuan BOGOR-Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri turun langsung ke Pilgub Jawa Barat. Dalam kampanye yang digelar di Bogor, Megawati menegaskan saatnya Jawa Barat dipimpin kaum perempuan. “Sudah saatnya Jawa Barat dipimpin oleh kaum perempuan, dan PDI Perjuangan memilih Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki sebagai calon Cagub dan Cawagub, Jawa Barat,” kata Megawati di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan peserta kampanye Rieke-Teten di Gedung Kesenian, Jl Tegar Beriman, Kom-

plek Pemkab Bogor, Cibinong, Bogor, Selasa (12/2).

Dalam kampanyenya di Bogor, pasangan Rieke-Teten, didampingi oleh tim sukses dan kader partai lainnya seperti, Anggota FPDI Perjuangan Maruara Sirait dan Dedi Gumilar. Hadir pula Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, dan wakil Bupati Bogor, Karyawan Fathurahman.

Dalam acara itu, beberapa pengamen, pedagang kaki lima, dan pemulung menyerahkan sumbangan berupa barang dan uang tunai kepada pasangan tersebut.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan mengusung Rieke

Diah Pitaloka dan Teten Masduki dalam Pilgub Jabar kali ini. Rieke “Oneng” merupakan satu-satunya calon wanita yang ikut berkompetisi di Tanah Pasundan itu.

Megawati juga menjelaskan alasan Teten Masduki sebagai pendamping Rieke Dyah Pitaloka. Mantan Presiden RI itu menjelaskan, tujuan pemilihan Teten agar Jawa Barat terhindar dari korupsi. “Teten Masduki merupakan tokoh anti-korupsi,” tuturnya.

Megawati pun menyentil pemerintahan saat ini. Megawati mengatakan, Jawa Barat masih memprihatinkan dalam soal kualitas sumber daya ma-

nusia. Karena, 42 persen penduduknya masih berpendidikan SD, 70 persen ke bawah berpendidikan SMP, 25 persen mencapai SMA. Hanya 7 persen yang mencapai perguruan tinggi. “Apakah bapak dan ibu tak ingin melihat anak-anaknya menjadi orang pintar? Pilih Diah (Rieke), dia pintar dan memiliki kepedulian dengan masyarakat,” kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati mengingatkan masyarakat agar tidak memilih seorang pemimpin yang suka main daging sapi. “Jangan suka dengan pemimpin yang suka mainin daging sapi,” kata Megawati di hadapan ribuan

kan PKPI peserta pemilu. “Kami menyatakan tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu No 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/Tahun 2013. Kami memiliki pemahaman dengan tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Menurut Husni, pihak yang merasa dirugikan atas keputusan ini yakni PKPI dapat menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga putusan Bawaslu yang menyatakan PKPI, partai pimpinan Sutiyoso ini, sebagai peserta pemilui tidak dapat dilaksanakan. (cea/abe)

kader PDIP peserta kampanye Rieke-Teten di Gedung Kesenian, Jl Tegar Beriman, Komplek Pemkab Bogor, Cibinong, Bogor, Selasa (12/2).

Jika Rieke-Teten terpilih sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Barat periode 2013-2018, warga Jabar dimintanya tidak ragu-ragu menagih janji-janji kampanye. Bahkan menegur itu agar tidak melakukan korupsi.

Usai orasi, Megawati dan Rieke Dyah Pitaloka melakukan simulasi pencoblosan nomor urur lima.

Sementara itu, Ketua Taruna Merah Putih, Maruar Sirait, yang hadir dalam kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Tetang Masduki, mengaku, akan berjuang untuk memenangkan pasangan dari PDI Perjuangan tersebut.

Bahkan, Maruarar Sirait yang turut berkampanye menyatakan keyakinannya pasangan jagoan PDI Perjuangan itu akan menang satu putaran.

Alasannya, hampir separuh calon pemilih yang terdaftar adalah kalangan muda. “Dari total pemilih di Jawa Barat, 43 persennya adalah pemuda.

Dengan menggaet pemuda, kita yakin bisa menang dalam satu putaran,” kata Ara Dalam orasinya, Rieke menyatakan, posisinya dan Teten masih di urutan 3 atau 4 dalam sejumlah survei. “Apakah kita akan menyerah? Kita akan maju terus atau hanya diam? Mohon semuanya bergerak dalam 12 hari ini,” kata Rieke, di Bogor, Selasa (12/2).

Acara kampanye ini juga diisi dengan pembagian Kartu Jabar Bangkit. Kartu Jabar Bangkir ini merupakan kartu yang sedianya akan memberi jaminan Kesehatan, Pedidikan, pelatihan di BLK, Peyaluran Tenaga Kerja, dan sebagai Tanda Pengenal Bagi TKI. “Saya berharap warga Bogor khususnya dan Warga Jawa Barat pada umumnya dapat lebih terjamin dalam hal-hal pokok dan mendasar sehingga dengan sendirinya kesejateraan dan kemajuan bisa dicapai dengan lebih mudah,” pungkas dia. (gam).

STIGMA ORDE BARU

Golkar Belum Tentu Menang Pemilu

ant/reno esnir

POTENSI SENGKETA PEMILU. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kiri) didampingi PLT Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah (kanan) ketika rapat dengan Komisi II DPR mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin Malam (11/2). Dibahas evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu terkait verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.

JAKARTA-Sejumlah lembaga survey menempatkan Partai Golkar di posisi teratas partai pemenang pemilu 2014.

Namun hasil survey itu tidak bisa dijadikan rujukan karena hasilnya bisa saja berbanding terbalik dengan kenyataannya nanti. Hal ini disebabkan, Partai Golkar memiliki beban sejarah masa lalu yang sangat berat, terutama parta yang dianggap titisan orde baru. “Boleh saja lembaga survei memprediksi bahwa Partai Golkar akan memenangkan pemilu 2014 mendatang. Tapi saya tidak yakin kenyataannya akan begitu,” kata pengamat politik Iberamsjah di Jakarta,11/2/2013.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik UI ini, masyarakat saat ini hanya kecewa pada Partai Demokrat. Dimana sebagai penguasa yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan.

Namun ternyata tak berbeda dengan partai lain yang korup.

“Survei dilakukan saat ini dimana masyarakat kecewa dengan Partai Demokrat sebagai

penguasa. Tapi tak bisa dipastikan itu akan menjadi sikap masyarakat pada pemilu men-

Boleh saja lembaga survei memprediksi bahwa Partai Golkar akan memenangkan pemilu 2014 mendatang. Tapi saya tidak yakin kenyataannya akan begitu

Iberamsjah

Pengamat Politik datang,” tambahnya Masyarakat saat ini kata dia sudah cerdas. Sehingga cepat atau lambat, masyarakat akan mengoreksi kembali pilihannya. “Bukan tak mungkin masyarakat akan cepat mengkoreksi pilihan. Toh survey sudah ada yang menyebut partai

tertentu yang juara korupsi.

“Masyarakat akan menyadari bahwa pilihan kepada Partai Golkar adalah pilihan yang salah,” imbuhnya.

Praktek korupsi yang menimpa Partai Demokrat, menurut Iberamsjah, masih sebatas korupsi proyek seperti yang dilakukan partai-partai lainnya. ”Tapi kalau mengkorupsi Al Quran, itu Masya Allah namanya. Kok ya bisa program pengadaan Al Quran pun dikorupsi,” katanya.

Lebih jauh kata Iberamsjah, kondisi negara yang saat ini sangat korup-pun tidak lepas dari peranan yang berkuasa saat ini. Selama 32 tahun berkuasa, Partai Golkar menunjukkan dan mengajarkan para politisi dan birokrasi untuk korup. ”Yah para pelaku korupsi sekarang ini darimanapun asal partainya belajar korupsi yah dari Partai Golkar.Kalau dibilang yah moyangnya koruptor itu Partai Golkar,” tegasnya.

Saat inipun, menurut Iberamsjah Partai Golkar, tidak

belajar dari pengalaman masa lalu, dimana partai berlambang Pohon Beringin itu nyaris dibubarkan. Partai Golkar meski saat ini tidak menjadi penguasa masih menduduki peringkat pertama yang kader-kadernya terlibat dalam kasus-kasus korupsi. “Sebenarnya Anas itu hanya sial saja. Karena dia ada di dalam partai penguasa,” paparnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, lanjut Iberamsjah lagi, masyarakat akan benar-benar menilai mana partai yang “umum” dan mana partai yang benar-benar kelewatan. ”Saya rasa semua partai sama melakukan korupsi anggaran, tapi ada yang “umum” ada yang luar biasa. Korupsi Al Quran dan sapi impor itu baru kelewatan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keyakinannya. Seperti korupsi impor sapi yang jadi korban masyarakat langsung, partai yang terlibat akan merasakan akibatnya pada 2014 nanti,” pungkasnya. (cea)

EKONOMI

13

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO. 0055 | TAHUN II

KEBIJAKAN IMPOR

HARGA EMAS

Larangan Impor Holtikultura Bebani Industri JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang membatasi impor hortikultura dinilai telah memberatkan industri makanan dan minuman yang selama ini menggunakan bahan baku buah impor. Sementara itu, pemerintah belum melakukan pembenahan di sektor hulu yang diharapan bisa bersinergi dengan hilir.

