Koran Madura

1

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

13 MARET 2013

g PAMANGGHI

KASUS SIMULATOR SIM

KPK Sita Empat Mobil Djoko Susilo Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita empat mobil milik Irjen Pol Djoko Susilo, tersangka pelaku pencucian uang terkait kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri 2011.

“Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 4 mobil yang diduga berkaitan dengan tersangka DS (Djoko Susilo),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Empat mobil milik Djoko itu berjenis Jeep Wrangler, MPV Serena, Toyota Harrier, dan Toyota Avanza. “Mobil ini diduga terkait dengan DS dan sekarang sedang diamankan di KPK,” tambah Johan.

Sebelumnya KPK juga menyatakan telah menyita sekitar 20 properti milik Djoko “Sampai hari ini ada sekitar 20 unit harta milik tersangka DS (Djoko Susilo) berupa tanah, tanah dan bangunan serta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang disita KPK,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (11/3).

SPBU tersebut berdwa di Ciawi, Jawa Barat, Kaliungu, Semarang, Jawa Tengah, dan Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan aset properti milik Djoko tersebar di Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Depok.

Upaya penyitaan dilakukan agar aset tersebut tidak diperjualbelikan. “Penyitaan tidak menghalangi rumah maupun SPBU untuk dipakai tapi penyitaan dimaksudkan agar tidak terjadi jual beli atau perpindahan tangan kepemilikan,” jelas Johan tanpa menjelaskan nilai total aset Djoko yang telah disita KPK. Sebelumnya KPK juga telah menyita 11 rumah Djoko yang berada di di Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Depok dan Bogor.

Rumah-rumah tersebut disamarkan kepemilikannya dengan menggunakan nama istri kedua Djoko, Mahdiana dan istri ketiga Djoko, Dipta Anindita.

Baik Mahdiana maupun Dipta Anindita telah dicegah pergi keluar negeri oleh KPK. KPK menduga Djoko susilo melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. (ant/ yul/beth)

POLITIK

Puan: Waspadai Kader Kutu Loncat JAKARTA-PDI Perjuangan meminta agar partai-partai politik waspada dan mawas diri terhadap sejumlah kader kutu loncat. Peringatan ini seiring dengan karkatek politisi kutu loncat ini yang biasanya tidak memiliki etika dan fatsun politik. “Ya saya rasa, parpol harus mawas diri dengan orang yang tidak punya etika,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani di, Jakarta, Senin (11/3).

Menurut Puan, dinamika partai itu selalu berproses dan mengkristal. Sehingga, PDI Perjuangan tak perlu merasa dikhianati ‘kutu loncat.’ “Orangnya saja tak terbenani kenapa kita terbebani,” imbuhnya.

Namun Putri kandung Megawati Soekarnoputri ini membantah, adanya kutu loncat bukanlah karena kegagalan partai dalam rekrutmen kader. Baginya, hal itu merupakan masalah cara pandang seseorang terhadap eksistensi partai. “Itu kembali ke etika politik calon. Apakah partai hanya sebagai batu loncatan atau untuk bisa berguna bagi masa depan bangsa ini. Biarlah masyarakat yg nilai,” ungkapnya.

Saat ditanya soal kekalahan dalam dua Pemilu Kada di Jawa Barat dan Sumatra Utara, Puan menyebut itu bukan patokan kekalahan PDIP selama lima tahun. “Pemilu Kada 2013 baru dua kali yang besar. PDIP total menang 41% secara nasional. Jadi kekalahan dua kali bukan kekalahan lima tahun. Kami sudah evaluasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengaku kesal terhadap sejumlah calon kepala daerah yang maju melalui PDI Perjuangan, misalyna Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Namun kini Bibit tak lagi menggunakan kendaraan PDI Perjuangan, bahkan maju menggunakan kendaraan Partai Demokrat. “Jangan jadikan partai sebagai kuda tunggangan. Contoh Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang kita dukung menjadi gubernur,” ungkapnya.

Anarkhi Oleh : Arya Maulana

K

ant/nyoman budhiana

PERANG API. Sekelompok pemuda melemparkan bara api ke rekannya dalam tradisi perang api untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1935 di Desa Pekraman Nagi, Tegallalang, Gianyar, Bali, Senin (11/3). Perang api yang melibatkan puluhan anggota karang taruna itu bermakna sebagai penyucian diri menjelang hening dan sepi aktifitas pada Hari Raya Nyepi.

Proyek Ujian Nasional Berpotensi Dikorupsi

Habiskan Uang Negara sebesar Rp.94.8 Miliar JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan segera menyelidiki kasus dugaan mark up dalam proyek penggandaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013 yang menghabiskan uang negara sebesar Rp.94.8 Miliar. Sebab disinyalir, adanya kongkalikong harga dalam penentuan proyek tersebut.

“Kami meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera meminta pertanggungjawaban pada Balitbang dan serius untuk mengungkap kasus ini,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (12/3).

Dia menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gagal menghemat uang negara dalam penyelenggaraan ujian nasional. Penyebabnya, tingginya nilai lelang pengadaaan yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Dia menyayangkan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik malah menjadi lahan korupsi.

Menurut dia, negara menyediakan anggaran penggandaan dan distribusi bahan UN sebesar Rp.120.457.937.603.

Dan Badan Penelitian dan pengembangaan (Balitbang) hanya menghabiskan sebesar Rp.94.885.352.747. Ini artinya Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menghemat anggaran sampai sebesar Rp.25.572.584.856. Namun berdasarkan analisa Seknas FITRA, anggaran yang bisa dihemat sebesar Rp.25.5 miliar oleh Balitbang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan ini

terlalu kecil. Angka ini hanya untuk mengelabui publik. Karena sebetulnya Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa melakukan penghematan anggaran minimal sebesar Rp.32.860.651.085 atas penggandaan dan distribusi bahan UN ini. “Balitbang cenderung memenangkan perusahaan yang punya harga penawaran tinggi dan mahal dalam lelang pengadaan dan distribusi bahan UN ini. Sedangkan, perusahaan yang punya penawaran rendah dan murah, bisa dikalahkan,” kata dia.

Dia menilai, lelang penggandaan dan distribusi bahan UN ini sungguh aneh dan seperti arisan atau pengaturannya pemenangnya lelang sudah diatur. Misalnya, pada paket 1, pemenang lelang adalah PT. Balebat Dedikasi Prima. Tapi, PT. Balebat Dedikasi Prima, ikut juga pada paket 3, dengan penawaran lebih rendah dan murah, tapi bisa dikalahkan oleh PT. Ghalia Indonesia Printing.

Ada enam paket pengadaan yang disiapkan oleh Balitbang dengan total anggaran yang disiapkan Rp 120,5 miliar. Di setiap paket, pemenangnya selalu berbeda, meski setiap perusahaan ratarata mengikuti lelang keenam paket yang disediakan.

Dia mengambarkan, Paket 1, dengan nilai paket (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp.17.427.755.120. Lelang ini dimenangkan oleh PT.Balebat Dedikasi Prima, dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.951.707.377.

Sementara paket 2, dengan nilai paket HPS sebesar Rp.17.691.386.400 dimenangkan oleh PT.Pura Barutama dengan nilai penawaran sebesar Rp.14.562.448.000.

Padahal nilai penawaran dari PT. Pura Barutama terlalu mahal bila dibandingkan dengan penawarannya PT.Perca dengan sebesar Rp.13.264.292.271; PT.Jasuindo Tiga Perkasa TBK sebesar Rp.13.396.078.115; dan PT. Ghalia Indonesia Printing sebesar Rp.14.454.192.848.

Dan paket 3 dengan nilai paket HPS sebesar Rp.27.162.209.903 dimenangkan oleh PT.Ghalia Indonesia Printing dengan nilai penawaran sebesar Rp.22.489.952.830. Padahal nilai penawaran dari PT.Ghalia Indonesia Printing terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tapi dikalahkan seperti Aneka Ilmu dengan penawaran sebesar Rp.17.107.372.806: PT.Jasuindo Tiga Perkasa sebesar Rp.21.171.902.444; dan PT.Balebat Dedikasi Prima sebesar Rp.21.604.198.430.

Sedangkan paket 4, dengan nilai paket HPS sebesar Rp.21.180.566.320. Lalu pemenang lelang ini adalah PT.Jasuindo Tiga Perkasa TBK, dengan nilai penawaran sebesar Rp.13.726.112.268.

Untuk paket 5, dengan nilai paket HPS sebesar Rp.19.607.732.020 dimenangkan PT. Karsa Wira Utama, dengan nilai penawaran sebesar Rp.16.370.616.240. Padahal nilai penawaran dari PT.Karsa wira utama terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tapi dikalahkan seperti PT.Jasuindo Tiga Perkasa TBK sebesar Rp.12.505.462.948; PT. Ghalia Indonesia Printing sebesar Rp.16.019.252.213; PT. Temprina Media Grafika sebesar Rp.16.262.292.640.

Paket 6, dengan nilai paket HPS sebesar Rp.17.388.287.840 dimenangkan PT. Temprina Media Grafika dengan nilai penawaran sebesar Rp.14.784.516.032.

Padahal nilai penawaran dari PT. Temprina Media Grafika terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tapi dikalahkan seperti PT. Perca dengan penawaran sebesar Rp.13.042.338.848; PT. Ghalia Indonesia Printing sebesar Rp.14.205.828.197; PT. Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp.14.268.317.184; Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp.14.613.470.168 (gam)

KEBAKARAN SALEMBA

Seorang Ketua RT Tewas, Satu Sekolah Terbakar Jakarta - Kebakaran di Jalan Salemba Bluntas Jakarta Pusat Selasa menelan satu korban jiwa karena tersengat arus listrik saat berupaya memadamkan kobaran api. Dia adalah Didy (45) Ketua RT 04/ RW 05 Kelurahan Paseban.

Selain menelan korban jiwa, kebakaran di Jalan Salemba ini juga menghanguskan sebuah sekolah di sekitar tempat kejadian, yakni Sekolah Advent II Salemba.

Api melahap sekitar 30 rumah 18 ruang sebuah sekolah dan sebagian ruang obat Rumah Sakit St Carolus Salemba, Jakarta.

Puluhan warga korban kebakaran saat ini mengungsi di sebuah gedung baru yang belum terpakai di dekat lokasi kebakaran.

Bantuan untuk para korban berdatangan dari berbagai pihak. Bantuan tersebut berupa makanan dan obat-obatan (ant/ beth)

Aktivis di Madura

esunyian, kadang-kadang terlalu indah. Seseorang bisa tersenyum sendiri meski di sekelilingnya bising dan ramai. Tetapi, kesendirian bisa juga lebih tajam dari belati dimana seseorang menertawakan diri sendiri karena dipenjara. Maka, selamat kepada saudara Hindu yang telah merayakan hari Nyepi. Ini sekedar upacara untuk menyepikan diri, melepas kepenatan untuk kendali diri. setidaknya hari-hari berlalu tanpa korupsi dan anarkhi.

Catur brata penyepian sejatinya memberi makna yang lebih luas dari sekedar amati geni, amati karya amati lelungan dan amati lelanguan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar arti harfiah. Ia mengajarkan agar seseorang tidak mengganggu lainnya yang diupacarakan dalam Nyepi. Sedangkan fakta di republik ini, betapa banyak ketergangguan orang dan karenanya merasa tidak aman di tengah petugas keamanan yang tak sanggup lagi memberikan rasa aman.

Lalu nama Hercules itu yang semula menunjuk pesawat tempur tibatiba berganti ke nama orang, preman, dan menakutkan. Ini bukan karena dia sosok yang terbiasa dalam bunuhmembunuh. Tetapi, menakutkan karena betapa bangganya seseorang menjadi preman, sebuah anomali yang menjauhkan warga dari cita-cita bangsa.

Karena itu, pilihan terhadap kekerasan itu adalah suatu gejala dimana ketidaksehatan melekat di sana tanpa disadari. Ini mengingatkan pada Yakuza yang mengamalkan pepatah, orang yang hanya punya martil cenderung melihat segala sesuatu bisa beres dengan dimartil. Banyak dari mereka menjadi penjahat dan centeng.

Mereka disebut sebagai kabuki-mono atau samurai nyentrik urakan yang ke mana-mana membawa pedang. Mereka juga berbicara satu sama lain dalam bahasa slang dan Catur brata kode rahasia. penyepian Terdapat kesetiaan tinggi di sejatinya antara sesama memberi makna ronin sehingga yang lebih luas kelompok ini dari sekedar sulit dibasmi. amati geni Para anggota machi-yokko ini malah meninggalkan profesi awal mereka dan memilih jadi preman.

Preman tidak mungkin bertahan jika tidak ada yang membuatnya bertahan lebih lama. Dulu, saat Belanda berkuasa, kolinialis itu memelihara centeng. Kehadiran centeng ini dianggap sangat membantu dan karenanya Belanda memberinya perlindungan.

Pantas diduga, kekerasan yang diciptakan kelompok preman atau institusi yang mencaplok agama tetapi mengabaikan ajaran agama sangat mungkin peliharaan kelompok tertentu yang legal secara hukum. Itulah sebabnya dalam hampir setiap tokoh jalur keras yang tertangkap, selalu terdapat sosok penting di belakangnya.

Ia berada di belakang belum tentu sebagai kelompok yang membekingi meski tidak salah menduganya sebagai pemback-up mereka. Sebab kadangkadang, dalam kasus tertentu, menjadi tidak ada bedanya antara penegak hukum dengan mafia peradilan. Di sinilah sebenarnya keamanan warga republik benar-benar terancam karena hukum memandang bulu. Maka siapa yang paling lebat bulunya secara kontekstual, ia yang paling mungkin mendapat keadilan yang diharapkan.

Dalam situasi yang teraniaya seperti ini, rakyat sangat merasa sunyi itu sangat lebih perih dari sebilah belati dan menganggap negara tak lagi peduli. Warga merasa sakit dan mengatakan “yang terluka padanya berdarah padaku”. Dari sisi prilaku, masih pantaskah negeri ini bernama Indonesia? =

SMS Gaul

ant/rosa panggabean

KEBAKARAN SALEMBA. Suasana kebakaran di pemukiman padat kawasan Salemba, Jakarta, Selasa (12/3). Kebakaran yang melanda pemukiman padat diduga akibat hubungan arus pendek listrik.

Surawi sedang SMS dengan seorang sales baru yang agak gaul.

“Jam berapa barang dikirim ke rumah saya,” tulis Surawi.

“494k 5ore p4k,” begitu SMS balasan yang diterima Surawi.

“Maksudnya apa?” tulis Surawi, karena tak mengerti.

“Y4. B4r4n9 dikirim j4m emp4t,” balas si sales.

“Eh, kamu itu kirim SMS pakai HP atau kalkulator?” tanya Surawi kesal.

Cak Munali

2

Kejari Kesulitan Tagih Kelebihan DP Pasar SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep masih kesulitan untuk menagih kelebihan pembayaran uang muka (down payment/DP) pembangunan Pasar Anom Baru kepada rekanan. Pihak rekanan tetap bersikukuh untuk tidak mengembalikan kelebihan uang muka yang sudah diterimanya sekitar Rp 800 juta.

Pada pembangunan tahap pertama tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan uang muka 1,6 miliar kepada rekanan. Namun, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), fisik yang dibangun tidak sebanding dengan uang muka.

Menurut BPKP, pembangunan fisik itu hanya menghabiskan dana sekitar Rp 800 juta. Dengan demikian, ada kelebihan dana uang muka di rekanan 10 persen. Kejari

Sumenep berwenang melakukan penagihan uang tersebut.

Namun, beberapa kali Kejari melakukan penagihan, rekanan belum mau membayar.

Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penagihan kelebihan dana 10 persen itu.

Hanya saja, sampai detik ini belum ada kejelasan dari pihak rekanan. ”Dari pemanggilan yang kami lakukan. Malah bilang tidak mau membayar,” katanya.

Keengganan rekanan untuk membayar kelebihan uang muka tersebut, sambung dia, pihak rekanan menganggap DP itu sudah sesuai dengan pembangunan fisik.” Kami kan hanya menagih. Masalah tidak bayar urusan lain. Tergantung kepada langkah Pemkab selanjutnya,” ucapnya.

Kendati demikian, menurut Mantan Plt Kajari Sampang, pihaknya tetap berupaya untuk melakukan penagihan lagi. Namun, apabila tidak mau membayar tentu tidak bisa dipaksakan. ”Audit BPKP sudah jelas, harusnya rekanan bisa mematuhi itu,” ucapnya kesal.

Menurut Bambang, sampai detik ini pihaknya belum menentukan langkah hukum lain.

Sebab, proses penagihan masih berlangsung. ”Nanti akan dibicarakan dengan Pemkab. Apa

KALI BOCOR

Warga Urunan Perbaiki Tanggul Kali

langkah selanjutnya. Intinya, kami belum ambil sikap soal ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep Ach. Fausi mendesak kejaksaan untuk mempercepat proses tersebut. Sebab, ini berkaitan dengan kelanjutan pembangunan Pasar Anom Baru. ”Kalau ada kejelasan. Pembangunan Pasar Anom kan bisa dilanjutkan.

Jadi, hukum harus tegas,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya mengaku sangat kasihan pedagang di Pasar Anom. Sebab, sejumlah pedagang memang sudah banyak yang menunggu. ”Mereka sangat menungu selesainya pembangunan Pasar Anom.

Mereka sudah jenuh berada di tempat yang sempit,” tukasnya. (yat/mk)

TKW

Warga Dungkek Meninggal di Malaysia SUMENEP – Tenaga Kerja Wanita asal Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, Riskimah, 58, meninggal di Negeri Jiran, Malaysia, Sabtu (9/3). Sebelum meninggal, korban diduga menderita penyakit jantung.

Kepala Desa Romben Rana Fathorrahman membenarkan kabar meninggalnya Riskimah.

Menurutnya, korban sudah sekitar lima tahun menjadi TKW di Malaysia.

“Korban ikut saudaranya yang lebih dulu tinggal di negara itu. Korban di Malaysia menjadi TKW. Setelah pulang hari lebaran (kemarin), pekerjaannya kemudian pindah jadi

SUMENEP

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 TAHUN II

juru masak di sebuah restoran,” kata Fathorrahman, Selasa (12/3) sebagaimana dituturkan famili korban.

Sebelum meninggal dunia, kata Fathor, korban sakit selama satu minggu dan sempat meminta uang kepada keluarganya.

“Bahkan pernah berpesan kepada keluarganya minta untuk pulang dan dikirimi uang sebesar 6 juta rupiah. Karena terkendala informasi, keluarga korban tidak pernah menghubungi lagi karena penyakitnya dianggap sudah sembuh,” jelasnya.

Selain itu, proses pemulangan korban yang meninggalkan seorang anak perempuan, satu

cucu dan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan karena terkendala prosedur keadministrian.

Sampai kemarin, jenazah korban belum datang dan aparat desa masih mencari bukti-bukti kematian warganya. “Keterangan kematian maupun bukti fisik yang bisa menguatkan akan menjadi bukti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari,” tuturnya, Selasa (9/3).

Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnakertrans Sumenep, Plt Suhartono mengatakan, Riskimah tidak ada dalam catatan Disnaker-

trans dan diduga berangkat secara ilegal.

Disnakertrans sudah menghubungi kepala desa setempat untuk memberitahukan kepada perusahaan yang ada di Malaysia mengenai meninggalnya Riskimah. Selain, pihaknya membutuhkan bukti pendukung itu untuk segera menyalurkan bantuan.

Dan dengan laporan dari aparat desa setempat pihaknya dapat melakukan koordinasi dengan Dubes Indonesia yang ada di Malaysia untuk memintai keterangan pada perusahaan tempat korban bekerja. (athink/mk)

syamsuni/koran madura

KERJA BAKTI. Terlihat beberapa warga Kelurahan Pajagalan sedang memperbaiki Kali Marengan yang bocor, Selasa (12/3).

SUMENEP – Warga Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep memperbaiki Kali Marengan yang bocor, Selasa (12/3). Beberapa bagian tanggul kali memang bocor, terutama di daerah RT/RW 12/2. Menurut warga, saat hujan deras, warga khawatir air meluap dan genangan air memasuki rumahnya. ”Setiap hujan datang, air Sungai Marengan mencapai ketinggian 3 meter, seperti hujan lebat beberapa waktu lalu. Kami sekeluarga tidak bisa tidur. Kami khawatir tanggul yang bocor itu akan menghantam rumah. Apalagi, rumah saya dekat dengan tanggul yang bocor,” ujar Ervin saat ditemui di rumahnya.

Mengantisipasi terjadinya banjir, Ketua RT

menginisiasi warga untuk gotong royong memperbaiki tanggul yang bocor, sekalipun tidak ada bantuan dari pemerintah. “Urunan beli semen dan batu untuk memperbaiki tanggul, termasuk juga urunan bayat tukang,” tambah warga berkepala tiga itu.

Ketua RT Kelurahan Pajagalan Sa’rani mengatakan, inisiasi tersebut berangkat dari usulan warga setempat karena khawatir tanggul yang bocor akan semakin besar. “Untuk itulah, tanpa menunggu dinas terkait kita perbaik tanggul yang bocor ini, karena kian hari tambah lebar,’ katanya disela-sela memperbaiki tanggul.

Sebelum memperbaiki tanggul tersebut, Sa’rani mengaku sudah mendata-

ngi PU Pengairan. “Tetapi seperti biasa, menunggu perbaikan dinas terkait, maka khawatir tambah parah bocornya hingga bisa membahayakan warga sekitar ketika kali Marengan meluap lagi, karena dinas terkait hanya terus berjanji.

Makanya lebih baik kami mengambil inisiatif bersama warga untuk segera memperbaiki tanggul bocor tersebut,” paparnya.

Pantauan Koran Madura, warga terlihat antusias bergotong royong dan bahkan ibu-ibu ikut berbaur memperbaiki tanggul yang bocor tersebut. “Saya senang para warga antusias memperbaiki tanggul yang bocor ini. Mungkin mereka khawatir jika tanggul itu semakin besar,” katanya. (sym/mk)

ADVERTORIAL

PKB Uji Kompetensi Bakal Calon Legislatif SUMENEP - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep, Minggu (11/3) menggelar tes wawancara terhadap 70 bakal caleg legislatif di Hotel Sumekar setempat. Tes uji kempetensi tersebut untuk mengetahui kompetensi dan track record (rekam jejak) bakal caleg PKB. Bacaleg PKB Sumenep dites oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq, Dewan Syuro DPC PKB Sumenep KH. Taufiqurrahman, dan Dr. Syaiful Bahri dari akademisi.

Sekretaris DPC PKB Sumenep Bahrul Ulum mengatakan, tes kompetensi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bacaleg sebelum mereka ditetapkan sebagai caleg.

“Sampai saat ini DPC PKB Sumenep telah menggelar uji kompetensi untuk mengetahui kemampuan bakal caleg tentang kepemerintahan, ke-PKB-an dan kelegislatifan,” katanya diselasela uji kompetensi.

Selain itu, uji kompetensi juga dimaksudkan untuk mengetahui keluasan jaringan yang dimiliki oleh

bakal caleg, apakah dapat mengembangkan sayap partai atau tidak.

“Uji kompetensi kali ini digelar juga untuk mengetahui luasnya jaringan yang telah dibangun di tatanan masyarakat,” kata Ulum.

Uji kompetensi, kata Ulum, merupakan tahap paling awal yang harus diikuti oleh semua bakal caleg. Setelah itu akan ada beberapa tahapan lagi yang harus diikuti bacaleg PKB. “Tahapan demi tahapan harus diikuti oleh bakal caleg PKB untuk menjadi calon (legislatif) Pemilu mendatang,” jelasnya.

Tahap kedua, bacaleg PKB akan mengikuti uji publik untuk mengetahui kredibilitasnya. “Dalam uji publik ini maka akan melibatkan masyarakat secara langsung untuk dimintai keterangan masalah kiprah yang telah dilakukan selama ini.

Disamping itu juga bakal caleg akan dimintai tanggapannya dari bakal caleg lain terkait dengan kiprah yang telah dilakukan,” tambahnya.

Tahap ketiga, bacaleg partai belambang bintang sembilan ini akan

mengikuti uji kenerja untuk mengukur kemampuan bacaleg dalam menguatkan jaringan dan elektabilitas serta kapabilitas personal.

Dan tahap teakhir, bakal caleg peserta pemilu 2014 nomor urut dua itu akan mengikuti tahapan BB Mantap.

Dari berbagai tahapan tersebut, akan diseleksi dan diambil 50 calon oleh lembaga penentuan bakal calon untuk diajukan kepada KPU sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2014 mendatang. “Jadi, dari 70 bakal caleg akan diambil 50 orang, dan langsung akan diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam bentuk PJS,” kata Sekretaris DPC PKB. Ia berharap, 50 calon anggota legislatif PKB Sumenep orang yang benar-benar mampu. “Hal yang sangat penting bagi calon yang telah mendapat rekom dari PKB agar mempunyai komitmen untuk membesarkan partai, khususnya di Kabupaten Sumenep kedepannya,” tegasnya. (adv/edy)

junaedy/koran madura

TES UJI KOMPETENSI. Para peserta calon anggota legislatif PKB Sumenep saat mengikuti Tes Kompetensi di Hotel Sumekar, Selasa (12/3). Sebanyak 70 Bacaleg mengikuti kegiatan tersebut.

KRIMINAL

Waspadai Uang Palsu di Kepulauan SUMENEP – Warga Kecamatan Talango dikejutkan dengan beredarnya uang palsu setelah salah seorang warga menangkap Siti, warga Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa saat menjalankan aksinya di pasar tradisional Kecamatan Talango, Senin (11/3). Pada saat itu juga, warga langsung menyerahkan kepada polisi.

Menurut saksi mata, Ajiz, pelaku melakukan aksinya dengan modus berbelanja. “Siti dalam waktu yang cepat telah berhasil menyebarkan uang palsu kepada empat pedagang dengan memakai uang pecahan Rp. 100.000,” katanya.

Saat pelaku sedang menjalankan aksinya, kata Ajiz, para pedagang sempat curiga sebab ketika berbelanja selalu memakai uang pecahan Rp. 100.000. Sebelum ditangkap, pelaku sempat berbelanja dengan uang palsu kepada Maryati (60), Iis (16), Kar (55) dan Ma’iya (50).

Terungkapnya perbuatan tersebut berawal dari salah seorang penjual telur ayam yang

hendak menabung uangnya di salah satu bank di daerah setempat pada hari itu juga. “Setelah kami mau menyetorkan uang kepada petugas bank untuk menabung, ternyata pihak bank tidak menerima alasannya karena uang saya diduga palsu, karena ketika di cek melalui sinar ultra violet kayaknya tidak lagi terlihat seperti uang yang asli,” kata Ma’iya kepada wartawan ketika mendatangi kantor Mapolsek setempat.

Menurut Ma’iya, yang menjadi sasaran penyebaran uang palsu tersebut adalah para pedagang kelas menengah ke bawah, “Siti ini ketika menyebarkan uang palsunya disebarkan kepada pedagang kelas menegah ke bawah, seperti, pedagang telur, pedagang ikan dan kios-kios kecil yang tidak mempunyai alat pengecekan uang,” tuturnya.

Berawal dari kejadian tersebut, warga langsung menangkap pelaku di pasar. “Alhamdulillah aksi penyebaran tersebut cepat teratasi sehingga masih belum

banyak korban,” kata Ajiz.

Dari tangan pelaku, warga mengamankan barang bukti uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak sepuluh lembar. “Kami tidak bisa menjelaskan sedetil mungkin karena pada saat ini masih dalam penyeidikan petugas,” kata salah satu petugas Polsek yang meminta namanya tdak dirahasiakan.

