e-Paper Koran Madura 13 Mei 2013

1

SENIN 13 MEI 2013 NO. 00115 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

13 MEI 2013

g PAMANGGHI

INVESTASI

Jatim Genjot Kerjasama dengan Swedia SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya serius dalam peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang dengan luar negeri. Setelah beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf mengadakan kunjungan kerja ke berbagai negara, orang nomer dua di Jatim ini menerima kunjungan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Mrs. Ewa Polano beserta rombongan di ruang kerjanya.

Dia berharap, Jatim dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang investasi dan perdagangan dengan Swedia dan mampu menyeimbangkan neraca perdagangan serta mempererat hubungan antar kedua belah pihak. “neraca perdagangan Jatim-Swedia dalam kurun waktu 2009 sampai awal 2013 cenderung defisit bagi Jatim. Rinciannya, ekspor Jatim ke Swedia sebesar 125,06 juta dollar Amerika, sedangkan impornya mencapai 231,1 juta dollar Amerika,” papar dia.

Oleh sebab itu, ia minta kerjasama lebih difokuskan memperkuat bidang investasi dan perdagangan. Dalam bidang investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Swedia di Jatim cukup besar. Rinciannya, PMA berdasarkan izin prinsip sebesar 15.584,00 ribu dollar Amerika dan izin usaha PMA sebesar 2.200.000 dollar Amerika.

Sedangkan dalam bidang perdagangan, lanjutnya, komoditi utama ekspor non migas Jatim ke Swedia diantaranya adalah besi baja, mesin dan otomotif, pengolahan kayu, kimia dasar, kulit, tekstil, keramik, marmer dan kerajinan tangan. “Sedangkan komoditi impor non migasnya diantaranya besi baja, mesin dan otomotif, peralatan listrik, makanan dan minuman, elektronika, dan kertas,” papar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Meski demikian, Gus Ipul belum bisa memberikan kepastian kapan perjanjian kerja sama dapat ditandatangani. Dia mengaku, pihaknya harus lebih dulu berkomunikasi dengan Gubernur Jatim, Soekarwo. “mungkin tindaklanjut perjanjian kerja samanya usai pilgub,” ucapnya optimis.

viane cara rima pamela/koranmadura

KERJASAMA. Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf menerima Duta Besar Swedia , Mrs Ewa Polano, di ruang kerja Wakil Gubernur Jatim, Jumat (10/5).

Sementara itu, Mrs Ewa Polano mengatakan bahwa pihaknya siap meningkatkan investasi dan perdagangan di Jatim. Ia menjelaskan, Swedia memiliki beberapa perusahaan yang tersebar di Jatim. Diantaranya, PT. SSAB Steel Indonesia di Surabaya, PT. Lundin Industry Invest di Gresik, dan Super Dry Indonesia di Banyuwangi. “Kami siap untuk mendatangkan lebih banyak investor di Jatim dan meningkatkan kerjasama di bidang lain. Seperti pendidikan, kesehatan, teknologi ramah lingkungan, dan penerapan teknologi eco airport” kata dia.

Eco airport, lanjut Ewa, adalah program untuk menjadikan bandara ramah lingkungan dengan mengurangi emisi kadar CO2, menggunakan alat-alat yang hemat listrik, meminimalisir kegiatan yang tidak diperlukan sehingga dapat menunjang visi global lingkungan hidup dan mendukung pariwisata.

“Selain itu, kemungkinan kita akan adakan kerja sama untuk konsep Green City.

Konsep ini sangat tepat diterapkan di Jatim, khususnya Surabaya karena sistem tata kelola tamannya baik, dan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai. ” ujarnya. (neu/beth)

Konstituen

Oleh : MH. Said Abdullah Anggota DPR RI

ant/sigid kurniawan

TOLAK SUBSIDI BBM. Barisan Mahasiswa Peduli Rakyat Miskin melakukan aksi unjuk rasa di depan SPBU kawasan Jalan Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (11/5). Dalam aksi yang sempat disertai pemblokiran jalan jalur Yogyakarta - Solo tersebut mereka menolak subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk orang kaya yang seharusnya hanya diberikan untuk masyarakat miskin.

Hari Ini KPK Periksa Presiden PKS, Anis Matta JAKARTA-Presiden Partai Keadilan Sejahtrera (PKS), Anis Matta hari ini (Senin, 13/5) akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anis Matta dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyuapan pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian dan Pencucian Uang.

Surat pemanggilan Anis disampaikan langsung oleh penyidik ke kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/5) lalu.

“Senin (13/5), kita panggil,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Minggu (12/5).

Adapun surat panggilan KPK kepada Anis Matta untuk menjadi saksi terkait Ahmad Fathanah. Alasannya, Anis Matta dianggap mengetahui mengenai kasus ini. Namun, sayangnya Abaraham tak mau menjelaskan lebih jauh apa kaitan Anis dengan tersangka kasus suap impor daging sekaligus pencucian uang, Ahmad Fathanah.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru menegaskan Anis Matta siap menghadapi pemeriksaan KPK. “Insya Allah beliau datang. Siap diperiksa. Mana ada enggak mau,” tegasnya Sebelumnya, KPK juga sudah memanggil beberapa petinggi PKS, dalam kaitan kasus itu. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal PKS Taufiq Ridho, dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman.

Ditempat terpisah, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan reaksi keras PKS terkait penyitaan mobil Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) justru menjadi keanehan. “Saya kira memang reaksi keras elite PKS akhirakhir ini mengundang banyak

pertanyaan berbagai pihak,” ungkapnya Seharusnya, kata Gun Gun, jika memang PKS percaya diri kasus tersebut sifatnya urusan hukum LHI sendiri. Sehingga tidak terlampau membangun mekanisme pertahanan diri berlebihan. “Karena over protective akan mudah menjadi blunder politik bagi PKS sendiri,” tuturnya.

Oleh karenanya, sambung Gun Gun, PKS dengan agresivitas verbal petingginya di media akan memantik relasi antagonistik dengan banyak pihak terutama KPK. “Saya kira hingga sekarang, terlepas dari berbagai plus minus KPK, lembaga ini masih menjadi satu-satunya lembaga penegakkan hukum terutama kasus korupsi yang masih diharapkan perannya,” terangnya Gun Gun pun berharap PKS menyikapi kasus LHI secara proporsional dan jangan sampai muncul kesan partai itu melindungi mantan presidennya. Mengenai target perolehan suara di Pemilu 2014, Gun Gun memprediksi adanya penurunan yang dialami PKS. “Sulit rasanya mencapai target 3 besar,” katanya.

Pasalnya, Gun Gun melihat kasus LHI akan terus bergulir hingga menjelang pemilu 2014. “Karena persoalan LHI ini masih akan terus snowball jelang Pemilu. Dan ini bisa menjadi entry bagi delegitimasi citra PKS oleh lawan-lawan politik PKS di tahun politik

ini,” pungkasnya.

Arogan Sementara itu, Rapat Majelis Syuro PKS yang dilakukan sejak Sabtu (11/5) hingga Minggu (12/5) ini, membahas cara KPK menyita mobil yang diduga barang hasil tindak pidana pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Selain itu, rapat juga membahas beragam permasalahan yang aktual belakangan ini. Seperti rencana kenaikan BBM, masalah ikatan sosial di tengah masyarakat yang makin rapuh, hingga soal pilkada.

“Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini,” kata Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera di Minggu (12/5).

Soal penyitaan mobil, DPP

PKS telah berulang-ulang mempersilakan menyita mobil yang menurut KPK akan dijadikan barang bukti. “Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS. Karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah,” tutur Mardani.

Dia menyesalkan sikap juru bicara KPK Johan Budi yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh PKS. Dinilai hal tersebut akan menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang, bila ternyata mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud.

PKS meminta KPK untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tata cara yang legal dan santun.

“Kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi dan sok kuasa,” ujar Mardani. (gam/abd/cea)

PEMILIHAN GUBERNUR JATIM

Eggi-Sihat Dideadline hingga 23 Juni untuk Lengkapi Persyaratan SURABAYA–Dalam acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jatim yang digelar di Hotel Novotel Minggu (12/5), Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur sudah melakukan rekapitulasi dukungan bagi bakal calon yang mendaftar secara perseorangan.

Di tingkat provinsi, untuk dapat lolos verifikasi KPU Provinsi Jatim, pasangan Bakal Calon perseorangan yang mendaftarkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, Eggi Sudjana – Muhammad Sihat harus mengganti surat dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lebih banyak dari jumlah surat dukungan yang diserahkan mereka ke KPU Provinsi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Perseorangan Tingkat Provinsi, Agung Nugroho. Menurut Agung, jika sebelumnya Eggi – Sihat sudah menyerahkan 1.227.000an surat dukungan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena 882.548 diantaranya dinyatakan TMS, maka Eggi – Sihat harus mengganti surat dukungan TMS ini dua kali lipat. “artinya mereka harus mengganti sebanyak 1.756.000an surat dukungan. Jumlah ini lebih banyak dari surat dukungan yang mereka serahkan ketika pertama kali mendaftarkan diri,” papar Agung seraya menambahkan bahwa surat

dukungan Eggi – Sihat yang Memenuhi Syarat (MS) hanya sebanyak 239.910 atau sekitar 20 persen dari total jumlah surat dukungan yang diserahkan.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Andry Dewanto Ahmad menegaskan, pasangan ini diberi batas waktu hingga tangga 23 Juni nanti untuk mengganti surat dukungan mereka yang TMS. Jika hingga batas waktu yang ditentukan mereka tidak menyerahkan surat dukungan yang menjadi persyaratan, maka mereka akan dianggap gugur. “batas waktu yang diberikan kepada pasangan ini hingga tanggal 23 Juni. Lewat dari itu, mereka akan digugurkan,” kata Andri.

Terpisah, salah seorang dari tim pemenangan Eggi Sudjana – M Sihat, Fathoni menjelaskan bahwa pihaknya optimis dapat menyerahkan surat dukungan baru sebelum batas tanggal yang ditentukan KPU berakhir. “sebenarnya dari awal Pak Eggi sudah mendapatkan KTP untuk surat dukungan hingga 12 juta lebih. Persoalannya adalah form yang harus kita isi, ternyata tidak semuanya terisi dengan benar.

Selain itu juga ada KTP dari satu Kota/ Kabupaten yang sama tapi berbeda desanya, tercampur. Padahal kan KPU tinggal menukarkannya saja, tapi KPU tidak mau,” elak Fathoni menyalahkan KPU seraya menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan Kartu Keluarga (kk) untuk antisipasi kalau-kalau ada KTP yang mati. (neu)

“Terima kasih fans. Dukungan yang kalian berikan selama bertahun-tahun benar-benar menyenangkan. Adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan yang besar untuk memiliki kesempatan memimpin tim Anda dan saya telah membuat waktu-waktu saya sangat berharga dengan menjadi manajer Manchester United.”

Kalimat indah bernuansa mengharukan itu, diucapkan salah satu pelatih tersukses di dunia Sir Alex Ferguson, usai resmi menyatakan pensiun dari melatih Manchester United (MU).

Ia secara khusus menyampaikan pernyataan apresiasinya pada fans MU, dengan ungkapan dan bahasa yang memperlihatkan betapa berartinya fans itu.

Kata “memimpin tim Anda” menegaskan bahwa Alex merasa bahwa ia menjalankan tugas dari fans, yang sejatinya menjadi pemilik utama MU. Ya pelatih menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh para fans sebagai pemilik sejati MU. Yang membiayai melalui pembelian tiket, jersy serta mengundang sponsor melalui kemeriahan membanjiri setiap pertandingan MU. Jelas tak akan ada sponsor berani membayar mahal bila tak ada dukungan luar biasa penonton.

Termasuk juga prestasi.

Ada sikap jujur dan keterbukaan dari Sir Tanpa dukungan Alex betapa masyarakat fans memakar rumput tak beri dukunakan ada elite gan sangat pemimpin. berarti pada apa yang dikerjakannya. Ia merasa, tanpa dukungan dan pemberian semangat dari fans, tak akan optimal membawa MU sampai meraih 38 gelar. Dukungan bisa dalam bentuk kedatangan dengan membeli tiket yang dilanjutkan dengan pemberian semangat luar biasa yang tak lelah kepada para pemaian MU yang sedang bertanding.

Kesadaran peran seperti Alex inilah yang seharusnya tumbuh, berkembang dari para elite pemimpin di negeri ini.

Mereka sejatinya memahami bahwa keberadaanya di tataran elite melalui dukungan riil dari konstituen. Tanpa dukungan masyarakat akar rumput tak akan ada elite pemimpin. Justru keberadaan tataran elite karena eksistensi masyarakat akar rumput.

Seperti Alex yang merasa tak mungkin bisa bekerja optimal, para elite politik pun pada dasarnya tak akan berarti apa-apa tanpa dukungan para konstituen. Karena itu sosok seperti Alex sadar betul bahwa ia memang bekerja untuk para fans seperti seharusnya para elite negeri ini bekerja benar-benar memang untuk kepentingan para konstituen, para pendukungnya.

Simaklah kalimat lain dari Alex Ferguson. “Kesuksesan ini, jelas tak lepas dari dukungan luar biasa para fans selama ini. Mereka tak pernah lelah memberikan kepercayaan dan dukungannya,” ungkapnya.

Tentu saja belajar dari sikap Alex Ferguson, terasa aneh bila ada elite politik di negeri ini jauh dari orang-orang yang mendukungnya, yang mengantar ke kursi kepemimpinan, baik di legislatif maupun eksekutif. Apalagi bila secara ironis terjadi penyalahgunaan hak-hak paling sederhana dari konstituen; bukannya diberikan malah didekap sebagai hak pribadi. Akan makin jauh jarak antara elite dengan para pendukungnya. Dan bila ini terjadi, tak akan terwujud sebuah keberhasilan. Tak akan pernah tergapai cita-cita dan harapan masyarakat pendukung . Mereka justru akan makin nestapa yang potensial kelak berubah menjadi angkara murka.

Jurang akan makin lebar antara masyarakat pendukung dan yang didukungnya. Impian keberhasil an seperti Alex Ferguson pun raib tertelan kekecewaan dan amarah. Sayang memang. =

Doa Sebelum Tidur “Le” kata Matrawi pada anaknya menjelang tidur, “Kalo mau tidur, jangan lupa berdo’a” “Ayah juga berdoa?”

“Tentu, berdoalah setulus hati dan jujur pada Tuhan” jelas Matrwi.

Anaknya pun duduk menghadap arah barat di atas tempat tidurnya..

“Tuhan … berikan aku mimpi malam ini tentang matematika yang diujikan besok pagi” “Le” tegur Matrawi, “itu terlalu jujur”....

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

LISTRIK

PLTS Mendesak Segera Diwujudkan SUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi meminta pemerintah segera mewujudkan pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi pembayaran pajak penerangan jalan umum yang dalam setahun mencapai Rp. 2,2 miliar. Dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kemungkinan besar pembayaran PLN yang ditanggung oleh pemerintah akan lebih kecil, karena ada efisiensi dan penghematan.

“Jika anggaran itu biasanya digunakan untuk membayar kekurangan biaya PJU (penerangan jalan umum), kan, bisa untuk pemberdayaan yang lebih menyentuh masyarakat,”tuturnya, Sabtu (11/5).

Pihaknya sudah melakukan studi banding ke Mataram, Nusa Tenggara Barat Mataram tentang pengelolaan PJU menggunakan PLTS yang bisa menghemat APBD 20 sampai 30 miliar dalam tahun. “Untuk di Sumenep hal tersebut mesti segera diwujudkan ke depan, mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk PLN dari penerangan jalan umum,” tuturnya.

Politisi PDI itu menambahkan, niat tersebut mestinya memang disambut baik oleh pemerintah. Sebab, penggunaan PLTS di 90 titik bisa menghemat biaya pengeluaran APBD yang dibayarkan kepada PLN. Pemerintah ke depan harus menambah lagi jumlah PJU yang mengguna-

kan PLTS sehingga akan mengurangi anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik. “Kalau itu betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah alangkah besarnya penghematan penggunaan APBD itu,”paparnya.

Saat ini penggunaan PLTS di Sumenep digunakan untuk beberapa titik yang tidak terjaluri PLN, sehingga masih belum bisa diketahui volume dan tingkat penghematannya.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengevaluasi lagi penggunaan PLTS sehingga hasilnya dapat diketahui secara pasti. Sebab hanya dengan cara tersebut, menurutnya, penghematan energi yang memakai PLTS bisa diketahui. (athink/mk)

Dengan menggunakan PLTS kemungkinan besar pembayaran PLN yang ditanggung oleh pemerintah akan lebih kecil, karena ada efisiensi dan penghematan.

PERUBAHAN PEMBUATAN AKTE

Dispendukcapil Tetap Gunakan Aturan Lama SUMENEP – Pasca putusan Mahkamah Konsitusi yang menghapus ketentuan anak usia di atas satu tahun yang harus melampirkan penetapan dari pengadilan setempat saat pembuatan akte lahir belum dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumenep. “Kami belum bisa menerapkan putusan MK itu,” kata Kepala Dispendukcapil Akhmad Zaini.

Zaini mengaku, sikapnya bukan ingin menentang putusan MK, tapi karena Dispendukcapil Sumenep belum menerima salinan putusan yang dimaksud. “Selama kami belum memegang salinan putusan itu, maka UU yang lama tetap akan diberlakukan,” ungkapnya.

UU No 32 Pasal 32 Ayat 2 Tahun 2006 menyebutkan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan

penetapan pengadilan negeri setempat.

Zaini juga menilai pembuatan akte kelahiran yang diharuskan melampirkan hasil keputusan pengadilan dengan mendatangkan 2 orang saksi sangat memberatkan terhadap masyarakat, sebeb pembiayaannya terlalu mahal dibandingkan dengan pembuatan akte sendiri. “Yang jelas pembiayaan proses di pengadilan lebih mahal dari pada pembuatan akte sendiri,” katanya.

Ia berjanji akan segera menerapkan putusan MK jika sudah menerima salinannya.

Karena alasan itulah, sampai saat ini Zaini mengimbau warga agar menunda dulu jika ingin membuat akta lahir.

Jika warga bersikukuh ingin membuat akta lahir anak yang sudah melebihi batas waktu, harus tetap melalui proses di pengadilan negeri dengan biaya Rp 250 ribu. “Ya kalau

terpaksa, maka harus melalaui presedur yang biasa, namun itu tentunya memberatkan, apa lagi harus mendatangkan 2 orang saksi,” ungkapnya.

Tapi jika salinan putusan sudah ada di Dispendukcapil Sumenep, maka biaya pembuatan akta lahir lebih murah. “Berdasarkan perda, biaya pembuatan akta lahir sebesar 50 ribu rupiah, ditambah biaya admintrasi 5.000. Oleh karena itu, daripada buang duit, lebih baik warga menunda membuat akta lahir. Mungkin satu bulan lagi kami sudah pegang salinan putusan itu,” jelasnya Ia memprediksi pemberlakuan perubahan tersebut diperkirakan akan diterapkan pada bulan Juni mendatang.

“Kalau Kementerian Dalam Negeri segera melimpahkan surat salinannya, tentunya bulan depan sudah bisa diberlakukan di Sumenep ini,” tukasnya. (edy/mk)

PENINGGALAN SEJARAH

Bendera Bupati Pertama Masih Utuh SUMENEP - Bendera merah putih berukuran 280x200 pemberian R.T.A. Samadikun, bupati Sumenep pertama dari 1929–1947 kepada tetua warga Sapeken sampai saat ini masih utuh. Bendera tersebut saat ini dimiliki Mohammad Noer (43), keturunan Mohammad Iman yang menerima bendera tersebut.

Noer menceritakan, bendera tersebut sebagai simbol perjuangan dan ikatan penyatuan kepulauan dengan daratan, termasuk sebagai bagian dari kepemerintahan Sumenep dan karesidenan Madura pada masa itu. Bendera merah putih itu diterima langsung dari R.T.A. Samadikun.

“Bendera itu warisan dari kakek saya,”paparnya kepada Koran Madura, Minggu (12/5).

Leluhurnya berwasiat agar bendera yang terbuat dari kain blaco itu tidak rusak. Ia diperintahkan agar menggunakannya hanya apabila perayaan kemerdekaan di bulan Agustus saja.

Mohammad Yunus (38), pemuka agama setempat mengatakan warga Desa Sakala Kecamatan Sapeken mengkramatkan bendera tersebut. Bendera itu sudah menjadi bagian dari seja-

rah pembentukan desa di tempatnya. “Bendera itu lambang perjuangan. Juga jadi cikal bakal bersatunya pulau ini dengan Sumenep,” tuturnya.

Warga desa setempat juga meyakini bahwa yang membabat hutan belantara kemudian menjadikan tempat itu sebagai kawasan hunian adalah anak buah Kahar Muzakkar yang eksodus dari Sulawesi ke Pulau Sakala.

Menurutnya, orang pelarian itu secara bergerombol datang ke wilayah setempat dan dipimpin oleh Daeng Suma dan Daeng Danggang.

Akan tetapi, setelah peristiwa kemerdekaan kepemimpinan di Desa Sakala digantikan Badu’u. Karena tidak mau bergabung dengan kepemerintahan Sumenep, katanya, Badu’u kembali lagi ke Sulawesi. Karena terjadi kekosongan kepemimpinan, saat itu yang ditunjuk oleh masyarakat adalah Mohammad Iman yang dikenal memiliki kesetiaan tinggi untuk bergabung kepada Sumenep dan republik Indonesia. “Saya rasa bendera pusaka itu juga bukti perjuangan dan keberpihakan pulau Sakala mendukung integrasi nasional,” tukasnya. (athink/mk)

HARI PERAWAT SEDUNIA. Seorang pejalan kaki melintas di depan mural bertuliskan “Suster Cantik Rawat Aku”. Hari ini (12/5) merupakan Hari Perawat Sedunia.

Peserta Jamkesmas Dipungut Biaya SUEMEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep membantah temuan anggota Komisi D DPRD Sumenep Syamsul Arijal yang mengatakan, pihaknya menerima keluhan terhadap pelayanan Puskesmas di Kecamatan Ambunten beberapa waktu lalu.

Saat melakukan reses beberapa waktu lalu, Syamsul Arijal menerima banyak temuan yang menyimpang dalam pelayanan puskesmas di Ambunten, termasuk di dalamnya pungutan biaya terhadap pasien jamkesmas hingga Rp. 1 juta dan buruknya pelayanan. Dinkes menilai dewan asal-asalan dalam menilai kinerja pihak puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Sumenep dr. Anugrah Riska Rahadi menegaskan Puskesmas Ambunten telah memberikan pelayan sesuai dengan kode etik yang ada.

Ia mengilak adanya tudingan pungutan yang dilakukan petugas puskesmas

PERINGATAN FALUN GONG

terhadap pasien jamkesmas, dan dirinya juga menolak jika ada pasien puskesmas Ambunten yang di injeksi hingga 27 kali.

“Tidak benar itu semua.

Kami sudah menerima laporan dari kepala Puskemas Ambunten secara tertulis, dan kami melihat tidak ada pelanggaran apapun di dalam laporan kepala puskesmas,” klarifikasi Rizka.

Riska menjelaskan, tak ada pungutan dalam terhadap pasien yang menggunakan jamkesmas, tapi kalau pasien membeli obat di luar obat dari jamkesmas maka harus bayar dan itu yang membeli keluarga pasien bukan dari puskes-

mas. ”Kami melihat tidak ada pungutan apapun selama ini,” sambungnya.

Kepala Puskesmas Ambunten dr. Arianis juga membantah temuan komisi D di lapangan yang mengatakan ada pungutan terhadap pasien peserta jamkesmas.

“Kami tidak pernah melakukan pungutan apapun terhadap pasien peserta jamkesmas, terkecuali pasien

jamkesmas membeli obat di luar yang bukan jamkesmas,” terangnya.

Pihaknya juga menolak adanya dugaan terhadap dokter di puskesmas yang dipimpinnya menginjeksi pasien hingga 27 kali. “Itu tidak ada alias bohong. Kami sudah melaporkan kronologisnya terhadap kadinkes secara tertulis,” tambahnya. (edy/mk)

PENDIDIKAN

Sekolah Kurang Diawasi

Beberapa penabuh gendang beraksi dalam peringatan 14 tahun Falun Dafa (Falun Gong) di pelataran sebuah mall di Batam, Sabtu (11/5).

Falun Gong adalah metode kultivasi yang dikenalkan oleh master Li Hongzhi tahun 1992 silam diklaim dapat meningkatkan kualitas hidup, metode ini diterima oleh ratusan juta orang China dalam waktu singkat, hal itu mendapat tentangan dari penguasa Zhiang Zhe Min karena dianggap berpotensi memberontak, pada tahun 1999 beberapa negara mengakui metode ini sebagai cabang olahraga.

SUMENEP - Warga Desa Sabuntan mempertanyakan keberadaan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Barokah dan Madrasah Al Ikhlas, Pulau Sapeken. Menurut Syukron, sejak berdirinya pada tahun 1999 hingga sekarang, kondisi dua lembaga tersebut tidak ada perkembangan, bahkan tambah menurun.

“Seperti banyak guru masih lulusan SMA ngajar.

Padahal dalam aturan yang ada, mereka yang ngajar di MTs atau MA minimal bergelar S1, tetapi kenyataannya berbanding terbalik, jeruk makan jeruk, lulusan SMA ngajar SMA,” katanya, Minggu (12/5).

Selain itu, menurut dia, kepala sekolah tidak memberikan teladan yang baik.

Kepala sekolah sering membolos, jarang ada di sekolah.