Hal ini seperti diutarakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman di Jakarta, Selasa (12/2). “Pembatasan impor buah akan menyulitkan industri makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku buah impor,” kata Adhi.

Menurut Adhi, penggunaan buah impor sebagai bahan baku makanan atau minuman pada industri lokal seolah sudah menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, kata dia, sejauh ini proses produksi makanan dan minuman mesti melewati proses standarisasi produk, termasuk pada buah yang dijadikan bahan baku.

Sebelum menerapkan kebijakan pembatasan impor hortikultura, kata Adhi, seharusnya pemerintah terlebih dahulu membenahi sektor hulu agar tidak berdampak buruk bagi hilir.

“Selama ini tidak ada kebijakan yang jelas untuk mensinergikan antara hulu dan hilir. Ini terkait dengan suplai bahan baku untuk industri,” paparnya.

Adhi mencontohkan, selama ini industri minuman berbahan baku buah dengan skala besar masih mengandalkan impor buah. “Karena, sekarang ini industri menganggap buah lokal tidak memenuhi standar untuk dijadikan bahan baku produksi minuman,” katanya.

Dia menambahkan, untuk mendapatkan minuman sari buah dalam kemasan, umumnya konsumen di Tanah Air masih mengkonsumsi produk impor. “Kualitas buah kita juga tidak memenuhi standar dan secara kuantitas pun masih menjadi kendala. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan industri tidak mampu berjalan secara kontinyu,” tegasnya.

Lebih lanjut Adhi menilai, pembenahan di sektor hulu menjadi yang utama jika pemerintah ingin memberlakukan pematasan impor. “Mangga dari hasil pertanian lokal tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan industri bersakal besar. Padahal secara varietas, mangga kita lebih bagus dari Filipina,” ucapnya.

Bahkan, jelas Adhi, rasa jeruk lokal yang dinilai lebih baik dari jeruk impor, tidak mampu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri berskala besar. “Jeruk kita enak-enak, tetapi tidak berskala industri besar, hanya mampu untuk industri rumah tangga. Ini yang harus disadari pemerintah,” jelasnya.

Guna dapat membenahi produksi pertanian dalam negeri, menurut Adhi, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi regulasi yang saling mendukung antara hulu dan hilir. “Regulasi yang tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah belakangan ini cukup menghambat industri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejak Januari hingga Juni 2013 pemerintah menerapkan kebijakan penghentian impor hortikultura yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas petani lokal. Larangan impor tersebut atas 13 produk hortikultura, yakni: Kentang, Kubis, Wortel, Cabai, Nanas, Melon, Pisang, Mangga, Pepaya, Durian, Krisan, Anggrek dan Heliconia. (bud)

NILAI TUKAR RUPIAH

Rupiah Melemah 35 Poin

ant/yudhi mahatma

HARGA EMAS TURUN. Petugas menunjukan logam mulia emas 250gram dan 100gram di Golgram Toko Emas Ibukota Cikini, Jakarta, Selasa (12/2). Harga emas berada pada posisi terendah dalam dua bulan terakhir, yang diperdagangkan turun 18,10 dolar AS menjadi 1.648,70 dolar AS per troy ounce, atau sekitar Rp528 ribu per gram.

SUKU BUNGA ACUAN

BI Rate Tetap 5,75 Persen JAKARTA- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) pada level 5,75 persen dalam 13 bulan terakhir. Tingkat BI rate ini dinilai masih sesuai dengan sasaran inflasi pada 2013 dan 2014 sebesar 4,5 persen plus minus satu persen.

JAKARTA-Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75 persen dalam 13 bulan terakhir. Tingkat BI rate ini dinilai masih sesuai dengan sasaran inflasi pada 2013 dan 2014 sebesar 4,5 persen plus minus satu persen.

Sejak Februari 2012 lalu, BI memutuskan untuk memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis point dari 6,0 persen menjadi 5,75 persen.

Kepala Grup Humas BI, Difi A Johansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang

kuat, namun tetap mewaspadai masih tingginya tekanan terhadap keseimbangan eksternal sejalan dengan masih kuatnya impor di tengah pelemahan ekonomi global.

Menurut dia, inflasi IHK pada Januari 2013 meningkat, namun diprakirakan akan tetap terkendali pada kisaran sasarannya. Inflasi IHK Januari mencapai 1,03 persen (mtm) atau 4,57 persen (yoy) akibat tingginya curah hujan yang menimbulkan gangguan distribusi dan produksi. Pasokan yang terganggu mendorong inflasi bahan pangan (volatile food) meningkat cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, inflasi inti masih tetap stabil di posisi 4,32, yoy didukung ekspektasi inflasi yang relatif terkendali, terkelolanya permintaan yang masih sesuai dengan kapasitas produksi, serta terjaganya nilai tukar Rupiah. “Ke depan, terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu dicermati yang dapat meningkatkan tekanan inflasi, antara lain faktor cuaca yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan dan kenaikan beberapa administered

prices,” jelas dia.

Dia menambahkan, perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat ditopang permintaan domestik, meskipun sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2012 mencapai 6,11 persen, sementara untuk keseluruhan tahun 2012 mencapai 6,23 persen. Konsumsi dan investasi pada triwulan IV-2012 masih tumbuh cukup kuat, meskipun sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, jelas dia, ekspor mulai membaik seiring dengan membaiknya perekonomian di beberapa negara mitra dagang utama seperti China. Namun, pertumbuhan impor masih cukup tinggi seiring dengan kuatnya permintaan domestik.

Pada triwulan I-2013, pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai 6,2 persen, terutama ditopang permintaan domestik. “Untuk keseluruhan tahun 2013, setelah memperhitungkan aktivitas ekonomi pada triwulan III dan IV-2013 termasuk pengeluaran untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) maka pertumbuhan

“BI meyakini stabilitas sistem keuangan akan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi perbankan yang akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian nasional,” ekonomi diprakirakan akan mencapai kisaran 6,3 persen-6,8 persen,” imbuh dia.

Sementara itu, dari sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV-2012 membaik tercermin dari meningkatnya surplus meskipun defisit transaksi berjalan lebih tinggi dari prakiraan semula. Perbaikan NPI tersebut terutama disebabkan oleh kinerja transaksi modal dan finansial yang didukung oleh likuiditas pasar keuangan global.

Sementara itu, meningkatnya defisit transaksi berjalan terjadi terutama akibat

menurunnya surplus neraca perdagangan non-migas dan meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Ke depan, transaksi berjalan pada triwulan I-2013 diprakirakan mengalami perbaikan, terutama disebabkan oleh membaiknya kinerja ekspor sejalan dengan pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang utama seperti China dan AS. Cadangan devisa sampai dengan akhir Januari 2013 mencapai 108,78 miliar dolar AS atau setara dengan 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, di atas standar kecukupan internasional.

Lebih lanjut dia mengatakan kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8 persen dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5 persen.

“BI meyakini stabilitas sistem keuangan akan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi perbankan yang akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian nasional,” pungkas dia. (gam)

ant/yudhi mahatma

NILAI TUKAR RUPIAH. Rupiah melemah hingga 35 poin menjadi Rp. 9.645 perdolar AS. JAKARTA - Nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksi antarbank di Jakarta pada Selasa sore bergerak melemah sebesar 35 poin menjadi Rp9.645 dibanding sebelumnya di posisi Rp9.610 per dolar AS. “Meski melemah, namun kurs rupiah masih dalam pergerakan yang stabil terhadap dolar AS seiring Bank Indonesia yang mempertahankan BI rate di level 5,75 persen,” ujar pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara Rully Nova di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dipertahankannya BI rate di level 5,75 persen menunjukan perekonomian domestik masih dapat terus tumbuh.

Di sisi lain, ekonomi Eropa juga terus mengalami perbaikan.

Ia mengatakan, pergerakan kurs nilai tukar rupiah di pasar uang akan cenderung berada di area positif menyusul BI yang mengambil langkah untuk mengatur transaksi valas.

“BI akan memperketat aturan dalam praktik ‘non deliverable forwards’ (NDF)

yang dapat menspekulasikan mata uang rupiah di luar negeri. BI menegaskan untuk tidak melakukan NDF,” kata dia.

