e Paper Koran Madura 13 Juni 2013

1

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

13 JUNI 2013

g PAMANGGHI

Jualan BBM Oleh : Fety Fathiyah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

ant /prasetyo utomo

AKSI TOLAK KENAIKAN BBM. Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6). Mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bambang-Said Bisa Jadi “Kuda Hitam” Bila Khofifah Terjegal, Suaranya Diprediksi Mengalir Ke Bambang-Said SURABAYA- Konstelasi politik di Jawa Timur menjelang pemilihan Gubernur (pilgub) 29 Agustus 2013 mendatang semakin memanas.

Apalagi setelah KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan ganda yang diberikan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) baik terhadap pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) maupun terhadap Khofifah Indar Parawansa-Herman Soerjadi Sumawirdja (Berkah) tidak sah.

Itu artinya, peluang Berkah untuk bertarung dengan Karsa dalam merebut tampuk pimpinan di Jawa Timur akan kandas. Kemana suara Berkah akan berlabuh?

Direktur Surabaya Survey Center (SCC) Mochtar W Oetomo kepada Koran Madura, Rabu (12/7) mengatakan apabila melihat sejarah Khofifah yang pilgub 2008 lalu berpasangan dengan Mudjiono (Kaji) di dzalimi Karsa, maka kemungkinan besar Khofifah akan melabuhkan dukungannya kepada pasangan Jempol (Bambang DH- Said Abdullah).

“Secara normatif apabila hingga batas waktu perbaikan yang ditentukan oleh KPU, pasangan Berkah tidak mampu memenuhi

segala persyaratannya, terlebih mengatasi persoalan dukungan ganda tersebut, maka dipastikan Berkah tidak akan lolos. Sehingga, secara personal Khofifah akan memberikan suaranya kepada pasangan calon selain Karsa,” tandas pria yang juga dosen Universitas Trunojoyo Bangkalan tersebut.

Meski demikian, Mochtar mengatakan pasangan petahana juga akan mengambil peluang dari ketidakikutsertaan Khofifah dan pasangannya dalam kancah pertarungan Pilgub Jatim 2013. Sehingga pasangan incumbent akan berupaya sekuat tenaga untuk meraih dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi kendaraan politik Khofifah. “ Pastinya Gus ipul tidak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia (Gus Ipul,red) memang ingin sekali menarik suara PKB untuk mendukungnya,” ungkapnya.

Melihat fenomena politik Indonesia yang seperti ini, Mochtar mengatakan, dukungan ganda dua partai yang terjadi saat ini merupakan langkah dari partai-partai kecil yang sadar bahwa mereka tidak bisa eksis dalam Pemilu 2014. Karena tidak ada masa depan, mereka kemudian menentukan nasibnya dengan mendukung calon yang dapat memberikan kepentingan pribadi dan partainya.

“Fenomena politisnya kan seperti ini,

mereka (partai kecil,red) sudah tidak bisa menentukan masa depannya lagi di Pemilu 2014. Jadi, mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mendukung orang atau pasangan yang memenuhi kepentingan pribadinya,” tegasnya.

Dengan beralih secara personal dukungan pasangan Berkah ke pasangan Bambang

DH-Said Abdullah, bukan tidak mungkin, apabila dalam Pilgub Jatim 2013 ini menjadi milik pasangan Jempol. Pasalnya, kekuatan PDI Perjuangan tidak diragukan lagi. Sebab, dalam setiap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) PDI Perjuangan sangat efektif, apalagi dengan adanya fenomena Khofifah seperti saat ini. (mag/ara)

BAHAN BAKAR MINYAK

SBY Berharap Harga BBM Naik 17 Juni JAKARTA-Pemerintah berharap agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa selesai

p a d a 17 Juni 2013.

Setelah diputuskannya APBN-P 2013 maka pemerintah akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Harapan saya sebagai pemerintah, pembahasan di DPR bisa dirampungkan 17 Juni 2013. Dengan demikian, kita memiliki APBN baru,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut SBY, pada APBN-P 2013 nantinya, akan ada sejumlah solusi

yang bisa mengatasi defisit fiskal yang salah satunya dengan menguran g i besaran subsidi BBM melalui kebijakan menaikkan harga. “Dalam APBN-P 2013 yang jelas defisit anggaran kita bikin aman.

Jumlahnya tidak melanggar undang-undang atau menggangu kesehatan fiskal,” jelas dia.

Melalui kebijakan menaikkan harga BBM, kata Yudhoyono, subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar akan bisa dikurangi. “Subsidi yang jumlahnya sangat besar kita kurangi, tentunya dengan konsekuensi yang paling realistis adalah menaikkan harga BBM supaya APBN sehat,” papar SBY. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang saat ini tengah dibahas DPR. SBY juga berharap,

rencana penghematan belanja K/L tersebut bisa disetujui oleh Parlemen dan sejumlah kalangan.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM setelah APBN-P disetujui pada Rapat Paripurna DPR pada 17 Juni tahun ini.

“Kita tunggu saja, karena proses Rapat Kerja (Raker) sedang berjalan, baik dengan Komisi VII, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR. Setiap hari rapat dari pagi sampai malam,” kata Susilo di Jakarta Rabu (12/6).

Menurut Susilo, meski proses tahapan pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat banyak, namun pemerintah optimistis dalam waktu dekat ini bisa terselesaikan. “Sosialisasi kami sampaikan ke masyarakat, tolong sabar dulu. Pemerintah akan mengumumkan kenaikan BBM begitu disepakati APBN-P,” imbuh dia. (gam/abd/ bud)

PKS lagi mengeliat.

Beberapa spanduk PKS di Jakarta terpampang yang isinya menolak kenaikan BBM. Di DPR pun PKS terang-terangan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan BBM. Sesuatu yang sebenarnya biasa melihat sikap PKS selama ini; selalu ambivalen. Berada dalam koalisi namun seakan merupakan partai oposisi.

Yang menarik, hentakan kali ini terasa lebih lantang. Bisa jadi ini bagian dari upaya menaikkan elektabilitas PKS yang belakangan memang terpuruk karena berbagai kasus yang menimpa elite PKS. Dan penolakan kenaikan BBM tampaknya dijadikan alat mendongkrak elektalibilitas yang sedang terjun bebas itu.

Lalu adakah pengaruh “jualan” baru itu jika bertujuan mendongkrak elektabilitas PKS? Secara kasat mata tampaknya sulit. Ini terkait sikap PKS sendiri, yang belakangan terlihat kembali mencla mencle. Berteriak akan keluar dari koalisasi eh, ternyata masih menikmati kebersamaan.

Tetap asyik di gelagat kekuasaan. penolakan Tentu saja sikap plin plan kenaikan itu, berpengaBBM itu besar ruh pada juakemungkinan lan PKS soal kontrapenolakan keproduktif. naikan BBM. Alih-alih Jika PDIP, menaikkan Gerindra atau elektabilitas, Hanura yang justru berteriak, masyarakat kemungkinan menilai wajar. makin Karena tiga membuat PKS partai ini beterpuruk. rada di luar koalisi.

Lha, PKS berada dalam koalisasi teriakteriak menolak kenaikan BBM. Jelas terasa aneh kan? Masyarakat mudah sekali menebak apa targetnya. Makin aneh ketika penolakan itu, diawali sikap lantang akan keluar koalisi dan ternyata tetap berada di dalam.

Masyarakat sudah pasti melihat teriakan PKS sekedar mencari simpati masyarakat. Muatan kepentingannya menyelamatkan elektabilitas mereka yang belakangan anjlok.

Jadi gelagat penolakan kenaikan BBM itu besar kemungkinan kontraproduktif. Alih-alih menaikkan elektabilitas, justru kemungkinan makin membuat PKS terpuruk. Penolakan kenaikan BBM yang diawali mencla mencle soal keluar koalisasi justru makin mengentalkan sikap politik plinplan alias munafik PKS. Berada di dalam koalisi tapi berlagak berbeda sikap dengan pemerintah.

Sikap PKS itu makin terasa ironis jika melihat mekanisme sistem organisasi PKS. Di internal PKS, seberapa besar perbedaan, jika Majelis Syuro memutuskan, semua tunduk. Lha kenapa sikap itu tidak dilakukan dalam konteks koalisi; justru bersikap beda padahal berada dalam satu perahu koalisi. Lagilagi PKS memperlihatkan sikap ambivalennya.

Ini lagi-lagi memperlihatkan betapa PKS sebenarnya jauh dari jati diri sebagai partai Islam, yang ada di negeri ini, yang memiliki kometmen dan konsistensi sikap tegas dalam berpolitik. Tampak sekali, logika yang mengemuka hanya dan hanya kekuasaan. Tragis memang. =

Tergantung “Wi, saya kagum banget sama. Terus terang saya penasaran. Kamu kalau melaut selalu pulang bawah ikan cukup banyak. Gimana caranya?” tanya Burhan, pada Matrawi.

“Saya ngak sembarang berangkat ke laut, Bur. Saya selalu lihat posisi tidur istri.”

“Maksudnya?”

“Kalau istri saya tidur miring ke kiri, saya melangkah pertama, pakai kaki kiri. Kalau istri tidur miring ke kanan, saya melangkah pertama pakai kaki kanan.” “”Kalau istri tidur telentang, gimana Wi?” tanya Burhan penasaran.

“Saya tidak jadi melaut. Mending nemenin istri,” jawab Matrawi, sambil tertawa cekikikan.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 13 JUNI 2013 NO. 0137 | TAHUN II

DUGAAN PEMOTONGAN BANTUAN

Amya dan Misju Bukan Penerima BSPS

MERANA. Seorang warga di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, memandangi pekarangan rumahnya yang terendam banjir, Rabu (12/6)

Rumah dan Lahan Garam Terendam Banjir SUMENEP – Puluhan rumah di Desa Nambakor Kecamatan Saronggi, Rabu (12/6), terendam banjir setelah diguyur hujan selama tiga hari.

Suhartiningsih, warga setempat, mengatakan, sudah sejak dua hari yang lalu ratusan rumah di desanya terendam banjir. Jika hujan belum reda, mereka harus mengungsi.

Banjir yang menimpa desa Nambakor, merupakan dampak dari meluasnya banjir di sungai Kebunagung, dan kali Saroka. Menurutnya, bila hujan deras mengguyur lebih dari lima jam, bisa dipastikan desanya akan dilanda banjir.

Terjadinya banjir disebabkan oleh saluran air yang semakin menyempit sejak adanya lahan pegaraman milik salah satu perusahaan garam yang sudah berlangsung sekitar 27 tahun yang lalu.

Siti, warga Dusun Cemara Desa Nambakor, bercerita kondisi desanya sebelum tahun 1986. Katanya, dulu semasa masih muda sebelum lahan pegaraman digarap seperti sekarang, desanya tidak pernah direndam banjir. Pada waktu itu saluran air besar mampu dilalui aliran air deras. “Dulu tidak seperti ini, Pak. Air berjalan lancar dan air tidak pernah meluap ke rumah-rumah warga,” katanya di rumahnya yang terendam banjir.

“Dulu tidak seperti ini, Pak. Air berjalan lancar dan air tidak pernah meluap ke rumah-rumah warga

Namun, sejak lahan pegaraman digarap oleh perusahaan garam, saluran air semakin menyempit dan air tidak mengalir dengan lancar, sehingga ketika terjadi hujan meluap dan merendam rumah-rumah warga.

Warga cemas. Bukan hanya karena khawatir terjadi banjir yang lebih besar, tapi air yang tidak surut berpotensi menimbulkan penyakit.

Air biasanya baru surut satu minggu kemudian. “Kami khawatir, Sebab genangan air berpotensi menjadi sarang nyamuk.” resahnya.

Kepala Desa Nambakor Abd Su’ud mengatakan, sebagian warga sudah mengungsi.

“Sekarang ini sekitar 30 rumah yang terendam banjir.

Bahkan, sebagian (warga) terpaksa mengungsi ke tetangganya yang lain karena rumah yang terendam tidak bisa ditempati,” terangnya.

Pihaknya mengaku sudah berulangkali mengadukan persolan banjir di desanya kepada pemerintah daerah. Namun, belum juga ada langkah kongret. Katanya, setiap kali dilanda banjir hanya dikunjungi tanpa ada solusi kongret untuk melepaskan desanya dari bencana banjir. “Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati sudah mengunjungi langsung ke lokasi, dan melihat suasana di lokasi banjir. Namun, upaya untuk memperlebar saluran air belum juga terwujud,” keluhanya.

Banjir menakibatkan aktivitas warga lumpuh, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan. Sekitar 48 hektar tanaman padi terancam padi gagal tanam.

Panggil PT Garam Kepala Badan Penanggulangan Bencana BPBD Sumenep Mohammad Fadilah mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan duduk bersama dengan semua instansi terkait guna mencarikan solusi. Ia tidak membantah banjir yang seringkali terjadi di Desa Nambakor karena kondisi saluran yang ada sudah tidak dapat menampung aliran air deras, dan diperparah adanya lahan pegaraman yang semakin mempersempit saluran air.

“Ya kami sepekat dengan sejumlah SKPD, baik dinas pertanian maupun pengairan untuk duduk bersama, termasuk memanggil pihak perusahaan PT Garam selaku pemilik lahan pegaraman yang diduga olah masyarakat setempat menjadi pemicu terjadinya banjir,“ ungkapnya.

Hal yang sama juga di sampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep Bambang Heriyanto. Menurutnya, luapan air di Desa Nambakor tidak hanya merendam rumah warga, tetapi meluas hingga merendam puluhan hektar pertanian. Musim

LAHAN GARAM. lahan garam juga tergenang banjir yang mengancam kegagalan panen.

tanam tahun ini di Desa Nambakor diprediksi gagal tanam dan gagal panen.

“Kami sepekat karena titik persoalannya menganai saluran air. Maka perlu ada satu kesepahaman semua instansi sehingga nasib petani dapat teratasi,“ ucapnya.

Intensitas hujan tiga hari terakhir, kata Bambang, selain merendam tanaman padi di Desa Nambakor juga merendam puluhan hektar tanaman padi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lenteng, Saronggi dan Batuan.

“Rinciannya, 48 hektar Kecamatan Saronggi, 22 Kecamatan Lenteng dan 8 hektar Kecamatan Batuan.

Sedangkan kerugian akibat bencana ini diperkirakan menelan sedikitnya Rp. 200 juta rupiah,” pungkasnya.

Garam Selain padi yang terancam gagal panen, hektaran garam juga terancam gagal panen. Petani garam mulai resah, lantaran kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini dikhawatirkan terus berlanjut.

Salah seorang petani garam asal Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Ahmad, mengatakan, saat ini, petani garam di daerahnya belum melakukan aktivitas apapun terkait dengan persiapan produksi garam.

Padahal, jika mengacu pada tahun sebelumnya, sejak awal bulan Mei para petani garam biasanya sudah mulai melakukan penggarapan lahan garam untuk persiapan produksi. ‘’Namun sampai saat ini tidak satupun petani garam yang melakukan aktivitas persiapan penggarapan lahan, karena hujan terus turun. Untuk memulai garap lahan harus dalam kondisi

tidak turun hujan,’’ kata Ahmad, Rabu (12/6).

Mereka khawatir hujan terus berlanjut seperti yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Jika kekhawatiran itu benar-benar terjadi, para petani tidak bisa memproduksi garam. Kecamatan Kalianget mayoritas menggantungkan kehidupannya pada hasil produksi garam, sehingga apabila tahun ini kembali tidak bisa memproduksi, diperkirakan akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. ‘’Mayoritas masyarakat di sini (wilayah Karang Anyar, Kalianget, red) menggantungkan kehidupannya pada hasil tani garam. Jika sampai terjadi cuaca seperti tahun 2010 lalu, dipastikan akan berdampak negatif pada masyarakat,’’ urainya.

Dia menjelaskan, jika kondisi cuaca tidak menentu itu terus berlalu, petani garam dikhawatirkan harus cari hutangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab pekerjaan alternatif, seperti budi daya ikan dan melaut hasilnya relatif kecil dan dipastikan tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka. ‘’Pekerjaan alternatif sangat kecil untuk kami lakukan, meski ada hasilnya pun juga kecil,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalianget, Joko Sulistiyo, memprediksi, cuaca di musim kemarau tahun ini normal, idak akan terjadi kemarau basah seperti yang dikhawatirkan petani pada tahun 2010 lalu. Menurutnya, meski belakangan ini sering turun hujan, hal tersebut diperkirakan hanyalah gejala pancaroba atau perubahan musim dari penghujan ke kemarau. ‘’Kalau tahun ini insya Allah tidak akan terjadi cuaca seperti tahun 2010 lalu, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Seringnya turun hujan belakangan ini kemungkinan karena pengaruh perubahan musim dari penghujan ke kemarau,’’ ungkapnya. (sae/ athink/rif/mk)

SUMENEP – Pengakuan Amya (70) warga Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget dan Misju warga Tanah Merah Kecamatan Saronggi atas pemotongan dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) direspon Bappeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjelaskan, dua orang itu tidak termasuk penerima dana dari Kemenpera itu.

Dalam Surat Keputusan (SK) yang diperlihatkan Kabid Sosial Budaya (Sosbud) Bappeda Moh. Sidik, dua nama itu tidak ada. ”Kami tidak paham, di mana mereka mendapatkan dana BSPS itu. Kalau di Bappeda tidak ada. Bisa jadi di instansi lain. Makanya, kami bingung dengan pengakuannya soal dana APBN yang dipotong itu,” Kata Moh. Sidik Kabid Sosial Budaya (Sosbud) Bappeda, Rabu (12/6).

Untuk itu, terang dia, tuduhan ada pemotongan itu sangat tidak masuk akal.

Sebab, yang bersangkutan tidak masuk daftar penerima. ”Jadi, dari pengakuan bisa diisyaratkan agak ngawur. Ma-

kanya, kami minta diperjelas itu bantuan perumahan yang mana,” ujarnya dengan nada kesal kepada Koran Madura.

Menurut Mantan Kasubag Keuangan Disdik ini, pemotongan BSPS di Bappeda itu tidak ada. Sebab, bantuan itu dialirkan langsung melalui rekening penerima. ”Kalau langsung ke penerima, bagaimana bisa memotong dana itu. Jadi, kami tegaskan dana BSPS tetap utuh diterima,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat apabila dana itu tidak diterima utuh oleh penerima, pihaknya meminta untuk segera dilaporkan ke Bappeda. Pihaknya memastikan akan menindak tegas. ”Siapapun akan ditindak tegas kalau bermain dengan dengan dana BSPS itu. Baik oknum desa atau UPK,” tuturnya.

Untuk tahun ini, Bappeda mendapatkan dana Rp 1,8 miliar dana BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Dengan kuota penerima 2.849, dan sudah terealisasi pada 2.759 penerima. Masing penerima mendapatkan dana Rp 6 juta. Jadi,

masih ada 90 orang belum diterima. Itu karena nama ganda, rekening belum turun dan meninggal dunia serta sebagian ada yang tidak mau.

Namun, dalam perkembangannya dana itu diduga tidak sampai utuh. Ada yang hanya menerima dana Rp 700 ribu dari Rp 600 ribu.

Ketua LSM Lembaga Demokrasi dan Kebangsaan (LemDek) Syafrawi mengatakan, Bappeda berhak melakukan bantahan. Kendati demikian, kasus ini sudah masuk ke Kejaksaan Negeri (kejari) Sumenep, jadi tidak akan dihentikan kasusnya. ”Kasus yang sudah menggelinding di kejaksaan harus terus dilanjutkan,” katanya.

Intinya, sambung dia, pihaknya meminta kejaksaan untuk menelusuri ke lapangan dugaan pemotongan yang sudah mencuat itu.

Khawatir ada uang rakyat yang memang tidak sampai. ”Kami percaya kejaksaan bisa mengusut tuntas. Kami menunggu gebrakan dari kejari terkait pemotongan BSPS ini,” ungkapnya. (yat/mk)

191 Kades Dilantik Hari ini

PROSESI : Sejumlah kades saat mengikuti gladi bersih jelang pelantikan hari ini, di pendapa bupati Sumenep.

SUMENEP – Terdapat 191 kepala desa merupakan puncak dari tahapan pilkades. (kades) terpilih dari 26 kecamatan yang ada di Prosesi pelantikan sebagai simbol kalau kades Sumenep bakal dilantik hari ini. Pengambilan itu sudah berhak memimpin desa. ”Setelah sumpah terhadap orang nomor satu di desa pelantikan itu, mereka sudah berhak menjabat akan dilakukan Bupati Sumenep A. Busyro kades. Dan, bisa menjalankan roda pemerintaKarim di Pendapa Bupati. Pada pelantikan itu han desa,” ungkapnya. diperkirakan akan dihadiri 1250 undangan, Mantan Camat Batang-Batang ini mendari sejumlah elemen masyarakat. gungkapkan, dari 191 kades terpilih itu hanya Beberapa pekan lalu, Sumenep menggelar 76 incumbent yang menang dipertarungan pemilihan kepada pilkades itu. desa (pilkades) serJadi, mayoritas Baru atau lama, entak tahap permerupakan wadiharapkan bisa tama. Yakni, pada menjalankan tanggung jah baru. ”Baru tanggal 1, 6,13,14,15, atau lama, dijawab sesuai aturan 20, 21, 23 Mei 2013. harapkan bisa yang berlaku Adapun desa yang menjalankan menggelar pilkades tanggung jawab sebanyak 191 desa, sesuai aturan Moh. Ramli dari rencana 193 yang berlaku,” Kabag Pemdes desa di 26 kecamaungkapnya.

Setkab Sumenep tan. Rinciannya, 40 Tidak handesa di kepulauan ya itu, Ramli dengan 9 kecamatan, dan 151 desa di daratan di berharap kades terpilih harus mampu men17 kecamatan. gayomi semua masyarakatnya. Yakni, bisa Calon kades yang berkompetisi sebanyak menghilangkat skat kepentingan saat pilkades 429 orang. Yakni, laki-laki sebanyak 381 orang, digelar. ”Harus bisa menghargai dan mengperempuan 48 orang. Sedangkan calon kades hormati keputusan. Kenyataanya kades terterpilih itu sebanyak 191, dengan rincian laki- pilih sudah menjadi pimpinan,” tuturnya. laki 151 orang dan 40 perempuan. Ratusan Setelah ini, terang dia, pihaknya akan konkades itu dipastikan bakal dilantik hari ini. sentrasi pada pelaksanaan pilkades tahap dua.

Rabu (12/6), mereka sudah mengikuti gladi Yakni, sebnayak 25 desa akan mengikuti pesta bersih di Pendapa Bupati Sumenep. desa. ”Masih ada satu tahap lagi di 2013 ini Kabag Pemdes Setkab Sumenep Moh. untuk pilkades. Kemungkinan bulan Oktober Ramli menjelaskan, prosesi pelantikan itu mendatang,” tukasnya. (yat/*)

PAMEKASAN

3

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137| TAHUN II

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Kecabdin Proppo Tidak Mengaku Sunat Dana Bos

MENANTANG BAHAYA. Sejumlah warga, menonton banjir dari atas jembatan kayu, di Jalan Trunojoyo, Pamekasan, Jatim. Tindakan tersebut sangat membayakan keselamatan karena jembatan yang terbuat dari kayu itu mulai rapuh, tergerus usia.

Oknum Dispendukcapil Diduga Melayani Gratifikasi PAMEKASAN - Diduga ada suap dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan. Suap diduga dilakukan oleh salah satu oknum karyawan di kantor tersebut. Namun belum diketahui apakah penarikan itu atas kebijakan pimpinan kantor atau hanya inisiatif oknum tersebut.

Salah satu warga yang hampir terkena tarikan pungutan tidak resmi itu adalah Mulyono, warga Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan. Dia dimintai uang sebesar Rp 500 ribu oleh oknum berinisial N untuk pengurusan akta kelahiran.

