1
SELASA 13 AGUSTUS 2013 NO. 0175 | TAHUN II Koran Madura
SELASA
Harga Eceran Rp 2.500,- Langganan Rp 50.000,-
13 AGUSTUS 2013
g PAMANGGHI
Lalu Apa?
Oleh : Miqdad Husein Kolumnis, tinggal di Jakarta
ant/m risyal hidayat
VISI DAN MISI PEMILUKADA JATIM. Foto kolase dari empat pasangan cagub dan Cawagub (dari kiri ke kanan) Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja ketika menyampaikan visi dan misi cagub dan cawagub di Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (12/8). Kampanye Pilgub Jatim diawali penyampaian visi misi dan masa kampanye berlangsung selama 14 hari yang dimulai pada 12 Agustus 2013 hingga 25 Agustus 2013.
PILGUB JATIM
Cagub-Cawagub Sampaikan Visi Misi SURABAYA – Empat pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur menyampaikan visi dan misi di depan anggota DPRD Jatim dalam sidang paripurna istimewa yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (12/8). Penyampaian visi dan misi dari empat pasangan calon tersebut merupakan tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang menetapkan masa kampanye berlangsung mulai kemarin (12/8) hingga 25 Agustus 2013. Keempat pasangan calon gubernur didampingi calon wakil gubernur masing-masing mereka adalah pasangan nomor urut 1, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), pasangan nomor urut 2 dari jalur independen Eggi Sudjana-Sihat (Beres), pasangan nomor urut 3 Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (BambangSaid Jempol) dan pasangan nomor urut 4 Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja (BerKah). Mereka menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota DPRD Jatim secara bergantian sesuai nomor urut dengan durasi waktu sama serta tanpa adanya Tanya jawab atau dialog. “Durasi waktunya diatur agas semuanya mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad saat memberikan pengarahan di hadapan keempat pasangan calon dan para undangan. (ara/beth)
ant/reno esnir
RELOKASI PKL TANAH ABANG. Pedagang yang biasa berjualan di tepi jalan raya Tanah Abang membersihkan lapak mereka dipinggir badan jalan dikawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penertiban terhadap lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) penyebab kemacetan di kawasan tersebut pada Minggu (11/8) dan merelokasi pedagang ke Blok G Pasar Tanah Abang.
BERITA
TERKAIT Halaman 13
Kasus Hambalang, KPK Tunggu Audit BPK JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat. Hasil audit BPK tentang proyek P3SON Hambalang akan digunakan KPK untuk melengkapi penyusunan surat dakwaan terhadap tersangka Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mukhamad Noor. “Ini hari pertama (masuk kerja). Kami belum komunikasi dengan BPK, tapi saya tidak tahu kalau apakah penyidik KPK sudah berkomunikasi,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Gedung KPK Jakarta, Senin (12/8). Pada Kamis (1/8), Ketua BPK, Hadi Poernomo, berjanji akan mengungkapkan temuan-temuan hasil audit mengenai kasus proyek Hambalang usai libur Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. “Memang itu sempat tertunda sebentar. Memang janjinya kan itu (diumumkan) pada Agustus, tetapi karena ada suatu pengembangan dalam proses penyidikan maka kemungkinan setelah Lebaran,” kata Hadi. Bambang mengaku masih menunggu hasil audit proyek Hambalang. “Dalam komunikasi itu disebutkan secara teknis penghitungan sudah selesai, sudah ada di anggota BPK untuk ditandatangani,” kata dia. Menurut dia, hasil audit BPK tentang proyek P3SON Hambalang sangat penting bagi KPK. Sebab hasil ini akan dipakai untuk kelengkapan penyusunan surat dakwaan terhadap tersangka. “(Kasus) Deddy, Tubagus, dan Andi itu terkait pengadaan barang. Kalau kasus Anas Urbaningrum pertamanya (terkait) gratifikasi. Sekarang, kami mendalami
soal gratifikasi di dalam kongresnya,” kata Bambang terkait status Anas yang belum ditahan KPK. KPK, lanjut Bambang, masih fokus memeriksa Anas Urbaningrum dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya dan belum mengembangkan hubungan kasus Anas dengan kasus tiga tersangka lain.