Ia menambahkan, BI akan menyediakan pilihan bagi bank-bank domestik untuk menggunakan kuotasi kurs di dalam negeri.

Analis Trust Securities Reza Priyambada menambahkan, meski BI rate tetap namun, pelaku pasar berharap adanya kenaikan pada suku bunga fasilitas simpanan Bank Indonesia (FASBI) sebesar 25 basis poin (bps) dari posisi saat ini 3,75 persen.

Ia mengatakan, mata uang euro yang berada dalam area positif seiring data produksi industri Perancis yang angkanya masih di atas estimasi akan memberi dampak yang baik bagi nilai tukar rupiah.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada, Selasa (12/2) tercatat mata uang rupiah bergerak menguat nilainya menjadi Rp9.634 dibanding posisi sebelumnya Rp. 9.658 per dolar AS. (ant/d. ardiyansyah)

SUKU BUNGA ACUAN

DBS Targetkan Pertumbuhan Bisnis 30 Persen JAKARTA - PT Bank DBS Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di 2013 akan lebih kuat dibandingkan dengan setahun sebelumnya.

Perkiraan ini sekaligus meyakinkan perusahaan akan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis di tahun ini hingga mencapai 30 persen.

“Kami menilai tahun 2012 ekonominya baik dan di 2013 fundamentalnya akan terus membaik, ditambah lagi kondisi perekonomian dunia yang akan membaik. Dengan begitu, kami confidence sekali dengan pertumbuhan bisnis mencapai 30 persen di 2013,” kata Head of Consumer Banking DBS Indonesia, Steffano Ridwan usai menyepakati kerjasama dengan PT Danareksa Investment Management terkait penjualan Reksa Dana

Danareksa Mawar 10 di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Steffano, keyakinan perusahaan atas target pertumbuhan bisnis tersebut tidak terlepas dari perkiraan DBS bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan ditopang oleh sektor konsumsi dan jumlah kelas menengah yang akan terus meningkat. “Kondisi ini tentunya yang menjadi sumber kekuatan bagi sektor konsumer.

Total pertumbuhan baik portofolio maupun income akan sebesar 30 persen,” ucap dia.

Steffano memperkirakan, baik deposito dan dana pihak ketiga (DPK) masih akan memberikan kontribusi yang seimbang terhadap pertumbuhan bisnis DBS di 2013. “Kami memperkirakan DPK ditahun ini akan tumbuh berkisar 2030 persen. Paling banyak DPK ini berasal dari korporasi,” ujar Steffano.

Lebih lanjut Steffano mengatakan, saat ini DBS Indonesia sudah memiliki 38 kantor cabang yang tersebar di 11 kota utama di Indonesia, sep-

erti Jakarta, Surabaya, Medan, Bamdung, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Pontianak dan Samarinda. “Soal penambahan cabang di tahun ini, kami bisa mengumumkannya di perten-

“Kami menilai tahun 2012 ekonominya baik dan di 2013 fundamentalnya akan terus membaik, ditambah lagi kondisi perekonomian dunia yang akan membaik. gahan 2013,” katanya.

Menyoal penawaran produk Reksa Dana Mawar Konsumer 10, kata Steffano, pihaknya meyakini akan mampu menjual hingga Rp100 miliar hingga akhir 2013. Dia menambahkan, sejak 2008 hingga akhir 2012 DBS telah memasarkan produk reksa dana Danareksa dengan

total assets under management (AUM) mencapai Rp145 miliar.

Steffano Ridwan mengatakan, reksa dana merupakan salah satu produk favorit bagi nasabah DBS, terbukti dari pertumbuhan di beberapa waktu terakhir. “Danareksa adalah salah satu mitra jangka panjang kami. Produk Reksa Dana Mawar Konsumer 10 ini juga akan semakin melengkapi ragam produk yang kami tawarkan,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Danareksa, Zulfa Hendri mengatakan, sebelumnya Danareksa telah bekerja sama dengan Commonwealth Bank Indonesia dalam mendistribusikan reksa dana Mawar Konsumer 10. “Salah satu sektor yang memang berpeluang tumbuh tinggi adalah sektor konsumer, karena perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik dan pertumbuhan kelas menengah yang tinggi.

Kami yakin kerjasama dengan DBS akan memberikan return yang optimal,” paparnya.

Zulfa menjelaskan, pengelolaan portofolio reksa dana tersebut dilakukan dengan menganalisis setiap emiten di sektor konsumer melalui sejumlah variabel fundamental selama 15 tahun terakhir.

Dengan demikian, lanjut dia, diyakini pihaknya akan mendapatkan hasil akurat terkait pengaruh dari setiap variabel atas tingkat imbal hasil.

“Strategi ini mampu membuktikan bahwa di tengah pergerakan pasar yang fluktuatif, Reksa Dana Mawar Konsumer 10 tetap memberikan return,” paparnya.

Sejak diluncurkan pada 16 Februari 2011, menurut Zulfa, dana kelolaan produk ini sudah mencapai Rp973 miliar. “Performance-nya di 2012 juga cemerlang. Berhasil membukukan kinerja sebesar 21,93 persen nett,” kata Zulfa sembari menegaskan bahwa angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 13,32 persen pada periode yang sama. (bud)

14

OPINI

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO. 0055 | TAHUN II

salam songkem Kemesraan NU dan PKB

Pengunduran Diri Paus XVI Oleh: Fidelis Regi Waton, SVD | Mendalami Filsafat di Humboldt Universtaet zu Berlin, Jerman

M

enghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang sudah tinggal hitungan bulan, semua partai dan organisasi yang menjadi sayap perjuangannya, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdhatul Ulama (PKB-NU), merapatkan barisan untuk meningkatkan kemesraan.

Kemesraan NU dan PKB sebagaimana parpol lain dan pendukungnya selalu tampak setiap menjelang pesta demokrasi, baik menjelang pilbup, pilgub, pilpres, pileg, dan sejenisnya. Seperti kali ini, NU dan PKB kembali mengkondisikan kemesraannya, dengan membangun konsolidasi. Tentu dimaksudkan untuk kepentingan politis PKB, utamanya dalam memenangkan Khafifah Indar Parawansyah dalam pilgub mendatang.

Untuk target pilgub tangal 29 Agustus mendatang ini, PKB yang notabene partainya NU ini memang tidak main-main. Keseriusan tersebut terlihat dalam pernyataan Sekertaris Dewan Syuro DPP PKB, Andi Muawiyah Ramly di Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/2) kemarin bahwa DPP PKB sudah menyiapkan sanksi kepada pengurus yang tak mendukung Khofifah di Pilgub Jawa Timur. Sanksinya beragam, bisa berupa teguran atau peringatan keras.

Makin nyata saja, bahwa sebenarnya upaya rekomendasi dengan mengharmonisasikan hubungan PKB dengan NU sebenarnya untuk memersatukan kekuatan warga nahdliyyin sebagai ormas terbesar di Jatim dengan konstetuen dan lolaylis PKB. Bersatunya warga NU tentu menjadi kekuatan besar untuk kemenangan cagub dari partai PKB yang notabene NU yaitu Khafifah Indar Parawansyah. Tetapi, upaya membersatukan kekuatan loyalis NU dan PKB sepertinya tidak mudah, karena selama ini warga nahdliyyin sudah merasa jauh dengan PKB. NU boleh dekat dengan PKB, namun nahdliyyin belum tentu sedekat organisasi NU dengan PKN. Ancaman semacam itu bukan tanpa dasar, sebab selama ini PKB sebagai partainya NU hanya akrab dengan warga nahdliyyin dengan ketika menjelang ada pesta demokrasi, tetapi bila selesai pemilu PKB menjauh dari nahdliyyin. Warga nahdliyyin merasa hanya diperalat oleh NU dan PKB untuk kepentingan politik mereka. Nah, pradigma pikir warga nahdliyyin bukan suatu illu semata dan bila tidak diantisipasi bukan mustahil akan mengecewakan NU dan PKB dalam pilgub Jatim mendatang.

Memang, kerenggangan PKB dan warga NU tidak termanifestasikan dengan perpecahan. Karena warga NU sangat menghargai pesona ajaran NU yang mengutamakan perdamaian dan keharmonisan.

Kendati pun begitu, warga NU sudah mengerti politik, berdasarkan pengalaman pemilu yang sudah berlalu, bahwa politik partai manapun, termasuk PKB, hanya mementingkan dukungan warga nahdliyyin, habis itu terlupakanlah nahdliyyin yang polos itu.

Jika ketidakpercayaan nahdliyyin ini bisa diyakinkan, maka konsolidasi NU dan PKB untuk membesarkan partai NU yaitu PKB menjadi partai besar seperti Partai NU pada pemilu 1955 dan PKB pada pemilu 1999, barangkali bisa terwujud.