Kapolsek Talango sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Saat wartawan menunggu hingga sekitar enam jam di Mapolsek, Kapolsek tidak menemui dan saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya tidak direspon.

Sementra Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, saat dikomfirmasi mengatakan tidak bisa banyak berkomentar mengenai motif kejadian yang dilakukan pelaku.

“Kami tidak bisa berkomentar sebab sampai saat ini masih belum ada penyerahan dari pihak Kapolsek Talango, dan itu masih menjadi kewenangan Polsek Talango,” katanya. (edy/mk)

SUMENEP

Mewujudkan Kerjasama Sumenep-UUM CATATAN DARI MALAYSIA

Ahmad Sahidah

Koresponden Koran Madura

Fakultas Hubungan Internasional Unieversitas Utara Malaysia mengundang KH Abuya Busyro Karim untuk menyampaikan pidato ilmiah terkait isu otonomi daerah. Bersama Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, lelaki lulusan IAIN Sunan Kalijaga ini tiba di Pulau Pinang pada hari Rabu, 6 Maret 2013. Dr Subhan, dosen UUM asal Aceh, dan Dedi Sanjaya, ketua PPI UUM (Persatuan Pelajar Indonesia) menjemput beliau di Lapangan Internasional Bayang Lepas, Pulau Pinang. Mereka memerlukan dua jam perjalanan dari Pulau Mutiara ini ke Alor Setar, Kedah.

Setelah beristirahat sejenak di Hotel Holiday Villa, panitia Hari Keluarga PPI menjemput mantan ketua DPRD Sumenep untuk

3

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 TAHUN II

menghadiri acara pelantikan pengurus baru organisasi mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di universitas yang digagas oleh bekas perdana menteri ke-4 Malaysia, Mahathir Mohamad.

Sebelum acara persembahan tarian dan nyanyian, panitia memohon Abuya untuk menyampaikan sambutan, yang sebelumnya didahului acara peresmian oleh Bapak Budi Prakoso, Konsul Konsulat Pulau Pinang RI. Dalam sambutannya, politikus kawakan dari PKB ini menekankan pentingnya organisasi kemahasiswa sebagai arena latihan kepemimpinan. Ada tiga syarat penting untuk ini, yaitu keilmuan, kejujuran dan keberanian.

Menjelang tengah malam, Abuya bersama isteri meninggalkan Gedung SAC (Student Activity Centre) kampus yang berjuluk Eminent Management University. Meskipun acara belum usai, beliau mohon pamit pada konsul, wakil dari CIAC (Centre of International Affairs and Cooperation) UUM, Ustaz Usamah, dan segenap warga Indonesia yang ada di ruang pertemuan megah itu.

Sebelumnya, beliau sempat menyantap makan malam di lokasi acara bersama konsul, Prof Oemar Hamdan, ketua hubungan Indonesia-Malaysia UUM, dan beberapa dosen asal Indonesia. Bagaimanapun, pada malam itu, kebersamaan warga Indonesia semakin

hidup dengan kehadiran petinggi asal Sumenep Jawa Timur.

Keesokan harinya, Abuya berkunjung secara resmi ke UUM untuk menemui Prof Madya Mohd Azizuddin Mohd Sani, Dekan Pusat Pengajian Kajian Internasional (School of International Studies). Di ruang tamu dekan, keduanya berbincang ringan tentang betapa pentingnya hubungan pengetahuan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari hubungan ini, diharapkan pada masa yang akan datang banyak pegawai pemerintahan daerah kabupaten dan kecamatan di Sumenep bisa melanjutkan studi di UUM, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh yang meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak UUM untuk program studi lanjut dalam pelbagai jurusan, terutamanya dalam bidang manajemen, pendidikan, ekonomi syariah dan pariwisata.

Seterusnya, acara berlanjut ke Gedung Konvensyen B, bersebelahan dengan Konvensyen A, tempat acara penganugerahan gelar doktor Honoris Causa Susilo Bambang Yudhoyono, presiden RI, digelar melalui siaran langsung dari Istana Negara Kuala Lumpur. Pada kesempatan itu, pengasuh Pondok Pesantren Alkarimiyyah ini menyampaikan pidato ilmiah tentang Tantangan

dan Peluang Otonomi Daerah. Betapapun sebanyak 70% dari APBD dialokasikan pada belanja rutin pegawai, Sumenep berusaha untuk terus menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar pada masa yang akan datang daerah paling Timur tersebut bisa berbuat banyak untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, Dr Suyatno, analis politik dan dosen UUM, menguraikan tentang dua teori terkait otonomi daerah, yaitu optimistisme dan pesimisme. Dengan memilih yang pertama, doktor lulusan Universitas Sains Malaysia ini yakin bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya manusia dan alam bisa mendatangkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Tentu saja, lelaki asal Surabaya memahami apa yang disampaikan oleh bupati bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, ada banyak halangan, di antaranya wewenang pusat yang terlalu kuat. Daerah hanya bisa mengelola dana yang tak seberapa, seperti parkir dan restribusi pasar.

Namun, konsesi minyak dan gas yang cukup besar, senilai Rp 25 Miliar, setidak-tidaknya bisa digunakan untuk maksud tersebut.

Bagaimanapun, Busyro juga mempunyai pilihan yang pertama, yaitu optimisme.

Otonomi telah meungkinkan bupati menggratiskan pelayanan

kesehatan bagi warganya.

Bahkan, hemodialysis atau cuci darah juga bisa dilakukan tanpa merogoh kantong. Berbeda dengan program kartu sehat Jokowi, penulis buku Fiqh Jalan Tengah Imam Asy-Syafi’i ini berujar bahwa warga Sumenep bisa berobat secara gratis dengan hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk. Selorohnya, sayang RCTI tidak memberitakan apa yang telah dilakukannya, yang tentu saja lebih hebat dibandingkan apa yang dilakukan oleh Jokowi Widodo, mantan Wali Kota Solo dari PDI Perjuangan itu.

Akhirnya, kehadiran orang nomor satu ini bersama Abdul Kahir, Msi., Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Drs Carto, MM., Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA), di Universitas yang berbatasan dengan Selatan Thailand merupakan titik-mula untuk merintis kerjasama lebih jauh dalam pelbagai bidang. Dengan penyerahan sovenir terhadap wakil UUM pada acara pidato ilmiah berupa buku tentang sejarah Sumenep dan potensi investasi dan pariwisata daerah paling ujung Pulau Garam ini, Songenep telah mengepakkan sayap untuk menarik investor dan wisatawan dari wilayah Utara Malaysia untuk datang. Semoga.

KRISIS ELPIJI

Kepulauan Kekurangan Elpiji SUMENEP - Sejumlah desa di beberapa kecamatan kepulauan Sumenep mengalami kelangkaan elpiji 3 kilogram. Kelangkaan itu terjadi akibat pasokan elpiji bantuan pemerintah ke kepulauan tersendat cuaca ekstrem. Akibatnya, harga elpiji naik dibandingkan hari sebelumnya.

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, kelangkaan elpiji terjadi hampir di seluruh kecamatan Sapeken. Namun, paling parah terjadi di Desa Pagerungan Besar. Kecamatan Kangean dan Arjasa juga mengalami kelangkaan.

Akibat kelangkaan itu, harga elpiji mencapai Rp 27 ribu.

Moh. Ishak 43, warga Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken menjelaskan, distribusi elpiji ke kepuluan sejak musim hujan ini tidak normal. Sehingga, keberadaan elpiji di kepulauan mulai langka. ”Elpiji di kepulauan cukup terbatas. Meski ada, harga elpiji cukup mahal sehingga susah dijangkau,” ujarnya.

Untuk saat ini, sambung dia, banyak warga beralih menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan dapurnya.

Sebab, mudah dijangkau dan lebih hemat. ”Kalau kayu bakar kan tinggal membeli minyak tanah (mitan) saja. Sedangkan minyak tanah lebih murah dari elpiji, hanya Rp 12 ribu per liter,” ungkapnya.

Ishak berharap ada perhatian dari pemkab dan pihak pertamina. Sehingga, masyarakat tidak akan kesulitan untuk mendapatkan elpiji. ”Kami minta ada langkah-langkah

dari pemkab terkait masalah kelangkaan ini. Masyarakat kepulauan jangan selalu dijadikan korban,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ishak mengungkapkan, misalnya dengan memperbanyak distributor elpiji ke kepulauan.

Sebab, selama ini untuk Sapekan hanya ada dua distributor saja. ”Kalau hanya dua tidak mungkin bisa mencukupi stok di Sapeken. Intinya, kami minta ke depan pasokan elpiji lebih banyak,” ucapnya.

Kejadian ini dibenarkan oleh Badrul Aini, anggota dewan asal kepulauan. Badrul menjelaskan, klaim banyak pihak kalau elpiji kepulauan itu normal sangat tidak benar.

Buktinya, di lapangan saat ini mengalami kelangkaan. ”Sangat sangat menyesalkan pertamina dan pemkab. Mengapa ini dibiarkan,” katanya dengan penuh tanda tanya.

Dengan begitu, sambung dia, seakan-akan bantuan dari elpiji dari pemerintah itu seakan tidak bermakna.

Sebab, masyarakat tidak bisa menikmati secara maksimal. ”Bagaimana bisa menikmati maksimal, kalau pasokannya juga tidak maksimal. Ini harus dipikirkan. Kasihan masyarakat kepulauan,” ungkapnya.

Sementara Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Syaiful Bahri menjelaskan, pihaknya masih akan melakukan pengecekan terkait masalah kelangkaan ini.

Pihaknya akan memertanykan kepada pihak camat dan aparatur desa. ”Kenyataan ini akan kami cek ricek dulu.

Supaya lebih klir,” katanya. (yat/mk)

Bupati Sumenep, A Busyro Karim di Universitas Utara Malaysia

Diapresiasi Pimpinan Kampus, Menjadi Pemateri Tunggal

MEJA BUNDAR. A Busyro Karim beserta istri tampak asyik berdiskusi sambil makan bersama dengan praktisi dan akademisi di Universitas Utara Malaysia.

Oktober 2012 adalah pen- gagasan cerdasnya. Apalagi dapat berinovasi dan berkreagalaman pertama bagi Bupati sekarang ini, dia kandidat dok- si dalam membangun daerSumenep, A Busyro Karim tor administrasi publik sehing- ahnya. Jika semuanya tersenmengikuti tugas belajar ke ga menulis adalah kewajiban tralisasi akan menghadapi tantangan, seperti faktor geoluar negeri. Dia menjadi pe- bagi dirinya. serta Executive Education Kemampuan intelektu- grafis. Indonesia adalah negaTraining Program di Amerika alitas A Busyro Karim menarik ra yang amat luas, dengan berSerikat yang diselenggarakan perhatian akademisi School of bagai karakteristik wilayahnya. atas kerja sama Kementerian International Studies (SoIS), Ada wilayah yang maju dan Dalam Negeri RI dengan Har- Universiti Utara Malaysia potensial serta wilayah tervard Kennedy School. Peser- (UUM). Rabu (6/3) yang lalu, pencil dan tertinggal. Untuk tanya hanyalah 18 bupati/wa- dia diundang ke negeri jiran akselerasi pembangunan daelikota seluruh Indonesia yang menjadi pembicara tunggal rah diperlukan pendelegasian lolos seleksi dan berprestasi. Intellectual Discourse Pusat kewenangan kepada daerah.

Proses seleksinya memang Pengajian Antar Bangsa UUM. Apalagi kabupaten/kota sansangat ketat, terutama ke- Topik diskusinya adalah im- gat strategis, letaknya paling mampuan akademiknya. plementasi otonomi daerah di dekat dengan masyarakat.

Prestasi akademik, A Indonesia : isu dan tantangan- Bagaimanapun penyelengBusyro Karim memang sangat nya. Otonomi daerah memang garaan pemerintahan dan menonjol. Sejak kuliah sampai menjadi konsentrasi dan kom- pembangunan untuk kessekarang, dia sering menulis petensi A Busyro Karim se- ejahteraan masyarakat. Kabuku dan mempublikasikan bagaimana dalam bukunya: rena otonomi daerah, dirinya karya tulisnya. Kesibukannya Indonesia, Globalisasi dan sebagai Bupati Sumenep bisa merintis pembangunan rumah sebagai Bupati Sumenep tidak Otonomi Daerah.

Menurutnya, otonomi dae- sakit di wilayah kepulauan dan menghalangi nalurinya untuk menulis buku dan artikel. Bag- rah sebagai alternatif yang meningkatkan kualitas pelayinya menulis adalah suatu kre- sangat tepat karena memberi anan publik kepada masyara atifitas dan ruang ekspresi dari keleluasaan kepada masing- kat.

Dampak positif lainnya sejumlah pengetahuan dan masing daerah. Setiap daerah

adalah penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Sekarang ini, nuansa demokrasi makin kuat setelah diterapkannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Masyarakat dapat menggunakan hak otonominya dan berfikir cerdas dalam pemilihan calon pemimpinnya.

Setiap calon Kepala Daerah tidak cukup bermodalkan popularitas, tetapi kemampuan manajerial pemerintahan sangat penting.

Partisipasi masyarakat makin aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemerintahan daerah. Aspirasi masyarakat mengalir sangat deras.

Masyarakat sering curhat kepada Kepala Daerah dan wakil rakyatnya, atau cara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah harus betul-betul responsif dengan tuntutan masyarakat dan akuntabel pada amanah masyarakat.

Untuk optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan.

Kebijakan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kondisi daerah. Semua daerah dianggap sama, padahal berbeda karakteristik, potensi dan kemampuannya. Misalnya regulasi anggaran pendidikan minimal 20% APBD yang memberatkan daerah-daerah miskin.

Kebanyakan daerah otonom masih menggantungkan anggaran pendapatannya kepada Pemerintah Pusat, baik Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Kontribusi dana Pendapatan Asli Daerahnya sangat rendah, di bawah 10% dari total pendapatannya. Selain itu, antar daerah otonom seringkali konflik dan bersaing untuk memperebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Mis-

alnya kasus konflik perebutan Gunung Kelud dan Pulau Berhala.

Presentasi A Busyro Karim tentang otonomi daerah memberikan cakrawala pemikiran yang komprehensif kepada akademisi Universitas Utara Malaysia. Konsep pemikirannya meramu perspektif teoritis dan praksis sesuai identifikasi kasus dan pengalamannya.

Audien sangat tertarik dan forum diskusinya mirip ujian terbuka doktor. Masukan, komentar dan pertanyaan kepada A Busyro Karim sebagai speaker didominasi doktor dan profesor. Diskusi berjalan sangat aktif dan gayeng selama dua jam. Pesertanya sekitar 200 orang mahasiswa pasca sarjana, doktor dan guru besar beragam bangsa, dipandu moderator Abubakar Eby Hara, PhD Senior Lecturer FISIP Unej Jember dan School of International Studies UUM

Kedah, Malaysia.

Dekan SoIS UUM, Prof.

Dr. Azizudin Mohammad Sani menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada A Busyro Karim. Presentasinya merupakan kontribusi pemikiran yang sangat berharga. Selain itu, kehadirannya di UUM bisa mengenal kampusnya sebagai Universitas Pengurusan Terkemuka dan merintis kerja sama antara kedua belah pihak. Bupati Sumenep, A Busyro Karim diajak keliling kampus seluas 20.000 hektar di Bukit Sintok, berbatasan dengan Thailand.

Kawasan kampusnya sangat hijau, asri dan tenang sehingga memberikan kenyamanan kepada dosen dan mahasiswa. Jumlah mahasiswa asal Indonesia di UUM sebanyak 450 orang di Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Studi Internasional, Fakultas Ekonomi Bisnis serta

Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan. Mereka sempat beraudiensi dengan A Busyro Karim (5/3) ketika acara Family Day dan Pelantikan Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia UUM Malaysia.

Sedangkan Bakri, PhD dosen International Relation UUM merasa senang dan puas dengan presentasi A Busyro Karim. Apalagi dia juga mendapatkan buku: Indonesia, Globalisasi dan Otonomi Daerah. Menurutnya, materi diskusinya sangat komprehensif dan detail tentang otonomi daerah. “Saya mendapatkan referensi lebih lengkap untuk komparasi pemerintahan antara Malaysia sebagai negara federal dengan Indonesia sebagai negara kesatuan berotonomi,” pungkasnya kepada Kabag Humas dan Protokol, Abd. Kahir di Pelataran Pusat Konvensyen UUM Malaysia. (humas/advetorial)

CINDERA MATA. Bupati Sumenep, A Busyro Karim (kiri) dan Dekan SoIS UUM, Azizudin Moh Sani (kanan) saling tukar cindera mata.

4

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 TAHUN II

ADVERTORIAL

PAMEKASAN

5

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

KORUPSI BANTUAN SAPI

Kejari Ancam Jemput Paksa Oknum Pimpinan DPRD Pamekasan

Sejumlah pedagang palawija beralih menjual Bawang Manjung akibat berkurangnya stok bawang merah di pasaran. Bawang lokal itu dijual dengan harga Rp. 40 ribu perkilogram.

Pedagang Beralih ke Bawang Manjung PAMEKASAN- Melonjaknya harga bawang merah di pasaran, membuat pedagang palawija di sejumlah pasar tradisional di Pamekasan, Jawa Timur, beralih ke bawang merah lokal.

Bawang merah asli varietas Pamekasan yang dikenal dengan nama bawang Manjung itu, menjadi alternatif pilihan pedagang di luar bawang luar daerah Pamekasan seperti Probolinggo Jawa Timur dan Brebes, Jawa Tengah yang mulai langka di pasaran.

Bawang Manjung sendiri harganya lebih murah dibandingkan dengan bawang luar daerah. Harga perkilogram bawang Manjung dalam kondisi basah Rp. 35 ribu sedang harga kering Rp. 40 ribu

perkilogram atau naik dari sebelumnya yakni Rp. 23 ribu perkilonya atau sama dengan harga bawang dari luar Madura. Dalam kondisi normal sebelum terjadinya kenaikan harga bawang, harga bawang Manjung hanya Rp. 12 ribu perkilogram.

Jumariyah, seorang pedagang palawija di Pasar 17 Agustus Pamekasan, Selasa (12/3) mengatakan, sejak beberapa hari terakhir pasokan bawang dari luar Madura mulai berkurang, sehingga persediaan bawang yang dimiliki

para pedagang mulai menipis.

“Sebagian pedagang sudah mulai tidak memiliki persediaan bawang merah lain selain bawang Manjung, karena sudah beberapa hari pasokakan berkurang,” kata Jumariyah.

Dijelaskan Jumariyah, bawang lokal Pamekasan memang dikenal lebih gurih dan lebih lezat untuk dibuat bumbu masakan jika dibandingkan dengan bawang luar Pamekasan.

Namun karena produksinya masih sedikit, di bulan-bulan tertentu bawang jenis itu tidak ada di pasaran.

“Saat ini ada sebagian petani yang sudah mulai panen. Bahkan katanya ada sebagian petani yang lebih awal memanen bawangnya

demi mengejar permintaan pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, harga bawang putih juga di pasaran juga mengalami kenaikan harga cukup tajam. Pekan lalu, harga salah satu kebutuhan pokok itu masih Rp 26 ribu perkilogram, saat ini naik menjadi Rp 50 ribu/kg.

Meski mengalami kenaikan harga, namun, menurut sejumlah pedagang, persediaan bawang putih di Pamekasan masih diperkirakan cukup untuk beberapa hari kedepan.

Kenaikan harga bawang itu mulai dikeluhkan sejumlah pedagang makanan di Pamekasan. Rohimah, salah satu pejual bakso di wilayah itu mengaku terpaksa menyiasati

penggunaan bumbu barang dagangannya dengan bumbu instan. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk mengurangi takaran apalagi untuk menaikan harga bakso tiap porsinya.

“Kami terpaksa menggunakan bumbu instan meskpun akibatnya aroma akan berubah. Itu kami lakukan karena tidak mampu mengimbangi kenaikan harga bawang yang menjadi bumbu utama barang jualan kami,” katanya.

Menurutnya, keuntungan dari penjualan bakso sangat kecil karena selain lonjakan harga bawang putih yang mencapai seratus persen, juga dipengaruhi harga daging yang kian melonjak. (fik/ uzi/muj)

AKIBAT HUJAN DERAS

TIDAK ADA IZIN

Terkikis Air Jembatan Penghubung Desa Panaan Ambles

Pol PP Kantongi Tempat Usaha Tidak Berizin

PAMEKASANJembatan utama di siang hari,” katanya, yang menghubungkan Desa kemarin (12/3).

Panaan dengan desa lainnya di Selain karena padatnya kenKecamatan Palengaan ambles. daraan yang melintas, jika terKejadian yang terjadi pada Ahad jadi hujan deras diperkirakan (10/3) itu, membuat kondisi akan memicu terjadinya longjembatan tidak bisa dilalui se- sor pada badan jembatan. Sebab mua kendaraan dan dikawatir- tidak ada lagi penahan tanah kan akan kembali ambles kare- yang akan menahan penyangga na kondisi tanah jembatan dari geruyang mulai gemsan air. bur.

Kondisi fisik Kepala Desa jembatan yang Panaan, Zainuddibangun pada taKondisi fisik din, mengatahun 1970-an itu kan, jembatan itu terlihat kurang kojembatan yang merupakan satukoh. Sejak jembatan dibangun pada satunya akses ja- tahun 1970-an itu itu dibangun, sama lan untuk menuju sekali tidak ada perterlihat kurang kecamatan Palenawatan hingga akhkokoh. Sejak gaan dan desairnya ambles. jembatan itu desa lainnya.

Warga sekitar dibangun, sama memberi tanda berSehingga sekali tidak ada pa pembatas mengmeskipun kondisinya sudah am- perawatan hingga gunakan bambu di bles, jembatan itu akhirnya ambles. bagian yang ambles tetap dilalui kenagar pengendara daraan kendaraan hati-hati. besar seperti truk Sebagai kepala pengangkut material bangunan. desa, Zainuddin akan menguSebab, tidak ada jalan lain yang payakan perbaikan jembatan bisa dilalui. tersebut dengan mengajukan “Saya khawatir jembatan itu permohonan bantuan perbaikan akan ambles lagi karena lalu la- jembatan ke pemerintah setemlang kendaraan agak padat, ter- pat. (fik/muj)

PAMEKASAN- Badan Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas) Pamekasan kembali melakukan penyisiran sejumlah tempat usaha di Pamekasan. Penyisiran itu untuk menertibkan tempat-tempat usaha yang tidak mengantongi perizinan.

Dari hasil penyisiran tersebut, ditemukan beberapa tempat usaha yang beroperasi tanpa disertai izin dari pemerintah setempat. Di antaranya dealer mobil di jalan Jokotole yang tidak mengantongi izin pemasangan reklame, serta perusahaan provider telpon seluler, di Jalan Kabupaten yang tidak mengantongi perizinan operasional.

Kepala Seksi Penindakan dan Pengendalian Ban Pol PP Linmas, Yusuf Wibisono, Selasa (12/3) mengatakan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penertiban perijinan sebelumnya terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin operasional.

Namun operasi kali ini

masih bersifat operasi awal bagi tempat-tempat usaha tersebut.

“Kami sudah minta kepada tempat usaha itu berikut perusahaannya agar secepatnya mengurus perizinan itu.

Berikutnya, kami akan melihat apakah himbauan kami dijalankan atau tidak, karena kami tidak akan main-main dalam menegakkan aturan,” terangnya.

“Hasilnya, kami hanya memberi teguran dan himbauan agar segera mengurus perizinannya,” kata Yusuf Wibisono.

Ia menjelaskan, dari operasi itu diketahui ada

tempat usaha yang tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan yang dibutuhkan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Lingkungan (HO), Izin Pemasangan Reklame dan pajak reklame.

“Kami sudah minta kepada tempat usaha itu berikut perusahaannya agar secepatnya mengurus perizinan itu. Berikutnya, kami akan melihat apakah himbauan kami dijalankan atau tidak, karena kami tidak akan main-main dalam menegakkan aturan,” terangnya.

Supervisor Axis wilayah Pamekasan - Sumenep, Taufik Hidayat, mengatakan dirinya tidak tahu soal surat-surat yang terkait dengan perizinan yang harus dilengkapi. Sebab, seluruh dokumen usaha yang saat ini menjadi tanggungjawabnya ada di pimpinannya.

“Kami akan melaporkan masalah ini ke pimpinan, agar semuanya segera diurus,” katanya. (fik/muj)

PAMEKASAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mengancam akan melakukan penjemputan paksa Muhdlar Abdullah, jika salah seorang pimpinan DPRD Pamekasan itu tidak memenuhi sampai tiga kali panggilan dalam kasus dugaan korupsi bantuan sapi di Dinas Peternakan (Disnak) setempat.

Sebelumnya, pada panggilan pertama salah seorang politisi senior itu tidak menghadiri pemeriksaan karena sedang sakit. Muhdlar akan diperiksa Kejari sebagai saksi dalam kasus bantuan sapi untuk kelompok tani tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Agus Irianto mengatakan, pemanggilan terhadap yang bersangkutan baru dilakukan sekali yaitu pada Jumat (8/3) pekan lalu.

Kajari menyatakan akan melayangkan panggilan kedua kepada Muhdlar, namun tidak dijelaskan kapan pemanggilan kedua itu akan dilayangkan.

“Kemarin masih pemanggilan pertama nanti kami kirim pemanggilan kedua.

Kami punya waktu sampai tiga kali pemanggilan, kalau yang bersangkutan tidak datang terpaksa kami jemput paksa,” katanya.

Pemanggilan terhadap Muhdlar Abdullah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengembangan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka. Dalam pengembangan pemeriksaan itu, nama Muhdlar Abdullah disebut dan diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dia dipanggil untuk dilakukan klarifikasi atas pengakuan dari saksi dan tersangka yang menyebutkan peran Muhdlar Abdullah yang ikut mengarahkan kebijakan Dinas Peternakan untuk memenangkan tender proyek kepada salah satu rekanan, yakni CV. Enam Bintang.

Bahkan dia juga disebutsebut menerima aliran dana dari program bantuan sapi yang bersumber dari dana bagi hasil cukai (DBHCT) 2010 yang nilai proyeknya mencapai Rp. 1 miliar tersebut.

Koordinator Forum Komunikasi Dan Monitoring Pamekasan (FKMP), Sahur Abadi, mendesak Kejari setempat untuk segera menuntaskan dugaan tipikor yang mengendap selama dua tahun serta tidak main mata dengan para tersangka.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak agar lembaga itu segera menaikan status Muhdlar Abdullah dari saksi menjadi tersangka karena indikasi keterlibatannya cukup kuat.

“Kami juga meminta agar Kejaksaan menahan para tersangka, karena kasus ini adalah kasus korupsi. Sehingga tidak dimungkinkan para tersangka itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” katanya.

Sahur menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini. Jika diketahui ada permainan, pihaknya mengancam akan mengadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Seperti diberitakan, Kajari Pamekasan menargetkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi itu bisa tuntas bulan ini sehingga bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan.

Kajari mengaku sudah memeriksa sejumlah saksisaksi termasuk saksi ahli dari BPKP kaitannya dengan kerugian uang negara. Selain itu, kajari mengklaim sudah memeriksa sejumlah tersangka yang saat ini sedang berjalan. Masingmasing terhadap tersangka berinsial HT dan WS dari unsur dinas peternakan serta berinsial ZR, dari unsur rekanan. (uzi/muj)

PEDAGANG KAKI LIMA

Pemkab Menyadari Penataan PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan segera melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini masih mangkal di sejumlah area terlarang di wilayah itu. Para pedagang yang akan dilakukan penataan itu adalah mereka yang saat ini menempati kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Jokotole serta PKL yang menempati lahan milik Kodim 0826 Pamekasan di kawasan Jalan Agus Salim, Sedangdang.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pamekasan, Herman Kusnadi, mengatakan pihaknya masih melakukan upaya pendekatan kepada para PKL yang menempati areal bebas PKL itu agar tidak terjadi ketegangan.