Awalnya, Mulyono mau mengurus perubahan nama pada akte kelahiran, di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

setempat. Namun, dirinya diminta untuk menanyakan persyaratannya ke staf Dispendukcapil dan ditemui N. Kepada warga Dusun Bicabbih itu, N menjelaskan bahwa untuk pengurusan administrasi kependudukan itu harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Namun N menawarkan jasa untuk menguruskannya asal disediakan uang sebesar Rp 500 ribu. Akta

itu dijanjikan akan selesai dalam jangka waktu 15 hari. ”Karena saya masih belum punya uang, pembuatan akta itu saya tunda,” kata Mulyono.

Ia heran dengan tingginya uang yang diminta itu. Sebab, setahu dirinya, biaya pengurusan akta kelahiran tidak sampai sebesar yang diminta oknum karyawan Dispendukcapil tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mohammad Alwi mengatakan dirinya akan segera menindaklanjuti temuan itu dengan memanggil karyawannya yang diduga melakukan penarikan uang di luar jalur sebenarnya itu, untuk dimintai keterangan tentang persoalan tersebut.

Sesuai peraturan yang

berlaku, warga yang akan merubah nama di akte kelahiran, harus melalui ketetapan pengadilan. Kecuali bagi yang terlambat, yang saat ini sudah dibebaskan.

Sementara untuk biaya pembuatannya bervariasi yakni mulai harga Rp 200 ribu, Rp250 Ribu hingga Rp 400 ribu. Harga tersebut disesuaikan dengan jenis kesalahannya dan dibayarkan di Pengadilan Negeri atau melalui bank yang sudah ditunjuk.

“Dispendukcapil hanya menfasilitasi sementara nilai yang harus dibayar, berdasar penetapan pengadilan. Pembayarannya juga dilakukan di pengadilan atau bank yang sudah ditunjuk,” kata Alwi.

Ketua Komisi A DPRD

Pamekasan, Suli Faris, pimpinan Dispendukcapil segera melakukan penataan dengan mengevaluasi karyawannya.

Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan memanggil oknum karyawan di instansi tersebut untuk dilakukan klarifikasi.

Suli meminta masyarakat, agar melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui jalur yang sebenarnya. Hal itu agar untuk menghindari adanya suap yang dimungkinkan terjadi.

“Yang bisa menghapus tradisi suap adalah masyarakat sendiri. Kebiasaan untuk menempuh jalur cepat dalam pengurusan administrasi apapun, akan memelihara tradisi suap,” katanya. (awa/muj/rah)

PASCA BANJIR

Masih ada Genangan akibat Jebolnya Tanggul Kali Sumedangan

PAMEKASAN - Genangan air akibat banjir di Kabupaten Pamekasan, yang terjadi pada Selasa (11/6), masih menggenangi sejumlah kawasan di wilayah itu. Di Dusun Lemper Laok, Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, air masih menggenani pemukiman penduduk setempat.

Meski masih tergenang air, sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi ke kawasan yang lebih aman, sudah mulai kembali ke rumah masingmasing. Mereka mulai membersihkan rumah dan perabotan rumah tangga mereka yang terkena banjir.

Mereka yakin, air akan terus surut karena bendabenda yang terapung di air terus bergerak ke arah sungai sebagai pertanda air genangan

sudah mulai surut. Apalagi, selama seharian, cuaca cerah dan tidak terlihat adanya mendung.

Sementara itu, di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, air masih menggenangi ruas jalan utama menuju terminal Ceguk.

Pada Rabu (12/6), kendaraan yang akan menuju arah terminal baru tersebut dialihkan melalui jalur kota karena masih tingginya genangan.

Genangan air juga memutus jalan desa yang menghubungkan Dusun Darma dan Dusun Pakong di desa itu.

Hingga para siswa yang akan berangkat ke sekolah, harus diantar menggunakan mobil patroli Polisi. Sebab, ruas jalan tertutup air dan tidak terlihat sehingga cukup membahaya-

kan bagi mereka.

Ketinggian air yang menutup jalan desa itu diperkirakan masih seukuran lutut orang dewasa atau sekitar 50 sentimeter.

Banjir di Kecamatan Pademawu disebabkan oleh jebolnya tanggul Kali Sumedangan di Desa Sumedangan serta tanggul Kali Majungan di Desa Majungan. Luapan air akibat jebolnya tanggul itu menggenangi areal di sekitarnya terutama kawasan yang posisinya rendah.

Suhartono, warga Desa Pademawu Barat mengatakan luapan air itu mulai masuk ke permukiman warga pada Selasa sore. Genangan itu terus meluas dengan cepat hingga tidak cukup waktu bagi warga sekitar untuk mengaman-

kan perabotan rumah tangga mereka dari air sungai yang bercampur lumpur.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) Pamekasan, Iskandar Syah, mengatakan belum mengetahui pasti jumlah kepala keluarga yang menjadi korban banjir serta jumlah kerugian yang ditimbulkan. Sebab, sampai saat ini data dari masingmasing pemerintahan desa dan kelurahan masih belum diterimanya.

“Yang pasti, tim kami masih melakukan pendataan dengan mendatangi kantor desa dan kantor kelurahan yang terkena musibah. Sehingga, jumlah keluarga yang terkena banjir dan jumlah kerugiannya masih belum bisa ditaksir,” jelas Iskandar.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Pamekasan mengingatkan warga yang tinggal di lokasi banjir, untuk mewaspadai kemungkinan timbulnya wabah penyakit pasca banjir.

Penyakit yang biasa mewabah di daerah banjir di antaranya diare, penyakit kulit, demam berdarah, gangguan saluran pernafasan serta penyakit campak.

Namun, dari jumlah penyakit tersebut, dua penyakit yakni diare dan demam berdarah menjadi perhatian khusus dinas kesehatan setempat, karena penyakit tersebut kerap kali menimpa warga.

Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Ismail Bey mengatakan sudah mengirim tim khusus untuk memantau dan

mengendalikan keluhan penyakit masyarakat pasca banjir di wilayah banjir.

Tim khusus itu berasal dari beberapa Puskesmas yang tidak jauh dari lokasi banjir antara lain Puskesmas Teja, Puskesmas Galis, Puskesmas Kowel, Puskesmas Pademawu, dan Puskesmas Sopa’ah.

Di eks Stasiun, Jalan Trunojoyo, Dinkes juga menyiapkan satu unit Puskesmas Keliling untuk melayani masyarakat di sekitarnya yang juga menjadi korban banjir. Di Puskesmas Keliling itu disediakan beberapa obat-obatan dan tenaga medis yang memadai.

“Puskesmas Keliling itu sifatnya untuk penanganan awal. Jika didiagnosa membutuhkan penanganan yang lebih serius, akan dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit,” jelas Ismail.

Ia juga meminta agar para bidan di desa dan kelurahan yang terkena banjir untuk ikut membantu melakukan pengawasan dan pengendalian penyakit pasca musibah pada Selasa lalu. Para bidan itu memiliki tanggungjawab sebagai pelayan kesehatan di desa.

Dari laporan yang diterimanya, belum ada keluhan yang mengarah pada penyakit berbahaya.

“Keluhan yang sudah diterima adalah keluhan gatalgatal. Sementara keluhan yang berindikasi pada penyakit berbahaya masih belum kami terima,” katanya. (CR-1/ awa/uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Proppo, Pamekasan, Abdul Majid membantah melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 39 Sekolah Dasar (SD) di wilayahnya sebesar Rp 500.000 setiap sekolah untuk acara study tour (wisata belajar).

Abdul Majid, Rabu (12/6), menjelaskan biaya kegiatan study tour (wisata belajar) yang diikuti 39 dari 48 pengelola perpustakaan SD seKecamatan Proppo tersebut, ditanggung CV Airlangga, penerbit buku yang sebelumnya menjadi pihak ketiga dalam pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah.

Sebanyak 39 Sekolah Dasar, jelas dia, hampir semuanya mempercayakan pengadaan buku ke CV Airlangga dengan sistem paket.

Paket 1 seharga Rp 3.000.000 dan Paket II seharga Rp 5.000.000.

Penerbit tersebut memberikan kompensasi atau bonus kepada sekolah, untuk mengikuti study tour ke salah satu sekolah ternama dan dikenal baik pengelolaan perpustakaannya di Jokjakarta. ”Sangat tidak benar jika saya dituduh melakukan penarikan iuran ke sekolah untuk kepentingan study tour, karena biaya kegiatan itu ditanggung penerbit sebagai bonus pengadaan buku,” jelas Majid.

Ia menyatakan siap untuk dipertemukan dengan kepala sekolah yang berada di Kecamatan Proppo untuk memperjelas tudingan tersebut. Dan apabila dirinya terbukti melakukan pemotongan dana BOS untuk keperluan study tour tersebut, ia siap menerima sanksi terberat dari pemerintah.

Sementara untuk biaya

pelatihan kepustakaan, ia menyatakan sepenuhnya menjadi tanggungjawab sekolah. Dan hal itu di luar tanggungjawab dan sepengetahuan dia sebagai pimpinan Cabang Dinas Pendidikan di Proppo.

Sangat tidak benar jika saya dituduh melakukan penarikan iuran ke sekolah untuk kepentingan study tour, karena biaya kegiatan itu ditanggung penerbit sebagai bonus pengadaan buku,

Ia berharap jika ada kepala sekolah ataupun masyarakat yang merasa keberatan dengan kegiatan itu untuk menyampaikan langsung ke Cabang Dinas Pendidikan Sebelumnya, ada laporan dari masyarakat yang tidak mau dikorankan namanya, mengaku Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Proppo melakukan pungutan dari dana BOS, untuk kepentingan study tour.

Dalam laporan itu disebutkan, masing-masing sekolah dikenai biaya sebesar lima ratus ribu rupiah.

Dia jelaskan tidak semua sekolah menerima kebijakan tersebut. Mengingat dana tersebut diambilkan dari Dana BOS, sementara kebutuhan sekolah masih tinggi.(awa/ muj/rah)

PERADILAN

Sidang Nurmaluddin Digelar Kembali

PAMEKASAN - Sidang lanjutan kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dididuga dilakukan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaluddin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pamekasan. Agenda sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mochammad Muchlis itu mendengarkan keterangan saksi.

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mohammad Syafei, menghadirkan lima orang saksi, masing-masing Juhairiyah, Moh. Saleh Basit, Faidul Qodar, dan Sukma Umbara Tirta Firdaus, serta Totok Iswanto.

Penolakan itu menyebabkan Nurmaluddin yang didampingi dua orang staf Kemenag, Juhairiyah dan Saleh Basit marah dan mengeluarkan kata-kata bernada ancaman bunuh.

Dalam keterangannya di persidangan, dua orang saksi yaitu Juhairiyah dan Moh. Saleh Basit mengaku lupa dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Nurmaluddin terhadap salah satu wartawan.

Bahkan, Juhairiyan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dengan mengatakan tidak mengetahui ancaman tersebut hingga hakim harus mengulang pertanyaannya.

Namun setelah majelis hakim mengingatkan, jika memberikan keterangan palsu diancam dengan hukuman penjara selama tujuh

tahun, baru Kasi Mapenda Kemenag itu mengaku lupa.

Pengakuan yang sama juga disampaikan saksi lainnya, yakni Mohammad Saleh Basit.

Semetara, dua saksi lainnya yaitu Faidul Qodar dan Sukma Umbara Tirta Firdaus cukup koperatif dan tidak berbelit-belit dalam menjawab setiap pertanyaan yang di berikan oleh majelis hakim, JPU dan pengacara Nurmaluddin.

Sidang kasus perbuatan tidak menyenangkan ini akan dilanjutkan pada pekan dengan depan dengan agenda yang sama yaitu mendengarkan keterangan saksi, sebab dari lima saksi yang akan dihadirkan oleh JPU, satu orang tidak hadir, yaitu Totok Iswanto.

Kasus ini bermula saat Nurmaluddin mendatangi kantor salah satu media lokal di Madura, tempat Sukma bekerja. Kedatangan Nurmaluddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kemenag Pamekasan itu untuk mengklarifikasi berita yang dimuat di media tersebut tentang dugaan pemotongan gaji guru di lingkungan Kemenag untuk Hari Amal Bhakti Kemenag.

Di kantor tersebut, Nurmaluddin meminta Sukma yang menulis berita tersebut, memberitahukan nama-nama PNS yang membocorkan pemotongan gaji itu namun ditolak dengan alasan jika itu dilakukan melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Penolakan itu menyebabkan Nurmaluddin yang didampingi dua orang staf Kemenag, Juhairiyah dan Saleh Basit marah dan mengeluarkan kata-kata bernada ancaman bunuh. Tidak terima dengan sikap Nurmaluddin itu, Sukma akhirnya melaporkan kasus itu ke Kepolisian Resort setempat dan diproses hingga ke sidang di pengadilan. (CR-1/muj/rah)

4

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137| TAHUN II

Petambak Rugi Miliaran Rupiah PAMEKASAN - Para pemilik usaha tambak udang Vannamei di Desa Montok, Kecamatan Larangan,Pamekasan, dipastikan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Jutaan udang vannamei milik mereka yang sudah memasuki usia panen, hilang terhanyut banjir yang terjadi di wilayah itu pada Selasa (11/6).

Kerugian itu akibat hilangnya udang mereka yang sudah memasuki usia panen. Udang tersebut terseret air hujan setelah saluran pembuangan (drainase) di kawasan tambak tidak mampu menyalurkan air hujan ke laut, hingga meluap melebihi tanggul tambak dan nampak seperti lautan.

Kerugian juga disebabkan rusaknya puluhan hektar tambak udang mereka karena sebagian besar pematang tambak yang menjadi pembatas antara tambak yang satu dengan lainnya. Begitu pula dengan mesin pengolah air yang rusak akibat terjangan air bercampur lumpur pada saat banjir.

Menurut Salim, juru pakan udang milik salah satu petambak di Desa Montok, Rabu (12/6), total kerugian akibat akibat kejadian itu diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.

Kerugian itu meliputi hilangnya benih udang yang sudah siap panen dan kerusakan tambak dan peralatan yang terkena air bercampur lumpur.

Para petambak hanya bisa memanen udang yang masih tersisa. Dari sisa yang masih bisa dipanen itu, diperkirakan udang yang hilang di masing-masing tambak rata-rata mencapai 5 ton. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah benih yang terbaru dan sisa udang yang berhasil dipanen dibandingkan dengan hasil panen sebelumnya.

“Perhitungan teknisi, satu tambak ini bisa menghasilkan 6 ton udang. Tapi setelah kami memanen sisa banjir, ternyata 70 persen hilang. Sebab dari prediksi itu hanya sisa satu ton,” katanya.

Sementara itu, sejumlah pekerja melakukan penyedotan air di tambak udang yang debit

airnya melebihi volume yang ditentukan. Penyedotan dilakukan untuk mengurangi volume air sekaligus untuk mengecek

sekitar dengan menggunakan jala di saluran pembuangan atau sungai sekitar tambak.

Ada juga yang memasang jar-

rupiah perkilo. Padahal harga udang vannamei bisa mencapai Rp 60 ribu lebih dengan ukuran tertentu.

sisa udang yang berada di dalam tambak untuk menentukan jumlah pakan yang akan diberikan, utamanya bagi udang yang belum memasuki usia panen.

Menurut Salim, udang yang terseret banjir itu sebagian berhasil ditangkap warga

ing di tepi laut, tepatnya diujung saluran pembuangan.

Dari hasil tangkapan itu, sebagian warga berhasil menjual udang hingga lima juta rupiah. Udang yang ditangkap warga itu dijual dengan harga relatif murah, yaitu Rp 50 ribu

Pantauan di lokasi, nampak puluhan warga masih menjala udang di saluran pembuangan di sekeliling tambak, meski hasilnya sedikit. Selain dijual, hasil tangkapan udang itu juga untuk dikonsumsi sendiri. (uzi/muj/rah)

ADVERTORIAL

Puteri Bupati Meraih Nilai UN Tertinggi Kedua Nasional

PAMEKASAN - Imada Dzawin Nuha (12, puteri pertama Pasangan Achmad Syafii (Bupati Pamekasan) dengan Anni Rifqotullaili, kembali mengharumkan nama daerah asalnya. Gadis yang biasa dipanggil Imel itu, berhasil meraih nilai Ujian Nasional (UN-SD) tertinggi tingkat nasional kedua. Imel

berhasil meraih nilai sempurna 29,80, dengan nilai rata-rata per mata pelajaran 9,9.

Imel yang sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di salah satu SD Swasta di Pamekasan ini, berhasil masuk sepuluh besar nasional peringkat kedua melalui sekolahnya SDIT Citra Az-

Zahra, Jakarta Barat. Gadis yang lahir pada 20 Desember 2000 lalu itu hanya terpaut 0,20 point dengan Fadela siswa SDS Ipeka, Jakarta Barat, peraih UN tertinggi, yaitu dengan nilai 30.

Perolehan prestasi yang membanggakan daerah asal, guru, dan orang tuanya itu bukanlah kebetulan. Melainkan diraih melalui ketekunan dan fokus dalam belajar.

Yang tak kalah penting yaitu dukungan dari kedua orang tuanya.

Sebagai orang tua, Achmad Syafii menyatakan tetap memberi waktu khusus kepada puterinya, disela kesibukannya sebagai anggota DPR-RI sebelum akhirnya kembali terpilih sebagai Bupati Pamekasan.

Menurut Syafii, pendidikan dan moral anak tetap harus diperhatikan dengan memberi waktu khusus karena ia merupakan amanah sebagai penerus masa depan.

“Kalau untuk pendidikan dan moral anak, bagi saya hal yang sangat penting sehingga harus dijaga dan diawasi.

Misalnya, banyaknya alat komunikasi yang sekarang menjadi kecenderungan anak lupa belajar, saya pun membatasi. Ada hari-hari tertentu

anak saya harus lepas dari semua alat komunikasi itu,” katanya.

Syafii menjelaskan, selain peran ayah dalam mengarahkan pendidikan anak, perhatian dan motivasi sosok seorang ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan pendidikan dan moral seorang anak. Semua hal tersebut sudah diterapkan dalam keluarga Syafii, termasuk tempat mencurahkan hati (curhat) bagi puterinya.

Dengan raihan prestasi yang membanggakan ini, Achmad Syafii berharap bisa menjadi motivasi bagi para orang tua di Kabupaten Pamekasan yang mampu mengharumkan daerahnya.

Dengan demikian, Kabupaten Pamekasan akan mampu bersaing dengan daerah lainnya dalam hal prestasi di bidang pendidikan.

Sementara itu, Anni Rifqotullaili (Anni Syafii), ibunda Imel mengatakan untuk mendampingi puteri tercintanya dalam belajar, ia tidak mendatangkan guru privat. Namun, sebagai orangtua, ia mengutamakan pemahaman terhadap pelajaran sekolah dan bukan sekedar menekankan hafalan.

Sebab, dalam pandan-

gan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pamekasan itu, sebuah pelajaran di sekolah bukan sekedar untuk dihafalkan, melainkan untuk dipahami. Karenanya, ia senantiasa membimbing puterinya itu untuk memahami setiap materi pelajaran di sekolahnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih puteri pasangan Syafii-Anni tersebut.

Sebab, menurutnya, prestasi tingkat nasional itu tidak mudah untuk diraih, kecuali dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Imel dengan dukungan penuh kedua orangtuanya sehingga terbentuk sebuah keluarga pendidikan.

“Ini membuktikan bahwa gadis itu memiliki kesungguhan dalam belajar dan kedua orangtuanya benar-benar mendampingi puterinya,” kata Heru.

Heru juga berharap, apa yang dilakukan Imel dan keluarganya itu juga dilakukan oleh keluarga siswa yang lain di Pamekasan. (adv/uzi/muj/ rah)

PAMEKASAN

SAMPANG

5

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137| TAHUN II

SKPD

Mutasi Pejabat Dijadwal Selesai Bulan ini Sampang – Hingga kini, tujuh kursi jabatan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sampang belum terisi. Belum terisinya jabatan tersebut berkaitan dengan isu mutasi serta adanya promosi secara besar-besaran.

Tujuh kepala dinas yang kosong saat ini Dinas PU Cipta Karya, Dishubkominfo, Disperindagtam, Disdik, Dispendukcapil, Dispendaloka, Dinas PU Pengairan, Badan Lingkungan Hidup), dan Inspektorat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, sekitar kurang lebih 100 pejabat akan mengalami mutasi dan promosi. Kekosongan jabatan di sejumlah SPKP merupakan sudha terjadi sejak kepemimpinan Bupati Noer Tjahja hingga di ganti oleh A Fannan Hasib.

Pergeseran jabatan tidak hanya terjadi terhadap pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas, namun juga pejabat eselon III setingkat Kabid (kepala bidang) dan kasi (kepala seksi). Lebih dari seratus jabatan yang bakal mengalami pergeseran di Sampang pada akhir bulan Juni ini.

Sekkab Sampang Puthut Budi Santoso, membenarkan hal itu. Semuanya akan

dibenahi. Ia juga memastikan proses pembahasan di tingkat baperjakat sudah selesai. Kini, nama-nama pejabat yang akan dimutasi ataupun promosi sudah masuk ke bupati. Namun, adanya beberapa kesibukan bupati membuat proses mutasi molor. “ Kalau sekarang ini dalam pembahasan di tingkat baperjakat sudah selesai, dan sudah diserahkan ke bupati sebagai bahan pertimbangan. Kami belum tahu kapan karena banyak acara bupati. Kita tunggu saja setelah ada realisasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, dipastikan akhir bulan Juni ini sudah bisa diumumkan dalam pengisian kursi jabatan SPKD di Kabupaten sampang. Pengisian ini, akan diisi oleh pejabat promosi.

Akan tetapi, pengungkapan promosi tersebut tidak dijelaskannapakah berasal dari dalam atau luar instansi masing-masing, dia hanya memastikan bahwa akan diisi pejabat yang dipromosikan, bukan mutasi.

“Itu kewenangan bupati diisi orang luar atau dalam instansi, kita liat nanti saja, paling tidak yang untuk promosi ya untuk yang kosong itu,”ucapnya.(ryn/lum)

INFRASTUKTUR

Pemda dan Pemprov Saling Lempar Tanggung Jawab SAMPANG Untuk memperbaikan Jalan Pangarengan, PU Bina Marga Kabupaten Sampang dengan UPTD PU Bina Marga Provinsi Cabang Pamekasan saling lempar tanggung jawab. Menurut PU Bina Marga Provinsi, jalan tersebut sudah diambil alih oleh kabupaten. Sedangkan menurut Bina Marga Kabupaten itu adalah jalan provinsi.

Koordinator Tekhnik Jalan Dinas PU Bina Marga Provinsi Cabang Pamekasan Imam Yunarso mengungkapkan, dirinya tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki jalan yang rusak di Kecamatan Pangarengan, karena jalan tersebut mulai tahun 2011 sudah diambil alih oleh Bina Marga Kabupaten Sampang, sehingga perbaikannya sudah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sampang, berbarengan dengan pembangunan jembatan Serpang (SresehPangarengan).

“Mulai tahun 2011 sudah tidak ada anggaran untuk

jalan di Pangarengan, dan tidak masuk dalam DIPA. Dulu pernah dianggarkan perbaikannya berbarengan dengan jembatan Serpang (Sreseh-Pangarengan), namun sampai sekarang belum terealisasi, sehingga kami tidak memperhatikan jalan itu karena jalan tersebut bukan tanggung jawab provinsi. Dan apabila itu tanggung jawab kami, mungkin sudah bisa diperbaiki dan pernyataan kepala desa mungkin karena masih belum tau kalau jalan tersebut sudah diambil alih oleh Bina Marga Kabupaten,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (10/6).

Sementara PU Bina Marga Kabupaten Sampang melalui Bagian Perencanaan mengatakan kalau Jalan Pangarengan merupakan jalan provinsi dan ketika ditanya tentang perbaikannya dia enggan menjawab.