Sekedar untuk mengingatkan dalam catatan sejarah, PKB pernah berjaya pada pemilu tahun 1999 dan pada pemilu 2004 PKB, namun mulai berkurang drastis pada tahun 2009,karena faktor kepercayaan nahdliyyin pada PKB dan NU sudah mulai berkurang. =

Bocor Sprindik dari Istana

A

roma bau tak sedap, kembali tercium dari Lingkungan Istana Presiden. Setelah dugaan merebaknya mafia hukum terutama terkait pemberian grasi pada gembong narkoba Franola alias Ola, yang sempat diteriakkan Ketua MK Mahfud MD; kini muncul kasus tak kalah seram: pembocoran sprindik KPK pada Anas Urbaningrum, terkait kasus Hambalang.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, sebagaimana dikutif beberapa media online mengakui bahwa bocornya sprindik Anas dari KPK itu diduga dibocorkan oleh asisten staf khusus Presiden SBY. Julian menegaskan sudah berbicara langsung kepada staff khusus presiden tersebut soal kebocoran sprintik ke publik. Namun demikian, katanya, yang bersangkutan telah memberikan penjelasan kepada tim investigasi internal.

Kejadian ini, jelas merupakan tamparan bagi dunia hukum dan praktek berpolitik di negeri ini. Dari segi penegakan hukum tergambar betapa upaya penegakan hukum benar-benar harus berhadapan rongrongan permainan politik. Lalu, dari sudut politik terpapar cara-cara berpolitik yang sangat kasar, kotor dan tanpa ragu melabrak rambu-rambu hukum. Makin tergambar jelas apa sebenarnya yang terjadi terkait konflik di internal Partai Demokrat belakangan ini, yang selalu dikait-kaitkan dengan persoalan kasus Hambalang, yang belum sepenuhnya diputuskan oleh KPK. Julian memang membantah bahwa bocornya sprindik itu, mewakili lembaga kepresidenan. Tidak mewakili institusi Istana, katanya. Mungkin benar. Namun, apa pun alasannya, asisten staff khusus Presiden adalah orang-orang yang bekerja di bawah kendali presiden. Itu artinya, Presiden memiliki tanggungjawab terhadap kelakuan dan tindakan anak buahnya. Apalagi, ternyata apa yang dilakukan anak buahnya tersebut nyata-nyata terkait langsung dengan sikap politik SBY terkait dengan konflik di internal Partai Demokrat, belakangan ini Kejadian berulang yang menyangkut istana ini jelas merupakan pencitraan buruk yang luar biasa dalam persoalanan proses penegakan hukum dan penyelesaian berbagai persoalan, di negera ini.

Istana yang seharusnya steril karena merupakan simbol negara ini, ternyata untuk kesekian kalinya justru menjadi muara munculnya berbagai masalah besar di tengah-tengah masyarakat. Istana yang seharusnya mencerahkan, menjadi pusat solusi masalah masyarakat, justru berfungsi sebaliknya. Tragis.

Kita tak akan berburuk sangka pada Presiden SBY. Namun, tak ada alasan dari kasus ini, Presiden SBY bisa lepas tangan. Bagaimana pun, apa yang telah terjadi nyata-nyata dilakukan oleh orang berada di bawah kendalinya. Dalam diktum militer tak ada anak buah yang bertanggungjawab, selalu komandan atau panglima yang harus bertanggungjawab.

KPK tentu juga harus instrospeksi diri. Bagaimana sprindik yang belum sepenuhnya disepakati dan ditanda tangani bisa bocor dan beredar leluasa ke luar. Tak ada alasan membiarkan kasus ini jadi menguap begitu saja. =

A

D

unia dikejutkan oleh pengumuman historis perihal rencana pengunduran diri Paus Benediktus XVI (11/2). Namun dengan penuh penghargaan, dunia menyambut berita pengunduran diri tersebut. Paus Benediktus XVI menyatakan faktor usia dan kesehatan sebagai alasan pengunduran dirinya.

Dengan sadar dan fair Paus yang terpilih tanggal 19 April 2005 melihat tekanan usia dan kondisi kesehatan yang semakin rapuh menjadi halangan utama baginya dalam melaksanakan amanat kegembalaan. Menurutnya pengunduran dirinya demi kebaikan gereja.

Jabatan Paus de facto berlangsung seumur hidup, namun kriteria ini terbuka terhadap pengecualian: Paus bisa mengundurkan diri dengan alasan yang masuk akal, dipahami, jujur, manusiawi, dan dipertanggungjawabkan.

Tentang kemungkinan pengunduran diri Paus de jure diatur dalam “Codex Iuris Canonici“ (Hukum Kanolik Gereja Katolik) yang diperbaharui tahun 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II nomor 332, paragraf kedua, bunyinya: “Apabila Paus mengundurkan diri dari jabatannya, untuk sahnya dituntut agar pengunduran diri itu terjadi dengan bebas dan

dinyatakan semestinya, tetapi tidak dituntut bahwa harus diterima oleh siapapun.” Pengunduran diri Paus hendaknya terjadi dengan alasan dan motivasi yang masuk akal, sukarela, bebas dan tanpa tekanan. Paus Yohanes Paulus II dalam Konstitusi Apostolik “Universi Domini Gregis“ (Gembala semua kawanan) tahun 1986 mereformasi aturan pergantian jabatan Paus. Di sana tertera bahwa Takhta Petrus atau jabatan Paus juga bisa lowong karena alasan lainnya selain kematian.

Jika kita mengerling 2000 tahun kiprah sejarah gereja, di sana ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa Paus yang dipaksa untuk mengundurkan diri. Beberapa kali Kaisar Roma memaksa Paus untuk melepaskan jabatannya dan mengasingkannya ke luar Roma. Tahun 325 Kaisar Maximinus Thrax mengungsikan Paus Pontianus ke Sardinia. Paus Silverius (dipilih tahun 536) harus mengundurkan diri tahun 537 akibat tekanan Gereja Timur di Konstantinopel. Paus Benediktus X yang dipilih tahun 1059 dan tidak sampai setahun kemudian ia diekskomunikasikan.

Setelah era exil di Avignon, timbul skisma (perpecahan) Gereja Barat tahun 1378 yang ditandai oleh munculnya Paus tandingan. Konflik ini berkulminasi dengan tampilnya tiga Paus yakni di Avignon, Roma dan Paus hasil Konklaf di Pisa (1409).

Skisma ini baru berakhir tahun 1417 melaui Konsili Konstanz (1414) atas desakan Raja Sigismund dari Jerman. Jabatan ketiga Paus yang ada (termasuk Paus Gregorius XII dari Roma) dianulir dan dipilih Paus baru yakni Paus Martinus V tahun 1417 yang sekaligus mengakhiri skisma gereja Barat. Paus Yohanes Paulus II ketika sakit keras, beliau sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya, namun ia telah meninggal sebelum ia mengumumkan pengun-

duran dirinya.

Hingga berita pengunduran diri Paus Benediktus XVI, sejarah kepausan hanya menoreh Paus Celestinus V yang secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Paus tanggal 13 Desember 1294.

Alasan pengunduran dirinya waktu itu adalah usia, kondisi fisik yang lemah (alasan kesehatan), ketidakmampuannya dalam urusan administrasi dan birokrasi kepausan serta keinginannya untuk kembali hidup sebagai pertapa di biara.

“Apabila Paus mengundurkan diri dari jabatannya, untuk sahnya dituntut agar pengunduran diri itu terjadi dengan bebas dan dinyatakan semestinya, tetapi tidak dituntut bahwa harus diterima oleh siapapun.”

“Codex Iuris Canonici“ no. 332, paragraf kedua Dalam bulan Juli 2010 pernah Paus Benediktus XVI berziarah ke makam Paus Celestinus V di L’Aquila di Abruzzen, Italia. Pada nisan itu terjadi isyarat yang unik yakni Paus Benediktus XVI meninggalkan Pallium (stola kepausan dari bahan wol) yang diterimanya saat pemahkotaannya sebagai Paus. Tampaknya Benediktus XVI sangat terpesona oleh sikap dan keputusan Paus pertapa yang hidup sederhana dan konsekuen. Kini Benediktus XVI menurutinya. Juga dalam tahun yang sama, wartawan Jerman Peter Seewald menanyakan Paus Benediktus

XVI dalam suatu wawancara sebagaimana terbuat dalam buku “Licht der Welt“ (Terang Dunia), apakah seorang Paus bisa mengundurkan diri.