“Sehingga mengganggu terhadap kelancaran belajar mengajar, banyak siswa yang sudah merasa bosan untuk sekolah. Sehingga mereka juga lebih senang tidak masuk sekolah daripada sekolah memberikan contoh yang tidak baik,” jelasnya.

Secara terpisah, VD, salah satu siswi MTs Miftahul Barokah mengaku sudah tak semangat lagi utuk bersekolah. Selain kepalanya sering marah-marah tanpa sebab, di sekolahnya itu gurunya juga tak memenuhi kualifikasi. “Saya dan siswa-siswa yang lain lebih memilih bolos sekolah, daripada sampai sekolah banyak guru juga main-main,” keluhnya Koran Madura.

Sukron menilai, banyak guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi tersebut disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di kepulauan.

“Jarang sekali dinas terkait terlihat mengontrol sekolah-sekolah di kepulauan, maka tak salah jika berdampak terhadap minimnya kualitas pendidikan di kepulauan,” pungkasnya.

Secara terpisah, banyak warga mempertanyakan tentang sebagian sekolah dasar yang keberadaan kurang jelas, seperti yang terjadi di SDN Lapa Laok 1, Kecamatan Dungkek dan SDN Legung Timur, Kecamatan BatangBatang. Seperti SDN Legung

Timur 1 yang siswanya dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah kurang lebih 10 orang.

Supriyadi, warga asal Legung Timur Kecamatan Batang-Batang mengatakan bahwa sudah selayaknya SDN itu ditutup berhubung sudah tak layak dikategorikan sebagai sekolah yang berkualitas. “Termasuk juga dalam aturan yang ada, jika muridnya hanya tinggal sedikit maka kegiatan belajar mengajar tak bisa dilanjutkan,” katanya kepada Koran Madura.

Hal serupa juga disampaikan oleh Taufiqurrahman, warga Desa Lapal Laok Kecamatan Dungkek.

Menurutya, SDN Lapa Laok 1 seyogyanya sudah ditutup. “Karena jika tetap dipertahankan, selain berdampak terhadap siswa, juga akan membuangbuang anggaran, karena masih tetap terdata di dinas pendidikan,” jelasnya.

Taufiq berharap, pemerintah segara melakukan survei ke sekolah-sekolah, agar sekolah-sekolah yang ada bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. (sym)

SUMENEP

3

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

Penegak Hukum Hanya Menyentuh Kasus Kecil SUMENEP - Pengamat Hukum Ach. Novel menilai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Sumenep masih lemah.

Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres setempat terkesan tidak serius. Penilaian tersebut didasarkan pada kasus yang ditangani dua lembaga tersebut tidak banyak dan hanya berkutat pada anggaran yang kecil.

Beberapa tahun terakhir ini kasus yang ditangani berkaitan dengan dugaan tipikor adalah dana ADD (Alokasi Dana Desa). Sedangan kerugian negara diperkirakan juga tidak besar.

Yakni, kebanyakan di bawah Rp 100 juta. Kasus Pugar juga di bawah Rp 100 juta.

Novel mengaku kecewa dengan kinerja dua penegak hukum di Sumenep. Dimana terkesan cuek terhadap program atau proyek dengan dana besar. “Yang tersentuh kerugian yang hanya di bawah Rp 100 juta,” ungkapnya.

Advokat senior ini menuturkan, untuk dana kerugian di bawah Rp 100 juta tentu sangat tidak layak.

Pihaknya mengusulkan di bawah ke pasal penggelapan saja. “Kalau terlalu kecil, hanya kerugian Rp 15 juta hingga Rp 50 juta mending ke penggelapan. Buangbuang cost penyidikan saja,” ungkapnya.

Pihaknya membayangkan penegak hukum bisa menjerat dugaan korupsi yang besar. Di mana anggarannya di atas Rp 1 miliar.

“Modusnya tentu saja ban-

yak, misalnya anggaran besar dipisah menjadi banyak paket. Ini perlu diselidiki,” ungkapnya dengan serius.

Kendati demikian, pihaknya yakin penegak hukum di Sumenep bisa melakukan penyidikan terhadap anggaran yang cukup besar itu. Bisa jadi hanya menunggu waktu saja. “Kami berharap ke depan, kejaksaan dan kepolisian bisa membidik proyek besar,” tutur anggota DPKS ini.

Novel menambahkan, pihaknya tidak mau penegak melakukan pengusutan kasus korupsi hanya formalitas. Di mana setiap tahunnya hanya mengusut dua kasus. “Kan mereka ada target dua setiap tahunnya. Dengan anggaran yang memang sudah jelas.

Kami minta penegak hukum serius,” ujarnya.

Sementara Kajari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, pemberantasan

korupsi tetap menjadi atensi pihaknya. Dalam pemberantasan kasus korupsi itu tentu saja membutuhkan saja kerjasama dengan masyarakat.

“Kalau memang ada penyimpangan silahkan laporkan kepada kami. Pasti kami tindak lanjuti,” katanya.

Mantan Plt Kajari Sampang ini menuturkan, pihaknya tidak tebang pilih.

Apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam kasus yang besar pasti diusut. “Kalau memang ada alat bukti mengapa tidak, pasti diusut,” ungkapny santai.

Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto belum bisa dimintai keterangan terkait ini. Saat Koran Madura menghubungi telpon genggamnya namun tidak diangkat, meski nada sambung pribadinya aktif. (yat/mk)

ISLAMIC CENTRE

DEWI PERSIK. Penyanyi dangdut Dewi Persik membawakan busana rancangan designer Gede Yudi bertajuk “ Exotica Papua” dalam pergelaran busana Designer Independent di Jakarta Fashion Food Festival 2013, Ballroom Hotel Harris, Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (11/5). Busana dan hiasan rambut Dewi Persik terinspirasi dari ikon pulau Papua yakni burung cendrawasih yang memiliki keindahan dan warna bulu yang ceria

Gedung Bindara Saod Tahun Ini Mulai Bisa Difungsikan

PELECEHAN SEKSUAL

TARGET. Gedung Islamic Center Yayasan Bindara Saod di kecamatan Batuan Sumenep sedang dalam tahap penyelesaian.

Gedung ini direncanakan berlantai tiga dan diupayakan bisa difungsikan tahun ini.

SUMENEP - Pembangunan gedung Islamic Centre Yayasan Bindara Saod yang bertempat di Kecamatan Batuan pada tahun ini ditargetkan sudah bisa difungsikan. Gedung tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan meningkatnya ketakwaan dan syiar Islam yang berlokasi.

Ketua Yayasan Bindara Saod Moh. Saleh menjelaskan, gedung tersebut terdiri dari tiga lantai. Pada tahun 2012 mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama sebesar Rp. 5 miliar, tapi dana tersebut 90 persen sudah dipergunakan untuk pembangunan lantai dasar dan pembelian tanah.

Sampai saat ini pihaknya masih mencari alternatif yang lain agar tidak tergantung sepenuhnya kepada bantuan dari Kementerian

Agama, meskipun peluang untuk hal tersebut ada dan pada tahun ini kemungkinan peluang itu akan didapatkannya lagi. Saleh meminta, siapapun yang simpatik untuk menyumbang pembangunan gedung islamic centre tidak akan ditolak karena pembangunan tersebut tidak diambilkan dari APBD. Ia berharap pada tahun ini, sebagian gedung di lantai dasar itu bisa difungsikan sehingga memudahkan para pegiat agama melakukan rapat dan kegiatan keagamaan lainnya. Beberapa program yang direncanakan juga dapat dilakukan sepenuhnya.

Karena program spesifik yang mengarah kepada penguatan dan pembinaan moral seperti pelatihan da’i, muhadhoroh, bimbingan haji dan sejenisnya. “Akan ada beberapa kamar nanti yang fungsinya juga

menampung jamaah haji dari kepulauan,” tuturnya.

Sementara program utama, adanya perpustakaan islami yang berbasis IT dan online. Para pengunjung perpustakaan islamic centre nantinya tidak hanya disuguhkan buku yang ada di rak lemari, tetapi dapat mengakses langsung referensi yang ada di perpustakaan besar seperti Kairo, Mesir, Yordania dan di kampus pendidikan Islam yang lain di luar negeri.

Untuk mewujudkan impian tersebut, pihaknya akan bekerjasama dengan para pustakawan Islam tersebut sehingga masyarakat Sumenep bisa kaya pemikiran dan wawasan agamanya.

Menurutnya, Islamic Centre Bindara Saod berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dengan luas bangunan

43 x 39. Perlu diketahui keberadaan wadah tersebut tidak hanya memihak pada satu mazhab dan satu aliran tertentu. Tetapi semua warga Islam dari aliran manapun akan mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama di dalamnya. Ia berharap, impian tersebut dapat diwujudkan oleh semua pihak sehingga menjadi kebanggaan warga Sumenep umumnya.

Yayasan Bindara Saod dikelola oleh Said Abdullah, A. Busyro Karim dan Idham Kholid sebagai pembina. Anggota-anggotanya kurang lebih ada tiga belas orang, diantaranya KH. Ramdlan Siraj, Kyai Matin termasuk juga Kyai Kholil.

Sedangkan dewan pengawas pembangunan gedung islamic centre sekaligus penjamin mutu, diantaranya KH Said Abdullah. (athink/mk)

RSUD Moh. Anwar Siap Berikan Pelayanan Prima

Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumenep

SUMENEP – Dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, RSUD dr. H. Moh Anwar Sumenep pada bulan April 2013 akan menambah dokter spesialisi kandungan dan kebidanan. Dengan demikian, RSUD memiliki dua dokter spesialis kandungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kepala Instalasi Peduli Pelanggan RSUD dr. H. Moh Anwar Lalu Saprul Fajri mengatakan, dengan penambahan dokter spesialis kandungan tersebut, pasien tidak perlu sungkan lagi untuk memeriksa kandungannya. Dan ini bentuk peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Dan mohon doa restunya agar kami bisa menambahkan dokter spesialis setiap tahunnya,” pintanya. (adv)

KPAI Minta Guru Berbuat Asusila Disanksi SUMENEP - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Dinas Pendidikan Sumenep menjatuhkan sanksi administratif kepada KS, Guru SDN Mandala 2, Kecamatan Rubaru yang diduga berbuat asusila kepada siswinya. Itu karena sudah mendapatkan vonis pengadilan negeri (PN) meski masih banding.

Permintaan lembaga negara itu disampaika melalui surat balasan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan Madura (LP2M). Sebab, LP2M sebagai pelapor kasus itu ke ke KPAI. Bahkan, surat jawaban itu ditembuskan ke bupati Sumenep dan gubernur Jatim.

Dalam surat jawaban yang ditandatangai ketua KPAI Badriyah Fayumi, pemkab juga diminta memberikan perlindungan khusus kepada korban. Sebab, pemerintah wajib melindungi korban eksploitasi seksual. Itu sesuai dengan Pasal 59 UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi meminta disdik memerhatikan saran KPAI itu. Sebab, rekomendasi itu tentu melalui pertimbangan

yang cukup matang. “KPAI meminta adanya sanksi itu tentu sudah dikaji. Makanya, ini menjadi pertimbangan disdik,” katanya.

Untuk itu, terang dia, tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi adminitratif.

Jangan dibiarkan, sebab kalau dibiarkan bisa bebuat lagi.

Makanya disdik harus tegas. Jangan sampai ada perlakuan istimewa

Moh. Subaidi Ketua Komisi D

Itu supaya ada shock therapy kepada pelaku. “Jangan dibiarkan, sebab kalau dibiarkan bisa bebuat lagi. Makanya disdik harus tegas. Jangan sampai ada perlakuan istimewa,” ujarnya.

Kabid Ketengaan Disdik Moh. Kadarisman menjelaskan, pihaknya tidak bisa bisa memberikan sanksi terlebih dahulu. Pihaknya masih men-

unggu putusan incrach. “KS kan masih banding. Proses hukum masih berjalan, kalau sudah putusan tetap pasti ada tindakan,” tuturnya.

Kuasa Hukum KS, Rudi Hartono meminta disdik tidak serta merta menjatuhkan sanksi. Sebab, vonis PN itu belum bisa dijadikan rujukan. “Vonis PN dijadikan rujukan sangat lucu. Itu karena kami masih bandang ke PT, setelah itu masih ada kasasi ke MA,” ucapnya.

Anggota Komisi Informasi Sumenep ini mengungkapkan, kalau sekarang sudah ada sanksi. Sedangkan nanti di PT maupun kasasi divonis bebas, siapa yang disalahkan. “Masak sanksi pemerinta akan dicabut lagi, sangat lucu. Makanya jangan terburu-buru, tunggu putusan tetap. Kasus ini masih jalan,” tukasnya.

KS merupakan guru SDN Mandala 2 Kecamatan Rubaru. KS diduga melakukan tindak pidana pencabulan kepada salah satu siswinya, bunga (nama samaran). Bahkan, di pengadilan negeri Sumenep KS divonis bersalah. Dia diganjar dengan hukuman 7 tahun penjara. Namun, KS masih melakukan banding. (yat/mk)

4

PAMEKASAN

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115| TAHUN II

KRIMINAL

Lima Pelaku Pembunuhan Menghilang

KRITISI KEPALA KEMENAG PAMEKASAN. Sejumlah siswa dan guru dari Persatuan Guru Madrasah Aliyah Swasta (PGMS) Pamekasan berunju krasa di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Jatim. Mereka menuntut Kepala Kemenag Pamekasan, Normaluddin, untuk turun dari jabatannya karena dinilai melakukan pungutan liar melalui pemotongan gaji pegawai dengan alasan untuk peringatan HAB Kemenag Pamekasan.

Kepala Kemenag Enggan Berkomentar Dugaan Korupsi Tunjangan Guru PAMEKASAN- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Nurmaludin masih bungkam, soal tudingan perbuatan tindak pidana korupsi (tipkor) tunjangan insentif ribuan guru di lingkungan instansinya senilai Rp. 15, 4 miliar lebih.

Nurmaludin terkesan menghindar saat wartawan hendak menkonfirmasi di kantornya serta tidak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telpon genggamnya.

Nurmal juga tidak terkesan tidak mau menanggapi tudingan beberapa penyimpangan lainnya yang terakumulasi dalam 10 dosa besar Nurmalu-

din, seperti yang disampaikan Ratusan siswa MAN Jungcangcang dan MAN Pamekasan, para alumni serta guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Jumat (10/5) lalu.

Dosa-dosa itu terkait dengan beragam pungutan dan pemotongan dana hingga sikap arogansi Nurmaluddin selama menjabat sebagai kepala

Kantor Kemenag Pamekasan.

Antara lain pungutan uang sebesar Rp. 500 ribu bagi guru yang lolos program sertifikasi, pemotongan gaji guru pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAK) Kemenag, penangguhan honor pengawas serta pemotongan gaji 350 guru untuk sumbangan koperasi.

Dari beberapa dugaan penyimpangan yang melibatkan kepala Kemenag Pamekasan ini, baru dugaan tidak pidana korupsi tunjangan insentif guru sebesar Rp. 15,4 miliar yang sudah diadukan ke Kejari Pamekasan oleh Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Pamekasan pada

Rabu, (8/5) lalu.

Dana ini merupakan dana yang diduga disalahgunakan oleh Nurmaludin, karena tidak disalurkan kepada 5. 137 guru di lingkungan Kemenag setempat. Dalam dugaan ini, Kejari Pamekasan menyatakan siap untuk mengusut sampai tuntas.

Juru Bicara ARAK, Zainal Abidin meminta, Kejari Pamekasan agar serius dalam harus mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diperkirakan merugikan uang negara sebesar Rp15 milir lebih itu. Apalagi, dana yang diduga dikorupsi itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Zainal menyatakan siap membantu kejaksaan dalam mengungkap kasus tersebut, termasuk telah menyerahkan bukti-bukti dugaan adanya penyimpangan yang terjadi di Kemang setempat.

“Kami minta Kejari mengusut tuntas semua pelakunya, karena jelas-jelas ini merugikan negara,” katanya.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pamekasan Zaini Ribut Sugiaman, mengaku sedang melakukan berbagai persiapan guna mengusut kasus ini. Diantaranya, yaitu mengumpulkan buktibukti permulaan dari berbagai sumber termasuk kalangan LSM dan Mahasiswa yang mengadukan dugaan tipikor ini.

Ia menyatakan tidak akan memberi toleransi dalam berbagai dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan pemotongan tunjangan insentif guru di Kemenag Pamekasan yang diduga melibatkan Kepala Kemenag

setempat.

Pada 2012 lalu, sebanyak 9.834 guru Taman kanakKanak sampai guru Madrasah Aliyah (MA) di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapatkan tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp. 3 juta per orang.

Namun dari jumlah itu 5137 guru diduga tidak menerima dan hanya disalurkan kepada 4. 697 orang saja.

Rincianya, TK/RA 1.001 guru, MI 1.660 guru, MTs 1.311 guru dan MA sebanyak 725 orang guru.

Selain itu, proses pencairan dana kepada 4.697 guru penerima tunjangan insentif itu juga dinilai menyalahi prosedur, karena dicairkan di masing-masing kantor urusan agama (KUA) di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, bukan melalui bank.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengaku sudah mekukan koordinasi dengan Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, soal kasus yang diduga melibatkan Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaluddin. Namun, Makmun menyatakan belum ada perkembangan hasil koordinasi tersebut.

“Kami sudah laporkan semua termasuk tuntutan agar Kepala Kemenag Pamekasan ditarik dari jabatannya,” kata Makmun.

Ia menyatakan akan melakukan langkah-langkah kongkrit, agar proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri kembali normal.(uzi/awa/ muj)

DEMO TANTANG MUTASI GURU

Beredar Ancaman Tidak Lulus Bagi Siswa yang Ikut Unjukrasa PAMEKASAN- Ratusan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan, yang mengikuti unjukrasa menentang mutasi guru oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaluddin, pada Jumat (10/5) lalu, diisukan tidak akan diluluskan.

Ancaman itu diterima melalui informasi yang diterima sejumlah guru dan siswa di madrasah tingkat atas negeri itu dari karyawan Kemenag Pamekasan pasca terjadinya unjukrasa yang melumpuhkan aktivitas sekolah.

Seorang guru yang meminta namanya tidak ditulis mengaku beberapa kali menerima keluhan dari sejumlah siswa kelas 9 MAN Pamekasan, tentang adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala Seksi Mapenda Kemenag Pamekasan, Juhairiyah.

Hampir semua siswa kelas akhir mengaku kawatir dengan ancaman itu hingga mereka enggan untuk kembali ikut dalam aksi unjukrasa.

Aksi demostrasi yang dilakukan oleh siswa-siswi MAN pamekasan tersebut berlangsung secara ber-

gelombang mulai dari aksi mogok belajar hingga aksi turun ke jalan di Depan Kantor Kemenag Pamekasan.

Bahkan dalam salah satu unjukrasa salah seorang guru sempat tidak sadarkan diri.

Mereka menuntut Kepala Kemenag setempat, Nurmaluddin, mencabut Surat Keputusan (SK) mutasi yang ditanda tanganinya dan membatalkan kebijakan itu.

Alasannya, karena guruguru yang dimutasi dinilai memiliki peran bagi sekolah.

Selain itu, mutasi yang dilakukan juga berdampak pada kegiatan belajar men-

gajar. Versi siswa, sejak mutasi dilakukan mereka dirugikan karena banyak pelajaran yang ketinggalan.

Salah satu guru yang di mutasi, Taufik Yani, dinilai sebagai guru yang berjasa dalam pengembangan MAN Pamekasan.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Mapenda, Juhairiyah, tentang kebenaran ancaman tersebut. Beberapa kali nomornya dihubungi tidak berhasil.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, mengatakan ancaman itu memang benar,

merupakan langkah mundur bagi upaya pendewasaan siswa. Sebab, cara tersebut tidak membri contoh yang baik untuk penyelesaian masalah.

Juhaini mengatakan, meskipun aksi unjukrasa yang melibatkan siswa juga kurang dibenarkan, namun menghadapi dengan ancaman juga merupakan langkah yang juga kurang bisa diterima.

“Seharusnya, beri contoh yang baik cara menghadapi masalah agar para siswa juga tidak terbebani,” katanya. (awa/muj)

PAMEKASAN- Sebanyak lima orang pelaku penganiyaan dan pembuhan yang merenggut satu nyawa dan dua orang terluka yang terjadi di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, sepekan lalu sampai kini belum tertangkap.

Satu-satunya pelaku yang berhasil ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka yaitu berinisial Sinol warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Ia ditangkap beberapa saat setelah kejadian dan sempat dirawat di RSD Pamekasan karena terluka.

Kasubag Humas Polres Pamekasan Ajun Komisaris Siti Mariyatun saat dimintai konfirmasi kemarin (12/5) membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, upaya penangkapan terhadap kelima pelaku lainnya yang diduga terlibat belum membuahkan hasil. Dikawatirkan para pelaku ini sudah melarikan diri ke luar negeri karena upaya pencarian di beberapa tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tidak ditemukan.

“Sampai sekarang mereka belum ditangkap, kami sudah berupaya melakukan pengejaran, tapi hasilnya nihil. Kami akan terus berupaya, tapi ada kekawatiran mereka sudah melarikan diri ke Malaysia,” katanya.

Nama atau inisial kelima pelaku yang diduga terlibat ini belum diungkap untuk kepentingan penyelidikan. Namun keterlibatannya sudah dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian itu.

Penganiayaan dan pembunuhan yang dilatar belakangi dendam asmara antara Nali terhadap Ismail ini merenggut satu nyawa dan dua orang terluka termasuk pelaku.

Korban meninggal dunia

yaitu, Ismail, sedangkan dua korban luka masingmasing, Ruji dan Sinol.

Ketiganya, warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

Korban Ismail dan Ruji tidak memiliki hubungan kekerabatan, sedangkan Sinol, merupakan korban sekaligus tersangka pelaku, yang diketahui sebagai anak dari Nali, terduga pelaku lainnya. Sebelum peristiwa ini terjadi, korban dan pelaku sempat cekcok mulut dengan pelaku setahun lalu. Pemicunya, Ismali dituduh selingkuh dengan istri Nali.

Seperti diberitakan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban, terjadi pada Sabtu (4/5) lalu sekitar pukul 16. 15 WIB. Saat itu, korban meninggal dunia melintas di jalan raya berboncengan dengan Ruji temannya usai menghadiri acara hajatan di Desa Ambender.

Namun setibanya ditempat sepi, mereka dicegat oleh enam orang pelaku yang langsung menyerang menggunakan senjata tajam.

Mereka sempat melakukan upaya perlawanan namun karena kalah dalam jumlah, akhirnya Ismail ambruk dan meninggal dunia.

Sedangkan Ruji yang mengaku tidak pernah bermasalah dengan orang lain mengaku kaget karena juga kena imbas dari penganiyaan itu sampi terluka. Bahkan ia dirujuk ke RS. Dokter Soetomo Surabaya karena mengalami luka serius pada bagian perutnya.

Adapun barangbukti yang sudah disita polisi berupa celurit, pakaian korban, serta motor yang digunakan korban saat peristiwa terjadi. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. (uzi/muj)

POLITISI PINDAH PARTAI

Anggota DPRD Pindah Partai Menunggu Putusan MK PAMEKASAN- Anggota DPRD Pamekasan yang pindah partai bersikukuh tidak akan mengundurkan diri dari keanggotaanya, sebelum adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat ini mereka tengah mengajukan gugatan judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mewajibkan mereka mundur dari keangggotaannya di lembaga legislatif jika pindah partai ke Mahkamah Konstitusi.

Makmun, salah satu anggota dewan yang enggan mengundurkan diri, Minggu (12/5), mengatakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sudah melakukan koordinasi dengan semua kader PKNU seluruh Indonesia yang duduk di lembaga legislatif, untuk tidak mengundurkan diri sebelum adanya keputusan MK. “Sampai ada putusan tentang gugatan judicial review yang kami ajukan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, kami tidak akan mengundurkan diri,” kata Makmun.

Sekalipun batas akhir waktu verivikasi Daftar Caleg Sementara sudah habis, pihaknya bersama anggota DPRD Pamekasan lainya yang hijrah ke partai lain, tidak akan mengundurkan diri.

“Apabila KPU mencoret nama-nama kami dari Daftar Caleg Sementara gara-gara tidak mengundurkan diri, maka kami akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya,” katanya.

KPU, kata Makmun, seharusnya tidak terlalu masuk terhadap sistem yang dijalankan partai politik, termasuk desakan agar parpol melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota parpol yang loncat parpol. Sebab, lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu dan tidak pantas melakukan campur tangan ke internal partai.

Apalagi dalam Peraturan KPU nomor 07 tahun 2013 itu, keharusan mundur bagi anggota DPRD yang pindah partai, diartikan kepada parpol peserta pemilu 2014. Sedang, parpol yang tidak lolos verifikasi pemilu 2014, tidak bisa lagi disebut partai politik.

Sebab, terang politisi yang kini hijrah ke Partai Gerindra ini, semua anggota dewan yang menolak mundur itu karena masih merasa memiliki sisa tanggung jawab terhadap masyarakatnya dimasing-masing daerah pemilihan (dapil).

Komisioner KPU Pamekasan, Agus kasyanto , menytakan tidak akan mencoret bakal caleg yang loncat partai itu. KPU hanya akan mengembalikan berkas ke partai pengusungnya karena dinilai belum melengkapi berkas seperti yang ada dalam Peraturan KPU. “Kami tidak memiliki kewenangan untuk mencoret mereka, KPU hanya akan mengembalikan berkas yang belum lengkap kepada masing-masing partai pengusung,” kata Agus. (awa/muj)

PAMEKASAN

5

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115| TAHUN II

Polisi Redam Pilkades Ricuh

Tunjangan Insentif

PAMEKASAN - Petugas gabungan dari jajaran Polsek Tlanakan dan Polres Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu malam berupaya meredam kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Branta.