lainnya. KPK akan meminta penghitungan kerugian negara akibat tindakan korupsi kepada BPK atau ke BPKP. KPK sendiri juga sudah memiliki perhitungan sederhana sendiri. Sebelum lebaran ada komunikasi antara KPK dan BPK. Dalam komunikasi itu disebutkan secara teknis penghitungan BPK sudah selesai. “Sudah ada di anggota BPK untuk ditanda tangan. Tapi belum tahu apakah
Dia mengatakan, audit BPK tersebut berkaitan dengan pengadaan barang. “Yang tepat penghitungan kerugian negara. Dalam kasus Dedy, Tubagus dan Andi (Hambalang) itu berkaitan dengan pengadaan barang, jadi harus ada nilai kerugian sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam merumuskan dakwaan,” kata dia. Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusnidar yang sudah ditahan, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan Mantan Direktur Operasional PT Adhi Karua Teuku Bagus Muhammad Noor yang belum ditahan. Lanjut Bambang, penanganan kasus Hambalang sama dengan kasus-kasus
itu sekarang sudah ditandatangan atau belum,” ungkapnya. Sedangkan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi Hambalang, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menurut Bambang tidak berhubungan dengan pengadaan barang, melainkan gratifikasi. “Jadi kasusnya berbeda, sekarang sedang didalami dan proses memeriksa gratifikasi dalam kongres. Prosesnya itu sedang jalan,” ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan KPK masih fokus pada tersangka Hambalang, belum mengarah ke kemungkinan munculnya tersangka baru. “Kan ada beda kasus walaupun bisa saja nantinya berhubungan. Tapi kita belum sampai menyimpulkan keterhubungan satu kasus dengan yang lain,” ujarnya. (gam/abd)
DUGAAN KORUPSI JELANG PILPRES
KPK Incar Golkar dalam Kasus Pengadaan E-KTP
SURABAYA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akan memutuskan ikut konvensi calon presiden melalui Partai Demokrat usai 21 Agustus 2013. “Konvensi ini masuk pertimbangan, dan akan saya akan putuskan setelah 21 Agustus. Nanti akan segera diumumkan, saya ikut atau tidak,” ujar Mahfud MD kepada wartawan di sela-sela menghadiri diskusi bersama sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, Senin. Meski masih mempertimbangkan ikut konvensi atau tidak, namun ia mengaku memastikan maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Ia bahkan sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk membahas pencapresan. “Hampir semua partai politik berkomunikasi dan berkoordinasi. Termasuk ormas-ormas dan membentuk jaringan se-Indonesia. Nanti ada saatnya deklarasi,” katanya. (ant/fiq/beth)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengincar dugaan keterlibatan politisi Partai Golkar dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Proyek e-KTP ini ditenggari juga melibatkan Bendahara partai beringin, Setya Novanto. “E-KTP setahu saya memang sudah di dumas (pengaduan masyarakat), tapi pulbaketnya sejauh mana, itu yang harus dikonfirmasi lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (12/8). Sebelumnya, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut dalam proyek E-KTP yang bernilai Rp 6 triliun ada bagi-bagi jatah uang ratusan miliar kepada sejumlah pejabat. “Kan memang ada konsorsium itu dibentuk untuk di-
Mahfud Ikut Konvensi
kumpulkan uangnya, memang ada bagi-bagi uang. Semua yang saya sampaikan baik fakta dan itu memang terjadi apa adanya,” kata Nazaruddin usai menjalani
pemeriksaan di kantor KPK, beberapa waktu lalu. Dia menyebut, sejumlah pejabat terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pimpinan DPR. Nazaruddin pun berjanji akan membuktikan tudingannya ini. “Yang pasti proyeknya saja hampir Rp 6 triliun. tentu bagi-baginya juga ratusan miliar,” ujar Nazaruddin. Menurut mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHIY itu, kasud korupsi e-KTP ini terkuak setelah KPK telah menerima laporan masyarakat terkait proyek eKTP tersebut. Namun kata Bambang, pengusutan proyek itu masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Ihwal proyek ini pun pernah diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (gam/aji)