Dari pendekatan yang dilakukan, diharapkan ada kesadaran para pedagang untuk pindah ke lokasi baru tanpa dipaksa. Ia belum menentukan batas waktu negosiasi dengan para PKL itu namun diupayakan segera selesai tanpa diwarnai ketegangan. ”Kami masih melakukan pendekatan-pendekatan, baik melalui Camat Kota, kepada kepala kelurahan di sana, dan lain sebagainya, agar mereka mau pindah sendiri, tanpa di paksa,” katanya.

Rencananya, para pedagang yang saat ini masih mangkal di kawasan Jalan Diponegoro akan diupayakan untuk direlokasi ke Jalan

Cokroatmodjo di Kelurahan Parteker, yang selama ini sudah mendapat penolakan dari karena kawasan itu dinilai sepi pembeli.

Sedangkan pedagang di kawasan Jalan Jokotole akan dipindah ke Jalan Wahid Hasyim. Kawasan itu diproyeksikan sebagai kawasan kuliner seperti halnya kawasan “Sae Salera” di Jalan Niaga Pamekasan.

Selain itu, pedagang kaki lima yang saat ini masih menempati lahan Kodim 0826 di Jalan Agus Salim Pamekasan akan direlokasi ke bekas Statisun PJKA di Jalan Trunojoyo. Namun jika lokasi itu tidak bisa menampung seluruh PKL yang berada di kawasan itu.

Lebih lanjut Herman menjelaskan, relokasi PKL Pasar Sedangdang akan dipetakan berdasar jenis dagangannya. Seperti, pedagang buah akan ditempatkan di bekas Stasiun PJKA sisi selatan.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para PKL yang berada di kawasan terlarang di Pamekasan. Sedangkan yang ada di sepanjang jalan Agus Salim sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM. (uzi/muj)

6

PAMEKASAN

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

KENAIKAN TARIF

PDAM Keluhkan Lambannya Pembahasan PAMEKASAN: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan mengeluhkan lambannya pembahasan usulan penaikan tarif langganan PDAM oleh DPRD setempat. Usulan penaikan tarif itu, sebagai upaya menyesuaikan dengan naiknya tarif dasar listrik yang juga naik.

Pelaksana Tugas Direktur PDAM, Agus Bahtiar, mengatakan sedang menunggu dipanggil DPRD, untuk membahas usulan penaikan tarif PDAM tersebut. Usulan tersebut sudah disampaikan ke DPRD sejak Januari yang lalu, namun, hingga kini belum ada jawaban.

Agus mengatakan, pembahasan usulan itu sangat ditunggu sebagai landasan pemberlakuan tarif baru bagi pelanggan.

Sebab, dengan terjadinya penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh pemerintah beberapa waktu lalu menyebabkan beban operasional di Badan Usaha Milik Daerah itu semakin tinggi. ”Kami tidak mungkin bertahan dengan tarif saat ini sementara biaya operasional sudah makin meningkat,” katanya.

Seharusnya, kata Agus Bahtiar, rencana penaikan tarif itu sudah mulai diberlakukan bulan ini mengingat tarif baru listrik sudah mulai diberlakukan pada bulan yang sama.

Dalam usulannya, PDAM mengusulkan penaikan tarif sebesar 40% dari harga semula Rp. 1800 per/meter.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, mengatakan, belum dibahasnya usulan penaikan tarif PDAM tersebut, karena masih menunggu hasil serap aspirasi di masyarakat.

Hasil serap aspirasi itu, akan dijadikan dasar pengambilan keputusan atas usulan tersebut.

Hosnan menjelaskan, ada beberapa tawaran konsep yang nantinya akan dimasukkan dalam pembahasan usulan tersebut, salah satunya, tidak ada penaikan tarif, dengan konsekwensi pemerintah menanggung kekurangan biaya operasional PDAM sehingga perusahaan tersebut tidak terlalu dirugikan.

Tawaran konsep lainnya, penaikan tarif diberlakukan hanya kepada pelanggan tententu yang aliran air PDAM-nya lancar.

Sebab, selama ini salah satu keluhan pelanggan adalah tidak lancarnya pasokan air bersih oleh PDAM. ”Perusahaan itu bisa menaikkan harga tarif bulananya, dengan konsekoensi harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan,” kata Hosnan.

Bahkan, beberapa bulan yang lalu, puluhan warga Kecamatan Tlanakan memprotes tidak lancarnya distribusi air PDAM ke sejumlah pelanggan. Di beberapa tempat, pasokan air itu justru terhenti sama sekali dan belum ada langkah perbaikan dari perusahaan tersebut. (afa/muj)

TRADISI INTELEKTUAL

Kivlan: HMI Perlu Tingkatkan Tradisi Intelektual PAMEKASAN - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam tahun 60-an, Kivlan Zen berpendapat, HMI harus terus meningkatkan tradisi intelektual, sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan masuknya kembali bahaya laten gerakan komunisme di Indonesia.

“Sebagai kader umat dan kader bangsa HMI perlu melakukan ini, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1960-an saat organisasi ini berupaya mencegah masuknya paham komunisme yang berupaya mengikis ideologi pancasila,” katanya kepada Antara di Pemekasan, Selasa (12/3).

Kivlan menjadi pembicara dalam acara sarasehan bertema “Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme di Indonesia” yang digelar STAIN Pamekasan.

Purnawirawan TNI yang juga mantan aktivis HMI ini menyatakan, dari dulu HMI dikenal sebagai salah satu organisasi ektra kampus yang getol menantang paham komunisme yang berkembang di negeri ini.

Bahkan organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane 5 Februari 1947 ini juga pernah menjadi target sasaran PKI dan antek-anteknya untuk dibubarkan.

Akan tetapi, berkat kebijakan Presiden Soekarno, oranisasi mahasiswa Islam satu-satunya ketika itu tidak dibubarkan, bahkan HMI tetap bisa berkibar hingga saat ini.

“Ada dua hal yang menjadi missi HMI ketika itu yakni menyebarkan syariat Islam dan mempertahankan Kemerdekaan Negeri Republik Indonesia dan keutuhan NKRI,” kata Kivlan Zen menuturkan.

HMI kata Kivlan Zen, memang dikenal sebagai organisasi mahasiswa yang sangat mengecam keras atas berbagai upaya yang dilakukan sekelompok orang menggerogoti NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahkan organisasi itu pula sempat menjadi sasaran PKI, sehingga difitnah sebagai salah satu sempalan organisasi yang dinyatakan terlarang ketika itu yakni Masyumi.

“Ada beberapa aktivis HMI yang masih saya kenal baik dan seperjuangan dengan saya, yakni Fahmi Idris, Akbar Tanjur. Mereka ini selalu inten berdiskusi bagaimana mencegah komunisme di negeri ini,” tutur Kivlan yang juga purawirawan TNI itu.

Kivlan juga menilai, upaya sebagian kader-kader HMI terjun ke dunia politik dengan partai berbeda, sebenarnya merupakan cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi terjadinya penyusupan ideologi komunisme yang pada akhirnya bisa menguasai bangsa ini.

“Makanya yang juga perlu dilakukan kader-kader HMI saat ini adalah terus meningkatkan tradisi intelektual dengan intensif menggelar kajian-kajian terbatas, membahas perkembangan terkini, serta berupaya mempertahankan NKRI dari ancaman komunisme,” katanya menjelaskan.

Tidak hanya itu saja, kerja sama dengan organisasi pemuda dan kemahasiswaan lain, menurut Kivlan Zen perlu terus ditingkatkan, seperti PMII, GMNI, PMKRI dan IMM perlu terus dilakukan.

Kivlan Zen, merupakan salah seorang pelaku sejarah yang terlibat secara langsung dalam berupaya menanggulangi Gerakan 30 September (G30 S) yang diduga dilakukan oleh aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam sarasehan bertema Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme di Indonesia” di kampus STAIN Pamekasan, Selasa (12/3) itu Kivlan juga menuturkan, bahkan caracara kelompok berpaham komunis masuk ke Indonesia, melalui organisasi keagamaan.

“Biasanya cenderung berpaham kiri dan isu-isu yang dibangun adalah atas nama rakyat. Padahal tujuannya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini,” katanya menjelaskan. (ant/mk)

PAMEKASAN, 9/3 - BURUH IKAT. Sejumlah buruh mengikat bibit rumput laut, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Madura, Jatim, Jumat (8/3). Mereka mendapat upah Rp 1.000 setiap mengikatkan bibit rumput laut pada sehelai tali sepanjang 10 meter. Dalam sehari seorang buruh bisa mengikat 100 hingga 150 meter.

AJI Tetap Pantau Penanganan Kasus Sukma Vs Nurmaluddin PAMEKASAN- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya menyatakan akan memantau penanganan kasus dugaan tindakan tidak menyenangkan oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaluddin, yang dilaporkan Sukma Umbara Tirta Firdaus, wartawan Harian Radar Madura ke Polisi.

AJI akan melakukan pemantauan untuk memastikan agar mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers (DP) dalam kasus itu tidak berpengaruh pada proses penanganan kasus yang merupakan tindakan pidana umum tersebut.

Sekretaris AJI Surabaya, Andreas Wicaksono, kemarin, mengatakan upaya mediasi yang oleh Dewan Pers yang berujung perdamaian tidak bisa serta merta menggugurkan proses hukum yang saat ini ditempuh Sukma. Sebab, DP tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan

kasus tersebut karena bukan merupakan sengketa pers.

“Kami akan terus memantau perkembangan penanganan kasus itu. Jangan sampai kesepakatan damai itu menggugurkan proses hukum yang saat ini berjalan,” kata Andreas, kepada sejumlah wartawan di Pamekasan.

Andre mengatakan apapun kesepakatan yang sudah dicapai dalam mediasi oleh JP dalam kasus itu, tidak serta merta menggugurkan kasus yang menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan penanganan, meski-

pun pada akhirnya, risalah damai itu akan menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberi putusan.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Radar Madura, Ahmadi Yazid, mengatakan pertemuan Surabaya yang difasilitasi Dewan Pers bukan untuk mempengaruhi penanganan kasus Nurmaluddin oleh kepolisian. Sebab, antara penanganan kasus itu dengan upaya damai itu merupakan hal yang berbeda.

“Soal kasus itu, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian karena sudah pasti laporan itu tidak bisa dicabut karena murni tindak pidana. Kami tidak akan mencampuri kewenangan polisi,” katanya.

Yazid menjelaskan, dalam mediasi itu, Nurmaluddin sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, demikian juga dengan Sukma sudah

memaafkan kesalahan itu.

Namun, hal itu tidak berarti penanganan kasus oleh polisi langsung berhenti karena hasil mediasi tersebut.

Salah satu penasihat hukum Nurmaludin, Muhlisin, berharap, kasus hukum atas kliennya segera berahir seiring pendatangan risalah kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Semangat perdamaian ini perlu diperhatikan karena kedua belah pihak sudah memaafkan dan mengagap kasu hukum selesai.

“Memang sampai saat ini proses hukum belum dicabut.

Akan tetapi biasanya setelah perdamaian antara kedua belah pihak itu, proses hukum juga selesai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Mohammad Nur Amin proses hukum tidakan tidak menyenangkan oleh Kepala Keme-

nag Pamekasan, Nurmaludin, sampai kini masih berlanjut.

Status perkara itu masih dinyatakan P-19 atau dikembalikan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Selanjutnya, polisi akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sukma serta sejumlah saksi lainnya yang diagendakan pada Rabu (13/3) hari ini.

Tindakan tidak menyenangkan oleh Kepala Kemenag Pamekasan Nurmaludin ini terjadi, akibat berita tentang pemotongan gaji guru untuk kepentingan Hari Amal Bhakti (HAK) Kemenag selama dua bulan yang dimuat di Harian Radar Madura pada Desember tahun lalu. Saat itu, Nurmaludin mendatangi kantor Radar Madura di Jalan Kabupaten Pamekasan dan mengeluarkan kata-kata bernada ancaman. (uzi/muj)

PILGUB-JATIM

PBNU Imbau Kadernya Dukung Calon Gubernur dari NU PAMEKASANPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menginginkan Gubernur Jawa Timur berasal dari kader NU, mengingat provinsi tersebut merupakan basis warga NU terbesar diindonesia.

Ketua PBNU, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan salah satu strategi agar warga NU bisa berperan secara aktif dalam pemerintahan adalah berada di posisi strategis. Karenanya, PBNU menginginkan warganya bisa menempati posisi sebagai Gubernur dan bukan hanya sebagai Wakil Gubernur.

“Dengan cara itu orang

NU akan memberi kemaslahatan optimal untuk seluruh masyarakat di provinsi ini,” katanya saat berbicara dalam sebuah acara sarasehan bertemakan komunisme di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan , kemarin (12/3).

Jawa Timur, kata Slamet Effendi, merupakan tempat lahir dan berkembangnya organisasi yang didukung para ulama tersebut sehingga menjadi ormas terbesar di Indonesia.

Jumlah warga NU di provinsi itu jumlahnya merupakan yang terbesar dibanding di provinsi yang lain di

Indonesia. Hal itu memiliki dampak pada berbagai peristiwa yang melibatkan massa yang besar, seperti pemilu, pilkada, serta berbagai peristiwa demokrasi lainnya.

Mantan anggota DPRRI dari Partai Golkar itu mengatakan, demokrasi akan memberi makna jika bisa menyalurkan aspirasi sejati dari mayoritas masyarakatnya.

Namun demikian, NU tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena NU bukan partai politik.

Karenanya, PBNU mempersilakan kadernya yang akan mencalonkan diri se-

bagai gubernur untuk menggunakan partai apapun yang bersedia mencalonkannya. Ia juga meminta agar warga NU tidak lagi memandang partai, namun melihat figur dengan memberi dukungan kepada calon yang berasal dari kader NU. Dalam menghadapi Pilgub Jatim nanti, tambah pengasuh Pesantren Al Azhary, Purwokerto, Jawa Tengah itu, warga NU diminta untuk satu suara agar cita-cita mempunyai gubernur dari NU tercapai. Apalagi jika yang mencalonkan diri sebagai

gubernur adalah kader NU yang memiliki rekam jejak jelas, baik ideologi, kiprah, dan kepemimpinannya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, juga menghimbau agar masyarakat Jawa Timur bisa menggunakan hak suaranya dengan baik serta tidak melakukan kecurangan.

“Kami meminta agar warga NU tidak menyia-nyiakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi dengan menjadi warga yang baik dengan tidak melakukan kecurangan,” kata Hasyim. (afa/muj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU Tunggu Instruksi Pusat Soal PBB Pamekasan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, hingga kini masih menunggu instruksi dari KPU Pusat terkait keputusan pengadilan tata usaha negara yang meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilu 2014.

Menurut anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, Selasa (12/3), sampai saat ini pihaknya masih belum menerima instruksi apakah PBB masuk sebagai peserta pemilu 2014 atau tidak.

“Sejauh belum ada instruksi, maka kami tetap melakukan tahapan pemilu hanya kepada partai politik yang

telah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU Pusat,” kata Agus Kasianto menjelaskan.

Ia menyatakan, sejauh ini pihaknya juga belum menerima informasi dari KPU pusat terkait tindak lanjut putusan pengadilan yang memutus PBB berhak mengikuti pemilu 2014.

Namun, kata Agus, jika tidak ada informasi dan instruksi dari KPU Pusat terkait PBB itu, maka KPU Pamekasan tetap menganggap bahwa jumlah partai politik yang ada di wilayah itu dan

berhak mengikuti pemilu 2014 tetap, yakni sebanyak 10 partai.

Kesepuluh partai itu, masing-masing Partai Parsatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN).

“Kalau PBB memang telah pasti masuk sebagai salah satu

partai politik peserta pemilu, mestinya secara kelembagaan kami menerima surat pemberitahuan atau surat instruksi dari KPU Pusat. Tapi sejauh ini belum ada,” kata Agus Kasianto menjelaskan.

Sementara, mengenai iklan yang disampaikan salah seorang pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan di sebuah radio lokal Pamekasan yang menyebutkan bahwa partai masuk sebagai peserta pemilu 2014, Agus Kasianto menyatakan, itu masih versi partai dan belum

menjadi keputusan KPU Pusat.

Sebab, kata dia, bisa saja KPU Pusat mengajukan kasasi atas keputusan PTUN yang meloloskan PBB sebagai peserta pemilu 2014.

“Biasanya kalau mengajukan kasasi tidak perlu memberitahukan kami di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Kalau KPU Pusat menerima atas putusan itu, kami jelas akan diberitahu, karena ini kan berkaitan dengan tahapan rekrutmen calon legislatif,” kata Agus Kasianto menjelaskan. (ant/mk)

SAMPANG

7

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

DERITA KORBAN SARA

Tomcat Kembali Serang Puluhan Pengungsi

ant/ husyen abdillah

SISWA DEMO KE DPRD: Kapolres Mimika AKBP Jeremias Rontini (pegang megaphone) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Ausilius You sedang memberikan pengarahan kepada siswa SMPN N 8 Timika yang menggelar ksi demo di kantor DPRD Mimika-Kabupaten Mimika-Papua.

Ada Dugaan Pemotongan Dana BSM SAMPANG - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Indonesia Bangkit (LSM GIB) menduga dana BSM (beasiswa siswa miskin) yang diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pengarengan Kabupaten Sampang (11/03) terjadi banyak pemotongan.

Akan tetapi, Kepala Sekolah SMP 1 Pengarengan membantah atas dugaan tersebut karena menilai yang memberikan informasi tersebut mengada-ada.

Ketua LSM GIB Moh Ilyas menyatakan bahwa pencairan dana BSM anggaran 2012 yang dicairkan oleh kepala sekolah SMPN 1 Pengarengan sebesar 275.000 persiswa di-

potong menjadi 175.000, alasannya pemotongan tersebut untuk pembelian komputer sehingga ini menjadi keluhan para wali murid yang ada di Kecamatan Pengarengan.

Bahkan, masih kata Moh Ilyas, ketika kepala sekolah pulang dari sekolah, wali murid sering menggunjingkan tindakan kepala sekolah tersebut.

Sementara kepala sekolah SMPN 1 Pengarengan Muhraj, S.Pd membantah atas dugaan adanya pemotongan terhadap dana BSM tersebut, karena ketika penerimaan dana BSM pihaknya sudah mengundang wali murid dan siswanya sendiri dan sebagai bukti bahwa tidak ada pemotongan tanda terima yang sudah ditandatangani oleh wali murid jumlahya utuh sebesar 275.000.

Kepala sekolah juga menganjurkan kepada wartawan agar mendatangi bagian humas dan kesiswaan yang mencairkan langsung di hadapan para wali murid untuk

mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya bahwa tidak ada pemotongan dana BSM tersebut.

“Kalau masih tidak percaya bahwa tidak ada pemotongan sedikit pun di sekolah kami, silakan datangi bagian humas dan kesiswaan karena dia yang sudah berhadapan langsung dengan wali murid waktu pencairan,” ujarnya.

Ketika wartawan Koran Madura mendatangi rumah bagian humas dan kesiswaan SMPN 1 Pengarengan yang ada di Desa Ragung Kecamatan Pengarengan, Risqy S.Pd mengatakan bahwa tidak ada pemotongan sedikit pun tentang dana BSM,

PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR

Anggota KPU Urunan Danai Tahapan Pilgub SAMPANG – Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, namun hingga saat ini masih belum ada kucuran dana untuk memperlancar agenda tahapan tersebut karena ada ketidaksamaan anggaran antara KPU dan Panwas dari tingkat bawah hingga provinsi.

Komisioner KPU Jatim yang bertanggungjawab untuk Bakorwil Madura Sayekti Suindyah mengaku semua KPU Kabupaten dan Kota seJatim memang belum mendapatkan kucuran dana Pilgub. Hal itu karena ada domplang anggaran yang mengakibatkan angaran yang sudah dis-

etujui kemudian diubah lagi.

“Tapi kami pastikan pada minggu depan anggaran yang mencapai 586 milyar tersebut sudah bisa dicairkan untuk tiap kabupaten atau kota. Besarannya tidak sama, yakni disesuaikan dengan banyaknya kecamatan di daerah tersebut,” terangnya, Selasa (12/3).

Saat ditanya anggaran yang dipakai KPU dalam menjalankan tahapan saat ini, diakuinya dimungkinkan menggunakan dana sumbangan di KPU masing-masing. Akan tetapi, pihaknya menyangkal kalau disebut menggunakan dana talangan. “Ya mungkin

dananya sementara dari hasil sumbangan para komisioner masing-masing KPU,” jelasnya.

Sementara itu, Miftahur Rozaq, salah satu Anggota KPU Sampang, saat dikonfirmasi terkait benar tidaknya dana pilgub yang belum turun sehingga menggunakan dana hasil sumbangan anggota KPU, dirinya enggan memberikan penjelasan permasalahan tersebut.

“Itu bahasanya Bu Yekti, Mas, yang mengatakan mungkin. Dan prinsipnya sementara sampai hari ini bisa ngatasi,” kelit Miftahur Rozaq. (ryn/msa/rah)

AKSES TRANSPORTASI

Warga Tetap Melintas Jembatan Rusak SAMPANG - Banyak jembatan di Kabupaten Sampang mengalami kerusakan karena belum tersentuh program perbaikan. Seperti jembatan yang berada di Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang sejak dibangun hingga saat ini belum pernah diperbaiki, padahal kondisinya sudah sangat memprihatinkan, namun masih banyak warta sekitar yang mempergunakannya.

Bahkan kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat terlihat sering melintasi di jembatan tersebut. Hal itu terjadi karena jembatan tersebut sudah menjadi satu-satunya alat transportasi bagi masyarakat setempat dan sekitarnya karena tidak ada jalan lain yang bisa menghubungkan Desa Banjar dengan Desa Bajarsocah.

Dengan adanya jembatan itu sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, warga berharap pemerintah daerah setempat bisa memperbaiki jembatan jalan tersebut. Apalagi terlihat dari kondisi jembatan itu sudah memprihatinkan dan aspal jalan jembatan juga sudah mulai terkelupas. Bahkan,

kondisi penyangga besi jembatan sudah mulai karatan yang mengakibatkan penggunanya terancam karena kekuatan penyanggah jembatan tersebut sudah berkurang.

Kondisi yang cukup memprihatinkan itu masih diperparah dengan kondisi kayu yang digunakan di bawah sebagai lantai jembatan itu sudah terlihat rapuh bahkan ada yang terlepas.

Menurut Farhan (25), salah satu warga yang saat itu melintasi jembatan tersebut, berharap beberapa warga yang melintas harus ekstra hati-hati dan waspada karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa lagi dengan melintas menggunakan kendaraan mobil.

“Jembatan ini sudah rusak berat, Mas, tapi kalau orang awam lewat sini kadang kendaraan diberhentikan disini, Mas, soalnya katanya takut roboh saat melintasi jembatan ini,” terangnya.

Meski jembatan itu satu-satunya yang bisa menghubungkan ke desa lainnya. Namun warga juga bisa melintasi jalan lain yang tersedia namun membutuhkan waktu

yang relatif lama karena jaraknya yang lebih panjang. “Disini ada juga jalan lain untuk ke desa sebelah, tapi ya jauh dan lama itu mas, makanya warga mengharapkan jembatan satu-satunya ini bisa diperbaiki,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM FKP Mabes, Sunarto Wirodo. Dia mengatakan jembatan merupakan alat transportasi vital. Maka harus selalu diperhatikan sehingga kondisi jembatan harus betul-betul aman untuk digunakan warga setempat, apalagi bisa dilewati kendaraan lainnya. “Jembatan itu harus diperbaiki supaya bisa aman, apalagi banyak yang melintas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Dinas PU Binamarga Sampang, Triwibowo mengatakan, pihaknya juga tak bisa secepatnya memperbaiki jembatan rusak. Tanpa adanya ajuan atau proposal dari warga setempat. Apalagi harus persetujuan kepala desa maupun camat. “Kalau untuk pengajuan harus ada proposal dari kades dan camat setempat untuk diajukan ke sini. Setelah itu baru akan bisa dibangun,” tandasnya. (ryn/ msa/rah)

bahkan kepala sekolah itu selalu berhati-hati kalau bicara dalam konteks uang.

“Dugaan yang disampaikan oleh para wali murid SMPN 1 ini mungkin karena mereka yang belum dapat dana BSM, karena jumlah yang dapat dana tersebut sebanyak 49 siswa, sementara siswa untuk kelas tujuh sebanyak 123 siswa. Wajar saja apabila wali murid menduga seperti itu karena jumlah siswa yang dapat sebanyak 49 dari jumlah siswa 129 untuk kelas tujuh. Kami sudah mengajukan sebanyak-banyaknya, tetapi kuota dari Dinas Pendidikan sejumlah itu,” kelitnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG Puluhan pengungsi korban konflik SARA yang masih bertahan di penampungan GOR Tenis Indoor Wijaya Kusuma, seminggu terakhir kembali terserang tomcat. Serangga beracun ini menyerang pada waktu malam dan siang hari, sehingga tidak sedikit anak-anak hingga orang dewasa yang terserang mulai dari kepala dan bagian badan lainnya tampak memerah. Bahkan balita berumur 27 hari juga terserang tomcat di bagian kepalanya hingga tampak memerah pula.

Salah satu pengungsi Ro’uf (23), yang didampingi oleh pamannya Mat Siri (50) menunjukkan salah satu bagian tubuhnya yang sudah dua hari ini terkena serangan tomcat, “Tidak hanya di pundak yang luka, di punggung juga luka akibat gigitan tomcat,” ujarnya, Selasa (12/3).

Ro’uf juga menceritakan, bahwa keberadaan tomcat yang banyak berada di bawah tikar mulai menggigit para pengungsi disaat tengah tertidur pulas. “Kami dan sama teman-teman di sini membasminya dengan cara dan alat seadanya, namun upaya itu tidak pernah berhasil, bahkan tomcatnya semakin bertambah banyak,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Iklil Almilal, kakak kandung Tajul Muluk, yang juga dipercaya sebagai koordinator pengungsi mengatakan, di saat siang hari sekitar pukul 08.00 wib, serangga beracun dimaksud sudah banyak beterbangan. Pada malam hari setelah maghrib banyak yang menempel di lampu.

“Hingga saat ini masih belum ada perhatian dari pemerintah untuk mencegah datangnya tomcat, sementara Dinas Kesehatan juga masih belum

memberikan tindakan pengobatan terhadap pengungsi yang sudah terkena gigitan tomcat.

Kemarin kami hanya mendapatkan bantuan dari Untag (Universitas Tujuh Belas Agustus) Surabaya yang melakukan penyemprotan,” ungkapnya.

Masih kata Iklil, ia juga menunjukkan kepada sejumlah wartawan bayi laki-laki bernama Bigor Mahdi yang masih berumur 27 hari didampingi oleh orang tuanya, Syafii (50). “Sudah 12 hari anak ini menderita akibat gigitan tomcat di kepalanya dan setiap hari bayi ini menangis karena kepanasan, sementara kami obati seadanya dengan salep dan bedak,” terangnya.

Sementara itu, Rahman Hidayat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, saat dikonfirmasi mengatakan, sebelum melakukan pengobatan yang harus dicegah terlebih dahulu adalah keberadaan tomcatnya, dan itu sebenarnya bagian dari tugas pertanian.

“Kami hanya menangani pengobatan pengungsi yang terserang saja. Kami mau melihat dulu, apakah itu benar serangan tomcat atau bukan, dan kalau itu benar, maka nanti kami akan membawanya ke rumah sakit,” ucapnya.