Si Gembala Agung menjawab: “Jika seorang Paus sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa ia secara fisik, psikis dan mental tidak sanggup lagi memenuhi tugas jabatannya, maka ia berhak dan dalam artian tertentu wajib untuk mengundurkan diri.“ Lebih lanjut ia menegaskan: “Akan tetapi seorang Paus tidak boleh begitu saja melarikan diri, jika ada bahaya sangat besar untuk Gereja atau jabatan kepausannya. Pengunduran diri hanya bisa terjadi dalam momen yang damai.“ Kini momen yang damai dimaksud telah tiba bagi Paus Benediktus XVI. Pengunduran diri Paus Bendiktus XVI akan direalisasikan tanggal 28 Pebruari 2013 pukul 20.00.

Menurut Hukum Kanonik, jabatan seorang Paus bukanlah suatu mandat, sehingga seorang Paus yang mengundurkan diri tidak harus mengembalikan mandatnya atau bertanggung jawab kepada institusi tertentu, Kollegium Kardinal misalnya yang telah memilihnya. Setelah pengunduran diri atau wafatnya seorang Paus, terjadi masa yang oleh bahasa gereja disebut sebagai “sedesvacans“ (takhta lowong). Para Kardinal yang berusia di bawah 80 tahun segera melaksanakan sidang pemilihan Paus (Konklaf) di Kapela Sixtina di Vatikan minimal 15 hari atau paling lambat 20 hari setelah Paus mengundurkan diri atau meninggal. Marilah kita menyambut sidang Konklaf berikutnya untuk kembali mendengarkan berita gembira “Habemus Papam“ (kita mempunyai Paus) sebagai pengganti Petrus ke-266. Tak lupa kita mengucapkan “Danke schoen“ (terima kasih) dan mengharapkan masa-masa tua yang bahagia nan ceria kepada Paus Benediktus XVI. Viva il Papa! =

Jejak Tradisi Investigasi Media Oleh: Moh. Hidayaturrahman, MIKom | Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya

T

radisi investigasi dalam dunia jurnalisme tanah air menjadi begitu penting dan sangat urgen, sehingga di buku-buku jurnalistik selalu ada materi dan kajian khusus mengenai investigasi. Sebab investigasi memiliki manfaat dan dampak yang luar biasa besar terhadap arus keterbukaan informasi. Di mana publik, dalam hal ini pembaca, penonton atau pendengar media bisa mendapatkan informasi yang bersifat undercover atau top secret sekalipun.

Pada rezim pemerintahan otoriter dan tidak memberi ruang lebih leluasa kepada media, jurnalisme investigatif seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat sakral, atau malah menjadi semacam barang haram. Padahal, opini publik sangat ditentukan oleh berita yang disajikan berdasar hasil liputan investigatif. Sehingga, kebenaran sebuah kasus atau isu seringkali bermula dari berita hasil investigasi.

Namun para pemangku media seakan lupa dan abai akan urgensi investigasi dalam pemberitaan mereka. Media lebih mengutamakan faktor kecepatan dalam menyajikan sebuah berita. Hal ini semakin

memudar dengan hadirnya media elektronik seperti televisi, radio dan media online. Kesuksesan dan kemajuan sebuah media terkadang lebih ditentukan oleh kecepatan dalam menyajikan berita, meski kadang fakta dan data yang disajikan tidak begitu lengkap. Sehingga penyajian berita kadang kebablasan, berita yang bersifat straight news datanya masih bolong-bolong, bahkan ada berita yang tidak cover both side. Hal ini bertentangan dengan prinsip jurnalisme dalam hal akurasi data dan fakta.

Di media elektronik, terutama televisi jarang sekali kita temukan materi berita hasil liputan investigatif, terlebih lagi sangat langka stasiun televisi yang memproduksi program khusus liputan investigatif.

Jika pun ada, satu per satu program investigatif berguguran ibarat daun kering di musim kemarau. Meskipun masih ada tayangan atau program liputan investigatif di televisi namun mutu dan kualitasnya masih belum memuaskan. Di SCTV ada SIGI, di MetroTV ada Metro Realitas, di TransTV ada Reportase Investigasi, di TV One ada TELUSUR, dan lainlain. Program Seputar Indonesia/ SINDO di RCTI dulu memiliki segmen khusus yang memuat tayangan hasil liputan investigatif, namun saat ini segmen itu sudah tidak bisa dinikmati lagi oleh pemirsa.

Selain itu, jika ada program yang masih menayangkan hasil liputan investigatif sudah banyak yang tidak murni investigatif, kebanyakan sudah hasil kompilasi atau penggabungan dari potongan-potongan berita yang sudah ada sebelumnya.

Jadi tidak murni hasil kerja liputan investigasi yang dirancang dan digarap sesuai dengan kepentingan liputan investigatif. Materi yang ditayangkan tidak benar-benar 100%

merupakan hasil dari liputan investigasi, dimana tim liputan dan materi betul-betul disiapkan untuk tayangan program investigatif.

Sebagian besar besar materi liputan investigatif juga materinya “ecek-ecek” bukan materi berita

Jurnalisme investigasi menghadapi persoalan dan tantangan sendiri, yaitu biaya tinggi untuk memproduksinya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan materi yang akurat cukup lama, dan lebih penting dari itu adalah membutuhkan sumber daya manusia yang kapabel dan jaringan yang luas. yang terkait dengan kasus besar, atau isu besar yang memiliki dampak besar terhadap pemerintahan atau penguasa yang harus dikontrol. Reportase investigasi misalnya, hanya menayangkan materi yang menjadi perilaku menyimpang warga, padahal dulunya reportase investasi menyasar penyelundupan minyak dan lain-lain.

Jurnalisme investigasi menghadapi persoalan dan tantangan sendiri, yaitu biaya tinggi untuk memproduksinya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan materi yang akurat cukup lama, dan lebih penting dari itu adalah membutuhkan sumber daya manusia yang kapabel dan jaringan yang luas.

Hal lain adalah, masih rendahnya apresiasi publik terhadap berita

investigatif. Tidak semua hasil liputan investigatif menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi hal yang dianggap penting oleh publik. Hal ini bisa dilihat dari rating maupun share dari program yang memuat tayangan investigatif tidak menunjukkan angka yang cukup menggembirakan bagi para produser maupun perusahaan advertising. Begitu pula dengan media cetak yang masih konsisten memuat hasil liputan investigatif tidak menunjukkan oplah yang semakin tinggi, namun cenderung menurun, atau malah pada majalah tertentu sudah banyak yang kolaps.

Lebih menarik lagi adalah, hasil liputan investigatif sering berdampak buruk bagi wartawan yang melakukan liputan investigatif maupun media yang memproduksi dan menayangkan atau menerbitkan.

Padahal saat ini tak ada lagi media yang netral dan tidak berpihak, semua sudah menjadi bagian dari kepentingan ekonomi industri kaum kapitalis, dan corong kelompok politisi.

Tak satu lagi, liputan investigatif sering berdampak pada tuntutan balik dari pihak yang merasa dirugikan hasil liputan investigatif. Misalnya kasus berita Malajah Tempo mengenai “Ada Tommy di Tenabang” disoal pihak Tommy Winata yang berujung pada sidang di pengadilan. Ini tantangan soal akurasi dan kehatihatian para jurnalis yang melakukan liputan investigasi.

Media dan jurnalis yang masih setia dengan jurnalisme investigatif harus siap menghadapi risiko apapun, termasuk mendekam di balik jeruji penjara atau bahkan dibuang ke liang lahat, seperti nasib Udin wartawan Bernas. Adakah yang siap?

Selamat HARI PERS NASIONAL, 9 Februari. =

Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer, Design Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Ach. Sunandar, Website M. Kamil Akhyari, Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat, Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Porwoko Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy, Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

TAPAL KUDA

15

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Akses Gakin Masih Rendah

P

hud/koranmadura

GENCAR. Petugas Satlantas Polres Probolinggo melakukan sosialisasi Ranmor dengan membagikan ribuan brosur

Satlantas Gencar Sosialisasi untuk Antisipasi Ranmor PROBOLINGGO - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo gencar melakukan sosialisasi adanya kewajiban kepada Pemilik Kendaraan Bermotor.

Kali ini, sosialisasi langsung turun kejalan untuk membagikan ribuan brosur kepada pengguna jalan, utamanya pengendara mobil yang nomor polisinya di luar wilayah hukum Polres Probolinggo, Selasa ( 12/2).

Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo, menegaskan pihaknya meminta dan menghimbau kepada para pemilik kendaraan bermotor berkewajiban untuk

melaporkan ke kantor Samsat..

Himbauan itu dilakukan agar kendaraan bermotor dari luar wilayah yang di operasionalkan secara terus menerus bisa terdata. "Lebih tiga bulan , jika kendaraan bermotor tidak dilaporkan ke kantor Samsat akan di blokir," tegas Kasat Lantas.

Terlebih lagi, wilayah hukum Polres Probolinggo, kata AKP. Warih Hutomo, saat ini memang banyak nomor polisi kendaraan bermotor yang bukan

asli dari wilayah hukum Polres Probolinggo."Biar daerah ini, supaya tidak menerima baunya saja," tuturnya dengan senyuman khasnya menyapa.