Usai sudah pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan. Sholat Idul Fitri menjadi penutup ibadah yang berlangsung selama sebulan itu. Lalu berbagai kegiatan silaturrahmi dari yang bersifat pribadi, kolektif maupun yang setengah resmi dalam bentuk open house para pejabat mewarnai kegiatan pasca sholat Id. Sebelumnya, hiruk pikuk mudik dan juga arus balik, ikut mewarnai menjelang dan usai Idul Fitri. Tak pelak kegiatan Ramadhan memang sangat luar biasa di negeri ini. Baik dari segi pergerakan masyarakat terutama saat menjelang akhir dan usai Ramadhan, maupun aktivitas keseharian selama bulan suci Ramadhan. Tak aneh bila Ramadhan mempengaruhi secara signifikan dinamika perekonomian nasional. Kegiatan mudik misalnya, diyakini para ekonom memberi pengaruh luar biasa pada distribusi uang ke daerah. Jika dalam keseharian uang berputar di Jakarta maupun pusat-pusat ekonomi di ibukota Propinsi, jelang akhir dan pasca Ramadhan, peredaran uang dalam jumlah relatif besar berputar di daerah. Ini belum terhitung transfer uang dari para pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri. Dengan kegiatan yang tergolong dasyat itu jelas akan merupakan sebuah kesalahan bila tak diiringi pertanyaan: lalu apa? Bagaimana? Adakah yang tersisa dari kegiatan super dasyat yang menelan cost tinggi, termasuk pengorbanan nyawa dalam berbagai kecelakaan saat mudik maupun balik itu. Ingat, tahun lalu korban nyawa aktivitas mudik dan balik mendekati angka seribu nyawa melayang. Dan Idul Fitri tahun ini korban nyawa sudah mendekati angka 500 orang! Adalah wajar dan Adakah yang harus ada lontersisa dari taran rentetan kegiatan pertanyaan super dasyat bernuansa yang menelan evaluasi itu. cost tinggi, Di sini pertermasuk lu ada perhapengorbanan tian terutama para tokoh nyawa dalam agamawan dan berbagai elite pemegkecelakaan ang kekuasaan. Yang pertama tentu terkait kewajiban mengawal nilai-nilai moral pasca puasa, agar semangat pengendalian yang diharapkan mewujudkan energi kepedulian dari puasa Ramadhan terus berlanjut dan diharapkan makin merebak. Dengan demikian secara moral spiritual masyarakat makin lama, makin baik dan bukan justru sebaliknya, menurun. Ini kekhawatiran terkait kemungkinan pengendalian saat puasa Ramadhan hanya seperti air yang dibendung, lalu dibuka lepas usai Ramadhan, yang tentu saja, menjadi semakin deras. Artinya moralitas hanya dikendalikan sesaat, lalu dibiarkan lepas lagi pasca Ramadhan. Dan karena ditahan tanpa proses pendidikan efektif justru kontra produktif; bukan makin baik tapi makin rendah kualitasnya. Tentu ini tak diharapkan. Lalu elite pemegang kekuasaan yang selama puasa terlihat mengendalikan diri diharapkan bersinergi dengan tokoh agamawan melanjutkan semangat itu. Secara internal diharapkan meningkat kesadaran sebagai pengemban amanah, lalu peran sebagai pemimpin yang seharusnya membimbing, mengarahkan masyarakat dengan yang utama tentu saja “menjadi” contoh. Ibda’ binafsik, memulai dari diri pribadi.=
Lebaran “Pak Mat” sapa seorang sanak keluarga saat Matrawi berkunjung ke sebuah kota di Jawa Timur “Alhamdulillah tahun ini lebaran sama-sama. Tidak kayak tahun kemaren” “Tahun kemaren pun di Madura lebaran tidak beda pak” jawab Matrawi. “Lha, tahun kemaren kan ada yang lebaran hari Jumat dan ada yang hari Sabtu toh” sanggah lawan bicara Matrawi heran. “Ooo, itu bukan beda pak, hanya saja ada yang lebaran duluan dan yang lain belakangan” kilah Matrawi. “Jadi lebarannya sama?” “Iya, waktunya aja yang beda” “Ooo”
Cak Matrawi