Rahman mangatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari instansi terkait tentang pencegahan tomcat.

“Ini akan menjadi percuma, meskipun melakukan pengobatan selama tidak ada pembasmian serangga tomcatnya sendiri. Setelah nantinya sudah dipastikan tidak ada lagi tomcatnya, maka kami akan mengidentifikasi terhadap pengungsi yang terkena gigitan tomcat, selanjutnya kami akan melakukan pengobatan secara medis,” tandasnya. (jun/msa/rah)

8

BANGKALAN

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

KESEHATAN

Kartu Sehati Harapan Bagi Rakyat Miskin

doni heriyanto/koran madura

DOA: Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Kasta melakukan istighasah bersama di halaman Stadion Gelora Bangkalan.

KASTA Istighasah Karena Prihatinan Terhadap Kekerasan BANGKALAN - Komunitas Aliran Stretanan (Kasta) Bangkalan menggelar istighasah di depan Stadion Gelora Bangkalan. Istighasah tersebut merupakan apresiasi sikap Kasta atas kekerasan yang terjadi belakangan ini, terutama di Bangkalan.

Acara istighasah dilakukan sebagai permintaan kepada yang Maha Kuasa agar Bangkalan kedepannya lebih aman, tentram, dan bijaksana.

Selain istighasah, Kasta juga

membagikan tumpeng kepada masyarakat yang ada di sekitar halaman SGB setelah acara istighasah digelar.

Sekalipun dikemas dengan sangat sederhana, tidak

membuat puluhan mahasiswa mengurangi kesungguhan dalam berdoa.

“Kami sangat prihatin terhadap kekerasan yang terjadi belakangan ini yang menimpa saudara Mahmudi. Dia adalah salah satu alumni Ikatan Mahasiswa Bangkalan,’’ ungkap jubir Kasta Mahfud.

Menurutnya, semua elemen masyarakat yang ada harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya demi ter-

wujudnya kondusifitas Bangkalan pada hari-hari yang akan datang. Dengan kembalinya pada tugas masing-masing maka akan menjadi jelas apa yang harus dilakukan di masa berikutnya.

“Media sebagai kontrol, ulama kembali pada titahnya, begitu juga kaum blater (tokoh). Jangan sampai ulama menjadi kaum blater, begitupun sebaliknya. Jika ini terjadi maka akan menjadi am-

BANGKALAN - Kurang berhasilnya kartu Sehati bagi masyarakat miskin di ibukota, tidak menyurutkan minat Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menerapkan konsep tersebut di kota salak ini. Seperti yang diberitakan oleh sejumlah media massa, sejak diberlakukannya kartu Sehati bagi masyarakat miskin di Jakarta, jumlah pasien di berbagai rumah sakit di ibukota membludak, hal itu mengurangi kualitas pelayanan kesehatan.

Kendati demikian, konsep Sehati (Sehat Bersama Bupati), yang tak jauh beda dengan kartu Sehati di Jakarta, telah dicanangkan oleh Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad sebagai salah satu program 100 hari pertama kerjanya di samping program pendidikan.

Ditemui Koran Madura beberapa waktu lalu, Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan yang akrab disapa Ra Momon, mengaku akan berupaya menerapkan konsep kartu Sehati yang menjadi salah satu janji kampanyenya dulu.

“Tentu, dalam 100 hari pertama kerja saya, selain pendidikan, masalah kesehatan juga akan dilakukan dengan pendistribusian kartu Sehati,” jelasnya.

Menurut Ra Momon, dengan kartu Sehati, nantinya

masyarakat miskin yang memiliki kartu tersebut akan dapat mengakses kesehatan di pusat layanan kesehatan yang ada di daerah Bangkalan dan RSUD. Sementara itu, dr.Yusro, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan, saat dimintai keterangan pada hari Selasa (12/3) mengaku tidak masalah dengan program kartu Sehati tersebut.

“Bagi saya tentu tidak masalah ya, dengan adanya program tersebut masyarakat tidak lagi repot ngurus SPM. Bagi RSUD ini akan lebih pas sebab bisa melayani masyarakat sesuai peruntukannya,” ungkapnya.

Saat ditanya kemungkinan apa yang terjadi di ibu kota Jakarta juga akan terjadi di Bangkalan sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan petugas kesehatan, Yusro yakin hal itu tidak akan terjadi.

“Insya Allah tidak, Mas, di Bangkalan rujukan berjenjang sudah berjalan dengan baik, walaupun sebagian masyarakat ada yang tidak paham hal itu, namun sebagaimana yang dikemukakan Bupati, bahwa ke depan akan dan harus dilakukan sosialisasi pada masyarakat, baik terkait kepesertaan dan rujukan berjenjang itu,” papar Yusro.(dn/rah)

KRIMINALITAS

buradul,” jelasnya.

Dengan kembalinya pada tupoksi masing-masing maka Bangkalan yang terkenal dengan kota santri akan kembali seutuhnya.

“Kita tidak ingin melihat ke belakang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menatap ke depan agar Bangkalan lebih maju, kondusif, dan Bangkalan sebagai kota santri bisa terwujud,” tandasnya. (dn/rah)

Pengendara Motor Tewas Setelah Menabrak Truk

KOMODITAS

Harga Bawang Semakin Tak Terkejar BANGKALAN — Harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan terus naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga ini diduga minimnya stok kedua jenis bahan pokok tersebut baik di tingkat distributor dan pedagang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terus menjerit lantaran dikhawatirkan akan diikuti kenaikan harga kebutuhan lainnya.

Berdsarkan pantauan Koran Madura, terlihat harga bawang putih di pedagang mencapai Rp 70 ribu per kilogram. Sedang harga bawang merah mencapai Rp 55.000 per kg. Padahal sebelumnya bawang putih hanya Rp 30 per kg, sedangkan bawang merah harga pada hari-hari sebelumnya hanya Rp 20 ribu.

Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang di pasar karena sejak terjadinya lonjakan harga bawang para pedagang mengalami kerugian yang diakibatkan stok bawang yang terjual mengalami penurunan. ‘’Dengan naiknya harga bawang merah dan bawang putih kondisi pasar menjadi sepi dan pendapatan menurun, Mas. Karena biasanya setiap hari orang beli bawang 1 kilo tapi sejak harga naik orang-orang hanya beli 1 ons saja, harga 1 onsnya untuk bawang putih Rp. 7000,” terang Hj. Saleho salah satu pedagang rempah-rempah yang ada di pasar tradisioanal Ki Lemah Duwur Bangkalan, kemarin (12/3).

Ia menjelaskan, kondisi seperti ini sangat merugikan para pedagang bawang, sebab biasanya dalam satu hari bawang putih dapat terjual

sebanyak 25 kilogram. Sedangkan untuk bawang merah dapat terjual sebanyak 50 kilogram. Namun, sejak terjadinya lonjakan harga bawang merah dan bawah putih ia hanya dapat menjual bawang putih sebanyak 5 kg saja, dan bawang merah hanya terjual 10 kg.

“Sejak harga naik, kadang 10 kg bawang merah dan 5 kg bawang putih itu tidak habis dalam satu hari, karena orang belinya sedikit-sedikit akibat harganya naik,” imbuhnya.

Hj. Saleho lebih lanjut menjelaskan, jika sudah terjadi lonjakan harga membuat para pedagang makanan menjadi bingung. Karena bawang putih dan bawang merah merupakan kebutuhan dasar dari semua makanan. Apabila takaran dari bawang merah dan bawang putih dikurangi dapat mengakibatkan makanan yang dibuat menjadi tidak enak. Sudah jelas jika dikurangi dapat berakibat pada kualitas rasa pada makanan.

“Kasihan para pedagang makanan itu, kalau harga makanan dinaikkan mengikuti harga bawang pasti gak laku, Mas,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh H. Sutini, penjual kripik singkong di Kidul Dalam Kelurahan Demangan Bangkalan, saat membeli bawang putih dan bawang merah di pasar. Ia mengeluhkan naiknya harga bawang, karena akibat kenaikan harga tersebut sangat berpengaruh pada produksi kripik singkong yang dijualnya.

“Mau gimana lagi kalau bawang putih dan bawang merah dikurangi maka rasanya pasti tidak enak. Sekalipun ma-

hal saya tetap harus menjaga kualitas rasa,” keluhnya.

Sementara itu, kenaikan harga juga terjadi pada harga

tomat dan bawang daun. Sebelumnya, harga tomat hanya Rp 4000 perkilogram menjadi Rp 10.000 perkilogram. Sedan-

doni heriyanto/koran madura

gkan, harga awal bawang daun Rp 8000 perkilogram menjadi Rp 20.000 perkilogram.(dn/ rah)

doni heriyanto/koran madura

BAWANG PUTIH: Pembeli saat berbelanja bawang putih dan bawang merah di pasar tradisioanal Ki Lemah Duwur Bangkalan

BANGKAI MOTOR. Motor Kharisma milik korban yang rusak parah di halaman Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan setelah mengalami kecelakaan lalin di Jalan Raya Kranggan Timur Kecamatan Galis Bangkalan.

BANGKALAN Kecelakaan antara sepeda motor dan sebuah truk terjadi di jalan Raya Kranggan Timur Kecamatan Galis Bangkalan pada hari Senin (11/3), sekitar pukul 12.00 WIB. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang pengendara motor tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat.

Kecelakaan itu terjadi saat motor Honda Kharisma dengan nopol M 4685 GN yang dikendarai oleh Dewi Susiawan (58), seorang guru sipil, warga Perumahan Trunojoyo Kecamatan Burneh, berjalan dari arah timur menuju ke arah Bangkalan. Sampai di tempat kejadian perkara (TKP), motor yang dikendarainya membentur bagian belakang sebelah kanan truk dengan nopol M 8504 UN yang pada saat itu akan berhenti di bahu jalan.

Menurut informasi yang dihimpun, truk tersebut sudah memberikan tanda saat akan berhenti untuk menepi, namun karena jarak begitu dengan korban, benturan keras tidak dapat dihindarkan. Akibat kecelakaan itu, pengendara motor tewas di perjalanan menuju rumah sakit akibat luka parah yang diderita di bagian kepala korban.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi membenarkan adanya kecelakaan yang menewaskan seorang guru

tersebut.

“Ya benar, kecelakaan itu menewaskan seorang guru. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat mengalami luka berat,” ungkapanya, Selasa (12/3).

Ia mengharap kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati saat berkendara. Utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Jangan sampai saat berkendara dalam kondisi yang tergesa-gesa karena hal itu menjadi salah satu menyebab terjadinya kecelakaan.

“Bagi masyarakat agar lebih disiplin saat berkendaraan, sebab jika tidak disiplin sangat membahayakan bagi diri sendiri dan bagi pengendara lainnya, akibat tidak disiplin itu dapat menimbulkan hilangnya nyawa,” terangnya.

Sementara itu, dalam bulan ini hingga tanggal 12 Maret sudah terdapat tiga korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan pertama terjadi di jalan Raya Desa Galis Kecamatan Galis Bangkalan pada Rabu (6/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Kecelakaan kedua terjadi di jalan Patemon Desa Poter Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (9/3).

Kemudian, kecelakaan ketiga terjadi di jalan Raya Kranggan Timur Kecamatan Galis Bangkalan pada Senin (11/3) siang sekitar pukul 12.00 WIB.(dn/rah)

MATARAMAN

9

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

Kejaksaan Tangkap Ketua DPRD Trenggalek TRENGGALEK – Tim Kejaksaan Trenggalek menangkap Ketua DPRD Trenggalek, Akbar Abbas saat menghadiri sebuah acara di sebuah hotel di Surabaya, Senin (11/3) malam atas dugaan korupsi uang jalan anggota DPRD. Abbas yang juga Ketua DPC PDIP Trenggalek itu kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medaeng, Surabaya untuk menjalani masa penahanan penyidikan selama 20 hari.

“Tersangka sementara kami titipkan di Lapas Medaeng untuk memudahkan proses penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Adianto, Selasa.

Adianto menjelaskan,

penangkapan Akbar Abbas terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan telah dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan tanpa disertai alasan yang jelas.

Abbas ditangkap sekitar pukul 22.00 WIB di lobi Hotel Sinar Jaya, setelah terlebih dahulu ada kesepakatan waktu pertemuan dengan perwakilan Kejaksaan untuk membicarakan kasus dugaan korupsi pemotongan gaji dan uang

perjalanan dinas 45 anggota DPRD Trenggalek tahun 20102012, sebesar tiga persen.

Namun baru sesaat Abbas bertemu dengan tim Kejaksaan yang terdiri dari Kasi Datun Ridwan, Kasi Intel Indi Premadasa, dan Kasi Pidsus I Wayan Sutarjana, ketua DPRD Trenggalek itu langsung ditangkap dan digelandang menuju LP Medaeng.

Kuasa Hukum Akbar Abbas, Puji Handi membenarkan kliennya ditahan di LP

Medaeng oleh Kejaksaan negeri setempat, sesaat sebelum menghadiri acara internal PDIP di tingkat Provinsi Jatim.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan tim advokat DPD PDIP Jatim untuk mengupayakan penangguhan penahanan Saudara Abbas,” kata Puji Handi.

Ia tidak mengomentari proses penangkapan dan penahanan Akbar Abbas dengan alasan hal itu menjadi kewenangan dan prerogratif

tim penyidik Kejaksaan.

Namun ia memastikan, ketidakhadiran Akbar Abbas dalam dua kali proses pemanggilan penyidik murni karena ada kesibukan internal PDIP, termasuk pada malam penangkapan.

“Tidak ada niat untuk mempersulit penyidikan.

Klien kami sudah ada niat untuk datang memenuhi panggilan Kejaksaan, namun kebetulan saat itu ada kegiatan di DPD PDIP Jatim sehingga

PENCULIKAN

KASUS SUAP HONORER

Polres Kota Blitar Tangkap Penculik Bayi BLITAR - Petugas Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, menangkap penculik bayi dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polresta Blitar Iptu Soewoko, Selasa, mengatakan pelaku yang ditangkap adalah Sugeng Prayitno (31), warga Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. “Ia diketahui menculik bayi berumur dua bulan bernama Radea,” katanya.

Soewoko mengatakan, pelaku telah menculik bayi anak dari Sut (42), warga Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dari rumah korban.

Saat itu pelaku datang ke rumah korban pada Senin (11/3). Di dalam rumah, ada bayi tersebut, kakak kandung Radea yang masih berumur 10 tahun dan ibu kandungnya Sut. Pelaku datang bermaksud meminjam uang kepada Sut, tapi tidak diberi.

Pelaku geram melihat penolakan korban. Pelaku lantas menculik bayi dan membawanya lari. Ia mengancam akan melukai bayi itu jika

permintaanya tidak diberi.

Pelaku meminta tebusan Rp 2,5 juta.

Ibu korban histeris melihat anaknya diculik. Sut akhirnya melaporkan kejadian itu ke polisi karena tidak ingin anaknya terluka. Ia semakin khawatir ketika pelaku juga mengancam akan menjual anaknya.

Polisi sempat kesulitan melacak jejak pelaku. Namun polisi mendatangi rumah pelaku dan berhasil menangkapnya bersama bayi tersebut dengan selamat.

Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena tidak diberi saat mau meminjam uang kepada Sut. Palaku mengaku sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada temannya.

Polisi kini masih memproses kasus tersebut, termasuk mendalami kemungkinan adanya jaringan penculikan bayi. Polisi mengancam pelaku jeratan Pasal 328 jo 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penculikan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (ant/rah/beth)

ant/oky lukmansyah

TERSANGKA PENCULIKAN BAYI. Kapolres Tegal, AKBP Nelson Purba (kanan) memeriksa Suprapti (tengah), tersangka penculikan bayi, di Polres Tegal, Jateng. Tersangka Suprapti (34), warga Dukuh Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes tersebut menculik bayi Sri Hartati di RS DR Soesilo, Kabupaten Tegal pada Selasa (29/1) lalu karena ingin memiliki bayi setelah bertahun - tahun menikah tidak mempunyai anak.

Tersangka Abaikan Kejaksaan

ant/rudi mulya

KORUPSI JEMBATAN BRAWIJAYA. Pekerja melakukan pengelasan besi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Tim penyidik Tipikor Polres Kediri Kota terus melakukan pengembangan dugaan penyalahgunaan uang Negara dalam Proyek Jembatan Brawijaya yang menelan anggaran APBD Kota Kediri senilai Rp 71 miliar.

Polisi Panggil Pejabat Kediri Terduga Korupsi KEDIRI - Penyidik Polres Kediri Kota, Jawa Timur, akan memanggil enam pejabat yang diduga menerima aliran dana pembangunan jembatan brawijaya guna menyingkap adanya dugaan korupsi.

“Besok (Rabu, 13/3) kami periksa enam orang yang diduga menerima aliran dana.

Dari catatan yang kami miliki, ada transaksi dana,” kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro di Kediri, Selasa.

Pemeriksaan yang dilakukan polisi ini dilakukan secara maraton. Mereka memanggil sejumlah pejabat baik di pemkot maupun di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

Selain berencana memanggil enam pejabat pemkot, polisi juga berencana meminta keterangan dari Wali Kota Kediri Samsul Ashar pada Kamis, setelah pemanggilan pejabat pemkot.

JELANG PEMILU 2014

Untuk hari ini, Kapolres mengatakan memeriksa Ketua DPRD Kota Kediri Wara S Reni Pramana. Ia diperiksa oleh penyidik Polres Kediri Kota terkait dengan dugaan korupsi pada pembangunan jembatan brawijaya.

Pihaknya menyebut, materi yang akan ditanyakan kepada Wali Kota Kediri selaku kepala daerah sama dengan materi yang ditanyakan pada Ketua DPRD Kota Kediri sama, di antaranya tentang mekanisme persetujuan anggaran sampai persetujuan proyek.

Tentang bantahan bahwa Ketua DPRD Kota Kediri yang menyatakan jika tanda tangan yang ada di surat persetujuan pembangunan jembatan itu adalah “scan” (menggunakan alat pemindai), Kapolres mengatakan belum mengetahui pasti.

Untuk saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan akan menanyakan

tentang sejauh mana syarat sebuah surat bisa digunakan untuk mencairkan APBD. Sementara itu, selain memeriksa Ketua DPRD Kota Kediri yang juga masih bersaudara dengan mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung, polisi juga sudah menemukan sejumlah bukti baru dalam pemeriksaan berkas dugaan korupsi itu.

Polisi mendapati sebuah nama yang menerima aliran dana yang diperkirakan cukup besar dan sering. Oknum itu adalah pejabat pemkot. Ia menerima aliran dana dengan nominal beragam baik Rp 400 juta, Rp 500 juta, dalam jumlah transferan yang sering.

Pembangunan Jembatan Brawijaya di Kediri diduga terjadi pelanggaran, diantaranya dalam proses persetujuan pembangunan.

Pembangunan jembatan dilakukan pada 2011, namun

Sejumlah Parpol Diduga Susupkan Kadernya dalam Struktur PPK

PELANTIKAN BUPATI BOJONEGORO

TRENGGALEK - Sejumlah partai politik (parpol) di Trenggalek, Jawa Timur disinyalir telah berupaya menyusupkan kader-kader mereka dalam struktur KPU, khususnya di jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pengawas kecamatan (panwascam) untuk kepentingan Pemilu 2014.

“Kami tidak memungkiri ada upaya pihak tertentu yang mencoba menggunakan jalan seperti itu, tapi kami tidak akan menggubrisnya, karena KPU melakukan rekrutmen PPK murni atas dasar kapabilitas, kemampuan serta kecakapan dari masing-masing calon,” kata Komisioner KPU Trenggalek, Jumani, Selasa.

Disebutkan Jumani, sudah ada sejumlah nama pelamar yang dicoret dari daftar seleksi PPK se-Kabupaten Trenggalek karena tercatat masih aktif ataupun pernah terlibat dalam kepengurusan partai politik tertentu.

Pencoretan nama sejumlah peserta seleksi PPK itu disebutnya telah sesuai atu-

BOJONEGORO - Sekretaris DPRD Bojonegoro, Jatim, Agus Misnanto memperkirakan sekitar 1.600 undangan akan menghadiri sidang paripurna Istimewa DPRD dengan agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Suyoto-Setyo Hartono, Rabu (13/2).

“Kami membagikan 1.600 undangan dalam acara pelantikan ini,” kata dia, dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro, Soehadi Moelyono, Selasa.

Ia menjelaskan, undangan yang dibagikan diantaranya disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo. “Tapi yang sudah ada kepastian hadir baru Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,” kata Soehadi Moelyono.

Menurut Moelyono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo belum bisa dipastikan hadir, karena sedang be-

ran, karena setiap penyelenggara pemilu harus terbebas dari partai politik tertentu minimal lima tahun.

Terkait rumor maraknya titipan pihak tertentu dalam proses pemilihan anggota PPK, Jumani dengan tegas membantahnya.

“Saya tidak memungkiri ada

ada sejumlah nama pelamar yang dicoret dari daftar seleksi PPK se-Kabupaten Trenggalek

Jumani

Komisioner KPU Terenggalek

upaya pihak tertentu yang mencoba menggunakan jalan seperti itu, tapi kami tidak akan menggubrisnya, karena KPU melakukan rekrutmen PPK murni atas dasar kapabilitas, kemampuan serta kecakapan dari masing-masing

tertunda (kedatangannya),” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Trenggalek Saniman Akbar Abbas telah menyampaikan bantahannya terkait tuduhan korupsi dana hasil pemotongan uang saku perjalanan dinas anggota dewan sebesar tiga persen, sebagaimana dipersangkakan oleh tim penyidik Kejaksaan. “Sudahlah, kalau saya korupsi (saya) siap digantung,” ucapnya dengan nada lantang. (ant/rah)

calon,” ujarnya.

Proses pengawasan terhadap calon PPK tersebut akan terus dilakukan meskipun yang bersangkutan telah dinyatakan lolos dan dilantik menjadi penyelenggara pemilu.

“Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, apabila di tengah jalan ada laporan maupun temuan bahwa anggota PPK menjadi anggota partai maka kami akan bertindak tegas dengan melakukan pemecatan,” kata pria asli Kecamatan Bendungan ini.

Hasil seleksi anggota PPK di kabupaten Trenggalek rencananya akan diumumkan, Kamis (14/3). “Selama dua hari kemarin kami melakukan tes akhir berupa wawancara dan nanti hari Rabu (13/3) komisioner KPU akan melakukan rapat pleno penetapan, masing-masing kecamatan lima orang” paparnya.

Rekrutmen anggota PPK di Trenggalek diikuti 163 pendaftar, dari jumlah tersebut 152 dinyatakan lolos seleksi administrasi. (rah)

ternyata anggaran sudah dilakukan sejak 2010. Anggaran pembangunan jembatan yang dibangun dengan jarak sekitar 500 meter dari jembatan lama (dibangun sejak zaman Belanda) itu juga membengkak dari awalnya hanya Rp 66 miliar menjadi Rp 71 miliar.

Proses lelang juga dinilai yang tidak sesuai dengan prosedur. Dari lima panitia lelang, ternyata hanya ketua yang mengetahui sementara sekretaris dan anggota tidak dan mereka hanya menerima honor saja. Selain itu, pengerjaan proyek itu ternyata bukan dilakukan oleh pemenang lelang PT Fajar Parahiyangan, tapi oleh perusahaan lain.

Polisi sudah menetapkan status tersangka pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan serta Ketua Panitia Lelang Wiyanto. (ant/ rah)

PONOROGO - Dua tersangka penerima suap dalam proses rekrutmen tenaga honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mangkir dari panggilan Kejaksaan dengan alasan sakit. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ponorogo Yunianto, Selasa, mengatakan sedianya tim Jaksa memanggil kedua tersangka untuk menandatangani berkas yang telah disiapkan, berikut sejumlah barang bukti sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya.

“Rencananya Senin (11/3) adalah pelimpahan tahap kedua atas kasus suap pegawai honorer Dishub Ponorogo, namun batal karena kedua tersangka tidak datang memenuhi panggilan Kejaksaan,” katanya.

Dua tersangka penerima suap dalam proses rekrutmen tenaga honorer di Dishub Ponorogo itu adalah Widi Wahyu Atmadja (mantan Kadishub Ponorogo) dan mantan Kepala UPT Terminal Seloaji Ponorogo, Muhamad Damin.

Kepastian penundaan penahanan maupun pelimpahan berkas tuntutan tersebut diambil setelah penasehat kedua tersangka menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter.

Widi dan Muhamda Damin menjadi tersangka sejak Selasa (15/1), usai gelar perkara dan pemeriksaan pada 50 lebih saksi. Muhamad Damin diketahui telah menerima suap hingga sekitar Rp 918 juta. Uang itu berasal dari 77 orang calon tenaga honorer di Dishub yang mulai bekerja sejak 2011.

Sebanyak 37 orang menyerahkan langsung uangnya kepada tersangka, sedangkan sisanya diserahkan melalui enam orang perantara. (ant/ rah)

1.600 Undangan akan Hadir

rada di luar negeri. “Termasuk pengusaha Hary Tanoesoedibjo juga memperoleh undangan yang kemungkinan juga hadir,” ucapnya.

Di pendopo pemkab yang menjadi lokasi acara pelantikan, jelas Moelyono, panitia juga menyediakan sekitar 2.000 kursi lengkap dengan tenda di halaman pendopo untuk masyarakat yang ingin mengikuti acara pelantikan.

“Masyarakat yang ingin

mengikuti acara pelantikan diperbolehkan, kita menyediakan sekitar 2.000 kursi lengkap dengan tendanya,” jelas Moelyono.

Sesuai rencana, lanjutnya, Gubernur Jatim, Soekarwo yang akan melantik Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro periode 20132018 itu.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Linmas Bojonegoro, menambahkan, pelan-

tikan Bupati dan Wabup Bojonegoro akan dimeriahkan pesta rakyat juga di pendopo pemkab dengan hiburan band Koes Plus, juga grup musik lainnya, Kamis (14/3) malam.

“Kami membagikan 15 ribu kupon kepada masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil berbagai aneka makanan yang disediakan secara gratis dalam pesta rakyat,” jelas dia. (ant/rah)

10

Warga NU Ingin Gubernur Jatim dari Kalangan Sendiri SURABAYA - Warga nahdliyin Jawa Timur tampaknya menghendaki pemimpin Jawa Timur untuk periode 2014-2019 berasal dari kader NU. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur bersama lembaga survei Survey Prima Mandiri Indonesia (Suprimasi) terhadap kecendrungan politik Nahdliyin Jawa Timur menjelang pilgub Jawa Timur 2013. Dalam survey tersebut diketahui bahwa 61,2 persen warga NU menghendaki Saefullah Yusuf-Khofifah Indar Parawangsa sebagai CagubCawagub Jawa Timur.

Wakil Ketua ISNU Jawa Timur Ahmad Zainul Hamdi kepada wartawan dalam jumpa pers di Surabaya, Selasa (12/3) kemarin mengatakan mayoritas warga nahdliyin di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur menginginkan gubernur dari NU. Prosentasi tertinggi berada di Kabupaten Jember yang hampir 70 persen warganya menghendaki gubernur dari NU. “Kami melakukan survei di seluruh kabupaten/ kota. Untuk diketahui populasi warga NU di Jawa Timur mencapai 24 juta lebih atau sekitar 60 persen dari total penduduk Jawa Timur. Kemudian untuk survey, kami ambil sampel 1.108 warga NU. Hasilnya, lebih dari 90 persen menginginkan gubernur dari kader NU,” papar Zainul yang didampingi oleh Wakil Ketua ISNU Jawa Timur

LINTAS JATIM

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

Imam Syafii dan Wakil Sekretaris ISNU Jawa Timur Faza Dhora Nailufar.