“Jalan pangarengan, termasuk jalan yang rusak ditimurnya pasar itu jalan strategis povensi,” balasannya via SMS. (jun/lum)

BANJIR

Pedagang Menggelar Dagangannya di Pinggir Jalan SAMPANG - Pedagang di pasar kecil Jalan Pemuda Baru menggelar dagangannya di pinggir jalan, depan Jalan Wilis, karena pasar yang biasa mereka tempati tergenang air. Mereka terlihat berbaris di sepanjang pinggir jalan sambil berteduh di bawah pohon.

Pedagang di pasar kecil Jalan Pemuda Baru menggelar dagangannya di pinggir jalan, depan Jalan Wilis, karena pasar yang biasa mereka tempati tergenang air.

Salah satu pedagang ikan, Surarti (45), mengatakan, sebelum berjualan sudah mengetahui kalau tempat yang biasa ditempati sudah tergenang banjir. Tapi karena sudah terlanjur mengambil kulakan

dia harus tetap berjulan. Barang dagangannya tidak bisa disimpan dalam waktu lama karen amudah basi.

“Mulai tadi malam saya sudah mendengar kalau banjir tambah besar dan saya tetap menjual barang saya karena kemarin saya sudah kulakan.

Kalau ini tidak dijual khawatir akan basi, karena langganan saya yang dari luar lokasi yang tidak terkena banjir ada yang dating,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (12/6).

Hal senada juga diungkapkan pedagang rujak, Silah (45). Ia mengungkapkan, tetap berjualan karena sudah pekerjaannya, baik dalam situasi banjir atau pun tidak, karena yang namanya pedagang kecil tidak berjualan sehari saja sulit untuk dapat menafkahi keluarganya.

“Karena ini sudah pekerjaan saya jadi meskipun banjir tetap berjualan, karena kalau tidak berjualan nanti keluarga saya mau makan apa, karena meskipun jualan dalam keadaan banjir saja ini masih penuh dengan kekurangan apalagi kalau tidak berjualan,” ujarnya. (jun/lum)

Kendaraan sedang melintas di pinggir lahan tambak milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Sampang, Rabu (12/6).

Pengelola Tambak Bantah Mensertifikat Lahan Provinsi SAMPANG-Tudingan Dispendaloka terhadap H.Badrut Tamam yang telah mensertifikat lahan tambak milik Dinas Kelautan Provinsi langsung dibantah oleh H. Badrut Tamam selaku pengelola tambak. Pasalnya, hingga saat ini tambak yang berada di dekat kantor Kelurahan Polagan hanya akad sewa antara pihak provinsi dengan pengelola tambak garam.

Badrut Tamam membantah jika dirinya dituding melakukan permohonan untuk mensertifikat lahan tambak milik provinsi yang berada di Kelurahan Polagan Sampang kota. Berdasarkan MOU, dirinya selaku penggaran lahan akad sewa dengan dinas provinsi dengan biaya setahun sebesar Rp. 12.000.000.

“Jika ada tudingan bahwa saya telah membalik nama lahan tambak milik provinsi hal itu sangat tidak benar. Memang beberapa hari lalu ada petugas dari dinas provinsi yang datang ke Sampang untuk melakukan verifikasi atas informasi yang berkembang bahwa lahan milik provinsi di balik nama dengan sertifikat

pribadi, namun setelah dinas provinsi turun langsung tudingan tersebut tidak benar,” jelasnya.

Tudingan miring terhadap dirinya, kata Tamam, disebabkan ada oknum yang iri dan ingin mengelola tambak garam tersebut. “Saya secara pribadi tidak masalah kalau ada warga yang hendak mengelolanya, tapi dengan catatan semua modal saya yang merintis tambak tersebut mulai dari tahun 1994 yang menghabiskan modal hingga ratusan juta rupiah bisa dikembalikan,” jelasnya.

Sejak awal dirinya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi sudah melaku-

kan kerjasama ketika lahan tambak tersebut masih belum produktif. Setelah belasan tahun melakukan kerjasama, lahan tambak tersebut bisa produktif, maka dalam surat kontrak penyewaan terakhir tahun 2012 yang berlaku lima tahun. “Saya selaku pihak kedua (penyewa lahan) dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi selaku pihak pertama dan ditanda tangani Ir. Kardani, MM, hingga saat ini masih saya pegang dokumen kontrak tersebut,” paparnya sambil menunjukkan dokumen kontrak.

Ditambahkan H. Badrut Tamam, tudingan pengambil alihan lahan tambak milik provinsi itu tidak terbukti,

ada dokumen lagi yang lebih memperkuat dari surat keterangan Lurah Polagan Sampang pada bulan April 2013 yang menyatakan bahwa lahan tambak milik provinsi belum ada warga yang mensertifikat. Jadi dokumen ini sangat tegas dan sekaligus membantah tudingan yang mengatakan bahwa lahan tambak provinsi telah dilakukan sertifikat warga.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu lahan tambak milik provinsi seluar 9 hektar, ada sebagian lahan yang mengklaim kepemilikan oleh warga, bahkan terlah dilakukan sertifikat seluar 1.998 m2 pada bulan februari tahun 2013 lalu. (hol/lum)

BANJIR

Bantuan untuk Korban Banjir Lamban

SAMPANG - Korban banjir di Desa Gunung Maddeh hingga saat ini mengaku baru mendapatkan bantuan makanan, Rabu (12/6) siang. Sejak Selasa (11/6), mereka berusaha menahan lapar dan memilih berdiam di rumahnya masing-masing. Warga tidak bisa minta bantuan karena saudaranya juga sama berada di wilayah banjir.

Pantauan Koran Madura, Rabu (12/6) sekitar pukul 10.00 Wib, warga Desa Gunung Maddeh tidak bisa

berbuat apa-apa, karena warga yang terkena banjir mengaku belum mendapatkan bantuan mulai dari kemarin, sehingga mereka memilih untuk mencari makanan.

Salah satu warga Gunung Maddeh, Adnawi (53), mengatakan, sejak hari Selasa belum makan karena ketinggian air di rumahnya mencapai satu meter lebih, dan tidak ada bantuan yang datang ketika air masih tinggi, sehingga dia mencari makanan seadanya yang tersisa dalam dapurnya.

Sedangkan keinginan untuk meminta bantuan kepada saudaranya juga sama berada diwilayah banjir, sehingga dia memilih untuk diam di rumahnya, dan bantuan yang diberikan oleh anggota tagana, Rabu (12/6) siang, dinilai lamban karena posisi air sudah mulai surut dan warga sudah bisa keluar dari rumahnya untuk mencari bantuan ketetangga yang tak terkena banjir.

“Mulai dari kemarin tidak ada bantuan yang datang dan saya makan seadanya yang

tersisa di dalam rumah. Untuk meminta bantuan kepada saudara, saya juga terkena banjir sehingga saya berdiam diri, apalagi malam hari air yang semakin tingg, sedangkan bantuan baru datang, mau bagaimana lagi saya tetap menerimanya untuk mengobati rasa lapar yang tidak makan mulai dari kemarin,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (12/6).

Hal senada juga dialami Nanggi (65), seorang kakek yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan cuma duduk di

depan teras rumahnya melihat air yang mulai surut, sambil berharap ada bantuan yang datang.

“Saya tidak bisa kemana-mana mulai dari kemarin, yang namanya orang sudah tua seperti ini tidak bisa jalan jauh. Sedangkan bantuan yang saya harapkan baru datang tapi tidak apa-apa dari pada tidak ada sama sekali. Tapi alangkah lebih baik ketika bantuan datang ketika dibutuhkan oleh korban banjir” ujarnya. (jun/lum)

ADVERTORIAL

Piala Adipura Dikirab ke Pendopo Bupati

SAMPANG – Bupati Sampang A Fannan Hasib dianugerahi piala penghargaan Adipura oleh Presiden Republik Indonesia, Senin (10/06) malam.

Sebagai apresiasi kebanggaan, Piala penghargaan Adipura dan Adiwiyata Mandiri Nasional Tahun 2012-2013 itu diarak mulai dari Jalan Jaksa Agung Suprapto

sampai ke Pendopo Bupati Sampang sekitar pukul 08.00 WIB, Rabu (12/06).

Dalam penghargaan tahun ini, penyerahan Piala Adipura dan Adiwiyata dengan kategori kota kecil diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhiono melalui Menteri Lingkungan Hidup sebagai apresiasi atas suksesnya Kabupaten Sampang dalam menjaga kebersihan lingkungan bersih dan sehat.

Beberapa warga di sepanjang jalan Jaksa Agung Suprapto hingga Pendopo Bupati Sampang, mulai berkerumunan untuk melihat secara langsung proses arakarakan Piala Adipura. Bahkan, terlihat ratusan siswa SMA 1 Sampang memadati depan halaman sekolahnya ketika iring-iringan musik daul dan hiburan gambus melaju mengiringi kirab Piala Adipura di

sepanjang jalan kota.

Penerimaan anugerah tersebut, langsung di terima oleh Sekda Sampang Puthut Budi Santoso dan diserahkan langsung kepada bupati A Fannan Hasib di Pendopo Bupati Sampang. Bahkan setelah berlangsung penerimaan Adipura dan Adiwiyata, Bupati Sampang bersama Wakil Bupati langsung menghadiri pemperingatan Isro Mikroj Nabi Muhammad SAW. Bupati Sampang, A Fannan Hasib saat sambutannya mengatakan sangat berterima kasih kepada masyarakat sampang sebagai wujud kebanggannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tentu, semuanya tak akan bisa terjadi tanpa adanya dari pasukan kuning untuk meraih kembali dalam penghargaan piala Adipura dan Adiwiyata.

“Oleh karena itu, mari

kita tingkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” ucap Bupati Fannan Hasib saat sambutannya.

Dijelaskannya, meski sudah selama memimpin Sampang selama empat bulan.

Akan tetapi, di kabupaten juga sudah sebanyak empat kali mendapatkan penghargaan. Justru, itu ia juga sangat bangga dan berterima kasih terhadap sekolah SMA 1 Torjun yang mendapatkan Adiwiyata Nasional. Hal ini agar menjadi panutan sekolah lainnya di Kabupaten Sampang.

“Saya berharap tahun depan, semua sekolah bisa mendapatkannya dengan menjadi sebuah contoh di tahun depan, dan dinas terkait untuk bisa mengemban agar bisa tercapai,” jelasnya. (adv/ryn/lum)

6

BANGKALAN

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137 | TAHUN II

PERSIDANGAN

Oknum Dinkes Bisa Dihukum5Tahun Penjara

ant/prasetyo utomo

AKSI TOLAK KENAIKAN BBM: Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6). Mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) .

BANGKALAN - Persidangan Kasus pembobolan kantor Dinkes yang dilakukan oleh oknum PNS setempat mulai digelar oleh Pengadilan Negeri Bangkalan. Oknum PNS yang juga melarikan mobil Honda Jazz milik temannya itu didakwa dengan pasal 363 KUHP. Oknum Dinkes itu adalah Eko Heri Wahyudi.

Eko Heri Wahyudi (30), yang berhasil diamankan pihak kepolisian setelah melakukan penggelapan mobil Honda Jazz beberapa waktu lalu, juga diketahui telah mencuri komputer jinjing milik kantornya, dan membawa kabur 1 buah kamera SLR, mengaku melakukan aksinya seorang diri sesaat setelah kegiatan kantornya berhenti beraktivitas. “saya melakukan itu sore hari, saat para pegawai sudah tidak ada di kantor. Semua itu saya lakukan sendiri,” jelas Eko di persidangan, Rabu (12/6).

Pada saat itu, Eko mengaku langsung meminta ban-

tuan kepada Agus, rekannya di tempat ia bekerja. Eko pun mengatakan, bahwa dirinya terlibat aksi pencurian karena butuh uang untuk membayar hutang. Menurut pegawai negeri golongan 3A itu, gaji yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. “Masak gaji 3A gak cukup, kan sudah banyak itu,” ujar salah seorang anggota majelis Hakim.

Salah satu barang bukti, komputer jinjing merk Axio dijualnya hanya seharga 800 ribu rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, Agung mendapat bagian 200 ribu rupiah dan sisanya menjadi hak penuh Eko. Akibat perbuatannya, Eko didakwa dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Eko diancam dengan hukuman penjara 5 tahun penjara.

Perkara ini, belum termasuk dengan perbuatan membawa lari mobil rekannya yang lantas digadaikannya hanya dengan 10 juta rupiah beberapa waktu lalu.(dn/rah)

Pemkab Nilai Pemerintah Pusat Tidak Serius BANGKALAN - Empat Tahun Jembatan Suramadu (Surabaya Madura) beroperasi, namun hingga saat ini rencana nyata untuk membangun Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan melalui jembatan terpanjang di Asia Tenggara itu belum nampak.

Sejatinya keberadaan jembatan Suramadu sebagai babak baru bagi pembangunan di segala bidang di Madura.

Seperti yang telah diketahui pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 5,3 km yang menelan biaya Rp. 4,5 triliun dan telah diresmikan pada 10 Juni 2009 lalu dibangun untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Madura,

bukan kepentingan yang lain.

Justru, harapan itu hanya sebatas impian yang sulit untuk diwujudkan.

Dengan tidak berjalannya agenda pembangunan pasca berdirinya jembatan suramadu, pemarintah Kabu-

DCS

Wakil Bupati Bangkalan

ini adalah pemerintah pusat dan provinsi karena sampai saat ini tidak ada bukti konkrit mengenai pembangunan pasca suramadu. Anggarannya kan sudah ada,” kata Mondir Rofii Wakil Bupati Bangkalan.

Menurutnya, jika pemerintah pusat itu serius seharusnya sudah memberikan tanggapan terhadap surat yang dilayangkan mengenai sistem bagi hasil untuk jembatan suramadu seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Pada kenyataannya sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak pusat. Bahkan sampai anggota DPRD Bangkalan juga pernah memberi-

kan masukan pada pemerintahan pusat. Coba dilihat secara obyektif, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi terkait pembangunan dan pengembangan di wilayah suramadu. Padahal, masyarakat sangat mengharapkan dan menunggu ada perubahan yang berarti setelah berdirinya jembatan tersebut.

Senada dengan Mondir, sekretaris daerah Pemerintah kabupaten Bangkalan, Saad Saiful Djamal mengatakan semestinya jika ingin mengembangkan wilayah suramadu harus ada keterlibatan pihak yang dianggap mengethui tentang daerah

yang akan dikembangkan. Untuk itu, secara struktural Bupati Bangkalan masuk dalam struktur tersebut sebagai pengarah.

Sebab, keterlibatannya dapat membantu untuk menunjukkan segala kebutuhan dan pengetahuan mengenai suatu daerah yang akan dikembangkan.

“Sampai saat ini kita kan tidak pernah dilibatkan, bagaimana mau mengembangkan jika tidak mengetahui kultur dan budaya suatu tempat yang akan dikembangkan. Semestinya harus ada singkronisasi dan keterlibatan kepala daerah,” tandasnya. (dn/rah)

LAYANAN MASYARAKAT

12 Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pemilihan legislatif 2014 mendatang. Dari 515 bakal calon legislatif yang mendaftar, sebagian di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh tim verifikasi KPUD Bangkalan.

Ketua KPUD setempat Fauzan Jakfar menjelaskan bahwa hasil verifikasi yang pihaknya lakukan terdapat 12 bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hasil itu, setelah melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pada verifikasi awal kami nerima 516 berkas bacaleg, sedangkan untuk verifikasi lanjutan kami menerima 515 berkas bacaleg.

Pada tahap verifikasi lanjutan itulah diketahui bahwa 12 bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat," paparnya.

Ditanya mengenai siapa saja ke-12 bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut, pihak KPUD tidak bersedia menyebutkan nama bacaleg terkait. Hanya saja, pihak KPUD menyebutkan asal partai bacaleg yang dinyatakan TMS. "12 itu terdiri dari, partai golkar 5, PKPI 2, PBB 1, PDIP 1, Hanura 1, PPP 1, dan Nasdem 1," jelas Fauzan.

Terkait dengan jumlah keterwakilan di dapil yang hangus akibat tidak terpenuhinya kuota minimum perempuan, Fauzan mengatakan bahwa seluruh parpol lolos di semua dapil. "Gak ada, semua kuota perempuan terpenuhi. Jadi, tidak ada dapil yang hangus bagi

Ir. Mondir Rofii

paten Bangkalan menuding pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak serius dalam merealisasikan agenda pembangunan dan pengembangan untuk kedepannya.

Bahkan, pemerintah Bangkalan menilai keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sangat controversial. Kerena sampai saat ini tidak ada kontribusi yang jelas terhadap masyarakat terkait pemberdayaan dan pengembangan.

“Kalau mengatakan permasalahan untuk pengembangan ada di tingkat lokal itu salah. Justru yang tidak serius

Pada verifikasi awal kami nerima 516 berkas bacaleg, sedangkan untuk verifikasi lanjutan kami menerima 515 berkas bacaleg. Pada tahap verifikasi lanjutan itulah diketahui bahwa 12 bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat,”

Fauzan Jakfar Ketua KPUD Bangkalan

seluruh parpol," tegasnya.

Sementara itu, sehubungan dengan 12 anggota legislatif yang maju dari partai berbeda dalam pileg mendatang, Tajul anwar, komisioner KPUD divisi tekhnis dan data menjelaskan bahwa semuanya lolos verifikasi.

"Lolos, kalau yang 12 itu lolos, berkasnya kami nilai lengkap," tukasnya. (dn/rah)

BCW: Jangan Ada Permainan Kartu Sehati BANGKALAN - Pelayanan kesehatan masyarakat gratis yang direncanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) Bangkalan diharapkan betulbetul bisa tepat sasaran. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam program tersebut, mulai dari pengadaan sampai ketepatan sasaran pengguna kartu Sehati.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bangkalan Coruption Watch (BCW), Abdus Syukur. Dia menilai program tersebut merupakan program Pemda dalam menyejahterakan masyarakat miskin, agar mereka bisa merasakan pelayanan kesehatan secara gratis.

“Program tersebut harus tepat sasaran. Sebab, kalau tidak tepat sasaran, maka visi dan misi bupati dan wabup bisa dikatakan gagal,” katanya.

Oleh karena itu, dalam pendistribusian kartu Sehati (Sehat bersama bupati), pihak terkait jangan hanya berpikir kartu itu tersalurkan secara keseluruhan. Akan tetapi, Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku pemprogram kartu tersebut harus lebih memperhatikan kepada penerima manfaat.

Meskipun begitu, pihaknya menilai akan terus mengawal kebijakan pemerintah tersebut. Mulai dari pengadaan kartu tersebut sampai proses realisasi pendistribusian bagi seluruh masyarakat yang berhak menerima.

Lebih lanjut, dia menilai anggaran yang diplot tentang pengadaan kartu Sehati diduga nilainya tidak sampai mencapai 2 miliar, seperti apa yang disebutkan pihak terkait.

Jumlah tersebut cukup fantastik, jika hanya untuk pengadaan kartu. Dirinya yakin pengadaan kartu Sehati cukup separuh dari nilai anggaran yang dipatok.

“Biaya pengadaan kartu Sehati tidak mungkin meny-

ori/koran madura

PRAKTEK: Salah satu warga saat peraktek diberikan contoh cara pemakaian kartu Sehati di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (12/6) kemarin. Diharapkan benar-benar tepat sasaran serta tidak sampai terjadi kesalahan dalam program tersebut, mulai dari pengadaan sampai ketepatan sasaran pengguna. entuh angka 2 miliar, hanya untuk pembuatan kartu sebanyak 550 ribu,” jelas Syukur.

Syukur mengaku, untuk menghindari adanya permainan dalam pembuatan kartu, pihaknya tengah mengkaji lelang yang dimuat di lembaga penyedia secara elektronik (LPSE). Apakah CV pemenang sudah sesuai aturan PP No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lanjutnya, dia khawatir ada permainan untuk memenangkan salah satu pihak rekanan.

Selain itu, pihaknya akan mengkroscek mengenai kualitas kartu Sehati, di antaranya

tebal kartu yang dibuat harus sesuai dengan juknis.

“Jangan sampai bahan yang dibuat mudah mengalami kerusakan dan warnanya cepat pudar. Jika pun ada yang tak sesuai prosedur tentunya tugas bersama untuk melaporkan hal itu ke lembaga yang berwenang,” ungkapnya.

Kepala Dinkes Bangkalan Ahmat Azis menjelaskan parameter yang digunakan dalam pemberian kartu Sehati ini, Dinkes Bangkalan mengacu pada data masyarakat miskin yang telah ada. Jumlah kartu Sehati itu 550 ribu kartu dan kartu Sehati ini akan mengcover serta melayani

masyarakat miskin, yang tidak memiliki jamkesmas atau jamkesda.

Mengenai proses pengadaan kartu Sehati, pihaknya mengaku sudah menjalankan sesuai prosedural. Mulai pengumuman lelang sampai proses penentuan pemenangnya.

“Angka pasti tentang biaya pengadaan, saya tidak begitu ingat. Sekitar 2 miliar lebih,” terangnya.

Dari 550 ribu kartu tersebut direncanakan akan didistribusikan mulai hari ini, Kamis (13/6). Selain itu, biaya alokasi anggaran dalam merealisasikan pelayanan kartu Sehati tersebut sebesar Rp 6,650

miliar. Menurutnya, ada 4 rumah sakit yang menjadi alternatif rujukan kartu Sehati, di antaranya rumah sakit dr Sutomo, rumah saki Haji, RSJ Menur, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).

Sementara itu, bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad mengaku telah memprogram kartu tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat miskin yang ada di Bangkalan.

“Kita juga menggandeng seluruh ormas, lembaga masyarakat untuk mengawal program tersebut agar berjalan dengan lancar,” ujarnya, saat Launcing Kartu Sehati di Pendopo Agung. (ori/rah)

8

MATARAMAN

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137 | TAHUN II

UPAYA PENYELAMATAN

Pemkot Tetap Pasang Paku Jalan

ant/aguk sudarmojo

KLUSTER SAPI LOKAL: Seorang pekerja memberi makan sapi di lokasi kluster sapi lokal "ongole" di Desa Napis, Tambakrejo, Bojonegoro, Jatim, Selasa (11/6). Kluster sapi lokal yang dikelola Koperasi Lembu Seto itu dimanfaatkan untuk pejantan bagi sapi betina di desa setempat dengan perkawinan secara alami dikenakan rbiaya Rp. 20 ribu sekali pembuahan.

Lembu Seto Berencana Gandeng Investor BOJONEGORO - Koperasi “Lembu Seto” di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, berencana menggandeng investor untuk mengembangkan sapi lokal jenis “ongole” di desa setempat, sebagai upaya mempertahankan populasinya.

Ketua Koperasi "Lembu Seto" Agus Purnomo, Rabu, mengatakan pengembangan sapi lokal jenis "ongole" dengan menggandeng investor akan dilakukan dengan menawarkan kepada Bank Indonesia Surabaya.

Pengajuan itu, kata dia, ditawarkan karena Bank Indonesia Surabaya yang merintis berdirinya Koperasi "Lembu Seto" di desa setempat pada 2010.

"Sudah ada investor sapi, tapi baru sebatas dari sejumlah karyawan Bank Indonesia Surabaya belum mencakup sapi dengan jumlah banyak,"

jelas dia yang didampingi sekretarisnya Gunawan dan manajer kandang Budi Kartono.

Menurut dia, gagasan menarik investor untuk mengembangkan sapi lokal jenis "ongole" sebagai usaha mempercepat peningkatan populasi sapi jenis "ongole" di desa setempat. Sebab, desa setempat dijadikan percontohan pengembangan sapi jenis "ongole" kerja sama Bank Indonesia Surabaya dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Selain itu, lanjutnya, Desa Napis memiliki populasi sapi

lokal jenis "ongole" dengan jumlah mencapai 3.000 ekor dengan kepemilikan hampir semua warga di desa setempat memiliki 1 sampai 3 ekor sapi/ keluarga.