PAMEKASAn - Sebanyak 5.137 guru yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jumat, menuntut pencairan tunjangan insentif 2012 yang hingga awal Mei 2013 belum dicairkan.

Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Pamekasan ini berunjuk rasa ke Kantor Kemenag Pamekasan menuntut pimpinan lembaga itu segara mencairkan tunjangan insentif yang menjadi hak mereka.

Para guru non-PNS dari berbagai lembaga pendidikan se-Kabupaten Pamekasan ini mengaku seharusnya tunjangan insentif itu telah diberikan pada tahun 2012, namun hingga Mei 2013 ini belum dicairkan.

“Padahal di lembaga Kemenag lain di Madura, termasuk di Jawa Timur itu semuanya sudah cair, dan tidak ada yang tersisa seperti di Kemenag Pamekasan ini,” kata Korlap aksi itu Zainullah.

Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp3.000.000 per orang.

Mereka itu merupakan guru dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, hingga Madrasah Aliyah (MA).

Akan tetapi, dari jumlah sebanyak 9.834 yang seharusnya mendapatkan tunjangan insentif itu, hanya 4.697 orang yang menerima dan lainnya hingga kini belum menerimanya.

Mereka itu terdiri dari guru TK atau Raudatul Atfal (RA) sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang.

Jika dikalkulasi dari sisa guru yang hingga kini belum mendapatkan tunjangan insentif masing-masing sebesar Rp3.000.000 juta itu, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp15.411.000.000.

“Kami sengaja datang secara langsung secara bersama-sama dengan teman-teman guru lain yang juga senasib ini dengan harapan agar apa yang menjadi hak kami selaku guru non-PNS segera dicairkan,” kata Abdullah, guru lainnya yang ikut berunjuk rasa.

Perwakilan guru dari 13 kecamatan ini datang ke kantor Kemenag dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kecaman atas kebijakan pimpinan Kemenag Pamekasan.

Tidak hanya itu saja, para guru ini juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani pimpinan pemangku kebijakan di lembaga agama Pamekasan itu.

Kericuhan itu terjadi saat pelaksanaan penghitungan hasil perolehan suara dan diketahui jumlah surat suara lebih, dari jumlah pemilih yang hadir ke lokasi pemungutan suara.

“Kami masih berupaya menenangkan para pendukung calon kepala desa dan masyarakat serta berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini melalui koordinasi dengan Pemkab Pamekasan,” kata Kapolsek Tlanakan AKP Bambang Sugiharto, Sabtu malam.

Ribuan warga desa dan pendukung masing-masing pasangan calon menggelar aksi protes kepada panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan sebagian di antara mereka menilai, pelaksanaan

Pilkades Branta, Kecamatan Tlanakan itu penuh kecurangan.

Ada dua calon yang bersaing memperebutkan jabatan kepala desa dalam pilkades yang digelar sejak pukul 07.00 WIB, Sabtu (11/5) pagi itu.

Kedua calon masingmasing Haji Jamal dengan nomor urut 1 dan Misbahul Lailiah nomor 2 dengan jumlah hak pilih sebanyak 3.790 orang.

Pelaksanaan pilkades di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, kali ini merupakan satu dari 25 pilkades yang digelar secara serentak se-Kabupaten Pamekasan, Sabtu (11/5).

Menurut anggota komisi A DPRD Pamekasan Heidir Rahman, pelaksanaan pilkades

serentak kali ini, merupakan kali kedua. Sebelumnya, sebanyak 25 desa juga menggelar

pilkades secara serentak.

“Tadi pagi kami sempat memantau pelaksanaan

pilkades serentak, tapi tidak ada kericuhan,” katanya, Sabtu malam. (ant/mk)

PERMINTAAN TIMBA TEMBAKAU. Hj Habibah (kanan) melayani calon pembeli timba (alat siram) tembakau dagangannya, di Pasar 17 Agutus 1945, Pamekasan, Jatim. Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, permintaan timba yang dijual antara Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu itu, meningkat. Pernintaan tersebut diperkirakan akan terus naik hingga dua bulan kedepan.

AKIBAT PENYAKIT

Polisi Pastikan Mayat di Kantor Pemda Bukan Korban Kekerasan PAMEKASANKepolisian Resor Pamekasan memastikan, meninggalnya Ibi Wardana, 41, warga Desa Gunung Maddeh Kecamatan Kota Sampang yang mayatnya ditemukan di

kamar mandi musholla di Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jalan Jokotole, murni akibat penyakit.

Kepala Unit I Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Pame-

kasan, Juhairi Tirto, Sabtu (11/5), mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik, tidak ditemukan bekas penganiyaan atau unsur kekerasan lainya terhadap tubuh korban, sehingga

untuk sementara waktu polisi menyimpulkan penyebab kematian itu akibat penyakit. Tirto menjelaskan, keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi terhadap janazah korban yang, konon,

merupakan wartawan salah satu media mingguan. Sehingga, setelah dilakukan pemeriksaan, di kamar mayat Rumah Sakit Slamet Martodirjo,jenazah langsung di bawah ke rumah duka di Kabupaten Sampang untuk dimakamkan. ‘’Surat pernyataan penolakan otopsi dari keluarga korban itu, ada pada kami sebagai pegangan,” kata Juhairi Tirto.

Jenazah Ibi ditemukan di kamar mandi Musholla Kantor Pemkab Pamekasan Jalan Jokotole oleh salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan berwudhu dalam posisi telungkup.

Hendra Wahyudi, rekan korban, mengatakan mereka berencana menemui pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan. “Kami tidak bisa langsung bertemu karena saat itu beliau sedang sholat jumat,” kata Hendra.

Selang beberapa lama, cerita Hendra, korban pamit ke kamar mandi dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ia memperkirakan, penyakit deabetes yang diderita korban kambuh dan tidak sempat tertolong.

“Sebulan lalu, dia memang sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat penyakti deabetes. Mungkin penyakit itu kambuh,” kata Hendra. (awa/muj)

5.137 Guru Tuntut Pencairan

Polisi Redam Petugas kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berhasil meredam kericuhan di kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat dalam unjuk rasa para guru yang menuntut pencairan tunjangan insentif, Jumat.

Kericuhan dalam aksi itu berhasil diredam, setelah Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman didampingi Wakapolres Kompol Ikhwanuddin melakukan negosiasi dengan beberapa orang pengunjuk rasa dan korlap aksi Zainullah.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menjelaskan bahwa Kepala Kemenag Pamekasan memang tidak bisa ditemui, karena sedang tugas dinas ke luar kota dan para pengunjuk rasa disarankan agar menyampaikan aspirasinya ke DPRD Pamekasan.

“Saya sudah menanyakan langsung Kepala Kemenag Pamekasan dan yang bersangkutan memang tidak ada di tempat, bukan tidak mau menemui,” kata Kapolres.

Saat ini juga kericuhan mereda dan para pengunjuk rasa tidak memaksakan diri masuk ke kantor Kemenag Pamekasan.

Setelah gagal bertemu dengan Kepala Kemenag Normaludin, sebagian perwakilan guru ini selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD di Jalan Kabupaten Pamekasan, guna menyampaikan tuntutan mereka.

Unjuk rasa ke kantor Kemenag oleh para guru seKabupaten Pamekasan ini mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 10.30 WIB. Kepala Kemenag Normaludin sendiri belum memberikan konfirmasi terkait dengan tuntutan para pengunjuk rasa, sebab menurut sejumlah staf Kemenag Normaludin sedang mengikuti rapat ke Kanwil Kemenag Jatim.

Sebelumnya Normaludin sempat membantah sejumlah tudingan penyimpangan diarahkan kepadanya, salah satunya tentang pungutan uang Rp500 ribu untuk guru yang lolos program sertifikasi, pungutan gaji untuk HAB. Menurut Normaludin, itu semua sudah berdasarkan kesepakatan bersama, baik oleh Kemenag maupun oleh para guru sendiri.

Ada sebanyak sepuluh poin persoalan yang disampaikan perwakilan guru seKabupaten Pamekasan dalam aksi itu.

Pertama, para guru memprotes kebijakan pimpinan Kemenag yang diduga mengambil untung dari dari sumbangan ujian kenaikan kelas (UKK) pada tahun 2012 sebesar Rp2.000 per siswa dan diduga masuk kantong pribadi Kepala Kemenag Normaludin.

Kedua, para guru ini memprotes pungutan uang sebesar Rp500 ribu sebagai uang pelicin untuk mengeluarkan nomor register guru (NRG) kepada para guru yang lolos program sertifikasi.

“Kami juga memprotes atas kebijakan Kepala Kemenag Pamekasan yang melakukan pemotongan gaji guru sebesar Rp100 ribu selama dua bulan berturutturut,” kata korlap aksi itu Zainullah.

Menurut Zainullah, pemotongan gaji guru sebesar Rp100 ribu berturut-turut itu dengan alasan untuk kepentingan memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag Pamekasan.

Tidak hanya itu saja, perwakilan 5.137 guru se-Kabupaten Pamekasan ini juga memprotes pungutan sebesar Rp125 ribu dengan dalih pembelian kaos untuk memperingati Hari Amal Bhakti Kemenag, serta tindakan kekerasan yang pernah dilakukan Normaludin berupa ancaman pembunuhan kepada wartawan Pamekasan beberapa waktu lalu.

Tuntutan keenam, para guru ini mengecam tindakan pemotongan bantuan uang pembangunan dari pemerintah pusat atau “block grand” sebesar Rp25 juta.

“Yang ketujuh, kami mengecam kebijakan Normaludin yang tidak mencairkan uang subsidi pengawas ruang ujian pada ujian akhir madrasah bertaraf internasional tahun 2012,” terang Zainullah.

Mereka juga mengecam kebijakan mutasi secara sepihak dan dinilai arogan, termasuk adanya indikasi KKN dengan mengangkat saudaranya sendiri sebagai Kepala MAN II Pamekasan.

“Yang terakhir yang sangat kami sayangkan adalah penggelapan dana insentif 5.137 non-PNS dengan nilai total lebih dari Rp15 miliar tu,” terang Zainullah. (ant/ mk)

6

SAMPANG

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

SP3 Alkes Sarat Permainan SAMPANG - Laporan dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) di RSUD Sampang yang dilaporkan ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) pada Kejaksaan Negeri Sampang pada tahun 2012 lalu, ternyata berakhir pada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan pada bulan April 2013 lalu.

Terbitnya SP3 itu membuat Ormas GAIB selaku pelapor kecewa dan menduga pihak Kejaksaan telah bermain mata dan tidak berani mengusut dugaan tersebut karena melibatkan Direktur RSUD Sampang.

Menurut ketua DPP Gaib Habib Yusuf, sikap Kejaksaan Sampang yang menerbitkan SP3 terkait kasus dugaan korupsi Alkes, membuktikan Kejaksaan Negeri Sampang tidak serius melakukan penegakan hukum apalagi jika melibatkan pejabat negara.

“Oleh sebab itu, kami selaku pelapor sangat kecewa dan akan kembali melaporkan kasus ini pada Kejaksaan Tinggi, bahkan pada Kejaksaan Agung agar ditindaklanjuti,” terangnya, Minggu (12/5).

Dikatakan Habib Yusuf, kasus alkes yang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sampang sejak 2012 lalu, sudah melakukan pemanggilan 18 orang saksi, termasuk di antaranya panitia lelang, bahkan Direktur RSUD Sampang dr. Tribudi.

Pada saat itu pihak Kejaksaan menyatakan ada indikasi

penyelewengan, namun pada bulan April 2013 pihak Kejaksaan Sampang sudah menerbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti, hal ini san-

gat aneh bin ajaib.

“Kami selaku pelapor sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang, dalam hal ini kasi pidana khusus. Memang mengatakan sudah diterbitkan SP3, tapi kami selaku pelapor meminta copy dokumen SP3, tapi tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas.

Sekali lagi saya tegaskan kasus dugaan korupsi alkes di lingkungan RSUD Sampang akan terus kami laporkan pada lembaga hukum yang lebih tinggi hingga ada kepastian hukum,” tegas Habib Yusuf.

Sementara di tempat lain, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sampang, Fauzan ketika dihubungi melalui telepon pribadinya, tidak memberikan penjelasan mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Sampang. (hol/ msa/rah)

ant/yudhi mahatma

PERLINDUNGAN KORBAN SAMPANG: Ketua Div.Pelayanan Pemenuhan Hak Saksi & Korban LPSK Teguh Soedarsono (tengah) didampingi Anggota Komisioner LPSK Lili Pintauli (kiri) dan Tenaga Ahli LPSK Basuki Haryono (kanan) melaporkan aktivitas perlindungan terhadap korban kerusuhan Sampang Madura. Lembaga Perlindungan Saksi&Korban (LPSK) telah melakukan investigasi atas penyebab kerusuhan antar kelompok Syiah dan Sunni di Sampang, serta memberikan perlindungan keamanan selama persidangan kepada saksi, dan menyediakan perawatan rumah sakit di Jawa Timur kepada korban terluka.

RELOKASI SYIAH

Hingga Sekarang Relokasi Pengungsi Belum Jelas SAMPANG – Hingga sekarang relokasi pengungsi konflik warga Sunni-Syiah yang masih bertahan di Gor Tennis Indoor Sampang masih belum jelas. Sejauh ini pengungsi, warga Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang dan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, masih terus menolak rencana pemerintah untuk merelokasi mereka ke luar pulau Madura.

Kabag Sosial Biro Admninistrasi Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim, Indera Istianto, saat kunjungan ke Gor Tennis Indoor Sampang, mengatakan permintaan relokasi pengungsi ke luar pulau Madura, hingga kini Pemkab Sampang dengan Pemprov Jatim masih dalam tahap pembahasan.

Maka dari itu dirinya berharap agar semua pihak ikut bersabar, sebab keputusan

ini menyangkut kepentingan orang banyak.

“Kita tunggu saja keputusannya seperti apa, karena pemerintah Sampang dengan Pemprov Jatim masih melakukan pembahasan,” terangnya, Minggu (12/5).

Lanjut Indera, dalam kunjungannya kali ini juga untuk memverifikasi ajuan bantuan terhadap warga penganut paham syiah, ka-

Kita tunggu saja keputusannya seperti apa, karena pemerintah Sampang dengan Pemprov Jatim masih melakukan pembahasan,”

rena Pemkab Sampang sudah kehabisan dana untuk memberikan bantuan.

Seperti diketahui, penolakan rencana pengembalian pengungsi syiah ke tempat tinggalnya di Desa Karang Gayam terus berdatangan, bahkan yang terbaru, ribuan pemuda dari Kecamatan Karang Gayam dan Karang Penang berdemo di depan gedung DPRD guna mendesak Bu-

pati Sampang segera merelokasi pengungsi ke luar pulau Madura.

Akibat adanya aksi yang berlangsung selama sekitar dua jam tersebut membuat aparat kepolisian, anggota Brimob, dan anggota gabungan dari Polres Sampang memadati lokasi titik pengunjuk rasa.

Ribuan warga yang melakukan aksi unjuk rasa mengajukan tiga tuntutan,

yaitu Bupati Sampang Fannan Hasib harus mengelurkan SK keputusan terkait relokasi korban konflik sosial yang dipimpin oleh Tajul Muluk, mereka harus keluar dari pulau Madura, dan melarang penganut paham syiah itu kembali lagi ke asal Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang dan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, Sampang. (ryn/msa/rah)

POLITEKNIK NEGERI MADURA

Pembangunan Kampus Mangkrak

junaidi/koran madura

MEMADU KASIH: Terlihat remaja putra-putri sedang bermesraan memadu kasih pada suatu sore hari di Jalan Madegan menuju Aeng Sareh - Sampang, Minggu (12/4) kemarin.

KENAKALAN REMAJA

Petugas Belum Menertibkan Pelaku Tak Sopan SAMPANG - Maraknya para remaja melakukan perbuatan mesum di ruas jalan Desa Madegan menuju Aeng Sareh semakin meresahkan warga setempat karena sampai sekarang masih belum ada tindakan keamanan dan penerangan lampu dari pemerintah.

Warga tidak bisa berbuat apa-apa karena khawatir mendapatkan perlawanan dari remaja ketika melakukan tindakan kepada sejumlah remaja yang sering nongkrong di tempat tersebut.

Warga hanya bisa melakukan kebersihan jalan yang sering terhalang oleh tumbuh-tumbuhan yang semakin tinggi. Tetumbuhan itu sering dijadikan tempat persembunyian para remaja ketika malam hari. Minimnya penerangan lampu juga sangat menguntungkan para remaja nakal tersebut. Bahkan ketika ada warga mendatangi remaja yang sedang memadu kasih itu, mereka sering mengelak dan mengatakan tidak ber-

buat apa-apa.

Salah satu pemuda, Ach Heriyanto mengatakan kalau tempat tersebut tidak dijaga oleh keamanan, maka akan semakin dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

Menurut Heriyanto, pemuda Madegan tidak mau mengambil resiko akibat menegur para remaja nakal itu.

Sebab bila pemuda Madegan menegur mereka, maka akan terjadi perkelahian antara pemuda Madegan dengan para remaja yang sering datang dan melakukan perbuatan mesum di tempat tersebut.

“Kami sudah melakukan tindakan dan mengimbau kepada para remaja yang sering duduk di tempat tersebut, namun mereka masih tetap tidak mau pindah, alasannya hanya duduk saja. Sedangkan kita ketika melintasi jalan tersebut kita sering memergoki adanya beberapa remaja yang sering ciuman dengan

pasangannya. Ketika ada orang lewat, mereka hanya berhenti sebentar untuk mengelabui orang yang lewat saja,” ucapnya kepada Koran Madura, Minggu (12/5).

Menurut Heri kalau hari-hari biasa mungkin yang berada di tempat tersebut bisa dihitung dengan jari, tapi ketika malam Minggu selisih jaraknya sekitar lima meter sudah ditempati oleh para remaja. Ini harus ada pengamanan oleh petugas keamanan dan ketegasan pemkab setempat, apabila tidak, maka kenakalan remaja tersebut akan merusak citra baik kabupaten Sampang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam (53). Selaku RT (rukun tangga), dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sebelumnya sudah melakukan tindakan bersama warga untuk mengusir para remaja yang sering nongkrong di area jalan Madegan dan Aeng Sareh, bahkan warga sudah men-

gupayakan memberi lampu penerangan, namun itu tidak bertahan lama karena lampu yang sudah disediakan banyak yang mati dan diketepel oleh mereka.

“Saya bersama warga sudah mengusir para remaja yang sering nongkrong di jalan, karena saya selaku RT sering menerima laporan dari warga kalau remaja yang sering nongkrong di sana banyak yang berbuat mesum. Namun, mau gimana lagi, ketika sudah diusir, mereka kembali lagi,” ucapnya.

Imam berharap, satu-satunya langkah yang bisa diharapkan untuk menghindari tindakan para remaja berbuat mesum ini harus ada tindakan dari Satpol PP. “Untuk sementara saya sengaja diam karena ini untuk menimalisir masalah. Takut terjadi korban, jadi lebih baik ini ditangani oleh pihak yang mempunyai wewenang saja (pemerintah),” tandasnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG Pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang, yang dimulai sejak beberapa bulan lalu hingga kini tak kunjung berkembang.

Bahkan, pantauan koran Madura di lokasi pembangunan kampus negeri itu, saat ini terlihat sepi. Tidak ada aktivitas pekerja yang melanjutkan pembangunan kampus itu. Sebagian tanah terkesan dibiarkan tak berfungsi.

Bahkan, papan nama proyek tersebut yang berada di tengah lokasi proyek Poltera sudah roboh. Pembangaunan yang berlangsung selama ini terkesan hanya sebatas pemerataan tanah.

Padahal dana pembangunan Poltera bersumber dari dana DIPA ITS tahun anggaran 2012 dengan No/Tgl Ko n t r a k : 1 5 5 2 9 / I T 2 . 3 4 . I / LK.03.00/2012-13 Desember 2012 dengan nilai pekerjaan RP. 3.479.291.000.

Kondisi mandeknya pembangunan kampus Pol-

tera di Sampang menuai kritikan dari sejumlah LSM. Di antaranya ketua LSM Forum Madura Bersatu (Formabes) H. Marda saat ditemui Minggu (12/5), sangat menyayangkan pembangunan proyek kampus Poltera yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah hingga saat ini masih belum ada tindak lanjutnya.

“Jika tahun 2012 lalu pengurukan tanah saja mencapai 3 miliar lebih, lalu untuk tahun 2013 ini apa selanjutnya,” kata Marda.

H. Marda yang asli warga Camplong Sampang mengaku mendegar proyek pembangunan fisik Poltera akan dilaksanakan pada tahun 2013. Tapi, kenyataannya di lokasi hingga saat ini masih belum ada aktifitas.

Membuktikan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sampang tidak pro-aktif memberikan keterbukaan informasi terkait tindak lanjut pembangunan kampus Poltera Sampang tersebut. Bahkan sering kali Disdik lempar tanggung

jawab, dengan alasan anggaran sepenuhnya untuk kelanjutan kampus Poltera itu dari pemerintah pusat.

“Kami berharap apa pun alasannya, pihak pemerintah daerah juga harus transparan terkait pembangunan kampus Poltera ke depan, agar tidak menimpulkan kesan di masyarakat, bahwa pembangunan kampus Poltera sarat dengan KKN karena tidak ada keterbukaan,” harapnya.

Sementara saat dikonfirmasi, kasubag program Disdik Sampang, Mujalli mengatakan pihaknya juga enggan berkomentar lebih jauh terkait tindak lanjut pembangunan kampus Poltera Sampang 2013, dengan alasan pada tahun 2013 ini sudah ditangani langsung pihak direktur dan staf kampus Poltera yang sudah dilantik Kemendikbud, sehingga detil kegiatan apa saja dan nilai anggaran 2013 yang paling berwenang menjawab adalah pihak Poltera. (hol/ msa/rah)

holis/koran madura

TIDAK SESUAI: Pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tidak sesuai rencana.

SAMPANG

7

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

Kantor DPRD Menjadi Tempat Pesta Miras SAMPANG - Sekitar puluhan muda-mudi lari tunggang langgang ketika mendapati sejumlah pasukan dari satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP), malam Minggu, sekitar pukul 22.00 Wib. Mereka hendak dibekuk karena tengah melakukan pesta minuman keras (miras) di depan kantor DPRD Sampang.

Puluhan pemuda tersebut berlarian dengan meninggalkan kendaraannya dan miras yang dimasukkan ke dalam botol air mineral ukuran besar.

Dalam operasi yang dilakukan Satpol PP itu tidak ada satu pun pemuda yang diamankan karena mereka cepat melarikan diri. Satpol PP hanya mengamankan sebuah kendaraan dan barang bukti miras.

"Tadi langsung lari berhamburan saat kita hendak melakukan pengamanan," kata Moh. Sadik, Kasi Operasional Satpol PP. Berdasarkan informasi di

lapangan, terlihat kondisi di lokasi memang kurang lampu penerangan sehingga memicu muda-mudi nakal itu melangsungkan aksinya di tempat tersebut.

Bukan hanya mencari kebahagian dengan pasangan masing-masing dan menikmati miras saja, bahkan mereka juga sering melakukan balapan liar di areal lapangan wijaya dengan bunyi knalpot yang meraung-raung hingga mengganggu warga sekitar yang sudah terlelap.

Menurut Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah, adanya pesta miras di areal

kantor para wakil rakyat itu harus segera ditangani. Jika faktor penyebabnya karena minimnya lampu penerangan sehingga membuat anak muda menjadikan tempat tongkrongan dengan pesta miras di depan kantor DPRD, maka harus segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

"Seharusnya tugas pemerintah daerah melewati Dinas BLH dan Dinas Perhubungan, bahkan terkadang setelah menengguk miras itu akan condong ke hal yang tidak baik karena sudah terpengaruh oleh miras," ujarnya kepada Koran Madura.

Menurut Imam, untuk mengatasi adanya kenakalan remaja yang masih di bangku sekolah, Dinas Pendidikan juga harus segera bertindak dan ikut adil dalam memberikan motivasi dan dukungan terhadap anak didik kabupaten Sampang.

"Dinas Pendidikan harus memberikan masukan kalau anak didik Sampang seperti itu, apa lagi di tempat umum, seperti di depan kantor Pemkab atau pun DPRD," jelasnya.

Ia juga berharap, petugas penertiban, Satpol PP mengadakan razia miras, sesuai dengan peraturan daerah (perda) untuk penertiban miras di sejumlah lokasi, misalnya di warung terminal Sampang.

Agar peluang untuk membeli dan mengkonsumsi miras semakin sempit.

"Satpol PP jangan hanya melakukan penertiban di sejumlah warung kecil, tetapi harus semua tempat yang menjual miras. Terkadang hanya penjual besar yang tidak ditangkap. Ya tidak ada hasilnya kalau yang besar masih ada. Makanya jangan tebang pilih, harus semua diberantas sampai ke akar-akarnya," tandasnya. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

MENGAMANKAN: Petugas Satpol PP hendak mengamankan puluhan pemuda yang tengah melakukan pesta miras di depan DPRD Sampang.

ryan hariyanto/koran madura

DIMAKAN USIA: Jembatan di Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang rusak dimakan usia.

AKSES TRANSPORTASI

Seharusnya Pemerintah Perbaiki Jembatan yang Rusak SAMPANG – Jembatan di Dusun Tadunan Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang roboh karena sudah termakan usia. Hingga saat ini, jembatan yang dibangun secara swadaya masyarakat itu diperkirakan sudah berusia 25 tahun, hingga mengalami kerusakan parah dan tak bisa dipergunakan oleh warga setempat dan sekitarnya.