Tidak hanya Jember yang menginginkan calon gubernur dari NU, namun daerah lain seperti Nganjuk dan Magetan juga menghendaki pemimpin dari NU. Figur yang dikehendaki untuk menjadi cagub adalah Gus Ipul. Secara komulatif dukungan terhadap pasangan Soekarwo dalam KarSa jilid II ini lebih tinggi dari figur-figur NU lain. Keinginan warga NU terhadap Gus Ipul sebagai cagub berasal dari wilayah Mataraman, Pantura dan Bangkalan. Sedangkan Khofifah dikendaki oleh warga NU hanya di 10 daerah, yakni di Jember, Probolinggo, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Madiun, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Tulungagung dan Trenggalek.

“Distribusi suara untuk

KHofifah sebagai cagub merata,” tambah Zainul.

Sedangkan untuk figur calon wakil gubernur (cawagub), sebagian besar warga NU menghendaki Khofifah menjadi cawagub.

Sebaran suaranya merata di semua kabupaten dan kota.

Sedangkan yang menghendaki Gus Ipul menjadi Cawagub hanya di Sampang, Pamekasan, Surabaya, Bojonegoro dan Jember.

Ada 6 kader NU yang disodorkan.

Mereka merupakan tokoh selama ini muncul dalam percaturan politik.

Mereka adalah Gus Ipul, Khofifah, Ali Masykur Moesa, Hasan Aminuddin, Abdullah Azwar Anas dan Ali Maschan Moesa.

“Hasilnya 42,4 persen memilih Gus Ipul dan 33,7 persen memilih Khofifah sebagai Cagub NU. Sebagai sarjana, kami ingin memberi masukan kepada NU bahwa masalah politik sebaiknya menggunakan “data langit” dan “data bumi”. “Selama

KBS SURABAYA

KOMPETISI SEPAKBOLA ROBOT

ini, tokoh NU hanya menggunakan istikhoroh, maka kami melengkapi data langit itu dengan data bumi melalui survei,” ungkapnya.

6 Kader Pilihan Sementara itu, Wakil Sekretaris ISNU Jatim Faza Dhora Nailufar menambahkan, sebenarnya ada 6 kader NU yang disodorkan. Mereka merupakan tokoh selama ini muncul dalam percaturan politik.

Mereka adalah Gus Ipul, Khofifah, Ali Masykur Moesa, Hasan Aminuddin, Abdullah Azwar Anas dan Ali Maschan Moesa.

Namun suara tertinggi untuk Gus Ipul dan Khofifah, sedangkan tokoh lainnya di bawah tujuh persen.

Tapi, keenam tokoh NU itu juga ditawarkan sebagai calon wakil gubernur dengan hasil Khofifah mendapatkan 32,4 persen dan Gus Ipul 28,4 persen, sedangkan tokoh NU lainnya di bawah lima persen.

Bedanya, sebaran dukungan Khofifah lebih merata daripada Gus Ipul, karena Gus Ipul ada daerah-daerah yang tidak suka.

“Jadi, Gus Ipul dan Khofifah merupakan tokoh NU yang layak menjadi gubernur atau wagub, bahkan kalau keduanya dipasangkan yakni Gus Ipul sebagai cagub dan Khofifah sebagai cawagub, maka keduanya diyakini akan menang dengan perolehan 61,2 persen,” pungkasnya. (ara)

KEDIRI. Sejumlah Siswa Sekolah Dasar memainkan robot rakitan mereka saat Competition Robot Soccer Analog tingkat Sekolah Dasar se-Karesidenan Kediri yang di gelar di SD Plus Rahmat Kota Kediri, Jawa Timur. Selasa (12/03).

Lomba yang digelar oleh SD Plus Rahmat tersebut diikuti puluhan peserta Sekolah Dasar se-Karesidenan Kediri.

KORUPSI

Ketua DPRD Kota Kediri Diperiksa KEDIRI - Ketua DPRD Kota Kediri Reny Wara S Pramana Selasa (13/3) siang memenuhi panggilan team penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Kediri Kota untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri. Pemeriksaan terhadap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan cabang PDI P Kota Kediri tersebut dilakukan di ruang kerja Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro.

“Ibu datang pukul 10.30 siang, di Polres Kediri Kota,” ujar Fani ajudan Ketua Dewan yang ikut datang mendampingi.

Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, dikonfirmasi mengatakan materi pemeriksaan yang disampaikan kepada

KOLEKSI KERA JEPANG. Seekor Kera Jepang jantan (Japanese Macaque/ Macaca fuscata) berada di kandang di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Selasa (12/3). Koleksi Kera Jepang di KBS bertambah, menyusul lahirnya dua bayi Kera Jepang yang merupakan satwa dengan daerah penyebaran di Pulau Honshu, Shikoku dan Kyushu Jepang.

Libur Hari Nyepi, KBS Dikunjungi 7000 Orang SURABAYA – Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang merupakan salah satu tempat tujuan rekreasi warga Surabaya untuk mengisi waktu liburan, khususnya saat Hari Raya Nyepi seperti saat ini.

Kepadatan bisa dilihat disetiap area didalam KBS. Dalam libur Hari Raya Nyepi tahun ini, KBS dipadati lebih dari 7000 pengunjung. Pengunjung tidak hanya berasal dari kota Surabaya saja, melainkan juga dari luar kota Surabaya, seperti dari Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan beberapa kota di sekitar Surabaya.

Hal ini diungkapkan oleh Public Relation KBS, Anthan Warshito. “Hingga pukul 13.30 WIB ini pengunjung kami perkirakan jumlahnya mencapai 7000 orang,” ungkap dia. Seraya menambahkan, jika jumlah pengunjung masih akan bertambah, karena pihak pengelola KBS baru akan menutup loket tiket pada pukul 15.00 WIB. Dirinya menambahkan, jika musim setiap libur nasional, maupun libur keagamaan seperti libur Hari Raya Nyepi tahun ini, selalu dimanfaatkan oleh pihak KBS untuk menjaring pengunjung sebanyak-banyaknya, dengan menggelar

beberapa acara seperti atraksi gajah, aniamal show, dan beberapa konten lainnya. “Kami hadirkan atraksi gajah, juga ada animal show, dan beberapa acara lainnya,” tambah dia.

Menurutnya, atraksi gajah dan animal show yang paling diminati pengunjung, khusunya anak-anak. Atraksi gajah dan animal show yang dimaksudkan adalah pertunjukan keterampilan gajah, dan beberapa hewan seperti burung orang utan, dan beberapa hewan lainnnya, bukan seperti sirkus yang dipertontonkan secara khusus.

“Memang tidak seperti pertunjukan sirkus, karena pertunjukan-pertunjuikan itu, juga bagian dari aktivitas para keeper di kandangnya,” kata dia.

Untuk masuk KBS, pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp.15 ribu untuk dewasa dan Rp.10 ribu untuk anak-anak.

Sayangnya, meskipun KBS sudah menjadi magnet dan daya tarik salah satu tempat wisata di Kota Pahlawan ini, polemik yang terjadi di tubuh managerial KBS, terkait dengan kejelasan pengelola dan kepengeurusan KBS nantinya belum juga terselesesaikan. (wan)

saksi berupa pertanyaan mengenai mekanisme proses pengusulan penganggaran. Karena pencairan dana APBD bisa dilakukan melalui usulan.Usulan dari Pemerintah Kota lalu, dibahas melalui pansus.

“Kemudian dari situ ada mekanisme multi years, ketentuan undang undang peraturan menteri yang harus ditempuh,” ujarnya.

Selain, ditanya mengenai proses mekanisme penganggaran, saksi juga ditanya mengenai keabsahan tanda tangan bersangkutan.” Itulah yang menjadi salah satu meteri pertanyaan kita,karena sebelumnya beliau pernah menyampaikan kepada khalayak, setahun lalu bahwa itu hasil scaning, nanti kita tanyakan.Makanya untuk dokument asli sudah kita

sampaikan ke penyidik untuk dilihat langsung beliaunya yang diperiksa, apakan itu asli atau scan dan itu harus dituangkan dalam BAP,” tandasnya.

Pemeriksaan terhadap ketua dewan berakhir tepat pukul 15.00 wib. Sementara itu sisi lain ketua Dewan Kota Kediri Reny S Pramana kepada sejumlah wartawan mengatakan Mou tersebut ditanda tangani melalui forum Paripurna.

“Jadi surat yang beredar yang dianggap nota kesepakatan itu bukan.” bantahnya ketika disinggung mengenai materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.

Kakak kandung dari Politisi Gaek PDIP Pramono Anung ini menjawab. “Pertanyaan yang diajukan diantaranya mengenai proses penganggaran dan

Pansus.” Tutur Reny.

Reny mengaku jumlah pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada dirinya berjumlah belasan. Lebih lanjut Reny enggan menjelaskan prihal adanya dugaan tandatangan dirinya yang di scan tersebut palsu atau asli.

“Kalau itu mungkin penyidiklah yang lebih tahu, mungkin anda yang lebih tahu dari saya.” katanya.

Sementara itu, rencananya Rabu (13/03/2013) ini, polisi akan memanggil 6 oknum anggota Dewan Kota Kediri beserta Penjabat Pemkot, yang diindikasi menerima aliran dana suap, dari PT SGS selaku pengerja kontraktor jembatan Brawijaya.Setelah selesai Kamis lusa, giliran Wali Kota Kediri Syamsul Ashar yan giliran diperiksa. (kak)

TRANSPORTASI

Jadwal Kereta Api Berubah Per 1 April SURABAYA – Perseroan Terbatas (PT) Kereata Api Indonesia (KAI) akan melakukan perubahan jadwal perjalanan kereta api secara nasional. Perubahan jadwal keberangktan dan kedatangan kereta api ini efektif berlaku, 1 April mendatang.

Kepala Humas Humas PT.KAI Daerah Operasional (daop) 8 Surabaya, Sumarsono mengatakan untuk wilayah Daop 8, ada 28 jadwal perjalanan kereta yang berubah baik kereta jarak menengah maupun jauh. Ia menjamin, perubahan jadwal ini tidak akan mengganggu kenyamanan penumpang. “ Perubahannya juga hanya dalam hitungan menit kok, dan jadwalnya malah mundur. Berbeda bila jadwalnya maju yang malah akan membuat penumpang kelabakan,” kata dia.

Sumarsono juga memaparkan, bahwa jadwal kereta yang berubah adalah kereta Argo Anggrek pagi dan malam, Argo Wilis, Gajayana, Bima, Sembrani, Turangga, Harina, Gu-

Jadwal kereta yang berubah adalah kereta Argo Anggrek pagi dan malam, Argo Wilis, Gajayana, Bima, Sembrani, Turangga, Harina, Gumarang, Sancaka pagi dan sore, Mutiara Timur pagi dan malam, Malabar, Malioboro Express, Mutiara Selatan, Majapahit, Matarmaja, Gaya Baru Malam, Kertajaya, Pasundan, Logawa, Sri Tanjung, Tawang Alun, Arjuna, dan KRDI AC. marang, Sancaka pagi dan sore, Mutiara Timur pagi dan malam, Malabar, Malioboro Express, Mutiara Selatan, Majapahit, Matarmaja, Gaya Baru Malam, Kertajaya, Pasundan, Logawa, Sri Tanjung, Tawang Alun, Arjuna, dan KRDI AC. “Meski jadwal dirubah namun waktu tempuh lebih cepat,” lanjut Sumarsono. Seraya menambahkan, jika perubahan jadwal juga dilakukan sebagai upaya memenuhi keinginan pasar, supaya jadwal kereta

api dapat sinergi dengan moda transportasi lainnya.

Lebih cepatnya waktu tempuh kereta api karena adanya dobel track. Meski dobel track belum seluruhnya selesai, namun jalur yang sudah dibangun sudah bisa dilewati.

“Faktor lainnya adalah kondisi track yang membaik dan sarana prasarana yang juga terus membaik,” tandas Sumarsono.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Komersial PT KAI, Sulistyo Wimbo Hardjito.

Menurutnya, pergantian jadwal perjalanan kereta api merupakan penyesuaian perkembangan perusahaan, karena jumlah kereta api yang beroperasi tahun 2013 lebih banyak disbanding tahuntahun sebelumnya.

“KA ekonomi AC tahun 2011 hanya 2, sekarang menjadi 10 KA, KRD Patas semula 64 sekarang menjadi 80 KA, sedangkan perjalanan KRL komersial dari 36 loop menjadi 49 loop,” papar dia.

Sayangnya, dalam perubahan jadwal perjalanan kereta api tersebut, membuat beberapa kereta api tidak lagi berhenti di Stasiun Wonokromo Surabaya.

Beberapa kereta api yang lagi berhenti di Stasiun Wonokromo, Surabaya adalah KA. Sri Tanjung (LempuyanganSurabaya Gubeng-Banyuwangi pp), KA. Gayabaru Malam Selatan (Surabaya GubengPasar Senen-Jakarta Kota PP), KA.Logawa (Purwokerto-Surabaya Gubeng-Jember PP), KA. Pasundan (Surabaya GubengKiaracondong PP). (wan)

LINTAS JATIM

11

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

Siapkan Unas, Dewan Segera Panggil Dindik Jatim

JEMBATAN REL GANDA

SURABAYA – Untuk Ujian Nasional 2013, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim berencana menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim guna membahas persiapan. Hari ini, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko, mengundang Dindik Jatim ke dewan.

Diungkapkan Sugiri, hal ini dilakukan khususnya untuk mendengarkan pemaparan terkait persiapan Unas baik dari segi administratif hingga upaya yang harus dilakukan saat menghadapi Unas. “kebijakan baru pelaksanaan unas tahun 2013 ini cukup membuat semua pihak was-was. Pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini, ada perbedaan mencolok dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya Selasa (12/3).

Tahun sebelumnya, lanjut dia, jumlah paket soal hanya berjumlah 5, maka pada Unas 2013 pemerintah pusat telah menyiapkan 20 varian soal yang berbeda dalam satu ruangan. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Dindik terkait rencana pertemuan itu. “Apalagi, waktu penyelenggaraan mepet yakni bulan April mendatang. Kami pun mulai melakukan pemantauan,” tandasnya.

Sementara itu, dalam rangka mensosialisasikan Ujian Nasional (UN) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Harun telah beberapa kali menggelar pertemuan baik dengan Kepala-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota se-Jatim, Sekolah, maupun pihak-pihak terkait.

Harun mengaku sudah menerima jadwal penyelenggaraan UN 2013 serta mekanisme penentuan batas nilai minimum kelulusan siswa, dan sosialisasi tersebut. Selain sekolah diminta untuk melakukan langkah antisipasi apabila terjadi soal yang rusak dan sebagainya, sekolah diharapkan untuk tetap menyediakan dua pengawas, baik dari dinas pendidikan masing-masing maupun perguruan tinggi setempat, di setiap ruang penyelenggaraan UN. Harun mengatakan, setidaknya ada sekitar 1,5 juta siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Jatim yang akan mengikuti UN 2013. (neu) BOJONEGORO. Sejumlah pekerja mengerjakan bangunan jembatan rel ganda kereta api (KA) di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Jatim, Selasa (12/3). Pemerintah mentargetkan pembangunan rel ganda KA dari Jakarta hingga Pasar Turi Surabaya yang didanai APBN sebesar Rp9,7 triliun, sudah bisa difungsikan awal 2014.

PRODUK IMPOR

Puluhan Kontainer Bawang Putih Tertahan di Perak SURABAYA – Puluhan kontainer bermuatan bawang putih tertahan di terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kontainer-kontainer tersebut, berasal dari China dan terpaksa tertahan di Pelabuhan Perak karena tidak dilengkapi rekomendasi produk impor hortikultura (RPIH).

Hal tersebut diungkapkan Humas PT Pelindo III Edi Priyanto kepada wartawan di Surabaya, Selasa (12/3). Menururnya, kontainer bawang putih asal China ini sebenarnya sudah mulai masuk terminal Peti Kemas Surabaya sejak Januari lalu, namun karena ketiadaan RPIH, kontainerkontainer tersebut terpaksa tidak diijinkan keluar dari pelabuhan.

“Tidak hanya tidak memiliki ijin dan RPIH, pemilik bawang putih impor inipun tidak jelas. Bahkan, pemohon impornya pun tidak memiliki identitas lengkap dan jelas. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kami melakukan penahanan terhadap kontainer-kontainer ini,” papar dia.

Sebenarnya, lanjut Edi, RPIH nya saat ini sudah ada.

Tetapi pihaknya menemukan keanehan karena RPIH tersebut keluar setelah container bawang putih berada

di pelabuhan.

“Jika dalam waktu 14 hari ke depan pemilik barang tidak segera melengkapi berkas yang diperlukan, maka bawang putih itu terpaksa harus di re-ekspor.

Jika 14 hari selanjutnya masih juga tetap tidak diurus, maka bawang putih ini terpaksa dimusnahkan,” terangnya.

Sementara itu, terkait keberadaan bawang putih ini, pada kemarin, PT Pelindo III juga kedatangan personel dari Bank Indonesia untuk mengetahui secara pasti keberadaan bawang putih itu.

Tim dari BI ini sengaja datang ke Tanjung Perak karena penyumbang inflasi bulan Februari lalu terbesar adalah dari bawang putih.

“Padahal di satu sisi ada bawang putih yang tertahan di Perak,” kata Edi. Menurutnya juga, 30 kontainer bawang putih ini belum semuanya datang.

Kemungkinan besar, jumlahnya masih akan bertambah. “Karena kami tidak memiliki data pasti tentang isi kontainer-kontainer hortikultura yang datang. Yang punya datanya adalah balai karantina,” ujarnya.

Padahal, saat ini setidaknya terdapat ratusan kontainer berisi hortikultura yang juga menumpuk di Terminal Peti Kemas. (neu)

PKB Masih Rahasiakan Calon SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur hingga saat ini masih merahasiakan nama cagub yang akan mereka usung dalam Pilgub Jatim Agustus 2013 mendatang. Padahal, partai yang optimis menang tanpa harus berkoalisi dengan partai besar ini sudah melancarkan komunikasi dengan lima partai lokal Jatim, yaitu PPNUI, PMB, Partai Buruh, PKPB, dan PPPI. “Keputusan PKB berangkat sendiri tetap akan kami jaga. PKB akan koalisi dengan partai lain itu pasti karena kami target penambahan 5 persen saja dari 13 kursi yang sudah kami peroleh. Partainya apa saja baik yang ada di parlemen atau non parlemen sudah ada yang mau bergabung,” papar ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar, Selasa (12/3).

Halim optimis, partai yang mendominasi Nahdlatul Ulama tersebut mampu bertarung di kancah Pemilihan Gubernur Jawa Timur tanpa harus berkoalisi dengan partai besar. Ia juga sudah menugaskan sekretaris DPW PKB Jatim untuk mengajak partai kecil parlemen maupun non parlemen berkoalisi dengan partai berlambang sembilan bintang ini.

Menurutnya, lima partai yang akan berkoalisi tersebut sudah melewati tahap komunikasi awal. Tinggal, DPW PKB Jatim menunggu ketegasan masing-masing partai khususnya terkait prosedur di kancah Pilgub Jatim. “Semua kemungkinan bisa terjadi, namanya kerja untuk pilgub, pilpres dan pesta demokrasi politik apapun jika sudah mantap kami akan kerja keras,” jelas dia.

Sementara Sekretaris DPW PKB Jatim, Thoriqul Haq, mengaku lima partai yang akan berkoalisi tersebut ratarata sudah ada titik terang. Ia berharap, calon partai koalisi PKB tersebut segera menindak lanjutinya.”Kita tunggu saja tindak lanjut dari masingmasing partai yang sudah diajak koalisi,” ujar Halim singkat. (neu)

DAERAH PEMILIHAN

KPU Tetapkan Sidoarjo 6 Dapil SIDOARJO - Komisi Pemilhan Umum (KPU) akhirnya menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 di Sidoarjo tetap sama dengan Pemilu 2009. Yakni, sebanyak 6 Dapil. Namun, ada pergeseran wilayah dan jatah kursi yang mereka tetapkan di tiga Dapil lantaran adanya peristiwa lumpur Lapindo.

Menurut Ketua KPU Sidoarjo, Bima Ariesdiyanto, penetapan 6 Dapil di Sidoarjo ini merupakan keputusan KPU pusat berdasarkan Keputusan KPU Lampiran II.35.15, No. 107/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 per tanggal 9 Maret 2013.

“KPU pusat memang memutuskan hanya 6 Dapil untuk Pemilu 2014, meskipun sebelumnya kita telah ajukan opsi 7 Dapil dan 8 Dapil.

KPU pusat menetapkan 6 Dapil, hanya ada pergeseran wilayah saja yang berubah,” ujar Bima.

Perubahan mencolok ada pada Dapil 1 meliputi wilayah Sidoarjo, Candi dan Tanggulangin yang kini mendapat jatah 11 kursi. Padahal, pada Pemilu 2009 Dapil 1 yang meliputi wilayah Sidoarjo dan Candi saja hanya mendapat jatah 8 kursi.Sedangkan Dapil 2 meliputi Prambon, Krembung, Porong dan Jabon mendapat jatah tetap sebanyak 7 kursi. Begitu pula dengan Dapil 3 meliputi ke-

“KPU pusat memang memutuskan hanya 6 Dapil untuk Pemilu 2014, meskipun sebelumnya kita telah ajukan opsi 7 Dapil dan 8 Dapil. KPU pusat menetapkan 6 Dapil, hanya ada pergeseran wilayah saja yang berubah,”

Bima Ariesdiyanto Ketua KPU Sidoarjo

camatan Tarik, Balongbendo, dan Krian tetap mendapat jatah 6 kursi.

Sementara Dapil 4 meliputi Wonoayu, Tulangan, dan Sukodono, meskipun areanya tidak bertambah tapi mendapat tambahan jatah satu kursi menjadi 7 kursi. Untuk Dapil 5 (Waru, Taman) dan Dapil 6 (Buduran, Gedangan, Sedati) tidak mengalami perubahan dengan mendapatkan jatah 11 dan 8 kursi.

Beredar kabar penetapan Dapil ini bermuatan politis yang menguntungkan paratai politik ( Parpol) atau calon legislatif (caleg) tertentu. Namun, KPU Sidoarjo menepisnya. Sebab, perubahan Dapil 1, Dapil 2 dan 4 menurut Bima merupakan dampak dari terjadinya lumpur Lapindo yang menyebabkan jumlah suara pemilih bergeser. Sehingga, untuk mengakomodir pemilih, KPU pusat mengubah wilayah dan jatah kursi.

“Banyak faktor pertimbangan kita menggeser wilayah Dapil. Salah satunya untuk mengakomodasi suara korban lumpur yang bergeser,” lanjutnya.

Dapil 1 misalnya, penambahan wilayah Tanggulangin merupakan upaya untuk mengakomodir pemilih korban lumpur asal Tanggulangin yang banyak pindah ke kecamatan Sidoarjo. Begitu pula halnya dengan Dapil 2 yang mengakomodir korban lumpur asal Kecamatan Porong yang banyak pindah tempat tinggal ke Kecamatan Krembung.

“Format Dapil yang baru ini sudah memenuhi azas proporsinalitas suara. Kita melihatnya dari jumlah suara atau pemilih. Seperti di Waru dan Taman, itunkan penduduknya sangat padat sehingga pas kalau mendapat jatah 11 kursi,” tukas Bima seraya menepis kabar tak sedap bermuatan politis. (yun)

MASALAH KOTA

Banyak Pedestrian di Surabaya Beralih Fungsi SURABAYA – Rusaknya pedestrian atau trotoar di beberapa ruas jalan protokol di Surabaya, karena sampai saat ini banyak pedestrian yang beralih fungsi. Tidak hanya dimanfaatkan para pedagang kaki lima (PKL ), bahkan di beberapa pedestrian dipergunakan untuk lajunya sepeda motor dan parkir mobil.

Seperti pedestrian di Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Embong Malang banyak dimanfaatkan pengendara sepeda motor untuk menghindari kemacetan, hal serupa juga terjadi di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Raya Gubeng, Jl. Basuki Rachmat, Jl. Pemuda, Jl. Kayoon dan pedestrian di beberapa ruas jalan lainnya.

Hal ini diungkapan oleh Sugeng Riwoto, warga Ngagel yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut. “Saya melihat sendiri banyak sepeda motor lewat di atas trotoar (pedestrian). Tentu kejadian itu bisa merusak tegel atau keramik di atas pedestrian, pecah dan mengelupas,” ungkap dia. Selasa (12/3).

Dirinya juga menambahkan, jika kerusakan pedestrian ini bakal semakin meluas karena ada beberapa keramik yang sudah mulai retak-retak. Dirinya juga menyayangkan, kerena tidak ada petugas khusus yang melarang sepeda motor lewat pedestrian, padahal pedestrian di ruas-ruas jalan protocol di Surabaya terlihat rapi dan bagus. “Yang saya herankan pula, kenapa tidak ada petugas melarang sepeda motor lewat di atas pedestrian,” tambah dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Simon Lekatompessy,mengatakan jika memang banyak kendaraan lewat di atas pedestrian. Bahkan, tak jarang pedestrian digunakan untuk parkir mobil. Hal itu bisa dilihat dai sejumla pedestrian, seperti di Jl. Basuki Rachmad, Jl. Urip Sumoharjo dan lainnya.

“Ini menambah pedestrian kota cepat hancur atau rusak sebelum waktunya. Kini malah banyak yang sudah beralih fungsi,” kata dia.

Dirinya juga mengungkapkan, jika pelaksanaan pembangunan pedestrian ternyata tidak semuanya berkualitas. Sehingga usai garansi enam bulan dari kontraktor, kondisi pedestrian mengenaskan karena banyak keramiknya pecah dan ada pula yang ambles.

“Saya pernah mengecek pembangunan pedestrian di Jl Praban sisi utara. Ternyata proyek dengan panjang jalan 350 meter, lebar 3,5 meter senilai Rp 1,6 miliar, cukup kacau. Usai memasang box culvert, di atasnya langsung ditutup dengan tanah liat termasuk kanan kiri dari saluran air,” ungkap dia.

Selain itu, box culvert yang dipasang juga tidak bisa rapat sehingga pasir maupun tanah liat bisa masuk ke dalam saluran air. Bila tidak ada koreksi dari kontraktor atau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, saluran air di sana akan cepat penuh dengan lumpur dan bisa menyebabkan banjir. “Nah, kalau sekarang banyak pedestrian sudah rusak, maka itu adalah bukti pembangunan pedestrian yang asal-asalan saja,” pungkas dia. (wan)

12

NASIONAL

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

POLEMIK BUMN

DPR Paksa Dahlan Hadiri Rapat JAKARTA-Komisi IX DPR kembali mengancam memanggil paksa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk melakukan rapat kerja pada Rabu (13/3). Dahlan yang telah 3 kali mangkir ini diharapkan datang memenuhi undangan DPR RI. “Sebagai pejabat negara, Dahlan mestinya datang agar bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat khususnya terkait kinerja beberapa BUMN yang me-

miliki masalah dengan karyawannya,” kata anggota Komisi IX F- Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh di Jakarta,Selasa,(12/3) Menurut Poempida, sejumlah masalah perburuhan dari berbagai BUMN seperti PT. PLN, PT. Telkom, PT. Pertamina, PT. Askes, PT. Peruri, ASDP sudah lama mengalami stagnasi dan belum ada jalan ke luarnya. “Pak Dahlan harus bisa menjelaskan sekaligus menjawab berbagai persoalan kepegawaian dan kinerja BUMN yang ditanganinya,” tandasnya Kedatangannya Dahlan, menurut Poempida, sangat penting agar bisa mendengarkan aspirasi karyawan dan buruh BUMN tersebut. “Jadi, Pak Dahlan tak bisa bilang bahwa masalah buruh dan karyawan itu urusan Menakertrans A. Muhaimin Iskandar. Sebab, ada aturan di Kemenakertrans yang tak bisa langsung menangani buruh BUMN. Karena itu, BUMN bisa mempercepat masalah-masalah yang terjadi

di BUMN sendiri,” ujarnya.