Dipertegas lagi oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam pasal 71, menyebutkan pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat kendaraan bermotor tersebut di operasikan.

"Jika kendaraan bermotor di gunakan secara terus menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan di registrasi,"lanjut.

Terkait sanksi, Kasat Lan-

Mobil Petugas PLN Nyaris Dibakar Massa

tas, mengungkapkan. bagi kendaraan bermotor yang tidak di laporkan, dan masih beroperasi di luar wilayah registrasi tersebut di atas 3 bulan secara berturu-turut, akan di lakukan pemblokiran registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. "Sekali lagi saya berharap dan menghimbau kepada pemilik kendaraan bermotor yang nopolnya di luar wilayah hukum polres probolinggo, agar secepatnya melapor ke kantor Samsat terdekat.. Supaya juga tertib administrasi, dan sosialisasi ini sudah lama di lakukan,"pungkas AKP. Warih Hutomo.(hud/han/ abe).

Delapan Oknum Polisi Dikabarkan Mabuk di Tempat Karaoke pada motor yang diparkirnya, tibatiba krah baju Solihin, ditarik oleh salah seorang petugas. Pria yang tinggal di Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Mayangan ini, diperlakukan seperti itu karena sempat memandang ke arah polisi yang bergerombol di pintu keluaritu.

Sambil mengumpat dan mengancam, salah seorang petugas yang berinisial R, langsung memukul dada korban dan mendorong hingga Solihin jatuh ke selokan. Bahkan dari petugas ada yang mengancam dirinya akan dipistol jika melawan. Mengetahui yang memukul dirinya polisi, Solihan tidak melawan. Ia kemudian melaporkan penganiayaan itu, ke Mapolresta.

Sementara itu, Sulaiman Hidayat, salah satu karyawan karaoke keluarga Pop City, yang juga kakak Solihin, mengungkap. Sebelum memukul adiknya, mereka sempat memecahkan tempat minuman beralkohol, di salah satu ruangan atau room di tempat karaoke tersebut.

Akibat peristiwa itu, Komisi A, DPRD, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polres Kota Probolinggo. Hearing yang berlangsung, Selasa (12/02) sekitar pukul 10.30 wib di ruang sidang utama itu juga dihadiri Dinas Perijinan, Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Dinas Kopindag.

Nam tempat hiburan dan cafe yang beroperasi di Kota Probolinggo juga turut hadir dalam RDP tersebut. Mereka diantaranya, Resto dan cafe Marknauf, Beejey Karaoke, Dynasti, Pop City, Boston dan Paradise. Hanya saja ada empat perwakilan yang hadir, sedang perwakilan dari Marknauf dan Par-

1053 jiwa..

Terkait, permasalahannya jumlah masyarakat miskin terus meningkat, Endang Astuti, menegaskan bahwa kemampuan pendanaan pemerintah pusat terbatas, serta pemerintah menetapkan kuota maskin, sedangkan tidak semua maskin sasaran Jamkesmas 2012 merupakan maskin sasaran Jamkesmas 2013 sebanyak 394.593 jiwa.

"Agar persediaan dana pendampingan dapat mencukupi, maka kebijakannya adalah memberikan bantuan hanya sebesar 50 persen dari total pelayanan,"tandasnya.

Bahkan, tahun 2013 dana Yankes cukup besar karena digunakan untuk pendataan Jamkesmasda, jasa perawatan, pengobatan maskin di PKM, Rumah Sakit Propinsi, serta pembayaran tunggakan klaim perawatan dan pengobatan maskin di Rumah Sakit Propinsi.

Demikian juga, belum semua makin mempunyai kartu Jamkesmas/Jamkesda.

Up Date Data maskin berdasarkan BPS tahun 2010 sesuai kriteria. Namun, masih ada data maskin yang belum masuk karena ada intervensi dari pihak luar. Terlebih adanya penetapan kuota maskin karena keterbatasan dana. "SKM banyak disalah gunakan, tidak hanya di manfaatkan warga miskin tetapi juga warga non miskin.

Akses dan jangkauan warga miskin ke sarana Yankes masih kurang,"pungkas Endang Astuti..(hud/han/abe)

PLN

PELANGGARAN

PROBOLINGGO – Delapan polisi yang diduga mabuk dan membuat keonaran di sebuah tempat hiburan karaoke keluarga Pop City, dalam minggu ini akan disidang. Hal itu diungkap, Kompol Paryono, Wakapolres Probolinggo Kota, Selasa (12/02) usai hearing dengan Komisi A DPRD setempat.

Seluruh berkas ke delapan polisi berpangkat brigader dan berdinas di Polsek Mayangan Kota ini, menurut wakapolresta, sudah lengkap. Mereka dalam waktu dekat akan di sidang kedisiplinan.

Dan jika petugas yang berinisial M, SA, DM C, AW, W, R dan A dalam sidang terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan, mereka akan dimasukkan ke dalam sel.

Terhadap salah satu polisi yang telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap salah seorang pengunjung karaoke Pop City, Kompol Paryono mengatakan masih dalam proses penyelidikan.

“Semuanya masih melanggar kedisiplinan. Belum ada yang terbukti melakukan tindak kriminal.

Masih kami dalami,” ujarnya di gedung DPTD. Untuk diketahui, delapan anggota Polsek Mayangan Kota, Polres Probolinggo Kota, membuat onar di tempat hiburan karaoke Pop City, pada Minggu (03/02/) sekitar pukul 18.00 wib, beberapa hari lalu. Mereka berbuat begitu, lantaran diduga mabuk. Selain membuat keributan yang membuat ketakutan para pengunjung, salah satu dari mereka menganiaya salah satu pengunjung , bernama Solihin.

Saat itu, Solihin hendak pulang setelah sebelumnya, berkaraoke di salah satu ruangan, karaoke tersebut, empat jam. Sebelum sampai

ROBOLINGGO - Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah di Kabupaten Probolinggo."Itu menjadi tantangan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespon dinamika karakteristik penduduk dan kondisi geografis," kata Dr. Endang Astuti, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dalam rakor dan ekspose K3S , di Pendopo Bupati Probolinggo, Selasa (12/2).

Endang Astuti mengatakan salah satu strategi pencapaian prioritas nasional bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif. "Pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo bagi masyarakat miskin, yakni Jamkesmas, PKH, Jamkesda, Yankes Maskin non kuota yang berasal dari APBD,"ujarnya.

Masyarakat miskin tertanggung tahun 2009- 2012, kata dia, berjumlah 421.795 jiwa Sedangkan tahun 2013 sebanyak 623.551 jiwa.. Sementara yang mendapat Jamkesda tahun 2009 - 2012 sekitar 49.399 jiwa, dan untuk SPM tahun 2010 berjumlah 308 jiwa, tahun 2011 sekitar 427 jiwa dan tahun 2012 berkisar

adise, tidak datang atau hadir.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Pop City berterus terang belum maksimal menerapkan atau menjalankan fungsi keamanan, sehingga peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Dari pengalaman itulah, kendati mengaku risih dan sungkan, pihak Pop City, akan menanyakan dan memeriksa pengunjung yang mencurigakan. Ia juga menyebut tidak menjual minuman keras.

KePengelola karaoke karaoke yang ia komisi C, As’ad Anshari, meminta ke sejumlah pengelola tempat hiburan, agar lebih ketat menerapkan aturan. Memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkaraoke. Kepada Polres dan Satpol PP, ia meminta lebih intens mengawasi tempat hiburan tersebut. “Kalau ada yang tutup melebihi ketentuan, ingatkan. Dan jika sering, dicabut aja ijinnya, ujar As’ad.

Ia juga berharap, agar ruangan tempat berkaraoke, pintunya dipasang kaca tembus pandang yang lebar, seperti di Pop City, sehingga aktifitas di dalam ruangan bisa dikontrol. Beberapa anjuran dan larangan yang ditempel atau digantung di dalam tempat karaoke, hendaknya jangan hanya dijadikan hiasan, tetapi harus diterapkan ke pengunjung.

Kalau perlu, pengunjung perempuan yang mengenakan pakaian minim yang mengundang syahwat, diingatkan. Hearing yang awalnya berjalan lancar, menjadi alot setelah pembahasan sampai ke jam buka tempat hiburan tersebut. As’ad menyarankan agar jam operasi, dikurangi. Jam buka dimulai pukul 18.00 sampai pukul 00.30 wib. (gus/han/abe)

PROBOLINGGO - Ratusan warga Desa Sologudig Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo nyaris membakar mobil petugas PLN yang bertuliskan Pelayanan Teknik, Selasa (12/2).