"Kami saat ini juga menerima pesanan untuk memasok 10 ekor sapi/hari keluar daerah, tapi kesulitan memenuhi, sebab harus bersaing dengan pedagang sapi yang langsung datang kewarga,"ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan anggota Koperasi "Lembu Seto" yang jumlahnya 101 peternak sudah pernah memperoleh pelatihan manajemen, cara membuat pakan ternak, juga pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Pada awal berdiri, jelas dia, koperasi memperoleh bantuan lima ekor sapi pejantan jenis "ongole", juga bantuan lainnya berupa kandang dan ken-

daraan roda empat.

Lima ekor sapi pejantan itu, katanya, tidak dijadikan dalam satu kandang, akan tetapi disebar ke sejumlah dusun di desa setempat dengan tujuan agar dikawinkan secara alami dengan sapi betina milik warga. Koperasi menarik biaya kepada warga pemilik sapi betina Rp20 ribu/sekali perkawinan.

"Rata-rata satu ekor sapi jantan yang ada mampu membuahi 50-70 ekor sapi betina/ tahun dengan tingkat keberhasilan melahirkan 99 persen," tuturnya.

Oleh karena itu, ia optimistis kehadiran investor sapi di desa setempat akan semakin mempercepat peningkatan populasi sapi lokal jenis "ongole" sebagai usaha mempertahankan populasi sapi lokal secara nasional, sekaligus sebagai penyedia daging sapi. (ant/rah)

MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jatim, tetap akan melakukan pemasangan paku jalan di sejumlah titik jalan protokol, meski banyak yang hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Dinas perhubungan (Dishub) Kota Malang Subari di Malang, Rabu, mengatakan program pemasangan lampu paku jalan ini akan tetap dilanjutkan, karena sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 900 juta.

"Tahun lalu, kami memasang sebanyak 2.678 lampu paku jalan dan yang hilang mencapai 378. Namun, kami akan tetap melanjutkan program ini setelah ada evaluasi," ucapnya, menegaskan.

Pemasangan lampu paku jalan tersebut ada di sejumlah jalan dua arah yang tidak bermarka dengan tujuan demi kesalamatan, yakni memudahkan pengendara mengetahui jalur pemisah jalan dua arah, sehingga terhindar dari tabrakan.

Lebih lanjut Subari mengatakan lampu paku jalan

tersebut tetap dilanjutkan karena anggarannya sudah ada dan tidak mungkin dihapus.Penghapusan anggaran harus melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD September mendatang.

Yang pasti kami akan melihat hasil evaluasi ini dulu...”

Subari

Kepala Dishub - Malang Ia mengemukakan, sebagai antisipasi terkait banyaknya lampu paku jalan yang hilang, pihaknya tidak terburu-buru untuk melakukan pemasangan, namun yang pasti tahun ini tetap dianggarkan dan harus direalisasikan.

Subari mengakui Dishub saat ini juga masih melakukan evaluasi terkait banyaknya lampu paku jalan yang hilang, apakah benar-benar dicuri orang atau karena sebab lain.

Jika disebabkan dicuri orang, maka Dishub akan memper-

ketat pengawasan.

"Yang pasti kami akan melihat hasil evaluasi ini dulu, apakah hilangnya paku jalan itu karena dicuri, lepas karena kurang dalam ketika memasang atau hancur terlindas kendaraan," ujarnya.

Anggaran untuk pemasangan lampu paku jalan pada tahun 2012 sebesar Rp1 miliar. Selain sebagai penunjuk kejut, keberadaan lampu paku jalan itu juga untuk mempercantik Kota Malang terutama pada malam hari, namun masih saja ada oknum masyarakat yang mengambil untuk dimiliki secara pribadi.

Jalan-jalan protokol yang sudah dilengkapi dengan lampu paku jalan di antaranya adalah Jalan IR Rais, jalan kalpataru, Jalan Mayjen haryono, dan jalan Kahuripan.

Di samping lampu paku jalan, sejumlah benda untuk kepentingan umum, seperti avoer jalan yang terbuat dari besi plat, besi-besi halte serta lampu taman juga seringkali hilang, bahkan besi lampu merah pun juga sering hilang.(ant/rah)

CUKAI

Kepala BC: Banyak Pabrik Rokok Memiskinkan Diri MALANG - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II M. Purwantoro menduga banyak pabrik rokok di wilayah kerjanya yang memiskinkan diri sebab PR golongan II itu merupakan turunan dari golongan I. “Sekitar 70 dari 250 pabrik rokok (PR) yang ada di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Bea dan Cukai Jatim II ini kami sinyalir memang memiskinkan diri,” tegas M. Purwantoro di Malang, Rabu.

Oleh karena itu, kata dia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan dan ditolak oleh ribuan buruh ini sebenarnya juga untuk mengantisipasi PR-PR yang berusaha memiskinkan diri.

Menurut dia, keberadaan Peraturan menteri Keuan-

gan tersebut tujuannya justru melindungi pabrik rokok yang benar-benar kecil. Jangan sampai ada pabrik rokok besar yang kemudian membuat pabrik rokok kecil dengan tujuan agar bisa membayar cukai dengan harga yang rendah.

Ia mengemukakan bahwa strategi tersebut mulai marak sekitar 2009. Dengan diberlakukannya peraturan baru itu, pabrik rokok golongan II yang punya katerkaitan dengan golongan I harus naik tingkat menjadi golongan I juga.

Diberlakukannya Peraturan Nomor 78 itu tidak sertamerta pabrik rokok golongan II naik tingkat, tetapi akan dilihat dahulu faktor keterkaitan dengan pabrik rokok golongan I. Purwantoro lantas mencontohkan hubungan keterkaitan itu, antara lain, permodalan sama, bahan baku tembakau iris, manajemen-

nya sama atau ada hubungan keluarga. Jika memenuhi salah satu kriteria itu, akan terkena dampak Peraturan Nomor 78 tersebut.

Menyinggung unjuk rasa ribuan buruh yang menolak Peraturan Nomor 78 Tahun 2013 itu, dia menegaskan bahwa aspirasi buruh telah disampaikan ke pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti.

“Sudah kami sampaikan aspirasi ribuan buruh itu.

Kami memberikan apresiasi pada buruh yang telah melakukan unjuk rasa dengan tertib,” pungkasnya.

Pabrik rokok disebut golongan I jika memproduksi lebih dari dua miliar batang rokok per tahun. Kemudian, pabrik rokok golongan II jika memproduksi maksimal dua miliar batang rokok per tahun, sedangkan pabrik rokok golongan III jika memproduksi 300 juta batang rokok per tahun. (ant/rah)

KETENAGAKERJAAN

Taiwan Dominasi Tujuan Penempatan TKI MAGETAN - Taiwan tercatat mendominasi wilayah tujuan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur, selama semester pertama tahun 2013.

Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Magetan, Rabu, mencatat sejak Januari hingga Mei 2013, jumlah TKI asal Magetan yang bekerja di luar negeri mencapai 676 orang.

“Dari jumlah tersebut, TKI yang bekerja dengan wilayah tujuan Taiwan (China) yang mencapai 345 orang,” ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinsosnakertrans, Kabupaten

Magetan, Suhud.

Setelah itu, Hong Kong sebanyak 173 orang dan Malaysia sebanyak 99 orang. Sisanya, dengan wilayah tujuan di Singapura dan Arab.

Adapun, daerah di Magetan yang merupakan wilayah penghasil TKI paling banyak di antaranya Kecamatan Parang, Lembeyan, dan Karas.

“Tren penempatan TKI asal Magetan ke luar negeri cenderung meningkat dari tahun ke tahun,” katanya.

Data Dinsosnakertrans setempat mencatat penempatan TKI resmi Magetan pada tahun 2008 sebanyak 888 orang.

Pada tahun 2009 sebanyak 546 orang, tahun 2010 se-

banyak 902 orang, dan tahun 2011 mencapai lebih dari 884 orang dengan berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan lainnya.

Menurut dia, peningkatan tersebut selain dipengaruhi keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, juga disebabkan pemberlakuan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri atau Sisko-TKLN oleh Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Pihaknya memprediksi jumlah TKI asal Magetan yang bekerja di luar negeri lebih banyak dari yang tercatat di dinas, sebab ada calon TKI

yang berangkat melalui PJTKI luar daerah yang rata-rata di kota besar, seperti Surabaya, Jakarta, dan Batam.

Suhud mengaku kurang paham soal alasan para TKI asal Magetan yang lebih memilih berangkat ke luar negeri melalui luar daerah dan tanpa rekomendasi dari dinas tenaga kerja setempat.

Guna menekan kasus penyelewengan akibat TKI ilegal, pihaknya gencar melalukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar masyarakat yang berniat menjadi TKI untuk menempuh jalur resmi dan mendapat rekomendasi dari dinas terkait setempat. (ant/rah)

HAJI

14 CJH Belum Lunasi BPIH BOJONEGORO - Sebanyak 14 calon jamaah haji (CJH) dari 1.039 calon jamah haji Bojonegoro, Jatim, sampai Rabu pukul 12.00 WIB belum melunasi biaya penyelengaraan ibadah haji (BPIH) musim haji tahun ini.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro Wakhid Priyono, mengatakan pihaknya sudah berusaha menghubungi melalui telepon 14 calon jamaah haji yang belum melunasi BPIH, karena batas terakhir pelunasan hari ini pukul 14.00 WIB.

“Calon jamaah haji yang kami hubungi melalui telepon mengaku masih berusaha mencari uang untuk pelunasan BPIH. Kemungkinan mereka tetap akan melunasi, sebab masih ada waktu,” jelasnya.

Sesuai ketetapan Pemerintah biaya BPIH musim haji tahun ini sebesar 3.619 dolar Amerika Serikat, sehingga calon jamaah haji harus melunasi kekurangan BPIH sekitar Rp15 juta, karena tabungan calon jamaah haji di bank sebesar Rp 20 juta.

Menurut Wakhid, calon jamaah haji yang tidak melu-

nasi BPIH, akan batal berangkat dan masuk dalam daftar tunggu musim haji tahun depan.

“Calon jamaah haji yang tidak melunasi BPIH akan masuk daftar tunggu musim haji berikutnya,” ujarnya.

Ditanya kemungkinan ada pengurangan kuota calon jamaah haji, Wakhid mengaku belum tahu mengenai kabar adanya pengurangan kuota calon jamaah haji Indonesia sebesar 20 persen.

“Kita belum tahu apakah benar kabar pengurangan kuota itu. Kebenarannya masih akan kami koordinasi-

kan dengan Kementerian Agama Provinsi Jatim,” katanya.

Ia juga menyebutkan calon jamaah haji yang sudah masuk dalam daftar tunggu itu di antaranya ada enam calon jamaah haji yang batal berangkat karena meninggal dunia.

Mereka yaitu penduduk Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Sumian. Penduduk Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Alif Kumaidi. Penduduk Desa Tlumbung, Kecamatan Sumberrejo, Kastur dan penduduk Pasinan, Kecamatan Baureno, Mashari. (ant/rah)

ant/widodo s. jusuf

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA: Menkeu M. Chatib Basri (kanan) berbincang dengan Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Rapat kerja tersebut membahas soal optimalisasi penerimaan negara yang difokuskan pada cukai rokok dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tambang.

OLAHRAGA

JELANG PIALA KONFEDERASI 2013 BRASIL

9

KAMIS 13 JUNI 2013 NO. 0137 | TAHUN II

Argentina Diimbangi Ekuador, Lionel Messi Kecewa QUITO - Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi mengaku kecewa karena timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Ekuador pada Selasa (11/6) malam waktu setempat atau Rabu (12/6) pagi WIB di Estadio Olimpia Atahualpa, Quito. Gara-gara hasil ini, langkah lebih cepat Argentina ke Brasil tahun depan sedikit tersendat.

Argentina unggul terlebih dahulu, sebelum disamakan oleh Ekudaor. Pada babak kedua, para pemain Argentina yang kehilangan satu pemain setelah Javier Mascherano dikartu merah, gagal membongkar pertahanan tuan rumah.

Termasuk Messi yang dimasukkan Alejandro Sabella pada menit ke-60, menggantikan Sergio Aguero, tidak berhasil mencetak gol untuk mengantar kemenangan timnya.

“Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan, tetapi ternyata akhirnya meraih hasil imbang. Kami gagal memanfaatkan keuntungan dari ruang-ruang bebas pada babak pertama. Tetapi kualifikasi ini sudah hampir bera-

khir. Itulah masalahnya. Kami bisa cetak gol dengan sangat cepat. Padahal bermain di sini sangat sulit, sayang, akhirnya bisa disamakan,” kata Messi kepada Channel 7.

Sedangkan pencetak gol Argentina Sergio Aguero mengaku kesulitan bermain di dataran tinggi yang berada di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut. “Saya kesulitan bernafas lebih cepat, tetapi akhirnya bisa berlangsung bagus sampai akhir. Saya kira bermain di tempat ketinggian seperti ini jauh lebih sulit.

Para pemain Ekuador secara fisik sangat kuat dan sangat sulit mengalahkan mereka di sini,” kata Aguero.

Hasil hanya memetik satu poin, Argentina tetap kokoh di puncak grup Amerika Latin dengan 27 poin dari 14 pertandingan. Sedangkan Ekuador naik ke peringkat ketiga dengan 22 poin dari 13 pertandingan.

Kalau saja, Lionel Messi dan kawan-kawan bisa memetik kemenangan, mereka menjadi tim kedua yang memastikan diri terbang lebih cepat ke Brasil tahun depan, setelah Jepang.

Tetapi Argentina selalu mengalami kesulitan untuk bermain di tempat-tempat yang tingkat kelembaban udaranya sangat tinggi seperti Quito. Ibukota Ekuador ini berada di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut di Pegunungan Andes.

Pada laga tersebut, Tim Tango unggul terlebih dahulu berkat gol striker Manchester City Sergio Aguero dari titik putih ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Tetapi keunggulan 1-0 ini hanya bertahan selama 13 menit. Sebab pada menit ke-17, tuan rumah menyamakan kedudukan melalui sundulan Segundo Castillo.

Hingga turun minum kedua tim bermain imbang 1-1.

Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-60, pelatih Argentina memasukkan pemain terbaiknya yang masih dilanda cedera hamstring dan juga kapten Albiceleste, Lionel Messi.

Sayang, bintang Barcelona dan pemain terbaik dunia empat kali berturut-turut ini gagal bikin gol dan mengantar kemenangan buat timnya. (espn/ sky sports/aji)

Pemain kesebelasan Persela Gustavo Lopez (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol dari tendangan pinalti ke gawang tim tamu PSPS Pekanbaru dalam pertandingan putaran kedua Indonesia Super League (ISL0 di stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Rabu (12/6). Kesebelasan Persela berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 9-1.

Persela Catat Rekor Kemenangan Terbesar LAMONGAN-Tuan rumah Persela Lamongan mencatat rekor kemenangan terbesar di kompetisi Indonesia Super League setelah membungkam tamunya PSPS Pekanbaru dengan skor 9-1 pada pertandingan lanjutan di Stadion Surajaya Lamongan, Jatim, Rabu.

Kemenangan besar itu tidak saja menjadi rekor di kompetisi ISL, tetapi juga menjadi catatan sejarah tersendiri untuk klub berjuluk “Laskar Joko Tingkir” tersebut yang tidak pernah dilakukan pada musim-musim sebelumnya.

Mario Costas membukukan tiga gol (hattrick) pada laga tersebut, masingmasing menit 34, 77, dan 84. Selanjutnya pemain muda Fandi Eko Utomo menyumbangkan dua gol pada menit 38 dan 43.

Sebanyak empat gol lainnya dicetak Taufik Kasrun menit 5, eksekusi penalti Gustavo Lopez (8), Dedi Indra (32), dan Jimmy Suparno (50).

PSPS Pekanbaru mendapatkan gol hiburan pada menit 10, akibat gol bunuh diri pemain bertahan Persela Lamongan Djayusman Triasdi yang salah mengantisipasi datangnya bola.

AC Milan Singkirkan Ambrosini MILAN - AC Milan membenarkan bahwa Kapten mereka yang juga pemain veteran klub itu, Massimo Ambrosini akan meninggalkan klub asal kota mode Italia itu pada jendela transfer musim panas ini. Pemain ini tidak disodorkan kontrak baru oleh para petinggi Milan.

Pemain 36 tahun ini bergabung dengan Rossoneri dari Cesene pada 1995 dan sudah tampil 500 kali bersama Setan Merah dari Italia tersebut. Bersama Milan, Ambrosini meraih empat “scudetto” (gelar juara Liga Seri A ITalia) dan dua gelar juara Liga Champions.

Mantan pemain Tim Nasional Italia ini resmi didapuk sebagai kapten Milan pada 2009 menggantikan legenda Milan lainnya yang tidak pernah membela klub lain, Paulo Maldini. Ambrosini akhirnya meninggalkan Milan setelah 18 tahun membela klub merah hitam tersebut.

Sejumlah gosip yang beredar dalam beberapa pekan terakhir menyebutkan, Ambrosini diminati oleh klub Liga Utama Inggris, West Ham United. “Saya harus minta maaf karena mengucapkan selamat tinggal kepada Ambrosini. Ini sebuah keputusan yang sangat sulit diambil dan bagi saya keputusan ini sangat emosional,” kata Chief Executive Milan, Adriano Galliani di website resmi klub.

Dia melanjutkan, “Saya minta maaf kepada Ambrosini karena kami mengumumkan keputusan ini. Kami sudah mempertimbangkannya selama beberapa hari ini. Jadi sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya, tetapi pada akhirnya usia jualah yang bisa mengatasi emosi-emosi tersebut.” (sky sports/aji)

sehingga membuat Chen Long bertekuk lutut 21-11.

Pertandingan berlangsung semakin sengit pada game kedua. Sempat tertinggal 4-8, Tommy berusaha mengurangi ketertinggalannya. Chen Long masih belum terkejar. Peraih medali perunggu Olimpiade London 2012 itu menyerang Tommy dengan smes bertubitubi. Tommy pun meladeninya dengan telaten sehingga ia berhasil mendekati skor Chen Long menjadi 9-11.

Beberapa kali Chen Long membiarkan pukulan Tommy yang dipikirnya keluar lapangan namun ternyata masuk.

Skor Tommy pun semakin mengancam Chen Long ke-

tika ia membalas dengan smes keras dan akhirnya menyamai kedudukan 12-12.

Chen Long kembali waspada. Seolah tidak mau melepas peluangnya, ia kembali menyerang Tommy lewat smes-smes mematikannya. Lagi-lagi, kesabaran Tommy patut diacungi jempol. Ia tetap tenang meladeni Chen Long yang telah meninggalkannya 18-14.

Tanpa diduga, Tommy mampu menjangkau Chen Long yang membuat pemain terbaik China itu kerepotan.

Chen Long beberapa kali menghujam pukulan keras yang malah menabrak bet. Akhirnya, Tommy pun menyamai kedudukan 18-18. DUkungan

main kami masih muda dan belum berpengalaman tampil di kompetisi ISL. Selain itu, keberangkatan ke Lamongan yang maju mundur juga membuat persiapan tim terganggu,” kata Pelatih PSPS Afrizal Tanjung. (ant/dar)

Persela:

Choirul Huda (penjaga gawang), Roman Golian/Zaenal Arifin, Djayusman Triasdi, Taufik Kasrun, Dedi Indra, Gustavo Lopez/Fajar Handika, Danu Rosade/ Samsul Arif, Jimmy Suparno, Oh In-Kyun, Mario Costas, Fandi Eko Utomo.

PSPS:

Susanto/Fance Hariyanto (penjaga gawang), Daniel Junaidi, Novi Hendriawan, Hadison, Ario Putra, Rusdianto, Dika Hanggara, T. Lutfi, April Hadi, M. Isnaini/Khairunnas, Parwira Putra/M. Zahrul.

Andik Tanda Tangan Kontrak dengan Persebaya SURABAYA- Pemain Timnas Andik Vermansyah akhirnya memutuskan tetap bertahan di Persebaya 1927 yang berlaga di kompetisi Indonesia Premier League, setelah resmi menandatangani kontrak dengan tim tersebut, Rabu.

Acara penandatanganan kontrak dilakukan di Markas Korem 084 Bhaskara Jaya dengan dihadiri Manajer Persebaya 1927 Saleh Hanifah dan Asisten Manajer Chusnul Farid.

“Sesuai janjinya, Andik sudah resmi tanda tangan kontrak dan membela Persebaya hingga akhir musim. Kami merasa lega Andik tetap bergabung,” kata Saleh Hanifah saat dihubungi wartawan.

Selain Andik Vermansyah, masih ada satu pemain lokal lagi yang belum menyelesaikan urusan kontrak, yakni Endra Prasetya. Pemain berposisi penjaga gawang itu masih menjalani pemulihan fisik setelah opname akibat demam berdarah.

“Endra tinggal tanda tangan saja, tapi memang belum bisa dilakukan karena dia baru saja terkena DB,” katanya.

Bertahannya Andik Vermansyah di Persebaya 1927 sekaligus mematahkan beberapa rumor tentang rencana kepindahan pemain tersebut ke klub Indone-

Tommy Sugiarto Taklukkan Chen Long JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, akhirnya menaklukkan pemain terbaik kedua dunia, Chen Long, langsung dua game 21-11 21-18 pada putaran pertama Djarum Indonesia Terbuka 2013, Rabu malam.

Kemenangan Tommy ini membalas enam kali kekalahannya. Sebelumnya, Tommy selalu gagal mengalahkan pemain asal China tersebut.

Pada pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, ratusan penonton tak berhenti memberi dukungan pada putra mantan pemain nasional, Icuk Sugiarto itu.

Tommy mengawali game pertama dengan cemerlang

Karteker Pelatih Persela Didik Ludiyanto mengaku bersyukur dan tidak menyangka timnya bisa meraih kemenangan dengan skor besar atas PSPS, karena sebelumnya meraih hasil kurang maksimal pada laga tandang.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang mampu bangkit dan punya semangat juang tinggi untuk menang.

Sejak awal saya memang instruksikan pemain untuk menekan lawan,” katanya.

Tambahan tiga angka membawa Persela naik tingkat di klasemen sementara ISL dengan menduduki posisi ke-9 dan nilai 28, menggeser Gresik United yang tertinggal satu angka.

PSPS Pekanbaru terpuruk di dasar klasemen (zona degradasi) dengan baru mengoleksi nilai 17.

Tuan rumah memang tampil sangat dominan dari PSPS dan sudah unggul dua gol ketika laga baru berjalan delapan menit. Hingga akhir babak pertama, Persela memimpin dengan skor 6-1 dan menambah tiga gol lagi pada babak kedua.

“Kami mengakui kalah segalanya dari Persela, apalagi sebagian besar pe-

penonton semakin semarak menyemangati Tommy.

Chen Long panik. Ia mematikan dirinya sendiri dengan pukulan yang berkali-kali tercecer jauh ke belakang garis lapangan sehingga Tommy berbalik unggul 20-18. Tommy dengan lihai memainkan bola pendek yang tipis lalu menghujam Chen Long dengan smes keras yang mematikan.

Chen Long pun menyerah.

Tommy menang 21-18.

Ia langsung bersujud meluapkan kemenangan pertamanya atas pemain berusia 24 tahun itu diiringi sorak sorai penonton. Sementara Chen Long, tertunduk lesu menelan kekalahannya. (ant/mona/dar)

sia Super League (ISL).

Tim ibu kota Persija Jakarta merupakan salah satu klub yang paling serius dan intensif mendekati Andik Vermansyah, apalagi setelah kondisi tim Persebaya 1927 goncang dilanda krisis finansial.

Rumor kepindahannya semakin kencang setelah pemain yang menjadi salah

satu ikon Persebaya 1927 itu, menunda tanda tangan kontrak dan lebih memilih memenuhi panggilan timnas untuk menghadapi Belanda awal Juni 2013.