Robohnya bangunan jembatan tersebut sudah berkisar selama satu minggu lalu.

Pada mulanya jembatan saat dibangun dengan swadaya masyarakat itu dilewati sebuah truk yang hendak menyeberangi perbatasan dari Desa Banjar ke Desa Ombul Kecamatan Kedungdung. Karena tak mampu menahan beban truk, jembatan roboh bersama truk tersebut. Dalam kejadian itu nyaris terjadi korban nyawa. Sopir truk tertimbun reruntuhan jembatan, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Sopir itu masih bisa diselamatkan dan dikeluarkan oleh warga dari reruntuhan bangunan jembatan tersebut.

Hingga kini beberapa warga sekitar terlihat bahu membahu untuk kembali

membangun jembatan itu agar masyarakat desa setempat dan sekitarnya kembali bisa melewatinya. Jembatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak yang hendak sekolah di seberang jembatan, berguna juga bagi warga ketika melakukan aktivitas perekonomian, baik warga setempat dan warga desa tetangga.

Bahkan, menurut H.Wakib (40), warga Desa Banjar Kecamatan Kedungdung, sejak Jembatan Sungai Gengsean Batu Bejeh tersebut dibangun, tak ada bantuan sama sekali dari pemerintah setempat. Sehingga warga harus bergotongroyong membangun jembatan agar bisa menunjang aktivitas warga.

“Mulai sejak dulu dibangun dengan swadaya, karena belum ada bantuan dari pemerintah,” ujarnya, Minggu (12/5).

Tak hanya itu, semenjak robohnya jembatan yang merupakan akses pertama di desa tersebut, warga beralih ke jalan lainya meski dengan kondisi jalan rusak bergelombang dengan jarak tempuh hampir 1,5 kilo meter. “Warga muter dari sini pak, lewat jalan satunya dan

itu pun jalannya rusak,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mastuki (35), warga desa setempat. Ia menjelaskan warga saat melintasi jembatan itu memang harus lebih ekstra hati-hati karena tak ada kayu pegangan tangan. Warga yang menggunakan kendaraan tak jarang merasa ketakutan ketika menyeberangi jembatan tersebut. Karena itulah, warga berharap pemerintah segera memerhatikan akses jalan tersebut.

“Warga sini juga takut untuk menyeberangi jembatan, Pak. Apa lagi yang memakai kendaraan harus turun, soalnya takut jatuh, mungkin karena tidak adanya besi atau kayu untuk pegangan tangan itu,” terangnya.

Satu-satunya harapan, lanjut dia, pemerintah hendaknya mengambil alih memperbaiki jembatan tersebut agar warga yang melewati jembatan itu tidak merasa terancam.

“Ya, semoga saja ini pemerintah tahu kalau jembatan ini butuh bantuan, agar warga mulai menyebrang dengan baik dan aman,” imbuhnya. (ryn/msa/rah)

OPERASI SIMPATIK

PENDIDIKAN

Polisi Tegur Tujuh Puluh Tiga Pengendara

95 Siswa Akan Ikuti UN Susulan

SAMPANG - Satlantas Polres Sampang memberikan peringatan berupa teguran kepada 73 pengemudi kendaraan roda empat maupun roda dua yang terjaring dalam operasi dengan sandi simpatik 2013 di pintu masuk Kota Sampang pada malam Minggu.

pelanggaran ringan, juga menindak dengan tilang sebanyak 30 pelanggaran. Barang bukti (BB) yang diamankan surat izin mengemudi (SIM) dua lembar, 26 surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan dua unit kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya.

“Untuk BB dua sepeda motor kami amankan di Mapolres

Sampang,” ungkapnya.

Masih kata Hari Siswo, yang dilakukan tindakan tilang lebih kepada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas), mayoritas dilakukan oleh pengendara roda dua, seperti berboncengan tiga orang, lampu kendaraannya padam saat malam hari, dan spion tidak lengkap.

“Untuk pelanggaran yang

berpotensi kepada terjadinya laka lantas rata-rata yang kita tindak kendaraan roda dua,” ujarnya mantan Kapolsek Kota Sampang.

Menurut Hari, pihaknya akan terus menggelar operasi simpatik 2013 tersebut dengan tujuan menekan dan meminimalisir terjadinya laka lantas, khususnya di wilayah Sampang.

“Operasi simpatik

semacam ini sudah rutin kami gelar di beberapa titik tertentu seperti di pintu masuk kota Sampang, dengan tujuan utama untuk menekan dan meminimalisir terjadinya laka lantas. Dengan menindak sejumlah pelanggaran yang sangat berpotensi akan terjadinya kecelakaan,” ucap Perwira Pertama Kepolisian dengan tiga balok di pundaknya itu. (msa/rah)

Operasi simpatik semacam ini sudah rutin kami gelar di beberapa titik tertentu seperti di pintu masuk kota Sampang, dengan tujuan utama untuk menekan dan meminimalisir terjadinya laka lantas...”

Hari Siswo

Perwira Pertama Kepolisian Satlantas Polres Sampang menurunkan anggotanya sebanyak 20 personil. Operasi tersebut digelar kurang lebih selama dua jam sejak pukul 21.00 wib.

“Kami memang rutin menggelar operasi simpatik semacam ini hampir setiap hari, khususnya di saat malam Minggu. Biasanya malam Minggu padat kendaraan yang didominasi para remaja,” kata AKP Hari Siswo, Kasat Lantas Polres Sampang.

Hari Siswo mengungkapkan operasi tersebut memberikan teguran kepada

mahardika surya abrianto/koran madura

PERIKSA: Kasat Lantas Polres Sampang AKP Hari Siswo tengah memeriksa isi kendaraan roda empat yang terjaring dalam operasi simpatik 2013 di pintu masuk Kota Sampang.

SAMPANG - Sebanyak 95 orang siswa tingkat SD di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, harus mengikuti ujian nasional susulan yang akan digelar pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2013, karena alasan sakit.

Menurut Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Sampang Abi Kusno, jumlah siswa tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sampang yang tidak mengikuti ujian nasional sebenarnya sebanyak 360 orang siswa.

“Namun dari jumlah itu yang bisa mengikuti ujian nasional susulan karena alasan sakit hanya sebanyak 95 orang,” ucapnya. Sedangkan sisanya sebanyak 265 orang tidak bisa mengikuti ujian susulan alias gugur.

Sejumlah 265 siswa yang tidak bisa mengikuti ujian susulan itu, karena berbagai alasan. Seperti ikut orang tuanya pindah ke luar Kota Sampang dan ada pula yang karena menikah, atas desakan orang tuanya. “Tapi ada juga yang tidak ikut karena mondok di luar wilayah Kabupaten Sampang ini,” katanya.

Untuk siswa tingkat SD yang terdata bisa mengikuti ujian susulan dengan alasan sakit dan menyertakan surat keterangan sakit dari dokter itu, sebanyak 45 orang merupakan siswa SD dan sebanyak 50 orang siswa dari Madrasah Ibtidaiyah.

Secara umum, kata Abi Kusno, pelaksanaan ujian nasional tingkat SD dan MI di Kabupaten Sampang yang digelar mulai tanggal 6 hingga

8 Mei 2013 itu berlangsung dengan aman dan lancar.

“Hasil pantauan panitia pelaksanaan ujian dari Dinas Pendidikan dan petugas kepolisian dari jajaran Polres Sampang, tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan, seperti kebocoran jawaban soal UN dan lain-lain,” tuturnya, menjelaskan.

Hasil pantauan panitia pelaksanaan ujian dari Dinas Pendidikan dan petugas kepolisian dari jajaran Polres Sampang, tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan, seperti kebocoran jawaban soal UN dan lain-lain,”

Abi Kusno

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Sampang Berdasarkan data di Dinas Pendidikan Sampang, jumlah siswa tingkat SD/MI yang seharusnya mengikuti pelaksanaan ujian nasional 2013 ini sebanyak 20.817 orang siswa. Mereka itu dari 117 lembaga pendidikan yang tersebar di 13 kecamatan, termasuk di Kepuluan Mandangin Sampang. (ant/ rah)

8

LINTAS JATIM

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115| TAHUN II

PENDIDIKAN

Pendaftaran SBMPTN Mulai Dibuka

KAYU ILEGAL. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Anom Wibowo, menunjukkan barang bukti berupa potongan kayu merbau di salah satu peti kemas di Depo Temas, Tanjung Batu, Surabaya, Jatim. Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan 115 kontainer berukuran 20 feet berisi kayu merbau olahan sebanyak kurang lebih 2.264 meter kubik asal Sorong, Papua, tanpa kelengkapan dokumen yang akan dikirim ke China.

Kasus Susno Semangati Kejati Buru Terpidana di Wilayahnya SURABAYA - Dieksekusinya mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji beberapa hari lalu menambah semangat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memburu terpidana di wilayahnya yang melawan. Salah satunya eksekusi terhadap Limantoro Santoso, terpidana penipuan yang melawan eksekusi dengan alasan serupa perlawanan Susno.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Pathor Rahman mengatakan, Limantoro, melalui penasehat hukumnya Adjiz Gunawan, tidak bisa lagi menolak eksekusi

dengan alasan tidak dicantumkannya ‘perintah penahanan’ dalam salinan putusan kasasi perkaranya. “Susno saja sudah dieksekusi koq,” ujarnya,kemarin.

Apalagi, lanjut dia, Pasal 197 KUHAP yang dijadikan dasar perlawanan eksekusi sudah dihapus oleh MK akhir tahun lalu. “Kejaksaan akan terus memburu Limantoro,” tandasnya.

Terkait laporan pengacara Limantoro, Adjiz Gunawan, kepada Kepolisan yang melaporkan Kepala Kejari Surabaya dan JPU Edi Winarko dengan tuduhan memalsukan surat eksekusi, Aspidum enggan berkomentar. Namun dia yakin Kepolisian akan berpihak kepada Kejaksaan karena Limantoro sudah berstatus

terpidana.

Perlawanan eksekusi serupa Susno di Surabaya dan Jatim belakangan memang dilancarkan oleh beberapa terpidana.

Argumentasi “Pasal 197 KUHAP” yang dipopulerkan pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengacara Yusril Ihza Mahendra rupanya berpengaruh ke daerah.

Dampaknya, Kejati dan Kejari sempat kelimpungan menghadapi terpidana yang melawan dengan alasan serupa dikemukakan Yusril. “Tentu ke depan jaksa akan men-

gevaluasi. Jaksa harus berani untuk mengeksekusi,” tandas Pathor.

Kata dia, ke depan, Kejaksaan akan memilah mana terpidana yang bandel dan yang tidak, dipantau sejak proses awal pemeriksaan di penyidikan. Bila masuk kategori bandel, bisa jadi terpidana akan dieksekusi tanpa harus dipanggil terlebih dahulu.

“Pemanggilan itu kan hanya demi kemanusiaan saja. Sebenarnya di KUHAP tidak ada aturannya,” tegas Pathor. (kas)

SURABAYAPendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013 akan resmi dibuka via online mulai pukul 08.00 WIB, Senin (13/5) dan ditutup pada 7 Juni mendatang pada pukul 00.00 WIB. Diprediksi 700 ribu orang pendaftar seluruh Indonesia akan merebutkan 110 kursi.

“Siswa bisa mendaftar melalui daring (dalam jaringan-red) pada alamat http:// ujian.sbmptn.or.id, “ ujar Humas SBMPTN, Bagus Ani Putra, di Surabaya, Minggu (12/5).

Menurut Bagus Ani Putra, untuk mengakses laman pendafaran tersebut, siswa diwajibkan membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu ke bank yang ditunjuk, yakni Bank Mandiri. Bisa melalui internet maupun SMS banking, Automatic Teller Machine (ATM), Cabang Bank Mandiri. Bagi khusus daerah yang tidak terdapat cabang maupun ATM Bank Mandiri, pembayaran pendaftaran juga bisa melalui ATM Bersama, Link & Prima. Selain itu, juga bisa melalui kantor pos atau kliring.

“Pembayaran sudah bisa dilakukan tiga hari sebelumnya, yakni 10 Mei 2013.

Setelah itu, mereka akan mendapat pin untuk digunakan ke laman pendaftaran. Bila tidak puas dengan pilihannya, maka pendaftar bisa mendaftar kembali tanpa dikenakan biaya lagi,” tegasnya.

Ditanya berapa jumlah pendaftar yang telah membayar di bank, ungkap Bagus Ani Putra, belum bisa terpantau. Mereka baru bisa terdata ketika telah melakukan pengisian online. Jumlah pendaftar yang

diprediksi mencapai 700 ribu pendaftar akan diikuti oleh lulusan mulai dari 2011, 2012, dan 2013.

“Kami baru bisa mendatanya ketika mereka sudah melakukan pengisian formulir pendaftaran online. Tapi, menurut perkiran panitia pusat, jumlah pendaftar jalur SBMPTN bisa mencapai 700 ribu”, ungkap Bagus Ani Putra.

Biaya seleksi peserta SBMPTN ujian tertulis untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum sebesar Rp175.000, sedangkan untuk kelompok ujian campuran sebesar Rp200.000.

“Ujian keterampilan seperti olahraga dan kesenian mencapai Rp150.000 per jenis ujian keterampilan,” ujar Bagus Ani Putra.

Dibandingkan dengan biaya pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012 , ada kenaikan biaya sebesar Rp25.000.

“Bedanya lagi, kalau SNMPTN yang pendaftarannya berakhir pada 28 Maret hanya untuk siswa SMA/ MA/SMK lulusan 2013, maka SBMPTN bisa diikuti siswa lulusan 2011, 2012 dan 2013, “ ujar Bagus Ani Putra.

Ketika ditanya bagaimana tentang daerah yang akses internet terbatas, yang dikhawatirkan akan menyulitkan pendaftar untuk mengakses, pria yang menjabat sebagai staf pengajar di Falkutas Psikologi Unair ini menjelaskan, para pelamar tersebut bisa memanfaatkan fasilitas internet di Plasa Telkom yang tersedia di tiap-tiap kabupaten/kota. “ Di Plasa Telkom, semua fasilitasnya bisa digunakan dengan gratis, “katanya. (ara)

TRAGEDI 1965. Putri salah seorang Pahlawan Revolusi Mayjen (Anumerta) Sutojo Siswomihardjo, Nani Nurrachman Sutojo, menandatangani buku karyanya “Kenangan Tak Terucap: Saya, Ayah dan Tragedi 1965,” di Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya.

Hukum

Kinerja Jaksa Dipantau Lewat Komputer SURABAYA - Staf dan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya di bagian penanganan perkara Pidana Umum (Pidum) kini tak bisa lagi banyak mempergunakan waktu untuk berleha-leha alias bersantai ria. Kini, kinerja mereka di kantor dipantau langsung oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum), M. Judhy Ismono, melalui layar komputer di ruangannya.

Di Central Processing Unit (CPU) yang tersambung ke layar komputer Kasipidum, ditanamkan alat canggih yang terkoneksi dengan masing-masing komputer di setiap ruang Pidum, yang digunakan oleh staf dan jaksa bekerja seharihari. “Staf main game, misalnya, bisa kelihatan juga di layar komputer saya,” kata Kasipidum M. Judhy Ismono,kemarin Bila staf ataupun jaksa ketahuan nge-game, kontrol komputer si staf dan jaksa yang nge-game bisa langsung diambil alih Kasipidum untuk dimatikan permainan gamenya. “Atau bisa juga langsung saya tegur dari sini,” terang Judhy. “Apalagi jaksa nonton BF, pasti langsung saya matikan,” tambahnya berseloroh.

Selain tersambung ke komputer staf dan jaksa, sistem tersebut juga terkoneksi ke laptop dan ponsel masing-masing staf dan jaksa. Tentu saja, pantau melalui ponsel hanya tersambung dalam hal penanganan perkara saja, tidak sampai memantau urusan pribadi si staf maupun jaksa.

Bila satu tahapan penanganan perkara belum diselesaikan jaksa hingga melebihi waktu yang ditentukan, ada suara semacam alarm yang akan berbunyi di kompter Kasipidum.

Bila itu terjadi, Judhy tinggal mengingatkan si jaksa dengan pesan tulisan.

Kasipidum asal Bondowoso itu menerangkan, program berbasis komputerisasi ini diberlakukan untuk meningkatkan kinerja staf dan jaksa dalam menangani perkara. “Program ini belum ada namanya,” ujar Judhy. (kas).

LINTAS JATIM

9

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115| TAHUN II

Pasien Kurang Mampu Tidak Bisa Masuk Rumah Sakit

EKONOMI

Harga Cabai Merah Berangsur Turun

SURABAYA – Roudlotul Jannah, bocah 9 tahun penderita meningitis atau Radang Otak, terpaksa harus menahan sakit yang dideritanya di rumah kontrakan orang tuanya yang berukuran sekitar 4x6 meter. Hal ini dikarenakan orang tua Roudlotul, Mustofa (35) dan Rohaya (30) tidak kuasa menanggung biaya pengobatan putri sulungnya tersebut. Padahal, kedua orang tua Roudlotul sudah memegang Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Sebelumnya Roudlotul menjalani perawatan di RSUD. Dr. Soetomo, Surabaya.

Tanpa alasasan yang jelas, kedua orang tua Roudlotul disarankan oleh perawat atau pegawai RSUD. Dr. Soetomo untuk membawa buah hatinya pulang. Hal tersebut tentu membuat kedua orang tua roudlotul kecewa, karena menurut mereka, putri mereka masih perlu mendapatkan perawatan.

“Hari ini Rodlotul bisa dibawa pulang,” ungkap Mustofa. Minggu (12/5), menirukan kata-kata perawat atau pegawai RSUD Dr. Soetomo, yang menyarankan untuk membawa anaknya pulang.

Mustofa juga menambahkan, jika dirinya terpaksa menuruti saran sang perawat, karena memang tidak kuasa menaggung biaya pengobatan anaknya. “Ya, mau gimana lagi, saya juga tidak sanggup menggung semua biaya pengobatan,” tambah dia.

Dirinya memaparkan, jika untuk obat-obatan yang tergolong mahal, tidak di tanggung oleh pihak RSUD Dr. Soetomo. Artinya, Mustofa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menebus obatobat tersebut. Hingga saat ini, pria yang berprofesi sebagai tukang becak ini sudah mengeluarkan uang sekitar Rp. 12 juta. Angka tersebut tentu sangat besar untuk profesi dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp. 25 ribu perhari.

“Hingga saat ini sudah habis sekitar Rp. 12 juta lebih,” papar dia.

Rohaya, ibunda Roudlotul menuturkan hal yang sama, jika pihak RSUD Dr. Soetomo tidak menanggung obatobatan yang tergolong mahal.

Dirinya mengakatan, jika obat yang di komsumsi Roudlotul untuk kesembuhan sakit yang dideritanya, nilai sampai jutaan rupiah. “kalau untuk obat tetes ini, kata perawat harganya

HARGA, Cabai Merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Probolinggo berangsur turun. sekitar Rp. 1,1 juta,” kata dia, seraya menunjukkan obat tetes dengan merek Semax.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono mengatakan, jika dirinya sudah melakukan upaya komunikasi dengan pihak RSUD Dr. Soetomo terkait dengan masalah tersebut.

“Saya sudah komunikasi dengan Direktur RSUD Dr. Soetomo. Intinya, anak tersebut sudah bisa dibawa ke RSUD Dr. Soetomo, dan semua biaya pengobatan gratis,” kata dia.

Dirinya juga memaparkan, untuk pasien yang sudah mempunyai Jamkesmas dan SKTM (Surat keterangan Tidak Mampu), tidak dipungut biaya pengotan alias gratis. Meskipun, pengotannya menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah.

“Siapun yang pasien yang sudah mempunyai Jamkesmas dan SKTM tidak boleh dipungut biaya, walaupun pengobatannya mengahabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah,” pungkas dia. (wan)

PROBOLINGGO – Harga cabai merah memang sempat meroket di pasaran. Beberapa waktu lalu, komoditi jenis sayur mayur ini sempat menembus harga Rp 40 ribu perkilogram.

Kini harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Probolinggo berangsur turun. Hal ini seiring dengan membaiknya pasokan dari sejumlah distributor.

Salah seorang agen cabai merah di Kraksaan Kabupaten Probolinggo, H. Fauzi mengatakan harga cabai ada dua golongan, yakni cabai merah yang mendominasi, dari dalam Kabupaten sendi-

ri dan dari Bali, dan harganyapun tidak sama masih lebih mahal.

Sedangkan cabai merah dari dalam Kabupaten Probolinggo sendiri, kalau di simpan bertahannya lebih lama. Jika cabai dari Bali memang bentuknya lebih bagus, tapi bertahannya cuma satu hari “Sebelumnya Rp 18.000,-/kg , sekarang turun menjadi Rp 15.000,-/kg. Sedangkan Cabai merah yang dari Bali, yang sebelumnya Rp 15.000,-/kg, sekarang turun menjadi Rp 12.000,-/kg, itu sudah harga patennya.

Hal ini disebabkan karena minimnya pasokan cabai,

khususnya cabai merah dari distributor,”ujar H.Fauzi, Minggu (12/5).

Hal senada disampaikan pedagang cabai lainnya, Sumarni, mengatakan, beberapa hari yang lalu dirinya dan pedagang lainnya sempat menaikkan harga cabai.

Penyebabnya, pasokan yang minim dan rendahnya permintaan konsumen.

“Harga yang mahal ketika itu juga saya dapatkan dari distributor. Apalagi permintaan cabai merah ini kebanyakan ibu rumah tangga dan rumah makan.

Tapi, sekarang sudah mulai turun,”pungkasnya. (hud).

ADVERTORIAL

PKS Usung Hj.Rukmini Buchori PROBOLINGGO – Misteri bakal calon (balon) Walikota Probolinggo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya terpecahkan, Minggu (12/5) sore.

DPD PKS Kota Probolinggo mengumumkan nama calon walikota yang sebelumnya dirahasiakan.

Nama Hj. Rukmini Buchori, SH. MSi, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dari Dapil II, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ditetapkan sebagai balon walikota pada Pemilukada Kota Probolinggo pada 29 Agustus mendatang.

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat Pleno Tim Optimalisasi Musyarokah Daerah (TOMDA) DPD PKS Kota Probolinggo bersama Tim Optimalisasi Musyarokah Wilayah (TOMWIL) DPW PKS Jawa Timur, Senin 11 Mei 2013.

“Keputusan ini sudah final dan akan segera disosialisasikan,” terang Abdul Karim, Ketua Dakwah II,

DPW PKS Jawa Timur, kepada wartawan.

Abdul Karim menuturkan, penetapan nama Hj. Rukmini Buchorim SH.MSi didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya hasil survei kader inti DPD PKS Kota Probolinggo, mendapat dukungan tertinggi disbanding calon walikota lain yang saat ini muncul.

Demikian juga, survey eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen.

Apalagi DPC PDIP Kota Probolinggo sudah memiliki kursi cukup sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri secagai Cawali Probolinggo.

“Nantinya, rekomendasi akan dibawa langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur pada saat pendaftaran calon walikota dan wakil walikota,”terang Abdul Karim.

Lebih lanjut Abdul Karim mengungkapkan, penetapan Hj. Rukmini Buchori, SH.MSi ini untuk melanjutkan koalisi yang selama ini sudah

berjalan baik dengan PDIP, sehingga menjamin keberlangsungan pembangunan di Kota Probolinggo yang sudahy berhasil agar lebih baik lagi kedepan.

Disinggung soal calon Wakil Walikota, kata dia, DPD PKS Kota Probolinggo menunggu keputusan hasil konvensi yang dilakukan DPC PDIP Kota Probolinggo. ”Siapapun cawali yang terpilih dalam konvensi, DPD PKS Kota Probolinggo akan mendukung. Karena sudah menjalin komunikasi intens dengan DPC PDIP Kota Probolinggo dalam proses pemilihan Cawawali Probolinggo,”tandas Abdul Karim.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Probolinggo, Abdul Kadir, ST mengatakan penetapan balon ini akan diikuti dengan sejumlah langkah pemenangan lainnya. “Mesin politik sudah dipanaskan, sekarang tinggal menggerakan,”pungkasnya. (hud).

10

BANGKALAN

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

PARPOL

Kasus Impor Daging Tak Pengaruhi Elektabilitas PKS

ant/yudhi mahatma

EFEKTIVITAS CALEG SELEBRITIS: Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR FPDIP Arif Wibowo (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi membahas efektivitas calon legislatif partai politik dengan latar belakang selebritis, di Jakarta. Menurut pembicara, masuk ke dunia politik di DPR tidak hanya mengandalkan popularitas, namun harus berani menyampaikan gagasan bernegara, menjadi kontrol pemerintah dengan resiko politik yang signifikan.

Kebangkitan Perempuan di Tingkat Nasional BANGKALAN - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai keharusan adanya keterwakilan perempuan 30 persen pada setiap partai politik (Parpol) peserta pemilihan legislatif (Pileg) 2014 yang akan datang menjadi momen bagi perempuan untuk maju baik di tingkat lokal, regional, dan nasional.

“Setiap orang harus percaya diri. Jadi tolong, berilah kesempatan itu dan kepercayaan kepada saya dan saya tidak akan sia-siakan,” ujar Bacaleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil XI Madura, Siti Fatonah Rahmaniyah.

Siti Fatonah yang saat ini menjabat anggota DPRD Bangkalan mengatakan dirinya secara pribadi sangat mengapresiasi peraturan yang digariskan oleh KPU tentang keterwakilan 30 persen perempuan setiap parpol.

“Saya yakin potensi ket-

erwakilan perempuan itu akan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dan saya akan totalitas sehingga apa yang saya peroleh nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat Madura dan Bangkalan pada khususnya,” kata sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan itu.

Fatonah yang saat ini juga menjabat ketua Gapensi Bangkalan meminta perempuanperempuan khususnya di Madura diberi kesempatan untuk membuktikan potensi-potensi yang dimiliki untuk lebih

dana yang disiapkan untuk maju di bursa mencalegan di DPR RI, ia mengatakan selama tidak melanggar aturan seperti membeli suara dirinya siap mengeluarkan berapun jumlahnya. Namun, sayang Fatonah tidak menyebutkan angka nominalnya.

“Saya tidak akan mengeluarkan dana untuk membeli suara, tapi kalau untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak berbenturan dengan aturan berapa pun saya akan keluarkan dan sudah saya siap untuk itu,” ucapnya.

Selain Fatonah yang ingin meniti karir politik di tingkat nasional untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan Madura, ada juga Wasilah Ismail, mantan kepala desa (Kades) Tramok, Kecamatan Kokop, Bangkalan.

Dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2014 mendatang, Wasi-

lah Ismail siap merebut hati masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) XI Madura untuk duduk di kursi DPR RI. “Saya berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan motivasi ini datang dari pribadi saya, sehingga nanti apabila betul-betul dipercaya jadi wakil masyarakat Madura, saya akan memperjuangkan untuk kemajuan Madura ke depan,” ujar mantan kades Tramok itu.

Politisi PKB tersebut mengatakan apabila dirinya benar-benar dipercayai oleh masyarakat dengan bermodal keyakinan dan ketekunan akan membangun Madura yang lebih baik lagi.

“Sebisa saya, saya akan lakukan sesuatu untuk masyarakat Madura yang lebih baik, tentunya dengan kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif,” tandasnya.(dn/ rah)

“Persaingan politik 2014 sangatlah krusial, bisa saja para pesaing melakukan segala cara untuk menjegal kami, karena mereka khawatir dengan visi PKS jika menguasai akan membumi hanguskan para koruptor dan tempat-tempat hiburan yang meresahkan,” imbuhnya.

Saya tegaskan bahwa partai kami tidak akan terpengaruh dengan kasus tersebut. Biarlah masyarakat yang menilai. Karena kami yakin kebenaran akan selalu menang,”

KH. Toha Holili Ketua DPD PKS Bangkalan

Menurutnya, publik jangan berspekulasi bahwa PKS merupakan partai yang bermasalah sehingga layak untuk dibekukan. Sebab, Lutfi yang diduga melakukan praktik korupsi baru menjadi tersangka yang belum tentu terbukti. Sehingga, asas praduga tak bersalah harus dijunjung untuk mentralisir asumsi yang sifatnya sangat subjektif.

“Kita tidak boleh langsung menjustivikasi dengan penilaian yang sangat merugikan. Tentunya dalam menilai persoalan harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang agar benar-benar netral dan tidak menghakimi,” tandasnya. (dn/rah)

KRIMINALITAS

PROGRAM PEMUGARAN

Perbaikan RTLH Hanya Terlaksana di Perkotaan BANGKALAN – Perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) belum menyentuh seluruh masyarakat miskin di Bangkalan karena sejauh ini perbaikan RTLH itu hanya terfokus di daerah perkotaan.

Sedangkan perbaikan RTLH di daerah pedesaan masih belum tersentuh.

Pemerintah Bangkalan mengaku masih kesulitan menyiapkan anggaran perbaikan RTLH karena biayanya cukup besar, sehingga perbaikan RTLH hanya bisa dilakukan pada sebagian rumah terutama di daerah perkotaan. Dari 273 desa yang ada di Bangkalan, fokus perbaikan masih berada di 8 kelurahan yang ada di daerah kota.

Kepala PU Cipta Karya, Ishak Sudibyo mengaku sejauh ini, pihaknya bisa melakukan perbaikan RTLH pada 35 rumah yang tersebar di 8 kelurahan. ”Kami akan terus berupaya melakukan perbaikan pada rumah tak layak huni.

Tentunya, pada programprogram selanjutnya. Ini merupakan langkah awal, jika anggarannya memenuhi

dieskplor lagi.

“Berikanlah kesempatan seluas-seluasnya pada perempuan, tapi jangan sampai melupakan koodratnya, sebagai seorang ibu yang harus mendidik anak di rumah, sebagai istri yang harus melayani suami di rumah,” kata perempuan kelahiran Kecamatan Blega ini.

Dia menjelaskan apabila dirinya dipercaya oleh masyarakat Madura untuk menjadi wakil di kursi DPR RI, yang akan diperbuat dirinya cukup sederhana, yakni dirinya akan membawa suara-suara perempuan Madura yang selama ini tidak memiliki wadah.

“Selama ini saya belum pernah melihat perempuan Madura berkiprah dengan maksimal dan saya ingin mendobrak itu, saya ingin putri Madura bisa membawa aspirasi Madura di tingkat nasional,” ungkapnya.

Ditanya berapa jumlah

BANGKALAN - Pengurus DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangkalan menegaskan kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan wacana pembekuan partainya sama sekali tidak berpengaruh pada elektabilitas partainya di mata masyarakat Madura khususnya di Bangkalan karena wacana itu dinilai hanyalah sebuah provokasi yang ditujukan untuk melemahkan PKS. Ketua DPD PKS Bangkalan KH. Toha Holili melalui Wakil Ketua DPC PKS Tanjung Bumi Mujiburrahman menegaskan kasus yang melibatkan partinya sama sekali tidak akan berdampak pada nilai elektabilitas di mata masyarakat.

Masyarakat sekarang sudah pintar dalam menilai kebenaran yang sesungguhnya. Kasus yang terjadi sangat bermuatan politis, karena dijadikan sebagai salah sastu upaya untuk menjegal PKS dalam pertarungan politik.

“Saya tegaskan bahwa partai kami tidak akan terpengaruh dengan kasus tersebut. Biarlah masyarakat yang menilai. Karena kami yakin kebenaran akan selalu menang,” ungkapnya.

Mujib yang juga anggota DPRD Bangkalan mengatakan pihaknya tidak akan pernah gentar dengan fitnah-fitnah yang ditujukan pada partainya. Hal semacam itu bisa terjadi kapan saja untuk melemahkan kekuatan partainya, menjelang pelaksanaan demokrasi politik tahun 2014. Tidak hanya itu, menghadapi pemilu yang semakin dekat, segala kemungkinan bisa terjadi termasuk pendholiman terhadap PKS yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Menghidupi Keluarga Jangan dari Hasil Kejahatan

kenapa tidak,” katanya.

Meskipun demikian, bupati Bangkalan M Maknun Ibnu Fuad berjanji akan terus melakukan upaya mengentas kemiskinan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan RTLH. “Program pemugaran RTLH yang dilakukan pemkab merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Tidak untuk saat ini saja, tapi akan diprogramkan setiap tahun,” jelasnya.

Dari jumlah sasaran perbaikan rumah yang menjadi program saat ini, sebanyak 35 RTLH yang tersebar di 8 kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 575 juta. Delapan kelurahan yang dimaksud meliputi Kelurahan Kemayoran dengan jumlah perbaikan sebanyak 4 rumah. Selain itu, 4 rumah juga terdapat di kelurahan Pejagan, Bancaran 4 rumah, dan Mlajah 4 rumah. Sisanya, terdapat di keluarahan Kraton sebanyak 4 rumah, Pangeranan 5 rumah, Demangan 5 rumah, dan kelurahan Tunjung 5 RTLH.(ori/ rah)

ori/koran madura

TAK LAYAK: Salah satu rumah warga yang tidak layak huni berada di kampung Sok-Sok, Kelurahan Kemayoran.

BANGKALAN – Apapun alasan dari perbuatan melanggar tindak pidana tidak bisa dibenarkan. Apalagi, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Hal itu yang dilakukan pembunuh berdarah dingin, Mujib (20), warga Desa Paterongan Kecamatan Galis, Sabtu (4/5) lalu. Dirinya mengaku tega menghabisi nyawa Suci Nurul Hidayati (15), seorang siswi MTs Sunan Cendana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saat ini, Mujib mempunyai istri yang tengah mengandung 3 bulan. Atas dasar itulah, dirinya ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena di usia pernikahan mudanya, dia tidak memiliki pekerjaan.

Pemuda dengan tahi lalat di dagu tersebut, hanya mengenyam pendidikan menengah pertama. Itu pun tak sampai lulus, dia berhenti saat menginjak kelas dua.

“Saya hanya lulusan Sekolah Dasar, berhenti saat kelas dua di MTs Negeri Bangkalan,” aku Mujib dengan wajah tertunduk.

Meskipun begitu, dirinya memang sengaja ingin merampas perhiasan milik korbannya. Dengan berawal dari pertemanan melalui jejaring sosial facebook, dia mengaku mengenal Suci. Lewat media tersebut, komunikasi intens dia jalani dengan Suci. Hingga akhirnya, dia pun berniat bertemu dengannya. Meski peristiwa tersebut, bukan awal kisah pertemuan mereka.

Sebab, sebelumnya keduanya sudah dua kali bertemu.

Puncaknya, hari Sabtu (4/5) dia hendak mengencani Suci yang baru dikenalnya hanya kurun waktu 7 hari. Dengan membawa sebilah pisau dan kunci inggris, rupanya hal itu sudah menjadi rencana terselubung Mujib. Hal itu hanya sebagai alibi untuk memuluskan niat kotornya.

Dengan meminta bantuan

Imam Syafii (18), yang merupakan teman Mujib. Keduanya pun berniat jahat untuk merampas perhiasan milik Suci.

“Saya hanya diajak Mujib, semuanya dilakukan oleh Mujib,” jawab Imam pendek.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro melalui Kasatreskrim, AKP Mukhamad Lutfi menjelaskan berdasarkan keterangan dari tersangka, pada hari Sabtu (4/5) Suci janjian dengan tersangka Mujib untuk beli HP ke Bangkalan, sekitar pukul 12.00 wib.

Dengan mengajak korban Qurrotul Uyun, Suci berangkat dari rumahnya naik angkot dan berhenti di jalan Alas Komarong, Desa Janteh, Kwanyar.

Setelah turun dari angkot, lanjutnya, dua korban dijemput oleh tersangka Mujib dan Imam. kemudian bersama ke Bangkalan dengan berboncengan. Korban Suci berboncengan dengan Mujib. Selanjutnya, Uyun berboncengan dengan Imam.

Setelah masuk kawasan kota Bangkalan, mereka menukar posisi tempat berboncengan.

Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah Ring Road barat.

Lebih lanjut, Lutfi menceritakan, setelah sempat mengitari kota dan tiba di Ring Road barat sekitar pukul 17.30 wib, Uyun yang sudah dibonceng tersangka Mujib diturunkan

ori/koran madura

TERSANGKA: Mujib (kiri) dan Imam Syafii (kanan) sebagai tersangka kasus pembunuhan diamankan di Mapolres Bangkalan beberapa waktu lalu. dari motornya dengan dalih mau diberikan hadiah. Setelah itu, posisi Uyun membalik ke belakang, lalu tanpa basa-basi kepalanya dipukul dengan kunci Inggris.

Uyun pun jatuh dan purapura sudah tewas. Tak hanya itu, lehernya digorok oleh pisau yang telah dibawanya.

Dia dibuang ke semak-semak tambak dengan diikat lehernya dengan tali tas yang dibawa Uyun.

“Untung nyawanya selamat, hanya pura-pura tewas.

Uyun merupakan kunci utama dalam penyelidikan kasus tersebut,” ungkapnya.

Setelah Uyun dibuang dan dipastikan sudah tewas, Mujib langsung keluar dari Ring Road barat. Kini gantian, dia membawa Suci ke arah Kwanyar, karena Uyun disangka sudah tewas. Tersangka merasa ketakutan, kalau perbuatannya akan terungkap.

“Suci juga dihabisi oleh

tersangka Mujib. Sebelum dihabisi, semua perhiasannya berupa kalung dan anting emas serta HPnya dirampas, kemudian dibawa ke pesawahan Alas Kemarong, kemudian, di sana Suci dihabisi dan digorok lehermya dengan sebilah pisau,” ujarnya.

Menurut Lutfi, tersangka Mujib melarikan diri ke salah satu rumah keluarganya di Jakarta, setelah dilacak keberadaannya dan petugas membujuk kepada keluarganya dengan alasan ada keluarganya yang sakit. Setelah keluar dari Bandara Juanda Surabaya langsung diamankan oleh polisi.

Dari tangan tersangka Mujib, pihak kepolisian mengamankan sebuah motor dengan Nopol M 3648 GZ, jaket warna kuning, kaos lengan panjang, kunci inggris, sebilah pisau, kalung, dan anting emas, dua buah HP milik korban untuk dijadikan barang bukti (BB).

Sementara itu, Imam Syafii yang sempat buron lebih lama, juga tertangkap di daerah Tangkel. Saat ini, kedua tersangka tersebut diamankan di mapolres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mujib dijerat dengan pasal 340 dan pasal 365 KUHP. Sementara itu, Imam yang juga terlibat membantu melancarkan aksi tersebut akan dijerat dengan pasal 340 KUHP jo 55 KUHP sub pasal 165 ayat 1 KUHP. Tak hanya berhenti disitu, pihaknya akan melakukan pengembangan kasus tersebut lebih lanjut. Hal itu perlu dilakukan agar pembuktian kasus ini dapat memberatkan hukuman tersangka.

“Mereka terancam dengan hukuman seumur hidup dan minimal dua puluh tahun penjara,” ucap mantan Kapolsek Arosbaya tersebut. (ori/ rah)

BANGKALAN

11

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

Tiga Lokasi Rawan Kejahatan BANGKALAN – Maraknya aksi kejahatan yang sering kali terjadi di tiga titik lokasi yang berada di Kecamatan Kwanyar, yaitu di Jung Kepeng, Pantai Rongkang, dan Alas Kemarong menjadi perhatian serius masyarakat Kwanyar. Mereka meminta agar pengamanan di sekitar lokasi tersebut lebih ditingkatkan.

“Mengingat banyaknya kejahatan yang sering terjadi di tiga lokasi tersebut.

Kami meminta solusi terhadap Kapolres. Baik berupa

pengamanan atau pun yang lainnya. Itu penting agar menghilangkan image rawan yang beredar di masyarakat,” kata Rois Suriyah MWC NU

Kecamatan Kwanyar, Muktafi Mocktar.

Dia menambahkan kasus yang baru-baru ini terjadi tentang pembunuhan siswi MTs, pihaknya mewakili masyarakat Kwanyar berterimakasih kepada pihak kepolisian atas tertangkapnya pelaku tersebut. Selain itu, dirinya berharap agar mengusut tuntas kasus tersebut, mengingat pemilihan gubernur dan pileg sudah dekat, dikhawatirkan ada peman-

faatan masalah. Dia khawatir kasus tersebut berkembang pada isu-isu yang membahayakan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro menyambut baik apa yang menjadi perhatian masyarakat Kwanyar . Dirinya juga meminta kepada masyarakat Kwanyar untuk bisa bekerja sama dengan Polres dalam menjaga keamanan.

Endar menilai Kwan-

yar merupakan pintu masuk dari 3 kecamatan yang berbeda, sehingga ada 3 jalan akses yang sering dilalui masyarakat. Jalan akses yang rawan terjadi tindak kejahatan tersebut memang sangat sepi, terutama ketika malam hari. Oleh karena itu, mengenai rencana pemindahan polsek yang pernah diusulkan beberapa waktu lalu, nantinya bisa terealisasi dan bisa dipindah dan ditempatkan di Pantai Rongkang.

“Hanya saja ada kendala yang kami hadapi mengenai tanah dan lokasi yang akan dijadikan polsek. Sebab, syarat pengajuannya harus atas nama polres Bangkalan.

Kalau masyarakat Kwanyar bisa membantu, alangkah baiknya untuk mengurangi tingkat kejahatan di kawasan tersebut,” terangnya.

Sedangkan untuk rencana pembangunan SMK di daerah Alas Kemarong, pihaknya mendukung atas inisiatif

pemerintah daerah. Hal itu juga bisa mengantisipasi kejahatan. Sebab, kawasan tersebut nantinya akan semakin ramai. Penduduk bisa membangun rumah di sekitar kawasan tersebut. ”Nantinya, kepolisian juga akan memperketat penjagaan dengan melakukan patroli secara intens, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengurangi tingkat kejahatan,” ucapnya. (ori/rah)

CALEG

KPU: Tanggapan Masyarakat Gugurkan Bakal Caleg BANGKALAN - Tanggapan atau masukan dari masyarakat terhadap bakal calon legislatif (bacaleg) yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) bisa menggugurkan yang bersangkutan, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, Fauzan Djakfar.

Menurut Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar, tanggapan dari masyarakat yang bisa menggugurkan bacaleg itu apabila calon legislatif dimaksud diketahui melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.

“Selain itu, tanggapan yang disampaikan masyarakat itu sesuai dengan fakta yang ada, yang bersifat negatif,” katanya.

Selain itu, masyarakat yang menyampaikan masu-

kan kepada bacaleg yang masuk dalam DCS itu harus mencantumkan nama lengkap dan alamat yang jelas.

Tanggapan atau masukan berupa surat kaleng tidak akan diperhatikan KPU, karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk masukan yang tidak bertanggung jawab.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar juga menjelaskan, KPU nantinya akan mengumumkan kepada masyarakat jika ada bacaleg yang mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai calon tetap.

“Nanti, kami akan mengumumkan nama-nama DCS yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat,” terang

Fauzan.

Selain itu, Ketua KPU Bangkalan juga menjelaskan bacaleg yang mengundurkan diri dengan sendirinya tanpa melalui partai, maka akan diabaikan. Nama tersebut tetap dimasukkan dalam daftar caleg.

Akan tetapi, kata dia, jika bacaleg itu diproses melalui partai politik, maka hal tersebut bisa diproses.

Hanya saja, kata dia, pengganti bacaleg yang mengundurkan diri itu harus sesuai. Ia mencontohkan, jika yang mengundurkan diri adalah bacaleg perempuan, maka yang harus menggantikan juga wanita. “Kalau bacaleg perempuan digantikan oleh laki-laki itu ya tidak boleh,” katanya menjelaskan. (ant/ rah)

PERTANIAN

Petani Nekat Tanam Padi

ori/koran madura

ROBOH: Papan reklame yang berada di pertigaan Tangkel tersebut roboh akibat diterjang angin puting beliung.

PAPAN IKLAN

Puting Beliung Robohkan Reklame BANGKALAN – Rencana Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) untuk membongkar reklame iklan yang sudah habis masa izinnya dalam waktu dekat ini tak perlu dilakukan karena sejumlah reklame yang berada di pertigaan Tangkel tersebut sudah roboh disapu angin puting beliung.

“Memang tanggal 19 Mei mendatang, izinnya sudah habis. Kami berencana akan membongkarnya. Namun, ke-

buru ambruk terkena angin,” kata Kepala Perizinan, Rizal Morris.

Konstruksi besi milik Oxcy Advertising berukuran 5 x 20 meter yang terpasang di depan pintu masuk akses Suramadu itu ambruk diterjang angin, Sabtu (11/5) malam. Beruntung, tidak ada korban, kendati kerangka kontruksi jatuh di tengah jalan.

“Kami sudah meminta pihak Oxcy agar separuh pa-

pan reklame yang sudah jatuh hingga memakan separuh jalan segera dibersihkan. Karena hal ini menggangu pengendara,” ungkapnya.

Ia menjelaskan papan reklame Oxcy yang telah tertancap selama dua tahun itu rencananya akan dibongkar pada 19 Mei 2013 mendatang.

Namun keburu ambruk diterjang angin.

“Sudah sesuai dengan kesepakatan, satu minggu sebelum masa berlaku habis, pihak

penyewa harus membongkar papan reklamenya,” jelasnya Rizal Morris.

Berdasarkan data yang ada, lanjutnya, pihak KP2T bersama tim teknis Pemkab Bangkalan telah melakukan verifikasi ke lapangan terkait kelayakan konstruksi sebelum mengeluarkan izin.

Kejadian tersebut murni karena faktor alam. Karena kawasan ini memang rawan terkena angin puting beliung,” ujarnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Masa panen para petani di Bangkalan telah usai, namun sebagian besar petani memilih melanjutkan masa tanamnya. Padahal, saat ini curah hujan di kawasan Bangkalan mulai semakin berkurang.

Bahkan hampir sepekan terakhir hujan tak lagi mengguyur kota salak ini.

Berdasarkan informasi BMKG Maritim Perak Surabaya, musim kemarau akan tiba dengan rentan waktu yang tidak lama lagi. Pihak BMKG memperkirakan bahwa musim kemarau akan tiba sekitar bulan Juni 2013.

Seorang petani tadah hujan desa Bilaporah Fuadi mengatakan, dirinya dan sejumlah petani lain di daerahnya, memilih nekad untuk menanam padi kembali

seusai panen karena mereka yakin bahwa musim hujan masih akan terus berlanjut.

“Ya, kayaknya hujan masih terus, makanya kami lanjut saja menanam padi,” ujar pria yang ditemui tengah menanam bibit padi di sawah miliknya tersebut.

Sementara itu, salah seorang prakirawan cuaca di BMKG Maritim Perak Surabaya , Arifiyanto mengatakan saat ini telah memasuki masa pancaroba. “Ini sepertinya sudah pancaroba mas, dari perhitungan kami kemungkinan kemarau akan jatuh selambat-lambatnya Juni 2013,” jelasnya.

Mengenai sejumlah petani yang tetap nekat menanam padi, Arifiyanto mengimbau agar masyarakat mewaspadai datangnya ke-

marau. Bagi petani untuk memperhatikan ketersediaan air. Selain itu, menurut salah seorang penyuluh pertanian Anas Masykuri, petani hendaknya waspada dengan kemungkinan kekeringan air akibat akan tiba musim kemarau.

“Padi termasuk jenis tanaman yang membutuhkan banyak air, jika dalam masa pertumbuhan 2 bulan pertama pasokan air bagi tanaman kurang maka bisa berakibat padi tumbuh tanpa berbuah,” imbuhnya.

Anas mengimbau bagi para petani tadah hujan agar lebih memperhatikan hal tersebut agar tidak sampai berakibat pada gagal panen yang dapat merugikan petani sendiri. (dn/ rah)

BACALEG

Nasdem Siap Adu Visi dengan Partai Politik Lain BANGKALAN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Bangkalan KH. Imam Buchori Cholil mengaku siap mengadu visi dengan partai lain.

Dengan alasan itulah, Ra Imam, panggilan akrabnya, menyatakan siap bertarung memperebutkan kursi dewan. Dirinya siap maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang akan datang mewakili daerah pemilihan (Dapil) I (Satu) Bangkalan.

Target utama pencalonannya untuk merebut kursi jabatan ketua DPRD Bangkalan.

“Target saya jadi pemenang dan posisi ketua DPRD ada di Nasdem, karena nanti akan lebih maksimal mengawal perubahan di bumi Bangkalan sesuai visi Nasdem dan saya,” terang Ra Imam, sa-

saya jadi pemenang dan posisi ketua DPRD ada di Nasdem, karena nanti akan lebih maksimal mengawal perubahan di bumi Bangkalan sesuai visi Nasdem dan saya,”

Imam Bukhori

Ketua DPD Nasdem Bangkalan paan akrabnya.

Pria yang juga mantan anggota DPR RI 2004 dari

PKB tersebut menjelaskan dirinya siap bertarung secara profesional dengan adu visi. Selain itu, adu program dalam kepiawaian untuk merubut hati masyarakat di Dapil I. Sementara itu, dapil I meliputi Kecamatan Socah, Kecamatan Kota Bangkalan dan Kecamatan Arosbaya.

Disinggung kecamatan mana yang manjadi basis prioritas dari tiga kecamatan yang ada di Dapil I, dia menjelaskan pertama yang menjadi basis prioritas Kecamatan Kota Bangkalan, Kedua Socah dan ketiga kecamatan Arosbaya. Untuk mewujudkan hal itu, dirinya bertekad bisa merebut 30 kursi di DPRD Bangkalan. ”Kita akan berusaha maksimal untuk meraih dukungan masyarakat Bangkalan.

Partai Nasdem akan terus

mengawal perubahan di Bangkalan,” terang Imam Bukhori, ketua DPD Nasdem Bangkalan, waktu lalu.

“Nasdem yang merupakan partai baru dalam peserta Pemilu 2014, untuk di Bangkalan cukup menjadi pemenang dan menjadi ketua DPRD,” terang Ra Imam dengan nada diplomatis.

Sementara itu, mantan bupati Bangkalan R. KH. Fuad Amin Imron, yang saat ini menjabat ketua DPC Partai Gerindra Bangkalan, juga akan maju dalam Pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Bangkalan dari Dapil I (Satu).

Targetnya pun sama yakni menjadi ketua DPRD Bangkalan periode yang akan datang. Dengan merebut perolehan kursi sebanyak-banyaknya di DPRD Bangkalan. (ori/rah)

ant/oky lukmansyah

HAMA GULMA: Sejumlah buruh mencabut hama gulma (rumput liar) yang tumbuh di sekitar tanaman padi di Desa Kebasen, Tegal, Jateng, Senin (6/5). Setiap buruh yang bekerja dari pukul 07.00 - 12.00 WIB mendapatkan upah Rp 25 ribu,.

12

EKONOMI

SENIN 13 MEI 2013 NO. 00115 | TAHUN II

PERBANKAN

Danamon Bagikan Dividen Rp1,2 Triliun JAKARTA- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) membukukan laba bersih setelah pajak sebesar 4 triliun rupiah sepanjang 2012.

Kontribusi laba bersih tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan kredit di segmen mass market, usaha kecil dan menengah (UKM) serta segmen komersial.