Kejadian itu berawal, saat petugas PLN salah melakukan penyambungan dan memperbaiki trafo, hingga berakibat ratusan alat elektronik berupa televisi, laptop, kulkas serta mesin air milik warga hangus terbakar. Saat itu juga, ratusan warga langsung menyandra mobil PLN dan hampir membakarnya.

Salah satu warga, Abdul Satar (56) mengaku, hari itu juga listrik padam.

Saat itu juga, petugas PLN memperbaiki trafo. Namun, banyak warga yang tak mengerti langsung menancepkan kabel listrik ke elektroniknya."Waktu itulah banyak alat elektronik milik warga langsung mengelaurkan asap dan hangus terbakar,"ucapnya.

Menurutnya, perbaikan itu sendiri di lakukan sekitar pukul 12.00 WIB. Sontak, anggota polsek dan Kapolsek Pajarakan

langsung mengamankan petugas yang memperbaiki trafo dari kepungan warga," kata Abdul Satar.

Hal senada juga di sampaikan Kepala Desa Sologudig Sri Wahyuni. ."Ya mas, warga kami tadi hampir membakar mobil milik PLN. Beruntung petugas kepolisian langsung turun tangan, dan mengamankan petugas PLN. Warga kami juga kesal dengan pelayanan PLN yang sering mengalami pemadaman aliran listrik. Kalau telat bayarnya di denda,"tuturnya.

Secara terpisah, Kapolsek Pajarakan, AKP Sugeng Wikhanto mengaku, kalau petugas PLN dengan di saksikan perangkat Desa Sologudig Kulon sudah membuat surat pernyataan untuk mengganti alat elektronik warga yang rusak akibat kecerobohan dari petugas PLN saat memperbaiki trafo.

"Ini masih dalam pendataan, dan petugas PLN APJ Kraksaan siap untuk mengganti kerugian milik warga yang elektroninya rusak,"tandasnya. (hud/ han/abe).

REHABILITASI

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang Tidak Maksimal

Malang (Koran Madura) – Pelayanan rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang dinilai tidak maksimal alias mubazir. Meski kapasitas untuk 200 orang, dalam praktiknya hanya dihuni 105 orang. Ini terungkap ketika Komisi E DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, tidak maksimalnya pelayanan di tempat Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang akibat minimnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Jatim.

Tahun 2013 misalnya, anggaran APBD yang dikucurkan hanya

Rp 1,3 miliar. Anggaran tersebut untuk semua kebutuhan tempat rehabilitasi, mulai belanja pegawai dan pelayanan pada klien untuk 105 orang tunanetra. “Ini kan sangat disayangkan, karena kapasitasnya 200 orang, tapi hanya dipakai untuk 105 orang saja. Sehingga mubazir,” ujarnya, kepada Koran Madura, kemarin (12/2).

Politisi PKS ini minta agar Pemprov tidak berkaku diskriminatif.

Jangan karena orang tuna netra tidak bisa melihat, sehingga perlakuan yang diberikan tidak maksimal dan dibuat seadanya. “Ini kan tidak benar,” tegas Jabir.

Untuk itu, pihaknya mendesak

Pemprov punya good will agar lebih memperhatikan dan memprioritaskan mereka yang punya kekurangan dari sisi fisik. “Kalau tidak pemerintah, lantas siapa yang akan memperhatikan mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, akses jalan yang menghubungkan antar bangunan dalam kondisi rusak, terkelupas dan bergelombang, bahkan banyak yang berlubang-lubang. Ini sangat membahayakan keselamatan para penghuni yang notabene tidak bisa melihat. “Jangan karena mereka tidak bisa melihat, lalu pelayanan yg diberikan dibuat seadanya saja...

Ini menurut saya tidak benar,’’ tegasnya. (ara/han/abe)

ara/koranmadura

MENGUNJUNGI. Anggota Komisi E DPRD Jatim berkunjung ke rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang kemarin (12/2)

16

OLAHRAGA

RABU 13 PEBRUARI 2013 NO.0055 | TAHUN II

PREVIEW LIGA CHAMPIONS

REAL MADRID VS MANCHESTER UNITED

DUEL SANG PENENTU S PA N Y O L - Los Blancos akan lebih dulu

menjamu Setan Merah di Santiago Bernabeu pada 13 Februari, disusul leg kedua di Old Trafford

pada 5 Maret. Main di kandang jelas akan membuat Madrid menyerang total dengan mengandalkan Cristiano Ronaldo yang notabane merupakan mantan anak asuh Fergie. Lalu di leg kedua Madrid akan mencoba menahan gempuran Setan Merah yang dipimpin Robin van Persie.

Berbagai spekulasi mengenai pertandingan bigmatch tersebut bermunculan. Pertandingan yang akan berlangsung di Bernabeu disebut manajer Real, Jose Mourinho, sebagai laga yang ditunggu dunia.

Pertandingan ini akan menghadapkan Mourinho melawan Sir Alex Ferguson dan striker Cristiano Ronaldo lawan Robin van Persie.

“Inilah pertandingan yang ingin disaksikan dunia,” kata Mourinho baru-baru ini.

“Sayangnya bukan pertandingan final.”

Rekor sejauh ini yang dipegang Real adalah merebut sembilan kali juara Liga

Rekor Madrid vs MU P e n a mp i l a n Manchester United lebih unggul di liga domestik. Kemenangan 2-0 melawan Everton hari Minggu lalu memperbesar perbedaan angka dengan Manchester City menjadi 12 poin dan memperbesar rekor tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan.Sebaliknya, Real menghadapai masalah di liga dalam dalam negeri. Mourinho mengantar Real merebut piala La Liga musim lalu namun Barcelona tampil lebih gemilang sejauh ini. Barcelona saat ini unggul 16 poin dibandingkan Real dalam klasemen sementara Liga Spanyol. MU lebih unggul dalam pertandingan di liga domestik.

K e ta j a m a n p e m a i n Keberhasilan United pada musim pertandingan ini terpusat pada ancaman gol dari Rooney dan Robin van Persie serta semangat anak asuh Ferguson. Walaupun MU mendominasi di liga dalam negeri, benteng pertahanan mereka tetap rentan, tidak sekuat saat mereka meraih final Liga Champions tahun 2008, 2009 dan 2011. Kiper Edwin van der Sar telah mengundurkan diri sementara ketajaman Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic mungkin memudar akibat usia dan cedera. Namun Real memiliki tim kuat. Selain Ronaldo, pemain lain seperti Xabi Alonso, Karim Benzema dan Mesut Ozil berhasil mengantar Real melewati babak 16 besar Liga Champions. Real yang lebih unggul bila dilihat dari sisi ketajaman pemain.

Ta k t i k Formasi pemain Mourinho biasanya adalah 4-2-3-1 namun susunan ini cukup fleksibel untuk memungkinkan Real melakukan serangan balik. Benzema mungkin akan diturunkan sebagai striker utama, dengan Ozil di belakang dan Ronaldo digunakan untuk merusak benteng perlawanan lawan. Gelandang Xabi Alonso akan menentukan tempo permainan. Ferguson selalu kesulitan untuk melawan taktik Mourinho. Van Persie mungkin diturunkan sebagai striker utama dengan Rooney dipasang di belakangnya.

Michael Carrick akan menjadi pemain utama di tengah.

Terkait taktik Real yang unggul.

Manajer Dalam pertemuan keduanya sebagai manajer, Mourinho (termasuk saat menjadi manajer Porto, Chelsea dan Inter Milan) lebih unggul dengan hanya kalah dari United dua kali dalam 14 pertandingan. Dengan hasil ini, Real lebih unggul. (bbc/ay)

Champions dalam periode lima tahun antara 19982002 sementara United meraih tiga piala Eropa.

Seperti halnya pecinta sepakbola seluruh dunia, legenda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer juga menantikan big match antara mantan klubnya dengan raksasa Spanyol Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions, tengah pekan nanti.

Solskjaer mengklaim, hasil akhir laga tersebut bisa jadi bakal ditentukan oleh striker United Robin van Persie atau ujung tombak Los Blancos Cristiano Ronaldo.

Selain itu, pria asal Norwegia juga mengaku sulit memprediksi pemenang laga tersebut.

“Kedua pelatih sangat mengenal satu sama lain dan kedua tim juga sangat imbang. Saya pikir pertandingan ini akan ditentukan oleh momen jenius dari Van Persie atau Ronaldo,” cetusnya kepada Marca.

“Saya ingin Manchester United menang, tapi, untuk pertama kalinya saya sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi.”

“Saya berharap [skor akhirnya] 4-3, di mana Cristiano mencetak tiga gol,” pungkasnya.

Tentunya pertandingan ini akan sangat menarik untuk kita tonton. Di mana CR7 dalam kondisi on fire setelah melesakkan hattrick ke gawang Sevilla pada lanjutan pertandingan La Liga akhir pekan lalu yang berkesudahan kemenangan untuk Rela Madrid dengan skor 4-1.