Sesuai jadwal, Persebaya 1927 akan menjalani laga lanjutan IPL melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Kamis (13/6). (ant/ ddk/dar)

10 JAMAAH HAJI

40.000 Calon Haji Terancam Gagal Berangkat JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan sekitar 40.000-an calon jamaah haji gagal berangkat menunaikan ibadah haji 2013. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang memberlakukan pengurangan quota jamaah haji 20%. “Ada sekitar 42.200 calon jamaah terpaksa tidak bisa berangkat akibat pengurangan 20 persen tersebut,” kata Menteri Agama, Suryadharma di Jakarta, Rabu (12/6) Pengurangan quota haji ini, terkait dengan surat dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada 6 Juni 2013, akibat keterlambatan penyelesaian renovasi Masjidil Haram. Sebanyak 20 persen jamaah dari jumlah kuota dasar, menjadi korban pengurangan jamaah haji Indonesia. ”Setiap tahun Indonesia mendapatkan jatah kuota jamaah haji sebanyak 211.000 orang. Namun, dengan adanya pengurangan 20 persen, hanya 168.000 jamaah yang bisa berangkat pada tahun ini,” tambahnya Ketua umum PPP ini menambahkan keterlambatan renovasi Masjidil Haram berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawuf. “Pengurangan 20 persen dari kuota dasar sesuai kesepakatan negara OKI, bagi seluruh negara pengirim haji tanpa terkecuali,” paparnya.

Lebih jauh kata Suryadharma, langkah pembatasan itu, juga berlaku bagi kuota umroh. “Pembatasan ini karena mungkin terkait tingkat

NASIONAL

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137| TAHUN II

kepadatan di sana,” ucapnya.

Selain itu, menurut Suryadharma, Masjidil Haram saat ini masih dalam tahap renovasi. Sehingga kondisi di sekitar Masjidil Haram sangat padat. “Kalau terlalu padat di sana, membuat jamaah tidak nyaman dan mungkin bisa mengganggu penyelesaian renovasi itu,” jelasnya.

Suryadharma mengatakan, saat ini sebanyak 1.700 gedung di sekitar Masjidil Haram juga tengah dibongkar. Namun menurutnya untuk teknis pembatasan akan diatur oleh pihak kedutaan.

“Kedutaan menyeleksi berdasarkan kuota dari kementerian yang berwenang di Saudi Arabia,” tukasnya.

Namun demikian, Surya berharap renovasi tersebut segera selesai. Sehingga kuota jamaah tidak lagi mengalami pembatasan. “Tahun 2014 diharapkan tidak ada lagi pembatasan kuota umroh,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Cepi Supriatna, mengatakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2013 justru lebih rendah dari tahun sebelumnya. “BPIH pada tahun 1434 H mengalami penurunan rata-rata sebesar US$ 90,” terangnya.

Cepi mengatakan, jika terdapat sisa kuota haji dari setiap provinsi setelah tanggal 12 Juni, maka pemerintah akan melanjutkan untuk pelunasan tahap sisa kuota haji nasional. Yaitu pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2013. “Sisa

kuota haji nasional ini diprioritaskan untuk lansia,” ungkapnya.

Lansia yang dimaksud Cepi adalah jemaah yang berusia di atas 83 tahun. Jemaah tersebut harus sudah terdaftar dan memiliki nomor porsi sampai tanggal 7 Januari 2013. “Termasuk bagi pendamping yang tidak mampu (udzur). Dan melampirkan surat keterangan dokter atas ketidakmandiriannya tersebut,” pungkasnya.

Cobaan Secara terpisah, Direktur PT Lintas Ziarah Sahara, Muhammad Reza menyesalkan keputusan pemerintahan Arab Saudi yang mengurangi jatah visa umroh. “Jadi kami khususnya para penyelenggara travel umroh sedang mendapatkan cobaan yaitu ada pengurangan visa umroh secara besar2an dari pemerintah Saudi khususnya untuk keberangkatan bulan Juni 2013,” kata dia.

Permasalahan yang terjadi jelas dia pemberitahuan pengurangan (pembatasan) ini begitu mendadak setelah semua travel sudah menyelesaikan kewajiban tahap awal yaitu pelunasan tiket pesawat.

“Kami mohon dengan sangat bahwa bagaimana kami menjelaskan hal ini kepada ribuan jamaah yang gagal berangkat, dengan konsekuensi uang tiket yang Allahualam bisa dikembalikan atau tidak. Kami berharap ada solusi yang ditempuh pemerintah,” imbuh dia. (gam/cea)

Luthfi Hasan Dinilai Pengaruhi Pejabat Kementan JAKARTA - Jaksa Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq berusaha mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).

Rangkaian pertemuan yang dilakukan Luthfi dan Ahmad Fathanah dengan PT Indoguna Utama untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Perbuatan yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq bersama-sama Ahmad Fathanah dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat mengintervensi kewenangan pejabat Kementan,” kata jaksa Ronal saat membacakan surat tuntutannya untuk terdakwa

dari PT Indoguna Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Rabu (12/6).

Di dalam analisa yuridisnya, jaksa membeberkan berbagai kegiatan serta tujuan Luthfi menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah pihak terkait penambahan kuota impor. Inisiatif pertemuan Menteri Pertanian Suswono dengan Dirut PT Indoguna Maria Eliza-

bet Liman datang dari Luthfi.

“Bahkan juga meminta Suswono melalui Soewarso untuk bisa bertemu dengan Maria Elizabeth Liman. Dengan demikian, nampaklah segala daya upaya perbuatan yang dilakukan Luthfi dalam jabatannya sebagai anggota Komisi I dan Presiden PKS bersama Ahmad Fathanah maksud tujuannya adalah dalam rangka demi mendukung kepentingan bisnis Maria Elizabeth Liman,” kata Ronal.

Arya dan Juard dituntut 4,5 tahun penjara karena dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi. Selain tuntutan hukuman, jaksa juga menuntut Arya dan Juard hukuman

PARTAI POLITIK

Lemhanas Desak Pembenahan Parpol JAKARTA-Partai politik (parpok) dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesemrawutan tata kelola negara karena parpol telah mengabaikan etika dan fatsun dalam mengelola negara. Oleh sebab itu, parpol ke depan harus dibenahi. “Saya melihat, pendidikan politik di masyarakat tidak ada, apalagi etika politik sudah dikesampingkan demi mencapai tujuan,” kata pengajar Lemhanas, Syafran Sofyan dalam dialog “Tata ulang sistem ketatanegaraan” di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut dia, perlu ada pembenahan serius dalam pendidikan politik, termasuk bagaimana soal biaya kampanye yang selama ini sangat besar, dan mahal. Mahalnya biaya kampanye politik membuka peluang pejabat tidak taat konstitusi sehingga melahirkan sikap koruptif, kolutif, dan nepotis. “Maka sudah saatnya tata kelola negara tersebut dimulai dari parpol. Kalau parpol itu sudah baik, dan memiliki etika, maka diharapkan tata kelola negara akan baik dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tandasnya.

Menyangkut soal desakan amandemen UUD 1945, Safran, meminta agar jangan sampai merubah pembukaan dan pertahankan NKRI. Artinya harus benarbenar untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. “Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini akan tetap utuh, kalau tata kelola negara dan penyelenggaranya negara ini mementingkan rakyat dan negara,” ujarnya Lemhanas mengakui dalam wacana amandemen UUD 1945 tentu penyempuranaan diarahkan pada penegakan hukum, kebebasan berkekspresi, penegakan HAM, sampai perlunya kesamaan wewenang DPR dan DPD RI, sistem presidensial, dan singkronisasi antar lembaga tinggi negara. “Selain untuk kepentingan rakyat dan negara, semua langkah perbaikan itu agar menuju terwujudnya masyarakat sipil yang maju, dan beradab atau civil society,” tambah Syafran.

Sementara anggota DPD RI, Abdul Aziz Kaharmuzakkar mengaku sepakat dengan langkah tersebut.

Karena itu semua lembaga tinggi negara harus melakukan singkronisasi antar lembaga tinggi negara dimaksud.

Termasuk di dalamnya mempertegas sistem presidensil, amandemen UUD 1945, parpol dan sebagainya. “Seharusnya dalam sistem presidensil sekarang ini, presiden dalam menjalankan kebijakannya tidak terganggu dengan partai dan DPR RI. Juga kewenangan antara DPD dan DPR,” sambung Abdul Aziz.

Sedangkan Mantan Dirjen Otda, Kemendagri Kausar AS menegaskan semua tata kelola negara tersebut harus benar-benar dijalankan dengan menagemen untuk kepentingan rakyat dan negara demi utuhnya NKRI. Menurut dia, otonomi daerah yang ditujukan untuk melayani rakyat lebih baik, ternyata menumbuhkan raja-raja kecil di daerah.

“Kewenangan kepala daerah seharusnya tetap dikenalikan pemerintah pusat bekerjasama dengan gubernur, dan gubernur membawahi bupati dan wali kota. Ini negara kepulauan terbesar, maka tata kelola negara pusat harus kuat,” ujarnya. (gam/ abd)

denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan.

KTA Demokrat Sementara itu, terkait tiga menteri PKS yang tidak sepakat dengan kebijakan partainya dalam soal harga bahan bakar minyak (BBM), politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan siap menampung ketiga menteri PKS itu di Partai Demokrat dan memberi mereka kartu tanda anggota (KTA).

Sebelumnya Sekjen PKS Taufik Ridho mengatakan, PKS sudah mewakafkan tiga menterinya untuk negara. Menteri PKS bisa saja diterima, namun dengan syarat harus memegang KTA Partai Demokrat.

Menanggapi ini Sutan secara terpisah menegaskan, “Bisa saja di-hire menteri PKS itu, nggak ada yang aneh. Tapi pakai baju Partai Demokrat, kan bisa? Politik itu indah.”

Menurut Sutan, kontrak politik Presiden SBY bukanlah dengan para menteri, namun dengan partai. Bisa saja menteri-menteri PKS dipertahankan, tapi ya itu tadi, harus berganti baju partai.

“Kita siapkan KTA-nya.

Langsung saja kita jadikan mereka ketua departemen bidang sosial, bidang komunikasi,” ujar Ketua Komisi VII DPR ini.

Mengenai utusan Istana yang disebut telah mengabarkan PKS didepak dari koalisi, Sutan mengaku belum tahu banyak. Namun dia mengatakan sudah sewajarnya, PKS dikeluarkan dari koalisi. “Itu konsekuensi dalam koalisi.

Koalisi itu pilihan. Ada etika yang harus dipegang,” tuturnya. (gam/aji)

DUA TERDAKWAH

Penyuap Mantan Bos PKS Dituntut 4 ,5 Tahun JAKARTA--Dua terdakwa penyuap Luthfi Hasan Ishaaq, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara. “Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyuapan bersama-sama,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor, M Rum di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut M Rum, keduanya telah memberikan sejumlah uang untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Arya dan Juard dituntut bersalah dan diancam pidana sesuai pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama.

Tak hanya dituntut pidana penjara, Jaksa M Rum juga menuntut keduanya terdakwa, yakni Arya dan Juard

membayar denda senilai Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan. “Pertimbangan yang memberatkan kedua terdakwa, antara lain karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan,” terangnya.

Mereka juga dianggap tidak mengakui kesalahannya. Namun, kedua terdakwa dinilai berlaku sopan selama persidangan dan masih masih mempunyai tanggungan keluarga.

Rum mengatakan, Arya dan Juard telah terbukti memberikan uang senilai Rp 1,3 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq dengan perantara orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Luthfi dinilai mempunyai posisi strategis karena saat itu menjabat sebagai anggota Komisi I DPR dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti, Rum mengatakan, pemberian uang

itu untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi pada 2013 di Kementerian Pertanian.

Atas tuntutan jaksa itu, Arya dan Juard akan mengajukan nota pembelaan (pledoi).

Penasehat hukum kedua terdakwa pun akan mengajukan pledoi terpisah.

Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santosa kembali mengagendakan sidang pada 19 Juni mendatang. Saat ditanya mengenai tuntutan jaksa, Arya hanya berkomentar singkat. “Tidak sesuai,” kata dia.

Saksi Sementara itu, Kabag pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha, mengatakan mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq diperikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi Maria Elisabeth Liman (MEL).

“LHI dipanggil sebagai saksi tersangka MEL dalam kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi,” ungkapnya Menurut Priharsa, pemeriksaan LHI ini penting karena diduga sangat terkait.

“LHI dimintai keterangan dengan sejumlah pertanyaan,” kata Priharsa yang mengungkapkan bahwa MEL ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak pemberi suap kepada LHI dan Ahmad Fathanah (AF) terkait pengurusan kuota impor daging di kementerian pertanian (Kementan).

MEL yang juga merupakan Direktur Utama PT Indoguna itu diduga turut serta dalam pertemuan yang dilakukan di Medan. Pertemuan itu dihadiri LHI, Elda Devianne Adiningrat (EDA), AF dan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.

Dalam pertemuan itu dibahas tentang penambahan kuota impor daging sapi di Kementan. (gam/cea)

RUU

Rancangan Undang-undang Daerah Perbatasan Dinilai Mendesak

JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mel-

akukan kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Dae-

rah Perbatasan sebagai usul inisiatif. Hal ini semata-mata

guna memperjuangkan daerah-daerah perbatasan dan terisolir agar terbuka sehingga terakses dengan mudah. “Selalu dan setiap saat daerah perbatasan meneriakkan keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterisoliran mereka. Jika nanti undang-undang ini lahir, benar-benar bisa memenuhi kebutuhan daerah perbatasan,” kata Ketua Komite I DPD Alirman Sori, di Jakarta, Rabu (12/6).

DPD kata dia melihat RUU Daerah Perbatasan ini sangat urgen dan relevan karena masing-masing daerah perbatasan memiliki karakteristik berbeda-beda. Apalagi, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya didaerah perbatasan lebih mendekati negara-negara tetangga yang berbatasan.

“Kita mengundang stakeholders seperti kementerian/ lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri),

dan pemerintah provinsi yang memiliki daerah perbatasan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Alirman, wilayah Indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste berlokasi di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan batas laut wilayah Indonesia dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini berlokasi di 92 pulau terluar, termasuk pulau-pulau kecil.

Sementara, Ketua Tim Kerja RUU Daerah Perbatasan Jacob Jack Ospara menjelaskan latar belakang menjadikan RUU ini sebagai usul inisiatif mengingat daerah perbatasan memiliki karakteristik berbeda-beda, Masalahnya antara

lain keminiman infrastruktur.

“Keadaan yang satu dengan yang lain sangat berbeda, dan kegiatan di sana seolah-olah tidak resmi, sehingga daerah perbatasan menjadi daerah yang rawan.”

Dia menjelaskan, daerah perbatasan mengandung potensi positif. Namun karena kurang diperhatikan oleh pemerintah maka warga Indonesia di daerah perbatasan justru mudah sekali terpengaruh hal yang sifatnya negatif. “Pengaruh asing masuk lewat ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan kejahatan lintas negara. Warga kita di daerah perbatasan dengan Malaysia, misalnya, tidak hafal lagu Indonesia Raya, tapi mereka bisa lagu Negaraku.

Anak-anak sekolah di sana memakai kurikulum Malaysia, bukan Indonesia,” imbuh dia.

Karena itu, kata di, Indonesia membutuhkan sebuah undang-undang yang khusus

mengatur pengelolaan daerah perbatasan. “Kita mengetahui sejumlah undang-undang mengatur daerah perbatasan, tapi pengelolaannya tidak.

Sifatnya sektoral dan tumpang tindih. Bukannya dipacu untuk maju, daerah perbatasan malah menjadi ajang rebutan kepentingan masing-masing kementerian/lembaga,” tutur dia.

Jacob melanjutkan, substansi materi RUU Daerah Perbatasan versi Komite I DPD mengakomodir pendekatan kesejahteraan, sementara pendekatan keamanan dan pendekatan lingkungan mengikutinya; mengamanatkan implementasi kebijakan sebagai amanat beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; serta mengatur kelembagaan yang menangani pengelolaan daerah perbatasan. (gam/abd)

EKONOMI

11

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137| TAHUN II

PERUM BULOG

Minta Jatah Impor Daging 50 Ribu Ton

BII MITRA AMANAH. Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Dato’ Khairussaleh Ramli (kedua kiri) didampingi Direktur Perbankan UKM Jenny Wiriyanto (kiri) menyaksikan calon nasabah membuka tabungan disela kegiatan BII Mitra Amanah, di Pasar Baru Bekasi, Jawa barat. BII Mitra Amanah merupakan layanan simpanan dan pinjaman kepada pelaku usaha mikro dengan persyaratan yang dapat terjangkau oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

BI Segera Terapkan Bauran Kebijakan JAKARTA-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) membuat Bank Indonesia (BI) panik.

Setelah menaikkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (Fasbi Rate), bank sentral akan mengeluarkan instrumen lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. “BI akan merespons (pelemahan rupiah) dengan satu instrumen. Kami akan melakukan bauran kebijakan,” kata Gubernur BI, Agus Martowardoyo usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (12/6).

Sebagaimana diketahui, pada beberapa hari terakhir rupiah terus terdepresiasi, bahkan sempat menembus level Rp10.000 per dollar AS. Namun demikian, lanjut Agus, pemberlakuan instrumen dalam kerangka bauran kebijakan bank sentral tersebut akan melewati tahap koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kami akan membahas mulai dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional serta kondisi keuangan. Itu semua akan kami bahas, jadi pembahasan itu akan lengkap dan mendalam,” paparnya.

Agus menegaskan, BI akan terus mengupayakan untuk menjaga agar nilai tukar rupiah mencermin-

kan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.

“Kami memahami bahwa ada perkembangan di indonesia, ada current account deficit lebih besar dan APBN defisit juga terjadi,” kata Agus.

Dia meyakini, jika pembahasan RAPBN-P 2013 dan rencana kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa diselesaikan sesuai rencana pemerintah, maka kondisi perekonomian secara umum akan lebih baik pada Kuartal III-2013. “Jadi, kita tidak perlu khawatir bahwa akan ada suatu fluktuasi (rupiah), tetapi yang penting fluktuasi itu dalam batasan-batasan yang wajar,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menjadi momentum yang bisa mendorong eksportir untuk meningkatkan ekspor. “Pelemahan (rupiah) ini sebenanrnya justru mendorong eksportir kita untuk bersaing selama masih mengekspor ke negara tujuan yang memang masih membutuhkan,” kata Gita usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut Gita, pelemahan rupiah diharapkan bisa

menjadi momentum untuk meningkatkan volume ekspor, mengingat harga produkproduk lokal menjadi lebih murah. Namun, Gita juga berharap agar hal ini tidak mengganggu sektor manufaktur yang tentunya ada kenaikan biaya bahan baku impor. “Diharapkan tidak terjadi gejolak pada sektor yang terpengaruh.

Produk hortikultura tidak terpengaruh dengan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun ini,” ujarnya.

Gita mengatakan, pelemahan nilai tukar mata uang bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di lingkup regional. Dia mengatakan, kondisi ini bermuara dari sikap The Fed yang merencanakan penghentian kebijakan quantitative easing (QE). “Ini membuahkan sentimen kekhawatiran. Di pasar modal, ini sudah berimbas,” kata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

Menyikapi situasi ini, menurut Gita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri sudah mendiskusikan hal ini dengan Agus Martowardojo. “Kami sudah diskusi dengan Presiden dan Gubernur BI untuk menetapkan kebijakan apa yang perlu dilakukan,” ucapnya.

BI Rate Tetap Di tempat terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas

Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono mengatakan, kenaikan Fasbi Rate dari 4 persen menjadi 4,25 persen yang berlaku sejak Rabu (12/6) menjadi sinyalemen bahwa BI akan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75 persen. “Saya kira kalau Fasbi sudah naik, maka BI Rate akan ditahan besok,” ujar Tony.

Sebagaimana diketahui, BI telah mengagendakan untuk menggelar rapat dewan gubernur pada Kamis (13/6) yang salah satu keputusannya adalah menetapkan BI Rate bulan Juni. Sejak Februari 2012, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen dari posisi sebulan sebelumnya yang berada di angka 6 persen.

Lebih lanjut Tony mengatakan, kenaikan Fasbi Rate tidak terlepas dari upaya BI dalam mengendalikan ekses likuiditas. Pasalnya, pada bulan ini diperkirakan inflasi akan mengalami kenaikan, menyusul kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Tony, Fasbi Rate merupakan instrumen terakhir yang dilakukan BI, sebelum memutuskan untuk menaikkan angka policy rate.

“Kalau Fasbi tidak bisa turunkan tensi dan ekspektasi inflasi tetap tinggi, baru akan digunakan BI Rate,” terangnya. (gam/bud)

Bank Bumi Arta

Catat Outstanding Kredit Rp2,89 Triliun JAKARTA - PT Bank Bumi Arta Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 29 persen untuk mencapai outstanding kredit di 2013 sebesar Rp2,89 triliun atau meningkat dibanding realisasi 2012 yang hanya senilai Rp2,24 triliun.

“Bank Bumi Arta masih akan mengedepankan sisi kredit, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kredit yang disalurkan itu seperti pinjaman pensiun, pinjaman kepemilikan rumah, pinjaman kepemilikan mobil dan pinjaman konsumsi lainnya,” kata Presiden Direktur Bank Bumi Arta, Wikan Aryono S di Jakarta, Rabu (12/6).

Selain itu, kata Wikan, pihaknya juga menargetkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) hingga akhir tahun ini sebesar Rp3,43 atau 19,4 persen lebih besar dari capaian setahun lalu sebesar Rp2,8 triliun. “Target pertumbuhan DPK ini untuk mendukung pertumbuhan kredit dengan menjaga keseimbangan likuiditas dan profitibilitas,” ucapnya.

Dia menambahkan, peningkatan DPK disumbang deposito berjangka yang men-

galami kenaikan sebesar 27,30 persen dari Rp1,6 triliun menjadi Rp2,06 triliun.

Menyinggung soal rasio kredit terhadap DPK (LDR), Wikan berharap Bank Bumi Arta bisa meraih pertumbuhan di kisaran 80 persen hingga 85 persen atau lebih tinggi dari 2012 sebesar 77,95 persen. “Rasio profitibilitas, seperti ROA (return on assets) dan ROE (return on equity) diharapkan dapat terjaga di atas dua persen dan 12 persen,” kata Wikan.

Guna mencapai sejumlah target tersebut, menurut dia, sejauh ini Bank Bumi Arta telah menyusun sejumlah strategi bisnis, seperti meningkatkan kualitas dan integritas seluruh jajaran karyawan dengan mengadakan pelatihan internal serta eksternal. “Kami menetapkan total marketing concept dengan mengarahkan seluruh karyawan untuk memahami konsep marketing serta memperbaiki budaya kerja dan standar pelayanan,” imbunhnya.

Selain itu, jelas Wikan, upaya mendorong pertumbu-

han bisnis tersebut juga sudah dituangkan di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2013, di antaranya membuka jaringan kantor baru di Indonesia Timur.

Bank Bumi Arta masih akan mengedepankan sisi kredit, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Wikan mengatakan, pada tahun ini Bank Bumi Arta membagikan dividen sebesar 25 persen dari laba bersi di 2012 sebesar Rp57,11 miliar atau senilai Rp14,3 miliar sebagai dividen tunai. “Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (RUPST) menyetujui untuk membagi dividen sebesar Rp14,3 miliar dari laba bersih atau sebesar Rp6,19 per saham,” ujar Wikan.

Dia menjelaskan, sisa laba bersih ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar sebagai cadangan umum, sementara sisanya yang sebesar Rp40,31 miliar sebagai laba ditahan untuk mendukung permodalan Bank Bumi Arta. “Akhir 2012, Bank Bumi Arta telah mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 34 persen menjadi Rp57,11 miliar. Setahun sebelumnya sebesar Rp42,62 miliar,” tuturnya.