Dengan pemanggilan itu kata Poempida, DPR akan meminta Dahlan segera menyelesaikan masalah yang terjadi di internal BUMN, membuat aturan untuk direksi-direksi BUMN tidak sewenang-wenang memecat.

“Giliran direksinya mempunyai masalah malah dengan buruh atau karyawannya, malah memakai pengacara yang dibiayai oleh BUMN,” tambahnya.

Komitmen lainnya lanjut Poempida, seorang direksi agar tidak seenaknya mengangkat jabatan pegawai tanpa prestasi dan transparansi kinerja. “Jangan sampai seorang direksi hanya main tunjuk seseorang untuk menduduki jabatan,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi VI DPR RI F-Partai Demokrat, Ferrari Romawi mempertanyakan status laporan Dahlan Iskan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beberapa waktu lalu, sebagai Menteri BUMN atau bukan. “Saya ingin mengetahui laporan Dahlan ke KPK itu dalam rangka apa, harus jelas agar dapat diketahui maksud dan tujuan tindakannya itu,” ucap Ferrari.

Sedangkan Fraksi Demokrat lainnya, Azam Azman Natawijana juga mempertanyakan hal serupa.

Pasalnya meski Dahlan yang melaporkan, ternyata ia juga yang menyetujui dan menandatangani penunjukan pemenang tender. Ini dilakukan Dahlan, saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN 2009 lalu. “Dahlan memutuskan sendiri, menandatangani sendiri, lalu melaporkan sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi. Ini kan aneh.

Mau cari panggung atau bagaimana?,” tandasnya.

Karenanya, ia meminta Dahlan dihadirkan untuk menjelaskan soal ini. Ia pun meminta PLN dan Kementerian BUMN menjelaskan dan membawa data-data tender yang dulu dilakukan. “Ini kan ada masalah besar. Harus dijelaskan ini,” tegasnya. (gam/cea)

ant/reno snir

SENGKETA PESERTA PEMILU. Kuasa Hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Suhardi Somomoeljono (kiri), Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso (tengah), Pengamat Pemilu Ray Rangkuti (kanan) saat menjadi pembicara pada diskusi “ Menguak Sengketa Peserta Pemilu” di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Selasa (12/3). Team kuasa hukum PKPI telah mendaftarkan gugatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mengikut sertakan PKPI sebagai peserta pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Sutiyoso: KPU “Aniaya” PKPI JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menganiaya Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Indikasinya terlihat dari lambannya respon KPU atas putusan Bawaslu yang telah meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

“Kami diperlakukan tidak adil oleh KPU. Kami merasa teraniya luar biasa,” kata Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso di Jakarta,Selasa,(12/3).

Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sikap acuh KPU terhadap putusan Bawaslu telah menciptakan nuansa negatif akan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

“Ini baru permulaan sudah begini apalagi dalam proses penyelenggaraan nanti,” tambahnya

Lebih jauh kata Sutiyoso, sikap lamban KPU merupakan bentuk mempermainkan PKPI. Pasalnya, sikap itu membuat sejumlah caleg PKPI berpindah ke partai lain lantaran tidak kunjung mendapat kepastian hukum. “Penyerahan DCS pada 9 April, kalau sampai sekarang belum diputuskan kapan kami bisa bekerja (menyusun DCS),” tegasnya.

Sutiyoso sendiri menyatakan PKPI tidak akan melakukan gugatan ke Pengadi-

PASCA ANAS TERSANGKA

Ketua Umum Demokrat Harus Dari Internal JAKARTA - Menyusul kemelut Partai Demokrat pasca lengsernya Anas Urbaningrum dari ketua umum memaksa partai berlambang mercy itu menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menetapkan siapa figur yang menjalankan roda kebijakan partai di masa-masa yang akan datang. Beberapa nama sudah digadang-gadang untuk menggantikan Anas Urbaningrum.

Nama-nama yang santer terdengar untuk menggantikan Anas, yakni Syarif Hasan, Marzuki Alie, Saan Mustopa, Jero Wacik, Hayono Isman dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Keenam nama tersebut digadang-gadang akan menggantikan Anas untuk memimpin Partai Demokrat di waktu-waktu mendatang, termasuk untuk memenangkan pemilihan umum (Pemilu) pada 2014 mendatang.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Cilacap Tri Dianto, mengatakan, untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat, maka sebaiknya mencari tokoh yang berasal dari internal Partai Demokrat, tidak dari luar partai. Sebab, jika kalangan luar yang menduduki jabatan ketua umum, ditakutkan Partai Demokrat hanya dimanfaatkan sebagai kendaraan politik untuk kepentingan tertentu.

“Saya kira sebaiknya calon ketua umum Partai Demokrat nanti dipilih dari Kongres Luar Biasa (KLB). Saya kira lebih baik calon ketua umum berasal dari internal Partai Demokrat. Sebab, kalau

berasal dari internal partai, yang bersangkutan mengetahui kondisi partai bagaimana.

Kalau nanti mengambil dari luar, ya partai ini akan semakin tajam penurunan elektabilitasnya”, ungkap Tri, di Jakarta, Selasa (12/3).

Meski sudah ada enam nama yang beredar, tetapi nama Marzuki Alie paling kuat terdengar untuk menggantikan Anas. Namun, sosok Marzuki Alie dinilai belum pantas untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.

Sebab, Tri meragukan sosok Marzuki Alie yang dinilai tidak bersih dan perlu mencari ketua umum yang memang bisa membawa visi dan misi yang lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang.

“Tidak ada yang bersih di sana. Saya yakin Marzuki Alie tidak bersih. Dia belum tentu lebih bersih daripada saya. Karenanya, saya mau ikut bursa calon ketua umum.

Saya hanya ingin partai santun dan bersih. Saya ini kan bersih, tapi memang kalau cerdas belumlah”, celoteh Tri Buka Topeng Sementara itu, politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, mengatakan, ketua umum Partai Demokrat yang nanti terpilih jangan sampai ‘bertopeng’. Ketua umum yang terpilih nanti harus benar-benar membawa visi dan misi Partai Demokrat di waktu-waktu mendatang, bukan justru sebaliknya. Partai Demokrat membutuhkan pengganti Anas yang lebih baik dan menampilkan sosok apa adanya. Pada akhirnya bisa meningkatkan elekta-

bilitas Partai Demokrat pada waktu ke depan. “Tentu kita berharap ketua umum terpilih nanti memang bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk partai. Jangan sampai nantinya calon-calon ketua umum yang terpilih memakai topeng. Itu justru merepotkan nanti”, ungkap Sutan.

Menurutnya, ketua umum Partai Demokrat nanti haruslah seorang yang jujur dan bersih serta melaksanakan program-program pro rakyat yang sudah digadanggadang oleh Partai Demokrat.

Bahkan, Sutan menyiratkan bahwa persyaratan utama calon ketua umum Partai Demokrat nantinya harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pernah menjadi pengurus pusat Partai Demokrat selama satu periode. Hal ini menjadikan gambaran bahwa calon ketua umum akan berasal dari internal partai dan berada di jajaran pusat kepengurusan.

“Kita ini kan suka berpura-pura. Kita pilih yang pro rakyat, eh malah anti rakyat.

Kita pilih yang antikorupsi, malah dia-nya koruptor. Itu yang saya bilang jangan pakai topeng. Tapi, benar-benar baik. Nanti harus seperti itu”, ungkap Sutan Sutan juga menjelaskan, penyelenggaraan KLB yang diperkirakan akan lebih sederhana ketimbang KLB-KLB sebelumnya bukan menunjukkan kondisi keuangan partai sedang dilanda kesulitan dan tengah berada dikondisi krisis keuangan. Sutan mengaku bahwa sederhananya penyelenggaraan KLB nanti karena sedang menjalankan

perintah agama. Akhirnya, Partai Demokrat tidak akan secara besar-besaran menyelenggarakan KLB “Hemat tidak ada salahnya juga. Apalagi, itu sudah menjadi anjuran agama. Lagi pula tidak ada kaitannya antara KLB yang biayanya besar dengan kualitas calon ketua umum yang nantinya terpilih.

Kalau bisa lebih sederhana dan yang terpilih nanti orang yang berkualitas kan jauh lebih baik”, jelas Sutan Diselenggarakannya KLB oleh Partai Demokrat dinilai diambil diantaranya karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mau menerima pengajuan Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh Partai Demokrat yang sekarang ini tidak memiliki ketua umum pasca mundurnya Anas, beberapa waktu lalu. Ditegaskan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan bahwa KLB akan dilakukan sebelum tanggal 9 April 2013. “Pokoknya sebelum tanggal 9 April KLB akan diselenggarakan oleh Partai Demokrat. Penetapam DCS kan 9 April. Mungkin saja penyelenggaraanya itu akhir Maret ini. Sekitar-sekitar itulah”, ujar Syarif.

Syarif mengaku, diselenggarakan KLB oleh Partai Demokrat dikarenakan terdesak akan kebutuhan. Bila ketua umum tidak segera dicari, maka DCS tidak bisa diajukan dan disahkan oleh KPU. Kalau sampai DCS tidak disahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Partai Demokrat teancam tidak bisa mendaftarkan caleg pada Pileg mendatang. (gam/abd)

lan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagaimana yang dilakukan Partai Bulan Bintang (PBB). Menurutnya, gugatan ke PTTUN sama saja dengan membenarkan sikap KPU pada PKPI. “Putusan Bawaslu sudah final dan mengikat. Jadi kami tidak dibolehkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena kami tidak dirugikan apapun,” paparnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan dirinya siap turun ke jalan bersama kader-kadernya guna mendesak KPU agar menjalankan putusan Bawaslu.

“Sebenarnya saya bingung, mau bersikap apa lagi. Kita ini merasa sungguh teraniaya luar biasa,”imbuhnya

Ditempat terpisah, Ketua DPP bidang Hukum dan HAM PBB Panhar Makawi meminta dispensasi waktu untuk penetapan daftar calon legislatif (caleg) jika KPU memutuskan untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

“Pasti kami akan minta dispensasi waktu kalau mereka jadi kasasi. Karena, proses kasasi akan makan waktu 30 hari kerja. Artinya batas akhir penetapan DCS (15 April) akan terlewati,” jelasnya.

Dikatakan Panhar, prinsip parsial dan dispensasi waktu demi kesetaraan kesempatan boleh dijalankan oleh KPU. “Tapi saya tidak yakin juga kalau KPU akan memberikan,” tukasnya.

Mengenai daftar caleg partainya, Panhar menjelaskan, PBB sudah siapkan DCS untuk diajukan ke KPU. Bahkan, lanjut dia, 460 orang anggota DPRD yang berasal dari partainya sudah siap untuk maju kembali. “Kalau itu kita sudah sangat siap,” tukasnya.

Lebih lanjut, Panhar mengatakan bahwa PBB sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melawan kasasi, jika KPU mengajukannya. “Kalau dia (KPU) kasasi keputusan PTTUN tentu salah. Di tingkat MA, yang dinilai adalah norma hukum. Apakah putusan PTTUN itu sudah memenuhi syarat atau belum. Dia (MA) menilai bobot dari nilai norma hukum yang dibuat PTTUN,” pungkasnya. (gam/cea)

SENGKETA PARTAI PESERTA PEMILU

Partai Bulan Bintang Terus ‘Lawan’ KPU JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku terus berupaya agar bisa lolos dan menjadi partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) pada 2014 mendatang. Upaya perlawanan dilakukan karena melihat sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bersikeras untuk tidak meloloskan PBB untuk menjadi peserta Pemilu 2014, meski sudah dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketua Bidang Hukum PBB Panhar Makawi melihat ada keanehan yang dilakukan KPU terkait tidak mau menjalankan amanah PTTUN dan membatalkan Surat Keputusan mengenai partai politik peserta Pemilu 2014. Karenanya, perlawanan dalam bentuk hukum dan berlandaskan Undangundang (UU) akan terus dilakukkan hingga KPU mau menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu. “Kami akan terus melawan secara konstitusional jika memang KPU terus menghambat partai kami jadi peserta Pemilu. Ini kami lakukan secara terus menerus hingga KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu. Apalagi, semua sudah jelas bahwa PBB menang di PTTUN”, ungkap Panhar, di Jakarta, Selasa (12/3).

Panhar juga menyayangkan sikap KPU yang hingga saat ini masih belum menerima keputusan PTTUN dan malah berkeinginan mengajukan kasasi sebagai upaya perlawanan hukum KPU terhadap putusan PTTUN itu. Padahal, kata Panhar, putusan PTTUN sudah tegas dan perlu segera dilaksanakan oleh KPU dan membuat Surat Keputusan

baru yang menyatakan PBB termasuk partai politik peserta Pemilu 2014. “KPU itu harus segera mungkin membatalkan SK KPU No.5/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Untuk itu, KPU perlu membuat SK baru dengan memasukkan PBB sebagai peserta Pemilu 2014”, jelas Panhar Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, menilai, meski PBB sudah dimenangkan oleh PTTUN, namun bukan berarti pertarungan sengketa pemilu dengan KPU selesai dititik itu. Masih ada pertarungan lain yang dilakukkan PBB dan KPU untuk bisa secara bulat memutuskan PBB sebagai peserta Pemilu 2014. Apalagi, sudah ada indikasi bahwa KPU enggan menjalankan perintah PTTUN dan tetap menetapkan 10 partai peserta Pemilu 2014.

“Memang PBB menang di PTTUN, tetapi pertarungan tidak selesai sampai disitu saja.

Masih ada lagi. Apalagi, KPU bisa saja ngotot untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan PTTUN yang memenangkan PBB sebagai partai politik peserta Pemilu pada 2014 mendatang”, kata Yusril.

Yusril sendiri merasa aneh dengan tingkah laku KPU yang enggan meloloskan PBB sebagai peserrta Pemilu 2014.

Sebab, ada beberapa hal yang secara jelas tidak perlu dilakukan oleh KPU dan segera dilaksanakan tanpa menafsirkan suatu putusaan. Pertama, hak kasasi sebetulnya adalah hak PBB sebagai penggugat, bukan KPU. Kedua, tidak ada kerugian sama sekali bagi KPU

untuk menjalankan perintah PTTUN dan memasukkan PBB sebagai peserta Pemilu pada 2014 mendatang.

“Justru kalau KPU tidak menjalankan perintah PTTUN, maka KPU yang dirugikan. Apa urusanya KPU tidak menjalankan perintah PTTUN. Ini ada kepentingan politik yang sedang bermain.

Sekarang kan jadinya ada urusan apa mereka mendesak KPU untuk melakukan kasasi”, jelas Yusril Belum Terima Sementara itu,KPU mengaku belum menerima salinan surat keputusan yang menyatakan PBB menang dan perlu diresmikan menjadi peserta Pemilu melalui SK baru yang dikeluarkan oleh KPU. Diakui, KPU belum akan melakukan sikap karena belum mendapat salinan putusan dari PTTUN tersebut. “Hingga hari ini KPU belum menerima putusan dari PTTUN. Tenang dulu. Nanti kalau sudah kami terima baru akan kami pelajari dan baru akan kami ambil sikap”, kata Ketua KPU Husni Malik, di Jakarta.

Husni mengaku bahwa KPU masih memiliki waktu untuk membahas dan mempelajari serta mengambil sikap terkait putusan PTTUN yang memenangkan PBB sebagai peserta Pemilu pada 2014. Waktu yang dimiliki sendiri sekitar tujuh hari masa kerja sejak keputusan PTTUN diberlakukan.

Waktu yang dimiliki nanti akan dimanfaatkan KPU untuk mengambil sikap apakan memasukkan PBB sebagai peserta Pemilu 2014 atau tidak. (gam/ abd)

EKONOMI

13

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

Subsidi Elpiji 12 Kg Rugikan Pertamina Rp 20 T JAKARTA- Kebijakan Pertamina membatalkan niatnya untuk melakukan penyesuaian harga jual LPG 12 kg di tahun 2013 dari Rp70.200ke Rp96.500 menyebabkan kerugian yang dialaminya semakin membengkak. Totol kerugian Pertaminan selama menjual elpiji 12kg hingga 2012 sudah sekitar Rp.20 triliun.

Kerugian Pertamina akan semakin membesar jika di tahun 2013 dan 2014 harga elpiji 12kg tidak dinaikan. “Pertamina akan mengalami kerugian kembali sekitar Rp.10 triliun pada 2013 nanti. Ini lebih besar dari kasus Century,” ujar pengamat Kebijakan Energi dari Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (12/3).

Dia mengatakan, penolakan rencana kenaikan harga elpiji 12 kg yang disampaikan oleh Kementerian ESDM tidak berdasar karena tidak memiliki landasan hukum. “Jika Pertamina dibiarkan terus merugi di bisnis elpiji 12kg, sama saja pemerintah menghambat pertumbuhan perusahaan negara tersebut. Dengan dapat ditekannya kerugian di bisnis elpiji, Pertamina dapat diandalkan untuk bisa semakin melengkapi infrastruktur elpiji yang masih kurang,” tegas Sofyano.

Harga jual elpiji 12 kg direncanakan naik dari sebelumnya Rp5.850 menjadi Rp7.966,7 per kg atau naik Rp2.116,7 per kg. Dengan demikian, harga elpiji dari agen ke konsumen akan naik dari Rp70.200 menjadi Rp95.600 atau naik Rp25.400 per tabung kemasan 12 kg.

Dia lalu merinci biaya produksi elpiji tab 12kg/50kg.

“Biaya bahan baku Rp.8.825/ kg, biaya costum&duties Rp. 229 /kg, biaya freight cost Rp. 365 /kg, biaya transportation fee Rp. 227 /kg, biaya filling fee Rp. 188 /kg, biaya operasi lainnya Rp. 154 /kg. Jadi, total biaya produksi elpiji 12kg/50kg Rp 10.064/KG , sementara harga jual ke konsumen Rp 5.850/ kg,” jelas dia.

Padahal kata dia, kenaikan harga itu akan mengurangi kerugian Pertamina dari bisnis elpiji 12 kg sebesar Rp1,1 triliun atau menjadi tinggal Rp3,9 triliun. Kenaikan harga elpiji 12 kg diyakini tidak akan mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil karena pengguna elpiji 12 kg adalah berpenghasilan menengah ke atas. Sedangkan, konsumen masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil sudah disediakan elpji kemasan 3 kg yang mendapat harga subsidi.

Inflasi 0,5 Persen Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih mengatakan keputusan pemerintah menunda kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram diyakini akan mampu

ant/m agung rajasa

PASOKAN ELPIJI IMPOR. Pekerja memindahkan tabung Gas Elpiji 12 kg di agen penjualan gas di Jakarta Timur, Jumat (22/2). PT Pertamina (Persero) mengungkapkan 50 persen kebutuhan gas LPG (Liquefied petroleum gas) atau Elpiji di Indonesia diimpor dari luar negeri khususnya dari perusahaan Saudi Aramco. Hal ini karena kapasitas kilang Pertamina tidak mencukupi. mengindari potensi pertumbuhan angka inflasi sebesar 0,5 persen.

Menurut Lana, jika PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji non-subsidi tabung 12 kg, maka hal tersebut bisa memberikan tekanan terhadap peningkatan inflasi, terutama pada Maret 2013.

“Kalau harga elpiji dinaikan, maka akan ada tekanan in-

flasi yang lebih besar. Karena, saat ini ada kenaikan sejumlah harga pangan dan hortikultura lainnya,” kata Lana.

Penundaan kenaikan harga tersebut, jelas Lana, diyakini akan mampu menghindari laju inflasi yang lebih cepat, mengingat sejak dua bulan terakhir angka inflasi berangsur-angsur meningkat. Dia menjelaskan, pe-

KEKAYAAN NEGARA

nundaan itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghindari kenaikan harga gas non-subsidi secara bersamaan. “Tahun ini harga gas tabung 50 kilogram mengalami kenaikan,” imbuhnya.

Lana mengatakan, kenaikan harga elpiji 50 kg akan berdampak cukup besar bagi terhadap inflasi. Karena, jelas dia, pengguna elpiji

tabung 50 kg umumnya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk industri makanan yang masuk ke dalam indeks harga konsumen (IHK).

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan berencana untuk menaikkan harga elpiji tabung 12 kg pada Kuartal I 2013. “Kenaikan elpiji 12 kg diharapkan

pada kuartal pertama tahun ini. Tetapi, ESDM belum memberikan tanggapan, meski Pak Dahlan Iskan (Meneg BUMN) sudah menggodok ini,” kata Karen saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, belum lama ini.

Menurut Karen, kenaikan harga elpiji mesti segera dilakukan untuk mengganti kerugian biaya distribusi dan pengisian gas yang dialami sepanjang 2012. “Kenaikan harganya bukan dihitung secara per kilogram, tetapi untuk ukuran tabung 12 kilogram,” kata Karen sembari menegaskan bahwa Pertaminatelah mengalami kerugian Rp5 triliun dalam kegiatan produksi dan distribusi elpiji selama 2012.

Lebih lanjut Lana memperkirakan, inflasi di sepanjang 2013 akan berada pada kisaran 5 persen sampai 5,5 persen atau lebih tinggi dari asumsi pemerintah yang sebesar 4,9 persen. “Tekanan inflasi sudah terjadi sejak awal tahun ini, sehingga inflasi di akhir tahun ini akan meleset dari asumsi yang ada di APBN 2013,” ujar dia.

Lana menambahkan, inflasi 2013 akan berada pada kisaran yang diprediksikannya tersebut, asalkan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kalau tidak ada kenaikan harga BBM, masih bisa asumsinya 5 hingga 5,5 persen. Tetapi, kalau ada kenaikan itu pasti di atas 5,5 persen. Berdasarkan pengalaman kenaikan BBM sebesar Rp1.500 pada 2008 itu inflasi bertambah dua persen,” jelas Lana.(gam/bud)

HARGA KEDELAI KEMBALI NAIK

DPR Minta Moratorium Penjualan Aset BUMN JAKARTA - Komisi VI DPR meminta agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) melakukan moratorium penjualan aset PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Pasalnya, penjualan aset BUMN tanpa adanya persetujuan dari Presiden, DPR dan Kementerian Keuangan membayahakan direksi perusahaan.

“Sudah seharusnya untuk segera dilakukan moratorium penjualan aset ISN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN lainnya mengingat tidak adanya payung hukum yang melindungi penjualan aset BUMN ini,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima di Gedung DPR Jakarta, Senin (11/3).

Untuk itu kata dia, sudah seharusnya untuk segera dilakukan moratorium penjualan aset ISN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Penjualan aset justru akan membahayakan jajaran direksi perusahaan, karena SK Menteri No. 236/2011 sudah dicabut.

Selama ini, kata Aria, penjualan aset ISN hanya melewati mekanisme aksi koorporasi yang dianggap sudah menyalahi aturan. “Kami harapkan rencana penjualan aset yang sampai saat ini masih berproses, segera dihentikan,”

imbuhnya.

Aria menilai, penjualan aset BUMN yang hanya melewati aksi koorporasi juga melanggar UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagaimana diketahui, SK Menteri BUMN No. 236 Tahun 2011 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa penjualan aset BUMN bisa tanpa melalui persetujuan Pre siden, Menteri Keuangan dan DPR. Namun, saat ini SK Menteri tersebut sudah dicabut oleh Menteri BUMN dan sudah tidak berlaku lagi.

Sementara itu di tempat yang sama, Direktur ISN, Leo Pramuka mengatakan, saat ini masih ada sejumlah aset perseroan yang masih berada pada proses penjualan. “Sekarang ini juga ada aset yang dalam proses untuk dijual. Kami juga minta ini untuk di-stop,” kata Leo. Leo mengemukakan, penjualan aset-aset perusahaan merupakan salah satu jalan bagi perseroan untuk dapat melakukan restrukturisasi.

Mengingat sejauh ini perbankan dan negara enggan memberikan tambahan permodalan. “Kami tidak akan bisa melakukan restrukturisasi

tanpa adanya pendanaan, sedangkan saat itu kami kesulitan mendapatkan pendanaan dari perbankan,” kata Leo. Bahkan, lanjut Leo, negara juga tidak menyetujui keinginan perusahaan yang akan mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Dari pemegang saham (negara), juga tidak bisa. Itulah sebabnya, satu-satunya jalan bagi kami adalah memanfaatkan aset-aset yang ada. Aset-aset ini adalah aset non-produktif.

Semua ini kami lakukan dalam rengka restrukturisasi,” paparnya.

Sementara itu, tambah dia, laba dari hasil produksi perusahaan tidak akan mampu untuk menutupi biaya restrukturisasi. “Kapasitas kami masih sangat kecil, kami lebih banyak pengeluaran dari pada pendapatan,” kata Leo sembari menegaskan bahwa laba perusahaan di 2012 atau setelah direstrukturisasi senilai Rp118 miliar.

Menyinggung soal data penjualan aset perusahaan yang diumumkan Serikat Pekerja ISN, Leo membantah temuan tersebut. Sebelumnya, Sekjen SP ISN, Eko Dani S mengatakan pada 2012 manajemen perusahaan telah menjual aset senilai Rp260 miliar. “Nilainya tidak sebesar itu, nanti akan kami cek lagi.

Karena nilai itu mungkin tercampur dengan pendapatan lain,” kata Leo. Lebih lanjut Leo merincikan, dana penjualan aset tersebut dipergunakan untuk membayar utang kepada Bank BNI senilai Rp20,47 miliar, utang ke Bank Mandiri Rp1,56 miliar, utang subsidary loan agreement Rp18,73, utang rekening dana investasi Rp5,27 miliar dan melunasi utang pada PT Tifico sebesar Rp24,45 miliar.

Langkah koorporasi ISN lainnya dalam memperbaiki keuangan perusahaan, kata Leo, berupa penjualan aset tanah dan bangunan berupa eks kantor Pusat Surabaya, beberapa tanah kosong di Jakarta, tanah dan bangunan di Pabrik Pemintal (Patal) Kerawang, tanah kosong Pabrikteks di Tegal, tanah kosong di Patal Cilacap serta tanah dan bangunan eks Patal Bekasi.

Saat ini, kata dia, ISN bekerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan pihak swasta untuk mendirikan anak perusahaan yang mengembangkan tanah eks Patal Bekasi sebagai lahan properti. “ISN juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.864 orang. Sebagian pesangon mereka dari hasil menjual aset,” paparnya. (bud/ abe)

REGULASI EKSPOR

Kemenperin-Kemenhut Terbitkan SKB JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin)Kementrian Kehutanan (Kemenhut) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengubah berbagai regulasi yang dinilai eksportir sebagai kebijakan penghambat pertumbuhan ekspor furnitur.

“Saya mendukung pengusaha furnitur, bahkan saya berani untuk mengubah regulasi-regulasi, jika hal itu menghambat kegiatan produksi dan ekspor,” kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat di JIexpo Kemayoran Jakarta dalam acara bertajuk The Unique Sparks of Asia, Senin (11/3). “ Menurut Hidayat, tekad

tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemenperin dengan menerbitkan SKB dengan Kemenhut. “Saya berjanji akan menerbitkan SKB dengan Menteri Kehutanan, kalau ada regulasi yang akan menghambat industri furnitur di Indonesia. Itu tekad kami demi kemajuan industri nasional,” tuturnya.

Keinginan tersebut, kata Hidayat, tidak terlepas dari membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang merupakan pasar ekspor furnitur terbesar bagi Indonesia. “Pada tahun 2012, perekonomian AS dan Eropa membaik, sehingga ekspor furnitur kita meningkat,”

ucapnya.