Di samping penamilan CR7 yang lagi menggebu-gebu, di pihak MU, ada RVP20 yang juga tak kalah mautnya. Pemain yang didatangkan pada awal musim 2012/2013 dari Arsenal ini menunjukkan performa yang sangat membanggakan bersama Setan Merah. Terbukti dia memberikan andil yang sangat besar terhadap kemenangan-kemenangan yang diraih MU sehingga sendiri melaju di puncak Liga Premier Inggris dengan selisih 12 point dari rival sekotanya, Manchester City yang bertengger di posisi kedua klasemen sementara.

Sejak dibeli dari Arsenal pada musim panas kemarin, striker kelas dunia yang akrab disapa RVP itu telah mencetak 22 gol dari 28 laganya.

“Saya sedang dalam serangkaian laga yang selalu dihiasi gol-demi gol. Belum pernah sebelumnya ini terjadi, dan muaranya terletak di kebugaran saya,” ucapnya pada Sky Sports.

“Meski bobot saya naik saya lebih berotot, saya merasa amat fit dan kuat. Hal ini membuat saya lebih unggul ketika berduel dengan bek lawan, saya merasa dalam kondisi terbaik dalam hidup saya.”

Van Persie juga menyebut merasa sangat siap untuk laga berikutnya MU, ketika tengah pekan ini mereka mendatangi Santiago Bernabeu guna menantang Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Sementara itu di pihak tuan rumah, penjaga gawang sekaligus captain tim, Iker Casillas, diragukan tampil Casillas berlatih ringan di Valdebebas. Jika dia

pemain pasti dia bisa tampil melawan MU, tapi sayangnya dia seorang kiper dan tangannya sangat diperlukan. Casillas masih akan absen sekitar 3 pekan lagi.

Optimisme dalam laga bigmatch yang akan berlangsung d i Sant i ago Bernabeu

1 3 Februari nanti, juga dimiliki oleh bintang MU asal Jepang, Shinji Kagawa.

Shinji Kagawa mengaku siap membantu Manchester United untuk mengalahkan Real Madrid dalam babak 16 besar Liga Champions.

Karenanya, Kagawa berharap ia akan masuk daftar line-up melawan Los Blancos nantinya.

Pemain timnas Jepang ini belum pernah membela United lagi sejak kemenangan atas Southampton pada akhir Januari lalu. Saat itu Kagawa memberikan assist untuk gol pembuka yang dicetak oleh Wayne Rooney.

United akan bertandang ke Santiago Bernabeu dalam leg pertama. Kagawa yang belum pernah bermain pada fase knockout Liga Champions menegaskan dirinya siap membayar tuntas andai diberi kesempatan oleh Sir Alex Ferguson.

“Saya siap menerima tantangan itu. Jika dimainkan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan melawan Madrid akan penuh inspirasi meski juga akan berat,” ungkap Kagawa kepada United Review. (goal/isndi/ay)

Schmeichel Bantah Mourinho Gantikan Ferguson di Old Trafford MANCHESTER - Mantan penjaga gawang Manchester United (MU) Peter Schmeichel membantah rumor yang beredar bahwa Jose Mourinho akan menggantikan Sir Alex Ferguson di Stamford Bridge. Banyak yang menyebutkan bahwa laga peredelapan final antara Madrid vs MU adalah pertempuran antara pelatih dan calon pelatih MU. Tetapi mantan kiper Tim Nasional Denmark itu menegaskan bahwa Mourinho tidak akan menggantikan Sir Alex Ferguson di Old Trafford. "Dia tidak akan menjadi pengganti (Ferguson). Saya kira klub tidak akan senang dengan segala hal yang dibawa Mourinho. Dia memang calon kuat untuk kualitasnya sebagai seorang pelatih, tetapi klub sama sekali tidak menginginkan semua hal yang mengikutinya," kata Schemichel.

Kiper legendaris MU itu menambahkan, "Dia tidak pernah berada lebih dari tiga tahun di satu klub seperti di Chelsea, Inter Milan, dan sekarang Real Madrid."

Terkait suksesi di Old Trafford itu, mantan striker MU Ole Gunnar Solksjaer berharap suatu hari nanti akan kembali ke Old Trafford sebagai pelatih klub bertabur prestasi itu. Pria 39 tahun itu menghabiskan lebih dari 10 tahun berseragam MU, sebelum mengambil profesi sebagai pelatih di negerinya, Norwegia.

Sebagai pelatih, Solksjaer dikagumi setelah sukses memoles klub yang ditukanginya, Molde. Bahkan dia disebut-sebuat cukup mumpuni menggantikan pria 71 tahun itu bila penisun dari Old Trafford.

"Saya bekerja sama dengan Alex Ferguson selama 15 tahun sebagai pemain dan sebagai pelatih tim cadangan.

Metodeloginya sangat mempengaruhi folosofi sepakbola saya. Hampir semua yang saya tahu, saya pelajari dari Sir Alex," ucap pria berwajah bayi itu.

Dia melanjutkan,"Kami berdua memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin memenangkan pertandingan dan menaruh kepercayaan kepada para pemain muda dan bekerja keras," kata Solksjaer.

Sedangkan terkait laga leg pertama perdelapan final Liga Champions, Schmeichel mengatakan bahwa Madrid lebih difavoritkan memenangkan pertandingan di Santiago Bernabeu pada Kamis (14/2) dini hari WIB nanti.

Pasalnya, mereka memiliki Cristiano Ronaldo yang sudah memahami betul gaya, karakter, dan teknik serta taktik Setan Merah.

Meski demikian, MU juga optimistis minimal bisa mencuri satu poin atau bahkan memetik kemenangan di Santiago Bernabeu terutama karena mereka baru saja mengalahkan Everton 2-0 di Old Trafford pada akhir pekan lalu.

"Semua orang di seluruh dunia lebih menjagokan Madrid. Tetapi kami harus mengalahkan mereka karena musim ini kami s a n - gat baik," kata Schmeichel. (sky sports/ espn/aji)

Data & Fakta Madrid vs MU

S

elama menangani Manchester United, Sir Alex Ferguson sudah berkali-kali menghadapi tim asuhan Jose Mourinho. Fergie punya rekor yang tidak menggembirakan melawanThe Special One. Fergie tercatat sudah 14 kali berhadapan dengan Mourinho di berbagai ajang.

Dua di antaranya terjadi saat Mourinho masih menukangi Porto, 10 saat dia menjadi manajer Chelsea, dan dua lainnya saat dia bekerja di Inter Milan.

Dari 14 pertandingan tersebut, Fergie dan MU cuma menang dua kali.

Enam pertandingan dimenangi Mourinho dan enam lainnya berakhir seri.

Musim ini, Fergie akan kembali bertemu Mourinho. MU akan saling bunuh dengan tim yang dilatih Mourinho sekarang, Real Madrid, di babak 16 besar Liga Champions. Leg pertama akan dipanggungkan di Santiago Bernabeu, Kamis (14/2/2013) dinihari WIB. Berikut data dan fakta laga Madrid vs MU, sebagaimana dikutip dariEurosport: Delapan duel Madrid versus MU di Piala Champions/Liga Champions menghasilkan total 31 gol (rata-rata 3,9 gol per pertandingan).

MU tak pernah menang di kandang Madrid (dua kali kalah, dua kali imbang).

Empat kali mengunjungi Bernabeu, MU selalu kebobolan tiga gol pada tiga

pertandingan di antaranya.

Duel terakhir Madrid versus MU terjadi 10 tahun silam, yakni pada April 2003. Madrid menang agregat 6-5 di perempatfinal Liga Champions.

MU cuma menang dua kali dalam 13 pertandingan tandang ke Spanyol di ajang Liga Champions (tujuh kali imbang, empat kali kalah).

Dalam 31 pertandingan terakhirnya di ajang Liga Champions, Madrid cuma sekali gagal mencetak gol, yakni saat melawan Barcelona di Bernabeu pada April 2011.

Sejak saat itu, Madrid mencetak total 33 gol dalam sembilan pertandingan Liga Champions di Bernabeu.

Madrid tak pernah membukukan clean sheet di Liga Champions musim ini.

Mereka sudah kebobolan sembilan gol, terbanyak di antara 16 tim peserta babak 16 besar.

Dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Champions, MU selalu kebobolan lebih dulu.

Bersama Juventus, Madrid menjadi tim yang paling banyak melepaskan tembakan di babak grup Liga Champions musim ini (126, termasuk yang diblok).

Cristiano Ronaldo adalah top skorer di babak grup Liga Champions musim ini, bersama Burak Yilmaz (Galatasaray), dengan enam gol. (lnsind/ay)