Wikan menyebutkan, saat ini aset perusahaan meningkat 17,56 persen dari Rp2,9 triliun menjadi Rp3,4 triliun. “Pada akhir 2012 marjin bunga bersih (NIM) 7,13 persen, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 78,71 persen, rasio kredit terhadap DPK (LDR) 77,95 persen, kredit bermasalah (NPL) gross 0,63 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 19,18 persen,” paparnya. (gam/bud)

JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menilai, besaran kuota impor daging sapi yang paling ideal diterima Bulog paling tidak sebesar 10 persen dari kebutuhan nasional. Dengan demikian, lembaga ini berharap mendapatkan jatah impor daging sapi sebanyak 50 ribu ton dari kebutuhan nasional 2013 mencapai 500 ribu ton.

“Misalnya seperti beras, Bulog harus menguasai 10 persen dari total kebutuhan. Untuk daging, mungkin seperti beras juga sebesar 10 persen dari kebutuhan nasional stok ada di tangan Pemerintah,” kata Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimeso di Jakarta, Rabu (12/6).

Harapan Bulog untuk mendapatkan kuota sebanyak 10 persen tersebut tentunya jauh melampaui yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu sekitar 1.500-5.000 ton.

Meski secara resmi pemerintah telah mengumumkan pemberian wewenang kepada Bulog untuk mengimpor daging sapi, namun hingga kini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu belum berani membuat kontrak pembelian dengan negara mana pun. Hal ini tentunya tidak terlepas dengan belum lengkapnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

“Saya baru beberapa menit yang lalu terima Permentan-nya. Tentunya ini harus diikuti dengan Permendag.

Karena, ini ada hubungannya dengan berapa banyak dan sebagainya,” terang Sutarto.

Menurut Sutarto, pada Permentan tersebut Bulog tidak ditunjuk secara khusus untuk mengimpor daging sapi. “Yang diberi rekomen-

dasi adalah BUMN. Namun, itu bisa digunakan oleh Bulog sebagai salah satu dasar,” katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan, hingga saat ini Bulog masih menunggu keluarnya Permendag. “Kami tunggu dari Mendag, kalau belum ada itu kami dianggap melanggar, kami tidak mau,” kata Sutarto sembari berharap Kemendag segera menerbitkan beleid itu sebab semakin dekat dengan bulan puasa Ramadhan, maka akan semakin menyulitkan untuk melakukan stabilisasi harga.

“Seharusnya sejak bulan lalu, karena sudah diputuskan. Saya tahu semua pakai proses. Tetapi, apabila kami mau pesan (impor daging) itu juga butuh waktu. Sampai saat ini (saya) belum bisa teken kontrak, paling-paling hanya menjajaki saja,” tutur dia.

Menurut dia, bagaimana pun Permendag dan Permentan merupakan dasar bagi Bulog untuk melakukan impor. Kalau izinnya belum keluar, apa bisa dikeluarkan di Bea Cukai dan karantina?,”

kata Sutarto mempertanyakan.

Impor Daging Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairie mengatakan, Bulog diberi izin untuk mengimpor daging dalam rangka melakukan operasi pasar. Yang menjadi acuan dalam operasi pasar tersebut, menurut dia, adalah harga yang diharapkan dapat turun menjadi sekitar Rp76 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

Sedikit berbeda dengan itu, Sutarto berpendapat wewenang melakukan impor daging sapi bagi Bulog hendaknya bukan sementara melainkan parmanen.

“Kalau Bulog sebagai penyangga, tidak boleh ada kekurangan. Kalau tidak ada cadangan, bila sewaktu-waktu tidak ada operasi pasar, kesempatan bisa diambil pihak lain. Bulog jangan hanya sementara.

Mestinya berkelanjutan, karena Bulog diharapkan nantinya bisa buka-tutup impor,” paparnya. (gam/ bud)

Pembatasan KUOTA

Biro Perjalanan Haji Bisa Rugi JAKARTA-Pembatasan kuota haji Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, memukul sejumlah biro perjalanan haji dan umroh, sekitar Rp350 miliar.

Pasalnya, biro perjalanan ini telah melakukan kontrak jangka panjang. “Dari sisi financial kerugian yang akan ditanggung oleh biro perjalanan haji swasta nilainya mencapai Rp 300-350 miliar,” kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut Anggito, perusahaan biro perjalanan haji ini tampaknya sudah membayar uang muka untuk segala keperluan jamaah haji. Karena sudah terikat kontrak jangka panjang. “Kemudian biaya pemondokan, transport, katering, asuransi, buku manasik, gelang dan kontrak dengan pemerintah Arab Saudi, yang sudah dibayar pada tahap pertama sebanyak Rp 300 miliar,” tambahnya.

Lebih jauh kata man-

tan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu ini menambahkan kerugian dari sisi sosial adalah, turunnya kepercayaan kepada penyelenggara haji. “Kerugian non finansial akan berdampak pada jamaah yang tidak berangkat. Terjadi penurunan kepercayaan kepada penyelenggara haji,” tuturnya.

Anggito menyampaikan, surat pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi mengenai pengurangan kuota haji tersebut disampaikan pada 22 Rajab 1434, dan baru diterima oleh Kementerian Agama pada 6 Juni 2013.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan bagi calon jamaah haji (calhaj) Indonesia 2013 yang terkena pengurangan kuota akibat belum selesainya renovasi Masjidil Haram, maka akan diberangkatkan tahun depan.

Menurutnya, itu merupakan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan Kementerian

Agama. “Pemerintah menjamin jamaah yang terkena pengurangan, akan diberangkatkan pada 2014,” tegasnya Ketua Umum PPP menambahkan, mereka yang terkena pengurangan kuota, tahun depan tidak dikenai biaya tambahan apapun.

Misalnya, tidak dikenakan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Justru, bila tahun depan ada penurunan biaya, maka jamaah bisa mendapatkan penurunan biaya. “Jamaah bisa ambil selisih dari penurunan biaya,” imbuh Surydharma.

Sedangkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah mengatakan, adanya pengurangan jemaah haji asal Indonesia tersebut karena saat ini tengah dilakukan renovasi di sekitar areal ibadah Masjidil Haram, Mekkah. “Alasan pengurangan kuota jamaah haji asal Indonesia itu karena proses pembangunan di sekitar Masjidil Haram yang belum selesai sehingga areal ibadah di sekitar Masjidil Haram akan jadi persoalan,” katanya.

Karena itu, Komisi VIII DPR RI akan meminta Direktrorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk menjelaskan hal tersebut.

“Bagaimana caranya mengantisipasi. Harus ada langkah dari pemerintah agar pemotongan itu tidak menimbulkan persoalan. Kita berharap pemerintah, khususnya Kementerian Agama melakukan upaya lobi,” kata Ida. Ida pun menambahkan, pemotongan jumlah jemaah haji itu akan berdampak kepada daftar tunggu jemaah haji. “Waiting list kita sudah 12 tahun. Kalau dipangkas 40 ribu orang, calon yang sudah masuk waiting list dan sudah siap berangkat, akan tertunda. Semakin panjang daftar tunggunya,” imbuhnya. (gam/cea)

12

LINTAS JATIM

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137 | TAHUN II

Khofifah Tak lolos, Suara ke BDH-Said?

SURABAYA - Fenomena politik Jatim mencuat ketika dukungan ganda dimiliki oleh dua kandidat bakal Calon Pilgub 2013 ini. Dukungan ganda tersebut, dimiliki oleh pasangan Berkah ( Bersama Khofifah-Herman) dan pasangan Incumbent, Karsa ( Soekarwo- Syaifullah Yusuf).

Ironisnya, apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim membatalkan pasangan Berkah. Dikarenakan, dukungan suara pasangan tersebut tidak sesuai dengan regulasi syarat pendaftaran calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang diusung partai minimal 15 persen suara yang ada dilembaga parlemen. Secara personal, dukungan Khofifah akan beralih pada pasangan Jempol (Bambang DH - Said Abdullah).

Sementara ini bakal pasangan calon Khofifah dan Herman memiliki 15,55 persen suara yang dimiiki. Suara itu terhitung ketika masih memiliki dukungan dari PPNUI sebanyak 0,24 persen suara dan Partai Kedaulatan (PK) 0,50 persen suara. Sayangnya, apabila prosentase dukungan dua partai itu dibatalkan dan tidak memenuhi syarat pencalonan hingga 16 Juni mendatang. Maka, Khofifah hanya memiliki 14, 81 persen suara.

Pastinya, keinginan dalam pertarungan Pilgub 2013 ini akan kandas melawan pasangan Karsa.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo, Madura, Mochtar W Utomo, mengatakan, secara Normatif apabila hingga batas waktu perbaikan yang ditentukan oleh KPU, pasangan Berkah tidak mampu memenuhi segala persyaratannya, terlebih mengatasi

persoalan dukungan ganda tersebut. Bakal pasangan Calon itu, tidak akan lolos.

Sehingga, secara personal suara tersebut akan dimiliki pasangan selain Karsa.“ Secara personal Khofifah pasti akan memberikan suaranya pada pasangan calon selain Karsa,” katanya, ketika dihubungi Koran Madura, Rabu (12/6).

Ia menjelaskan, dalam kaca mata pandang politik ketidakhadiran Khofifah dalam kancah pertarungan Pilgub Jatim 2013 juga akan membuat perpecahan ditubuh dukungan pasangan tersebut.

Pasalnya, pasangan Incumbent juga akan mencoba meraih dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini dimiliki Khofifah. “ Pastinya Gus ipul tidak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia (gus ipul,red) memang ingin sekali menarik suara PKB untuk mendukungnya,” ungkapnya.

Melihat fenomena politis Indonesia yang seperti ini, dinyatakannya, dukungan dua partai yang terjadi saat ini merupakan sebuah langkah dari partai-partai kecil yang mulai tidak akan bisa eksis dalam Pemilu 2014. Dengan tidak adanya masa depan lagi, membuat mereka menentukan nasibnya dengan mendukung calon yang dapat memberikan kepentingan pribadi dan partainya. " Fenomena politisnya kan seperti ini, mereka

(parta kecil,red) sudah tidak bisa menentukan masa depannya lagi di Pemilu 2014.

Jadi, mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mendukung orang atau pasangan yang memenuhi kepentingan pribadinya,” tegasnya.

Dengan beralih secara personal dukungan pasangan Berkah ke pasangan Bambang DH-Said Abdullah. Bukan tidak mungkin, apabila dalam Pilgub Jatim 2013 ini menjadi milik pasangan Jempol.

Pasalnya, kekuatan PDI Perjuangan tidak diragukan lagi.

Sebab, dalam setiap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) PDI Perjuangan sangat efektif, apalagi dengan adanya fenomena Khofifah seperti saat ini.“ PDI Perjuangan sangat efektif dalam setiap Pemilukada, apalagi dengan adanya fenomena Khofifah. Bambang DH_ Said Abdullah bisa jadi Kuda Hitam,” kata Dosen komunikasi politik Fakultas Fisip Univertas Trunojoyo itu.

Mochtar menambhakan, Melihat pasangan Karsa yang nampaknya memiliki cara tersendiri dengan selalu memenuhi persyaratan diakhir berbeda dengan pasangan yang lainnya, ketika melakukan pendaftaran ataupun tes kesehatan. Incumbent, kata dia, memang memiliki agenda tersendiri dan merupakan dinamika politik untuk menutup semuanya dengan Gebyar dan berbeda dengan pasangan yang lain.“ Hal itu sebagai pembentukan opini publik bagi pasangan incumbent untuk memberikan gebyar maka memilih menjadi yang terakhir,” katanya. (mag/kas)

ant/ruslan

DUNIA ANAK DI MINI MARKET: Presiden Director PT. Sarihusada Generasi Mahardika Boris Bourdin (kiri) berbincang dengan Managing Director PT. Sumber Alfaria Trijaya Hans Anggara Prawira disela peresmian Mini Baby Universe (Dunia si Kecil) di Alfamart H. Mawar, Kemayoran, Jakarta. Tujuan dibukanya Mini Baby Universe mini market ini untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di kawasan tersebut.

kas/koran madura

SAAT DITEMUI: Anggota Bawaslu Jatim Andreas Pardede saat ditemui wartawan di RS Graha Amertha dr Sutomo, Rabu (12/6) kemarin.

SIAPKAN SAKSI DAN BUKTI

Korak Laporkan KarSa ke KPK SURABAYA - Ketua Umum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (Ketum Korak), Parlindungan, mengaku telah melaporkan dugaan money politik yang dilakukan pasangan Calon Gubernur (Cagub) Jatim, Soekarwo- Syaifullah Yusuf (KarSa) ke Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut terkait adanya pembagian uang dolar ke 22 partai non parlemen yang dilakukan KarSa , pada senin 13 Mei 2013 lalu sekitar jam 04.00 (subuh, dini hari), bertempat di Garden Palace Hotel, Jalan Yos Sudar-

so Surabaya. Masing-masing Ketua Umum Partai mendapat Rp 300 juta.

Dijelaskan Parlindungan, Pihaknya secara resmi telah mengadukan dugaan money politik tersebut ke KPK, melalui email di website milik KPK. Oleh KPK laporan tersebut akan segera dilakukan penelitian,” Pada 25 Mei 2013 Secara resmi sudah kita laporkan di website pengaduan KPK beserta foto-foto barang buktinya dan secara resmi pula laporan saya sudah disikapi KPK dengan balasan akan melakukan penelitian,”ungkap

Parlindungan,(Rabu (12/6), kemarin Untuk melengkapi penelitian KPK, lanjut Parlindungan, pihaknya sudah mempersiakan sejumlah saksi terkait money politik ini.”kita sudah siapkan beberapa saksi dan mereka sudah membuat pernyataan dan sanggup menjadi saksi dan rata rata adalah Kaetua Umum Partai,”ungkap dia.

Seperti diketahui, dugaan money politik itu ditemukan Korak dari salah seorang Ketua Umum Partai Non Parlemen. Saat itu dia di undang

MONEY POLITICS

Bawaslu akan Memberikan Sanksi Bila Terbukti SURABAYA - Anggota Badan Pengawasan Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim), Andreas Pardede, mengaku siap untuk menerima segala laporan penyimpangan yang dilakukan masing-masing pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim pada Pilgub Agustus 2013 mendatang.

Salah satunya hasil temuan Komunitas Rakyat Anti Korupsi (Korak), yang menemukan pasangan SoekarwoSyaifullah Yusuf (KarSa) telah melakukan money politik, saat mencari dukungan dengan cara membagi-bagikan dolar ke 22 partai non parlemen di Hotel Garden Palace pada senin 13 Mei 2013 lalu. “kita siap menerima laporan itu,tapi hingga saat ini kami belum menerima pengaduan

itu dan jika itu benar tentu kita akan mengambil tindakan,” Tegas Andreas usai memantau jalannya medical cek up yang dilakukan tiga pasangan Bacalon Jatim, Bambang-Said, Khofifah-Herman dan Eggi-Sihat di RS Graha Amertha dr Sutomo, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua Umum Korak, Parlindungan mengatakan masing-masing Ketua Umum (ketum) Partai Non Parlemen mendapatkan Rp 300 juta dalam bentuk dolar. Total keseluruhan yang dikeluarkan KarSa untuk ke 22 partai non parlemen itu sebesar Rp 6,6 miliar.

Saat itu, Parlindungan mendapatkan barang bukti 9 lembar uang dolar dari salah satu partai non Parlemen. Diantaranya uang dolar dengan

nomor seri KB 49225693 K, KB 49225694 K, KB 4922569 K, KB 49225695 K,KB 49225696 K, KB 49225697 K, 49225699 K, KB 49225700 K, KB 49225681 K. Bahkan Barang bukti itu sedianya akan dijadikan barang bukti laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Parlindungan mengaku tidak percaya dengan Bawaslu maupun institusi penegak hukum di Jawa Timur. Pasalnya, menurut Parlindungan kemenangan pasangan KarSa pada 2008 lalu syarat dengan dugaan penyimpangan money politik. Namun saat akan diusut oleh Korps Bhayangkara, pucuk kepimpinan semeru satu malah tergeser oleh kekuatan politik. “Pil-

Dewan Mempertanyakan Sikap Pemkot (Perwali) soal minimarket belum ada padahal, masalah ini sudah kami bahas sejak Mei 2012. Belum diketahui apa penyebabnya. Akibatnya, pemilik minimarket akhirnya tidak bisa mengurus TDP atau IUTM sebagai tanda izin operasional minimarket, walau telah mengurus persyaratan lain, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), kajian sosial ekonomi, dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal),” ungkap dia. Rabu (12/6),kemarin.

Dirinya menambahkan, tidak adanya Perwali tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menambah atau membangun minimarket.

Bahkan, di setiap kawasan di Surabaya sudah menjamur minimarket atau toko waralaba, yang jumlahnya mencapai 1.035 unit. “Jumlahnya ribuan, hampir disetiap kawasan di kota ini pasti ada minimarket atau toko waralaba,” tambah dia.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo mengaku kecewa dengan sikap Walikota yang membuat keadaan peraturan minimarket menjadi tidak jelas. Selain itu, tidak adanya Perwali tersebut membuat

pengusaha yang ingin mengurus izin juga kesulitan. ”Yang lurus malah tidak bisa buat izin. Namun, sisi lain dimanfaatkan dengan membangun minimarket sebanyak-banyaknya,” keluh dia.

Pihaknya juga mempertanyakan dimana posisi Walikota, apakah membela rakyat dengan melindungi ekonomi kerakyatan atau justru sebaliknya. Hal ini beralasan, karena jika perwali tersebut tidak segera diterbitkan, pengusaha yang ingin mendirikan minimarket atau toko waralaba tidak dapat SIUP-TDP, maupun IUTM. ”Kalau keadaanya seperti ini justru tidak melindungi warga miskin Surabaya,” pungkas dia.

Seperti diketahui, saat ini jumlah minimarket atau toko waralaba do Kota Surabaya mencapai angka 1.035 unit. Baru 20-30 persen yang mengajukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Artinya, sekitar 60 persen minimarket atau toko waralaba di kota Surabaya tidak mempnyai Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), maupun Izin Usaha Toko Modern (IUTM) alias ‘bodong’. (wan/kas)

gub 2008 jadi pengalaman, saat itu ada penegak hukum yang ditumbalkan dan bergeser dari jatim ketika akan melakukan penyelidikkan. Untuk itu kami keberatan bila kasus ini kita bawa ke Kejati maupun Polda Jatim,” pungkas dia, selasa (21/5) lalu.

Bagi-bagi berkah ke 22 partai non parlemen itu juga dibenarkan oleh pengurus harian Partai Demokrasi Kebangsaan, Heny. Saat dikonfirmasi Heny membenarkan partainya ikut kecipratan dana segar dari KarSa. Bahkan Ia mengaku mendapatkan Rp 15 juta dari partainya. Bahkan uang tersebut telah ditukarkan ke Bank Indonesia (BI) Surabaya di jalan Pahlawan. (kas)

BENTROK PROTES BBM: Seorang mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) melempar batu ke arah polisi dan Satpol PP saat terjadi bentrok di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (12/6). Bentrokan terjadi saat sejumlah mahasiswa UMI yang menolak rencana kenaikan BBM tidak diterima oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

PERIZINAN MINIMARKET

SURABAYA – Lambatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait dengan regulasi yang mengatur tentang minimarket atau toko waralaba, ribuan minimarket atau toko waralaba di Kota Surabaya tidak mempunyai Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Akibatnya, saat ini ribuan minimarket bodong alias tak berizin di Surabaya semakian menjamur. Berdasarkan data yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya, hingga saat ini masih tercatat 60 persen pengusaha di Surabaya belum memiliki SIUP-TPD. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy.

Dirinya mengatakan, jika tidak adanya Perwali yang mengatur tentang pendirian minimarket atau toko waralaba, membuat pengusaha tidak bisa mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Padahal, lembaga parlemen Surabaya sudah membahas Perwali yang mengatur tentang minimarket atau toko waralaba sejak Mei 2012.“Ya, Peraturan Walikota

oleh salah satu Ketum Partai untuk datang ke Garden Palace Hotel usai menerima pembagian dolar dari KarSa. Nah, dari pembagian uang dolar itulah, Parlindungan diberi 9 lembar yang sekarang ini akan dijadikan barang bukti dalam laporannya ke KPK. Uang dolar itu memiliki nomor seri yang agak mirip yakni, nomor seri KB 49225693 K, KB 49225694 K, KB 4922569 K, KB 49225695 K,KB 49225696 K, KB 49225697 K, 49225699 K, KB 49225700 K, KB 49225681 K. (kas)

ant/yusran uccang

TARIK ULUR PAW

DPC PKB Mengeksekusi PAW Masduki Toha SURABAYA – Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Wakil Ketua DPRD Surabaya yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Musyafak Rouf semakin berlarut-larut.

Hal ini disebabkan oleh adanya kesan tarik ulur PAW Musyafak Rouf antara Fraksi PKB dengan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKB Surabaya.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin mengancam akan melakukan PAW terhadap anggota Fraksi PKB, dalam hal ini Masduki Toha, yang telah dianggap menghambat proses PAW Musyafak Rouf.“Kalau tidak mau diatur ya dia akan di PAW juga,” kata dia. Rabu (13/6),kemarin.

Dirinya menambahkan, jika pihaknya menyayangkan tindakan Masduki dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus)

DPRD Surabaya, pada Senin (10/6) lalu telah memperlambat PAW Musyafak dengan menyatakan surat pengajuan PAW dari DPC PKB Surabaya tidak sesuai prosedur atau mekanisme yang ada di dewan.

Tidak sesuai prosedur atau mekanisme yang dimaksud adalah surat PAW dari DPC PKB Surabaya tidak melalui Fraksi PKB melainkan langsung ke Pimpinan DPRD Surabaya. Padahal, dalam tata tertib DPRD Surabaya tidak menyebutkan, bahwa surat harus melalui fraksi.“Masa masalah teknis saja sampai di rapat Banmus,” cetus dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, M.Naim Ridwan.

Dirinya mengatakan, jika surat PAW anggota legislatif yang dikirim DPC partai ke secretariat dewan, merupa-

kan etika politik. Namun, hal itu belum ada regulasinya dan tidak ada dalam tata tertib kedewanan.“PAW ini sebetulnya memakai aturan atau etika, yang jelas saya menilai ini ada upaya memperlambat PAW,” ujar dia.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan sikap Masduki Toha yang berbeda pendapat dalam rapat Banmus.

Bahkan, ngotot jika surat PAW Musyafak Rouf harus melalui Fraksi PKB dan berimbas pada deadlock nya rapat Banmus yang membahas PAW Musyafak Rouf.“Masduki ribut di Banmus itu maksudnya apa?.

Diajak koordinasi juga tidak nongol,” kata dia.

Menyikapi hal tersebut, DPC PKB Surabaya akan memberikan peringataan kepada Masduki Toha kerena dinilai tidak mempedulikan

partai. Jika peringatan itu diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi PAW. “Pak Masduki Toha menuruti kehendaknya sendiri atau partai. Kalau mau diatur ya harus menurut kepada partai,” tegas dia.

Seperti diketahui, proses PAW salah satu Wakil Katua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf oleh DPC PKB Surabaya terkesan molor dan berlarutlarut. Hal ini berdasar, karena rapat Banmus DPRD Surabaya yang membahas PAW Musyafak Rouf berakhir deadlock.

Hal ini disebabkan karena surat PAW Musyafak Rouf yang dilayangkan oleh DPC PKB Surabaya ke secretariat DPRD Surabaya tidak melalui Fraksi PKB dan dianggap ridak sesuai prosedur atau mekanisme yang berlaku. (wan/kas)

LINTAS JATIM

13

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137 | TAHUN II

TIDAK LOLOS VERIFIKASI

Eggy Ancam Boikot Pilgub SURABAYA- Dicoretnya dukungan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) ke pasangan Khofifah-Herman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, yang dapat mengganjal pasangan Berkah maju dalam Pilgub Agustus 2013 mendatang, ternyata membawa duka tersendiri bagi Calon Gubernur (Cagub) Independen, Eggy Sujana.