Presiden Direktur Danamon Henry Ho mengatakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), disetujui bahwa pembayaran dividen tahun buku 2012 sebesar 1,2 triliun rupiah atau kurang lebih sebesar 125,58 rupiah per lembar saham. “Pembagian dividen itu merupakan sekitar 30 persen dari laba bersih (konsolidasi) perseroan setelah pajak. Sedangkan, 1 persen dari laba bersih atau 40 miliar rupiah akan dialokasikan sebagai cadangan umum sesuai UU PT”, kata Henry dalam ket-

erangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, (10/5).

Dengan ditahanya laba kata dia permodalan Danamon semakin kuat. Modal ini akan digunakan untuk mendukung strategi pertumbuhan kredit Danamon disegmen mass market dan usaha menengah. “Hal ini juga akan mendukung strategi pendanaan kami melalui impelementasi produk-produk unggulan serta memanfaatkan jaringan luas Danamon untuk mencapai sinergi dalam hal pendanaan,” jelas dia.

Sebagai tambahan, RUPST Danamon juga telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun buku 2012, dengan memperhatikan rekomendaasi dari Komite Audit. (gam)

KEGAGALAN MARI PANGESTU

Momentum Indonesia Lepas dari Jeratan WTO” J A K A RTA- Ke g a g a l a n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu menjadi Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) harus menjadi momentum bagi Indonesia melepaskan diri dari jeratan WTO. Pasalnya, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan ini lebih banyak merugikan negeri ini. Meski secara kuantitatif buktinya tak dapat ditunjukkan, namun secara materiil terlihat jelas. Masyarakat, petani dan UMKM akan kehilangan pasar yang berkeadilan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M.Riza Damanik, di Jakarta, Minggu (12/5).

Menurut dia, masyarakat Indonesia banyak kehilangan kesempatan kerja, sehingga negeri ini dipaksa untuk mengekspor barang mentah ke luar negeri. Akibatnya, perusahaan nasional bangkrut dan merumahkan sebagian besar pekerjaannya Seperti diketahui, Roberto Azevedo dari Brazil ter-

pilih sebagai Direktur Jenderal WTO periode 2013-2018 menggantikan Pascal Lammy dan menyingkirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Mari Elka Pangestu.

Dia mengatakan, terpilihnya Roberto bukanlah signal baik bagi kesejahteraan dan keadilan rakyat dunia. Karena, persoalan WTO sesungguhnya bukanlah pada krisis kepemimpinan di WTO, tetapi ada pada watak dan karater bawaan kelembagaan WTO yang dengan sengaja melemahkan peran negara berdaulat seperti Indonesia. Sedang pada jalur lain, memperkuat pengaruh negara-negara industri, perusahaan multi nasional, maupun lembagalembaga keuangan internasional dalam mengendalikan sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas dia.

Di dalam website Kementerian Luar Negeri Brazil, Azevedo mengatakan diperlukan solusi yang ambisius untuk liberalisasi perdagangan, menghilangkan distorsi perdagangan dan menggunakan perdagangan se-

bagai kunci pembangunan, khususnya bagi Negara miskin[1]. Dalam kampanyenya, Azevedo juga berjanji untuk membuat sistem penyelesaian sengketa (dispute settlement) di dalam WTO lebih dapat diakses oleh negara berkembang dan memungkinkan negara berkembang menuntut negara industri besar. “Janji yang dikemukakan oleh Azevedo ini tentunya tidak relevan melihat krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat pada saat ini,” ujar dia.

Dia menjelaskan, semenjak Putaran Doha kehilangan momentum pada 2008, sistem perdagangan multilateral tidak lagi menjadi solusi karena terbukti telah merugikan Negara berkembang dan Negara Miskin. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam WTO justru memperparah ketergantungan pada produk pangan impor. “Hingga 2012, impor Indonesia telah lebih dari US$ 17 milyar, atau meningkat 100% lebih dari tahun 2009,” terang Riza.

Pada 3-6 Desember mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali.

Kali ini, negara-negara anggota WTO akan mendorong lahirnya kesepakatan Paket Bali (Bali Package). Terdapat 3 isu fokus Paket Bali: isu Trade Facilitation (TF), isu terkait Negara Miskin (Least Developed Countries/LDCs), dan Pertanian. IGJ berpandangan, ketiga isu tersebut tidak akan pernah menjembatani pencapaian kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional Indonesia, maupun mengatasi ketimpangan ekonomi dunia. Sebab, upaya tukar guling diantara ketiga Paket Bali, masih akan terus memperkuat dominasi pengaruh negaranegara maju dan perusahaan multinasional terhadap sebagian negara lainnya.

Lebih lanjut dia mengatakan ada 3 modal yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk lepas dari jeratan WTO pada Desember nanti.

Pertama, gagalnya Mari Elka Pangestu menjadi Direktur Jenderal WTO. Sehingga Indonesia tidak sedang tersandera oleh kepentingan domestik. Kedua, Indonesia adalah ketua dari G-33 yang sangat berkepentingan terhadap isu pertanian. Ketiga, posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang tentunya dapat lebih leluasa memainkan peran diplomasinya sejak awal. “Dengan ketiga modalitas itu, Indonesia dapat menggunakan momentum Bali untuk keluar dari keanggotaan WTO dan sejak dini mengambil inisiatif untuk membangun satu sistem ekonomi global baru”, tutup Riza. (gam)

ant/Rosa Panggabean

MENDAG PANTAU HARGA. Mendag Gita Wirjawan (kiri) memantau harga sejumlah bumbu masak menjelang Ramadhan di Pasar Klender, Jakarta, Minggu (12/5). Pemantauan harga tersebut dilakukan untuk mencegah kenaikan harga dan menjaga pasokan bahan pokok menjelang Ramadhan.

Mendag Mengklaim Harga Pangan Mulai Stabil JAKARTA - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengklaim, saat ini harga bahan pangan di pasar tradisional di Jakarta dalam kondisi relatif stabil.

Pengakuan pemerintah tersebut didasari oleh pantauan langsung Kementerian Perdagangan di Pasar Klender Jakarta Timur, Minggu (12/5) pagi.

“Yang kami pantau, hargaharga pangan relatif stabil.

Harga bawang putih relatif stabil dan semua relatif aman.

Harga beras stabil,” kata Gita di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Klender Jakarta Timur.

Usai menyambangi pedagang bahan pangan pokok, Gita

mengatakan, harga-harga kebutuhan pokok terbilang stabil dan tidak ada kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan, saat ini harga cabai rawit merah dijual seharga Rp24 ribu per kilogram, padahal Maret 2013 harganya masih menembus Rp50 ribu/kg.

Namun, kata Gita, harga

cabai keriting justru masih terus berfluktuasi, padahal beberapa waktu sebelumnya sudah mengalami penurunan menjadi Rp20 ribu/kg. Sekarang ini, harga cabai merah keriting kembali mengalami kenaikan menjadi Rp28 ribu/ kg. Meski demikian, jelas dia, stok cabai masih aman.

Sementara itu, harga daging sapi di pasar masih belum mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya seharga Rp95 ribu/kg, kini dijual Rp90 ribu/kg. Gita menegaskan, pemerintah berjanji akan meningkatkan pasokan daging sapi lokal untuk dimasukkan

ke pasar tradisional. “Pasokan dari dalam negeri. Kami akan bantu (menambah pasokan),” imbuhnya.

Gita yang menumpang Toyota Alphard saat ‘blusukan’ ke Pasar Klender melakukan pemantauan harga kebutuhan pangan selama tidak kurang dari 30 menit. Dari hasil sidak tersebut, Gita menegaskan, harga bahan pangan pada pekan kedua Mei 2013 masih relatif stabil.

Sebelumnya, Gita juga melakukan sidak di pusat perdagangan produk elektronik ITC Roxy Mas Jakarta Barat. Pemantauan tersebut diharapkan

menjadi langkah awal pemerintah untuk menekan maraknya produk ilegal yang masuk ke Tanah Air. Keseriusan pemerintah ini juga diharapkan bisa memancing investor untuk menanamkan modalnya di industri elektronik.

Berdasarkan data Kemendag, harga rata-rata daging sapi nasional selama JanuariFebruari 2013 mengalami kenaikan 1,57 persen. Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Suswono menilai bahwa kenaikan harga daging sapi tersebut bukan serta-merta diakibatkan oleh kekurangan pasokan. ”Ada berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga daging sapi. Memang bisa karena kurang pasokan, tetapi bisa juga karena adanya permainan harga di tingkat pedagang dan pengepul,” papar Suswono.

Fakta di lapangan memang menyebutkan bahwa kekurangan pasokan daging sapi hanya terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan tidak terjadi di daerah lain. Sehingga, kebijakan untuk melakukan impor daging sapi tidak memastikan kalau harga daging sapi akan mengalami penurunan.

Pada 2013 ini, impor daging sapi dialokasikan sebanyak 80.000 ton dan hingga tersebut belum direalisasikan. ”Jika impor daging sapi ini nantinya berdampak dan memang sejumlah daerah diketahui mengalami kekurangan daging sapi, maka kami pun siap menambah volume impor daging sapi,” kata Suswono.

Apabila mengkalkulasi biaya pakan dan biaya perawatan sapi, menurut dia, harga ideal daging sapi di Indonesia berkisar Rp75.000-Rp80.000 per kilogram. Dengan demikian, lanjut Suswono, harga daging sapi yang saat ini lebih tinggi, tentunya bisa menguntungkan peternak lokal. (gam/bud)

MATA UANG

BI Akan Publikasi Kurs Referensi Dollar ASRupiah

obbath/koranmadura

ASURANSI. PT MNC Asuransi Indonesia mencatat total pendapatan premi brutto pada 2012 sebesar 82,05 miliar rupiah atau tumbuh 273 persen dibanding 2011 sebesar 22,03 miliar rupiah.

ASURANSI

MNC Asuransi Bukukan Premi Brutto Sebesar Rp 82,05 M JAKARTA-PT MNC Asuransi Indonesia mencatat total pendapatan premi brutto pada 2012 sebesar 82,05 miliar rupiah atau tumbuh 273 persen dibanding 2011 sebesar 22,03 miliar rupiah. Penyumbang pendapatan premi terbesar adalah Asuransi Kendaraan Bermotor yang mengalami pertumbuhan sebesar 146.6 persen menjadi 37,56 miliar rupiah dari 15,23 miliar rupiah di 2011, diikuti dengan penjualan produk Aviation and Satellite Insurance yang membukukan premi total sebesar 28,123 miliar rupiah.

“Pada tahun 2012, kami mengalami pertumbuhan yang sangat baik dalam hal penerimaan premi,” ujar Direktur Utama PT. MNC Asuransi Indonesia Victor Sandjaja, saat acara Press Gathering dan Paparan Kinerja PT MNC Asuransi Indonesia di Gedung MNC, Jakarta, Jumat, (10/5).

Menurut dia, pertumbuhan pada penerimaan premi juga diiringi dengan pertumbuhan laba bersih perseroan sebesar 541.6 persen. Jika di tahun 2011 MNC Asuransi mencatat rugi sebesar rupiah 2,36 miliar maka di tahun 2012, perusa-

haan mencetak untung 10,41 miliar rupiah. “Selain itu modal sendiri perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 124.8 persen dari 40,41 miliar rupiah menjadi 90,82 miliar rupiah,” tegas dia.

Dia mengatakan, perusahaan akan melakukan berbagai langkah untuk mendukung target- target yang telah dicanangkan. Misalnya dengan pengembangan sistem, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelebaran jaringan. “Banyak yang telah kami lakukan di tahun lalu dan akan kami lanjutkan di tahun ini. Pada tahun 2012 perseroan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, dan kami optimis dalam menjalani tahun 2013 ini,” ujar dia.

Pada 2013 ini kata dia, MNC Insurance menanargetkan pertumbuhan premi sebesar 150 miliar rupiah pada 2013 ini atau naik 82,9 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 82,05 miliar rupiah.

Guna mendukung pertumbuhan premi ini, perusahaan akan fokus ke retail kendaraan bermotor, properti sesuai perkembangan group. “Kami terus mengupayakan cepat mengalami pertumbuhan ta-

hun ini,” kata dia.

Menurut dia, tekad mempertahankan portofolio asuransi kendaraan bermotor yang terus mengalami pertumbuhan, karena perseroan yakin minat masyarakat akan kendaraan bermotor masih tinggi, seiring dengan perkembangan market yang terus mengalami pertumbuhan.

Dia menjelaskan, perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor sampai 50 persen. Pada tahun lalu saja kontribursi kendaraan bermotor sudah mencapai 46 persen dari total perolehan premi. “Angka itu memang tidak banyak, tapi kami yakin kalau bertumbuhan sampai 50 persen di tahun ini akan kekejar,” ungkap Victor.

Sementara itu, Associate Director of Sales and Marketing PT. MNC Asuransi Indonesia, Banua Sianturi menambahkan selama tahun 2012, MNC Asuransi Indonesia melebarkan sayap dengan melakukan pembukaan kantor-kantor perwakilan di beberapa kota di Indonesia. Hal ini sesuai dengan target yang telah dicanangkan di awal tahun 2012. (gam/bud)

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) berencana mempublikasikan secara harian kurs referensi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang ditransaksikan seluruh bank dalam negeri. Pengumuman secara periodik tersebut diharapkan mampu mensimetriskan informasi rata-rata tertimbang nilai tukar rupiah yang ditransaksikan oleh semua bank. “Untuk informasinya itu transaksi kurs yang terjadi dari mulai 08.00 sampai 09.45 yang terjadi dipasar antar bank kemudian dihitung dan akan dipublikasikan pada pukul 10.00 di website BI. Nanti di publikasikannay mulai tanggal 20 mei 2013 ini. Inikan untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah” ujar Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di pressroom BI, Jakarta, Jumat (10/5).

Menurut dia, publikasi kurs tersebut bukan merupakan bentuk kebijakan BI dalam menetapkan kurs yang akan dipakai para pelaku pasar.

Tetapi kegunaan dari publikasi kurs referensi ini bisa menjadi masukan bagi para pelaku usaha untuk menghitung transaksi kurs yang dilakukan oleh seluruh bank di Indonesia. “Nanti kurs itu akan menjadi kurs tengah dari kurs nilai tukar rupiah. Ada juga kurs beli dan jual maupun kurs uang kertas asing (UKA),” ucap Perry.

BI kata dia, sudah memberi nama informasi tersebut yakni Jakarta Interbank Spor Dollar Rate (Jisdor). “Kurs Referensi Spot nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan dibahas di RDG nanti saat pemberlakuannya sudah kita kasih nama Jisdor itu,” jelas dia.

Dipilihnya penetapan sumber informasi pada pukul 08.00-09.45 WIB, kata Perry, karena umumnya transaksi dollar AS antarbank di dalam negeri terjadi pada sesi pagi.

“Seumpanya (waktu itu) tidak terjadi transaksi, maka

yang akan dipublikasikan pada pukul 10.00 WIB adalah transaksi di hari sebelumnya yang terjadi pada pukul 10.00-16.00 WIB,” jelas dia.

Perry mengatakan Jisdor ini tidak dalam bentuk PBI. Ini murni semacam prosedur perhitungan yang nantinya akan dipublikasikan saja. “Semua transaksi yang ditransaksikan oleh jual beli sistim monitoring transaksi valas antar bank ( sismontanvar). Jadi setiap transaksi antar bank itu masuk kesitu dan akan dilaporkan ke BI, kita ada formula perhitungannya secara otomatis lalu menghitung. Begitu muncul kita akan publikasikan di website BI,” ucap Perry.

Sementara itu Sismontanvar tersebut berguna untuk memonitor kurs yang terjadi dipasar. Dari monitoring tersebut akan bisa terlihat kurs yang tertimbang. “Ini akan kelihatan semuanya, melalui alat monitoring kita untuk memantau transaksi antar bank,” tutur dia.

Sebelumnya Perry Warjiyo juga pernah mengatakan, saat ini ada pelaku pasar yang masuk ke Tanah Air namun tidak langsung melakukan lindung nilai (hedging) terhadap mata uang valasnya. Kondisi ini menciptakan spekulasi di pasar, yang menuntun para pelaku pasar mencari patokan kurs di luar negeri saat pasar bergejolak, dan memilih masuk ke non delivery forward (NDF) di Singapura, yang nilai tukarnya tidak berdasarkan kondisi riil.

Melihat kondisi seperti ini, BI membuat acuan nilai tukar domestik melalui referensi kurs, yang patokannya berdasarkan rata-rata tertimbang transaksi riil yang terjadi di pasar valas domestik pada periode tertentu.

Demikian, diharapkan referensi kurs ini bisa membuat pelaku pasar meninggalkan NDF, yang notabene tidak diperkenankan oleh bank sentral. (gam/bud)

NASIONAL 13

SENIN 13 MEI 2013 NO. 00115 | TAHUN II

JELANG PEMILU 2014

Caleg Malas Bikin Citra Parpol Buruk JAKARTA-Partai politik (parpol) harus bersikap hati-hati mempertahankan caleg malas karena akan berdampak buruk bagi partai. Pasalnya, masyarakat sudah semakin pandai dan kritis dalam memilih calon anggota legislatif di masa depan.

“Itu kan membuat citra partai jadi jelek. Asumsinya, parpolnya tuli akan kinerja di parlemen dan anggotanya selama ini,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang di Jakarta,Minggu,(12/5).

Sebastian mengaku prihatin karena ternyata masih banyak parpol yang tetap mempertahankan anggota -anggotanya di parlemen yang tingkat kehadirannya sangat minim.

Bahkan, ironisnya, mereka yang malas ini didaftarkan sebagai caleg di tengah kritik keras publik terhadap tingkat kehadiran anggota DPR dalam mengikuti rapat-rapat. “Mereka hanya mementingkan pendapatan suara jadinya ya seperti ini,” tambahnya Lebih jauh kata Sebastian, partai politik tuli karena selama ini malah memelihara kader yang malas. Padahal kinerja anggota dewan yang membolos itu merugikan citra partainya sendiri.

Namun demikian, Sebastian berpendapat anggota dewan yang malas kemudian mencalonkan lagi itu merupakan hal yang wajar

dalam politik. “Kalau orang yang sudah berkuasa, mereka punya keinginan untuk terus berkuasa dan itu biasa saja dalam politik,” ucapnya.

Menurutnya, yang harus punya sikap tegas adalah Parpol dalam hal memilah dan memilih anggota dewan mana yang pantas untuk duduk menjadi wakil rakyat di Parle-

partai politik tuli karena selama ini malah memelihara kader yang malas.

Padahal kinerja anggota dewan yang membolos itu merugikan citra partainya sendiri. men. “Tdak ada sikap serius dari fraksi menindaklanjuti kebiasaan buruk anggota dewan tersebut,” tukasnya.

Intinya, kata Sebastian lagi, semua itu sumbernya dan sistemnya ada di Parpol.

Apakah parpol itu mau berubah atau tidak, bisa dilihat dari proses pencalegan kadernya. “Yang menjadi masalah itu adalah Parpolnya. Mestinya kalau

ada kadernya yang malas, harus dihukum dan jangan di calonkan kembali,” paparnya.

Selain itu, sambungnya, hingga kini belum ada parpol yang serius untuk menjadikan lembaga legislatif lebih baik. “Saya tidak melihat ada komitmen Parpol untuk mendorong DPR jadi lebih baik. Mereka memikirkan hanya kepentingan pragmatis saja untuk mendapatkan kursi di DPR,” cetusnya Ditempat terpisah, Wakil Ketua BK DPR RI Siswono Yudhohusodo mengaku siap membuka data anggota kerap membolos yang kembali maju sebagai bakal calon legislatif 2014. “INi bukti, kita tidak menutupnutupi perilaku tak terpuji para anggota. Ini ide yang baik, sekarang di era keterbukaan,” ujarnya Sebelumnya, BK membuka daftar presensi para anggota. Siapapun anggota DPR yang gemar membolos bisa ketahuan. “Gak ada yang mau menutupi orang per orang padahal bisa ketahuan setiap kali siapa yang hadir dan absen,” jelas politikus Partai Golkar itu.

Terkait pencalonan anggota DPR pembolos di Pemilu 2014, Siswono mengatakan kewenangan ada di Komisi Pemilihan Umum dan setiap partai politik.

Selanjutnya, biar rakyat yang menilai. “Kalau pada saat di DPR pada waktu ini, kurang absen tapi tetap dicalonkan, biarkan rakyat menilai,” pungkasnya. (gam/abd)

ant/dhoni setiawan

POLITISI PESOHOR PARPOL. Dari kiri-kanan, Artis yang menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan Okky Asokawati, artis caleg Partai Nasdem Donny Damara, penyanyi yang juga menjadi caleg PDI Perjuangan Edo Kondologit, Anggota DPRD Jakarta Wanda Hamidah dan aktivis Rumah Kebangsaan (RK) Cornelia Agatha menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (26/4). Diskusi membahas dilematika politisi pesohor dalam rekrutmen partai politik.

Parpol Tidak Serius Calegkan Artis JAKARTA- Hasil verifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan banyak artis yang tidak lolos verifikasi. Salah satu penyebabnya adalah dokumen caleg yang tidak lengkap.

Hal ini mengindikasikan, parpol tidak serius mencalonkan artis, karena hanya untuk mendulang suara.

“Fakta artis tidak memasukkan satu pun berkas persyaratan menunjukkan parpol hanya ingin memasukkan nama tanpa serius mengikuti proses pencalonan,” kata Aktifis Perludem, Titi Anggraeni di Jakarta, Jumat (10/5).

Sebagaimana diketahui, dalam hasil verifikasi berkas pencalegan, sejumlah nama artis tak satupun yang menyerahkan berkas pencalonan kepada KPU. Di antaranya adalah bacaleg PAN Giselle Anastasia dari Dapil Jawa Barat I. Kemudian dari PPP ada Nashrullah ‘Mat Solar’ dari Dapil DKI Jakarta III dan Emilia Contessa dari Dapil

Jawa Timur III. Sedangkan artis lainnya yaitu Jamal Mirdad dari Partai Gerindra Dapil Jawa Tengah I dan Bella Safira dari Dapil Nusa Tenggara Barat, juga tak lolos verifikasi karena sama sekali tak menyerahkan berkas persyaratan kepada KPU, hanya nama.

Menurut Titi, kondisi ini menunjukkan buruknya administrasi dan manajemen di partai. Pencalonan artis hanya ditujukan untuk mendulang suara sebanyaknya. “Ketika tak ada berkas, ini juga seperti mengecilkan posisi publik seakan nggak ada bedanya berkarir di dunia hiburan de-

ngan menjadi wakil rakyat,” tambahnya Menurut Titi, amanah menjadi wakil rakyat itu berat. Karena itu parpol tidak boleh mainmain. “Padahal menjadi wakil rakyat itu kan mandat rakyat.

Ini simplikasi yang disayangkan dan parpol menggampangkan proses pencalonan dengan tak ada berkas bakal caleg artis,” paparnya Seharusnya, sambung Titi lagi, partai harus mampu mempersiapkannya dengan matang.

Bukannya secara instan. “Kalau memang mereka ini ingin serius di ranah publik, ya tak harus pemilu sekarang bisa pemilu nanti 2019,” tegasnya Sementara itu, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengaku sejumlah nama artis hanya menyerahkan nama dan identitas tanpa ada berkas lain. “(Bacaleg yang tak satupun serahkan berkas) berarti hanya nama di form BA (tentang daft-

ar bakal calon) dan BB (keterangan pemenuhan persyaratan).

Di dalamnya ada nama-nama bakal caleg berdasarkan nomor urut dan dapil, tapi berkas persyaratan lain tidak ada,” ungkapnua Menurut Hadar, dalam formulir itu hanya ada identitas seperti jenis kelamin, foto. Namun formulir persyaratan lain, termasuk surat keterangan, tidak dipenuhi sama sekali.

“Untuk dokumen dia sendiri mulai dari form BB-1 sampai BB-11, surat keterangan, termasuk KTA, dan lampiran lain tidak ada,” ungkapnya.

Hadar menuturkan, secara keseluruhan bakal caleg yang tak satu pun menyerahkan berkas itu ada 549 bakal caleg.

Maka pada masa perbaikan 9-22 Mei, mereka harus melengkapi seluruh persyaratan itu. “Silakan kumpulkan secara lengkap dalam masa perbaikan ini,” paparnya. (gam/abd/cea)

PILGUB JATENG

Megawati Minta Jangan Takut Intimidasi ant/rosa panggabean

LARANGAN FOTOKOPI E-KTP. Seorang jurnalis mempraktekkan penggunaan mesin pembaca e-KTP di sela-sela jumpa pers Kemendagri yang menanggapi isu tentang larangan fotokopi e-KTP di Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/5). Kemendagri mengklarifikasi bahwa surat edaran yang dikeluarkan sebelumnya hanya mengimbau instansi pemerintah menyediakan mesin pembaca e-KTP serta meminta masyarakat tidak memfotokopi e-KTP mereka.

KTP ELEKTRONIK

LIPI: E-KTP Difotokopi Tak Masalah JAKARTA-Kisruh E-KTP tidak boleh difoto copy membuat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) turun tangan. Berdasarkan hasil analisis LIPI, E-KTP tidak bisa rusak jika difotokopi berkali-kali. “Jadi suatu objek rusak karena difotokopi sangat kecil kemungkinannya,” kata peneliti bidang Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) LIPI, Aditia Nur Bakti di Jakarta, Minggu (12/5) Seperti diketahui, garagara polemik e-KTP rusak di foto copy, lantaran para caleg DPD memburu dukungan suara melalui fotokopi. Maka Kementrian Dalam Negeri sempat melakukan larangan tindakan memfotokopi. Kontan saja ini membuat caleg kesulitan mencari dukungan suara sebagai persyaratan.