Hidayat merincikan, pada 2010 ekspor furnitur Indonesia mencapai USD1,61 miliar, lalu pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi USD1,34 miliar. “Penurunan ini karena market terbesar kita di AS dan Eropa mengalami pelemahan, sehingga di sana daya beli masyarakat menurun. Tetapi, pada 2012, pasar kembali membaik, ekspor furnitur kita menjadi USD1,41 miliar,” tutur Hidayat.

Khusus untuk ekspor furnitur berbahan baku rotan, kata Hidayat, pada 2011 nilainya mencapai USD143 juta dan mengalami pening-

katan USD202 juta. “Peningkatan eskpor rotan itu terkait dengan adanya pembatasan ekspor pada produk mentah.

Kami memang berupaya untuk meningkatkan ekspor rotan yang memiliki value added,” imbuhnya.

Selama ini, kata Hidayat, pasar ekspor produk rotan terbesar Indonesia adalah Eropa, AS dan Jepang. “Selama ini ekspor furnitur kita memang masih didominasi produk berbahan baku kayu, selanjutnya metal, rotan dan plastik,” kata Hidayat sembari menambahkan, secara umum pasar ekspor furnitur Indonesia masuk ke AS, Prancis, Belanda dan Jepang. (bud/abe)

ant/dedhez anggara

Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pembuatan tahu di sentra industri tahu rumahan Kelurahan Bojongsari, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (12/3). Pengusaha Tahu mengeluhkan harga kedelai yang kembali naik dari harga sebelumnya Rp. 7.300kg menjadi Rp. 7.900/kg.

SURAT UTANG NEGARA

Menko Perekonomian Pertanyakan Tingginya Yield SUN JAKARTA- Menko Perekonomian Rizal Ramli mempertanyakan tingkat imbal balik (yield) penjualan Surat Utang Negara (SUN) Indonesia yang terlalu tinggi bahkan sudah berada di atas negara-negara maju. “Ini agak aneh. China saja yang ekonomi maju pesat Cuma 3,58%. Lalu Philipina yang ekonominya lebih jelek dari kita, hanya 3,52%, masak Indonesia 5,26%,” kata mantan Menko Perekonomian era Gu Dur, Rizal Ramli di Jakarta,Selasa, (12/3).

Menurut Rizal, biasanya penjualan SUN itu bertenor panjang, sekitar 10 tahun sampai 20 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau bunganya sekitar 1%-2%, dengan tenor sepanjang 20 tahun maka total bunga yang menjadi beban sekitar 40%. “Masak kita mencari utang yang bunganya lebih tinggi,” tanyanya.

Lebih jauh kata Mantan Preskom PT Semen Gresik ini, tingginya bunga atau yield surat utang (obligasi) yang ditawarkan pemerintah Indonesia membuat para menteri keuangan Indonesia sangat dicintai investor asing, dan surat utang pemerintah Indonesia laris dibeli asing.

Yang jelas, kata Rizal, saat ini Indonesia mengalami triple deficit, yakni deficit APBN, kemudian deficit perdagangan dan ketiga deficit transaksi berjalan, yang terus menekan nilai mata uang rupiah sehingga bisa merosot. “Dua deficit yang cukup

... biasanya penjualan SUN itu bertenor panjang, sekitar 10 tahun sampai 20 tahun

Rizal Ramli

Menko Perekonomian membahayakan, adalah deficit perdagangan dan transaksi berjalan, yang tiba-tiba saja bisa gedebugan perekonomian kita,” ucapnya.

Sementara menyangkut soal pinjaman, kata Rizal lagi, strategi yang sangat agresif serta berlebihan dengan memberikan bunga tinggi berpotensi merugikan negara. Alasannya, aliran dana spekulatif (hot money) yang masuk selain berdampak

positif bagi nilai tukar rupiah dan indeks, namun juga akan meningkatkan risiko finansial melalui potensi arus balik modal.

Diakui Rizal, utang pemerintah hingga akhir 2012 tembus Rp 1.975,42 triliun atau nyaris mendekati Rp 2.000 triliun. Pinjaman ini naik Rp 166,47 triliun dari periode sebelumnya di 2011. Naiknya jumlah utang RI kali ini dinilai telah meningkat hampir dua kali lipat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduduki kursi kepresidenan tahun 2004. “Utang menurut saya makin lama makin besar hampir meningkat 2 kali lipat sejak pemerintahan awal SBY, dari Rp 1.000 triliun ke Rp 2.000 triliun,” tuturnya.

Dikatakan Rizal, meroketnya jumlah utang dinilainya sudah tidak tepat.

Hal ini bertolak belakang dengan membaiknya perekonomian Indonesia dan defisit anggaran yang rendah yakni di bawah 3%. “Itu defisit kecil, walapun direncanakan defisit 2% tapi kenyataannya ada sisa anggaran (surplus) 10% jadi gak perlu pinjem,” pungkasnya. (cea)

14 MUTASI PEJABAT

Bupati Tantri Rotasi Tujuh Pejabat PROBOLINGGOBupati Probolinggo Hj.Puput Tantriana Sari, SE melakukan r mutasi perdana, kemarin malam, setelah sebulan lebih dilantik menjadi kepala daerah. Dalam mutasi kali pertama itu tujuh pejabat eselon II, III dan Fungsional dirotasi dengan pejabat baru.

Pejabat struktural yang dilantik, diantaranya Hadi Prayitno sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya sebagai Kepala Disperindag diganti Erlin Setiawati. Sementara direktur RSUD Tongas dijabat drg. Kamaliyah Tjipluk Lestari menggantikan dr. Shodiq Tjahjono yang mengisi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), terakhir dr. Anang Budi Yoelijanto sebagai Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Disamping itu, dilakukan pula pengukuhan dua orang pejabat fungsional, yakni Hari Ananta Sumarsono sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Paiton dan Amin Sucianah SMA Negeri I Leces.

Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE menegaskan peralihan jabatan tentunya sebuah perputaran hal yang rutin untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Apapun tugas, jabatan yang diberikan pimpinan pada PNS adalah sebuah amanah.

“Berprasangka baik dimanapun anda ditugaskan. Tugas kedepan semakin menantang, semakin komplek seiring dinamika masyarakat.

Saya yakin, semua pasti mampu mengatasi hal itu,” tegasnya.

Beri Catatan Pejabat Sejumlah pejabat yang dilantik, diberi catatan oleh Bupati Tantriana Sari. Menurutnya, lingkungan baru, pekerjaan harus segera dilakukan konsolidasi dan koordinasi yang ada dilingkungan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) masingmasing. Ia meminta untuk segera memahami tupoksi, perundangundangan untuk tingkatkan kinerja dan semangat kerja.

PROBOLINGGO

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

Tutup Usia Usai Pesta Miras PROBOLINGGO- Petrus Setiawan (38), karyawan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk/Curah Elpiji (SPPBE) milik PT. Hakamindo Petrochem, Desa Bulang, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, meregang nyawa di salah satu kamar mess karyawan.

Diduga, kematiannya usai pesta miras bersama teman-temanya, Selasa (12/3).

“Kembangkan keahlian dan potensi sumber daya manusia (SDM) demi menjalankan tugas. Dorong dan berbagilah untuk staf demi kesinambungan. Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Keberhasilan kerja ditentukan oleh dukungan staf dibawah. Yang paling utama disiplin. Wajib setiap SKPD memiliki untuk uswah pada masyarakat.Sekali lagi, ini wajib hukumnya,”terang Bupati Tantriana Sari.

Soal kedisiplinan, Bupati Tantriana Sari, mengintruksikan agar hal apapun dalam kinerja untuk mengefektifkan waktu dan kebersihan.”Saudara sebagai pimpinan SKPD bisa tularkan kebaikan untuk staf di bawah kepemimpinannya.

Komunikasi dan koordinasi dengan SKPD yang lain menuju kesempurnaan. Yang penting keberhasilan itu harus ditopang SKPD terkait,” imbuhnya.

Disamping itu, ia berharap PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo berkualitas menuju kinerja pelayanan, sesuai amanah yang dititipkan rakyat untuk memimpin Kabupaten Probolinggo hingga lima tahun kedepan.

Demikian juga, lingkungan tempat kerja, roda mutasi, Bupati Tan-

triana Sari, berpesan soal penempatan jabatan khususnya guru dan tenaga kependidikan untuk berbaik sangka. Karena sesuai sumpah dan janji diangkat menjadi PNS mau tidak mau sanggup ditempatkan dimana pun seperti di pesisir, luar pulau, dan pegunungan. ”Itu sebuah konsekuensi perilaku hidup PNS. Saya sudah intruksikan kepada Wakil Bupati untuk melakukan sidak. Yang disisir pertama lembaga pendidikan yang lokasinya paling sulit dijangkau.

Semua ini akan dilakukan bukan hanya mengejar target100 hari kerja. Insyaallah istiqomah lima tahun kedepan,” tandas Bupati Tantriana Sari.

Terakhir, pelaksanaan sidak akan dilakukan keseluruh SKPD tanpa ada pengecualian. Hasilnya untuk untuk mengiventarisasi jumlah pegawai. “Tolong dicatat, tenaga mana yang lebih dan kurang. Ini jadi pekerjaan rumah (PR) kami bersama Baperjakat untuk mengisi kekosongan dan mengurangi kelebihan pegawai. Profesionalisme PNS wajib ditingkatkan, sehingga betul-betul diayomi sebagai abdi negara,”pungkasnya. (hud)

Jasad warga Jl. Roro Jonggrang Timur No 10 Semarang Jawa Tengah, ini pertama kali ditemukan rekan kerjanya Mutfi (35), dalam posisi terbujur kaku.

Saat itu korban tak terbangun meski sudah waktunya melakukan aktivitas kerja.

Mendapati korban sudah tidak bernyawa, Mutfi mengadukan temuannya tersebut kepada

Manajer perusahaan, Kepala Desa, dan aparat kepolisian. Untuk proses penyelidikan, jasad korban dibawa ke kamar mayat RSUD Walujo Jati Kraksaan Polisi masih menunggu hasil visum penyebab pasti kematian.

“Kita belum bisa memastikan penyebab kematian korban apakah karena over dosis (OD) minuman keras atau penyebab

lain karena kita masih menunggu hasil visum dari pihak forensik RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Hasil visum dokter, ada memar di dada kiri dan kanan bekas kerokan,” terang Aiptu Yuliana, Kanit Reskrim Polsek Gending Kabupaten Probolinggo.

Secara terpisah, Kepala Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Nurhasan, yang ikut mendapingi petugas, mengatakan pihaknya setelah mendengar informasi tersebut langsung mendatangi lokasi. Tak lama kemudian, sang isteri korban meminta untuk segera dilakukan visum.

“Isterinya meminta jasad korban setelah diotopsi untuk segera dipulangkan ke Cirebon Jawa barat,” pungkasnya. (hud/dar)

PENIPUAN

Berkedok Menjual Parfum Akhirnya Dipenjara PROBOLINGGO - Sopia (55), seorang ibu rumah tangga asal Sidomukti Kraksaan Kabupaten Probolinggo harus mendekam di sel tahanan. Pasalnya, perempuan setengah baya ini tertangkap saat melakukan penipuan dengan modus menjual parfum untuk melipatgandakan uang, Selasa (13/3).

Terbongkarnya kasus penipuan dengan modus penjualan parfum tersebut terungkap dari laporan korban, dari warga desa Sidomukti, Kraksaan Wetan, dan Kedung Caluk Kecamatan Krejengan.

Kepada polisi, tersangka mengaku dalam aksinya bisa melakukan penipuan kepada para korbannya, dengan menawarkan parfum dari Banten yang

bisa melipat gandakan uang. Ia menjerat korban dengan mengenalkan diri. Selasai berkenalan, tersangka langsung mendatangi korban kerumahnya.

Buat mereka yang ingin mendapatkan uang banyak, kata Sopia, korban harus menyetorkan uang sebesar Rp 2 - 3 juta sebagai ongkos ganti minyak wangi.

Sedangkan bagi yang menginginkan duitnya dilipatkangandakan menjadi ratusan juta rupiah, harus menyetor uang tambahan sebesar Rp. 5 - 8 juta. “ Hasil uang yang didapat, saya bayarkan untuk melunasi hutang,” ujar Sopia.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kraksaan, Iptu. Suharsono, SH mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait penipuan lewat penjualan

parfum. Polisi tidak mengalami kesulitan menangkap tersangka.

“Kita pancing Sopia untuk datang ke lokasi yang ditentukan karena ada warga yang akan memesan parfum dalam jumlah besar. Saat Sofia datang, kita langsung menangkapnya,” katanya.

Ia juga menghimbau agar warga lainnya melaporkan kasus penipuan yang menimpanya ke polisi agar bisa diketahui jumlah kerugian akibat perbuatan tersangka.

“Tersangka kita jerat pasal 378 jonto 372 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukuman empat tahun penjara, dan langsung bisa dilakukan penahanan,” pungkas Kanit Reskrim Polsek Kraksaan.(hud).

Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan Gemas Darling

PROBOLINGGO - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Senin (11/3) lalu meluncurkan program Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling). Acara yang dihadiri sekitar seribu undangan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Probolinggo, HM. Buchori di lapangan Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok.

Acara ini merupakan rangkaian gerakan Indonesia bersih (GIB).

Usai menabuh kentongan, sebagai tanda dimulainya program tersebut, Wali kota menyempatkan diri menandatangani kerjasama (MoU) Gemas Darling dengan Kodim 0820 Polres Probolinggo Kota dan PT. SKI (Sumbertaman Keramik Indonesia). Acara kemudian dilanjutkan pemberian penghargaan ke sejumlah tokoh perempuan, yang telah berhasil mengelola bank sampah di lingkungannya.

Walikota juga berkesempatan menanam pohon di sekitar lokasi peresmian, bersama para pejabat yang hadir dalam acara launching tersebut. Mereka diantaranya, Wakil Wali kota H. Bandyk Soetris-

no, Sekdakot H. Johny Hariyanto, Ketua DPRD H. Sulaiman, perwakilan Dandim 0820, wakil Kapolresta Probolinggo Kompol Parjono, pejabat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur dan Lurah Sumber Wetan, Effendi.

Dalam sambutannya, HM. Buchori mengatakan, program Gemas Darling ini digelar sebagai tanda keseriusan Pemkot Probolinggo terhadap lingkungan. Sebagai timbal balik, Wali kota meminta agar warga peduli dan tetap menjaga lingkungan, dengan cara menanam, memelihara dan merawat lingkungan, minimal lingkungan di sekitarnya. “Kita mulai dari sekarang. Ini demi anak cucu kita,” kata Wali kota.

Dalam kesempatan itu Wali kota juga menyebut, kondisi lingkungan saat ini sudah parah dan amat memprihatinkan. Penyebabnya, karena ulah manusia yang mengejar kepentingan pribadi dan demi hawa nafsunya. Penebangan hutan di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan yang tidak terkontrol dan tidak diimbangi dengan reboisasi (penanaman kembali) menyebabkan hutan gundul. Tak hanya itu, keseimbangan alam menjadi rusak, hingga terjadi banjir.

Agar penebangan kayu tanpa batas tidak terulang kembali, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan yang sangat ketat. Akibatnya, tidak sedikit perusahaan pengolah

kayu (plywood) gulung tikar alias bangkrut. Dari 135 perusahaan plywood di tahun 1975, saat ini menurut HM. Buchori, tinggal 22 pabrik yang masih bertahan. Salah satu penyebabnya, karena sulit dan ketatnya mendapatkan bahan baku kayu.

Karena pengrusakan hutan tropis itulah, sehingga keseimbangan lingkungan tidak terjaga bahkan telah rusak. Akibatnya, terjadi cuaca atau iklim ekstrim dan musim yang tidak jelas. Berangkat dari keprihatinan itulah, sehingga pemkot Probolinggo konsen terhadap pelestarian lingkungan. 11 kilo meter hutan Mangrove yang dimiliki pemkot harus tetap dijaga kelestariannya dan perlu dipertebal karapatannya.

Karenanya, Wali kota meminta Polresta untuk menindak tegas pelaku penebangan pohon dan pelaku illegal loging. Pada kesempatan itu, Wali kota yang telah men-

jabat dua periode itu, bertekad akan memulihkan kembali lingkungan dengan cara menanam, merawat dan memelihara pohon. “Rawatlah lingkungan seperti merawat anak cucu kita sendiri. Ini merupakan ajaran Islam serta sesuai dengan konvensi Jenewa,” ujar HM. Buchori.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Ir. Budi Krisyanto mengatakan, program Gemas Darling ini tidak hanya melibatkan warga. Pihak sekolah, perusahaan, dan institusi pemerintah secara horizontal juga akan dirangkul untuk bekerjasama menyukseskan program tersebut. “Kerjasama dengan perusahaan, sebagai wujud dari upaya kampung industri ramah lingkungan,” terang kepala BLH. Kegiatan program ini, kata Budi Krisyanto, akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menata dan melestarikan lingkungan di wilayahnya. Kegiatan ini akan dimulai dari hal kecil, seperti pembersihan selokan di setiap rumah warga. Pembersihan dan perawatan sungai yang ada di setiap RT atau RW dan pemilahan sampah di setiap kelompok masyarakat, serta penghijauan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan program tersebut.

Tujuan dari Gemas Darling ini, menurut Kepala BLH, Untuk mendorong dan meningkatkan perwujudan tindakan nyata masyarakat dalam meningkatkan kwalitas lingkungan hidup. Selain itu, untuk mendorong tumbuh-kembangnya semangat kebersamaan, segenap atau seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

S e dan-

gkan harapannya, sebut Budi Krisyanto, agar masyarakat termotivasi untuk segera mau melakukan tindakan nyata memperbaiki kwalitas lingkungan lebih sungguh sungguh dan lebih kongkrit. Selain itu, diharapkan dengan program ini kwalitas lingkungan hidup kota menjadi semakin baik. “Paling tidak, Adipura Kencana bisa kita aih. Untuk penilaian tahap pertama, kota Probolinggo masuk dua besar setelah Banda Aceh,” ungkapnya.

Selain pembukaan, acara yang diselingi aneka tarian tradisional dan lawakan Cak Sukur Cs ini, digelar juga pameran yang diikuti sekolah peraih Adiwiyata. Tak ketinggalan, UKM dan produk unggulan binaan Dinas Perikanan Kelautan dan Dinas Peternakan Pertanian, turut juga ambil bagian dalam acara tersebut. (adv/gus/dar)

KEGIATAN GEMAS DARLING 2013 diantaranya : -Ayo cinta taman kota -Ayo kebersihan sungai -Ayo sadar kebersihan sumber mata air -Ayo wujudkan fasilitas umum yang hijau dan bersih -Gerakan sadar hemat energi dan air -Gerakan wanita sadar lingkungan -Gerakan pemuda sadar lingkungan -Gerakan wanitlansia sadar lingkungan -Gerakan anak sadar lingkungan -Gerakan tukang becak sadar lingkungan -Gerakan UKM sadar lingkungan -Gerakan pondok pesantren sadar lingkungan -Gerakan Masyarakat mengolah sampah atau limbah -Gerakan pedagang pasar sadar lingkungan -Gerakan masyarakat pemanfatan energi alternatifdari limbah atau sampah -Kampung industri ramah lingkungan dan penyandang cacat sadar lingkungan.

Keterangan Foto: 1. Walikota Probolinggo H.M. Buchori didampingi Ny. Hj. Rukmini Buchori dan beberapa pejabat setempat meresmikan pembukaan Gemas Darling di Kelurahan Sumber Wetan.

2. Pejabat dan undangan yang hdir dalam launching Gemas Darling 3. Wlikota HM. Buchori, memberikan penghargaan ke sejumlah tokoh perempuan yang peduli persoalan sampah.

4. Peserta pameran saat acara lounching Gemas Darling 5. Ketua DPRD Sulaiman, menanam pohon.

OPINI

15

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 | TAHUN II

salam songkem Pelajaran MUI belom

K

asus pemberian sertifikasi syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada PT Golden Traders Indonesia (GTIS) yang diduga melakukan praktek penipuan harus menjadi pelajaran berharga bagi lembaga tempat bernaung para ulama itu. Sekali pun MUI tak menjadi bagian dugaan praktek penipuan yang dilakukan PT Golden Traders Indonesia (GTIS) namun secara moral tak bisa lepas tangan karena sertifikasi syariah dari MUI, lembaga keuangan abal-abal itu mendapat legitimasi moral sehingga masyarakat berbondong-bondong, menanamkan uangnya. Bagaiamana pun keikutsertaan masyarakat tidak lepas dari adanya label MUI. Dari perspektif mana pun, sikap MUI yang menerbitkan sertifikasi syariah itu merupakan kecerobohan luar biasa. Terlihat bagaimana institusi moral itu justru terjebak pada persoalan bisnis, yang ironisnya kurang dipahami dan dikuasai dengan baik.

Terkesan MUI memposisikan diri hanya menjadi stempel moral tanpa mengetahui aspek-aspek riil dari bisnis GTIS. Secara ekonomi apa yang ditawarkan GTIS sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nasabah bisa mendapat keuntungan sekitar 2,5 persen perbulan atau sekitar 30 persen setahun, sementara di tengah masyarakat bunga deposito hanya sekitar 5 persen. Sudah pasti ada yang tak beres dalam proses bisnis yang ditawarkan GTIS. Ironisnya, bisnis yang tak masuk akal itu justru mendapat sertifikasi MUI. Padahal kasus penipuan sejenis pernah terjadi pada perusahaan investasi agrobisnis Qurnia Subur Alam, yang berhasil menggaet lebih dari 6000 nasabah.

Sebagai lembaga agama yang sudah pasti memahami prinsip bahwa segala sesuatu harus dipegang oleh ahlinya, seharusnya MUI tidak melibatkan diri pada persoalan yang kurang dikuasainya, yang bukan ahlinya. Seharusnya MUI tidak gegabah dan selayaknya meminta pertimbangan pihak berkompeten kalau toh memang ingin memberikan sertifikasi sejenis pada lembaga tertentu.

Kasus ini tentu saja, tidak boleh berhenti sekedar memproses GTIS, yang kini ditangani aparat hukum. Di internal MUI harus juga dilakukan kajian dan kalau perlu investigasi mengapa MUI sampai mengeluarkan sertifikasi di luar wilayah yang dikuasainya. Benarkah pemberitan sertifikasi syariah merupakan keputusan MUI atau hanya permainan dari segelintir orang yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan MUI. Semua perlu diperjelas agar kejadian serupa, yang mencoreng citra MUI itu, tidak terulang lagi. Dan MUI sendiri dapat belajar dari kasus ini agar tidak hanya sekedar menjadi tukang stempel, tanpa memahami kesertaannya dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Peristiwa pelabelan yang dilakukan oleh MUI atas GTIS merupakan sebuah keterlanjuran MUI karena Majelis Ulama Indonesia tersebut tidak berhati-hati karena diduga tergiur dengan transaksi label syariah yang menggiurkan dari GTIS. Bila ini memang benar, maka sungguh MUI sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya.

Akan tetapi, kemungkinan lain bisa saja terjadi. Sertifikasi syariah itu hanyalah sebuah rekayasa pihak tertentu yang mengatasnamakan MUI, sehingga bila ini yang terjadi maka hal itu berarti sebuah pencemaran nama baik MUI. Kendati barangkali kemungkinan terakhir ini sangat mustahil. (*)=

Terbelenggu Kasus Hukum

L

ayanan pemerintah terhadap rakyatnya terus mendapat sorotan. Terutama mengenai penanganan pemerintah kesehatan rakyat miskin. Kendati pemerintah daerah, pemprov maupun pemerintahan Indonesia, melalui instansi terkait sudah memprogramkan layanan kesehatan murah atau bahkan gratis untuk warga tidak mampu, ternyata masih dipersoalkan karena kualitas pelayanan petugas kesehatan pada pengguna program layanan kesehatan gratis tersebut masih sangat rendah.

Di DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) menemui masalah penanganan kesehatan warga miskin. JKS (Kartu Jakarta Sehat) yang notabene program unggulan Jokowi sebagaimana dijanjikan selama kampanye Pilgub DKI beberapa waktu lalu, hingga kini belum berjalan lancar, karena terdapat 115 anggota Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) separuhnya tak mau menandatangani kerjasama program JKS tersebut dengan alasan khawatir pada tagihan pelayanan pasien JKS tidak dibayar.

Sebagai pimpinan tertinggi DKI, Jokowi sudah menepis kekhawatiran anggota ARSSI itu dengan jaminan dana 1,2 triliun dari APBD DKI tahun 2013 yang diyakininya cukup mampu menanggung 4,7 juta warga yang dilayani JKS. Kendati Jokowi sudah berupaya keras meyakinkan RS Swasta namun tetap saja terdapat sejumlah RS Swasta tidak mengakomodasi tawaran kerja sama Pemprov DKI tersebut. Hal ini tentu memaksa Jokowi perlu bekerja lebih ekstra keras lagi untuk benar-benar meraih kepercayaan pengelola sejumlah Rumah Sakit Swasta di DKI. Bila Jokowi gagal menyukseskan program JKS ini otomatis akan berdampak pada kepercayaan warga DKI terhadap figur publik yang kini terus mendapat dukungan agar maju dalam bursa pencalonan Capres RI tahun 2014 itu.

Permasalahan layanan kesehatan warga miskin tidak hanya terjadi di DKI, melainkan juga nyaris terjadi pada semua daerah di Indonesia, termasuk juga di Madura. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu di Bangkalan sampai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar di Sumenep juga dikeluhkan warga setempat karena pelayanan yang buruk. Bahkan di Sumenep pernah terjadi petugas honorer kesehatan ramai-ramai melakukan aksi mogok, kendati terbilang dalam waktu relatif singkat, namun aksi mogok petugas kesehatan tersebut sempat membuat cemas para keluarga pasien. Aksi semacam itu di instansi kesehatan seharusnya tidak boleh terjadi agar tidak membuat citra layanan kesehatan semakin terpuruk.

Pejabat tinggi pemerintah Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, serta wakil rakyat yang berkompeten dengan program kesehatan, seyogyanya lebih intens memperhatikan keluhan warga miskin di daerahnya masing-masing.

Memang, adanya program layanan kesehatan berupa Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, dan SPM sejatinya wujud kepedulian pemerintah kabupaten/pemprov kepada warga miskin di daerah setempat.

Akan tetapi program tersebut belum terserap maksimal oleh warga miskin karena faktor kurangnya kepercayaan terhadap petugas kesehatan. Rasionya menggunakan pengobatan umum saja kurang mendapat layanan kesehatan apalagi bila menggunakan program jaringan kesehatan gratis tersebut, pasien tentu lebih ditelantarkan.

Karena itulah, pemerintah berkewajiban mengoptimalisasi layanan kesehatan untuk warga miskin tersebut. (*)=

A

Otda dan Keindonesiaan yang Tergerus Oleh: Robert Endi Jaweng| Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta

P

ilihan kita, Indonesia ini, untuk berotonomi dan menyelenggarakan pemerintahan desentralistis pada penghujung era 1990an tentu bukan semata mengikuti trend demokratisasi (gelombang ketiga) yang melanda banyak negara berkembang saat itu.

Jauh-jauh lebih strategis lagi, pilihan kebijakan dan eksperimentasi sistem baru tersebut merupakan suatu upaya-terencana guna merespons situasi krisis yang ada, sekaligus mengantisipasi aneka tantangan masa depan prihal tata kelola negara-bangsa modern. Kita menghadapi bukan saja krisis finansial/ekonomi yang serius tetapi jauh-jauh lebih gawat lagi adalah ancaman akan eksistensi negarabangsa itu sendiri. Jaminan integrasi teritorial-negara (hard integration), integrasi sosial-bangsa (soft integratioan), bahkan masa depan proyek demokrasi itu sendiri seolah-olah serba tak berkepastian dan berada dalam taruhan yang tak selalu bisa kita kontrol.

Lahirnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 menjadi rute alternatif secara kebijakan dan tata kelola negara-bangsa untuk menjawab soal-soal demikian. Hingga kedua beleid tersebut berganti menjadi UU No.32/2004 dan UU No.33/2004, sebagian masalah berhasil dikelola dan sebagian potensi dapat dikapitalisasi, tapi sisa sebagian lainnya masih belum tertangani secara baik dan bahkan semakin rumit saja skala masalahnya.

Tentu banyak alasan yang melatarinya. Salah satu yang patut disebut adalah karakter transisi ekonomi-politik yang melatari pilihan berdesentralisasi justru tidak terwadahi pengelolaannya dalam kerangka kebijakan yang dibuat.

Selain itu, kapasitas politik dan teknokrasi negara tidak spenuhnya mendukung eksperimentasi sistem yang baru tersebut. Maka, selama kurun 13 tahun belakangan, selain melihat kanyataan-kenyataan baru dan silih-bergantinya aturan main otonomi disiapkan, desentralisasi ternyata juga menghadirkan lingkungan persoalan baru dan/atau

mengeraskan persoalan lama yang tak sempat diselesaikan sebelumnya.

Pengapnya Ruang Hidup Bersama Mengalir dari ulasan pengantar di atas, jalan desentralisasi/ otonomi dipilih sebagai jawaban kebijakan atas tuntutan keberagaman dalam mengelola pemerintahan dan masyarakat. Jika dalam rejim sentralistik hanya ada satu pusat, yakni Jakarta, maka di era desentralisasi tersebar pusat-pusat baru (plurisentris). Karena itu pula, dalam semangat yang sama, otonomi mesti menjamin terkelolanya realitas keberagaman di internal daerah itu sendiri, termasuk soal agama, suku dan etnis. Desentralisasi pada dirinya adalah tentang keberagaman yang pada aras kebijakan mewujud dalam model asimetri antardaerah dan pluralisme intradaerah.

Namun, fakta di cukup banyak tempat, tendensi yang terlihat justru kian mengerasnya kemapanan dominasi kelompok tertentu, sementara pada sisi lain muncul minoritas berbasis primordial (khususnya agama dan identitas lainnya). Di aras formal, sosoknya bisa dilihat pada dua instrumen kebijakan pemda, yakni regulasi (Perda) dan instrumen fiskal (alokasi APBD).

Pertama, ihwal regulasi, sepanjang sedekade pelaksanaan otonomi ini telah muncul sekitar 150 perda bernuansa agama, dari yang berkategori Syariah hingga perda Injil. Secara eksternal, esensi regulasi ini bersifat proteksionis berlebihan atas penganut agama tertentu dalam relasinya dengan pihak berlainan agama. Sementara ke internal penganutnya sendiri diatur pola prilaku, bergaul, berpakaian, dll menurut tata cara dan ajaran agama terkait. Alih-alih meletakkan kebijakan afirmatif bagi kaum minoritas/marjinal, yang terjadi adalah favoritisme negara kepada kelompok mayoritas sehingga diskriminatif bagi nonmayoritas berupa pembatasan hak atau penamba-

han beban tertentu.

Kedua, pada instrumen fiskal, porsi anggaran (seperti pos bantuan sosial) dialokasi secara janggal yang menunjukan keberpihakan dan bahkan pilih kasih, meski sering berdalih pada formula proporsionalitas penduduk. Hal ini terlihat, misalnya, pada bantuan pendirian rumah ibadah hingga sumbangan hari raya keagamaan. Bahkan, instrumen fiskal ini dipakai Kepala Daerah petahana guna memikat hati kaum mayoritas dalam kontestasi pilkada.

Dua contoh tadi ada pada tataran kebijakan. Di lapangan, sebagai tindakan administrasi, masalah semakin rumit lagi. Tindakan praktiks ini sering tanpa dasar hukum yang kuat atau hanya berdasar keputusan administratif Kepala Daerah, seperti terlihat pada pembatasan lokasi pendirian rumah ibadah atau larangan berkumpul. Setali tiga uang, pada sisi lain, kita juga menyaksikan sejumlah elemen masyarakat tertentu memerankan diri sebagai “aparat” represif atau polisi-moral dalam menyikapi sesuatu yang dianggap “pelanggaran”.

Semua tendensi itu jelas mencemaskan. Otonomi yang hadir ketika kita belum tuntas benar dengan proyek Keindonesiaan tentu membersitkan problem tersendiri bagi integrasi bangsa hari ini. Menyitir DR. Mochtar Pabotinggi, inilah sindorm desentralisasi tanpa nation: otonomi yang gersang imajinasi kebangsaan, meski hidup dalam satu teritori negara bahkan daerah yang sama. Harus diakui, di ranah lokal, otonomi tak sepenuhnya efektif membangun hubungan kongruen antara sikap kedaerahan dan keindonesiaan, bhakan keduanya berpola vis a vis satu sama lain. Preferensi-preferensi kedaerahan dan primordialisme membuat daerah sebagai ruang hidup bersama justru terasa menyesakan secara sosial.

Pada level komunikasi, ini pratanda serius pula bahwa kita tidak punya bahasa komunikasi bersama. Bahasa kebijakan publik, yang dari sisi gramatika maupun substansi mestinya bisa dipahami semua pihak,

justru ditumpangi ”kekhasan” istilah/makna tertentu, pada hal jangkauan keberlakukan perda tak terbatas. Kita mau semua orang paham/taat, tapi disampaikan dalam cara berbahasa kita saja.

Selain daerah yang berunjuk terang-terangan tadi, ada sebagian lagi yang diam-diam membajak arah otonomi dengan cara mensiasati ketentuan pusat (hidden-autonomy). Modusnya, menyisipkan substansi dan nuansa primordialisme ke dalam Perda umum atau yang berjudul netral dan kabur.

Cara serupa ditemukan dalam rumusan alokasi fiskal, penyisipan dilakukan melalui penyebutan secara implisit mata anggaran dan jenis kegiatannya.

Menegakan Keindonesiaan Sebagai negara hukum, harusnya disadari bahwa UU No.22/99 maupun UU No.32/2004 sudah menegaskan prihal urusan agama sebagai bagian domain nasional.

Di sini, jelas tak ada tempat bagi justifikasi yang mengatasnamakan diskresi/kewenangan lokal. Apalagi jika motifnya lebih politis ketimbang substantif bagi kemaslahatan warga (berkerangka citizenship dan kebangsaan). Dalam konteks desentralisasi negara kesatuan, kita tentu berharap pada peran kontrol Pusat terhadap daerah. Pemerintah berkewenangan luas mencabut berbagai perda yang melanggar ketentuan nasional dan kepentingan umum. Sanksi tegas juga bisa diberlakukan atas nama hukum dan masa depan kehidupan bersama sebagai satu nation-state.

Namun, efektivitas kontrol pusat tak selamanya tegak, juga terbatas jangkauannya. Untuk itu, elemen civil society perlu melapisinya dengan gerakan bersama dalam advokasi kebijakan, tidak hanya peka terhadap isu-isu nasional, tetapi justru kini saatnya menggeser pandangan mata dan berkonsentrasi pada isu lokal. Semua mesti bisa menekuni arah besar hingga detilteknis dalam setiap lembaran perda atau APBD. Inilah ikhtiar kongkrit semua pihak ke depan.=

Guru: Pelintas Batas Kreativitas Oleh: Hidayat Raharja | Pendidik dan Pelaku Kebudayaan

P

ada suatu hari datang seorang kawan guru yang mengajar di daerah kepulauan Sumenep.

Dia mengajar di sebuah SMA Negeri yang berlokasi tidak jauh dari pantai. Sebagai wilayah baru dengan latar budaya yang berbeda. Dia berdiskusi apa yang harus dilakukannya.

Kami mulai bicara mengenai tantangan, bahwa keberhasilan itu bisa dilihat ketika kita mampu mengubah hal biasa menjadi hal yang luar biasa. Salah satu tantangan yang amat menarik bahwa anakanak di kepulauan adalah anakanak yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Anak-anak yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak di daerah lainnya.

Kerapkali pandangan guru diskriminatif dalam menilai dan memahami peserta didik, sehingga selalu pesimis dan menyerah sebelum berbuat atau selalu memberikan vonis peserta didik yang salah dan tidak bisa menerima apa yang diberikannya. Pada hal setiap anak dan setiap wilayah geografis memiliki potensial yang bisa berkembang secara dinamis. Persoalan ketergantungan guru kepada kelengkapan fasilitas adalah hal yang sering banyak dikeluhkan. Asumsi ini kerap muncul bahwa kalau fasilitasnya lengkap maka akan bisa mengajar dengan baik. Ada sebuah catatan yang dituliskan oleh salah seorang Guru Muda dari Indonesia Mengajar yang ditugaskan di daearah kepulauan Sangehe – Sulawesi yang melihat pada suatu sekolah fasilitas belajarnya lengkap tetapi tidak dimanfaatkan oleh guru, karena para guru yang ada di sekolah tersebut tidak dapat menggunakannya.

Sebuah kondisi yang menjelaskan bahwa peran guru amat vital dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang

berkualitas.

Dinamika perubahan sains, teknologi, dan seni adalah sebuah titik tolak untuk senantiasa melakukan perubahan-perbuahan secara dinamis. Perubahan yang terus berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga yang tidak biasa-menjadi biasa, yang biasa menjadi –luar biasa. Arah perubahan semacam ini membutuhkan keberanian guru untuk selalu keluar dari zona nyaman memasuki zonazona baru yang memicu kreativitas melintasi hambatan menjadi sebuah tantangan baru yang mendebarkan. Maka, ketika tantangan (hambatan) terlewati, akan terasa excited dengan apa yang telah dilakukannya.

Guru pelintas batas adalah guru yang membuka diri dan berani mencoba hal-hal baru untuk melakukan perubahan diri. Perubahan yang akan membawa kepada perubahan yang lebih bagus, baik dalam sisi pengetahuan (intelektual) dan menjelajahi berbagai kemungkinan untuk bisa mengembangkan potensi anak secara optimal. Guru yang selalu berusaha untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya secara mandiri.

Keberanian untuk menyikapi keterbatasan bukan hal mudah ketika mindset para guru selalu berasumsi fasilitas menjadi satu-satunya alasan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Seorang kawan yang pernah ditempatkan di daerah kepulauan Sumenep yang kebetulan sekolahnya bedekatan dengan pantai, memanfaatkan pantai sebagai tempat dan sumber belajar mata pelajaran Bahasa In-

donesia yang diampunya. Peserta didik diajak untuk melakukan observasi, mengidentifikasi kondisi pantai,potensi alam mendata mendokumentasikan dan mendisukiskannya. Sebuah pembelajaran yang memiliki efek kompleksitas dalam diri peserta didik.

Seorang guru seni budaya di pesantren Annuqayah - menjadikan Raden Saleh dan Lukisan Perang Diponegoro sebagai bahan diskusi untuk menanamkan intelektualisme dan antikolonialisme kepada peserta didiknya. Sebuah keberanian untuk melakukan hal baru yang jarang dilakukan guru selain apa yang lazim dilakukan. Untuk meletupkan potensi setiap peserta didik dibutuhkan energi yang mampu memantik percikan api dalam diri mereka sehingga berani untuk melakukan interpretasi dan mengemukakannya di hadapan orang lain.

Kesadaran untuk menggali informasi dan kemudian berbagi dengan yang lain sehingga terjadi pegesekan pemikiran yang mengasah kemampuan berpikir dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks dari yang konkret ke yang abstrak.

Berapa banyak guru yang berani melintasi batas dan mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk mengeksplorasi kemampuan peserta didik? Bukan tidak ada, meski tidak banyak setiap guru dengan berbagai latar belakang kultur yang dimilikinya sebenarnya memiliki potensi yang bisa melintasi wilayah-wilayah kreatif. Kesadaran untuk memahami kepemilikan wilayah kreatif yang perlu dijelajahi barangkali yang jarang dimiliki oleh guru. Mencukupkan dengan apa yang telah dimilikinya dan merasa nyaman dengan apa yang selama ini telah dilakukan dan dirasakan nyaman adalah hambatan

yang sering menghalangi kreativitas. Mereka tidak berani untuk memasuki wilayah baru karena merasa nyaman dan aman dengan apa yang dilakukannya. Sementara perkembangan pengatahuan, teknologi dan seni terus berdetak dan bergelegak menimbulkan persoalan-persoalan baru dan menutut kreativitas guru dalam mengembangkan potensi diri peserta didik.

Maka tidak ada alasan bagi guru untuk menyerah kepada hambatan atau tantangan yang bergelimpang di hadapan, melainkan dibutuhkan keberanian untuk: pertama, memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki latar belakang siosiokultural yang beragam.

Potensi subyek didik yang patut dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki.

Tuntutan kebutuhan layanan yang mampu mengakomodir kebutuhan mereka sehingga bisa mencapai kecerdasannya yang beragam. Kedua, menjelajah berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengeksplorasi kemampuan peserta didik sehingga mampu mengubah dari yang biasa menjadi luar biasa.

Menjadikan keterbatasan sebagai pemantik untuk menumbuhkan beragam kreativitas. Ketiga, keluar dari zona nyaman yang ada untuk mencoba tantangan baru (baik dari sisi sajian materi pembelajaran mau pun pilihan metode) sehingga bisa memberikan menu yang variatif dan mampu melayani kebutuhan peserta didik yang beragam. Kearifan lokal adalah suatu kekayaan pengetahuan yang bisa kita jadikan jalan atau sumber belajar yang bisa mengembangkan potensi diri peserta didik. Selamat melintasi batas!!!=

Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer (non aktif), Design Grafis Ahmed David (non aktif), M. Farizal Amir, Ach. Sunandar Redaktur Website M. Kamil Akhyari Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala Biro), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

OLAHRAGA

RABU 13 MARET 2013 NO.0074 TAHUN II

INDONESIA SUPER LEAGUE

Sape Kerrap Waspadai Macan Kemayoran

P

taufik/koran madura

SUPPORTER. Merekalah pemain kedua belas P-MU di setiap laga, aksi-aksi dan yel-yel yang mereka buat merupakan semangat tersendiri bagi punggawa Laskar Sape Kerrap dalam menghadapi gempuran para lawan di setiap pertandingan.

Duo Gelandang Laskar Sape Kerrap, Janji Robek Jala Galih Sudaryono PAMEKASAN- Duo gelandang tajam yang dimiliki Laskar Sape Kerap, yakni Issac Jober dan Busari berjanji akan merobek jala Galih Sudaryono. penjaga gawang Macan Kemayoran, sebutan lain Persija Jakarta saat melakoni laga away di stadion Manahan solo kamis (14/3) besok.

Issac Jober, gelandang kiri Persepam MU dihubungi melalui Black Berry Mesenger (BBM) milik ketua Yayasan Taretan Mania, mengaku akan berupaya semaksimal mungkin untuk kemenangan Persepam Madura United.

“Saya akan berupaya untuk bisa membobol gawang Persija Jakarta,” katanya.

Pertandingan sebakbola kata pria kelahiran Agustus 1989 itu, tidak bisa diprediksi dan bergantung juga

pada Dewi Fortuna, apakah akan berpihak ke P-MU ataukah ke pihak lawan. jika nanti Issac Jober bisa mencetak gol di Stadion Manahan Solo, maka gol tesebut kata Issac akan dipersembahkan ke keluarganya di tanah Papua, yang juga menonton lewat stasiun televesi swasta.

Sementara Busari, gelandang kiri Laskar Sape Kerap juga memiliki tekad yang sama untuk membobol dan menambah koleksi gol sebanyak-banyak ke gawang Persija Jakarta.

Namun demikian kata dia, dirinya tidak akan meremehkan setiap musuh, dan akan mematuhi semua perintah yang disampaikan pelatih. Dia berharap supporternya, bisa memberikan dukungan langsung dalam pertandingan nanti.

Issac saat ini sudah mengoleksi 3 gol. Gol terakhir dicetak saat Persepam berhasil menumbangkan Mitra Kukar 3-1, sementara busari sendiri sudah mengoleksi 2 gol. Gol terakhir dicetak busa, sapaan akrabnya saat, Persepam mengalahkan PSPS Pekan Baru Riau. menghadapi Macan Kemayoran Persija Jakarta, Heach Coach Daniel Roekito mengaku telah menyiapkan racikan khusus untuk menghentikan laju kekuatan lawan.

Menurutnya, sekalipun macan kemayoran saat ini ada didasar klasmen, tapi Persija memiliki pemainpemain yang ber-kualitas dan didominasi pemainpemain muda yang memiliki tipe petarung dan pekerja keras. ”Rahmat Afandi yang harus diwaspadai, dia memiliki kecepatan dan skil individu yang baik,” terangnya.

Selain Rahmat Afandi, Persija juga memiliki pemain berkualitas dan pengalaman yakni Ismed Sofyan dan Juan-juansyah.

Dua pemain itu memiliki ketajaman didalam memberikan umpan crosing ke stiker Persija.

Meskipun demikian, dirinya tidak akan gentar, beberapa strategi sudah disiapkan untuk meng-

hentikan gempuran, termasuk pula meladeni kecepatan Fabiano Rosa Deltra.

Di lini tengah, Daniel tetap memasrahkan kepada pemain asal tongo Ali Khadafi dan Christian Adelmund, sementara 4 palang pintu bertahan persepam masing-masing Fahruddin, Firly Apriyansah, Mechael Orah Dan Deny Rumba, dipastikan akan menjadi kekuatan terpadu untuk mengamankan jala gawang anfon.

Pertandingan P-MU vs Persija ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, kick off pada pukul 15:00 dan akan ditayangkan di TV one. Yayasan Taretan Mania sudah menyiapkan satu armada bus, untuk suporter yang akan ngonggai Manahan. (afa)

BUNDESLIGA

Hoeness Pernah Ingin Rekrut Wenger sebagai Pelatih Muenchen B A Y ERN - Presiden Bayern Muenchen Uli Hoeness mengungkapkan bahwa mereka pernah berusaha meluluhkan hati pelatih Arsenal, Arsene Wenger untuk membesut raksasa Bundelsiga Jerman itu.

Tetapi Wenger menampik tawaran tersebut dan memilih pergi ke Jepang.

Arsene Wenger akan memimpin klubnya bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua babak 16 besar Liga

Champions pada Rabu (13/3) malam waktu setempat atau Kamis (14/3) dini hari WIB. Arsenal bertandang ke Allianz Arena dengan tekad membalikkan keadaan, setelah kalah 1-3 pada leg pertama di Stadion Emirates tiga pekan silam. Mereka harus menang minimal dengan skor 3-0 untuk lolos ke perempat final.

Menjelang laga ini, Hoeness mengungkapkan bahwa Bayern Muenchen sangat mengagumi Wenger pada era 1990-an ketika dia melatih klub Prancis, AS Monaco sebelum kemudian memilih hengkang ke Jepang untuk melatih klub J-League Nagoya Grampus. "Kami pernah mencoba mendapatkannya di Bayern Munich beberapa kali. Sebelum dia pergi ke Jepang, saya dan Franz Beckenbauer pergi ke Nice dan membicarakan tentang kemungkinan dia pindah ke Bayern Muenchen. Se-

muanya sudah jelas, tetapi pada akhirnya dia memilih ke Jepang," papar Hoeness kepada The Sun. Dia melanjutkan, "Kami sangat terkejut.

Dari Jepang dia pindah ke Arsenal. Setelah bertahun-tahun, setiap kali kami mencari pelatih baru, Wenger selalu ada dalam hitungan kami. Dia adalah seseorang yang sangat serius, sangat kuat, dan memiliki ide yang sangat cemerlang tentang sebuah prtandingan. Kami sempat beberapa kali mendiskusikan tentang namanya.

Tetapi dia terlalu loyal di Arsenal. Ini sebuah sikap yang fantastik. Tetapi benar, kami menginginkannya beberapa kali."

Wenger tidak akan mungkin segera bergabung dengan pemimpin klasemen sementara Bundesliga Jerman itu. Pasalnya, mereka baru saja mendapatkan mantan pelatih Barcelona Pep Guardiola untuk menjadi pelatih klub berju-

lukan "The Hollywood" itu mulai musim panas mendatang.

Menurut Hoeness, keberhasilan Muenchen mendatangkan Guardiola memperlihatkan kekuatan sepakbola Jerman saat ini. Kami bangga sudah bisa mendapatkannya.

Ini sesuatu yang fantastik untuk Bundesliga. Tetapi pada saat bersamaan ada masalah baik untuk Guardiola maupun untuk Bayern. Sebab kedua belah pihak sama-sama berada dalam tekanan.

"Saya kira kami akan menjadi juara musim ini sehingga tekanan untuk dia dan klub musim depan menjadi lebih berat. Dengan Guardiola, kami hanya bisa meraih gelar juara.

Tidak ada yang lain. Jupp Heynckes sudah melakukan pekerjaan yang fantastik dan Guardiola akan menjadikan prestasi tahun ini sebagai landasan kerja musim depan," ucap Hoeness. (espn/aji)

AMEKASAN—Buruknya penampilan Persija Jakarta selama 10 kali pertandingan ISL tahun ini, telah mengantarkan tim yang dikenal dengan sebutan Macan Kemayoran ini menduduki juru kunci klasemen sementara di posisi 18 dengan terohan poin 8.

Track record Persija dalam 10 keli pertandingan mengalami dua kali kemenangan dan dua kali draw serta menelan enam kali kelahan. Terakhir Persija dikandaskan Persela Lamongan 2-1 di stadion Manahan, Solo.

Di stadion yang sama, Persija Kamis (14/03) besok akan menjamu laskar Sape Kerrap Persepam Madura United (PMU). Track record PMU sendiri dalam tiga pertandingan terakhir cukup bangus. Menang lawan Mitra Kukar 3-1, imbang 2-2 lawan Persisam dan terakhir menang tipis 0-1 melawan PSPS Pekanbaru. Menduduki peringkat 7 klasemen sementara, PMU dalam sepuluh kali pertandingan menang 4 kali, draw 2 kali dan kalah 4 kali.

Sebagai tim tamu, PMU diperkirakan tidak akan tampil maksimal karena ada sejumlah pemain yang masih mengalami cidera setelah bertandang ke PSPS Pekanbaru. Namun, diharapkan menjelang pertandingan pemain yang cidera bisa diturunkan. “ada pemain yang cidera ringan seperti Zainal Arif dan Ali Kadafi serta Adelmund. Mudah-mudahan dia sembuh jelang pertandingan nanti,” kata pelatih kepala PMU, Daniel Roekito, kemarin.

Menghadapi Persija, Daniel tetap optimis untuk meraih tiga poin penuh meskipun berlagi di kandang lawan. Target itu ralistis mengingat kondisi Persija saat ini terseok-seok sekaligus menjadi juru kunci. Namun, di tengah kondisi Persija yang masih ‘sakit’ itu, Daniel tetap waspada. Sebab kebesaran Persija tidak bisa dilihat sebelah mata. Apalagi Persija akan berjuang mati-matian untuk keluar

dari jurang degradasi. “intinya kita akan tetap waspada. Anak-anak sudah bisa menilai sendiri dari pertandingan yang satu ke yang lainnya. Tim besar sudah pernah dilewati dan saat ini yang akan kita hadapi tim yang lagi sakit,” imbuhnya.

Suporter Siap Ngongghai Solo Untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya, suporter PMU akan ngongghai Solo saat pertandingan nanti. Itu ditegaskan Ketua Yayasan Taretan Mania, Nurul Ulum. Dari Pamekasan, Taretan Mania akan berangkat rombongan dengan satu bus. Puluhan Taretan sudah mendaftarkan diri untuk berangkat dalam satu tim. “sudah banyak yang mendaftar ke kami dan penutupan pendaftaran akan dilakukan hari ini jam 12 siang,” kata Ulum. Tentunya, bagi suporter yang akan ngongghai Solo tidak gratis. Suporter harus mengeluarkan biaya masing-masing Rp. 100 ribu. Biaya itu hanya untuk transport saja, belum termasuk tiketnya.

Hal yang sama ditegaskan Koordinator Suporter K-cong Bangkalan, Mimit. Bagi K-cong yang hendak ngongghai Solo hanya cukup dengan Rp. 60 ribu belum termasuk tiket dan makannya. “hari ini jam 13.00 pendaftaran ditutup. Bagi yang mau ikut ngongghai sebaiknya naik kendaraan lain saja,” terang pemuda berambut gimbal ini.

Dua suporter Taretan Mania dan K-cong Mania ini akan tampil atraktif seperti pada pertandingan PMU lainnya. Peralatan musik, spanduk ukuran besar serta atribut lainnya juga akan dibawa. Namun mereka tetap mengusung misi perdamaian antar suporte di seluruh Indonesia. “kami datang untuk mendukung tim kebanggan Madura bukan untuk membuat kericuhan.

Kami junjung tinggi sportivitas di lapangan dan di luar lapanga,” pungkas Ulum. (fik)

RUMOR TRANSFER

Beckenbauer: Saya Harap Rooney ke Muenchen BAYERN - Legenda sepakbola Jerman Franz Beckenbauer ikut berbicara soal rumor tentang Wayne Rooney yang bakal hengkang dari Old Trafford akhir musim ini. Menurutnya, Wayne Rooney akan pindah ke Bayern Muenchen musim mendatang.

Beckenbauer yang menjadi presideh kehormatan Bayern Muenchen mengaku akan sangat senang bila striker Manchester United itu berlabuh di Allianz Arena musim panas mendatang.

Bila itu terjadi, maka Rooney akan dilatih oleh pelatih hebat dunia Pep Guardiola. "Saya akan sangat-sangat bahagia bila Wayne Rooney memutuskan untuk datang ke Bayern Muenchen.

Tetapi ini masih rumor ataukah itu sudah benar.

Saya tidak t a h u ," kata

Beckenbauer.

Rooney dikait-katikan dengan beberapa klub besar Eropa seperti Bayern Muenchen, Real Madrid, Paris Saint-Germain, setelah Rooney duduk di bangku cadangan saat MU kalah 1-2 dari Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Old Trafford pekan lalu dan tersingkir dari Liga Champions.

Meski demikian, rumor ini sudah dibantah oleh pelatih MU Sir Alex Ferguson. Menurutnya, rumor kepergian Rooney dari Old Trafford hanyalah sampah belaka dan sama sekali tidak benar. Rooney, bahkan disebutnya sudah masuk dalam rencananya musim depan. Ferguson menegaskan bahwa Rooney tidak akan dijual ke klub lain.

Bahkan Ferguson sudah melarang wartawan dari dua media yang menyebarkan gosip itu untuk datang ke Old Trafford sampai mereka meminta maaf kepada MU. Sementara legenda MU Sir Bobby Charlton yakin komentar Beckenbauer itu dan rumor tentang kepindahan Rooney sama sekali tidak mencerminkan kebijakan dan sikap MU atas pemain 27 tahun tersebut. "Saya kira ini masih terlalu prematur. Saya memang tidak tahu banyak apa yang terjadi MU, tetapi saya tahu sedikit. Wayne Rooney mungkin mengalami cedera dan penampilannya tidak cemerlang lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia harus pergi," kata Charlton.

Dia melanjutkan, "Sir Alex Ferguson sudah menegaskan bahwa dia sama sekali tidak punya niat untuk melepas Wayne Rooney ke klub manapun. Saya percaya 100 persen pada pernyataan itu. Dia seorang pemain hebat dan kenapa kami harus membiarkan pemain sebesar dia pergi ke klub lain." (espn/aji)