Pasalnya, pria yang berprofesi sebagai Advokat papan atas itu juga mengkhawatirkan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jatim akan terganjal akibat persyaratan yang diminta KPU tidak terpenuhi. Salah satunya terkait masalah surat dukungan yang disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Eggy sendiri sebelumnya sudah menyerahkan 1.227.000an surat dukungan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena 882.548 diantaranya dinyatakan TMS, maka pasangan indepent yang berjuluk Beres itu harus mengganti surat dukungan TMS ini dua kali lipat.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Perseorangan Tingkat Provinsi, Agung Nugroho menjelaskan, Pasangan Beres tersebut

harus mengganti sebanyak 1.756.000an surat dukungan.

Jumlah ini lebih banyak dari surat dukungan yang mereka serahkan ketika pertama kali mendaftarkan diri,” papar Agung seraya menambahkan bahwa surat dukungan Eggy – Sihat yang Memenuhi Syarat (MS) hanya sebanyak 239.910 atau sekitar 20 persen dari total jumlah surat dukungan yang diserahkan.

Usai melakukan medical cek up di RS Graha Amertha dr Sutomo, kemarin, Eggy mengaku akan memboikot jalannya Pemilukada, jika Ia dan Sihat tidak lolos verifikasi.” Apabila saya tidak lolos,saya akan memboikot pemilu,”ungkap dia usai melakukan serangkaian tes kesehatan sebagai persayaratan wajib KPU yang harus dilalui Cagub dan Cawagub Jatim.

Selain itu, Eggy mengungkapkan, bila dirinya tidak lolos sebagai Cagub Jatim, Ia sepenuhnya akan berupaya memenangkan Khofifah termasuk memberikan dukungan suaranya untuk pasangan Berkah, meski Ia menyadari dukungan atau massa yang dimilikinya kecil.”Saya tetap akan mendukung Khofifah agar lolos dan memenagkan Pilgub 2013 ini,”ujarnya sembari meninggalkan area RS Graha Amertha. (mag/kas)

HERMAN S SUMAWIREDJA

Dukungan Ganda itu Inkonsistensi Parpol Pendukung SURABAYA- Dukungan ganda yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mendapat respon cukup keras dari Cawagub Herman S Sumawiredja. Pasalnya, dukungan itu membuatnya merasa dikerjain oleh Sekertaris Jendral (Sekjen) yang melakukan pemalsuan tanda tangan untuk melakukan dukungan terhadap pasangan Incumbent Karsa 9 SoekarwoSyaifullah Yusuf).

Menurutnya, langkah yang dimiliki oleh Sekjen PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK) merupakan sebuah Inkonsistensi darinya atau inkinsistensi dari seorang anggota parpol.

Hal itu, merupakan sebuah penyalahan kedudukan didalam sebuah partai.

Seharusnya, dukungan awal yang pasti dan telah disepakati mendukung pasangan Berkah dirinya bersama Khofifah Indar Parawansa tidak dicurangi dengan melakukan hal tersebut. “ Politik yang seperti itu saya merasa dikerjain. Pertama deal mendukung, tidak tahu terakhirnya malah balik tidak mendukung,” katanya, ketika ditemui seusai tes kesehatan di Graha Amerta, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Rabu (12/6) kemarin.

Ia menjelaskan, diduga atas kejadian yang bisa saja tidak meloloskannya unutk melenggang dalam pertarungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jatim 2013 ini, Sekjen menerima sesuatu sehingga ketika menjalankan mekanisme dukungan Sekjen memanfaatkan waktu. Padahal, para ketua dari kedua Partai tersebut telah menyetujui dan mendukung peuh pasangan Berkah maju untuk menjadi pasangan calon. “ saya menduga mereka menerima sesuatu.

Sehingga, berbalik arah dari ketentuan atau deal awal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, permasalahan ini tidak akan membuatnya tinggal diam.

Atas sikap inkonsistensi tersebut, ia akan melapor kepada pihak yang berwenang tentang pengaduan tandatangan palsu. Meski demikian, Herman manyatakan, ia tetap optimis meski kini diu-

jung tanduk soal syarat pencalonan yang sementara ini Khofifah dan ia memiliki 15,55 persen suara

ant/irsan mulyadi

RICUH DEMO MAPOLSEK: Seorang mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) menggertak polisi dengan batu ketika berunjuk rasa, di depan Mapolsek Medan Kota, Sumut, Rabu (12/6). Unjuk rasa meminta pihak kepolisian bertanggung jawab atas dugaan tindakan represif ketika mahasiswa menggelar demo menolak kenaikan BBM dengan menyandera mobil plat merah, berakhir ricuh.

Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM SURABAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Komite Pimpinan Cabang Surabaya, Rabu (13/6), kemarin, menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, di jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Aksi ini dilakukan untuk menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Juli mendatang.

Salah satu koordinator aksi, Feri dalam aksinya, meneriakkan jika rencana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Budhiono untuk menaikkan harga BBM bukan mensejahterakan rakyat melainkan memiskinkan rakyat Indonesia.“Mencabut subsidi sama dengan menyengsarakan rakyat Indonesia”, teriak dia.

Dirinya menambahkan, jika opsi pemerintah dengan menarik subsidi dan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan solusi tepat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Bahkan, pihaknya menilai jika alasan pemerintah untuk SBYBudiono untuk menyesuikan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan ‘sesat pikir’.

Hal ini beralasan, karena alokasi anggaran yang digunakan untuk subsidi BBM dan tabung LPG 3 kg hanya Rp. 193,80 triliun, sedangkan alokasi anggaran belanjan pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebesar Rp. 1.638,01 triliun. Angka tersebut belum ditambah alokasi anggaran pembiayaan dalam negeri dan

kuar negeri sebesar Rp. 153,34 triliun.“Alokasi anggaran subsidi BBM dan tabung LPG 3 kg jauh lebih kecil disbanding dengan alokasi anggaran belanja negara. Jadi, alasan pemerintah mencabut subsidi BBM karena menganggap subsidi BBM suber defisit APBN adalah sesat piker,”tegas dia.

Sebelungnya, puluhan pemuda yang tergabung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari DPD Surabaya, juga menggelar aksi serupa untuk menolak rencana pemerintah SBYBudhiono untuk menaikkan harga BBM pada Juli mendatang. Bahkan, HTI menuding kebijakan pemerintah SBYBudhiono mendzalimi dan mengkninati rakyat Indonesia.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Humas HTI Jatim, Rif’an.

Dirinya mengatakan, alasan pemerintah untuk menungurangi alokasi anggaran subsidi BBM patut dipertanyakan.

Hal ini beralasan, karena de-

ngan menaikkan harga BBM dari Rp. 4.500 perliter menjadi Rp. 6.500 perliter hanya menghemat APBN sebesar Rp. 21 triliun pertahun. Padahal, setiap tahun pemerintah SBY-Budhiono tidak dapat menyerap APBN secara maksimal. “Apakah sedemikian gentingkah kondisi APBN kita, sehingga subsidi harus segera dikurangi. APBN tahun 2012 masih sisa Rp. 32,7 triliun, itu kan sudah lebih dari cukup untuk menutup alokasi anggaran subsidi BBM,” kata dia.

Dirinya menambahkan, jika kebijakan pemerintah SBY-Budhiono mencabut subsidi BBM, merupakan kebijakan yang mendzalimi rakyat Indonesia. Hal ini beralasan, karena menurut hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010, 65 persen pengguna BBM adalah kalangan rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen kelas menengah, 6 persen kelas atas, dan

hanya 2 persen dari kalangan elit kaya.“Ini sudah jelas-jelas mendzalimi rakyat Indonesia,” tambah dia.

Selain itu, dirinya menganggap kebijakan tersebut juga mengkhinati rakyat Indonesia. Karena menaikkan harga BBM hanya untuk mensukseskan liberalisasi sektor hilir, dalam hal ini sektor niaga dan distribusi. Setelah sukses dalam sektor hulu, dalam hal ini ekplorasi dan eksploitasi.“Jadi, jelas sekali kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk penghinatan pada rakyat Indonesia yang sangat nyata,” tegas dia.

Seperti diketahui, pemerintah SBY-Budhiono akan mengumumkan kenaikan harga BBM pada bulan ini. Pengumunan kenaikan BBM akan dilakukan setelah DPR-RI menyetujui APBN Perubahan dan kompensasi BLSM terkait dicabutnya alokasi anggaran subsidi BBM. (wan/kas)

PERSIDANGAN

Pembunuh Istri Mengancam akan Bunuh Diri yang dimiiki. Suara itu terhitung ketika masih memiliki dukungan dari PPNUI sebanyak 0,24 persen suara dan Partai Kedaulatan (PK) 0,50 persen suara. Sayangnya, apabila prosentase dukungan dua partai itu dibatalkan oleh KPU dan tidak memenuhi syarat pencalonan hingga 16 Juni mendatang. Maka, Khofifah hanya memiliki 14, 81 persen suara.

“Saya tetap optimis dapat maju untuk Pilgub 2013 ini,” tegasnya.

Terpisah, Pengamat politik Universitas Trunojoyo, Madura, Mochtar W Utomo, mengatakan, fenomena politis Indonesia dengan adanya dukungan dua partai yang terjadi saat ini merupakan sebuah langkah dari partai-partai kecil yang mulai tidak akan bisa eksis dalam Pemilu 2014.

Dengan tidak adanya masa depan lagi, membuat mereka menentukan nasibnya dengan mendukung calon yang dapat memberikan kepentingan pribadi dan partainya. “ Fenomena politisnya kan seperti ini, mereka (parta kecil,red) sudah tidak bisa menentukan masa depannya lagi di Pemilu 2014.

Jadi, mereka berlombalomba untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mendukung orang atau pasangan yang memenuhi kepentingan pribadinya,” tegasnya. (mag/ kas)

Rasidi alias Jidi (45), mungkin tak dapat lagi berpikiran panjang. Sejak diancam pidana 15 tahun penjara pada 5 Juni 2013 pekan lalu, terdakwa pembunuhan terhadap istrinya sendiri itu kerap berupaya bunuh diri. Bahkan, kemarin saat ikuti sidang lanjutan, warga Wonoasri, Surabaya, itu juga mengancam akan bunuh diri jika divonis berat.

Dalam persidangan di ruang sidang Garuda, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jidi sedianya menjalani agenda lanjutan pembelaan atau pledoi. Dengan dibacakan penasehat hukumnya, Dimas Aulia Rachman, Jidi meminta dibebaskan karena menyesal dan membantah tidak melakukan pembunuhan.

Sontak, pembelaan tersebut membuat Majelis Hakim yang diketuai Burhanudin, geleng-geleng kepala. Majelis menilai jika permintaan Jidi susah untuk dikabulkan.

Terlebih, Jidi adalah residivis kasus pidana lain beberapa tahun lalu dan mendapat hukuman pidana 2 tahun. “Kamu salah, lalu minta bebas.

Aneh-aneh saja,” kata majelis hakim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko nugroho dari kejari Tanjung Perak pun segera memberikan tanggapan. Ia menegaskan jika pihaknya tetap pada tuntutan. Eko juga menyebutkan jika terdakwa sebelumnya telah mengaku bersalah lantaran menenggelamkan istrinya ke dalam sumur dekat rumah karena cemburu. “Sebelumnya

ngaku salah, sekarang minta bebas. Ya tidak bisa begitu,” ucapnya.

Ditemui usai sidang, Jidi yang matanya memerah pun mengaku akan bunuh diri lagi bila majelis hakim menjatuhkan kurungan berat baginya.

Ia merasa hukuman tersebut terlalu berat, mengingat usianya kini nyaris setengah abad dan telah dijauhi keluarga sejak kasus pembunuhan terjadi. “Saya mau bunuh diri lagi kalau begitu,” ucapnya

kepada wartawan. Ia juga meminta bantuan wartawan agar hakim mau mempertimbangkan pembelaannya. “Saya ini tidak salah. Saya menyesal,” imbuhnya.

Untuk diketahui, peristiwa pembunuhan keji itu berawal ketika Jidi melihat korban berduaan dengan laki-laki lain yang diakui korban menagih hutang pada Sabtu 22 Desember 2012 lalu. Tak tahan melihat istrinya berada di kamar warung jalan Wonosari Tegal IV, terdakwa

langsung meminta istrinya menutup warung.

Setelah itu, terdakwa mengajak korban pulang ke rumahnya di Jalan Wonosari Tegal IV. Saat itulah terjadi keributan panjang. Jidiyang dikenal tempramen memukuli korabn berkali-kali hingga pingsan. Saat pingsan itu, pelaku mengira korban telah meninggal dunia dan segera memasukkan jenasah istrinya ke dalam sumur.

Jenasah korban dike-

tahui Minggu, 23 Desember 2012 pagi, oleh tetangganya, Abdul Hamid (34), yang akan ambil air. Usai penemuan itu, warga langsung melapor ke Polsek Semampir diteruskan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. "Usai membunuh Jidi langsung lari ke Omben Sampang," kata Eko dalam dakwaanya. Atas perbuatanya itu, Jidi dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (kas)

kas/koran madura

DIDAMPINGI PENASEHAT: Terdakwa Jidi (Pakai Rompi Tahanan) didampingi Penasehat hukumnya pada persidangan sebelumnya.

14

TAPAL KUDA

KAMIS 13 JUNI 2013 NO.0137| TAHUN II

Cuaca Tak Menentu

Usaha Pengeringan Ikan Merugi

PENUMPASAN TERORIS. Pasukan gabungan TNI dan Angkatan Tentara Malaysia (ATM) mengevakuasi pengunjung hotel yang disandera teroris pada Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgabma Malindo) Darat Samudera Angkasa (Darsasa)-8AB/2013 di Medan, Sumut, Rabu (12/6). Latihan tersebut untuk meningkatkan kerja sama ATM dan TNI khususnya dalam penanggulangan teror yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah Malaysia dan Indonesia.

80 Persen Prilaku Pemilih Pragmatis PROBOLINGGO - Karakteristik masyarakat pemilih di Kabupaten Probolinggo masih fleksibel. Akibatnya, setiap orang belum memiliki pilihan yang cocok untuk dijadikan pemimpin.

Perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya semakin banyak pertimbangan pragmatis, bukan lagi berdasarkan kedekatan ideologinya dengan partai.

“Delapan puluh persen pemilih di Kabupaten Probolinggo, pragmatis, bukan kekuatan idiologis, pada Pemilu 2014 nanti. Hingga kini masyarakat belum memiliki pilihan yang pasti, setiap saat masih dapat berubah,”ujar Hasan Aminuddin, Selaku Mustasyar NU Kabupaten Probolinggo, dihadapan 45 Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (12/6).

Menurut Hasan Aminuddin, kondisi itu menunjukkan bahwa ikatan ideologi pemilih dengan yang dipilih tak lagi paralel. Pertimbangan pragmatisnya lebih dominan.

Bahkan, pemilih pragmatis itu kelak menangih atas janji-jan-

ji politiknya para calon yang didukungnya.

Ia menambahkan, pilihan masyarakat masih ditentukan oleh partai-partai yang dapat menjanjikan masa depan yang lebih baik dari sisi keamanan dan kesejahteraan. Partai mana yang calon pemimpinnya dapat menghasilkan kondisi yang lebih baik dari sekarang, adalah partai yang dipilih dan dipercaya masyarakat.

“Memilih jadi Caleg itu sebuah pilihan. Pembelajaran politik harus dengan Akhlaqul Karimah. Kondisi sekarang Kabupaten Probolinggo berbeda dengan daerahg lainnya. Sudah lebih dewasa, jika disbanding Situbondo dan Lumajang,”tandas Hasan Aminuddin.

Demikian juga, soal pendekatan pada pemilih dan konstituen. Hasan Aminuddin bercerita tentang potret

pemilih. Tahun 1999 pemilih mengedepankan idiologi partai, dan 2009 karena situasi dan kondisi, lebih pada lemahnya pemilih menjadi pragmagtis.

“Penyebab utama, masyarakat pemilih karena perilaku anggota dewan. Dimana banyak anggota dewan karena disibukan kegiatan sendiri, ingin kaya selama

lima tahun,”terangnya.

Oleh karena itu, ia berharap sosialisasi yang dilakukan oleh setiap partai maupun calon sangat penting. Sebab, masyarakat akan mengenal siapa yang dipilihnya dari sosialisasi tersebut. “Ukurannya adalah dikenal dulu, dipahami perjuangannya, baru dipilih masyarakat,”pungkas Hasan Aminuddin.(hud).

POLITIK

KPU: Tiga Bacaleg Tidak Penuhi Syarat JEMBER - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan tiga bakal calon legislator dari dua partai politik tidak memenuhi syarat dalam penetapan daftar calon legislator sementara.

“Hari ini penetapan daftar calon legislator sementara (DCS) dengan total bakal calon legislator (bacaleg) sebanyak 560 orang dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, namun tiga bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, Ketty Tri Setyorini, Rabu.

Tiga bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut berasal dari Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) sebanyak dua orang, dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak satu orang.

“Mereka dinyatakan TMS karena berkas yang dikumpulkan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ketentuan seperti yang terjadi pada salah satu bacaleg PPP yang tidak membubuhkan materai pada semua berkas,” paparnya.

KPU juga menyatakan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi bacaleg melalui parpol lain masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS), karena belum menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota dewan.

Tiga anggota DPRD Jember dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) kembali mencalonkan diri menjadi anggota dewan setempat periode 2014-2019 melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Mereka adalah Toif Zamroni, Marduwan, dan Wahid Zaini.

“Kami memberikan batas waktu kepada mereka untuk melengkapi berkas dan menyerahkan surat pengunduran diri selama tahapan masa perbaikan DCS hingga 1 Agustus 2013,” katanya.

Ketty mengatakan ada seorang bacaleg dari Partai Hanura yang sudah masuk dalam DCS, namun yang ber-

sangkutan mengundurkan diri dari bacaleg dan belum mengundurkan diri dari partai politik.

“Bacaleg yang bersangkutan hanya menyampaikan pengunduran dirinya kepada KPU, sehingga parpol belum mencabut berkas bacaleg itu.

KPU akan mencoret berkasnya, apabila parpol sudah mencabut berkas bacaleg yang mengundurkan diri tersebut,” ujarnya.

Pengumuman resmi secara tertulis nama-nama bacaleg yang masuk DCS akan disampaikan melalui beberapa media cetak di Kabupaten Jember pada Kamis (13/6). (ant/rah)

KEBERSIHAN

Ketua DPRD: Kembalikan Fungsi Sungai Jenggolo SIDOARJO - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Dawud Budi S mendesak pimpinan dinas kebersihan dan pertamanan setempat segera mengembalikan fungsi Sungai Jenggolo menyusul adanya pendangkalan akibat luberan sampah.

“Saya mendapatkan laporan dari masyarakat jika tempat penampungan sementara di lokasi tersebut sudah melebihi kapasitas dan sampahnya

banyak yang masuk ke sungai,” ujarnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Luberan sampah itu, kata dia, membuat sungai tersebut menciut sepanjang 100 meter dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

“Kami khawatir jika pada saat hujan turun akan terjadi banjir mengingat lokasi tersebut sangat dekat dengan perumahan,” ucapnya.

Ia mengatakan sampah

yang dibuang ke sungai tersebut melanggar aturan dan pimpinan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo seharusnya mengembalikan fungsi Sungai Jenggolo.

“Sungai Jenggolo itu lurus dan di lokasi TPS ternyata terdapat bagian yang menjorok ke sungai.

Bagian yang menjorok tersebut adalah timbunan sampah,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, pemerintah harus memberi

contoh yang baik kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. “Sesuai aturan yang ada, pendirian bangunan di atas sempadan sungai itu tidak diperbolehkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKP Sidoarjo M Bahrul Amig menjelaskan pihaknya akan menormalisasi sampah di lokasi tersebut supaya tidak ada penumpukan sekaligus mencegah timbulnya bau. (ant/rah)

PROBOLINGGO – Dampak cuaca ekstrim dalam beberapa bulan ini, membuat usaha pengolahan ikan kering rumahan di Kota Probolinggo merugi hingga jutaan rupiah.

Mereka kesulitan mendapatkan sinar panas matahari, hingga akhirnya banyak ikan membusuk.

Sekitar sebulan terakhir, warga kelurahan Mayangan Kota Probolinggo yang merupakan sentra usaha pengolahan ikan kering diliputi kegelisahan. Kondisi itu terjadi karena cuaca ekstrim, dimana wilayah Kota Probolinggo mulai Pagi, Siang, Sore dan malam selalu diguyur hujan.

Pasalnya produksi ikan kering saat ini sangat membutuhkan sengatan matahari.

Lantas, yang bias dilakukan warga ada yang tetap memaksa menjemur sebagian olahan ikannya, ada juga yang terpaksa menumpuk di dalam ruangan. Bila pengeringan ikan tersebut tidak, mengakibatkan ikan membusuk dan mengeluarkan ulat, akhirnya membuat tak layak untuk dikonsumsi.

“Pada cuaca normal yang banyak sinar matahari, proses pengeringan biasanya memakan waktu 1 hingga 2 hari saja. Pada saat musim penghujan ini, waktu pengeringan bisa mencapai 7 hari,”ujar

Agus Roni, Pengusaha Pengolahan Ikan Kering, di Kelurahan Mayangan, Rabu (12/6).

Agus Roni, mengungkapkan pengusaha pengolahan ikan kering saat ini sudah merugi mencapai jutaan rupiah. “Banyak ikan olahannya membusuk. Terpaksa untuk campuran pakan ternak,”ucapnya.

Hal senada, diungkapkan Siti Rosidah. Menurutnya, akibat cuaca ekstrim harga kering olahan anjlok drastic. Dari sebelumnya kisaran Rp.12 ribu perkilo, saat ini hanya Rp.10 ribu setiap kilogramnya. “Saya berharap pemerintah Kota Probolinggo

bias memberikan bantuan berupaalat pengering, agar produksi ikan olahan bias terus berjalan,”pinta Siti Rosidah.

Akibat cuaca tak menentu ini, praktis mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Dan sebagian ada yang memilih tidak melakukan pengeringan ikan. Meski sudah terlanjur, mereka tetap memenuhi pesanan pembeli yang biasa jadi pelanggan.

Kini mereka hanya pasrah, dan berharap agar cuaca segera kembali normal agar usaha pengeringan ikan berjalan seperti sediakala. (hud).

Pedagang Pasar Leces

Tolak Bangunan Kios Baru PROBOLINGGO - Puluhan anggota Paguyuban Pedagang Pasar Leces melurug Kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/6).

Mereka menyampaikan penolakan terkait rencana pembangunan kios baru di Pasar Leces Kabupaten Probolinggo. Para pedagang mendatangi Kantor Dispenda Kabupaten Probolinggo karena merasa resah dengan rencana pembangunan kios baru tersebut.

Salah seorang perwakilan Paguyupan Pedagang Pasar Leces, Kusyono, mengatakan para pedagang berharap Dispenda bisa menjadi fasilitator, dengan menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa pedagang ngotot menolak pembangunan kios baru dan meminta dibangun seperti rencana semula.

“Rencana awal, pembangunan kios paling depan 40 buah, tapi setelah dikerjakan hanya 26 buah kios. Saya kuatir, ini akan membuat konflik antar pedagang. Yang jelas kami akan menolak,”ucap Kusyono.

Selain itu pembangunan kios baru tidak pernah ada sosialisasi. Jika kios jadi dibangun, pedagang pasar pagi juga akan tergusur dan muncul persaingan yang tidak sehat antara pedagang baru dan lama.

Oleh karena itu, pedagang mengajukan tuntutan. Yaitu supaya Pemkab Probolinggo mengkaji ulang pembangunan kios baru, agar berpihak kepada masyarakat kecil dan mengembalikan fungsi lingkungan pasar seperti dulu. “Yang jelas, pedagang keberatan dengan rencana pembangunan kios tersebut,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Probolinggo, Santiyono, mengatakan

pihaknya hanya memfasilitasi kepentingan para pedagang pasar Leces. ”Saya tidak punya wewenang untuk menjawab. Secara teknis, itu wewenang Dinas PU Cipta Karya. Teknis pembangunan bukan wewenang saya, mohon maaf saya ingin menempatkan permasalahan pada tempatnya. Itu semua mitra saya,”pungkas Santiyono.(hud).