Menurut Aditia, objek yang difotokopi hanya akan terpapar oleh cahaya dan sebagian pengaruh emisi radiasi dari mesin fotokopi yang besarnya mungkin tidak signifikan dan objek yang difotokopi tersebut tidak terlalu terkena panas, karena yang panas biasanya hasilnya.

Aditia menyebutkan EKTP terdiri dari tiga bagian, yakni bagian atas, tengah,

dan bawah. Bagian bawah sama dengan bagian atas yang dilapisi plastik. Sementara bagian tengah harus diperhatikan karena terdapat chip Radio Frequency Identification (RFID) dan antena.

RFID menggunakan frekuensi radio medan elektromagnetik (EMC) untuk mentransfer data secara wireless, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi suatu chip yang ditanamkan pada suatu objek secara otomatis. Chip RFID menyimpan berbagai

suatu objek rusak karena difotokopi sangat kecil kemungkinannya informasi suatu objek secara elektronik, data-data ini kemudian dapat dibaca dengan menggunakan RFID reader yang sesuai. “Jadi sebenarnya E-KTP difotokopi berkalikali pun, secara teknis sebenarnya tidak ada masalah,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengaku memang kesimpangsiuran informasi terkait E-KTP telah

menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karenanya, DPR akan memanggil Mendagri untuk meminta penjelasan. “Kita panggil Mendagri pekan depan, kalau tidak salah hari Kamis (16/5),” katanya Diakui Hakam, DPR sangat menyesalkan terjadinya kesimpangsiuran informasi mengenai E-KTP, khususnya larangan fotokopi. Padahal seharusnya larangan fotokopi dan juga informasi mengenai perawatan E-KTP disosialisasikan sejak awal peluncuran.

“Seharusnya disosialisasikan sejak awal.

Agar tidak terjadi seperti ada spekulasi, simpang siur informasi, prasangka, kalau memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan card reader, buka-bukaan saja alasannya,” jelasnya Mengenai kesimpangsiuran informasi keberadaan chip, Hakam memastikan bahwa E-KTP yang telah beredar benar-benar memiliki chip. Keberadaan chip ini pernah diperagakan oleh pihak Kemendagri di depan Komisi II DPR. “Kalau kita pernah melihat di RRC (Republik Rakyat China), itu kenapa chipnya tidak kelihatan agar tidak mudah tergesek,” pungkasnya. (gam/cea)

SUKOHARJO-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meminta kader PDI Perjuangan tidak mudah terpancing emosi dan terprovokasi ketika mendapat perlakuan kurang simpatik dan intimidasi dari pihak lain.

Hal itu disampaikan Megawati, di depan ribuan pendukung pasangan Cagub Ganjar Pranowo- Heru Sujatmoko, saat berkampanye di lapangan Cangkol, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah Minggu (12/5). “Yang dukung Ganjar - Heru ya dengan baik dan santun mendukung, kedepankan tata karma dan mencoblos Ganjar – Heru,” kata Mega.

Kampanye cagub Jateng Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko, selain dihadiri Megawati, dan kedua calon, terlihat juga Ketua DPP Puan Maharani, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Bupati Sukoharjo, Wardoyo serta ribuan kader dan simpatisan dari Solo, Sukoharjo dan Karanganyar. Selain di Sukoharjo mereka juga dijadwalkan berkampanye di Klaten, Wonogiri, Kutoarjo dan Kebumen.

Menurut Megawati, sudah bukan waktunya politik diwarnai kekerasan dan intimidasi.

Bahkan dia menyebut pelaku kekerasan sebagai tabiat kampungan. “Wis ora usum meneh (sudah tidak jamannya lagi) kekerasan. Ulah kampungan itu,” tegasnya Lebih jauh Megawati juga meminta semua pendukung Ganjar - Heru untuk dengan tenang dan santai dalam menyalurkan aspirasi dan tidak usah takut dengan siapapun.

“Kemarin itu ada kabar adanya intimidasi Babinsa. Jangan takut. Mereka kan saudara kita juga. Biasa sajalah, tidak perlu takut,” paparnya.

ant/herka yanis pangaribowo

KAMPANYE GANJAR- HERU. Ketua Umum PDIP Megawati (baju hitam) saat menjadi juru kampanye Cagub-Cawagub Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (dua dari kiri) dan Heru Sudjatmoko (kiri) di Lapangan Cangkol, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (12/5). Kampanye terbuka pasangan Ganjar- Heru tersebut juga dihadiri sejumlah kader PDIP, seperti Puan Maharani dan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Bahkan Megawati meyakinkan pendukungnya agar para pengancam itu didekati dengan cara-cara yang persuasif dan kekeluargaan.

“Kita nyantai saja menyalurkan aspirasi dukungan kita.

Malah mereka kita ajak makan saja. Mau makan ayo makanmakan, mau rokokan ayo ngrokok. Begitu saja,” ujarnya Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir dengan munculnya black campaign dalam ajang kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah ini, bahkan pihaknya siap menghadapi segala tantangan termasuk black campaign. “Kalau ada yang menyerang saya dengan black campaign akan saya biarkan saja, tidak saya tanggapi,” tukasnya Yang jelas, sambung Gan-

jar lagi, hanya kritik yang menyerang kebijakan dan program tentu akan mendapat respon. “ Nah, kalau ada yang beri pernyataan negatif, baru

saya tanggapi dengan pernyataan positif,” ungkapnya.

Ganjar mengunjungi Alun-alun Purworejo sebagai tempat transit sebelum melanjutkan kunjungannya ke Solo. Sebelumnya, ia mengikuti kegiatan sepeda santai di Kutoarjo.

Menurut Ganjar, upaya mendiskreditkan dirinya dalam kampanye sudah mulai terlihat. Beberapa gambar dirinya di beberapa daerah disobeki.

“Di gambar saya kan ada kata ‘ora ngapusi, ora korupsi (tidak bohongi, tidak korupsi).

Ada orang yang menyobek kata ‘ora,’ sehingga maknanya jadi lain. Menanggapi hal itu saya minta teman-teman relawan tidak membalas. Lebih baik dilaporkan ke Panwas saja,” pungkasnya. (gam/cea)

14

LINTAS JATIM

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115| TAHUN II

TENAGA KERJA

BNP2TKI Tingkatkan Penempatan TKI Formal

PANEN RUMPUT GAJAH. Buruh tani memanggul rumput gajah saat panen di lahan pertanian rumput gajah Desa Katang, Kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur. Rumput gajah hasil panen tersebut di distribusikan kesejumlah peternakan sapi pedaging dan sapi perah di wilayah Malang, Nganjuk, Blitar dan Trenggalek dengan harga Rp 10.000 per 7 kilogramnya.

2 Pemuda Masuk Penjara, Garagara Menegur Pemabuk SURABAYA – M. Taufik (27) warga Dupak Baru Kalimer dan Suwardi (23) warga Bangun Rejo Tengah Surabaya harus mendekam di sel tahanan Kepolisian Sektor (Polsek) Bubutan karena menepuk punggung seorang pemabuk yang berujung pengeroyokan.

Petugas Polsek Bubutan yang tengah bertugas untuk pengamanan balapan liar, langsung mengamankan keduanya. Tak berselang setelah kejadian motor tersangka yakni Yamaha Vixon L 6410 NC milik Taufik pun disita petugas.

Kejadian tersebut bermula, pada Sabtu (12/5) dini hari saat keduanya hendak pulang usai santap malam didaerah Rembang dekat SPBU Dema.

Di tengah perjalanan pulang, korban yakni Aripin mengendarai motor dengan ugalugalan hingga menyempet motor Taufik. Keduanya, pun menyusul korban dan mengehantikannya. “ Saya itu emosi melihat kelakuannya korban masa mengendarai motor sambil

mabuk. Saat saya ingatkan “ dek, kalau pakai motor yang benar. Kalau saya ketabrak gimana” dengan saya tepuk pundaknya tak lama lalu saya diamankan polisi,” kata tersangka Taufik.

Taufik yang sehari-hari bekerja sebagai penjual sandal di pasar-pasar pagi tersebut mengaku, selain dirinya dengan Suwardi, korban juga hampir bentrok dengan pengendara lainnya dengan beradu mulut. Tidak lama, korban meminta maaf. Sayangnya, upaya menyadarkan korban justru berujung penahanan terhadap keduanya karena terlibat kasus pengeryokan. “ Dia kan saya tepuk, teryus sudah minta maaf dan saya biarkan. Sekarang, saya diamankan polisi,” terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Bubutan, Kompol Suryo Hapsoro mengatakan, kejadian tersebut bermula saat kedua tersangka berboncengan mengendarai motor dari arah Pasar Turi menuju Dupak. Melihat korban sempoyongan sambil mengendarai motor, tanpa disengaja korban yang dalam kondisi mabuk menyrempet motor kedua tersangka. Merasa tidak terima, tersangka kemudian mengejar korban yang kebetulan berhenti di lampu merah Pasar Turi, di lokasi situlah aksi pengeroyokan bermula.

“Ketika kejadian pengeroyokkan itu berlangsung, petugas kami yang berpatroli kemudian mengamankan tersangka beserta korban di Mapolsek,” ujarnya.

Suryo menambahkan, petugas cepat mengamankan keduanya, yang kebetulan pada saat yang sama sedang melakukan untuk pengamanan balapan liar.

“Setiap sabtu malam minggu, petugas kami sering mel-

akukan operasi dijalan raya guna mencegah terjadinya tindak kejahatan maupun balapan liar. Juga mencegah kejahatan bermoduskan tersangka yang mengaku sebagai anggota keluarga korban dan merampas barang berharga

MUSIBAH

Sopir Trailer Alami Koma Akibat Dipukuli Batu Bata

SURABAYA - Kepolisian Sektor (Polsek) Krembangan kini direpotkan dengan adanya kasus pengeprukan (pemukulan kepala,red) yang terjadinya diwilayah lokalisasi prostitusi Kremil Surabaya pada Sabtu (11/5) sekitar pukul 23.30 WIB. Syamsul Arief, 37 tahun pengemudi truk trailer mengalami mengalami luka serius dibagian dahi kanan dan pipinya.

Kini Arief warga Tambak Asri Gang 31 Surabaya itu, dalam posisi koma dirawat

di RSU Dr. Soetomo, setelah kepala bagian depannya dikepruk menggunakan batu bata putih seseorang warga sekitar daerah tersebut yang akrab disapa Ambon yang kini tengah diburu oleh petugas.

Kanit Polsek Krembangan AKP A. Effendi kepada Koran Madura, mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada malam kemarin.

Dari kejadian tersebut, seorang warga yakni Syamsul mengalami luka cukup

parah dibagian dahi kanan atas.

Setelah kejadian pengeprukan, kata dia, Ambon langsung kabur meninggalkan korban yang berlumuran darah. “ Kejadiannya kemarin diperkirakan sekitar pukul 23.30, warga yang melihat tidak sempat melerai karena kejadian begitu cepat meski pelaku dan korban sempat kejar-kejaran,” katanya, Minggu (12/5) ketika dihubungi melalui selulernya.

Menurut Effendi, diduga kejadian ini terjadi lantaran korban dan pelaku pernah terjadi pertarungan entah duel ataupun kelompok korban mengeroyok pelaku.

Namun, berdasarkan keterangan masyarakat sekitar keduanya memang pernah terjadi perkelahian hingga pelaku akhirnya dendam dan membalas serangan korban yang dahulu. “ kalau motif dari pengeprukan ini ialah balas dendam,” ungkapnya.

Dijelaskannya, harus mendapat perawatan di rumah sakit, karena menderita luka yang cukup parah di kepala. Dalam kejadian,

lanjut dia, sesaat kemudian warga langsung membawanya ke RSUD Dr. Soetomo dan hingga kini pihaknya masih belum dapat memintai keterangan kepada korban. “ Saya masih menduga kasus ini balas dendam. Maslahnya, korban juga tidak bisa dimintai keterangan, dia luka cukup parah,” terangnya.

Meskipun demikian, mengenai kejadian tersebut ia beserta anggota lainnya telah menyebar untuk menangkap pelaku kejahatan. Pasalnya, identitas dan para saksi telah dilakukan pemeriksaan atas kasus dan musibah yang terjadi pada Arif panggilan akrab korban.

Ambon, diketahui juga berprofesi sebagai sopir truck trailer didaerah pergudangan daerah tersebut. “ Kami akan melakukan penangkapan secepatnya terhadap pelaku,” tukasnya.

Dalam kasus penganiayaan ini pelaku termasuk dalam kategori penganiayaan berat dan akan dijerat dalam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. (mag/ara)

milik korbannya,” tukas Suryo.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. (mag/ara).

MALANG - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terus berusaha meningkatkan penempatan TKI formal semiterampil, terampil, dan profesional untuk memenuhi peluang kerja di luar negeri.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat pada tayangan sosialisasi penempatan dan perlindungan di Lapangan Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan, BNP2TKI sejak 2012 fokus pada penempatan TKI formal serta mengurangi penempatan TKI informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT). Sosialisasi dihadiri ribuan warga termasuk Staf Ahli Bupati Malang Eko Siswanto dan pejabat setempat.

Sosialisasi menarik perhatian masyarakat setempat karena dikemas melalui pementasan wayang kulit kontemporer “Sumantri Mencari Kerja” dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi, musik Ki Ageng Ganjur, dan tari-tarian, serta dialog mengenai penempatan dan perlindungan TKI. Sosialisasi tersebut bertema “Bersama TKI Membangun Negeri” dan akan berlangsung tiap akhir pekan selama beberapa pekan ke depan di 13 kabupaten di lima provinsi yang diawali di Kabupaten Banyuwangi, Jatim, pada Jumat (10/5) hingga Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Kepala BNP2TKI menjelaskan TKI formal adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dilindungi secara hukum di negara penempatan sehingga relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. Menurut data BNP2TKI, dari jumlah penempatan TKI selama 2012 sebanyak 494.609 orang, ternyata lebih banyak penempatan TKI sektor formal ke luar negeri yakni sebanyak 258.411 orang dibandingkan TKI informal atau PLRT yakni sebanyak 236.198 orang.

Padahal pada 2011 jumlah penempatan TKI formal sebanyak 264.756 orang, sedangkan TKI informal sebanyak 316.325 orang, dan pada 2010 jumlah penempatan TKI formal hanya 124.683 orang, sedangkan TKI informal sebanyak 415.121 orang. “Mudah-mudahan penempatan TKI formal dapat meningkat terus seiring dengan peningkatan kualitas calon TKI yang terampil dan memiliki kemampuan kerja yang baik,” katanya.

Penempatan TKI formal ke luar negeri dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government) seperti RI-Korea Selatan bidang industri, manufaktur, pertanian, perikanan, dan jasa, RI-Jepang dalam penempatan TKI perawat pasien (nurse) dan perawat jompo (caregiver), dan RI-Timor Leste dalam penempatan bidan.

Selain itu melalui skema kerja sama pemerintah RI dengan pihak swasta di luar negeri seperti penempatan TKI wanita sektor manufaktur elektronik di Penang, Malaysia, dan skema kerja sama antarswasta (private to private) seperti banyak terjadi pada berbagai sektor kerja.

Jumhur menegaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mempekerjakan TKI formal semiterampil dan terampil menjamin perlindungan TKI. “Jika Anda mau kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja profesional, negara tidak perlu hadir untuk melindungi Anda,” katanya. Menurut dia, bagi TKI formal semi-terampil dan terampil, isu utamanya bukan pada perlindungan, karena hampir di seluruh negara penerima TKI formal perlindungan TKI sudah diatur oleh UU Ketenagakerjaan negara penerima.

Ia mengatakan, ada tiga isu utama penempatan TKI formal, pertama, rendahnya informasi pasar kerja, kedua, soal ‘link but not match’. Seringkali pengguna (user) di luar negeri meminta tenaga perawat namun ketersediaan data itu di pemerintah belum ada.

Ketiga, adanya perbedaan antara regulasi pemerintah penerima dengan tuntutan kebutuhan komunitas industri.

Artinya, pihak industri membutuhkan namun pemerintahnya masih belum memberikan kebebasan masuknya tenaga kerja asing (TKA) dari luar negeri.

Kepala BNP2TKI menegaskan pemerintah mengurangi penempatan TKI informal atau PLRT karena tak ada jaminan perlindungan terhadap mereka di negara penempatan, hubungan kerjanya juga subyektif dengan pihak pengguna, cenderung terisolasi karena 24 jam berada di rumah pengguna.

Akibat permasalahan perlindungan TKI di negara penempatan, pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian penempatan TKI sektor informal atau PLRT ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah. (ant/mk)

Layanan Publik

MCW Buka Pos Pengaduan MALANG - Malang Corruption Watch membuka pos pengaduan layanan publik secara keliling di sejumlah fasilitas umum mulai pertengahan Mei ini hingga Juli mendatang.

Koordinator Unit Kampanye Malang Corruption Watch (MCW) Taufik Fuadi, Minggu, mengemukakan pos pengaduan layanan publik tersebut akan dibuka di 10 titik yang menjadi fasilitas umum, di antaranya alun-alun Kota Malang, pasar modern dan tradisional serta fasilitas umum lainnya.

“Pos pengaduan layanan publik yang bisa diadukan masyarakat itu di antaranya adalah bidang layanan dasar yang dibutuhkan masyarakkat luas, seperti kesehatan, pendidikan serta administrasi kependudukan,” tegas Taufik.

Berbagai bidang layanan yang bisa diadukan ke pos pengaduan MCW meliputi komitmen, karya nyata, integritas, dan kapasitas para petugas yang melayani masyarakat serta dampak sosial dari masing-masing sektor selama satu sampai dua tahun terakhir ini.

Selain didirikan di sejumlah fasilitas umum, kata Taufik, juga dibuka di 12 komunitas masyarakat yang tersebar di wilayah Kota Malang.

Selama Desember 2012 hingga Februari 2013, MCW juga telah membuka pos pengaduan layanan publik. Selama tiga bulan dibuka, pos layanan publik tersebut menerima 980 pengaduan dari masyarakat dan 40 persennya adalah pengaduan di bidang pendidikan.

Taufik mengakui, pembukaan pos pengaduan layanan publik tersebut dilatarbelakangi oleh buruknya pelayanan publik di daerah itu Malang dinilai masih buruk, terutama di bidang pendidikan.

“Pos pengaduan ini sematamata untuk menjaring aspirasi sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap layanan publik di kota ini demi meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik,” tandasnya.

Menanggapi dibukanya pos pengaduan layanan publik oleh MCW tersebut Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KOta Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti mengaku jika pos tersebut cukup efektif untuk menampung pengaduan dan saran masyarakat terhadap peningkatan layanan publik di Kota Malang.

“Pos pengaduan layanan publik ini cukup efektif dalam menampung laporan warga.

Hanya saja, pengaduan itu

tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memiliki basis data pendukung yang kuat berupa nama dan alamat lengkap warga yang mengadu,” tegas politisi dari Partai Demokrat tersebut. (ant/mk)

PENJUALAN MOBIL NAIK. Sejumlah pengunjung melihat mobil dalam Pameran Mobil di Malang Olypic Garden, Malang, Jawa Timur. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil selama 4 bulan pertama tahun 2013 mencapai 397.991 unit, atau tumbuh 17,76 persen dari periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 337.974 unit.

OPINI

15

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

Tidak Cukup Niat Baik

salam songkem Memperbaiki Birokrasi

T

P

erbaikan birokrasi pemerintahan memang perlu dilakukan, baik di pemkab/pemkot, pemprov, maupun pemerintahan RI. Sebab, birokrasi yang diketahui sudah terisi oleh pejabat-pejabat yang kurang mumpuni akan berakibat pada lemahnya pemerintahan. Tentu saja pemerintahan yang lemah cenderung menimbulkan masalah di internal pemerintah bahkan juga berimbas pada rakyat, terutama terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan.

Selama ini perbaikan birokrasi identik dengan mutasi pejabat. Bahkan mutasi pejabat pun cenderung terjadi setiap kali ada pergantian kepala daerah, baik bupati, gubernur, dan juga presiden. Seakan-akan sudah menjadi tren di negara ini, setiap ada pergantian kepemimpinan pemerintahan, selalu diikuti oleh mutasi pejabat yang dimaksudkan untuk penataan birokrasi menjadi lebih baik.

Memang, mutasi pejabat itu menjadi hak prerogatif masingmasing kepala pemerintahan. Sebagai pemangku pemerintahan tertinggi di daerahnya, bupati, gubernur, dan presiden memiliki kewenangan memperbaiki birokrasi di instansi pemerintahannya melalui mutasi pejabat, seperti baru-baru ini dilakukan oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Bahkan setelah memutasi pegawai eselon III dan IV, masing-masing Vendhy Christyawan (Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian pada Bagian Umum), Benny Hendrianto (Kasubbag Urusan Dinas Dalam dan Perlengkapan pada Bagian Umum), Wardi (Kasubbid Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), M. Siri Santoso (Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pamekasan), Dodid Kurnadi Hattazul (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Pamekasan), dan Hosnol Kholik (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Palengaan), akan segera dilanjutkan dengan penataan birokrasi berikutnya, dalam waktu dekat ini.

Sesungguhnya adanya mutasi pejabat atau penataan birokrasi pemerintahan itu merupakan upaya menuju idealisasi pemerintahan, namun sejauh ini yang ada hanyalah penataan birokrasi yang tak kunjung mencapai pemerintahan yang ideal itu. Setidak-tidaknya tak begitu terlihat perubahan perbaikan pemerintahan yang signifikan, kecuali hanya kegiatan lempar pasang pegawai sesuai kehendak pemangku pemerintahan yang konon dilakukan setelah melalui pengkajian.

Seharusnya penataan birokrasi menghasilkan perubahan yang lebih baik yang dapat dirasakan oleh internal pemerintahan dan rakyat setempat. Apabila kebaikannya hanya dapat dinikmati oleh internal pemerintahan dan tak dapat dinikmati pula oleh rakyat, maka penataan birokrasi tersebut kiranya setengah hati, bahkan cenderung beralih fungsi menjadi lahan transaksional jabatan yang justeru menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bila ini yang terjadi, maka penataan birokrasi yang diatasnamakan untuk memperbaiki pemerintahan hakikatnya pembohongan publik. Telah terjadi pembodohan rakyat, karena di satu sisi pemerintah menyuarakan dengan lantang akan melawan KKN, namun yang terjadi justeru menyuburkan KKN, sungguh sangat ironi. Sejatinya bukan penataan birokrasi semacam ini yang seharusnya dilakukan oleh kepala pemerintahan. =

Pembubaran Partai

K

emelut di tubuh Partai Keadilan Sejahtera semakin meruncing. Setelah kader terbaiknya di Senayan, mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq diduga tersandung kasus korupsi impor daging sapi, kini kasus tersebut berbuntut pada adanya desakan pembekuan atau bahkan pembubaran partai tersebut.

Ancaman pembubaran tersebut bisa menjadi kenyataan apabila PKS terbukti menerima aliran dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq yang diterimanya dari Ahmad Fathanah senilai ratusan juta berulangkali.

KPK telah menetapkan Lutfi Hasan Ishaaq bersama Juard Effendi, Arya Abdi Effendi, Maria Elisabeth Liman, dan Ahmad Fathanah sebagai tersangka suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian. Di antara nama-nama tersebut, Lutfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah kemudian ditetapkan juga oleh KPK sebagai tersangka pelaku pencucian uang, yang dana TPPU itu ditengarai mengalir ke Partai Keadilan Sejahtera.

Karena itulah, apabila PKS terbukti menikmati dana TPPU maka sesuai pasal 6 dan 7 UU nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dapat terancam pidana didenda, dibekukan, atau bahkan dicabut izinnya. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai PKS patut dibubarkan apabila terbukti terlibat dalam TPPU. Pembubaran PKS tampaknya hanya sekedar gertakan. Kalau pun dipaksakan harus dilaksanakan, pembubaran PKS itu kiranya akan mendapat perlawanan para elit partai tersebut. Perlawanan terhadap rencana KPK membubarkan PKS itu diantaranya muncul dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra.

Perlawanan tersebut sangat wajar karena Indra melihat KPK tidak menerapkan keadilan, bahkan cenderung pilih kasih. Sebagai contohnya, KPK seharusnya juga menerapkan sangkaan TPPU yang terkandung dalam pasal 6 dan 7 UU/8/2010 itu kepada mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Namun ternyata KPK tak punya keberanian menjerat politisi dari PD tersebut dengan UU itu.

Padahal menurut Indra, aliran dana korupsi yang dilakukan Angelina Sondakh jelas terungkap dalam kasus korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sehingga pantas bila PD juga dibubarkan karena dapat dikenai pasal TPPU. Akan tetapi, ternyata KPK tak mempersoalkan PD, malah justeru mempermasalahkan PKS, sehingga dengan alasan itu sebenarnya KPK tak serius mengurus dan membubarkan sejumlah parpol apabila terbukti terlibat kasus TPPU. Karena itu, KPK semestinya membuktikan kepada rakyat Indonesia kalau tindakannya menegakkan hukum kepada sejumlah parpol yang bermasalah bukanlah main-main.

Tentu saja, KPK dalam mengurus parpol yang diduga terlibat pencucian uang diberlakukan kepada semua parpol, jangan hanya terbatas kepada PKS. =

A

A. Busyro Karim, MSi Penulis buku di Sumenep

Bagi saya, seorang top figur atau top leader dalam pemerintahan, baik itu bupati, kepala SKPD dan kepala unit lainnya, tidak bisa berhenti hanya pada niatan baik semata. Karena dalam pemerintahan, seluruh kegiatan harus dapat diukur secara formal dan manfaatnya harus terasa.

erkadang orang salah menempatkan niat baik. Sehingga tidak jarang, kebaikan itu hanya tersimpan dalam hati. Tidak muncul kepermukaan dalam bentuk tindakan nyata. Kalaupun ada, hanya sebatas menghiasi retorika belaka. Ia berucap untuk melakukan perubahan, sementara dirinya hanyut dan terbawa oleh kemandekan.

Dan ketika ditanya, mengapa dilingkungan anda kebobrokan itu masih ada.

Jawabnya, yang penting saya tidak ikut berbuat. Biar mereka yang menanggungnya kelak di hari pembalasan. Jika demikian adanya, bukankah lingkungan itu sebenarnya buah dari wujud kolektifitas. Lalu dimanakah anda menempatkan diri di tengah koletifitas kelompok.

Kalau anda seorang top figur atau top leader dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan, masih bisakah menyatakan diri anda terpisah dari lingkungan tempat anda bekerja. Apa tidak justru lingkungan yang bobrok itu bersandar pada diri anda. Dengan kata lain, kebobrokan itu ada karena memang anda biarkan. Atau secara tidak sengaja anda biarkan, karena anda lalai atau lemah dalam melakukan kontrol.

Akibatnya lingkungan bobrok tumbuh semakin subur dan melumat habis niat baik anda untuk muncul kepermukaan.

Dan gampang saja anda berdalih, bahwa apa yang terjadi tidak ada kaitannya dengan anda. Kalau memang demikian, sebenarnya secara samar anda telah dikudeta oleh lingkungan anda sendiri.

Bagi saya, seorang top figur atau top leader dalam pemerintahan, baik itu bupati, kepala SKPD dan kepala unit lainnya, tidak bisa berhenti hanya pada niatan baik semata. Karena dalam pemerintahan, seluruh kegiatan harus dapat diukur secara formal dan manfaatnya harus terasa. Tanpa bukti formal, alibi niat baik hanyalah bentuk pelarian semata.

Dalam pemerintahan niat baik harus dituangkan dalam planing yang baik.

Harus di wujudkan dalam penganggaran yang baik. Diaplikasikan dalam tahapantahapan proses pelaksanaan yang baik.

Dan ujungnya harus disandarkan pada evaluasi yang baik pula.

Dikatakan baik, jika semua aktifitas itu berjalan sesuai rencana. Berjalan berdasarkan ketentuan yang ada, menghasilkan sesuai kualitas yang diinginkan dan selesai pada waktunya.

Oleh karena itu, dari proses awal terdapat ketentuan mekanisme dan prosedur. Ada semacam ikatan kerja atau perjanjian kontrak dan seterusnya.

Pada proyek pembangunan, terdapat Perda APBD dan Perbup yang menetapkan seberapa besar pagu anggaran ditetapkan. Berapa taksiran dari pagu itu nantinya akan direalisasikan. Bagaimana pola pelaksanaannya, semua diatur sampai pada proses pembayarannya.

Dari sisi unsur yang dilibatkan, terdapat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan perencana, pejabat atau panitia pelaksana, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

Dalam proses pelaksanaan proyek, semua unsur itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan bertanggungjawab terhadap segala resiko sesuai kewenangannya. Jika pelaksanaan pekerjaan melenceng dari kontrak, maka masalah perlu diurai untuk diketahui pada aspek atau tahap mana persoalan itu muncul. Langkah ini penting agar masalah yang timbul tidak memberi getah kepada semua orang.

Tetapi jika diakhir pelaksanaan, hasil yang dicapai ternyata sesuai kontrak dan memenuhi spesifikasi, tidak perlu lagi diurai untuk mencari siapa yang pantas menjadi pehlawan. Karena semua yang terlibat berarti telah menjalankan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian pelaksanaan sudah berjalan dengan baik.

Seiring dengan pelaksanaan proyek di lapangan, terdapat proses yang juga harus berjalan baik. Proses itu adalah berupa pertanggungjawaban pelaksanaan, baik pertanggungjawaban disetiap terminnya atau pertanggungjawaban secara keseluruhan pelaksanaan proyek secara administratif.

Proses ini sama pentingnya dengan pelaksanaan di lapangan, karena sebuah pelaksanaan proyek yang baik tanpa didukung administrasi yang baik, sama halnya pekerjaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hasil pekerjaan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, berarti proyek itu tidak bisa dibayar.

Namun demikan, apakah dengan

terselenggaranya pelaksanaan proyek masalah sudah selesai? Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, bahwa bagaimanapun baiknya sebuah pelaksanaan pembangunan, tapi out put-nya tidak memberikan efek pada ketujuh isu lokal pembangunan, sama halnya pembangunan tidak bermakna apa-apa.

Ketujuh isu lokal itu, yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pemenuhan infrastruktur dasar warga, reformasi birokrasi, daya saing daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyusutan lahan produktif.

Mengingat semua harus berjalan dengan baik, maka saya memandang perlu untuk meningkatkan koordinasi, kontrol dan pengawasan disatu sisi, dan meningkatkan performa dan kecapan aparatur disisi lain.

Sejalan dengan semangat itu, pada tahun ini saya meningkatkan frekwensi rapat staf bupati menjadi setiap minggu.

Ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana rapat staf hanya dilakukan sebulan sekali, atau setiap triwulan sekali pada priode sebelumnya, sekarang setiap minggu masing-masing SKPD diwajibkan mempresentasikan setiap kemajuan pekerjaan dari pelaksanaan kegiatannya.

Sementara untuk meningkatkan performa dan kecakapan aparatur, pada Kamis 2 Mei 2013 yang lalu, Pemkab Sumenep melalui DPPKA, melakukan sosialisasi penatausahaan keuangan SKPD, yang diiikuti oleh PPK dan bendahara SKPD. Pelaksanaannya mengambil tempat di Hotel Utami Sumenep, dengan tema “Peningakatan peran dan fungsi pengelolaan SKPD dalam rangka meraih opini wajar tanpa pengecualiaan”.

Disusul kemudian ditempat yang sama pada hari berikutnya, Jum’at 3 Mei 2013, kegiatan sosialisasi mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/ pemungutan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD/kuasa bendahara umum daerah.

Dari berbagai upaya ini, saya berharap semua aparatur dapat mengaktualisasikan niat baik diri masing-masing.

Tidak lagi sekedar wacana dari rencanarencana kosong. Anda sadar selama ini salah, sekarang juga anda berbalik arah untuk berubah. Jangan menunggu besok, dan besok. Karena hanya dengan cara ini, niat baik anda mendapatkan jalan keluar.

Perempuan Berantas Korupsi B

Mahfudh Fauzi Peraih beasiswa Monash Institute

Entah dilatarbelakangi oleh faktor eksternal, terpenting dalang korupsi adalah anak negeri. artinya, langkah yang patut dilakukan adalah penyadaran diri.

erbicara mengenai “Tikus Negeri” memang bukan menjadi wacana baru. Justru lambat tahun, hal tersebut seakan telah menjadi tradisi baru bagi negara Indonesia. Bagaimana bukan, di negeri ini tikus-tikus tersebut juga telah mampu mengibarkan bendera kejayaannya.

Di sisi lain korupsi dikatakan sebagai kejahatan besar. Pasalnya, tindak korupsi telah menjamah ke sektor-sektor penting negara. Baik itu, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Maka tak heran jika wacana ini digembar-gemborkan, toh realita korupsi sudah menjalar secara sistemik.

Oleh sebab itu, yang patut diraba adalah pribadi masyarakat Indonesia sendiri. Sebab, aktor koruptor tidak lain merupakan tunas bangsa. Entah dilatarbelakangi oleh faktor eksternal, terpenting dalang korupsi adalah anak negeri. artinya, langkah yang patut dilakukan adalah penyadaran diri.

Sesungguhnya hanya sadar pun juga belum cukup. Sebab, mustahil jika para koruptor tidak bersentuhan dengan lingkungan hidupnya. Dalam hal ini yang patut digaris bawahi adalah perempuan. Tanpa disadari, perempuan memiliki peran urgen dalam hal kekeluargaan. Bahkan menurut dosen Politik dan Kajian Gender UI Ani Soetjipto, perempuan memiliki peran lebih besar untuk memberantas korupsi.

Maka tidak salah jika menurut salah satu anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jateng Ahmad Haris, bahwa yang menjadi penyebab korupsi adalah The fraud tringle Iantara lain Opportunity, Pressure, dan Attitude. Nah yang cukup rasional dan sesuai dengan konteks realita, adalah Pressure. Yang didalamnya antara lain tercakup tekanan dari isteri, karena kebutuhan pokok rumah tangga, ataupun tuntutan zaman yang memaksa untuk terus memperbaiki taraf hidup.

Namun, yang tidak kalah urgen adalah pengawasan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang pada dasarnya memiliki tugas suci, yaitu membersihkan hama tikus negeri. Ka-

rena itu, tidak sepatutnya rasa puas membayangi-bayangi tubuh KPK. Sudah selayaknya seluruh tumpah darah dipertaruhkan untuk membersihkan hama negeri, agar kedepannya kemaslahatan umat tercapai.

Optimalisasi Perempuan Heroik Menyoal eksitensi korupsi dalam negeri memang sangat memilukan.

Apalagi dilengkapi dengan “saudaranya”, yaitu kolusi dan nepotisme. Lambat tahun, Indonesia justru menjadi terminal tindak amoral dan diskriminasi. Penobatan kaya akan adat budaya, secara sistematis luntur dan justru tersohor dengan label “Negara Amoral”.

Memang susah menanggulangi bencana tersebut. Korupsi seakan menjadi hobi, ciri khas, dan jati diri bangsa. Kasus korupsi di Jawa Tengah saja, pada kurun 2012 cukup menyibukkan KPK. Sebut saja Ketua DPRD Jateng, Murdoko yang telah terpidana selama 2 tahun 6 bulan, M Yaeni yang menjabat sebagai Ketua DPRD Grobogan 2 tahun 5 bulan, Sumartono anggota DPRD Kota Semarang 1 tahun 6 bulan, dan masih banyak lagi.

Tak hanya itu, justru di tahun 2013 ini diprediksi akan menjadi gudangnya tindak korupsi. Sebab, mengingat acara perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Kepala Desa, Bupati, gubernur bahkan Presiden untuk 2014 mendatang. Seluruh Partai Politik (Parpol) akan menyiapkan berbagai logistik dan alat magnet untuk kesuksesan pemilu tersebut.

Nah, jika ditela’ah lebih dalam, untuk memberantas korupsi di Indonesia, tak sesulit membelah puncak gunung dan menguras lautan lepas. Namun, jika didasari dengan persatuan dan kesatuan, serta jiwa nasionalis dan religius pasti hal tersebut dapat ditanggulangi.

Sebab, korupsi merupakan problematika jama’ah dan harus disetop dengan kekuatan jama’ah pula.

Hal ini sesuai pemaparan yang diungkan oleh Jeremy Pope bahwa, korupsi merupakan masalah global yang harus menjadi keprihatinan bersama.

Jadi benar kiranya bahwa problema-

tika ini membutuhkan kekuatan ektrsa atas dasar kesatuan dan persatuan masyarakat dari berbagai elemen.

Namun, sebagai langkah antisipatif yang bersifat sistematis, dedikasi perempuan sangat diutamakan. Perempuan mampu menjadi ikon anti korupsi.

Sebab, dewasa ini wanita sudah mulai membaur diberbagai poros kehidupan.

Jadi wajar jika dalam hal ini wanita mempunyai peran besar.

Tentu perempuan yang bersifat heroic atau kepahlawanan yang mampu menjawab problematika ini. Sebab, dari hasil penyetaraan gender, memang perempuan sudah mampu menampakkan taringnya. Karena itu lah dedikasi kaum hawa sangat diprioritaskan. Mulai saat ini, yang mulanya merupakan tangan kedua bagi sang koruptor, sekarang berubah menjadi tangan utama bagi KPK. Memang untuk usaha ini tanpa adanya tanda jasa berupa materi. Namun setidaknya sudah mampu mengamalkan Amar ma’ruf nahi mungkar, karena berbuat kebenaran merupakan kunci kesuksesan hidup. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua KPK di acara talkshow Mata Najwa bahwa, menegakkan kebenaran adalah sebuah ibadah, jadi hukumnya wajib seperti halnya ketika beribadah kepada tuhan.

Oleh sebab itu, langkah yang paling efektif dan efisien adalah menindak para koruptor dengan tegas. Dalam hal ini, tiada kata menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM), karena eksistensi koruptor memang sangat menghambat kemaslahatan bangsa dan negara. Hukuman mati pun tak masalah. Merelakan satudua nyawa lebih baik dari pada jutaan nyawa masyarakat Indonesia terancam.

Dengan demikian, dedikasi perempuan sangat diperhitungkan. Walaupun toh perempuan sempat dicap sebagai racun dunia dan sesuai kalkulasi Indeks Partisipasi Gender (IPG) yang dapat dikatan masih rendah, namun jangan salah lewat sentuhan manisnya, penulis yakin bahwa nantinya korupsi akan menangis dan lenyap dari muka bumi ini.

Semoga! Wallahu a’lam bi al-shawab.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SENIN

SENIN 13 MEI 2013 NO.0115 | TAHUN II

13 MEI 2013

SOSOK Lampard Ingin Empat Tahun Lagi LONDON - Pemain Veteran Chelsea Frank Lampard berharap ingin mengikuti jejak Ryan Giggs dan Paul Scholes di Manchester United (MU) dan ingin bertahan empat tahun lagi di Stamford Bridge. Dia yakin, meski usianya sudah uzur, gelandang Tim Nasional Inggris itu masih mampu memberikan yang terbaik untuk tim dari London Barat tersebut beberapa tahun ke depan.

Kontrak Lampard dengan Chelsea akan berakhir pada musim panas ini dan sampai saat ini dia belum membicarakan masa depannya dengan pihak klub. Banyak rumor yang beredar menyebutkan bahwa dia akan hengkang dari Chelsea dan akan segera pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Los Angeles Galaxy. Tetapi Lampard sendiri belum mengkonfirmasi rumor tersebut.

Kini dia mulai menegaskan bahwa dia ingin bertahan lebih lama lagi di Chelsea. Paling tidak Ryan Giggs dan Paul Scoles sudah membuktikan di MU bahwa usia tidak menghalangi mereka untuk berprestasi bagi tim. Lampard pun yakin bahwa dia juga akan menjadi “Ryan Giggs” dan “Paul Scholes” di Stamford Bridge.

“Saya ingin tinggal selama mungkin, sejauh saya bisa dan saya merasa saya masih fit. Saya ingin tinggal tiga atau empat tahun lagi. Saya ingin memberi pengaruh kepada anak-anak muda Chelsea. Ryan Giggs sudah memberikan aura kepada mereka yang ada di sekitarnya. Semua pemain di MU menjadikannya sebagai acuan,” kata Lampard yang baru mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea dengan 203 gol setelah mencetak dua gol ke gawang Aston Villa.

Ketidakjelasan soal masa depan ini, bukanlah yang pertama kali bagi Lampar di Stamford Bridge. Ketika Roman Abramovich mengambil alih kepemilikan klub pada 2003 silam, taipan minyak Rusia itu mengambil kebijakan untuk membeli pemain-pemain hebat. Kebijakan ini mengancam karier Lampard. Tetapi dia tetap optimistis. Kehadiran para pemain bintang itu, kada Lampard, justru membuatnya semakin berkembang sebagai pemain dan siap bersaing dengan mereka.

Setelah musim silih berganti, kehadiran para pemain bintang itu, ternyata tidak menyingkirkan Lampard. Dia justru menjadi semakin penting bagi klub. “John Terry tetap menjadi pemain kelas dunia. Begitu juga Eidur Gudjohnsens. Kami melewati transisi itu dan menjadi pemainpemain penting pada era Roman. Roman Abramovic sudah mentransformasi klub ini. Dia menjadikan klub ini sebagai klub juara,” tegasnya.

(Sky Sports/aji)

Mourinho: Selamat Barcelona

SELEBRASI. Para pemain Wigan Athletic merayakan keberhasilan mereka menjuarai Piala FA tahun 2013 setelah mengalahkan Manchester City 1-0 di final yang digelar di Stadion Wembley.

City Akhiri Musim Tanpa Gelar LONDON - Manchester City mengakhiri musim ini dengan tangan hampa alias tanpa satu gelar pun, setelah satu-satunya peluang meraih trofi akhirnya hilang saat mereka kalah tipis 0-1 dari Wigan Athletic pada final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Sabtu (11/5) tengah Malam hingga Minggu (12/5) dini hari WIB. Padahal Manchester City sangat difavoritkan keluar sebagai pemenang laga pamungkas ini karena mereka adalah runner up Liga Utama Inggris musim ini, sementara Wigan sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Selain itu, City dihuni para pemain bintang, sedangkan Wigan diperkuat pemain paspasan. Tetapi secara mengejutkan, anak-anak asuh Roberto Mancini itu justru menelan kekalahan.

Adalah Ben Watson yang menjadi pahlawan tim berjulukkan “The Latics” tersebut dan menguburkan mimpi para pemain City untuk mengangkat satusatunya trofi musim ini. Pemain ini menyundul masuk bola hasil sepak pojok dari Shaun Maloney persis pada menit ke-90 dan merobek gawang City.

City, yang dua tahun lalu juga tampil di final dan menjadi juara, tak punya banyak waktu dan kesempatan lagi untuk membalas gol yang mengejutkan itu. Bagi Wigan, ini menjadi sejarah besar buat mereka. Pasalnya, menjuarai Piala FA musim 2012-2013 adalah yang pertama sejak klub itu berdiri 81 tahun silam.

Pertandingan kedua kesebelasan berlangsung kurang menarik. Tidak banyak peluang berbahaya yang dihasilkan masing-masing tim. Meski demikian Wigan patut mendapatkan

kredit tersendiri karena berhasil mematikan kreativitas para pemain menyerang City.

The Citizens sempat terlihat akan mendominasi permainan. Di menit kelima mereka mendapatkan free kick di depan kotak penalti lawan. Eksekusi Carlos Tevez masih membentur pagar betis Wigan. Begitupun tendangan Yaya Toure atas bola pantul dari tendangan Tevez itu masih bisa ditepis kiper Joel Robles.

Setelah itu permainan City tak berkembang. Mereka juga kerap tidak optimal dalam passing-passing-nya. David Silva mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-19, tapi sepakannya tidak terlalu membahayakan. Kans terbaik City di babak pertama terjadi di menit ke-28.

Dalam posisi bebas Tevez melepaskan tembakan ke arah gawang, tapi Robles melakukan penyelamatan gemilang dengan kakinya. Peluang nyata berikutnya baru tercipta setelah pertandingan berjalan satu jam. Upaya Silva membongkar pertahanan Wigan berakhir tanpa gol setelah tembakan Pablo Zabaleta melenceng.

Sementara Wigan hanya mencoba melakukan serangan balik cepat, tetapi jarang mengcanam gawang Joe Hart. Peluang bagus Wigan hanya terjadi pada menit ke-65, ketika tendangan McManaman masih bisa diblok oleh Vincent Kompany.

Karena tumpul, pelatih Roberto Mancini mencoba memasukan Jack Rodwell dan James Milner, tetapi kedua pemain ini tidak banyak mengubah pola serangan City. Sedangkan Wigan

Sharapova Jumpa Serena Williams di Final

BARCELONA - Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho akhirnya mengibarkan bendera putih.

Timnya tidak bisa lagi mengejar perolehan angka Barcelona di La Liga Spanyol, setelah Sergio Ramos dan kawan-kawan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Espanyol pada Minggu (12/5) dini hari WIB. Padahal, kalau saja Madrid menang, Barcelona baru bisa memastikan gelar juara musim ini bila mampu mengalahkan Atletico Madrid pada laga Minggu (12/5) atau Senin (13/5) dini hari WIB di Vicente Calderon. Tetapi dengan hasil imbang yang diraih “El Real” maka Barcelona menggelar pesta sebelum laga di Madrid tersebut.

Hasil imbang itu membuat El Real terpaut tujuh poin dari Barcelona, sementara sisa pertandingan yang dipunya Cristiano Ronaldo tinggal dua.

Itu artinya, Madrid dipastikan tak akan bisa mengejar nilai seteru abadinya itu. “El Barca” mengambil alih gelar juara dari Real Madrid yang menjadi kampiun La Liga musim lalu.

Karena itu, Mourinho menyampaikan ucapan selamat kepada Barcelona yang sukses menjuarai La Liga musim ini. Ini adalah juara keempat mereka dalam lima tahun terakhir.

Dalam konferensi pers seusai memetik hasil imbang atas

Espanyol, Mourinho mengucap selamat pada pemain, staf, serta pendukung Barcelona atas sukses yang baru saja mereka raih. “Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada Barcelona, pada pelatih, pemain, manajer dan fansnya. Mereka baru saja memenangi titel liga, yang masih menjadi milik kami hingga kini, dan saya pikir satu hal yang setidaknya bisa kami lakukan adalah mengucapkan selamat,” ujar Mourinho seperti dikutip dari situs resmi klubnya.

Lebih lanjut, pria asal Portugal itu mengatakan kalau anak didik Tito Vilanova pantas mendapatkan gelar tersebut. Sukses Blaugrana disebutnya merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemain dan bukan kontribusi satu atau dua pemain saja.

“Kini liga punya juara baru dan Anda berbicara pada saya soal satu pemain. Musim lalu kami menang dan kami ingin dibicarakan sebagai sebuah raihan hebat dari perjuangan sepanjang satu musim, dan karena itulah logis jika kami kini mengucap selamat pada sang juara. Anda harus memberi penghargaan pada sang juara atas apa yang layak mereka dapatkan. Anda selalu berbicara soal satu pemain dan itu tidak relevan,” lanjut Mourinho. (espn/aji)

MADRID - Petenis nomor satu Rusia yang terkenal cantik dan seksi Maria Sharapova melaju ke final turnamen tenis Madrid Open, setelah mengalahkan petenis asal Serbia Ana Ivanovic di semifinal yang berlangsung di La Caja Magica Sabtu (11/5) waktu setempat dengan dua set langsung 6-4, 6-3. Dia akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya dari Amerika Serikat, Serena Williams yang memastikan satu tempat di final setelah menyingkirkan petenis Italia Sara Errani juga dengan dua set langsung 7-5, 6-2.

Bagi Sharapova, laga final ini menjadi sebuah peluang untuk merebut peringkat pertama WTA dari tangan Serena. Dia pun juga mengakui laga yang akan berlangsung, Minggu (12/5) hari ini bakal berjalan alot. “Tentu saja selalu menjadi pertandingan yang berat saat melawannya. Sudah lama saya tidak memetik kemenangan saat berhadapan dengan dia. Tapi yang

tetap mengandalkan serangan balik untuk menekan lawannya itu. City bahkan kehilangan Zabaleta di menit ke-85, setelah bek asal Argentina itu menerima kartu kuning keduanya di pertandingan tersebut.

Kelebihan pemain dimanfaatkan betul oleh Wigan. Dewi fortuna itu akhirnya berpihak pada Wigan ketika pada menit ke- 92 atau menit kedua tambahan waktu, Wigan memperoleh tendangan sudut yang diambil oleh Maloney.

Ben Watson yang baru sembilan menit berada di lapangan berhasil menanduk bola lambung dari sepak pojok itu mengalahkan lompatan bek City Gael Clichy dan menaklukkan penjaga gawang nomor satu Inggris, Joe Hart. Kedudukan berubah menjadi 1-0 dan bertahan hingga akhir pertandingan.

Menanggapi hasil ini, Roberto Mancini mengakui anak-anak as-

uhnya tidak bermain seperti biasanya.

Lelaki Italia itu pun kehilangan katakata untuk menjelaskan permainan timnya. “Itu pertandingan yang bagus.

Mereka mencetak gol di menit akhir dan buat kami itu sangat sulit. Kami tidak bermain dengan baik, saya tidak tahu kenapa. Kami punya kesempatan karena kami punya dua atau tiga peluang sangat bagus (bikin gol), tapi pada akhirnya kami tidak tampil seperti yang biasanya,” kata mantan pelatih Inter Milan tersebut.

Menjuarai Piala FA adalah satusatunya peluang tersisa City mendapat trofi musim ini, setelah hancur total di Liga Champions dan Liga Europa serta kalah bersaing dari rival sekotanya Manchester United di Liga Utama Inggris. City hanya berada di tempat kedua klasemen akhir liga. (espn/aji)

PENGUASAAN BOLA

49%

51%

17

TEMBAKAN

5

TEMBAKAN TERARAH

5

SEPAK POJOK

3

11

PELANGGARAN

6

16 1

PERSELA LAMONGAN KALAH

luar biasa adalah saya bisa mengatur posisi di mana saya akan mencoba untuk membalikan keadaan itu,” ungkap Sharapova seperti dilansir BBC. Sementara itu, Serena juga antusias menyambut duel dengan Sharapova kali ini. Petenis asal Amerika Serikat itu memprediksi pertandingan akan berjalan menarik. “Semua petenis (yang pernah saya hadapi sejauh ini) selalu lebih kecil dari pada saya. Jadi, saya pikir laga besok (hari ini) akan menjadi pertandingan yang menarik. Di seluruh turnamen ini, saya hanya memainkan laga di lapangan tanah liat.

Laga besok akan berbeda, membutuhkan lebih banyak tenaga,” kata Serena.

Bagi Serena, kemenangan di laga final yang berlangsung Minggu (12/5) saat berita ini dibuat akan menjadi kemenangan ke-50 di sepanjang kariernya berkecimpung di turnamen WTA. (sky sports/aji)

KALAH. Pesepakbola Persib Bandung, Serginho Van Dijk (10) berebut bola dengan pesepakbola Persela Lamongan, Danu Rosade (17) dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) di stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/5). Persib Bandung berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 3-1.