SEPAK BOLA

Persegres GU Absen Hadapi Arema

GRESIK - Dua pilar Persegres Gresik United dipastikan absen menghadapi tuan rumah Arema Cronous di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (14/6).

Pelatih Persegres, Widodo Cahyono Putra, Rabu, mengatakan dua pilar yang absen itu adalah penjaga gawang Hery Prasetya dan pemain belakang Sasa Zecevic akibat akumulasi kartu kuning yang didapat di laga sebelumnya.

Meski demikian, dia tetap memerintahkan anak buahn-

ya supaya tidak terpengaruh absennya dua pilar, dan tetap bermain maksimal menghadapi tuan rumah.

Selain itu, dia meminta agar anak asuhnya bermain disiplin di posisinya masingmasing, serta konsisten menjalankan taktik karena itu merupakan kunci keberhasilan tim dalam meraih kemenangan.

“Tentunya semua ini harus didukung dengan kemauan dan tekad yang bulat untuk memenangi pertandingan nanti,” ujarnya.

Widodo mengatakan telah memberikan pelatihan khusus bola-bola mati seperti tendangan bebas dari luar kotak penalti, sebab diakuinya tim berjuluk “Laskar Joko Samudro” itu memiliki pemain yang bisa diandalkan dalam melakukan “free kick” (tendangan bebas) secara akurat.

“Kita punya Matsunaga dan Diogo. Tendangan mereka sangat keras dan akurat. Oleh karena itu yang terpenting mereka memiliki mental bagus untuk mencetak gol,” tuturnya.

Di sisi lain, Widodo juga telah mengetahui kekuatan calon lawannya yang berjuluk tim “Singo Edan”. Beberapa pemainnya juga dikabarkan akan absen seperti gelandang serang, Kayamba Gumbs yang absen karena akumulasi kartu.

“Absennya Kayamba tentu membawa keuntungan bagi tim kami, sebab kekuatan Arema akan pincang, dan Kayamba dikenal pemain yang pintar, konsisten serta bisa merepotkan barisan pertahanan lawan,” ucap Widodo.

Meski demikian, timnya akan tetap waspada, karena meski tanpa Kayamba, Arema dikenal tim yang kuat dan sulit dikalahkan di kandang sendiri. (ant/rah)

OPINI salam songkem Daging Sapi

“Tongkat Ajaib” untuk Myanmar

K

P

ernyataan Perum Bulog mengenai besaran kuota impor daging sapi yang dibutuhkan idealnya 10 persen dari kebutuhan nasional, mengingatkan kita pada kasus suap impor sapi yang menimpa Luthfi Hasan Ishaaq.

Kasus itu kini sudah tenggelam oleh semarak kesibukan lain, padahal masih menyisakan sejumlah masalah, seperti penyitaan mobil petinggi PKS yang berujung pada saling serang antara PKS dan KPK. Upaya KPK mengusut tuntas korupsi di negeri ini memag tak mudah. Salah satunya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perlawanan atas upaya KPK. Bahkan PKS berulangkali mengancam KPK setelah KPK menjebloskan PKS ke dalam masalah hukum yang diawali dari kasus suap impor sapi yang menimpa Luthfi Hasan Ishaaq tersebut.

PKS semakin gusar ketika anggota Timwas Century yang berasal dari partai tersebut, Fahri Hamzah, Andi Rachmat, dan Indra keluar dari rapat. Mereka tak puas karena merasa tersinggung dan dilecehkan oleh pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam rapat Timwas tersebut.

Dalam rapat, Wakil Ketua KPK tersebut mengatakan sejak awal telah bertekad menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan strategi penyelidikan yang dimilikinya.

Dengan demikian dia meminta agar tidak ada yang menggunakan kata-kata hiperbol. Karena hanya orang-oarng yang pahamlah yang satu frekuensi dengannya. Pernyataan Wakil Ketua KPK itu membuat para elit PKS menggarang dan balik memberikan perlawanan atas KPK. Perlawanan PKS terlihat ketika KPK berusaha menyita mobil milik petinggi partai tersebut yang ada di kantor PKS. Pihak PKS berupaya menghalang-halanginya. Tidak hanya petugas PKS yang berjaga-jaga ketat di pintu PKS. Bahkan, pihak PKS juga mengempesi mobil, menggembok gerbang masuk, saksi kabur, dan menyatakan bahwa penyitaan tak dilengkapi dengan surat. Bahkan pihak PKS akan berupaya melaporkan penyegelan atas mobil tersebut kepada kepolisian dan Kemite Etik KPK. Itu merupakan perlawanan PKS atas KPK yang berupaya membasmi penyakit hukum di negeri ini.

Tentu saja, sikap tak kopratif yang ditunjukkan PKS atas KPK menuai banyak protes. Salah satunya datang dari jaringan Antikorupsi Yokjakarta. Mereka menganggap PKS telah meningkari komitmennya sendiri sebagai partai Islam yang selama berteriak bersih dan mendukung pemberantasan korupsi, namun realitanya justru ketika PKS sendiri tersandung masalah kasus tersebut, berupaya menghalang-halangi tugas KPK dalam mengusut tuntas kasus yang telah menyeret Luthfi Hasan Ishaaq tersebut.

Tindakan tidak koperatif yang dilakukan PKS sejatinya merupakan pembelaan atas PKS dan manta pimpinannya yang berurusan dengan KPK, namun tindakan tersebut justeru kurang menguntungkan kepada PKS sendiri. Apalagi PKS akan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan pada 2014 mendatang, tentu diakui atau tidak kasus dan upaya melawan KPK akan berdampak negatif pada pencitraan partai islam tersebut.

Setidak-tidaknya rakyat akan memberikan penilaian bahwa PKS yang selama ini membawa bendera Islam, ternyata mau juga menerima suap dan melindungi koruptor.

Rakyat Indonesia yang mayoritas islam, tentu sangat keberatan dengan sikap PKS yang telah memperburuk citra islam. Sebab islam tak pernah mentoleransi tindakan penyimpangan hukum, termasuk suap dan korupsi. Jadi, sebaiknya PKS tidak perlu melakukan perlawanan atas KPK jika PKS memang bersih dari masalah hukum.(*)

Mahfudh Fauzi Peraih Beasiswa Monash Institute

Semua yang hidup di muka bumi adalah saudara (Almu’minu akhul mu’min). Jadi jangan sampai gara-gara sentuhan tangan golongan minoritas di Myanmar memicu pudarnya nilai kesaudaraan negara atau bahkan dunia.

embatan Suramadu sudah diresmikan pada 10 Juni 2009 lalu.

Itu artinya sudah empat tahun lamanya jembatan sepanjang 5,3 km itu berdiri menyambungkan Surabaya-Madura.

Akan tetapi, hingga kini, adanya jembatan yang menelan biaya Rp 4,5 triliun itu belum bisa membawa keberuntungan signifikan bagi pengembangan pembangunan Madura. Padahal sejak awal pembangunannya, jembatan tersebut diharapkan dapat mempercepat kemajuan pembangunan Madura. Tapi yang dimaksud bukan berarti membangun di Madura.

Memang ada bedanya, membangun Madura dengan membangun di Madura. Membangun Madura berarti mengindikasikan orang-orang Madura dapat hidup menjadi lebih sejahtera dan berjaya dengan adanya jembatan Suramadu. Sedangkan membangun di Madura, mengindikasikan orang luar Madura yang mengambil manfaat di pulau Madura, sedangkan orang Madura sendiri justeru terasing dan tak berdaya di pulaunya sendiri.

Sejatinya, tokoh-tokoh Madura, sejak semula telah menyetujui pembangunan jembatan Suramadu selama membawa kebaikan bagi orang-orang Madura dan mempercepat kemajuan Madura. Setidak-tidaknya, jembatan unik itu dapat memberdayakan ekonomi masyarakat Madura. Namun realitanya, hingga saat ini, jembatan tersebut masih belum mampu memberdayakan perekonomian masyarakat Madura. Buktinya, baik masyarakat Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, masih belum dapat merasakan jembatan itu memudahkan perolehan perekonomian mereka. Kecuali, memang harus diakui, jembatan itu hanya bisa dilalui, itu pun hanya oleh sebagian orang Madura.

Bukti lain, bahwa jembatan terpanjang di Asia Tenggara itu belum membawa keberuntungan bagi Madura, diketahui dari tidak berjalannya agenda pembangunan di Madura. Juga bagi hasil perolehan jembatan Suramadu seperti yang telah dijanjikan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pemerintah di Madura. Janji bagi hasil itu tak juga ditepati oleh pemerintah pusat.

Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii dan Sekretaris DPRD Bangkalan Saad Saiful Djamal tidak salah bila beranggapan pemerintah pusat dan pemprov Jatim tak serius dengan janjinya untuk melakukan percepatan pembangunan Madura. Tak hanya Pemkab dan DPRD Bangkalan, tapi pemkab dan DPRD kabupaten lainnya di Madura juga merasa telah dikhianati.

Cukuplah mereka mewakili kekecewaan warga Madura.

Membangun Madura kiranya sebatas basa-basi publik, sebab pemerintah pusat dan provinsi tidak pernah melakukan upaya pembangunan Madura. Tanpa adanya keseriusan dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga empat kabupaten di Madura, maka jembatan Madura tak akan banyak membantu pertumbuhan kemajuan perekonomian di Madura. (*)

A

erusuhan di Myanmar memang cukup mencengangkan. Ya, kerusahan antaretnis agama ini kembali pecah setelah beberapa waktu lalu sempat terjadi hal serupa (Rohingya). Tindak kriminalitas tersebut tentu mencoreng wajah negara dan agama. Dalam ranah negara, hakikatnya seluruh tumpah darah masyarakat adalah senasib-seperjuangan, sehingga secara otomatis mereka seharusnya menanggalkan baju suku, agama, ras, dan adat (SARA).

Problematika tersebut memang cukup memprihatinkan, dan seharusnya warga nasional ikut simpatik atas hal ini. Memang kisruh tersebut dilatar belakangi oleh tindakan seorang Muslim yang membakar hiduphidup perempuan Budha, atas dasar cekcok adu mulut. Tentu dengan kejadian tersebut memicu kerusuhan dari kedua pihak. Simbol-simbol agama seperti masjid dirusak, dibakar, dan digempur habis.

Padahal, secara kaca mata agama pun tidak meperkenankan tindakan amoral semacam itu. Diketahui, bahwa Agama manapun dan seperti apapun juga tidak ada yang mengajarkan untuk bertindak amoral. Baik itu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, maupun Budha. Sebab, istilah agama sendiri ditinjau dari segi bahasa sansekerta, a yang berarti “tidak” dan gama yang bermakhsud “rusak”.

Jadi, hakikatnya agama hanya menuntun kejalan yang baik dan benar (Udkhulu fish silmi kaffah). Nah, walaupun realitanya berbanding terbalik, sesungguhnya agama sedang dipahami secara sempit.

Misalnya, sifat kefanatikan yang terlalu tinggi. Akibatnya tidak mau memahami pluralisme agama. Bahkan, Sidney Hook juga berpendapat bahwa agama lebih berbahaya dari pada candu. Sebab, ketika itu, kefanatikan terhadap agama, tumpah darah dapat terjadi. Hal inilah yang keliru.

Hal tersebut sangat jelas tergambar dalam agama Islam. Walaupun Islam sendiri berarti selamat, terlepas dari itu dalam ajaran Islam sikap toleran dan nasionalis pluralis sangat dijunjung tinggi (Lakum di nukum waliyadin dan Wa lana a’maluna walakum a’malukum). Jadi, selain ukhuwah islamiyah dalam internal agama, untuk luar pun sangat dititik be-

ratkan dan diprioritaskan.

Diakui dalam berbangsa dan bernegara tentu tidak akan lepas dari konflik.

Dan sebagai warga negara dan penganut agama tidak dapat menafikan hal tersebut. Bahkan sudah menjadi fitrah semata.

Artinya, problematika dalam kehidupan itu wajar. sebab, manusia tercipta berdasarkan nafsu. Dan produk nafsu tidak selamanya bernada positif. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW yang menurut Michael H. Hart merupakan orang paling berpengaruh di dunia, berpendapat bahwa sesungguhnya perang terbesar adalah melawan hawa nafsu.

“Tongkat Ajaib’’ Untuk Kericuhan Myanmar Dalam hal ini, memang perlu kajian lebih mendalam. Setidaknya tidak mengkambing hitamkan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Sebab hal tersebut justru hanya akan memperkeruh suasana. Semua yang hidup di muka bumi adalah saudara (Almu’minu akhul mu’min). Jadi jangan sampai garagara sentuhan tangan golongan minoritas di Myanmar memicu pudarnya nilai kesaudaraan negara atau bahkan dunia.

Jangan-jangan ada udang di balik batu, yang mensekenariokan kericuhan tersebut.

Padahal niatan masyarakat Myanmar sangat mulia, yaitu menjadi negara demokratis tanpa dikotori oleh otoritas penguasa. Karena itu, bantuan moral, mental, maupun material sangat diharapkan kepada masyarakat internasional. Ironis jika hanya membisu, menuli, dan membuta.

Oleh sebab itu, dibutuhkan “Tongkat Ajaib” untuk menyulap problematika yang cukup rumit tersebut. Masalah ini memang cukup kompleks, dan tidak cukup jika hanya dengan mediasi. Pasti sedikit banyak masih terselip rasa dendam antar kedua pihak. Karena itu, menurut hemat penulis langkah paling solutif adalah dengan cara “Inkulturasi Religi”. Yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai agama, dan menyemai solidaritas, keadilan, serta emansipasi kemanusiaan (Abdul Mu’ti).

Tidak dapat dipungkiri, nilai religius masyarakat telah tergerus oleh modernitas. Jika masih kental dengan agamanya, itupun hanya sifat kefatikan berlebih yang menjamur subur. Sungguh sangat disay-

angkan. Sesungguhnya hal inilah yang memicu kekerasan agama atau antar agama. Tidak jauh-jauh, di Indonesia potret demikian juga tidak sedikit. Terakhir di Madura dan di daerah lainnya.

Inkulturasi Religi atau pembudayaan agama harus benar-benar digunakan bah tongkat ajaib ketika menyulap. Setidaknya menjadi Social engenering agar terbina masyarakat yang kondusif seperti semula.

Semua orang memang menghendaki perdamaian, jika memang sudah terlanjur pecah maka solusinya adalah rela dan mengalah atas dasar kemaslahatan bersama, bukan justru berlanjut dengan dalih mempertahankan harga diri.

Sentuhan Dingin Dunia Kericuhan di Myanmar memang tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah setempat. Dikhawatirkan ada permainan tidak sedap antara masyarakat dengan aparat. Dengan demikian, pihak penengah sebagai wasit sangat diperlukan. Itupun demi perdamaian dunia. Sebab, tidak dapat dipungkiri jika kerusuhan berlanjut maka sangat memungkinkan akan merambah ke pihak luar yang notabene seetnis agama. Justru akan memicu terjadinya perang dunia antar agama (Perang Salib).

Lantas, tidak seutuhnya pemerintah Myanmar lepas tangan dengan problem ini. Sebab, penyelesaian masalah ini memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, pemerintah adalah pengayom rakyat, bukan lintah darat.

Walaupun memang tidak sedikit pemerintah yang dholim, memanfaatkan keadaan dan mengais bongkahan harta sebanyakbanyaknya diatas kesengsaraan rakyat.

Pemimpin memang penting dan harus ada. Tapi tidak harus mengada.

Sebab menurut Alfan Alfian hakikat pemimpin itu ada tapi tidak mengada-ada.

Setidaknya mampu memimpin dengan niatan tulus semata-mata mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara. Dan dapat ditarik benang merahnya, bahwa pemerintah yang baik adalah yang tidak banyak memerintah. Namun pemerintah yang baik adalah yang mau dan bersedia untuk diperintah masyarakat. Wallahu a’lam bi al-shawab =

Matinya Agama di Tengah Problem Kebangsaan

D

Pembangunan Madura

J

15

KAMIS 13 JUNI 2013 NO. 0137 | TAHUN II

Abd. Hannan Anggota tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Unijoyo

Agama yang dulunya mengandung muatan nilai sakral direduksi pada entitas sosial yang sarat akan kepentingan dan tujuan. Sehingga tak pelak agama dijadikan bahan gadaian, bahkan tak jarang pula dijadikan mesin politik menggapai kekuasaan.

iakui atau tidak problem kebangsaan yang melanda negara dewasa ini benar benar berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Betapa tidak?

Setiap hari terus saja kita disuguhi bergam berita memilukan yang datang dari berbagai penjuru bangsa. Jika bukan bencana alam, muncul dari arah lain berupa krisis sosial yang beraneka ragam. Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pencabulan, hingga pada aksi premanisme yang berujung pada pembantaian dan pembunuhan.

Berbagai macam fenomena berbau anomali yang menghantui keberadaan Indonesia merupakan pertanda pudarnya nilai-nilai humanis dan integritas bangsa kita sebagai mahluk beradab. Bahkan lebih ekstrim dari itu mungkin merupakan satu gejala dimana dimensi spiritualitas keagamaan sudah tereduksi dan memudar. Sehingga tidak berlebihan rasanya jika penulis katakan identitas bangsa kita yang dikenal sebagai mahluk beragama sangat penting untuk dipertanyakan.

Disisi lain agama sebagai pengikat dan pengatur kehidupan masyarakat ternyata banyak disalahgunakan. Agama yang sejatinya memuat nilai-nilai moralitas dan integritas kemanusiaan dimodifikasi untuk menggapai tujuan. Agama yang dulunya mengandung muatan nilai sakral direduksi pada entitas sosial yang sarat akan kepentingan dan tujuan. Sehingga tak pelak agama dijadikan bahan gadaian, bahkan tak jarang pula dijadikan mesin politik menggapai kekuasaan. Akibatnya, agama terpetak-petak pada beragam kelompok dan golongan dengan kepentingan yang beragam pula.

Sehingga pada perkembangannya kerap menjadi sumber perdebatan. Konflik, ketegangan, dan perdebatan yang memanas.

Pada perkembangannya kekerasan dan politisasi atas nama agama ramai menyeruak di permukaan publik. Polarisasi dalam beragam modus menjadi pemandangan yang lazim didapati. Dan kondisipun semakin diperkeruh oleh campur tangan oknum tertentu yang memiliki kepentingan. Sampai disini agama seolah-seolah menjadi pembenar tindak kekerasan yang berujuang pada pembunuhan. Kasus Sunni-Syiah Sampang misal. Seperti bahasa Fahmi Huwaydi, yang dikutip Zuhairi Misrawi dalam tulisannya “Menggagas Teologi Perdamaian”, bahwa warisan pemikiran yang diilhami sejak beberapa abad yang lalu membentuk sebuah paradigma, bahwa agama adalah pisau. Aga-

ma senantiasa diidentikkan dengan potong tangan, perang, neraka dan makna lainnya yang menyeramkan (JIL, 26/05/2012 ).

Matinya agama di tengah problem kebangsaan sudah barang tentu merupakan buah atas memudarnya nilai-nilai spiritualitas. Sebagai tahu kita tahu, semangat pembangunan era modern yang lebih menekankan pada model pragmartis-hedonis menyebabkan jati diri manusia terjebak pada entitas keduniawian. Cenderung materialistik dan lupa atas kewajiban dirinya selau mahluk beragama.

Kian mengecilnya dimensi spiritualitas dalam kehidupan masyarakat melahirkan kesemuan paradigma hidup. Yang awalnya dikenal idealis seiring putaran waktu berubah pragmatis. Disatu sisi, fenomena pergeseran seperti ini mungkin saja adalah satu yang (dibuat) niscaya, dikarenakan adanya budaya baru yang menuntut setiap diri individu lebih progresif lagi berkompetisi. Atau bisa juga peregeseran tersebut timbul karena ada pergeseran nilai, dimana pola hubungan masyarakat tidak lagi didasarkan pada makna hidup dalam arti sebenarnya, melainkan lebih mengarah pada tujuan hidup yang sifatnya instrumental belaka.

Sampai pada batasan ini, mungkin inilah yang disebut dengan gaya hidup pragmatis, atau dalam bahasa Aguste Comte dikenal dengan paradigma positivistik. Dalam pandangan Comte, adalah sebuah paradigma berpikir yang didominasi adalah hedonisme, dimana setiap persoalan dan entitas sosial direduksi pada materi. Entah itu suatu yang profan, transenden, sakral, Imanen, bahkan yang mistik seperti agama sekalipun semuanya disubordinasikan, dan didudukkan seperti halnya kebendaan. Sehingga apa yang terjadi adalah menjamurnya sebuah budaya hidup yang digerakkan oleh kebutuhan dunia dan dunia saja.

Dalam perkembangannya budaya positivistik dalam diri seorang hedonis(me) menjadi satu penyakit menakutkan. Jika dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin nantinya keberadaan mereka akan dihadapkan pada persoalan klasik yang dewasa ini sedang melanda para elit birokrasi. Yaitu lahirnya pribadi-pribadi generasi penerus bangsa yang pandai kongkalikong dan pintar mengakal-ngakali. Dan jika demikian benar-benar terjadi, maka sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan bangsa kita akan berada dalam ancaman besar, lantaran berada diambang cengkraman pribadi yang

cenderung barwatak materialistik.

Hal demikia sejalan dengan ungkapan Sayyed Husaen Nasr, yang memandang semangat modernise sebagai satu tahap sejarah dimana manusia akan mengalami krisis melebihi nilai ekonomi dan materi. Setiap dari mereka cenderung memperlihatkan perilaku individual lantaran gersang dari muatan nilai-nilai relegius. Ruang tempat mereka hidup pun juga terbilang mengkhawatirkan. Dalam model bangunan semacam ini biasanya mereka hidup disuatu tempat yang penuh dengan kompetisi tidak sehat.

Bahkan bisa dianalogikan seperti halnya dunia rimba. Siapa yang kuat dialah penguasa, dan yang lemah siap-siaplah menjadi mangsa. Model kompetisi demikian memunculkan istilah “tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi”.

Ajakan menghidupkan kembali agama serasa membawa kita mundur pada sejarah sedia kala tentang pemikiran Friedrich Nietzsche, seorang filosof Jerman yang lantang meneriakkan kematian tuhan (Gott ist tot). Apa yang diungkapkan Friedrich Nietzsche bukan merupakan refleksi atas kematian objektivitas diri Tuhan, melainkan sekedar paradoks atas apa yang dilihati Nietzsche darti memudarnya nilai-nilai teologis, usangnya budaya keagamaan, dan kian bobroknya moral individu.

Matinya tuhan bukan berarti tuhan mati dalam artian harfiah, melainkan lebih mengarah pada memudarnya nilai-nilai religiusitas beserta produk bangunan agama.

Dimana manusia tidak lagi respek dan acuh terhadap apa yang ajarkan agamanya. Kitab suci beserta pesan-pesan keagamaan ditinggal mentah-mentah, sekedar teks mati yang tidak disentuh dan dipelajari. Kebanyakan manusia hanya sibuk mengurusi keduniaan dan terhalusinasi oleh gemerlabnya kehidupan dunia. Sifat rohaniah mereka dikalahkan oleh gejolak hawa nafsu. Sehingga apa yang ada adalah dorongan setan beserta kehendak berkuasa yang terlampau bebas.

Menghidupkan kembali agama berarti menyegarkan kembali nilai-nilai agama yang selama ini sempat terkubur. Menjalin persaudaran, membangun integitas, menjaga amanah, memperkuat solidaritas, dan menjalankan tanggung jawab sebaik mungkin sekiranya membuat orang lain tersenyum dengan kepemimpinan kita.

Keimanan dan ketaqwaan seorang tidak akan sempurna sebelum dirinya mencintai saudara sekitarnya sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber